SINERGI
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Ahmad Yani Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 1
Latar Belakang DJPK adalah unit organisasi yang memiliki tugas dan fungsi (tusi) : 1. merumuskan kebijakan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang efektif; 2. melaksanakan monev; 3. menyelenggarakan sistem informasi keuangan daerah; 4. meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam melaksanakan tusi tersebut, DJPK lebih banyak berhubungan dengan data dan informasi yang disampaikan oleh daerah atau yang dihimpun sendiri dari daerah.
2
Latar Belakang Pada umumnya Monev dilakukan sendiri oleh DJPK dengan mengunjungi daerah untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih akurat. Namun demikian, pengumpulan data keuangan dari daerah saat ini dilakukan dengan berbagai cara : • disampaikan sendiri oleh daerah; • dihimpun oleh DJPK secara langsung ke daerah; Penyampaian data oleh daerah baik dilakukan secara elektronik atau dikirim berupa hardcopy masih menghadapi berbagai permasalahan di Pusat, khususnya dalam melakukan verifikasi terhadap data tersebut. 3
Perlu Sinergi antar Unit Pelaksanaan tugas DJPK, khususnya Monev dan pengumpulan data akan lebih efektif jika DJPK memiliki kantor daerah. Dalam rangka mendukung efisiensi belanja negara, pelaksanaan tugas-tugas tersebut perlu disinergikan dengan unit-unit kementerian keuangan yang ada di daerah.
Dalam rangka pelaksanaan sinergi tersebut telah ditetapkan PMK 169 Tahun 2012 dan KMK 46 Tahun 2014. 4
Dasar Hukum Pelaksanaan PMK 169/PMK.01/2012
KMK 46/KMK.01/2014
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Pelaksanaan Tugas di Bidang Penganggaran dan Perimbangan Keuangan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Melaksanakan pembinaan, Bimtek, monitoring pengelolaan dan pelaksanaan anggaran belanja daerah
Pelaksanaan pemantauan atas penerimaan dana transfer dan hibah ke daerah di daerah
Koordinasi pemantauan realisasi penggunaan dana transfer
Koordinasi pemantauan laporan realisasi penggunaan dana transfer dari Kepala Daerah kepada DJPK
Fasilitasi penyampaian informasi keuangan daerah
Fasilitasi penyampaian informasi keuangan daerah melalui sistem elektronik
Penyusunan laporan realisasi dan analisis kinerja anggaran daerah
Bimbingan Teknis pengelolaan keuangan daerah
5
Implementasi Penugasan Sesuai KMK 46/KMK.01/2014 Penugasan
1. Pelaksanaan pemantauan atas penerimaan dana transfer dan hibah ke daerah di daerah
2. Koordinasi pemantauan laporan realisasi penggunaan dana transfer dari Kepala Daerah kepada DJPK
Tugas DJPK
Tugas Kanwil DJPB
1
Menyampaikan Lembar Konfirmasi Transfer (LKT) kepada seluruh daerah
Mengumpulkan Lembar Konfirmasi Transfer (LKT) dari daerah yang belum menyerahkan
2
Menyampaikan bukti penerimaan Hibah/Kuitansi kepada seluruh daerah
Mengumpulkan bukti penerimaan Hibah/Kuitansi dari daerah yang belum menyerahkan
1
Menjadi anggota Tim Pemantauan bersama K/L di pusat
Memberikan dukungan data kepada DJPK dalam rangka pelaksanaan pemantauan
Penjelasan
1. DJPK menyampaikan dan menerima LKT dan bukti penerimaan hibah dari seluruh daerah 2. Kanwil DJPB membantu mengumpulkan LKT dan bukti penerimaan hibah dari daerah yang berdasarkan data DJPK belum menyerahkan
1. Pemantauan realisasi penggunaan dana transfer yang di-earmarked berupa Tim yang melibatkan K/L di pusat 2. Kanwil DJPB memberikan dukungan data di daerah kepada DJPK dalam rangka pelaksanaan pemantauan
6
Implementasi Penugasan Sesuai KMK 46/KMK.01/2014 Penugasan
Tugas DJPK
Tugas Kanwil DJPB
Penjelasan
3. Fasilitasi penyampaian informasi keuangan daerah melalui sistem elektronik
1
Mengumpulkan Data APBD dan Realisasi APBD dari seluruh daerah melalui aplikasi SIKD
Membantu Pemda yang belum bisa menggunakan atau mengakses aplikasi SIKD
1. DJPK menyampaikan data daerah yang belum menyampaikan data secara elektronik ke DJPB 2. Kanwil DJPB membantu daerah yang belum menyampaikan data APBD secara elektronik
4. Bimbingan Teknis pengelolaan keuangan daerah
1
Melaksanakan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi di seluruh daerah
Bersama DJPK menyelenggarakan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi di wilayahnya
Ketentuan teknis dan cost sharing dalam pelaksanaan kegiatan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bersama
2
Capacity Building pegawai yang akan melaksanakan tugas konsultasi kepada daerah, khususnya terkait dengan kebijakan transfer
Sebagai perwakilan DJPK di daerah dalam memberikan konsultasi terkait kebijakan Transfer ke Daerah dan pengelolaan APBD, khususnya terkait dengan core business DJPB
1. Pemda melaksanakan konsultasi terkait kebijakan Transfer ke Daerah dan pengelolaan APBD ke Kanwil DJPB 2. Ketentuan teknis dan cost sharing dalam pelaksanaan program Capacity Building lebih lanjut melalui Peraturan Bersama
7
Rencana Tindak Lanjut
Revisi PMK 183/2013 Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah
Peraturan Bersama Dirjen PK dan Dirjen PB
SOP Link Pembagian Tugas DJPK dan DJPB
8
TERIMA KASIH
9
