KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 01 IPB/2011 TENTANG PERU BAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-45/PB/2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA LOAN/CREDITlBRD/IDA NO.4790-INDI 4078-IND DAN GRANTTF-055913 PROGRAM PRAKARSA PEMBARUAN TATA PEMERINTAHAN DAERAH/P2TPD (IN/TIA TlVES FOR LOCAL GOVERNANCE REFORM PROJECTIILGRP) DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang :
Mengingat:
a.
bahwa dalam rangka penyaluran dan pencairan dana Loan/Credit/Grant Agreement No.4790-IND/4078-INDITF-055913 guna mengurangi tingkat kemiskinan, dukungan partisipasi publik dalam perencanaan anggaran di daerah dan dukungan peningkatan pendapatan daerah, telah ditetapkan mengenai petunjuk pelaksanaan penyaluran dan pencairan dana Loan/Credit/Grant dimaksud;
b.
bahwa dengan edanya perubahan atas Loan/Credit/Grant Agreement No.4 790-1 ND/4078-INDITF-055913, perlu dilakukan perubahan terhadap petunjuk pelaksanaan penyaluran dan pencairan dana Loan/Credit/Grant dimaksud;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-45/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Loan/Credit IBRDIIDA No. 4790-INDf 4078-IND dan Grant TF-055913 Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah/P2TPD (Initiatives for Local Governance Reform Projectll LGRP);
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-45/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Loan/Credit IBRDfiDA No.4790-IND/4078-IND dan Grant TF-055913 Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan DaerahfP2TPD (Initiatives for Local Governance Reform Projectll LGRP);
MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARA~N TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-45fPB/2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA LOAN/CREDIT IBRD/IDA N0.4790-INDf4078-IND DAN GRANT TF-055913 PROGRAM PRAKARSA PEMBARUAN TATA PEMERINTAHAN DAERAHfP2TPD (INITIATIVES FOR LOCAL GOVERNANCE REFORM PROJECTIILGRP).
Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-45/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Loan/Credit IBRDIIDA No.4790-IND/4078-IND dan Grant TF-055913 Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah/P2TPD (Initiatives for Local Governance Reform ProjectllLGRP), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 2 hurut k diubah dan Pasal 2 dirinci ke dalam 2 (dua) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Spesifikasi pinjaman/hibah adalah sebagai berikut: Uraian a. Nomor Pinjaman/Hibah
IBRD Loan
IDA Credit
Grant
4790-IND
4078-IND
TF-055913
b. Tanggal Penandatanganan
11 Oktober 2005
c. Nomor Register
10717101
10716401
70620201
d. Jumlah Pinjaman/Hibah
USD 14,500,000
SDR 9,920,000
£6,380,000
e. Closing Date
30 Sept 2011
30 Sept 2011
31 Des 2010
f. Jumlah Initial Deposit
g. Nomor Rekening Khusus h. Effective Date i. Executing Agency j. Implementing Agency k. Kategori
Sesuai kebutuhan untuk periode 6 bin 602.086411 601.255411 7 April 2006 Ditjen OTDA, Depdagri Bappenas dan Pemerintah Kabupaten 1,2, dan 4
1 dan 2
(2) Perubahan terkait spesifikasi dan kategori pinjaman/hibah dimaksud sesuai dengan amandemen loan/grant agreement dan/atau persetujuan PPHLN, diatur dan ditetapkan melalui Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan. 2. Ketentuan Pasat 4 ayat(1) diubah, sehingga berbunyl sebagai berikut: (1) Pencairan dana Kategori 2 dan Kategori 4 untuk loan/credit dan Kategori 1 untuk grant, dilaksanakan oleh Kementerian Negara/ Lembaga di Tingkat Pusat dan Daerah. (2) Kegiatan Tim Koordinasi Provinsi (TKP) dibebankan pada Kategori 2 loan/credit IBRD 4790-INDIIDA 4078-IND. (3) Khusus untuk pelaksanaan pencairan dana kategori 1 (Grant for Subprojects) untuk loan/credit dilaksanakan oleh Pemerintah Kahupaten/ Kota selaku PAlKuasa PA dengan menerbitkan SPM atas dasar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan sesuai tagihan pihak ketiga (rekanan) terhadap pembayaran kontrak yang telah jatuh tempo pembayarannya. Atas dasar SPM dimaksud, KPPN menerbitkan SP2D Langsung (SP2D-LS) ke pihak ketiga (rekanan). (4) Pencairan dana dilakukan melalui penerbitan SP2D oleh KPPN atas
da", SPM yang dlaj,kan oIeh PAIK,.oa PA """'a.."'an DIPA. -2-
t
(5) Pada SPM tercantum nilai, nomor, dan langgal kontrak termasuk adendum, nomor dan tanggal BAP, nomor pinjaman/hibah, nomor register, kode kalegori, dan tanggal NOL (apabila disyaratkan). (6) Pembayaran melalui mekanisme UPfTUP, SP2D tidak dibebankan pada Rekening Khusus sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (2), tetapi dibebankan pada Rekening Kas Umum Negara. (7) Sisa UP yang masih ada pada bendahara pad a akhir tahun anggaran harus disetor kembali ke Rekening Kas Umum Negara selambatlambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan. (8) Pertanggungjawaban atas UPfTUP dilaksanakan sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-77/PB/2005 tentang Tata Cara Penerbilan SP2D Rekening Khusus pada KPPN. (9) Untuk keperluan pembayaran kontrak-kontrak dalam valuta aSing (valas), tidak diperkenankan merupiahkan tagihan valas tersebut (sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE43/A/61/0392 tentang Pembayaran Mata Uang AsingNaluta Asing atas Beban Rekening Khusus jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-321A/63/0295 tentang Pembayaran Mata Uang AsingNaluta Asing (Valas) dan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-130/A/1989 tentang Tata Cara Penyaluran Pembiayaan Training dalam Rangka Bantuan Luar Negeri melalui Rekening Khusus). (10) Pengajuan dokumen untuk pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan kepada KPPN Khusus Jakarta VI. (11) Pembayaran terhadap kontrak-kontrak yang mensyaratkan NOL, dapat dilaksanakan apabila SPM yang diajukan dilampiri copy "NOL" sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE104/A/2000 tentang Penggantian Format NOL for Disbursement (Form 3B) Bantuan IBRD menjadi Form 384P .(untuk pekerjaan kategori goods and works) dan Form 384C (untuk pekerjaan kategori consultant) atas kontrak yang bersangkutan. 3. Lampiran I dan Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. Pasalll Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tang gal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2011
PERATURAN
LAMPIRAN I
01
~~~~r::.;r ~r:=l1JET~~~~ ~~~~~~~:-~~
NOMOR
PER"'5JPBI200~ENOERAL
f~~KSANAAN
PENYALURAN
PERBENOAHARAAN
O:E:T~~~CAI~~~~
TF_O=DJ~:~~ N~='NDI 4078-INO DAN GRANT
PEMERINTAHAN RSA PEMBARUAN TATA GOVERNANCEREeAERAHlP2TPO (INITIATIVES FOR LOCAL rORM PROJECTIILGRP)
DAFTAR PERSENTASE PEMBIAYAAN PROGRAM PRAKARSA PEMBARUAN TATA PEMERINTAHAN DAERAH/P2TPD (INITIA T/VES FOR LOCAL GOVERNANCE REFORM PROJECTIILGRP) LOAN/CREDIT NOMOR 4790-1ND/4078-IND REKENING KHUSUS NOMOR 601.255411·
Kode Kategori
(1)
Uraian Kategori
Grants FOR Sub-project
Porsi Pembiayaan
Batas Maksimal Nilai Kontrak SOE (tidak perlu NOL IBRD)
100 %
(2)
Incremental Operating Cost
(3)
Front-end Fee
(4)
Goods, consultants'services, workshops and training under Part C of the Project
(5)
100 %
Unalocated
-4-
100 %
Semua SOE
LAMPI RAN "
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 01 IPBl2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAl PERBENOAHARAAN NOMOR PER-451PBI2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAlRAN DANA LOANICREDIT IBRDlIDA NO. 4790-INDI 4078-IND DAN GRANT TF-055913 PROGRAM PRAKARSA PEMBARUAN TATA PEMERINTAHAN DAERAHlP2TPD (/NiTIAnVES FOR LOCAL GOVERNANCE REFORM PROJECTlIlGRP)
DAFTAR PERSENTASE PEMBIAYAAN PROGRAM PRAKARSA PEMBARUAN TATA PEMERINTAHAN DAERAH/P2TPD (INITJA TlVES FOR LOCAL GOVERNANCE REFORM PROJECTI1LGRP) GRANT NOMOR TF-055913 REKENING KHUSUS NOMOR 602.086411
Kode Kategori
(1 )
(2)
Porsi Pembiayaan
Uraian Kategori
Goods, consultants'seNices, workshops and training under Part C of the Project
100 %
Grants for Sub-project
100 %
Batas Maksimal Nilai Kontrak SOE (tidak perlu NOL IBRD)
.....
-5-
~DJREKJURJENDF=RAL,
t
