KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KEMEN NTERIA AN KEUA ANGAN R.I. DIREKTTORAT JENDER RAL PER RBENDA AHARAA AN

DAFTAR ISI A. SEKSI PENCAIRAN DANA 1. SP2D NON PEGAWAI 2. SP2D GAJI INDUK GPP 3. SP2D GAJI LAINNYA-GPP 4. SP2D BELANJA PEGAWAI NON GPP 5. SP2D BELANJA PEGAWAI NON GAJI 6. PENERBITAN SP2D PENGGANTI DAN NIHIL 7. SP2D SPM KP, IB 8. SP2D JASA PENGIRIMAN 9. SURAT PENGEMBALIAN SPM 10. PENERBITAN SPB (NON KBI) 11. TRANSFER PAGU DIPA DAN PENGAMANAN DATABASE 12. REVISI DAN PERUBAHAN PAGU DIPA 13. PENGESAHAN SKPA 14. KARTU PEGAWAI 15. SKPP MUTASI-PENSIUN GPP 16. PENGESAHAN SKPP MUTASI NON GPP 17. PENGESAHAN SKPP PENSIUN NON GPP 18. SETUJU/TOLAK TUP 19. TEGURAN TUP TERLAMBAT 20. RALAT SPM SATKER 21. PENERBITAN SURAT KONFIRMASI PEMBERITAHUAN RETUR 22. PENERBITAN SURAT RALAT SP2D 23. SP2D SATKER BADAN LAYANAN UMUM 24. SKTL B. SEKSI BANK/GIRO POS 1. PENERBITAN LKP 2. DAFTAR SELISI SALDO AKHIR BULAN 3. PENERBITAN SPM-PP

4. PENYEDIAAN DANA TSA 5. SPJ BANK/POS 6. PENATAUSAHAAN MPN 7. PENGANTAR KONFIRMASI 8. IMBALAN JASA BANK TSA-KELUAR (MENERIMA PEMBAYARAN) 9. NOTA PERBAIKAN SESUAI PER-65 10. PEN-TU-AN POTONGAN SPM VIA E-PAY POINT 11. INPUT DATABASE PENERIMAAN PERTUM DARI BI 12. DENDA TILANG 13. SURAT TEGURAN LAMBAT LIMPAH 14. PERSETUJUAN PENOLAKAN PEMBUKAAN REKENING 15. PENATAUSAHAAN REKENING 16. PENYETORAN KE KAS NEGARA KARENA RETUR 17. IMBALAN JASA PENERIMAAN 18. NOTA PERBAIKAN SESUAI PER-35 19. IMBALAN JASA BANK TSA-KELUAR (MELAKUKAN PEMBAYARAN) 20. KONFIRMASI DATA UNMATCH MPN 21. PENYELESAIAN DATA UNMATCH MPN 22. MONITORING DAN EVALUASI BANK 23. PENERBITAN SP2D PFK BULOG C. SEKSI VERIFIKASI DAN AKUNTANSI 1. NOTA DINAS KESALAHAN SP2D, SSBP, SSPB 2. REKONSILIASI EKSTERNAL DAN PENERBITAN BAR 3. PENERBITAN SP2LK 4. PENERBITAN SP2S 5. PENERBITAN SP3S 6. PENYUSUNAN LKPP 7. PENERBITAN SKTB 8. PENERBITAN SKP4 TAHUN ANGGARAN YANG LALU 9. PENERBITAN SKP4 TAHUN ANGGARAN BERJALAN 10. PENERBITAN BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL 11. KONFIRMASI SETORAN UP KPPN LAIN 12. PELAKSANAAN REKONSILIASI ELEKTRONIK (VIA E-MAIL)

13. PENATAUSAHAAN LPJ BENDAHARA 14. JURNAL KOREKSI SETORAN UP/TUP D. SUB BAGIAN UMUM 1. PENGUSULAN CALON PESERTA DIKLAT 2. PEMROSESAN DP3 3. PENYUSUNAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN 4. PENYELESAIAN PENGAJUAN IZIN CUTI TAHUNAN DAN CUTI BESAR 5. PEMBUATAN KARPEG/KARIS/KARSU/KARTU ASKES DAN TASPEN 6. PENYELESAIAN PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA 7. PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI SATKER KPPN 8. PEMBAYARAN LEMBUR PEGAWAI SATKER KPPN 9. PEMBAYARAN UANG MAKAN PEGAWAI SATKER KPPN 10. PEMBAYARAN TKPKN 11. PENYUSUNAN RKA-KL 12. PENATAUSAHAAN SURAT MASUK 13. PENATAUSAHAAN SURAT KELUAR 14. PENGAJUAN USUL KENAIKAN PANGKAT/USUL PENGANGKATAN PNS 15. PENGURUSAN PERMOHONAN PENSIUN 16. PENGESAHAN SKPP 17. PENGADAAN ATK 18. PENDISTRIBUSIAN BARANG CETAKAN 19. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAKPA 20. USULAN MUTASI INTERNAL 21. PENUNJUKKAN SUPERVISOR 22. PENERBITAN KIPS 23. PENGGANTIAN KIPS 24. ABSENSI HANDKEY 25. TINDAK LANJUT LHP APARAT PENGAWAS FUNGSIONAL 26. PEMBUATAN LPJ BENDAHARA 27. PENGAJUAN USUL KENAIKAN/PENURUNAN JOB GRADE PELAKSANA 28. PERENCANAAN PENARIKAN DANA 29. PENERBITAN SPM-PP PADA KPPN JAKARTA II 30. PENERBITAN SPM-PP TA BERJALAN

31. PENYUSUNAN LAPORAN KEPEGAWAIAN 32. PENATAAN ARSIP 33. USUL PENGHAPUSAN ARSIP 34. PENGHAPUSAN ARSIP 35. IZIN KELUAR NEGERI 36. PENANGANAN KODE ETIK 37. PENUNJUKKAN KURIR 38. LAPORAN INVENTARIS BARANG 39. PENGELOLAAN PENGADUAN/KEBERATAN MASYARAKAT

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

Nomor: KEP- 185/PB/2010 Tanggal Penetapan: 24-08-2010 Tanggal Revisi: Nomor SOP: KP.01/001

Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Non Belanja Pegawai Dasar Hukum

: 1 2

3 4

5

6

No

1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tentang Laporan Pertanggungjawaban Bendahara; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-03/PB/2010 tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satuan Kerja dan Perkiraan Pencairan Dana Harian Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2010 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Kepada Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri; Surat Edaran Nomor SE-33/PB/2009 tentang Uji Coba Pelaksanaan Sistem Pengamanan Penerimaan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Penyerahan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

BI/BANK OPRS

SATKER/ KPA

Pelaksana Seksi Pencairan Dana: a. Menerima Nomor Antrian, Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS) dan Surat Perintah Membayar (SPM) beserta dokumen pendukung dalam rangkap dua berikut ADK dari petugas pengantar SPM Satker dan mencocokkan foto petugas pada KIPS dengan petugas pengantar SPM serta memeriksa penerapan sanksi terhadap laporan keuangan,LPJ Bendahara dan perencanaan kas satker bersangkutan *); b. Melakukan scanning KIPS untuk mencocokkan identitas petugas pengantar SPM pada Aplikasi Pendukung. Apabila tidak sesuai maka dokumen dan petugasnya ditolak, jika sesuai maka proses dilanjutkan; c. Mencocokkan tanda tangan pada SPM dengan specimen tanda tangan pejabat penandatangan SPM pada aplikasi KPPN; d. Meneliti kelengkapan dokumen sesuai jenis SPM; e. Melakukan pengujian kebenaran pembebanan, loan/hibah kategori dan porsi atas SPM Belanja Pinjaman/Hibah Luar Negeri; f. Memastikan seluruh bukti setor sebagai lampiran SPM telah dikonfirmasi kebenarannya; g. Melakukan scanning virus dan upload ADK SPM, menguji nilai SPM dengan rencana penarikan dana, Khusus untuk SPM yang bersifat kontraktual dilakukan upload data kontrak. h. Melakukan penayangan ADK untuk dicocokkan dengan hard copy SPM; i. Melakukan penayangan sisa pagu atas SPM yang diajukan.

Tdk

Ya

1

SOP KPPN

No j. k. l. m.

n.

o. p.

2.

BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

FRONT OFFICE

BI/BANK OPRS

SATKER/ KPA

Untuk SPM yang bersifat kontraktual dilakukan penayangan karwas kontrak. Untuk SPM GU dilakukan penayangan karwas data UP/TUP; Melakukan pengujian substantif dan formal; Melakukan pengembalian SPM dan dokumen pendukungnya kepada Satker apabila berdasarkan pengujian tidak memenuhi persyaratan dengan menyampaikan formulir pengembalian, dan menyarankan untuk berkonsultasi dengan petugas customer service guna mendapatkan bimbingan/ konseling; Mencetak dan menyampaikan tanda terima kepada Satker yang berisi data pengantar SPM dan data petugas front office yang telah dibubuhi cap jari Petugas Satker dan memproses data SPM pada Aplikasi Pendukung serta mencetak Daftar Penerimaan Satker apabila SPM memenuhi persyaratan; Mentransfer ADK melalui sistem aplikasi SP2D untuk dapat diproses di Middle Office; Meneruskan SPM dan dokumen pendukungnya beserta tanda terima lembar ke-2 kepada Pelaksana Seksi Pencairan Dana pada Middle Office.

Pelaksana Seksi Pencairan Dana: a. Menerima SPM dan dokumen pendukungnya beserta tanda terima lembar ke-2; b. Apabila terdapat SPM yang tidak memenuhi persyaratan untuk diterbitkan SP2D-nya, maka SPM beserta dokumen pendukungnya dikembalikan ke Satker sesuai SOP Pengembalian SPM; c. Melakukan proses penomoran SP2D, pencetakan konsep dan net SP2D; d. Merekam data setoran UP/TUP atas dasar SSBP yang telah dikonfirmasi oleh Satker kepada Seksi Bank/Pos; e. Mencetak kartu pengawasan kredit atas SPM dimaksud; f. Menggabungkan net SP2D, karwas kredit/karwas kontrak/karwas UP/TUP dan SPM berikut data pendukungnya untuk diteruskan kepada Kepala Seksi Pencairan Dana.

3.

MIDDLE OFFICE

Tdk

Ya

SOP Pengembalian SPM

Kepala Seksi Pencairan Dana: a. Menerima, meneliti konsep, net SP2D, karwas kredit/karwas kontrak/karwas UP/TUP dan SPM berikut data pendukungnya; b. Menguji dengan kartu pengawasan Kredit Satker; c. Memeriksa, memaraf konsep SP2D dan Kartu Pengawasan Kredit serta menandatangani net SP2D, apabila terdapat SPM yang tidak memenuhi persyaratan untuk diterbitkan SP2D-nya maka SPM beserta dokumen pendukungnya dikembalikan ke Satker sesuai SOP Pengembalian SPM; d. Meneruskan kepada Pelaksana Seksi Pencairan Dana.

2

SOP KPPN

No

4.

BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

BI/BANK OPRS

SATKER/ KPA

Pelaksana Seksi Pencairan Dana: a.

Menerima dan memilah SP2D, kemudian meneruskan: - lembar ke-1 berikut bukti potongan (SSP/SSBP/ SSPB) lembar ke-2 kepada Seksi Bank/Giro Pos; - lembar ke-2 digabung dengan SPM lembar ke-2 berikut bukti potongan (SSP/SSBP/SSPB) lembar ke-1,dan lembar ke-3 kepada Subbag Umum; - lembar ke-3 digabung dengan SPM lembar ke-1 berikut bukti potongan (SSP/SSBP/SSPB) lembar ke-4 dan konsep SP2D beserta kartu pengawasan kredit kepada Subbag Umum; b. Membubuhkan Cap “Telah diterbitkan SP2D tanggal…Nomor…” pada SPM lembar ke-2.

5.

Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos: a. Menerima SP2D lembar ke-1 berikut bukti potongan (SSP/SSBP/SSPB); b. Mencetak Daftar Penguji dan Surat Penegasan; c. Meneliti dan mencocokkan lembar ke-1 SP2D dengan Daftar Penguji dan Surat Penegasan, dan meneruskan kepada Kepala Seksi Bank/Giro Pos.

6.

Kepala Seksi Bank/Giro Pos: a. Memeriksa ketersediaan dana pada Bank Operasional; b. Meneliti dan menandatangani lembar ke-1 SP2D dan Daftar Penguji dan Surat Penegasan; c. Meneruskan kepada Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos.

7.

Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos: a. Menerima SP2D yang telah ditandatangani, dan membubuhi stempel timbul pada lembar ke-1 SP2D; b. Meneruskan lembar ke-1 SP2D dan Daftar Penguji dan Surat Penegasan kepada Kepala Kantor.

8.

Kepala Kantor: a. Menerima, meneliti lembar ke-1 SP2D dan menandatangani Daftar Penguji dan Surat Penegasan; b. Meneruskan kepada Pelaksana Subbagian Umum.

9.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima Daftar Penguji dan Surat Penegasan yang telah ditandatangani kemudian membubuhkan stempel timbul dan lembar ke-1 SP2D yang telah ditandatangani untuk selanjutnya disampaikan ke BO, dan mengirimkan lembar ke-1 SP2D berikut lembar ke-1 dan ke-2 Daftar Penguji dan Surat Penegasan kepada BO/Giro Pos melalui petugas yang ditunjuk, serta menerima lembar ke-2 Daftar Penguji yang telah ditandatangani pihak BO/Giro Pos untuk pertinggal Seksi Bank/Giro Pos;

3

SOP KPPN

No

BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

BI/BANK OPRS

SATKER/ KPA

b. Menerima lembar ke-2 SP2D, beserta lembar ke-2 SPM berikut lembar ke-1 dan ke-3 bukti potongan (SSP/SSBP/SSPB) untuk diserahkan kepada Satker: - melalui petugas front office untuk diserahkan kepada petugas pengambil SP2D Satker yang memiliki KIPS; atau - mengirim SP2D melalui jasa pengiriman surat apabila Satker tidak menunggu penyelesaian SP2D. c. Menerima lembar ke-3 SP2D beserta SPM lembar ke-1 berikut bukti potongan (SSP/SSBP/SSPB) lembar ke-4 dan konsep SP2D beserta kartu pengawasan kredit dan diteruskan ke Seksi Verifikasi dan Akuntansi. 10.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima lembar ke-2 SP2D beserta lembar ke-2 SPM untuk diserahkan kepada Satker; b. Menerima KIPS dan tanda terima SPM dari petugas pengambil SP2D; c. Mencocokkan KIPS dengan data pada Aplikasi Pendukung; d. Mencetak daftar SP2D dari aplikasi pendukung sekaligus sebagai tanda terima pengambilan SP2D lembar ke-2 untuk ditandatangani oleh petugas pengambil SP2D; e. Menyerahkan SP2D kepada petugas pengambil SP2D yang menunggu sesuai dengan KIPS dan data pada aplikasi di KPPN. *)

Dalam hal belum menggunakan Aplikasi Barcode, menggunakan tanda pengenal resmi yang sah lainnya.

dapat

Jangka waktu penyelesaian: 1 Jam sejak SPM diterima lengkap dan benar

Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, ttd K. A. Badaruddin NIP 19570329 197803 1 001

4

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Gaji Induk dengan Aplikasi GPP Dasar Hukum

: 1. 2.

3.

4.

5.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2009 tentang Petunjuk Teknis Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat Kepada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-03/PB/2010 tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satuan Kerja dan Perkiraan Pencairan Dana Harian Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; Surat Edaran Nomor SE-33/PB/2009 tentang Uji Coba Pelaksanaan Sistem Pengamanan Penerimaan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Penyerahan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

No

URAIAN KEGIATAN

1.

Pelaksana Seksi Pencairan Dana: a. Menerima Nomor Antrian, Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS), mencocokkan foto petugas pada KIPS dengan petugas pengantar SPM *); b. Melakukan scanning KIPS untuk mencocokkan identitas petugas pengantar SPM pada aplikasi di KPPN. Apabila tidak sesuai maka dokumen dan petugasnya ditolak, jika sesuai maka proses dilanjutkan; c. Mencocokkan tanda tangan pada SPM dengan specimen tanda tangan pejabat penanda tangan SPM pada aplikasi KPPN; d. Melakukan upload ADK belanja pegawai; e. Melakukan pengujian berupa: - mencetak dan mencocokkan daftar perubahan pegawai dengan dokumen pendukung; - mencocokkan antara rekap daftar gaji dengan ADK belanja pegawai; - membandingkan angka rupiah antara rekap daftar gaji dengan SPM gaji, dan SSP PPh pasal 21; - melakukan rekon gaji melalui menu aplikasi GPP; f. Apabila tidak sesuai, maka SPM beserta dokumen pendukungnya dikembalikan, jika sesuai, dilakukan proses update data pegawai sekaligus mencetak Surat Keterangan Rekonsiliasi dan pencetakan pengawasan gaji; g. Melakukan upload ADK SPM pada Aplikasi SP2D, apabila ADK tidak dapat di-upload, Satker diminta untuk memperbaiki; h. Menguji nilai SPM dengan rencana penarikan dana; i. Melakukan penayangan sisa pagu atas SPM yang diajukan;

BACK OFFICE

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

BI/BANK OPRS.

SATKER/ KPA

Tdk

Ya

5

SOP KPPN

No

BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

BI/BANK OPRS.

SATKER/ KPA

j.

Melakukan pencocokan antara hard copy SPM dengan soft copy SPM, rekap daftar gaji, SSP PPh Pasal 21, serta kesesuaian Akun; k. Melakukan pengembalian SPM dan dokumen pendukungnya kepada Satker apabila berdasarkan pengujian tidak memenuhi persyaratan dengan menyampaikan formulir pengembalian, dan menyarankan untuk berkonsultasi dengan petugas customer service guna mendapatkan bimbingan/ konseling; l. Mentransfer ADK ke dalam sistem aplikasi SP2D, mencetak dan menyampaikan tanda terima kepada Satker yang berisi data pengantar SPM dan data petugas front office yang telah dibubuhi cap jari Petugas Satker dan memproses data SPM pada Aplikasi Pendukung serta mencetak Daftar Penerimaan Satker; m. Meneruskan SPM dan lampirannya beserta tanda terima lembar ke-2 kepada Pelaksana Seksi Pencairan Dana pada Middle Office. 2.

Pelaksana Seksi Pencairan Dana: a. Menerima SPM dan dokumen pendukungnya beserta tanda terima lembar ke-2; b. Melakukan proses penomoran SP2D, pencetakan konsep dan net SP2D; c. Mencetak kartu pengawasan kredit atas SPM dimaksud; d. Menggabungkan konsep, net SP2D, karwas kredit dan SPM berikut data pendukungnya dan diteruskan kepada Kepala Seksi Pencairan Dana; e. Apabila masih ditemukan persyaratan yang tidak terpenuhi pada SPM maka SPM beserta dokumen pendukungnya dikembalikan ke Satker/KPA sesuai SOP Pengembalian SPM.

3.

Kepala Seksi Pencairan Dana: a. Menerima, meneliti konsep, net SP2D, karwas kredit dan SPM berikut data pendukungnya; b. Menguji ketersediaan pagu dengan kartu pengawasan kredit (apabila terdapat pagu minus segera memberitahukan kepada satker yang bersangkutan); c. Memeriksa, memaraf konsep SP2D dan kartu pengawasan pagu DIPA serta menandatangani net SP2D; d. Meneruskan kepada Pelaksana Seksi Pencairan Dana.

4.

Pelaksana Seksi Pencairan Dana: a. Menerima dan memilah SP2D, kemudian meneruskan: - lembar ke-1 berikut bukti potongan (SSP/SSBP/ SSPB) lembar ke-2 kepada Seksi Bank/Giro Pos; - lembar ke-2 digabung dengan SPM lembar ke-2 berikut bukti potongan (SSP/SSBP/SSPB) lembar ke-1,dan lembar ke-3 kepada Subbag Umum; - lembar ke-3 digabung dengan SPM lembar ke-1 berikut bukti potongan(SSP/SSBP/SSPB) lembar ke-4 dan konsep SP2D beserta kartu pengawasan kredit kepada Subbag Umum; b. Membubuhkan Cap “Telah diterbitkan SP2D tanggal…Nomor…” pada SPM lembar ke-2.

Tdk

Ya

6


SOP KPPN

No

URAIAN KEGIATAN

5.

Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos: a. Menerima SP2D lembar ke-1 berikut bukti potongan (SSP/SSBP/SSPB) lembar ke-2; b. Mencetak Daftar Penguji dan Surat Penegasan; c. Meneliti dan mencocokkan lembar ke-1 SP2D dengan Daftar Penguji dan Surat Penegasan, dan meneruskan kepada Kepala Seksi Bank/Giro Pos;

6.

Kepala Seksi Bank/Giro Pos: a. Memeriksa ketersediaan dana pada Bank Operasional; b. Meneliti dan menandatangani lembar ke-1 SP2D dan Daftar Penguji dan Surat Penegasan; c. Meneruskan kepada Pelaksana Seksi Bank Giro/Pos;

7.


8.

Kepala Kantor: a. Menerima, meneliti lembar ke-1 SP2D dan menandatangani Daftar Penguji dan Surat Penegasan; b. Meneruskan kepada Pelaksana Sub bagian Umum.

9.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima Daftar Penguji dan Surat Penegasan yang telah ditandatangani kemudian membubuhkan stempel timbul dan lembar ke-1 SP2D yang telah ditandatangani untuk selanjutnya disampaikan ke BO, dan mengirimkan lembar ke-1 SP2D berikut lembar ke-1 dan ke-2 Daftar Penguji dan Surat Penegasan kepada BO/Giro Pos melalui petugas yang ditunjuk, serta menerima lembar ke-2 Daftar Penguji yang telah ditandatangani pihak BO/Giro Pos untuk pertinggal Seksi Bank/Giro Pos; b. Menerima lembar ke-2 SP2D, beserta lembar ke-2 SPM berikut lembar ke-1 dan ke-3 bukti potongan (SSP/SSBP/SSPB) untuk diserahkan kepada Satker: - melalui petugas front office untuk diserahkan kepada petugas pengambil SP2D Satker yang memiliki KIPS; atau - mengirim SP2D melalui jasa pengiriman surat apabila Satker tidak menunggu penyelesaian SP2D; c. Menerima lembar ke-3 SP2D beserta SPM lembar ke-1 berikut bukti potongan (SSP/SSBP/SSPB) lembar ke-4 dan konsep SP2D beserta kartu pengawasan kredit untuk diteruskan ke Seksi Verifikasi dan Akuntansi;

BACK OFFICE

7

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

BI/BANK OPRS.

SATKER/ KPA

SOP KPPN

No

10.

BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

BI/BANK OPRS.

SATKER/ KPA

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima lembar ke-2 SP2D beserta lembar ke-2 SPM untuk diserahkan kepada Satker; b. Menerima KIPS dan tanda terima SPM dari petugas pengambil SP2D; c. Mencocokkan KIPS dengan data pada Aplikasi Pendukung; d. Mencetak daftar SP2D dari aplikasi pendukung sekaligus sebagai tanda terima pengambilan SP2D lembar ke-2 untuk ditandatangani oleh petugas pengambil SP2D; e. Menyerahkan SP2D kepada petugas pengambil SP2D yang menunggu sesuai dengan KIPS dan data pada aplikasi di KPPN. *) Dalam hal belum menggunakan Aplikasi Barcode, dapat menggunakan tanda pengenal resmi yang sah lainnya. Jangka waktu penyelesaian sejak SPM diterima lengkap: paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pembayaran gaji

Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,

ttd K. A. Badaruddin NIP 19570329 197803 1 001

8

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Gaji Lainnya dengan Aplikasi GPP Dasar Hukum

: 1. 2.

3.

4.

5.

No

1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2009 tentang Petunjuk Teknis Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat kepada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-03/PB/2010 tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satuan Kerja dan Perkiraan Pencairan Dana Harian Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; Surat Edaran Nomor SE-33/PB/2009 tentang Uji Coba Pelaksanaan Sistem Pengamanan Penerimaan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Penyerahan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

URAIAN KEGIATAN

BACK OFFICE

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

BI/BANK OPRS.

SATKER/ KPA

Pelaksana Seksi Pencairan Dana: a. Menerima Nomor Antrian, Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Gaji Lainnya (Susulan, Terusan, UDW/UDT, Kekurangan, Uang Muka Gaji, Gaji-13) dan lampirannya (rekapitulasi daftar gaji, SSP, dokumen pendukungnya) dalam rangkap dua beserta ADK SPM dan ADK Belanja Pegawai kemudian mencocokkan foto yang tercantum pada KIPS dengan petugas pengantar *); b. Melakukan scanning KIPS untuk mencocokkan identitas petugas pengantar SPM pada aplikasi di KPPN. Apabila tidak sesuai maka dokumen dan petugasnya ditolak, jika sesuai maka proses dilanjutkan; c. Mencocokkan tanda tangan pada SPM dengan specimen tanda tangan pejabat penanda tangan SPM pada aplikasi KPPN; d. Melakukan upload ADK belanja pegawai lainnya; e. Melakukan pengujian berupa: - mencetak dan mencocokkan daftar perubahan pegawai dengan dokumen pendukung; - mencocokkan antara rekap daftar gaji dengan ADK belanja pegawai; - membandingkan angka rupiah antara rekap daftar gaji dengan SPM gaji, dan SSP PPh Pasal 21; - melakukan rekon gaji melalui menu aplikasi GPP. f. Apabila tidak sesuai, maka SPM beserta dokumen pendukungnya dikembalikan, jika sesuai, dilakukan proses update data pegawai sekaligus mencetak Surat Keterangan Rekonsiliasi dan pencetakan pengawasan gaji; g. Melakukan upload ADK SPM pada Aplikasi SP2D, apabila ADK tidak dapat di-upload, Satker diminta untuk memperbaiki;

Tdk

Ya

9

SOP KPPN

No

URAIAN KEGIATAN

BACK OFFICE

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

BI/BANK OPRS.

SATKER/ KPA

h. Menguji nilai SPM dengan rencana penarikan dana; i. Melakukan penayangan sisa pagu atas SPM yang diajukan; j. Melakukan pencocokan antara hard copy SPM dengan soft copy SPM, rekap daftar gaji, SSP PPh Pasal 21, serta kesesuaian Akun; k. Melakukan pengembalian SPM dan dokumen pendukungnya kepada Satker apabila berdasarkan pengujian tidak memenuhi persyaratan dengan menyampaikan formulir pengembalian, dan menyarankan untuk berkonsultasi dengan petugas customer service guna mendapatkan bimbingan/ konseling; l. Mentransfer ADK melalui sistem aplikasi SP2D untuk dapat diproses di Middle Office; m. Mencetak dan menyampaikan tanda terima kepada Satker yang berisi data pengantar SPM dan data petugas front office yang telah dibubuhi cap jari Petugas Satker dan memproses data SPM pada Aplikasi Pendukung serta mencetak Daftar Penerimaan Satker; n. Meneruskan SPM dan lampirannya beserta tanda terima lembar ke-2 kepada Pelaksana Seksi Pencairan Dana pada Midlle Office. 2.

Pelaksana Seksi Pencairan Dana: a. Menerima SPM dan lampirannya beserta tanda terima lembar ke-2; b. Melakukan proses penomoran SP2D, pencetakan konsep dan net SP2D; c. Mencetak kartu pengawasan kredit atas SPM dimaksud; d. Menggabungkan konsep, net SP2D, karwas kredit dan SPM berikut data pendukungnya dan diteruskan kepada Kepala Seksi Pencairan Dana; e. Apabila masih ditemukan persyaratan yang tidak terpenuhi pada SPM maka SPM beserta dokumen pendukungnya dikembalikan ke Satker/KPA sesuai SOP Pengembalian SPM.

3.

Tdk

Ya


Kepala Seksi Pencairan Dana: a. Menerima, meneliti konsep, net SP2D, karwas kredit dan SPM berikut data pendukungnya; b. Menguji ketersediaan pagu dengan kartu pengawasan kredit (apabila terdapat pagu minus segera memberitahukan kepada satker yang bersangkuatan); c. Memeriksa, memaraf konsep SP2D dan kartu pengawasan kredit serta menandatangani net SP2D; d. Meneruskan kepada Pelaksana Seksi Pencairan Dana.

4.


Menerima dan memilah SP2D, kemudian meneruskan: - lembar ke-1 berikut bukti potongan (SSP/SSBP/ SSPB) lembar ke-2 kepada Seksi Bank/Giro Pos; - lembar ke-2 digabung dengan SPM lembar ke-2 berikut bukti potongan (SSP/SSBP/SSPB) lembar ke-1,dan lembar ke-3 kepada Subbag Umum; - lembar ke-3 digabung dengan SPM lembar ke-1 berikut bukti potongan (SSP/SSBP/SSPB) lembar ke-4 dan konsep SP2D beserta kartu pengawasan kredit kepada Subbag Umum; 10

SOP KPPN

No

URAIAN KEGIATAN b.

5.

BACK OFFICE

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

BI/BANK OPRS.

SATKER/ KPA

Membubuhkan Cap “Telah diterbitkan SP2D tanggal…Nomor…” pada SPM lembar ke-2.

Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos: a. Menerima SP2D lembar ke-1 berikut bukti potongan (SSP/SSBP/SSPB) lembar ke-2; b. Mencetak Daftar Penguji dan Surat Penegasan; c. Meneliti dan mencocokkan lembar ke-1 SP2D dengan Daftar Penguji dan Surat Penegasan, dan meneruskan kepada Kepala Seksi Bank/Giro Pos.

6.

Kepala Seksi Bank/Giro Pos: ketersediaan dana pada Bank a. Memeriksa Operasional; b. Meneliti dan menandatangani lembar ke-1 SP2D dan Daftar Penguji dan Surat Penegasan; c. Meneruskan kepada Pelaksana Seksi Bank Giro/Pos.

7.


8.

Kepala Kantor: a. Menerima, meneliti lembar ke-1 SP2D dan menandatangani Daftar Penguji dan Surat Penegasan; b. Meneruskan kepada Pelaksana Sub bagian Umum.

9.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima Daftar Penguji dan Surat Penegasan yang telah ditandatangani kemudian membubuhkan stempel timbul dan lembar ke-1 SP2D yang telah ditandatangani untuk selanjutnya disampaikan ke BO, dan mengirimkan lembar ke-1 SP2D berikut lembar ke-1 dan ke-2 Daftar Penguji dan Surat Penegasan kepada BO/Giro Pos melalui petugas yang ditunjuk, serta menerima lembar ke-2 Daftar Penguji yang telah ditandatangani pihak BO/Giro Pos untuk pertinggal Seksi Bank/Giro Pos; b. Menerima lembar ke-2 SP2D, beserta lembar ke-2 SPM berikut lembar ke-1 dan ke-3 bukti potongan (SSP/SSBP/SSPB) untuk diserahkan kepada Satker : - melalui petugas front office untuk diserahkan kepada petugas pengambil SP2D Satker yang memiliki KIPS; atau - mengirim SP2D melalui jasa pengiriman surat apabila Satker tidak menunggu penyelesaian SP2D; c. Menerima lembar ke-3 SP2D beserta SPM lembar ke1 berikut bukti potongan (SSP/SSBP/SSPB) lembar ke-4 dan konsep SP2D beserta kartu pengawasan kredit dan diteruskan ke Seksi Verifikasi dan Akuntansi;

11

SOP KPPN

No

10.

URAIAN KEGIATAN

BACK OFFICE

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

BI/BANK OPRS.

SATKER/ KPA

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima lembar ke-2 SP2D beserta lembar ke-2 SPM untuk diserahkan kepada Satker; b. Menerima KIPS dan tanda terima SPM dari petugas pengambil SP2D; c. Mencocokkan KIPS dengan data pada Aplikasi Pendukung; d. Mencetak daftar SP2D dari aplikasi pendukung sekaligus sebagai tanda terima pengambilan SP2D untuk ditandatangani oleh petugas pengambil SP2D; e. Menyerahkan SP2D kepada petugas pengambil SP2D lembar ke-2 yang menunggu sesuai dengan KIPS dan data pada aplikasi di KPPN. *) dalam hal belum menggunakan Aplikasi Barcode, dapat menggunakan tanda pengenal resmi yang sah lainnya. Jangka waktu penyelesaian sejak SPM diterima lengkap dan benar: paling lambat 1 (satu) hari kerja Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, ttd

K. A. Badaruddin NIP 19570329 197803 1 001

12

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Pegawai Non Aplikasi GPP Dasar Hukum

: 1. 2.

3. 4.

5.

6.

No

1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-06/PB/2008 tentang Mekanisme Pelaksanaan APBN di Lingkungan POLRI; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-03/PB/2010 tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satuan Kerja dan Perkiraan Pencairan Dana Harian Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Resishan Dephan Nomor SE-53/PB/2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai di Lingkungan Dephan dan TNI; Surat Edaran Nomor SE-33/PB/2009 tentang Uji Coba Pelaksanaan Sistem Pengamanan Penerimaan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Penyerahan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

BI/BANK OPRS.

SATKER/ KPA

Pelaksana Pencairan Dana: a. Menerima Nomor Antrian, Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Belanja Pegawai dan lampirannya (rekapitulasi daftar gaji, SSP, dokumen pendukungnya) beserta ADK SPM dan ADK Belanja Pegawai kemudian mencocokkan foto yang tercantum pada KIPS dengan petugas pengantar *); b. Melakukan scanning KIPS untuk mencocokkan identitas petugas pengantar SPM pada aplikasi di KPPN. Apabila tidak sesuai maka dokumen dan petugasnya ditolak, jika sesuai maka proses dilanjutkan; c. Mencocokkan tanda tangan pada SPM dengan specimen tanda tangan pejabat penanda tangan SPM pada aplikasi KPPN; d. Melakukan upload ADK SPM pada Aplikasi SP2D, apabila ADK tidak dapat di-upload, Satker diminta untuk memperbaiki; e. Menguji nilai SPM dengan rencana penarikan dana f. Melakukan penayangan sisa pagu atas SPM yang diajukan g. Melakukan pencocokan antara hard copy SPM dengan soft copy SPM, rekap daftar gaji, SSP PPh Pasal 21, serta kesesuaian Akun. h. Melakukan pengembalian SPM dan dokumen pendukungnya kepada Satker apabila berdasarkan pengujian tidak memenuhi persyaratan dengan menyampaikan formulir pengembalian (format terlampir), dan menyarankan untuk berkonsultasi dengan petugas customer service guna mendapatkan bimbingan/konseling;

Tdk

Ya

13

SOP KPPN

No

BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

BI/BANK OPRS.

SATKER/ KPA

i.

Mentransfer ADK melalui sistem aplikasi SP2D untuk dapat diproses di Middle Office ; j. Mencetak dan menyampaikan tanda terima kepada Satker yang berisi data pengantar SPM dan data petugas front office yang telah dibubuhi cap jari Petugas Satker dan memproses data SPM pada Aplikasi Pendukung serta mencetak Daftar Penerimaan Satker; k. Meneruskan SPM dan lampirannya beserta tanda terima lembar ke-2 kepada Pelaksana Seksi Pencairan Dana pada Midlle Office. 2.

Pelaksana Seksi Pencairan Dana: a. Menerima SPM dan dokumen pendukungnya beserta tanda terima lembar ke-2; b. Mencatat dalam Kartu Pengawasan Kredit dan Kartu Pegawai; c. Melakukan proses penomoran SP2D, pencetakan konsep dan net SP2D, dan meneliti konsep/net SP2D; d. Meneruskan konsep dan net SP2D, kepada Kepala Seksi Pencairan Dana; e. Apabila terdapat SPM yang tidak memenuhi persyaratan untuk diterbiktan SP2D-nya maka SPM beserta dokumen pendukungnya dikembalikan ke Satker sesuai SOP pengembalian SPM.

3.

Tdk

Ya


Kepala Seksi Pencairan Dana: a. Melakukan pengujian terhadap SPM beserta dokumen pendukung; b. Apabila berdasarkan pengujian memenuhi persyaratan, maka memeriksa dan memaraf konsep SP2D serta menandatangani net; c. Menguji ketersediaan pagu dengan kartu pengawasan kredit (apabila terdapat pagu minus segera memberitahukan kepada Satker yang bersangkutan); d. Meneruskan konsep/net SP2D kepada Pelaksana Seksi Pencairan Dana;

4.


Menerima dan memilah SP2D, kemudian meneruskan: - lembar ke-1 berikut bukti potongan (SSP/SSBP/ SSPB) lembar ke-2 kepada Seksi Bank/Giro Pos; - lembar ke-2 digabung dengan SPM lembar ke-2 berikut bukti potongan (SSP/SSBP/SSPB) lembar ke-1,dan lembar ke-3 kepada Subbag Umum; - lembar ke-3 digabung dengan SPM lembar ke-1 berikut bukti potongan (SSP/SSBP/SSPB) lembar ke-4 dan konsep SP2D beserta kartu pengawasan kredit kepada Subbag Umum; a. Membubuhkan Cap “Telah diterbitkan SP2D tanggal…Nomor…” pada SPM lembar ke-2.

5.

Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos: a. Menerima SP2D lembar ke-1 berikut bukti potongan (SSP/SSBP/SSPB) lembar ke-2; b. Mencetak Daftar Penguji dan Surat Penegasan; c. Meneliti dan mencocokkan lembar ke-1 SP2D dengan Daftar Penguji dan Surat Penegasan, dan meneruskan kepada Kepala Seksi Bank/Giro Pos; 14

SOP KPPN

No

BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

BI/BANK OPRS.

SATKER/ KPA

Kepala Seksi Bank/Giro Pos: ketersediaan dana pada Bank a. Memeriksa Operasional; b. Meneliti dan menandatangani lembar ke-1 SP2D dan Daftar Penguji dan Surat Penegasan; c. Meneruskan kepada Pelaksana Seksi Bank Giro/ Pos;


8.

Kepala Kantor: a. Menerima, meneliti lembar ke-1 SP2D dan menandatangani Daftar Penguji dan Surat Penegasan; b. Meneruskan kepada Pelaksana Sub bagian Umum

9.

.Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima Daftar Penguji dan Surat Penegasan yang telah ditandatangani kemudian membubuhkan stempel timbul dan lembar ke-1 SP2D yang telah ditandatangani untuk selanjutnya disampaikan ke BO, dan mengirimkan lembar ke-1 SP2D berikut lembar ke-1 dan ke-2 Daftar Penguji dan Surat Penegasan kepada BO/Giro Pos melalui petugas yang ditunjuk, serta menerima lembar ke-2 Daftar Penguji yang telah ditandatangani pihak BO/Giro Pos untuk pertinggal Seksi Bank/Giro Pos; b. Menerima lembar ke-2 SP2D, beserta lembar ke-2 SPM berikut lembar ke-1 dan ke-3 bukti potongan (SSP/SSBP/SSPB) untuk diserahkan kepada Satker: - melalui petugas front office untuk diserahkan kepada petugas pengambil SP2D Satker yang memiliki KIPS; atau - mengirim SP2D melalui jasa pengiriman surat apabila Satker tidak menunggu penyelesaian SP2D; c. Menerima lembar ke-3 SP2D beserta SPM lembar ke1 berikut bukti potongan (SSP/SSBP/SSPB) lembar ke-4 dan konsep SP2D beserta kartu pengawasan kredit dan diteruskan ke Seksi Verifikasi dan Akuntansi;

10.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima lembar ke-2 SP2D beserta lembar ke-2 SPM untuk diserahkan kepada Satker; b. Menerima KIPS dan tanda terima SPM dari petugas pengambil SP2D; c. Mencocokkan KIPS dengan data pada Aplikasi Pendukung; d. Mencetak daftar SP2D dari aplikasi pendukung sekaligus sebagai tanda terima pengambilan SP2D lembar ke-2 untuk ditandatangani oleh petugas pengambil SP2D; 15

SOP KPPN

No

BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

BI/BANK OPRS.

SATKER/ KPA

e. Menyerahkan SP2D kepada petugas pengambil SP2D yang menunggu sesuai dengan KIPS dan data pada aplikasi di KPPN.

*) Dalam hal belum menggunakan Aplikasi Barcode, dapat menggunakan tanda pengenal resmi yang sah lainnya.

Jangka waktu penyelesaian sejak SPM diterima lengkap: - Gaji induk paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pembayaran gaji - Gaji lainnya paling lambat 5 (lima) hari kerja


16

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Pegawai Non Gaji Dasar Hukum

: 1. 2.

3. 4.

5.

No

1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-06/PB/2008 tentang Mekanisme Pelaksanaan APBN di Lingkungan POLRI; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-03/PB/2010 tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satuan Kerja dan Perkiraan Pencairan Dana Harian Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; Surat Edaran Nomor SE-33/PB/2009 tentang Uji Coba Pelaksanaan Sistem Pengamanan Penerimaan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Penyerahan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

BI / BANK OPRS.

SATKER/ KPA

Pelaksana Seksi Pencairan Dana: a. Menerima Nomor Antrian, Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Belanja Pegawai Non Gaji (Honorarium, Vakasi, Lembur, dan Uang Makan) dan lampirannya (daftar pembayaran, SSP, dokumen pendukungnya) dalam rangkap dua berikut ADK dari petugas pengantar SPM Satker dan mencocokkan foto petugas pada KIPS dengan petugas pengantar SPM *); b. Melakukan scanning KIPS untuk mencocokkan identitas petugas pengantar SPM pada aplikasi di KPPN. Apabila tidak sesuai maka dokumen dan petugasnya ditolak, jika sesuai maka proses dilanjutkan; c. Mencocokkan tanda tangan pada SPM dengan specimen tanda tangan pejabat penanda tangan SPM pada aplikasi KPPN. d. Meneliti kelengkapan dokumen sesuai jenis SPM; e. Melakukan scanning virus dan upload ADK SPM, menguji nilai SPM dengan rencana penarikan dana; f. Melakukan penayangan ADK untuk dicocokkan dengan hard copy SPM; g. Melakukan penayangan sisa pagu atas SPM yang diajukan; h. Melakukan pengujian substantif dan formal; i. Melakukan pengembalian SPM dan dokumen pendukungnya kepada Satker apabila berdasarkan pengujian tidak memenuhi persyaratan dengan menyampaikan formulir pengembalian, dan menyarankan untuk berkonsultasi dengan petugas customer service guna mendapatkan bimbingan/ konseling;

Tdk

Ya

17

SOP KPPN

No

BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

BI / BANK OPRS.

SATKER/ KPA

j.

Mentransfer ADK melalui sistem aplikasi SP2D untuk dapat diproses di Middle Office; k. Mencetak dan menyampaikan tanda terima kepada Satker yang berisi data pengantar SPM dan data petugas front office yang telah dibubuhi cap jari Petugas Satker dan memproses data SPM pada Aplikasi Pendukung serta mencetak Daftar Penerimaan Satker apabila SPM memenuhi persyaratan; l. Meneruskan SPM dan dokumen pendukungnya beserta tanda terima lembar ke-2 kepada Pelaksana Seksi Pencairan Dana pada Middle Office. 2.

Pelaksana Seksi Pencairan Dana: a. Menerima SPM dan lampirannya beserta tanda terima lembar ke-2; b. Mencetak kartu pengawasan kredit atas SPM dimaksud; c. Menggabungkan konsep, net SP2D, karwas kredit dan SPM berikut data pendukungnya dan diteruskan kepada Kepala Seksi Pencairan Dana; d. Apabila masih ditemukan persyaratan yang tidak terpenuhi pada SPM maka SPM beserta dokumen pendukungnya dikembalikan ke Satker/KPA sesuai SOP Pengembalian SPM.

3.

Tdk

Ya


Kepala Seksi Pencairan Dana: a. Melakukan pengujian terhadap SPM beserta lampirannya; b. Apabila berdasarkan pengujian memenuhi persyaratan, maka memeriksa dan memaraf konsep SP2D serta menandatangani net SP2D; c. Meneruskan konsep/net SP2D kepada Pelaksana Seksi Pencairan Dana.

4.

Pelaksana Pencairan Dana: a.

Menerima dan memilah SP2D, kemudian meneruskan: - lembar ke-1 berikut bukti potongan (SSP/SSBP/ SSPB) lembar ke-2 kepada Seksi Bank/Giro Pos; - lembar ke-2 digabung dengan SPM lembar ke-2 berikut bukti potongan (SSP/SSBP/SSPB) lembar ke-1,dan lembar ke-3 kepada Subbag Umum; - lembar ke-3 digabung dengan SPM lembar ke-1 berikut bukti potongan (SSP/SSBP/SSPB) lembar ke-4 dan konsep SP2D beserta kartu pengawasan kredit kepada Subbag Umum; b. Membubuhkan Cap “Telah diterbitkan SP2D tanggal…Nomor…” pada SPM lembar ke-2. 5.

Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos: a. Menerima SP2D lembar ke-1 berikut bukti potongan (SSP/SSPB/SSBP); b. Mencetak Daftar Penguji dan Surat Penegasan; c. Meneliti dan mencocokkan lembar ke-1 SP2D dengan Daftar Penguji dan Surat Penegasan, dan meneruskan kepada Kepala Seksi Bank/Giro Pos;

18

SOP KPPN

No

6.

BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

BI / BANK OPRS.

SATKER/ KPA

Kepala Seksi Bank/Giro Pos: a. Memeriksa ketersediaan dana pada Bank Operasional; b. Meneliti dan menandatangani lembar ke-1 SP2D dan Daftar Penguji dan Surat Penegasan; c. Meneruskan kepada Pelaksana Seksi Bank Giro/ Pos;

7.


8.

Kepala Kantor: a. Menerima, meneliti lembar ke-1 SP2D dan menandatangani Daftar Penguji dan Surat Penegasan; b. Meneruskan kepada Pelaksana Subbagian Umum.

9.

Pelaksana Subbag Umum: a. Menerima Daftar Penguji dan Surat Penegasan yang telah ditandatangani kemudian membubuhkan stempel timbul dan lembar ke-1 SP2D yang telah ditandatangani untuk selanjutnya disampaikan ke BO, dan mengirimkan lembar ke-1 SP2D berikut lembar ke-1 dan ke-2 Daftar Penguji dan Surat Penegasan kepada BO/Giro Pos melalui petugas yang ditunjuk, serta menerima lembar ke-2 Daftar Penguji yang telah ditandatangani pihak BO/Giro Pos untuk pertinggal Seksi Bank/Giro Pos; b. Menerima lembar ke-2 SP2D, beserta lembar ke-2 SPM berikut lembar ke-1 dan ke-3 bukti potongan (SSP/SSBP/SSPB) untuk diserahkan kepada Satker : - melalui petugas front office untuk diserahkan kepada petugas pengambil SP2D Satker yang memiliki KIPS; atau - mengirim SP2D melalui jasa pengiriman surat apabila Satker tidak menunggu penyelesaian SP2D; c. Menerima lembar ke-3 SP2D beserta SPM lembar ke-1 berikut bukti potongan (SSP/SSBP/SSPB) lembar ke-4 dan konsep SP2D beserta kartu pengawasan kredit dan diteruskan ke Seksi Verifikasi dan Akuntansi;

10.

Pelaksana Sub Bagian Umum: a. Menerima lembar ke-2 SP2D dan lembar ke-2 SPM untuk diserahkan kepada Satker/KPA dari Subbag Umum; b. Menerima KIPS dan tanda terima SPM dari petugas pengambil SP2D; c. Mencocokkan KIPS dengan data pada aplikasi di KPPN; d. Mencetak daftar SP2D dari aplikasi pendukung sekaligus sebagai tanda terima pengambilan SP2D lembar ke-2 untuk ditandatangani oleh petugas pengambil SP2D; 19

SOP KPPN

No

BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

BI / BANK OPRS.

SATKER/ KPA

e. Menyerahkan SP2D kepada petugas pengambil SP2D yang menunggu sesuai dengan KIPS dan data pada aplikasi di KPPN.

*) Dalam hal belum menggunakan Aplikasi Barcode, dapat menggunakan tanda pengenal resmi yang sah lainnya.

Jangka waktu penyelesaian sejak SPM diterima lengkap: paling lambat 1 (satu) hari kerja Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,


20

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pengganti dan Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan (SPM GUP) Potongan/Nihil atas Beban Bantuan Luar Negeri (BLN) Dasar Hukum

:

1. 2.

3.

4.

No. 1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-59/PB/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembebanan Dana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Melalui Rekening Khusus; Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-77/PB/2005 tentang Tatacara Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Rekening Khusus Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

BI

SATKER/ KPA

Pelaksana Seksi Pencairan Dana: a. Menerima Nomor Antrian, Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS) dan Surat Perintah Membayar (SPM) GUP Potongan dan/atau Nihil BLN beserta dokumen pendukung dalam rangkap dua berikut ADK dari petugas pengantar SPM Satker dan mencocokkan foto petugas pada KIPS dengan petugas pengantar SPM *); b. Melakukan scanning KIPS untuk mencocokkan identitas petugas pengantar SPM pada aplikasi di KPPN. Apabila tidak sesuai maka dokumen dan petugasnya ditolak, jika sesuai maka proses dilanjutkan; c. Mencocokkan tanda tangan pada SPM dengan specimen tanda tangan pejabat penanda tangan SPM pada aplikasi KPPN. d. Meneliti kelengkapan dokumen sesuai jenis SPM; e. Melakukan pengujian kebenaran pembebanan loan/hibah, kategori dan porsi atas SPM Belanja Pinjaman/Hibah Luar Negeri; f. Memastikan seluruh bukti setor sebagai lampiran SPM telah dikonfirmasi kebenarannya; g. Melakukan scanning virus dan upload ADK SPM, menguji nilai SPM dengan rencana penarikan dana; h. Melakukan penayangan ADK untuk dicocokkan dengan hard copy SPM; i. Melakukan penayangan sisa pagu atas SPM yang diajukan; j. Untuk SPM GU dilakukan penayangan karwas data UP/TUP; k. Melakukan pengujian substantif dan formal; l. Melakukan pengembalian SPM dan dokumen pendukungnya kepada Satker apabila berdasarkan pengujian tidak memenuhi persyaratan dengan menyampaikan formulir pengembalian, dan menyarankan untuk berkonsultasi dengan petugas customer service guna mendapatkan bimbingan/ konseling; 21

Tdk

Ya

SOP KPPN

No.

BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

BI

SATKER/ KPA

m. Mentransfer ADK melalui sistem aplikasi SP2D untuk dapat diproses di Middle Office; n. Mencetak dan menyampaikan tanda terima kepada Satker yang berisi data pengantar SPM dan data petugas front office yang telah dibubuhi cap jari Petugas Satker dan memproses data SPM pada Aplikasi Pendukung serta mencetak Daftar Penerimaan Satker, apabila SPM memenuhi persyaratan; o. Meneruskan SPM dan dokumen pendukungnya beserta tanda terima lembar ke-2 kepada Pelaksana Seksi Pencairan Dana pada Midlle Office. 2.

Pelaksana Seksi Pencairan Dana: a. Menerima SPM GUP Potongan dan/atau Nihil BLN dan dokumen pendukungnya; b. Merekam data setoran UP/TUP atas dasar SSBP yang telah dikonfirmasi oleh Satker kepada Seksi Bank/Giro Pos; c. Mencetak kartu pengawasan kredit Satker; d. Mencetak dan meneliti konsep/net SP2D GUP Potongan dan/atau Nihil; e. Meneruskan konsep/net SP2D kepada Kasi Pencairan Dana dilampiri pagu DIPA sebelumnya f. Apabila masih ditemukan persyaratan yang tidak terpenuhi pada SPM maka SPM beserta dokumen pendukungnya dikembalikan ke Satker/KPA sesuai SOP Pengembalian SPM.

3.

Tdk

Ya


Kepala Seksi Pencairan Dana: a. Menerima, meneliti konsep, net SP2D, karwas kredit/karwas UP/TUP dan SPM berikut data pendukungnya; b. Menguji dengan kartu pengawasan kredit Satker; c. Memeriksa, memaraf konsep SP2D dan kartu pengawasan pagu DIPA serta menandatangani net SP2D; d. Meneruskan seluruh dokumen dimaksud kepada Subbag Umum untuk proses penerbitan SPM Pengganti.

4.

Pelaksana Subbag Umum: Menerima SP2D GUP Potongan dan/atau Nihil BLN yang telah ditandatangani beserta dokumen pendukungnya kemudian membuat/mencetak SPM Pengganti dan meneruskan kepada Kepala Subbag Umum.

5.

Kepala Subbag Umum: a. Menerima, memeriksa, dan menandatangani SPM Pengganti berdasarkan SP2D GUP Potongan dan/atau Nihil BLN; b. Meneruskan ADK dan SPM Pengganti beserta SP2D dan dokumen pendukungnya kepada Pelaksana Subbag Umum untuk disampaikan ke Seksi Pencairan Dana pada Front Office. 22

SOP KPPN

No. 6.

BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

BI

SATKER/ KPA

Pelaksana Seksi Pencairan Dana: a. Mencocokkan tanda tangan pada SPM dengan specimen tanda tangan pejabat penandatangan SPM pada aplikasi KPPN. b. Melakukan scanning virus dan upload ADK SPM, menguji nilai SPM dengan rencana penarikan dana; c. Melakukan penayangan ADK untuk dicocokkan dengan hard copy SPM; d. Melakukan pengujian substantif dan formal e. Mentransfer ADK melalui sistem aplikasi SP2D untuk dapat diproses di Middle Office; f. Meneruskan SPM Pengganti dan dokumen pendukungnya kepada Pelaksana Seksi Pencairan Dana pada Middle Office.

7.

Pelaksana Seksi Pencairan Dana: a. b. c.

Menerima SPM Pengganti dan dokumen pendukungnya; Melakukan proses penomoran SP2D, pencetakan konsep dan net SP2D Pengganti; Menggabungkan konsep, net SP2D, SPM berikut data pendukungnya dan meneruskan kepada Kepala Seksi Pencairan Dana.

8.

Kepala Seksi Pencairan Dana:

9.

a. Menerima, meneliti konsep/net SP2D Pengganti, dan SPM berikut data pendukungnya; b. Memeriksa, memaraf konsep SP2D Pengganti dan menandatangani net SP2D Pengganti; c. Meneruskan kepada Pelaksana Seksi Pencairan Dana. Pelaksana Seksi Pencairan Dana: a.

Menerima dan memilah SP2D GUP Potongan dan Pengganti kemudian meneruskan: - lembar ke-1 kepada Seksi Bank/Giro Pos; - lembar ke-2 digabung dengan SPM lembar ke-2 kepada Subbag Umum; - lembar ke-3 digabung dengan SPM lembar ke-1 konsep SP2D beserta kartu pengawasan kredit kepada Subbag Umum; - Membubuhkan Cap “Telah diterbitkan SP2D tanggal…Nomor…” pada SPM GUP Potongan dan Pengganti lembar ke-2; - Meng-copy SPM dan SP2D pengganti untuk diserahkan ke pelaksana Subbgian Umum; b. Menerima dan memilah SP2D GUP Nihil kemudian meneruskan: - lembar ke-1 digabung dengan SPM lembar ke-2 kepada Subbag Umum; - lembar ke-2 digabung dengan SPM lembar ke-1, konsep SP2D beserta kartu pengawasan kredit kepada Subbag Umum; - membubuhkan Cap “Telah dibukukan pada SP2D tanggal…Nomor…” pada SPM GUP Nihil BLN lembar ke-2.

23

SOP KPPN

No. 10.

BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

BI

SATKER/ KPA

Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos: a. Menerima lembar ke-1 SP2D GUP Potongan dan

Pengganti; b. Mencetak Daftar Penguji dan Surat Penegasan; c. Meneliti dan mencocokkan lembar ke-1 SP2D

dengan Daftar Penguji dan Surat Penegasan, dan meneruskan kepada Kepala Seksi Bank/Giro Pos; 11.

Kepala Seksi Bank/Giro Pos: a. Memeriksa ketersediaan dana pada Bank Operasional; b. Meneliti dan menandatangani lembar ke-1 SP2D dan Daftar Penguji dan Surat Penegasan; c. Meneruskan kepada Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos;

12.


13.

Kepala Kantor: a. Menerima, meneliti lembar ke-1 SP2D GUP Potongan/Pengganti dan menandatangani Penguji dan Surat Penegasan; b. Meneruskan kepada Pelaksana Subbagian Umum.

14.

Pelaksana Subbag Umum: a. Menerima Daftar Penguji dan Surat Penegasan beserta SP2D GUP Potongan/Pengganti dari Kepala Kantor; b. Membubuhkan stempel timbul pada Daftar Penguji; c. Mengirimkan lembar ke-1 SP2D GUP Potongan/Pengganti berikut lembar ke-1 dan ke-2 Daftar Penguji dan Surat Penegasan kepada Bank Indonesia melalui petugas yang ditunjuk, serta menerima lembar ke-2 Daftar Penguji yang telah ditandatangani pihak Bank Indonesia untuk pertinggal Seksi Bank/Giro Pos; d. Menerima lembar ke-2 SP2D GUP Potongan/Nihil BLN beserta lembar ke-2 SPM GUP Potongan/ Nihil BLN dan copy SPM dan SP2D Pengganti untuk diserahkan kepada Satker: - melalui petugas front office untuk diserahkan kepada petugas pengambil SP2D Satker yang memiliki KIPS; atau - mengirim SP2D GU Nihil BLN beserta lembar ke-2 SPM GU Nihil BLN berikut copy SPM dan SP2D Pengganti melalui jasa pengiriman surat apabila Satker tidak menunggu penyelesaian SP2D; e. Menerima lembar ke-3 SP2D GUP Potongan/ Pengganti beserta lembar ke-1 SPM dan konsep SP2D-nya, lembar ke-1 SP2D Nihil BLN beserta lembar ke-1 SPM dan konsep SP2D-nya, dan kartu pengawasan kredit kemudian meneruskan ke Seksi Verifikasi dan Akuntansi;

24

SOP KPPN

No. 15.

BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

BI

SATKER/ KPA

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima lembar ke-2 SP2D GUP Potongan/Nihil BLN beserta lembar ke-2 SPM GUP Potongan/ Nihil BLN dan copy SPM dan SP2D Pengganti dari Middle Office; b. Menerima KIPS dan tanda terima SPM dari petugas pengambil SP2D; c. Mencocokkan KIPS dengan data pada Aplikasi Pendukung; d. Mencetak daftar SP2D dari aplikasi pendukung sekaligus sebagai tanda terima pengambilan SP2D lembar ke-2 untuk ditandatangani oleh petugas pengambil SP2D lembar ke-2. e. Menyerahkan SP2D kepada petugas pengambil SP2D yang menunggu sesuai dengan KIPS dan data pada aplikasi di KPPN. *) dalam hal belum menggunakan Aplikasi Barcode, dapat menggunakan tanda pengenal resmi yang sah lainnya.

Jangka waktu penyelesaian: 1 Jam, sejak SPM diterima lengkap dan benar serta tanggal SP2D SPM Pengganti bersamaan dengan tanggal SP2D GUP BLN


25

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas SPM KP,SPM IB, SPM KBC,SPM KBM, SPM KBPHTB, dan SPM KPBB Dasar Hukum

: 1 2

3 4 5 6 7

8

9

No

1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2005 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pajak Bumi dan Bangunan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2005 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.04/2005 tentang Tata Cara Pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi dan/atau Bunga; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pemberian Imbalan Bunga; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Surat Edaran Nomor SE-33/PB/2009 tentang Uji Coba Pelaksanaan Sistem Pengamanan Penerimaan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Penyerahan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-1401/PB/2007 tentang Ketentuan mengenai Pemrosesan SPMKP. BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

BI/BANK OPRS

SATKER/ KPA

Pelaksana Seksi Pencairan Dana: a. Menerima Nomor Antrian, Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS) dan Surat Perintah Membayar (SPM) beserta dokumen pendukung dalam rangkap dua berikut ADK dari petugas pengantar SPM Satker dan mencocokkan foto petugas pada KIPS dengan petugas pengantar SPM *); b. Melakukan scanning KIPS untuk mencocokkan identitas petugas pengantar SPM pada aplikasi di KPPN. Apabila tidak sesuai maka dokumen dan petugasnya ditolak, jika sesuai maka proses dilanjutkan; c. Mencocokkan tanda tangan pada SPM dengan specimen tanda tangan pejabat penanda tangan SPM pada aplikasi KPPN. d. Meneliti kelengkapan dokumen sesuai jenis SPM; e. Melakukan scanning virus dan upload ADK SPM; f. Melakukan penayangan ADK untuk dicocokkan dengan hard copy SPM;

Tdk

Ya

g. Melakukan pengujian substantif dan formal;

26

SOP KPPN

No

BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

BI/BANK OPRS

SATKER/ KPA

h. Melakukan pengembalian SPM dan dokumen pendukungnya kepada Satker apabila berdasarkan pengujian tidak memenuhi persyaratan dengan menyampaikan formulir pengembalian, dan menyarankan untuk berkonsultasi dengan petugas guna mendapatkan customer service bimbingan/konseling; i. Mentransfer ADK melalui sistem aplikasi SP2D untuk dapat diproses di Middle Office; j.

Mencetak dan menyampaikan tanda terima kepada Satker yang berisi data pengantar SPM dan data petugas front office yang telah dibubuhi cap jari Petugas Satker dan memproses data SPM pada Aplikasi Pendukung serta mencetak Daftar Penerimaan Satker; apabila SPM memenuhi persyaratan; k. Meneruskan SPM dan dokumen pendukungnya beserta tanda terima lembar ke-2 kepada Pelaksana Seksi Pencairan Dana pada Middle Office

2.

Pelaksana Seksi Pencairan Dana: a. Menerima SPM dan dokumen pendukungnya beserta tanda terima lembar ke-2; b. Melakukan konfirmasi kebenaran dokumen SPM kepada KPP dan/atau KPBC yang bersangkutan; c. Melakukan proses penomoran SP2D, pencetakan konsep dan net setelah mendapatkan jawaban keabsahan konfirmasi SPM tersebut; d. Apabila terdapat SPM yang tidak memenuhi persyaratan untuk diterbitkan SP2D maka SPM beserta dokumen pendukung dikembalikan kepada Satker sesuai SOP Pengembalian SPM. e. Menggabungkan konsep/net SP2D, dengan SPM berikut data pendukungnya selanjutnya diteruskan kepada Kepala Seksi Pencairan Dana.

3.

Tdk

Ya


Kepala Seksi Pencairan Dana: a. Menerima, meneliti konsep/net SP2D, dan SPM berikut data pendukungnya; b. Memeriksa, memaraf konsep SP2D serta menandatangani net SP2D. Apabila terdapat SPM yang tidak memenuhi persyaratan untuk diterbitkan SP2D, maka SPM beserta dokumen pendukung dimungkinkan untuk dikembalikan kepada Satker sesuai SOP Pengembalian SPM. c. Meneruskan kepada Pelaksana Seksi Pencairan Dana.

4.


Menerima dan memilah SP2D, kemudian meneruskan: - lembar ke-1 berikut bukti potongan (SSP) lembar ke-2 kepada Seksi Bank/Giro Pos; - lembar ke-2 digabung dengan SPM lembar ke-2 berikut bukti potongan (SSP) lembar ke-1,dan lembar ke-3 kepada Subbag Umum;

27

SOP KPPN

No

BACK OFFICE

RAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

BI/BANK OPRS

SATKER/ KPA

- lembar ke-3 digabung dengan SPM lembar ke-1 berikut bukti potongan (SSP) lembar ke-4 dan konsep SP2D beserta kartu pengawasan kredit kepada Subbag Umum; b. Membubuhkan Cap “Telah diterbitkan SP2D tanggal…Nomor…” pada SPM lembar ke-2 5.

Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos: a. Menerima SP2D lembar ke-1 berikut Surat Setoran Pajak dalam hal terdapat potongan SPM; b. Mencetak Daftar Penguji dan Surat Penegasan; c. Meneliti dan mencocokkan lembar ke-1 SP2D dengan Daftar Penguji dan Surat Penegasan , dan meneruskan kepada Kepala Seksi Bank/Giro Pos.

6.

Kepala Seksi Bank/Giro Pos: a. Memeriksa ketersediaan dana pada Bank Operasional; b. Meneliti dan menandatangani lembar ke-1 SP2D dan Daftar Penguji dan Surat Penegasan ; c. Meneruskan kepada Pelaksana Seksi Bank Giro/Pos.

7.


8.

Kepala Kantor: a. Menerima, meneliti lembar ke-1 SP2D dan menandatangani Daftar Penguji dan Surat Penegasan ; b. Meneruskan kepada Pelaksana Subbagian Umum.

9.

Pelaksana Subbag Umum: a. Menerima Daftar Penguji dan Surat Penegasan yang telah ditandatangani kemudian membubuhkan stempel timbul dan lembar ke-1 SP2D yang telah ditandatangani untuk selanjutnya disampaikan ke BO, dan mengirimkan lembar ke-1 SP2D berikut lembar ke-1 dan ke-2 Daftar Penguji dan Surat Penegasan kepada BO/Giro Pos melalui petugas yang ditunjuk, serta menerima lembar ke-2 Daftar Penguji yang telah ditandatangani pihak BO/Giro Pos untuk pertinggal Seksi Bank/Giro Pos; b. Menerima lembar ke-2 SP2D, beserta lembar ke-2 SPM berikut lembar ke-1 dan ke-3 bukti potongan (SSP) untuk diserahkan kepada Satker : - melalui petugas front office untuk diserahkan kepada petugas pengambil SP2D Satker yang memiliki KIPS; atau - mengirim SP2D melalui jasa pengiriman surat apabila Satker tidak menunggu penyelesaian SP2D;

28

SOP KPPN

No

BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

BI/BANK OPRS

SATKER/ KPA

c. Menerima lembar ke-3 SP2D beserta SPM lembar ke-1 berikut bukti potongan(SSP) lembar ke-4 dan konsep SP2D dan diteruskan ke Seksi Verifikasi dan Akuntansi.

10.

Pelaksana Sub Bagian Umum: a. Menerima lembar ke-2 SP2D beserta lembar ke-2 SPM untuk diserahkan kepada Satker; b. Menerima KIPS dan tanda terima SPM dari petugas pengambil SP2D; c. Mencocokkan KIPS dengan data pada aplikasi di KPPN; d. Mencetak daftar SP2D dari aplikasi pendukung sekaligus sebagai tanda terima pengambilan SP2D lembar ke-2 untuk ditandatangani oleh petugas pengambil SP2D; e. Menyerahkan SP2D kepada petugas pengambil SP2D yang menunggu sesuai dengan KIPS dan data pada aplikasi di KPPN. *) Dalam hal belum menggunakan Aplikasi Barcode, dapat menggunakan tanda pengenal resmi yang sah lainnya. Jangka waktu penyelesaian: 2 hari kerja, sejak SPM diterima lengkap dan benar Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,


29

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas SPM yang Diterima Melalui Jasa Pengiriman Surat Dasar Hukum

: 1 2

No

1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

BI/BANK OPRS

SATKER/ KPA

Pelaksana Subbag Umum: a. Menerima Surat Perintah Membayar (SPM) beserta dokumen pendukung dan ADK dari Petugas Jasa Pengiriman Surat. b. Mencatat, mengagendakan, dan meneruskan surat dimaksud kepada Petugas Front Office.

2.

Pelaksana Seksi Pencairan dana: a. Menerima Surat Perintah Membayar (SPM) beserta dokumen pendukung dan ADK-nya dari Pelaksana Subbag Umum. b. Memproses SPM dimaksud berdasarkan SOP: - Penerbitan SP2D Non belanja pegawai; - Penerbitan SP2D Gaji Induk dengan Aplikasi GPP; - Penerbitan SP2D Gaji lainnya dengan Aplikasi GPP; - Penerbitan SP2D Belanja

Pegawai Non-

Aplikasi GPP; - Penerbitan SP2D Belanja Pegawai Non Gaji;

atau - Penerbitan SP2D atas Beban Bantuan Luar

Negeri (BLN). - Penerbitan SP2D atas SPM KP, SPM IB, SPM

KBM,SPM KBPHTB.

3.

KBC,

SPM

KPPBB,

dan

SPM

Pelaksana Seksi Pencairan Dana: Memproses SPM dimaksud berdasarkan SOP: - Penerbitan SP2D Non belanja pegawai; - Penerbitan SP2D Gaji Induk dengan Aplikasi GPP; - Penerbitan SP2D Gaji lainnya dengan Aplikasi GPP; - Penerbitan SP2D Belanja Pegawai Non-Aplikasi GPP; - Penerbitan SP2D Belanja Pegawai Non Gaji; atau - Penerbitan SP2D Pengganti dan Nihil atas Beban Bantuan Luar Negeri (BLN).

30

SOP KPPN

No

URAIAN KEGIATAN

BACK OFFICE

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

BI/BANK OPRS

SATKER/ KPA

- Penerbitan SP2D atas SPM KP, SPM IB, SPM

KBM,SPM KBC, SPM KPPBB, dan SPM KBPHTB.

4.

Kepala Seksi Pencairan Dana: Memproses SPM dimaksud berdasarkan SOP: - Penerbitan SP2D Non belanja pegawai; - Penerbitan SP2D Gaji Induk dengan Aplikasi GPP; - Penerbitan SP2D Gaji lainnya dengan Aplikasi GPP; - Penerbitan SP2D Belanja Pegawai Non-Aplikasi GPP; - Penerbitan SP2D Belanja Pegawai Non Gaji; atau - Penerbitan SP2D Pengganti dan Nihil atas Beban Bantuan Luar Negeri (BLN). - Penerbitan SP2D atas SPM KP, SPM IB, SPM

KBM,SPM KBC, SPM KPPBB, dan SPM KBPHTB.

5.

Pelaksana Seksi Pencairan Dana: Memproses SPM dimaksud berdasarkan SOP penerbitan SP2D sesuai jenis belanja, yaitu: - Penerbitan SP2D Non belanja pegawai; - Penerbitan SP2D Gaji Induk dengan Aplikasi GPP; - Penerbitan SP2D Gaji lainnya dengan Aplikasi GPP; - Penerbitan SP2D Penerbitan SP2D Belanja Pegawai Non-Aplikasi GPP; - Penerbitan SP2D Belanja Pegawai Non Gaji; atau - Penerbitan SP2D Pengganti dan Nihil atas Beban Bantuan Luar Negeri (BLN). - Penerbitan SP2D atas SPM KP, SPM IB, SPM KBM,SPM KBC, SPM KPPBB, dan SPM KBPHTB.

6.

Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos: Memproses SP2D dimaksud berdasarkan SOP: - Penerbitan SP2D Non belanja pegawai; - Penerbitan SP2D Gaji Induk dengan Aplikasi GPP; - Penerbitan SP2D Gaji lainnya dengan Aplikasi GPP; - Penerbitan SP2D Belanja Pegawai Non-Aplikasi GPP; - Penerbitan SP2D Belanja Pegawai Non Gaji; atau - Penerbitan SP2D Pengganti dan Nihil atas Beban Bantuan Luar Negeri (BLN). - Penerbitan SP2D atas SPM KP, SPM IB, SPM KBM,SPM KBC, SPM KPPBB, dan SPM KBPHTB.

31

SOP KPPN

No

URAIAN KEGIATAN

BACK OFFICE

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

BI/BANK OPRS

SATKER/ KPA

Kepala Seksi Bank/Giro Pos: Memproses SP2D dimaksud berdasarkan SOP: - Penerbitan SP2D Non belanja pegawai; - Penerbitan SP2D Gaji Induk dengan Aplikasi GPP; - Penerbitan SP2D Gaji lainnya dengan Aplikasi GPP; - Penerbitan SP2D Belanja Pegawai Non-Aplikasi GPP; - Penerbitan SP2D Belanja Pegawai Non Gaji; atau - Penerbitan SP2D Pengganti dan Nihil atas Beban Bantuan Luar Negeri (BLN) - Penerbitan SP2D atas SPM KP, SPM IB, SPM KBM,SPM KBC, SPM KPPBB, dan SPM KBPHTB.

6.

Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos: Memproses SP2Ddimaksud berdasarkan SOP: - Penerbitan SP2D Non belanja pegawai; - Penerbitan SP2D Gaji Induk dengan Aplikasi GPP; - Penerbitan SP2D Gaji lainnya dengan Aplikasi GPP; - Penerbitan SP2D Belanja Pegawai Non-Aplikasi GPP; - Penerbitan SP2D Belanja Pegawai Non Gaji; atau - Penerbitan SP2D Pengganti dan Nihil atas Beban Bantuan Luar Negeri (BLN) - Penerbitan SP2D atas SPM KP, SPM IB, SPM KBM,SPM KBC, SPM KPPBB, dan SPM KBPHTB.

7.

Kepala Kantor: Memproses SP2D dimaksud berdasarkan SOP: - Penerbitan SP2D Non belanja pegawai; - Penerbitan SP2D Gaji Induk dengan Aplikasi GPP; - Penerbitan SP2D Gaji lainnya dengan Aplikasi GPP; - Penerbitan SP2D Belanja Pegawai Non-Aplikasi GPP; - Penerbitan SP2D Belanja Pegawai Non Gaji; atau - Penerbitan SP2D Pengganti dan Nihil atas Beban Bantuan Luar Negeri (BLN). - Penerbitan SP2D atas SPM KP, SPM IB, SPM KBM,SPM KBC, SPM KPPBB, dan SPM KBPHTB.

32

SOP KPPN

No

8.

URAIAN KEGIATAN

BACK OFFICE

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

BI/BANK OPRS

SATKER/ KPA

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima lembar ke-1 SP2D dan Daftar Penguji dan Surat Penegasan yang telah ditandatangani kemudian membubuhkan stempel timbul. b. Menerima lembar ke-2 dan ke-3 SP2D, SPM dan dokumen pendukung. c. Mengirimkan lembar ke-1 SP2D berikut lembar ke1 dan ke-2 Daftar Penguji dan Surat Penegasan kepada Bank Indonesia/BO/Giro Pos melalui petugas yang ditunjuk, serta menerima lembar ke-2 Daftar Penguji yang telah ditandatangani pihak BI/BO/Giro Pos untuk arsip Seksi Bank/Giro Pos; d. Mengirimkan lembar ke-2 SP2D dan lembar ke-2 SPM kepada KPA/Satker melalui pos. e. Meneruskan lembar ke-3 Daftar Penguji dan Surat Penegasan dilampiri lembar ke-3 SP2D dan lembar ke-1 SPM beserta dokumen pendukung kepada Seksi Verifikasi dan Akuntansi.

Jangka waktu penyelesaian: sesuai jenis belanja dalam SPM berkenaan. Disahkan oleh : Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, ttd K. A. Badaruddin NIP 19570329 197803 1 001

33

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Pengembalian Surat Perintah Membayar (SPM)

Dasar Hukum

No

1.

: 1

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

2

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

KANWIL DJPB

SATKER

Pelaksana Seksi Pencairan Dana: Membuat konsep/net surat pengembalian SPM, dan meneruskan kepada Kepala Seksi Pencairan Dana atas SPM yang tidak memenuhi syarat untuk diterbitkan SP2D;

2.

Kepala Seksi Pencairan Dana: Menerima, meneliti, dan memaraf konsep surat pengembalian SPM, kemudian meneruskan kepada Kepala Kantor.

3.

Kepala Kantor: Menerima, meneliti dan menandatangani surat pengembalian SPM, kemudian meneruskan kepada Pelaksana Subbag Umum untuk dikirimkan kepada Satker terkait.

4.

Pelaksana Subbagian Umum: Menerima, mengagenda, dan mengirimkan: a.

Asli surat pengembalian dilampiri SPM beserta dokumen pendukung kepada Satker terkait;

b.

Tembusan surat kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Seksi Pencairan Dana;

c.

Pertinggal sebagai arsip.

Jangka waktu penyelesaian surat pengembalian 1 (satu) hari Disahkan oleh : Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,


34

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penerbitan dan Pelaporan Surat Perintah Pembebanan (SPB) dan Daftar SPB pada KPPN Non KBI Dasar Hukum

: 1. 2.

3.

4.

NO.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-59/PB/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembebanan Dana, Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus; Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-77/PB/2005 tentang Tatacara Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Rekening Khusus pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

DIT. PKN

A. Penerbitan SPB 1.

Pelaksana Seksi Pencairan Dana: Atas dasar SP2D LS/GUP Isi/GUP Potongan/GUP Nihil Reksus yang diterbitkan, Pelaksana Seksi Pencairan Dana mencetak Surat Perintah Pembebanan (SPB) dalam rangkap dua untuk diteruskan kepada Kepala Seksi Pencairan Dana.

2.

Kepala Seksi Pencairan Dana: Menerima SPB beserta SP2D, memeriksa kebenaran SPB, menandatangani SPB, kemudian meneruskan kepada Pelaksana Seksi Pencairan Dana.

3.

Pelaksana Seksi Pencairan Dana: Menerima SPB beserta SP2D yang telah ditandatangani, dan menatausahakannya untuk kemudian dapat digunakan sebagai dokumen dasar penerbitan Daftar SPB. B. Penerbitan Daftar SPB

4.

Pelaksana Seksi Pencairan Dana: Mencetak Daftar SPB dalam rangkap dua berdasarkan penerbitan SPB pada hari berkenaan dan meng-copy SP2D dalam rangkap dua, kemudian meneruskan kepada Kepala Seksi Pencairan Dana beserta SPB yang telah ditandatangani.

5.

Kepala Seksi Pencairan Dana: Menerima, memeriksa dan memaraf Daftar SPB hari berkenaan sesuai SPB yang telah diterbitkan serta copy SP2D, kemudian meneruskannya kepada Kepala Kantor.

6.

Kepala Kantor: Menerima, memeriksa dan menandatangani Daftar SPB hari berkenaan sesuai SPB yang telah diterbitkan serta copy SP2D, kemudian meneruskan ke Subbag Umum.

35

SOP KPPN

BACK OFFICE

NO.

URAIAN KEGIATAN

7.

Pelaksana Subbag Umum: a. Menerima Daftar SPB hari berkenaan dalam rangkap dua beserta SPB dan copy SP2D; b. Mengirim Daftar SPB kepada Direktorat PKN melalui faksimili pada hari berkenaan; c. Menatausahakan Daftar SPB dan SPB beserta copy SP2D;

DIT. PKN

MIDDLE OFFICE

C. Pelaporan SPB 8.

Pelaksana Subbag Umum: Membuat Surat Pengantar atas dasar Daftar SPB dan SPB beserta copy SP2D minggu berkenaan setiap hari Senin minggu berikutnya atau awal hari kerja minggu berikutnya, kemudian meneruskan kepada Kepala Subbag Umum.

9.

Kepala Subbag Umum : Menerima, memeriksa dan memaraf Surat Pengantar atas dasar Daftar SPB dan SPB beserta copy SP2D minggu berkenaan kemudian meneruskan kepada Kepala Kantor.

10.

Kepala Kantor: Menerima, memeriksa dan menandatangani Surat Pengantar atas dasar Daftar SPB dan SPB beserta copy SP2D minggu berkenaan kemudian meneruskan kepada Pelaksana Subbag Umum.

11.

Pelaksana Subbag Umum: a. Mengirim satu berkas Daftar SPB, SPB, dan copy SP2D minggu berkenaan dengan Surat Pengantar ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara up. Subdit Dana Pinjaman dan Hibah; b. Mengarsipkan satu berkas sebagai arsip KPPN; c. Menyampaikan copy SPB kepada satker bersamaan dengan penyerahan lembar ke-2 SP2D berkenaan.

•

Jangka waktu pengiriman Daftar SPB hari berkenaan setiap hari paling lambat pukul 17.00 waktu setempat

•

Pengiriman Laporan SPB Mingguan dilakukan setiap hari senin atau Awal hari kerja minggu berikutnya.

Disahkan oleh : Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,


36

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penatausahaan Dokumen DIPA/Dokumen Lain Yang Dipersamakan dan Transfer Pagu DIPA Awal Tahun Anggaran serta Pengamanan Database Dasar Hukum

: 1. 2.

3.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-37/PB/2009 tentang Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi dan Database pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. BACK OFFICE

NO.

URAIAN KEGIATAN

1.

Pelaksana Subbag Umum : a. Pada setiap awal tahun anggaran, menerima hard copy dan soft copy DIPA dari Kantor Pusat DJPB atau Kanwil DJPB; b. Mengagenda, memberi label disposisi, dan meneruskan kepada Kepala Kantor;

2.

Kepala Kantor:

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

KP DJPB/ KANWIL

Menerima, memeriksa, dan memberikan disposisi untuk diproses kedalam database, kemudian diteruskan kepada Kasubbag Umum. 3.

Kasubbag Umum: Menerima, memeriksa, dan memberikan disposisi untuk diproses kedalam database, kemudian diteruskan kepada Supervisor.

4.

Supervisor: a. Menerima hard copy dan soft copy DIPA, kemudian mentransfer data pagu DIPA ke dalam database komputer supervisor; b. Apabila soft copy data pagu DIPA belum diterima, Kepala KPPN melakukan konfirmasi ke Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan/Kanwil Ditjen Perbendaharaan; c. Melakukan pencocokan data pagu DIPA antara data soft copy dengan hard copy DIPA, apabila terdapat ketidaksesuaian melaporkan kepada Kantor Pusat/ Kanwil Ditjen Perbendaharaan; d. Melakukan proteksi data pagu DIPA; e. Mencetak seluruh pagu dan membuat laporan hasil cetakan pagu DIPA serta menyampaikan kepada Kepala Kantor beserta hard copy DIPA;

37

SOP KPPN

NO. 5.

BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

KP DJPB/ KANWIL

Kepala Kantor: Menerima, meneliti, dan memberikan disposisi terhadap hasil cetakan pagu DIPA dan laporan hasil cetakan pagu DIPA beserta hard copy DIPA, dan meneruskan kepada Seksi Pencairan Dana melalui supervisor untuk diteliti kebenaran antara hard copy dan soft copy DIPA.

6.

Supervisor: a. Meneruskan hasil cetakan pagu dan laporan hasil cetakan pagu DIPA beserta hard copy DIPA tersebut kepada Kepala Seksi Pencairan Dana; b. Menyiapkan, menetapkan dan menyampaikan password id login untuk masing-masing petugas (front office, middle office dan back office) c. Melakukan monitoring terhadap keamanan password, dan mengadakan pergantian password secara berkala, atau apabila diperlukan.

7.

Kepala Seksi Pencairan Dana: Menerima hard copy DIPA, dan laporan hasil cetakan pagu DIPA beserta hasil cetakan pagu dari Supervisor kemudian meneliti dan meneruskan kepada Pelaksana Seksi Pencairan Dana.

8.

Pelaksana Seksi Pencairan Dana: a. Menerima, mencocokan antara hasil cetakan pagu DIPA dengan hard copy DIPA; b. Apabila terdapat ketidakcocokan, memberitahukan kepada Supervisor.

9.

Pelaksana: a. Menerima password id login dari supervisor; b. Menjaga kerahasiaan password id login; c. Wajib mengganti password secara berkala melalui Supervisor.



38

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Perubahan Pagu atas Revisi DIPA Dasar Hukum

: 1 2

3

NO. 1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-37/PB/2009 tentang Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi dan Database pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima dokumen: - revisi DIPA yang diterima Kantor Pusat DJPB dan/atau Kanwil DJPB; - penerimaan SKPA dan soft copy dari KPPN lain. b. Mengagenda, memberi label disposisi, dan meneruskan kepada Kepala Kantor;

2.

Kepala Kantor: Menerima, memeriksa, dan memberikan disposisi untuk melakukan perubahan pagu DIPA pada database kepada Kasubbag Umum.

3.

Supervisor : a. Menerima dokumen anggaran yang berasal dari disposisi surat/perintah Kepala Kantor untuk melakukan perubahan pagu DIPA pada database, karena adanya: - revisi DIPA yang diterima Kantor Pusat DJPB dan/atau Kanwil DJPB; - pengesahan penerbitan SKPA; - penerimaan SKPA dan soft copy dari KPPN lain. b. Meneliti, melakukan persiapan update data pagu pada aplikasi SP2D; c. Membuka proteksi data dengan Password Supervisor; d. Mengeksekusi perubahan pagu DIPA; e. Melakukan pengujian terhadap keakuratan dan keamanan database; f. Melakukan proteksi ulang terhadap data pagu DIPA; g. Mencetak pagu DIPA hasil perubahan, dan membuat Berita Acara Perubahan Database dan melaporkan kepada Kasubbag Umum;

4.

Kasubbag Umum: Menerima dan meneliti hasil cetakan pagu DIPA dan memaraf Berita Acara Perubahan Database serta meneruskan kepada Kepala Kantor;

5.

Kepala Kantor: Menerima, meneliti, dan menandatangani Berita Acara Perubahan Database hasil cetakan pagu DIPA, kemudian meneruskan kepada Kepala Seksi Pencairan Dana melalui Supervisor;

39

SOP KPPN

NO. 6.

BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

Kepala Seksi Pencairan Dana: Menerima dan menyampaikan perubahan pagu dan hasil cetakan pagu DIPA kepada Pelaksana Seksi Pencairan Dana untuk dicocokkan dengan dokumen anggaran (DIPA dan/atau SKPA).

7.

Pelaksana Seksi Pencairan Dana: Menerima, meneliti, dan menatausahakan cetakan pagu DIPA, serta mencocokkan dengan DIPA dan/atau SKPA yang bersangkutan, kemudian disimpan sebagai dokumen penguji.



40

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penerbitan Pengesahan Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA)

Dasar Hukum

: 1 2

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-07/PB/2005 tentang Tata Cara Pembayaran Melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Antar Kuasa Pengguna Anggaran.

NO.

URAIAN KEGIATAN

1.

Pelaksana Subbag Umum: a. Menerima surat permohonan pengesahan Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA) dalam rangkap 10 (sepuluh) beserta ADK SKPA dari Satker; b. Mengagenda, memberi label disposisi, dan meneruskan surat tersebut kepada Kepala Kantor;

2.

Kepala Kantor:

BACK MIDDLE OFFICE OFFICE

FRONT OFFICE

KPPN KANWIL KP DJPB SATKER PENERIMA DJPB DIT.APK

Menerima, meneliti, dan memberi disposisi, kepada Kasi Pencairan Dana untuk kemudian diteruskan kepada Pelaksana 3.

Pelaksana Seksi Pencairan Dana: a. Menerima surat permohonan pengesahan SKPA sesuai disposisi Kepala Kantor; b. Mencetak pagu DIPA dan mencocokkan dengan jumlah permohonan SKPA; c. Apabila dalam penelitian telah sesuai dengan persyaratan, memberi nomor dan tanggal pengesahan SKPA serta membuat daftar rekapitulasi SKPA dan konsep/net surat pengantar; d. Apabila tidak memenuhi persyaratan, dibuat konsep/net surat pengembalian kepada Satker; e. Meneruskan SKPA dan daftar rekapitulasi SKPA serta konsep/net surat pengantar atau konsep/net surat pengembalian kepada Kepala Seksi Pencairan Dana.

4.

Kasi Pencairan Dana: Menerima, meneliti, memeriksa, dan memaraf SKPA, daftar rekapitulasi SKPA dan konsep/net surat pengantar, atau surat pengembalian, kemudian meneruskan kepada Kepala Kantor.

SOP KPPN

41

NO. 5.

URAIAN KEGIATAN


FRONT OFFICE


Kepala Kantor: a.

b.

c.

Menerima, memeriksa, dan menandatangani SKPA dan konsep/net surat pengantar selanjutnya memaraf daftar rekapitulasi SKPA; Apabila tidak memenuhi persyaratan menandatangani konsep/net surat pengembalian; Meneruskan kepada Supervisor untuk proses pengurangan pagu DIPA.

6.

Supervisor : a. Menerima SKPA yang telah ditandatangani Kepala Kantor serta ADK SKPA dan daftar rekapitulasi SKPA; b. Melakukan pengurangan pagu DIPA Satker dalam database melalui aplikasi SP2D; c. Mencetak pagu DIPA Satker setelah dikurangi penerbitan SKPA dan membuat Berita Acara Perubahan Database; d. Meneruskan Berita Acara Perubahan Database, hasil cetakan pagu DIPA, dan daftar rekapitulasi SKPA kepada Kepala Seksi Pencairan Dana untuk dicocokkan antara hasil cetakan soft copy pagu DIPA dengan hard copy SKPA untuk selanjutnya diteruskan ke Kepala Sub Bagian Umum untuk diparaf sebelum ditandatangani Kepala Kantor; e. Meneruskan SKPA kepada Pelaksana Subbag Umum.

7.

Pelaksana Subag Umum: SKPA dan Surat a. Menerima Pengantarnya, atau menerima surat pengembalian yang telah ditandatangani Kepala Kantor kemudian mencatatnya dalam buku agenda; b. Menyampaikan Surat Pengembalian kepada Satker; atau c. Membubuhi stempel timbul pada SKPA; d. Menyampaikan 1 (satu) lembar SKPA berikut softcopy dengan Surat Pengantar kepada KPPN Penerima; e. Menyampaikan 5 (lima) lembar SKPA berikut softcopy dengan surat pengantar kepada Satker asal; f. Menyampaikan 1 (satu) lembar SKPA dengan surat pengantar kepada Kanwil DJPB yang membawahi KPPN Asal, dan 1 lembar SKPA dengan surat pengantar kepada Kanwil DJPB yang membawahi KPPN Penerima g. Menyampaikan 1 (satu) lembar SKPA dengan surat pengantar kepada Kanwil DJPB yang membawahi KPPN Penerima; SOP KPPN

42

NO.

URAIAN KEGIATAN


FRONT OFFICE


h. Menyampaikan 1 (satu) lembar SKPA dengan surat pengantar kepada Kantor Pusat DJPB c.q. Dit.APK; i. Menyampaikan 1 (satu) lembar SKPA dengan surat pengantar kepada Seksi Pencairan Dana, untuk pertinggal.



SOP KPPN

43



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penatausahaan Kartu Pegawai Perorangan untuk Satker TNI/Polri

Dasar Hukum

: 1 2

No

1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Keputusan Direktur Jenderal Anggaran Nomor KEP-27/A/61/0795 tentang Pedoman Penatausahaan/Penyimpanan Dokumen pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

URAIAN KEGIATAN

BACK OFFICE

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

Pelaksana Seksi Pencairan Dana: a. Menerima SPM dan Daftar Gaji dari front office; b. Menerima SKPP dari KPPN lain, SK, KGB melalui Pelaksana Subbag Umum; c. Menerima surat-surat lainnya dari disposisi Kepala Kantor, yang dijadikan dasar untuk mencatat data tersebut ke dalam Kartu Pegawai; d. Mencatat pembayaran gaji bulanan/gaji susulan/gaji kekurangan/gaji lainnya, kedalam Kartu Pegawai perorangan ; e. Meneruskan kepada Kepala Seksi Pencairan Dana.

2.

Kepala Seksi Pencairan Dana: Menerima, meneliti, dan menyetujui kebenaran pengisian Kartu Pegawai perorangan, kemudian meneruskan kepada Pelaksana Seksi Pencairan Dana untuk ditatausahakan.

3.

Pelaksana Seksi Pencairan Dana: a. Menerima, meneliti dan menatausahakan Pegawai; b. Surat-surat dimasukkan ke dalam dosir.

Kartu

Disahkan oleh : Sekretaris Direktorat Jenderal,

ttd


44

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Pegawai Mutasi/Pensiun dengan Aplikasi GPP Dasar Hukum

: 1. 2. 3.

4.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2009 tentang Petunjuk Teknis Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat kepada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga; Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 38/PB/2009 tentang Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Pensiun Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Keuangan. BACK OFFICE

No

URAIAN KEGIATAN

1.

Pelaksana Sub Bagian Umum: a. Menerima SKPP pindah dalam rangkap 4 (empat) beserta ADK Pegawai Pindah dan SKPP Pensiun dalam rangkap 5 (lima) beserta dokumen pendukungnya dari Satker; b. Mengagenda, memberi label disposisi, dan meneruskan SKPP pindah/ mutasi/pensiun kepada Pelaksana Seksi Pencairan Dana.

2.

Pelaksana pada Seksi Pencairan Dana: a.

b. c. d.

3.

4.

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

SATKER

Menerima, mencetak kartu pegawai yang bersangkutan dan meneliti kelengkapan dokumen pendukung, dan kebenaran data yang tercantum dalam SKPP pindah/mutasi/pensiun; Apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan SKPP dikembalikan dengan surat pengembalian SKPP; Menonaktifkan database pegawai Satker berkenaan pada Aplikasi GPP KPPN; Membuat surat pengantar SKPP kepada Satker, kemudian meneruskan kepada Kepala Seksi Pencairan Dana beserta SKPP dan dokumen pendukungnya.

Kepala Seksi Pencairan Dana: a.

Meneliti, menandatangani keterangan dalam SKPP yang menyatakan bahwa pegawai yang pindah/mutasi/pensiun telah dinonaktifkan datanya dari KPPN;

b.

Atas nama Kepala Kantor menandatangani surat pengantar SKPP kepada Satker kemudian meneruskan ke Subbag Umum.

Pelaksana Subbag Umum: a. Menerima SKPP dan surat pengantar SKPP dari Seksi Pencairan Dana; b. Mencatat dalam buku agenda; c. Membubuhi stempel dinas pada keterangan dalam SKPP yang menyatakan

bahwa pegawai yang pindah/mutasi/pensiun telah dinonaktifkan datanya dari KPPN, dan surat pengantar SKPP; d. Menyampaikan keseluruhan SKPP (rangkap empat untuk mutasi/pindah dan rangkap lima untuk pensiun) beserta surat pengantar SKPP kepada Satker yang bersangkutan. Jangka waktu penyelesaian sejak SKPP diterima lengkap: SKPP diselesaikan paling lambat 1 hari kerja Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, ttd K. A. Badaruddin NIP 19570329 197803 1 001 45

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Pegawai Mutasi Non Aplikasi GPP Dasar Hukum

No 1.

2.

3.

: 1


2

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

KPPN LAIN

SATKER

Pelaksana Subbag Umum: a.

Menerima permohonan pengesahan SKPP pindah dalam rangkap 4 (empat) beserta dokumen pendukungnya (SK mutasi/pindah, Surat Perintah, dsb.) dari Satker;

b.

Mengagenda, dan meneruskan surat permohonan pengesahan SKPP pindah/mutasi ke pelaksana Seksi Pencairan Dana.


Menerima, meneliti kelengkapan dokumen pendukung, dan kebenaran data yang tercantum dalam SKPP pindah/mutasi, mencatat data mutasi, menutup Kartu Pegawai Perorangan, membuat surat pengantar, kemudian meneruskan kepada Kepala Seksi Pencairan Dana;

b.

Apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, SKPP dikembalikan dengan surat pengembalian SKPP.

Kepala Seksi Pencairan Dana: Meneliti, menandatangani SKPP dan Kartu Pegawai Perorangan, serta memaraf surat pengantar, kemudian meneruskan kepada Kepala Kantor.

4.

Kepala Kantor: Menerima, meneliti, menandatangani surat pengantar SKPP, kemudian meneruskan kepada Pelaksana Subbag Umum untuk dikirimkan kepada instansi/unit terkait.

5.

Pelaksana Subbag Umum: a. Menerima SKPP dan surat pengantar, serta mencatat dalam buku agenda; b. Membubuhi stempel timbul pada SKPP; c. Menyampaikan SKPP lembar pertama dan ketiga kepada Satker yang bersangkutan, kemudian Satker meneruskan lembar pertama SKPP kepada pegawai yang mutasi/pindah;

SOP KPPN

46

No

BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

KPPN LAIN

SATKER

d. Mengirimkan lembar kedua SKPP kepada KPPN/kantor bayar berikutnya; e. Menyampaikan lembar keempat kepada Seksi Pencairan Dana untuk pertinggal.

Jangka waktu penyelesaian 3 hari kerja setelah diterima lengkap.



SOP KPPN

47



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Pegawai Pensiun Non Aplikasi GPP

Dasar Hukum

: 1. 2.

3.

No

1.

2.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: 38/PB/2009 tentang Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Pensiun Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Keuangan.

URAIAN KEGIATAN

BACK OFFICE

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

KANWIL DJPB

PT TASPEN/ ASABRI

SATKER/ BENDH./ YBS.


Menerima permohonan pengesahan SKPP pensiun dalam rangkap 6 (enam) beserta dokumen pendukungnya (SK Pensiun, dsb.)dari Satker;

b.

Mengagenda, memberi label disposisi, dan meneruskan surat permohonan pengesahan SKPP pensiun kepada Kepala Kantor.

Kepala Kantor: Menerima, meneliti, dan memberikan disposisi untuk diproses, kemudian meneruskan kepada Pelaksana Seksi Pencairan Dana melalui Kepala Seksi Pencairan Dana.

3.

Pelaksana Seksi Pencairan Dana: Menerima, menguji, meneliti kelengkapan dokumen pendukung dan kebenaran data yang tercantum dalam SKPP pensiun, mencatat data pensiun, menutup Kartu Pegawai Perorangan, membuat konsep surat pengantar, kemudian meneruskan kepada Kepala Seksi Pencairan Dana.

4.

Kepala Seksi Pencairan Dana: Meneliti, menandatangani SKPP dan Kartu Pegawai Perorangan, serta memaraf konsep surat pengantar, kemudian meneruskan kepada Kepala Kantor.

5.

Kepala Kantor: Menerima, meneliti, menandatangani surat pengantar SKPP, kemudian meneruskan kepada Pelaksana Subbag Umum untuk dikirimkan kepada instansi/unit terkait.

SOP KPPN

48

No

URAIAN KEGIATAN

6.

Pelaksana Subag Umum: a. Menerima SKPP dan surat pengantar, serta mencatat dalam buku agenda; b. Membubuhi stempel timbul pada SKPP; c. Menyampaikan SKPP lembar ke-1 dan ke-2 kepada PT Taspen atau PT Asabri; d. SKPP lembar ke-3 kepada Satker/Pensiunan ybs. e. SKPP lembar ke-4 kepada Kanwil DJPB yang membawahi PT Taspen atau PT Asabri yang membayar pensiun; f. SKPP lembar ke-5 kepada Bendahara Satker; g. SKPP lembar ke-6 kepada Seksi Pencairan Dana untuk pertinggal.

BACK OFFICE

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

KANWIL DJPB

PT TASPEN/ ASABRI

SATKER/ BENDH./ YBS.

Jangka waktu penyelesaian 3 hari kerja setelah diterima lengkap.


ttd


SOP KPPN

49



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Persetujuan/Penolakan Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) Dasar Hukum

No 1.

:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

SATKER

Pelaksana Subbag Umum: a. Menerima Surat Permohonan Persetujuan TUP beserta dokumen pendukungnya dari Satker; b. Meneliti, memeriksa kelengkapan persyaratan dokumen, dan mengagendakan surat dimaksud; c. Menyampaikan kepada Pelaksana Seksi Pencairan Dana untuk diproses.

2.

Pelaksana Seksi Pencairan Dana:

a. Meneliti dan menelaah Surat Permohonan Persetujuan TUP; b. Membuat konsep surat persetujuan/penolakan permintaan TUP dan meneruskan kepada Kepala Seksi. 3.

Kepala Seksi Pencairan Dana: Meneliti, menelaah dan memaraf konsep surat persetujuan/ penolakan permintaan TUP dan meneruskan kepada Kepala Kantor.

4.

Kepala Kantor: a. Memeriksa surat permohonan persetujuan TUP; b. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut: - menandatangani surat persetujuan TUP apabila setuju atas permintaan TUP satker; atau - menandatangani surat penolakan TUP apabila tidak setuju atas permintaan TUP satker. c. Meneruskan kepada Pelaksana Subbagian Umum untuk diadministrasikan.

4.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima surat persetujuan/penolakan permintaanTUP yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor; b. Memberi nomor dan membubuhi cap dinas pada surat persetujuan/penolakan permintaanTUP; c. Mengirimkan surat persetujuan/penolakan TUP kepada: - Satker yang bersangkutan melalui Petugas Front Office apabila Satker menunggu di ruang tunggu; - Satker yang bersangkutan melalui pos apabila Satker tidak mengambil langsung. d. Menatausahakan pertinggal sebagai arsip.

SOP KPPN

50

No

5.

BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

SATKER

Pelaksana Subbagian Umum: Menerima, mencatat, dan menyampaikan surat persetujuan TUP kepada Satker (untuk Satker yang mengambil langsung).

Jangka waktu penyelesaian surat persetujuan/penolakan TUP 1 (satu) hari kerja

Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, ttd


SOP KPPN

51



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penerbitan Surat Teguran Keterlambatan Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (TUP)

Dasar Hukum

No 1.

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

SATKER

Meneliti dan memeriksa kartu pengawasan TUP; Membuat konsep surat teguran kepada kantor/Satuan Kerja yang terlambat menyampaikan pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (TUP) dan meneruskan kepada Kepala Seksi Pencairan Dana.

Kepala Seksi Pencairan Dana:

b.

Menerima, meneliti, dan memaraf konsep surat teguran keterlambatan pertanggungjawaban TUP; Meneruskan kepada Kepala Kantor.

Kepala Kantor: a. b.

4.

BACK OFFICE

Pelaksana Seksi Pencairan Dana:

a.

3.

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

URAIAN KEGIATAN

a. b.

2.

:

Menerima, dan meneliti serta menandatangani surat teguran keterlambatan pertanggungjawaban TUP; Meneruskan kepada Pelaksana Subbagian Umum untuk diadministrasikan.

Pelaksana Subbagian Umum: a.

b. c.

d.

Menerima surat teguran keterlambatan pertanggungjawaban TUP yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor. Memberi nomor dan membubuhi cap dinas pada surat teguran keterlambatan pertanggungjawaban TUP. Mengirimkan surat teguran keterlambatan pertanggungjawaban TUP kepada: - Satker melalui jasa pengiriman. - Seksi Pencairan dana sebagai tembusan Pertinggal sebagai arsip.

Jangka waktu penyelesaian 1 (satu) hari kerja Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,

ttd K. A Badaruddin NIP 19570329 197803 1 001

52

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penyelesaian Ralat Surat Perintah Membayar (SPM) Satuan Kerja Dasar Hukum

:

1. 2.

NO. 1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

SATKER

Pelaksana Sub Bagian Umum: Menerima surat ralat SPM dengan data pendukungnya dari Satker, mengagenda, dan meneruskan kepada Pelaksana Seksi Pencairan Dana untuk diproses;

2.

Kepala Seksi Pencairan Dana: Menerima surat ralat SPM dengan data pendukungnya dan memberi disposisi kemudian meneruskan kepada Pelaksana Seksi Pencairan Dana.

3.

Pelaksana Seksi Pencairan Dana: a. Menerima dan memeriksa surat ralat SPM dengan data pendukung selanjutnya: 1) Membuat Nota Penyesuaian dalam rangkap lima apabila telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 2) Membuat Surat Pengembalian Ralat SPM dalam rangkap tiga apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, b. Meneruskan Nota Penyesuaian atau Surat Pengembalian Ralat SPM beserta data pendukungnya kepada Kepala Seksi Pencairan Dana.

4.

Kepala Seksi Pencairan Dana: a. Menerima dan memeriksa Nota Penyesuaian Pengembalian Ralat SPM beserta data pendukungnya;

atau

Surat

b. Menandatangani Nota Penyesuaian dan meneruskan ke Seksi Bank/Giro Pos c. Memaraf Surat Pengembalian Ralat SPM kemudian meneruskannya kepada Kepala Kantor beserta data pendukungnya.

5.

Kepala Seksi Bank/Giro Pos: Menerima, memeriksa, dan menandatangani kemudian meneruskan kepada Kepala Kantor.

6.

Nota

Penyesuaian

Kepala Kantor: a. Menerima dan memeriksa Nota Penyesuaian atau Surat Pengembalian Ralat SPM beserta Surat Ralat SPM dengan data pendukungnya; b. Menandatangani Nota Penyesuaian atau Surat Pengembalian Ralat SPM kemudian meneruskannya kepada Kepala Sub bagian Umum beserta Surat Ralat SPM dengan data pendukungnya. SOP KPPN

53

BACK OFFICE

NO.

URAIAN KEGIATAN

6.

Kepala Sub Bagian Umum : Menerima Nota Penyesuaian atau Surat Pengembalian Ralat SPM beserta Surat Ralat SPM dengan data pendukungnya dan meneruskannya kepada Pelaksana Sub Bagian Umum untuk didistribusikan.

7.

Pelaksana Sub Bagian Umum :

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

SATKER

Menerima dan mendistribusikan Nota Penyesuaian atau Surat Pengembalian Ralat SPM beserta data pendukungnya dengan rincian: a. b.

Nota Penyesuaian (rangkap 5) beserta Surat Ralat SPM dengan data pendukungnya disampaikan kepada Supervisor; Surat Pengembalian Ralat SPM : 1) Satu rangkap (Asli) beserta Surat Ralat SPM dengan data pendukungnya disampaikan kepada Satuan Kerja penerbit surat ralat SPM. 2) Satu rangkap disampaikan kepada Kepala Seksi Pencairan Dana. 3)

8.

Pertinggal sebagai arsip

Supervisor: a. Menerima empat rangkap Nota Penyesuaian beserta Surat Ralat SPM dengan data pendukungnya; b. Melakukan perubahan database berdasarkan Nota Penyesuaian Ralat SPM; c. Membuat Berita Acara Perubahan/Revisi Database dalam rangkap empat; d. Meneruskan Berita Acara Perubahan/Revisi Database beserta Nota Penyesuaian (rangkap 4) kepada Kepala Sub Bagian Umum. e. Satu rangkap nota penyesuaian beserta dokumen pendukung disimpan sebagai dokumen penguji.

9.

Kepala Sub Bagian Umum : a. Menerima dan memeriksa Berita Acara Perubahan/Revisi Database sesuai Nota Penyesuaian, Surat Ralat SPM dengan data pendukungnya; b. Memaraf Berita Acara Perubahan/Revisi Database kemudian meneruskan kepada Kepala Kantor beserta Nota Penyesuaian, Surat Ralat SPM dengan data pendukungnya.

10.

Kepala Kantor: a. Menerima dan memeriksa Berita Acara Perubahan/Revisi Database sesuai Nota Penyesuaian beserta data pendukungnya; b. Menandatangani Berita Acara Perubahan/Revisi Database kemudian meneruskan kepada Kepala Sub Bagian Umum beserta Nota Penyesuaian dan data pendukungnya.

11.

Kepala Sub Bagian Umum : Menerima Berita Acara Perubahan/Revisi Database, Nota Penyesuaian beserta data pendukungnya, kemudian meneruskan kepada Pelaksana Sub Bagian Umum untuk didistribusikan.

SOP KPPN

54

NO.

12.

BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

SATKER

Pelaksana Sub Bagian Umum : Menerima dan mendistribusikan Berita Acara Perubahan/Revisi Database beserta Nota Penyesuaian beserta data pendukungnya, dengan rincian: a. Satu rangkap Berita Acara Perubahan/Revisi Database disampaikan kepada Supervisor; b.

Satu rangkap Berita Acara Perubahan/Revisi Database beserta Nota Penyesuaian disampaikan kepada Seksi Bank/Giro Pos;

c. Satu rangkap Berita Acara Perubahan/Revisi Database beserta Nota Penyesuaian disampaikan kepada Seksi Verifikasi dan Akuntansi. d. Satu rangkap Berita Acara Perubahan/Revisi Database beserta 2 (dua) rangkap Nota Penyesuaian disampaikan kepada Seksi Pencairan Dana untuk dibuatkan surat pengantar ke Satker. 13.

Kepala Seksi Pencairan Dana : Menerima satu rangkap Berita Acara Perubahan/Revisi Database beserta 2 (dua) rangkap Nota Penyesuaian. dan meneruskannya kepada Pelaksana Seksi Pencairan Dana.

14.

Pelaksana Seksi Pencairan Dana: Menerima satu rangkap Berita Acara Perubahan/Revisi Database beserta 2 (dua) rangkap Nota Penyesuaian dan membuat konsep/net surat pengantar penyampaian nota penyesuaian ke Satker dan meneruskan kepada Kepala Seksi Pencairan Dana.

15.

Kepala Seksi Pencairan Dana: Menerima, memeriksa, dan memaraf konsep/net surat pengantar penyampaian nota penyesuaian ke Satker dan meneruskan kepada Kepala Kantor

16.

Kepala Kantor: Menerima, memeriksa, dan menandatangani surat pengantar penyampaian nota penyesuaian ke Satker dan meneruskan kepada Subbag Umum untuk dikirim ke satker

17.

Pelaksana Subbag Umum: a. Menerima dan mengirimkan surat pengantar penyampaian nota penyesuaian ke Satker. b. Pertinggal sebagai arsip.



SOP KPPN

55



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pengesahan Satker Badan Layanan Umum (BLU) Dasar Hukum

: 1 2 3

4 5

6

No

1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2008 tentang Format Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-58/PB/2008 tentang Mekanisme Pengembalian Sisa PNBP Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Yang Diterima Sebelum Ditetapkan Sebagai Satuan Kerja Yang Menerapkan PK-BLU; Surat Edaran Nomor SE-33/PB/2009 tentang Uji Coba Pelaksanaan Sistem Pengamanan Penerimaan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Penyerahan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

BI/BANK OPRS

SATKER/ KPA

Pelaksana Seksi Pencairan Dana: a. Menerima Nomor Antrian, Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS) dan Surat Perintah Membayar (SPM) beserta dokumen pendukung dalam rangkap dua berikut ADK dari petugas pengantar SPM Satker dan mencocokkan foto petugas pada KIPS dengan petugas pengantar SPM serta memeriksa penerapan sanksi terhadap laporan keuangan,LPJ Bendahara dan perencanaan kas satker bersangkutan *); b. Melakukan scanning KIPS untuk mencocokkan identitas petugas pengantar SPM pada Aplikasi Pendukung. Apabila tidak sesuai maka dokumen dan petugasnya ditolak, jika sesuai maka proses dilanjutkan; c. Mencocokkan tanda tangan pada SPM dengan specimen tanda tangan pejabat penandatangan SPM pada aplikasi KPPN; d. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung sesuai ketentuan berlaku; e. Melakukan scanning virus dan upload ADK SPM, menguji nilai SPM dan melakukan penayangan ADK untuk dicocokkan dengan hard copy SPM; f. Melakukan penayangan sisa pagu; g. Melakukan pengujian Saldo Kas BLU atas SPM yang diajukan; h. Bagi Satker BLU pindahan dari KPPN lain, agar melampirkan Saldo Kas BLU hasil cetakan aplikasi Bendum dari KPPN Asal untuk memastikan kebenaran saldo kas BLU; i. Apabila terdapat ketidakcocokan saldo Kas BLU antara SPM dengan data KPPN maka SPM tersebut ditolak untuk diperbaiki;

Tdk

Ya

56

SOP KPPN

No

BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

BI/BANK OPRS

SATKER/ KPA

j. Melakukan pengujian substantif dan formal: k. Mentransfer ADK melalui sistem aplikasi SP2D untuk dapat diproses di Middle Office; l. Mencetak dan menyampaikan tanda terima kepada Satker yang berisi data pengantar SPM dan data petugas front office yang telah dibubuhi cap jari Petugas Satker dan memproses data SPM pada Aplikasi Pendukung serta mencetak Daftar Penerimaan Satker; apabila SPM memenuhi persyaratan; m. Meneruskan SPM dan dokumen pendukungnya beserta lembar ke-2 tanda terima kepada Pelaksana Seksi Pencairan Dana pada Middle Office. 2.

Pelaksana Seksi Pencairan Dana: a. Menerima SPM dan dokumen pendukungnya beserta tanda terima lembar ke-2; b. Melakukan proses penomoran, pencetakan konsep dan net SP2D Pengesahan; c. Mencetak kartu pengawasan kredit atas SPM BLU dimaksud; d. Mencetak dan menguji kartu pengawasan kredit dan hasil cetakan Saldo Akhir Kas dengan SPM BLU; e. Apabila terdapat SPM yang tidak memenuhi persyaratan untuk diterbitkan SP2D-nya, maka SPM beserta dokumen pendukungnya dikembalikan ke Satker sesuai SOP Pengembalian SPM. f. Menggabungkan net SP2D Pengesahan, karwas kredit, SPM BLU dan data pendukungnya untuk diteruskan kepada Kepala Seksi Pencairan Dana.

3.

4.

Tdk

Ya


Kepala Seksi Pencairan Dana: a. Menerima, meneliti konsep net SP2D Pengesahan, karwas kredit, SPM BLU dan data pendukungnya b. Menguji SPM BLU dengan kartu pengawasan pagu DIPA BLU dan hasil cetakan Saldo Akhir Kas; c. Memeriksa, memaraf konsep SP2D dan kartu pengawasan kredit serta menandatangani net SP2D, apabila terdapat SPM yang tidak memenuhi persyaratan untuk diterbitkan SP2D-nya, maka SPM beserta dokumen pendukungnya dikembalikan ke Satker sesuai SOP Pengembalian SPM; d. Meneruskan kepada Pelaksana Seksi Pencairan Dana. Pelaksana Seksi Pencairan Dana: a. Menerima dan memilah SP2D Pengesahan, kemudian meneruskan: - lembar ke-1 kepada Seksi Bank/Giro Pos; - lembar ke-2 SP2D Pengesahan digabung dengan lembar-2 SPM BLU dan lembar ke-3 SP2D Pengesahan digabung dengan lembar ke1 SPM BLU berikut data pendukung dan dikirim kepada Subbag Umum, untuk didistribusikan; b. Membubuhi stempel tanggal dan nomor SP2D pada SPM BLU. 57

SOP KPPN

No

5.

BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

BI/BANK OPRS

SATKER/ KPA

Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos: a. Menerima SP2D Pengesahan lembar ke-1 b. Mencetak Daftar Penguji dan Surat Penegasan; c. Meneliti dan mencocokkan lembar ke-1 SP2D dengan Daftar Penguji dan Surat Penegasan, dan meneruskan kepada Kepala Seksi Bank/Giro Pos.

6.

Kepala Seksi Bank/Giro Pos: a. Menguji kebenaran saldo akhir kas BLU dengan buku BLU pada Aplikasi Bendum; b. Meneliti dan menandatangani lembar ke-1 SP2D dan memaraf Daftar Penguji dan Surat Penegasan; c. Meneruskan kepada Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos.

7.

Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos: a. Menerima SP2D Pengesahan yang telah ditandatangani, dan membubuhi stempel timbul pada lembar ke-1 SP2D Pengesahan; b. Meneruskan lembar ke-1 SP2D Pengesahan dan Daftar Penguji dan Surat Penegasan kepada Kepala Kantor.

8.

Kepala Kantor: a. Menerima, meneliti lembar ke-1 SP2D Pengesahan dan Daftar Penguji dan Surat Penegasan; b. Meneruskan kepada Pelaksana Subbagian Umum.

9.

Pelaksana Subbag Umum: a. Menerima Daftar Penguji dan Surat Penegasan yang telah ditandatangani kemudian membubuhkan stempel timbul dan lembar ke-1 SP2D Pengesahan yang telah ditandatangani; b. Menerima lembar ke-2 dan lembar ke-3 SP2D, beserta dokumen pendukung; c. Mendistribusikan lembar ke-2 SP2D dan lembar ke2 SPM kepada Satker - meneruskan ke petugas front office untuk diserahkan kepada petugas pengambil SP2D Satker, apabila yang bersangkutan menunggu di lobby (ruang tunggu); atau - mengirim SP2D melalui jasa pengiriman oleh petugas KPPN yang ditunjuk oleh Kepala KPPN dan dilengkapi dengan KIPS apabila Satker tidak menunggu penyelesaian SP2D atau dalam waktu yang telah ditentukan Satker tidak mengambil SP2D. d. Meneruskan lembar ke-3 Daftar Penguji dan Surat Penegasan dilampiri lembar ke-3 SP2D Pengesahan beserta Konsep dan lembar ke-1 SPM beserta dokumen pendukung kepada Seksi Verifikasi dan Akuntansi.

58

SOP KPPN

No

10.

BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

BI/BANK OPRS

SATKER/ KPA

Pelaksana Sub Bagian Umum: a. Menerima lembar ke-2 SP2D beserta lembar ke-2 SPM untuk diserahkan kepada Satker; b. Menerima KIPS dan tanda terima SPM dari petugas pengambil SP2D; c. Mencocokkan KIPS dengan data pada aplikasi di KPPN; d. Mencetak daftar SP2D dari aplikasi pendukung sekaligus sebagai tanda terima pengambilan SP2D lembar ke-2 untuk ditandatangani oleh petugas pengambil SP2D. e. Menyerahkan SP2D kepada petugas pengambil SP2D yang menunggu sesuai dengan KIPS dan data pada aplikasi di KPPN. *)

dalam hal belum menggunakan Aplikasi Barcode, menggunakan tanda pengenal resmi yang sah lainnya.

dapat

Jangka waktu penyelesaian: 1 Jam, sejak SPM diterima lengkap dan benar Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,


59

SOP KPPN

DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

Nomor: KEP-185/PB/2010 Tanggal Penetapan: 24-08-2010 Tanggal Revisi: Nomor SOP: KP.01/022

Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penerbitan Surat Konfirmasi/Pemberitahuan atas Retur SP2D Dasar Hukum

NO. 1.

: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-02/PB/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Pengembalian SP2D Pada Bank Operasional/Kantor Bank Indonesia/Kantor Pos Mitra Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; 4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-59/PB/2009 tentang Tata Cara Penyesuaian Sisa Pagu DIPA Tahun Anggaran Berjalan Karena Adanya Setoran Pengembalian Belanja.

URAIAN KEGIATAN

BACK OFFICE

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

SATKER

Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos: a. Menerima surat pemberitahuan retur SP2D dari BO I; b. Mencatat, mengagenda, dan meneruskan surat tersebut kepada Kepala Seksi Bank/Giro Pos.

2.

Kepala Seksi Bank/Giro Pos: Menerima dan memeriksa surat pemberitahuan retur SP2D, kemudian meneruskan ke Kasi Pencairan Dana untuk memproses lebih lanjut.

3.

Kepala Seksi Pencairan Dana: Menerima surat pemberitahuan retur SP2D, memeriksa, kemudian menugaskan pelaksana Seksi Pencairan Dana untuk membuat konsep surat konfirmasi/ pemberitahuan retur SP2D kepada Satker.

4.

Pelaksana Seksi Pencairan Dana: a. Menerima disposisi surat pemberitahuan retur SP2D dari Kasi Pencairan Dana; b. Membuat konsep surat konfirmasi/ pemberitahuan retur SP2D kepada satker, kemudian meneruskan kepada Kepala Seksi Pencairan Dana.

5.

Kepala Seksi Pencairan Dana: Menerima, meneliti dan memaraf konsep surat konfirmasi/pemberitahuan retur SP2D, kemudian meneruskan kepada Kepala Kantor. SOP KPPN

60

NO. 6.

BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

SATKER

Kepala Kantor: Menerima, meneliti dan menandatangani surat konfirmasi/pemberitahuan retur SP2D kemudian meneruskan ke Pelaksana Seksi Pencairan Dana.

7.

Pelaksana Seksi Pencairan Dana: Menerima, mencatat, dan mengirimkan surat konfirmasi/pemberitahuan retur SP2D kepada Satker melalui Pelaksana Subbag Umum.

8.

Pelaksana Subbag Umum: Menerima surat konfirmasi/pemberitahuan retur SP2D dari Pelaksana Seksi Pencairan Dana dan mengirimkan: -

Asli kepada Satker yang bersangkutan

-

Tembusan disampaikan Bank/Giro Pos.

-

Arsip ke Seksi Pencairan Dana

ke

Seksi

Jangka waktu penyelesaian: 1 hari kerja sejak diterima dari BO Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, ttd


SOP KPPN

61


Nomor: KEP-185/PB/2010 Tanggal Penetapan: 24-08-2010 Tanggal Revisi: Nomor SOP: KP.01/023

Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penerbitan Surat Ralat atas Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dasar Hukum

NO. 1.

: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-02/PB/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Pengembalian SP2D Pada Bank Operasional/Kantor Bank Indonesia/Kantor Pos Mitra Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; 4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-59/PB/2009 tentang Tata Cara Penyesuaian Sisa Pagu DIPA Tahun Anggaran Berjalan Karena Adanya Setoran Pengembalian Belanja.

URAIAN KEGIATAN

BACK OFFICE

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

SATKER

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima surat konfirmasi/ pemberitahuan ralat SPM atas retur SP2D dari Satker; b. Mencatat, mengagenda, menempel lembar disposisi dan meneruskan surat tersebut kepada Kepala Seksi Pencairan Dana.

2.

Kepala Seksi Pencairan Dana: Menerima surat konfirmasi/ pemberitahuan retur SP2D, memeriksa, kemudian menugaskan pelaksana Seksi Pencairan Dana untuk membuat konsep surat ralat SP2D yang ditandatangani Kepala Kantor dan lampiran yang berisi perubahan/ralat SP2D yang ditandatangani bersama antara Seksi Pencairan Dana dan Seksi Bank Giro Pos.

3.

Pelaksana Seksi Pencairan Dana: a. Menerima disposisi surat konfirmasi/ pemberitahuan retur SP2D atas retur SP2D dari Kasi Pencairan Dana; b. Membuat konsep surat ralat SP2D yang ditandatangani Kepala Kantor dengan disertai lampiran nota perubahan/ralat nomor rekening pada SP2D yang ditandatangani bersama antara Seksi Pencairan Dana dan Seksi Bank Giro Pos, kemudian meneruskan kepada Kepala Seksi Pencairan Dana.

62

SOP KPPN

NO. 4.

URAIAN KEGIATAN

BACK OFFICE

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

SATKER

Kepala Seksi Pencairan Dana: Menerima, meneliti dan memaraf konsep surat ralat SP2D dan menandatangani lampirannya, kemudian meneruskan kepada Kepala Seksi Bank/Giro Pos.

5.

Kepala Seksi Bank/Giro Pos: Menerima, meneliti dan memaraf konsep surat ralat SP2D dan menandatangani kemudian meneruskan lampirannya, kepada Kepala Kantor.

6.

Kepala Kantor: Menerima, meneliti dan menandatangani surat ralat SP2D, kemudian meneruskan ke Pelaksana Subbag Umum.

7.

Pelaksana Subbag Umum: Menerima surat ralat SP2D, mencatat, memberi nomor dan cap dinas, dan member setempel timbul pada lampiran surat kemudian mengirimkankepada: -

Asli kepada BO I

-

Tembusan disampaikan ke Seksi Bank/Giro Pos, Seksi Pencairan Dana dan Satker Bersangkutan.

-

Pertinggal sebagai arsip. Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,


63

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penerbitan Surat Keterangan Telah Lunas (SKTL) Dasar Hukum

:1 2

NO. 1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Keputusan Direktur Jenderal Anggaran Nomor KEP-7/A/54/0193 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang Negara dan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran. BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

KPPN LAIN

PIHAK KETIGA

Pelaksana Subbag Umum : a. Menerima surat permohonan penerbitan Surat Keterangan Telah Lunas (SKTL) sewa beli rumah dinas/kendaraan bermotor atau yang sejenisnya beserta dokumen pendukungnya dari Pihak Ketiga; b. Memeriksa kelengkapan data pendukung SKTL (antara lain SSBP, SPn/Jumlah utang, dsb.) mengagenda, memberi label disposisi, dan meneruskan kepada Kepala Kantor;

2.

Kepala Kantor: Menerima, meneliti, dan memberikan disposisi untuk diproses, kemudian diteruskan kepada Pelaksana Seksi Pencairan Dana.

3.

Pelaksana Seksi Pencairan Dana : a. Menerima SKTL sewa beli rumah dinas/kendaraan bermotor atau yang sejenisnya beserta dokumen pendukungnya; b. Melakukan penelitian permohonan SKTL sewa beli rumah dinas/kendaraan bermotor dinas dengan data pendukungnya, mencocokkan apakah jumlah setoran sudah sesuai dengan jumlah utang; c. Melakukan konfirmasi surat tanda setoran ke Seksi Bank/Giro Pos dalam hal setoran diterima melalui bank/pos yang berada dalam wilayah KPPN; atau

Ya

SOP Konfir. Surat Setoran

Tdk

d. Membuat konsep surat permintaan konfirmasi setoran ke KPPN lain apabila setoran tersebut diterima melalui bank/pos yang berada dalam wilayah KPPN lain kemudian menyampaikan ke Kepala Seksi; 4.

Kasi Pencairan Dana: a. Memeriksa dana memaraf konsep surat permintaan konfirmasi setoran ke KPPN lain; b. Meneruskan kepada Kepala Kantor.

64

SOP KPPN

NO. 5.

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

KPPN LAIN

PIHAK KETIGA

Kepala Kantor : a.

b.

6.

BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

Menerima, memeriksa, dan menandatangani surat permintaan konfirmasi setoran ke KPPN lain; Meneruskan kepada Pelaksana Subbag Umum untuk disampaikan kepada KPPN lain.

Pelaksana Subbag Umum: a. Menerima dan mengagenda surat permintaan

konfirmasi setoran ke KPPN lain, serta membubuhi cap dinas; b. Menyampaikan surat permintaan konfirmasi setoran ke KPPN lain; c. Menyampaikan tembusan surat permintaan konfirmasi setoran ke KPPN lain kepada seksi Pencairan Dana untuk diarsipkan. 7.

Pelaksana Seksi Pencairan Dana: a. Menerima hasil konfirmasi surat setoran dari Seksi Bank/Giro Pos dan/atau dari KPPN Lain. b. Melakukan penelitian: - apabila berdasarkan hasil penelitian atau konfirmasi setoran telah dibuku di KPPN, jumlah setoran sudah sesuai dengan jumlah utang (lunas), membuat konsep/net SKTL, konsep surat pengantar sewa beli rumah dinas/kendaraan bermotor dinas; atau - apabila tidak memenuhi persyaratan atau setoran belum cukup jumlahnya, dibuat surat pengembalian kepada pihak ketiga; c. Meneruskan konsep/net SKTL, surat pengantar, atau surat pengembalian kepada Kepala Seksi Pencairan Dana.

8.

Kasi Pencairan Dana: a. Memeriksa SKTL serta dokumen pendukung; b. Menandatangani penerbitan SKTL sewa beli rumah dinas/kendaraan bermotor dinas; c. Memaraf konsep surat pengantar atau surat pengembalian; d. Meneruskan kepada Kepala Kantor.

9.

Kepala Kantor : a. b. c.

10.

Menerima, memeriksa, dan menandatangani Surat Pengantar; atau Menandatangani surat pengembalian, apabila tidak memenuhi persyaratan; Meneruskan kepada Pelaksana Subbag Umum untuk disampaikan kepada Pihak Ketiga.

Pelaksana Subbag Umum: a. Menerima,

mengagenda SKTL dan pengantar atau surat pengembalian, membubuhi cap dinas; b. Menyampaikan SKTL kepada Pihak ketiga;

surat serta

65

SOP KPPN

NO.

BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

KPPN LAIN

PIHAK KETIGA

c. Menyampaikan tembusan SKTL kepada Seksi

Pencairan Dana untuk diarsipkan.

Disahkan oleh: Sekretaris Direktorat Jenderal,


66

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penyusunan Laporan Kas Posisi (LKP) Dasar Hukum

NO. 1.

: 1.


2.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

KANWIL/ KP DJPB

Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos: a. Meng-upload data penerimaan MPN dari Aplikasi Bendum; b. Merekam penerimaan (pelimpahan/pengeluaran) dari Bank Indonesia, BO I, II, III, dan Bank/Pos Persepsi; c. Merekam data transaksi penerimaan dan pengeluaran Bank, dan mencocokkan dengan rekening koran harian: d. Mencocokkan saldo yang terdapat pada komputer (Aplikasi Bendum) dengan catatan saldo bank; e. Mencetak LKP; f. Meneliti kebenaran LKP harian, mingguan, dan bulanan kemudian meneruskan kepada Kepala Seksi Bank/Giro Pos.

2.

Kepala Seksi Bank/Giro Pos : Meneliti kembali, memeriksa, dan memaraf LKP kemudian meneruskan kepada Kepala Kantor.

3.

Kepala Kantor: Menerima, memeriksa dan menandatangani meneruskan kepada Pelaksana Subbag Umum.

4

LKP,

kemudian

Pelaksana Subbagian Umum: Menerima LKP, mencatat, kemudian mengirimkan ke Seksi Verifikasi dan Akuntansi ke Kanwil/Kantor Pusat DJPB dengan sarana tercepat.

5.

Supervisor: Menyiapkan dan mengirim soft copy LKP via internet ke Kanwil dan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.



67

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penyusunan Daftar Selisih Saldo Bank/Pos Akhir Bulan Dasar Hukum

NO 1.

: 1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

2.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

BI/ BO I/ BO II/ POS

Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos: a. Setiap awal bulan (paling lambat tanggal 5), menerima laporan berupa Rekening Koran dan Saldo Bilyet yang memuat seluruh transaksi, antara lain nota kredit/nota debet/pengeluaran SP2D pada bulan berkenaan dari Bank Indonesia/Bank Persepsi/BO I/BO II/BO III/Kantor Pos; b. mencocokkan jumlah saldo yang termuat dalam RK dari BI/BO I/BO II/BO III/Bank Persepsi/Kantor Pos dengan Saldo Bilyet; c. Meneliti saldo yang termuat dalam RK/Saldo Bilyet dengan Buku Bank/Pos; d. Membuat Daftar Selisih Saldo Bank/Pos untuk masing-masing BI/BO I/BO II/BO III/Bank Persepsi/Kantor Pos; e. Membuat Daftar Perhitungan Penerimaan dan Pengeluaran serta dilampiri bukti-bukti transaksi; f. Meneruskan kepada Kepala Seksi Bank/Giro Pos.

2.

Kepala Seksi Bank/Giro Pos: a. Menerima, menguji seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam RK dengan Buku Bank/Pos Persepsi dan Nota Kredit/Nota Debet yang diterima; b. Meneliti Nota Kredit dan Nota Debet yang belum dibukukan pada Buku Bank/Pos Persepsi; c. Menandatangani Daftar Selisih Saldo Bank/Pos Persepsi, kemudian meneruskan kepada Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos; d. Memaraf Daftar Perhitungan Penerimaan dan Pengeluaran yang akan ditandatangani Kepala Kantor; e. Menyampaikan Daftar Perhitungan Penerimaan dan Pengeluaran kepada Kepala Kantor.

3.

Kepala Kantor: Memeriksa dan menandatangani Daftar Perhitungan Penerimaan dan Pengeluaran, kemudian meneruskan kepada Pelaksana Subbagian Umum

68

SOP KPPN

NO 4.

BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

BI/ BO I/ BO II/ POS

Pelaksana Subbagian Umum: Menerima, mencatat, dan mengirimkan Daftar Perhitungan Penerimaan dan Pengeluaran dan Daftar Selisih Saldo Bank/Pos berikut dokumen pendukung kepada Seksi Verifikasi dan Akuntansi.



69

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penerbitan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPM-PP) Dasar Hukum

: 1. 2.

3.

.4.

NO. 1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 65/PB/2007 tantang Tata Cara Pengembalian Pendapatan dan/atau Penerimaan dan Koreksi Pembukuan Penerimaan; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 02/PB/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Pengembalian SP2D Pada BO/BI/Kantor/Pos Mitra Kerja KPPN; Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-37/PB/2005 tentang Tata Cara Pengembalian Imbalan Jasa Pebendaharaan kepada PT Pos Indonesia (Persero), Pengembalian Penerimaaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) kepada Perum Bulog, dan Pengembalian atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagian C; BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

SATKER/ PIHAK LAIN

Kepala Seksi Bank/Giro Pos: a. Menerima Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB) yang diterbitkan dan ditandatangani Kasi Verifikasi dan Akuntansi serta Surat Persetujuan Pembayaran Pengembalian Pendapatan (SKP4) yang ditandatangani Kepala Kantor; b. Meneliti, mendisposisi, kemudian meneruskan kepada Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos untuk diterbitkan SPM-PP.

2.

Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos: Menerima SKTB dan SKP4 lembar ke-1 dan ke-2, meneliti dan mencatat dalam buku pengawasan, serta membuat konsep SPM-PP dengan Akun pengembalian pendapatan berkenaan, kemudian meneruskan kepada Kepala Seksi Bank/Giro Pos.

3.

Kepala Seksi Bank/Giro Pos: Menerima, memeriksa dan menandatangani SPMPP, kemudian meneruskan kepada Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos;

4.

Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos: a. Menerima, mencatat, dan menatausahakan, kemudian meneruskan SPM-PP dan ADK kepada Kepala Seksi Pencairan Dana melalui Front Office untuk proses selanjutnya; b. Mengirimkan copy SPM-PP kepada Satker terkait/penerima pembayaran melalui Pelaksana Subbag Umum.

70

SOP KPPN

NO. 5.

BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

SATKER/ PIHAK LAIN

Pelaksana Subbagian Umum: Menerima dan mengirimkan copy SPM-PP kepada Satker terkait/penerima pembayaran, bersama dengan copy SP2D lembar ke-2 yang telah diterbitkan Seksi Pencairan Dana.



71

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penyediaan Dana dalam Rangka Treasury Single Account (TSA)

Dasar Hukum

: 1 2

No. 1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-59/PB/2007 tentang Juknis Pelaksanaan Pengeluaran Bersaldo Nihil Pada Bank Umum Mitra Kerja KPPN Dalam Rangka Treasury Single Account TSA.

URAIAN KEGIATAN

BACK OFFICE

MIDDLE OFFICE

KANTOR PUSAT

Kepala Seksi Bank/Giro Pos: Menugaskan Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos untuk membuat prakiraan kebutuhan dana yang akan disampaikan ke Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

2.

Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos: a. Membuat prakiraan kebutuhan dan tambahan dana pada BO I berdasarkan data SP2D dari Seksi Pencairan Dana untuk hari berkenaan, hari berikutnya, dan/atau kebutuhan dana pada BO II berdasarkan data SP2D gaji induk bulan berikutnya paling cepat H-3 (hari kalender) awal hari kerja bulan berikutnya menggunakan aplikasi e-kirana; b. Membuat konsep surat permintaan kebutuhan/tambahan dana dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Bank/Giro Pos. c. Membuat SPT (Surat Perintah Transfer) dana pembayaran gaji dari BO I ke BO II paling cepat H-3 (hari kalender) awal hari kerja bulan berikutnya.

3.

Kepala Seksi Bank/Giro Pos: Memeriksa, meneliti, dan memaraf konsep surat permintaan kebutuhan/tambahan dana (serta SPT Gaji Induk), dan meneruskan kepada Kepala Kantor.

4.

Kepala Kantor: Memeriksa, meneliti, dan menandatangani surat permintaan kebutuhan/tambahan dana (serta SPT gaji Induk) kemudian meneruskan kembali ke Seksi Bank/Giro Pos untuk diproses lebih lanjut.

5.

Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos: a. Menerima surat permintaan kebutuhan/tambahan serta SPT dana yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor; b. Memilah surat tersebut dan mengirimkan ke Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat PKN dengan aplikasi e-kirana. c. Mengarsipkan dokumen.

Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, ttd K. A. Badaruddin NIP 19570329 197803 1 001 72

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Negara

Dasar Hukum

NO.

1.

: 1


2

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos: Menghimpun data Penerimaan dan Pengeluaran Negara, kemudian mencetak dan meneliti Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Negara, yang terdiri dari: a. SPJ Bendahara Umum (RPBU, BBU, BPU, BGPU); b. Laporan Harian Penerimaan dan Pengembalian Pajak; c. Laporan Harian Penerimaan dan Pengembalian Bea Cukai; d. Laporan Harian Penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak; e. Buku Potongan Umum; f. Laporan Harian Daftar Perincian Saldo; g. Laporan Kas Posisi Harian, Mingguan dan Akhir Bulan; h. BKPP, RBKPP, BKPK, RBKPK, Buku Bank; i. Daftar Perhitungan dan lampirannya; Kemudian, meneruskannya kepada Kepala Seksi Bank/Giro Pos.

2.

Kepala Seksi Bank/Giro Pos: Memeriksa Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Negara dan menandatangani, serta memaraf SPJ yang akan ditandatangani Kepala Kantor, kemudian meneruskan kepada Kepala Kantor.

3.

Kepala Kantor: Memeriksa serta menandatangani Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Negara kemudian meneruskan ke Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos untuk ditatausahakan dan dikirim sesuai ketentuan.

4.

Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos: a. Memilah Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran yang telah ditandatangani; b. Membubuhi stempel dinas; c. Melampirkan bukti-bukti transaksi; d. Menyampaikan ke Seksi Verifikasi dan Akuntansi.

Disahkan oleh: Sekretaris Direktorat Jenderal, ttd K. A. Badaruddin NIP 19570329 197803 1 001

73

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penatausahaan Penerimaan Negara melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) Dasar Hukum

: 1 2

No. 1.

MIDDLE OFFICE

URAIAN KEGIATAN

FRONT OFFICE

Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos pada FO: a.

b.

c. d.

2.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-78/PB/2006 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara melalui Modul Penerimaan Negara (MPN).

Menerima laporan harian penerimaan negara dari Petugas Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Kantor Pos, yang terdiri dari Laporan Harian Penerimaan dan Pelimpahan, Rekapitulasi Nota Kredit, DNP, ADK, dan dokumen sumber (SSP/SSBC/SSPCP/ SSBP/SSPB), kemudian mencatat kedalam buku pengawasan; Melakukan loading ADK, mencocokkan data ADK dengan data rekapitulasi nota kredit penerimaan dan pelimpahan. Apabila tidak sesuai dikembalikan dan apabila telah sesuai diteruskan proses transfer data ke database; Melakukan back up data ADK; Meneruskan LHP dan dokumen pendukung kepada Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos pada middle office.

Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos pada Middle Office: a. Menerima, dan meneliti atas kelengkapan LHP dan dokumen sumber (lembar ke-2 (SSP/SSBC/SSPCP/SSBP/SSPB) lengkap dengan BPN yang mencantumkan NTPN/NTB dan NTPN/NTP); b. Untuk LHP yang setorannya belum memperoleh NTPN harus disertakan surat keterangan yang menyebabkan NTPN tersebut belum diperoleh; c. Meneliti dokumen sumber berikut DNP baik mengenai jumlah uang, jenis setoran, maupun Akun Penerimaan; d. Mencocokkan data yang tercantum dalam Rekapitulasi Nota Kredit dengan data yang tercantum dalam setiap DNP; e. Memaraf lembar terakhir DNP.

3.

Kepala Seksi Bank/Giro Pos: a. Memeriksa kebenaran data DNP sebagai bahan pembanding dalam penyusunan LKP dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Umum. b. Menugaskan Pelaksana Seksi Bank/Giro untuk membukuan penerimaan negara dimaksud untuk keperluan penyusunan Laporan Kas Posisi (LKP).

SOP LKP & SPJ Bendum



74

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penerbitan Konfirmasi Surat Setoran/Nota Pelimpahan Dasar Hukum

:

No. 1.

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 3. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-18/PB/2010 tentang Pelaksanaan Konsfirmasi Surat Setoran Penerimaan Negara.

BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

INSTANSI TERKAIT

Kepala Seksi Bank/Giro Pos: a. Menerima permintaan konfirmasi setoran/pelimpahan dari Instansi terkait/Wajib Pajak/Wajib Setor/Seksi Pencairan Dana/Seksi Verifikasi dan Akuntansi/ Bank/Pos; b. Meneruskan konfirmasi dimaksud ke Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos untuk diteliti kebenarannya;

2.

Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos: a. Meneliti kebenaran setoran penerimaan/pelimpahan dan mencocokkan dengan database; b. Membubuhi stempel telah ”dibukukan pada Buku Bank Persepsi KPPN pada tanggal...” pada copy bukti setor; c. Membuat surat pengantar hasil konfirmasi dan meneruskan kepada Kepala Seksi.

3.

Kepala Seksi Bank/Giro Pos/Petugas yang ditunjuk: a. Menerima, meneliti dan menandatangani copy bukti setor/limpah; b. Meneruskan hasil konfirmasi ke Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos untuk diteruskan ke Seksi Pencairan Dana/Seksi Verifikasi dan Akuntansi; atau c. Memaraf surat pengantar hasil konfirmasi ke instansi terkait, dan meneruskan kepada Kepala Kantor.

4.

Kepala Kantor: Menerima, meneliti, dan menandatangani surat pengantar konfirmasi, kemudian meneruskan kepada Pelaksana Subbag Umum untuk dikirim ke instansi terkait.

5.

Pelaksana Subbagian Umum: Menerima, mengagenda, dan mengirim surat pengantar konfirmasi kepada Instansi terkait, dan menyampaikan tembusan surat pengantar ke Seksi Bank/Giro Pos.


ttd K. A. Badaruddin NIP 19570329 197803 1 001 75

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Imbalan Jasa Pelayanan Perbankan dalam rangka Treasury Single Account (TSA) Pengeluaran (Menerima Pembayaran)

Dasar Hukum

: 1 2

No. 1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-59/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekening Pengeluaran KPPN Bersaldo Nihil Dalam Rangka Pelaksanaan Treasury Single Account (TSA). BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

KANWIL DJPB

BO I

Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos: a. Membuat daftar rekapitulasi SP2D dan Surat Perintah Transfer (SPT) bulan sebelumnya; atau b. Menerima daftar rekapitulasi SP2D dan Surat Perintah Transfer (SPT) bulan berkenaan dari Bank Operasional I; b. Membuat konsep surat tagihan imbalan jasa pelayanan perbankan yang harus disetor oleh BO I ke Rekening Kas Negara melalui Bank Persepsi dan meneruskan kepada Kepala Seksi; atau c. Membuat konsep surat pembayaran imbalan jasa pelayanan perbankan yang harus dibayar kepada BO I dan meneruskan kepada Kepala Seksi

2.

Kepala Seksi Bank/Giro Pos: Memeriksa, meneliti, dan memberi paraf konsep surat tagihan/pembayaran imbalan jasa pelayanan perbankan dan meneruskan kepada Kepala Kantor.

3.

Kepala Kantor : Menerima, meneliti, dan menandatangani surat tagihan/pembayaran imbalan jasa pelayanan perbankan, kemudian meneruskan kepada Pelaksana Subbagian Umum untuk diadministrasikan.

4.

Pelaksana Subbagian Umum: a. b. c.

d.

Menerima surat tagihan/pembayaran imbalan jasa pelayanan perbankan yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor. Memberi nomor dan membubuhi cap dinas pada surat dimaksud. Memilah surat dimaksud dan mengirimkan: - Asli ke Bank Operasional I untuk surat tagihan atau ke Kantor Pusat DJPBN cq. Direktur Pengelolaan Kas Negara; - Tembusan surat ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan; - Arsip surat ke Seksi Bank/Giro Pos. Menatausahakan sebagai arsip. Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, ttd K. A. Badaruddin NIP 19570329 197803 1 001 76

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penerbitan Nota Penyesuaian dalam Rangka Koreksi Pembukuan Setoran

Dasar Hukum

: 1. 2.

No. 1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2007 tentang Tata Cara Pengembalian Pendapatan dan/atau Penerimaan dan Koreksi Pembukuan Penerimaan.

URAIAN KEGIATAN

BACK OFFICE

MIDDLE OFFICE

Kepala Seksi Bank/Giro Pos: a. Menerima permintaan ralat atas surat setoran (SSP/SSBP/SSPB/SSPCP) yang disetor melalui Bank Persepsi mitra kerja KPPN berkenaan oleh Satker/Instansi terkait dari Subbag Umum; b. Menugaskan Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos untuk meneliti kebenaran setoran sesuai dengan bukti setor.

2.

Pelaksana Bank/Giro Pos: a. Meneliti kebenaran elemen data setoran penerimaan dan mencocokkan dengan bukti setor; b. Membuat konsep nota penyesuaian dan meneruskan kepada Kepala Seksi Bank/Giro Pos.

3.

Kepala Seksi Bank/Giro Pos: Menerima, meneliti, dan memaraf konsep nota penyesuaian dan meneruskan kepada Kepala Kantor.

4.

Kepala Kantor: Menerima, meneliti, dan menandatangani nota penyesuaian, kemudian meneruskan kepada Pelaksana Subbag Umum untuk diadministrasikan.

5.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima dan mengagendakan nota penyesuaian yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor; b. Menyampaikan nota dimaksud ke Seksi Verifikasi dan Akuntansi dan Seksi Bank/Giro Pos; c. Mengarsipkan nota dimaksud.



77

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penatausahaan Penerimaan Negara dari Potongan Surat Perintah Membayar/Surat Perintah Pencairan Dana (SPM/SP2D) Melalui e-Paypoint Dasar Hukum

: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-78/PB/2006 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara melalui Modul Penerimaan Negara (MPN).

No

1.

URAIAN KEGIATAN

b.

c. d.

Mentransfer Data Transaksi dari server SP2D setelah data dalam status di load master ; Melakukan upload data potongan SPM melalui sistem pengesahan potongan SPM dalam aplikasi e-Paypoint untuk mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN); Membuat Daftar Nominatif Penerimaan (DNP) atas penerimaan negara yang berasal dari potongan SPM; Meneruskan DNP dimaksud beserta dokumen pendukungnya kepada Kepala Seksi Bank/Giro Pos.

Kepala Seksi Bank/Giro Pos: a. b.

c. 3.

MIDDLE OFFICE

Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos: a.

2.

BACK OFFICE

Menerima DNP atas penerimaan negara dari potongan SPM berikut dokumen pendukungnya; Memeriksa dan menugaskan Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos untuk melakukan perbaikan apabila ditemukan kesalahan elemen data dalam potongan SPM melalui prosedur reversal; Menugaskan Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos untuk membukukan penerimaan negara dimaksud dalam rangka penyusunan Laporan Kas Posisi (LKP);

Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos: a. b.

Melakukan perbaikan dalam hal ditemukan kesalahan elemen data dalam potongan SPM melalui prosedur reversal; Membukukan penerimaan negara yang bersumber dari potongan SPM untuk keperluan penyusunan LKP.

SOP LKP



78

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penatausahaan Penerimaan Negara melalui Bank Indonesia

Dasar Hukum

No 1.

URAIAN KEGIATAN

b. c. d.

MIDDLE OFFICE

Menerima advis debit kredit dan rekening koran BI dari Pelaksana Subbag Umum; Memeriksa dan meneliti kelengkapan data; Melakukan penatausahaan/perekaman data secara manual per Akun pada aplikasi Bendum berdasarkan data per jenis penerimaan; Mencetak hasil dari perekaman data penerimaan dan meneruskan kepada Kepala Seksi Bank/Giro Pos;

Kepala Seksi Bank/Giro Pos: a.

b. 3.

BACK OFFICE


2.

: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-78/PB/2006 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Melalui Modul Penerimaan Negara.

Menerima, meneliti, memeriksa hasil cetakan dengan advis debit/kredit dan rekening koran, kemudian memaraf hasil cetakan apabila sudah benar; Meneruskan kepada Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos.

Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos: Melakukan pengarsipan dokumen advis debit/kredit dan rekening koran.



79

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penatausahaan Laporan Denda Tilang

Dasar Hukum

No.

1.

:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-133/A/41/1995 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Penggantian Denda Tilang.

BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

KANWIL DJPB

Kepala Seksi Bank/Giro Pos: a. Menerima surat laporan denda tilang beserta lampirannya yang telah didisposisikan oleh Kepala Kantor; b. Meneliti surat laporan denda tilang berikut lampirannya; c. Meneruskan laporan denda tilang kepada pelaksana.

2.

Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos: d. Menerima dan meneliti laporan denda tilang yang dilampiri daftar penerimaan dan SSBP dari BRI; e. Membuat konsep surat pengantar penerimaan denda tilang Triwulanan ke Kanwil DJPB; f. Meneruskan kepada Kepala Seksi Bank/Giro Pos.

3.

Kepala Seksi Bank/Giro Pos: Menerima, memeriksa, dan memaraf konsep surat pengantar penerimaan denda tilang Triwulanan serta meneruskan ke Kepala Kantor.

4.

Kepala Kantor: Menerima, memeriksa, dan menandatangani surat pengantar penerimaan denda tilang Triwulanan serta meneruskan kepada Pelaksana Subbag Umum untuk diadministrasikan.

5.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima Surat Pengantar penerimaan denda tilang Triwulanan yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor; b. Memberi nomor dan membubuhi cap dinas pada surat pengantar dimaksud. c. Mengirimkan surat dimaksud ke Kanwil DJPB dan memberikan tembusan ke Seksi Bank/Giro Pos untuk arsip Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, ttd


80

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penerbitan Surat Teguran Kekurangan dan/atau Keterlambatan Pelimpahan

Dasar Hukum

No. 1.

: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-59/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan rekening Pengeluaran KPPN Bersaldo Nihil dalam Rangka Treasury Single Account (TSA).

URAIAN KEGIATAN

BACK OFFICE

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

KANWIL DJPBN

BANK/ POS

Pelaksana Bank/Giro Pos pada FO: a. Menerima laporan harian penerimaan negara yang terdiri dari Laporan Penerimaan dan Pelimpahan, Rekapitulasi Nota Kredit, DNP, ADK, dan dokumen sumber (SSP/SSBC/ SSPCP/SSBP/SSPB) serta Nota Debet (pada setiap hari pelimpahan dari Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Kantor Pos; b. Menerima Nota Kredit dari BI untuk KPPN KBI Hasil Konfirmasi Faktur Kiriman Uang dari KPPN KBI untuk KPPN Non KBI; c. Mencatat, mengagendakan, dan meneruskan kepada Kepala Seksi Bank/Giro Pos.

2.

Kepala Seksi Bank/Giro Pos: Menerima dan meneliti laporan harian penerimaan negara/Nota Debet dari Bank Persepsi dengan Nota Kredit dari BI/Hasil Konfirmasi Faktur Kiriman Uang dari KPPN KBI serta menugaskan pelaksana untuk diproses lebih lanjut.

3.

Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos: a. Menerima dan meneliti laporan harian penerimaan/Nota Debet dari Bank Persepsi dengan Nota Kredit dari BI/Hasil Konfirmasi Faktur Kiriman Uang dari KPPN KBI kemudian mencocokkan ke dalam buku pengawasan b. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara nota debet pelimpahan dengan nota kredit penerimaan dan dokumen sumber setoran penerimaan atau terdapat ketidaksesuaian dengan buku pengawasan maka membuat konsep surat teguran kekurangan dan/atau keterlambatan pelimpahan kemudian meneruskan kepada Kepala Seksi Bank/Giro Pos.

4.

Kepala Seksi Bank/Giro Pos: Menerima, meneliti dan memaraf konsep surat teguran berkenaan kemudian meneruskan kepada Kepala Kantor.

81

SOP KPPN

No. 5.

URAIAN KEGIATAN

BACK OFFICE

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

KANWIL DJPBN

BANK/ POS

Kepala Kantor: Menerima, meneliti, dan menandatangani surat teguran kemudian meneruskan kepada Pelaksana Subbag Umum untuk diadministrasikan.

6.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima surat teguran kekurangan dan/atau keterlambatan pelimpahan yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor; b. Mencatat ke dalam buku agenda, memberi nomor dan membubuhi cap dinas pada surat berkenaan; c. Mengirimkan surat tersebut ke: - Asli surat ke Bank/Pos Persepsi; - Tembusan surat ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan; - Arsip surat ke Seksi Bank/Giro Pos.



82

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Persetujuan/Penolakan Pembukaan Rekening

Dasar Hukum

: 1 2

No. 1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-35/PB/2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja. BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

KANWIL DJPB

Satker

Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos: a. Menerima surat permohonan pembukaan rekening dari Satker melalui Subbagian Umum; b. Membuat konsep surat persetujuan/penolakan pembukaan rekening dan meneruskan kepada Kepala Seksi.

2.

Kepala Seksi Bank/Giro Pos: Memeriksa, meneliti, dan memberi paraf konsep surat persetujuan/penolakan pembukaan rekening dan meneruskan kepada Kepala Kantor

3.

Kepala Kantor : a. b.

c. 4.

Memeriksa surat permohonan pembukaan rekening Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut: - menandatangani surat persetujuan pembukaan rekening apabila setuju atas permintaan pembukaan rekening Satker; atau - menandatangani surat penolakan pembukaan rekening apabila tidak setuju atas permintaan pembukaan rekening Satker. Meneruskan kepada Pelaksana Subbagian Umum untuk diadministrasikan


d.

Menerima surat persetujuan/penolakan pembukaan rekening yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor. Memberi nomor dan membubuhi cap dinas pada surat dimaksud. Memilah surat dimaksud dan mengirimkan: - Asli surat ke Satker bersangkutan; - Tembusan surat ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan - Arsip surat ke Seksi Bank/Giro Pos. Menatausahakan arsip. Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, ttd K. A. Badaruddin NIP 19570329 197803 1 001 83

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penatausahaan Rekening Bendahara

Dasar Hukum :

1. 2.

No. 1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Peraturan Direktur Jenderal Perebndaharaan Nomor PER-35/PB/2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja. BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

KANWIL DJPB

Dit PKN

Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos: a. Menerima surat pemberitahuan rekening yang digunakan bendahara Satker melalui Subbagian Umum; b. Mencatat /menatausahakan rekening bendahara. c. Membuat rekapitulasi rekening Bendahara dan menyampaikan ke Kepala Seksi Bank/Giro Pos; d. Membuat konsep surat pengantar laporan rekening bendahara dan menyampaikannya ke Kepala Seksi Bank/Giro Pos.

2.

Kepala Seksi Bank/Giro Pos: a.

b.

3.

Memeriksa dan meneliti rekapitulasi rekening bendahara dengan surat pemberitahuan pembukaan rekening dari Satker; Memeriksa, meneliti dan memberi paraf konsep surat pengantar laporan rekening bendahara dan meneruskan kepada Kepala Kantor.

Kepala Kantor: Menerima, meneliti, dan menandatangani rekapitulasi rekening bendahara dan surat pengantar laporan rekening bendahara kemudian meneruskan kepada Pelaksana Subbagian Umum untuk diadministrasikan.

4.


d.

Menerima surat pengantar laporan rekening bendahara yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor. Memberi nomor dan membubuhi cap dinas pada surat dimaksud. Memilah surat dimaksud dan mengirimkan: - Asli surat ke Direktorat PKN; - Tembusan surat ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan - Arsip surat ke Seksi Bank/Giro Pos. Menatausahakan sebagai arsip. Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, ttd K. A. Badaruddin NIP 19570329 197803 1 001 84

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penerbitan Surat Perintah Penyetoran Dana Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Kas Negara Dasar Hukum

: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-06/PB/2010 tentang Pengelolaan Rekening Pengembalian (Retur) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

NO. 1.

2

3.

BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

SATKER/ BANK/POS

KANWIL DJPB


Menerima dan mengagendakan tembusan surat konfirmasi/pemberitahuan retur SP2D dari Seksi Pencairan Dana;

b.

Memonitor dan mencocokkan saldo rekening retur pada BO I dengan jumlah dana yang terdapat pada surat konfirmasi/ pemberitahuan retur SP2D dari Seksi Pencairan Dana;

c.

Melakukan konfirmasi dengan pelaksana Seksi Pencairan Dana setelah 7 (tujuh) hari kerja surat konfirmasi/ pemberitahuan retur SP2D.


Melakukan monitoring penyampaian surat konfirmasi/pemberitahuan retur SP2D kepada Satker;

b.

Memberitahukan kepada pelaksana Seksi Bank/Giro Pos dalam hal tidak ada jawaban dari Satker untuk memperbaiki SPM.

Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos: Berdasarkan pemberitahuan dari Seksi Pencairan Dana, selanjutnya membuat konsep surat perintah penyetoran ke kas negara dan disampaikan ke Kepala Seksi Bank/Giro Pos.

4

Kepala Seksi Bank/Giro Pos: Memeriksa, meneliti dan memberikan paraf pada surat perintah penyetoran ke kas negara dan menyampaikannya kepada Kepala Kantor.

5.

Kepala Kantor: Menerima, meneliti dan menandatangani surat perintah penyetoran ke kas negara kemudian meneruskan ke Pelaksana Subbag Umum.

85

SOP KPPN

NO. 6.

BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

SATKER/ BANK/POS

KANWIL DJPB

Pelaksana Subbag Umum: a. Menerima surat perintah penyetoran ke kas negara yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor; b. Mencatat ke dalam buku agenda, memberi nomor dan membubuhi cap dinas pada surat berkenaan; c. Mengirimkan surat tersebut ke: - Asli surat ke Bank Operasional I; - Tembusan surat ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Seksi Pencairan Dana; - Arsip surat ke Seksi Bank/Giro Pos.

Disahkan oleh: Sekretaris Direktorat Jenderal,


86

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Pembuatan Berita Acara Rekonsiliasi Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi dalam rangka Treasury Single Account (TSA) Penerimaan

Dasar Hukum :

1. 2.

No. 1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2010 tentang Pelaksanaan Rekening Penerimaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil Dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA).

URAIAN KEGIATAN

BACK OFFICE

MIDDLE OFFICE

KANWIL DJPB/BANK /POS

Dit PKN

Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos: a. Menerima daftar rekapitulasi Surat Setoran Penerimaan Negara (SSP/SSBP/SSPB) bulan sebelumnya dari Bank Persepsi/Pos Persepsi; b. Memeriksa dan mencocokkan (rekonsiliasi) daftar rekapitulasi surat setoran penerimaan negara bulan sebelumnya dari Bank Persepsi/Pos Persepsi dengan Database Penerimaan Negara di KPPN; c. Menuangkan hasil rekonsiliasi data yang telah sama ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi; d. Meneruskan Berita Acara Rekonsiliasi data ke Bank/Pos Persepsi untuk ditandatangani oleh Kepala Bank/Pos Persepsi bersangkutan; e. Menerima Berita Acara Rekonsiliasi dari Bank/Pos Persepsi yang telah ditandatangani oleh Kepala Bank/Pos Persepsi bersangkutan dan meneruskan kepada Kepala Seksi Bank/Giro Pos; f. Membuat konsep surat pengantar penyampaian berita acara imbalan jasa penerimaan ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan meneruskan kepada Kepala Seksi.

2.

Kepala Seksi Bank/Giro Pos: Memeriksa, meneliti, dan memberi paraf Berita Acara Rekonsiliasi yang telah ditandatangani Kepala Bank/Pos Persepsi dan Surat Pengantar untuk diteruskan kepada Kepala Kantor untuk ditandatangani.

3.

Kepala Kantor: Menerima, meneliti, dan menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi imbalan jasa penerimaan dan surat pengantar, kemudian meneruskan kepada Pelaksana Subbagian Umum untuk diadministrasikan.

4.


b.

Menerima surat pengantar dan Berita Acara Rekonsiliasi imbalan jasa penerimaan yang telah ditandatangani oleh Kepala Bank/Pos Persepsi dan Kepala Kantor. Memberi nomor dan membubuhi cap dinas pada surat dimaksud. 87

SOP KPPN

No.

BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN c.

d.

MIDDLE OFFICE

KANWIL DJPB/BANK /POS

Dit PKN

Memilah surat dimaksud dan mengirimkan: - Lembar I (Asli) dan III dikirim ke Bank/Pos Persepsi bersangkutan, (lembar I untuk disampaikan kepada Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi bersangkutan sebagai dasar pengajuan permintaan pembayaran imbalan jasa pelayanan Bank/Pos Persepsi, sedangkan lembar III sebagai arsip pada Bank/Pos Persepsi bersangkutan) ; - Lembar II dikirim ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara (sebaga dasar pengujian atas permintaan pembayaran jasa layanan Bank/Pos Persepsi); - Tembusan surat ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Bank/Pos Persepsi; - Lembar IV untuk arsip Seksi Bank/Giro Pos. Menatausahakan sebagai arsip.



88

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penerbitan Nota Perbaikan Transaksi

Dasar Hukum

: 1. 2.

No. 1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-35/PB/2009 tentang Tata Cara Perbaikan Data Penerimaan Negara Bukan Pajak.

URAIAN KEGIATAN

BACK OFFICE

MIDDLE OFFICE

SATKER

Kepala Seksi Bank/Giro Pos: Menerima surat permohonan perbaikan transaksi (SSBP/SSPB), memeriksa, kemudian menugaskan Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos untuk mencocokkan database dan membuat nota perbaikan beserta surat pengantar ke satker.

2.

Pelaksana Bank/Giro Pos: a. Menerima surat permohonan perbaikan transaksi (SSBP/SSPB), memeriksa dan mencocokkan dengan database; b. Membuat Nota Perbaikan dan surat pengantar kepada satker, kemudian meneruskan kepada Kepala Seksi Bank/Giro Pos.

3.

Kepala Seksi Bank/Giro Pos: Menerima, meneliti, dan memaraf surat pengantar, menandatangani nota perbaikan, kemudian meneruskan kepada Kepala Kantor.

4.

Kepala Kantor: Menerima, meneliti, dan menandatangani surat pengantar, menandatangani nota perbaikan, kemudian meneruskan kepada kepada Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos.

5.

Pelaksana Bank/Giro Pos: Menerima, mencatat dan mengirimkan surat pengantar dan nota perbaikan kepada Pelaksana Subbag Umum.

6.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima surat pengantar dan nota perbaikan dan mengirimkan : - Asli kepada satker yang bersangkutan - Seksi Bank/Giro Pos dan Seksi Verifikasi dan Akuntansi sebagai tembusan b. Pertinggal sebagai arsip. Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, ttd


89

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Imbalan Jasa Pelayanan Perbankan dalam rangka Treasury Single Account (TSA) Pengeluaran (Melakukan Pembayaran)

Dasar Hukum

: 1 2

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-59/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekening Pengeluaran KPPN Bersaldo Nihil Dalam Rangka Pelaksanaan Treasury Single Account (TSA).

No.

URAIAN KEGIATAN

1.

Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos: a. Menerima daftar rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Perintah Transfer (SPT) bulan sebelumnya dari BO I melalui Subbagian Umum; b. Meneliti dan mencocokkan daftar rekapitulasi penerbitan SP2D dan SPT yang diterima dari BO I dengan data Penerbitan SP2D dan SPT yang ada di KPPN; c. Membuat Surat Pengantar Pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan Perbankan kepada Direktorat PKN dan meneruskannya kepada Kepala Seksi dengan dilampiri Daftar Rekapitulasi Penerbitan SP2D dan SPT yang sudah sesuai dengan data KPPN;

2.

Kepala Seksi Bank/Giro Pos: Memeriksa, meneliti, dan memberi paraf Surat Pengantar Pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan Perbankan dan Daftar Rekapitulasi Penerbitan SP2D dan SPT yang sudah sesuai dengan data KPPN, dan meneruskan kepada Kepala Kantor.

3.

Kepala Kantor: Menerima, meneliti, dan menandatangani Surat Pengantar Pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan Perbankan dan Daftar Rekapitulasi Penerbitan SP2D dan SPT yang sudah sesuai dengan data KPPN, kemudian meneruskan kepada Pelaksana Subbagian Umum untuk diadministrasikan.

4.

Pelaksana Subbag Umum: a. Menerima Surat Pengantar Pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan Perbankan dan Daftar Rekapitulasi Penerbitan SP2D dan SPT yang sudah sesuai dengan data KPPN yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor. b. Memberi nomor dan membubuhi cap dinas pada surat dimaksud. c. Memilah surat dimaksud dan mengirimkan: - Asli ke Dit.PKN; - Tembusan surat ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan BO I bersangkutan; - Tembusan surat ke Seksi Bank/Giro Pos. d. Pertinggal sebagai arsip.

BACK OFFICE

MIDDLE OFFICE

KANWIL DJPBN

BO I

KANTOR PUSAT

Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, ttd K. A. Badaruddin NIP 19570329 197803 1 001 90

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Konfirmasi Data Unmatch Modul Penerimaan Negara (MPN)

Dasar Hukum

: 1. 2.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6757/PB/2009 hal Penelitian Kebenaran Data Unmatch MPN Hasil Rekonsiliasi Data LKP dan MPN tahun 2009 pada KPPN.

No.

URAIAN KEGIATAN

1.

Pelaksana Bank/Giro Pos: a. Mengunduh data unmatch MPN dari intranet; b. Membuat daftar data unmatch per Bank/Pos Persepsi; c. Membuat surat konfirmasi yang dilampiri daftar data unmatch ke Bank/Pos Persepsi guna meminta penjelasan atas data unmatch tersebut untuk diteruskan ke Kepala Seksi.

2.

Kepala Seksi Bank/Giro Pos:

BACK OFFICE

MIDDLE OFFICE

BANK/POS PERSEPSI

Menerima, meneliti, dan memaraf surat konfirmasi kemudian meneruskan kepada Kepala Kantor. 3.

Kepala Kantor: Menerima, meneliti, dan menandatangani surat konfirmasi kemudian meneruskan kepada kepada Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos.

4.

Pelaksana Bank/Giro Pos: Menerima, mencatat dan mengirimkan surat konfirmasi kepada Pelaksana Subbag Umum.

5.

Pelaksana Subbag Umum: a. Menerima surat konfirmasi mengirimkan: - Asli kepada Bank/Pos Persepsi yang bersangkutan; - Tembusan ke di Seksi Bank/Giro Pos. b. Pertinggal sebagai arsip.



91

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penyelesaian Data Unmatch Modul Penerimaan Negara (MPN)

Dasar Hukum

: 1. 2.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6757/PB/2009 hal Penelitian Kebenaran Data Unmatch MPN Hasil Rekonsiliasi Data LKP dan MPN tahun 2009 pada KPPN

No.

URAIAN KEGIATAN

1.

Kepala Seksi Bank/Giro Pos: Menerima surat konfirmasi data unmatch MPN kemudian menugaskan Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos untuk membuat Berita Acara Penyelesaian Data Unmatch MPN.

2.

Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos: 1. Menerima surat konfirmasi data unmatch MPN dan membuat Berita Acara Penyelesaian Data Unmatch MPN; 2. Meneruskan Berita Acara Penyelesaian Data Unmatch MPN ke Bank/Pos Persepsi untuk ditandatangani oleh Kepala Bank/Pos Persepsi bersangkutan; 3. Menerima Berita Acara Penyelesaian Data Unmatch MPN dari Bank/Pos Persepsi yang telah ditandatangani oleh Kepala Bank/Pos Persepsi bersangkutan dan membuat surat pengantar penyampaian Berita Acara Penyelesaian Data Unmatch MPN ke Dit. Sistem Perbendaharaan kemudian meneruskan kepada Kepala Seksi Bank/Giro Pos.

3..

Kepala Seksi Bank/Giro Pos:

BACK OFFICE

MIDDLE OFFICE

BANK / POS PERSEPSI

KANTOR PUSAT

Menerima, meneliti, dan memaraf Berita Acara Penyelesaian Data Unmatch MPN dari Bank/Pos Persepsi dan surat pengantar penyampaian Berita Acara Penyelesaian Data Unmatch MPN, kemudian meneruskan kepada Kepala Kantor. 4.

Kepala Kantor: Menerima, meneliti, dan menandatangani Berita Acara Penyelesaian Data Unmatch MPN dari Bank/Pos Persepsi dan surat pengantar penyampaian Berita Acara Penyelesaian Data Unmatch MPN, kemudian meneruskan kepada kepada Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos.

92

SOP KPPN

No. 5.

URAIAN KEGIATAN

BACK OFFICE

MIDDLE OFFICE

BANK / POS PERSEPSI

KANTOR PUSAT

Pelaksana Bank/Giro Pos: Menerima, mencatat dan Berita Acara Penyelesaian Data Unmatch MPN dari Bank/Pos Persepsi dan surat pengantar penyampaian Berita Acara Penyelesaian Data Unmatch MPN kepada Pelaksana Subbag Umum.

6.

Pelaksana Subbag Umum: Menerima surat pengantar perbaikan dan mengirimkan: -

dan

nota

Asli kepada Dit.Sistem Perbendaharaan; Sebagai arsip di Seksi Bank/Giro Pos.



93

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi / Standard Operating Procedures (SOP) Monitoring dan Evaluasi atas Kepatuhan BO I/BankPersepsi/Pos Persepsi dalam Rangka Pelaksanaan Treasury Single Account (TSA) Penerimaan/Pengeluaran Dasar Hukum

:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2010 tentang Pelaksanaan Rekening Penerimaan KPPN Bersaldo Nihil dalam rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA); 3. Perjanjian Jasa Pelayanan Perbankan sebagai Bank Persepsi/Devisa Persepsi dalam rangka Pelaksanaan Treasury Single Account (TSA) Penerimaan; 4. Kontrak Jasa Pelayanan Perbankan sebagai Bank Operasional I Mitra Kerja KPPN.

No

URAIAN KEGIATAN

1.

Kepala Kantor: Menugaskan Kepala Seksi Bank/Giro Pos untuk membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi atas kepatuhan BO I/Bank/Pos Persepsi/Devisa Persepsi serta menyiapkan bahan dan menyusun jadwal pelaksanaannya.

2.

Kepala Seksi Bank/Giro Pos: Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi atas kepatuhan BO I/Bank/Pos Persepsi dan menugaskan pelaksana untuk menyiapkan bahan, surat tugas, dan jadwal pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

3.

Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos: a. Menyiapkan bahan dengan membuat daftar tingkat kepatuhan atas kewajiban yang harus dilakukan oleh BO I/Bank/Pos Persepsi; b. Menyiapkan surat tugas Tim Monitoring dan Evaluasi; c. Menyusun jadwal pelaksanaan monitoring dan evaluasi ke BO I/Bank/Pos Persepsi; d. Meneruskan kepada Kepala Seksi Bank/Giro Pos.

4.

Kepala Seksi Bank/Giro Pos: a. Memeriksa dan menandatangani daftar tingkat kepatuhan atas kewajiban yang harus dilakukan oleh BO I/Bank/Pos Persepsi; b. Memeriksa dan memaraf surat tugas Tim berikut jadwal Monitoring dan Evaluasi ke BO I/Bank/Pos Persepsi; c. Meneruskan kepada Kepala Kantor.

BACK OFFICE

94

MIDDLE OFFICE

TIM

BANK/ POS

KANWIL DJPBN

SOP KPPN

No

URAIAN KEGIATAN

5.

Kepala Kantor: Memeriksa kemudian menetapkan dengan menandatangani Surat Tugas Tim Monitoring dan Evaluasi ke BO I/Bank/Pos Persepsi berikut jadwal pelaksanaannya kemudian meneruskan kepada Kepala Seksi Bank/Giro Pos untuk ditindaklanjuti.

6.

Kepala Seksi Bank/Giro Pos: Menerima surat tugas Tim dan jadwal Monitoring dan Evaluasi ke BO I/Bank/Pos Persepsi dan meneruskan kepada Tim Monitoring dan Evaluasi BO I/Bank/Pos Persepsi untuk dilaksanakan.

7.

Tim Monitoring dan Evaluasi:

8.

a.

Menerima Surat Tugas untuk kemudian melakukan monitoring dan Evaluasi ke BO I/Bank/Pos Persepsi sesuai bahan dan jadwal yang telah ditetapkan;

b.

Menyusun Berita Acara hasil monitoring dan Evaluasi BO I/Bank/Pos Persepsi;

c.

Meneruskan Berita Acara Hasil Monitoring dan Evaluasi BO I/Bank/Pos Persepsi yang telah ditandatangani oleh Ketua Tim dan Pimpinan BO I/Bank/Pos Persepsi kepada Kepala Seksi Bank/Giro Pos untuk diketahui Kepala KPPN disertai dengan Surat Pengantar ke Kanwil DJPBN setempat.

BACK OFFICE

MIDDLE OFFICE

TIM

BANK/ POS

KANWIL DJPBN

Kepala Seksi Bank/Giro Pos: Menerima dan memarap Berita Acara Hasil Monitoring dan Evaluasi BO I/Bank/Pos Persepsi yang telah ditandatangani Ketua Tim dan Pimpinan BO I/Bank/Pos Persepsi beserta Surat Pengantar dan meneruskannya kepada Kepala Kantor.

9.

Kepala Kantor: Menerima, memeriksa, dan menandatangani Surat Pengantar dan Berita Acara Hasil Monitoring dan Evaluasi BO I/Bank/Pos Persepsi sebagai tanda “MENGETAHUI” kemudian meneruskannya kepada Pelaksana Sub Bagian Umum untuk diadministrasikan.

95

SOP KPPN

No

9.

URAIAN KEGIATAN

BACK OFFICE

MIDDLE OFFICE

TIM

BANK/ POS

KANWIL DJPBN


b. c.

d.

Menerima Surat Pengantar dan Berita Acara Hasil Monitoring dan Evaluasi BO I/Bank/Pos Persepsi yang telah ditandatangani oleh Ketua Tim, Pimpinan BO I/Bank/Pos Persepsi, dan Kepala Kantor. Memberi nomor dan membubuhi cap dinas; Memilah surat dimaksud dan mengirimkan kepada; - Kepala Kanwil DJPBN setempat; - Pimpinan BO I/Bank/Pos Persepsi; - Seksi Bank/Giro Pos sebagai pertinggal. Menatausahakan sebagai arsip.


ttd K.A. Badaruddin NIP 19570329 197803 1 001

96

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi / Standard Operating Procedures (SOP) Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Perum BULOG Dasar Hukum

:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 3. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-37/PB/2005 tentang Tata Cara Pembayaran Imbalan Jasa Perbendaharaan Kepada PT Pos Indonesia (Persero), Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Kepada Perum BULOG, dan Pengembalian Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

NO

URAIAN KEGIATAN

1.

Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos: a. Menerima Surat Permintaan Pembayaran (SPP) HPB Bulog setiap bulan dalam rangkap 3 (tiga) untuk pembayaran tunjangan beras dalam bentuk natura yang dimpiri dengan: - Daftar Penyimpulan (Asli) yang disusun per Kementerian/Lembaga/Satker. - DO beras lembar ke-1 (Asli). b. Meneliti, memberikan disposisi, dan meneruskan kepada Pelaskana Seksi Bank/Giro Pos di Middle Office.

2.

Pelaskana Seksi Bank/Giro Pos:

BACK OFFICE

a. Menerima dan meneliti SPP dan dokumen pendukungnya; b. Melakukan pengujian dengan meneliti/mencocokkan jumlah tagihan yang diajukan dengan data pada Laporan Kas Posisi (LKP); c. Apabila SPP dan dokumen pendungnya lengkap dan benar, maka membuat konsep Nota Dinas penerbitan SPM kepada Kepala Subbag Umum; d. Apabila SPP dan dokumen pendungnya tidak lengkap dan tidak benar, maka membuat konsep pengembalian SPP untuk dilakukan diperbaikan; e. Menyampaikan konsep nota dinas penerbitan SPM atau surat pengembalian kepada Kepala Seksi Bank/Giro Pos. 3.

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

BANK OPRS.

PERUM BULOG

Tdk

Ya

Kepala Seksi Bank/Giro Pos: a. Menerima, meneliti, dan menandatangani nota dinas penerbitan SPM kemudian meneruskan kepada Kepala Subbag Umum; atau b. Menerima, meneliti, dan memaraf konsep surat pengembalian SPP kemudian meneruskan kepada Kepala Kantor.

97

SOP KPPN

NO

URAIAN KEGIATAN

4.

Kepala Kantor: a. Menerima, meneliti, dan menandatangani surat pengembalian SPP; b. Meneruskan kepada Pelaksana Subbag Umum untuk diproses lebih lanjut melalui Kepala Subbag Umum.

5.

Pelaksana Subbag Umum: Menerima surat pengembalian SPP kemudian memberi nomor dan cap dinas serta mengirimkan surat dimaksud kepada Perum BULOG; atau

6.

Kepala Subbag Umum: a. Menerima Nota Dinas Penerbitan SPM beserta SPP HPB Bulog dan lampirannya; b. Meneliti, memberikan disposisi, dan meneruskan kepada Pelaksana Subbag Umum untuk diproses lebih lanjut.

7.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima dan meneliti SPP HPB Bulog beserta lampirannya; b. Membuat konsep SPM dalam rangkap 3 (tiga) kemudian menyampaikan kepada Kepala Subbag Umum; c. Menyiapkan ADK SPM berkenaan.

8.

Kepala Subbagian Umum: Menerima, meneliti, dan menandatangani SPM HPB Bulog kemudian meneruskan kepada Pelaksana Seksi Pencairan Dana di Front Office melalui Pelaksana Subbag Umum.

9.

Pelaksana Seksi Pencairan Dana: a. Menerima SPM HPB Bulog beserta dokumen pendukung dan ADK-nya; b. Meneliti kelengkapan dokumen; c. Melakukan upload ADK SPM ke aplikasi SP2D dan melakukan penanyangan ADK untuk dicocokan dengan hard copy SPM; d. Melakukan pengujian substantif dan formal; e. Melakukan pengembalian SPM dan dokumen pendukung kepada Bagian Umum dengan formulir pengembalian apabila SPM tidak memenuhi persyaratan. f. Mentransfer ADK ke dalam aplikasi SP2D, mencetak dan menyampaikan tanda terima SPM apabila SPM memenuhi persyaratan; g. Meneruskan SPM dan dokumen pendukungnya beserta lembar ke-2 tanda terima kepada Pelaksana Seksi Pencairan Dana di Middle Office.

BACK OFFICE

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

BANK OPRS.

PERUM BULOG

Tdk

Ya

98

SOP KPPN

NO

URAIAN KEGIATAN

10.

Pelaksana Seksi Pencairan Dana: a. Menerima SPM beserta dokumen pendukungnya; b. Mencetak kartu pengawasan kredit; c. Mencetak dan meneliti konsep/net SP2D; d. Meneruskan konsep/net SP2D dan dokumen pendukungnya kepada Kepala Seksi Pencairan Dana dengan dilampiri kartu pengawasan kredit.

11.

Kepala Seksi Pencairan Dana: a. Menerima dan meneliti SPM beserta dokumen pendukungnya; b. Melakukan pengujian dengan kartu pengawasan kredit; c. Memeriksa dan memaraf konsep SP2D dan kartu pengawasan kredit serta menandatangani SP2D (dalam kondisi khusus masih dimungkinkan terjadi pengembalian); d. Meneruskan SP2D kepada Pelaksana Seksi Pencairan Dana.

12.

Pelaksana Seksi Pencairan Dana: a. Menerima dan memilah SP2D, kemudian meneruskan: - lembar ke-1 kepada Seksi Bank/Giro Pos; - lembar ke-2 dan ke-3 kepada Subbag Umum dilampiri dengan asli SPM beserta dokumen pendukungnya. b. Menatausahakan konsep SP2D untuk pertinggal Seksi Pencairan Dana;

13.

Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos: a. Menerima SP2D lembar ke-1; b. Mencetak Daftar Pengantar/Penguji: c. Meneliti dan mencocokan lembar ke-1 SP2D dengan Daftar Penguji/Pengantar kemudian meneruskan kepada Kepala Seksi Bank/Giro Pos.

14.

Kepala Seksi Bank/Giro Pos: a. Memeriksa ketersediaan dana pada Bank Operasional; b. Meneliti dan menandatangani SP2D lembar ke-1 dan Daftar Penguji/Pengantar; c. Meneruskan kepada Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos;

15.

Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos: a. Menerima SP2D lembar ke-1 yang telah ditandatangani kemudian membubuhi stempel timbul; b. Meneruskan lembar ke-1 SP2D berikut Daftar Penguji/Pengantar kepada Kepala Kantor.

16.

Kepala Kantor: a. Menerima dan meneliti SP2D lembar ke-1 kemudian menandatangani Daftar Penguji/ Pengantar; b. Meneruskan kepada Pelaksana Subbag Umum melalui Kepala Subbag Umum untuk diproses lebih lanjut.

BACK OFFICE

99

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

BANK OPRS.

PERUM BULOG

SOP KPPN

NO

URAIAN KEGIATAN

17.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima SP2D lembar ke-1 dan Daftar Penguji/ Pengantar dari Kepala Kantor; b. Menerima lembar ke-2 dan lembar ke-3 SP2D, SPM beserta dokumen pendukungnya dari Pelaksana Seksi Pencairan Dana; c. Membubuhi stempel timbul pada daftar penguji/pengantar; d. Mengirimkan lembar ke-1 SP2D berikut lembar ke-1 dan lembar ke-2 daftar penguji/pengantar ke Bank Operasional/Giro Pos melalui petugas yang ditunjuk, serta menerima lembar ke-2 daftar penguji/ pengantar yang telah ditandatangani pihak Bank Operasional/Giro Posuntuk pertinggal Seksi bank/Giro Pos; e. Menatausahakan lembar ke-2 SP2D dan lembar ke-2 SPM dan menyampaikan copy lembar ke-2 SP2D dan lembar ke-2 SPPM kepada Perum Bulog; f. Meneruskan lembar ke-3 daftar penguji/pengantar dilampiri lembar ke-3 SP2D dan lembar ke-1 SPM beserta dokumen pendukung kepada Seksi Verifikasi dan Akuntansi.

BACK OFFICE

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

BANK OPRS.

PERUM BULOG



100

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penerbitan Nota Dinas Hasil Validasi dan Verifikasi Surat Perintah Membayar/Surat Perintah Pencairan Dana/Surat Setoran Bukan Pajak/Surat Setoran Pengembalian Belanja (SPM/SP2D/SSBP/SSPB) Dasar Hukum

: 1 2 3

NO. 1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.01/2008 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2009 tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara. BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

KP/ KANWIL

SATKER

Pelaksana Seksi Verifikasi dan Akuntansi: a. Menerima SP2D lembar ke-3 dan SP2D Nihil lembar ke-2 beserta dokumen pendukung dari Seksi Pencairan Dana; SPJ Bendum beserta dokumen b. Menerima pendukungnya dari Seksi Bank/Giro pos; c. Melakukan validasi dan verifikasi data, apabila berdasarkan hasil validasi dan verifikasi terdapat temuan kesalahan, merangkum hasil temuan tersebut dalam daftar hasil validasi dan verifikasi; d. Membuat Nota Dinas Hasil Validasi dan Verifikasi, dalam rangkap dua kemudian meneruskan kepada Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi.

2.

Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi: Menerima, meneliti dan memaraf Nota Dinas serta menandatangani Daftar Hasil Validasi dan Verifikasi kemudian meneruskan kepada Kepala Kantor.

3.

Kepala Kantor: Menerima, meneliti, dan menandatangani Nota Dinas, kemudian mendisgiro posisikan kepada Pelaksana Subbag Umum untuk diteruskan ke Seksi terkait.

4.

Pelaksana Subbag Umum: Menerima, mengagendakan Nota Dinas Hasil Validasi dan Verifikasi kemudian mendistribusikan: a. Lembar ke-1 dilampiri dokumen pendukung, kepada Kepala Seksi terkait; b. Lembar ke-2 kepada Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi untuk diarsipkan.

5.

Kepala Seksi Pencairan Dana atau Seksi Bank/Giro Pos: Menerima Nota Dinas Hasil Validasi dan Verifikasi serta dokumen pendukungnya dari Seksi Verifikasi dan Akuntansi, meneliti, serta membuat disgiro posisi kepada Pelaksana untuk membuat surat pemberitahuan kesalahan kepada satker.

101

SOP KPPN

BACK OFFICE

NO.

URAIAN KEGIATAN

6.

Pelaksana Seksi Pencairan Dana atau Pelaksana Seksi Bank/Giro Pos:

MIDDLE OFFICE

KP/ KANWIL

SATKER

Menerima, meneliti, dan membuat surat pemberitahuan kesalahan ke satker, kemudian membuat Nota Penyesuaian untuk ditandatangani Kepala Seksi dan diteruskan ke Supervisor untuk diproses.

7.

8.

Kepala Seksi Pencairan Dana atau Seksi Bank/Giro Pos: 1.

meneliti dan menandatangani Nota kemudian diteruskan ke Supervisor

Penyesuaian

2.

meneliti dan menandatangani Surat Pemberitahuan Kesalahan kemudian meneruskannya ke satker

Supervisor : a. Menerima Nota Penyesuaian dari Seksi Pencairan Dana atau Seksi Bank/Giro pos; b. Melakukan persiapan update data aplikasi SP2D; c. Membuka proteksi data dengan password supervisor; d. Mengeksekusi perbaikan SPM atau SSBP/SSPB ; e. Melakukan pengujian ulang terhadap keamanan database; f. Melakukan proteksi ulang pada komputer Supervisor; g. Membuat Berita Acara Perbaikan rangkap tiga yang ditandatangani oleh Kepala Subbag Umum dan Kepala Seksi Pencairan Dana atau Kepala Seksi Bank/Giro pos; h. Menyampaikan Berita Acara Perbaikan: 1) Lembar ke-1 kepada Kasi Verifikasi dan Akuntansi; 2) Lembar ke-2 kepada Satker yang bersangkutan melalui Pelaksana Subbag Umum untuk bahan perbaikan; 3) Lembar ke-3 arsip Supervisor.

9.

Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi: Menerima Berita Acara Perbaikan lembar 1, meneliti hasil perbaikan SPM/SSBP/SSPB dari Supervisor kemudian menugaskan Pelaksana untuk melakukan posting ulang sesuai tanggal transaksi dalam Berita Acara Perbaikan.

10.

Pelaksana Seksi Verifikasi dan Akuntansi: a. b.

Melakukan posting ulang sesuai tanggal transaksi dalam Berita Acara Perbaikan; Melakukan validasi pada tanggal tersebut, apabila tidak ada perbedaan lagi kemudian membuat file kiriman (GL) untuk dikirimkan kembali ke Kanwil/Kantor Pusat.

102

SOP KPPN

NO. 11.

BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

KP/ KANWIL

SATKER

Pelaksana Subbagian Umum: Menerima Berita Acara Perbaikan dari Supervisor untuk dikirimkan ke satker.



103

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Rekonsiliasi Eksternal dan Penerbitan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)

Dasar Hukum

: 1 2 3

No. 1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.01/2008 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2009 tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara. MIDDLE OFFICE

URAIAN KEGIATAN

FRONT OFFICE

SATKER

Pelaksana Seksi Verifikasi dan Akuntansi: a. Melakukan rekonsiliasi dengan Satker paling lambat 7 hari kerja pada bulan berikutnya, dengan menerima ADK dan Register Pengiriman, serta LRA, Neraca, Laporan posisi BMN dan Rekening Koran dari Satker; b. Meng-upload data dan memeriksa register upload dengan register pengiriman; c. Memeriksa LRA, Neraca dan Hasil Rekonsliasi; d. Mengembalikan ADK dan Register Pengiriman, serta LRA dan Neraca Laporan Posisi BMN dan Rekening Koran dari Satker apabila register pengiriman tidak sama atau ADK rusak/tidak dapat diproses; e. Mengembalikan ADK beserta dokumen pendukung kepada satker apabila masih ditemukan elemen data satker yang salah; f.

Tidak Sesuai

Sesuai

Membuat Nota Dinas perbaikan transaksi DIPA, Revisi DIPA, SPM ke Seksi Pencairan Dana apabila ditemukan kesalahan;

g. Membuat Nota Dinas perbaikan transaksi MPN, ke Seksi Bank/Giro Giro pos apabila ditemukan kesalahan; h. Melakukan posting ulang atas perbaikan data; i.

Mencetak hasil rekonsiliasi (Estimasi Pendapatan, Pagu, Belanja, UP, Pendapatan Non Pajak, Pengembalian Belanja dan Pengembalian Pendapatan Non Pajak;

j.

Membuat Laporan Hasil Rekonsiliasi (LHR);

k. Membuat Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ; l.

2.

Meneruskan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR), Laporan Hasil Rekonsiliasi (LHR), cetakan hasil rekonsiliasi, Laporan Keuangan serta rekening koran satker kepada Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi.

Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi:

a. Memeriksa, meneliti dan menandatangani BAR, memaraf Laporan Hasil Rekonsiliasi (LHR) dan Hasil Rekonsiliasi;

104

SOP KPPN

No.

MIDDLE OFFICE

URAIAN KEGIATAN

FRONT OFFICE

SATKER

b. Mengembalikan BAR, LHR, cetakan hasil rekonsiliasi, Laporan Keuangan serta rekening koran kepada pelaksana.

3

Pelaksana Seksi Verifikasi dan Akuntansi: Menerima, mengagendakan, dan mendistribusikan: a. BAR, LHR dan Hasil Rekonsiliasi ke Satker; b. (BAR, LHR, cetakan hasil rekonsiliasi, Laporan Keuangan serta rekening koran satker untuk pertinggal Seksi Verifikasi dan Akuntansi.


ttd


105

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penerbitan Surat Peringatan Penyampaian Laporan Keuangan (SP2LK)

Dasar Hukum

: 1. 2.

No

1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2008 tentang Penetapan Sanksi oleh KPPN Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.06/2005.

BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

KANWIL DJPBN

SATKER

Pelaksana Seksi Verifikasi dan Akuntansi: a. Membuat/mencetak, meneliti daftar monitoring rekonsiliasi Satker yang sudah/belum melaksanakan rekonsiliasi pada bulan berkenaan; b. Membuat daftar rekapitulasi satker yang belum melaksanakan rekonsiliasi sampai dengan 7 hari kerja bulan berikutnya; c. Membuat konsep Surat Peringatan Penyampaian Laporan Keuangan (SP2LK) sesuai dengan daftar rekapitulasi satker yang belum melaksanakan rekonsiliasi; SP2LK beserta daftar d. Meneruskan konsep rekapitulasi satker yang belum melaksanakan rekonsiliasi kepada Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi.

2.

Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi: a. Menerima dan meneliti SP2LK beserta daftar rekapitulasi satker yang belum melaksanakan rekonsiliasi; b. Memaraf SP2LK dan menandatangani daftar rekapitulasi satker yang belum melaksanakan rekonsiliasi kemudian meneruskan kepada Kepala Kantor.

3.

Kepala Kantor: a.

Menerima dan meneliti SP2LK beserta daftar rekapitulasi satker yang belum melaksanakan rekonsiliasi kemudian menandatangani SP2LK;

b.

meneruskan kepada Pelaksana Subbag Umum untuk diproses lebih lanjut.

106

SOP KPPN

No

4.

BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

KANWIL DJPBN

SATKER

Pelaksana Subbag Umum: Menerima, mengagendakan, dan mengirimkan Surat Peringatan Penyampaian Laporan Keuangan (SP2LK) kepada: a.

Asli untuk Satker yang bersangkutan;

b.

Tembusan untuk diarsipkan Seksi Verifikasi dan Akuntansi dilampiri daftar rekapitulasi satker yang belum melaksanakan rekonsiliasi;

c.

Tembusan untuk Kepala Seksi Pencairan Dana dilampiri daftar rekapitulasi satker yang belum melaksanakan rekonsiliasi;

d.

Tembusan untuk Kepala Kanwil DJPBN dilampiri daftar rekapitulasi satker yang belum melaksanakan rekonsiliasi.

Batas waktu penyampaian: 5 hari kerja setelah batas akhir rekon



107

SOP KPPN


Nomor: KEP- 185/PB/2010 Tanggal Penetapan:24-08-2010 Tanggal Revisi: Nomor SOP: KP.01/051

Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penerbitan Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi (SP2S)

Dasar Hukum

: 1. 2.

No

1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2008 tentang Penetapan Sanksi oleh KPPN Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.06/2005. BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

KANWIL DJPBN

SATKER

Pelaksana Seksi Verifikasi dan Akuntansi: a. Membuat/mencetak, meneliti daftar monitoring rekonsiliasi satker yang sudah/belum melaksanakan rekonsiliasi pada bulan berkenaan; b. Membuat daftar satker yang tidak melaksanakan rekonsiliasi setelah 5 hari kerja sejak diterbitkannya Surat Peringatan Penyampaian Laporan Keuangan (SP2LK) c. membuat Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi (SP2S) sesuai dengan daftar satker yang tidak melaksanakan rekonsiliasi setelah 5 hari kerja sejak diterbitkannya SP2LK; d. Meneruskan SP2S dan daftar satker yang tidak melaksanakan rekonsiliasi setelah 5 hari kerja sejak diterbitkannya SP2LK kepada Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi.

2.

Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi: a. Menerima dan meneliti SP2S serta daftar satker yang tidak melaksanakan rekonsiliasi setelah 5 hari kerja sejak diterbitkannya SP2LK; b. Memaraf SP2S dan menandatangani daftar satker yang tidak melaksanakan rekonsiliasi setelah 5 hari kerja sejak diterbitkannya SP2LK kemudian meneruskan kepada Kepala Kantor.

3.

Kepala Kantor: a.

Menerima dan meneliti SP2S serta daftar satker yang tidak melaksanakan rekonsiliasi setelah 5 hari kerja sejak diterbitkannya SP2LK kemudian menandatangani SP2S;

b.

meneruskan kepada Pelaksana Umum untuk diproses lebih lanjut.

Subbag

108

SOP KPPN

No

4.

BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

KANWIL DJPBN

SATKER

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima, mengagendakan, dan mengirimkan SP2S kepada: -

Asli untuk Satker yang bersangkutan;

-

Tembusan Akuntansi;

-

Tembusan untuk Kepala Seksi Pencairan Dana;

-

Tembusan untuk Kepala Kanwil DJPBN;

-

Tembusan untuk petugas CSO/Front Office berupa daftar satker yang tidak melaksanakan rekonsiliasi, sebagai alat pengujian penerimaan SPM UP/GUP dan LS Bendahara Satker yang bersangkutan.

untuk

Seksi

Verifikasi

dan

b. Pertinggal untul arsip Batas waktu penerbitan : 5 hari kerja setelah diterbitkan SP2LK


ttd


109

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penerbitan Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengenaan Sanksi (SP3S) Dasar Hukum

: 1. 2.

No 1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2008 tentang Penetapan Sanksi oleh KPPN Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.06/2005. BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

KANWIL DJPBN

SATKER

Pelaksana Seksi Verifikasi dan Akuntansi: a. Meneliti daftar monitoring rekonsiliasi Satker yang sudah/belum melaksanakan rekonsiliasi pada bulan berkenaan; b. Membandingkan daftar monitoring rekonsiliasi dengan daftar satker yang dikenakan sanksi (SP2S); c. Membuat Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengenaan Sanksi (SP3S) kepada satker yang telah menyampaikan laporan keuangan; d. Meneruskan SP3S kepada Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi.

2.

Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi: a. Menerima dan meneliti SP3S; b. Memaraf SP3S kemudian meneruskan kepada Kepala Kantor;

3.

Kepala Kantor: Menerima, meneliti, dan menandatangani SP3S kemudian meneruskan kepada Pelaksana Subbag Umum untuk diproses lebih lanjut.

4.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima, mengagendakan, dan mengirimkan SP3S kepada: - Asli untuk Satker yang bersangkutan; - Tembusan untuk diarsipkan Seksi Verifikasi dan Akuntansi; - Tembusan untuk Kepala Seksi Pencairan Dana; - Tembusan untuk Kepala Kanwil DJPBN; - Tembusan untuk petugas CSO/Front Office, sebagai alat pengujian penerimaan SPM UP/GUP dan LS Bendahara Satker yang bersangkutan. b. Pertinggal untuk arsip. Jangka waktu penerbitan : 1 hari setelah dilaksanakan rekonsiliasi Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, ttd K. A. Badaruddin NIP 19570329 197803 1 001 110

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi / Standard Operating Procedures (SOP) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Dasar Hukum

: 1 2

No. 1.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2009 tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara. BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

KANWIL

KANTOR PUSAT

Pelaksana Seksi Verifikasi dan Akuntansi: a. Melakukan posting seluruh transaksi (DIPA, Revisi DIPA, Estimasi Pendapatan, MPN, SP2D, Saldo Awal, SP2D Non KPPN, Kiriman Uang, Jurnal Neraca & Koreksi) setelah proses rekonsiliasi 7 hari kerja dengan Satker; b. Melakukan Proses Validasi dan mencetak hasilnya; c. Mencetak Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Neraca; d. Menerima/meminta Laporan Kas Posisi (LKP), saldo rekening koran dan daftar selisih dari Seksi Bank/Giro Pos, kemudian membandingkan saldo kas di KPPN menurut Neraca/LAK dengan saldo akhir LKP dan saldo rekening koran; e. Memverifikasi Akun yang ada di LAK dan mencocokkan dengan LKP dari Seksi Bank/Giro Pos; f.

Membuat Nota Dinas perbaikan transaksi DIPA, Revisi DIPA, Estimasi Pendapatan, SPM ke Seksi Pencairan Dana apabila ada kesalahan;

g. Membuat Nota Dinas perbaikan transaksi MPN, Saldo Awal, Kiriman Uang, SP2D non KPPN ke Seksi Bank/Giro Pos apabila ada kesalahan; h. Melakukan Jurnal Koreksi apabila diperlukan; i.

Melakukan posting ulang atas perbaikan data, dan setelah dilakukan posting memberitahukan kepada supervisor untuk dibuat file kirim (GL)

j.

Meng-input elemen data LAK, LKP, Neraca dan LRA ke dalam Form Analisa;

k. Membuat LKPP Halaman Muka (LAK Halaman Muka/Kode B, Neraca/Kode C, dan LRA Halaman Muka/Kode D) berdasarkan form analisa; l.

Membuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berdasarkan LKPP Halaman Muka;

m. Membuat Pernyataan Tanggung Jawab (SOR); n. Membuat Lampiran LKPP antara lain: 1)

Monitoring Rekonsiliasi;

2)

Daftar Rekening Satker beserta saldonya;

3)

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran.

o. Membuat surat pengantar LKPP dalam rangkap 4; 111

SOP KPPN

No.

BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

KANWIL

KANTOR PUSAT

p. Membuat Penjelasan selisih saldo bendahara rekening koran dan neraca (Kas di Bendahara Pengeluaran); q. Meneruskan LKPP beserta lampirannya kepada kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi; r. Mengajukan permintaan kepada Supervisor untuk membuat softcopy kiriman LKPP.

2.

Supervisor: a. Membuat file kiriman (GL) transaksi sampai dengan bulan berkenaan; b. Melakukan Burning ke dalam CD atas GL dan SQLDB sampai dengan bulan berkenaan; c. Meneruskan CD kiriman ke Subbag Umum untuk diproses lebih lanjut.

3.

Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi:

a. Memeriksa, meneliti dan memaraf Nota Dinas Perbaikan kepada Kepala Kantor untuk diteruskan Dana/Seksi Bank/Giro Pos;

ke

Kepala

Seksi

Pencairan

b. Memeriksa, meneliti form analisa dan memaraf Pernyataan Tanggung Jawab dan surat pengantar LKPP, kemudian meneruskan kepada Kepala Kantor 4.

Kepala Kantor: a. Menerima, meneliti dan menandatangani Nota Dinas perbaikan untuk diteruskan ke Kepala Seksi Pencairan Dana/Seksi Bank/ Pos b. Menerima dan meneliti LKPP beserta lampirannya kemudian menandatangani Pernyataan Tanggung Jawab dan surat pengantar LKPP; c. Menyampaikan kepada Pelaksana Subbag Umum untuk diproses lebih lanjut.

5.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima dan mengagendakan LKPP beserta lampirannya; b. Menerima CD Kiriman (Softcopy LKPP) dari Supervisor; c. Menggandakan dan menjilid LKPP; d. Mengirim LKPP (Hardcopy dan Softcopy) ke Kanwil dan Kantor Pusat DJPB; e. Menyampaikan tembusan ke Seksi Verifikasi dan Akuntansi; f. Pertinggal diarsipkan. Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, ttd

K. A. Badaruddin NIP 19570329 197803 1 001 112

SOP KPPN



Prosedur Standar Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penerbitan Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB) Dasar Hukum

: 1 2 3

4

5

NO. 1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Nomor SE-09/PB/2007 tentang Tata Cara Pengembalian Pendapatan dan Koreksi Pembukuan; Perdirjen Perbendaharaan No Per-65/PB/2007 tentang Tata Cara Pengembalian Pendapatan dan/atau Penerimaan dan Koreksi Pembukuan Penerimaan; Surat Edaran 37/PB/2005 tentang Tata cara Pembayaran Imbalan Jasa Perbendaharaan Kepada PT. Giro pos Indonesia (Persero), Pengembalian Penerimaan PFK kepada Perum Bulog, Pengembalian atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); Perdirjen PBN No. 59/PB/2009 tentang Penyesuaian Sisa Pagu DIPA Atas Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Berjalan. BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

KPPN LAIN/ SATKER

Pelaksana Subbag Umum: a. Menerima surat permintaan pengembalian pendapatan dan dokumen pendukungnya dari Satker/Bank/Giro pos atau menerima permintaan penerbitan SKTB dari KPPN Lain; b. Memeriksa kelengkapan dokumen; c. Mencatat dalam agenda surat masuk; d. Memberi label disposisi, dan meneruskan kepada Kepala Kantor.

2.

Kepala Kantor: a. Meneliti surat permintaan pengembalian pendapatan atau permintaan penerbitan SKTB dari KPPN Lain; b. Memberi disposisi dan Verifikasi dan Akuntansi.

3.

meneruskan

ke

Seksi

Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi: a. Menerima surat permintaan pengembalian pendapatan atau permintaan penerbitan SKTB dari KPPN Lain sesuai disposisi Kepala Kantor; b. Menugaskan Pelaksana Seksi Verifikasi Akuntansi untuk diproses lebih lanjut;

4.

dan

Pelaksana Seksi Verifikasi dan Akuntansi: a. Menerima surat dimaksud sesuai disposisi Kepala Seksi, melakukan penelitian dokumen dengan mencetak Daftar Transaksi Harian (DTH) serta Bukti Jurnal dan Data Transaksi (BJDT); b. Melakukan konfirmasi dengan Seksi Bank/Giro pos untuk mengesahkan bukti setor (penyetoran tidak dalam wilayah KPPN, SKTB diterbitkan oleh KPPN Penerima);

113

SOP KPPN

NO.

BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

KPPN LAIN/ SATKER

c. Berdasarkan hasil konfirmasi, kemudian membuat SKTB ; d. Meneruskan SKTB beserta dokumen pendukung kepada Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi: a. Menerima dan meneliti SKTB beserta dokumen pendukungnya b. Menandatangani SKTB dan meneruskan kepada Pelaksana Seksi Verifikasi dan Akuntansi untuk diproses lebih lanjut.

4.

Pelaksana Seksi Verifikasi dan Akuntansi: a.

Menerima SKTB sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Persetujuan Pembayaran Pengembalian Pendapatan (SKP4);

b.

Meneruskan SKTB ke Seksi Bank/ Giro pos sebagai dasar penerbitan SPM PP;

c.

Meneruskan SKTB dan SKP4 ke Subbag Umum sebagai dasar penerbitan SPM DAMU;

d.

Meneruskan SKTB ke satker sebagai penerbitan SPM pengembalian pendapatan;

e.

Meneruskan SKTB ke Seksi Pencairan Dana sebagai dasar penyesuaian pagu DIPA;

f.

Menatausahakan sebagai arsip.

dasar



114

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penerbitan Surat Keputusan Persetujuan Pembayaran Pengembalian Pendapatan (SKP4) Tahun Anggaran Yang Lalu Dasar Hukum

: 1 2

NO. 1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2007 tentang Tata Cara Pengembalian Pendapatan dan/atau Penerimaan dan Koreksi Pembukuan Penerimaan. BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

KANWIL

KP DJPB (DIT. PKN)

Pelaksana Seksi Verifikasi dan Akuntansi: a. Menerima Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB)

pendapatan tahun anggaran yang lalu dari Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi yang telah ditandatangani atau surat jawaban konfirmasi penerimaan beserta SKTB dari KPPN Lain ; b. Atas dasar SKTB tersebut, kemudian membuat konsep

Surat Keputusan Persetujuan Pembayaran Pengembalian Pendapatan (SKP4) dan konsep surat pengantarnya; c. Meneruskan konsep SKP4 dan surat pengantar berikut

SKTB ke Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi. 2.

Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi: Memeriksa, memaraf konsep SKP4 dan surat pengantar, kemudian meneruskan kepada Kepala Kantor dengan dilampiri SKTB.

3.

Kepala Kantor: a. Memeriksa, meneliti, dan mencocokkan SKP4 dengan

SKTB, kemudian memaraf konsep SKP4 dan surat pengantar; b. Mengembalikan konsep SKP4 kepada Kepala Seksi

Verifikasi dan Akuntansi untuk diteruskan kepada Pelaksana untuk dibuatkan net SKP4 dan surat pengantar 4.

Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi: Meneruskan ke Pelaksana Seksi Verifikasi dan Akuntansi untuk dibuatkan Net SKP4 dan surat pengantar.

5.

Pelaksana Seksi Verifikasi dan Akuntansi: Membuat Net SKP4 dan surat pengantar serta meneruskan kepada kepala seksi Verifikasi dan Akuntansi untuk diparaf;

6.

Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi: Memaraf Net SKP4 dan surat pengantar serta meneruskan kepada Kepala Kantor untuk ditandatangani.

115

SOP KPPN

NO. 7.

BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

KANWIL

KP DJPB (DIT. PKN)

Kepala Kantor: a. Menandatangani Net SKP4 dan surat pengantar; b. Meneruskan ke Pelaksana Subbag Umum untuk diproses lebih lanjut.

8.


Menerima SKP4 dan surat pengantar yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor. Memberi nomor dan membubuhi cap dinas pada surat dimaksud. Memilah surat dimaksud dan mengirimkan:

-

SKP4 lembar ke-1 dan 2 berikut SKTB lembar ke-1 kepada Dit.PKN c.q. Kasubdit Perencanaan dan Pengendalian Kas untuk proses penerbitan SPM-PP;

-

Mengirimkan lembar ke-1 dan ke-2 berikut SKTB lembar ke-1 kepada Subbag Umum untuk proses penerbitan SPM DAMU

-

Lembar ke-3 SKP4 ke Seksi Verifikasi dan Akuntansi untuk ditatausahakan.

-

Tembusan surat Perbendaharaan;

d.

Menatausahakan sebagai arsip.

pengantar

ke

Kanwil

Ditjen



116

SOP KPPN



Prosedur Standar Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penerbitan Surat Keputusan Persetujuan Pembayaran Pengembalian Pendapatan (SKP4) Tahun Anggaran Berjalan Dasar Hukum

: 1


2

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2007 tentang Tata Cara Pengembalian Pendapatan dan/atau Penerimaan dan Koreksi Pembukuan Penerimaan.

NO.

1.

BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

SATKER

Pelaksana Seksi Verifikasi dan Akuntansi: a. Menerima Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB) pendapatan TA Berjalan

dari Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi yang telah ditandatangani atau SKTB dari KPPN lain apabila penyetoran bukan di wilayah KPPN bersangkutan; b. Atas dasar SKTB tersebut, kemudian membuat konsep Surat Keputusan

Persetujuan Pembayaran Pengembalian Pendapatan (SKP4); c. Meneruskan konsep SKP4 berikut SKTB kepada Kepala Seksi Verifikasi dan

Akuntansi. 2.

Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi: Menerima, memeriksa dan memaraf konsep/net SKP4, kemudian meneruskan kepada Kepala Kantor dengan dilampiri SKTB.

3.

Kepala Kantor: a. Memeriksa, meneliti, dan mencocokkan SKP4 dengan SKTB, kemudian memaraf konsep SKP4; b. Meneruskan ke Pelaksana Seksi Verifikasi dan Akuntansi untuk dibuatkan Net

SKP4. 4.

Pelaksana Seksi Verifikasi dan Akuntansi: Membuat Net SKP4 dan surat pengantar serta meneruskan kepada kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi untuk diparaf;

5.

Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi: Memaraf Net SKP4 dan surat pengantar serta meneruskan kepada Kepala Kantor untuk ditandatangani.

6.

Kepala Kantor: a. Menandatangani Net SKP4 dan surat pengantar; b. Meneruskan ke Pelaksana Subbag Umum untuk diproses lebih lanjut.

117

SOP KPPN

NO.

7.

BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

SATKER

Pelaksana Subbagian Umum: Menerima dan mengagendakan, kemudian: a. mengirimkan SKP4 lembar ke-1 dan ke-2 berikut SKTB lembar ke-1 kepada Sub Bagian Umum; b. Mengirimkan SKP4 lembar ke-1 dan ke-2 berikut SKTB lembar ke-1 kepada Satker untuk proses penerbitan SPM Pengembalian pendapatan; c. meneruskan lembar ke-3 SKP4 ke Seksi Verifikasi dan Akuntansi untuk ditatausahakan.



118

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penerbitan Berita Acara Rekonsiliasi Internal

Dasar Hukum

: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 3. Perdirjen 36/PB/2009 tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara; 4. Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6850/PB/2009 tentang Pengiriman data LKP dan Buku Besar (GL).

BACK OFFICE

No

URAIAN KEGIATAN

1.

Pelaksana Seksi Verifikasi dan Akuntansi: a. Menerima laporan SPJ Bendum dan LKP harian dari Seksi Bank/Giro Pos b. Melakukan validasi data dari semua seksi dalam rangka pelaksanaan rekonsiliasi internal KPPN.

2.

Pelaksana pada masing-masing Seksi: a. Memeriksa dan meneliti data penerimaan dan pengeluaran anggaran; b. Melakukan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran anggaran; c. Mencocokan LKP dan LAK harian secara elektronik; d. Mencetak hasil validasi rekonsiliasi internal dari aplikasi Verifikasi dan Akuntansi; e. Mencetak ringkasan rekonsiliasi internal dari aplikasi Verifikasi dan Akuntansi; f. Membuat Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Internal.

3.

Para Kepala Seksi: a. Menerima, meneliti hasil validasi rekonsiliasi internal dan ringkasan rekonsiliasi internal; b. Menerima, meneliti dan menandatangani BAR Internal, serta meneruskannya kepada Kepala Kantor untuk disetujui.

4.

Kepala Kantor: a. Menerima, meneliti hasil validasi rekonsiliasi internal dan ringkasan rekonsiliasi internal; b. Menerima, meneliti dan menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi Internal, kemudian meneruskannya kepada Supervisor untuk diproses lebih lanjut.

119

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

Kanwil DJPBN

SOP KPPN

No

BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

Kanwil DJPBN

Supervisor:

5

a. b. c.

6

7

Melakukan perbaikan database sesuai hasil validasi rekonsiliasi internal; Membuat Berita Acara Perbaikan Data; Meneruskan Berita Acara Perbaikan Data kepada Pelaksana Seksi Verifikasi dan Akuntansi.

Pelaksana Seksi Verifikasi dan Akuntansi: a. Menerima dan meneliti Berita Acara Perbaikan Data dari Supervisor; b. Melakukan posting ulang; c. Memastikan tidak terdapat perbedaan data antara LKP dan LAK sebagaimana hasil tayangan ringkasan rekonsiliasi internal dari aplikasi Verifikasi dan Akuntansi; d. Meneruskan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Internal beserta ringkasan rekonsiliasi internal kepada Pelaksana Subbag Umum. Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima dan mengagendakan BAR Internal, kemudian mendistribusikannya kepada masing-masing Seksi; b. Mengirimkan Berita Acara Rekonsiliasi Internal Kepada Kanwil DJPBN.



120

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Konfirmasi Setoran Uang Persediaan Satker Mitra KPPN Lain

Dasar Hukum

:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

No

1.

MIDDLE OFFICE

KPPN LAIN

Pelaksana Seksi Verifikasi dan Akuntansi: a. b.

2.

BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

Menerima dan meneliti SPJ Harian Bendum beserta dokumen pendukungnya; Apabila ditemukan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) setoran UP dari Satker mitra KPPN Lain, menyusun konsep surat konfirmasi setoran UP kepada KPPN mitra kerja Satker bersangkutan dan meneruskan kepada Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi.

Kasi Verifikasi dan Akuntansi: a. Menerima dan meneliti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) setoran UP dan konsep surat konfirmasi setoran UP Satker mitra KPPN lain; b. Memaraf konsep surat konfirmasi setoran UP dimaksud dan meneruskan ke Kepala Kantor.

4.

Kepala Kantor: Menerima, meneliti, dan menandatangani surat konfirmasi setoran UP satker mitra KPPN Lain serta meneruskan ke Pelaksana Subbag Umum untuk diadministrasikan.

5.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima surat konfirmasi setoran UP satker mitra KPPN lain yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor; b. Mencatat dalam buku agenda, memberi nomor, dan membubuhi cap dinas pada surat berkenaan; c. Mengirimkan asli surat berkenaan ke KPPN bersangkutan dan tembusan surat ke Seksi Verifikasi dan Akuntansi sebagai arsip.



121

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi / Standard Operating Procedures (SOP) Pelaksanaan Rekonsiliasi Elektronik (Via E-Mail)

Dasar Hukum

:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2009 tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara.

BACK OFFICE

No

URAIAN KEGIATAN

1.

Pelaksana Seksi Verifikasi dan Akuntansi: a. Menerima arsip data komputer (ADK) untuk rekonsiliasi melalui internet; b. Menyimpan ADK rekonsiliasi elektronik kedalam folder penyimpanan; c. Melakukan rekonsiliasi tiap elemen data rekonsiliasi berupa pagu, estimasi pendapatan, belanja, pengembalian belanja, pendapatan, pengembalian pendapatan serta mutasi uang persediaan; d. Mencetak hasil tiap elemen rekonsiliasi dalam bentuk pdf; e. Jika terdapat kesalahan pada data Sistem Akuntansi Umum (SAU) maka dibuat nota dinas perbaikan ke Seksi terkait; f. Jika terdapat kesalahan pada data Sistem Akuntansi Instansi (SAI) maka hasil rekonsiliasi dalam bentuk pdf dikirimkan kembali ke satker untuk dilakukan perbaikan; g. Jika sudah tidak terdapat perbedaan antara data SAU dan data SAI, maka dibuat BAR, Laporan hasil Rekonsiliasi dan Hasil Rekonsiliasi dalam bentuk pdf untuk dikirim kembali ke satker melalui email; h. Satker mencetak Laporan Hasil Rekonsiliasi, Hasil Rekonsiliasi dan BAR untuk ditandatangani KPA sebanyak 2 (dua) rangkap, kemudian mengirimkan BAR yang sudah ditandatangani, Laporan Hasil Rekonsiliasi dan Hasil Rekonsiliasi beserta laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan rekening koran Bendahara Pengeluaran ke KPPN; i. Menerima BAR yang sudah ditandatangani KPA, Laporan Hasil Rekonsiliasi dan Hasil Rekonsiliasi beserta laporan keuangan berupa LRA, Neraca dan rekening koran Bendahara Pengeluaran, kemudian meneruskan kepada Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi.

2.

MIDDLE OFFICE

SATKER

tidak sesuai

sesuai

Kasi Verifikasi dan Akuntansi: a. Menerima, meneliti dan menandatangani BAR; b. Memaraf Laporan Hasil Rekonsiliasi dan Hasil Rekonsiliasi; c. Meneruskan BAR, Laporan Hasil Rekonsiliasi (LHR), cetakan hasil rekonsiliasi, Laporan Keuangan serta rekening koran kepada pelaksana Subbag Umum.

122

SOP KPPN

No

3

BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

SATKER

Pelaksana Subbagian Umum: Menerima, mengagendakan, dan mendistribusikan: a. BAR, LHR, dan Hasil Rekonsiliasi ke Satker; b. BAR, LHR, cetakan hasil rekonsiliasi, Laporan Keuangan serta rekening koran satker untuk pertinggal Seksi Verifikasi dan Akuntansi.



123

SOP KPPN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN

Nomor: KEP- 185/PB/2010 Tanggal Penetapan: 24-08-2010 Tanggal Revisi:

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

Nomor SOP: KP.01/060

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penatausahaan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Dasar Hukum

: 1

Peraturan Menteri Keungan Nomor 101/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan

2

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian/Lembaga/Kantor/Satker

NO.

1.

b.

c. d.

e. f. g. h.

i. j.

k.

3.

FRONT OFFICE

KANWIL

KPA/ SATKER

Pelaksana pada Seksi Verifikasi dan Akuntansi: a.

2.

BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

Menerima, meneliti LPJ Bendahara Pengeluaran dan atau Bendahara Penerimaan satker; Membandingkan saldo Uang Persediaan (UP) yang tertuang dalam LPJ dengan kartu pengawasan UP yang ada di Seksi Pencairan Dana; Membandingkan saldo awal yang tertuang dalam LPJ dengan saldo akhir yang tertuang dalam LPJ bulan sebelumnya; Menguji kebenaran nilai uang di rekening bank yang tercantum dalam LPJ dengan salinan rekening Koran Bendahara Pengeluaran/Penerimaan; Menguji kebenaran perhitungan (penambahan/pengurangan) pada LPJ; Meneliti kepatuhan Bendahara dalam penyetoran pajak dan penyampaian LPJ; Apabila tidak ditemukan kesalahan dalam pengujian, dibuatkan rekapitulasi LPJ kemudian membubuhkan stempel pada LPJ; Apabila ditemukan kesalahan dalam pengujian maka LPJ dikembalikan kepada KPA untuk diperbaiki dan dikirim kembali ke KPPN; Menyampaikan lembar kedua LPJ yang telah diverifikasi dan benar kepada bendahara pengeluaran dan atau penerimaan; Menyusun daftar LPJ Bendahara Pengeluaran/Penerimaan yang telah diverifikasi dan benar, membuat surat pengantar pengiriman daftar LPJ ke kanwil; Meneruskan Daftar LPJ dan surat pengantar pengiriman daftar LPJ kepada Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi.

tidak sesuai

Sesuai

Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi: a.

Menerima, meneliti Daftar LPJ Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan dan surat pengantar pengiriman daftar LPJ;

b.

Memaraf surat pengantar dan menandatangani daftar LPJ kemudian meneruskan kepada Kepala Kantor.

Kepala Kantor: a.

Menerima, meneliti surat pengantar dan daftar LPJ Bendahara Pengeluaran/Penerimaan;

b.

menandatangani surat pengantar, selanjutnya meneruskan ke Subbag Umum untuk di administrasi.

124

SOP KPPN

NO.

4.

BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

FRONT OFFICE

KANWIL

KPA/ SATKER

Pelaksana Subbagian Umum: dan daftar LPJ berikut

a.

Menerima surat pengantar pengiriman lampirannya;

b.

Mencatat dalam buku agenda, memberi nomor dan membubuhi cap dinas;

c.

Mengirimkan surat pengantar daftar LPJ berikut lampirannya ke Kanwil dan ke Seksi Verifikasi dan Akuntansi sebagai pertinggal.

Jangka waktu penyelesaian : 7 hari kerja bulan berikutnya (bersamaan dengan rekonsiliasi)



125

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi / Standard Operating Procedures (SOP) Pembuatan Jurnal Koreksi Setoran Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP)

Dasar Hukum

:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Peraturan Direktur Jenderal Perebdnaharaan Nomor PER-65/PB/2007 tentang Tata Cara Pengembalian Pendapatan dan/atau Penerimaan dan Koreksi Pembukuan Penerimaan; 3. Peraturan Direktur Jenderal Perebdnaharaan Nomor PER-36/PB/2009 tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara; 4. Peraturan Direktur Jenderal Perebdnaharaan Nomor PER-61/PB/2009 tentang Penyelesaian Pengembalian Kelebihan Uang Persediaan.

BACK OFFICE

No

URAIAN KEGIATAN

1.

Pelaksana Seksi Verifikasi dan Akuntansi: a. Menerima surat konfirmasi setoran UP dan jurnal koreksi dari KPPN Lain melalui Subbag Umum; b. Mengkonfirmasikan dengan Seksi Pencairan Dana, surat setoran UP (SSBP) dan membandingkan dengan kartu pengawasan UP; c. Mengembalikan surat setoran UP (SSBP) dan jurnal koreksi yang bukan merupakan setoran UP kepada KPPN yang bersangkutan; d. Membuat jurnal koreksi atas dasar surat setoran UP yang telah diteliti kebenaran setoran UP; e. Menginput jurnal koreksi pada aplikasi Verifikasi dan Akuntansi; f. Membuat konsep surat pengantar jurnal koreksi beserta Rekap Jurnal Koreksi kepada KPPN Lain serta meneruskan kepada Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi.

2.

Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi: Menerima dan meneliti konsep surat pengantar jurnal koreksi beserta Rekap Jurnal Koreksi kepada KPPN Lain, memaraf dan meneruskan kepada Kepala Kantor.

3.

Kepala Kantor: a. Menerima, meneliti, Rekap Jurnal Koreksi dan surat pengantar; b. Menandatangani surat pengantar jurnal koreksi; c. Meneruskan kepada Pelaksana Subbag Umum untuk diadministrasikan.

126

MIDDLE OFFICE

KPPN LAIN

KANWIL

Bukan merupakan setoran UP KPPN bersangkutan

merupakan setoran UP KPPN bersangkutan

SOP KPPN

BACK OFFICE

No

URAIAN KEGIATAN

4.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima Rekap Jurnal Koreksi dan surat pengantar jurnal koreksi yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor. b. Mencatat dalam buku agenda, memberi nomor, dan membubuhi cap dinas pada surat berkenaan. c. Mengirim dan mendistribusikan surat berkenaan ke KPPN bersangkutan, Kanwil dan tembusan surat kepada Seksi Verifikasi dan Akuntansi sebagai arsip.

MIDDLE OFFICE

KPPN LAIN

KANWIL



127

SOP KPPN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

Nomor: KEP- 185/PB/2010


Tanggal Penetapan: 24-08-2010

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN

Tanggal Revisi:



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Pengusulan Calon Peserta Pendidikan dan Latihan Dasar Hukum

NO. 1.

: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

URAIAN KEGIATAN

KEPALA KANTOR

SUBBAG UMUM

KANWIL DJPB

Kepala Kantor: Menerima surat permintaan calon peserta diklat dari Kantor Pusat/Kanwil DJPB, mempelajari, memberikan disposisi, dan meneruskan kepada Kepala Subbag Umum.

2

Kepala Subbagian Umum: a. Menerima dan meneliti disposisi dari Kepala Kantor; b. Menugaskan Pelaksana untuk mendata para pegawai yang memenuhi syarat untuk diajukan menjadi calon peserta diklat dan membuat konsep surat usulan calon peserta diklat.

3.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima penugasan dari Kasubbag Umum tentang surat permintaan calon peserta diklat dari Kantor Pusat/Kanwil DJPB untuk mengajukan calon yang memenuhi syarat; b. Mendata para pegawai yang memenuhi syarat untuk diajukan menjadi calon peserta diklat; c. Membuat konsep/net surat usulan calon peserta diklat kepada Kanwil DJPB, dan meneruskan kepada Kasubbag Umum.

4.

Kepala Subbagian Umum: a. Menerima dan meneliti konsep surat usulan calon peserta diklat; b. Memberi paraf pada konsep surat usulan peserta diklat; c. Meneruskan kepada Kepala Kantor.

5.

Kepala Kantor: a. Menerima, memeriksa, dan menyetujui/ menandatangani konsep surat usulan peserta diklat; b. Meneruskan kepada Pelaksana Subbag Umum untuk diproses melalui Kasubbag Umum.

128

SOP KPPN

NO. 6.

URAIAN KEGIATAN

KEPALA KANTOR

SUBBAG UMUM

KANWIL DJPB

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima surat usulan yang disetujui, mengagenda, dan mengirim surat usulan calon peserta diklat yang telah ditandatangani Kepala Kantor kepada Kanwil DJPB; b. Tembusan surat usulan calon peserta diklat untuk arsip;

Jangka waktu penyelesaian : 2 (dua) hari kerja Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, ttd


129

SOP KPPN






Tanggal Revisi:



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Pemrosesan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Dasar Hukum

NO. 1.

:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

URAIAN KEGIATAN

KEPALA KANTOR

SUBBAG UMUM

PEJABAT PENILAI

PEJBT/ PEG YG DINILAI

KANWIL DJPB

Pelaksana Subbag Umum : Menyerahkan formulir DP3 tahun berjalan dan DP3 tahun lalu kepada masing-masing Pejabat Penilai.

2.

Pejabat Penilai (Kepala KPPN/Kasubbag/ Kepala Seksi): a. Menerima formulir DP3 tahun berjalan dan DP3 tahun lalu, memberikan penilaian pada para pegawai bawahannya berdasarkan buku catatan penilaian masing-masing pegawai ke dalam formulir DP3 dan menandatangani; b. Meneruskan DP3 tahun berjalan yang telah diberikan penilaian dan ditandatangani kepada para pegawai yang dinilai.

3.

Pejabat/Pegawai Yang Dinilai: a. Menerima dan memeriksa nilai yang diberikan Pejabat Penilai dan menandatangani DP3 tersebut; b. Apabila ada keberatan dituangkan pada kolom yang tersedia; c. Mengembalikan kepada Pejabat Penilai.

4.

Pejabat Penilai: Pelaksana

a. Menerima dan memeriksa DP3 yang telah ditandatangani Pejabat/Pegawai yang dinilai; b. Apabila ada keberatan dari Pejabat/Pegawai yang dinilai maka Pejabat Penilai wajib menanggapi pada kolom yang disediakan; c. Setelah ditanggapi meneruskan kepada Atasan Pejabat Penilai; - untuk Pelaksana, DP3 disampaikan kepada Kepala Kantor, sedangkan - untuk Eselon IV ke atas, DP3 disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah.

130

eselon IV/III

SOP KPPN

NO. 5.

KEPALA KANTOR

URAIAN KEGIATAN Atasan Pejabat Kakanwil DJPB):

Penilai

(Kepala

SUBBAG UMUM

PEJABAT PENILAI

PEJBT/ PEG YG DINILAI

KANWIL DJPB

KPPN/

Menerima, meneliti dan menandatangani DP3 yang telah ditandatangani Pejabat Penilai dan Pejabat/Pegawai Yang dinilai. 6.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima DP3 yang sudah ditandatangani dan menghimpun semua DP3 yang telah ditandatangani oleh Atasan Pejabat Penilai/Pejabat Penilai/Pegawai Yang Dinilai; b. Membuat konsep pengiriman DP3.

7.

surat

pengantar

Kepala Subagian Umum: a. Menerima, meneliti dan memaraf konsep surat pengantar pengiriman DP3 dan memeriksa kelengkapan semua DP3 yang telah ditandatangani oleh Atasan Pejabat Yang Penilai/Pejabat Penilai/Pegawai Dinilai; b. Meneruskan konsep surat pengantar pengiriman DP3 berikut semua kelengkapannya kepada Kepala KPPN.

8.

9.

Kepala Kantor: Menerima, memeriksa dan menandatangani surat pengantar pengiriman DP3, meneruskan kepada Pelaksana Subbag Umum melalui Kasubbag Umum.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima surat pengantar yang sudah ditandatangani dan menyimpan arsip DP3 tahun berjalan dan DP3 tahun lalu; b. Mengirim surat pengantar berikut DP3 yang bersangkutan ke Kanwil DJPB.

Jangka waktu penyelesaian : 5 (lima) hari kerja



131

SOP KPPN






Tanggal Revisi:



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penyusunan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) Dasar Hukum

:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

NO. 1.

KEPALA KANTOR

URAIAN KEGIATAN

SUBBAG UMUM

PEGAWAI KPPN

KANWIL DJPB

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menyusun kelengkapan data para pegawai berdasarkan Pangkat, Jabatan, Masa Kerja, Latihan, Pendidikan dan Usia; b. Merekam data/update data ke dalam aplikasi komputer Sistem Informasi Kepegawaian (SIK); c. Mencetak DUK dan membuat konsep surat pengantar DUK;

2.

Kepala Subbagian Umum: a. Menerima, meneliti dan memaraf DUK dan konsep surat pengantar; b. Meneruskan DUK dan konsep surat pengantar kepada Kepala Kantor.

3.

Kepala Kantor: a. Menerima, memeriksa dan menandatangani lembaran DUK dan konsep surat pengantar; b. Meneruskan kepada Kasubbag Umum, untuk diumumkan kepada seluruh pegawai.

4.

Kepala Subbagian Umum: a. Menerima lembaran DUK dan surat pengantar, mengumumkan kepada seluruh pegawai untuk diketahui; b. Apabila tidak ada keberatan, maka pada hari ke lima belas dikirimkan kepada Kanwil DJPB; c. Menugaskan Pelaksana untuk mengirimkan DUK dan surat pengantarnya ke Kanwil DJPB dan menatausahakan DUK.

5.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima, mengirimkan lembaran DUK dan surat pengantar ke Kanwil DJPB; b. Menyimpan DUK dan surat pengantarnya sebagai arsip.

Jangka waktu penyelesaian : 20 (dua puluh) hari kerja Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, ttd K. A. Badaruddin NIP 19570329 197803 1 001 132

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penyelesaian Pengajuan Izin Cuti Tahunan dan Cuti Besar Dasar Hukum

:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

3. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-3559/MK.1/2009 tentang Pelaksanaan Cuti di Lingkungan Departemen Keuangan. 4. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-38/PB/2007 tentang Ijin Melakukan Perjalanan ke Luar Negeri untuk Kepentingan Pribadi atau di luar Kedinasan.

NO. 1.

KEPALA KANTOR

URAIAN KEGIATAN

SUBBAG UMUM

ATASAN LANGSUNG TERKAIT

PEGAWAI yang CUTI

Pegawai yang mengajukan cuti: Membuat surat permohonan izin cuti ditujukan kepada Kepala Kantor melalui atasan langsung terkait. (khusus cuti besar dalam rangka memenuhi kewajiban agama dilampiri dengan copy bukti setor BPIH dan Ijin Perjalan ke Luar Negeri untuk kepentingan pribadi)

2.

Atasan Langsung terkait: a. Menerima surat permohonan izin cuti dan memberi atas pendapat (menyetujui/menangguhkan) permohonan izin cuti pegawai yang bersangkutan dan memaraf; b. Meneruskan kepada Subbag Umum.

3.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima surat permohonan izin cuti pegawai yang bersangkutan melalui atasan langsung terkait; b. Meneliti dan mencatat data cuti pegawai yang bersangkutan pada surat permohonan izin cuti; c. Mencatat pada kartu pengawasan cuti pegawai yang bersangkutan; d. Membuat konsep surat ijin cuti, kemudian meneruskan kepada Kasubbag Umum.

4.

Kepala Subbagian Umum: a. Meneliti surat permohonan izin cuti dari pegawai yang bersangkutan, kartu pengawasan cuti, dan konsep surat izin cuti serta memaraf; b. Meneruskan kepada Kepala Kantor.

5.

Kepala Kantor: Menerima, meneliti, dan menandatangani konsep surat izin cuti/penangguhan cuti pegawai, kemudian meneruskan kepada Pelaksana Subbag Umum melalui Kasubbag Umum.

6.

Pelaksana Subbagian Umum: Menerima surat izin/penangguhan cuti yang sudah ditandatangani, menatausahakan, dan menyampaikan Surat Izin Cuti/Penangguhan asli kepada pegawai yang bersangkutan, dan menyimpan arsip dalam dosir pegawai ybs.

133

SOP KPPN

NO.

KEPALA KANTOR

URAIAN KEGIATAN

SUBBAG UMUM

ATASAN LANGSUNG TERKAIT

PEGAWAI yang CUTI

Pegawai yang mengajukan cuti:

7

Menerima Surat Izin Cuti/Penangguhan yang sudah ditandatangani, melaporkan kepada atasan langsung, kemudian melaksanakan cuti atau menangguhkan cuti. •

Selain cuti besar dan cuti di luar tanggungan negara Jangka waktu penyelesaian: 2 (dua) hari kerja Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, ttd K. A. Badaruddin NIP 19570329 197803 1 001

134

SOP KPPN






Tanggal Revisi:



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Pembuatan Karpeg/Karis/Karsu/Kartu Askes dan Taspen Dasar Hukum

:

NO. 1.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 3. Keputusan Kepala BAKN Nomor 1158a/KEP/1983 tentang Permintaan Kartu Isteri/Suami Pegawai Negeri Sipil kepada Kepala BAKN. KEPALA KANTOR

URAIAN KEGIATAN

SUBBAG UMUM

KANWIL DJPB

INSTANSI TERKAIT

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima permohonan dari pegawai untuk membuat Karpeg/Karis/Karsu/Kartu Askes dan Taspen; b. Menyusun/mem-fotocopy kelengkapan data yang diperlukan dalam pembuatan Karpeg/Karis/ Karsu/Kartu Askes dan Taspen; c. Membuat konsep surat permohonan untuk mendapatkan Karpeg/Karis/Karsu/Kartu Askes dan Taspen; d. Membuat konsep surat pengantar permohonan pembuatan Karpeg/Karis/Karsu/Kartu Askes dan Taspen ke Kanwil DJPB/instansi terkait;

2.

Kepala Subagian Umum: a. Menerima, meneliti, mengesahkan fotokopi kelengkapan permohonan Karpeg/Karis/Karsu/Kartu Askes dan Taspen, kemudian memberi paraf pada konsep surat pengantar; b. Meneruskan konsep surat pengantar kepada Kepala Kantor.

3.

Kepala Kantor: Menerima, meneliti dan menandatangai surat pengantar permohonan pembuatan Karpeg/Karis/Karsu/Kartu Askes dan Taspen, kemudian meneruskan kepada Pelaksana Subbag Umum melalui Kasubbag Umum.

4.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima surat pengantar yang sudah ditandatangani Kepala Kantor dan Mengirimkan/ meneruskan berkas permohonan pembuatan Karpeg/Karis/Karsu/Kartu Askes dan Taspen kepada Kanwil DJPB/instansi terkait; b. Menyimpan arsip surat pengantar dan lampirannya. Jangka waktu penyelesaian : 3(tiga) hari kerja Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,


135

SOP KPPN






Tanggal Revisi:



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penyelesaian Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)

Dasar Hukum

:

NO.

1.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan ke Sembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil; 2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

KEPALA KANTOR

URAIAN KEGIATAN

SUBBAG UMUM

ATASAN LANGSUNG TERKAIT/ PEG.YBS.

INSTANSI TERKAIT

Pelaksana Subbagian Umum: database pegawai yang memenuhi syarat kenaikan gaji berkala (KGB), untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo; b. Menyiapkan dokumen sebagai dasar untuk KGB berikutnya; c. Membuat Nota Pertimbangan Usul KGB dari Kasubbag Umum kepada Atasan langsung yang membawahi pegawai yang bersangkutan dan Kepala Kantor, dan konsep surat pemberitahuan KGB. a. Meneliti

2.

Kepala Subbag Umum: a. Menerima, meneliti, serta memaraf Nota Pertimbangan Usul KGB dan konsep surat pemberitahuan KGB; b. Meneruskan Nota Pertimbangan Usul KGB dan konsep surat pemberitahuan KGB kepada atasan langsung pegawai yang bersangkutan.

3.

Atasan langsung terkait: Menerima Nota Pertimbangan/Rahasia Usul KGB pegawai yang menjadi bawahannya, dan memberikan pendapat atas Nota Pertimbangan/Rahasia Usul KGB, kemudian meneruskan kepada Kasubbag Umum.

4.

Kepala Subbagian Umum: Menerima kembali konsep Nota Pertimbangan dari atasan langsung terkait, kemudian meneruskan kepada Kepala Kantor bersama dengan surat pemberitahuan KGB.

5.

Kepala Kantor: a. Menerima, meneliti, dan memaraf Nota Pertimbangan usul KGB dan menandatangani Surat Pemberitahuan KGB; b. Meneruskan kepada Pelaksana Subbag Umum melalui Kasubbag Umum.

136

SOP KPPN

NO.

6.

KEPALA KANTOR

URAIAN KEGIATAN

SUBBAG UMUM

ATASAN LANGSUNG TERKAIT/ PEG.YBS.

INSTANSI TERKAIT

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima, mengagenda, menyampaikan tembusan kepada pegawai yang bersangkutan serta instansi terkait; b. Menyampaikan asli dan tembusan kepada PPABP; c. Menyimpan arsip untuk dokumentasi kepegawaian.

Jangka waktu penyelesaian : 5 (lima) hari kerja



137

SOP KPPN






Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Pembayaran Gaji Pegawai Satker KPPN

Dasar Hukum

: 1. 2.

3.

NO.

1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Pelaksanaan APBN. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2009 tentang Petunjuk Teknis Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pengawai Negeri Sipil Pusat kepada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga

URAIAN KEGIATAN

KEPALA KANTOR

SUBBAG UMUM

BENDAHARA/ KPPN PEGAWAI PPABP PEMBAYAR

Pelaksana Subbagian Umum: a. Membuat SPP gaji yang dilampiri daftar gaji yang telah di tandatangani bendahara, PPABP dan PPK beserta dokumen pendukungnya; daftar perubahan data b. Menguji kepegawaian berupa SK, SPT KGB, SKPP, dll. c. Membuat SPM gaji; d. Meneruskan SPM gaji beserta lampirannya kepada Kepala Subbagian Umum/Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM.

2.

Kepala Subbagian Umum/Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM: Menerima, meneliti, dan menandatangani tanda terima SPP dan SPM gaji, kemudian menyerahkan kepada Pelaksana Subbag Umum.

3.

4.


Menyusun SPM gaji yang telah ditandatangani berikut ADK dan dokumen pendukung,

b.

Mengajukan SPM gaji dan melakukan Rekonsiliasi data pegawai dengan KPPN pembayar

SPM

SP2D

Bendahara Pengeluaran: Setelah menerima SP2D lembar ke 2 dari KPPN pembayar, menerbitkan dan menandatangani cek sesuai dengan jumlahnya, kemudian meneruskan kepada Kepala Kantor untuk ditandatangani.

5.

Kepala Kantor: Kepala Kantor menerima, meneliti, dan menandatangani cek, kemudian meneruskan kepada Bendahara Pengeluaran.

138

SOP KPPN

NO.

6.

URAIAN KEGIATAN

KEPALA KANTOR

SUBBAG UMUM

BENDAHARA/ KPPN PEGAWAI PPABP PEMBAYAR

Bendahara Pengeluaran: a. Pembayaran gaji induk melalui rekening, ditransfer langsung oleh bank ke rekening masing-masing pegawai ybs; b. Mencairkan Cek dan melakukan pembayaran gaji kepada para pegawai yang tercantum dalam daftar gaji bulan berkenaan; c. Menatausahakan dan membukukan transaksi pembayaran gaji kedalam Buku Bendahara. Jangka waktu penyelesaian: 4 (empat) hari kalender Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,


139

SOP KPPN






Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Pembayaran Lembur Pegawai Satker KPPN

Dasar Hukum : 1. 2.

NO.

1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-13/PB/2007 tentang Tata Cara Kerja Lembur dan Pembayaran Uang Lembur.

URAIAN KEGIATAN

KEPALA KANTOR

SUBBAG UMUM

BENDAHARA/ KPPN PEGAWAI PPAB PEMBAYAR

Pelaksana Subbagian Umum: lembur yang a. Membuat daftar ditandatangani Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), Bendahara dan KPA/PPK berdasarkan SPK lembur dan daftar hadir kerja lembur; b. Membuat SPP lembur dari PPABP; c. Membuat SPM lembur; SPM lembur beserta d. Meneruskan lampirannya kepada Kepala Subbagian Umum/Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM.

2.

Kepala Subbagian Umum/Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM: Menerima, meneliti, dan menandatangani tanda terima SPP dan SPM Lembur, kemudian menyerahkan kepada Pelaksana Subbag Umum.

3.

Pelaksana Subbagian Umum:

SPM

Menyusun SPM lembur yang telah ditandatangani berikut dokumen pendukungnya, mengajukan ke KPPN Pembayar. SP2D

SP2D

4.

Bendahara Pengeluaran: Setelah menerima SP2D lembar ke-2 dari KPPN pembayar, menerbitkan dan menandatangani cek sesuai dengan jumlahnya, kemudian meneruskan kepada Kepala Kantor untuk ditandatangani.

5.

Kepala Kantor: Kepala Kantor menerima, meneliti, dan menandatangani cek, kemudian meneruskan kepada Bendahara Pengeluaran.

140

SOP KPPN

NO.

6.

URAIAN KEGIATAN

KEPALA KANTOR

SUBBAG UMUM

BENDAHARA/ KPPN PEGAWAI PPAB PEMBAYAR

Bendahara Pengeluaran: a. Mencairkan cek dan melakukan pembayaran lembur kepada para pegawai yang tercantum dalam daftar lembur berkenaan; b. Menatausahakan dan membukukan transaksi pembayaran lembur kedalam Buku Bendahara; Jangka waktu penyelesaian : 4 (empat) hari kerja Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,


141

SOP KPPN






Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Pembayaran Uang Makan Pegawai Satker KPPN

Dasar Hukum : 1. 2.

NO.

1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2007 tentang Prosedur dan Tata Cara Permintaan serta Pembayaran Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-05/PB/2008.

URAIAN KEGIATAN

KEPALA KANTOR

SUBBAG UMUM

BENDAHARA PEGAWAI

KPPN PEMBAYAR

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima SPP Uang Makan dari Bendahara dilampiri dengan daftar perhitungan uang makan, rekap daftar hadir, SPTJM dan SSP; b. Menguji daftar perhitungan uang makan dengan rekap daftar hadir pegawai; c. Membuat SPM Uang Makan; d. Meneruskan SPM Uang Makan beserta lampirannya kepada Kepala Subbagian Umum/ Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM.

2.

Kepala Subbagian Umum/Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM: Menerima, meneliti, dan menandatangani Tanda Terima SPP dan SPM Uang Makan, kemudian menyerahkan kepada Pelaksana Subbag Umum.

3.

Pelaksana Subbagian Umum: Menyusun SPM uang makan yang telah ditandatangani berikut ADK, daftar perhitungan uang makan, SSP dan SPTJM serta mengajukan ke KPPN pembayar.

SPM

SP2D

4.

Bendahara Pengeluaran: Setelah menerima SP2D lembar ke 2 dari KPPN pembayar, menerbitkan dan menandatangani Cek sesuai dengan jumlahnya, kemudian meneruskankan kepada Kepala Kantor untuk ditandatangani.

5.

Kepala Kantor: Menerima, meneliti, dan menandatangani cek, kemudian meneruskan kepada Bendahara Pengeluaran.

142

SOP KPPN

NO.

6.

URAIAN KEGIATAN

KEPALA KANTOR

SUBBAG UMUM

BENDAHARA PEGAWAI

KPPN PEMBAYAR

Bendahara Pengeluaran: a. Mencairkan Cek dan melakukan pembayaran uang makan kepada pegawai; b. Menatausahakan dan membukukan transaksi pembayaran uang makan kedalam Buku Bendahara;

Jangka waktu penyelesaian : 4 (empat) hari kerja Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, ttd K. A. Badaruddin NIP 19570329 197803 1 001

143

SOP KPPN






Tanggal Revisi:



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Pembayaran Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN)

Dasar Hukum

:

1. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1971 tentang Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara kepada Pegawai Departemen Keuangan; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. KEPALA KANTOR

NO.

URAIAN KEGIATAN

1.

Pejabat Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP):

SUBBAG UMUM

PPABP/ BEND.

PEGAWAI

KP DJPB

a. Menerima data rekapitulasi daftar hadir pegawai dari tanggal 23 sampai tanggal 22 bulan berikutnya; b. Melakukan perekaman rekapitulasi potongan absensi setiap pegawai ke program aplikasi TKPKN; c. Mencetak daftar TKPKN beserta rekapitulasinya; d. Meneruskan daftar TKPKN kepada Bendahara Pengeluaran. 2.

Bendahara Pengeluaran: Menerima, meneliti, dan menandatangani daftar TKPKN, kemudian meneruskan kepada Kepala Subbag Umum.

3.

Kepala Subbagian Umum: Menerima, meneliti, dan memberi paraf daftar TKPKN, kemudian meneruskan kepada Kepala Kantor.

4.

Kepala kantor: a. Menerima, meneliti dan menandatangani daftar TKPKN; b. Daftar TKPKN yang telah ditandatangani dan diteruskan ke Bendahara Pengeluaran melalui Kasubbag Umum.

5.

Bendahara Pengeluaran: a. Menerima daftar TKPKN yang telah ditandatangani; b. Mengecek jumlah dropping dari Kantor Pusat DJPB dan mencocokkan dengan permintaan dana TKPKN yang telah diajukan; c. Menerbitkan dan menandatangani cek dan daftar penerima TKPKN sesuai dengan jumlah dropping, kemudian meneruskan kepada Kepala Kantor untuk ditandatangani.

6.

Kepala Kantor: Menerima, menandatangani, dan meneruskan cek dan kepada Bendahara daftar penerima TKPKN Pengeluaran untuk dicairkan.

144

SOP KPPN

NO.

7.

KEPALA KANTOR

URAIAN KEGIATAN

SUBBAG UMUM

PPABP/ BEND.

PEGAWAI

KP DJPB

Bendahara Pengeluaran: a. Mencairkan cek dan melakukan pembayaran langsung kepada para pegawai yang tercantum dalam daftar TKPKN berkenaan melalui rekening masing-masing pegawai; b. Menyetor Potongan PPH Pasal 21; c. Membukukan ke dalam BKU, Buku Kas Tunai, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu TKPKN, dan Buku Pembantu Pajak; d. Membuat SPJ TKPKN, sekaligus mengajukan permintaaan dana TKPKN bulan yang akan datang, dan mengirimkan ke Kantor Pusat DJPB u.p. Bagian Keuangan; Jangka waktu penyelesaian : 5 (lima) hari kerja Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,


145

SOP KPPN






Tanggal Revisi:



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L)

Dasar Hukum

NO. 1.

:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. URAIAN KEGIATAN

KEPALA KANTOR

SUBBAG UMUM

KANWIL DJPB

Kepala Kantor: Menerima, meneliti, dan mendisposisikan Surat dari Kanwil DJPB tentang penyusunan RKA-KL kepada Kepala Subbagian Umum;

2.

Kepala Subbagian Umum: Menerima disposisi surat dari Kepala Kantor dan meneruskan kepada pelaksana subbagian umum.

3.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menghimpun database: Tupoksi, IKMN, jumlah/belanja pegawai, Kuitansi Langganan Daya dan Jasa, dan data pendukung lain yang diperlukan, sebagai bahan penyusunan RKA-K/L; b. Mempelajari rencana kerja KPPN dan petunjuk pengisian RKA-K/L; c. Membuat analisa perhitungan, menyusun RKA-K/L berdasarkan rencana kerja KPPN, membuat konsep/net surat pengantar; d. Meneruskan kepada Kasubbag Umum.

4.

Kepala Subbagian Umum: a. Menerima, meneliti, mencocokan dengan data pendukungnya, kemudian memaraf RKA-K/L dan konsep surat pengantar,; b. Meneruskan kepada Kepala Kantor.

5.

Kepala Kantor: Menerima, meneliti, serta menandatangani RKA-K/L dan surat pengantar, kemudian meneruskan kepada Pelaksana Subbag Umum melalui Kasubbag Umum untuk dikirim ke Kanwil DJPB.

146

SOP KPPN

NO. 6.

URAIAN KEGIATAN

KEPALA KANTOR

SUBBAG UMUM

KANWIL DJPB

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima RKA-K/L dan surat pengantar yang telah ditandatangani, mengagenda, dan melampirkan data pendukung; b. Mengirim RKA-K/L dan data pendukung kepada Kanwil DJPBN.

Jangka waktu penyelesaian : 10 (sepuluh) hari kerja disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,


147

SOP KPPN






Tanggal Revisi:



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penatausahaan Surat Masuk

Dasar Hukum

:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.01/2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Departemen Keuangan. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

NO.

URAIAN KEGIATAN

1.

Pelaksana Subbagian Umum (Sekretaris Kepala Kantor):

BACK OFFICE

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

a. Menerima surat masuk/sejenisnya, dan membuka amplop (kecuali surat yang bersifat rahasia/ pribadi); b. Mencatat dalam Aplikasi Tata Persuratan; c. Mencetak dan menempel lembar disposisi; d. Meneruskan kepada Kepala Kantor.

2.

Kepala Kantor: a. Menerima, meneliti, dan mendisposisi selanjutnya meneruskan kepada Pelaksana Subbag Umum untuk didistribusikan kepada Subbag Umum/ Seksi terkait. b. Menerima dan membuka surat yang bersifat rahasia/pribadi, meneliti dan mendisposisi, selanjutnya meneruskan kepada Pelaksana Subbag Umum untuk didistribusikan kepada Subbag Umum/Seksi terkait.

3.

Pelaksana Subbagian Umum (Sekretaris Kepala Kantor): Menerima, memilah, mencatat dalam buku ekspedisi, dan mendistribusikan kepada Subbag Umum/Seksi terkait sesuai dengan disposisi Kepala Kantor.

Jangka Waktu Penyelesaian : 1 (satu) Jam Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,


148

SOP KPPN






Tanggal Revisi:



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penatausahaan Surat Keluar

Dasar Hukum

NO. 1.

:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.01/2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Departemen Keuangan; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

URAIAN KEGIATAN

KEPALA KANTOR

SUBBAG UMUM

SUBAG UMUM/ SEKSI TERKAIT

PIHAK TERKAIT

Pelaksana Subbagian Umum/Seksi Terkait: Menyampaikan konsep/net surat dinas keluar kepada Kepala Subbagian Umum/Seksi terkait untuk diteliti dan diparaf.

2.

Kepala Subbagian Umum/Seksi terkait: Menerima, meneliti dan memaraf konsep surat dinas keluar dan meneruskan kepada Kepala Kantor melalui Pelaksana Subbagian Umum.

3.

Kepala Kantor: Menerima, meneliti, dan menandatangani konsep/net surat dinas keluar dimaksud serta meneruskan kepada Pelaksana Subbag Umum untuk ditatausahakan.

4.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima surat dinas keluar yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor; b. Menatausahakan surat dimaksud (mencatat dalam buku agenda, memberi nomor, tanggal, dan cap dinas), menggandakan, dan mengarsipkan; c. Mendistribusikan surat dimaksud kepada pihak terkait.

Jangka Waktu Penyelesaian : 1 (satu) hari Kerja Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,


149

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Pengajuan Usul Kenaikan Pangkat (UKP)/Usul Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Dasar Hukum

NO. 1.

:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2002; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

URAIAN KEGIATAN

KEPALA KANTOR

SUBBAG UMUM

KEPALA SEKSI TERKAIT

KANWIL DJPBN

Pelaksana Subbagian Umum: a. Meneliti database pegawai yang memenuhi syarat untuk pengajuan UKP/Usul Pengangkatan PNS; b. Menyiapkan dokumen sebagai dasar untuk pengajuan UKP/Usul Pengangkatan; c. Membuat Nota Pertimbangan/Rahasia pengajuan UKP/Usul Pengangkatan PNS dari Kasubbag Umum kepada Atasan Langsung terkait yang membawahi pegawai yang bersangkutan, dan Kepala Kantor, serta konsep surat UKP.

2.

Kepala Subbagian Umum: a. Menerima, meneliti, dan memaraf Nota Pertimbangan/Rahasia UKP Usul Pengangkatan PNS dan meneruskan kepada atasan langsung pegawai yang bersangkutan; b. Menerima, meneliti, dan memaraf konsep surat UKP.

3.

Atasan Langsung terkait: T

a. Menerima Nota Pertimbangan/Rahasia UKP/Usul Pengangkatan PNS dan memberikan pendapat (setuju/tidak setuju). Apabila setuju, memaraf/menandatangani Nota Pertimbangan/ Rahasia UKP/Usul Pengangkatan PNS, apabila tidak setuju, mengembalikan kepada Kasubbag Umum untuk ditunda;

Y

b. Meneruskan kepada Kasubbag Umum.

4.

Kepala Subbagian Umum: a. Menerima kembali Nota Pertimbangan/Rahasia UKP/Usul Pengangkatan PNS dari Atasan Langsung terkait; b. Meneruskan Nota Pertimbangan/Rahasia dan konsep surat UKP/Usul Pengangkatan PNS kepada Kepala Kantor.

150

SOP KPPN

NO. 5.

URAIAN KEGIATAN

KEPALA KANTOR

SUBBAG UMUM

KEPALA SEKSI TERKAIT

KANWIL DJPBN

Kepala Kantor: a. Menerima, meneliti serta menandatangani Nota Pertimbangan/Rahasia UKP/Usul Pengangkatan PNS; b. Menandatangani surat UKP/Usul Pengangkatan PNS; c. Meneruskan kepada Pelaksana Subbag Umum melalui Kasubbag Umum untuk dikirimkan ke Kanwil DJPB.

6.

Pelaksana Subbagian Umum: Menerima, mengagenda, dan mengirimkan surat UKP/Usul Pengangkatan PNS beserta lampirannya kepada Kanwil DJPB.

Jangka waktu penyelesaian : 7 (tujuh) hari kerja Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, ttd K. A. Badaruddin NIP 19570329 197803 1 001

151

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Pengurusan Permohonan Pensiun

Dasar Hukum

No

1.

: 1

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

2

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. KEPALA KANTOR

URAIAN KEGIATAN

SUBBAG UMUM

PEGAWAI YG AKAN PENSIUN

KANWIL DJPB

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menyiapkan berkas persyaratan untuk pengajuan usulan pegawai yang akan pensiun; b. Meneruskan kepada pegawai bersangkutan untuk mengisi dokumen dan melengkapi persyaratan yang diperlukan.

2.

Pegawai akan Pensiun: Menerima berkas yang harus diisi dan melengkapi dokumen yang diperlukan, kemudian meneruskan kembali ke Subbag Umum.

3.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima berkas dan persyaratan yang telah dilengkapi serta membuat konsep surat pengantar; b. Menyampaikan ke Kasubbag Umum.

4.

Kepala Subbagian Umum: Menerima kelengkapan berkas pengajuan pensiun, meneliti, memaraf konsep surat pengantar dan meneruskan kepada Kepala Kantor.

5.

Kepala Kantor: Menerima, kelengkapan berkas pengajuan pensiun, meneliti, dan menandatangani surat pengantar kemudian meneruskan kepada Pelaksana Subbag Umum melalui Kasubbag Umum.

6.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima kelengkapan berkas-berkas pengajuan pensiun dan surat pengantar yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor; b. Menyortir untuk dikirimkan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan menyimpannya sebagai arsip.

Waktu Penyelesaian : 7 (tujuh) hari Kerja Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, ttd


152

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penyelesaian Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Pegawai KPPN Dasar Hukum

: 1. 2. 3.

No 1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2009 tentang Petunjuk Teknis Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pengawai Negeri Sipil Pusat kepada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga KEPALA KANTOR

URAIAN KEGIATAN

SUBBAG UMUM

BENDAHARA / PPABP

INSTANSI TERKAIT

Kepala Kantor: Menerima, meneliti dan mendisposisikan Surat Keputusan Mutasi Pegawai yang dipindahkan ke kantor baru atau pension kepada Kepala Subbagian Umum untuk diterbitkan SKPP

2.

Kepala Subbagian Umum: Menerima disposisi Surat Keputusan Mutasi Pegawai yang dipindahkan ke kantor baru atau pensiun dan meneruskan kepada PPABP;

3.

PPABP: a. Menerima Surat Keputusan Mutasi Pegawai yang dipindahkan ke kantor baru atau pensiun dari Kasubbag Umum; b. Meneliti Surat Keputusan Mutasi/Pensiun, daftar potongan gaji/TKPKN, kemudian membuat konsep Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji dan SKPP TKPKN untuk diteruskan kepada Bendahara Pengeluaran.

4.

Bendahara Pengeluaran: Menerima dan meneliti konsep SKPP Gaji dan SKPP TKPKN beserta dokumen pendukungnya dan memaraf/menandatangani konsep SKPP Gaji, SKPP TKPKN dan kartu pegawai kemudian meneruskan kepada Kepala Subbagian Umum.

5.

Kepala Subbagian Umum: Menerima, meneliti, memeriksa, menyetujui, dan memberikan paraf pada konsep SKPP Gaji, SKPP TKPKN dan kartu pegawai, kemudian diteruskan kepada Kepala Kantor.

6.

Kepala Kantor: Menerima, meneliti, memeriksa, menyetujui, dan menandatangani SKPP Gaji, SKPP TKPKN dan kartu pegawai, kemudian diteruskan kepada Pelaksana Subbagian Umum melalui Kasubbag Umum.

153

SOP KPPN

No

7.

KEPALA KANTOR

URAIAN KEGIATAN

SUBBAG UMUM

BENDAHARA / PPABP

INSTANSI TERKAIT

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima SKPP Gaji dan SKPP TKPKN yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor dan Bendahara Pengeluaran; b. Mengirimkan SKPP kepada instansi terkait dan menatausahakan.

Jangka waktu penyelesaian : 3 Hari kerja Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,


154

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Pengadaan Barang/Jasa Dasar Hukum

No 1.

:

1. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

KEPALA KANTOR

URAIAN KEGIATAN

SUBBAG UMUM

PANITIA / PEJABAT PENGADAAN

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menyusun kebutuhan Barang dan Jasa; b. Menyampaikan kepada Kepala Subbagian Umum.

2.

Kepala Subbagian Umum: a. b.

3.

Menerima, meneliti dan memaraf daftar kebutuhan barang dan Jasa; Meneruskan daftar kebutuhan barang dan Jasa kepada Kepala Kantor.

Kepala Kantor: Menerima, meneliti dan menandatangani Daftar kebutuhan barang dan menyampaikan kepada Pelaksana Subbagian Umum melalui Kasubbag Umum.

4.

Pelaksana Subbagian Umum: Menerima daftar kebutuhan barang yang sudah ditandatangani dan meneruskan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.

5.

Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa: Melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6.

Pelaksana Subbagian Umum: a. b.

Menerima dan memeriksa barang dan jasa hasil proses pengadaan dari Panitia/Pejbat Pengadaan; Mencatat jumlah per jenis barang hasil pengadaan ke dalam Buku Persediaan Barang, Aplikasi Persediaan, atau Aplikasi SIMAK BMN dan menyimpan pertinggal dokumen penerimaan barang sebagai arsip.



155

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penyaluran/Pendistribusian Barang

Dasar Hukum:

No 1.

1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

2.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Departemen Keuangan

URAIAN KEGIATAN

SUBBAGIAN UMUM

SUBBAG/SEKSI

Subbagian Umum/Seksi: Membuat rencana kebutuhan barang/ATK untuk masing-masing Subbag/Seksi, kemudian Kepala Subbag/Seksi menandatangani permintaan kebutuhan barang/ATK ke Pelaksana Subbagian Umum.

2.

Pelaksana Rumah Tangga: Menerima permintaan barang/ATK, meneliti, mengecek persediaan barang perlengkapan/ATK yang ada pada Buku/Kartu Persediaan Barang, kemudian meneruskan kepada Kepala Subbagian Umum.

3.

Kepala Subbagian Umum: Menerima permintaan kebutuhan barang/ATK, meneliti dan menyetujui/ menandatangani surat permintaan tersebut kemudian meneruskan kembali kepada Pelaksana Rumah Tangga melalui Pelaksana Subbagian Umum.

4.

Pelaksana Subbagian Umum: a. b. c. d.

Menerima surat permintaan barang yang telah disetujui oleh Kepala Subbagian Umum; Mencatat pada Buku/Kartu Persediaan atas pengeluaran barang tersebut; Menyiapkan barang-barang yang diminta dan menyerahkan kepada Subbbag/Seksi yang memerlukan; Menyimpan surat permintaan barang tersebut sebagai arsip.

Jangka Waktu Penyelesaian : 2 jam Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,


156

SOP KPPN






Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Dasar Hukum

: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJPBN. 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbedaharaan Nomor PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga

NO.

1.

KEPALA KANTOR

URAIAN KEGIATAN

SUBBAG UMUM

KPPN PEMBAYAR

UAPPA-W

Petugas Sistem Akuntasni Instansi (SAI): a. Menyiapkan Dokumen Sumber Keuangan untuk direkam dalam aplikasi SAKPA; b. Menerima dan mentransfer data SIMAK BMN ke dalam Aplikasi SAKPA; c. Mencetak LRA, Neraca, Laporan BMN, Register Pengiriman, ADK dan data pendukung; d. Membuat konsep/net surat pengantar ke KPPN Pembayar dan meneruskan kepada Kasubbag Umum.

2.

Kepala Subbagian Umum: Menerima dan meneliti LRA dan Neraca, memaraf konsep surat pengantar dan neraca kemudian meneruskan kepada Kepala Kantor .

3.

Kepala Kantor: Menerima dan meneliti LRA dan Neraca, serta menandatangani Surat Pengantar, dan Neraca kemudian meneruskan kepada Pelaksana Subbag Umum.

4.

Petugas SAI: a. Menerima dan mengagenda LRA, Neraca dan Surat Pengantar yang telah ditandatangani Kepala Kantor; b. Menyampaikan LRA, Neraca dan ADK beserta register pengiriman dan surat pengantar ke KPPN Pembayar. c. Menerima Berita Acara Rekonsiliasi dan rinciannya dan meneruskan kepada Kepala Kantor untuk ditandatangani.

5.

Kepala Kantor: Menerima dan menandatangani BAR beserta rinciannya kemudian meneruskan ke Pelaksana Subbagian Umum. BAR

6.

Pelaksana subbagian Umum: Menerima BAR dan rinciannya yang sudah ditandatangani Kepala Kantor dan mengirimkan kembali ke KPPN Pembayar.

157

SOP KPPN

NO.

7.

KEPALA KANTOR

URAIAN KEGIATAN

SUBBAG UMUM

KPPN PEMBAYAR

UAPPA-W

Petugas SAI : a. Menerima BAR dan rincian serta register pengiriman yang telah ditandatangani Kepala KPPN Pembayar sebagai bahan laporan keuangan instansi. b. Mengirimkan laporan keuangan ke UAPPAW.

Jangka Waktu Penyelesaian : 7 Hari Kerja Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, ttd


158

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Usulan Mutasi Internal Dasar Hukum :

No

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-77/PB/2008 tentang Pemberian Kuasa dari Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk Atas Nama Direktur Jenderal Perbendaharaan Menandatangani Surat Keputusan Mutasi Kepegawaian dan Lain Sebagainya di Bidang Kepegawaian. KEPALA KANTOR

URAIAN KEGIATAN

1.

Kepala Kantor: Memberikan instruksi untuk menyusun mutasi pegawai kepada Kepala Subbagian Umum.

2

Kepala Subbagian Umum: a. Menerima instruksi dari Kepala Kantor untuk menyusun Nota Dinas Mutasi Pegawai; b. Menginstruksikan kepada Pelaksana Subbag Umum bidang kepegawaian untuk menghimpun data pegawai sebagai bahan pertimbangan mutasi dan menyusun konsep/net Nota Dinas mutasi pegawai;

3.

Pelaksana Subbagian Umum: Menghimpun data pegawai dan membuat konsep nota dinas usulan mutasi pegawai sesuai instruksi Kasubbag Umum dan meneruskan kepada Kasubbag Umum;

4.

Kepala Subbagian Umum: a. Menerima, meneliti, dan memaraf konsep Nota Dinas Mutasi Pegawai; b. Meneruskan kepada Kepala Kantor.

5.

Kepala Kantor: Menerima, meneliti, dan menandatangani Nota Dinas Mutasi Pegawai dan meneruskan kepada Pelaksana Subbag Umum.

6

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima Nota Dinas Mutasi Pegawai, menatausahakan, dan menyampaikan Nota Dinas kepada pegawai yang mutasi; b. Mengirim laporan mutasi pegawai kepada Kepala Kanwil dan Sekretaris Direktorat Jenderal.

SUBBAG UMUM

KANWIL DJPB

SETDITJEN

Jangka waktu penyelesaian: 3 hari kerja Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,

ttd K. A. Badaruddin NIP 19570329 197803 1 001 SOP KPPN

159



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penunjukan Supervisor

Dasar Hukum:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

No

1.

KEPALA KANTOR

URAIAN KEGIATAN

SUBBAGIAN UMUM

PEGAWAI YANG DITUNJUK MENJADI SUPERVISOR

Kepala Kantor: Pada setiap awal tahun anggaran, menetapkan kebijakan umum dan memberikan arahan kepada Kasubbag Umum terkait penunjukan supervisor.

2.

Kepala Subbagian Umum: Berdasarkan kebijakan dan arahan Kepala Kantor, memerintahkan Pelaksana untuk menyusun konsep Surat Keputusan Penunjukan/Penetapan Supervisor.

3.


b.

4.

Kepala Subbagian Umum: a.

b.

5.

Menyusun usulan konsep Surat Keputusan Penunjukan/Penetapan Supervisor beserta uraian tugas yang wewenang dan tanggung jawab supervisor; Menyampaikan usulan konsep Surat Keputusan Penunjukan/Penetapan Supervisor beserta uraian tugas yang wewenang dan tanggung jawab supervisor kepada Kasubbag Umum.

Menerima dan meneliti konsep Surat Keputusan Penunjukan/Penetapan Supervisor berdasarkan kebijakan dan arahan Kepala kantor; Menyampaikan konsep Surat Keputusan Penunjukan/Penetapan Supervisor kepada Kepala Kantor.

Kepala Kantor: a. b. c.

Menerima, meneliti dan memeriksa usulan Surat Keputusan Penunjukan/Penetapan Supervisor; Menandatangani Surat Keputusan Penunjukan/ Penetapan Supervisor. Meneruskan kepada Pelaksana Subbag Umum.

160

SOP KPPN

No

6.

KEPALA KANTOR

URAIAN KEGIATAN

SUBBAGIAN UMUM

PEGAWAI YANG DITUNJUK MENJADI SUPERVISOR


b. c.

Menerima Surat Keputusan Penunjukan/ Penetapan Supervisor yang telah ditandatangani Kepala Kantor; Memberi nomor dan membubuhi cap dinas pada surat keputusan dimaksud; Menyampaikan surat keputusan dimaksud kepada pegawai yang ditunjuk dan mengarsipkan.

Jangka Waktu Penyelesaian : 3 hari kerja Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, ttd


161

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penerbitan Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS) Pengantar SPM/Pengambil SP2D Dasar Hukum

: 1. 2.

No. 1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Surat Edaran Nomor SE-33/PB/2009 tentang Uji Coba Pelaksanaan Sistem Pengamanan Penrimaan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Penyerahan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

SATKER

Pelaksana Subbagian Umum: Menerima dan mengagendakan Surat Permintaan Pembuatan Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS) Pengantar SPM/Pengambil SP2D disertai dokumen pendukung dari Satker dan menyampaikan kepada Kepala Subbag Umum.

2.

3.


Meneliti dan menerima surat permintaan pembuatan KIPS beserta dokumen pendukungnya;

b.

Menyampaikan kembali kepada Satker apabila kekurangan kelengkapan dokumen pendukung;

c.

Menyampaikan surat permintaan pembuatan KIPS beserta dokumen pendukung kepada Kepala Kantor.

Kepala Kantor: Menerima, meneliti dan mendisposisikan surat pembuatan KIPS kepada Kepala Subbag Umum.

4.

terdapat

permintaan

Kepala Subbagian Umum: Menerima surat dan disposisi Kepala Kantor untuk diteruskan kepada Pelaksana Subbag Umum.

5.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Melakukan scan formulir permohonan pengantar SPM/pengambil SP2D; b. Merekam data identitas pengantar SPM/pengambil SP2D; c. Mencetak KIPS; d. Membuat konsep berita acara serah terima KIPS; e. Menyampaikan KIPS dan konsep/net berita acara serah terima KIPS kepada Kepala Subbag Umum.

SOP KPPN

162

No. 6.

BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

SATKER

Kepala Subbagian Umum:

a. Menerima dan meneliti KIPS dan konsep berita acara serah terima KIPS;

b. Menyerahkan KIPS dan menandatangani berita acara serah terima KIPS bersama pejabat yang berwenang pada Satker.



SOP KPPN

163



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penggantian Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS) Pengantar SPM/Pengambil SP2D Dasar Hukum

: 1. 2.

No. 1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Surat Edaran Nomor SE-33/PB/2009 tentang Uji Coba Pelaksanaan Sistem Pengamanan Penrimaan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Penyerahan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

SATKER

Pelaksana Subbagian Umum: Menerima dan mengagendakan Surat Permintaan Penggantian Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS) disertai dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian atau Surat Keterangan Rusak dari KPA/Satker dan menyampaikan kepada Kepala Subbag Umum.

2.

3.


Meneliti dan menerima surat permintaan penggantian KIPS beserta dokumen pendukungnya;

b.

Menyampaikan kembali kepada Satker apabila terdapat kekurangan kelengkapan dokumen pendukung;

c.

Menyampaikan surat permintaan pembuatan KIPS beserta dokumen pendukung kepada Kepala Kantor.

Kepala Kantor: Menerima, meneliti dan mendisposisikan Surat Penggantian KIPS kepada Kepala Subbag Umum.

4.

Permintaan

Kepala Subbag Umum: Menerima surat dan disposisi Kepala Kantor untuk diteruskan kepada Pelaksana Subbag Umum.

5.


Mencetak KIPS. Membuat konsep berita acara serah terima KIPS. Menyampaikan KIPS dan konsep berita acara serah terima KIPS kepada Kepala Subbag Umum.

SOP KPPN

164

No. 6.

BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

SATKER

Kepala Subbagian Umum: a. b.

Menerima dan meneliti KIPS dan konsep berita acara serah terima KIPS. Menyerahkan KIPS dan menandatangani berita acara serah terima KIPS bersama pejabat yang berwenang pada Satker.

Jangka Waktu Penyelesaian : 1 hari kerja Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,


SOP KPPN

165



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Administrasi Absen melalui Sistem Handkey Dasar Hukum

: 1 2

NO. 1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-430/PB.1/UP.10/2007 tentang Penegakan Disiplin Kerja. KEPALA KANTOR

URAIAN KEGIATAN

SUBBAG UMUM

KANTOR PUSAT DJPBN

Pelaksana Subbagian Umum: a. Melakukan perekaman data seluruh pegawai/pegawai baru pada mesin handkey lalu disimpan di aplikasi Sistem Informasi Kehadiran; b. Setelah seluruh data pegawai tersimpan dalam aplikasi, lalu menyampaikan Nomor PIN ke masing-masing pegawai (Nomor PIN disimpan oleh operator handkey); c. Mencetak Daftar Kehadiran Pegawai (setiap hari) dan Daftar Absensi Pegawai (tiap bulan) dan meneruskan kepada Kasubbag Umum.

2.

Kepala Subbagian Umum: a. Menerima, meneliti, dan memaraf Daftar Kehadiran Pegawai dan Daftar Absensi Pegawai; b. Meneruskan kepada Kepala Kantor.

3.

Kepala Kantor: a. Menerima, meneliti, dan menandatangani Daftar Kehadiran Pegawai dan Daftar Absensi Pegawai; b. Meneruskan kepada Pelaksana Subbagian Umum.

4.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima Daftar Kehadiran Pegawai dan Daftar Absensi Pegawai yang telah ditandatangani; b. Mengirimkan Daftar Kehadiran Pegawai dan Daftar Absensi Pegawai dimaksud kepada Bagian Administrasi Kepegawaian Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan; c. Mengarsipkan dan dokumen pendukung Daftar Kehadiran Pegawai dan Daftar Absensi Pegawai dimaksud. Jangka Waktu penyelesaian : 1 hari kerja Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, ttd


166

SOP KPPN


Nomor: KEP- 185/PB/2010 Tanggal Penetapan: 24-08-2010 Tanggal Revisi: Nomor SOP:KP.01/086

Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Aparat Pengawas Fungsional Dasar Hukum

:


No

URAIAN KEGIATAN

1.

Kepala Kantor: Menerima, meneliti dan mendisposisi LHP Aparat Pengawas Fungsional untuk diteruskan ke Kepala Subbagian Umum.

2.

Kepala Subbagian Umum:

KEPALA KANTOR

SUBBAG UMUM

SEKSI TERKAIT

APARAT PENGAWAS FUNGSIONAL

KANWIL DJPBN

Menerima LHP dan meneruskan ke Pelaksana Subbag Umum untuk digandakan dan didistribusikan kepada seksi terkait.

3.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima LHP, menggandakan dan mendistribusikan ke seksi terkait untuk dibuat tanggapan. b. Melakukan koordinasi dengan Seksi terkait mengenai Tanggapan LHP tersebut.

4.

Seksi terkait: a. Menerima LHP, menelaah kemudian membuat tanggapan mengenai hasil dari LKH tersebut sesuai arahan kepala kantor. b. Menyerahkan Tanggapan LHP tersebut kepada Subbagian Umum.

5.

Kepala Subbagian Umum: Menerima Tanggapan LHP dari seksi terkait kemudian menugaskan Pelaksana untuk menghimpun/merekap tanggapan LHP dari Seksi terkait.

6.

Pelaksana Subbagian Umum: Menerima penugasan dari Kasubbag Umum untuk menghimpun/merekap tanggapan LHP dari Seksi terkait b. Membuat konsep/net Surat Tanggapan LHP untuk ditandatangani Kepala Kantor. c. Meneruskan konsep surat tanggapan LHP kepada Kasubbag Umum.

a.

167

SOP KPPN

No

7.

URAIAN KEGIATAN

KEPALA KANTOR

SUBBAG UMUM

SEKSI TERKAIT

APARAT PENGAWAS FUNGSIONAL

KANWIL DJPBN

Kepala Subbagian Umum: a. Menerima konsep surat tanggapan LHP dari Pelaksana Subbagian Umum; b. Memeriksa dan memaraf konsep surat tanggapan LHP; c. Meneruskan konsep surat tanggapan LHP kepada Kepala Kantor untuk ditandatangani.

8.

Kepala Kantor: a. b.

9.

Menerima, meneliti dan menandatangani surat tanggapan LHP; Meneruskan kepada Pelaksana Subbag Umum.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima surat tanggapan LHP; b. Menatausahakan surat tanggapan LHP; c. Meneruskan surat tanggapan LHP kepada Aparat Pengawas Fungsional dengan tembusan Kepala Kanwil DJPBN.

Jangka waktu penyelesaian : 7 (tujuh) hari kerja Disahkan oleh : Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,


168

SOP KPPN






Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Dasar Hukum :

NO.

1.

1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/MK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan LPJ Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;

2.


3.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

KEPALA KANTOR

URAIAN KEGIATAN

SUBBAG UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN

KPPN LAIN (KPPN PEMBAYAR)

Bendahara Pengeluaran: a. Melakukan Pembukuan berdasarkan dokumen sumber; b. Membukukan per dokumen sumber dengan nomor, tanggal dan jumlah sesuai pada dokumen dalam satu bulan berjalan, diantaranya pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu LS Bendahara, Buku Pembantu Pajak dan Was MAK (atas transaksi non kas, transaksi atas UP, dan transaksi atas SPM LS Bendahara); c. Atas Pembukuan di atas dibuat LPJ Bendahara yang menunjukkan keadaan pembukuan pada bulan pelaporan yang meliputi: Saldo Awal, penambahan, pengurangan, dan saldo akhir dari buku-buku pembantu; Keadaan Saldo Kas Bendahara pada akhir bulan pelaporan meliputi uang tunai di brankas dan saldo bank; Rekonsiliasi internal antara pembukuan bendahara dengan Unit Akuntansi Instansi

2.

Kepala Subbagian Umum: Menerima dan meneliti LPJ Bendahara untuk di rekonsiliasi oleh KPA/PPK;

3.

Kepala Kantor: Menerima dan meneliti LPJ Bendahara untuk ditandatangani kemudian diserahkan kembali kepada Bendahara Pengeluaran

169

SOP KPPN

NO.

4.

KEPALA KANTOR

URAIAN KEGIATAN

SUBBAG UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN

KPPN LAIN (KPPN PEMBAYAR)

Bendahara Pengeluaran: a.

Menerima dan menyampaikan LPJ yang telah disetujui Kepala Kantor dengan disertai salinan rekening koran kepada KPPN Pembayar;

b.

Menatausahakan dokumen LPJ sebagai arsip.

Jangka waktu penyelesaian: 2(dua) hari kerja setelah akhir bulan berkenaan Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, ttd K. A. Badaruddin NIP 19570329 197803 1 001

170

SOP KPPN






Tanggal Revisi:



Standar Prosedur Operasi / Standard Operating Procedures (SOP) Pengajuan Usul Kenaikan/Penurunan Peringkat Jabatan Pelaksana Dasar Hukum

NO. 1.

:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2008 tentang Pedoman Penetapan Evaluasi , Penilaian, Kenaikan dan Penurunan Jabatan dan Peringkat Bagi Pemangku jabatan Pelaksana Di Lingkungan Departemen Keuangan. KEPALA KANTOR

URAIAN KEGIATAN

SUBBAG UMUM

PEJABAT PENILAI

KANWIL DJPB

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menghimpun hasil penilaian kinerja 4 periode penilaian Pelaksana dari Kasubag Umum/Kasi terkait; b. Menyiapkan dokumen sebagai dasar dalam sidang penilaian pejabat penilai; c. Membuat konsep undangan rapat sidang penilaian kepada Pejabat Penilai yang membawahi Pelaksana yang bersangkutan, untuk diteruskan kepada Kasubbag Umum

2.

Kepala Subbagian Umum: a. Menerima, meneliti, hasil penilaian kinerja 4 periode penilaian Pelaksana dari para pejabat penilai serta memaraf konsep undangan sidang penilaian pejabat penilai; b. Meneruskan kepada Kepala Kantor.

3.

Kepala Kantor: a. Menerima, meneliti, hasil penilaian kinerja 4 periode penilaian Pelaksana dari para pejabat penilai kemudian menandatangani undangan sidang penilaian pejabat penilai; b. Meneruskan kepada Pejabat Penilai melalui Kasubbag Umum.

4.

Pejabat Penilai: a. Menerima undangan sidang penilaian; b. Mempersiapkan dokumen Pelaksana yang dinilai dan diteruskan kepada Kasubbag Umum. c. Melaksanakan sidang penilaian terhadap pegawai yang akan dinilai

5.

Kepala Subbagian Umum: a. Mempersiapkan Berita Acara dan lampiran hasil penilaian; b. Mempersiapkan dan memaraf konsep surat rekomendasi penetapan kepada Kepala Kantor.

171

SOP KPPN

NO. 6.

KEPALA KANTOR

URAIAN KEGIATAN

SUBBAG UMUM

PEJABAT PENILAI

KANWIL DJPB

Kepala Kantor: a. Menerima, meneliti konsep serta menandatangani hasil sidang pejabat penilai dalam Berita Acara Penilaian, dan surat rekomendasi penetapan menandatangani pelaksana yang ditujukan kepada Kepala Kanwil DJPB; b. Meneruskan ke Subbag Umum.

7.

Pelaksana Subbagian Umum: Menerima surat rekomendasi penetapan pelaksana dan surat usulan kenaikan/penurunan peringkat jabatan pelaksana dengan memberi nomor dan tanggal surat. a. Mengirimkan surat Rekomendasi usulan kenaikan/ tetap/penurunan peringkat jabatan pelaksana dan Berita Acara Hasil Penilaian kepada Kanwil DJPB; b. Menatausahakan dokumen dan arsip sidang pejabat penilai .

Jangka waktu penyelesaian : 14 (empat belas) hari kalender Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,


172

SOP KPPN






Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Perencanaan Penarikan Dana Dasar Hukum

NO.

1.

:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas. 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-03/PB/2010 tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satuan Kerja dan Perkiraan Pencairan Dana Harian Kantor Pelayanan Perbendaharan Negara. KEPALA KANTOR

URAIAN KEGIATAN

KASUBBAG UMUM

PELAKSANA SUBAG UMUM

KPPN Pembayar

Kepala Kantor: Menerima dan mendisposisikan DIPA kepada Kasubbag Umum.

2.

Kepala Subbagian Umum: a. Menerima DIPA; b. Menugaskan kepada Pelaksana Subbag Umum (Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai/PPABP, Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa) untuk menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan dan jumlah dana yang dibutuhkan.

3.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima penugasan dari Kasubbag Umum; b. Menyusun konsep jadwal pelaksanaan kegiatan dan Rencana Penarikan Dana Bulanan, Mingguan dan Harian yang akan disampaikan kepada KPPN Pembayar sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan; c. Melakukan updating rencana penarikan dana.

4.

Kepala Subbagian Umum: Memeriksa dan memaraf konsep jadwal pelaksanaan kegiatan dan Rencana Penarikan Dana Bulanan, Mingguan dan Harian untuk diteruskan ke Kepala Kantor

5.

Kepala Kantor: a. Menandatangani Rencana Penarikan Dana Bulanan, Mingguan dan Harian; b. Meneruskan Rencana Penarikan Dana kepada Pelaksana Subbag Umum.

6.

Pelaksana Subbagian Umum: Menatausahakan dan mengirimkan Rencana Penarikan Dana ke KPPN Pembayar.

Jangka waktu penyelesaian: 1 (satu) hari kerja Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,


SOP KPPN






Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penerbitan Surat Perintah Membayar Pngembalian Pendapatan (SPM-PP) Tahun Anggaran Yang Lalu pada KPPN Jakarta II Dasar Hukum

:

1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2007 tentang Tata Cara Pengembalian Pendapatan dan/atau Penerimaan dan Koreksi Pembukuan Penerimaan; 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-02/PB/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Pengembalian Surat Perintah Pencairan Dana Pada Bank Operasional/Kantor Bank Indonesia/Kantor Pos Mitra Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-59/PB/2009 tentang Tata Cara Penyesuaian Sisa Pagu DIPA Tahun Anggaran Berjalan Karena Adanya Setoran Pengembalian Belanja.

NO.

1.

URAIAN KEGIATAN

BACK OFFICE

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

Kepala Subbagian Umum: a. Menerima Nota Dinas dari KPPN seluruh Indonesia yang dilampiri Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB) dan Surat Keputusan Persetujuan Pembayaran Pengembalian Pendapatan (SKP4); b. Meneliti dan menugaskan kepada Pelaksana Subbag Umum untuk menerbitkan SPM-PP.

2.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima SKTB dan SKP4 lembar ke-1 dan ke-2; b. Mencatat dalam aplikasi pengawasan;*) c. Menerbitkan SPM-PP sesuai dengan akun pengembalian pendapatan berkenaan.

3.

Kepala Subbag Umum: a. Menerima,memeriksa dan manandatangani SPM-PP; b. Meneruskan kepada Pelaksana Subbag Umum.

4.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima, mencatat dan menatausahakan kemudian meneruskan SPM-PP dan ADK kepada Seksi Perbendaharaan melalui front office untuk di proses; b. Menerima SP2D lembar ke-2 untuk ditatausahakan.

*) aplikasi pengawasan belum ada (surat usulan kepada Dit. SP) Jangka waktu penyelesaian: 1 hari kerja



SOP KPPN






Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penerbitan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPM-PP) Tahun Anggaran Berjalan Dasar Hukum

:

NO.

1.

1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2007 tentang Tata Cara Pengembalian Pendapatan dan/atau Penerimaan dan Koreksi Pembukuan Penerimaan. 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-02/PB/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Pengembalian Surat Perintah Pencairan Dana Pada Bank Operasional/Kantor Bank Indonesia/Kantor Pos Mitra Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-59/PB/2009 tentang Tata Cara Penyesuaian Sisa Pagu DIPA Tahun Anggaran Berjalan Karena Adanya Setoran Pengembalian Belanja. BACK OFFICE

URAIAN KEGIATAN

MIDDLE OFFICE

FRONT OFFICE

Kepala Subbagian Umum: a. Menerima Nota Dinas dari seksi Verifikasi dan Akuntansi yang dilampiri Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB) dan Surat Keputusan Persetujuan Pembayaran Pengembalian Pendapatan (SKP4); b. Meneliti dan menugaskan kepada Pelaksana Subbag Umum untuk menerbitkan SPM-PP;

2.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima SKTB dan SKP4 lembar ke-1 dan ke-2; b. Mencatat dalam aplikasi pengawasan; *) c. Menerbitkan SPM-PP sesuai dengan akun pengembalian pendapatan berkenaan.

3.

Kepala Subbagian Umum: a. Menerima,memeriksa dan manandatangani SPM-PP; b. Meneruskan kepada pelaksana Subbag Umum.

4.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima, mencatat, dan menatausahakan kemudian meneruskan SPMPP dan ADK kepada seksi perbendaharaan melalui front office untuk di proses; b. Menerima SP2D lembar ke-2 untuk ditatausahakan.

*aplikasi pengawasan belum ada (surat usulan kepada Dit SP) Jangka waktu penyelesaian: 1 hari kerja Disahkan oleh: Sekretari Ditjen Perbendaharaan,

ttd

K.A. Badaruddin NIP 19570329 197803 1 001 175

SOP KPPN

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I





Tanggal Revisi:



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penyusunan Laporan Kepegawaian Dasar Hukum

:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

2. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-34/PB/2009 tentang Laporan Kepegawaian Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

NO. 1.

KEPALA KANTOR

URAIAN KEGIATAN

SUBBAG UMUM

KANWIL DJPB

KANTOR PUSAT

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menyusun kelengkapan data Laporan Kepegawaian, Bulanan, Triwulanan, Semesteran, dan Tahunan; b. Merekam data/update data ke dalam komputer; c. Mencetak Laporan Kepegawaian dan membuat konsep/net surat pengantar Laporan Kepegawaian.

2.

Kepala Subbagian Umum: a. Menerima, meneliti, menandatangani Laporan Kepegawaian dan memaraf konsep surat pengantar Laporan Kepegawaian; b. Meneruskan Laporan Kepegawaian dan konsep/net surat pengantar Laporan Kepegawaian kepada Kepala Kantor.

3.

Kepala Kantor: Menerima, memeriksa dan menandatangani surat pengantar Laporan Kepegawaian untuk disampaikan ke pelaksana subbag Umum.

4.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima, mengagendakan dan mengirim Laporan Kepegawaian dan surat pengantar kepada Kantor Pusat dan tembusan kepada Kanwil DJPBN; b. Menyimpan Laporan Kepegawaian dan surat pengantarnya sebagai arsip.

Jangka waktu penyelesaian: 6 (enam) hari kerja Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, ttd

K.A. Badaruddin NIP 19570329 197803 1 001

176

SOP KPPN






Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penatausahaan Arsip KPPN Dasar Hukum

:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 796/KM.1/1995 Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Departemen Keuangan.

NO.

1

SUBBAG UMUM

URAIAN KEGIATAN

PETUGAS PENGELOLA ARSIP

SEKSI TERKAIT

Seksi Terkait: Mengirimkan dokumen arsip yang telah diverifikasi kepada Petugas pengelola arsip pada subbagian umum.

2.

Petugas Pengelola Arsip: a. b. c. d. e.

3.

Menerima dokumen arsip dari seksi terkait; Menginput dokumen arsip ke dalam aplikasi arsip*; Membuat daftar pertelaan arsip; Menata arsip pada tempatnya sesuai pengelompokkan. Melaporkan dokumen arsip yang telah ditatausahakan kepada Kepala Subbag Umum.

Kepala Subbagian Umum: Memonitor secara periodik dokumen arsip dan daftar pertelaan arsip.

*dalam hal KPPN telah menggunakan aplikasi filing sistem/pengarsipan. Jangka waktu penyelesaian: 1 (satu) hari kerja


ttd


177

SOP KPPN






Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Usul Penghapusan Arsip atau Barang Inventaris Kantor Dasar Hukum

:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 796/KM.1/1995 tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Departemen Keuangan .

NO.

1.

KEPALA KANTOR

URAIAN KEGIATAN

SUBBAG UMUM

PANITIA PENGAHAPUSAN/ PEMUSNAHAN

KANWIL DJPB

Panitia Penghapusan/Pemusnahan: Meneliti, Memilah dan membuat surat usulan pemusnahan arsip yang sudah tidak mempunyai nilai guna kepada Kepala Kantor melalui Kasubbag Umum

2.

Kepala Subbagian Umum: Meneliti dan memaraf Surat Usulan Pemusnahan Arsip dan meneruskan kepada Kepala Kantor.

3.

Kepala Kantor: Menerima, meneliti, menandatangani Surat Usulan Pemusnahan Arsip dan meneruskan kepada Pelaksana Subbag Umum.

4.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima, serta mengagenda dan mengirim Surat Usulan Pemusnahan Arsip kepada Kanwil DJPB b. Menatausahakan surat usulan penghapusan Arsip

Jangka waktu penyelesaian: 20 (dua puluh) hari kerja


ttd K. A.Badaruddin NIP 19570329 197803 1 001

178

SOP KPPN






Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penghapusan Arsip Dasar Hukum

:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 796/KM.1/1995 tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Departemen Keuangan.

NO.

1

KEPALA KANTOR

URAIAN KEGIATAN

SUBBAG UMUM

PANITIA PENGHAPUSAN ARSIP

INSTANSI TERKAIT

Kepala Kantor: a. Menerima Surat Keputusan Penetapan Pemusnahan Arsip dari Sekjen Kementerian Keuangan melalui Kanwil DJPB; b. Memberikan disposisi kepada Kasubbag Umum untuk melaksanakan proses penghapusan Arsip.

2.

Kepala Subbagian Umum: Menerima dan meneruskan Surat Keputusan Penetapan Penghapusan Arsip kepada Panitia Penghapusan Arsip untuk dilakukan proses penghapusan.

3.

Panitia Penghapusan Arsip: a. Melaksanakan penghapusan arsip dengan disaksikan oleh 2 (dua ) orang pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor; b. Pelaksanaan penghapusan arsip dilakukan dengan dua cara : - dimusnahkan; atau - dijual. c. Bila dengan cara dimusnahkan dibuatkan Berita Acara Pemusnahan Arsip; d. Bila dengan cara dijual dibuat Berita Acara dan uang hasil penjualan di setor ke Kas Negara.

4.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima, mengagenda dan mengirimkan Laporan Berita Acara penghapusan arsip kepada instansi terkait; b. Menatausahakan dokumen penghapusan sebagai Arsip.

Jangka waktu penyelesaian: 20 (dua puluh) hari kerja Disahkan oleh:

Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, ttd


179

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA


Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penyelesaian Izin Perjalanan Ke Luar Negeri Untuk Keperluan Pribadi Dasar Hukum

:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-38/PB/2007 tentang Ijin Melakukan Perjalanan ke Luar Negeri Untuk Kepentingan Pribadi atau Di Luar Kedinasan.

NO. 1.

KEPALA KANTOR

URAIAN KEGIATAN

SUBBAG UMUM

PEGAWAI YBS

KANWIL DJPB

Pegawai yang bersangkutan: Mengajukan surat permohonan perjalanan luar negeri yang ditujukan kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Kantor.*)

2.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima surat permohonan perjalanan luar negeri dengan dilampiri data pendukung pegawai yang bersangkutan; b. Membuat konsep surat permohonan ijin melakukan perjalanan luar negeri dan meneruskan kepada Kasubbag Umum.

3.

Kepala Subbagian Umum: a. Meneliti, memaraf konsep surat melakukan perjalanan luar negeri; b. Meneruskan kepada Kepala Kantor.

4.

permohonan

ijin

Kepala Kantor: Menerima, meneliti, dan menandatangani konsep surat permohonan ijin melakukan perjalanan luar negeri, kemudian meneruskan kepada Pelaksana Subbag Umum.

5.

Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerima surat permohonan ijin melakukan perjalanan luar negeri yang sudah ditandatangani Kepala Kantor; b. Memberi nomor dan cap dinas, kemudian mengirimkan kepada Kanwil DJPB secara hierarki dan menyimpan sebagai arsip.

*) telah diterima Kantor Pusat DJPBN selambat-lambatnya 20 hari kerja sebelum saat pelaksanaan keberangkatan ke luar negeri Jangka waktu penyelesaian: 2 (dua) hari kerja


180

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penanganan Pelanggaran Kode Etik pada KPPN Dasar Hukum

: 1. 2. 3.

No

1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PM.5/2007 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-213/PB/2009 tentang Pemberian Kuasa dari Direktur Jenderal Perbendaharaan kepada para Pejabat Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk Atas Nama Direktur Jenderal Perbendaharaan Menandatangani Surat Keputusan Mutasi Pegawai dan Lain Sebagainya di Bidang Kepegawaian.

URAIAN KEGIATAN

KEPALA KANTOR

PEJABAT/ PEG. YG DITUNJUK

ATASAN PEGAWAI YBS PEGAWAI

KANWIL DJPBN/ MAJELIS KODE ETIK

Atasan Pegawai: a. Menerima pengaduan secara tertulis adanya dugaan pelanggaran kode etik; atau b. Menemukan sendiri adanya dugaan pelanggaran kode etik terhadap pegawai bawahannya; c. Melakukan penelitian terhadap adanya dugaan pelanggaran kode etik tersebut kemudian membuat laporan kepada Kepala Kantor.

2.

Kepala Kantor: a. Menerima pengaduan secara tertulis adanya dugaan pelanggaran kode etik; b. Menemukan sendiri adanya dugaan pelanggaran kode etik terhadap pegawai bawahannya; atau c. Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik dari Atasan Pegawai; d. Terhadap adanya dugaan pelanggaran kode etik tersebut, kemudian menugaskan kepada Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

3.

Pejabat yang Ditunjuk: a. Melakukan penelitian atas dugaan adanya pelanggaran kode etik pegawai; b. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, kemudian menugaskan kepada Pelaksana yang ditunjuk untuk membuat laporan hasil penelitian.

4.

Pelaksana yang Ditunjuk: a. Membuat konsep laporan hasil penelitian atas dugaan adanya pelanggaran kode etik pegawai berdasarkan arahan dari pejabat yang ditunjuk; b. Membuat konsep surat pengantar laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik pegawai; c. Meneruskan kepada Pejabat yang Ditunjuk. 181

SOP KPPN

No

5.

URAIAN KEGIATAN


KEPALA KANTOR



Pejabat yang Ditunjuk: konsep a. Menerima, memeriksa, dan memaraf laporan atas dugaan adanya pelanggaran kode etik pegawai berikut surat pengantarnya; b. Meneruskan dokumen dimaksud kepada Kepala Kantor.

6.

Kepala Kantor: a. Menerima, memeriksa, dan menandatangani laporan atas dugaan adanya pelanggaran kode etik pegawai berikut surat pengantarnya; b. Meneruskan kepada Pelaksana yang Ditunjuk melalui pejabat yang ditunjuk untuk diproses lebih lanjut.

7.

Pelaksana yang Ditunjuk: a. Menerima laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik pegawai berikut surat pengantarnya yang telah ditandatangani; b. Mencatat dalam buku agenda, memberi nomor dengan kode Sangat Rahasia (SR), dan membubuhi cap dinas; c. Mengirimkan surat pengantar beserta laporan dimaksud kepada Kepala Kanwil DJPB; d. Menatausahakan pertinggal sebagai arsip.

8.

Menunggu proses lebih lanjut dari Majelis Kode Etik yang dibentuk oleh Kepala kanwil DJPBN.

9.

Kepala Kantor (sebagai pejabat yang berwenang memberi sanksi moral): a. Menerima Surat Pemberitahuan dari Majelis Kode Etik dalam hal pegawai yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pelanggaran disiplin pegawai kemudian meneruskan kepada atasan pegawai yang bersangkutan untuk diproses lebih lanjut; atau b. Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan dari Majelis Kode Etik dalam hal pegawai yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran kode etik kemudian mendisposisikan kepada: 1. Atasan Pegawai untuk diproses lebih lanjut dalam hal keputusan Majelis menyangkut sanksi pelanggaran disiplin pegawai PP No. 30 Tahun 1980; 2. Pejabat yang ditunjuk untuk diproses lebih lanjut dalam hal terbukti adanya pelanggaran kode etik;

Tdk melanggar kode etik / Menyangkut sanksi disiplin PP 30/1980 Melanggar kode etik

182

SOP KPPN

No

10.

URAIAN KEGIATAN

KEPALA KANTOR




Atasan Pegawai: a. Menerima surat pemberitahuan tidak terbukti melanggar atau Laporan Hasil Pemeriksaan dalam hal keputusan Majelis menyangkut sanksi pelanggaran disiplin pegawai PP No. 30 Tahun 1980 sesuai disposisi Kepala Kantor; b. Menyampaikan kepada pegawai yang bersangkutan bahwa tidak terbukti adanya pelanggaran kode etik; c. Melakukan proses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal keputusan Majelis menyangkut sanksi pelanggaran disiplin pegawai PP No. 30 Tahun 1980.

11.

Pejabat yang Ditunjuk: a. Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan adanya pelanggaran kode etik pegawai sesuai disposisi Kepala Kantor; b. Menugaskan Pelaksana yang Ditunjuk untuk membuat konsep keputusan pemberian sanksi moral; Pelaksana yang Ditunjuk: a. Membuat konsep keputusan mengenai pemberian sanksi moral terhadap pegawai yang melanggar kode etik pegawai; b. Meneruskan kepada Pejabat yang Ditunjuk; Pejabat yang Ditunjuk: a. Menerima, memeriksa, dan memaraf konsep keputusan mengenai pemberian sanksi moral; b. Meneruskan kepada Kepala Kantor (sebagai pejabat yang berwenang member sanksi moral).

12.

Kepala Kantor (sebagai pejabat yang berwenang member sanksi moral): a. Menerima, memeriksa, dan menandatangani keputusan mengenai pemberian sanksi moral; b. Meneruskan kepada Pelaksana yang ditunjuk melalui pejabat yang ditunjuk untuk diproses lebih lanjut.

13.

Pelaksana yang Ditunjuk: a. Menerima keputusan mengenai pemberian sanksi moral yang telah ditandatangani; b. Mencatat dalam buku agenda, memberi nomor, dan membubuhi cap dinas; c. Menyampaikan kembali keputusan dimaksud kepada Kepala Kantor (sebagai pejabat yang berwenang member sanksi moral); d. Menatausahakan pertinggal sebagai arsip.

183

SOP KPPN

No

URAIAN KEGIATAN

14.

Kepala Kantor (sebagai pejabat yang berwenang member sanksi moral):

KEPALA KANTOR




a. Menerima keputusan pemberian sanksi moral; b. Menyampaikan sanksi moral kepada pegawai yang bersangkutan.

15.

Pegawai yang Bersangkutan: a. Menerima keputusan mengenai pemberian sanksi moral; b. Melaksanakan sanksi moral berupa “Permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis atau pernyataan penyesalan”.



184

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Penunjukan Petugas Pengantar SP2D (Kurir)

Dasar Hukum:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

No 1.

KEPALA KANTOR

URAIAN KEGIATAN

SUBBAGIAN UMUM

PEGAWAI YANG DITUNJUK

Kepala Kantor: Pada setiap awal tahun anggaran, menetapkan kebijakan umum dan memberikan arahan kepada Kasubbag Umum terkait penunjukan Petugas Pengatar SP2D (Kurir).

2.

Kepala Subbagian Umum: Berdasarkan kebijakan dan arahan Kepala Kantor, memerintahkan Pelaksana untuk menyusun konsep Surat Keputusan Penunjukan/Penetapan Petugas Pengatar SP2D (Kurir).

3.


b.

4.


b.

5.

Menyusun usulan konsep Surat Keputusan Penunjukan/Penetapan Petugas Pengatar SP2D (Kurir) beserta uraian tugas dan tanggung jawabnya; Menyampaikan usulan konsep Surat Keputusan Penunjukan/Penetapan Petugas Pengatar SP2D (Kurir) beserta uraian tugas dan tanggung jawabnya kepada Kasubbag Umum.

Menerima dan meneliti konsep Surat Keputusan Penunjukan/Penetapan Petugas Pengatar SP2D (Kurir) berdasarkan kebijakan dan arahan Kepala Kantor kemudian memaraf konsep tersebut; Menyampaikan konsep Surat Keputusan Penunjukan/Penetapan Petugas Pengatar SP2D (Kurir) kepada Kepala Kantor.

Kepala Kantor: a.

b. c.

Menerima, meneliti dan memeriksa usulan Surat Keputusan Penunjukan/Penetapan Petugas Pengatar SP2D (Kurir). Menandatangani Surat Keputusan Penunjukan/ Penetapan Petugas Pengatar SP2D (Kurir). Meneruskan kepada Pelaksana Subbag Umum

185

SOP KPPN

No 6.

KEPALA KANTOR

URAIAN KEGIATAN

SUBBAGIAN UMUM

PEGAWAI YANG DITUNJUK


b. c.

Menerima Surat Keputusan Penunjukan/ Penetapan Petugas Pengatar SP2D (Kurir)r yang telah ditandatangani Kepala Kantor; Memberi nomor dan membubuhi cap dinas pada surat keputusan dimaksud; Menyampaikan surat keputusan dimaksud kepada pegawai yang ditunjuk dan mengarsipkan.

Jangka Waktu Penyelesaian : 3 hari kerja Disahkan oleh: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, ttd


186

SOP KPPN






Tanggal Revisi:



Standar Prosedur Operasi / Standard Operating Procedures (SOP) Pembuatan Laporan Inventaris Barang Dasar Hukum

: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Aset Negara; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. KEPALA KANTOR

NO

URAIAN KEGIATAN

1.

Kepala Subbagian Umum: a. Menerima bukti mutasi barang berupa : berita acara penerimaan barang, kwitansi pembelian, SK Penghapusan; b. Menerima pengiriman barang dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Kantor Pusat; c. Meneruskan ke Petugas SIMAK BMN untuk diproses lebih lanjut.

2.

Petugas SIMAK BMN: a. Menerima dan meneliti bukti-bukti mutasi barang sebagai dasar pencatatan, kemudian memasukkan data ke aplikasi SIMAK BMN; b. Mencetak dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang ke Kasubbag Umum.

3.

Kepala Subbagian Umum: a. Menerima, meneliti dan memberi paraf Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang; b. Menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang ke Kepala Kantor.

4.

Kepala Kantor: Menerima, meneliti dan menandatangani Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang kemudian meneruskan ke Petugas SIMAK BMN.

5.

Petugas SIMAK BMN: a. Menerima dan mengirim Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang ke Kantor Kanwil selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah; b. Mengarsipkan Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Milik Negara.

KASUBBAG UMUM

PETUGAS SIMAK BMN

KANWIL DJPBN



187

SOP KPPN



Standar Prosedur Operasi / Standard Operating Procedures (SOP) Pengelolaan Pengaduan/Keberatan Masyarakat yang diterima melalui Sarana Pengaduan pada KPPN Dasar Hukum

: 1 2

NO 1.

SUBBAG UMUM

PETUGAS PENERIMA PENGADUAN

SEKSI TERKAIT

KANWIL/ KANTOR PUSAT

Petugas Penerima Pengaduan/Keberatan:

b. c.

d.

Berdasarkan Surat Penunjukan oleh Kepala Kantor, menerima pengaduan/keberatan atas pelayanan KPPN yang berasal dari satker melalui email, telepon, sms, media massa, dan sarana media lainnya yang dimiliki KPPN; Mengidentifikasi pengaduan/keberatan yang diterima dan membuat matrik tindak lanjut; Pengaduan yang diterima via telepon dapat dijawab langsung sepanjang petugas memahami, dalam hal petugas tidak dapat memberikan jawaban langsung, petugas meminta penelpon untuk memberikan identitas (nama, instansi, dan no. tlp.) agar dapat dihubungi kembali untuk memberikan jawaban tindak lanjut. Menyampaikan matrik tindak lanjut ke Kasubbag Umum

Kepala Subbagian Umum: Menerima dan meneliti matrik tindak pengaduan/keberatan kemudian menyampaikan Kepala Kantor.

3.

KEPALA KANTOR

URAIAN KEGIATAN

a.

2.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

lanjut kepada

Kepala kantor: Menerima, meneliti, dan memberikan disposisi kepada:

4.

•

Subbag Umum apabila pengaduan/keberatan bukan merupakan tugas dan wewenang KPPN untuk diteruskan ke Kanwil/Kantor pusat;

•

Kepala Seksi terkait untuk langsung memberikan jawaban atau melakukan pembahasan bersama atas pengaduan/keberatan.

Kewenangan Kanwil/ Kantor Pusat

Kewenangan KPPN

Kepala Seksi Terkait: a. b. c.

Menerima disposisi dan matrik pengaduan/keberatan dari kepala kantor; Memeriksa, menelaah, dan memberikan jawaban atas pengaduan/keberatan; jawaban atas Menyampaikan konsep pengaduan/keberatan ke Kepala Kantor.

188

SOP KPPN

NO 5.

KEPALA KANTOR

URAIAN KEGIATAN

SUBBAG UMUM

PETUGAS PENERIMA PENGADUAN

SEKSI TERKAIT

KANWIL/ KANTOR PUSAT

Kepala Subbagian Umum: Menerima disposisi dari Kepala Kantor dan menugaskan Pelaksana Subbag Umum untuk membuat konsep Nota Dinas Pengantar ke Kanwil/Kantor pusat terkait materi pengaduan/keberatan yang bukan tugas dan wewenang KPPN.

6.

Pelaksana Subbagian Umum: Menerima matrik pengaduan/keberatan dan membuat konsep Nota Dinas Pengantar ke Kanwil/Kantor pusat, kemudian menyampaikan ke Kasubbag Umum.

7.

Kasubbag Umum: Menerima, memeriksa, dan memaraf konsep Nota Dinas Pengantar ke Kanwil/Kantor pusat kemudian menyampaikan ke Kepala kantor.

8.

Kepala Kantor: a.

b.

9.

Jika merupakan kewenangan Kanwil/Kantor pusat, menerima, memeriksa, dan menandatangani Nota Dinas \Pengantar kemudian meneruskan ke Pelaksana Subbag Umum melalui Kasubbag umum untuk dikirim ke Kanwil/Kantor pusat, atau Jika merupakan kewengan KPPN, menerima dan memeriksa jawaban atas pengaduan/keberatan dari seksi terkait kemudian meneruskan jawaban ke Petugas Penerima Pengaduan/Keberatan melalui Kasubbag Umum untuk diproses lebih lanjut.

b

Petugas Penerima Pengaduan/Keberatan: Menerima dan mengirimkan pengaduan/keberatan melalui:

10.

a

jawaban

atas

•

Email apabila pangaduan/keberatan diterima melalui email;

•

Surat tanggapan ke media massa apabila pengaduan/keberatan diperoleh melalui media massa;

•

SMS apabila pengaduan/keberatan diterima melalui SMS;

•

Menelpon kembali istansi terkait pengaduan/keberatan diterima melalui telepon.

•

Sarana media lainnya yang dimiliki KPPN.

apabila

Pelaksana Subbagian Umum: Menerima, memeriksa, dan mendistribusikan Surat Pengantar beserta matrik pengaduan/keberatan yang bukan merupakan tugas dan wewenang KPPN ke Kanwil/Kantor pusat.



189

SOP KPPN

KEMENTERIA AN KEUA ANGAN R.I. DIREK KTORATT JENDEERAL PEERBEND DAHARA AAN

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Recommend Documents