KEMENTERIAN
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER70 /PB/2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-7/PB/2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMINDAHBUKUANITRANSFER SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) DENGAN LAMPIRAN LEBIH DARI100 (SERATUS) REKENING PENERIMA DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
Mengingat
a.
bahwa penyaluran dana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan lampiran lebih dari 100 (seratus) rekening penerima perlu dilakukan secara sederhana, cepat, transparan, dan akuntabel;
b.
bahwa dalam rangka mewujudkan penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap petunjuk pelaksanaan pemindahbukuan/transfer Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan lampiran lebih dari 100 (seratus) rekening penerima;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemindahbukuan/Transfer Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Lampiran Lebih dari 100 (Seratus) Rekening Penerima;
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan PemindahbukuanlTransfer Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Lampiran Lebih dari 100 (Seratus) Rekening Penerima;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-7/PB/2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMINDAHBUKUANITRANSFER SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) DENGAN LAMPIRAN LEBIH DARI 100 (SERATUS) REKENING PENERIMA. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemindahbukuan/ Transfer Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Lampiran Lebih dari 100 (Seratus) Rekening Penerima diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) diubah, dan ayat (2) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
Pasal3 (1) Pemindahbukuan/transfer SP2D dengan lampiran lebih dari 100 (seratus) rekening penerima dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan tanggal SP2D dan dilakukan dalam waktu: a. Paling lama 2 (dua) jam setelah SP2D diterima oleh BO I Mitra Kerja KPPN; atau b. Sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-14/PB/20 10 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Melalui Bank Operasional I Mitra Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. (2) Dihapus (3) Dalam hal BO I tidak dapat melaksanakan pemindahbukuan/transfer SP2D dengan lampiran lebih dari 100 (seratus) rekening penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan pemindahbukuan/transfer SP2D-nya dilaksanakan sesuai dengan Ketetapan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (4) Dihapus 2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (6) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 (1) Pada setiap awal tahun anggaran, KPPN berkoordinasi dengan 80 I mitra kerjanya untuk mendapatkan kepastian atas kemampuan 80 I dalam melaksanakan pemindahbukuan/transfer SP2D dengan lampiran lebih dari 100 (seratus) rekening penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). (2) BO I menyampaikan Surat Pernyataan atas kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke KPPN dengan tembusan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (3) Dalam hal BO I menyatakan mampu melaksanakan pemindahbukuan/ transfer SP2D dengan lampiran lebih dari 100 (seratus) rekening penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan tidak perlu menerbitkan Ketetapan. (4) Dalam hal BO I menyatakan tidak mampu melaksanakan pemindahbukuan/transfer SP2D dengan lampiran lebih dari 100 (seratus) rekening penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kepala KPPN menyampaikan surat permintaan kepada Pimpinan 80 I agar mengajukan permohonan dispensasi pelaksanaan pemindahbukuan/transfer SP2D dengan lampiran lebih dari 100 (seratus) rekening penerima kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan dilampiri kerangka waktu penyelesaian pemindahbukuan/transfer SP2D. (5) Berdasarkan permohonan dispensasi dari 80 I sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menetapkan batas waktu penyelesaian pemindahbukuan/transfer SP2D dengan lampiran lebih dari 100 (seratus) rekening penerima dalam Ketetapan Kepala Kantor Wi/ayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. - 2 -
(6) Ketetapan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat antara lain: a.
Kewajiban BO I untuk melakukan pemindahbukuan/transfer SP2D kepada rekening yang berhak berdasarkan Ketetapan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling lambat pada akhir hari kerja berkenaan.
b. Kewajiban BO I untuk melakukan pemindahbukuan/transfer sisa dana yang ada di RPKBUN KPPN ke RPK-BUN-P paling cepat puku116.30 waktu setempat dan paling lambat puku117.30 WIB. c.
Tahapan waktu pelaksanaan penyaluran dana SP2D.
(7) Format Ketetapan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pad a ayat (5) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. 3.
Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan sehingga berbunyi sebagai berikut:
1 (satu) BAB yakni BAB VA,
BAB VA KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal5a Ketetapan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini agar disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. Pasalll Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ditetapkan.
/'/~.
--
ini mulai berlaku pad a tanggal
Ditetapkan di Jakarta padatanggal 24 Oktober ..•.
-'7DI~EKTUR ...----
"\
,~
JENDERAL, \
- ?\liJ,J) SUPRIJANTO _I.~A9US ,NIP 19530814 197507
-3-
1 001
2011
LAMPI RAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
70 /PB/2011 TENTANG PERUBAHAN NOMOR PERATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-7/PB/2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMINDAHBUKUAN/ TRANSFER SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) DENGAN LAMPIRAN LEBIH REKENING PENERIMA
DARI
100
(SERATUS)
Nomor
Tanggal, bulan, tahun
Lampiran Hal
Yth.
di.
1. KepalaKPPN . 2. Pimpinan Cabang Bank BO I Mitra Kerja KPPN
Selaku . .
Dalam rangka pelaksanaan pemindahbukuan/transfer Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Lampiran Lebih dari 100 (Seratus) Rekening Penerima yang diterbitkan KPPN dan dengan memperhatikan: a. Kontrak Kerja antara Direktorat Jenderal tanggal. .
Perbendaharaan
dengan BO I Nomor
.
b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-14/PB/201 0 tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Melalui Bank Operasional I Mitra Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; c. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemindahbukuan/Transfer Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Lampiran Lebih dari 100 (Seratus) Rekening Penerima sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER./PB/2011; dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Pemindahbukuan/transfer atas dana SP2D dengan lampiran lebih dari rekening penerima, meliputi SP2D yang dananya dipindahbukukan/ditransfer BO I dan tidak dalam rangka pembayaran gaji.
100 (seratus) langsung oleh
2. Pemindahbukuan/transfer atas dana SP2D dengan lampiran rekening penerima dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
100 (seratus)
lebih
dari
a. BO I melaksanakan pemindahbukuan/transfer dana SP2D kepada rekening yang berhak berdasarkan tahapan waktu pelaksanaan penyaluran dana SP2D sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi ini, dan paling lambat pad a akhir hari kerja berkenaan. b. BO I memindahbukukan/mentransfer sisa dana RPKBUN KPPN ke RPKBUN-P paling cepat puku116.30 waktu setempat dan paling lambat puku117.30 WIB. c.
BO I memindahbukukan/mentransfer berikut:
dana SP2D
-4-
dengan
tahapan
waktu
sebagai
1) SP2D dengan lampiran rekening penerima 101 s.d , dananya dipindahbukukan/ditransfer melalui BI RTGS/SKN BIIOver Booking ke rekening yang berhak paling lambat jam setelah SP2D diterima; 2) SP2D dengan lampiran rekening penerima s.d , dananya dipindahbukukan/ditransfer melalui BI RTGS/SKN BIIOver Booking ke rekening yang berhak paling lambat jam setelah SP2D diterima; 3. KPPN menyampaikan SP2D dengan lampiran lebih dari 100 (seratus) rekening penerima dengan mempertimbangkan tahapan waktu pemindahbukuan/transfer sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c. 4. Dalam hal terdapat sanksi denda, agar dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan PemindahbukuanlTransfer Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Lampiran Lebih dari 100 (Seratus) Rekening Penerima sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER.IPB/2011. Demikian kami sampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi. .
(Nama Lengkap) NIP
.
\\~MGAfJm~,KTUR JENDERAL,
$-
fa ~.;9.'~
,~
~of:. ~
0 ,
~ 12
; I _:~E~T,-ffJ4tll '--
- 5-
AGUSSUPRIJANTO NIP 19530814 197507 1 001
r~
