KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
SURAT EDARAN Nomor SE- 56 /PB/2014 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA A. Umum
Sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama, dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Agama perlu disampaikan petunjuk kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mengenai pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Agama. B. Maksud dan Tujuan
Memberikan penjelasan atau petunjuk mengenai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2014 yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Agama di KPPN atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). C. Ruang Lingkup
1. Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Agama. 2. Tata cara pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Agama. D. Dasar
1. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. E. Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran
1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. Pegawai di lingkungan Kementerian Agama adalah PNS, Anggota TNI/POLRI, dan Pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Agama.
IK
3. Kepada Pegawai yang mempunyai jabatan di lingkungan Kementerian Agama, selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan. 4. Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 3, tidak diberikan kepada :
a. Pegawai di lingkungan Kementerian Agama yang tidak mempunyai jabatan tertentu; b. Pegawai di lingkungan Kementerian Agama yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan; c. Pegawai di lingkungan Kementerian Agama yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil); d. Pegawai di lingkungan Kementerian Agama yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Kementerian Agama; e. Pegawai di lingkungan Kementerian Agama yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; f.
Pegawai di lingkungan Kementerian Agama yang diangkat sebagai pejabat fungsional guru dan dosen; dan
g. Pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012. 5. Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Edaran ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini. 6. Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 3 dibayarkan terhitung mulai bulan Juli 2014. 7. Pajak Penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 3, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada tahun anggaran bersangkutan. 8. Bagi pegawai di lingkungan Kementerian Agama yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi selain guru dan dosen, maka tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya dengan Tunjangan Profesi pada jenjangnya. 9. Apabila Tunjangan Profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada angka 8 lebih besar daripada Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya, maka yang dibayarkan adalah Tunjangan Profesi pada jenjangnya. 10. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyusun Daftar Nominatif Pembayaran Tunjangan Kinerja untuk kebutuhan setiap bulan. 11. Berdasarkan Daftar Nominatif Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 10 disusun Rekapitulasi Daftar Nominatif Pembayaran Tunjangan Kinerja. 12. Daftar Nominatif Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 10 termasuk kebutuhan tunjangan pajak yang ditanggung oleh pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 13. Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Nominatif Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam angka 11, PPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Pembayaran Tunjangan Kinerja kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
-2-
14. Atas dasar SPP-LS sebagaimana dimaksud pada angka 13, PPSPM menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Pembayaran Tunjangan Kinerja. 15. SPM-LS diterbitkan untuk kebutuhan pembayaran Tunjangan Kinerja bulan berkenaan. 16. Dalam hal terjadi keterlambatan dalam pembayaran Tunjangan Kinerja, maka SPM-LS dapat diajukan ke KPPN untuk beberapa bulan sekaligus. 17. SPM-LS sebagaimana dimaksud pada angka 15 dan angka 16 diterbitkan dengan mencantumkan potongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh pasal 21). 18. SPM-LS Pembayaran Tunjangan Kinerja disampaikan ke KPPN mitra kerja dengan dilampiri dokumen sebagai berikut : a. Surat Setoran PPh Pasal 21; b. Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja yang memuat kebutuhan pembayaran untuk seluruh pegawai yang berhak menerima tunjangan serta telah memperhitungkan kewajiban pajak, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. 19. Tata cara pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 20. Pembayaran kekurangan Tunjangan Kinerja mulai bulan Juli 2014 dan seterusnya dapat dibayarkan setelah SP2D Tunjangan Kinerja diterbitkan. 21. Pembayaran kekurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 20 dibuat dalam daftar tersendiri. F. Penutup 1. Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada Satuan Kerja terkait di wilayah kerjanya. 2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Dezember 2014 DIREKTUR JENDERAL,
MAR ANTO HARJOWIRYONO (16 NIP 95906061983121001 Tembusan : 1. Menteri Keuangan 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara 4. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama 5. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan 6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan 7. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan 3
LAMPIRAN I SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE-56 /PB/2014 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA No.
KELAS JABATAN
T TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN
1
2
3
1.
17
Rp.
19.360.000,00
2.
16
Rp.
14.131.000,00
3.
15
Rp.
10.315.000,00
4.
14
Rp.
7.529.000,00
5.
13
Rp.
6.023.000,00
6.
12
Rp.
4.819.000,00
7.
11
Rp.
3.855.000,00
8.
10
Rp.
3.352.000,00
9.
9
Rp.
2.915.000,00
10.
8
Rp.
2.535.000,00
11.
7
Rp.
2.304.000,00
12.
6
Rp.
2.095.000,00
13.
5
Rp.
1.904.000,00
14.
4
Rp.
1.814.000,00
15.
3
Rp.
1.727.000,00
16.
2
Rp.
1.645.000,00
17.
1
Rp.
1.563.000,00
DIREKTUR JENDERAL,
MARW NTO HARJOWIRYONO NIP 1 906061983121001
• CC Z tc—c
— a a, .---
< < <
c \i
(.i
c \i
.- c \i
.--:
c.i
..: c \j
•t
Z CC Z 111 W < CL. CC Z W Z < CL < < Z
- z < cc u) --
< •—• 0 0
0
Ui 0
< — < 00 W aCC 0 - q) 0 z
Ui
A
0
cnzE
—3
CC ><
Z ICICO • D W co 0_ CC
(
0 C)
(9)
F-
Jaba tan
81Ui
CC
< 0 c\I LU
cc
i-6-
0 UJ
zw < z
ue twn r
<2 cc < w0 H I LU
0
D
ON
111 Z
N
0
,1-
Lo
a
-
Peja bat Pem bu at Kom itmen
D 111
LTu nja ng a n Kinerja per Ke las
I
cc
N OD szt
Jum la h Pe nerima
LAMPI RAN II
Z Z
Ju m la hTunj ang an Paj a k Ju m la h
LU Z 1— Y< Q Z c\I CC Z — UJzw 0 H D
Ura ia n Ke las Ja batan
CC
Z eL < W
N.
3. 2. 1.
< CC I-1-1 • D
Ben da hara Pe ng e lua ran
Potong a n Paj a k Ju m la h Ne tts
CC < CC
(9 1. ) t)
0 U) < 0 Z w eL Z < <
N-
PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
No (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Nama Satker Diisi dengan nama Kementerian Negara/Lembaga Diisi dengan Unit Organisasi Diisi dengan uraian kelas jabatan sesuai peringkatnya Diisi jumlah pegawai/personil Diisi dengan tunjangan kinerja per kelas jabatan Diisi dengan jumlah tunjangan (4 x 5) Diisi dengan jumlah pajak per kelas jabatan Diisi dengan jumlah tunjangan bruto (6+7) Diisi dengan jumlah potongan pajak (=7) Diisi dengan jumlah tunjangan netto (8-9) Diisi dengan jumlah seluruh pegawai penerima tunjangan Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan Diisi dengan jumlah seluruh pajak Diisi dengan jumlah tunjangan bruto seluruh tunjangan Diisi dengan jumlah seluruh potongan pajak Diisi dengan jumlah netto seluruh tunjangan Diisi dengan nama dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran
DIREKTUR JENDERAL,
(0A) MAR ANTO HARJOWIRYONO NIP 15906061983121001
6
