Deskripsi dan Analisis APBD 2010 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Deskripsi dan Analisis APBD 2010 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah Jl. Dr. Wahidin No.1 Gedung Sutikno Slamet Lantai 19, Jakarta 10710 Tlp. (021) 3506456, 34357938, Fax. (021) 3506546, 3505103 Website : www.djpk.depkeu.go.id 1

Kata Pengantar Penyelenggaraan pemerintahan, baik oleh Pusat maupun Daerah mempunyai fungsi untuk mendorong dan memfasilitasi pembangunan guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang memadai bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan fungsi dan peran sebagai motivator dan fasilitator pembangunan tersebut, pemerintah telah mengambil suatu pilihan kebijakan untuk lebih mengedepankan peran pemerintah daerah sebagai penggerak pembangunan. Melalui kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, diharapkan agar pemerintahan di level yang paling dekat dengan masyarakat mampu menyerap aspirasi dan partisipasi masyarakat lokal sehingga arah pembangunan akan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat setempat. Guna mendukung peran dan fungsi pemerintah daerah dalam pembangunan, Pemerintah telah dan akan terus mendukung pendanaan melalui mekanisme transfer ataupun pola pendanaan lainnya. Dukungan pendanaan tersebut telah dibuktikan dengan besarnya dana APBN yang disalurkan ke daerah, baik melalui skema desentralisasi maupun skema lainnya, seperti dekonsentrasi, tugas pembantuan, subsidi, bantuan tunai, dana stimulus fiskal, dll. Dana yang besar yang telah dan akan digulirkan melalui skema desentralisasi serta dana yang memang bersumber dari daerah sendiri (seperti pajak daerah dan retribusi daerah), selanjutnya dikelola sepenuhnya oleh pemerintah daerah dalam APBD dan pertanggungjawabannya sepenuhnya berada di daerah. Pada dasarnya tidak ada lagi mekanisme pertanggungjawaban APBD kepada Pemerintah Pusat, namun hanya berupa penyampaian data APBD kepada Pusat untuk keperluan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Dari data yang disampaikan melalui SIKD inilah kemudian disusun informasi dan analisis atas APBD seluruh Indonesia. Informasi dan analisis APBD berguna untuk memberikan gambaran yang menyeluruh namun ringkas mengenai situasi dan kondisi keuangan daerah saat ini. Potret APBD yang informatif dan akurat selanjutnya dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan, baik di pusat maupun di daerah, sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kami mengharapkan agar buku ”Deskripsi dan Analisis APBD 2010” ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Besar harapan kami, agar buku ini dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam pengambilan kebijakan sehingga tujuan dan cita-cita otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dapat terwujud. Dirjen. Perimbangan Keuangan,

Mardiasmo

2

Daftar Isi Halaman Judul Kata Pengantar Daftar Isi Ringkasan Eksekutif Gambaran Umum  Pendahuluan  Gambaran Umum APBD 2010 – Nasional  Gambaran Umum APBD 2010 Provinsi dan Kabupaten/Kota Pendapatan Daerah  Pendapatan Daerah  Komposisi per Jenis Pendapatan Secara Nasional  Komposisi per Jenis Pendapatan Pemerintah Provinsi  Komposisi per Jenis Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota  Tren Pendapatan APBD 2007-2010 Agregat Provinsi/Kabupaten/Kota  Tren Pendapatan APBD 2007-2010 Pemerintah Provinsi  Tren Pendapatan APBD 2007-2010 Pemerintah Kabupaten/Kota  Perbandingan Pendapatan APBD pada 6 wilayah (Agregat Prov/Kab./Kota per wilayah) Belanja Daerah  Belanja Daerah  Komposisi per Jenis Belanja  Tren Belanja APBD 2007-2010 (Agregat Provinsi/Kabupaten/Kota)  Tren Belanja APBD 2007-2010 (Pemerintah Provinsi)  Tren Belanja APBD 2007-2010 (Pemerintah Kabupaten/Kota)  Perbandingan Belanja APBD pada 6 wilayah (Agregat Prov./Kab./Kota per wilayah) Surplus/Defisit APBD  Surplus/Defisit APBD  Jumlah Daerah Surplus/Defisit/Berimbang  Daerah Yang Melebihi Batas Defisit  Tren Defisit APBD Tahun 2007-2010  Perbandingan Defisit APBD pada 6 wilayah (Agregat Prov./Kab./Kota per wilayah) Pembiayaan Daerah  Pembiayaan Daerah  Komposisi Pembiayaan  Tren Pembiayaan APBD Tahun 2007-2010  Tren SiLPA APBD Tahun 2007-2010  Perbandingan Penerimaan Pembiayaan di 6 wilayah (Agregat Prov./Kab./Kota per wilayah)  Perbandingan Pengeluaran Pembiayaan di 6 wilayah (Agregat Prov./Kab./Kota per wilayah) Indikator Keuangan Daerah  Indikator Keuangan Daerah  Debt Service Coverage Ratio  Debt Service Coverage Ratio per wilayah  Indikator Ruang Fiskal Daerah (Trend DSCR 2007-2010)  Indikator Ruang Fiskal Daerah Per Wilayah (Trend DSCR 2007-2010 Per Wilayah) Ucapan Terima Kasih Lampiran

1 2 3 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

3

Ringkasan Eksekutif 

APBD 2010 menunjukkan bahwa secara nominal seluruh komponen pendapatan mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, namun secara persentase kontribusi Dana Perimbangan terus mengalami penurunan, sementara PAD mengalami sedikit peningkatan.



Komposisi PAD di Kabupaten/Kota relatif masih sangat rendah (8%), naik dari tahun sebelumnya 7%. Sementara komponen yang sangat dominan di Kabupaten/Kota adalah Dana Perimbangan yang mencapai 82%. Hal ini berbeda secara signifikan dengan kondisi Provinsi, dimana kontribusi PAD sangat tinggi mencapai 46%, sementara Dana Perimbangan justru sedikit dibawahnya yaitu sebesar 44%.



Apabila dibandingkan antar wilayah, komposisi PAD dalam pendapatan APBD lebih kuat di wilayah Jawa-Bali, sementara di wilayah lain komposisi PAD masih relatif lebih rendah.



Di sisi belanja, secara agregat (Prov./Kab./Kota), belanja pegawai sangat mendominasi hingga mencapai 45% dari total belanja, diikuti oleh Belanja modal 22%. Gambaran yang berbeda terjadi antara Provinsi dengan Kab/Kota, dimana untuk Provinsi, komposisi belanja pegawai hanya mencapai 26% diikuti belanja modal 23%. Sementara untuk Kab/Kota, belanja pegawai mencapai lebih dari 51% belanja dan belanja modal hanya berkisar 21%.



Secara nominal maupun persentase, dalam 4 tahun terakhir belanja pegawai terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Di sisi lain, persentase belanja modal terus turun dalam 4 tahun terakhir, bahkan untuk tahun 2010, secara nominal belanja modal juga turun dari tahun sebelumnya dan merupakan yang terendah dalam 4 tahun terakhir.



Apabila dibandingkan antar wilayah, maka belanja pegawai sangat dominan di wilayah Jawa-Bali dan Sulawesi, sementara untuk wilayah Kalimantan dan Papua-Papua Barat relatif seimbang antara belanja pegawai dengan belanja modal.

4

Ringkasan Eksekutif 

Sebagian besar daerah menganggarkan defisit (450 daerah atau 86% dari keseluruhan daerah). Secara agregat (Prov./Kab./Kota), total defisit di tahun 2010 mencapai Rp40,4 triliun. Angka ini lebih kecil dari defisit tahun sebelumnya yang mencapai Rp47,7 triliun. Penurunan agregat defisit ini terutama karena terjadinya penurunan defisit Kab/Kota, sementara defisit Provinsi justru mengalami kenaikan.



Penurunan defisit yang cukup signifikan di Kabupaten/Kota terjadi terutama karena sebagian besar daerah mengurangi belanja modal mereka secara signifikan (turun dari Rp88 triliun di tahun 2009 menjadi Rp69 triliun di tahun 2010  penurunan sebagai akibat pengalihan belanja modal DAK Pendidikan ke Belanja Hibah DAK Pendidikan tidak akan lebih dari Rp9 triliun, sehingga penurunan belanja modal sendiri pada dasarnya mencapai Rp10 triliun).



Sebagian besar daerah Kabupaten/Kota tidak dapat meningkatkan belanja modal mereka melalui pembiayaan daerah karena perkiraan SiLPA mereka juga telah mengalami penurunan yang cukup signifikan (turun dari Rp40,8 triliun di tahun 2009 menjadi Rp31,6 triliun di tahun 2010). Di sisi yang lain, daerah juga tidak dapat menurunkan belanja pegawai mereka yang mengalami kenaikan yang cukup tinggi dari Rp153 triliun di tahun 2009 menjadi Rp168 triliun di tahun 2010.



Di sisi pembiayaan, meskipun besaran SiLPA cenderung turun, namun SiLPA masih tetap mendominasi penerimaan pembiayaan daerah (hampir 90% dari total penerimaan pembiayaan). Pinjaman daerah relatif masih sangat terbatas, meskipun terdapat peningkatan yang cukup signifikan dalam besaran pembayaran pokok hutang daerah dari tahun ke tahun.



Dengan semakin beratnya beban belanja pegawai (terutama gaji PNSD), maka kemampuan keuangan daerah pada dasarnya semakin turun. Dengan menggunakan indikator Ruang Fiskal (ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas oleh daerah), ternyata ruang fiskal daerah semakin turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan persentase ruang fiskal terjadi di seluruh wilayah di Indonesia. 5

Gambaran Umum

Pendahuluan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).  Penyusunan APBD memperhatikan adanya keterkaitan antara

kebijakan perencanaan dengan penganggaran oleh Pemerintah Daerah serta sinkronisasi dengan berbagai kebijakan Pemerintah Pusat dalam perencanaan dan penganggaran negara.  APBD terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan

daerah. Pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DP), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah (LPS). Belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimanaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.  APBD Tahun Anggaran 2010 seluruh daerah di Indonesia

yang dianalisis dalam buku ini meliputi 522 daerah yang terdiri dari 33 provinsi, 396 kabupaten, dan 93 kota.

7

APBD 2010 Dalam miliar Rupiah

Mata Anggaran Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan yang Sah Belanja Pegawai Barang dan jasa Modal Lain-lain Pembiayaan Penerimaan Pengeluaran

Prov/Kab/Kota 401,893 71,799 291,277 38,817

Jumlah Anggaran Provinsi Kabupaten 102,318 241,870 47,331 16,422 45,024 204,204 9,964 21,244

Kota 57,705 8,046 42,049 7,609

442,313 198,068 81,771 95,762 66,711

113,133 29,838 26,872 26,307 30,116

264,057 134,412 42,602 55,518 31,525

65,122 33,818 12,297 13,936 5,070

42,613 50,203 7,590

12,866 14,842 1,975

22,737 27,490 4,753

7,010 7,871 861

Sumber data: SIKD (APBD 522 daerah Provinsi/Kabupaten/Kota)

8

Gambaran Umum APBD 2010 Nasional

• Berdasarkan data APBD 2010 dari 522 daerah dapat diketahui bahwa secara nasional (agregat Prov./Kab./Kota) jumlah Pendapatan Daerah sebesar Rp401,9 triliun, sementara jumlah Belanja mencapai Rp442,3 triliun, sehingga terjadi defisit sebesar Rp40,4 triliun. • Untuk membiayai defisit tersebut, dianggarnkan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp50,2triliun dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp7,6triliun .

9

Gambaran Umum APBD 2010 Provinsi dan Kabupaten/Kota

 Seluruh daerah Provinsi pada tahun 2010 menganggarkan Pendapatan sebesar Rp102,3 triliun, dengan Belanja sebesar Rp113,1 triliun.  Defisit yang terjadi yaitu sebesar Rp10,8 triliun akan dibiayai dengan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp14,8 triliun dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp2,0 triliun.  Sedangkan secara agregat Kabupaten/Kota menganggarkan Pendapatan sebesar Rp299,6 triliun dengan Belanja sebesar Rp329,2 triliun.  Defisit yang terjadi yaitu sebesar Rp29,6 triliun akan dibiayai dengan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp35,4 triliun dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp5,6 triliun. 10

Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah  Pendapatan daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat

13 merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.  Pendapatan daerah menurut PP Nomor 55 Tahun 2005

dikelompokkan atas : Pendapatan Asli Daerah, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan . PAD pada umumnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. Dana perimbangan , yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, DBH pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan otsus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemda lainnya.

12

Komposisi per Jenis Pendapatan Secara Nasional (Agregat Provinsi/Kabupaten/Kota) dalam miliar rupiah Pendapatan Hibah Dana darurat

4.247,6 371,1

Pajak daerah

47.674,1

DBH Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya

11.947,8

Retribusi daerah

8.010,1

Dana penyesuaian dan otonomi khusus

15.437,4

Hasil P.K.D yang dipisahkan

3.636,0

Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya

4.942,6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1.870,3

Lain-lain PAD yang sah

12,479,0

Total Pendapatan APBD Nasional: Rp.401,8 triliun Note: non-consolidated (tidak mengeluarkan reciprocal account Prop – Kab/Kota)

Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

77.606,4

Dana alokasi umum

192.408,9

Dana alokasi khusus

21.261,4

• Total Pendapatan pada APBD 2010 secara nasional mencapai Rp401,9 triliun.  terdiri dari Rp102,3 triliun Pendapatan Pemerintah Provinsi (25,5%) dan Rp299,6 triliun Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota (74,5%) • Pendapatan Daerah secara Nasional didominasi oleh Dana Perimbangan yg mencapai Rp291,3 triliun (72%) • Sedangkan PAD dan Pendapatan Lain-Lain masing-masing Rp71,8 triliun (18%) dan Pendapatan Lain-Lain Rp38,8 triliun (10%)

13

Komposisi per Jenis Pendapatan Pemerintah Provinsi (dalam miliar rupiah) Pendapatan Hibah Dana darurat

469,1 0

DBH Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya

103,2 8.413,6

Dana penyesuaian dan otonomi khusus Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya

110,8


866,9

Total Pendapatan Provinsi: Rp102,3 triliun

DBH Pajak/bagi hasil bukan pajak

24.950,5

Pajak daerah Retribusi daerah

39.575,1 1.429,8

Dana alokasi umum

19.299,0


1.748,7


4.577,4

Dana alokasi khusus

774,4

• Total Pendapatan Pemerintah Provinsi 2010 mencapai Rp102,3 triliun • Komposisi Pendapatan antara PAD dan Dana Perimbangan cukup berimbang, yaitu PAD sebesar Rp.47,3 triliun (46%) dan Dana Perimbangan Rp.45 triliun (44%). • Sisanya sebesar Rp.9,96 triliun (10%) adalah Lain-lain Pendapatan, yang termasuk Dana Otsus dan Penyesuaian 14

Komposisi per Jenis Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota (dalam miliar rupiah) 3.778,4

Pendapatan Hibah

371,1

Dana darurat DBH Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya

11.844,6

Dana penyesuaian dan otonomi khusus

7.023,8

Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya

4.831,8


1.003,4

DBH Pajak/bagi hasil bukan pajak

Pajak daerah

8.099,0

Retribusi daerah

6.580,3


1.887,2


7.901,7

52.656,0

Dana alokasi umum

173.110,0

Dana alokasi khusus

20,486,997

• Total Pendapatan Kab./Kota 2010 mencapai Rp299,6 triliun • Pendapatan Kab./Kota didominasi oleh Dana Perimbangan yang mencapai Rp246,3 triliun (82%), • PAD relatif masih sangat kecil yaitu hanya mencapai Rp24,5 triliun (8%), sementara sisanya sebesar Rp28,9 triliun (10%) adalah Lain-lain Pendapatan, yang termasuk Dana Penyesuaian, hibah, Dana Darurat dll.

15

Tren Pendapatan APBD 2007-2010 (Agregat Provinsi/Kabupaten/Kota) • Tren Pendapatan APBD Agregat Prov./Kab./Kota 20072010 secara nominal menunjukkan adanya kenaikan pada setiap tahun dari masingmasing Kelompok Pendapatan. • Komposisi Pendapatan pada setiap tahun selalu didominasi oleh Dana Perimbangan • Meskipun secara nominal naik, namun Tren Dana Perimbangan secara persentase menunjukkan adanya penurunan setiap tahun. • Sebaliknya PAD dan Lain-lain Pendapatan secara persentase terdapat peningkatan pada setiap tahun walaupun tidak cukup besar. 16

Tren Pendapatan APBD 2007-2010 Provinsi • Tren Pendapatan Provinsi 2007-2010 secara nominal juga selalu menunjukkan adanya kenaikan pada setiap tahun dari masingmasing Kelompok Pendapatan. • Komposisi Pendapatan dari tahun ke tahun cukup berimbang antara PAD dan Daper

• Tren Pendapatan Provinsi 2007-2010 pada kelompok Dana Perimbangan secara persentase menunjukkan adanya penurunan setiap tahun. • Sementara PAD dari tahun 2007 ke 2008 mengalami penurunan dan kemudian naik kembali pada tahun 2009 dan 2010 • Kelompok Lain-Lain secara persentase mengalami kenaikan pada setiap tahun tetapi turun pada tahun 2010. 17

Tren Pendapatan APBD 2007-2010 Kabupaten/Kota • Pada Tren Pendapatan Kab./Kota, secara nominal menunjukkan adanya kenaikan pada setiap tahun dari masing-masing Kelompok Pendapatan. • Komposisi Pendapatan Kab./Kota, pada setiap tahun selalu didominasi oleh Dana Perimbangan

• Tren Dana Perimbangan 20072010 secara persentase menunjukkan adanya penurunan setiap tahun. • Seiring dengan penurunan Daper, persentase kelompok PAD mengalami peningkatan setiap tahunnya. • Sama seperti kelompok PAD, pada kelompok Lain-Lain secara persentase juga mengalami kenaikan setiap tahun. 18

Perbandingan Pendapatan APBD pada 6 wilayah (Agregat Prov./Kab./Kota per wilayah)

• Secara nominal, wilayah Jawa dan Bali mempunyai pendapatan APBD tertinggi pada dua kelompok pendapatan utama (PAD dan Daper), mengingat jumlah Kabupaten dan Kota di wilayah ini adalah yang terbesar. Sementara untuk kelompok Lain-lain Pendapatan, wilayah Sumatera dan Papua cukup tinggi, mengingat di kedua wilayah tersebut terdapat Otsus. • Secara persentase, meskipun dominasi Daper terjadi di seluruh wilayah, namun terdapat perbedaan yang cukup signifikan pada pola komposisi Pendapatan pada ke-6 wilayah. Persentase PAD di wilayah Jawa dan Bali relatif jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain, sementara persentase Daper justru yang terendah dibandingkan wilayah lain.

• Persentase tertinggi untuk Daper terjadi di wilayah Nusa Tenggara dan Maluku, sementara persentase tertinggi untuk kelompok Lain-lain Pendapatan terjadi di wilayah Papua.

19

Belanja Daerah

Belanja Daerah  Belanja daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 merupakan

semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.  Pada dasarnya terdapat dua jenis belanja menurut Permendagri

Nomor 13 Tahun 2006 yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung.  Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki

keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.  Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan

secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

21

Komposisi per Jenis Belanja (dalam miliar rupiah) • Total Belanja pada APBD 2010 secara nasional mencapai Rp442,3 triliun, yang terdiri dari Rp 113,1triliun Belanja Pemerintah Provinsi (25,6%) dan Rp329,2 triliun Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota (74,4%) • Secara nasional (agregat Prov./Kab./Kota), belanja daerah didominasi oleh belanja pegawai yang mencapai 45% dari total belanja, diikuti oleh belanja modal 22% dan belanja barang & jasa 18%. • Komposisi belanja antara Provinsi dengan Kab/kota berbeda secara signifikan. Untuk Provinsi, porsi belanja pegawai, barang & jasa, dan modal relatif hampir berimbang di kisaran 23%-26%, diikuti oleh belanja bagi hasil dan bantuan keuangan yang mencapai 20%. • Sementara, untuk Kab/Kota, dominasi belanja pegawai sangat tinggi hingga mencapai lebih dari 51% dari total belanja. Diikuti oleh belanja modal sebesar 21% dan barang dan jasa sebesar 17%. 22

Tren Belanja APBD 2007-2010 (Agregat Provinsi/Kabupaten/Kota) • Secara nominal, pada kurun 2007-2010 Belanja Pegawai selalu lebih tinggi dibandingkan jenis belanja lainnya • Semua jenis belanja relatif mengalami kenaikan kecuali untuk Belanja Modal tahun 2010 yang mengalami penurunan dari sebelumnya. • Penurunan tersebut antara lain disebabkan oleh berubahnya alokasi DAK Pendidikan Belanja Hibah pada APBD 2010. Selain itu, terdapat pula Belanja Hibah untuk kegiatan pilkada pada 245 pemda yang dialokasikan kepada KPUD dan Panwaslu

• Penurunan belanja modal terlihat semakin jelas apabila dilihat dalam persentase terhadap total belanja APBD. • Di sisi lain, persentase belanja pegawai naik terus dari tahun ke tahun. • Sementara belanja barang & jasa dan belanja lain-lain relatif konstan.

23

Tren Belanja APBD 2007-2010 Provinsi • Untuk Belanja Daerah Provinsi secara nominal, semua jenis belanja mengalami kenaikan, kecuali Hibah (dari 2008 ke 2009) dan Belanja Lain-lain yang cenderung konstan. • Belanja pegawai relatif paling tinggi dibandingkan jenis belanja yang lain kecuali untuk tahun 2008, di mana Modal lebih tinggi.

• Meskipun komposisi antara belanja pegawai, barang & jasa, dan modal relatif berimbang, namun terlihat perbedaan tren yang signifikan di antara ketiga jenis belanja tersebut. • Persentase Belanja Pegawai dan Belanja Barang & Jasa terhadap Total belanja mengalami tren kenaikan, demikian juga dengan belaja bagi hasil dan bantuan keuangan.

• Sementara, porsi belanja modal terhadap total belanja mengalami kecenderungan turun terus menerus 24

Tren Belanja APBD 2007-2010 Kabupaten/Kota • Secara nominal, belanja pegawai di Kab/Kota mengalami kenaikan yang cukup tajam, dari kisaran Rp100 triliun di tahun 2007 menjadi Rp167 triliun di tahun 2010 atau naik hingga lebih dari 65% dalam kurun waktu 4 tahun. • Di sisi lain, belanja modal justru turun cukup signifikan di tahun 2010 (salah satunya sebagai akibat beralihnya DAK pendidikan sebagai belanja hibah). Belanja Hibah naik cukup signifikan di tahun 2010. • Sementara untuk belanja barang & Jasa dan Lain-lain relatif konstan. • Pola tren yang hampir sama juga terlihat untuk tren persentase belanja daerah. • Belanja pegawai mengalami peningkatan porsi yang cukup signifikan terhadap total belanja, sebaliknya belanja modal turun secara nyata dalam 4 tahun terakhir. • Di sisi lain belanja barang & jasa dan belanja lain-lain cenderung konstan. Sementara untuk hibah naik signifikan di tahun 2010.

25

Perbandingan Belanja APBD pada 6 wilayah (Agregat Prov./Kab./Kota per wilayah) • Kecuali Belanja Modal, wilayah Jawa-Bali memiliki belanja dengan nominal terbesar dibandingkan wilayah lainnya. Terutama untuk belanja pegawai terlihat sangat dominan dibandingkan wilayah lainnya. • Untuk Belanja Modal, ternyata wilayah Sumatera justru mempunyai nominal yang lebih besar dibandingkan dengan wilayah Jawa-Bali. • Secara persentase, belanja pegawai sangat dominan di 4 wilayah, yaitu Jawa-Bali, Sumatera, Sulawesi dan Nusa Tenggara dan Maluku (lebih dari 40% total belanja). Sedangkan belanja modal jauh lebih rendah di kisaran 20%, bahkan di Jawa-Bali hanya berkisar 15%. • Sementara untuk wilayah Kalimantan dan Papua-Papua Barat relatif cukup berimbang dengan belanja modalnya (kisaran 30%). • Belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja lain-lain cenderung setara antar-wilayah, kecuali untuk wilayah PapuaPapua Barat yang belanja barang& jasa dan belanja Lain-lain cukup tinggi dibandingkan wilayah lainnya.

26

SURPLUS/DEFISIT APBD

Surplus/Defisit APBD  Selisih antara pendapatan dan belanja mengakibatkan adanya

surplus atau defisit sedangkan untuk pendapatan dan belanja yang sama dinamakan anggaran yang berimbang.  Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah

diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah dan sebaliknya disebut defisit  Sebagian besar pemerintah daerah menganggarkan defisit

dalam APBD mereka

28

Jumlah Daerah Surplus/Defisit/Berimbang • Sebagian besar daerah menganggarkan defisit (450 Daerah atau 86%), hanya 12% Daerah yang menganggarkan surplus. • Sementara terdapat 11 daerah yang menganggarkan berimbang di tahun 2010.

11 Daerah dengan anggaran berimbang No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Daerah Kab. Aceh Tamiang Kota Padang Sidempuan Kab. Nias Barat Kab. Kuantan Singingi Kota Sungai Penuh Kota Serang Kab. Minahasa Selatan Kab. Buol Kab. Mamberamo Raya Kab. Tambrauw Kab. Maybrat

Provinsi NAD Sumatera Utara Sumatera Utara Riau Jambi Jawa Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Papua Papua Barat Papua Barat 29

Daerah yang melebihi batas defisit (dalam miliar rupiah)

 Dalam PMK 138/PMK.07/2009 yang mengatur mengenai pengendalian defisit daerah telah ditetapkan bahwa batas maksimal defisit daerah yang dibiayai dari pinjaman dan obligasi daerah adalah 4,5% dari total pendapatan.  Dari 450 Daerah yang menganggarkan defisit terdapat beberapa daerah yang penerimaan pinjaman dan obligasi lebih besar dari 4,5% (18 daerah)

30

Tren Defisit APBD 2007-2010 Tren Defisit APBD (Nominal)

Proporsi Defisit terhadap Belanja



Defisit APBD Tahun 2010 secara nasional mencapai Rp40,4 triliun, terdiri dari defisit Provinsi sebesar Rp10,8 triliun dan defisit Kab/Kota Rp29,6 triliun.



Defisit APBD tahun 2010 secara total nasional lebih kecil dibanding dengan tahun 2009 dan 2008 namun untuk pemerintah Provinsi tahun 2010 mengalami peningkatan jumlah defisit



Proporsi defisit terhadap belanja TA 2010 lebih kecil dibandingkan dengan tiga tahun terakhir (2007-2009)

31

Perbandingan Defisit APBD pada 6 wilayah (Agregat Prov./Kab./Kota per wilayah) Defisit APBD pada 6 Wilayah (Nominal) Secara nominal, defisit tertinggi berada pada wilayah Jawa-Bali dan terendah adalah di wilayah Papua-Papua Barat

Persentase Defisit terhadap Belanja pada 6 Wilayah



Sedangakan secara persentase terhadap belanja, defisit tertinggi adalah di wilayah Kalimantan, diikuti oleh wilayah Sumatera dan Jawa-Bali.



Sebagaimana angka nominal, persentase defisit terendah juga berada di wilayah Papua-Papua Barat. 32

PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah  Pembiayaan daerah sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004

merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.  Penerimaan pembiayaan menunjukkan semua penerimaan yang

perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Jenis penerimaan pembiayaan diantaranya adalah SiLPA, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Sah, dan Penerimaan Pinjaman dan Obligasi.  Pengeluaran pembiayaan menunjukkan semua pengeluaran

yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Jenis pengeluaraan pembiayaan diantaranya adalah Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal, Pembayaran Pokok Pinjaman, dan Pemberian Pinjaman ke daerah lain.

34

Komposisi Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan



Total Penerimaan Pembiayaan secara nasional adalah sebesar Rp50,2 triliun, sementara Pengeluaran Pembiayaan Rp7,6 triliun, sehingga Pembiayaan Netto sebesar Rp42,6 triliun



Komposisi Penerimaan Pembiayaan APBD 2010 sangat didominasi oleh SiLPA, baik di level Provinsi maupun Kab./Kota. Secara nasional, SiLPA mencapai Rp45,1 triliun atau 89,8% dari total Penerimaan Pembiayaan. Sementara rencana penarikan pinjaman hanya mencapai Rp1,8 triliun atau 3,5% dari total Penerimaan Pembiayaan.

Pengeluaran Pembiayaan  Pengeluaran Pembiayaan secara nasional nilai terbesar berasal dari pembayaran pokok utang, yang kedua adalah berasal dari penyertaan modal.  Pembayaran pokok utang daerah secara nasional mencapai Rp3,2 triliun atau 42,1% dari Pengeluaran Pembiayaan. Sementara penyertaan modal mencapai Rp2,9 triliun atau 38,2%

35

Tren Pembiayaan APBD Tahun 2007-2010 Penerimaan Pembiayaan Pada periode tahun 2007-2009, penerimaan pembiayaan mengalami tren naik namun di tahun 2010 penerimaan pembiayaan mengalami penurunan. Penurunan penerimaan pembiayaan terutama berasal dari penurunan SiLPA yang cukup signifikan.

Miliar Rupiah

Pengeluaran Pembiayaan 9,000

Pembayaran Kegiatan Lanjutan

8,000 7,000

Pemberian Pinjaman Daerah

6,000 5,000

Pembayaran Pokok Utang

4,000

Penyertaan Modal (Investasi) Daerah

3,000 2,000 1,000 2007 2008 2009 2010

Pembentukan Dana Cadangan

Di sisi Pengeluaran Pembiayaan, terlihat adanya tren yang meningkat dari tahun 2008-2010 walaupun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Pengeluaran Pembiayaan tahun 2007. Peningkatan Pengeluaran Pembiayaan terutama didorong oleh meningkatnya pembayaran pokok utang daerah. 36

Tren SiLPA APBD Tahun 2007-2010

Note: 1. Nasional = agregat Prov./Kab./Kota 2. SiLPA adalah SiLPA yang tercatat (dianggarkan) dalam Penerimaan Pembiayaan, yang berarti merupakan sisa anggaran tahun sebelumnya. 

Total SiLPA yang tercatat pada Penerimaan Pembiayaan APBD secara nasional di Tahun 2010 adalah sebesar Rp45,1 triliun. Turun dari anggaran tahun sebelumnya yang mencapai Rp52,2 triliun. Secara persentase terhadap volume Belanja APBD, SiLPA juga turun dari 12,2% di tahun 2009 menjadi 10,2% di tahun 2010.



Meskipun secara nasional SiLPA yang tercatat di Penerimaan Pembiayaan APBD 2010 lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya, namun untuk Provinsi besaran SiLPA terus meningkat dari tahun 2007 hingga tahun 2010.

37

Perbandingan Penerimaan Pembiayaan pada 6 wilayah (Agregat Prov./Kab./Kota per wilayah)

Komposisi Penerimaan Pembiayaan di 6 Wilayah (Nominal)

 Secara nominal, wilayah Jawa-Bali mempunyai SiLPA terbesar di APBD 2010, diikuti oleh wilayah Sumatera dan Kalimantan. Sedangkan wilayah Papua-Papua Barat mempunyai SiLPA paling rendah.  Jenis penerimaan pembiayaan lainnya relatif sangat rendah di seluruh wilayah. 100.0% 90.0% 80.0%

Komposisi Penerimaan Pembiayaan di 6 Wilayah (%)

70.0% 60.0% 50.0% 40.0%

30.0% 20.0% 10.0% 0.0% SiLPA TA sebelumnya

Pencairan dana Hasil Penjualan Penerimaan cadangan Kekayaan Pinjaman Daerah yang Daerah dan Dipisahkan Obligasi Daerah

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Penerimaan Piutang Daerah

 Secara persentase, besaran SiLPA terhadap total Penerimaan Pembiayaan relatif seimbang di 4 wilayah (Jawa-Bali, Kalimantan, Sumatera dan Nusa Tenggara-Maluku), yaitu di kisaran 90%. Sementara wilayah Sulawesi dan Papua-Papua Barat relatif rendah di kisaran 60%.  Untuk wilayah Sulawesi dan Papua-Papua Barat, porsi penerimaan pinjaman ternyata cukup signifikan dibandingkan wilayah lainnya, yaitu di kisaran 15% dari total Penerimaan pembiayaan.

38

Perbandingan Pengeluaran Pembiayaan pada 6 wilayah (Agregat Prov./Kab./Kota per wilayah) 1,200 1,000 800

Miliar Rupiah

600 400 200 Pembentukan Penyertaan Dana Cadangan Modal (Investasi) Daerah

Sumatera

Jawa_bali


Kalimantan

Sulawesi


NT_Maluku


Papua_papbar

 Secara nominal pengeluaran pembiayaan untuk wilayah Jawa-Bali dan Kalimantan yang terbesar adalah untuk penyertaan modal daerah  Sedangkan untuk wilayah Sulawesi, Sumatera, Papua-Papua Barat, Nusa Tenggara-Maluku Pengeluaran Pembiayaan terbesar adalah pembayaran pokok utang

60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% Pembentukan Dana Cadangan

Penyertaan Modal (Investasi) Daerah




 Secara persentase, gambarannya hampir sama, yaitu bahwa Pengeluaran Pembiayaan di Jawa-Bali dan Kalimantan sangat didominasi oleh penyertaan modal daerah, bahkan untuk wilayah Kalimantan mencapai hampir 60% dari total Pengeluaran Pembiayaan.  Sedangkan untuk wilayah 4 wilayah lainnya Pengeluaran Pembiayaan terbesar adalah pembayaran pokok utang

39

INDIKATOR KEUANGAN DAERAH

Indikator Keuangan Daerah  Indikator keuangan daerah dalam tulisan ini merujuk pada

besarnya kemampuan/kapasitas fiskal Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah mereka.  Terdapat beberapa macam indikator yang biasa digunakan untuk

mengukur kemampuan keuangan daerah. Dalam tulisan ini digunakan 2 (dua) ukuran, yaitu Debt Service Coverage Ratio (DSCR) dan Ruang Fiskal.  DSCR pada dasarnya mengukur kemampuan suatu daerah untuk

membayar kembali pinjamannya. Ukuran ini didasarkan pada pertimbangan bahwa daerah dapat melakukan pinjaman untuk mendanai kebutuhannya, namun besarnya pinjaman harus dikelola agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi Keuangan Daerah.  Ruang Fiskal daerah pada dasarnya merupakan ukuran besarnya

dana daerah dalam satu tahun anggaran yang bisa digunakan secara bebas oleh daerah sesuai dengan kebutuhannya. Ukuran ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagian besar pendapatan daerah harus dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak bisa dihindari, seperti gaji PNS, dan selain itu terdapat berbagai jenis pendapatan yang bersifat earmarked (ditentukan penggunaannya). Semakin besar dana yang masih bisa digunakan secara bebas oleh daerah ditunjukkan dengan Ruang Fiskal yang semakin besar. 41

Debt Service Coverage Ratio Trend DSCR 2007-2010

 Debt Service Coverage Ratio menunjukkan ketersediaan uang Pemda dalam menutup hutangnya. Batas minimal DSCR adalah 2,5, yang artinya Pemda masih memiliki dana idle sebesar 1,5 setelah dikurangi pembayaran atas pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya.  Rata-rata nasional DSCR 2010 untuk semua daerah yang mempunyai pinjaman sebesar 46,8 sedangkan rata-rata provinsi sebesar 83,5 dan rata-rata kabupaten/kota sebesar 45,8.  Tetapi bila dibandingkan dengan data tahun sebelumnya, hanya Provinsi yang mengalami peningkatan rata-rata DSCR di tahun 2010, sedangkan rata-rata DSCR secara nasional dan Kab./Kota cenderung terus menurun.

DSCR

(PAD (DBH - DBHDR) DAU) - Belanja Wajib (Pokok Pinjaman Bunga Biaya Lain) 42

Debt Service Coverage Ratio Trend DSCR 2007-2010 per wilayah

 Bila dibandingkan berdasarkan wilayahnya maka rata-rata DSCR wilayah Kalimantan adalah yang paling rendah yaitu 32,5 dan yang tertinggi adalah wilayah Sumatera yaitu sebesar 59,5.  Terdapat kecenderungan rata-rata DSCR yang menurun pada wilayah Jawa-Bali, Kalimantan dan Nusa Tenggara-Maluku.  Sedangkan wilayah Sumatera dan Papua–Papua Barat pada tahun 2010 mengalami peningkatan rata-rata DSCR.

43

Indikator Ruang Fiskal Daerah • Indikator Ruang Fiskal menunjukkan jumlah dana netto yang masih bisa digunakan oleh Pemda setelah pendapatan nonearmarked dikurangkan dengan belanja pegawai tidak langsung. • Secara agregat nasional, maupun di tingkat Provinsi dan Kab./Kota terjadi penurunan ruang fiskal, utamanya dalam persentase (terhadap pendapatan). • Penurunan Ruang Fiskal daerah menunjukkan bahwa kemampuan dan fleksibilitas daerah untuk menggunakan anggaran mereka untuk kebutuhan belanja yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil mereka menjadi semakin sempit.

Note: Ruang Fiskal = Total Pendapatan – (DAK + Pendapatan Hibah + Dana Darurat + Dana Penyesuaian/otsus) – Belanja Pegawai Tidak langsung

44

Indikator Ruang Fiskal Daerah per wilayah

Tren ruang fiskal per wilayah secara nominal menunjukkan sedikit peningkatan pada seluruh wilayah kecuali untuk wilayah Sumatera.

• Tetapi tren ruang fiskal per wilayah secara persentase menunjukkan penurunan yang cukup signifikan disemua wilayah. • Hal ini menunjukkan bahwa secara riil sebenarnya telah terjadi penurunan kemampuan daerah untuk mendanai kebutuhan daerah di seluruh wilayah.

45

Ucapan Terima Kasih Penyusunan buku “Deskripsi dan Analisis APBD 2010” tidak akan terselesaikan tanpa kontribusi dari seluruh pihak yang berperan sehingga apresiasi yang setinggi-tingginya dimanifestasikan dalam ucapan terima kasih berikut ini:  Ucapan terima kasih ditujukan kepada Direktur Jenderal

Perimbangan Keuangan – Prof. DR. Mardiasmo, Ak, MBA dan Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah – Drs. Yusrizal Ilyas, MPA yang telah memberikan arahan dan bimbingan hingga diselesaikannya penyusunan buku ini.  Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Subdirektorat Data

Keuangan Daerah (Edison Sihombing, SE, MT, Siti Mulyanah, Dorlan Festiana, ST, MMgmt, Cornel Theodolus Suot, SE, MM, Nur Ikhsan Ismail, SE, MM dan seluruh rekan DKD) yang telah menyediakan data Ringkasan APBD 2010 melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah.  Selanjutnya terima kasih kepada tim dari Subdirektorat Evaluasi

Dana Desentralisasi dan Perekonomian Daerah (Putut Hari Satyaka, SE, MPP, Krisnandar, SE, Nasrullah, SE, Aris Sudjatmiko, S.Sos, Wahyu Widjayanto, SE, MM, Arif Zainuddin Fansyuri, Ak, ME, Dhani Kurniawan, SE, Nanag Garendra Timur, S.Si, Mauliate H. Silitonga, SE, Dastam Wijaya, SIP, Rahmat Saleh, Shinta Theresia, Femmy Ferdiansyah, SH) yang telah melakukan pengolahan data dan sekaligus menyusun buku, melakukan editing hingga melakukan setting layout pencetakan buku ini. Terima kasih atas kerja kerasnya. 46

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pendapatan dan Belanja Per Daerah Pendapatan (Juta Rupiah) KODE

Nama Daerah PAD

01.00 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12 01.13 01.14 01.15 01.16 01.17 01.18 01.19 01.20 01.21 01.22 01.23 02.00 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06

Belanja (Juta Rupiah)

Prov. Nanggroe Aceh Darussalam Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Besar Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Singkil Kab. Aceh Tengah Kab. Aceh Tenggara Kab. Aceh Timur Kab. Aceh Utara Kab. Bireuen Kab. Pidie Kab. Simeulue Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Langsa Kota Lhokseumawe Kab. Gayo Lues Kab. Aceh Barat Daya Kab. Aceh Jaya Kab. Nagan Raya Kab. Aceh Tamiang Kab. Bener Meriah Kab. Pidie Jaya Kota Subulussalam Prov. Sumatera Utara Kab. Asahan Kab. Dairi Kab. Deli Serdang Kab. Tanah Karo Kab. Labuhan Batu Kab. Langkat

795.487 28.683 34.367 18.013 13.960 20.467 8.076 46.643 38.504 35.000 26.557 20.200 52.276 13.628 24.970 26.081 9.431 16.125 16.091 17.507 22.010 14.020 6.228 6.200 2.226.498 23.590 9.100 115.879 26.500 35.658 32.441

Daper

Lain-lain Pendapatan

1.551.799 3.897.383 380.406 8.228 476.965 33.205 399.167 7.322 275.121 9.771 388.220 12.623 368.594 10.239 516.972 91.400 618.810 18.717 486.000 52.833 506.985 14.456 287.600 5.974 397.772 58.946 269.996 6.570 285.683 51.204 332.076 14.843 294.466 7.125 295.656 15.320 254.802 43.287 364.840 17.998 367.107 10.582 297.108 23.864 275.812 13.992 221.693 46.006 1.175.258 32.756 569.994 48.779 398.861 7.750 1.013.582 160.566 462.472 34.979 409.687 58.908 794.325 61.622

6.244.669 417.317 544.538 424.501 298.853 421.310 386.909 655.014 676.032 573.833 547.998 313.774 508.994 290.193 361.856 373.000 311.022 327.101 314.180 400.345 399.699 334.992 296.032 273.900 3.434.512 642.363 415.711 1.290.027 523.951 504.253 888.388

Belanja Pegawai (TL) 870.717 266.415 361.441 274.605 139.635 272.739 190.524 337.702 480.007 392.226 388.977 120.977 311.698 176.548 200.608 196.616 94.884 176.144 125.445 227.496 192.292 179.585 153.685 67.339 709.616 386.747 272.000 745.366 356.932 275.226 542.601

Belanja Belanja Belanja Pegawai Barang dan Modal (L) Jasa 269.452 1.720.502 3.112.053 29.236 56.389 43.593 23.307 65.072 49.007 22.508 47.518 44.607 27.927 53.027 49.967 17.849 53.521 59.293 20.300 78.832 56.324 62.390 139.999 172.323 104.480 120.185 146.967 16.030 54.554 69.508 17.621 44.878 59.686 31.889 68.064 50.058 43.195 79.713 35.385 26.295 66.833 59.649 60.734 37.083 69.042 31.603 54.707 41.425 21.853 51.244 70.904 19.770 51.630 63.713 47.195 46.618 104.405 32.610 70.529 89.058 50.374 82.526 21.848 14.019 58.779 50.646 12.134 44.327 49.434 21.523 58.100 78.209 155.367 804.872 835.209 35.897 84.973 76.156 14.429 64.680 43.141 47.823 231.096 227.207 28.318 51.349 48.718 51.422 89.859 82.928 42.633 162.932 116.556

Total 7.638.451 443.419 572.247 441.281 311.031 444.875 390.352 741.492 932.592 578.125 573.886 308.894 509.294 366.137 378.135 374.097 298.022 335.657 363.385 467.885 399.699 335.360 311.032 277.226 3.833.181 669.516 445.652 1.320.132 542.289 566.427 942.715

Ruang Fiskal (%)

63,18% 29,04% 26,59% 27,49% 46,05% 27,54% 44,62% 42,97% 19,69% 20,83% 20,12% 55,84% 34,01% 33,06% 35,99% 42,18% 65,62% 37,96% 55,40% 36,55% 45,64% 38,22% 39,58% 71,65% 79,34% 31,35% 24,43% 30,42% 22,11% 32,63% 31,10%

Lanjutan Lampiran 1 Pendapatan (Juta Rupiah) KODE 02.07 02.08 02.09 02.10 02.11 02.12 02.13 02.14 02.15 02.16 02.17 02.18 02.19 02.20 02.21 02.22 02.23 02.24 02.25 02.26 02.27 02.28 02.29 02.30 02.31 02.32 02.33 03.00 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 03.07

Nama Daerah Kab. Mandailing Natal Kab. Nias Kab. Simalungun Kab. Tapanuli Selatan Kab. Tapanuli Tengah Kab. Tapanuli Utara Kab. Toba Samosir Kota Binjai Kota Medan Kota Pematang Siantar Kota Sibolga Kota Tanjung Balai Kota Tebing Tinggi Kota Padang Sidempuan Kab. Pakpak Barat Kab. Nias Selatan Kab.Humbang Hasundutan Kab. Serdang Bedagai Kab. Samosir Kab. Batu Bara Kab. Padang Lawas Kab. Padang Lawas Utara Kab. Labuhanbatu Selatan Kab. Labuhanbatu Utara Kab. Nias Utara Kab. Nias Barat Kota Gunung Sitoli Prov. Sumatera Barat Kab. 50 Kota Kab. Agam Kab. Kepulauan Mentawai Kab. Padang Pariaman Kab. Pasaman Kab. Pesisir Selatan Kab. Sawah Lunto Sijunjung

PAD 12.462 7.850 38.761 33.419 16.000 9.370 14.853 23.257 486.826 24.087 16.649 17.650 17.642 16.200 4.379 14.075 14.203 26.418 20.994 18.035 13.007 9.061 5.215 5.137 1.631 1.000 2.500 845.916 23.960 25.000 26.285 23.800 17.696 22.480 22.741

Daper 487.372 213.578 784.586 424.233 390.436 445.964 356.454 363.370 1.215.600 367.203 262.063 281.150 267.192 318.751 214.532 358.151 339.150 518.791 301.450 398.367 304.894 306.911 317.691 358.528 157.348 110.572 143.664 769.697 484.678 510.742 339.519 489.189 378.901 540.893 342.174

Lain-lain Pendapatan 37.386 22.084 101.843 79.348 33.901 35.113 58.192 41.445 298.956 66.647 9.806 32.200 15.462 20.056 8.030 14.385 26.400 83.028 12.442 16.891 44.787 22.945 20.425 19.912 11.839 22.263 13.568 40.115 49.379 35.064 5.262 52.934 16.069 54.412 22.090

537.220 243.513 925.190 537.000 440.337 490.448 429.499 428.072 2.001.383 457.936 288.518 331.000 300.296 355.006 226.940 386.611 379.753 628.237 334.886 433.293 362.688 338.917 343.331 383.576 170.819 133.835 159.732 1.655.728 558.016 570.806 371.066 565.923 412.666 617.785 387.005

Belanja Pegawai (TL) 265.274 122.746 623.565 275.489 259.706 320.034 245.617 262.865 1.052.064 295.879 146.146 167.936 198.680 225.464 96.482 166.943 195.529 294.103 177.436 204.222 134.646 159.976 166.373 180.461 67.164 43.028 87.731 535.612 367.434 404.020 136.594 393.977 250.486 374.161 215.596

Belanja (Juta Rupiah) Belanja Belanja Belanja Pegawai Barang dan Modal (L) Jasa 24.942 100.868 58.981 23.361 59.149 128.451 19.043 79.217 156.404 18.046 55.280 129.908 11.451 58.625 68.782 16.450 84.770 29.222 23.409 60.378 89.226 29.145 64.173 65.664 233.669 531.261 384.107 28.081 52.220 69.181 18.514 73.993 44.776 12.030 64.120 78.690 22.864 52.362 39.734 22.362 76.240 22.739 5.461 61.215 42.796 23.579 106.658 127.833 10.247 67.189 67.425 22.175 86.320 144.810 22.113 70.330 44.839 27.824 65.640 100.233 29.201 76.750 136.203 11.773 58.991 92.141 19.843 66.859 78.178 31.961 72.456 95.750 17.700 24.497 40.836 8.443 18.050 60.155 12.912 17.523 22.261 79.351 610.997 581.486 19.759 58.700 92.318 17.739 64.639 46.993 44.094 140.132 129.682 10.263 60.932 110.606 11.134 74.503 46.483 9.542 88.869 100.925 22.781 69.869 120.090

Total 538.002 350.672 937.543 544.210 460.485 499.411 456.920 433.170 2.357.353 484.336 313.885 363.250 325.636 355.006 249.122 523.468 381.875 656.237 368.499 443.293 390.818 344.609 377.613 414.114 173.921 133.835 162.680 2.344.232 606.377 624.577 545.041 671.718 440.908 677.938 489.570

Ruang Fiskal (%) 42,06% 33,53% 19,36% 40,56% 28,71% 25,96% 27,74% 32,47% 36,89% 21,50% 44,73% 41,83% 27,21% 30,27% 51,45% 47,60% 43,07% 41,45% 37,46% 45,77% 54,47% 45,07% 44,89% 47,36% 49,13% 57,31% 31,43% 67,27% 24,90% 19,30% 59,37% 20,89% 31,00% 30,31% 36,97%

Lanjutan Lampiran 1 Pendapatan (Juta Rupiah) KODE

Nama Daerah PAD

03.08 03.09 03.10 03.11 03.12 03.13 03.14 03.15 03.16 03.17 03.18 03.19 04.00 04.01 04.02 04.03 04.04 04.05 04.06 04.07 04.08 04.09 04.10 04.11 04.12 05.00 05.01 05.02 05.03 05.04 05.05 05.06 05.07 05.08


Kab. Solok Kab. Tanah Datar Kota Bukit Tinggi Kota Padang Panjang Kota Padang Kota Payakumbuh Kota Sawahlunto Kota Solok Kota Pariaman Kab. Pasaman Barat Kab. Dharmasraya Kab. Solok Selatan Prov. Riau Kab. Bengkalis Kab. Indragiri Hilir Kab. Indragiri Hulu Kab. Kampar Kab. Kuantan Singingi Kab. Pelalawan Kab. Rokan Hilir Kab. Rokan Hulu Kab. Siak Kota Dumai Kota Pekanbaru Kab. Meranti Prov. Jambi Kab. Batanghari Kab. Bungo Kab. Kerinci Kab. Merangin Kab. Muaro Jambi Kab. Sarolangun Kab. Tanjung Jabung Barat Kab.Tanjab Timur

20.637 35.402 35.140 22.176 124.252 34.517 28.055 16.912 10.030 28.068 54.670 15.591 1.330.053 94.259 39.528 19.817 94.270 34.305 30.623 110.891 24.734 294.725 49.001 196.186 4.554 503.810 27.922 46.608 20.057 30.000 16.796 25.001 21.838 17.067

Daper 459.257 455.551 275.080 245.685 720.035 272.691 265.987 240.542 275.272 418.249 322.399 288.545 1.706.101 1.978.789 832.891 644.785 1.067.537 772.444 584.932 1.241.584 882.354 1.141.053 448.952 879.837 266.379 801.125 456.785 496.209 409.638 460.740 463.964 432.355 445.947 509.721

Lain-lain Pendapatan 11.189 20.523 3.721 7.476 382.115 4.273 19.856 8.130 5.557 24.922 63.380 38.249 30.000 50.047 58.827 54.976 39.411 36.451 28.325 60.605 53.568 162.920 169.067 98.852 20.863 116.228 35.608 19.438 32.271 21.001 26.923 62.377

491.083 511.476 313.941 275.338 1.226.402 311.481 313.898 265.584 290.859 471.239 440.449 342.384 3.036.154 2.103.048 922.466 723.429 1.216.783 846.160 652.005 1.380.800 967.693 1.489.346 660.873 1.245.089 369.785 1.304.935 505.570 659.045 465.303 510.178 513.030 478.357 494.709 589.165

Belanja Pegawai (TL) 359.743 378.914 198.813 128.404 676.161 177.005 153.487 168.112 160.222 237.283 202.687 153.511 734.034 585.655 448.431 364.533 599.500 337.892 307.735 324.486 400.996 416.331 296.238 524.718 151.960 400.798 247.773 292.507 277.940 251.818 261.493 204.724 246.679 200.449

Belanja Belanja Belanja Pegawai Barang dan Modal (L) Jasa 3.724 59.291 33.718 29.964 64.462 55.988 34.736 66.351 66.477 27.809 63.914 62.151 40.121 129.989 335.721 39.987 78.852 72.149 18.185 68.158 70.178 21.113 82.178 62.340 13.486 62.424 74.471 29.678 103.703 126.389 28.146 79.873 172.220 14.198 53.732 99.773 330.457 781.325 1.389.005 137.443 458.317 1.031.831 41.730 177.705 194.934 60.544 97.387 63.033 97.486 187.991 398.699 45.878 131.545 182.618 50.478 211.168 266.209 143.282 239.687 772.209 65.756 160.875 353.081 161.172 326.627 838.394 71.268 149.668 147.525 209.378 237.196 222.577 37.239 84.310 55.702 61.683 341.769 394.375 31.894 80.231 65.109 39.507 133.905 175.521 20.286 71.147 86.615 36.242 90.697 100.981 18.575 71.678 109.958 51.992 79.288 100.772 29.978 87.069 172.924 1.973 106.019 328.266

Total 527.011 612.409 403.939 313.988 1.322.015 388.136 343.423 367.819 357.836 556.642 518.572 357.792 4.124.904 2.641.733 954.103 657.485 1.431.975 846.160 928.385 1.628.116 1.065.693 1.942.618 700.534 1.268.069 369.141 1.504.935 520.570 706.240 537.886 550.178 530.030 505.877 589.741 705.515

Ruang Fiskal (%)

16,22% 15,95% 32,07% 49,31% 27,96% 40,08% 38,75% 30,51% 39,77% 41,82% 42,74% 49,05% 75,64% 71,56% 47,88% 43,94% 46,58% 56,29% 48,75% 75,62% 53,53% 70,70% 52,32% 50,71% 47,31% 68,80% 44,27% 44,13% 32,18% 42,65% 42,01% 50,73% 48,36% 59,61%


Nama Daerah PAD

05.09 05.10 05.11 06.00 06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 06.06 06.07 06.08 06.09 06.10 06.11 06.12 06.13 06.14 06.15 07.00 07.01 07.02 07.03 07.04 07.05 07.06 07.07 07.08 07.09 07.10 08.00 08.01 08.02 08.03


Kab. Tebo Kota Jambi Kota Sungai Penuh Prov. Sumatera Selatan Kab. Lahat Kab. Musi Banyuasin Kab. Musi Rawas Kab. Muara Enim Kab. Ogan Komering Ilir Kab. Ogan Komering Ulu Kota Palembang Kota Prabumulih Kota Pagar Alam Kota Lubuk Linggau Kab. Banyuasin Kab. Ogan Ilir Kab. OKU Timur Kab. OKU Selatan Kab. Empat Lawang Prov. Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan Kab. Bengkulu Utara Kab. Rejang Lebong Kota Bengkulu Kab. Kaur Kab.Seluma Kab. Mukomuko Kab. Lebong Kab. Kepahiang Kab. Bengkulu Tengah Prov. Lampung Kab. Lampung Barat Kab. Lampung Selatan Kab. Lampung Tengah

29.000 68.105 3.250 1.496.643 35.151 39.773 60.000 70.908 30.051 38.598 224.461 21.146 12.502 28.830 20.005 25.867 31.717 6.594 10.060 442.804 15.189 20.900 31.118 41.500 11.001 12.465 25.789 23.895 15.097 2.563 853.470 13.007 36.253 32.501

Daper 413.867 493.952 303.989 1.575.610 656.585 1.260.718 982.283 811.318 734.035 487.949 954.950 388.751 345.950 332.572 720.066 615.726 607.521 407.336 375.273 603.718 339.938 388.660 401.839 404.951 297.108 338.018 347.242 292.483 301.134 266.288 837.196 421.384 642.321 850.075

Lain-lain Pendapatan 35.398 41.293 21.383 59.419 90.699 67.317 30.001 50.385 54.239 60.771 142.402 26.383 24.861 60.782 84.287 48.059 72.616 52.263 17.973 55.335 15.611 43.373 41.193 22.109 16.308 32.682 40.000 58.886 48.464 12.500 1.000 57.636 107.585 64.414

478.266 603.350 328.622 3.131.672 782.434 1.367.807 1.072.284 932.611 818.325 587.318 1.321.814 436.279 383.313 422.184 824.358 689.652 711.854 466.194 403.306 1.101.858 370.737 452.933 474.151 468.559 324.417 383.165 413.030 375.264 364.695 281.351 1.691.666 492.027 786.158 946.991


Belanja Belanja Belanja Pegawai Barang dan Modal (L) Jasa 21.699 90.784 175.310 28.368 99.249 58.424 16.056 43.336 85.023 663.235 426.774 942.091 41.517 121.091 147.255 92.231 291.178 460.104 79.862 233.570 429.410 50.630 198.359 269.988 35.285 149.505 158.019 32.259 114.080 179.272 79.264 285.132 248.045 21.618 97.136 170.206 24.656 97.758 93.173 30.081 119.580 149.773 28.118 123.861 219.567 33.348 66.471 254.217 38.282 90.443 121.988 16.579 48.564 92.825 39.482 110.323 123.048 47.669 257.070 178.558 26.266 55.475 42.168 16.620 64.020 80.213 18.147 68.241 68.608 29.469 93.820 76.580 16.500 65.556 66.823 18.882 42.603 86.934 45.318 45.588 85.576 32.148 83.276 113.619 17.584 71.203 135.486 17.125 36.590 68.962 81.048 453.881 266.500 21.433 77.787 119.976 27.381 65.261 109.698 17.597 67.672 39.902

Total 498.266 619.303 328.622 3.225.412 812.800 1.412.881 1.154.807 994.672 851.730 651.757 1.367.259 460.079 370.452 477.462 789.450 688.652 636.558 452.815 416.373 1.143.967 395.210 492.668 495.361 510.730 334.190 408.851 361.067 389.872 382.987 287.571 1.839.829 553.063 771.841 932.782

Ruang Fiskal (%)

59,05% 26,60% 51,48% 85,15% 36,60% 61,80% 64,21% 52,88% 43,12% 46,88% 37,00% 58,02% 58,76% 52,73% 45,56% 55,35% 55,07% 42,83% 72,09% 59,75% 30,60% 34,87% 40,22% 31,61% 52,29% 36,58% 59,93% 57,94% 54,56% 44,55% 72,50% 38,41% 24,41% 14,77%


Nama Daerah PAD

08.04 08.05 08.06 08.07 08.08 08.09 08.10 08.11 08.12 08.13 08.14 09.00 10.00 10.01 10.02 10.03 10.04 10.05 10.06 10.07 10.08 10.09 10.10 10.11 10.12 10.13 10.14 10.15 10.16 10.17 10.18 10.19 10.20 10.21


Kab. Lampung Utara Kab. Lampung Timur Kab. Tanggamus Kab. Tulang Bawang Kab. Way Kanan Kota Bandar Lampung Kota Metro Kab. Pesawaran Kab. Pringsewu Kab. Mesuji Kab. Tulang Bawang Barat Prov. DKI Jakarta Prov. Jawa Barat Kab. Bandung Kab. Bekasi Kab. Bogor Kab. Ciamis Kab. Cianjur Kab. Cirebon Kab. Garut Kab. Indramayu Kab. Karawang Kab. Kuningan Kab. Majalengka Kab. Purwakarta Kab. Subang Kab. Sukabumi Kab. Sumedang Kab. Tasikmalaya Kota Bandung Kota Bekasi Kota Bogor Kota Cirebon Kota Depok

Daper

14.747 600.617 20.000 736.432 10.080 445.261 6.306 333.705 15.600 467.900 75.032 649.912 25.179 277.861 5.039 411.421 4.826 314.821 2.941 157.343 1.667 136.255 11.824.970 10.306.090 5.622.865 2.105.354 165.287 1.402.282 237.826 1.018.029 370.459 1.533.054 52.300 1.019.955 108.386 1.084.244 131.600 1.029.482 103.658 1.240.938 98.042 1.019.047 141.299 1.035.855 70.927 794.624 77.561 862.785 67.628 601.449 71.221 915.145 86.090 1.079.958 114.063 755.193 76.875 935.425 412.184 1.343.704 310.860 1.036.200 112.204 557.066 81.590 465.485 103.379 654.877


697.055 778.680 516.571 441.505 661.500 856.288 355.641 438.586 380.534 204.871 156.922 22.172.060 7.757.549 1.759.861 1.383.668 2.128.453 1.157.117 1.246.777 1.286.988 1.391.514 1.275.284 1.288.049 957.575 1.082.207 926.968 1.057.708 1.267.831 961.945 1.039.616 2.092.323 1.657.241 751.123 599.526 920.761

Belanja Pegawai (TL) 419.983 528.123 321.800 226.363 221.395 549.133 207.606 271.488 271.059 81.246 111.611 7.586.350 1.628.777 1.026.738 750.005 1.015.699 808.681 753.577 759.045 916.959 687.765 690.379 689.855 699.596 594.984 656.810 768.707 640.894 779.805 1.115.407 702.555 443.804 328.508 432.125

Belanja Belanja Belanja Pegawai Barang dan Total Modal (L) Jasa 26.776 64.582 97.436 688.937 36.726 152.763 83.782 962.566 14.552 72.159 48.513 529.747 16.517 71.983 85.762 461.155 23.982 88.205 262.594 666.000 29.426 146.827 77.855 864.080 19.200 59.731 52.714 372.771 16.475 62.487 56.074 470.475 8.653 28.556 52.464 381.357 5.179 38.245 62.232 205.871 9.292 15.344 9.360 158.922 1.368.138 8.077.184 6.774.979 24.285.347 249.539 1.710.432 1.131.750 9.560.557 55.938 378.808 320.651 2.093.854 67.147 316.275 415.386 1.791.206 146.809 459.969 468.640 2.516.354 35.011 92.307 67.846 1.297.817 29.525 186.877 226.782 1.309.832 87.257 251.326 127.984 1.366.526 73.043 182.086 67.633 1.493.759 36.709 194.925 112.350 1.307.191 99.407 192.617 186.118 1.478.725 19.805 113.839 108.681 1.009.871 48.655 124.765 160.973 1.144.016 34.084 118.117 180.655 979.823 35.828 136.400 114.624 1.110.508 98.622 273.605 191.621 1.549.051 48.693 120.370 47.270 1.016.430 21.738 83.873 105.369 1.181.368 121.901 408.048 582.480 2.461.712 127.718 437.688 390.000 1.748.529 50.237 151.901 181.874 916.069 37.852 129.467 93.743 681.528 78.808 215.220 226.293 1.105.463

Ruang Fiskal (%)

22,01% 22,36% 27,38% 34,12% 62,44% 24,29% 34,90% 27,85% 17,74% 57,58% 25,01% 65,78% 78,90% 32,61% 36,01% 44,07% 18,64% 31,95% 31,60% 25,61% 37,61% 36,55% 17,48% 27,97% 11,33% 30,79% 29,97% 23,70% 18,08% 34,09% 49,42% 33,01% 39,99% 40,23%


Nama Daerah PAD

10.22 10.23 10.24 10.25 10.26 11.00 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 11.07 11.08 11.09 11.10 11.11 11.12 11.13 11.14 11.15 11.16 11.17 11.18 11.19 11.20 11.21 11.22 11.23 11.24 11.25 11.26 11.27 11.28


Kota Sukabumi Kota Tasikmalaya Kota Cimahi Kota Banjar Kab. Bandung Barat Prov. Jawa Tengah Kab. Banjarnegara Kab. Banyumas Kab. Batang Kab. Blora Kab. Boyolali Kab. Brebes Kab. Cilacap Kab. Demak Kab. Grobogan Kab. Jepara Kab. Karanganyar Kab. Kebumen Kab. Kendal Kab. Klaten Kab. Kudus Kab. Magelang Kab. Pati Kab. Pekalongan Kab. Pemalang Kab. Purbalingga Kab. Purworejo Kab. Rembang Kab. Semarang Kab. Sragen Kab. Sukoharjo Kab. Tegal Kab. Temanggung Kab. Wonogiri

66.558 79.762 78.719 28.648 42.369 3.729.062 60.036 65.364 44.570 56.500 80.020 70.467 126.058 54.560 56.176 71.081 73.977 67.981 75.774 71.371 92.294 78.651 92.114 55.968 61.499 68.143 60.989 78.227 97.182 69.398 60.298 74.304 55.095 64.818

Daper 360.463 513.668 424.535 266.141 714.594 1.757.664 603.656 849.505 486.890 654.928 682.045 854.691 975.811 595.617 735.796 645.810 610.311 742.275 638.706 843.372 623.076 751.955 734.118 590.752 717.656 551.774 621.243 497.580 608.557 649.984 620.295 753.024 508.638 729.751


492.385 626.593 552.083 309.639 823.468 5.511.315 717.108 1.060.125 568.440 770.231 912.315 1.109.087 1.204.549 756.158 870.280 789.163 750.399 919.068 797.919 1.025.517 797.346 886.037 896.953 689.227 828.586 691.260 720.844 615.076 765.623 788.505 733.760 888.542 618.195 879.303

Belanja Pegawai (TL) 221.170 393.870 333.696 157.000 490.811 1.177.100 464.113 751.664 393.757 499.079 679.233 726.428 707.893 418.409 488.217 434.209 534.879 635.049 483.490 760.987 464.497 623.933 628.398 452.578 544.113 421.570 528.629 368.384 464.338 566.472 485.427 554.059 378.353 646.044

Belanja Belanja Belanja Pegawai Barang dan Modal (L) Jasa 55.072 109.349 56.098 64.904 108.023 64.036 35.240 138.960 81.037 19.459 43.640 54.127 35.438 148.255 202.420 222.440 1.435.902 470.443 23.590 96.477 57.756 39.534 112.527 77.957 22.676 67.305 27.888 18.359 94.519 55.678 12.022 85.934 49.358 27.991 167.111 163.445 68.355 131.270 125.967 21.437 139.899 90.284 39.099 135.317 84.890 37.654 139.805 77.516 30.453 68.114 53.706 34.629 89.273 72.454 24.649 126.122 66.394 12.123 80.691 28.723 24.924 154.873 160.784 16.451 131.583 73.497 18.354 173.991 113.308 22.026 83.613 74.335 48.739 106.833 45.695 17.068 124.793 68.333 26.247 78.829 72.950 37.505 73.030 63.193 43.161 123.995 66.081 23.749 115.884 54.779 49.916 99.921 44.902 27.639 125.496 96.233 26.008 71.819 84.517 31.890 93.459 79.854

Total 500.385 696.344 614.148 319.155 991.422 5.665.316 751.601 1.120.297 601.703 845.449 964.590 1.221.167 1.237.942 805.850 873.480 817.087 794.316 999.054 828.122 1.028.962 916.230 1.017.192 1.016.595 707.030 878.511 708.423 775.422 629.791 777.835 857.901 781.475 927.856 646.510 975.858

Ruang Fiskal (%)

47,49% 30,24% 32,19% 44,53% 29,59% 78,49% 26,53% 20,17% 21,45% 23,07% 6,71% 20,29% 32,98% 35,14% 34,87% 37,06% 17,12% 18,64% 29,53% 14,04% 34,71% 16,88% 20,42% 24,47% 26,34% 28,82% 17,93% 32,28% 31,51% 18,92% 24,97% 30,42% 29,31% 16,98%


Nama Daerah PAD

11.29 11.30 11.31 11.32 11.33 11.34 11.35 12.00 12.01 12.02 12.03 12.04 12.05 13.00 13.01 13.02 13.03 13.04 13.05 13.06 13.07 13.08 13.09 13.10 13.11 13.12 13.13 13.14 13.15 13.16 13.17 13.18 13.19 13.20


Kab. Wonosobo Kota Magelang Kota Pekalongan Kota Salatiga Kota Semarang Kota Surakarta Kota Tegal Prov. DI Yogyakarta Kab. Bantul Kab. Gunung Kidul Kab. Kulon Progo Kab. Sleman Kota Yogyakarta Prov. Jawa Timur Kab. Bangkalan Kab. Banyuwangi Kab. Blitar Kab. Bojonegoro Kab. Bondowoso Kab. Gresik Kab. Jember Kab. Jombang Kab. Kediri Kab. Lamongan Kab. Lumajang Kab. Madiun Kab. Magetan Kab. Malang Kab. Mojokerto Kab. Nganjuk Kab. Ngawi Kab. Pacitan Kab. Pamekasan Kab. Pasuruan

60.541 50.086 38.186 51.590 293.827 120.183 79.133 621.738 90.239 39.756 44.417 147.073 178.761 5.143.999 35.356 78.153 61.999 73.200 46.483 160.961 146.453 100.571 62.318 94.066 66.052 35.958 45.000 124.389 62.870 71.846 26.562 25.217 38.147 87.686

Daper 545.704 301.332 314.225 282.513 890.477 531.857 292.125 615.335 683.081 635.318 477.489 737.807 492.085 2.214.005 641.037 908.017 754.466 847.688 571.449 689.127 1.116.208 719.126 857.488 740.113 660.310 568.519 581.739 1.157.118 645.880 710.022 689.124 526.933 579.093 824.640


679.905 372.364 383.654 358.547 1.378.070 828.635 398.091 1.241.130 876.204 729.519 565.183 985.404 754.157 7.397.414 744.343 1.060.226 928.965 1.019.791 663.781 923.180 1.374.593 901.104 989.159 881.981 757.717 683.032 666.548 1.425.050 748.315 833.185 772.114 578.528 706.470 983.528

Belanja Pegawai (TL) 384.016 220.513 201.272 216.782 824.130 448.455 211.348 357.055 557.145 488.724 395.784 571.212 423.607 1.483.755 418.880 695.347 575.117 565.337 432.241 475.233 792.250 547.849 627.996 527.801 461.994 422.552 500.664 820.644 534.534 560.298 532.652 382.218 426.024 522.122

Belanja Belanja Belanja Pegawai Barang dan Modal (L) Jasa 6.478 142.186 35.736 31.291 80.348 43.937 28.972 90.787 42.395 18.860 70.020 73.877 111.299 393.926 194.957 28.646 110.249 138.198 28.769 103.619 60.553 91.305 378.234 131.691 34.916 126.910 67.552 30.170 73.021 104.126 27.177 54.116 42.170 69.376 179.453 65.333 99.634 182.189 58.270 545.549 2.016.419 750.042 47.499 73.950 182.786 17.190 159.557 145.858 194 107.847 97.434 31.295 146.912 136.092 18.869 85.651 47.599 60.673 165.346 78.366 62.400 177.481 80.974 26.687 164.176 59.702 35.639 122.382 195.429 30.310 111.453 101.464 25.723 113.593 67.959 19.691 71.228 84.100 16.181 84.794 37.348 56.925 190.087 196.584 39.640 76.426 28.974 35.996 129.236 75.020 23.923 87.689 65.729 21.261 73.469 41.686 19.772 100.731 124.846 31.745 218.584 163.074

Total 679.607 416.607 414.803 403.924 1.679.072 838.253 454.855 1.394.446 915.091 776.961 596.292 1.028.576 847.138 7.826.710 755.125 1.299.239 925.616 1.044.931 698.582 1.043.303 1.399.143 951.699 1.100.249 942.040 820.186 692.374 729.724 1.572.407 806.002 907.631 832.663 618.192 786.420 1.126.236

Ruang Fiskal (%)

32,57% 35,79% 42,16% 33,04% 30,58% 30,82% 41,08% 70,97% 28,25% 22,23% 20,82% 32,73% 37,48% 79,71% 35,59% 23,27% 28,47% 37,68% 26,57% 42,58% 34,28% 31,23% 27,31% 31,83% 30,49% 28,04% 15,03% 34,68% 20,76% 24,02% 22,15% 22,84% 31,45% 38,71%


Nama Daerah PAD

13.21 13.22 13.23 13.24 13.25 13.26 13.27 13.28 13.29 13.30 13.31 13.32 13.33 13.34 13.35 13.36 13.37 13.38 14.00 14.01 14.02 14.03 14.04 14.05 14.06 14.07 14.08 14.09 14.10 14.11 14.12 14.13 14.14 15.00


Kab. Ponorogo Kab. Probolinggo Kab. Sampang Kab. Sidoarjo Kab. Situbondo Kab. Sumenep Kab. Trenggalek Kab. Tuban Kab. Tulungagung Kota Blitar Kota Kediri Kota Madiun Kota Malang Kota Mojokerto Kota Pasuruan Kota Probolinggo Kota Surabaya Kota Batu Prov. Kalimantan Barat Kab. Bengkayang Kab. Landak Kab. Kapuas Hulu Kab. Ketapang Kab. Pontianak Kab. Sambas Kab. Sanggau Kab. Sintang Kota Pontianak Kota Singkawang Kab. Sekadau Kab. Melawi Kab. Kayong Utara Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Tengah

49.777 37.294 35.120 288.732 36.440 37.940 50.622 73.740 70.955 40.838 77.667 28.146 101.519 29.519 34.614 40.071 1.036.167 30.000 630.540 10.282 6.828 9.200 30.122 18.858 24.629 22.377 25.319 89.613 28.369 20.296 22.141 6.487 15.273 709.123

Daper 680.612 662.336 585.435 946.526 532.253 760.330 578.531 648.699 764.107 269.796 505.348 311.188 598.053 291.226 274.257 328.683 1.704.299 294.060 914.712 359.369 459.277 622.794 713.419 380.223 584.001 541.957 574.405 508.381 317.506 333.622 360.432 271.554 502.162 1.053.177


814.777 738.900 646.944 1.445.670 617.806 816.052 662.363 765.056 965.950 344.777 610.563 395.938 808.411 362.622 336.098 447.333 3.245.087 381.642 1.560.431 384.499 519.851 636.139 763.456 410.927 653.366 580.096 611.301 730.379 393.395 368.719 411.936 286.801 544.253 1.856.100


Belanja Belanja Belanja Pegawai Barang dan Modal (L) Jasa 18.506 81.559 76.052 32.924 107.860 107.355 33.411 104.278 137.660 55.984 285.979 169.277 31.045 82.299 72.034 16.301 99.532 99.246 27.110 78.421 58.014 10.771 86.509 152.662 20.090 145.128 85.498 8.414 69.755 56.270 42.833 104.983 107.168 17.454 56.443 91.300 52.915 137.878 147.002 25.189 107.094 97.463 42.850 61.318 73.152 31.328 90.169 83.064 335.748 968.170 1.495.708 30.499 64.895 109.256 62.692 462.820 349.866 28.205 111.528 63.452 38.535 101.261 146.103 22.699 162.669 155.872 61.470 143.616 190.449 12.377 49.950 46.905 22.740 109.567 94.292 23.679 136.851 90.241 29.936 160.477 77.094 58.155 125.371 191.654 25.551 69.892 100.084 11.377 77.749 119.585 26.095 76.388 123.589 28.106 82.382 97.898 16.394 87.329 147.816 67.743 308.869 615.772

Total 855.121 768.209 743.014 1.548.894 690.650 922.829 718.753 871.391 1.017.355 351.429 637.485 430.226 844.476 399.649 409.108 472.578 4.185.867 416.385 1.675.911 473.160 543.100 689.650 767.465 406.616 670.234 628.932 705.451 764.418 445.228 374.986 433.936 327.989 567.104 2.028.000

Ruang Fiskal (%)

20,39% 33,03% 40,67% 43,66% 27,36% 24,33% 21,88% 23,96% 22,69% 40,97% 45,57% 25,94% 43,97% 59,13% 44,72% 36,88% 63,24% 48,59% 75,14% 40,01% 55,90% 55,70% 61,61% 29,30% 36,17% 41,66% 40,49% 42,34% 31,69% 62,64% 58,08% 64,01% 44,79% 81,39%


Nama Daerah PAD

15.01 15.02 15.03 15.04 15.05 15.06 15.07 15.08 15.09 15.10 15.11 15.12 15.13 15.14 16.00 16.01 16.02 16.03 16.04 16.05 16.06 16.07 16.08 16.09 16.10 16.11 16.12 16.13 17.00 17.01 17.02 17.03 17.04 17.05


Kab. Barito Selatan Kab. Barito Utara Kab. Kapuas Kab. Kotawaringin Barat Kab. Kotawaringin Timur Kota Palangka Raya Kab. Katingan Kab. Seruyan Kab. Sukamara Kab. Lamandau Kab. Gunung Mas Kab. Pulang Pisau Kab. Murung Raya Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Selatan Kab. Banjar Kab. Barito Kuala Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Kotabaru Kab. Tabalong Kab. Tanah Laut Kab. Tapin Kota Banjarbaru Kota Banjarmasin Kab. Balangan Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Timur Kab. Berau Kab. Bulungan Kab. Kutai Kab. Kutai Barat Kab. Kutai Timur

25.734 22.295 23.571 45.820 56.208 32.300 27.899 14.719 13.106 11.317 20.423 12.900 20.050 20.068 1.090.111 36.858 14.052 36.356 26.500 19.459 64.123 34.974 36.205 19.254 27.360 72.026 13.653 52.713 2.070.873 94.532 40.000 160.940 52.344 86.936

Daper 427.771 424.517 598.668 479.041 559.594 392.797 504.148 457.991 316.165 345.168 385.095 375.707 481.362 334.740 904.819 558.489 463.256 418.136 409.190 440.098 577.023 588.594 445.130 365.164 319.657 531.493 316.304 449.349 3.656.515 717.825 478.764 3.699.445 1.107.523 1.454.300


466.923 462.924 665.878 622.442 670.427 487.815 541.669 519.583 357.729 417.610 448.682 401.572 511.496 368.445 2.015.715 714.771 526.226 485.549 492.327 497.819 741.305 716.199 524.818 497.975 389.253 717.772 389.807 891.065 5.734.388 960.119 600.351 4.061.563 1.236.269 1.718.704


Belanja Belanja Pegawai Barang dan (L) Jasa 19.904 81.856 25.268 95.065 29.654 102.415 32.258 173.003 40.393 201.500 17.505 88.542 29.713 177.177 47.184 141.033 17.649 97.714 18.752 84.684 7.715 79.910 9.446 78.888 39.540 126.242 24.135 100.209 98.746 454.795 41.026 110.944 15.991 81.235 16.105 58.016 7.315 86.077 12.332 105.807 56.461 175.106 59.852 160.104 36.873 100.481 30.281 86.278 34.019 76.298 44.434 149.037 19.619 92.295 79.864 140.923 265.089 973.128 95.244 237.162 78.144 238.737 448.429 974.360 178.694 222.236 96.111 554.832

Belanja Modal 127.633 119.908 181.556 227.362 214.532 88.280 210.353 248.468 189.090 179.415 163.519 118.424 203.895 80.116 585.165 220.799 122.626 93.891 119.621 149.826 266.914 181.779 100.577 216.341 94.595 184.002 198.094 248.014 1.719.496 632.852 528.566 1.835.495 534.683 1.039.101

Total 479.985 515.173 711.486 712.325 802.206 520.309 669.180 595.248 428.738 436.391 486.202 397.361 556.121 384.894 2.176.862 800.705 530.939 518.513 585.979 581.630 894.073 801.052 637.343 618.507 408.150 819.846 514.649 825.415 5.979.388 1.455.035 1.250.000 4.848.622 1.334.942 2.425.908

Ruang Fiskal (%)

51,37% 46,21% 37,52% 53,31% 50,53% 32,60% 58,87% 73,27% 74,24% 68,33% 55,38% 52,92% 68,57% 53,64% 77,16% 38,59% 45,28% 31,47% 20,16% 39,90% 52,99% 45,88% 29,62% 42,06% 50,20% 34,31% 60,85% 75,74% 87,57% 60,34% 47,55% 78,17% 76,74% 71,30%


Nama Daerah PAD

17.06 17.07 17.08 17.09 17.10 17.11 17.12 17.13 17.14 18.00 18.01 18.02 18.03 18.04 18.05 18.06 18.07 18.08 18.09 18.10 18.11 18.12 18.13 18.14 18.15 19.00 19.01 19.02 19.03 19.04 19.05 19.06 19.07 19.08


Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Paser Kota Balikpapan Kota Bontang Kota Samarinda Kota Tarakan Kab. Penajam Paser Utara Kab. Tana Tidung Prov. Sulawesi Utara Kab. Bolaang Mongondow Kab. Minahasa Kab. Kep. Sangihe Kota Bitung Kota Manado Kab. Kepulauan Talaud Kab. Minahasa Selatan Kota Tomohon Kab. Minahasa Utara Kota Kotamobagu Kab. Minahasa Tenggara Kab. Bolaang Mongondow Utara Kab. Kepulauan Sitaro Kab. Bolaang Mongondow Timur Kab. Bolaang Mongondow Selatan Prov. Sulawesi Tengah Kab. Banggai Kab. Banggai Kepulauan Kab. Buol Kab. Toli -Toli Kab. Donggala Kab. Morowali Kab. Poso Kota Palu

60.038 40.437 67.535 129.159 42.744 563.743 88.539 46.434 10.061 350.031 7.961 17.575 21.714 18.001 109.947 4.487 7.597 7.137 11.081 5.395 3.669 4.122 9.964 1.000 1.196 278.233 20.781 15.000 21.777 27.145 13.170 35.637 24.322 49.146

Daper 779.754 610.781 545.040 785.955 630.200 842.014 585.031 560.658 433.321 666.514 349.291 466.587 358.092 325.596 494.517 328.910 353.639 270.027 325.318 257.010 271.791 268.284 273.115 222.514 230.856 744.570 531.643 336.724 410.377 388.562 422.259 502.616 463.557 429.084


891.230 717.509 736.724 1.142.848 792.444 1.781.855 770.542 682.015 482.906 1.066.545 394.951 545.314 411.932 374.268 643.464 339.590 369.020 317.170 352.598 317.652 319.959 311.046 311.679 265.941 243.272 1.046.003 602.569 391.241 520.444 424.069 442.330 578.770 531.899 518.343


Belanja Belanja Belanja Pegawai Barang dan Modal (L) Jasa 90.992 228.054 514.526 81.889 134.157 314.507 76.416 151.033 354.297 86.134 404.683 382.161 108.887 236.013 305.253 334.253 271.325 1.205.377 59.658 226.576 647.710 53.834 193.171 665.469 32.705 135.969 314.492 46.677 231.236 207.921 29.976 54.967 94.738 8.359 39.892 142.552 16.904 56.461 74.889 29.196 54.492 61.907 42.756 76.484 105.784 5.856 78.626 89.863 13.083 68.184 45.325 23.569 65.592 78.102 13.908 44.661 49.289 17.060 48.127 120.889 13.015 53.417 106.332 12.966 79.228 156.539 15.576 69.382 121.895 23.647 45.115 127.372 18.296 27.885 88.477 60.215 311.337 236.003 5.294 81.294 125.163 12.602 49.293 156.442 23.837 100.166 201.605 20.209 76.353 75.735 16.638 67.122 67.281 22.720 120.695 180.541 19.708 83.172 84.290 28.228 71.264 65.096

Total 1.221.420 790.180 1.086.454 1.487.693 918.352 2.427.411 1.430.352 1.171.002 659.471 1.093.545 404.263 557.314 422.140 392.857 668.343 365.994 369.020 325.469 368.443 326.729 323.159 363.482 350.078 269.560 248.694 1.105.604 619.057 404.759 520.444 405.906 461.794 578.270 537.870 511.815

Ruang Fiskal (%)

66,53% 67,47% 46,58% 58,98% 75,01% 66,84% 53,79% 70,81% 79,66% 64,91% 33,82% 14,68% 30,31% 33,96% 30,40% 44,45% 36,53% 42,61% 24,54% 50,94% 48,00% 59,68% 52,16% 62,92% 51,32% 68,54% 26,57% 51,97% 56,60% 46,56% 33,85% 59,15% 31,04% 30,41%


Nama Daerah PAD

19.09 19.10 19.11 20.00 20.01 20.02 20.03 20.05 20.06 20.07 20.08 20.09 20.12 20.13 20.14 20.16 20.17 20.18 20.19 20.20 20.21 20.22 20.23 20.24 20.26 20.27 20.28 21.00 21.01 21.02 21.03 21.04 21.05 21.06


Kab. Parigi Moutong Kab. Tojo Una Una Kab. Sigi Prov. Sulawesi Selatan Kab. Bantaeng Kab. Barru Kab. Bone Kab. Enrekang Kab. Gowa Kab. Jeneponto Kab. Luwu Kab. Luwu Utara Kab. Maros Kab. Pangkajene dan Kepulauan Kab. Pinrang Kab. Selayar Kab. Sidenreng Rappang Kab. Sinjai Kab. Soppeng Kab. Takalar Kab. Tana Toraja Kab. Wajo Kota Pare-Pare Kota Makassar Kota Palopo Kab. Luwu Timur Kab. Toraja Utara Prov. Sulawesi Tenggara Kab. Buton Kab. Konawe Kab. Kolaka Kab. Muna Kota Kendari Kota Bau-Bau

12.812 16.655 2.767 1.430.079 16.406 16.734 62.309 24.568 39.551 14.839 21.990 26.706 58.056 72.204 39.335 18.117 37.877 18.082 20.393 33.157 19.994 27.939 41.727 199.339 26.310 49.954 9.000 361.282 13.216 17.310 67.172 78.449 41.642 19.799

Daper 460.009 344.468 377.783 952.354 299.933 337.360 671.116 340.872 517.784 415.845 411.840 418.876 447.493 424.585 452.176 336.709 404.625 370.033 400.642 370.539 374.501 485.026 296.030 830.399 301.505 351.753 315.734 726.363 443.931 497.713 489.089 507.337 400.108 324.532

Lain-lain Pendapatan 21.017 38.939 43.524 55.196 60.800 97.776 58.169 45.370 12.896 15.492 28.707 59.354 52.436 52.146 16.395 76.129 65.841 54.301 21.400 35.330 60.542 60.685 184.534 26.407 60.143 34.588 59.571 74.554 12.413 51.591 58.776 86.275 12.352

493.838 400.062 424.073 2.382.433 371.536 414.893 831.201 423.609 602.704 443.580 449.321 474.289 564.903 549.224 543.657 371.221 518.631 453.956 475.336 425.096 429.825 573.507 398.441 1.214.273 354.222 461.849 359.322 1.147.217 531.701 527.436 607.851 644.563 528.026 356.683



Total 485.491 416.870 432.339 2.443.037 406.082 442.775 846.942 425.861 665.582 499.985 454.521 496.975 539.880 543.611 538.717 393.012 551.151 458.468 481.387 438.461 434.783 696.713 476.922 1.293.731 367.719 445.662 362.397 1.320.577 549.449 561.345 572.851 643.341 612.792 381.629

Ruang Fiskal (%)

44,15% 55,19% 47,53% 76,86% 42,29% 43,69% 36,67% 41,34% 29,21% 32,40% 37,56% 46,43% 53,91% 36,20% 38,97% 49,64% 42,23% 44,60% 32,90% 21,23% 40,53% 39,21% 40,19% 36,00% 40,07% 52,28% 44,34% 66,85% 22,67% 31,66% 45,09% 31,33% 26,00% 42,13%


Nama Daerah PAD

21.07 21.08 21.09 21.10 21.11 21.12 22.00 22.01 22.02 22.03 22.04 22.05 22.06 22.07 22.08 22.09 23.00 23.01 23.02 23.03 23.04 23.05 23.06 23.07 23.08 23.09 23.10 24.00 24.01 24.02 24.03 24.04 24.05 24.06


Kab. Konawe Selatan Kab. Bombana Kab. Wakatobi Kab. Kolaka Utara Kab. Konawe Utara Kab. Buton Utara Prov. Bali Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar Prov. Nusa Tenggara Barat Kab. Bima Kab. Dompu Kab. Lombok Barat Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Timur Kab. Sumbawa Kota Mataram Kota Bima Kab. Sumbawa Barat Kab. Lombok Utara Prov. Nusa Tenggara Timur Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata

12.699 10.600 12.881 8.150 14.698 5.580 1.004.103 858.108 17.000 69.627 127.825 22.069 47.809 28.834 93.685 197.045 529.182 23.052 18.513 88.500 63.219 45.443 41.111 41.580 9.763 36.526 10.000 247.965 16.203 31.668 24.075 19.297 23.349 12.508

Daper 437.993 319.304 265.915 296.366 359.816 255.632 638.093 270.672 344.792 615.376 452.895 362.287 456.965 335.859 507.735 452.447 781.931 529.461 377.155 487.978 677.701 774.943 531.879 391.777 306.202 317.923 283.396 762.640 357.808 468.715 385.231 373.177 396.366 282.587

Lain-lain Pendapatan 3.812 21.838 40.822 43.370 21.001 40.611 192.687 60.587 67.406 65.190 85.087 44.380 81.138 37.238 53.589 79.878 60.674 13.870 34.498 48.653 73.506 25.589 28.717 49.339 133.002 22.663 5.420 11.634 13.848 5.344 6.204 13.797

454.503 351.742 319.619 347.885 395.515 301.823 1.834.883 1.189.367 429.198 750.193 665.807 428.735 585.912 401.931 655.009 729.371 1.311.113 613.188 409.539 610.976 789.573 893.892 598.579 462.074 365.305 487.452 316.058 1.010.606 379.431 512.018 423.154 397.818 425.919 308.893



Total 477.742 312.687 378.056 353.820 413.771 308.966 2.106.051 1.323.217 472.198 794.343 666.231 469.377 628.626 453.759 696.921 819.371 1.356.772 618.788 424.847 646.487 782.686 923.985 660.158 496.412 370.111 525.352 338.282 1.174.630 381.957 536.224 421.154 433.802 606.849 326.393

Ruang Fiskal (%)

42,18% 54,76% 62,56% 62,58% 69,54% 74,25% 68,31% 44,27% 22,33% 17,82% 25,14% 29,86% 17,32% 16,04% 19,57% 30,36% 66,69% 30,29% 25,94% 26,53% 32,64% 26,42% 28,54% 25,99% 25,76% 68,97% 52,50% 61,14% 37,22% 31,13% 32,25% 31,90% 25,16% 41,77%


Nama Daerah PAD

24.07 24.08 24.09 24.10 24.11 24.12 24.13 24.14 24.15 24.16 24.17 24.18 24.19 24.20 24.21 25.00 25.01 25.02 25.03 25.04 25.05 25.06 25.07 25.08 25.09 25.10 25.11 26.00 26.01 26.02 26.03 26.04 26.05 26.06


Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Tengah Kab. Sumba Barat Daya Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Prov. Maluku Kab. Maluku Tenggara Barat Kab. Maluku Tengah Kab. Maluku Tenggara Kab. Buru Kota Ambon Kab. Seram Bagian Barat Kab. Seram Bagian Timur Kab. Kepulauan Aru Kota Tual Kab. Maluku Barat Daya Kab. Buru Selatan Prov. Papua Kab. Biak Numfor Kab. Jayapura Kab. Jayawijaya Kab. Merauke Kab. Mimika Kab. Nabire

27.860 17.708 26.309 18.480 25.333 21.645 35.495 40.033 17.474 23.370 9.875 8.326 8.306 10.000 1.105 196.266 35.232 19.036 15.682 10.215 47.386 15.314 7.484 12.926 3.721 2.506 2.234 357.802 21.027 17.339 23.400 109.175 298.650 12.000

Daper


362.644 41.393 310.212 38.868 377.542 7.979 283.505 3.049 412.539 5.804 477.083 6.157 361.278 10.779 399.496 36.618 264.549 11.619 307.388 4.072 268.527 3.538 224.065 11.955 295.191 3.152 310.972 38.463 107.600 9.206 717.187 40.449 344.158 37.349 575.584 67.500 320.850 6.450 306.524 8.656 430.437 81.645 332.825 103.164 322.087 38.814 321.508 39.468 231.446 38.541 320.128 23.979 256.375 54.512 1.516.928 3.409.796 411.107 89.846 463.659 49.948 494.740 61.315 858.926 90.248 883.028 218.388 467.008 59.946

431.898 366.788 411.830 305.033 443.676 504.885 407.552 476.148 293.642 334.830 281.940 244.346 306.649 359.435 117.910 953.902 416.739 662.121 342.982 325.395 559.468 451.303 368.385 373.902 273.709 346.613 313.121 5.284.526 521.980 530.946 579.454 1.058.350 1.400.066 538.954


Belanja Belanja Belanja Pegawai Barang dan Modal (L) Jasa 26.692 61.839 81.167 9.984 47.200 124.812 15.721 74.961 47.255 31.546 65.549 76.756 22.137 87.811 78.457 24.244 68.222 88.363 28.712 87.265 70.099 19.946 61.349 66.378 22.456 68.311 89.772 21.936 67.899 105.645 16.462 59.292 96.270 17.977 54.792 92.008 19.676 55.900 80.219 9.524 51.878 162.120 1.361 13.612 27.939 56.519 345.584 117.409 18.728 84.425 125.285 13.907 101.731 189.701 23.540 96.823 98.852 25.632 81.229 63.938 10.167 79.490 113.819 24.842 70.007 126.696 21.587 109.318 112.070 30.123 119.797 135.327 13.468 69.230 88.244 14.267 86.352 78.945 15.357 60.223 148.507 191.600 1.054.815 904.527 20.611 97.453 135.921 42.546 101.650 79.290 15.994 84.889 184.933 42.685 197.880 530.618 59.230 385.819 264.227 56.228 96.184 93.842

Total 428.808 386.208 459.600 322.749 494.801 523.733 426.445 484.487 327.720 361.863 323.405 274.891 313.598 379.992 115.593 976.322 446.821 684.418 388.318 327.072 548.319 431.995 432.117 429.583 288.413 346.113 313.371 5.124.526 531.602 534.759 614.551 1.264.734 1.395.066 504.531

Ruang Fiskal (%)

42,27% 49,40% 32,20% 56,24% 43,07% 28,41% 47,83% 30,05% 50,96% 55,84% 51,63% 59,62% 55,67% 54,72% 36,58% 64,69% 45,66% 33,73% 53,49% 51,52% 27,30% 56,52% 47,03% 75,10% 66,15% 60,62% 76,70% 77,96% 42,62% 43,17% 55,09% 57,88% 71,14% 51,69%


Nama Daerah PAD

26.07 26.08 26.09 26.10 26.11 26.12 26.13 26.14 26.15 26.16 26.17 26.18 26.19 26.20 26.21 26.22 26.23 26.24 26.25 26.27 26.28 26.29 27.00 27.01 27.02 27.03 27.04 27.05 27.06 27.07 27.08 27.09 28.00 28.01


Kab. Paniai Kab. Puncak Jaya Kab. Kepulauan Yapen Kota Jayapura Kab. Sarmi Kab. Keerom Kab. Yahukimo Kab. Pegunungan Bintang Kab. Tolikara Kab. Boven Digoel Kab. Mappi Kab. Asmat Kab. Waropen Kab. Supiori Kab. Mamberamo Raya Kab. Mamberamo Tengah Kab. Yalimo Kab. Lanny Jaya Kab. Nduga Kab. Dogiyai Kab. Intan Jaya Kab. Deiyai Prov. Maluku Utara Kab. Halmahera Tengah Kota Ternate Kab. Halmahera Barat Kab. Halmahera Timur Kab. Halmahera Selatan Kab. Halmahera Utara Kab. Kepulauan Sula Kota Tidore Kepulauan Kab. Pulau Morotai Prov. Banten Kab. Lebak

10.477 17.538 8.000 44.000 4.292 20.000 7.638 7.290 7.000 6.417 12.799 16.526 4.622 2.434 1.500 666 1.000 2.619 1.100 703 257 250 101.727 14.233 31.010 8.200 25.953 49.479 156.479 20.000 8.436 1.550 1.607.549 69.770

Daper 273.578 477.781 358.941 432.268 492.425 402.861 508.952 582.837 433.706 624.567 529.585 651.112 364.038 334.257 487.345 354.799 377.398 404.576 374.409 294.490 192.071 140.483 699.113 293.029 357.844 323.072 319.621 483.370 278.091 348.605 315.023 128.058 766.176 789.208

Lain-lain Pendapatan 109.044 83.581 67.835 130.195 58.075 57.459 61.289 121.643 86.309 85.107 62.566 61.048 56.131 71.809 49.460 10.000 48.658 60.886 41.336 16.327 28.164 24.164 6.013 44.448 12.680 31.755 2.700 2.141 59.300 2.194 46.099 3.593 27.504

393.100 578.900 434.776 606.463 554.792 480.321 577.879 711.771 527.016 716.091 604.950 728.687 424.791 408.500 538.305 365.464 427.056 468.080 416.844 311.519 220.492 164.897 800.840 313.276 433.302 343.952 377.329 535.550 436.711 427.905 325.653 175.707 2.377.317 886.482



Total 446.204 576.900 429.713 612.668 549.492 477.321 685.997 804.771 486.595 714.091 748.923 693.687 427.589 335.365 538.305 364.246 443.264 475.596 453.192 312.406 219.492 179.436 832.340 373.992 430.422 336.783 431.037 533.989 437.088 429.733 325.003 175.059 2.511.267 891.425

Ruang Fiskal (%)

22,88% 73,16% 39,41% 42,91% 83,13% 72,96% 55,58% 69,31% 58,57% 77,56% 76,82% 62,20% 81,35% 75,77% 88,68% 78,48% 58,72% 55,90% 80,44% 45,89% 57,43% 53,39% 78,12% 57,05% 39,03% 46,73% 74,71% 68,32% 65,77% 64,75% 46,30% 66,31% 85,03% 32,56%


Nama Daerah PAD

28.02 28.03 28.04 28.05 28.06 28.07 28.08 29.00 29.01 29.02 29.03 29.04 29.05 29.06 29.07 30.00 30.01 30.02 30.03 30.04 30.05 30.06 31.00 31.01 31.02 31.03 31.04 31.05 31.06 31.07 32.00 32.01 32.02 32.03


Kab. Pandeglang Kab. Serang Kab. Tangerang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Serang Kota Tangerang Selatan Prov. Bangka Belitung Kab. Bangka Kab. Belitung Kota Pangkal Pinang Kab. Bangka Selatan Kab. Bangka Tengah Kab. Bangka Barat Kab. Belitung Timur Prov. Gorontalo Kab. Boalemo Kab. Gorontalo Kota Gorontalo Kab. Pohuwato Kab. Bone Bolango Kab. Gorontalo Utara Prov. Kepulauan Riau Kab. Karimun Kab. Bintan Kab. Natuna Kota Batam Kota Tanjung Pinang Kab. Lingga Kab. Kepulauan Anambas Prov. Papua Barat Kab. Fak-Fak Kab. Manokwari Kab. Sorong

50.624 122.990 249.660 138.393 186.528 18.005 88.002 267.242 35.465 45.433 30.578 22.034 17.000 21.847 29.871 103.283 15.493 28.366 61.250 13.669 14.403 6.500 400.884 236.916 119.672 14.344 195.282 46.824 12.021 4.800 75.220 34.217 26.605 11.357

Daper


764.959 26.752 659.338 37.985 899.368 162.070 385.068 74.743 816.544 172.611 409.515 34.308 395.414 180.341 618.038 393.891 43.452 320.605 24.495 324.670 45.240 324.985 18.579 286.301 17.125 316.800 13.828 301.385 19.306 430.749 270.220 41.006 416.147 41.500 314.582 75.418 311.633 38.018 328.971 6.000 237.370 39.208 1.077.079 20.718 184.643 20.747 258.751 40.574 544.621 17.175 751.025 106.488 375.941 28.100 328.170 46.029 553.429 15.000 921.008 1.754.942 453.560 105.158 573.031 174.310 421.483 96.000

842.335 820.313 1.311.098 598.204 1.175.683 461.828 663.757 885.280 472.807 390.532 400.487 365.598 320.426 352.476 350.563 534.032 326.720 486.013 451.250 363.319 349.374 283.078 1.498.682 442.306 418.997 576.140 1.052.795 450.865 386.220 573.229 2.751.170 592.935 773.945 528.840



Total 899.526 881.966 1.639.913 621.376 1.474.981 461.828 686.334 1.108.197 575.704 492.389 452.749 466.402 392.334 440.581 463.308 568.218 328.675 507.884 441.781 366.319 356.088 293.258 1.830.000 684.951 476.997 835.285 1.315.787 571.442 531.545 619.656 2.726.150 627.861 771.195 491.771

Ruang Fiskal (%)

22,96% 31,19% 43,38% 47,05% 43,18% 39,46% 42,06% 81,42% 49,26% 56,10% 49,06% 66,77% 52,73% 53,86% 48,60% 66,83% 39,32% 34,52% 35,84% 52,30% 47,91% 58,63% 88,26% 35,82% 51,68% 59,29% 46,99% 43,18% 59,45% 64,94% 77,84% 54,73% 62,93% 45,40%


Nama Daerah PAD

32.04 32.05 32.06 32.07 32.08 32.09 32.10 32.11 33.00 33.01 33.02 33.03 33.04 33.05


Kota Sorong Kab. Raja Ampat Kab. Sorong Selatan Kab. Teluk Bintuni Kab.Teluk Wondama Kab. Kaimana Kab. Tambrauw Kab. Maybrat Prov. Sulawesi Barat Kab. Majene Kab. Mamuju Kab. Polewali Mandar Kab. Mamasa Kab. Mamuju Utara

Ket: PAD DBH Hibah Belanja Pegawai (TL) Belanja Pegawai (L)

17.607 9.268 5.398 35.353 11.544 13.971 56 82.200 10.865 27.500 32.216 5.399 5.285

: Pendapatan Asli Daerah : Dana Bagi Hasil : Pendapatan Hibah : Belanja Pegawai Tidak Langsung : Belanja Pegawai Langsung

Daper 310.738 492.870 257.722 692.739 322.673 469.307 138.786 207.116 456.882 317.855 466.975 425.049 297.780 271.299

Lain-lain Pendapatan 43.918 65.670 165.991 191.800 80.362 104.822 4.000 2.000 47.535 3.408 33.367 39.605 4.908 5.433

372.264 567.807 429.111 919.892 414.580 588.100 142.842 209.116 586.616 332.129 527.842 496.871 308.088 282.017

Belanja Pegawai (TL) 182.116 203.954 162.310 124.456 84.073 77.152 54.231 60.522 98.399 175.359 231.534 284.374 162.495 125.652

Belanja Belanja Belanja Pegawai Barang dan Modal (L) Jasa 8.069 99.304 61.245 18.139 146.080 155.042 29.815 86.792 127.754 71.836 280.039 418.000 23.064 80.275 177.223 54.993 223.886 225.312 11.247 28.784 32.412 8.970 44.792 67.177 58.292 207.694 186.799 19.098 60.341 57.279 50.896 103.627 76.719 13.838 67.007 109.377 8.505 54.313 54.195 12.528 72.171 60.798

Total 358.764 562.807 431.527 934.707 413.080 669.356 142.842 209.116 608.616 340.676 529.047 512.990 316.716 307.017

Ruang Fiskal (%)

44,64% 54,44% 50,72% 83,61% 73,16% 83,89% 52,20% 64,91% 82,71% 41,30% 48,91% 35,78% 38,86% 6,83%

Lampiran 2 Pendapatan dan Belanja Total dalam Satu Provinsi Pendapatan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi Prov. Kalimantan Timur Prov. Papua Barat Prov. Papua Prov. DKI Jakarta Prov. Maluku Utara Prov. Riau Prov. Kepulauan Riau Prov. Bangka Belitung Prov. Kalimantan Tengah Prov. Sumatera Selatan Prov. Maluku Prov. Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Barat Prov. Banten Prov. Jambi Prov. Gorontalo Prov. Sulawesi Tenggara Prov. Sulawesi Barat Prov. Sulawesi Tengah Prov. Bengkulu Prov. Sulawesi Selatan Prov. Jawa Timur Prov. Sumatera Utara Prov. Nusa Tenggara Timur Prov. Jawa Barat Prov. Sulawesi Utara Prov. Nanggroe Aceh Darussalam Prov. DI Yogyakarta Prov. Nusa Tenggara Barat Prov. Sumatera Barat Prov. Lampung Prov. Bali Prov. Jawa Tengah

PAD

Daper

3.554.316 240.595 1.016.520 11.824.970 417.068 2.322.945 1.030.742 469.469 1.055.534 2.152.306 368.001 1.543.644 960.334 2.531.521 809.454 242.965 663.478 163.465 517.445 642.322 2.324.665 8.686.450 3.340.349 666.386 8.912.359 580.876 1.310.523 1.121.984 906.890 1.433.327 1.116.649 2.466.105 6.405.525

16.887.124 5.261.034 14.187.876 10.306.090 3.545.826 12.447.637 4.073.660 2.886.675 7.135.940 11.256.642 4.479.110 6.786.703 7.443.814 5.885.589 5.688.292 2.309.672 5.324.100 2.235.841 5.411.651 3.981.380 10.527.731 27.737.841 14.832.178 7.789.115 24.769.554 5.462.060 9.913.649 3.641.115 5.460.347 8.095.086 7.282.504 4.437.120 23.793.713

Lain-lain 1.868.028 2.788.973 5.370.574 41.000 207.331 843.048 294.831 182.026 607.821 942.457 540.528 1.270.254 451.399 719.908 432.783 241.150 526.986 134.257 444.544 386.459 1.234.636 3.020.723 1.574.714 288.900 3.112.336 541.465 4.471.889 388.498 490.511 864.714 1.005.841 767.181 2.760.960

Total 22.309.468 8.290.603 20.574.969 22.172.060 4.170.225 15.613.630 5.399.234 3.538.170 8.799.295 14.351.405 5.387.640 9.600.600 8.855.546 9.137.018 6.930.529 2.793.787 6.514.564 2.533.563 6.373.640 5.010.161 14.087.032 39.445.015 19.747.241 8.744.401 36.794.250 6.584.402 15.696.061 5.151.597 6.857.749 10.393.128 9.404.994 7.670.406 32.960.198

Belanja Pegawai (TL) 5.581.022 1.827.163 5.040.162 7.586.350 1.366.382 5.492.508 1.898.374 1.247.092 3.106.267 5.272.826 2.128.868 3.958.851 3.752.760 3.965.439 3.080.901 1.262.956 2.918.958 1.077.812 2.931.614 2.327.910 6.617.794 19.747.279 9.724.044 4.380.535 18.487.220 3.151.541 6.198.305 2.793.526 3.664.432 5.672.222 5.067.270 4.208.195 18.787.817

Belanja Ruang Belanja Belanja Belanja Fiskal (%) Barang dan Total Pegawai (L) Modal Jasa 2.086.478 5.181.436 10.993.985 28.486.229 73,83 418.630 1.860.682 2.602.863 8.339.178 66,15 1.123.554 4.642.049 5.896.728 20.945.020 66,03 1.368.138 8.077.184 6.774.979 24.285.347 65,78 283.489 871.040 1.403.516 4.305.446 62,87 1.452.110 3.243.802 5.915.816 18.558.916 62,56 644.627 1.597.660 1.883.195 6.865.662 62,37 312.543 831.635 1.327.720 4.391.664 61,26 426.860 1.937.107 2.968.324 9.723.618 60,69 1.306.447 2.573.826 4.058.982 14.763.158 59,70 268.137 1.304.208 1.398.793 5.612.861 54,05 552.918 1.877.396 2.782.245 10.713.662 52,86 468.012 1.957.850 1.994.900 9.474.179 52,68 790.964 1.767.358 2.056.903 10.068.617 51,41 358.252 1.295.171 1.853.278 7.597.164 50,05 163.351 465.804 694.483 2.862.223 48,26 424.664 1.183.025 1.746.948 6.887.027 48,15 163.157 565.152 545.167 2.615.062 48,05 271.684 1.224.799 1.489.292 6.480.220 47,86 285.728 883.441 1.003.527 5.202.476 47,30 816.271 2.513.936 2.789.500 14.704.373 46,63 2.000.532 7.209.282 5.979.247 43.161.889 44,08 1.122.487 3.694.896 3.849.242 21.359.873 43,78 446.393 1.731.942 1.912.787 9.504.901 43,51 1.814.441 6.827.139 5.966.442 42.241.641 43,38 330.844 1.093.749 1.671.875 6.849.090 43,12 1.024.294 3.204.630 4.647.103 17.792.572 42,41 352.578 993.922 469.142 5.558.505 40,07 301.676 909.696 1.128.444 7.143.880 39,91 515.811 2.081.569 2.460.160 12.469.942 38,24 354.237 1.465.482 1.424.861 9.859.397 38,04 191.759 1.184.710 880.927 8.430.095 37,80 1.303.005 5.519.520 3.190.568 35.058.684 35,78

Deskripsi dan Analisis APBD 2010 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Recommend Documents