KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Yth. (Daftar terlampir)
SURAT EDARAN Nomor SE- 47 /PB/2016 TENTANG BATAS MAKSIMUM PENCAIRAN DANA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PADA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHAP IV TAHUN ANGGARAN 2016 A. Umum Dalam rangka pencairan dana yang berasal dari setoran terpusat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Iingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2016 dan sehubungan dengan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.1.KU.02.02-633 tanggal 7 Juni 2016, Nomor AHU.1.KU.02.02-636 tanggal 23 Juni 2016, dan Nomor AHU.1.KU.02.02-855 tanggal 12 Juli 2016 perihal Usulan Pencairan Penggunaan Penerimaan Tahun 2016 PNBP Pelayanan Jasa Hukum, diperlukan petunjuk lebih lanjut mengenai Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PNBP pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Iingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2016. B. Maksud dan Tujuan Memberikan penjelasan atau petunjuk pelaksanaan dalam rangka pencairan dana DIPA PNBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Satuan Kerja di Iingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. C. Ruang Lingkup 1. Penetapan Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2. Mekanisme pencairan Dana DIPA PNBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. D. Dasar 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KMK.02/2012 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-7/PB/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap I Tahun Anggaran 2016. 5. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-24/PB/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap II Tahun Anggaran 2016 6. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-34/PB/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap III Tahun Anggaran 2016 7. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-5491/PB/2016 tanggal 12 Juli 2016 hal Persetujuan Penundaan Terhadap Perhitungan Sisa Maksimum Pencairan (MP) PNBP Tahun Anggaran Sebelumnya Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia TA 2016.
E. Ketentuan Pencairan Dana Ketentuan pencairan dana DIPA PNBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahun Anggaran 2016 pada Satuan Kerja di Iingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut: 1. Terdapat revisi/perubahan perhitungan maksimum pencairan dana DIPA PNBP sampai dengan Tahap III Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut : Uraian Maksimum Pencairan (MP) Tahap III Maksimum Pencairan (MP) sampai dengan Tahap III
Semula (Rp) 51.705.219.828,-
Menjadi (Rp) 54.643.284.565,-
198.632.959.075,-
201.571.023.812,-
2. Batas maksimum pencairan dana DIPA PNBP sampai dengan Tahap IV Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp.251.791.820.180,- (Dua ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh rupiah). 3. Perhitungan maksimum pencairan dana DIPA PNBP Tahun Anggaran 2016 pada butir 2 di atas terdiri dari a. Rp. 46.374.252.992,- (Empat puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) berdasarkan sisa MP dana PNBP tahun anggaran sebelumnya. Sisa Maksimum (MP) dana PNBP tahun anggaran sebelumnya dimaksud akan diperhitungkan dengan PNBP tahun anggaran berjalan. b. Rp. 205.417.567.188.- (Dua ratus lima miliar empat ratus tujuh betas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) berdasarkan PNBP tahun anggaran berjalan yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara sampai dengan bulan April 2016.
2
4. Berdasarkan pagu maksimum pencairan dana tersebut pada butir 1 dan 2, maka batas
Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahap IV Tahun Anggaran 2016 masing-masing Satuan Kerja adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan. 5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam proses penerbitan Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pencairan DIPA PNBP berkenaan, tidak perlu meminta bukti setor (SSBP lembar ke-4) kepada Satker bersangkutan dalam setiap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan.
F. Penutup Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Surat Edaran ini.
Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
,,,,,,...-..,,....
Ditetapkan di Jakarta 25 Juli
74,pada tanggal
2016
itilktf
-4-
JEr4DERAL
1
................................
di
7 oz:;c6; It I
ANTO HARJOWIRYONO 9590606 198312 1 001
Tembusan: 1. Menteri Keuangan 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 3. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM 4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan 5. Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan 6. Direktur Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan 7. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan 8. Direktur Sistem Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan 9. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DAFTAR KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA 1.
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA V
2.
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDUNG I
3.
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG I
4.
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA YOGYAKARTA
5.
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURABAYA II
6.
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH
7.
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN I
8.
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PADANG
9.
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEKANBARU
10. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG PINANG 11. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAMBI 12. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALEMBANG 13. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDAR LAMPUNG 14. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PONTIANAK 15. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALANGKARAYA 16. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANJARMASIN 17. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAMARINDA 18. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANADO 19. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALU 20. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAKASSAR II 21. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KENDARI 22. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMBON 23. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DENPASAR 24. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MATARAM 25. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUPANG 26. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAYAPURA 27. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENGKULU 28. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TERNATE 29. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SERANG 30. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PANGKAL PINANG 31. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO 32. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANOKWARI 33. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAMUJU
NJ
._.•..
40 91 6 0
66 77 8 2
4 08 8 0 3
4 0 879 2
40 8 76 2
40 8 78 3
4 08 75 3
409 1 80
40 8 7 43
408 7 30
4 08 7 2 1
40 9 257 KA N W I L K E M E NTE R I A NH UK UM D A N HA M JA KA RTA RA YA
D I RE KTO R ATJE N D E R ALA D MIN IS T RAS I H UK U MUMU M
Satk e r / l n st a n si P e n ggu n a
G.)
KA N W IL K E ME N TER IAN H UK U MD A NHA MPO NT I AN AK
KAN W I L K E M E N TE R IA N H U K UM DA NH AM J AMB I
KANW ILK E M EN T ER I AN H UK U M D A N H AM P AD A NG
KAN W I LK EM E NT E R I A N H UK UM D AN H A M JAWA T E N GA H
4,..
C
CTI
Kod e S atk er
0
C,
73
CO
JAKARTAV
JAKA RTAV
S E M A RA NG I
Y O GYA KA RTA
S URA B AYA I I
B AN DAA CE H
M E DA NI
P AD A N G
P E KAN B A R U
TAN JU N G P I N AN G
JA M B I
PA LE M B AN G
B A NDAR L AMP UN G
01 7
01 4
01 2
00 9
00 8
01 0
00 4
00 1
13 5
030
0 26
022
1 39
C 04 2
3 .43 9 .35 0 .0 00
2.010 .10 9 .0 00
2 .01 0 .1 09 .000
3 .7 2 2 .14 1 .0 0C
2 .8 6 6 .125 .00 0
5 .15 9 .0 25 .00 0
2 .010 .1 09 .000
1 3 .1 76 .5 3 2 .0 00
2 .0 1 0 .10 9 .0 00
13 .17 6 .5 3 2 .0 00
1 3 .17 6 .5 3 2 .0 00
11 .074 .256 .00 0
m
2 .010 .10 9 .0 00
2 .57 5 .6 9 1 .00 0
2 .01 0 .109 .0 00
2.0 10 .109 .00 0
3 .7 2 2 .14 1 .00 0
2 .86 6 .1 25 .0 0 0
5 .15 9 .025 .0 00
2 .0 1 0 .10 9 .00 0
1 3 .176 .53 2 .0 00
2 .0 1 0 .1 09 .0 0C
1 3 .17 6 .53 2 .00 C
13 .176 .5 32 .0 00
1 1 .074 .25 6 .00 0
1 .175 .0 32 .00 0
88 7 .8 97 .5 3 6
1 .63 2 .97 0 .00 0
1 .5 3 109 3 .6 0 0
1 .25 6 .17 3 .5 00
1 .18 4 .8 00 .0 0 0
1 .41 5 .9 65 .0 00
2 .39 6 .0 43 .20 0
9 13 .9 8 8 .0 00
2 .30 8 .474 .00 0
2 .1 87 .4 1 8 .1 00
2 .7 5 8 .0 22 .5 00
MPs .d .T ah a pH T ah u n20 16
rn
1 .697 .33 3 .37 8
I 3 .439 .350 .0 00
C
95 3 .4 40 .0 00
C
2 .010 .109 .00 0
cD
32 9 .97 6 .9 00
176 .8 8 9 .0 00
1 .3 9 4 .7 12 .5 00
4.192 .22 2 .8 00
9 1 .0 6 6 .5 0 0
4 .27 9 .7 92 .00 0
4 .4 00 .8 47 .9 00
2 .7 7 9 .10 5 .5 00
-0
117 .1 5 6 .96 4
112 .8 1 3 .5 00
2 2 .3 41 .62 2
51 .61 4 .5 00
it
O
cp
73
Q -
KP P NP e mb a yar
:
P O NT I AN AK
I C
1 .2 1 0 .7 34 .0 00
C
2.010 109 .00 0
4 .40 0 .8 47 .90 0
2 .77 9 .1 05 .5 00
6 .5 33 .2 66 .00 :
6 ,533 .2 66 .0 01'
55 371 28 .00 :t.
1633 .0 87 .20 :
6 .5 33 .26 6 .00 :
603 .0 32 .7 00
1 .4 15 .9 65 .0 0 :
2 .57 9 .5 1 2 .5 0 :
2 .033 .06 2 .5 0 D
183 1 .070 5 0:
65 0 .00 0000
1.6 32 .9 7 0 .00 D
1
4 .27 9 .7 9 2 .0 00
9 1 .06 6 .50 0
4.19 2 .2 22 .80 0
1 .3 9 4 .7 12 .5 00
17 6 .8 89 .0 00
1 .035 .0 54 .50 D
329 .976 .90 0
1 17 .15 6 .96 4
1 .237 .8 45 .5 03
1 .210 .7 34 .0 00
1 .0 35 .0 54 .5 03
2 .751 .48 0 .0 03
1 12 .8 13 .5 0 0
2 2 .3 4162 2
51 .6 1 4 .5 00
1.0 3 1 .6 0 5 .0 00
I
m
v
rn 2.0 1 0 .1 09 .00 0
•
I
rn xz
04 3
•
I
1
C
CO
C P A LA NGKARAYA
•
•
1
(1
CO .._.
•
•
•
co
0
0
_.__... .
nD
•
•
! _..,. NJ
C
O
>
r-
73
c_ cD
(.. ,
C.J CD
CJ O)
NJ 0
NJ _.a.
NJ CO
NJ .1,.
NJ CD
r ---../
0,)
co
a
.........
I,
NJ
C
c
C., NJ
C., CJ
-1,
(0-a.
-.
Oa
__, ,
_^.., .......
7.
-
0
...---...
CO
74:
7, 0 li Sa. Z a.
... ...
_
-
-
_-
i
t
.
1
1
t
1
1
1
i
i
1
I
t
I
I
4
1
1
1
6
i
o
1
1
1
1
■
,..........,
009 '6CL '009 9V9 . 1. 1, £ '999
99LtL9 . 999
Z9 £ . 1,Z6 . 9e£
tt. Z . 99917££
Z9 C . I. Z6 '9CC
t LZ '299 . te£
000 '99tIZO0YZ
(dEi Nd ) Vd1C1n 6ed
000 . 99t . Z00 . Z
000 '8901769 '0/9
A.
Cn
Cn
ti
Jpi ole (*l ap s n 6ed
000 '09 I. '98Z17
0
Je Aecl wed Ndci),1
CO
CA) \
O O (D,
O O
V) CD
3
CD
91,0ZunLi el IIIdeLl el dlA1
000 . 99t . Z00 . Z
000 '99t *Z00 •Z
000 '81. 6 '80C '999
0)
(t L+oL. +9 =z
000 . ££Z . t
009 'ZL 6 . 1,0 9 '
Lt7r6e/726 '917 1. ^
828 '61. Z *9 01 '1. 9 ^
r-
w
S atke r/ I nsta nsi P e n ggu na
999 'tel 'Et79179 '
0 O
BALA IH A RTAP E N I NGALA NME D A N
0 CO
B A LA IHA R TAP EN I NG GALAN U JUN G P AN D A N G
08VO Z8 ' L, 6/ 'L, 9Z" 89C '96L 'OZZ '0 9
CO
0
O 0_
Z cD
71 0 Q.
co 0
