KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- ~2
IPB/2010
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN UJI COBA MEKANISME BARU PEMBEBANAN DANA PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI MELALUI REKENING KHUSUS PADA KPPN KBI DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Treasury Single Account Pengeluaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 981PMK.05/2007 tentang Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil Dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA) , perlu diadakan perubahan terhadap mekanisme pembebanan dana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri melalui Rekening Khusus pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang satu kota dengan Kantor Bank Indonesia (KBI); b. bahwa dalam rangka pelaksanaan mekanisme baru pembebanan Dana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri melalui Rekening Khusus untuk semua KPPN KBI, perlu dilaksanakan uji cob a secara bertahap; c.
Mengingat
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pad a huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Uji Coba Mekanisme Baru Melalui Pembebanan Dana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Rekening Khusus pada KPPN KBI;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambaha n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahal1 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RepubliJ-< Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RepubliJ-< Indonesia Nomor 4400); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Luar Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo,. 4597);
~,~
r
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418) ; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK .06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2006 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.05/2007 tentang Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil Dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA); 9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-59/PB/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembebanan Dana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus; 10.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-14/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksaan Penyaluran Dana Melalui Bank Operasional I Mitra Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN UJI COBA MEKANISME BARU PEMBEBANAN DANA PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI MELALUI REKENING KHUSUS PADA KPPN KBI. BABI KETENTUAN UMUM Pasal1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini , yang dimaksud dengan: 1.
Pinjaman Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan latau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu .
2.
Hibah Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang
j;d,k P"" dib'y" k.mb'li.
-2-
t
3.
Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat PPHLN adalah pemerintah suatu negara asing, lembaga multilateral, lembaga keuangan dan lembaga non keuangan asing, serta lembaga keuangan non asing, yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang memberi pinjaman/hibah kepada pemerintah.
4.
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau Satuan Kerja (Satker) serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
5.
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PNKPA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
6.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
7.
Kantor Pusat Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat KPBI adalah Bank Sentrallndonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diu bah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.
8.
Kantor Bank Indonesia, yang selanjutnya disingkat KBI adalah Kantor Bank Indonesia di daerah yang merupakan mitra kerja KPPN .
9.
KPPN KBI adalah KPPN yang bermitra dan berlokasi satu kota dengan KBI yang melakukan perintah pencairan dana kepada KBI.
10. Bank Operasional I, yang selanjutnya disebut BO I adalah bank operasional mitra kerja Kuasa BUN di daerah yang menyalurkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pengeluaran non gaji (termasuk kekurangan gaji dan gaji sus ulan),Uang Persediaan, dan dana Perhitungan Fihak Ketiga . 11. Rekening Khusus, yang selanjutnya disebut Reksus adalah Rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara pada Bank Indonesia atau Bank Umum untuk menampung dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri. SPM adalah 12. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh PNKPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang sumber dananya dari DIPA. 13. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kepala KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah atau pejabat lain yang ditunjuk untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban ~:~N berdasarkan SPM.
I
14. Surat Perintah Pembebanan, yang selanjutnya disingkat SPB adalah surat perintah pembebanan Reksus yang diterbitkan KPPN KBI berdasarkan SP2D Reksus. 15. Daftar SPB adalah daftar yang memuat seluruh SPB yang diterbitkan KPPN KBI pad a hari bersangkutan sebagai dasar pendebitan dana Reksus untuk disampaikan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara U.p. Subdit Dana Pinjaman dan Hibah. 16. Daftar Surat Perintah Debit, yang selanjutnya disebut Daftar SPD adalah daftar perintah pendebitan Reksus atas penerbitan Daftar SPB dari KPPN KBI yang disampaikan Direktorat Pengelolaan Kas Negara kepada KPBI. 17. Warkat Pembebanan Rekening, yang selanjutnya disingkat WPR adalah sarana penarikan rekening giro oleh pihak eksternal yang distandardisasi oleh Bank Indonesia. 18. Arsip Data Komputer (ADK) adalah data digital hasil pengolahan komputer. 19. Rekening Koran Bank Indonesia, yang selanjutnya disingkat RKBI adalah laporan yang diterbitkan oleh KPBI yang memuat saldo awal, data transaksi, dan saldo akhir Reksus atau Rekening Dana Talangan pada hari atau periode laporan tertentu. 20. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disebut Rekening KUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral. 21 . Aplikasi Penarikan Dana yang selanjutnya disingkat APD adalah dokumen dana yang digunakan untuk melakukan penarikan Initial Deposit pinjaman/hibah luar negeri, pengisian kembali Reksus, dan/atau penarikan untuk penggantian atas pengeluaran-pengeluaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh pemerintah. BAB II PRINSIP DASAR PELAKSANMN UJI COBA Pasal2 (1) SP2D Reksus yang diterbitkan at as beban Kas Negara pada BO I oleh KPPN KBI Uji Coba dibebankan kepada Reksus berdasarkan penerbitan SPB-SP2D Reksus oleh KPPN berkenaan. (2) Proses pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan menerbitkan daftar SPD dan WPR ke KPBI satu hari setelah tanggal penerbitan SP2D Reksus.
-4-
BAB III RUANG LlNGKUP DAN WAKTU PELAKSANMN UJI COBA Pasal3 (1) Ruang lingkup uji coba dilaksanakan pada beberapa KPPN KBI yang ditunjuk. (2) Uji coba mekanisme baru pembebanan dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri melalui mekanisme Reksus dilaksanakan untuk seluruh KPPN KBI dalam wilayah ke~a : a. Kantor Wilayah DJPBN Provinsi Jawa Barat; b. KantorWilayah DJPBN Provinsi DI Yogyakarta; c. KantorWilayah DJPBN Provinsi Kalimantan Tengah; d. Kantor Wilayah DJPBN Provinsi NTB; e. Kantor Wilayah DJPBN Provinsi Sulawesi Selatan. (3) Pelaksanaan uji coba dimulai sejak tanggal 8 November 2010. BAB IV PELAKSANMN PADA KPPN Pasal4 (1) Terhadap SPM UPITUP yang diajukan oleh PNKPA, KPPN menerbitkan SP2D UPITUP atas beban Kas Negara pada BO I mitra ke~a KPPN . (2) Terhadap SPM-LS Reksus yang diajukan oleh PAlKPA, KPPN menerbitkan SP2D-LS Reksus atas beban Kas Negara pada BO I mitra kerja masing-masing KPPN , sekaligus menerbitkan Surat Perintah Pembebanan-SP2D (SPB-SP2D) sebesar jumlah pengeluaran masingmasing SPM-LS Reksus yang bersangkutan. (3) Terhadap SPM-GUP lsi Reksus yang diajukan oleh PAlKPA, KPPN menerbitkan SP2D-GUP lsi Reksus atas beban Kas Negara pada BO I, sekaligus menerbitkan SPB-SP2D Reksus sebesar jumlah SPM-GUP lsi Reksus yang bersangkutan. (4) Terhadap SPM-GUP Potongan Reksus yang diajukan oleh PAlKPA, KPPN menerbitkan SP2D-GUP Potongan Reksus sebesar jumlah yang masih dapat dibayarkan atas beban Kas Negara pada BO I, sekaligus menerbitkan SPB-SP2D Reksus sebesar jumlah pengeluaran yang tercantum di dalam SPM-GUP Potongan Reksus yang bersangkutan. (5) Terhadap SPM-GUP Nihil Reksus yang diajukan oleh PAlKPA, KPPN menerbitkan SP2D-GUP Nihil Reksus, sekaligus menerbitkan SPB-SP2D Reksus sebesar jumlah pengeluaran atau potongan yang tercantum di dalam SPM-GUP Nihil Reksus yang bersangkutan. (6) Terhadap penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), KPPN mengirimkan lembar kedua SP2D ( dimaksud kepada PAlKPA. -5-
-
(2) Direktorat Pengelolaan Kas Negara c.q.Subdit Dana Pinjaman dan Hibah mengirimkan daftar SPD beserta WPR ke KPBI satu hari berikutnya selambat-Iambatnya puku114.00 WIB. (3) Direktorat Pengelolaan Kas Negara c.q .Subdit Dana Pinjaman dan Hibah menerima RKBI serta Advis Debit Kredit untuk kemudian diverifikasi dengan Daftar SPD. Apabila terdapat perbedaan diantaranya akan dilakukan perbaikan dan penyelesaian seperlunya dengan Bank Indonesia. (4) Direktorat Pengelolaan Kas Negara c.q. Subdit Dana Pinjaman dan Hibah menyampaikan salin an RKBI kepada Executing Agency pada Kementerian Negara/Lembaga sebagai bahan pengajuan APD. (5) Direktorat Pengelolaan Kas Negara menerima konsep APD dari Executing Agency, kemudian meneliti, membuat surat pengantar (covering letter) dan selanjutnya mengajukan aplikasi tersebut kepada PPHLN . BAB VII PELAKSANAAN PADA BANK INDONESIA Pasal7 (1) Atas dasar Daftar SPD dan WPR beserta ADK dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara, KPBI melakukan pendebitan Reksus terkait dan mengkredit Rekening Penerimaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Reksus, selanjutnya pada akhir hari memindahkan seluruh saldo Rekening Penerimaan Pinjaman Hibah Luar Negeri dalam rangka Reksus ke Rekening KUN . (2) KPBI mengirimkan RKBI dan advis debiVkredit secara harian dan mingguan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal8 Semua SP2D Reksus yang diterbitkan oleh KPPN sebelum tanggal berlakunya uji coba mekanisme baru ini tetap diproses sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-77/PB/2005 tentang Tata Cara Penerbitan SP2D Rekening Khusus pada KPPN . BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal9 (1) Pelaksanaan Uji Coba Mekanisme Baru Pembebanan Dana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisme Reksus pada KPPN KBI akan dilakukan evaluasi dan dilakukan perbaikan bilamana diperlukan. (2) Permasalahan Reksus yang timbul selama masa uji coba maupun sebelumnya, dikonsultasikan ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara. -7-
(
BABX KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Semua ketentuan mengenai mekanisme pembebanan dana Pinjaman dan/atau melalui Reksus pada KPPN KBI, sepanjang tidak Hibah Luar Negeri bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dinyatakan tetap berlaku.
Pasal11 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan 1m mulai berlaku sejak tanggal pelaksanaan uji coba .
Ditetapkan di Jakarta ~~~~adatanggal 3 Noyember
~;R JENOERAL.
..
-8-
r
2010
LAMPIRAN PERATURAN DIREI'Q"UR JENDERAL PERBENOAHARftAN NOMOR PER· '4-2 {PB/2010 TENTANG PETUNJUK UJ I COBA MEKAN IS ME BARU PELAKSANAAN PEMBE BANAN DANA PINJAMAN OAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI MELALUI REKENING KHUSUS PADA KPPN KB I
DA FTAR SP B KPPN .....
. (1)
Yth . Direktur Pengelolaan Kas Negara U.p. Kasubdit Dana Pinjaman dan Hibah Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lantai IV Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710
No.
NOITANGGAL SPB
N1LAI SPB
NOITANGGAL SP2D
N1LA1SP2D
NAMA REKANAN/BENDAHARA
NOMOR REKSUS
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
NOMOR
LOAN/GRANT AGREEMENT
KETERANGAN
(9)
(10)
- ---
(11 )
KEPALA KANTOR ,
(1 2)
NIP -9-
(13)
,
PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR SPB NOMOR
URAIAN ISIAN
(1 )
Diisi dengan nama dan kode KPPN
(2)
Diisi dengan nomor urut
(3)
Diisi dengan nomor dan tanggal SPB
(4)
Diisi dengan jumlah pembebanan Reksus
(5)
Diisi denqan nomor dan tanqqal SP2D
(6) (7)
Diisi dengan jumlah pembebanan
(8)
Diisi dengan nomor Reksus
(9)
Diisi denqan nomor Loan atau Grant
(10)
Diisi dengan keterangan lain apabila diperlukan
(11 )
Diisi dengan nama kota, tanggal, dan tahun
(12) (13)
Diisi dengan nama lengkap pejabat
Diisi dengan nama rekanan/bendahara
Diisi dengan NIP Pejabat
- 10-
