FAQ DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
No.
Pertanyaan
Jawaban
Tags
1.
Adapun faktor-faktor yang kerapkali menjadi penyebab terlambatnya penetapan PMK tentang alokasi DBH PPh Pasal 25/29 WPOPDN dan PPh Pasal 21 adalah pada saat proses penetapan angka rencana penerimaan dan angka prognosa penerimaan per daerah yang dilakukan
a.DJP harus menghimpun seluruh data rencana penerimaan dan data prognosa realisasi penerimaan per daerah yang disampaikan oleh Kawil DJP di seluruh Indonesia yang memerlukan waktu yang tidak sebentar. b.Data tersebut terlebih dahulu harus di analisa oleh DJP guna menghindari: -Data tidak sesuai dengan pagu yang ditetapkan dalam APBN untuk alokasi sementara; -Data tidak sesuai dengan realisasi penerimaan yang ada pada Modul Penerimaan Negara (MPN) untuk alokasi definitif;
PMK 126/PMK.07/2 010, WPOPDN, DBH PPh Pasal 25, DBH PPh Pasal 29, , PPh Pasal 21, Modul Penerimaan Negara, MPN
2.
Apa latar belakang Proyek P2D2 diselenggarakan?
Pemerintah pusat memainkan peran yang sangat penting dalam proses transfer dana ke pemerintah daerah. Dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah adalah sumber pendanaan utama bagai pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 21/2009, terdapat beberapa jenis dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah adalah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk pajak dan DBH untuk sumber daya alam dan DBH untuk cukai.
P2D2,
Proses desentralisasi yang secara resmi ditandai dengan diberlakukannya UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999, mulai diimplementasikan pada tahun 2001. Kedua UU tersebut telah disempurnakan melalui UU No. 32/2004 untuk tata pemerintahaan daerah dan UU No. 33/2004 untuk perimbangan keuangan. Pada hakikatnya, proses ini memberikan otonomi yang amat luas kepada lebih dari 500 pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota untuk dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangungan infrastuktur. Dengan ”didekatkannya” pemerintahan kepada rakyat yang memberikan mandat, maka pemerintah diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sampai saat ini secara umum proses desentralisasi menunjukan kemajuan positif. Sumber keuangan
No.
Pertanyaan
Jawaban
Tags
pemerintah provinsi/kabupaten/kota meningkat dengan tajam. Saat ini provinsi/kabupaten/kota mengelola 38 persen dari total pengeluaran publik dan lebih dari 50 persen investasi publik. Namun demikian, pengelolaan dana tersebut bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan. Setiap provinsi/kabupaten/kota mempunyai kapasitas dan kondisi yang berbeda-beda, sehingga cara pengelolaannya berbeda-beda pula. Beberapa provinsi/kabupaten/kota sudah sangat maju dengan pengelolaan dana daerah khususnya dalam penggunaan DAK. Sementara itu, sejumlah kabupaten lainnya, masih menghadapi berbagai tantangan untuk menggunakan dana DAK dengan baik. Maka untuk membantu mendorong penggunaan DAK dan meningkatkan sistem pelaporan yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan provinsi/kabupaten/kota, maka digulirkan Proyek Pemerintah Daerah & Desentralisasi (P2D2). 3.
Apa perbedaan antara NPPH dengan NPHD?
NPPH atau Naskah Perjanjian Penerusan Hibah adalah naskah perjanjian penerusan pinjaman luar negeri sebagai hibah atau penerusan hibah luar negeri antara Pemerintah c.q. Menteri Keuangan atau kuasanya kepada Kepala Daerah. NPHD atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari pendapatan APBN antara Pemerintah c.q. Menteri Keuangan atau kuasanya dengan Kepala Daerah.
NPPH, NPHD, hibah
4.
Apa prinsip dasar dalam pelaksanaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam?
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) memiliki 2 (dua) prinsip yaitu: 1.By Origin yaitu daerah penghasil akan mendapatkan porsi DBH SDA lebih besar daripada daerah lain dalam satu provinsi yang mendapatkan pemerataan dengan porsi tertentu. 2.Realisasi yaitu penyaluran DBH SDA dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan negaranya.
DBH, Dana Bagi Hasil, prinsip
5.
Apa ruang lingkup, tujuan dan fokus dari proyek P2D2 ini?
Secara umum, P2D2 mempunyai tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan pelaporan DAK pada sektor infrastruktur (jalan, irigasi, air minum, dan sanitasi) di lokasi pemerintah daerah percontohan. Hal ini akan dilakukan melalui peningkatan pelaporan keuangan dan teknis serta verifikasi output kegiatan infrastruktur yang dibiayai dengan DAK. Untuk mencapai tujuan tersebut P2D2 melaksanakan berbagai kegiatan yang terfokus pada 3 (tiga) hal berikut ini: a. DAK Reimbursement(Penggantian DAK)kepadapemerintah pusat untuk proyek
Reimbursement, DAK, verifikasi output, P2D2
No.
Pertanyaan
Jawaban
Tags
infrastruktur di provinsi/kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemenuhan persyaratan tersebut akan diverifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selain penggantian DAK kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah percontohan akan diberikan insentif berupa dana sebesar maksimal 10% (sepuluh persen) dari total DAK infrastruktur jika provinsi/kabupaten/kota melaksanakan kegiatan DAK sesuai dengan petunjuk teknis dan melakukan pelaporan DAK kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Pekerjaan Umum tepat waktu. b. Penguatan institusi di Pemerintah Pusat dan Provinsi/Kabupaten/Kota melalui pengembangan sistem monitoring dan evaluasi untuk pelaporan output keuangan dan teknis yang berbasis internet. Selain itu, BPKP akan menjadi verifikator output keuangan dan fisik yang dihasilkan oleh provinsi/kabupaten/kota dari penggunaan DAK. Untuk memperkuat operasional institusi tersebut diatas, akan diberikan bantuan teknis yang intensif di pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota. Kementerian Keuangan akan menyediakan dana untuk penguatan institusi. c. Verifikasi Outputakan dilaksanakan oleh BPKP untuk memverifikasi kesesuaian laporan keuangan dengan kondisi output di daerah, dan untuk verifikasi laporan teknis dan output yang dihasilkan oleh daerah. Pada awal tahun, BPKP akan mengkompilasi harga satuan dan output dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk kepentingan penggantian (reimbursement). Untuk Pembayaran Awal (Advance Payment), BPKP akan memverifikasi data dari Kementerian Keuangan mengenai daerah yang menerima transfer DAK Tahap I sampai dengan tanggal 31 Maret. BPKP akan menyerahkan hasil verifikasi dan estimasi jumlah Pembayaran Awal kepada Kementerian Keuangan dan Bank Dunia. 6.
Apa saja cakupan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam?
Berdasarkan PP 55 Tahun 2005, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terdiri dari : 1.DBH SDA Perikanan 2.DBH SDA Kehutanan 3.DBH SDA Pertambangan Umum 4.DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi 5.DBH SDA Pertambangan Gas Bumi 6.DBH SDA Pertambangan Panas Bumi
PP 55 Tahun 2005, DBH, DBH SDA
No.
Pertanyaan
Jawaban
Tags P2D2
7.
Apa saja komponen Proyek P2D2?
Secara umum proyek P2D2 terdiri atas 3 (tiga) komponen, yaitu: a.Komponen 1: DAK-Reimbursement dan Skema Insentif/Reward. b.Komponen 2:Penguatan Institusi Pemerintah Pusat dan Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Dukungan Pelaksanaan c.Komponen 3: Verifikasi Output
8.
Apa saja kriteria kegiatan yang bisa dibiayai oleh hibah?
hibah, kriteria a.Kriteria kegiatan hibah yang bersumber dari hibah pendapatan dalam negeri -Kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah atau untuk kegiatan peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur Pemerintah Daerah; -Kegitaan tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah yang berskala nasional/internasioanal oleh Pemerintah Daerah; -Kegiatan lainnya sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan penambahan beban pada APBD; dan/atau -Kegiatan tertentu yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. b.Kriteria kegiatan hibah yang bersumber dari pinjaman luar negeri -Kegiatan yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dalm rangka pencapaian sasaran program dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau -Kegiatan yang diprioritaskan untuk Pemerintah Daerah dengan Kapasitas Fiskal rendah berdasarkan Peta Kapasitas Fiskal Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. c.Kriteria kegiatan hibah yang bersumber dari hibah luar negeri -Kegiatan yang menjadi urusan Pemrintah Daerah atau untuk kegiatan peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur Pemerintah Daerah; -Kegiatan dalam rangka mendukung pelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup, dan budaya; -Kegiatan dalam rangka mendukung riset dan teknologi; dan/atau -Kegiatan dalam rangka bantuan kemanusiaan.
9.
Apa sajakah sumber hibah dari Pemerintah?
Hibah dari Pemerintah dapat bersumber dari: a. Pendapatan APBN b. Pinjaman Luar Negeri c. Hibah Luar Negeri.
hibah
No.
Pertanyaan
Jawaban
Tags
10. Apa sajakah sumber-sumber hibah kepada Pemerintah Daerah?
Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat bersumber dari: a. Pemerintah b. Pemerintah Daerah lain c. Badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri d. Kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri.
hibah
11. Apa tugas dan fungsi DJPK?
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Pasal 1166 dan 1167, tugas DJPK adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Adapun DJPK menyelenggarakan fungsi: 1.penyiapan perumusan kebijakan di bidang perimbangan keuangan antara PemerintahPusat dan Daerah; 2.pelaksanaan kebijakan di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 3.penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 4.pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 5.pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.
PMK 100/PMK.01/2 008 Pasal 1166 dan 1167, Tugas, fungsi
12. Apa yang dimaksud dengan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam ?
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Pasal 1 ayat 9 dinyatakan bahwa Dana Bagi Hasil atau biasa disebut DBH merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
PP 55 Tahun 2005, Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil, DBH, desentralisasi
13. Apa yang dimaksud dengan hibah daerah?
Hibah Daerah adalah bantuan dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang tidak perlu dibayar kembali.
hibah daerah, hibah
14. Apa yang dimaksud dengan Mofisda?
Mofisda adalah Mobile Fiskal Daerah yang ditujukan untuk memudahkan penyajian data keuangan daerah
mofisda, mobile fiskal daerah
15. Apa yang dimaksud dengan Ouput-based Disbursement, Reimbursement dan Insentif dalam Proyek P2D2?
Pendekatan yang digunakan dalam pembiayaan adalah Output-Based Disbursement (OBD). Dengan pendekatan ini, Bank Dunia akan membayarkan kembali bagian dari DAK untuk infrastruktur (jalan, air
OBD, P2D2, Disbursement
No.
Pertanyaan
Jawaban minum, sanitasi, dan irigasi) berdasarkan laporan dan verifikasi output fisik daerah partisipan provinsi/kabupaten/kota. Lembaga yang berfungsi sebagai verifikator output tersebut adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembanguan (BPKP). Provinsi/kabupaten/kota yang dapat menyerap DAK dengan memenuhi standar kualitas output yang ditentukan serta dalam kurun waktu yang tepat, akan mendapat insentif/reward di tahun anggaran berikutnya sebesar 10 % dari total dana DAK Infrakstruktur yang telah dikeluarkan pemerintah daerah dan telah dinilai layak oleh BPKP. Untuk mempercepat penggunaan DAK oleh provinsi/kabupaten/kota dan mempersingkat waktu antara alokasi DAK pertama dan kedua ke provinsi/kabupaten/kota, Bank Dunia akan memberikan Pembayaran Awal (PA) kepada Pemerintah Pusat (Kementerian Keuangan) pada bulan April. Besaran PA tidak melebihi jumlah dana DAK Tahap I yang telah disalurkan kepada pemerintah daerah percontohan sampai dengan tanggal 31 Maret dan yang telah diverifikasi oleh BPKP. Jumlah PA yang dapat diberikan maksimum sebesar 30 % dari alokasi DAK bidang infrastruktur untuk pemerintah daerah percontohan. Jumlah dana yang bisa dimintakan penggantian oleh Kementerian Keuangan kepada Bank Dunia dalam setiap tahunnya adalah berdasarkan jumlah dana yang digunakan dalam subproyek yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Realisasi pembangunan fisik: Sertifikat Penyelesaian Konstruksi dan Compliance dengan design teknis dan spesifikasi teknis dari Petunjuk Teknis. b. Kepatuhan dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (khusus Pelelangan Umum dan Pemilihan Langsung hanya dengan Pasca Kualifikasi) dalam pengadaan kontraktor. c. Kepatuhan dengan peraturan yang berlaku dalam melaksanakan pembayaran atas bebas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). d. Kepatuhan dengan Pengamanan Lingkungan dan Sosial (Environment and Social Safeguards): Dibuktikan dengan Form P-2 dan lampiran surat edaran Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
Tags
No.
Pertanyaan
Jawaban e. Nilai subproyek tidak melebihi $400.000 atau nilai yang setara. f. Dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang telah menyampaikan Commitment Letter. g. Dihitung berdasarkan Reference Unit Costs (RUCs) yang ditetapkan oleh Kementerian PU setiap tahunnya paling lambat pada tanggal 15 Februari. Jumlah dana yang digantikan akan ditentukan dari hasil verifikasi output yang dilakukan oleh BPKP. Dana penggantian tersebut juga dipengaruhi jumlah Pembayaran Awal (PA) yang telah dilakukan pada tahun anggaran sebelumnya. Jika pada suatu tahun jumlah PA yang diberikan melebihi jumlah total DAK yang dapat digantikan di tahun tersebut berdasarkan hasil verifikasi BPKP, maka Bank Dunia tidak akan melakukan penggantian akhir (final reimbursement). Jika hal ini terjadi di tahun pertama dan kedua proyek, maka jumlah PA akan secara proaktif dikurangi dalam mid-term review untuk menghindari terjadinya kelebihan pembayaran (overpayment) dalam tahun terakhir (final year) dari proyek. Jumlah dana yang dapat dicairkan oleh proyek dalam setahun tidak akan melebihi alokasi DAK untuk suatu sektor dalam setahun. Dengan kata lain, jumlah dana yang bisa digantikan untuk suatu subproyek yang layak (eligible sub-project) akan dikurangi PA, sehingga jumlah dari PA dan penggantian (reimbursement) dari Bank Dunia maksimum akan sama dengan total alokasi DAK untuk sektor tersebut dalam tahun yang bersangkutan. Gambar berikut memberikan gambaran mengenai flow disbursementnya. Proses verifikasi dan eligibilitas untuk disbursments: Verifikasi dari output yang disetujui adalah syarat utama untuk pencairan pinjaman dan merupakan suatu jaminan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia bahwa dana pinjaman tersebut telah digunakan sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan DAK dan telah mengikuti prinsip akuntabilitas dan transparansi. Verifikasi output yang merupakan syarat pencairan dana pinjaman akan dilakukan oleh BPKP atas permintaan Kementerian Keuangan. BPKP untuk memverifikasi akurasi laporan teknis dan keuangan yang dikirim oleh pemerintah daerah percontohan. Verifikasi akan memastikan bahwa output untuk setiap alokasi telah memenuhi target fisik dan mengikuti prosedur dan kebijakan pengadaan,
Tags
No.
Pertanyaan
Jawaban
Tags
manajemen keuangan, dan pengamanan lingkungan dan sosial. BPKP melaporkan temuan dan rekomendasi dalam Laporan Verifikasi Output (LVO).Dalam LVO terdapat template khusus yang berisi tingkat kepatuhan dari indikator-indikator yang telah disepakati. BPKP akan mengirim LVO ke Kementerian Keuangan untuk digunakan sebagai dasar permintaan pencairan ke Bank Dunia. Pagu dana investasi P2D2 adalah pagu DAK yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk setiap provinsi/kabupaten/kota partisipan pada setiap tahun berjalan. Jenis subproyek dalam P2D2 yang mungkin mendapatkan penggantian adalah subproyek infrastruktur (jalan, irigasi, air minum, dan sanitasi) yang masing-masing bernilai kurang dari US$400.000,dan memenuhi standar proyek yang didanai DAK sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari Kementerian PU. 16. Apa yang dimaksud Web-based Monitoring System (WBRS) dalam Proyek P2D2?
Proyek ini akan memperkuat dan membangun sistem pelaporan dan monitoring yang berbasis web (WebBased Reporting System, WBRS) di Kementerian Keuangan dan Kementerian PU. Sistem WBRS ini selanjutnya akan digunakan untuk melaporkan dana transfer yang diterima daerah dari Kementerian Keuangan setiap tahunnya termasuk dana DAK, dan untuk melaporkan pembayaran dan penggunaan dana yang dialokasikan ke daerah. Sistem ini juga akan berfungsi untuk memuat informasi tentang lokasi proyek, GPS, data teknis, kemajuan fisik dari setiap proyek yang didanai DAK, dan dokumentasi (gambar) kemajuan proyek. Data yang ada di dalam WBRS akan memuat alokasi dan informasi transfer dari Kementerian Keuangan, dana pendamping dari pemerintah daerah, tingkat kemajuan proyek, dan informasi tentang pelaporan output; dan BPKP tentang hasil verifikasi dari seluruh proyek. Pengguna WBRS ini adalah Kementerian Keuangan, Kementerian PU, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan instansi lain yang berkepentingan.
P2D2, WBRS, monitoring system
No.
Pertanyaan
Jawaban
Tags
17. Apabila terdapat sisa DAK pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), apakah dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lainnya di luar bidang sebelumnya?
Jika sampai pada akhir tahun anggaran terdapat sisa DAK, daerah dapat menggunakan sisa DAK tersebut untuk membiayai kegiatan pada bidang yang sama pada tahun berikutnya sesuai dengan petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya/tahun anggaran berjalan.
DAK, RKUD
18. Apakah batas maksimal defisit suatu daerah diperbolehkan apabila melebihi dari 4,5% ? Apabila diperbolehkan, bagaiaman prosedurnya ?
Daerah dapat melebihi batas maksimal defisit yang telah ditetapkan, adapun prosedur yang harus dilakukan apabila batas maksimal defisit daerah akan melebihi 4,5% adalah sebagai berikut: a.Pemda mengajukan permohonan persetujuan melampaui Batas Maksimal Defisit APBD kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Keuangan Daerah; b.Permohonan tersebut disertai dengan kelengkapan dokumen berupa ringkasan Perda tentang APBD yang telah dibahas bersama dengan DPRD, alasan melebihi batas maksimal defisit APBD dan rencana penggunaan pinjaman; c.Atas usulan tersebut, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan meminta pertimbangan kepada Menteri Dalam Negeri c.q Direktur Jenderal Keuangan Daerah; d.Direktur Jenderal Keuangan Daerah atans nama Menteri Dalam Negeri memberikan pertimbangan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya surat permintaan pertimbangan dari Menteri Keuangan; e.Dalam hal Direktur Jenderal Keuangan Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri tidak memberikan pertimbangan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan dapat memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pelampauan batas maksimal defisit APBD; f.Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan memberikan persetujuan/penolakan paling lama 25 (duapuluh lima) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan dari Pemda yang telah memenuhi persyaratan.(keterangan berdasarkan revisi pp 54/2005)
PP 54/2005, defisit, 4,5%
19. Apakah bentuk hibah kepada Pemerintah Daerah?
Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat berupa: a. Uang -> berupa rupiah dan devisa b. Barang -> berupa barang bergerak dan tidak bergerak
hibah
No.
Pertanyaan
Jawaban
Tags
c. Jasa -> berupa bantuan teknis, pendidikan, pelatihan, dan jasa lainnya. 20. Apakah dana pendamping DAK memang harus dianggarkan dalam APBD?
Daerah harus menganggarkan dana pendamping DAK minimal 10% dari masing-masing pagu per bidang. Penyediaan dana pendamping tersebut selanjutnya dituangkan dalam Surat Pernyataan Dana Pendamping yang juga menjadi prasyarat pencairan tahap I. Penyediaan dana pendamping juga dimaksudkan sebagai wujud komitmen daerah untuk melaksanakan kegiatan yang didanai dari DAK.
DAK
21. Apakah Dasar Hukum bagi Pemerintah Daerah untuk menyampaikan IKD?
Dasar hukum untuk penyampaian IKD adalah: a.Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah b.Peraturan Menteri Keuangan No.65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah c.Peraturan Menteri Keuangan No.4 Tahun 2011 tentang Tata cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah
IKD, PMK 4 Tahun 2011, PP 56 Tahun 2005
22. Apakah diperbolehkan penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan asal dari DBH SDA? Misalnya DBH SDA Migas untuk kesehatan atau membangun jalan dan sebagainya?
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam merupakan dana “block grant” dalam artian semua transfer ke daerah yang berasal dari DBH SDA setelah masuk kas daerah (APBD) dapat digunakan sepenuhnya sesuai perioritas yang telah di tetapkan oleh masing-masing daerah, kecuali untuk DBH SDA Kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi (DBH DR) yang digunakan untuk RHL (rehabilitasi hutan dan lahan) dan 0,5% DBH Migas yang diperuntukan untuk tambahan anggaran pendidikan dasar.
DBH SDA, DBH, Migas, block grant, DBH DR, reboisasi
23. Apakah fungsi dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan ?
1. penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang perbendaharaan negara; 2. pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perbendaharaan negara; 4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbendaharaan negara; 5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.
fungsi DJPB
24. Apakah kewajiban Pemerintah Daerah selaku penerima hibah terkait pertanggungjawaban dana hibah?
Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan yang didanai dari hibah kepada Menteri Keuangan atau Kuasa Menteri Keuangan dan Kementerian Negara/ Lembaga terkait yang
hibah
No.
Pertanyaan
Jawaban
Tags
disampaian secara triwulanan. 25. Apakah Pemerintah Daerah memiliki kebebasan dalam menggunakan dan mengelola dana hibah?
Pemerintah Daerah tidak memiliki kebebasan dalam mengelola dana hibah dalam arti penggunaan dana hibah harus sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian dana hibah tersebut sebagaiman yag tertuang dalam NPHD/NPPH dan dikelola sesuai mekanisme APBD.
hibah, NPHD, NPPH
26. Apakah ruang lingkup hibah daerah?
Ruang lingkup hibah daerah sesuai PMK Nomor 168/PMK.07/2008 Tentang Hibah Daerah, yaitu hibah kepada pemerintah daerah dan hibah dari pemerintah daerah.
PMK 168/PMK.07/2 008, hibah
27. Apakah terdapat ketentuan mengenai besaran jumlah defisit yang akan dibiayai dari pinjaman, jika ada berapa besarannya ?
Setiap tahun (bulan Agustus) Menteri Keuangan menerbitkan ketentuan mengenai batas maksimal komulatif defisit dan batas maksimal komulatif pinjaman pemerintah daerah untuk tahun anggaran berikutnya.Ketentuan mengenai besaran maksimal komulatif pinjaman untuk tahun 2011 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.07/2010 tentang Batas Maksimal Defisit PBD dan Batas Maksimal Komulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2011. Berdasarkan ketentuan tersebut, batas maksimal defisit APBD masing-masing daerah ditetapkan sebesar 4,5% dari perkiraan Pendapatan Daerah TA 2010.
defisit, pinjaman, PMK 149/PMK.07/2 010, 4,5%
28. Apakah tugas Direktorat Jenderal Perbendaharaan ?
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
tugas DJPB
29. Apakah tujuan dengan diberikannya hibah kepada Pemerintah Daerah?
Hibah kepada Pemerintah Daerah merupakan Penerimaan Daerah.Hibah kepada Pemerintah Daerah digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
hibah,
30. Apakah yang dimaksud dengan Data Keuangan Daerah?
Berdasarkan PMK No. 4 Tahun 2011, Data Keuangan Daerah adalah informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah, diantaranya mencakup: 1. APBD; 2. Perubahan APBD; 3. Laporan Realisasi APBD Semester I; 4. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, terdiri dari: a. Realisasi APBD
PMK 4 Tahun 2011, , data keuangan daerah,
No.
Pertanyaan
Jawaban
Tags
b. Neraca c. Laporan Arus Kas d. Catatan atas Laporan Keuangan 5. Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan 6. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah, dan 7. Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah. hibah, ineligible, NPHD, NPPH, penyipangan dana
31. Apakah yang terjadi jika Pemerintah Daerah melakukan Pengeluaran yang Inelegible atau melakukan penyalahgunaan dan/atau penyimpangan dana hibah?
Dalam hal terjadi penyimpangan dan/atau penyalahgunaan dana hibah dari maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam NPHD atau NPPH maka Menteri Keuangan / Kuasa Menteri Keuangan dapat meninjau kembali atau menghentikan penyaluran hibah. Dalam hal penyaluran dana hibah dihentikan, Pemerintah Daerah wajib memenuhi maksud dan tujuan pemberian hibah tersebut dengan dana yang bersumber dari APBD.
32. Bagaimana bila Pemerintah Daerah tidak menyampaikan IKD tepat waktu?
IKD, PMK 4 Sesuai dengan PMK No.4 Tahun 2011 : a.Apabila Pemerintah Daerah tidak menyampaiakn IKD Tahun 2011 hingga batas waktu yang ditetapkan, diberikan peringatan tertulis oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan yang diterbitakan paling lama 15 (lima belas) hari terhitung setelah tanggal batas waktu yang ditetapkan. b.Apabila Pemerintah Daerah tidak menyampaikan IKD dalam jangka waktu 30 (tiga pluh) hari setelah diterbitkannya peringatan tertulis, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menetapkan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Perimbangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, dengan ketentuan sebagai berikut: -Sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Perimbangan dilakukan sebesar 25 % dari jumlah DAU yang diberikan setiap bulannya pada tahun anggaran berjalan dan dilaksanakan secara efektif pada penyaluran DAU bulan berikutnya setelah tanggal penetapan sanksi. -Untuk Daerah yang tidak mendapatkan DAU, penetapan sanksi dikenakan sebesar 25 % dari jumlah DBH Pajak Penghasilan yang akan disalurkan pada tahun anggaran berjalan dan dilaksanakan secara efektif pada penyaluran DBH Pajak Penghasilan tahap berikutnya setelah tanggal penetapan sanksi. -Pengenaan sanksi dilaksanakan setiap bulan sampai dengan disampaikannya IKD.
No.
Pertanyaan
Jawaban
Tags
33. Bagaimana cara pencairan DAK?
Berdasarkan PMK NO. 126/PMK.07/2010 tanggal 12 Juli 2010, DAK Tahap I dicairkan setelah Perda APBD, Laporan DAK tahun sebelumnya, dan surat pernyataan dana pendamping diterima oleh DJPK. Pencairan ini paling cepat dilakukan pada pertengahan bulan Februari.Sedangkan untuk DAK tahap II, dan III, dicairkan setelah Laporan realisasi DAK tahap sebelumnya ditermia oleh DJPK dalam keadaan benar sesuai dengan format yang telah ditentukan.
PMK 126/PMK.07/2 010, pencairan, DAK
34. Bagaimana cara pencairan Dana Otonomi Khusus?
Sesuai PMK No.126/PMK.07/2010 tanggal 12 Juli 2010, Dana Otonomi Khusus dicairkan setelah Surat Pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri diterima oleh DJPK.
PMK 126/PMK.07/2 010, Dana Otonomi Khusus, DOK
35. Bagaimana cara penghitungan Insentif PBB ?
Penghitungan Insentif PBB dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan memperhitungkan : a.Selisih lebih realisasi penerimaan terhadap rencana; b.Perbandingan realisasi penerimaan terhadap pokok; c.Nominal realisasi penerimaan; d.Luas wilayah; e.Jumlah penduduk; f.Jumlah penduduk miskin.
Insentif PBB, PBB
36. Bagaimana cara penghitungan PBB Pertambangan Migas untuk masing-masing daerah ?
Penghitungan alokasi PBB Pertambangan Migas untuk masing-masing daerah dilaksanakan oleh DJP dengan memakai Angka Perbandingan Tertimbang yang memperhitungkan : a.Jumlah penduduk b.Luas wilayah c.Pendapatan Asli Daerah d.Potensi areal sumber daya migas e.Potensi produksi sumber daya migas
PBB Pertambangan Migas, Migas, Angka Perbandingan Tertimbang
37. Bagaimana cara penyaluran PBB Penyaluran PBB Pertambangan Migas dan Panas Bumi Pertambangan Migas dan Panas dilaksanakan dalam triwulanan dan mulai triwulan IV tahun 2010 Penyaluran PBB Pertambangan Migas dan Bumi dilaksanakan ? Panas Bumi dilaksanakan oleh DJPK melalui penerbitan SPM dan langsung masuk Rekening Kas Umum Daerah.
PBB Pertambangan Migas, Panas Bumi, Migas, pertambangan, Rekening Kas Umum Daerah
38. Bagaimana kriteria laporan DAK yang benar?
DAK
Laporan DAK dianggap benar jika: a.sesuai dengan format laporan yang ditentukan, b.realisasi penyerapan telah mencapai minimal 90% dari dana yang telah disalurkan sampai tahap sebelumnya, dan c.Ditandatangani oleh kepala daerah/wakil kepala
No.
Pertanyaan
Jawaban
Tags
daerah (asli&basah). 39. Bagaimana mekanisme penyaluran DBH Cukai Hasil Tembakau ?
a.Penyaluran dilaksanakan secara triwulanan; b.Penyaluran dilaksanakan dengan cara memindahbukukan dari rekening kas umum negara ke masing-masing rekening kas umum daerah; c.Penyaluran triwulan I s.d. III dihitung dari penetapan alokasi sementara; d.Penyaluran triwulan I dilaksanakan pada bulan Maret sebesar 20%, triwulan II dilaksankan pada bulan Juni sebesar 30% dan triwulan III dilaksanakan pada bulan September sebesar 30%; e.Penyaluran triwulan IV sebesar selisih antara penetapan alokasi definitif dengan dana yang telah disalurkan pada triwulan I s.d. III; f.Penyaluran triwulan I dilakukan setelah DJPK menerima laporan konsolidasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan DBH CHT semester II tahun anggaran sebelumnya dari gubernur dan laporan konsolidasi rancangan program kegiatan dan anggaran DBH CHT; g.Penyaluran triwulan III dilakukan setelah DJPK menerima laporan konsolidasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan DBH CHT semester I tahun berjalan dari gubernur; h.Dalam hal laporan konsolidasi penggunaan dana atas kegiatan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada huruf f dan g tidak menunjukan adanya realisasi penggunaan, maka penyaluran DBH CHT ditunda sampai dengan disampaikannya laporan konsolidasi penggunaan dana atas kegiatan DBH CHT.
DBH Cukai, CHT, Tembakau
40. Bagaimana pelaporan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ?
a.Awal tahun gubernur menyampaikan laporan konsolidasi rancangan program kegiatan dan anggaran DBH CHT dari masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota; b.Tanggal 20 Juli gubernur menyampaikan laporan konsolidasi penggunaan dana atas kegiatan DBH CHT semester II dari masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota; c.Tanggal 20 Desember gubernur menyampaikan laporan konsolidasi penggunaan dana atas kegiatan DBH CHT semester II dari masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota; d.Format laporan konsolidasi rancangan program kegiatan dan anggaran DBH CHT : (hubungi DJPK)
DBH CHT, Tembakau
41. Bagaimana penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
a.Besaran alokasi DBH CHT per tahun ditetapkan dalam UU APBN;
DBH Cukai, CHT, Tembakau
No.
Pertanyaan Tembakau ?
Jawaban
Tags
b.Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menetapkan pembagian alokasi DBH CHT per provinsi; c.Gubernur menetapkan pembagian untuk provinsi, kabupaten, dan kota di wilayahnya masing-masing dengan komposisi : 30% untuk provinsi, 40% untuk kabupaten/kota penghasil, dan 30% kabupaten/kota lainnya; d.Menteri Keuangan memberikan persetujuan atas pembagian alokasi yang ditetapkan Gubernur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
42. Bagaimana penganggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ?
a.Sesuai dengan Pasal 66A ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 bahwa penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibagihasilkan kepada daerah digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yaitu peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal; b.Selanjutnya dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyusunan APBD TA 2009 ditetapkan bahwa dana perimbangan yang bersifat spesifik harus dianggarkan sesuai dengan rencana penggunaannya yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangundangan yang mendasarinya, seperti Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau/Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; Berkenaan hal tersebut, atas SILPA DBH CHT harus dianggarkan kembali dalam APBD Tahun Anggaran berikutnya untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
SILPA, DBH Cukai, Tembakau, Pasal 66A ayat (1) UU 39 Tahun 2007
43. Bagaimana prosedur dan ketentuan apa saja yang harus diperhatikan dalam hal pengajuan pinjaman daerah yang bersumber dari Pemerintah ?
Prosedur dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pinjaman yang bersumber dari pemerintah : a.Gubernur, Bupati, atau Walikota mengajukan usulan Pinjaman Daerah kepada Menteri Keuangan. b.Bila usulan pinjaman tersebut dananya berasal dari Penerusan Pinjaman Dalam Negeri, usulan tersebut sudah tercantum dalam daftar kegiatan prioritas yang dapat dibiayai dari Pinjaman Dalam Negeri. c.Bila usulan dananya berasal dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, usulan tersebut sudah tercantum dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah. d.Usulan harus melampirkan paling sedikit dokumen: -Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut; -APBD tahun berkenaan; -perhitungan rasio kemampuan keuangan daerah
PP 54/2005, pinjaman daerah, pinjaman, pinjaman luar negeri,
No.
Pertanyaan
Jawaban
Tags
untuk mengembalikan pinjaman; -rencana penarikan pinjaman; dan -surat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. e.Dalam hal usulan berasal dari penerus pinjaman Pinjaman Luar Negeri, selain melampirkan dokumen tersebut di atas, Pemerintah Daerah harus juga melampirkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri. f.Kegiatan yang akan dibiayai dari Pinjaman Daerah harus sesuai dengan dokumen perencanaan daerah. g.Pemerintah Daerah bertanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan yang diusulkan kepada Menteri. h.Berdasarkan usulan tersebut, Menteri Keuangan melakukan penilaian. (keterangan berdasarkan revisi pp 54/2005) 44. Bagaimana prosedur pengajuan pinjaman daerah yang bersumber dari selain Pemerintah?
Prosedur Pengajuan pinjaman yang bersumber selain dari pemerintah, dapat di bedakan menjadi dua, yaitu prosedur pengajuan pinjaman jangka pendek dan prosedur pengajuan pinjaman jangka menengah/panjang. Prosedur pengajuan pinjaman jangka pendek : a.Pemerintah Daerah mengajukan usulan Pinjaman Jangka Pendek kepada calon pemberi pinjaman. b.Calon pemberi pinjaman melakukan penilaian atas usulan Pinjaman Jangka Pendek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan dan persyaratan pemberi pinjaman. c.Pemerintah Daerah memilih ketentuan dan persyaratan pemberi pinjaman yang paling menguntungkan Pemerintah Daerah. d.Pinjaman Jangka Pendek dituangkan dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Gubernur, Bupati, Walikota, atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota dan pemberi pinjaman. Prosedur pengajuan pinjaman jangka menengah/panjang : a.Sebelum mengajukan usulan Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjang kepada calon pemberi pinjaman, Gubernur harus melaporkan rencana Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjang kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pertimbangan. b.Sebelum mengajukan usulan Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjang kepada calon pemberi pinjaman, Bupati atau Walikota harus melaporkan rencana Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjang kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pertimbangan, serta Gubernur.
PP 54/2005, pinjaman daerah, pinjaman, pinjaman jangka menengah, pinjaman jangka panjang, pinjaman jangka pendek
No.
Pertanyaan
Jawaban
Tags
c.Laporan sebagaimana dimaksud paling sedikit melampirkan: -Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut; -APBD tahun berkenaan; -perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman; dan -rencana penarikan pinjaman. d.Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri memberikan pertimbangan kepada Gubernur, Bupati, atau Walikota atas usulan pinjaman. e.Setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, Pemerintah Daerah mengajukan usulan Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjang kepada calon pemberi pinjaman. f.Calon pemberi pinjaman melakukan penilaian atas usulan Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan pemberi pinjaman. g.Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjang dituangkan dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota dan pemberi pinjaman.(keterangan berdasarkan revisi pp 54/2005) 45. Bagaimana proses monitoring dan evaluasi dalam Proyek P2D2?
Untuk mendukung pengembangan bidang M&E di tingkat pemerintah pusat, P2D2 akan melaksanakan (i) penguatan monitoring Kementerian Keuangan atas laporan keuangan, (ii) pengembangan strategi untuk keseluruhan sistem monitoring dan evaluasi serta mendukung peningkatan kapasitas di Kementerian PU dan penguatan sistem informasi manajemen (SIM) yang dapat memberikan informasi yang up to date tentang aktifitas proyek dan output; (iii) pengembangan instrumen monitoring proyek untuk dapat memberikan masukan atas kualitas pelayanan yang diberikan dan implementasi proyek serta juga untuk mendeteksi masalah sehingga dapat dikoreksi secepatnya. Secara umum, kegiatan ini dapat dibagi 5 (lima), yaitu: a.Pemantauan internal yang dikoordinasikan oleh Sekretariat P2D2 (DJPK), dan mencakup pemantauan oleh instansi pemerintah dan konsultan, serta masukan (feedback) dan pengaduan masyarakat; b.Pemantauan dan evaluasi eksternal, yang dilakukan oleh konsultan khusus yang dikelola oleh Unit Implementasi Proyek (UIP) P2D2; c.Pemantauan independen yang dilaksanakan proyek
P2D2
No.
Pertanyaan
Jawaban
Tags
forum masyarakat sipil yang ada di kabupaten; d.Misi Dukungan Implementasi (Implementation Support Mission) Bank Dunia; dan e.Audit Umum yang dilaksanakan oleh BPK 46. Bagaimana proses penetapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang alokasi DBH PPh Pasal 25/29 WPOPDN dan PPh Pasal 21 dan kenapa PMKnya seringkali terlambat?
Proses penetapan PMK tentang alokasi DBH PPh Pasal 25/29 WPOPDN dan PPh Pasal 21 sebenarnya tidaklah sesulit penetapan PMK untuk jenis DBHPajak yang lain, namun dalam pelaksanaannya seringkali dijumpai permasalahanpermasalahan yang membuat proses penetapan PMKnya kadangkala menjadi tertunda. Adapun tahapan penetapan PMKnya sangat sederhana, yaitu: a.Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyampaikan data rencana penerimaan (untuk alokasi sementara) dan data prognosa realisasi (untuk alokasi definitif) penerimaan PPh Pasal 25/29 WPOPDN dan PPh Pasal 21 per daerah kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK); b.Berdasarkan data tersebut, DJPK menghitung alokasi DBH PPh Pasal 25/29 WPOPDN dan PPh Pasal 21 per daerah sesuai persentase yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bentuk PMK, dengan ketentuan sebagai berikut: -PMK alokasi sementara ditetapkan 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan; -PMK alokasi definitif ditetapkan 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
PMK 126/PMK.07/2 010, WPOPDN, DBH PPh Pasal 25, DBH PPh Pasal 29, , PPh Pasal 21,
47. Bagaimana proses penyaluran DBH PPh Pasal 25/29 WPOPDN dan PPh Pasal 21 dilakukan dan pada bulan apa saja penyaluran tersebut dilaksanakan?
Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah, Penyaluran DBH PPh Pasal 25/29 WPOPDN dan PPh Pasal 21 dilakukan secara triwulanan dengan pola sebagai berikut: 1.Triwulan I sebesar 20% dari alokasi sementara disalurkan pada bulan Maret; 2.Triwulan II sebesar 20% dari alokasi sementara disalurkan pada bulan Juni; 3.Triwulan III sebesar 20% dari alokasi sementara disalurkan pada bulan September, dan 4.Triwulan IV merupakan selisih antara alokasi definitif dikurangi realisasi penyaluran triwulan I s.d. III yang disalurkan pada bulan Desember.
DBH PPh Pasal 25, DBH PPh Pasal 29, WPOPDN, PPh Pasal 21, PMK 126/PMK.07/2 010,
48. Bagaimana syarat menjadi daerah daerah percontohan,
Pemerintah daerah yang berada pada lima provinsi terpilih dan ingin menjadi daerah percontohan harus
commitment
No.
Pertanyaan
Jawaban
apakah diperlukan commitment letter?
menyampaikan Commitment Letter (dapat dilihat pada Project Operation Manual) kepada Unit Implementasi Proyek (UIP). Setiap Commitment Letter memuat pernyataan pemerintah daerah untuk (i) melaksanakan kegiatan DAK sesuai dengan persyaratan teknis dan keuangan, standar penganggaran, perencanaan, pengadaan barang/jasa, manajemen kontrak, dan manajemen keuangan sebagaimana dimaksud dalam petunjuk teknis serta Pedoman Operasional, (ii) memenuhi ketentuan pengamanan lingkungan dan sosial serta pelaporan sesuai dengan petunjuk teknis dan suplemennya mengenai pengamanan lingkungan dan sosial, (iii) memenuhi ketentuan mengenai rencana tindak anti korupsi, (iv) memonitor output, indikator hasil, dan memenuhi ketentuan pelaporan, (v) kesediaan diverifikasi oleh BPKP dan diaudit, (vi) menyediakan kontribusi pemerintah daerah, dan (vi) mengijinkan pemerintah pusat dan Bank Dunia untuk mereviu dokumen-dokumen terkait dengan pelaksanaan proyek dan melakukan kunjungan lapangan ke lokasi subproyek yang direviu.
Tags letter
Sekiranya terdapat perubahan atau penambahan daerah provinsi percontohan selama pelaksanaan proyek maka harus dilakukan persetujuan melalui Tim Pengarah, Kementerian Keuangan dan Bank Dunia. Pergantian atau penambahan tersebut harus dilakukan sebelum tanggal 1 Januari pada tahun dimana daerah tersebut akan menjadi daerah percontohan sehingga semua persyaratan proyek dapat dipenuhi oleh daerah percontohan yang baru. 49. Bagaimana tata cara penyaluran hibah kepada Pemerintah Daerah?
Tata cara penyaluran hibah kepada Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.07/2008 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Daerah.
hibah, PMK 169/PMK.07/2 008
50. Bisakah daerah membuat rekening tersendiri untuk menampung dana transfer sesuai dengan jenis transfernya?
Semua jenis dana transfer ke daerah hanya disalurkan melalui satu nomor rekening, yaitu Rekening Kas Umum Daerah.
transfer, RKUD
51. Bisakah DAK dicairkan sekaligus (langsung 100%)?
Tidak bisa.DAK harus dicairkan secara bertahap, meskipun seluruh pekerjaan telah selesai dilakukan di daerah.
DAK, pencairan
52. Bisakah Dana Otonomi Khusus
Tidak bisa.Dana Otonomi Khusus harus dicairkan
Dana Otonomi
No.
Pertanyaan dicairkan sekaligus (100%)?
Jawaban
Tags
secara bertahap.
Khusus, DOK
53. Bisakah fax/email laporan dijadikan dasar pencairan?
Fax tidak bisa dijadikan dasar pencairan. Hanya dokumen asli dan resmi yang bisa dijadikan dasar pencairan.
pencairan
54. Daerah sering kesulitan untuk mengidentifikasi jenis dana yang masuk ke RKUD. Di manakah daerah bisa melihat jenis dana transfer yang masuk ke RKUD?
Keterangan atas jenis dana transfer yang masuk ke RKUD bisa dilihat di website DJPK (www.djpk.depkeu.go.id) pada menu Sistem Informasi Transfer ke Daerah.
RKUD, transfer
55. DAK Bidang Infrastruktur apa saja yang masuk kategori eligible output?
Output yang layak adalah paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang berpartisipasi dan didanai dengan DAK.Output yang layak adalah sebagaimana dimaksud dalam petunjuk teknis dan Surat Edaran No. KU.01.01-Mn/678 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, dan dapat meliputi: a.Subsektor Jalan: Lingkup dari kegiatan untuk subsektor ini meliputi pemeliharaan secara periodik, perbaikan, dan rehabilitasi jalan dan jembatan provinsi, kabupaten, dan kota. b.Subsektor Irigasi: Lingkup dari kegiatan untuk subsektor ini meliputi perbaikan, rehabilitasi, dan pembangunan jaringan irigasi, termasuk jaringan reklamasi rawa dan jaringan irigasi desa. c.Subsektor Air Minum: Lingkup dari kegiatan untuk subsektor ini mencakup pembangunan pengambilan air (water intake) untuk air permukaan, air sumur, small water treatment plants (SPAM), jaringan air pipa, saluran rumah, dan pembangunan hidran air. Kegiatan-kegiatan dalam subproyek ini adalah diluar jaringan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). d.Subsektor Sanitasi: Lingkup dari kegiatan untuk subsektor ini terfokus pada pengembangan fasilitas sanitasi umum, fasilitas drainase limbah umum, fasilitas limbah keras, MCK umum, dan instalasi pengolahan air limbah untuk rumah tangga.
ineligible, eligible, SPAM
56. Digunakan untuk apa saja Pinjaman Daerah tersebut ?
Berdasarkan jenisnya, pinjaman daerah digunakan untuk : a.Pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas. b.Pinjaman Jangka Menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan. c.Pinjaman Jangka Panjang digunakan untuk
pinjaman daerah, pinjaman, pp 54,
No.
Pertanyaan
Jawaban
Tags
membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang: -menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana tersebut -menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan terhadap belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila Kegiatan tersebut tidak dilaksanakan -memberikan manfaat ekonomi dan sosial. (keterangan berdasarkan revisi pp 54/2005) 57. Dilihat dari jangka waktunya, ada berapa jenis pinjaman daerah ?
Menurut jangka waktunya Pinjaman Daerah terdiri atas tiga jenis, yaitu : a.Pinjaman Jangka Pendek, adalah Pinjaman Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran. Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Jangka Pendek yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang berkenaan. b.Pinjaman Jangka Menengah, merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Gubernur, Bupati, atau Walikota yang bersangkutan. c.Pinjaman Jangka Panjang, merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lain seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.(keterangan berdasarkan revisi pp 54/2005)
pinjaman daerah, pp 54,
58. Dimana alamat kantor Direktur Jenderal Perbendaharaan? dan berapa nomor telepon kantornya?
Gedung Perbendaharaan I (Gedung Prijadi Praptosuhardjo I) Lantai 2 Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Telp. (021) 3450959 (021) 344.9230 ext. 5200 Fax. (021) 345.7490
dirut DJPB, DJPB, Alamat kantor, nomor telpon
59. Dimana alamat kantor Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan? dan berapa nomor telepon kantornya?
Gedung “A” (Gedung Radius Prawiro) Lantai 9 Jl. Dr. Wahidin Raya No.1 Telp. (021) 3509442 Intern. 7563 Fax. (021) 3509443
dirut DJPK, alamat kantor, DJPK, nomor telepon
No.
Pertanyaan
Jawaban
Tags
60. Dukungan teknis apa yang diberikan oleh Proyek P2D2?
Untuk mendukung pelaksanaan P2D2 di setiap tingkatan (nasional, provinsi dan kabupaten/kota), Sekretariat P2D2 (yang berkedudukan di Direktorat Dana Perimbangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, sebagai pelaksana proyek) akan menyediakan dukungan teknis bagi Pemerintah Daerah berupa: a.Penyelenggaraan pelatihan, lokakarya, dan tukar pengalaman antar provinsi/ kabupaten/kota. b.Asistensi intensif yang akan diberikan oleh Sekretariat P2D2 dan dibantu oleh tim konsultan. c.Penyelenggaraan pelatihan akan difokuskan pada bidang-bidang yang erat kaitannya dengan proses verifikasi pelaksanaan DAK Infrastuktur, yaitu: -Perencanaan dan pelaksanaan teknis paket pekerjaan dilihat dari sisi pemenuhan spesifikasi pekerjaan. -Pelaporan pelaksanaan DAK, termasuk didalamnya realisasi keuangan dan realisasi pekerjaan fisik. -Pelelangan paket pekerjaan. -Pengelolaan keuangan daerah, termasuk mekanisme penganggaran dan verifikasi pembayaran kepada penyedia jasa. -Audit internal Pemerintah Daerah (Inspektorat Daerah) terhadap pelaksanaan DAK. -Pengamanan lingkungan dan sosial. -Pelaporan berbasis web (WBRS).
P2D2
61. Hal apa saja yang dijadikan dasar penilaian usulan pinjaman oleh Menteri Keuangan?
Dalam melakukan penilaian usulan pinjaman, Menteri Keuangan memperhatikan: a.kapasitas fiskal daerah yang ditetapkan secara berkala oleh Menteri; b.kebutuhan riil pinjaman Pemerintah Daerah; c.kemampuan membayar kembali; dan d.batas maksimal kumulatif pinjaman Pemerintah Daerah.(keterangan berdasarkan revisi pp 54/2005)
PP 54/2005, pinjaman
62. Kapan batas akhir penerimaan laporan DAK?
Laporan DAK dapat diterima oleh DJPK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya tahun anggaran. Laporan DAK yang ditermia setelah tanggal tersebut tidak bisa diproses.
DAK, laporan DAK
63. Kapan batas waktu penyampaian IKD?
Batas waktu penyampaian: a.APBD => paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran yang bersangkutan. b.Perubahan APBD => paling lambat 30 hari setelah ditetapkannya Perubahan APBD tahun berjalan. c.Laporan Realisasi APBD Semester I => paling lambat 30 Juli tahun berjalan. d.Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
IKD
No.
Pertanyaan
Jawaban
Tags
=> paling lambat tanggal 31 Agustus tahun berjalan e.Informasi mengenai Dana Dekonsentrasi dan/atau Dana Tugas Pembantuan dan laporan keuangan Perusahaan Daerah => paling lambat tanggal 31 Agustus tahun berjalan f.Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah => paling lambat sesuai permintaan. 64. Kapan penyaluran Insentif PBB bagi daerah yang realisasi penerimaan untuk sektor pedesaan dan perkotaan mencapai/melampaui target dilaksanakanan ?
Insentif PBB disalurkan bersamaan dengan penyaluran PBB bagian pemerintah pusat yang dibagi merata kepada seluruh kabupaten dan kota tahap III pada bulan Nopember.
Insentif PBB, PBB
65. Kapan penyaluran PBB bagian pemerintah pusat yang dibagi merata kepada seluruh kabupaten dan kota dilaksanakan ?
PBB bagian pemerintah pusat yang dibagi merata kepada seluruh kabupaten dan kota dilaksanakan dalam 3 (tiga tahap) yaitu pada bulan April, Agustus dan November.
PBB
66. Kepada siapa sajakah pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman ?
Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman ke berbagai sumber yaitu : a.Pemerintah; b.Pemerintah Daerah lain; c.lembaga keuangan bank; d.lembaga keuangan bukan bank; dan f.masyarakat.(keterangan berdasarkan revisi pp 54/2005)
pinjaman, PP 54/2005,
67. Mengapa bisa terjadi “lebih salur” Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam?
Sesuai dengan ketentuan PMK No.21/PMK.07/2009 dan telah diganti dengan PMK No.126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah bahwa penyaluran DBH SDA untuk Triwulan I dan II dilakukan dengan persentase tertentu berdasarkan angka dalam PMK Perkiraan Alokasi DBH SDA. Dengan demikian, jika sampai akhir tahun jumlah realisasi DBH SDA tahun anggaran bersangkutan lebih kecil daripada jumlah yang telah disalurkan saat Triwulan I dan II maka akan mengakibatkan lebih salur. Lebih salur tersebut akan diperhitungkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.
PMK 21/PMK.07/20 09, DBH, penyaluran DBH, transfer daerah, PMK 126/PMK.07/2 010
68. Pemerintah memberikan Hibah Daerah dengan memperhatikan Kapasitas Fiskal Daerah. Apa yang dimaksud dengan
Kapasitas Fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum APBD (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya
kapasitas fiskal, kapasitas fiskal daerah
No.
Pertanyaan Kapasitas Fiskal?
Jawaban
Tags
dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin.
69. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi apabila Pemda akan melakukan pinjaman?
Persyaratan yang harus dipenuhi bagi pemerintah daearah bila akan melakukan pinjaman adalah : a.jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya; b.memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan Daerah untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan c.persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh calon pemberi pinjaman. d.Untuk Pinjaman Jangka Menengah dan Pinjaman Jangka Panjang wajib mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain memenuhi persyaratan tersebut, dalam hal Pinjaman Daerah diajukan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah juga wajib memenuhi persyaratan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah.
pinjaman, pinjaman daerah
70. Siapa penerima manfaat dan stakeholders Proyek P2D2?
Tujuan P2D2 untuk meningkatkan akuntabilitas dan pelaporan DAK pada sektor infrastruktur di lokasi pemerintah daerah percontohan akan dicapai melalui pemberian bantuan teknis dan pengembangan kapasitas (Daftar indikator hasil proyek ini dapat dilihat pada POM). Bantuan teknis dan pengembangan kapasitas P2D2 ditujukan bagi aparat pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.Adapun DAK sebagian besar ditujukan untuk merehabilitasi prasarana/infrastruktur tingkat provinsi/kabupaten/kota. Dengan kata lain, secara keseluruhan dampak dari proyek ini ditujukan kepada seluruh stakeholders di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
P2D2
71. Siapa saja yang terpilih menjadi daerah percontohan (pilot project) dan mengapa terpilih?
Pemerintah daerah yang menjadi daerah percontohan dalam proyek ini adalah pemerintah daerah yang berada di 5 (lima) provinsi, yaitu: 1.Jambi; 2.Kalimantan Tengah; 3.Sulawesi Barat; 4.Maluku Utara; dan 5.Jawa Timur; Pemilihan daerah percontohan tersebut dilakukan atas pertimbangan kriteria letak geografis, tingkat
pilot project, percontohan
No.
Pertanyaan
Jawaban
Tags
ketaatan terhadap pelaporan dan kinerja terhadap penyerapan DAK serta kesuksesan penyelesaian output kegiatan yang didanai oleh DAK. 72. Siapakah yang menyusun IKD?
IKD disusun oleh masing-masing Pemerintah daerah untuk kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah, selaku penyelenggara Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). IKD tersebut disampaikan ke :
IKD
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah Gedung Radius Prawiro (A) Lantai 8 Jl Dr. Wahidin No.1 Jakarta Pusat 10710 Telepon :021-3452590 Faksimili :021-3505103 73. Tanggal berapa transfer DAU ke rekening daerah?
Berdasarkan PMK No. 126/PMK.07/2010, DAU telah masuk di RKUD satu hari sebelum awal bulan berkenaan, kecuali pada awal tahun anggaran.
PMK 126/PMK.07/2 010, transfer DAU, DAU
