KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 10 /PB/2011 TENTANG PEDOMAN BIMBINGAN PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang

Mengingat

: a. bahwa salah satu tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbendaharaan negara; bahwa dalam rangka penyusunan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang akurat dan tepat waktu, perlu adanya bimbingan sistem akuntansi instansi terhadap kementerian negara/lembaga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pedoman Bimbingan Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga; 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165): Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PEDOMAN BIMBINGAN PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA. Pasal 1 Pedoman Bimbingan Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga diperlukan dalam pelaksanaan bimbingan Sistem Akuntansi Instansi. Pasal 2 Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mengatur tata cara dan pelaksanaan bimbingan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pada tingkat pusat dan tingkat wilayah. Pasal 3 Tata cara dan pelaksanaan bimbingan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan kementerian negara/lembaga dilaksanakan sesuai dengan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. Pasal 4 Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-15/PB/2010 tentang Pedoman Bimbingan Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dinyatakan tidak berlaku. Pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2011 DIREKTUR JENDERAL, /4./

so

DIREKTUR JENDERAL

S SUPRIJANTO 19530814 197507 001 3SVDEW.

LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 10 /PB/2011

TENTANG

PEDOMAN BIMBINGAN PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TINGKAT PUSAT

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN TAHUN 2011

PEDOMAN BIMBINGAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TINGKAT PUSAT

A. PENDAHULUAN 1. Umum Berdasarkan Pasal 941 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan antara lain menyelenggarakan fungsi pembinaan implementasi sistem akuntansi instansi kementerian/lembaga yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran. Fungsi tersebut dilaksanakan oleh Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi (BAI) Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagai berikut: penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan akuntansi serta pelaporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang berkedudukan sebagai Pengguna Anggaran; penyuluhan dan bimbingan teknis tentang penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan kepada Kementerian Negara/Lembaga yang berkedudukan sebagai Pengguna Anggaran; c. pemantauan penyajian laporan keuangan berkala Kementerian Negara/Lembaga yang berkedudukan sebagai Pengguna Anggaran. Agar fungsi tersebut dapat dilaksanakan secara tepat guna dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan Pedoman Bimbingan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga Tingkat Pusat. 2. Tujuan Tujuan Pedoman Bimbingan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga adalah untuk memberikan petunjuk bagi Tim Bimbingan Pusat dalam melakukan bimbingan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang meliputi Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). 3. Ruang Lingkup Pedoman bimbingan ini berlaku untuk Tim Bimbingan Pusat yang melakukan bimbingan pada: Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) dan Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB); Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPA-E1) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1 (UAPPB-E1); c. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) pada Kantor Pusat Eselon 1.

B. BIMBINGAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN 1. Tujuan Bimbingan Bimbingan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Kementerian Negara/ Lembaga bertujuan untuk: mensosialisasikan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan kepada Kementerian Negara/Lembaga; mendukung kelancaran penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga; mendukung ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan oleh Kementerian Negara/Lembaga; mendorong kemandirian pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. 2. Jenis-Jenis Bimbingan Bimbingan merupakan kegiatan yang melibatkan Tim Bimbingan Pusat dan objek yang dibimbing yaitu Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka memberikan pengetahuan, arahan, dan pemahaman agar objek yang dibimbing terbantu dalam melaksanakan tugas-tugas terkait dengan penyusunan laporan keuangan. Bimbingan terdiri dari: Bimbingan Teknis Kegiatan bimbingan yang dilakukan dengan cara simulasi dan melibatkan pelaksana/petugas yang terlibat secara langsung dalam penyelesaian tugas-tugas terkait dengan pelaksanaan SAI dan penyusunan laporan keuangan. Penyuluhan Kegiatan bimbingan yang dilakukan dengan cara pemaparan materi dan tanya jawab terkait dengan pelaksanaan SAI dan penyusunan laporan keuangan, dengan melibatkan peran aktif peserta dan penyuluh. Pemantauan Kegiatan bimbingan yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan mengevaluasi sejauh mana tingkat penyelesaian tugas-tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan SAI dan penyusunan laporan keuangan. Penelaahan Laporan Keuangan Kegiatan bimbingan yang dilakukan bertujuan untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh Kementerian Negara/Lembaga dikaitkan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, sebelum disampaikan ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

C. SUSUNAN, TUGAS, DAN TATA TERTIB BIMBINGAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN 1. Susunan Tim Bimbingan Pusat Susunan Tim Bimbingan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga Tingkat Pusat adalah sebagai berikut: Pengarah, dalam hal ini dijabat oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan; Pembina, dalam hal ini dijabat oleh Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; c. Koordinator Umum, dalam hal ini dijabat oleh Kepala Subdirektorat Bimbingan Akuntansi lnstansi (BAI);

Koordinator Tim, dalam hal ini dijabat oleh Kepala Subdirektorat atau pejabat eselon III di lingkungan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; Ketua Tim, dalam hal ini adalah kepala seksi/pegawai yang memiliki kompetensi bimbingan SAI di lingkungan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta direktorat terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang ditunjuk oleh Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan berdasarkan usulan Koordinator Umum; f. Anggota Tim adalah pegawai Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta direktora: terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan bimbingan SAI di Kementerian Negara/Lembaga. 2. Tugas Tim Bimbingan Pusat Pengarah Pengarah memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat, memantau, dan meminta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bimbingan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga dari Pembina. Pembina Pembina melakukan pemantauan pelaksanaan bimbingan, menilai sistem dan prosedur kegiatan bimbingan, serta meminta pertanggungjawaban pelaksanaan bimbingan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Kementerian Negara/ Lembaga dari Koordinator Umum. c. Koordinator Umum Koordinator Umum mengoordinasikan keseluruhan pelaksanaan bimbingan, membantu Pembina dalam pemantauan bimbingan serta meminta pertanggungjawaban pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dari Koordinator Tim dan Ketua Tim dalam bentuk Laporan Hasil Bimbingan. Koordinator Umum dibantu oleh para Kepala Seksi di Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi (BAI) dalam pemantauan pelaksanaan bimbingan. Kepala Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi (BAI) selaku Koordinator Umum beserta Kepala Seksi di Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi (BAI) dalam pelaksanaan bimbingan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga memiliki tugas sebagai berikut. Menetapkan rencana kegiatan bimbingan. Menetapkan jadwal pelaksanaan bimbingan. Menyusun jadwal rapat koordinasi dengan Kementerian Negara/Lembaga. Menerima dan memroses surat-surat mengenai permintaan penyuluhan/ bimbingan teknis dari Kementerian Negara/Lembaga. Menetapkan Tim Bimbingan Pusat/Penyuluh/Bimbingan Teknis Kementerian Negara/Lembaga dengan persetujuan Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Memantau setiap penyuluhan yang diadakan oleh Kementerian Negara/Lembaga. Memantau hasil pelaksanaan telaah Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga. Memantau dan mengevaluasi kegiatan bimbingan Sistem Akuntansi Instansi melalui laporan hasil bimbingan di tingkat pusat maupun wilayah. 9) Mengikhtisarkan laporan bimbingan tingkat pusat dan wilayah per bagian anggaran.

10) Menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang diterima berdasarkan laporan yang diterima dari Tim Bimbingan Pusat/Kantor Wilayah dan yang secara langsung diterima dari Kementerian Negara/Lembaga dan meminta saran serta petunjuk dari Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan guna perbaikan. d. Koordinator Tim Koordinator Tim bertanggung jawab mengoordinasikan bimbingan di beberapa Kementerian Negara/Lembaga yang berada di bawah kewenangannya. Koordinator Tim dapat membawahi beberapa Ketua Tim Pembina Pusat. Tugas Koordinator Tim adalah sebagai berikut. Melakukan koordinasi dengan Ketua Tim dan Anggota Tim Pembina Pusat dalam pelaksanaan bimbingan. Memantau pelaksanaan bimbingan dan memberikan pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kementerian Negara/Lembaga dalam pelaksanaan SAI. Menerima dan menyetujui laporan hasil bimbingan dari masing-masing Ketua Tim. Menyampaikan laporan hasil bimbingan ke Kepala Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi (BAI) selaku Koordinator Umum. Memantau pelaksanaan telaah Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga. Mempelajari ikhtisar hasil bimbingan tingkat wilayah dan tingkat pusat dalam rangka melakukan bimbingan untuk bagian anggaran dalam lingkup koordinasinya. 7) Mendiskusikan dengan Kepala Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi (BAI) mengenai permasalahan yang bersifat khusus. e. Ketua Tim Ketua Tim membawahi beberapa orang Anggota Tim. Tugas Ketua Tim adalah sebagai berikut. Membuat rencana dan jadwal kegiatan bimbingan. Memberikan pengarahan kepada Anggota Tim sebelum melaksanakan bimbingan. Membantu pendataan satuan Pengguna Anggaran/Barang. Melaksanakan bimbingan beserta Anggota Tim. Memantau setiap Anggota Tim dalam pelaksanaan bimbingan. Membuat Laporan Hasil Bimbingan dan menyampaikannya kepada Koordinator Tim untuk mendapat persetujuan. Membuat dan menyampaikan laporan monitoring bulanan mengenai status pelaksanaan SAI pada Kementerian Negara/Lembaga. Memberikan rekomendasi/pemecahan masalah yang dihadapi Kementerian Negara/Lembaga dalam melaksanakan SAL Melaporkan dan mendiskusikan dengan Koordinator Tim apabila terdapat permasalahan yang belum dapat diselesaikan. Melaporkan kepada Koordinator Tim dan Koordinator Umum apabila Kementerian Negara/Lembaga mengadakan penyuluhan SAL 11) Menelaah kewajaran Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga triwulanan, semesteran, dan tahunan sebelum disampaikan ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

12)Mempelajari dan menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam ikhtisar hasil bimbingan tingkat wilayah dan tingkat pusat dalam rangka melakukan bimbingan untuk bagian anggaran dalam lingkup bimbingannya. 13) Membantu pelaksanaan rekonsiliasi data Kementerian Negara/Lembaga dengan data APBN Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. f. Anggota Tim Tugas Anggota Tim adalah sebagai berikut. Melaksanakan bimbingan sesuai jadwal yang ditentukan oleh Ketua Tim. Melakukan pendataan satuan Pengguna Anggaran. Melaporkan permasalahan yang dihadapi Kementerian Negara/Lembaga dalam pelaksanaan SAI kepada Ketua Tim. Membantu Ketua Tim membuat Laporan Hasil Bimbingan. Membantu Ketua Tim dalam menelaah kewajaran Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga triwulanan, semesteran, dan tahunan sebelum disampaikan ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Membantu Ketua Tim dalam menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam ikhtisar hasil bimbingan tingkat wilayah dan tingkat pusat dalam rangka melakukan bimbingan untuk bagian anggaran dalam lingkup bimbingannya. 7) Membantu pelaksanaan rekonsiliasi data Kementerian Negara/Lembaga dengan data yang dihasilkan Sistem Akuntansi Umum Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. 3. Tata Tertib Bimbingan Dalam melaksanakan bimbingan, setiap Tim Bimbingan Pusat harus mematuhi tata tertib sebagai berikut. Ketua Tim dalam melakukan bimbingan ke Kementerian Negara/Lembaga harus seizin Koordinator Tim dan/atau Koordinator Umum. Anggota Tim dalam melakukan bimbingan ke Kementerian Negara/Lembaga harus seizin Ketua Tim dan/atau Koordinator Tim. Ketua Tim dalam melakukan bimbingan ke Kementerian Negara/Lembaga yang bukan merupakan instansi bimbingannya harus seizin Koordinator Tim dan/atau Koordinator Umum: Anggota Tim dalam melakukan bimbingan ke Kementerian Negara/Lembaga yang bukan merupakan instansi bimbingannya harus seizin Ketua Tim dan/atau Koordinator Tim serta Koordinator Umum. Tim Bimbingan Pusat dalam melakukan penyuluhan/bimbingan teknis SAI yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara/Lembaga harus disertai surat tugas dari Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan berdasarkan surat permintaan dari Kementerian Negara/Lembaga terkait. Tim Bimbingan Pusat harus selalu meningkatkan kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan dalam melaksanakan bimbingan. g. Tim Bimbingan Pusat harus membuat dan menyampaikan Laporan Hasil Bimbingan ke Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi (BAI). Tim Bimbingan Pusat tidak boleh melakukan bimbingan tanpa surat tugas. Tim Bimbingan Pusat tidak diperkenankan meminta fasilitas dalam bentuk apapun dari Kementerian Negara/Lembaga.

Tim Bimbingan Pusat tidak diperkenankan melakukan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Tim Bimbingan Pusat wajib menjaga nama baik Direktorat Jenderal Perbendaharaan. I. Terhadap pelanggaran tata tertib ini akan dikenakan sanksi administratif dan/atau ketentuan yang berlaku bagi PNS. D. PERSIAPAN BIMBINGAN Sebelum melaksanakan bimbingan, Tim Bimbingan Pusat harus melakukan persiapan sebagai berikut. Membawa surat tugas yang ditandatangani oleh Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan. Mempersiapkan formulir yang diperlukan dalam penyusunan daftar satuan Pengguna Anggaran. Memahami SAL Mempelajari karakteristik Kementerian Negara/Lembaga yang akan dibimbing sehingga akan mempermudah pelaksanaan bimbingan SAL Pemahaman terhadap SAI dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Berdiskusi dengan Anggota Tim yang lain, Ketua Tim, dan Koordinator Tim. Mengamati dan berperan serta dalam implementasi SAI. Mengikuti penyuluhan SAI dan bimbingan teknis intern. Mempelajari buku-buku pedoman yang berkaitan dengan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Mempelajari petunjuk prosedur dan surat edaran yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan maupun instansi terkait lainnya yang berkaitan dengan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Mempelajari berbagai surat keputusan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Peraturan dan buku pedoman yang perlu dipelajari sebelum melakukan bimbingan adalah sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

10.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 12.Peraturan-Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Keuangan Negara. 13.Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010. 14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar. 15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 16.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.05/2008 tentang Sistem Akuntansi Utang Pemerintah. 17.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 18.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah. 19.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.05/2009 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2009. 20.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. 21.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Transfer ke Daerah. 22.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. 23.Peraturan-Peraturan Menteri Keuangan yang berkaitan dengan pelaporan keuangan dan barang milik negara. 24.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-01/PB/2005 tentang Jurnal Standar dan Posting Rules. 25.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-38/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan. 26.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan. 27.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-08/PB/2008 tentang Penambahan dan Perubahan Bagan Akun Standar. 28.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar. 29.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-61/PB/2008 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. 30.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2008 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan. 31.Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

32.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. 33.Peraturan/Keputusan/Surat Edaran yang ditetapkan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN, pertanggungjawaban/pelaporan keuangan, dan Barang Milik Negara. 34.Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara/Lembaga yang berkaitan dengan pelaporan keuangan. 35.Buku-buku yang mendukung bimbingan Kementerian Negara/Lembaga antara lain Petunjuk Teknis Pelaksanaan SAI pada Kementerian Negara/Lembaga.

E. PELAKSANAAN BIMBINGAN Pelaksanaan bimbingan pada Kementerian Negara/Lembaga dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Memantau dan mendiskusikan pelaksanaan SAI berdasarkan pengamatan dan tanya jawab dengan pejabat dan pelaksana SAI. Memberikan penyuluhan dan bimbingan teknis kepada pelaksana SAI. 3. Memberikan pemahaman terhadap pedoman, peraturan-peraturan, atau surat edaran yang baru terbit sehubungan dengan pelaksanaan SAI. 1. Pelaksanaan Bimbingan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) Tingkat UAPA a. Kegiatan Administrasi Tim Bimbingan Pusat bertugas memantau kegiatan petugas administrasi untuk mengetahui status pelaksanaan kegiatan yang meliputi: penyelenggaraan buku agenda penerimaan dan pengiriman dokumen; verifikasi atas kelengkapan ADK dan laporan yang dikirim UAPPA-E1 dan instansi terkait lainnya; 3) pendistribusian laporan keuangan dan kegiatan persuratan lainnya. b. Kegiatan Verifikasi/Akuntansi Tim Bimbingan Pusat bertugas: 1) Memantau kegiatan petugas verifikasi/akuntansi untuk mengetahui status pelaksanaan kegiatan yang meliputi: penerimaan hasil cetakan Laporan Keuangan Instansi dan catatan lainnya dari petugas komputer; pembuatan daftar monitoring penerimaan Laporan Keuangan UAPPA-E1; pelaksanaan verifikasi Laporan Keuangan Eselon I; pelaksanaan tindak lanjut hasil verifikasi laporan keuangan kepada UAPPA-E1; pelaksanaan analisis Laporan Keuangan Instansi sebagai bahan Catatan atas Laporan Keuangan; penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan; g) penyelenggaraan pengarsipan dokumen akuntansi. 2) Membimbing petugas verifikasi/akuntansi agar dapat melaksanakan tugasnya. Menginventarisasi dan membantu menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi oleh petugas verifikasi/akuntansi. Memberikan motivasi kepada petugas verifikasi/akuntansi agar dapat melaksanakan tugasnya secara mandiri.

c. Kegiatan Operasi Komputer Tim Bimbingan Pusat bertugas: 1) Memantau kegiatan petugas komputer untuk mengetahui status pelaksanaan kegiatan yang meliputi: pengecekan isi Arsip Data Komputer (ADK) UAPPA-E1 dengan register pengiriman; pembuatan daftar monitoring penerimaan ADK UAPPA-E1; pembuatan hasil tindak lanjut verifikasi ADK kepada UAPPA-E1 apabila ditemukan isi ADK salah/tidak dapat diproses; penggabungan ADK dari UAPPA-E1; pencetakan Laporan Keuangan UAPA; pengarsipan ADK UAPPA-E1; pelaksanaan back-up data; penyiapan data untuk pelaksanaan rekonsiliasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. 2) Membimbing petugas komputer agar dapat melaksanakan tugasnya; Menginventarisasi dan membantu menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi oleh petugas komputer. Memberikan motivasi kepada petugas komputer agar dapat melaksanakan tugasnya secara mandiri. 2. Pelaksanaan Bimbingan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) Tingkat UAPPA-E1 a. Kegiatan Administrasi Tim Bimbingan Pusat bertugas memantau kegiatan petugas administrasi untuk mengetahui status pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: penyelenggaraan buku agenda penerimaan dan pengiriman dokumen; verifikasi atas paket kiriman dari UAPPA-W dan/atau UAPPA-W Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan/Urusan Bersama; verifikasi atas paket kiriman dari UAKPA pada Eselon I dan/atau UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama; monitoring Berita Acara Rekonsiliasi Internal SAK dengan SIMAK-BMN;

pengiriman ADK, laporan keuangan, dan laporan kegiatan UAPPA-E1 setiap bulan kepada UAPA; pengiriman Rincian Estimasi Pendapatan per Wilayah kepada UAPPA-W yang bersangkutan (khusus UAPPA-E1 Direktorat Jenderal Pajak dan UAPPA-E1 Direktorat Jenderal Bea Cukai). b. Kegiatan Verifikasi/Akuntansi Tim Bimbingan Pusat bertugas: 1) Memantau kegiatan petugas verifikasi/akuntansi untuk mengetahui status pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: penyelenggaraan pengarsipan dokumen akuntansi; pembuatan Rincian Estimasi Pendapatan per Wilayah (khusus untuk Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai); c) pembuatan daftar monitoring Laporan Keuangan UAPPA-W dan/atau UAPPAW Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama;

pembuatan daftar monitoring Laporan Keuangan UAKPA pada Eselon 1 dan/atau UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama; pelaksanaan verifikasi atas laporan keuangan yang dihasilkan; pelaksanaan tindak lanjut hasil verifikasi laporan keuangan kepada UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama; pelaksanaan teiaah Laporan Keuangan Instansi sebagai bahan Catatan atas Laporan Keuangan; penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan; penyelenggaraan pengarsipan dokumen akuntansi. Membimbing petugas verifikasi/akuntansi agar dapat melaksanakan tugasnya. Menginventarisasi dan membantu menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi oleh petugas verifikasi/akuntansi. 4)

Memberikan motivasi kepada petugas verifikasi/akuntansi agar dapat melaksanakan tugasnya secara mandiri.

c. Kegiatan Operasi Komputer Tim Bimbingan Pusat bertugas: 1) Memantau kegiatan petugas komputer untuk mengetahui status pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: penelitian isi ADK UAPPA-W dengan register pengiriman; pembuatan daftar monitoring penerimaan ADK UAPPA-W: pelaksanaan verifikasi ADK dari UAPPA-W; pelaksanaan monitoring penerimaan ADK dari UAKPA Kantor Pusat Eselon 1 dan/atau UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama; membandingkan register penerimaan dengan register pengiriman ADK yang berasal dari UAPPA-W; membandingkan register penerimaan dengan register pengiriman ADK yang berasal dari UAKPA Kantor Pusat Eselon 1 dan/atau UAKPA Dekonsentrasi/UAKPA Tugas Pembantuan/Urusan Bersama; pembuatan konsep surat pemberitahuan hasil verifikasi ADK kepada UAPPAW dan UAKPA Kantor Pusat Eselon 1 dan/atau UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama apabila ditemukan isi ADK yang salah/tidak dapat diproses; penggabungan ADK dari UAPPA-W; penggabungan ADK dari UAKPA Kantor Pusat Eselon 1 dan/atau UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama; pelaksanaan pencetakan laporan keuangan; k) pelaksanaan proses pengiriman ADK ke UAPA; I) pelaksanaan back-up data; m) penyiapan dan penyampaian data UAPPA-E1 ke UAPA dalam rangka rekonsiliasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. 2) Membimbing petugas komputer agar dapat melaksanakan tugasnya. 3) Menginventarisasi dan membantu menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi oleh petugas komputer.

4) Memberikan motivasi kepada petugas komputer agar dapat melaksanakan tugasnya secara mandiri. 3. Pelaksanaan Bimbingan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) Tingkat UAKPA pada Kantor Pusat Eselon I a. Kegiatan Administrasi Tim Bimbingan Pusat bertugas: Memantau kegiatan petugas administrasi untuk mengetahui status pelaksanaan kegiatan yang meliputi: penyelenggaraan buku agenda penerimaan dan pengiriman dokumen; monitoring penerimaan ADK dari UAKPB;

verifikasi kelengkapan ADK UAKPB; penyiapan/pembuatan Berita Acara Rekonsiliasi Internal SAK dengan SIMAKBMN; 5) pendistribusian laporan keuangan dan kegiatan surat-menyurat lainnya. b. Kegiatan Verifikasi/Akuntansi Tim Bimbingan Pusat bertugas: 1) Memantau kegiatan petugas verifikasi/akuntansi untuk mengetahui status pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: penerimaan hasil cetakan RTH, laporan keuangan, dan catatan lainnya dari petugas komputer; pelaksanaan verifikasi RTH dan laporan keuangan; pelaksanaan telaah laporan keuangan sebagai bahan Catatan atas Laporan Keuangan; penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan; e) penyelenggaraan pengarsipan dokumen akuntansi. 2) Membimbing petugas verifikasi/akuntansi agar dapat melaksanakan tugasnya secara mandiri. Menginventarisasi dan membantu menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi oleh petugas verifikasi/akuntansi. Memberikan motivasi kepada petugas verifikasi/akuntansi agar dapat melaksanakan tugasnya secara mandiri. c. Kegiatan Operasi Komputer Tim Bimbingan Pusat bertugas: 1) Memantau kegiatan petugas komputer untuk mengetahui status pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: perekaman dokumen sumber; penerimaan data aset; pelaksanaan rekonsiliasi data Barang Milik Negara; pencetakan RTH; pencetakan Laporan Keuangan UAKPA; pengarsipan ADK UAKPA; g) pelaksanaan back-up data;

h) pengiriman ADK ke UAPPA-E1. Membimbing petugas komputer agar dapat melaksanakan tugasnya. Menginventarisasi dan membantu menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi oleh petugas komputer. 4) Memberikan motivasi kepada petugas komputer agar dapat melaksanakan tugasnya secara mandiri. 4. Pelaksanaan Bimbingan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Tingkat UAPB Tim Bimbingan Pusat bertugas: a. Memonitor kegiatan petugas akuntansi yang terdiri dari petugas administrasi dan petugas verifikasi untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut: penerimaan ADK dan Laporan Barang Pembantu Pengguna-Eselon 1 dari UAPPB-E1; penggabungan ADK dari UAPPB-E1; pemeliharaan Laporan Barang Pembantu Pengguna-Eselon 1 dan Laporan Kondisi Barang (LKB) dari UAPPB-E1; penyusunan Buku Barang berdasarkan Laporan Barang Pembantu PenggunaEselon 1; 5) penyusunan Laporan Barang Pengguna (LBP) dan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN) setiap semester dan akhir tahun anggaran; penyusunan LKB berdasarkan penggabungan LKB UAPPB-E1; pencocokan nilai BMN sebagaimana tersaji dalam LBP dengan . nilai aset berupa BMN yang tersaji dalam Neraca Percobaan serta melakukan perbaikan apabila ditemukan kesalahan; pengiriman ADK, LBP, dan CaLBMN ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; pemutakhiran data BMN dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; 10) penyimpanan arsip data BMN. b. Membimbing petugas akuntansi agar dapat melaksanakan tugasnya. Menginventarisasi dan membantu menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi oleh petugas akuntansi. Memberikan motivasi kepada petugas komputer agar dapat melaksanakan tugasnya secara mandiri. 5. Pelaksanaan Bimbingan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Tingkat UAPPB-E1 Tim Bimbingan Pusat bertugas: a. Memonitor kegiatan petugas akuntansi dan verifikasi untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut: penerimaan ADK dari UAPPB-W dan UAKPB Pusat; penggabungan ADK dari UAPPB-W dan UAKPB Pusat; pemeliharaan Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah dan Kuasa Pengguna serta LKB dari UAPPB-W dan/atau UAKPB Pusat; penyusunan Buku Barang dan Buku Barang Bersejarah berdasarkan penggabungan Laporan Barang UAPPB-W dan/atau UAKPB Pusat;

penyusunan Laporan Barang tingkat UAPPB-E1 dan CaLBMN setiap semester dan akhir tahun anggaran; penyusunan LKB berdasarkan penggabungan LKB UAPPB-W dan/atau UAKPB Pusat setiap akhir tahun anggaran; pencocokan data BMN sebagaimana tersaji dalam Laporan Barang dengan data barang sebagaimana tersaji dalam Neraca Percobaan serta melakukan perbaikan apabila ditemukan kesalahan; pengiriman ADK, LBMN, dan CaLBMN ke UAPB; 9) penyimpanan arsip data BMN dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran. Membimbing petugas akuntansi agar dapat melaksanakan tugasnya. Menginventarisasi dan membantu menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi oleh petugas akuntansi. d. Memberikan motivasi kepada petugas akuntansi agar dapat melaksanakan tugasnya secara mandiri. 6. Pelaksanaan Bimbingan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Tingkat UAKPB Kantor Pusat Eselon I Tim Bimbingan Pusat bertugas: a. Memonitor kegiatan petugas akuntansi dan verifikasi untuk mengetahui status pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: pemeliharaan dokumen sumber dan dokumen akuntansi BMN; pembukuan BMN ke dalam Buku Barang dan Buku Barang Bersejarah berdasarkan dokumen sumber; pencatatan dan pemutakhiran persediaan berdasarkan hasil opname fisik per 30 Juni dan 31 Desember; penggabungan data persediaan dengan BMN non-persediaan per 30 Juni dan 31 Desember; pemberian tanda registrasi pada BMN non-persediaan; pembuatan Daftar Barang di Ruangan (DBR), Kartu Identitas Barang (KIB), dan Daftar Barang Lainnya (DBL); pengiriman ADK setiap akhir bulan dan CaLBMN setiap akhir semester ke UAKPA; pencocokan data aset dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna dengan Neraca yang disusun oleh petugas akuntansi keuangan serta melakukan perbaikan apabila ditemukan kesalahan; penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna dan CaLBMN setiap semester dan LKB setiap akhir tahun anggaran dan mengirimkannya ke UAPPB-E1; penyimpanan arsip data BMN. b. Membimbing petugas akuntansi agar dapat melaksanakan tugasnya. Menginventarisasi dan membantu menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi oleh petugas akuntansi. Memberikan motivasi kepada petugas akuntansi agar dapat melaksanakan tugasnya secara mandiri.

F. PELAPORAN HASIL BIMBINGAN/PENYULUHAN Tim Bimbingan Pusat membuat Laporan Bimbingan dan Penyuluhan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Laporan Hasil Bimbingan Sistem Akuntansi Instansi Laporan ini dibuat secara triwulanan dan ditandatangani oleh pembimbing instansi yang bersangkutan. Format Laporan Hasil Bimbingan Sistem Akuntansi Instansi Tim Bimbingan Pusat dan Laporan Monitoring Pelaksar.aan Sistem Akuntansi Instansi sebagaimana terlampir. Laporan Hasil Bimbingan Sistem Akuntansi Instansi Triwulanan disampaikan ke Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi (BAI) setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi (BAI) merekapitulasi Laporan Hasil Bimbingan Sistem Akuntansi Instansi untuk disampaikan kepada Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selaku Pembina menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bimbingan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Pengarah. 2. Laporan Penyelenggaraan Penyuluhan/Bimbingan Teknis Laporan dibuat setiap selesai pelaksanaan penyuluhan. Format Laporan Penyelenggaraan Penyuluhan/Bimbingan Teknis sebagaimana terlampir. Laporan tersebut merupakan salah satu bahan penyusunan Laporan Hasil Bimbingan triwulanan. Laporan Penyelenggaraan Penyuluhan/Bimbingan Teknis disampaikan ke Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi (BAI) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kegiatan dilaksanakan. Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi (BAI) merekapitulasi hasil laporan penyelenggaraan penyuluhan/bimbingan teknis untuk disampaikan kepada Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. e. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selaku Pembina menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penyuluhan/bimbingan teknis kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Pengarah. G. TATA CARA PELAKSANAAN PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS YANG DILAKSANAKAN OLEH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Setiap penyuluhan/bimbingan teknis yang akan diselenggarakan oleh Kementerian NegaralLembaga, harus disertai surat permintaan tenaga penyuluhan/bimbingan teknis yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Setelah surat permintaan tenaga penyuluhan/bimbingan teknis didisposisikan ke Kepala Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi (BAI), Kepala Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi (BAI) menetapkan tim penyuluhan/bimbingan teknis yang akan ditugaskan untuk memberikan penyuluhan/bimbingan teknis ke Kementerian Negara/ Lembaga dengan persetujuan Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. 3. Kepala Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi (BAI) membuat surat jawaban atas permintaan tenaga penyuluhan/bimbingan teknis ke Kementerian Negara/Lembaga.

Khusus untuk penyuluhan/bimbingan teknis Kementerian Negara/Lembaga tingkat pusat yang diadakan di wilayah, tim penyuluhan/bimbingan teknis harus berkoordinasi dengan Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi (BAI) dan Subdirektorat Akuntansi Pusat untuk dilakukan proses koordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Di samping itu, Tim Bimbingan Pusat memastikan kepada Kementerian Negara/Lembaga bersangkutan tentang kesiapan unit vertikal Kementerian Negara/Lembaga dalam pelaksanaan penyuluhan. Setelah pelaksanaan penyuluhan/bimbingan teknis berakhir, tim penyuluhan/bimbingan teknis membuat Laporan Penyelenggaraan Penyuluhan/Bimbingan Teknis dan disampaikan ke Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi (BAI). Kepala Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi (BAI) selaku Koordinator Umum melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penyuluhan/bimbingan teknis kepada Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selaku Pembina. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selaku Pembina melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penyuluhan/bimbingan teknis kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Pengarah. H. LAMPIRAN Format Laporan Hasil Bimbingan Sistem Akuntansi Instansi Tim Bimbingan Pusat. Format Laporan Kemajuan dan Rencana Tindak Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi pada Kementerian Negara/Lembaga. Format Laporan Penyelenggaraan Penyuluhan/Bimbingan Teknis Kementerian Negara/ Lembaga. Format Laporan Monitoring Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi Tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B). Format Laporan Monitoring Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon 1 (UAPPA/B-E1). Format Laporan Monitoring Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B).

IREKTUR JENDERAL,

•

DIRE-KT' jE nirEF

SUPRIJANTO

IP/1 9530814 197507 001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

LAPORAN HASIL BIMBINGAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI TIM BIMBINGAN PUSAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TRIWULAN TAHUN 20... Nomor/Tanggal Surat Tugas Susunan Tim 1 2



/NIP /NIP /NIP /NIP /NIP /NIP

(jabatan dalam tim bimbingan) (jabatan dalam tim bimbingan) (jabatan dalam tim bimbingan) (jabatan dalam tim bimbingan) (jabatan dalam tim bimbingan) (jabatan dalam tim bimbingan)

Tanggal Pelaksanaan Tugas : Nama/Alamat/Telepon Instansi :

A. PENDAHULUAN 1. Struktur Organisasi Karakteristik Organisasi (Memaparkan keunikan organisasi Kementerian Negara/Lembaga yang menjadi objek bimbingan)

Susunan Organisasi (Jumlah dan nama Eselon 1 yang ada di Kementerian/Lembaga yang bersangkutan, lokasi, pola pelaporannya, penanggung jawab, dan pihak yang dapat dihubungi)

c. Penetapan UAPA/B, UAPPA-E1/UAPPB-E1, dan UAKPA/B Kantor Pusat (Memaparkan penetapan UAPA/B, UAPPA-E1/UAPPB-E1, dan UAKPA/B Kantor Pusat berikut dasar hukum penetapannya, serta SK penetapannya)

2. Lain-lain (Memaparkan antara lain ada tidaknya BA BUN serta kemungkinan adanya transaksi Surat Kuasa Penggunaan Anggaran (SKPA) pada Kementerian Negara/Lembaga yang dibimbing) B.

PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) Sarana dan Prasarana (Memaparkan ketersediaan sarana dan prasarana seperti dukungan dana, komputer, dokumen somber, dan peralatan lainnya sebagai prasyarat dasar terselenggaranya SA1)

Sumber Daya Manusia Pelaksana SAI (Memaparkan ketersediaan SDM, tingkat penguasaannya terhadap SAI, dan penunjukan secara formal terhadap SDM yang bersangkutan)

Penyuluhan/Bimbingan Teknis (Memaparkan waktu dan tempat penyuluhan dan bimbingan teknis yang pernah diselenggarakan oleh Kementerian Negara/Lembaga selama triwulan yang dicakup laporan, materi, dan aplikasi yang disuluhkan, serta jumlah Satuan Kerja serta jumlah peserta, balk yang diselenggarakan secara mandiri maupun yang melibatkan Tim Bimbingan Pusat)

Capaian Pelaksanaan SAI (Memaparkan tingkat penyelesaian pemrosesan transaksi sampai akhir triwulan yang bersangkutan)

C. PERMASALAHAN Menjelaskan permasalahan-permasalahan yang dihadapi masing-masing Kementerian Negara/Lembaga yang dibimbing, meliputi: Sarana dan Prasarana (Menjelaskan berbagai kendala/hambatan berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana seperti dukungan dana, komputer, dokumen sumber, dan peralatan lainnya sebagai prasyarat dasar terselenggaranya SAI) Sumber Daya Manusia Pelaksana SAI (Menjelaskan kendala/hambatan terkait dengan ketersediaan SDM, tingkat penguasaannya terhadap SAI, dan penunjukan formal terhadap SDM yang bersangkutan) Dokumen Sumber (Input) (Menjelaskan berbagai kendala/hambatan berkaitan dengan dokumen sumber prasyarat dasar terselenggaranya SA1) Aplikasi (Menjelaskan berbagai kendala/hambatan berkaitan dengan aplikasi SAI)

D. PENYELESAIAN/REKOMENDASI (Menjelaskan penyelesaian atau rekomendasi yang diberikan oleh Tim Bimbingan Pusat terhadap permasalahan pada poin C) (Menjelaskan hal-hal yang masih perlu ditindaklanjuti oleh Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi)

E. LAIN-LAIN (Menjelaskan hal-hal relevan lainnya yang tidak tercakup di poin A, B, C, dan D)

Jakarta, ...... 20... Tim Bimbingan, Koordinator,

Ketua,

(Tanda Tangan)

(Tanda Tangan)

(Nama)

(Nama)

(NIP)

(NIP) Anggota, (Tanda Tangan) (Nama) (NIP)

LAPORAN KEMAJUAN DAN RENCANA TINDAK PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TRIWULAN TAHUN 200...

Berikut adalah simpulan hasil bimbingan yang berakhir tanggal 200..., berbagai pemasalahan yang harus diselesaikan dan rencana tindak yang disepakati oleh Tim Bimbingan Pusat dan pihak Kementerian Negara/Lembaga. SIMPULAN (Pada bagian ini diuraikan simpulan kemajuan yang dicapai sebagai hasil bimbingan. Menguraikan secara lugas kondisi prabimbingan dan pascabimbingan periode tersebut.)

PERMASALAHAN (Pada bagian ini diuraikan pemasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Sistem Akuntansi lnstansi pada Kementerian Negara/Lembaga.)

III. RENCANA TINDAK (Pada bagian ini diuraikan rencana tindak (action plan) yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga serta Tim Bimbingan Pusat dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Kementerian Negara/Lembaga sehubungan dengan pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi.)

Demikian butir kesepakatan ini dibuat untuk dapat dijadikan sebagai acuan bagi tindak lanjut dalam pelaksanaan sistem akuntansi di masa yang akan datang.

Jakarta, ...... 200.. Pihak yang bersepakat, a.n. Kementerian Negara/Lembaga,

NIP ...

Ketua Tim Bimbingan,

NIP ...

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

LAPORAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Nomor/Tanggal Surat Tugas Nama Penyuluh/Instruktur

Tanggal Pelaksanaan Penyuluhan Materi Penyuluhan Jumlah Satker yang Disuluh Jumlah Peserta Penyuluhan

1....

: (nama dan kode satuan kerja dilampirkan)

CATATAN (Memaparkan jalannya penyuluhan/bimbingan teknis, berbagai permasalahan yang ditemui, pertanyaan yang diajukan oleh peserta, dan hal-hal yang masih per/u ditindaklanjuti Subdirektorat Bimbingan Akuntansi lnstansi flika perlu dilampirkan pertanyaan-pertanyaan dari instansi])

KESIMPULAN (Memaparkan kesimpulan dari penyuluhan/bimbingan teknis yang telah dilakukan)

Jakarta, ...... 20... Penyuluh 1,

NIP

Penyuluh 2,

Penyuluh 3,

NIP

NIP



Laporan ini dibuat oleh penyuluh dalam 3 (tiga) rangkap: 1 untuk penyuluh, 1 untuk Tim Bimbingan Pusat, dan 1 untuk Subdirektorat Bimbingan Akuntansi lnstansi (BAI).

LAPORAN MONITORING PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI Tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B) Tahun Anggaran 200... Kode dan Nama Kementerian Negara/Lembaga No.

Ke. iatan

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN n 1 Penerimaan ADK dan UAPPA-El. (Kode dan Nama Eselon I Pertama) 01 02 (Kode dan Nama Eselon I Kedua) (Kode dan Nama Eselon I Ketiga) 03 (Kode dan Nama Eselon I Keempat) 04 dst Menggabungkan ADK dari UAPPA-E1 dan verifikasi laporan 2 setelah penggabungan

'

:jail __ L____,_ -

IL I. ._,JLIEBIL.L.H.,_ ._.

L

n 1

3 4

n

12 xxixx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx, xx xx

xx/xxixx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xxixx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xxJxx/xx

xx/xx/xx

xx/xxixx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xxixx

xx/xx/xx

xx/xxixx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

x xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xxixx

xx/xx/xx

Penyusunan Catatan alas Laporan Keuangan Rekonsiliasi dengan Ditjen Perbendaharaan

_., ,:i,,,,,,i,,,,,, _[ 1 ,, t.,,, - ' --7:r;',77'

.,

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

_,-..aratit2 _ Penglriman ADK dan Laporan Keuangan ke Ditjen Perbendaharaan

xx/xxixx

xx/xx/xx

.

11111111111111111111111111111:

Penerimaan ADK dan La soran dari UAPPB-E1 01 (Kode dan Nama Eselon I Pertama

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEEEIZIMEFMILXML

Kode dan Nama Eselon I Kedua Kode dan Nama Eselon I Keti.a Kode dan Nama Eselon I Keem.at

dst. Menggabungkan ADK dari UAPPB-E1 dan verifikasi setelah penggabungan Menyusun Catatan alas Laporan BMN Pengiriman ADK dan Laporan ke Ditjen Kekayaan Negara Tanda Tan.an Ketua Tim Bimbin.an Tanda Tarnan An. ota Tim Bimbinsan

; RAEe xx/xx/xx xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BMN

02 03 04 2

11

xx/xx/xx

:-.7,,-;7,7,,,,.._2,:„.,-L., LLT,Lik„..,,„

5

10

xx/xx/xx

—

3 4

Transaksi .7711MEMEMIE il jaitima 9"' -Iv,: Fral :

' .itt,r,i=..,,,,T,

....""'"--- '

.,_ .

. :_,....—....

xx/xx/xx

xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx xx/xx/xx

xx/xx/xx xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx tangga u an ta un pea sanaan kegiatan

20

LAPORAN MONITORING PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon 1 (UAPPA/B-E1) Tahun Anggaran 20... Kode dan Nama Kementerian Negara/Lembaga (- ) Kode dan Nama Eselon 1

: (. )

No.

Kegiatan SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN

1

2

Penerimaan ADK dari UAPPA-W dan UAKPA Pusat/Dekon/TP: (Kode dan Nama UAPPA-W Pertama) (Kode dan Nama UAPPA-W Kedua) 02 (Kode dan Nama UAPPA-W Ketiga) 03 04 (Kode dan Nama UAPPA-W Keempat) dst. (Kode dan Nama Satker/UAKPA Pusat) (Kode dan Nama Satker/UAKPA Dekonsentrasi/TP)

01

Menggabungkan ADK dari UAPPA-W dan UAKPA Pusat/Dekon/TP dan verifikasi setelah penggabungan



Transaksi

,i,:ow

!

,4

444'

ELEEMUNEMEZMEMEMEI leA* ma i- '. EtEilL i

-9"' 1

irmrairasracimorma .. ,

xx/xx/xx xx/xx/xx xxJxx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/x yJxx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx

xx,xxIxx

xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xrJxx/xx xrJxx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx

-t•.o.t._...;,1,- • i 3

.

Rekonsiliasi dengan Ditjen Perbendaharaan

11111111111111.9

n 4,,,4 -

4

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan

L.......—.......—___.. .—:allingii.—.... rxxlxxlxx ii ,,, ..^1,, Aidgriaac tiOlpn)X!,.

. 5

.' ‘'''t EINEM UM

Pengiriman ADK ke UAPA

xx/xx/xx

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BMN 1

Penerimaan ADK, Laporan, dan CaLBMN dari UAPPB-W/UAKPB (PusatiDekon/TP):

(Kode dan Nama UAPPB-W Pertama) 02 (Kode dan Nama UAPPB-W Kedua) 03 (Kode dan Nama UAPPB-W Ketiga) 04 (Kode dan Nama UAPPB-W Keempat) dst (Kode dan Nama Satker/UAKPB Pusat) (Kode dan Nama Satker/UAKPB Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan) Menggabungkan ADK dari UAPPB-W dan Satker Pusat/Dekon/TP dan verifikasi setelah penggabungan Penyusunan Catatan atas Laporan BMN Pengiriman Laporan Kondisi Barang ke UAPB Pengiriman ADK, Laporan, dan CaLBMN ke UAPB Tanda Tansan Ketua Tim Bimbingan Tanda Tangan Anggota Tim Bimbingan 01

2 3 4 5

''

lot :11V

n,Ipkg,n.n LIAIl./tail!) xx / xx 1 xx tanaaal/bi h

konia tan

xxJxx/xx

xx/xx/xx .'itAtifilti . `;,..

0,4611) " r '7, 0

)(LIRJ;,1 .aiLi.ii,....aLl

xxixxixx xxixxXxx xxixxixx xx/xx/xx xx/xxJxx xx/xx/xx xx/xxJxx xxixx/xx

4 AROMITT;7777-7.7" . .! i atkOSerii6iteaWiffitt. is '

‘'i ';ji '

.

1;:: t1::.1-:*t UAlipla gWOOVV;ilatw:4000r4040W

WalfiglAMMtiai~ANIM:ft xx/xx/xx xx/xx/x!: xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xxixx/xx

xx/xx/xx xx/xxJxx xx/xx/xx

' ;',4,if.t.:4 f.Witt4014614. • xx/xx/xx

xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx

LAPORAN MONITORING PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) Tahun Anggaran 20... Kode dan Nama Kementerian Negara/Lembaga Kode dan Nama Eselon 1 Kode dan Nama Kantor/Koordinator Wilayah Kode dan Nama Satuan Kerja Nomor

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Keqiatan SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN Perekaman Dokumen Sumber Pencetakan RTH dan DT Verifikasi RTH Penerimaan ADK BMN Pencetakan Laporan Keuangan Verifikasi Laporan Keuangan Pengiriman ADK dan Laporan ke KPPN Pelaksanaan Rekonsiliasi dengan KPPN Pengiriman ADK dan Laporan ke UAPPA-E1

(...) (...)

(--.) (..-) Transaksi ,:l'ziaSite..;:,•,'''-il;.•!::..7..A13ulanf:A41Wat,;:.';:,;.:',..:62,.;.."- :. ..;;;,-44x;:::.,..:. . 12 INIV :' ,: :. 2t;' i' : - . 3V. Ifiatt '4 . tif,530 WO Cc's' tii0 OM s. 1.0 xx/xx/xx xx/xxJxx xx/xxJxx xxix yJxx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xxlxx xx/xxJxx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx

.

xx/xx/xx

xx/xxJxx

xx/xx/xx

xx/xxJxx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xxJxx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xxJxx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xxJxx

xx/xx/xx

xx/xxJxx

xx/xx/xx

xx/xxJxx

xx/xx/xx

xx/xxJxx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xxJxx

xx/xx/xx

xx/xxlxx

xx/xx/xx

xx/xxJxx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xxJxx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xxJxx

xx/xxJxx

xx/xx/xx

xx/xxJxx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xxJxx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xxJxx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xxJxx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xxJxx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xxJxx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xxixx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

: T, -",.:-::

- '.4 :

:....i*:4444341ilterilettè .

-.:..-1:KOWNW,,e ,.. ,.,

10

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BMN

1 2 3 4 5 6

Penyiapan dokumen Penginputan Data BMN untuk Saldo Awal Penginputan Data BMN untuk transaksi tahun berjalan Verifikasi DS dengan RTH Pencetakan Buku BMN, DBR, DBL. dan KIB Pencetakan Laporan Kondisi Barang

7

Updating data persediaan berdasarkan hasil opname fisik Penggabungan data persediaan dan BMN non-persediaan Pencetakan Laporan BMN Kuasa Pengguna Semester Penyusunan Catatan atas Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengiriman LBKP, Catatan atas Laporan Barang Kuasa

8

9 10 11

A..

:73 ,..'„001411; ..`44040,04111.0.04,*

ftEmile

.1;4s

k.

xx/xx/xx

xx/xx/xx

. .AVAteg4041-..ZN* p$BUli7iatiSt e-'741VOTe At..V.WISSW,O.. : gio.o.;. ...,,;,,,:,. $fir1V Aill'ul Wfresf NIP : WO .14T 'LW MO' *MVO 01.1i,,

;.. 2.:'4.±., ?t,,111i.r.,

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xxixx/xx

xx/xx/xx

xx/xxJxx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xxJxx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xxJxx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xxJxx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xxJxx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xxixx/xx

xx/xx/xx

xx/xxJxx

xx/xxJxx

xx/xx/xx

xx/xxJxx

xx/xx/xx xx/xx'xx

xx/xx/xx

4'

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

'2,44S- tiarvt l'i. i ;. iiXi.'il,?4, - :15iViiUr. W.,:tali 4AU

vs=

4‘ Mr4. ,=;J. xx/xx/xx

._ . .04emMiesgeoAfroptitfigiglisiiiiiatiiialikatitanitAtiWie.' . , xx/xxJxx xx/xx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx

xx/xxJxx xx/xx/xx xx/xxlxx xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xxJxx

22

LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 10 /PB/2011

TENTANG

PEDOMAN BIMBINGAN PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TINGKAT WILAYAH

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN TAHUN 2011

PEDOMAN BIMBINGAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TINGKAT WILAYAH

A. PENDAHULUAN Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas antara lain pembinaan dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi antara lain melakukan pembinaan teknis sistem akuntansi. Dalam hal pembinaan teknis sistem akuntansi ini, dilakukan oleh Bidang Akuntansi dan Pelaporan (Bidang Aklap) yang bertanggung jawab atas bimbingan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) di wilayah kerjanya. Pedoman bimbingan ini merupakan pedoman pelaksanaan bimbingan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang merupakan bagian dari SAPP pada Kementerian Negara/Lembaga yang terdiri dari Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W)/Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W), UAPPA-W/UAPPB-W Dekonsentrasi, UAPPA-W/UAPPB-W Tugas Pembantuan, UAPPA-W/UAPPB-W Urusan Bersama, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)/Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB), UAKPA/UAKPB Dekonsentrasi, UAKPA/UAKPB Tugas Pembantuan, UAKPA/UAKPB Urusan Bersama, dan unit khusus lain yang berkedudukan sebagai Pengguna Anggaran di wilayah. Tujuan Pedoman Bimbingan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga Tingkat Wilayah pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan bimbingan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada unit akuntansi di wilayah. 3. Ruang Lingkup Pedoman bimbingan ini berlaku untuk Tim Bimbingan Wilayah yang melakukan bimbingan pada: UAPPA-W dan UAPPB-W; UAPPA-W/UAPPB-W Dekonsentrasi, UAPPA-W/UAPPB-W Tugas Pembantuan, dan UAPPA-W/UAPPB-W Urusan Bersama; Koordinator UAPPA-W/UAPPB-W Dekonsentrasi, UAPPA-W/UAPPB-W Tugas Pembantuan, dan UAPPA-W/UAPPB-W Urusan Bersama; UAKPA dan UAKPB di wilayah; e. UAKPA/UAKPB Dekonsentrasi, UAKPA/UAKPB Tugas Pembantuan, dan UAKPA/UAKPB Urusan Bersama.

B. BIMBINGAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN 1. Tujuan Bimbingan Bimbingan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan bertujuan untuk: mensosialisasikan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan kepada Kementerian Negara/Lembaga tingkat wilayah; mendukung kelancaran dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga tingkat wilayah; mendukung ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan oleh Kementerian Negara/Lembaga tingkat wilayah; mendorong kemandirian pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga tingkat wilayah. 2. Jenis-Jenis Bimbingan Bimbingan merupakan kegiatan yang melibatkan Tim Bimbingan Wilayah dan objek yang dibimbing dalam rangka memberikan pengetahuan, arahan, dan pemahaman agar objek yang dibimbing terbantu dalam melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan. Bimbingan terdiri dari: Bimbingan Teknis Kegiatan bimbingan yang dilakukan dengan cara simulasi dan melibatkan pelaksana/ petugas yang terlibat secara langsung dalam penyelesaian tugas-tugas terkait dengan pelaksanaan SAI dan penyusunan laporan keuangan. Penyuluhan Kegiatan yang dilakukan dengan cara pemaparan materi dan tanya jawab terkait dengan pelaksanaan SAI dan penyusunan laporan keuangan yang melibatkan peran aktif peserta dan penyuluh. Pemantauan Kegiatan bimbingan yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan mengevaluasi sejauh mana tingkat penyelesaian tugas-tugas terkait dengan pelaksanaan SAI dan penyusunan laporan keuangan. Penelaahan Laporan Keuangan Kegiatan bimbingan yang dilakukan pembimbing dalam rangka menilai kewajaran Laporan Keuangan UAPPA-W sebelum disampaikan ke UAPPA-E1 dikaitkan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. C. SUSUNAN, TUGAS, DAN TATA TERTIB BIMBINGAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN 1. Susunan Tim Bimbingan Wilayah Susunan Tim Bimbingan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga Tingkat Wilayah adalah sebagai berikut. Pengarah dijabat oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Koordinator Umum dijabat oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan. c. Koordinator Tim dijabat oleh Kepala Seksi Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Sistem Akuntansi Pemerintahan.

Ketua Tim adalah Kepala Seksi/pegawai yang dianggap memiliki kompetensi dalam pelaksanaan bimbingan SAI di lingkungan Bidang Akuntansi dan Pelaporan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan berdasarkan usulan Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan bimbingan di beberapa UAPPA/B-W atau UAKPA/B. Anggota Tim adalah pegawai pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan/pegawai di luar Bidang Akuntansi dan Pelaporan yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan bimbingan SAI Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan berdasarkan usulan Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk melaksanakan bimbingan. 2. Tugas Tim Bimbingan Wilayah Pengarah Pengarah memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat, meminta pertanggungjawaban, dan memantau pelaksanaan kegiatan bimbingan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga dari Koordinator Umum. Koordinator Umum Koordinator Umum mengoordinasikan keseluruhan pelaksanaan bimbingan, dalam membantu Pengarah pemantauan bimbingan serta meminta pertanggungjawaban pelaksanaan bimbingan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan unit akuntansi di wilayah dari Koordinator Tim dan Ketua Tim dalam bentuk Laporan Hasil Bimbingan. Koordinator Umum selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan dibantu oleh Kepala Seksi Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Sistem Akuntansi Pemerintahan dalam melakukan pemantauan pelaksanaan bimbingan. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan selaku Koordinator Umum dalam pelaksanaan bimbingan memiliki tugas sebagai berikut. Menetapkan rencana kegiatan bimbingan. Menetapkan jadwal pelaksanaan bimbingan. Menyusun jadwal rapat koordinasi dengan objek bimbingan. Menerima dan memroses surat-surat mengenai permintaan penyuluhan/ bimbingan teknis dari unit akuntansi di wilayah. Menetapkan Tim Bimbingan/Penyuluh/Bimbingan Teknis Kementerian Negara/ Lembaga dengan persetujuan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Memantau setiap penyuluhan yang diadakan oleh unit akuntansi di wilayah. Memantau dan mengevaluasi kegiatan bimbingan SAI di wilayah. Dengan pertimbangan efektivitas bimbingan, memberikan usulan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk menetapkan KPPN sebagai pembimbing akuntansi instansi pada lingkup kerjanya. 9) Menyampaikan laporan bimbingan lingkup wilayah secara triwulanan ke Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. c. Koordinator Tim Koordinator Tim adalah Kepala Seksi Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Sistem Akuntansi Pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap koordinasi bimbingan pada unit akuntansi di wilayah di wilayah. Koordinator Tim membawahi beberapa Tim Bimbingan Wilayah.

Tugas Koordinator Tim adalah sebagai berikut: Melakukan koordinasi dengan Ketua Tim dan Anggota Tim dalam pelaksanaan bimbingan. Memantau pelaksanaan bimbingan dan memberikan pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi unit akuntansi di wilayah dalam pelaksanaan SAI. Menerima Laporan Hasil Bimbingan dari Ketua Tim. Mengikhtisarkan Laporan Hasil Bimbingan dan menyampaikannya kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan selaku Koordinator Umum. 5) Mendiskusikan berbagai permasalahan bimbingan dengan Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan. d. Ketua Tim Ketua Tim membawahi beberapa orang Anggota Tim. Ketua Tim bertugas: Membuat rencana dan jadwal kegiatan bimbingan. Memberikan pengarahan kepada bimbingan.

Anggota Tim sebelum melaksanakan

Membantu pendataan unit satuan Pengguna Anggaran/Barang. Melaksanakan bimbingan beserta Anggota Tim. Memantau setiap Anggota Tim dalam pelaksanaan bimbingan. Membuat Laporan Hasil Bimbingan dan menyampaikannya kepada Koordinator Tim untuk mendapat persetujuan. Memberikan rekomendasi/memecahkan permasalahan akuntansi di wilayah dalam melaksanakan SAI.

yang dihadapi unit

Melaporkan dan mendiskusikan dengan Koordinator Tim apabila terdapat permasalahan yang belum dapat diselesaikan. Melaporkan kepada Koordinator Tim dan Koordinator Umum apabila unit akuntansi di wilayah mengadakan penyuluhan SAI. Mendampingi Tim Rekonsiliasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam pelaksanaan rekonsiliasi data UAPPA-W dengan data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 11)Membuat dan menyampaikan laporan monitoring bulanan mengenai status pelaksanaan SAI pada objek bimbingan. e. Anggota Tim Tugas Anggota Tim adalah sebagai berikut: Melaksanakan bimbingan sesuai jadwal yang ditentukan oleh Ketua Tim. Melakukan pendataan unit satuan Pengguna Anggaran/Barang. Melaporkan permasalahan yang dihadapi unit akuntansi di wilayah dalam pelaksanaan SAI kepada Ketua Tim. Membantu Ketua Tim membuat Laporan Hasil Bimbingan. 5) Membantu pelaksanaan rekonsiliasi data UAPPA-W dengan data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

3. Tata Tertib Bimbingan Dalam melaksanakan bimbingan, setiap Tim Bimbingan Wilayah harus mematuhi tata tertib sebagai berikut. Dalam melakukan bimbingan, Ketua Tim harus mendapat izin dari Koordinator Tim. Dalam melakukan bimbingan, Anggota Tim harus mendapat izin dari Ketua Tim dan/atau Koordinator Tim. Dalam melakukan bimbingan ke unit akuntansi di wilayah tim lain, Ketua Tim harus mendapat izin dari Koordinator Tim. Kerja sama dalam bentuk penyuluhan/bimbingan teknis SAI harus disertai dengan surat resmi dari unit akuntansi di wilayah kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Tim Bimbingan Wilayah tidak diperkenankan melakukan tugas penyusunan laporan keuangan unit akuntansi di wilayah. Tim Bimbingan Wilayah tidak diperkenankan meminta fasilitas dalam bentuk apapun dari unit akuntansi di wilayah. Tim Bimbingan Wilayah harus selalu menjaga nama baik Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Tim Bimbingan Wilayah harus selalu meningkatkan kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan dalam melaksanakan bimbingan. Tim Bimbingan Wilayah harus membuat dan menyampaikan Laporan Hasil Bimbingan kepada Kepala Seksi Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Tim Bimbingan Wilayah tidak diperkenankan melakukan bimbingan tanpa ada surat tugas dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. k. Terhadap pelanggaran tata tertib ini akan mendapatkan sanksi administratif dan/atau ketentuan yang berlaku bagi PNS. D. PERSIAPAN BIMBINGAN Sebelum melaksanakan bimbingan, Tim Bimbingan Wilayah harus melakukan persiapan sebagai berikut. Membawa surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Mempersiapkan formulir yang diperlukan dalam penyusunan daftar satuan kerja dan UAP PA/B-W. Memahami SAI. Mempelajari karakteristik unit akuntansi di wilayah yang akan dibimbing sehingga akan mempermudah pelaksanaan SAI. Pemahaman terhadap SAI dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Berdiskusi dengan Anggota Tim yang lain, Ketua Tim, dan Koordinator Tim. Mengamati dan berperan serta dalam implementasi SAI. Mengikuti penyuluhan SAI dan bimbingan teknis intern. Mempelajari buku-buku pedoman yang berkaitan dengan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Mempelajari petunjuk dan prosedur serta surat edaran yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan maupun instansi terkait Iainnya yang berhubungan dengan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Mempelajari surat keputusan dan peraturan perundangan Iainnya yang terkait dengan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Peraturan perundangan terkait dan buku pedoman yang perlu dipelajari sebelum melakukan bimbingan adalah sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan-Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Keuangan Negara. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.05/2008 tentang Sistem Akuntansi Utang Pemerintah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain pada Bagian Anggaran Akuntansi Pembiayaan dan Perhitungan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.05/2009 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2009. 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Transfer ke Daerah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Peraturan-Peraturan Menteri Keuangan yang berkaitan dengan pelaporan keuangan dan barang milik negara. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-01/PB/2005 tentang Jurnal Standar dan Posting Rules. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Pedoman Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan.

PER-38/PB/2006

tentang

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Pedoman Akuntansi Persediaan.

Nomor

PER-40/PB/2006

tentang

28. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Penambahan dan Perubahan Bagan Akun Standar.

PER-08/PB/2008

tentang

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-61/PB/2008 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2008 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Peraturan/Keputusan/Surat Edaran yang ditetapkan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN, pertanggungjawaban/pelaporan keuangan, dan Barang Milik Negara. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara/Lembaga yang berkaitan dengan pelaporan keuangan. Buku-buku yang mendukung bimbingan Kementerian Negara/Lembaga antara lain Petunjuk Teknis Pelaksanaan SAI pada Kementerian Negara/Lembaga.

E. PELAKSANAAN BIMBINGAN Bimbingan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Memantau dan mendiskusikan pelaksanaan SAI berdasarkan pengamatan dan tanya jawab dengan pejabat dan pelaksana SAI. Memberikan penyuluhan dan bimbingan teknis kepada pelaksana SAI. 3. Memberikan pemahaman terhadap pedoman atau surat edaran yang baru terbit sehubungan dengan pelaksanaan SAI.

1. Pelaksanaan Bimbingan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) Tingkat UAPPA-W a. Kegiatan Administrasi Tim Bimbingan Wilayah melakukan pemantauan terhadap kegiatan petugas administrasi untuk mengetahui status pelaksanaan kegiatan yang meliputi: penyelenggaraan buku agenda penerimaan dan pengiriman dokumen; verifikasi atas Arsip Data Komputer (ADK) dan laporan keuangan dari UAKPA; monitoring Berita Acara Rekonsiliasi Internal SAK dengan SIMAK-BMN;

pengiriman ADK dan Laporan Keuangan UAPPA-W setiap bulan kepada UAPPAEl 5) pengiriman Rincian Estimasi Pendapatan per Kantor kepada UAKPA yang bersangkutan (khusus UAPPA-W Direktorat Jenderal Pajak dan UAPPA-W Direktorat Jenderal Bea Cukai). b. Kegiatan Verifikasi/Akuntansi Tim Bimbingan Wilayah bertugas: 1) Memantau kegiatan petugas verifikasi/akuntansi untuk mengetahui status pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: penyelenggaraan pengarsipan laporan keuangan; pembuatan Rincian Estimasi Pendapatan per Kantor (khusus UAPPA-W Direktorat Jenderal Pajak dan UAPPA-W Direktorat Jenderal Bea Cukai); pembuatan daftar monitoring penerimaan Laporan Keuangan UAKPA; pelaksanaan verifikasi atas laporan keuangan yang dihasilkan; pelaksanaan tindak lanjut hasil verifikasi laporan keuangan kepada UAKPA; pelaksanaan analisis Laporan Keuangan Instansi sebagai bahan Catatan atas Laporan Keuangan; g) Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan. 2) Membimbing petugas verifikasi/akuntansi agar dapat melaksanakan tugasnya. Menginventarisasi dan membantu menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi oleh petugas verifikasi/akuntansi. Mem berikan motivasi kepada petugas verifikasi/akuntansi agar dapat melaksanakan tugasnya secara mandiri. c. Kegiatan Operasi Komputer Tim Bimbingan Wilayah bertugas: 1) Memantau kegiatan petugas komputer untuk mengetahui status pelaksanaan kegiatan yang meliputi: penelitian isi ADK UAKPA dengan register pengiriman; pembuatan daftar monitoring ADK UAKPA; menindaklanjuti hasil verifikasi ADK kepada UAKPA apabila ditemukan isi ADK salah/tidak dapat diproses; membandingkan Register Penerimaan dengan Register Pengiriman ADK yang berasal dari UAKPA; pembuatan konsep surat pemberitahuan hasil verifikasi ADK kepada UAKPA apabila ditemukan isi ADK yang salah/tidak dapat diproses; penggabungan ADK dari UAKPA;

pelaksanaan pencetakan laporan keuangan; pelaksanaan back-up data; i)

pelaksanaan proses pengiriman ADK untuk disampaikan kepada UAPPA-E1 dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Membimbing petugas komputer agar dapat melaksanakan tugasnya. Menginventarisasi dan membantu menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi oleh petugas komputer. 4) Memberikan motivasi kepada petugas komputer agar dapat melaksanakan tugasnya secara mandiri. 2. Pelaksanaan Bimbingan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) Tingkat UAKPA a. Kegiatan Administrasi Tim Bimbingan Wilayah memantau kegiatan petugas administrasi untuk mengetahui status pelaksanaan kegiatan yang meliputi: penyelenggaraan buku agenda penerimaan dan pengiriman dokumen; monitoring penerimaan data aset dari UAKPB;

verifikasi kelengkapan atas ADK aset dari UAKPB; penyiapan/pembuatan Berita Acara Rekonsiliasi Internal SAK dengan SIMAKBMN: 5) pendistribusian laporan keuangan dan kegiatan persuratan lainnya. b. Kegiatan Verifikasi/Akuntansi Tim Bimbingan Wilayah bertugas: 1) Memantau kegiatan petugas verifikasi/akuntansi untuk mengetahui status pelaksanaan kegiatan yang meliputi: penerimaan hasil cetakan Register Transaksi Harian (RTH), laporan keuangan, dan catatan lainnya dari petugas komputer; pelaksanaan verifikasi RTH dan laporan keuangan; pelaksanaan analisis laporan keuangan sebagai bahan Catatan atas Laporan Keuangan: penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan; e) penyelenggaraan pengarsipan dokumen akuntansi. 2) Membimbing petugas verifikasi/akuntansi agar dapat melaksanakan tugasnya secara mandiri. Menginventarisasi dan membantu menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi oleh petugas verifikasi/akuntansi. Memberikan motivasi petugas verifikasi/akuntansi agar dapat melaksanakan tugasnya secara mandiri. c. Kegiatan Operasi Komputer Tim Bimbingan Wilayah bertugas: 1) Memantau kegiatan petugas komputer untuk mengetahui status pelaksanaan kegiatan yang meliputi: perekaman dokumen sumber; penerimaan ADK aset dari UAKPB;

pencetakan RTH; pencetakan Laporan Keuangan UAKPA; pengarsipan ADK UAKPA; pelaksanaan back-up data; g) pengiriman ADK ke UAPPA-E1. Membimbing petugas komputer agar dapat melaksanakan tugasnya. Menginventarisasi dan membantu menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi oleh petugas komputer. 4) Memberikan motivasi kepada petugas komputer agar dapat melaksanakan tugasnya secara mandiri. 3. Pelaksanaan Bimbingan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Tingkat UAPPB-W Tim Bimbingan Wilayah bertugas: a. Memonitor kegiatan petugas akuntansi dan verifikasi untuk melaksanakan kegiatan yang meliputi: penerimaan ADK dan Laporan Barang Milik Negara dari UAKPB; penggabungan ADK dari UAKPB; pemeliharaan Laporan Barang Milik Negara dan LKB dari UAKPB; penyusunan Buku Barang dan Buku Barang Bersejarah berdasarkan penggabungan Laporan Barang Milik Negara UAKPB; 5) penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara tingkat UAPPB-W setiap semester dan akhir tahun anggaran; pencocokan data antara Laporan Barang Milik Negara dengan laporan keuangan yang disusun oleh petugas akuntansi keuangan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan; penyusunan LKB setiap akhir tahun anggaran; pengiriman ADK dan Laporan Barang Milik Negara ke UAPPA-E1; penyimpanan arsip data Barang Milik Negara. b. Membimbing petugas akuntansi agar dapat melaksanakan tugasnya. Menginventarisasi dan membantu menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi oleh petugas akuntansi. Memberikan motivasi kepada petugas akuntansi agar dapat melaksanakan tugasnya secara mandiri. 4. Pelaksanaan Bimbingan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Tingkat UAKPB Tim Bimbingan Wilayah bertugas: a. Memonitor kegiatan petugas akuntansi dan verifikasi untuk mengetahui status pelaksanaan kegiatan yang meliputi: pemeliharaan dokumen sumber dan dokumen akuntansi Barang Milik Negara; pembukuan Barang Milik Negara ke dalam Buku Inventaris dan Buku Barang Bersejarah berdasarkan dokumen sumber; 3) pencatatan dan pemutakhiran persediaan berdasarkan hasil opname fisik per 30 Juni dan 31 Desember;

penggabungan data persediaan dengan BMN non-persediaan per 30 Juni dan 31 Desember; pemberian tanda registrasi pada BMN non-persediaan; pembuatan Daftar Barang di Ruangan (DBR), Kartu Identitas Barang (KIB), dan Daftar Barang Lainnya (DBL); pengiriman ADK setiap akhir bulan dan CaLBMN setiap akhir semester ke UAKPA; pencocokan data aset dalam Laporan Barang Milik Negara dengan aset pada Neraca yang disusun oleh petugas akuntansi keuangan serta melakukan perbaikan apabila ditemukan kesalahan penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna setiap semester serta Laporan Barang Kuasa Pengguna dan LKB setiap akhir tahun anggaran; 10) penyimpanan arsip data BMN. Membimbing petugas akuntansi agar dapat melaksanakan tugasnya. Menginventarisasi dan membantu menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi oleh petugas akuntansi. d. Memberikan motivasi kepada petugas akuntansi agar dapat melaksanakan tugasnya secara mandiri.

F. PELAPORAN HASIL BIMBINGAN/PENYULUHAN 1. Laporan Hasil Bimbingan Sistem Akuntansi Instansi Laporan Hasil Bimbingan Sistem Akuntansi Instansi dibuat secara triwulanan dan harus ditandatangani oleh penanggung jawab instansi yang bersangkutan. Format Laporan Hasil Bimbingan Sistem Akuntansi Instansi Tim Bimbingan Wilayah dan Format Laporan Monitoring Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi sebagaimana terlampir. Laporan Hasil Bimbingan Sistem Akuntansi Instansi Triwulanan disampaikan kepada Kepala Seksi Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Sistem Akuntansi Pemerintahan setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Kepala Seksi Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Sistem Akuntansi Pemerintahan selaku Koordinator Tim menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bimbingan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Kementerian Negara/ Lembaga tingkat wilayah kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan selaku Koordinator Umum. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan selaku Koordinator Umum menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bimbingan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga tingkat wilayah kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Pengarah. 2. Laporan Penyelenggaraan Penyuluhan/Bimbingan Teknis Laporan dibuat setiap selesai pelaksanaan penyuluhan. Format Laporan Penyelenggaraan Penyuluhan/Bimbingan Teknis sebagaimana terlampir. Laporan Penyelenggaraan Penyuluhan/Bimbingan Teknis disampaikan ke Seksi Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Sistem Akuntansi Pemerintahan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kegiatan dilaksanakan. c. Laporan tersebut merupakan salah satu bahan penyusunan Laporan Hasil Bimbingan Sistem Akuntansi Instansi Triwulanan. Format Laporan Hasil Bimbingan Sistem Akuntansi Instansi Triwulanan sebagaimana terlampir.

Kepala Seksi Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Sistem Akuntansi Pemerintahan selaku Koordinator Tim menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penyuluhan/bimbingan teknis kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan selaku Koordinator Umum. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan selaku Koordinator Umum menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penyuluhan/bimbingan teknis kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Pengarah. 3. Laporan Hasil Bimbingan Sistem Akuntansi Instansi Triwulanan paling lambat disampaikan ke Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan. G. TATA CARA PELAKSANAAN

PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS YANG DILAKSANAKAN OLEH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TINGKAT WILAYAH Setiap penyuluhan/bimbingan teknis yang akan diselenggarakan oleh unit akuntansi di wilayah harus disertai surat permintaan tenaga penyuluhan/bimbingan teknis yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Setelah surat permintaan tenaga penyuluhan/bimbingan teknis didisposisikan ke Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan berkoordinasi dengan Tim Bimbingan Wilayah dalam penyusunan petugas penyuluh, materi, dan bahan yang akan digunakan dalam penyuluhan/bimbingan teknis tersebut. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan menetapkan tim penyuluh yang ditugaskan untuk memberikan penyuluhan/bimbingan teknis ke unit akuntansi di wilayah dengan persetujuan Kepala Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan membuat surat jawaban permintaan tenaga penyuluhan/bimbingan teknis ke unit akuntansi di wilayah. Setelah pelaksanaan penyuluhan/bimbingan teknis berakhir, Tim Bimbingan Wilayah harus membuat Laporan Penyelenggaraan Penyuluhan/Bimbingan Teknis dan disampaikan kepada Kepala Seksi Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Sistem Akuntansi Pemerintahan. Kepala Seksi Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Sistem Akuntansi Pemerintahan selaku Koordinator Tim melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penyuluhan/bimbingan teknis kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan selaku Koordinator Umum.

7. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan selaku Koordinator Umum melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penyuluhan/bimbingan teknis kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Pengarah.

H. LAMPIRAN Format Laporan Hasil Bimbingan Sistem Akuntansi Instansi Tim Bimbingan Pusat. Format Laporan Kemajuan dan Rencana Tindak Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi Koordinator Wilayah Kementerian Negara/Lembaga. Format Laporan Penyelenggaraan Penyuluhan/Bimbingan Teknis Kantor Wilayah/ Koordinator Wilayah Kementerian Negara/ Lembaga. Format Hasil Bimbingan Sistem Akuntansi Instansi 5. Format Laporan Monitoring Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W).

6. Format Laporan Monitoring Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B).

ow c41,),IN

Ad

t 3t,

n<-SUR 0 Dot A V. 04

TJEkDETtA.

EK TUR JENDERAL,

SUPRIJANTO 9530814 197507 1-001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

LAPORAN HASIL BIMBINGAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI TIM BIMBINGAN WILAYAH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TRIWULAN TAHUN 20... Nomor/Tanggal Surat Tugas Susunan Tim

/NIP /NIP /NIP /NIP /NIP /MP

(jabatan dalam tim bimbingan) (jabatan dalam tim bimbingan) (jabatan dalam tim bimbingan) (jabatan dalam tim bimbingan) (jabatan dalam tim bimbingan) (jabatan dalam tim bimbingan)

Tanggal Pelaksanaan Tugas Nama/Alamat/Telepon Instansi :

A. PENDAHULUAN 1. Struktur Organisasi Karakteristik Organisasi (Memaparkan keunikan organisasi Kantor/Koordinator Wilayah Kementerian Negara/Lembaga yang menjadi unit akuntansi di wilayah) Susunan Organisasi (Jumlah dan nama UAKPA/UAKPB yang ada di Kantor/Koordinator Wilayah Kementerian/Lembaga yang bersangkutan, lokasi, pola pelaporannya, penanggung jawab, dan pihak yang dapat dihubungi) c. Penetapan UAPPA-W/UAPPB-W, UAPPA-W/UAPPB-W Dekonsentrasi, dan UAPPA-W/UAPPB-W Tugas Pembantuan serta UAKPA/B, UAKPA/UAKPB Dekonsentrasi, dan UAKPA/UAKPB Tugas Pembantuan (Memaparkan penetapan UAPPA-W/UAPPB-W. UAPPA-W/UAPPB-W Dekonsentrasi, dan UAPPA-W/UAPPB-W Tugas Pembantuan serta UAKPA/B, UAKPA/UAKPB Dekonsentrasi, dan UAKPA/UAKPB Tugas Pembantuan berikut dasar hukum penetapannya, serta SK penetapannya) 2. Metode Pengolahan Data (Memaparkan metode pelaksanaan SAI [Desentralisasi/Sentralisasip 3. Lain-lain (Memaparkan antara lain ada tidaknya Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan serta kemungkinan adanya transaksi Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPAI pada Kementerian Negara/Lembaga yang dibimbing) B.

PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) Sarana dan Prasarana (Memaparkan ketersediaan sarana dan prasarana seperti dukungan dana, komputer, dokumen sumber, dan peralatan lainnya sebagai prasyarat dasar terselenggaranya SAI) Sumber Daya Manusia Pelaksana SAI (Memaparkan ketersediaan SDM, tingkat penguasaannya penunjukan secara formal terhadap SDM yang bersangkutan)

terhadap SAI, dan

Penyuluhan/Bimbingan Teknis (Memaparkan waktu dan tempat penyuluhan dan bimbingan teknis yang pernah diselenggarakan oleh Kementerian Negara/Lembaga selama triwulan yang dicakup laporan, materi, dan aplikasi yang disuluhkan, serta jumlah Satuan Kerja serta jumlah peserta, baik yang diselenggarakan secara mandiri maupun yang melibatkan Tim Bimbingan Wilayah) Capaian Pelaksanaan SAI (Memaparkan tingkat penyelesaian pemrosesan transaksi sampai akhir triwulan yang bersangkutan)

C. PERMASALAHAN Menjelaskan permasalahan-permasalahan yang dihadapi masing-masing Kementerian Negara/Lembaga yang dibimbing, meliputi: Sarana dan Prasarana (Menjelaskan berbagai kendala/hambatan berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana seperti dukungan dana, komputer, dokumen sumber, dan peralatan lainnya sebagai prasyarat dasar terselenggaranya SAI) Sumber Daya Manusia Pelaksana SAI (Menjelaskan kendala/hambatan terkait dengan ketersediaan SDM, tingkat penguasaannya terhadap SAI, dan penunjukan formal terhadap SDM yang bersangkutan) Dokumen Sumber (Input) (Menjelaskan berbagai kendala/hambatan berkaitan dengan dokumen sumber prasyarat dasar terselenggaranya SAI) Aplikasi (Menjelaskan berbagai kendala/hambatan berkaitan dengan aplikasi SAI)

D. PENYELESAIAN/REKOMENDASI (Menjelaskan penyelesaian atau rekomendasi yang diberikan oleh Tim Bimbingan Wilayah terhadap permasalahan pada poin C) (Menjelaskan hal-hal yang masih perlu ditindaklanjuti oleh Bidang Akuntansi dan Pelaporan)

E. LAIN - LAIN (Menjelaskan hal-hal relevan lainnya yang tidal( tercakup di poin A, B, C, dan D)

Jakarta, ...... 20... Tim Bimbingan, Koordinator,

Ketua,

(Tanda Tangan)

(Tanda Tangan)

(Nama)

(Nama)

(NIP)

(NIP) Anggota, (Tanda Tangan) (Nama) (NIP)

LAPORAN KEMAJUAN DAN RENCANA TINDAK PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI KOORDINATOR WILAYAH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TRIWULAN TAHUN 200...

Berikut adalah simpulan hasil bimbingan yang berakhir tanggal 200..., berbagai pemasalahan yang harus diselesaikan dan rencana tindak yang disepakati oleh Tim Bimbingan Wilayah dan pihak Kementerian Negara/Lembaga. SIMPULAN (Pada bagian ini diuraikan simpulan hasil bimbingan)

PERMASALAHAN (Pada bagian ini diuraikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Sistem Akuntansi lnstansi pada Kementerian Negara/Lembaga)

III. RENCANA TINDAK (Pada bagian ini diuraikan rencana tindak (action plan) yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga serta Tim Bimbingan Wilayah dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Kementerian Negara/Lembaga sehubungan dengan pelaksanaan Sistem Akuntansi lnstansi)

Demikian butir kesepakatan ini dibuat untuk dapat dijadikan sebagai acuan bagi tindak lanjut dalam pelaksanaan sistem akuntansi di masa yang akan datang.

Jakarta, ...... 200.. Pihak yang bersepakat, a.n. Koordinator Wilayah,

NIP ...

Ketua Tim Bimbingan,

NIP ...

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

LAPORAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS. KANTOR WILAYAH/KOORDINATOR WILAYAH KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Nomor/Tanggal Surat Tugas Nama Penyuluh/Instruktur

Tanggal Pelaksanaan Penyuluhan Materi Penyuluhan Jumlah Satker yang Disuluh Jumlah Peserta Penyuluhan

: (nama dan kode satuan kerja dilampirkan)

CATATAN (Memaparkan jalannya penyuluhan/bimbingan teknis, berbagai permasalahan yang ditemui, pertanyaan yang diajukan oleh peserta, dan hal-hal yang masih perlu ditindaklanjuti Bidang Akuntansi dan Pelaporan [jika perlu dilampirkan pertanyaanpertanyaan dari instansi])

KESIMPULAN (Memaparkan kesimpulan dari penyuluhan/bimbingan teknis yang telah dilakukan)

Jakarta, ...... 20... Penyuluh 1,

NIP



Penyuluh 2,

NIP



Penyuluh 3,

NIP

Laporan ini dibuat oleh penyuluh dalam 3 (tiga) rangkap: 1 untuk penyuluh, 1 untuk Tim Bimbingan Wilayah, dan 1 untuk Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH PERBENDAHARAAN

LAPORAN HASIL BIMBINGAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI TRIWULAN TAHUN 200... A. PENDAHULUAN Sumber Daya Manusia (SDM)

(Menguraikan jurnlah SDM yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan, tingkat ketercukupan SDM, dan Seksi-Seksi yang dilibatkan dalam kegiatan bimbingan) Pendanaan

(Menguraikan tentang anggaran yang tersedia untuk kegiatan bimbingan dan jumlah serapan/realisasi hingga triwulan terakhir) 3. Lain-lain

(Menguraikan tentang kemungkinan dilimpahkannya sebagian objek bimbingan ke KPPN dalam rangka efektivitas bimbingan) B. PELAKSANAAN BIMBINGAN Objek Bimbingan

(Menguraikan jumlah objek bimbingan yang menjadi tanggung jawab Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang bersangkutan, rincian banyaknya satker menurut jenisnya [Satker Vertikal/ Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan], dan jumlah UAW/Koordinator Wilayah) Penyuluhan/Bimbingan Teknis

(Menguraikan jumlah kegiatan bimbingan yang telah dilaksanakan hingga tanggal pelaporan, jenis kegiatan bimbingan, clan cakupan bimbingan yang dilaksanakan [meliputi materi, pendanaannya oleh objek bimbingan/oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, jumlah peserta, dan lain-lain]) Rekonsiliasi

(Menguraikan rekapitulasi UAPPA-W yang ada dalam wilayah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang telah melakukan rekonsiliasi sampai tanggal pelaporan) Lain-lain

(Menguraikan hal-hal penting lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan yang belum tercakup pada poin 1 sampai dengan 4)

PERMASALAHAN (Menguraikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kaitannya dengan pelaksanaan bimbingan, program aplikasi, transaksi-transaksi khusus, dan Sumber Daya Manusia)

PENYELESAIAN/REKOMENDASI (Menguraikan langkah-langkah yang telah diambil sehubungan dengan permasalahan yang ada dan berbagai usulan yang perlu ditindaklanjuti Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam rangka pelaksanaan bimbingan)

200...

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

LAPORAN MONITORING PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPAIB-W) Tahun Anggaran 200... Kode dan Nama Kementerian Negara/Lembaga Kode dan Nama Eselon 1 Kode dan Nama Kantor/Koordinator Wilayah Kegiatan No.

"' ) "' ••• ••• Trunsaksi

1

2

Penerimaan ADK dari UAKPA:

'7''MIIIIIMNII:IPWrirr'-'' .4111gritaiLLEAIL_2 Ei1211E.711:1.. 71 ._ ._'[7:771E: IE

f.444I4,40n00-Awt . `5,.; '-;,),,,, ,tti:-: ' xi . 1,. V:47+17- 104/911111111,21

u,.

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN

•

;

-T.

17

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

(Kode dan Nama UAKPA Kedua)

xx/xxix x

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

(Kode dan Nama UAKPA Ketiga)

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/x x

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

(Kode dan Nama UAKPA Keempat) dst. Menggabungkan ADK dari UAKPA dan verifikasi setelah penggabungan

xx/xx/xx

xx/xx/xx

Rekonsiliasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan

Pengiriman ADK ke UAPPA-E1

..

xx/xx/xx

xx/xx/xx

'.ifkii;ir.

,

.,xi
-44

xx xx xx

xx/xx/xx

tag .'

2 .

xx.txx/xx

?.

xx/xx/xx

,,e.e P., 4.:., t, 2

xx/xx/xx

xx/xx/xx

A ,i..v. ,Ari wit

M*0; . .,Vi Bulan :. 4 . :.ON 5 .46,i4it ,,,.. 7

xx/xx,, xx

x!xx

x

-,

Aitr-

Penyusunan Catatan alas Laporan Keuangan

xxixx/xx

;‘,4,41451.1..:: •Ir-,4,10)1.. ' t,..' . • u.t . '',..t,:tlilift 3. ,4

xx/xx/xx

xxixxn xx

--,gfaat' [ 141% :

xx. x;; xx

A!

' .-,.. ..,1.:*);"90XigtIOV 011'4'.

9,:r %TO*

xx/xx/xx I xx/xx/xx

:V;7•Ntiat • '''

.•.'

xxixx/xx

4'.34'.----v>2%*-.10 .% ,,,, ':',...-;-- :. - Semester ,: r--. 4 1 . --''''.- ,,, , ' . ..i

xx/xx/xx

u

au,

XX/xx:xx

xx/xx/xx

,

,...

,..,, '

'' 4, xx/xx/xx

..- .

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BMN

3 =;;...-..

xx/xx/xx

xx/xx.xx

3

xx/xx/xx

ikTdwulan.01.14kif;ii

r

1 5

IMF

xx/xx/xx

- 4

=I

10 ' ,;-,. : _I

(Kode dan Nama UAKPA Pertama)

1

3

4

'

5emestern't,4114v.W4Wi ,1;vttot

(Kode dan Nama UAKPB Pertama)

xx/xxixx

iiV¢PEE*4506430tiii4A4941101041*.IWNIOW4444*, xxixx/xx

(Kode dan Nama UAKPB Kedua)

xx/xx/xx

xx/xx/xx

(Kode dan Nama UAKPB Ketiga)

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xxixx/xx

2

(Kode dan Nama UAKPB Keempat) dst. Menggabungkan ADK dah UAKPB dan verifikasi setelah penggabungan

xxixx/xx

xx/xxJxx

1

Penenmaan ADK dan Laporan clan UAKPB

,:.,: , ,

..',.),

A

.+.1.,:p.:',44tiM., ' >44.. ;40446

3

Pengiriman Laporan Kondisi Barang ke UAPPB-E1

4

Penyusunan Catatan atas Laporan BMN

xx/xx/xx

xx/xx/xx

5

Pengiriman ADK dan Laporan BMN dan CaLBMN ke UAPPB-E1

xx/xx/xx

xx/xx/xx

Tanda Tangan Ketua Tim Pembina Tanda Tangan Anggota Tim Pembina xx xx xx tangga u an ta un pe a sanaan kegiatan

. '''..1010410001$.0r.1.:, .11,0•

xx/xx/xx

LAPORANMONITORING PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) Tahun Anggaran 200... Kode dan Nama Kementerian Negara/Lembaga Kode dan Nama Eselon 1 Kode dan Nama Kantor/Koordinator Wilayah Kode dan Nama Satuan Kerja

Nomor -

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(•••) ••• •-• (•••) ••• (•••) •••

Kegiatan SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN Perekaman Dokumen Sumber Pencetakan RTH dan DT Verifikasi RTH Penerimaan ADK BMN Pencetakan Laporan Keuangan Verifikasi Laporan Keuangan Pengiriman ADK dan Laporan ke KPPN Pelaksanaan Rekonsiliasi dengan KPPN Pengiriman ADK dan Laporan ke UAPPA - W

Transaksi Bulan 7 6

1

2

3

4

5

9

10

11

12

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx!xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx, x..., .

x )(ix x/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx z

xx/xx/xx

xx/xx/xx

8

.

Semester -

1

10

Penyusunan Catalan atas Laporan Keuangan SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BMN

1 2 3 4 5 6

Penyiapan dokumen Penginputan Data BMN untuk Saldo Awal Penginputan Data BMN untuk transaksi tahun berjalan Verifikasi DS dengan RTH Pencetakan Buku BMN, DBR, DBL, dan KIB Pencetakan Laporan Kondisi Barang

xx/xx/xx

Bulanan

2

3

.4

5

6

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx!xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

=1

7 .

8 9 10 11 ..,

Updating data persediaan berdasarkan hasil opname fisik Penggabungan data persediaan dan BMN non-persediaan Pencetakan Laporan BMN Kuasa Pengguna Semester Penyusunan Catatan atas Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengiriman Laporan Barang Kuasa Pengguna, Catalan atas Laporan Barang Kuasa Pengguna dan ADK ke UAKPA /UAPPB-W

:.

8

9

xx/xx/xx

xxixxixx

xxixxixx

xx/x x/x x

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xxixx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xxJxx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx!xx

xxlxx/xx

xx/xx!xx

xxixxixx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx!xx

xx/xx/xx

...

.

Semester 7

2 .

xxixxixx

•

10

'. f41i1.4V

.4 ...•.:.;,-°,4!„.,,Act. ,.

xx/xx/xx xxJxx/xx xx/xx/xx xxJxx/xx

xx/xx/xx xxJxx/xx xx/xx/xx xx/xx/xx

xx/xx/xx

xx/xx/xx

: . ‘11 '?• . '.°12''''

xx/xx/xx

,

. " i.

... . xx xx xx: angga uan a un pea sanaan kegiatan

18