KEMENTERIAN
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT PERATURAN
JENDERAL
DIREKTUR
PERBENDAHARAAN
JENDERAL
NOMOR PER-
PERBENDAHARAAN
90 /PB/2011
TENTANG REKONSILIASI DATA TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA PADA SISTEM MODUL PENERIMAAN NEGARA
DIREKTUR Menimbang
Mengingat
JENDERAL
PERBENDAHARAAN,
a.
bahwa dalam penyelenggaraan layanan setoran penerimaan negara oleh petugas Bank/Pos Persepsi, dimungkinkan terjadinya kesalahan, kegagalan, pembatalan transaksi penerimaan negara dan/atau kerusakan data transaksi penerimaan negara yang mengakibatkan ketidaksesuaian data antara yang tercatat oleh Sistem Modul Penerimaan Negara pada Kementerian Keuangan dengan yang tercatat oleh Sistem Modul Penerimaan Negara pada Bank/Pos Persepsi;
b.
bahwa dalam rangka menjamin dan meningkatkan kualitas data transaksi penerimaan negara pada Sistem Modul Penerimaan Negara terkait dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk mengatur mekanisme rekonsiliasi data transaksi penerimaan negara pad a Sistem Modul Penerimaan Negara;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Rekonsiliasi Data Transaksi Penerimaan Negara pada Sistem Modul Penerimaan Negara;
1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.05/2007;
5.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-78/PB/2006
6.
tentang Penatausahaan Penerimaan Negara;
Penerimaan
Negara
melalui
Modul
MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG REKONSILIASI DATA TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA PADA SISTEM MODUL PENERIMAAN NEGARA. BABI KETENTUAN Pasal Dalam Peraturan dengan:
Direktur
Jenderal
UMUM 1
Perbendaharaan
ini yang
dimaksud
1.
Penerimaan
Negara adalah uang yang masuk ke kas negara.
2.
Modul Penerimaan Negara, yang selanjutnya disingkat MPN adalah modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara dan merupakan bagian dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.
3.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
4.
Rekonsiliasi adalah proses pencocokan/penyandingan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
5.
Rekonsiliasi Atas adalah rekonsiliasi yang dilakukan antara data transaksi penerimaan negara yang dihimpun dari Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi dengan data transaksi penerimaan negara yang tercatat pada sistem MPN.
6.
Rekonsiliasi Bawah adalah rekonsiliasi yang dilakukan antara data transaksi penerimaan negara yang dihimpun dari KPPN berdasarkan Laporan Harian Penerimaan (LHP) Bank/Pos Persepsi dengan data transaksi penerimaan negara yang tercatat pada sistem MPN.
7.
Data transaksi penerimaan negara adalah data yang terbentuk berdasarkan transaksi yang dibuat antara Wajib Pajak/Wajib Bayar dengan Bank/Pos Persepsi dan dicatatkan pada sistem MPN dan memperoleh Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).
8.
Elemen kunci adalah set elemen data yang digunakan untuk rekonsiliasi data penerimaan negara yang berasal dari Bank/Pos Persepsi dan data sistem MPN atau antara data pada KPPN dengan data pada sistem MPN, yang digunakan sebagai acuan untuk mengidentifikasi suatu transaksi penerimaan negara secara unik.
9.
Data Diakui adalah data transaksi penerimaan negara yang terdapat pad a sistem MPN serta diakui dan terdapat pad a data yang dikirim oleh Bank/Pos Persepsi.
10. Data Audit adalah data transaksi penerimaan negara yang dikirim oleh Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi pada saat konfirmasi namun berbeda pada beberapa elemen dengan data pada sistem MPN.
-2-
11. Data Belum Kirim adalah data transaksi penerimaan negara yang terdapat dalam sistem MPN namun belum direkonsiliasi dan ditetapkan statusnya oleh Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi. 12. Data Tidak Diakui adalah data transaksi penerimaan negara terdapat pada sistem MPN namun tidak diakui dan tidak terdapat data yang dikirim oleh Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi.
yang pada
13. Data Reversal adalah data transaksi penerimaan negara yang dibatalkan karena alasan tertentu dan tercatat sebagai transaksi yang dibatalkan pada sistern MPN. 14. Data LKP Unmatched adalah data transaksi penerimaan negara dibukukan oleh KPPN namun tidak terdapat pada sistem MPN.
yang
15. Data MPN Unmatched adalah data transaksi penerimaan negara yang terdapat dalam sistem MPN namun tidak terdapat pada data yang diterima dari KPPN. 16. Data Matched adalah data transaksi penerimaan negara yang terdapat pad a sistem MPN dan juga terdapat pada data yang diterima dari KPPN dengan seluruh elemen datanya sama. 17. Data Partial Matched adalah data transaksi penerimaan negara yang terdapat pada sistem MPN dan juga terdapat pada data yang diterima dari KPPN namun terdapat perbedaan pada satu atau beberapa elemen datanya. 18. Data Cancel-Out Matched adalah data transaksi penerimaan yang dinyatakan batal/tidak diakui oleh Bank/Pos Persepsi terdapat pada data yang diterima dari KPPN.
negara namun
Pasal2 Ruang
lingkup
Perbendaharaan
yang
diatur
dalam
Peraturan
Direktur
Jenderal
ini meliputi:
a.
proses membandingkan antara data transaksi penerimaan negara yang tercatat pad a Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi dengan data transaksi penerimaan negara yang tercatat pada sistem MPN;
b.
proses membandingkan pada huruf a dengan pada KPPN;
c. d.
antara data hasil proses sebagaimana data transaksi
elemen kunci sebagai acuan negara; dan penyajian dan pemanfaatan penerimaan negara.
penerimaan
rekonsiliasi
data
data
rekonsiliasi
hasil
dimaksud
negara yang tercatat transaksi
penerimaan
data
transaksi
BAB II MEKANISME
REKONSILIASI
Pasal3 (1) Dalam rangka menjamin akuntabilitas Data Transaksi Penerimaan Negara yang telah dibukukan sebagai penerimaan negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan rekonsiliasi data secara elektronis. (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dua tahapan rekonsiliasi yaitu: -3-
dimaksud
pad a ayat (1) dilakukan
dalam
a. Rekonsiliasi
tahap kesatu, yaitu Rekonsiliasi
Atas; dan
b. Rekonsiliasi
tahap kedua, yaitu Rekonsiliasi
Bawah.
Pasal4 (1) Dari pelaksanaan Rekonsiliasi Atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dihasilkan kategori data transaksi penerimaan negara dalam status sebagai berikut: a. Diakui; b. Audit; c. Belum Kirim; d. Tidak Diakui; dan e. Reversal. (2) Dari pelaksanaan Rekonsiliasi Bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dihasilkan kategori data transaksi penerimaan negara sebagai berikut: a. Match; b. Partial Match; c. MPN Unmatch; d. LKP Unmatch; dan e. Cancel-Out Match. Pasal5 Pelaksanaan rekonsiliasi data transaksi penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan dengan mengacu pada elemen data tertentu sebagai elemen kunci. Pasal6 Petunjuk teknis rekonsiliasi data transaksi penerimaan negara pad a sistem MPN sebagaimana diatur dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. BAB III PENYAJIAN
DATA HASIL REKONSILIASI Pasal 7
(1) Dalam rangka menjamin ketersediaan informasi, data hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disajikan secara elektronis oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan melalui portal internal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2) Penyajian data hasil rekonsiliasi secara elektronis sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) diunggah (upload) 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal buku transaksi berkenaan. PasalS Data hasil rekonsiliasi yang disajikan dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas: yang disepakati
secara
a.
Data hasil rekonsiliasi negara, dan
b.
Data hasil rekonsiliasi yang masih memerlukan -4-
elektronis
sebagaimana
sebagai data realisasi penerimaan penetapan
lebih lanjut.
Pasal 9 Data hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi data transaksi penerimaan negara dengan kategori Diakuai, Audit, Belum Kirim, atau Match, yang oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai bahan pelaporan realisasi penerimaan negara. Pasal10 Data hasil rekonsiliasi yang masih memerlukan penetapan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi data transaksi penerimaan negara dengan kategori: a. Partial Match, b. Reversal; c. Tidak Diakui; d. Belum Kirim; e. MPN Unmatch; f. LKP Unmatch; dan g. Cancel-Out Match. BAB IV MEKANISME
TINDAK LANJUT AT AS DATA HASIL REKONSILIASI Pasal 11
(1)
Dalam rangka menjamin akuntabilitas data penerimaan negara, data hasil rekonsiliasi yang telah disajikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, diproses lebih lanjut dalam suatu mekanisme penetapan status baru data penerimaan negara melalui sistem MPN.
(2)
Mekanisme penetapan sebagaimana dimaksud sebagai berikut: a. Permintaan
status baru data penerimaan negara pad a ayat (1) dilakukan dengan ketentuan
klarifikasi kepada pihak-pihak
terkait;
b. Permintaan konfirmasi atas hasil klarifikasi pad a huruf a, kepada otoritas penyelenggara negara berkenaan;
sebagaimana dimaksud administrasi penerimaan
c. Penyiapan dan penetapan rekomendasi transaksi penerimaan negara; dan
penetapan
status baru data
d. Penetapan dan penyampaian keputusan transaksi penerimaan negara.
penetapan
status baru data
Pasal12 (1)
Pelaksanaan kegiatan permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan dalam rangka memperoleh penjelasan mengenai terjadinya transaksi dan sebab-sebab tidak disepakatinya atas data hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b beserta dokumen pendukung yang dapat memperkuat keyakinan terhadap status data berkenaan.
(2)
Pelaksanaan Kegiatan konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan dalam rangka memperoleh kepastian atas hasil klarifikasi yang menyatakan pembatalan atas data transaksi penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b atau pengakuan keabsahan status data atas data Cancel-Out Match.
-5-
(3) Pelaksanaan kegiatan penyiapan dan penetapan rekamendasi penetapan status baru data transaksi penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilakukan dalam rangka menghimpun dan mempertimbangkan hasil kegiatan permintaan klarifikasi dan hasil kegiatan kanfirmasi sebagai bahan pengambilan keputusan penetapan status baru data transaksi penerimaan negara berkenaan. (4) Pelaksanaan kegiatan penetapan dan penyampaian keputusan status baru data transaksi penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dilakukan dalam rangka memberikan dasar hukum bagi kegiatan perubahan status baru data transaksi penerimaan negara berkenaan.
Pasal 13 (1) Pelaksanaan kegiatan permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal12 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. data Partial Match dan Cancel-Out Match dimintakan klarifikasi kepada Bank/Pas Persepsi pembuat transaksi dan KPPN mitra kerja Bank/Pas Persepsi berkenaan; b. data Reversal, Tidak Diakui, Belum Kirim, dan MPN Unmatch dimintakan klarifikasi kepada Bank/Pas Persepsi pembuat transaksi berkenaan; dan c. data LKP Unmatch dimintakan klarifikasi kepada KPPN terkait transaksi berkenaan. (2) Pelaksanaan kegiatan kanfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Data penerimaan pajak dimintakan konfirmasi kepada Direktarat Jenderal Pajak; b. Data penerimaan bea dan cukai dimintakan konfirmasi kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; c. Data penerimaan negara bukan pajak dimintakan konfirmasi kepada Direktorat Jenderal Anggaran; d. Data penerimaan pengembalian belanja dan penerimaan non anggaran dimintakan kanfirmasi kepada Direktarat Jenderal Perbendaharaan. (3) Pelaksanaan kegiatan penyiapan dan penetapan rekamendasi penetapan status baru data transaksi penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dilakukan dengan mencocokan hasil klarifikasi atas data transaksi penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan hasil kanfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan/atau diperoleh, dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku serta asas kepatutan. (4) Pelaksanaan kegiatan penetapan dan penyampaian keputusan status baru data transaksi penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mempertimbangkan ketentuan yang berlaku serta asas kepatutan.
-6-
Pasal 14 (1)
Kegiatan tindak lanjut atas data hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 merupakan satu rangkaian proses dalam rangka penetapan status baru data transaksi penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 O.
(2)
Status baru data transaksi penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disepakati sebagai data transaksi penerimaan negara yang berstatus tetap dengan ketentuan sebagai berikut: a. Status baru data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, huruf d, huruf e, dan huruf f yang ditetapkan sebagai data "Sah", disepakati sebagai realisasi penerimaan negara; dan b. Status baru data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, huruf c, dan huruf 9 yang ditetapkan sebagai data "Sah", disepakati sebagai bukan realisasi penerimaan negara. Pasal 15
(1)
Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal14 pada tanggal penetapan.
ayat (2) huruf a dibukukan
(2)
Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dinyatakan batal sejak tanggal penetapan dan segera dilakukan koreksi pembukuan atas data MPN. BABV PEMANFAATAN
DATA HASIL REKONSILIASI Pasal 16
(1)
Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan dalam Pasal14 ayat (2) huruf a digunakan sebagai data untuk penyusunan laporan realisasi penerimaan negara.
(2)
Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilaporkan sebagai penerimaan negara yang dibatalkan.
Pasal 17 Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dipergunakan sebagai acuan bagi Bendahara Umum Negara dan otoritas penyelenggara administrasi penerimaan negara berkenaan untuk keperluan pelaporan realisasi penerimaan negara beserta analisis. BABVI KETENTUAN
PERALIHAN
Pasal 18 Rekonsiliasi dan pelaporan atas data transaksi penerimaan negara pada sistem MPN yang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, tetap mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
-7-
BABVII KETENTUAN PENUTUP Pasal19 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penggunaan elemen kunci sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-05/PB/2010 tentang Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Pelaporan Realisasi Anggaran Pendapatan Sektor Perpajakan pada Sistem Akuntansi Instansi dinyatakan tidak berlaku. Pasal20 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
-8-
PERATURAN
DIREKTUR
JENDERAL
LAMPIRAN PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 90 IPB/2011 TENTANG REKONSILIASI DATA TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA PADA SISTEM MODUL PENERIMMN NEGARA
REKONSILIASI
A.
PETUNJUK TEKNIS DATA TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA PADA SISTEM MPN
Pendahuluan Pelayanan atas setoran penerimaan negara, sesuai perjanjian jasa pelayanan perbankan dan/atau pos sebagai Bank Persepsi/Devisa Persepsi dan/atau Pos Persepsi dalam rangka pelaksanaan Treasury Single Account (TSA) Penerimaan, dilakukan oleh Bank/Pos Persepsi. Bank/Pos Persepsi membuka layanan loket (over the counter) dan/atau layanan transfer (pemindahbukuan) bagi para Wajib Pajak dan/atau Wajib Bayar Penerimaan Negara. Setiap transaksi setoran penerimaan negara yang terjadi dalam pelayanan Kantor Cabang Bank/Pos Persepsi dicatatkan pada sistem MPN. Bukti pencatatan pada sistem MPN atas suatu transaksi diberikan oleh sistem MPN berupa NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara). Penatausahaan penerimaan negara melalui sistem MPN dilaksanakan secara desentralisasi. Penatausahaan secara desentralisasi dimaksudkan sebagai bentuk mekanisme pelayanan oleh kantor cabang di setiap daerah untuk selanjutnya dilakukan pelaporan ke kantor pusat. Dengan demikian, Kantor Cabang Bank/Pos Persepsi menyampaikan laporan harian penerimaan (LHP) ke KPPN pada setiap akhir hari kerja. Berdasarkan LHP tersebut, KPPN melakukan pembukuan atas realisasi transaksi penerimaan negara dimaksud. Dari proses pelaporan yang diselenggarakannya, Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi menyampaikan data hasil penerimaan ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai pengakuan atas data transaksi yang dinyatakan sah/valid. Di lain pihak, KPPN juga menyampaikan laporannya ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk siap direkonsiliasikan. Dengan mekanisme tersebut, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerima data transaksi penerimaan negara dari sumber yang berbeda yang memungkinkan terjadinya perbedaan data. Mengingat hal tersebut, Direktorat Jenderal Perbendaharaan memandang perlu untuk menyelenggarakan mekanisme rekonsiliasi data transaksi penerimaan negara. Mekanisme rekonsiliasi data transaksi penerimaan negara melalui sistem MPN perlu diatur secara jelas dalam suatu Petunjuk Teknis. Petunjuk Teknis yang diatur dalam Peraturan meliputi:
Direktur Jenderal
Perbendaharaan
ini akan
1.
Rekonsiliasi data transaksi penerimaan negara yang tercatat pada sistem Bank/Pos Persepi dengan data yang tercatat pad a sistem MPN;
2.
Rekonsiliasi data transaksi penerimaan negara yang diterima oleh KPPN dengan data hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada angka 1;
3.
Elemen kunci yang menjadi penerimaan negara; dan
4.
Penyajian data hasil rekonsiliasi data transaksi dan pemanfaatan data berkenaan.
acuan
dalam
-9-
pelaksanaan penerimaan
rekonsiliasi
data
transaksi
negara beserta tindak
lanjut
B. Rekonsiliasi data transaksi penerimaan negara yang tercatat dengan data yang tercatat pada sistem MPN 1.
Proses Rekonsiliasi
Kantor Pusat Bank/Pos
pada sistem
Bank/Pos
Persepi
Persepsi dengan Sistem MPN
Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi mengirimkan data transaksi penerimaan pada setiap akhir hari kerja secara batch ke sistem MPN. Pengiriman tersebut dilakukan dalam rangka rekonsiliasi dengan data pad a sistem MPN melalui aplikasi portal rekon MPN. Data yang disajikan pada saat rekonsiliasi tersebut adalah: a.
Data MPN-Reversal, yaitu data yang dibatalkan oleh Bank/Pos Persepsi karena sebab tertentu dan tercatat sebagai transaksi reversal dalam sistem MPN (rev_flag=1).
b.
Data MPN-Valid, yaitu data yang terdapat dalam sistem MPN yang akan dijadikan bahan untuk melakukan rekonsiliasi dengan data yang disampaikan oleh Bank/Pos Persepsi.
Proses rekonsiliasi data dilakukan dengan membandingkan data yang dikirimkan oleh Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi dengan Data MPN-Valid. Hasil rekonsilisasi data tersebut adalah: a.
Data Tidak Diakui, yaitu data yang ada dalam sistem MPN (data MPN) namun tidak diakui oleh Bank/Pos Persepsi sebagai data transaksi yang telah dilaporkan ke KPPN (data LKP) dan dilimpahkan ke Bank Indonesia dan tidak terdapat dalam sistem MPN (flsah=99).
b.
Data Diakui, yaitu data yang dapat dijadikan bahan rekonsiliasi dengan data KPPN yang terdiri atas data diakui (flsah=OO), data audit (flsah=80) dan belum kirim (flsah null).
Secara keseluruhan hasil rekonsiliasi data antara data pada Sistem MPN dengan data yang dikirim oleh Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi terdiri dari: a. Data Diakui, yaitu data transaksi penerimaan negara yang terdapat pada sistem MPN serta diakui dan terdapat pad a data yang dikirim oleh Bank/Pos Persepsi dan tidak terdapat perbedaan pada keseluruhan elemen data DNP; b. Data Audit, yaitu data transaksi penerimaan negara yang dikirim oleh Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi pada sa at konfirmasi namun terdapat perbedaan pada satu atau beberapa elemen data utama yang pad a DNP yang disampaikan dengan data pad a sistem MPN; c. Data Belum Kirim, yaitu data transaksi penerimaan negara yang terdapat dalam sistem MPN namun belum direkonsiliasi dan ditetapkan statusnya oleh Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi; d. Data Tidak Diakui, yaitu data transaksi penerimaan negara yang terdapat pada sistem MPN namun tidak diakui dan tidak terdapat pada data yang dikirim oleh Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi; dan e. Data Reversal, yaitu data transaksi penerimaan negara yang dibatalkan oleh Bank/Pos Persepsi karena alasan tertentu dan tercatat sebagai transaksi yang dibatalkan pad a sistem MPN. 2.
Proses Rekonsiliasi data transaksi penerimaan MPN dengan data yang diterima dari KPPN
negara melalui
Bank/Pos
Persepsi
pad a
Kantor Cabang Bank/Pos Persepsi menyampaikan LHP dan Berita Acara Reversal pada setiap akhir kerja ke KPPN mitra kerja Bank/Pos Persepsi. KPPN kemudian membukukan transaksi penerimaan tersebut dan menyampaikan laporan dalam bentuk file ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
-10-
2.1.
Rekonsiliasi
Tahap Kesatu (Rekonsiliasi
Atas)
Proses Rekonsiliasi data transaksi penerimaan Negara melalui Bank/Pos Persepsi pada Modul Penerimaan Negara dengan data yang diterima dari KPPN dilakukan oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan dengan cara menyandingkan transaksi yang dibukukan oleh KPPN (data LKP) dengan transaksi Data Diakui, Data Audit, dan Data Belum Kirim. Proses rekonsiliasi
2.2.
pad a tahap ini menghasilkan
data sebagai berikut:
a.
Data Matched, yaitu data transaksi penerimaan negara yang terdapat pada sistem MPN dan juga terdapat pada data yang diterima dari KPPN dengan seluruh elemen datanya sama;
b.
Data Partial Matched, yaitu data transaksi penerimaan negara yang terdapat pada sistem MPN dan juga terdapat pada data yang diterima dari KPPN namun terdapat perbedaan pada satu atau beberapa elemen datanya.
c.
Data LKP Unmatched, yaitu data transaksi penerimaan oleh KPPN namun tidak terdapat pada sistem MPN;
d.
Data MPN Unmatched, yaitu data transaksi penerimaan negara yang terdapat dalam sistem MPN namun tidak terdapat pada data yang diterima dari KPPN.
Rekonsiliasi
Tahap Kedua (Rekonsiliasi
negara yang dibukukan
Bawah)
Pad a tahapan ini, proses rekonsiliasi data transaksi penerimaan negara melalui Bank/Pos Persepsi pad a MPN dengan data yang diterima dari KPPN dilakukan dengan cara menyandingkan Data Cancel-Out Match (Data Reversal dan Data Tidak Diakui) dengan Data LKP Unmatched. Proses rekonsiliasi
pada tahap ini menghasilkan
data sebagai berikut:
a. Data LKP Unmatched, yaitu data transaksi penerimaan oleh KPPN namun tidak terdapat pad a sistem MPN;
negara yang dibukukan
b. Data Reversal, yaitu data transaksi penerimaan negara yang dibatalkan Bank/Pos Persepsi karena alasan tertentu dan tercatat sebagai transaksi dibatalkan pada sistem MPN;
oleh yang
c. Data Tidak Diakui, yaitu data transaksi penerimaan negara yang terdapat sistem MPN namun tidak terdapat pada data yang diterima dari KPPN; dan
pada
d. Cancel-Out Match, yaitu data transaksi penerimaan negara yang dibatalkan dan/atau tidak diakui oleh Bank/Pos Persepsi namun terdapat pada data LKP Unmatched. 3.
Hasil Rekonsiliasi Keseluruhan hasil rekonsiliasi data transaksi penerimaan negara melalui Bank/Pos Persepsi pada Modul Penerimaan Negara dengan data yang diterima dari KPPN secara garis besar dikelompokkan sebagai berikut: a. Data Matched, yaitu data transaksi penerimaan negara yang terdapat pada sistem MPN dan juga terdapat pad a data yang diterima dari KPPN dengan seluruh elemen kuncinya sama; b. Data Partial Matched, yaitu data transaksi penerimaan negara yang terdapat pad a sistem MPN dan juga terdapat pada data yang diterima dari KPPN namun terdapat perbedaan pada satu atau beberapa elemen datanya; c. Data LKP Unmatched, yaitu data transaksi penerimaan negara yang dibukukan oleh KPPN namun tidak terdapat pad a sistem MPN; d. Data MPN Unmatched, yaitu data transaksi penerimaan negara yang terdapat dalam sistem MPN namun tidak terdapat pad a data yang diterima dari KPPN; dan -11-
e.
Data Cancel Out Matched, yaitu data transaksi penerimaan negara yang dinyatakan batal (reversal atau tidak diakui) namun terdapat pada data yang diterima dari KPPN;
Untuk memudahkan identifikasi hasil rekonsiliasi data transaksi penerimaan negara melalui Bank/Pos Persepsi pad a MPN dengan data yang diterima dari KPPN digunakan flag sebagai berikut: 1.
Flagrekon 50 (matched semua elemen) Transaksi pada data MPN dan LKP adalah kunci dengan rumus:
menggunakan
P-7+P-11+kode_bank+ kode _ cab_ bank+kode _ kppn+kode _ntb+kode _ akun+tanggaL 2.
cab_bank+kode _kppn+kode_ntb+kode_
buku+kode _NTPN+NilaL
elemen
setor
akun+tanggaLbuku+kode_NTPN+
buku+kode _ NTPN+NilaL
setor
Flagrekon 3 (beda kode KPPN) Elemen data yang digunakan sebagai elemen kunci adalah dengan mengurangi satu elemen dari Flagrekon 1 yaitu kode KPPN, sehingga elemen data yang digunakan adalah: kode _ bank+kode _ cab_bank +kode _ntb+kode _ akun+tanggaL
5.
seluruh
Flagrekon 2 (beda kode cabang bank) Elemen data yang digunakan sebagai elemen kunci adalah dengan mengurangi satu elemen dari Flagrekon 1 yaitu kode cabang bank, sehingga elemen data yang digunakan adalah: kode _bank+kode _kppn+kode _ ntb+kode _ akun+tanggaL
4.
lengkap
Flagrekon 1 (Beda P7 &P11) Elemen data yang digunakan sebagai elemen kunci adalah dengan mengurangi dua elemen dari Flagrekon 50 yaitu kode P-7 dan P-11, sehingga elemen data yang digunakan adalah: kode_bank+kode_ NilaLsetor
3.
secara
buku+kode _NTPN+N ilaL setor
Flagrekon 4 (beda kode NTB) Elemen data yang digunakan sebagai elemen kunci adalah dengan mengurangi dari Flagrekon 1 yaitu kode NTB, sehingga elemen data yang digunakan adalah:
satu elemen
kode _bank+kode _ cab_ bank+kode _kppn +kode _ akun+tanggal_ buku+kode _ NTPN+NilaL 6.
7.
Flagrekon 5 (beda mata anggaran/akun) Elemen data yang digunakan sebagai elemen kunci adalah dengan mengurangi dari Flagrekon 1 yaitu kode akun, sehingga elemen data yang digunakan adalah:
setor
satu elemen
Flagrekon 6 (split akun) Elemen data yang digunakan sebagai elemen kunci adalah dengan mengurangi satu elemen dari Flagrekon 1 yaitu kode akun, dimana pada 1 transaksi di MPN terdapat lebih dari 1 transaksi di LKP dengan NTPN yang sama yang menyebabkan terjadi pecah akun (re-class akun) sehingga elemen data yang digunakan adalah: kode _bank+kode _ cab_ bank+kode _ kppn+kode _ ntb +tanggal_ buku+kode _ NTPN+NilaL
setor
KPPN berwenang melakukan koreksi terhadap kesalahan kode akun termasuk memecah satu akun menjadi beberapa akun dengan NTPN yang sama. Split kode akun tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -12-
8.
Flagrekon 7 (beda tanggal buku) Elemen data yang digunakan sebagai elemen kunci adalah dengan mengurangi satu elemen dari Flagrekon 1 yaitu kode tanggal buku, sehingga elemen data yang digunakan adalah: kode _ bank+kode _ cab _ bank+kode _ kppn+kode _ ntb+kode _ akun +kode _ NTPN+Nilai_ setor
9.
Flagrekon 8 (beda akun dan kode cabang bank) Elemen data yang digunakan sebagai elemen kunci adalah dengan mengurangi dua elemen dari Flagrekon 1 yaitu kode akun dan cabang bank, sehingga elemen data yang digunakan adalah: kode _ bank+kode _kppn+kode _ntb +tanggal_ buku+kode _NTPN+NilaL
setor
10. Flagrekon 9 (beda akun dan NT B) Elemen data yang digunakan sebagai elemen kunci adalah dengan mengurangi dua elemen dari Flagrekon 1 yaitu kode akun dan NTB, sehingga elemen data yang digunakan adala: kode _ bank+kode _ cab_ bank+kode _ kppn+tanggaL
buku+kode _ NTPN+NilaL
setor
11. Flagrekon 10 (beda akun dan tanggal buku) Elemen data yang digunakan sebagai elemen kunci adalah dengan mengurangi dua elemen dari Flagrekon 1 yaitu kode akun dan tanggal buku, sehingga elemen data yang digunakan adalah: .
C. Elemen kunci sebagai acuan pelaksanaan
rekonsiliasi
Sebagai acuan dalam pelaksanaan rekonsiliasi data transaksi penerimaan Bank/Pos Persepsi pada MPN menggunakan elemen kunci sebagai berikut: Elemen kunci pada pelaksanaan Persepsi dengan Sistem MPN:
rekonsiliasi
data transaksi
antara
1. Processing Code (P-3) Processing Code adalah kode yang mencerminkan jenis wajib pajak/wajib bayar/wajib setor pad a sistem MPN. 2.
3.
4.
5.
Kode Cabang Bank (P-63) Kode Cabang Bank adalah elemen tempat transaksi dilakukan.
data yang memuat
melalui
Kantor Pusat Bank/Pos
transaksi
Kode Bank (P-32) Kode Bank adalah elemen data yang memuat kode sandi Bank/Pos
negara
yang dilakukan
oleh
Persepsi.
kode cabang
bank/pos
Kode Mata Anggaran Kode Mata Anggaran adalah kodefikasi atas jenis penerimaan negara berdasarkan Akun Standar yang menunjukkan tujuan dari sebuah transaksi penerimaan.
persepsi
Bagan
Kode Jenis Setoran Kode Jenis Setoran adalah kode yang digunakan sesuai dengan masing-masing jenis penerimaan.
-13-
untuk pembayaran
kewajiban perpajakan
6.
Nilai Setor (P-4) Nilai Setor adalah elemen data yang memuat surat setoran dan yang masuk ke Kas Negara.
nilai rupiah yang tercantum
pada dokumen
7.
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
8.
Tanggal Buku(P-15) Tanggal Buku adalah elemen data yang memuat tanggal membukukan transaksi yang dilaporkan oleh Bank/Pos Persepsi.
9.
yang
digunakan
untuk
Kode KPPN Kode KPPN adalah kode instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, lokasi dimana transaksi penerimaan tersebut dibukukan masuk ke Kas Negara.
10. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) NTPN adalah nomor yang ditetapkan oleh sistem MPN untuk dapat melakukan terhadap sebuah transaksi penerimaan secara unik.
identifikasi
Sedangkan elemen data yang digunakan pad a pelaksanaan rekonsiliasi data transaksi penerimaan negara antara data Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi dengan data yang dikirim oleh Kantor Cabang Bank/Pos Persepsi melalui KPPN, adalah: 1.
Kode KPPN Kode KPPN adalah kode instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, lokasi dimana transaksi penerimaan tersebut dibukukan masuk ke Kas Negara.
2.
NTPN NTPN adalah nomor yang ditetapkan oleh sistem MPN untuk dapat melakukan terhadap sebuah transaksi penerimaan secara unik.
3.
4.
identifikasi
Kode Mata Anggaran Kode Mata Anggaran adalah kodefikasi atas jenis penerimaan negara berdasarkan Akun Standar yang menunjukkan tujuan dari sebuah transaksi penerimaan. Waktu Transaksi (P-7); Waktu Transaksi (Transmission data dikirimkan.
Bagan
Date and Time) adalah tanggal dan jam pada sa at paket
5.
Nomor Urut Transaksi (P-11) Nomor Urut Transaksi (System Trace Audit Number) adalah suatu nomor yang digunakan untuk mencocokan antara paket data request dengan response. Nomor harus ditetapkan oleh pengirim (Sistem Bank/Pos Persepsi) dan dikembalikan oleh Sistem MPN. Nomor ini tidak boleh berubah dalam kurun waktu berlakunya transaksi terkait.
6.
Nilai Setor (p-4) Nilai Setor adalah elemen data yang memuat surat setoran dan yang masuk ke Kas Negara.
-14-
nilai rupiah yang tercantum
pada dokumen
7.
Tanggal Buku (P-15) Tanggal Buku adalah elemen data yang memuat tanggal membukukan transaksi yang dilaporkan oleh Bank/Pos Persepsi.
8.
digunakan
untuk
Kode Bank (P-32) Kode Bank adalah elemen data yang memuat kode sandi Bank/Pos
9.
yang
Nomor Transaksi
Persepsi.
Bank (P-37)
Nomor Transaksi Bank adalah elemen data yang ditetapkan oleh Bank/Pos Persepsi yang memuat nomor untuk dapat melakukan identifikasi sebuah transaksi penerimaan secara unik. 10. Kode Cabang Bank (P-63) Kode Cabang Bank adalah elemen tempat transaksi dilakukan. D. Tindak lanjut penyelesaian
data yang memuat
kode cabang
bank/pos
persepsi
data hasil rekonsiliasi
D.1. Penyajian Data Transaksi
Penerimaan
sebagai bahan penyusunan
laporan
Hasil rekonsiliasi data transaksi penerimaan Negara berupa data dengan kategori Data Matched, Data Partial Matched, dan Data Cancel-Out Matched dapat digunakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pajak, atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai bahan pencatatan transaksi penerimaan dalam Sistem Akuntansi Instansi. Penyusunan laporan keuangan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai pedoman penyusunan laporan keuangan Kementerian Keuangan Negara/Lembaga.
D.2. Klarifikasi Data Transaksi Penerimaan
Ke Bank/Pos Persepsi
Data MPN Unmatched, Data Reversal, dan Data Tidak Diakui diklarifikasi atau dimintakan penjelasan lebih lanjut dari Bank/Pos Persepsi secara berkala. Data Reversal dan data Tidak Diakui merupakan transaksi yang dibatalkan oleh Bank/Pos Persepsi dan terdapat (Cancel-Out Matched) maupun tidak terdapat pad a data KPPN. Atas data transaksi yang dinyatakan batal dan tidak sah sebagai penerimaan negara diusulkan untuk dihapuskan, sedangkan untuk data Cancel-Out Match yang dinyatakan batal dan tidak sah, Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat mengembalikan dana yang telah dilimpahkan ke Bank/Pos Persepsi. Untuk data MPN Unmatched yang dinyatakan oleh Bank/Pos Persepsi sebagai transaksi yang sah, Bank/Pos Persepsi harus melimpahkan sejumlah dana tersebut, termasuk denda keterlambatan penyetoran dan/atau pelimpahannya. Hasil konfirmasi data transaksi dalam suatu berita acara.
penerimaan
D.3. Konfirmasi Data Transaksi Penerimaan
negara ke Bank/Pos
Persepsi
ditetapkan
Ke KPPN
Setelah proses rekonsiliasi data transaksi Persepsi pada MPN dengan data yang diterima terhadap kemungkinan adanya data Cancel-Out Unmatched, yang dilakukan dengan melakukan diterima oleh KPPN dari Kantor Cabang Bank/Pos
-15-
penerimaan negara melalui Bank/Pos dari KPPN, diperlukan analisis lanjutan Matched yang terdapat pada data MPN konfirmasi ke KPPN atas data yang Persepsi.
Hal ini dimungkinkan terjadi karena Bank/Pas Persepsi melakukan kesalahan pengiriman ADK LHP ke KPPN dimana transaksi yang seharusnya dibatalkan atau tidak diakui (Data Tidak Diakui/Data Direversal) namun terdapat pada ADK LHP tersebut. Analisis data ini akan menghasilkan variasi data sebagai berikut: 1. Data MPN Unmatched, yaitu data yang benar-benar hanya ada di sistem MPN dan tidak disampaikan ke KPPN. 2. Data Cancel-Out Matched, yaitu data tidak diakui dan dibatalkan (cancel-out) namun dilaparkan pada LHP dan dananya dilimpahkan ke Sub Rekening Kas Umum Negara di Bank Indonesia. Dalam kasus ini, Bank/Pas Persepsi melakukan kelebihan pelimpahan dimana data yang seharusnya cancel-out dan tidak ada uangnya, namun tetap dilaparkan dan dilimpahkan selayaknya data normal. 3. Data Cancel-Out Matched yang sepadan dengan Data MPN Unmatched, yaitu data yang telah diyakini bahwa data yang benar adalah data yang terdapat pada data MPN Unmatched. Data ini akan mengubah data MPN Unmatched sehingga data yang termasuk kelompok ini akan diperlakukan sama dengan transaksi Data Matched atau Data Partial Matched.
DIREKTUR JENDERAL,
-16-
