Penanggung Jawab Sekretaris Direktorat Jenderal

Dari Redaksi

Susunan Redaksi Penanggung Jawab

Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Redaktur

Totoh Abdul Fatah, Tumpal Gultom, Heru Setiawan, Hinsa Silaen, Ear Marison, Hagni Surendro, Sudarti, Wiwid Mulyadi, Jackson Frans, Fathorrahman, Hari Dwi Wijayanto, Milan M Nainggolan, Pandu Satria Jati, Ahmad Amiruddin, David F Silalahi, Ilham Budi, Elif Doka Marliska, Andi Winarno, Eri Nurcahyanto,

Penyunting/ Editor Suwarno, Novan Akhiriyanto, Novi Pravitasari, Matilda Parameswari

Desain Grafis/Fotografer Stefanus Wisnu W Agus Supriyadi Ernawati, Ajat Munajat Achmad Yusuf Haryono

Sekretariat

Sri Baini Sapar, Adar, Emi Tursilah Asep Hidayat, Abdul Gofur

Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Jl. HR. Rasuna Said Blok X-2 Kav.07-08, Kuningan, Jakarta 12950 Telepon/Fax (021) 5225180 Email : [email protected]

D A F T A R

I S I

Berita • • • • • • • • • • • • • • •

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Resmikan Empat Proyek Kelistrikan............. Kementerian ESDM Peringati Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-68................ Pameran Kelistrikan Indonesia 2013 : Optimalisasi Produk Dalam negeri.............. Dirjen Ketenagalistrikan Luncurkan Program Pengendalian Lisdes......................... Coffee Morning DJK : Prosedur Mendapatkan Listrik Disederhanakan.................... Instalasi Ketenagalistrikan Wajib Miliki Sertifikat Laik Operasi............................... Kunjungan Dirjen Ketenagalistrikan ke PLTU 3 Bangka Belitung Unit 2................... IIICE 2013 : Kapasitas Pembangkit Listrik Terus Ditambah...................................... Dirjen Ketenagaistrikan Ajak Kembangkan Pembangkit Listrik Berbasis EBT........... Dirjen Ketenagalistrikan : Jangan Sampai Penerbitan SLO Menaikan COST............. Karyawan Ditjen Ketenagalistrikan Dapat Motivasi Kerja dari dr Boyke.................. Pemerintah Dukung Program FSO dan LSO Online................................................. Proyek-Proyek Listrik Perdesaan Jawa Barat Diresmikan........................................ DJK Peringati Hari Ulangtahun KORPRI Ke-42......................................................... SDM Ketenagalistrikan harus Berkualitas...............................................................

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 24 26 27

Artikel • Potensi Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca MEnggunakan Boiler Super Critical (SC), Ultra Super Critical (USC), dan Advance Ultra Super Critical (AUSC) .............................................................................................................. • Pengendalian Subsidi Listrik Melalui Penerapan Penyesuaian Tarif Berkala............. • Low-Carbon Model Town (LCMT) Dalam Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) dan Pelaksanaannya di Indonesia (Kota Surabaya) .................................

29 37 44

BULETIN KETENAGALISTRIKAN Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Resmikan Empat Proyek Kelistrikan

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono didamingi para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo meresmikan empat pembangkit listrik di Pacitan.

Penulis : Jackson Frans Rabu (16/10) Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan beberapa proyek infrastuktur yang dipusatkan di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) I Pacitan. Proyek yang diresmikan tidak hanya berada di bawah koordinasi Kementerian ESDM, tetapi juga dibawah beberapa Kementerian, antara lain Kementerian Pekerjaan Umum. Empat pembangkit yang diresmikan pengoperasiannya tersebut yaitu PLTU Pacitan (2 x 315 MW), PLTU Lontar (2 x 315 MW), PLTU Paiton (1 x 660 MW) dan PLTU Rembang (2 x 315 MW) yang termasuk dalam program percepatan tahap I. Dalam paparannya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik menyampaikan bahwa PLTU I Pacitan ini adalah satu-satunya PLTU dalam program percepatan tahap I yang dibangun di daerah Selatan Jawa, dengan tantangan yaitu ombak samudra Indonesia yang cukup besar namun dapat selesai dengan baik. Jero Wacik menyampaikan bahwa selain memberikan kontribusi tenaga listrik di wilayah DKI Jakarta, Banten, Pacitan, Probolinggo, dan Rembang, semua proyek proyek itu langsung masuk jaringan interkoneksi jawa bali. Wacik juga menjelaskan bahwa pertumbuhan pembangunan tenaga listrik meningkat secara drastis. Hal ini disampaikan bahwa sejak Indonesia merdeka sampai dengan tahun 2004, kapasitas pembangkit di Indonesia sekitar

Penandatanganan Prasasti Empat Proyek Pembangkit Listrik di Kabupaten Pacitan oleh Presiden RI.

1 | Edisi 36 Volume IX | DESEMBER 2013

Menteri ESDM Jero Wacik mendampingi Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.

BULETIN KETENAGALISTRIKAN 25.100 MW dan pada periode 2004-2009 terdapat penambahan sekitar 5.000 MW sehingga pada akhir 2009 kapasitas pembangkit di Indonesia menjadi 30.300 MW. Seiring dengan terus membaiknya ekonomi dan iklim investasi di Indonesia, sehingga membutuhkan pasokan listrik yang sangat besar. Guna mengejar kebutuhan tersebut, dalam empat tahun terakhir terjadi pertambahan kapasitas yang luar biasa yaitu sebesar 16.000 MW, sehingga pada akhir 2013 kapasitas terpasang akan menjadi 46.300 MW.. Diakhir laporannya Jero Wacik mengharapkan “mudah-mudahan dengan ini Jawa Timur khususnya Jawa Timur Bagian Selatan akan semakin maju dan negara kita akan semakin sejahtera” Susilo Susilo Bambang Yudhoyono menyoroti masalah investasi yang sedemikian penting bagi iklim usaha di Indonesia seperti yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo pada sambutannya. Presiden berharap agar ekonomi Indonesia tetap tumbuh, salah satunya dengan cara menjaga daya beli masyarakat dan memastikan pembelanjaan pemerintah berjalan dengan baik sehingga kita dapat menggalakan investasi diseluruh tanah air. “Potensinya besar Cuma kadang-kadang yang menghambat itu ijin yang berbelit-belit”, ujar Presiden menyoroti masalah perijinan yang ada. Presiden mengharapkan dengan di resmikannya penggunaan proyek-proyek pembangunan yang terletak di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Banten itu, investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat meningkat.

Menteri ESDM Jero Wacik (kiri), Dirut PT PLN Nur Pamudji, dan Dirjen Ketenagalistrikan Jarman (kanan) sebelum peremian PLTU Pacitan.

PLTU Pacitan (2 x 315 MW), salah satu proyek percepatan 10.000 MW Tahap I yang diresmikan bersamaan dengan PLTU Lontar (2 x 315 MW), PLTU Paiton (1 x 660 MW) dan PLTU Rembang (2 x 315 MW) oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.

DESEMBER 2013| Edisi 36 Volume IX | 2

BULETIN KETENAGALISTRIKAN Kementerian ESDM Peringati Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke 68 Penulis : Pandu Satria Jati B

Pemotongan tumpeng secara sederhana (atas) menandai Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-68 (atas). Wamen ESDM menerbangkan balon dan memberikan penghargaan energi pada upacara hari jadi pertambangan dan energi ke-68 (tengah). Suasana upacara hari jadi pertambangan dan energi ke-68 yang khidmad (bawah).


BULETIN KETENAGALISTRIKAN Selasa (1/10), merupakan hari yang menggembirakan bagi Kementerian ESDM. Pagi itu sekitar empat ratus orang memenuhi lapangan Kantor Badan Litbang ESDM untuk mengikuti upacara Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-68. Upacara yang digelar bersamaan dengan Hari Kesaktian Pancasila tersebut berjalan secara sederhana namun khidmad. Selepas upacara, Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo memimpin penerbangan balon, pemotongan tumpeng dan kunjungan ke stan pameran. ‘Melalui semangat hari jadi pertambangan dan energi ke 68 kita tingkatkan kapasitas nasional sektor ESDM’ itulah tema yang diangkat dalam peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-68. Kepala Badan Geologi ESDM Sukhyar menyampaikan bahwa dalam rangkaian acara tersebut diberikan juga Penghargaan Dharma Karya Pertambangan dan Energi, Pemberian Penghargaan Keselamatan Dan Lingkungan Mineral dan Batu Bara, serta pameran yang diikuti unit-unit di lingkungan ESDM. Dalam upacara, Staf Ahli Menteri Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup KESDM Surono membacakan sejarah hari jadi pertambangan dan energi. Penetapan Hari Jadi Pertambangan dan Energi didasarkan pada peristiwa yang memiliki bobot sejarah yang tinggi dalam lingkup perjuangan bangsa secara nasional. Pada tanggal 28 September 1945, pegawai pribumi di kantor Chisitsu Chosasho (Jawatan Geologi) yang sebagian besar masih muda, mengambil alih dengan paksa Chisitsu Chosasho serta mengubah namanya menjadi Poesat Djawatan Tambang dan Geologi. Hal ini mencerminkan tekad para pemuda dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah melalui berbagai proses yang sangat panjang Pada tanggal 27 September 2008 Pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Hari Jadi Pertambangan dan Energi yang diperingati setiap tanggal 28 September.

Dirjen Ketenagalistrikan menyampaikan selamat kepada para penerima penghargaan energi.

Wamen ESDM Susilo Siswoutomo dalam sambutannya menyampaikan bahwa kesaktian pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober mengingatkan kita untuk bersatu. Melaksanakan pancasila menurut Wamen dapat dilakukan secara sederhana, seperti bekerja dengan baik, menjadi pejabat yang baik, serta menempatkan negara di atas kepantingan pribadi. “Dimanapun kita berada, Pancasila harus selalu menjadi panutan,” tegas Wamen. Berangkat dari semangat hari kesaktian pancasila tersebut, semangat mengabdi kepada negara dapat dicerminkan dengan semangat bekerja mengelola energi dan sumber daya mineral untuk kesejahteraan rakyat. Jika dikelola dengan baik, menurut Wamen pintu gerbang era keemasan Indonesia tidak lain berasal dari sektor ESDM. Wamen ESDM berpesan kepada peserta upacara agar bersatu dan meningkatkan kekeluargaan di sektor ESDM. “Ego sektor tidak boleh terjadi. Kita satu keluarga, saling mendukung. Fokus pada what can we do, apa yang dapat kita lakukan bersama,” ujar Wamen. Tantangan adalah bagaimana mengelola kekayaan alam tersebut bersama-sama dengan baik. Untuk meningkatkan kapasitas kerja dan kerukunan pegawai, rotasi pegawai antar unit menurut Wamen diperlukan untuk mewujudkan ESDM yang semakin berkualitas. BUMN-BUMN juga diajak wamen untuk menjadi role model bagi perusahaan2 lainnya, khusunya dalam mengelola lingkungan dan masyarakat.

Wamen ESDM mengunjungi pameran sub sektor ESDM dalam peringatan hari jadi pertambangan dan energi ke68.


BULETIN KETENAGALISTRIKAN Pameran Kelistrikan Indonesia 2013 : Optimalisasi Produk Dalam Negeri

Para pengunjung Pameran Kelistrikan Indonesia 2013 memadati stan Ditjen ketenagalistrikan Kementerian ESDM untuk mendapatkan informasi mengenai peluang investasi sub sektor ketenagalistrikan.

Rabu (23/10) hingga Jumat (25/10) ini PT PLN (persero) selaku tuan rumah menggelar pameran dan seminar kelistrikan indonesia di Grand City Convention Hall, Surabaya. Pameran kelistrikan yang diselenggarakan dalam rangka hari listrik nasional ke-68 ini dibuka oleh Direktur Utama PT PLN (persero) Nur Pamuji. Tema yang dipilih dalam pameran dan seminar tahun ini adalah “Optimalisasi Tingkat Kandungan Lokal di industri Ketenagalistrikan“.

Suasana Pembukaan Pameran Kelistrikan Indonesia 2013 di Grand City Surabaya, Rabu (23/10).


Nur Pamuji dalam sambutannya di upacara pembukaan pameran menegaskan bahwa pameran ini diharapkan bisa menjadi stimulan bagi generasi muda dalam mengembangkan kemampuan produk lokal. Hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk mengoptimalkan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Nur Pamuji juga mengatakan, terpilihnya Surabaya sebagai tuan rumah Hari Listrik

Dirjen Ketenagalistrikan Jarman menjadi pembicara dalam salah satu seminar yang diselenggarakan oleh panitia pameran.

BULETIN KETENAGALISTRIKAN

Pengunjung stand Ditjen Ketenagalistrikan mengisi buku tamu.

Kemeriahan stan pameran kelistrikan Indonesia yang diikuti puluhan perusahaan kelistrikan baik dalam maupun luar negeri.

Nasional PLN ke 68 karena nilai histori dan semangat uang kota Surabaya. Dengan penyelenggaraan pameran dan seminar kelistrikan di kota Surabaya, diharapkan dapat menginspirasi semangat juang untuk mengembangkan produk dalam negeri.

investasi yang kondusif disertai dengan pertumbuhan infrastruktur kelistrikan yang mumpuni diharapkan mampu menarik perhatian Investor,” ujar Adi Supriono selaku ketua panitia pameran ini.

Pameran ini mengundang beberapa mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk menyaksikan pameran serta mengikuti seminar-seminar yang dilaksanakan. “Saya minta panitia untuk bisa mendatangkan banyak mahasiswa ke acara ini, bagaimana caranya, karena acara seperti ini bisa membantu mahasiswa mengembangkan mimpi,” ujar Nur Pamuji.

Tak kurang 100 perusahaan kelistrikan dan energi ambil bagian dalam pameran ini. Salah satu peserta pameran adalah industri teknologi turbiin dari Iran. Hadir pula dalam upacara pembukaan pameran tersebut, Duta besar Iran untuk Indonesia Mahmoud Farajandeh. Ditjen Ketengalistrikan juga berpartisipasi dalam pameran ini dengan menghadirkan both pameran yang berisi informasi regulasi ketenagalistrikan dan ajakan untuk meningkatkan investasi di sub sektor ketenagalistrikan.

Propinsi Jawa Timur dengan ibukota Surabaya merupakan salah satu propinsi dengan pertumbuhan ekonomi terbaik, yaitu sebesar 6,7 persen. “Iklim

Penulis : Pandu Satria Jati B

Dirjen Ketenagalistrikan mendapatkan kenang-kenangan dari panitia pameran kelistrikan Indonesia 2013.

Suasana Forum Bisnis yang diselenggarakan paralel dengan pameran kelistrikan 2013.


BULETIN KETENAGALISTRIKAN Dirjen Ketenagalistrikan Luncurkan Program Pengendalian Lisdes Penulis : Pandu Satria Jati B

Dirjen Ketenagalistrikan Jarman didampingi Dirut PT PLN (Persero) meresmikan Program Pengendalian Listrik Perdesaan pada peringatan hari listrik nasional ke-68.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Ir Jarman Msc pada Senin (28/10) meresmikan peluncuran pengendalian Proyek Listrik Perdesaan (Lisdes), yang merupakan bagian dari Program Management Office (PMO) PLN. Peluncuran yang dilaksanakan bersamaan dengan coffe morning peringatan Hari Listrik Nasional ke -68 ini dipusatkan di Kantor Pusat PT PLN (Persero), Jakarta. Sistem pengendalian proyek-proyek Lisdes dalam Program Management Office (PMO) PLN merupakan kerjasama antara pemerintah melalui Ditjen Ketenagalistrikan kementerian ESDM dengan PT PLN (Persero). Program Lisdes yang menggunakan dana APBN perlu dimonitor sebab setiap tahunnya, terdapat lebih dari 800 paket kontrak proyek yang dijalankan. Program pengendalian tersebut menggunakan perangkat lunak yang terintegrasi antara pemerintah dan satuan kerja Listrik Perdesaan PT PLN yang berjumlah 31 satker. Dengan program pengendalian tersebut, pemerintah dan PLN dapat mengklasifikasikan kembali proses bisnis program Lisdes, mengoptimalkan penyusunan RKA-KL, mencatat pemaketan pekerjaan yang menjadi bagian dari DIPA APBN, serta melakukan sentralisasi data kontrk-kontrak dari 31 Satker dalam satu database terpusat. Program tersebut menurut


Jarman juga memungkinkan setiap Satker melaporkan progress pembangunan fisik dan penyerapan anggaran untuk setiap bulan dalam format yang seragam. Dengan adanya program ini diharapkan dapat tersedia data untuk mengoptimalisasikan penyerapan anggaran serta menjadi tools untuk merekam isu-isu yang terjadi dalam pelaksanaan proyek-proyek Lisdes. Dengan program ini, pemerintah dan PLN dapat melakukan analisis kebutuhan material penunjang untuk kegiatan pelaksanaan konstruksi, serta mempersiapkan pertanggungjawaban APBN serta menyediakan data nilai APBN tahun berjalan dalam rangka Penyertaan Modal Negara. Jarman mengingatkan agar setiap satker berdisiplin dalam mengisi data, baik data kontrak maupun progress bulanan. Dengan penerapan pengendalian Lisdes melalui PMO ini, diharapkan penyerapan serta kualitas dan kuantitas target output yang ditetapkan dapat terlaksana sesuai program. Dalam sambutan peluncuran program ini, Jarman mkenyambut baik inisiatif dari Masyarakat Ketenagalistrikan (MKI) dan PT PLN (Persero) yang mengangkat tema ‘Menerangi negeri dengan Kemandirian Produk Bangsa’. Jarman mengungkapkan bahwa menerangi Indonesia merupakan amanat


Foto-foto coffee morning peringatan hari listrik nasional ke-68. Peringatan tahun ini diselenggarakan bersama oleh Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) bersama PT PLN (Persero).

konstitusi yang harus dijalankan pemerintah bekerjasama dengan semua pihak. “Pemerintah selalu memberikan perhatian penuh kepada kenaikan angka rasio elektrifikasi (RE). Hingga akhir tahun 2012 angka rasio elektrifikasi Indonesia telah mencapai 76,56%,” ujar Jarman. Angka ini menurut Jarman meningkat 9,41% dibandingkan tahun 2010 yang baru mencapai 67,15%. Pada akhir tahun 2013 ini pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi mencapai 79,30% dan pada tahun 2020 nanti Pemerintah berencana menargetkan rasio elektrifikasi 99%. Selain program listrik perdesaan, pemerintah juga meluncurkan program listrik gratis untuk masyarakat tidak mampu dan nelayan. Program ini menurut Jarman sudah dimulai dari tahun 2012 dengan menyambung 83.478 Rumah Tangga Sasaran (RTS) masyarakat tidak mampu dan nelayan. Di tahun 2013 ini pemerintah menargetkan dapat menyambung 95.227 RTS. Dari program ini, masyarakat tidak mampu dan nelayan tersebut akan mendapatkan sambungan listrik gratis, tiga titik lalmpu hemat energi dan voucher prabayar dua puluh ribu rupiah. Jarman berharap dengan partisipasi aktif dari segenap masyarakat ketenagalistrikan Indonesia, cita-cita bersama untuk menerangi indonesia dengan

kemandirian produk bangsa dapat tercapai. Selain peluncuran program pengendalian lisdes, dalam coffe morning tersebut, elemen-elemen masyarakat ketenagalistrikan di Indonesia juga mendengarkan pepamaran Dr Aviliani selaku pengamat ekonomi yang memaparkan makro ekonomi dalam industri ketenagalistrikan. Coffe morning ini adalah acara terajhir dalam rangkaian hari listrik nasional ke-68. Sebelumnya telah digelar beberapa perlombaan di lingkungan PT PLN (Persero), pameran dan seminar kelistrikan di Surabaya tanggal 23-26 Oktober, serta jalan santai puncak hari listrik di PLN Distribusi Jakarta Raya pada Minggu (27/10).


BULETIN KETENAGALISTRIKAN Coffee Morning DJK : Prosedur Mendapatkan Listrik Disederhanakan Penulis : Pandu Satria Jati B Untuk meningkatkan kemudahan berbisnis di Indonesia, prosedur mendapatkan tenaga listrik perlu disederhanakan. Hal tersebut disampaikan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ir Jarman MSc pada acara Coffee Morning di kantor Ditjen Ketenagalistrikan ESDM Jakarta, Kamis (31/10). Sesuai dengan survei yang dilakukan Bank Dunia terhadap Ease of Doing Business di Indonesia, peringkat Indonesia untuk indikator Getting Electricity pada tahun 2013 berada diperingkat 147 dari 185 negara. Menurut Jarman, diperlukan tindakan nyata untuk menyederhanakan proses mendapatkan tenaga listrik sehingga peringkat Indonesia akan lebih baik lagi pada tahun depan. Prosedur mendapatkan listrik pada saat ini, menurut Dirjen harus melalui enam prosedur yang terdiri dari dua prosedur di luar bisnis PT PLN (Persero) dan empat prosedur di dalam bisnis PLN. Prosedur tersebut dilakukan secara terpisah sehingga memerlukan waktu sampai dengan 102 hari kerja. Untuk menyederhanakan prosedur tersebut, Ditjen Ketenagalistrikan telah melakukan pertemuan dengan pemangku kepentingan, dan dihasilkan kesepakatan bahwa prosedur mendapatkan listrik diperingkas menjadi tiga prosedur yang terdiri dari satu prosedur di luar bisnis PLN dan dua prosedur di dalam bisnis PLN. Prosedur tersebut dilakukan secara terintegrasi

sehingga hanya memerlukan waktu empat puluh hari. “Rasio elektrifikasi untuk tahun 2014 ditargetkan mencapai 81,4% dengan jumlah sambungan baru mencapai 3,47 juta dalam satu tahun,” ujar Jarman. Untuk mengantisipasinya, Jarman menjelaskan bahwa telah dicapai kesepakatan dengan pemangku kepentingan, apabila di suatu daerah belum ada Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah (LIT TR) atau jika LIT TR tidak dapat melaksanakan pekerjaannya dalam waktu 3 (tiga) hari, maka PT PLN (Persero) diberi kewenangan untuk menerbitkan Sertifikat Laik Operasi (SLO). Kesepakatan antara Ditjen Ketenagalistrikan dan pemangku kepentingan tersebut menurut Jarman akan dituangkan dalam Peraturan Menteri ESDM. Kepada peserta coffe morning Jarman mengatakan bahwa ia telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 6347.E/20/DJL.4/2013 tentang Pencabutan Edaran Direktur Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi Nomor 5916/04/600.3/1997 tentang Pembangunan, Pemasangan dan Pemeliharaan Instalasi Ketenagalistrikan karena materi muatannya tidak sesuai lagi dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. “Hal tersebut dilakukan untuk menghindari ketidakpastian dalam pelaksanaan pembangunan, pemasangan, dan pemeliharaan instalasi ketenagalistrikan,” ungkapnya.

Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Agoes Triboesono memaparkan penyederhanaan proses sertifikasi laik operasi untuk instalasi tenaga listrik.


BULETIN KETENAGALISTRIKAN Dalam coffe morning tersebut, Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Agoes Triboesono memaparkan lebih rinci penyederhanaan proses sertifikasi laik operasi untuk instalasi tenaga listrik. Agoes menyampaikan bahwa PT PLN (Persero) dapat menerbitkan SLO untuk instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah dengan ketentuan, apabila belum ada LIT TR di daerah tersebut atau dalam jangka waktu tiga hari kerja LIT TR tidak melaksanakan pekerjaannya. “Peraturan Menteri tentang prosedur penerbitan SLO dan penyambungan tenaga listrik, yang direncanakan akan diterbitkan pada bulan Desember mendatang,” ungkap Agoes. Dalam acara tersebut, Iwa Garniwa dari Lembaga Pengkajian Energi dan Pusat Penelitian Sains dan Teknologi Universitas Indonesia dan Direktur Utama PLN Nur Pamudji juga menyampaikan paparan terkait dengan kemudahan penyambungan tenaga listrik dan peningkatan investasi Indonesia

Suasana Coffee Morning Ditjen Ketenagalistrikan Kamis (31/10) mengenai penyerderhanaan prosedur mendapatkan listrik (atas). Dirjen Ketenagalistrikan Jarman tengah berbincang dengan Iwa Garniwa dari Lembaga Pengkajian Energi dan Pusat Penelitian Sains dan Teknologi Universitas Indonesia (bawah).

Saat ini prosedur mendapatkan listrik diperingkas dari 102 hari kerja menjadi empat pulih hari kerja.


BULETIN KETENAGALISTRIKAN Instalasi Ketenagalistrikan Wajib Miliki Sertifikat Laik Operasi

Pembukaan Rakernas Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Senin (11/11).

PT PLN Persero hanya boleh menyambung instalasi listrik jika sudah memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO). Hal tersebut kembali ditegaskan Dirjen Ketengalistrikan Jarman saat memberikan sambutan dalam pembukaan Rakernas Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Senin (11/11). Menurut Jarman PT PLN (Persero) dapat menerbitkan SLO untuk instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah dengan ketentuan apabila belum ada Lembaga Inspeksi Teknis Tegangan Rendah (LIT TR) di daerah tersebut, atau dalam jangka waktu tiga hari kerja LIT TR tidak melaksanakan pekerjaannya. Prosedur penerbitan SLO dan penyambungan tenaga listrik tersebut akan dituangkan dalam Peraturan Menteri ESDM yang direncanakan akan disahkan Desember mendatang. “Perizinan penyambungan SLO merupakan suatu hal yang wajib, namun jangan sampai menghambat

Dirjen Ketenagalistrikan Ir Jarman Msc berfoto bersama para peserta Rakernas AKLI di Pangkal Pinang, Bangka Belitung.


BULETIN KETENAGALISTRIKAN penyambungan listrik baru,” ujar Dirjen Ketenagalistrikan. Meski dalam tiga tahun terakhir Rasio elektrifikasi Indonesia naik hampir sepuluh persen dalam tiga tahun terakhir, masyarakat kita masih banyak yang belum tersambung listrik. Pemerintah menargetkan tiga juta sambungan baru setiap tahunnya. Penyambungan yang diantaranya dilaksanakan melalui program listrik gratis untuk masyarakat tidak mampu/nelayan tersebut, menurut Dirjen membutuhkan tenaga instalasi yang profesional dan handal. Kehadiran AKLI diyakini Dirjen sebagai salah satu asosiasi ketenagalistrikan yang penting di Indonesia. Menurut Dirjen, anggota AKLI harus memberi contoh bagaimana memasang instalasi kelistrikan yang baik, sesuai standar keamanan, dan keselamatan ketenagalistrikan. Dengan dukungan asosiasi, target RE mendekati 99% di tahun 2020 diyakini dapat terealisasi. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM bersama para pemangku kepentingan sub sektor ketenagalistrikan juga akan terus berupaya meningkatkan kapasitas terpasang nasional yang ditargetkan 5000 MW setiap tahunnya. Selain Rasio Elektrifikasi, menurut Dirjen angka penting yang harus selalu diperhatikan anggota AKLI adalah peningkatan angka kwh/kapita. Akhir tahun 2013 ini pemerintah menargetkan 936 kwh/kapita, dimana setiap penduduk Indonesia mengkonsumsi 936 kwh setip tahunnnya. Konsumsi listrik yang tinggi tersebut menunjukkan kesejahteraan suatu negara. Jika angka kwh/kapita tinggi, berarti masyarakat tidak

Penandatanganan Kesepakatan antara AKLI dengan salah satu bank tentang pendanaan subsektor ketenagalistrikan.

hanya menggunakan listrik sebagai penerangan, tapi juga untuk produksi dan aktivitas kehidupan modern lainnya. Dalam Rakernas AKLI tersebut, disampaikan juga sambutan dari Direktur Utama PT PLN (Persero) yang diwakili oleh Kepala Divisi Distribusi Sumatera serta Gubernur Bangka Belitung yang diwakili Asisten III. Rakernas AKLI tahun 2013 ini mengangkat tema “Meningkatkan Peran Anggota AKLI dalam Pembangunan Infrakstruktur Ketenagalistrikan” yang dihadiri oleh perwakilan AKLI dari 33 Provinsi di Indonesia. Acara yang dihadiri kurang lebih 500 anggota AKLi ini berlangsung dari hari Senin (11/11) hingga Rabu (13/11).


Pemberian kenang-kenangan Rakernas AKLI 2013.

Dirjen Ketenagalistrikan menyampaikan sambutan dan pengarahan.


BULETIN KETENAGALISTRIKAN Kunjungan Dirjen Ketenagalistrikan ke PLTU 3 Bangka Belitung Unit 2 Penulis : Pandu Satria Jati B

Selasa (12/11) lalu, Dirjen Ketenagalistrikan Ir Jarman MSc melakukan kunjungan kerja ke PLTU 3 Bangka Belitung Unit 2. Foto-foto suasana ruang kontrol dan site saat kunjungan kerja. -Sumber : SLR.


BULETIN KETENAGALISTRIKAN Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 3 Bangka Belitung Unit 2 (30 MW) direncanakan masuk sistem kelistrikan Bangka Belitung per Desember 2013. Pembangunannya saat ini dilaporkan sudah mencapai 98,2%. Pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar batubara ini merupakan salah satu proyek percepatan pembangkit listrik 10.000 MW tahap 1. Pembangkit listrik yang terletak di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka ini terletak disebelah timur laut kota Pangkal Pinang. Pembangunannya dilaksanakan oleh PT PLN (persero) dengan pelaksana kontrak Consortium PT. Truba Alam Manunggal Engineering Tbk. – China Shanghai (Group) Corporation for Foreign Economic & Technologycal Corporation (SFECO). Dirjen Ketenagalistrikan Jarman pada Selasa (12/11) lalu melakukan kunjungan kerja ke PLTU Bangka 3 ini sekaligus meminta masukan mengenai hambatanhambatan pembangunan proyek ini. Didampingi oleh Kepala Subdit Penyiapan Program Ketenagalistrikan Wanhar, Dirjen Ketenagalistrikan meninjau terlebih dahulu ruang generator dan turbin, serta ruang kontrol PLTU 3 Bangka Belitung sebelum mengadakan dialog dengan Manajer Proyek PLTU Bangka Baru dan GM PT PLN Wilayah Bangka Belitung di ruang rapat administrasi PLTU 3 Bangka Belitung ini. Jika PLTU Unit 2 akan beroperasi bulan depan, PLTU Unit 1 direncanakan akan beroperasi pertengahan tahun 2014. Faktor teknis seperti curah hujan, kondisi tanah, kesulitan mendapatkan bahan baku, serta faktor pendanaan menjadi hambatan mundurnya pembangunan kedua unit PLTU ini. Jarman sangat berharap PT PLN dan kontraktor dapat menyelesaikan

Meninjau lokasi PLTU 3 Bangka Belitung Unit 2. Direncanakan PLTU ini akan beroperasi pertengahan tahun 2014.

Mendengarkan pemaparan dari GM PLN Wilayah Bangka Belitung.

secepatnya pembangunan PLTU ini, sehingga dapat menambah kapasitas terpasang sistem Bangka Belitung yang masih banyak menggunakan PLTD. Menurut Manajer Proyek, jika kedua unit beroperasi penghematan negara sekitar 1,2 Miliar rupiah. PLTU 3 Bangka Belitung menggunakan bahan bakar batubara kalori rendah (low rank coal) dengan kebutuhan batubara 420.000 ton/tahun. Batubara yang digunakan untuk membangkitkan listrik tersebut berasal dari Sumatera Selatan. Menurut Dirjen, rencana bauran energi untuk pembangkit listrik Indonesia memberikan porsi yang besar kepada batubara sebagai pembangkit tenaga listrik. Tahun 2012 lalu penggunaan batubara sebagai pembangkit listrik sekitar 50%. Tahun ini Jarman mempredikasi bauran energi batubara naik menjadi 55% seiring dengan beroperasinya beberapa PLTU.

Dirjen Ketenagalistrikan mendapatkan penjelasan mengenai progres pembangunan PLTU.



IIICE 2013 : Kapasitas Pembangkit Listrik Terus Ditambah Pemerintah akan terus menambah kapasitas pembangkit listrik. Melalui pembangunan berbagai pembangkit listrik, khususnya program percepatan pembangkit listrik (fast track) tahap II, kapasitas pembangkit listrik nasional akan terus ditingkatkan. Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ir Jarman Msc saat menyampaikan presentasi dalam Regional Government Conference (RGC’13) and Indonesia International Infrastructure Conference & Exhibition (IIICE’13) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan Kamis (14/11). Kapasitas total pembangkit listrik saat ini mencapai

Dirjen Ketenagalistrikan Ir Jarman Msc menjadi pembicara dalam salah satu diskusi IIICE 2013.


46.420 MW. 74% nya dibangun oleh PLN, IPP menyumbang 22% dan PPU membangun pembangkit sekitar 4%. Untuk mencukupi kebutuhan listrik masyarakat, total penambahan kapasitas pembangkit sampai dengan tahun 2021 adalah sekitar 57 GW atau rata-rata 5,7 GW per tahun. “Sekitar 12,6 GW atau 22% merupakan pengembangan dari energi terbarukan,“ jelas Jarman. Dari penambahan kapasitas pembangkit tersebut, PT PLN (Persero) akan membangun sekitar 53% dari total kapasitas, sedangkan 47% sisanya akan dikembangkan oleh IPP. Jarman optimis target pemerintah untuk secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap BBM dalam pembangkitan tenaga listrik dapat terwujud. Pemerintah dengan kebijakannya akan mengoptimalkan sumber daya energi yang dimiliki oleh negara. Jarman dalam forum bersama investor-investor asing tersebut meyakinkan bahwa Pemerintah terus berupaya membangun iklim investasi yang kondusif khususnya pada sektor ketenagalistrikan guna mendorong partisipasi swasta untuk berinvestasi di sektor ketenagalistrikan. “Pemerintah pengembangan teknologi yang ramah lingkungan. Dalam presentasinya Jarman menyampaikan bahwa Konsumsi Listrik di Indonesia mencapai 138 TWh dimana Rumah Tangga menyedot 41% konsumsi listrik, Industri menghabiskan 35%, keperluan Bisnis


Jarman menjelaskan bahwa pemerintah akan terus menambah kapasitas pembangkit listrik sesuai kebutuhan masyarakat.

Suasana diskusi dalam IIICE 2013.

18%, dan sektor Publik 6%. Rasio Elektrifikasi di Indonesia hingga September 2013 mencapai 80,16%. Energi mix pembangkitan tenaga listrik dipaparkan bahwa Batubara menyumbang 50%, Gas23%, BBM 13%, Air 9%, dan Panas Bumi 5%. Total investasi Sektor Ketenagalistrikan tahun 2012 kurang lebih sebsar USD 7.16 Miliar. Pemerintah terus berupaya membangun iklim investasi yang kondusif khususnya pada sektor ketenagalistrikan guna mendorong partisipasi swasta untuk berinvestasi di sektor ketenagalistrikan dengan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan. Selain Dirjen Ketenagalistrikan, Senior Manajer Pengadaan Pembangkit PT PLN (Persero) Christyono memaparkan progres pembangunan PLTU Pangkalan Susu (2 x 200 MW) dan PLTU Punagaya (2 x 100

MW). PLTU Pangkalan Susu yang terletak di Provinsi Sumatera Utara diperkirakan dapat beroperasi komersial tahun 2017 sedangkan PLTU Punagaya di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2016. Selanjutnya Marzuki Mahdi, Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat memaparkan potensi pengembangan energi di Sumatera Barat. Kapasitas Terpasang Pembangkit dilaporkan sebesar 517 MW. Sedangkan Rasio Elektrifikasi Sumatera Barat hingga akhir 2012 sebesar 73,46 %.

Stan Kementerian ESDM dalam pameran IIICE 2013 yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center, Senayan.

Para pengunjung pameran memadati stan Kementerian ESDM yang diikuti oleh unit eselon I di lingkungan Kementerian ESDM.



BULETIN KETENAGALISTRIKAN Dirjen Ketenagalistrikan Ajak Kembangkan Pembangkit Listrik Berbasis EBT Penulis : Pandu Satria Jati B Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Ir Jarman MSc, Selasa (19/11) membuka International Conference Power Plant & Energy Jakarta Summit di Hotel Ritz Carlton Jakarta. Dalam kesempatan tersebut Jarman mengajak para peserta konferensi yang dikoordinir oleh Persatuan Insinyur Profesional Indonesia (PIPI) untuk memberikan kontribusi positif pada pembangkit listrik, khususnya pada pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan. Jarman mengungkapkan, sesuai dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2012–2021 yang telah disetujui Menteri ESDM, penambahan kapasitas pembangkit listrik yang akan dikembangkan hingga tahun 2021 adalah sekitar 57 GW (53% disediakan oleh PLN dan 47% MW yang disediakan oleh swasta). “Kebutuhan rata-rata tenaga listrik pertahunnya adalah 5,7 GW,” ujar Jarman. Program yang akan dikembangkan menurut Jarman adalah program percepatan pembangkit listrik tahap I, tahap II, dan program leguler lainnya. Kebutuhan listrik di Indonesia tumbuh dengan tingkat yang tinggi, yaitu sekitar 9 % per tahun. Oleh

Dirjen Ketenagalistrikan Ir Jarman Msc membuka nternational Conference Power Plant & Energy Jakarta Summit.

karena itu, menurut Jarman, pemerintah memiliki tantangan besar dan tugas untuk mempersiapkan dan mengembangkan infrastruktur sektor tenaga listrik seperti pembangkit listrik, jaringan transmisi dan distribusi. Karena investasi yang dibutuhkan dalam sektor tenaga listrik sangat besar dan anggaran pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur terbatas, maka regulasi di Indonesia menurut Jarman

Suasana nternational Conference Power Plant & Energy Jakarta Summit yang dikoordinir oleh Persatuan Insinyur Profesional Indonesia (PIPI).



Dirjen Ketenagalistrikan Jarman bersama pimpinan Persatuan Insinyur Profesional Indonesia (PIPI).

memberikan kesempatan yang luas kepada swasta untuk berpartisipasi. Ada dua skema partisipasi swasta dalam hal pengembangan sektor listrik. Pertama menurut Jarman adalah melalui Independent Power Producer (IPP) , di mana pemilik dan pelaksana teknis, pembelian, dan konstruksi berasal dari swasta itu sendiri. Sumber pembiayaan 100 % dari proyek ini berasal dari swasta. Kedua adalah melalui Public Private Partnership (PPP), dimana proyek merupakan kolaborasi antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta . Pemerintah bisa memberikan dukungan melalui Penjaminan Pemerintah. Jika swasta sebagai pemrakarsa proyek, menurut Jarman, pemerintah akan memberikan kompensasi.

Dirjen Ketenagalistrikan Jarman berharap forum ini dapat memberikan kontribusi positif pada pembangkit listrik, khususnya pada pembangkit listrik berbasis EBT.

Jarman berharap bahwa acara konferensi pembangkit listrik yang diselenggarakan PIPI ini dapat menjembatani pertukaran pengalaman dan praktik pembangunan pembangkit listrik, serta menciptakan koordinasi yang baik diantara stakeholder ketenagalistrikan. Dalam kesempatan tersebut, Raswari selaku ketua PIPI menyampaikan gagasannya agar anggota PIPI untuk melakukan studi-studi terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir. Menurutnya kebutuhan energi di Indonesia dapat dicukupi dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang bersih dan aman.

Para peserta nternational Conference Power Plant & Energy Jakarta Summit di Jakarta, Selasa (19/11).


BULETIN KETENAGALISTRIKAN Dirjen Ketenagalistrikan : Jangan Sampai Penerbitan SLO Menaikan Cost

Dirjen Ketenagalistrikan Jarman mendapat kenang-kenangan saat membuka Musyawarah Nasional Perkumpulan Perlindungan Instalasi Listrik Nasional (PPILN) di Semarang, Rabu (13/11).

“Jangan sampai penerbitan SLO menaikan cost yang tidak perlu dan memperpanjang waktu pemeriksaan”, hal ini dikatakan Dirjen Ketenagalistrikan dalam Musyawarah Nasional Perkumpulan Perlindungan Instalasi Listrik Nasional (PPILN) di Semarang, Rabu malam (13/11). PPILN sebagai lembaga inspeksi yang baru berdiri kurang lebih satu setengah tahun telah memiliki 28 kantor di tingkat provinsi dan 108 cabang di kabupaten/kota, hal ini dikatakan Edy Sayudi sebagai Direktur Utama PPILN. Sebagai tim inspeksi tegangan rendah sesuai dengan UU No. 30/2009 dan PP 14/2011, PPLIN akan terus meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayan yang maksimal bagi masyarakat. Dalam acara ini, Benny Marbun selaku Kepala Divisi

Dirjen Ketenagalistrikan, Jarman berharap PPILN terus meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat.


Niaga PT PLN (Persero) menyampaikan berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Bank Dunia, Indonesia menempati posisi 120 dari 189 negara dalam kemudahan mendapatkan akses listrik dan Ini masih jauh dari harapan. Dia mengharapkan agar posisi ini dapat di tingkatkan, dan mengharapan peran dan kerjasama dari tiga pelaku utama yaitu kontraktor listrik, badan inspeksi teknik dan penyedia tenaga listrik untuk mencapai target tersebut. Direktur Jenderal Ketenagalistriakan Jarman menyampaikan bahwa acara sangat baikm karena bisa menjadi ajang mendengarkan aspirasi dan dialog bagi asosiasi dan pemerintah sekalian memberikan penjelasan tenatng kebijakan pemerinta terutama

Direktur Utama PPILN Edy Sayudi (kiri), Dirjen Ketenagalistrikan Jarman (tengah), dan Kepala Divisi Niaga PLN Benny Marbun (kanan)..

BULETIN KETENAGALISTRIKAN dibidang ketenagalistrikan. Jarman menyatakan bahwa banyak aturan diluar tentang standarisasi, antara lain peralatan mengunakan SNI, manajemen mengunakan ISO, bangunan memakai LPJK tetapi untuk ketenagalistrikan harus dengan SLO. Sekarang pemerintah menunjuk dua instansi yang dapat menerbitkan SLO sampai denga 200 kVA, yaitu PPILN dan KONSUIL. Diharapkan dengan ditunjuknya kedua lembaga ini, maka proses penyambungan tenaga listrik bagi pemanfaat dapat lebih dipercepat. Dalam penerbitan dan pemeriksaan SLO di batasi paling lama selama tiga hari, bila dalam waktu tersebut tidak ada pekerjaan yang dilakukan oleh lembaga inspeksi yang resmi, maka PT PLN (Persero) dapat menerbitkan SLO sesuai dengan kaidah-kaidah yang bisa di pegang. Jarman mengatakan bahwa Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melalui Direktorat Teknik akan menerbitkan katalog yang memuat bangunanbangunan umum dan pemerintah yang sudah bersertifikat, dan itu akan di publish melalui website. Hal ini diharapkan dapat memacu bangunanbangunan umum untuk melakukan sertifikasi, dan dapat memudahkan pihak berwajib dalam melakukan penyelidikan bila terjadi kebakaran yang disebabkan oleh hubungan pendek arus listrik.

Penulis : Jackson Frans

Menurut Dirjen Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melalui Direktorat Teknik akan menerbitkan katalog yang memuat bangunan-bangunan umum dan pemerintah yang sudah bersertifikat, dan itu akan di publish melalui website.


BULETIN KETENAGALISTRIKAN Karyawan Ditjen Ketenagalistrikan Dapatkan Motivasi Kerja dari dr. Boyke Penulis : Pandu Satria Jati B

dr. Boyke Dian Nugraha SpOG MARS. Ginekolog dan konsultan seks tengah memaparkan materi dengan tema ‘Sehat dan bergairah untuk Meningkatkan Motivasi Kerja’

Rabu (20/11) lalu, ratusan pegawai Direktorat jenderal Ketenagalistrikan mendapatkan motivasi kerja dari dr. Boyke Dian Nugraha SpOG MARS. Ginekolog dan konsultan seks tersebut memaparkan materi dengan tema ‘Sehat dan bergairah untuk Meningkatkan Motivasi Kerja’. Menurut Boyke, keharmonisan rumah tangga sangat berpengaruh dalam pekerjaan seseorang. Untuk itu suami istri dihimbau untuk menjaga keharmonisan rumah tangga karena selain kinerja meningkat, juga dapat terhindar dari berbagai penyakit kelamin yang berbahaya.

Karyawan Ditjen Ketenagalistrikan mendapatkan penjelasan mengenai kanker dari D Nurcahyo, SKM dari Yayasan Kanker Indonesia.


Pemberian kenang-kenangan kepada dr Boyke Dian Nugraha SpOG MARS.

BULETIN KETENAGALISTRIKAN Menurut Boyke, ada delapan rahasia perkawinan yang sukses meningkatkan motivasi kerja. Delapan hal tersebut adalah komunikasi, kecocokan sifat, cara pemecahan konflik, seks, sikap religius, cara memanfaatkan waktu luang, keuangan, anak dan sanak keluarga. Boyke juga memaparkan beberapa hal yang dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga seperti ketertutupan dalam hubungan suami istri, serta perselingkuhan. Berdasarkan penelitian, perselingkuhan dapat menurunkan motivasi kerja, sebab akan membuat stress dan berjangkitnya berbagai penyakit kelamin seperti gonore, sifilis, herpes genitalis, klamidia dan Aids. Kunci utama dari semua itu menurut Boyke adalah komunikasi antara suami istri, sehingga keluarga bahagia dan kinerja dapat maksimal. Sebelumnya D Nurcahyo, SKM dari Yayasan Peduli Kanker Indonesia menjelaskan proses terbentuknya kanker dalam tubuh manusia. Karyawan Ditjen Ketenagalistrikan diharapkan mengenali tanda-tanda kanker, sehingga apabila terdapat gejala-gejala dalam tubuh dapat segera ditangani dengan tepat. Kanker merupakan penyakit yang mematikan serta menganggu kinerja seseorang, untuk itu mewaspadai kanker dengan melakukan pemeriksaan bila terdapat tanda-tanda, dan cek kesehatan secara rutin. Untuk menghindari kanker, Nurcahyo mengungkapkan berbagai cara seperti mengurangi karsinogen, memperbanyak antioksidan, olah raga secara teratur, dan imunotherapy (imunisasi untuk menangkal sel kanker).

merupakan acara yang penting untuk meningkatkan motivasi kerja para karyawan. Arief menyambut baik pelaksanaan seminar kesehatan tersebut dan berharap seluruh karyawan dapat mengikuti seminar dan mengambil manfaatnya. Selain dihadiri para karyawan Ditjen Ketenagalistrikan, kegiatan ini juga dihadiri persatuan Dharma Wanita Ditjen Ketenagalistrikan. Para peserta mengikuti seminar sampai selesai dan menyempatkan diri berfoto dengan dr Boyke dan tim.

Kegiatan seminar kesehatan ini menurut Sekretaris Direktorat jenderal Ketenagalistrikan, Arief Indarto

Ketua Dharma Wanita Ditjen Ketenagalistrikan menyampaikan pertanyaan seputar kesehatan dan motivasi kerja.

Peserta seminar mendapatkan doorprize dari panitia.


BULETIN KETENAGALISTRIKAN Pemerintah Dukung Program FSO dan LSO Online Penulis : Pandu Satria Jati B

Pemerintah menyambut baik program Field Service Operation (FSO) dan Sertifikat Laik Operasi (SLO) Online yang baru saja dilakukan soft launching di PT. PLN (Persero) APJ Bogor, Rabu (20/11). Dampak dari sistem online tersebut akan memudahkan pelanggan mendapatkan listrik sebagai upaya PLN untuk memperbaiki pelayanan terhadap pelanggan, dengan demikian sehingga bukan semata perbaikan peringkat Indonesia dalam hal Ease of Getting Electricity saja. Untuk itu, sistem online ini seharusnya segera dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya program-program yang dilakukan oleh PLN dalam rangka penyederhanaan proses mendapatkan listrik kepada pelanggan dengan melakukan efisiensi prosedur, waktu, dan biaya, maka lembaga inspeksi teknik tegangan rendah harus mempercepat proses pemeriksaan dan penerbitan


sertifikat laik operasi yang semula 7 hari menjadi 3 hari. Saat ini pemerintah sedang menyiapkan payung hukum yang ditargetkan selesai pada bulan Desember 2013, terkait dengan penyederhanaan untuk mendapatkan listrik dan untuk memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan, PT. PLN (Persero) diberikan kewenangan untuk menerbitkan SLO apabila di suatu daerah belum ada lembaga inspeksi teknik tegangan rendah atau lembaga inspeksi tegangan rendah tidak dapat melaksanakan pekerjaannya dalam waktu 3 (tiga) hari.

BULETIN KETENAGALISTRIKAN Proyek-Proyek Listrik Perdesaan di Jawa Barat Diresmikan Penulis :Jackson Frans

GARUT- Kamis (21/11) Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di dampingi Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman serta Muspida Kabupaten Garut meresmikan proyek Listrik Perdesaan Provinsi Jawa Barat. Peresmian proyek-proyek lisdes di jawa Barat ini dipusatkan di Desa Margaluyu Kecamatan Leles Kabupaten Garut Jawa Barat. Dalam Peresmian Listrik Perdesaan di Jawa Barat, Bupati Garut Agus Hamdani menyampaikan bahwa Kabupaten Garut mendapatkan 6.650 KK sambungan listrik untuk masyarakat tidak mampu pada tahun

Dirjen Ketenagalistrikan Jarman meninjau program listrik perdesaan di Kabupaten Garut

2013 yang merupakan rangkaian dari program Jabar Caang 2016 (terang-red). Agus mengharapkan agar di tahun 2014 Kabupaten Garut mendapat lebih banyak lagi bantuan listrik gratis baik dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun dari Pemerintah Pusat mengingat masih sekitar 200 ribu rumah tangga di Garut belum terlistriki yang tersebar di 410 desa. “Hal ini menjadi sangat ironis mengingat Kabupaten Garut merupakan salah satu daerah penghasil energi di Jawa Barat”, ujar Agus Hal ini di amini oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang berjanji akan terus meningkatkan

Dari kiri ke kanan : Dirjen Ketenagalistrikan jarman, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Bupati Garut Agus Hamdani.


BULETIN KETENAGALISTRIKAN jumlah bantuan listrik gratis 16.000 KK menjadi 70.000 KK pada tahun 2014. Ahmad Heryawan menyampaikan bahwa dari perekonomian kecil, menengah dan besar semua memerlukan listrik, sehingga ia berharap dan mendorong kepada pemerintah untuk terus menerus menyediakan tenaga listrik untuk meningkatkan perekonomian. Listrik juga akan meningkatkan waktu belajar dan banyak kegiatan lain yang dapat dilakukan di malam hari. “Listrik adalah kebutuhan dasar masyarakat”, kata Dirjen Ketenagalistrikan Jarman pada sambutannya. Untuk mendukung hal tersebut ada tiga yang menjadi tujuan pemerintah di bidang ketenagalistrikan yaitu pertama meningkatkan kapasitas pasokan listrik sebesar 5.000 MW per tahun, dimana 2.000 MW berada di Provinsi Jawa Barat dan DKI, kedua mengurangi penggunaan BBM di pembangkit listrik, sedangkan yang ketiga adalah meningkatkan rasio elektrifikasi. Adapun rasio elektrifikasi sampai dengan akhir November 2013 sebesar 80,1% melebihi target RPJMN yang menargetkan 80% pada akhir tahun 2014. Untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, pemerintah terus menggenjot 3 juta pelanggan baru tiap tahun guna mencapai target 99% pada tahun 2020.

Untuk mendukung ketiga program unggulan tersebut, pada tahun 2013 ini pemerintah telah menggangarkan 2,9 triliun rupiah seluruh Indonesia, dan khusus untuk Jawa Barat dianggarkan 73,7 miliar rupiah. Anggaran untuk provinsi yang berpenduduk sekitar 46 juta jiwa ini akan ditingkatkan lagi menjadi 79,1 miliar pada tahun 2014. Jarman juga mengatakan bahwa listrik sekarang tidak hanya untuk penerangan saja, tetapi sudah banyak digunakan untuk hal yang lain seperti industri rumah tangga. Penggunaan lemari es dan alat elektronik lain juga menyumbang untuk menaikan kWh perkapita. Jika beberapa tahun lalu kWh perkapita sebesar 650 kWh/kapita, tahun 2012 sebesar 856 kWh/kapita dan akhir tahun 2013 di targetkan mencapai 930 kWh/kapita. Dengan meningkatnya kWh/kapita bisa ditafsirkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat mulai meningkat. Diakhir sambutannya, Dirjen Ketenagalistrikan menyambut baik program yang sudah di canangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga dengan cara seperti itulah maka masyarakat yang merasa belum merdeka karena belum dapat listrik, benar-benar bisa merasa merdeka seutuhnya. (JFN)

Bersama masyarakat penerima bantuan program listrik perdesaan di Jawa Barat. Anggaran lisdes untuk Jabar tahun 2014 akan ditingkatkan menjadi 79,1 miliar.


BULETIN KETENAGALISTRIKAN DJK Peringati Hari Ulang Tahun Korpri ke-42 Penulis : Pandu Satria Jati B Tema hari ulang tahun Korpri tahun 2013 adalah ‘Dengan Profesionalisme dan Netralitas, Korpri Mendukung Keberhasilan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Untuk Menjaga Stabilitas Politik dan Pertumbuhan Ekonomi Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat’. Tema ini merupakan tema yang diangkat oleh pengurus Korpri pusat.

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan pada Jumat (29/11) lalu memperingati hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-42 dengan upacara bendera. Dengan berseragamkan Korpri warna biru, Dirjen Ketenagalistrikan memimpin jalannya upacara yang dihadiri anggota Korpri di lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan. Setelah memberikan penghormatan kepada Sang Sak Merah Putih dan mendengarkan pembacaan pancasila dan pembukaan UUD 1945, semua peserta upacara bersama-sama mengulang panca prasetya Korpri yang dipimpin oleh pembaca.

“Melalui tema itu, saya mengajak segenap anggota KORPRI untuk meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai aparatur pemerintahan,” ujar Dirjen. “Saya juga mengajak segenap anggota KORPRI untuk tetap netral dalam proses demokrasi yang sedang tumbuh dan berkembang ditanah air,” imbuhnya. Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tinggal beberapa bulan lagi. Dirjen mengingatkan semua anggota Korpri Ditjen Ketenagalistrikan untuk terus menjaga netralitas. “Mari kita tunjukan kepada masyarakat, bahwa jajaran aparatur pemerintahan di era reformasi saat ini merupakan pelayanan masyarakat,” ujar Dirjen menutup sambutannya.

Dalam sambutannya, Dirjen Ketenagalistrikan selaku pembina upacara mengharapkan agar peringatan hari jadi KORPRI tahun ini dapat meningkatkan dedikasi, profesionalisme, integritas, bangsa, dan negara tercinta.


BULETIN KETENAGALISTRIKAN SDM Ketenagalistrikan Harus Berkualitas

Kasubdit Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, Husni Safruddin menyampaikan sambutan selaku ketua panitia Forum Konsensus Ketenagalistrikan XIV.

Sumber Daya Manusia (SDM) sektor ketenagalistrikan harus berkualitas. Standar Kompetensi Tenaga Teknik dari sisi pembangkitan, transmisi, distribusi, hingga pemanfaatan harus terus dipertahankan kualitasnya sebab tahun 2015 kita akan memasuki ASEAN Trade Area (AFTA) atau pasar bebas ASEAN. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Ir. Jarman MSc dalam pembukaan Forum Konsensus XIV Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (3/12).

pemanfaatan tenaga listrik. Menurut Dirjen, dalam konsensus kali ini terdapat 648 rancangan standar kompetensi yang akan dibahas untuk mencapai konsensus menjadi rancangan standar kompetesi yang disahkan oleh Menteri ESDM.

Untuk memenuhi standar kompetensi tenaga teknik yang terus berkembang, Kementerian ESDM telah menetapkan 2.804 unit kompetensi pada dari pembangkitan, transmisi, distribusi, hingga instalasi

Menurut Jarman, pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada insfrakstruktur, salah satunya infrakstruktur ketenagaistrikan. Negara kita memerlukan tambahan 5000 MW tiap tahunnya. Dalam pembangunan pembangkit maupun transmisi dan distribusi, memerlukan tenaga kerja yang terampil dan mempunyai kompetensi. Untuk itu, menurut Jarman, kompetensi merupakan hal pokok yang tidak bisa ditawar lagi. Akhir tahun ini

Peserta Forum Konsensus Ketenagalistrikan XIV Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (3/12).

Dirjen Ketenagalistrikan Ir Jarman MSc membuka Forum Konsensus Ketenagalistrikan XIV Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan.



Preserta Forum Konsensus Ketenagalistrikan XIV dibagi ke dalam berbagai komisi yang hasilnya disampaikan dalam sidang pleno.

Pemerintah akan menerbitkan peraturan menteri mengenai standar kompetensi ketenagalistrikan. Peraturan ini merupakan salah target yang harus dikeluarkan pemerintah yang dipantau oleh UKP4. Jarman mengingatkan bahwa dalam AFTA nanti, pelaku usaha tidak boleh lagi menggunakan instrument barrier (melindungi pemain pasar dalam negeri) selain memenuhi standar-standar yang telah diberlakukan. Oleh karena itu kompetensi tenaga teknik di Indonesia selaku negara terbesar di ASEAN harus terus ditingkatkan. Untuk terus meningkatkan standar kompetensi, menurt Dirjen perlu dipikirkan adanya kerjasama sertifikasi kompetensi dengan perguruan tiggi dan sekolah kejuruan. “Saya berharap lulusan-lulusan perguruan tinggi sub sektor ketenagalistrikan memiliki kompetensi yang

Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Agoes Triboesono memimpin sidang pleno sekaligus menutup Forum Konsensus Ketenagalistrikan XIV.

dibutuhkan di tiap-tiap bidang,” ujar Dirjen. Dengan kerjasama antara perguruan tinggi dan lembaga sertifikasi tenaga teknik, tenaga kerja sub sektor ketenagalistrikan di Indonesia dapat terpenuhi, bahkan dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang berkualitas di negara tetangga. Dalam forum konsensus standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan ini hadir para pimpinan perguruan tinggi di sektor ketenagalistrikan, perusahaan-perusahaan, lembaga sertifikasi kompetensi serta asosiasi profesi di bidang ketenagalistrikan. Setelah pembukaan oleh Dirjen Ketenagalistrikan, para peserta konsensus dibagi ke dalam sebelas komisi kemudian melakukan rapat pleno untuk menghasilkan konsensus. (PSJ)

Pimpinan komisi memberikan hasil kesepakatan sidang komisi kepada pimpinan sidang Forum Konsensus Ketenagalistrikan XIV.


BULETIN KETENAGALISTRIKAN POTENSI PENGURANGAN EMISI GAS RUMAH KACA MENGGUNAKAN BOILER SUPER CRITICAL (SC), ULTRA SUPER CRITICAL (USC) DAN ADVANCE ULTRA SUPER CRITICAL (AUSC) Penulis : Elif Doka Marliska A. Latar Belakang Batubara merupakan bahan bakar yang sering digunakan untuk proses pembangkitan energi listrik. Di Indonesia sendiri pada tahun 2012 penggunaan PLTU batubara mendominasi 41% dari seluruh jumlah pembangkitan energi listrik. Dengan bahan bakar batubara yang mendominasi dalam energi mix pembangkitan tenaga listrik maka dapat dikatakan batubara memiliki kontribusi terbesar dalam penyumbang emisi gas rumah kaca di sub sektor ketenagalistrikan. Berdasarkan RUPTL 2013-2021, penggunaan batubara pada untuk tenaga listrik akan tetap ada dan bahkan akan ditingkatkan mengikuti pertumbuhan beban. Beberapa pertimbangan penggunaan bahan bakar batubara adalah karena ketersediaannya yang cukup melimpah di Indonesia dan juga harga yang lebih murah jika menggunakan bahan bakar yang lainnya. Dengan peningkatan penggunaan batubara tentu saja akan meningkatkan jumlah emisi gas rumah kaca sehingga diperlukan suatu teknologi untuk dapat memanfaatkan batubara dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Penggunaan Clean Coal Technology sangatlah diperlukan untuk membuat pemanfaatan batubara menjadi lebih bersih. Berdasarkan proses pemanfaatan batubara Clean Coal Technology dapat dibagi pada 3 (tiga) bagian yaitu : • Pre Combustion (sebelum pembakaran) teknologi yang digunakan adalah teknologi yang menaikkan nilai kalori dari batubara, contohnya adalah : Coal Drying, IGCC (Integrated gasification combined cycle). • Combustion (pada saat pembakaran) teknologi yang digunakan adalah teknologi yang meningkatkan efisiensi dari boiler dalam proses pembakaran batubara, contohnya adalah : Boiler Super Critical, Boiler Ultra Super Critical, Boiler Advance Ultra Super Critical (masih dalam riset). • Post Combustion (Setelah Pembangkaran) teknologi yang digunakan adalah teknologi yang dapat mengurangi emisi gasa rumah kaca setelah pembakaran, contohnya adalah CCS (Carbon Capture Storage). Pada tulisan ini akan dibahas mengenai Clean Coal Techonogy yang ada pada saat pembakaran yaitu penggunaan Boiler Super Critical, Boiler Ultra Super Critical dan Boiler Advance Ultra Super Critical. Pembahasan terhadap teknologi tersebut akan difokuskan mengenai Potensi pengurangan CO2 dari penggunaan Boiler Super Critical (SC), Boiler Ultra Super Critical(USC) dan Boiler Advance Ultra Super Critical (AUSC) dibanding dengan Boiler Sub Critical (subC) yang saat ini digunakan sebagaian besar PLTU di Indonesia pada PLTU batubara berskala 400MW, 600MW dan 900MW. B. Referensi Data 1. Jenis Boiler berdasarkan suhu dan tekanan Boiler Boiler yang digunakan untuk PLTU batubara adalah boiler bertekanan tinggi yang berdasarkan klasifikasi tekanannya dapat dibedakan jenisnya berdasarkan tabel 1 berikut, Klasifikasi tersebut berdasarkan pada boiler yang digunakan di Amerika dan untuk Boiler Advance Ultra Super Critical Gambar 1. Tipe Pembangkit di Indonesia (Sumber KESDM)



(AUSC) saat ini masih dalam proses pengembangan riset. Dengan meningkatkan tekanan dan suhu dalam boiler tentu saja akan mempercepat proses terbakarnya batubara sehingga efisiensi PLTU batubara akan meningkat. Akan tetapi konsekuensi dari peningkatan suhu dan tekanan boiler adalah peningkatan kualitas bahan yang akan digunakan sehingga mampu menahan suhu dan tekanan tersebut. Meningkatnya kualitas bahan akan diikuti dengan peningkatan investasi yang diperlukan untuk membangun PLTU. 2. Perkiraan Performa dari Boiler Simulasi dari performa boiler ini diukur pada suhu 59°F, kelembaban relatif 60%, Tabel 2. Perkiraan performa boiler (Btu/kWh)

Tabel 3. Perkiraan performa efisiensi (100%)

3. Perkiraan Biaya Pembangunan Pembangkit Perkiraan biaya pembangunan pembangkit dengan menggunakan spesifikasi jenis boiler ditambah peralatan pendukung lingkungan seperti ESP, DeNOx dan FGD dengan nilai barang pada tahun 2008 adalah pada tabel 4 berikut, Tabel 4. Total Perkiraan Biaya pembangunan (±30%)

Biaya pembangunan ini belum termasuk biaya untuk pembebasan lahan.



Tabel 5. NCV untuk berbagai jenis bahan bakar Konversi dari besar batubara kedalam bentuk emisi ton CO2 sesuai dengan UNFCCC Methodological tool “Tool to calculate project or leakage CO2 emissions from fossil fuel combustion” (Version 02), dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut, Emisi Ton CO2 = Jumlah Batubara (ton Kg) X NCV (Net Color Value(TJ/Gg)) X Faktor Emisi CO2 (Kg CO2/TJ) 4. Perhitungan Ton Batubara menjadi Ton CO2 5. Besar NCV dan Faktor Emisi CO2 Berdasarkan sumber dari IPCC 2006 diperoleh data seperti pada tabel 5 dan tabel 6, 6. Jenis Batubara Jenis batubara yang digunakan dalam simulasi adalah : • Bituminous , batubara ini adalah batubara yang memiliki nilai kalor diatas 5700 kcal/kg. • PRB (Powder River Basin)termasuk dalam katagori sub-bituminous, batubara ini adalah batubara yang memiliki nilai kalor antara 4165-5700 kcal/kg. • Texas lignite, batubara ini adalah batubara yang memiliki nilai kalor dibawah 4165 kcal/kg. C. Pengolahan Data 1. Perhitungan konsumsi batubara per tahun Dengan memperhatikan reverensi yang ada maka akan dilakukan analisa dengan asumsi batubara yang digunakan adalah bertipe Bituminious dengan nilai kalori 5700 kcal/kg dan capacity factor pembangkit 80%.



Tabel 6. Faktor emisi CO2 untuk berbagai tipe bahan bakar a. Untuk pembangkit 400 MW Produksi Listrik (MWh) = 400 MW ×0.8 ×24jam×30 hari×12 bulan = 2.764.800 MWh Konsumsi Batubara(Ton) = (Produksi Listrik(MWh)×FC (btu/KWh))/(Nilai Kalor(kcal/kg)) 1) Konsumsi Bolier SubC Konsumsi Batubara/Tahun(Ton) = (2.764.800×9.349)/5700 Konsumsi Batubara/Tahun(Ton) = 1.142.758,78 ton 2) Konsumsi Boiler SC Konsumsi Batubara/Tahun(Ton) = (2.764.800×9.058)/5700 Konsumsi Batubara/Tahun(Ton) = 1.107.189 ton 3) Konsumsi Boiler USC Konsumsi Batubara/Tahun(Ton) = (2.764.800×8924)/5700 Konsumsi Batubara/Tahun(Ton) = 1.090.810 ton 4) Konsumsi AUSC Konsumsi Batubara/Tahun(Ton) = (2.764.800×8349)/5700 Konsumsi Batubara/Tahun(Ton) = 1.020.526 ton


BULETIN KETENAGALISTRIKAN b. Untuk pembangkit 600 MW Produksi Listrik (MWh) Konsumsi Batubara(Ton) 1) Konsumsi Bolier SubC Konsumsi Batubara/Tahun(Ton) Konsumsi Batubara/Tahun(Ton) 2) Konsumsi Boiler SC Konsumsi Batubara/Tahun(Ton) Konsumsi Batubara/Tahun(Ton) 3) Konsumsi Boiler USC Konsumsi Batubara/Tahun(Ton) Konsumsi Batubara/Tahun(Ton) 4) Konsumsi AUSC Konsumsi Batubara/Tahun(Ton) Konsumsi Batubara/Tahun(Ton) c. Untuk pembangkit 900 MW Produksi Listrik (MWh) Konsumsi Batubara(Ton) 1) Konsumsi Bolier SubC Konsumsi Batubara/Tahun(Ton) Konsumsi Batubara/Tahun(Ton) 2) Konsumsi Boiler SC Konsumsi Batubara/Tahun(Ton) Konsumsi Batubara/Tahun(Ton) 3) Konsumsi Boiler USC Konsumsi Batubara/Tahun(Ton) Konsumsi Batubara/Tahun(Ton) 4) Konsumsi AUSC Konsumsi Batubara/Tahun(Ton) Konsumsi Batubara/Tahun(Ton)

= 600 MW ×0.8 ×24jam×30 hari×12 bulan = 4.147.200 MWh = (Produksi Listrik(MWh)×FC (btu/KWh))/(Nilai Kalor(kcal/kg)) = (4.147.200×9.302)/5700 = 1.705.502,72 ton = (4.147.200×9.017)/5700 = 1.653.266 ton = (4.147.200×8874)/5700 = 1.627.047 ton = (4.147.200×8305)/5700 = 1.522.721 ton = 900 MW ×0.8 ×24jam×30 hari×12 bulan = 6.220.800 MWh = (Produksi Listrik(MWh)×FC (btu/KWh))/(Nilai Kalor(kcal/kg)) = (6.220.800 ×9.291)/5700 = 2.555.255,81 ton = (6.220.800×8.990)/5700 = 2.472.473 ton = (6.220.800×8.855)/5700 = 2.435.345 ton = (6.220.800×8.279)/5700 = 2.276.931 ton

2. Jumlah pengurangan konsumsi batubara terhadap Bolier SubCritical a. Untuk pembangkit 400 MW 1) Selisih SC = Konsumsi SubC-Konsumsi SC Selisih SC = 1.142.758,78-1.107.189 Selisih SC = 35.569,88 ton 2) Selisih USC = Konsumsi SubC-Konsumsi USC Selisih USC = 1.142.758,78-1.090.810 Selisih USC = 51.949,14 ton 3) Selisih AUSC = Konsumsi SubC-Konsumsi AUSC Selisih AUSC = 1.142.758,78-1.020.526 Selisih AUSC = 122.233,36 ton b. Untuk pembangkit 600 MW 1) Selisih SC = Konsumsi SubC-Konsumsi SC Selisih SC = 1.705.502,72-1.653.266 Selisih SC = 52.254,72 ton 2) Selisih USC = Konsumsi SubC-Konsumsi USC Selisih USC = 1.705.502,72-1.627.047 Selisih USC = 78.473,75 ton 3) Selisih AUSC = Konsumsi SubC-Konsumsi AUSC


BULETIN KETENAGALISTRIKAN Selisih AUSC = 1.705.502,72-1.522.721 Selisih AUSC = 182.799,85 ton c. Untuk pembangkit 900 MW 1) Selisih SC = Konsumsi SubC-Konsumsi SC Selisih SC = 2.555.255,81-2.472.473 Selisih SC = 82.782,48 ton 2) Selisih USC = Konsumsi SubC-Konsumsi USC Selisih USC = 2.555.255,81-2.435.345 Selisih USC = 119.910.83 ton 3) Selisih AUSC = Konsumsi SubC-Konsumsi AUSC Selisih AUSC = 2.555.255,81-2.276.931 Selisih AUSC = 278.325,14 ton 3.b Jumlah Pengurangan CO2 terhadap Boiler Sub Critical Jumlah pengurangan CO2 yang diperoleh dengan menggunakan teknologi boiler SC, USC dan AUSC jika dibandingkan dengan boiler yang saat ini dipakai yaitu SubC dapat diperoleh dengan mengkonversi selisih bahan bakar yang diperoleh dibandingkan jika menggunakan boiler SubC menjadi bentuk emisi CO2 menggunakan UNFCCC Methodological tool “Tool to calculate project or leakage CO2 emissions from fossil fuel combustion” (Version 02). Nilai NCV 5700 kkal/Kg dikonversi menjadi 23,8 TJ/Ggram dan menggunakan nilai Faktor emisi bahan bakar 92.800 kg/TJ sesuai reverensi pada Tabel 6. a. Untuk pembangkit 400 MW 1) Pengurangan Emisi SC (tCO2) = Selisih SC ×NCV×Faktor Emisi Pengurangan Emisi SC (tCO2) = 35.569,88 ×23,8×92.800×〖10〗^(-6) Pengurangan Emisi SC (tCO2) = 78.421,10 tCO2 2) Pengurangan Emisi USC (tCO2) = Selisih USC ×NCV×Faktor Emisi Pengurangan Emisi USC (tCO2) = 51.949,14 ×23,8×92.800×〖10〗^(-6) Pengurangan Emisi USC (tCO2) = 114.532,54 tCO2 3) Pengurangan Emisi AUSC (tCO2) = Selisih AUSC ×NCV×Faktor Emisi Pengurangan Emisi AUSC(tCO2) = 122.233,36 ×23,8×92.800×〖10〗^(-6) Pengurangan Emisi AUSC (tCO2) = 269.488,32 tCO2 b. Untuk pembangkit 600 MW 1) Pengurangan Emisi SC (tCO2) Pengurangan Emisi SC (tCO2) Pengurangan Emisi SC (tCO2) 2) Pengurangan Emisi USC (tCO2) Pengurangan Emisi USC (tCO2) Pengurangan Emisi USC (tCO2) 3) Pengurangan Emisi AUSC(tCO2) Pengurangan Emisi AUSC (tCO2) Pengurangan Emisi AUSC (tCO2)

= Selisih SC ×NCV×Faktor Emisi = 52.254,72 ×23,8×92.800×〖10〗^(-6) = 115.206,26 tCO2 = Selisih USC ×NCV×Faktor Emisi = 78.473,75 ×23,8×92.800×〖10〗^(-6) = 173.011,50 tCO2 = Selisih AUSC×NCV×Faktor Emisi = 182.799,85×23,8×92.800×〖10〗^(-6) = 403.019,78 tCO2

c. Untuk pembangkit 900 MW 1) Pengurangan Emisi SC (tCO2) = Selisih SC ×NCV×Faktor Emisi Pengurangan Emisi SC (tCO2) = 82.782,48 ×23,8×92.800×〖10〗^(-6) Pengurangan Emisi SC (tCO2) = 182.510,97 tCO2 2) Pengurangan Emisi USC (tCO2) = Selisih USC ×NCV×Faktor Emisi Pengurangan Emisi USC (tCO2) = 119.910.83 ×23,8×92.800×〖10〗^(-6) Pengurangan Emisi USC (tCO2) = 264.368,04 tCO2 3) Pengurangan Emisi AUSC (tCO2) = Selisih AUSC ×NCV×Faktor Emisi Pengurangan Emisi AUSC (tCO2) = 278.325,14×23,8×92.800×〖10〗^(-6) Pengurangan Emisi AUSC (tCO2) = 613.624,91 tCO2 4. Simulasi PLTU di Indonesia Di Indonesia terdapat PLTU yang menggunakan teknologi Boiler Super Critical yang dimiliki oleh Independent


BULETIN KETENAGALISTRIKAN Power Plant (IPP) yaitu PLTU Cirebon (1 X 660 MW) dan PLTU Paiton #3 (1 X 865MW), Apabila menggunakan asumsi dan perhitungan di atas maka diperoleh penurunan emisi sebagai berikut : a. PLTU Cirebon (1 X 660MW) Produksi Listrik (MWh) = 660 MW ×0.8 ×24jam×30 hari×12 bulan = 4.561.920 MWh Jika Boiler konvensional Subcritical : Konsumsi Batubara(Ton) = (Produksi Listrik(MWh)×FC (btu/KWh))/(Nilai Kalor(kcal/kg)) Konsumsi Batubara/Tahun(Ton) = (4.561.920×9.302)/5700 Konsumsi Batubara/Tahun(Ton) = 1.876.072,79 ton Jika Boiler SubCritical : Konsumsi Batubara(Ton) = (Produksi Listrik(MWh)×FC (btu/KWh))/(Nilai Kalor(kcal/kg)) Konsumsi Batubara/Tahun(Ton) = (4.561.920×9.017)/5700 Konsumsi Batubara/Tahun(Ton) = 1.818.539,60 ton Pengehematan Bahan Bakar : Selisih SC = Konsumsi SubC-Konsumsi SC Selisih SC = 1.876.072,79-1.818.539,60 Selisih SC = 57.480,19 ton Pengurangan Emisi CO2 : Pengurangan Emisi SC (tCO2) = Selisih SC ×NCV×Faktor Emisi Pengurangan Emisi SC (tCO2) = 57.480,19 ×23,8×92.800×〖10〗^(-6) Pengurangan Emisi SC (tCO2) = 126.726.88 tCO2/TaHun b. PLTU Paiton #3 (1 X 865 MW) Produksi Listrik (MWh) = 865 MW ×0.8 ×24jam×30 hari×12 bulan = 5.978.880 MWh Jika Boiler konvensional Subcritical : Konsumsi Batubara(Ton) = (Produksi Listrik(MWh)×FC (btu/KWh))/(Nilai Kalor(kcal/kg)) Konsumsi Batubara/Tahun(Ton) = (5.978.880×9.302)/5700 Konsumsi Batubara/Tahun(Ton) = 2.458.792,39 ton Jika Boiler SubCritical : Konsumsi Batubara(Ton) = (Produksi Listrik(MWh)×FC (btu/KWh))/(Nilai Kalor(kcal/kg)) Konsumsi Batubara/Tahun(Ton) = (5.978.880×9.017)/5700 Konsumsi Batubara/Tahun(Ton) = 2.383.458,48 ton/tahun Pengehematan Bahan Bakar : Selisih SC = Konsumsi SubC-Konsumsi SC Selisih SC = 2.458.792,39-2.383.458,48 Selisih SC = 75.333,89 ton Pengurangan Emisi CO2 : Pengurangan Emisi SC (tCO2) = Selisih SC ×NCV×Faktor Emisi Pengurangan Emisi SC (tCO2) = 75.333,89 ×23,8×92.800×〖10〗^(-6) Pengurangan Emisi SC (tCO2) = 166.089,02 tCO2/TaHun D. Analisa Data Berdasarkan dari pengolahan data diperoleh informasi bahwa dengan menggunakan teknologi boiler yang lebih baik dibanding dengan Boiler Sub Critical yang saat ini digunakan, akan mengurangi jumlah konsumsi bahan bakar batubara sehingga akan mengurangi juga emisi yang dihasilkan oleh PLTU batubara. Besar potensi pengurangan emisi CO2 per tahun dapat dilihat pada Gambar 2 berikut,


BULETIN KETENAGALISTRIKAN Dari Grafik tersebut diketahui bahwa potensi pengurangan terbesar adalah dengan menggunakan teknologi boiler Advance Ultra Super Critical yang saat ini masih dalam tahap penelitian. Peningkatan unit pembangkit yang dibangun akan memperbesar pula pengurangan emisi CO2 yang dihasilkan, hal tersebut dikarenakan berkurangnya panas yang dibutuhkan untuk setiap kWh energi listrik yang dihasilkan pembangkit apabila kapasitas unit pembangkit ditingkatkan seperti yang tergambar pada Gambar. 3. E. Kesimpulan 1. Penggunaan Clean Coal Technology berupa peningkatan efisiensi boiler dengan teknologi boiler Super Critical, Ultra Super Critical serta Advance Ultra Super Critical memiliki potensi untuk menurunkan emisi CO2 jika dibandingkan dengan menggunakan boiler konvensional SubCritical. 2. Penurunan emisi yang dihasilkan dapat diikutkan pada proyek CDM yang termasuk dalam katagori Gambar 2. Grafik Potensi Pengurangan Emisi CO2 per tahun.

efisiensi bahan bakar. 3. Jumlah investasi yang dibutuhkan untuk membangun PLTU dengan boiler yang melebih Subcritical memang lebih mahal, akan tetapi manfaat dari efisiensi bahan bakar yang terjadi dan juga mendukung agar lingkungan yang lebih bersih tentu akan lebih menguntungkan. 4. Di Indonesia saat ini telah ada 2 pembangkit milik IPP yang menggunakan teknologi Boiler Super Critical yaitu PLTU Cirebon (1 x 660 MW) dan Gambar 3. Grafik performa boiler PLTU (sumber. PLTU Paiton #3 (1 x 865 MW) yang sudah mulai Sargent & Lundy,USA, 2009). beroperasi pada tahun 2012. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan asumsi CF 80% dan formula simulasi sebelumnya diperkirakan kedua PLTU tersebut memiliki potensi penurunan emisi sebesar 292.815,90 tCO2/Tahun. Reverensi • Intergovermental Panel on Climate Change, 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Jepang, 2006 • Sargant & Lundy, New Coal-Fired Power Plant Performance And Cost Estimates, USA, 2009 • UNFCCC, Methodological tool “Tool to calculate project or leakage CO2 emissions from fossil fuel combustion” (Version 02)


BULETIN KETENAGALISTRIKAN PENGENDALIAN SUBSIDI LISTRIK MELALUI PENERAPAN PENYESUAIAN TARIF BERKALA Penulis : David F Silalahi

I. LATAR BELAKANG Besarnya realisasi subsidi Listrik terus meningkat dari tahun ketahun. Peningkatan subsidi listrik antara lain disebabkan oleh pertumbuhan konsumsi listrik dan peningkatan biaya produksi listrik, atau Biaya Pokok Penyediaan atau BPP tenaga listrik, yang tidak diikuti dengan penyesuaian tarif tenaga listrik. Meningkatnya BPP tenaga listrik disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini disebabkan oleh keterlambatan penyelesaian pembangunan pembangkit, tidak tersedianya pasokan gas, terlambatnya pembangunan jaringan transmisi, dan faktor-faktor lainnya yang pada dasarnya dapat dikendalikan oleh PLN dan Pemerintah. Sedangkan faktor eksternal, seperti melemahnya kurs Rupiah terhadap Dollar AS, tingkat inflasi yang tinggi, kenaikan harga minyak dunia, yang tentunya berpengaruh besar terhadap biaya produksi listrik, faktor ini diluar kendali PLN maupun Pemerintah. Faktor eksternal tersebut diatas akan menyebabkan meningkatnya harga energi primer antara lain harga batubara, harga minyak bumi, harga gas alam, yang merupakan komponen terbesar dalam struktur biaya produksi listrik. Biaya bahan bakar ini mencapai 70% dari BPP tenaga listrik total (audit subsidi listrik, BPK 2012). Belum adanya mekanisme tariff yang dapat diseusaikan dengan perubahan biaya produksi listrik berdampak pada kenaikan biaya produksi tersebut di pass through menjadi beban subsidi listrik. Peningkatan subsidi listrik dari tahun ke tahun terus menggerus keuangan Negara, semakin banyak dana yang dibelanjakan untuk menanggung subsidi listrik maka akan mengurangi kemampuan Pemerintah dalam mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur. Untuk itu perlu dilakukan upaya pengendalian subsidi listrik melalui cara-cara peningkatan efisiensi biaya produksi listrik dengan diversifikasi energi BBM kepada energi non BBM dalam pembangkitan tenaga listrik, penurunan susut jaringan tenaga listrik, dan penyesuaian tarif tenaga listrik. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sejak tahun 2004 kenaikan tarif tenaga listrik baru terjadi di tahun 2010 sebesar 10% dan terakhir pada tahun 2013 sebesar rata-rata 15% dengan mekanisme penyesuaian bertahap. Tarif yang selama ini diterapkan masih bersifat kaku, tidak dapat mengikuti fluktuasi biaya produksi listrik. Untuk itu diperlukan suatu mekanisme penyesuaian tarif yang dapat menyesuaikan dengan fluktuasi perubahan biaya produksi listrik, yaitu dengan mekanisme penyesuaian tarif listrik berkala.


II. KONDISI BAURAN ENERGI PEMBANGKIT LISTRIK DI INDONESIA Pada tahun 2012 bauran energi pembangkit listrik terus mengalami perbaikan. Pada tahun 2011, bauran bahan bakar fosil seperti bahan bakar minyak sebesar 14,97 %, bauran batubara sebesar 50,27%, bauran gas sebesar 23,41%, dan selebihnya adalah bauran energy lainnya (air, biofuel, panas bumi, dll) sebesar 11,35%. Komposisi bauran energi ini dapat digambarkan dalam Gambar 1 di bawah. BBM yang hanya sebesar 14,97% bauran nya menelan biaya sebesar 53,63% dari biaya energi, porsi biaya terbesar pada tahun 2012, diikuti biaya batubara mencapai 23,96%, dan biaya gas sebesar 14,94%, dan biaya bahan bakar lainnya (air, biofuel, panas bumi, dll) hanya sebesar 7,47%. Dengan demikian biaya bahan bakar fosil dalam biaya energi mencapai 92,53%

Gambar 1. Komposisi Bauran Energi Pembangkit Listrik Tahun 2012

terhadap biaya energi keseluruhan. Biaya energy untuk pembangkit listrik yang didominasi oleh bahan bakar fosil ini sangat menentukan besarnya biaya produksi listrik. Adanya fluktuasi perubahan biaya energy yang porsinya mencapai 70% akan berpengaruh besar terhadap biaya produksi listrik. Terutama saat terjadi kenaikan harga

Gambar 2. Komposisi Bauran Biaya Energi Per Jenis Bahan Bakar Tahun 2012

BULETIN KETENAGALISTRIKAN bahan bakar minyak. harga gas dan harga batubara dianggap tidak terlalu berpengaruh, karena harga nya diatur oleh Pemerintah. Harga bahan bakar minyak dipengaruhi oleh pasar global, yaitu harga minyak dunia, yang kecenderungannya mengalami kenaikan harga. Jika adanya perubahan biaya produksi akibat faktor eksternal seperti kenaikan harga bahan bakar minyak, tentu jika tariff tidak dapat menutupi biaya produksi tersebut, akan menjadi beban subsidi listrik. Selain perubahan harga bahan bakar minyak, tingkat inflasi dan perubahan kurs Rupiah turut menyebabkan fluktuasi biaya produksi listrik. III. PENERAPAN TARIFF ADJUSTMENT DI NEGARA LAIN Penerapan penyesuaian tariff berkala ‘Tariff Adjustment’ bukan merupakan hal yang baru dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Negara-negara lain seperti Amerika, Jepang, Korea, Thailand juga menerapkan penyesuaian tarif berkala pada pelanggan listrik di Negaranya untuk dapat menyesuaikan tariff terhadap biaya riil. Berikut adalah review mengenai beberapa penerapan tariff adjustment di Negara lain. • Jepang- TEPCO (Tokyo Electric Power Company) Tokyo Electric Power Company, Incorporated (TEPCO) di Jepang, sebagai perusahaan penyedia listrik yang memasok listrik ke Tokyo, adalah salah satu perusahaan listrik yang menerapkan penyesuaian tarif listrik berkala kepada pelanggannya. Hampir sama dengan di Indonesia, TEPCO juga didominasi oleh pembangkit berbahan bakar fosil. Pembangkit termal berbahan bakar fosil mencapai 64% dari total pembangkit listrik milik TEPCO. Pada tahun 2012, dari total energy dibangkitkan sebesar 295,6 TWh sebagian besar berasal dari pembangkit termal (oil, coal, LNG, LPG, gas) yaitu sebesar 276,3 TWh (93,4%). Dengan komposisi pembangkit yang didominasi oleh pembangkit fosil, tentulah biaya bahan bakar pembangkit termal menjadi dominan dalam struktur biaya pembangkitan keseluruhan. Biaya bahan bakar menjadi sangat dipengaruhi oleh harga bahan bakar di pasar. Fluktuasi harga minyak, harga gas LNG/LPG, harga batubara tentu sangat berpengaruh pada tariff yang harus dibayar konsumen. Dengan demikian TEPCO pun menerapkan penyesuaian tarif berkala untuk mengurangi risiko kenaikan biaya. Implementasi penyesuaian tariff otomatis oleh TEPCO antara lain : • Fuel Cost Adjustment System merupakan sistem tarif listrik yang didesain dapat berubah-ubah secara otomatis berdasarkan fluktuasi dari harga minyak mentah, gas alam, dan batubara. Ilustrasi

penerapan konsep tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. Data ini menunjukkan bahwa bahan bakar fosil masih mendominasi energy primer untuk pembangkit listrik, yang juga artinya bahwa biaya bahan bakar pembangkit didominasi oleh bahan bakar fosil. Masih dengan menggunakan data realisasi tahun 2012, biaya energy per jenis bahan bakar dapat disajikan dalam Gambar 2 sebagai berikut : • Kenaikan harga listrik ditentukan berdasarkan perhitungan fluktuasi rata-rata harga bahan bakar selama 3 bulan. Sebagai contoh, tarif penyesuaian (fuel cost adjustment unit price) dihitung berdasarkan rata-rata harga bahan bakar periode Januari – Maret, dan ditambahkan pada perhitungan rekening bulan Juni, dan seterusnya Implementasi konsep tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. • Korea Selatan – KEPCO (Korea Electric Power Company) KEPCO adalah perusahaan penyedia listrik milik negara Korea, mirip seperti PLN di Indonesia. KEPCO memiliki 88% dari total pembangkit di Korea, dan memonopoli

Gambar 3. Komponen penyusun tarif listrik TEPCO

transmisi dan distribusi di Korea, sehingga hanya KEPCO yang menjadi perusahaan satu-satunya yang menjual listrik ke konsumen. Pada tahun 2010, porsi biaya bahan bakar LNG mencapai 43%, oil mencapai 9%, dan batubara mencapai 44%. Keseluruhan biaya bahan bakar fosil mencapai 96%. Dengan fluktuasi harga bahan bakar tersebut tentu menyebabkan perubahan pada biaya produksi listrik yang berbedabeda pada peridoe waktu tertentu, untuk itu KEPCO menerapkan penyesuaian tariff otomatis terhadap

Gambar 4. Penerapan penyesuaian tariff berkala TEPCO


BULETIN KETENAGALISTRIKAN tariff konsumennya, yang dinamakan ‘fuel cost adjusted tariff’. Penyesuaian biaya bahan bakar dilakukan dengan memperhatikan perbedaan antara harga bahan bakar rata-rata 3 bulan aktual yang tercatat dengan harga bahan bakar standar. Biaya bahan bakar disesuaikan harga satuan untuk setiap bulan dan akan dihitung berdasarkan rata-rata harga bahan bakar yang sebenarnya selama tiga bulan terakhir. Adapun penerapan adjustment dilakukan pada dua bulan kemudian. IV. ALASAN PENTING PENERAPAN TARIFF ADJUSTMENT DI INDONESIA Sistem tarif yang diberlakukan Pemerintah saat ini yang bersifat fix dan tidak dapat berubah. Fluktuasi perubahan biaya produksi listrik yang diakibatkan

Gambar 5. Pengaturan tarif adjustment di Korea

oleh faktor eksternal yang sifatnya uncontrollable (perubahan kurs, tingkat inflasi, nilai ICP) belum dapat tertutupi oleh tarif yang dibayarkan oleh pelanggan, dan menjadi tanggungan Pemerintah dalam bentuk subsidi listrik. Untuk faktor eksternal yang sifatnya uncontrollable seharusnya menjadi beban dari pelanggan pengguna listrik bukan menjadi beban subsidi. Dan untuk itu perlu disusun suatu mekanisme yang membuat tarif dapat berubah naik ataupun turun mengikuti fluktuasi perubahan biaya produksi listrik.

Gambar 6. Mekanisme implementasi tariff adjustment di Korea

Sesuai dengan hasil keputusan DPR dalam rapat kerja Badan Anggaran dalam pembahasan R-APBN 2014, telah disetujui kebijakan Pemerintah terkait rencana


penerapan penyesuaian tarif berkala pada tahun 2014 terhadap pelanggan non subsidi. Dengan demikian penerapan tariff adjustment tidak dapat ditunda-tunda lagi agar pengendalian subsidi listrik lebih optimal. V. MODEL PENYESUAIAN TARIF LISTRIK BERKALA YANG DAPAT DITERAPKAN DI INDONESIA Tarif listrik yang berlaku di TEPCO ataupun KEPCO sebagaimana dijelaskan sebelumnya merupakan tarif listrik keekonomian dan tidak mengandung subsidi. Jepang ataupun Korea menerapkan seluruh perubahan biaya bahan bakar dengan tariff adjustment nya kepada seluruh tariff pelanggan. Hal ini berbeda dengan di Indonesia, bahwa hamper seluruh tarif pelanggan disubsidi. Hanya ada empat golongan yang tidak disubsidi yaitu rumah tangga besar R-3 daya 6.600VA keatas, bisnis menengah B-2 daya 6.600VA s.d 200kVA, bisnis besar B-3 daya di atas 200kVA, dan kantor Pemerintah sedang P-1 daya 6.600VA s.d 200kVA. • Pelanggan sasaran penerapan penyesuaian tarif berkala. Penyesuaian tarif berkala sifatnya dapat berupa penyesuaian naik ataupun turun, jika diterapkan pada seluruh golongan tarif maka tarif subsidi pun dapat turun atau naik, tidak tepat jika tarif yang masih bersubsidi juga ikut disesuaikan turun, oleh karena itu penerapan penyesuaian tarif berkala hanya sesuai diterapkan pada keempat pelanggan ini karena sudah membayar sesuai keekonomiannya yaitu rumah tangga besar R-3 daya 6.600VA keatas, bisnis menengah B-2 daya 6.600VA s.d 200kVA, bisnis besar B-3 daya di atas 200kVA, dan kantor Pemerintah sedang P-1 daya 6.600VA s.d 200kVA. Untuk keempat golongan tarif tersebut, adanya fluktuasi BPP yang dikarenakan faktor yang bersifat uncontrollable yaitu perubahan indikator ekonomi makro (kurs, inflasi, ICP) tidak lagi dibebankan pada subsidi, namun dibebankan kepada pelanggan non subsidi melalui mekanisme tariff adjustment. Berikut adalah ilustrasi tariff adjustment: Pada gambar diatas tampak bahwa pada tahun 2012, tarif pelanggan masih disubsidi, kemudian pada akhir tahun 2013 tarif disesuaikan dengan keekonomiannya. Namun model tarif fix tidak dapat menyesuaikan dengan fluktuasi BPP, untuk itu perlu diterapkan mekanisme tariff adjustment untuk menjaga tariff tersebut tetap pada level keekonomiannya. Dan kebijakan ini baru dapat dilakukan pada tahun 2014 nanti. • Formula Penyesuaian Tarif Berkala (Tariff Adjustment) Jika di Negara lain seluruh perubahan biaya bahan bakar

BULETIN KETENAGALISTRIKAN di pass through ke tariff pelanggan, untuk di Indonesia, hal ini belum dapat diterapkan, mengingat masih ada faktor-faktor internal yang turut menyebabkan kenaikan BPP, seperti bauran energy yang pada dasarnya dapat dikendalikan. Untuk itu hanya faktor eksternal yang diperkenankan menjadi komponen penyusun tariff adjustment. Secara umum komponen penyesuaian tarif berkala adalah penyesuaian tarif yang diakibatkan oleh pengaruh perubahan realisasi nilai kurs, inflasi, dan ICP dengan rumusan sebagai berikut:

Gambar 7. Ilustrasi penerapan tariff adjustment

% TA = % (Kkurs x ∆ Kurs) + % (Kinflasi x ∆ Inflasi) + % (KICP x ∆ ICP)

dimana: TA = Tariff Adjustment Kkurs = Koefisien Kurs, ΔKurs = Kenaikan Kurs, Kinflasi = Koefisien Inflasi, ΔInflasi = Kenaikan Inflasi (%), KICP = Koefisien ICP, ΔICP = Kenaikan Harga ICP dimana: TB = Tarif tenaga listrik baru golongan pelanggan R-3,B2,B-3,dan P-1 TL = Tarif tenaga listrik lama (sesuai Permen ESDM No. 30 Tahun 2012) golongan pelanggan R-3,B-2,B-3,dan P-1 TA = Tariff Adjustment

yang mungkin diterapkan

TB

= TL + TA

1. Pola 1– Bulanan Dengan pola 1 bulanan, penyesuaian tarif listrik dilakukan pada bulan n dengan menggunakan realisasi nilai ICP, inflasi dan kurs pada bulan n-1. Ilustrasi dari penyesuaian tarif listrik ini dapat ditunjukkan pada gambar di bawah ini. 2. Pola 2 – 3 bulanan Pada pola 3 bulan, penyesuaian tarif listrik dilakukan dengan menggunakan realisasi nilai ICP, inflasi dan kurs pada bulan n-1, n-2 dan n-3. Data perubahan harga ICP, inflasi dan kurs digunakan sebagai masukkan untuk perhitungan penyesuaian tarif listrik pada bulan n selama 3 bulan. Ilustrasi dari penyesuaian tarif listrik ini dapat ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Penerapan dengan pola data satu bulan memiliki potensi kehilangan pendapatan selama satu bulan, karena tariff adjustment dengan data bulan Januari baru dapat diterapkan pada bulan Februari, dan untuk data Desember tidak lagi dapat diberlakukan pada tahun yang bersangkutan. Sedangkan dengan pola data tiga bulanan memiliki potensi kehilangan pendapatan selama tiga bulan, karena adjustment dengan data bulan Januari-Maret baru dapat diterapkan pada bulan April pada tahun yang bersangkutan. Dengan demikian akan lebih menguntungkan pola 1 bulan dibandingkan pola 3 bulan. VI. PENUTUP Kebijakan untuk penerapan penyesuaian tarif berkala (tariff adjustment) dapat menjaga tarif listrik yang dibayarkan oleh pelanggan non subsidi tetap berada dalam level keekonomian. Dengan demikian dapat

Contoh perhitungan tariff baru dengan penyesuaian tariff berkala : TL(R3) = Rp 1.352/kWh (tarif sesuai Permen ESDM No. 30 Tahun 2012) Jika TA = 1 %, maka TB(R3) = Rp 1.352 x (1+1%) = Rp 1.366/kWh, ada penambahan Rp 14/kWh (TA) Nilai kurs, ICP, dan tingkat inflasi yang menjadi acuan adalah asumsi yang digunakan dalam APBN tahun berjalan. Sedangkan realisasi Nilai kurs, ICP, dan tingkat inflasi mengacu pada data yang dikeluarkan Kementerian ESDM, Bank Indonesia atau Badan Pusat Statistik. • Pola Penyesuaian Tarif Berkala (Tariff Adjustment)

Tabel 1. Pola 1– Bulanan


BULETIN KETENAGALISTRIKAN dipastikan bahwa pelanggan non subsidi tersebut tidak lagi memperoleh subsidi meskipun ada fluktuasi indikator ekonomi makro (ICP, kurs, inflasi) yang mempengaruhi biaya produksi listrik sehingga anggaran subsidi listrik lebih terkendali. REFERENSI 1. Peraturan Menteri ESDM No.30 Tahun 2012 tentang Tarif Tenaga Listrik PT PLN (Persero)

Tabel 1. Pola 1– Bulanan

2. Statistik 2012 PT PLN (Persero), www.pln.co.id 3. Tokyo Electric Power Company - Annual Report 2012, www.tepco.co.jp/en/corpinfo 4. Daiwa Capital Markets, 2012, asiaresearch. daiwacm.com/eg/cgi-bin/files/ KRUtilitiesSector120420.pdf


BULETIN KETENAGALISTRIKAN LOW-CARBON MODEL TOWN (LCMT) DALAM ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION (APEC) DAN PELAKSANAANNYA DI INDONESIA (KOTA SURABAYA) Penulis : Andi Winarno Staf Direktorat Pembinaan Program

Dewasa ini dunia dihadapkan pada perubahan iklim, yang mengancam kehidupan jutaan manusia dan kelangsungan ekologis planet ini. Para pakar memperingatkan bahwa perubahan mendasar harus dibuat terhadap produksi dan pemanfaatan energi dalam sepuluh tahun ke depan untuk menghindari dampak yang paling parah. Kita harus mengu-rangi emisi karbondioksida yang dihasilkan bahan bakar fosil yang telah menyebabkan perubahan iklim. Dengan latar belakang global ini, maka muncullah konsep Low Carbon Town, dimana kota-kota yang selama ini menjadi sumber CO2 diharapkan dapat bertransformasi menjadi kota yang lebih ramah lingkungan. Pada sidang ke 9 APEC Energy Ministers Meeting (EMM9), yang dilaksanakan di Fukui, Japan tanggal 19 Juni 2010, tema yang diusung adalah “Low Carbon Paths to Energy Security”, Menteri-menteri yang hadi r dalam meeting tersebut berpendapat bahwa pengenalan teknologi berkarbon rendah dalam perencanaan kota akan meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi penggunaan energi fosil. Hal tersebut sangat penting dalam rangka pengaturan perkembangan kepadatan konsumsi penggunaan energi di kota-kota negara APEC. Kedua hal diatas mendasari penulis untuk memaparkan perkembangan Low Carbon Town dalam Kerjasama APEC Energi Working Group (EWG) dan pelaksanaannya di Indonesia yang dalam hal ini adalah Kota Surabaya. 1. Low-Carbon Model Town Task Force (LCMT) Konsep Low Carbon Town (LCT) dalam APEC sebagai ide dasar tentang definisi dari LCT dalam mencari pendekatan yang efektif dalam pencapaiannya. Konsep LCT bertujuan untuk mengembangkan kotakota di negara-negara anggota APEC menjadi kota yang menghasilkan karbon rendah melalui penyediaan prinsip-prinsip dasar yang dapat digunakan sebagai acuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan kebijakan low carbon yang efektif dan dalam rangka mencari formulasi yang tepat untuk standar ukuran low carbon. APEC LCT mengandung arti sebagai kota dan desa

yang sedang menuju low carbon dengan target pengurangan kuantitas emisi CO2. Perencanaan pengembangan LCT dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah membuat perencanaan dasar pengembangan LCT terhadap kota-kota yang telah ada, langkah selanjutnya adalah membuat suatu strategi pengembangan LCT yaitu menetapkan target pengurangan karbon melalui suatu time frame, kemudian melakukan analisa dan evaluasi serta menetapkan cara-cara yang paling komprehensif dalam pencapaian target dalam time frame yang telah ditetapkan. Dalam proses perencanaan, pemahaman terhadap karakteristik kota menjadi sangat penting, karena karakteristik kota tersebut akan menentukan model kriteria yang akan ditetapkan untuk menentukan ukuran standar tingkatan low carbon-nya. Ada beberapa karakteristik kota yang perlu diperhatikan diantaranya kondisi iklim, geografis, struktur industri, struktur kota atau kepadatan pemakaian lahan dan infrastruktur kota. Tidak seperti kondisi iklim dan geografis, struktur industri dan struktur kota atau kepadatan pemakaian lahan serta infrastruktur kota merupakan variabel yang mana setiap kota memiliki hal yang berbeda. Untuk itu, Pemerintah yang bertanggung jawab terhadap kota tersebut harus melakukan observasi kondisi kota sekarang maupun perkiraan kondisi kota dimasa mendatang dalam rangka membuat suatu guide line dalam rangka pengurangan emisi CO2 di kota. Pada sidang ke 9 APEC Energy Ministers Meeting (EMM9) yang dilaksanakan di Fukui, Japan tanggal 19 Juni 2010, tema yang diusung adalah “Low Carbon Paths to Energy Security”, Menteri-menteri yang bersidang sependapat bahwa pengenalan teknologi berkarbon rendah dalam perencanaan kota akan meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi penggunaan energi fosil masyarakat kota. Hal tersebut sangat penting dalam rangka pengaturan perkembangan kepadatan konsumsi penggunaan energi di kota-kota negara APEC. Sejalan dengan hal tersebut, mereka membentuk APEC Energy Working Group (EWG) dalam rangka melaksanakan APEC Low Carbon Model Town (LCMT) Proyek LCMT akan memberikan suatu peluang yang sangat bagus bagi Pemerintah Pusat maupun


BULETIN KETENAGALISTRIKAN Pemerintah Daerah yang tergabung dalam kerangka ekonomi APEC untuk melakukan perencanaan kota berkarbon rendah yang didasarkan pada konsep APEC LCT. Low-Carbon Model Town (LCMT) Project ditujukan untuk membentuk komunitas pengembangan kotakota berkarbon rendah dan berbagi pengalaman dalam pencapaiannya. Proyek APEC LCMT terdiri dari 3 aktivitas, yaitu 1. Pengembangan konsep kota berkarbon rendah 2. Studi kelayakan 3. Evaluasi terhadap perencanaan kota. Proyek LCMT dilaksanakan secara multi-year project, tahapan pertama dari proyek LCMT adalah pengembangan versi awal dari konsep kota berkarbon rendah dan melakukan studi kelayakan serta evaluasi kebijakan untuk proyek pengembangan Yujiapu CBD (Central Business District) di Tianjin, China. Untuk mengembangkan konsep kota berkarbon rendah, Study Group A dibentuk, yang terdiri dari para ahli dari negara-negara anggota APEC. Setelah beberapa tahun, konsep LCT disarikan dalam suatu guidebook untuk perencana yang akan membuat disain kota berkarbon rendah. Study Group B dibentuk untuk melaksanakan evaluasi kebijakan, Sebagai badan penasehat utama untuk proyek APEC LCMT, dibentuklah LCMT Task Force (TF) sebagai respon terhadap instruksi Menterimenteri energi dalam Deklarasi Fukui. LCMT TF bertugas sebagai pendukung pengembangan konsep kota berkarbon rendah. Asia-Pacific Energy Research Centre (APERC) bertugas mengkoordinasikan semua pekerjaan yang berkaitan dengan proyek APEC LCMT termasuk Group study A and B yang berada dibawah arahan Agency for Natural Resources and Energy, METI Japan 2. Low-Carbon Model Town Task Force (LCMT) dalam APEC Energy Working Group (EWG) ke 45 di Pulau Samui Thailand

Gambar Low Carbon Town


a. Chair Low-Carbon Model Town Task Force (LCMT TF) adalah Japan. b. Topik yang disampaikan adalah bagaimana kota-kota berkontribusi dalam pencapaian green cities programme. Fakta-fakta yang ada • Kota-kota cenderung menuju ke produktivitas yang semakin tinggi yang berdampak kepada income yang semakin tinggi pula • Emisi karbon per kapita cenderung berkurang sebagai akibat dari kondisi kota yang semakin padat yang berdampak kepada kepadatan transportasi umum, pejalan kaki, dan transportasi sepeda. • Kota-kota besar mengeluarkan 10-45 % dari anggaran mereka untuk “potential green”, yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru. Rencana kerja program kota hijau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). • Konsep framework • Studi kasus kota Paris (2011), Korea (2011), Chicago (2011-2012), China (2012), Kitayushu (2012), dan Stockholm (2012) • Hasil akhir : Perkembangan kota-kota hijau (23 Mei 2013) Adapun capaian dari pengembangan kota-kota hijau (Green Cities) adalah sebagai berikut: • Peluang kerja (Efisiensi energi dalam gedung, transportasi , dan manajemen sampah atau limbah. • Kota-kota yang menarik (peningkatan efisiensi dalam sistem transportasi, pelayanan masyarakat yang berkelanjutan, dan penyesuaian terhadap perubahan iklim). • Green Product/Services (identifikasi potensi untuk green product dan pelayanan khusus, pembinaan terhadap aktivitas teknologi R & D, dan inovasi. • Harga Lahan Kota (Pengembangan ulang kota, pengurangan insentif untuk pengembangan green field). Studi Kasus : Urbanisasi dan green growth di China • Urbanisasi mengakibatkan perubahan lingkungan kota termasuk kepadatan penduduk, kemacetan lalulintas, polusi udara dan air, dan ketidaktepatan pembuangan limbah rumah tangga dan pabrik. Studi Kasus Chicago (direkomendasikan) • Menghubungkan pemilik property ke perusahaan jasa energi • Adanya standar green disain diharapkan dapat meningkatkan inovasi di sektor gedung • Meningkatkan transportasi massal

BULETIN KETENAGALISTRIKAN • Penetapan prioritas dan pemberian informasi • Adanya dukungan dari pemerintah Pusat dan parlemen melalui penerapan pajak property. • Restrukturisasi untuk harga air dan pajak sampah/ limbah • Adanya konsorsium untuk pengembangan energi angin Studi kasus Kitakyushu (direkomendasikan) • Peningkatan efisiensi penggunaan lahan dan perencanaan transportasi untuk kota yang terpusat dan mengurangi adanya urban sprawl. • Mengembangkan nilai tambah yang tinggi untuk daur ulang limbah dan memaksimalkan kesinergian antara industri dan perumahan/tempat tinggal. • Meningkatkan penggunaan smart grid dan penerapan feed in tariff secara nasional untuk penyediaan energi terbarukan. • Meningkatkan efisiensi energi pada industri dan meningkatkan penerapan hemat energi di bangunan komersial dan rumah tangga. c. Japan selaku pengawas Proyek APEC LCMT melaporkan perkembangan proyek tahap 3. Proyek terdiri dari 3 tahapan: • Seleksi terhadap kota-kota yang masuk nominasi proyek LCMT tahap 3. 2 kota calon lokasi pelaksanaan proyek yang diusulkan adalah kota San Borja, Lima, Peru dan kota Da Nang, Viet Nam. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, ditetapkanlah kota Da Nang, Viet Nam sebagai lokasi proyek LCMT Tahap 3 • Progress Studi Kelayakan - Dilalukan melalui APEC Project Tender untuk proyek LCMT tahap 3 yang di umumkan dalam website APEC. • Outcame- Yang dapat dilaporkan dalam hal ini adalah proyek LCMT tahap 2 yang dilaksanakan di pulau Samui, Thailand. d. Japan menyampaikan draf rencana aksi 2013 sebagai berikut: 3. Low-Carbon Model Town Task Force (LCMT) dalam APEC EWG ke 46 di Danang Viet Nam a. Acting Chair Low-Carbon Model Town Task Force (LCMT TF) adalah Japan, kemudian anggota APEC menunjuk Jepang kembali sebagai Chair LCMT TF b. Evaluasi terhadap konsep Low Carbon Town (Study Group A melaporkan perkembangan studi APEC Low Carbon Indicator dan hasil site visit) • Pengawasan Perkembangan mekanisme pengawasan target pengurangan CO2 • Penghijauan kawasan (Greenery) Untuk mencegah fenomena pemanasan dan peningkatan temperatur udara, serta untuk penyerapan CO2.

Gambar Draft Rencana Aksi 2013 LCMT Dalam APEC EWG

• Water Treatment Pemanfaatan air yang berkesinambungan yaitu adanya infrastruktur dalam pemakaian air, small hydro power, biogas, pemanfaatan aliran air, pemakaian ruang untuk fasilitas yang bermanfaat seperti untuk solar cell/solar power, pemanfaatan yang lebih optimal terhadap air di bangunan komersial. • Transportasi Pemakaian energi alternatif untuk kendaraan dan cara mengemudi yang hemat bahan bakar, serta penambahan peralatan hybrid electric pada kendaraan. c. Pelaporan draft studi kelayakan untuk kota Da Nang, Viet Nam oleh NEW JEC Secara garis besar, cakupan pekerjaan yang dilakukan adalah sebagai berikut: • Situasi terkini dan isu yang berkembang berkaitan dengan dalam rangka pelaksanaan proyek pengembangan LCT di Kota Danang. • Tahap 1: Pelaporan strategi low carbon untuk proyek pengembangan LCT di kota Danang • Tahap 2: Pelaporan analisa pengurangan CO2 dan biaya yang dibutuhkan membuat disain ukuran yang diinginkan. • Tahap 3: Pelaporan studi pelaksanaan metodologi pengurangan CO2. • Finalisasi laporan studi kelayakan d. Japan melaporkan perkembangan proyek APEC LCMT Tahap 4 Terdiri dari 2 tahapan: • Pemilihak lokasi untuk proyek LCMT tahap 4 Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, ditetapkanlah kota San Borja, Lima, Peru sebagai lokasi proyek LCMT Tahap 4 • Perencanaan selanjutnya berkaitan dengan proyek LCMT tahap 4 Tender proyek LCMT tahap 4 akan dilaksanakan bulan Januari-Februari 2014 dan diumumkan melalui website APEC. Sedangkan kontran diharapkan dapat ditandatangani pada bulan Februari 2014.


BULETIN KETENAGALISTRIKAN 4. Aktivitas APEC dan Pemerintah dalam Low-Carbon Model Town di Indonesia Pemerintah melalui Kementerian ESDM mulai menerapkan konsep Low Carbon Model Town (LCMT) di beberapa kota di Indonesia atau konsep tingkat pencemaran udara yang minimal. Melalui konsep ini pemerintah menawarkan solusi atas tingkat pencemaran udara yang tinggi di sejumlah kota besar. Pemerintah daerah menjadi target dari pelaksanaan konsep Low Carbon Model Town (LCMT). Secara teknis ada sejumlah strategi untuk menerapkan konsep ini, diantaranya melakukan sosialisasi pengenalan peralatan hemat energi, penggunaan energi terbarukan, mengubah struktur kota, mengurangi kemacetan lalu lintas, daur ulang serta aforestasi (penghijauan), dan lain-lain. Sejauh ini kota yang sudah menjadi percobaan pada proyek Low Carbon Model Town (LCMT) adalah kota Tianjin, RRC, yang melakukannya dengan sukarela (volunteer). Setelah Tianjin, Asia Pasific Energy Research Center (APERC) membidik kota lain seperti Putra Jaya (Malaysia), Cebu (Filipina) serta Da Nang (Vietnam). Pada bulan Juni 2011, Tim ahli LCMT, APERC yang berasal dari China, Vietnam, Filipna, Cina, Malaysian dan Indonesia serta tim dari Direktorat Jenderal Energi Terbarukan dan Konservasi Energi ESDM mengunjungi Surabaya. Selain sebagai sharing knowledge (berbagi ilmu) guna mendorong pembentukan komunitas kota rendah karbon. Kunjungan juga dimaksudkan untuk mengkaji program-program kota rendah karbon (Feasibility study) agar lebih terintegrasi. Surabaya dipilih oleh tim Low Carbon Model Town (LCMT) dari LCMT dan APERC karena menurut laporan World Bank, Surabaya dianggap telah memiliki program rendah karbon dan telah mulai menerapkan langkahlangkah untuk mewujudkan program tersebut. Hasil dari kajian yang dilakukan oleh Tim ahli LCMT, APERC tersebut menyatakan bahwa Pemkot Surabaya sudah menerapkan konsep Low Carbon Model Town (LCMT) melalui layanan uji emisi untuk kendaraan yang mereka gratiskan, selain membangun tanantaman kota, dan kawasan desa hijau. 5.

Low-Carbon Model Town di Surabaya

Konsep Dasar • Mengurangi sampah dari sumbernya • Pemisahan sampah • Proses pengolahan sampah Pelaksanaan • Memperpanjang fungsi lahan di Benowo


• Pengefektivan aturan di masyarakat dan menjadikan swasta sebagai rekan kerja • Perubahan budaya dan cara pikir Tujuan • Mengurangi volume sampah yang dibuang di lahan Benowo • Mendorong masyarakat untuk dapat mengelola sampah rumah tangganya sendiri • Menciptakan lingkungan kota yang bersih dengan sedikit sampah Proses dan Aksi • Sosialisasi dan konseling • Kampanye • Pembentukan katalisator, motivator, dan kaderisasi • Memfasilitasi rumah tangga dalam kerjasamanya dengan LSM lingkungan • Pemberian fasilitas kebersihan secara gratis seperti

Gambar Strategi Pelaksanaan Low Carbon Town

keranjang sampah Pengembangan • Kompetisi untuk membentuk Surabaya yang hijau dan bersih serta bebas dari sampah • Pengadaan Bank Sampah (Pusat Sampah) • Membuat pusat pembuatan kompos oleh Pemerintah dan masyarakat • Pelaksana program • Semua elemen masyarakat • Perekrutan kader lingkungan

BULETIN KETENAGALISTRIKAN • Proses Pengolahan Limbah di Surabaya

Gambar Keterkaitan Antar Pelaksana Program LCT di Surabaya

Gambar Bagan Proses Pengolahan Limbah

• Hasil yang dicapai a. Ditingkat Masyarakat Prosentase pengurangan sampah yang dihasilkan mencapai 79,8 % dengan partisipasi masyarakat lebih dari 90 %. b. Ditingkat Kota Pengurangan sampah kota mencapai 30 % dengan partisipasi fasilitator sebanyak 420 orang, kader 28.744 orang, dan prosentase keikutsertaan rumah tangga sebesar 37,4 % (768.932 rumah tangga). c. Beberapa wilayah di Surabaya yang berhasil mengurangi volume sampahnya

Gambar Proses Perekrutan Kader Lingkungan

Gambar Beberapa wilayah di Surabaya yang berhasil mengurangi volume sampahnya Gambar Jumlah fasilitator dan kader lingkungan yang berhasil direkrut.

d. Pengembangan area terbuka hijau Beberapa strategi dalam pengembangan area terbuka hijau yang dilakukan adalah sebagai berikut: • Pembuatan peraturan untuk melindungi batas-


BULETIN KETENAGALISTRIKAN batas spasial kawasan terbuka hijau. • Peningkatan kesadaran masyarakat dan swasta melalui program kompetisi lingkungan • Program Community Development untuk mendukung pendanaan. Sedangkan tantangan yang dihadapi adalah sebagai berikut: • Keterbatasan lahan kota • Ketidakseimbangan antara kemampuan meningkatkan lingkungan hijau dengan pertumbuhan perumahan, komersial, dan industri.

berikut : • Mengefektifkan jarak perjalanan melalui integrasi pemakaian lahan dan perencanaan transportasi, serta pengembangan kota kearah pemakaian transportasi massal.

e. Pemilihan pohon untuk mengurangi kadar CO2

Gambar Pengembangan Monorail Track

Gambar Ketersediaan Luasan Area Terbuka Hijau

diudara Jumlah pohon di Surabaya sampai tahun 2010 adalah sebanyak 5.267.000 pohon dengan jenis pohon yang ditanam adalah pohon trembesi, cassia, beringin, mahoni, , bungur dan jati. Kemampuan menyerap CO2 pohon-pohon tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini f. Dibidang transportasi, beberapa strategi yang dilakukan untuk mengurangi CO2 adalah sebagai

Gambar Pengembangan Tremway

Gambar Jalur Sepeda di Jalan Basuki Rahmat

Gambar Kemampuan pohon menyerap CO2


• Penggantian moda transportasi yang lebih ramah lingkungan melalui pengembangan moda transportasi yang baru dan mendorongan masyarakat untuk mengurangi pemakaian kendaraan pribadi dengan cara berjalan kaki, bersepeda, penggunaan transportasi massal.

• Penggunaan Bio gas di masyarakat

Gambar Pembuatan Jalan bagi Pejalan Kaki

• Meningkatkan efisiensi energi pada kendaraan melalui penetapan standar emisi dan melakukan pengetesan kesesuaian kendaraan dengan standar yang ada secara periodik.

Gambar Pemanfaatan Energi Biogas di Masyarakat

6. Daftar Pustaka • Final Report “The Consept of The Low Carbon Town in The APEC Region” October 2011 • Materi Sidang APEC EWG ke 45 di Pulau Samui Thailand Tahun 2013 • Materi Sidang APEC EWG ke 46 di Da Nang Viet Nam Tahun 2013 • Low Carbon Management in Surabaya, Presented by Gin-Gin Ginanjar, Yokohama 25 Juli 2012 Gambar Tes Emisi Kendaraan di Jalan Raya

g. Di bidang energi, telah dilakukan penggunaan energi alternatif • Penggunaan Solar Cell pada lampu jalan

Gambar Penggunaan Solar Cell di Lampu Jalan

Penanggung Jawab Sekretaris Direktorat Jenderal

Recommend Documents