..
KEMENTERIAN
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 69 /PB/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA ATAS BEBAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
Mengingat
a.
bahwa berdasarkan pembagian beban kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I, KPPN Jakarta II, KPPN Jakarta III, KPPN Jakarta IV, dan KPPN Jakarta V, terdapat pengalihan kantor bayar terhadap pembayaran atas beban Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang semula dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara dialihkan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
b.
bahwa untuk pelaksanaan pembayaran atas beban Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dimaksud, perlu petunjuk pelaksanaan pembayaran pengembalian atas beban Sisa Lebih Perhitungan Anggaran melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Pengembalian Penerimaan Negara atas Beban Sisa Lebih Perhitungan Anggaran;
1.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK05/2007 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
8.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1OO/PMK01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143.1/PMK.01/2009;
tentang Sistem
MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN PENGEMBALIAN PETUNJUK PENERIMAAN NEGARA ATAS BEBAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN.
BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal dengan:
ini yang dimaksud
1.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
2.
Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
3.
Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Kuasa PA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran yang dikuasakankepadanya.
4.
Direktorat Pengelolaan Kas Negara adalah unit eselon' II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan .ke,bij~kal}_,perencanaari;pelaksanaan, pengendalian, verifikasi dan pl?mberian bimbingan teknis pi bidang pengelolaan kas dan pro.gram pensiun serta pelaksanaan akuntansi atas transaksi keuangan melalui Direktorat Pengelolaan Kas Negara berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
5.
Pejabat Pembuat Komitmen Pembayaran Pengembalian Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat PPK Pembayaran Pengembalian Penerimaan Negara adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atasbeban SiLPA yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
6.
Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar Pengembalian Penerimaan Negara adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar Pengembalian Penerimaan Negara yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
7.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.
8.
Surat Keputusan Persetujuan Pembayaran Pengembalian Penerimaan yang selanjutnya disebut SKP4 adalah dokumen yang berfungsi sebagai dasar pengembalian pendapatan dan/atau penerimaan.
9.
Surat Keterangan Telah Dibukukan yang selanjutnya disingkat SKTB adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN/Direktorat Pengelolaan Kas Negara atas pendapatan
I', '.' ~, 'J
""'"
Perbendaharaan
".
dan/atau penerimaan negara yang telah dibukukan Pengelolaan Kas Negara.
KPPN/Direktorat
,..; If
10. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah suatu dokumen yang dibuaUditerbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada PAiKuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit SPM berkenaan. 11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PAiKuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan. 12. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah surat perintah membayar langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh PAiKuasa PA atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya. 13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan Surat Perintah Membayar. 14. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. 15. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat menyimpan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. 16. Subrekening Kas Umum Negara Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah yang sefanjutnya disebut Subrekening Kas Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (SUBRKUN KPPN) yaitu rekening Nomor 501.00000x di Bank Indonesia. 17. Kas Negara adafah tempat menyimpan uang negara yang ditentukan Menteri Keuangan sel.aku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara. 18. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan yang menyatakan bahwa segala akibat dari tindakan pejabaUseseorang yang dapat mengakibatkan kerugian negara menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pejabaUseseorang yang mengambil tindakan dimaksud. BAB II RUANG LlNGKUP PENGEMBALIAN Pasal2 Pelaksanaan pembayaran pengembalian penerimaan negara atas beban SiLPA merupakan pengembalian atas penerimaan tahun anggaran sebelumnya yang meliputi: 1.
pengembalian atas penerimaan negara yang diterima melalui RKUN;
2.
pengembalian atas penerimaan negara, yang diterima melalui Kas Negara
dan/atau SUBRKUN
KPPN;
r
Pasal3 (1) Pembayaran pengembalian atas penerimaan dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 meliputi: a. Pengembalian PNBP yang disetor dan/atau akibat: 1) 2) 3) 4) 5)
negara
sebagaimana •
dipotong melalui RKUN,
kelebihan/kesalahan penyetoran; kelebihan/kesalahan memotong pada SPM; setoran ganda; ikatan perjanjian; sesuai ketentuan perundang-undangan harus dikembalikan.
b. Pengembalian penerimaan lainnya selain dimaksud pada huruf a kecuali pengembalian retur SP2D, pengembalian pajak. dan pengembalian bea cukai, yang disetorkan melalui RKUN akibat: 1) 2) 3) 4) 5)
kelebihan/kesalahan penyetoran; kelebihan/kesalahan memotong pada SPM; setoran ganda; ikatan perjanjian; sesuai ketentuan perundang-undangan harus dikembalikan.
(2) Pembayaran pengembalian atas penerimaan dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 meliputi:
negara
sebagaimana
a. Pengembalian PNBP yang disetor melalui Kas Negarq.akibat: 1) 2) 3) 4)
kelebihan/kesalahan penyetoran; setoran ganda; ikatan perjanjian; sesuai ketentuan perundang-undangan harus dikembalikan.
b. Pengembalian lainnya selain dimaksud pada huruf a kecuali pengembalian retur SP2D, pengembalian pajak, dan pengembalian bea cukai, yang disetorkan melalui Kas Negara akibat: 1) 2) 3) 4)
kelebihan/kesalahan penyetoran; setoran ganda; ikatan perjanjian; sesuai ketentuan perundang-undangan harus dikembalikan. BAB III TATA CARA PENERBITAN SPM Bagian Kesatu Pembayaran Pengembalian atas Penerimaan Negara yang Diterima melalui RKUN Pasal 4
(1) PNKuasa PA mengajukan permintaan pengembalian penerimaan negara kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan melampirkan: a. Copy bukti setor penerimaan negara yang telah dikonfirmasi oleh BUN/Kuasa BUN PusaUKuasa BUN di Daerah; b. Surat Ketetapan Pengembalian; c. SPTJM.
~
I
II
(2) Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara/PPK melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pemintaan pengembalian penerimaan negara. (3) Dalam hal setoran telah diterima dan dibukukan pada RKUN, Direktorat Pengelolaan Kas Negara C.q. Subdirektorat Kas Umum Negara menerbitkan SKTB dengan ketentuan: a. lembar ke-1 dan lembar ke-2 disampaikan kepada PPK; b. lembar ke-3 sebagai pertinggal. (4) Atas dasar SKTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Perbendaharaan atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKP4 (format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini) atas nama Menteri Keuangan dengan ketentuan: a. lembar ke-1 dan lembar ke-2 disampaikan kepada PPK; b. lembar ke-3 sebagai pertinggal.
Bagian Kedua Pengembalian atas Penerimaan Negara yang Diterima melalui Kas Negara dan/atau SUBRKUN KPPN PasalS (1) PAlKuasa PA mengajukan permintaan pengembalian penerimaan negara kepada KPPN mitra kerjanya dengan melampirkan: . a. Copy bukti setor penerimaan negara yang telah dikonfirmasi oleh BUN/Kuasa BUN Pusat/Kuasa BUN di Daerah; b. Surat Ketetapan Pengembalian; c. SPTJM (format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). (2) KPPN melakukan pemeriksaan kelengkapan pemintaan pengembalian penerimaan negara .. (3) Dalam hal setoran telah diterima dan dibukukan pada Kas Negara/Sub RKUN, Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN menerbitkan SKTB (format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini) dengan ketentuan: a. lembar ke-1 disampaikan kepada PAlKuasa PA; b. lembar ke-2 disampaikan kepada Direktorat Negara/PPK; c. lembar ke-3 sebagai pertinggal.
Pengelolaan
Kas
(4) Atas dasar SKTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala KPPN menerbitkan SKP4 dengan ketentuan: a. lembar ke-1 disampaikan kepada PAlKuasa PA; b. lembar ke-2 disampaikan kepada Direktorat Negara/PPK; c. lembar ke-3 sebagai pertinggal.
Pengelolaan
Kas
(5) KPPN meneruskan permintaan pengembalian penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan SKTB dan SKP4 kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara c.q. Subdirektorat Kas Negara.
r~
'
Pasal 6 (1) PPK Pembayaran Pengembalian Penerimaan Negara melakukan penelitian atas permintaan pengembalian penerimaan negara yang diajukan oleh PNKuasa PNKPPN .. (2) Dalam hal permintaan pengembalian penerimaan negara telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, PPK Pembayaran Pengembalian Penerimaan Negara menerbitkan SPP dengan menggunakan akun SiLPA. (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pejabat Penerbit SPM Pengembalian Penerimaan Negara dilengkapi dengan dokumen SKP4 lembar ke-2, SKTB lembar ke-2, SPTJM, dan Surat Ketetapan Pengembalian. (4) Pejabat Penerbit SPM Pengembalian Penerimaan Negara melakukan pengujian atas SPP yang diajukan oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Pejabat Penerbit SPM Pengembalian Penerimaan Negara membuat dan menandatangani SPM atas beban SiLPA dalam hal hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) SPM yang memuat nilai nominal mata uang rupiah ditulis dalam angka rupiah penuh tanpa angka sen di belakang koma. (7) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dibuat dalam rangkap 3 dengan ketentuan: a. lembar ke-1 dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan lembar ke-2 tanpa lampiran disampaikan kepada KPPN Jakarta II; b. SPM lembar ke-3 sebagai pertinggal Pejabat Penerbit SPM Pengembalian Penerimaan Negara. BAB IV TATA CARA PENERBITAN SP2D Pasal 7 (1) KPPN Jakarta II melakukan pengujian atas SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7). (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengujian substantif dan pengujian formal. . (3) Pengujian substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. pengujian atas kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam SPM; b. pengujian atas dokumen pelaksanaan anggaran lainnya yang ditunjuk dalam SPM; . c. pengujian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) huruf a. (4) Pengujian formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. pencocokan tanda tangan Pejabat Penerbit SPM Pengembalian Penerimaan Negara, cap/stempel kantor/satker/PNKuasa PA dengan spesimen yang diterima; b. kebenaran cara penulisan pengisian jumlah uang dalam angka dan huruf pada kuitansi termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan;
r
c. kebenaran penulisan SPM, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan. (5) Berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), KPPN Jakarta II melakukan: a. penerbitan SP2D dalam hal SPM yang diajukan telah memenuhi persyaratan; atau b. pengembalian SPM kepada Pejabat Penerbit SPM Pengembalian Penerimaan Negara dalam hal SPM yang diajukan tidak memenuhi persyaratan. Pasal 8 SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a diterbitkan sesuai ketentuan.
Pasal 9 (1) SPM yang telah diterbitkan dibatalkan.
SP2D dan telah dicairkan tidak dapat
(2) SPM yang telah diterbitkan SP2D hanya dapat dilakukan perbaikan kesalahan yang bersifat administrasi yang tidak berakibat perubahan jumlah uang pada SPM, yaitu: a. kesalahan dalam pencantuman kode akun; b. kesalahan dalam pencantuman kode fungsi, subfungsi, kegiatan, subkegiatan, bagian anggaran; dan/atau c. kesalahan dalam penulisan uraian pengeluaran.
program,
(3) Atas kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penerbit SPM Pengembalian Penerimaan Negara menyampaikan surat pemberitahuan perbaikan SPM kepada KPPN Jakarta II. (4) Pejabat Penerbit SPM Pengembalian Penerimaan Negara memberitahukan kepada PAlKuasa PAlPPK dalam hal ditemukan kesalahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk dilakukan perbaikan. BABV PELAPORAN DAN AKUNTANSI Pasal 10 (1) KPPN Jakarta II mencantumkan realisasi penerbitan SP2D atas beban . SiLPA dalam Laporan Harian Kas Posisi (format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). (2) KPPN Jakarta II wajib melaporkan realisasi penerbitan SP2D atas beban SiLPA kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur ketentuan perundang-undangan. Pengetotaan Kas Negara, dan menyusun taporan keuangan sesua; (
BABVI KETENTUAN PERALIHAN Pasal11 Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-57/PB/2010 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-239/PB/2009 tentang Pembagian Beban Kerja KPPN Jakarta I, Jakarta II, Jakarta III, Jakarta IV, dan Jakarta V dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal13 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.
Ditetapkan di Jakarta padatanggal 31 Desember
·2010
r
PERATURAN
DIREKTUR
LAMPIRAN I JENDERAL
PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 69 I PB/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA ATAS BEBAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR KEP (diisi dengan nomor keputusan) TENTANG PERSETUJUAN PEMBAYARAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN ATAS BEBAN SILPA DENGAN RAMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERIKEUANGAN Membaca
:1 2
(diisi dengan nomor dan tanggal surat permintaan) (diisi dengan nomor dan tanggal SKTB) MEMUTUSKAN:
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyetujui pembayaran pengembalian pendapatan/penerimaan negara melalui rekening pengeluaran bendahara umum negara dengan uraian sebagai berikut: : Rp (diisi dengan jumlah uang yang diminta) 1. Jumlah uang (. ) (diisi dengan huruf senilai yang diminta) : (diisi yang berhak menerima, no rekening, dan 2. Yang berhak menerima nama bank) . 3. Atas beban : : 00.00.00 a. Fungsi, Sub Fungsi, Program : 0000.0000 b. Kegiatan, Sub Kegiatan : 3112 (SiLPA) c. Klasifikasi Belanja d. Mata Anggaran : 311212 (Koreksi Pendapatan Tahun Anggaran lalu) e. Bagian Anggaran : 999.99 (Bendahara Umum Negara) : 999001 (Direktorat Pengelolaan Kas Negara) f. Satuan Kerja : 01.51 (Jakarta Pusat) g. Lokasi 4. Untuk keperluan : (diisi uraian pembayaran) 5. Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara selaku penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) 6. Pencairan dana dilakukan melalui KPPN Jakarta II Ditetapkan di. (diisi nama kota) Pada tanggal. (diisi tanggal ketetapan) a.n. Menteri Keuangan ............. (diisi nama Jabatan Penanda tangan)
Nama NiP
(diisi nama penanda tangan) (diisi NIP Penanda tangan)
\ 11 f'\~ .IREKTUR JENDERAL
/
Kredit
PERATURAN
LAMPI RAN II JENDERAL
DIREKTUR
69
PERBENDAHARAAN NOMOR PERI PB/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA ATAS BEBAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
(KOP SURA T)
SURAT KETERANGAN
TELAH DIBUKUKAN
Nomor .... (1) .....
Seksi Verifikasi dan Akuntansi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (2) . menerangkan bahwa Rekening Kas Negara nomor (3) telah menerima setoran dan telah dibukukan oleh KPPN sebagai penerimaan pada Buku Bank/Pos dengan rincian sebagai berikut. No
57 Nomor Jumlah MAP Nota 2... (5). 6.....3 4... Nama .... (6L ... ..... ..... (8L (10L (9L .... .... Tanggal Setor .... ..(7) ....
Setoran Pembukuan Tanggal
KPPN
(12) . ..... (11) tanggal Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi,
......... (13)
:.
Nama Lengkap NIP
{
PETUNJUK
PENGISIAN
SURAT KETERANGAN
TELAH DIBUKUKAN
NO.
1
.1 (3)
DIREKTUR
JENDERAL,
t
redit
..
LAMPI RAN III PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IPB/2010 PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 69 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA ATAS BEBAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
(KOP SURAT)
SURAT KETERANGAN
TELAH DIBUKUKAN
Nomor .... (1) .....
Direktorat Pengelolaan Kas Negara menerangkan ............... (2) telah menerima setoran negara dengan rincian sebagai berikul. No.
2Nomor 4 .. Jumlah MAP Nota Nama 7.....(gL 56..... 3 Tanggal Setor ..(5).. (6).. ......... ... (4) ..... ..... (..... i)...... (8) ......
Pembukuan Setoran Tanggal
bahwa Rekening Kas Umum Negara Nomor dan telah dibukukan sebagai penerimaan
Dil. PKN
..... (10) tanggal (11) . a.n. Direktur Pengelolaan Kas Negara Kasubdit Kas Umum Negara,
.........
(1.2)
Nama Lengkap NIP
.
PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN TELAH DIBUKUKAN
..
PERATURAN
LAMPIRAN IV JENDERAL
DIREKTUR
69
PERBENDAHARAAN NOMOR PERIPB/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN PENGENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA ATAS BEBAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN •
(KOP SURA T)
Nomor Lampiran Perihal
: ... lembar : Laporan Harian Kas Posisi
LAPORAN
82 81 42
HARlAN KAS POSISI TANGGAL (Dalam Rupiah)
PENDAPATAN DAN PENERIMAAN ANGGARAN PENERIMAAN BELANJA PENGELUARAN DANA NON SILPA BKPK MODAL NEGARA URAIAN JUMLAH BARANG JUMLAH BKPP URAIAN PERIMBANGAN ANGG NON ANGGARAN
NON 53 31 52 61
.
BELANJA DAN PENGELUARAN ANGGARAN SALDO JUMLAH JUM. BEL AKHIR SELURUHNYA & PENG HARIINI NON
NON
r
Hari Ini
12 10 11 645 3289 7
Rek. Kas. ini 27 Gaii Rek. Bank/Pas Penerimaan GP III Penerimaan PBB BPHTB 5Hari 6Neg. 4 3 IniAwal Menurut BLU BPHTB Hari Ini Saldo Saldo GP Bank BO PenQeluaran IIIPBB Gaji Non TunQQal Pengeluaran Menurut AkhirPembukuan Akhir Hari ini Gab. Jumlah
Bank
Saldo
Kepala KPPN
.
/
.•
LAMPIRAN V PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PERIPB/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN PENGENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA ATAS BEBAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
69
KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA
SURA T PERNY AT AAN TANGGUNG
JAWAB MUTLAK
Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NIP Jabatan
Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat
Menyatakan 1. 2.
3.
dengan sesungguhnya
Pembuat Komitmen
.
bahwa:
Bertanggung jawab penuh atas permintaan pembayaran pengembalian penerimaan pada Satuan Kerja sebesar Rp (dengan huruf). Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas pembayaran pengembalian penerimaan tersebut, sebagian atau seluruhnya, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan kembali kelebihan pembayaran terse but ke rekening Kas Negara. Segala akibat yang timbul dari pembayaran pengembalian penerimaan ini menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya. Oemikian pernyataan
ini kami buat d~ngan sebenar-benarnya.
Kuasa Pengguna Anggaran/PPK
(Nama Lengkap) NIP
