1. NAMA JABATAN : Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Lampiran II.1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 433/PM.1/2007 tentang Uraian Jabatan di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -1-

1. NAMA JABATAN

: Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

2. IKHTISAR JABATAN : Memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 3. TUJUAN JABATAN : Terwujudnya pemberian pelayanan teknis dan administratif yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Menetapkan rencana Direktorat Jenderal. 4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

kerja

dan

kebutuhan

anggaran

Sekretariat

Menugaskan para Kepala Bagian untuk menyusun konsep rencana kerja dan kebutuhan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal sesuai dengan bidang tugas masing-masing; Menugaskan Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana untuk mengkoordinasikan penyusunan konsep rencana kerja Sekretariat Direktorat Jenderal; Menugaskan Kepala Bagian Keuangan untuk mengkoordinasikan penyusunan konsep rencana kebutuhan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal; Mempelajari, mengoreksi dan menetapkan rencana kerja dan kebutuhan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal.

4.2. Mengkoordinasikan perumusan konsep rencana kerja dan kebutuhan anggaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

Menugaskan Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana untuk menyusun konsep nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal mengenai penyusunan rencana kerja masing-masing direktorat kepada para direktur; Menugaskan Kepala Bagian Keuangan menyusun konsep nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal mengenai penyusunan rencana kebutuhan anggaran masing-masing direktorat kepada para Direktur; Mengoreksi konsep nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal mengenai penyusunan rencana kerja dan kebutuhan anggaran masing-masing direktorat kepada para direktur; Menyampaikan nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal mengenai penyusunan rencana kerja dan kebutuhan anggaran masing-masing direktorat kepada para Direktur Mengadakan rapat pembahasan penyusunan rencana kerja dan kebutuhan anggaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan para direktur; Menugaskan Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana untuk menyusun konsep rencana kerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan hasil pembahasan;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -2-

4.2.7.

4.2.8. 4.2.9.

Menugaskan Kepala Bagian Keuangan untuk menyusun konsep rencana kebutuhan anggaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan hasil pembahasan; Mengoreksi konsep rencana kerja dan kebutuhan anggaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; Menyampaikan konsep rencana kerja dan kebutuhan anggaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk ditetapkan.

4.3. Menetapkan rencana strategik Sekretariat Direktorat Jenderal. 4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

Menugaskan para Kepala Bagian menyusun konsep rencana strategik Sekretariat Direktorat Jenderal sesuai dengan bidang tugas masing-masing; Menugaskan Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana untuk mengkoordinasikan penyusunan konsep rencana strategik Sekretariat Direktorat Jenderal; Mengoreksi dan menetapkan rencana strategik Sekretariat Direktorat Jenderal.

4.4. Mengkoordinasikan perumusan konsep rencana strategik Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.

4.4.4. 4.4.5.

4.4.6. 4.4.7.

Menugaskan Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana menyusun konsep nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal mengenai penyusunan rencana strategik masing-masing direktorat kepada para direktur; Mengoreksi konsep nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal mengenai penyusunan rencana strategik masing-masing direktorat kepada para direktur; Menyampaikan nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal mengenai penyusunan rencana strategik masing-masing direktorat kepada para direktur Mengadakan rapat pembahasan penyusunan rencana strategik Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan para direktur; Menugaskan Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana untuk menyusun konsep rencana strategik Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan hasil pembahasan; Mengoreksi konsep rencana strategik Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; Menyampaikan konsep rencana strategik Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk ditetapkan.

4.5. Memfasilitasi perumusan Perimbangan Keuangan. 4.5.1.

4.5.2. 4.5.3.

kebijakan

teknis

Direktorat

Jenderal

Menugaskan Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana untuk menyiapkan fasilitas dalam rangka perumusan kebijakan teknis berdasarkan masukan dari para direktur; Memfasilitasi pelaksanaan rapat pembahasan rancangan kebijakan teknis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; Memfasilitasi penyelesaian rancangan kebijakan teknis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -3-

4.5.4.

Menyampaikan rancangan kebijakan teknis kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

4.6. Mengkoordinasi dan memfasilitasi penyusunan peraturan di bidang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah 4.6.1.

4.6.2.

4.6.3. 4.6.4.

Menugaskan Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana untuk melakukan koordinasi dan fasilitasi perumusan peraturan di bidang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah berdasarkan bahan masukan dari para direktur; Memfasilitasi pelaksanaan rapat untuk membahas rancangan rumusan peraturan di bidang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah bersama dengan para direktur; Memfasilitasi penyelesaian konsep rancangan rumusan peraturan di bidang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Menyampaikan rancangan rumusan peraturan di bidang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

4.7. Merumuskan pembinaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 4.7.1.

4.7.2.

4.7.3.

4.7.4.

4.7.5. 4.7.6.

Menugaskan Kepala Bagian Kepegawaian untuk melaksanakan dan mengevaluasi penyiapan bahan formasi, urusan tata usaha, data base kepegawaian, statistik, kesejahteraan pegawai, pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, pemensiunan pegawai, mutasi kepegawaian, penyiapan bahan penghargaan dan hukuman disiplin pegawai, pendidikan dan pelatihan, serta penyaringan pegawai; Meneliti dan menganalisa hasil pelaksanaan dan evaluasi urusan yang menjadi tanggung jawab Kepala Bagian Kepegawaian tersebut; Mengadakan rapat koordinasi dan pembahasan untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan urusan Kepegawaian tersebut bersama dengan para direktur; Menugaskan Kepala Bagian Kepegawaian untuk menyusun surat keputusan serta rumusan kebijakan yang berhubungan dengan urusan kepegawaian; Mengoreksi konsep keputusan dan rumusan kebijakan yang berhubungan dengan urusan kepegawaian. Menyampaikan konsep keputusan dan rumusan kebijakan yang berhubungan dengan urusan kepegawaian kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk ditetapkan.

4.8. Merumuskan pengelolaan Perimbangan Keuangan.

urusan

keuangan

Direktorat

Jenderal

4.8.1. Menugaskan Kepala Bagian Keuangan untuk menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, urusan perbendaharaan, serta urusan akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; 4.8.2. Meneliti, menganalisa,dan mengevaluasi hasil pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Kepala Bagian Keuangan;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -4-

4.8.3. Mengadakan rapat koordinasi dan pembahasan untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan urusan Keuangan tersebut bersama dengan para direktur; 4.8.4. Menugaskan Kepala Bagian Keuangan untuk menyusun konsep keputusan dan merumuskan kebijakan yang berhubungan dengan urusan keuangan; 4.8.5. Mengoreksi konsep keputusan dan rumusan kebijakan yang berhubungan dengan urusan keuangan; 4.8.6. Menyampaikan konsep keputusan dan rumusan kebijakan yang berhubungan dengan urusan keuangan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk ditetapkan. 4.9. Merumuskan pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 4.9.1.

4.9.2. 4.9.3.

4.9.4.

4.9.5. 4.9.6.

Menugaskan Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana untuk melaksanakan dan mengevaluasi penataan organisasi, penelaahan dan evaluasi jabatan, pengembangan kinerja organisasi, pembakuan beban dan prestasi kerja, pembakuan peringkat jabatan, pembakuan peta jabatan, SOP, ketatalaksanaan, dan penyusunan statistik; Meneliti dan menganalisa hasil pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawab Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana; Mengadakan rapat koordinasi dengan para direktur untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan urusan organisasi dan tatalaksana; Menugaskan Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana untuk menyusun konsep keputusan dan rumusan kebijakan yang berhubungan dengan urusan organisasi dan tatalaksana; Mengoreksi konsep keputusan dan rumusan kebijakan yang berhubungan dengan urusan organisasi dan tatalaksana Menyampaikan konsep keputusan dan rumusan kebijakan yang berhubungan dengan urusan organisasi dan tatalaksana kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

4.10. Merumuskan pelaksanaan urusan umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 4.10.1. Menugaskan Kepala Bagian Umum untuk melaksanakan dan mengevaluasi urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, ekspedisi, pengetikan, penggandaan, urusan dalam, pengangkutan pegawai, penerbitan surat perintah perjalanan dinas, keprotokolan, gaji/TKPKN/uang makan/uang lembur, pengadaan barang/jasa, inventarisasi barang, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan dan penyiapan penghapusan barang inventaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 4.10.2. Meneliti dan menganalisa hasil pelaksanaan dan evaluasi urusan yang menjadi tanggung jawab Kepala Bagian Umum tersebut. 4.10.3. Mengadakan rapat koordinasi dan pembahasan untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan urusan Umum tersebut bersama dengan para direktur. 4.10.4. Menugaskan Kepala Bagian Umum untuk menyusun konsep keputusan dan rumusan kebijakan yang berhubungan dengan urusan umum.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -5-

4.10.5. Mengoreksi konsep keputusan dan rumusan kebijakan yang berhubungan dengan urusan Umum 4.10.6. Menyampaikan konsep keputusan dan rumusan kebijakan yang berhubungan dengan urusan Umum kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk ditetapkan. 4.11. Mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Aparat Pengawasan Fungsional dan Pengawasan Masyarakat. 4.11.1. Menugaskan Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya untuk menindaklanjuti LHP aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.11.2. Menugaskan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana untuk membuat nota dinas kepada para direktur untuk menindaklanjuti LHP aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.11.3. Mengoreksi nota dinas kepada para direktur untuk menindaklanjuti LHP Aparat Pengawasan Fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.11.4. Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.11.5. Menerima laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional dan pengawasan masyarakat dari para direktur; 4.11.6. Menugaskan Kepala Bagian sesuai dengan bidangnya untuk membuat konsep surat tanggapan atas tindak lanjut LHP aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat kepada Aparat Pengawasan Fungsional dan masyarakat; 4.11.7. Mengoreksi konsep surat tanggapan atas tindak lanjut LHP aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; 4.11.8. Menyampaikan konsep surat tanggapan atas tindak lanjut LHP Aparat Pengawasan Fungsional dan pengawasan masyarakat kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk ditetapkan. 4.12. Merumuskan penyusunan laporan berkala Sekretariat Jenderal sebagai bahan penyusunan laporan berkala Jenderal Perimbangan Keuangan.

Direktorat Direktorat

4.12.1. Menugaskan Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana untuk mengkoordinasikan dengan para Kepala Bagian untuk menyusun konsep laporan berkala Sekretariat Direktorat Jenderal, dan membuat konsep nota dinas permintaan laporan berkala kepada para direktur; 4.12.2. Mengoreksi dan menandatangani laporan berkala Sekretariat Direktorat Jenderal serta nota dinas permintaan laporan berkala kepada para direktur; 4.12.3. Mengadakan rapat pembahasan penyusunan laporan berkala Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan para direktur; 4.12.4. Menugaskan Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana untuk menyusun konsep laporan berkala Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan hasil pembahasan; 4.12.5. Mengoreksi konsep laporan berkala Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -6-

4.12.6. Menyampaikan konsep laporan berkala Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk ditetapkan. 4.13. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Direktorat Jenderal. 4.13.1. Menugaskan para Kepala Bagian menyusun konsep RKT dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal sesuai dengan bidang tugas masingmasing; 4.13.2. Menugaskan Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana untuk mengkoordinasikan penyusunan konsep RKT dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal; 4.13.3. Mengoreksi dan menetapkan RKT dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal. 4.14. Mengkoordinasikan perumusan konsep RKT dan LAKIP Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 4.14.1. Menugaskan Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana menyusun konsep nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal mengenai penyusunan RKT dan LAKIP masing-masing direktorat kepada para direktur; 4.14.2. Mengoreksi konsep nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal mengenai penyusunan RKT dan LAKIP masing-masing direktorat kepada para direktur; 4.14.3. Menyampaikan nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal mengenai penyusunan RKT dan LAKIP masing-masing direktorat kepada para direktur 4.14.4. Mengadakan rapat pembahasan penyusunan RKT dan LAKIP Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan para direktur; 4.14.5. Menugaskan Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana untuk menyusun konsep RKT dan LAKIP Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan hasil pembahasan; 4.14.6. Mengoreksi konsep RKT dan LAKIP Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; 4.14.7. Menyampaikan konsep RKT dan LAKIP Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk ditetapkan. 4.15. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan rancangan Nota Keuangan di bidang desentralisasi fiskal dan pengelolaan keuangan daerah. 4.15.1. Menugaskan Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana untuk menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rancangan Nota Keuangan di bidang desentralisasi fiskal dan pengelolaan keuangan daerah; 4.15.2. Mengadakan rapat antar Direktorat untuk membahas pelaksanaan penyusunan rancangan Nota Keuangan di bidang desentralisasi fiskal dan pengelolaan keuangan daerah; 4.15.3. Menugaskan Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana untuk menyiapkan hasil pelaksanaan penyusunan rancangan Nota

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -7-

Keuangan di bidang desentralisasi fiskal dan pengelolaan keuangan daerah; 4.15.4. Mengoreksi hasil penyusunan rancangan Nota Keuangan di bidang desentralisasi fiskal dan pengelolaan keuangan daerah; 4.15.5. Menyampaikan hasil penyusunan rancangan Nota Keuangan di bidang desentralisasi fiskal dan pengelolaan keuangan daerah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. 4.16. Mengkoordinasikan penyusunan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR mengenai kegiatan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 4.16.1. Menugaskan Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana untuk melakukan penyiapan bahan yang diperlukan dalam penyusunan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR tentang kegiatan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; 4.16.2. Menugaskan Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana untuk membuat konsep surat permintaan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR kepada masing-masing direktur; 4.16.3. Menugaskan Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana untuk menyampaikan surat permintaan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR kepada masing-masing direktur; 4.16.4. Menerima konsep jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR dari masing-masing direktur; 4.16.5. Menugaskan Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana untuk mengkompilasi konsep jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR; 4.16.6. Menyampaikan konsep jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6.

5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 5.12. 5.13. 5.14. 5.15.

Disposisi Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Nota Keuangan RAPBN. Rencana Strategik (Renstra) unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Rencana Kerja Pemerintah. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Usul yang berkenaan dengan pembentukan dan atau penyempurnaan organisasi, SOP atau tatalaksana di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Pertanyaan dari DPR. Uraian Jabatan dan SOP Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Pengaduan masyarakat. Hasil rapat koordinasi antar instansi di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Data scoring volume dan beban kerja satuan unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kelembagaan dan ketatalaksanaan. LHP dari aparat pengawasan fungsional. Konsep surat dan atau nota dinas. LAKIP unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -8-

5.16. 5.17. 5.18.

5.19. 5.20. 5.21. 5.22. 5.23. 5.24.

5.25. 5.26.

Data dan informasi kepegawaian dari unit-unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Usulan pengangkatan pegawai dan kenaikkan pangkat dari unit-unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Usulan cuti, penempatan, penganugerahan gelar, penyertaan diklat dan urusan kepegawaian lainnya dari unit-unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; Pagu Indikatif dan pagu sementara. Laporan pelaksanaan/realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. RKA-KL dari unit-unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. RKA-KL Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang lalu dan tahun berjalan. Surat pengesahan RKA-KL, revisi pergeseran RKA-KL dan ABT. Surat masuk/surat keluar/dokumen/surat keputusan/surat edaran/barang yang dikirim dan diterima di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Data dan usulan pengadaan sarana dan prasarana kantor. Surat usulan penghapusan barang inventaris dari unit-unit Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1 6.2

6.3 6.4 6.5 6.6

6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 6.17

Undang-undang APBN dan Peraturan Pelaksanaannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang PDRD; UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; Undang-undang No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; Undang-undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan perundang-undangan di bidang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -9-

6.18

6.19

6.20 6.21 6.22

6.23 6.24

6.25 6.26

6.27

6.28 6.29

6.30 6.31

6.32

6.33

6.34

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri; Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN dan APBD serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah No.30/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai; Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa; Peraturan Menteri Keuangan No. 45/PMK.02/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Mekanisme Pemantauan Defisit Anggaraan Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Pinjaman Daerah; Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.010/2006 tentang Tatacara Pemberian Hibah kepada Daerah; Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK.07/2006 tentang Tatacara Pemberian Pinjaman Daerah Dari Pemerintah Yang Dananya Bersumber Dari Pinjaman Luar Negeri; Peraturan Menteri Keuangan No. 147/PMK.07/2006 tentang Tatacara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah; Peraturan Meneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. PER.005/M.PPN/06/2006 tentang Tatacara Perencanaan dan Pengajuan Usulan Serta Penilaian Kegiatan Yang Dibiayai Dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri; Peraturan Menteri Keuangan No. 72/PMK.02/2006 tentang Batas Maksimal Jumlah Kumulatif Defisit APBN dan APBD, Batas Maksimal Defisit APBD Masing-Masing Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Untuk Tahun Anggaran 2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan di Lingkungan Departemen Keuangan; Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 860/KMK.01/2006 tentang pelimpahan wewenang kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2006 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PM.1/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Keuangan dan perubahan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.01/2006 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PM.1/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) di Lingkungan Departemen Keuangan dan perubahan. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-0712/MK.12/2005 tentang Mekanisme Pengawasan Perda dan Raperda tentang PDRD yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota se Indonesia; Peraturan, Keputusan, Surat Edaran, Instruksi Menteri Keuangan atau Pejabat eselon I di lingkungan Departemen Keuangan.

7. HASIL KERJA : 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

Rencana kerja dan kebutuhan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal. Konsep rencana kerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Rencana strategik Sekretariat Direktorat Jenderal. Konsep rencana strategik Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 10 -

7.5. 7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10. 7.11. 7.12. 7.13. 7.14. 7.15. 7.16. 7.17. 7.18.

Rancangan Nota Keuangan di bidang desentralisasi fiskal dan pengelolaan keuangan daerah. Rancangan Keputusan Menteri Keuangan dan atau Direktur Jenderal, Surat Edaran Direktur Jenderal tentang rumusan kebijakan teknis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Surat Keputusan dan rumusan kebijakan yang berhubungan dengan urusan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Surat Keputusan dan rumusan kebijakan yang berhubungan dengan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Surat Keputusan dan rumusan kebijakan yang berhubungan dengan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Surat Keputusan dan rumusan kebijakan yang berhubungan dengan urusan umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Tanggapan atas tindak lanjut LHP Aparat Pengawasan Fungsional dan Pengawasan Masyarakat. Laporan berkala Sekretariat Direktorat Jenderal. Konsep laporan berkala Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal. Konsep LAKIP Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. RKT Sekretariat Direktorat Jenderal; Konsep RKT Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Rancangan peraturan di bidang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

8. WEWENANG: 8.1.

Mengoreksi dan menandatangani rencana stratejik, rencana kerja dan kebutuhan anggaran, RKT, dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal. 8.2. Mengusulkan konsep rencana stratejik, rencana kerja dan kebutuhan anggaran, RKT, dan LAKIP Direktorat Jenderal. 8.3. Mengusulkan rancangan Nota Keuangan di bidang desentralisasi fiskal dan pengelolaan keuangan daerah kepada Direktur Jenderal. 8.4. Mengusulkan Rancangan Keputusan Menteri Keuangan dan atau Direktur Jenderal, Surat Edaran Direktur Jenderal tentang rumusan kebijakan teknis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal. 8.5. Mengusulkan rumusan kebijakan yang berhubungan dengan urusan Organisasi dan Tatalaksana, kepegawaian, keuangan, dan umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal. 8.6. Mengusulkan Tanggapan atas tindak lanjut LHP Aparat Pengawasan Fungsional dan Pengawasan Masyarakat kepada Direktur Jenderal. 8.7. Mengoreksi dan menandatangani Laporan berkala Sekretariat Direktorat Jenderal. 8.8. Mengusulkan Laporan berkala Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal. 8.9. Mengusulkan rancangan peraturan di bidang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. 8.10. Mengoreksi dan menandatangani surat dan laporan yang terkait dengan organisasi dan tatalaksana,kepegawaian,keuangan, dan umum Ditjen Perimbangan Keuangan. 8.11. Melakukan tindakan hukuman disiplin pegawai di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 11 -

8.12. Mengusulkan tanggapan LHP Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. 8.13. Mengusulkan dan/atau menandatangani mutasi kepegawaian. 8.14. Mengusulkan hukuman disiplin pegawai yang melanggar ketentuan. 8.15. Menegakan disiplin pegawai. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.

9.5.

9.6. 9.7. 9.8. 9.9. 9.10.

9.11. 9.12. 9.13. 9.14. 9.15.

Kebenaran atas rencana stratejik, rencana kerja dan kebutuhan anggaran, RKT, dan LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal. Kebenaran atas konsep rencana stratejik, rencana kerja dan kebutuhan anggaran, RKT, dan LAKIP Direktorat Jenderal. Kebenaran atas rancangan Nota Keuangan di bidang desentralisasi fiskal dan pengelolaan keuangan daerah. Kebenaran atas Rancangan Keputusan Menteri Keuangan dan atau Direktur Jenderal, Surat Edaran Direktur Jenderal tentang rumusan kebijakan teknis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Kebenaran atas rumusan kebijakan yang berhubungan dengan urusan Organisasi dan Tatalaksana, kepegawaian, keuangan, dan umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Kebenaran atas usulan tanggapan atas tindak lanjut LHP Aparat Pengawasan Fungsional dan Pengawasan Masyarakat. Kebenaran atas Laporan berkala Sekretariat Direktorat Jenderal. Kebenaran atas Laporan berkala Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Kebenaran atas rancangan peraturan di bidang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kebenaran atas surat dan laporan yang terkait dengan organisasi dan tatalaksana,kepegawaian,keuangan, dan umum Ditjen Perimbangan Keuangan. Kebenaran atas hukuman disiplin pegawai di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal. Kebenaran atas tanggapan LHP Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Kebenaran mutasi kepegawaian. Kebenaran hukuman disiplin pegawai yang melanggar ketentuan. Terlaksananya disiplin pegawai.

10. DIMENSI JABATAN 10.1. Jumlah jabatan : Eselon I Eselon II Eselon III Eselon IV Pelaksana Jabatan fungsional

: 1 jabatan : 5 jabatan : 20 jabatan : 72 jabatan : 296 orang : 1 jabatan

10.2. Jumlah pagu DIPA TA 2007 yang telah ditetapkan sebesar Rp.187.963.572.000,-yang terdiri dari ± 42 kegiatan/sub kegiatan dan dilaksanakan oleh 4 direktorat dan 1 sekretariat ditjen dengan jumlah pegawai 394 orang.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 12 -

11. HUBUNGAN KERJA : 11.1. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dalam hal menerima tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas. 11.2. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas. 11.3. Para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal dalam hal pelaksanaan tugas. 11.4. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas kesekretariatan. 11.5. Para Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan di lingkungan Departemen Keuangan dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas kesekretariatan. 11.6. Para pejabat eselon II Meneg Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dalam koordinasi urusan organisasi dan tatalaksana. 11.7. Para pejabat eselon II Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam hal koordinasi urusan kepegawaian. 11.8. Para pejabat eselon II Kantor Sekretariat Negara dalam hal koordinasi pemberian tanda penghargaan pegawai. 11.9. Pihak lain dalam hal pelaksanaan tugas. 12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : Koordinasi pelaksanaan tugas pada semua tingkatan pejabat/pegawai perlu ditingkatkan untuk meminimalisir terjadinya tumpang tindih kegiatan, kegiatan yang tidak terlalu prioritas, pengalokasian anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Selain itu peningkatan koordinasi sangat diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 13. RISIKO BAHAYA : Tidak Ada 14. SYARAT JABATAN : 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

Pangkat/Golongan Pendidikan Formal Diklat/Kursus Syarat lainnya

: : : :

Pembina Utama Muda / IV c Strata 1 / Strata 2 / Strata 3 Diklatpim Tk. II - Pernah menduduki jabatan eselon III - Standar Kompetensi : a. Kerjasama (TW); b. Dorongan Berprestasi (ACH); c. Inisiatif (INT) d. Pengarahan (DIR) e. Integritas (ING) f. Pemikiran konseptual (CT); g. Komitmen Organisasi (OC); h. Kepemimpinan Perubahan (CL); i. Peduli terhadap keteraturan (CO).

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 13

15. KEDUDUKAN JABATAN : DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

DIREKTUR PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DIREKTUR DANA PERIMBANGAN

KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN

DIREKTUR PINJAMAN, HIBAH DAN KAPASITAS DAERAH

KEPALA BAGIAN KEUANGAN

DIREKTUR EVALUASI PENDANAAN DAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH

KEPALA BAGIAN UMUM