KEMENTERIAN
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT
JENDERAL
PERBENDAHARAAN
GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2, JALAN Lap. Banteng Timur No 2-4 JAKARTA 10710 TELEPON (021) 3449230 (5500), (021) 3847068, FAKSIMILE (021) 3864776
Nomor
:s-4601-
Sifat
: Sangat Segera
I~
/PB.6/2014
Juli 2014
Lampiran Hal
: Petunjuk Pencatatan Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Penerimaan Non Anggaran melalui Sistem Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G-2)
Sehubungan dengan implementasi Modul Penerimaan G-2), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1.
Kedua (MPN
Dalam rangka penyempurnaan MPN serta meningkatkan akuntabilitas, fleksibilitas, dan kecepatan penerimaan negara, Kementerian Keuangan telah mengembangkan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) untuk memfasilitasi penyetoran PNBP dan penerimaan
2.
Negara Generasi
Dengan
non anggaran dengan menggunakan
menggunakan
sistem
billing
dalam
sistem billing. SIMPONI,
penyetoran
PNBP
dan
penerimaan non anggaran dapat dilakukan melalui beberapa cara antara lain: a. Teller (over the counter) Bank atau Pos; b. Anjungan Tunai Mandiri (ATM); c. e-Banking; d. 3.
Electronic Data Capture (EDC).
Penyetoran
PNBP
mengakibatkan
dan
perubahan,
bukti setor sekaligus dan pelaporan
Melalui beberapa diperoleh
No
sebagai dokumen
anggaran
dengan
di mana
sumber pencatatan
Surat
Setoran
belanja (SSPB) tidak diperlukan
mekanisme
Bukti Penerimaan
fisik (hardcopy)
non
mekanisme
di
khususnya terkait dengan dokumen yang digunakan
keuangan,
Setoran Pengembalian 4.
penerimaan
penyetoran
Bukan
atas
sebagai
ke dalam sistem akuntansi Pajak
(SSBP)
dan Surat
lagi.
PNBP dan penerimaan
Negara (BPN) yang berbeda-beda,
non anggaran
di atas,
baik berupa dokumen
maupun elektronik (softcopy) sebagai berikut:
Mekanisme
Penyetoran
Bukti Penerimaan
Negara (BPN)
1
Teller Bank atau Pos
Bukti penyetoran yang ditera Bank/Pos (NTB/NTP) dan Penerimaan Negara (NTPN).
2
ATM
Struk yang dihasilkan oleh ATM.
3
e-Banking
Bukti transfer yang dihasilkan oleh sistem e-banking.
4
EDC
Struk yang dihasilkan EDC.
Nomor Nomor
Transaksi Transaksi
5. Selain BPN yang diterima ketika melakukan penyetoran di atas, wajib setor juga memperoleh email notifikasi pemberitahuan bahwa penyetoran telah berhasil dilakukan. Oengan demikian, apabila penyetoran dilakukan oleh pihak ketiga, maka satker yang memiliki kewajiban untuk membukukan setoran tidak memperoleh BPN sebagai dokumen sumber. Terkait dengan hal tersebut, satker yang bersangkutan dapat melakukan pencetakan BPN melalui SIMPONI. 6. Berdasarkan hal-hal di atas, melalui surat ini ditegaskan bahwa untuk keperluan pencatatan dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, dokumen-dokumen berikut dapat diberlakukan sebagai dokumen sumber: a. Bukti Penerimaan Negara dari bank/pos yang telah ditera NTB/NTP dan NTPN; b. Struk ATM yang memuat data 10 billing, nama wajib setor/bayar, Kode KlL; Unit Eselon I, Kode Satuan Kerja, nilai setoran, NTB NTPN dan tanggal setoran; c. Cetakan Bukti Penerimaan Negara dari internet banking; d. Struk EOC yang memuat data 10 billing, nama wajib setor/bayar, Kode KlL; Unit Ese/on I, Kode Satuan Kerja, nilai setoran, NTB NTPN dan tanggal setoran; e. Hasil cetakan email notifikasi/pemberitahuan bahwa penyetoran telah behasil dilakukan yang memuat data nomor tagihan, nama wajib setor/bayar, nilai setoran, tanggal setor, NTB, dan NTPN; f. Hasil cetakan BPN melalui SIMPONI. Untuk struk ATM dan EOC agar segera difotokopi mengingat tulisan pada struk mudah hilang. 7. Berdasarkan dokumen sumber dimaksud, satker bersangkutan agar merekam data penerimaan melalui menu "realisasi pendapatan" pada aplikasi SAKPA versi 14.1.3 atau versi setelahnya yang memungkinkan untuk merekam beberapa akun penerimaan dengan satu nomor NTB/NTP dan NTPN. 8. Bagi satker yang melakukan rekonsiliasi dengan KPPN non SPAN, seluruh data penerimaan yang disetor melalui sistem billing MPN G-2 tidak tercatat pada KPPN mitra kerja satker, melainkan pada Oirektorat Pengelolaan Kas Negara (Oil. PKN). Oengan demikian, ketika satker melakukan rekonsiliasi dengan KPPN mitra kerja akan ditemukan selisih data penerimaan yang disetor melalui MPN G-2. Sesuai dengan kebijakan rekonsiliasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 210/PMK.05/2013, satker tetap melakukan rekonsiliasi dengan KPPN mitra kerja masing-masing, selanjutnya KPPN mitra kerja meneliti kebenaran dan keabsahan setoran tersebut melalui konfirmasi ke Oil. PKN berdasarkan data MPN. Oengan demikian, Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dapat diterbitkan setelah diperoleh konfirmasi atas kebenaran dan keabsahan setoran dimaksud. 9. Sedangkan bagi satker yang melakukan rekonsiliasi dengan KPPN SPAN, transaksi setoran penerimaan melalui MPN G-2 dapat terbaca atau tersaji dalam laporan realisasi KPPN SPAN selama wajib setor mencantumkan kode KPPN yang tepat sesuai dengan KPPN mitra kerja satker yang membukukan penerimaan.
10 Saudara agar menyampalkan maksud sural ini kepada seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dl Ilrlgkungan Saudara Demikian disampaikan, alas perhatian dan kerJa sarna Saudara diucapkan tenma kaslh
,an~Dlrektur Jenderal Perbendaharaan Qlrektuf.,Akunlansi dan Pelaporan Keuangan,
r R~syid 't 11981012001
rembusan 1 Dlrektur Jenderal Perbendaharaan; 2 Para Kepala Kanwil Diljen Perbendaharaan; :3 Para Kepala KPPN
Lampiran Surat Nomor : S -t:l~ 1/PB.6/2014 Tanggal : \~ Juli 2014
Yth. 1
KEPALA BIRO KEUANGAN SETJEN MPR
2
KEPALA BIRO KEUANGAN SETJEN DPR
3
KEPALA BIRO KEUANGAN SETJEN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
4
KEPALA BIRO KEUANGAN SETJEN MAHKAMAH AGUNG
5
KEPALA BIRO KEUANGAN KEJAKSAAN AGUNG
6
8
KEPALA BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA KEPALA PUSAT ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PENGELOLAAN ASET SETJEN KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEPALA BIRO KEUANGAN SETJEN KEMENTERIAN LUAR NEGERI
9
KEPALA PUSAT KEUANGAN SETJEN KEMENTERIAN PERTAHANAN
7
10
KEPALA BIRO KEUANGAN SETJEN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
11
KEPALA BIRO KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN SETJEN KEMENTERIAN PERTANIAN
12
KEPALA BIRO KEUANGAN SETJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
13
KEPALA BIRO KEUANGAN SETJEN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
14
KEPALA BIRO KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN SETJEN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
15
KEPALA BIRO KEUANGAN SETJEN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
16
KEPALA BIRO KEUANGAN DAN BMN SETJEN KEMENTERIAN KESEHATAN
17
KEPALA BIRO KEUANGAN DAN BMN SETJEN KEMENTERIAN AGAMA
18
KEPALA BIRO KEUANGAN SETJEN KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
19
KEPALA BIRO KEUANGAN SETJEN KEMENTERIAN SOSIAL
20
KEPALA BIRO KEUANGAN SETJEN KEMENTERIAN KEHUTANAN
21
KEPALA BIRO KEUANGAN SETJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERI KANAN
22
KEPALA BIRO KEUANGAN SETJEN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
23
KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLHUKAM
24
KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN KEPALABIRO UMUM SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT KEPALA BIRO KEUANGAN SETJEN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
25
26 27
KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
28 29
KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT KEMENTERIAN L1NGKUNGAN HIDUP
30
KEPALA BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI KEPALA BIRO SEKRETARIAT UTAMA KEUANGAN BADAN INTELIJEN NEGARA KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT UTAMA LEMBAGA SANDI NEGARA KEPALA BIRO SETJEN KEUANGAN DEWAN KETAHANAN NASIONAL KEPALA BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT UTAMA BADAN PUSAT STATISTIK KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS KEPALA BIRO KEUANGAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT UTAMA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT UTAMA PERPUSTAKAAN NASIONAL KEPALA BIRO KEUANGAN SETJEN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEPALA PUSAT KEUANGAN KEPOLISIAN NEGARA RI KEPALA BIRO KEUANGAN DAN PERENCANAAN SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT UTAMA LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT UTAMA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL KEPALA BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT UTAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL KEPALA BIRO KEUANGAN DAN PENGOLAHAN BMN SEKRETARIAT UTAMA BKKBN KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN SETJEN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT UTAMA BADAN METEOROLOGI, KLiMATOLOGI DAN GEOFISIKA KEPALA BIRO KEUANGAN SETJEN KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN SETJEN MAHKAMAH KONSTITUSI DIREKTUR KEUANGAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT UTAMA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT UTAMA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL KEPALA BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT UTAMA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL KEPALA BIRO KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN DAN HUKUM UMUM SEKRETARIAT UTAMA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL KEPALA BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN DAN TU SEKRETARIAT UTAMA BADAN STANDARDISASI NASIONAL KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NASIONAL KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT UTAMA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KEPALA BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KEPALA BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA BIRO KEUANGAN SETJEN KEMENTERIAN PERDAGANGAN KEPALA BIRO KEUANGAN DAN RUMAH TANGGA SEKRETARIAT KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH KEPALA BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT UTAMA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA KEPALA BIRO KEUANGAN DAN UMUM SEKRETARIAT UTAMA BNP2TKI KAPOKJA KEUANGAN SEKRETARIAT BADAN PELAKSANA BPLS KEPALA BIRO UMUM DAN KEUANGAN SEKRETARIAT UTAMA LKPP KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL KPPU KEPALA BIRO KEUANGAN UMUM SEKRETARIAT BADAN PELAKSANA BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU KEPALA BIRO UMUM SETJEN OMBUDSMAN RI KEPALA BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN KEPALA BIRO KEUANGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM KEPALA BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT UTAMA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI SEKRETARIAT KABINET KEPALA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILU DIREKTUR KEUANGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR KEUANGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA DEPUTI KOMERSIL BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR SISTEM MANAJEMEN DAN INVESTASI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN, KEMENTERIAN KEUANGAN (SELAKU KUASA BUN 999.04 -PENERUSAN PINJAMAN)
