RENJA RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN TAHUN

RENJA RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Pengertian sistem perencanan pembangunan nasional sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut sistem perencanaan nasional di bagi dalam 3 ( tiga) jangka waktu yaitu : (1) perencanaan jangka panjang, (2) perencanaan jangka menengah dan (3) perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 20052025, sementara perencanaan jangka menengah pemerintah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Perencanaan jangka menengah di tingkat kementerian keuangan telah dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019, sementara di tingkat unit eselon I Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor 61/PK/2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2015-2019. Perencanaan pembangunan jangka pendek dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) disusun melalui pembahasan tiga pihak yang terdiri dari : (1) Kementerian/Lembaga, (2) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan (3) Direktorat Jenderal Anggaran. Dalam penyusunan Renja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2017 memperhatikan pada kegiatan prioritas nasional yang telah Rencana Kerja DJPK 2017

Page i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR

I

DAFTAR ISI

Iii

DAFTAR GAMBAR

iv

BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………………………………

1

BAB II ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN ……

14

Visi dan Misi ………………………………………………………………………………

14

Tugas dan Fungsi ………………………………………………………………………….

15

Struktur Organisasi ……………………………………………………..………………

16

Identifikasi Pemangku Kepentingan ………………………………………………

17

BAB III KEBIJAKAN DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUN 2017 ….

20

Kegiatan prioritas nasional Tahun 2017 Ditjen Perimbangan Keuangan

20

Perubahan Struktur Organisasi ……………………………………………………

22

BAB IV CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 …………………………………………………

32

Matrik Rencana Kerja (Renja) DJPK 2016 setelah adanya reorganisasi

32

Pencapaian Target Indikator Kinerja Tahun 2016 ……………………………

39

BAB V RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 2017 .…………………………………… RENCANA KERJA DAN PAGU TAHUN 2017 ………………………………………

51 51

BAB VI PENUTUP ..……………………………………………………………………………..

62

Lampiran I : Kebijakan HKPD Tahun 2016

63

Lampiran II : Timeframe kegiatan utama (kegiatan prioritas dan unggulan 2017)

65

Lampiran III : Sasaran Kinerja 2017

73

Rencana Kerja DJPK 2017

Page iii

DAFTAR GAMBAR : 13

2.

Gambar 1 : Kegiatan Prioritas Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sesuai Renstra Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2015-2019 Gambar 2 : Sruktur Organisasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

3.

Gambar 3 : Identifikasi Pemangku Kepentingan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

19

4.

Gambar 4 : Struktur Organisasi berdasarkan PMK No. 234/MK.01/2015

23

5.

Gambar 5 : Tugas dan Fungsi berdasarkan PMK No. 234/MK.01/2015

31

6.

Gambar 6 : Peta Strategi DJPK Tahun 2016

32

7.

Gambar 7 : Rencana Kerja dan Anggaran sesudah Reorganisasi berdasarkan PMK No. 234/MK.01/2015

34

8.

Gambar 8 : Matrik Renja sesudah Reorganisasi berdasarkan PMK No. 234/MK.01/2015

38

9.

Gambar 9 : Capaian Kinerja Indeks Pemerataan Kemampuan Keuangan antar Daerah

39

10.

Gambar 10 : Capaian Kinerja Rasio PDRD terhadap PDRB

40

11.

Gambar 11 : Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

41

12.

Gambar 12 : Capaian Kinerja Realisasi capaian IKU Persentase Penyelesaian Perumusan Kebijakan HKPD yang Berkualitas Gambar 13 : Capaian Kinerja Persentase kerjasama penyelenggaraan In-House Training dengan Pemerintah Daerah Gambar 14 : Capaian Kinerja Persentase Pengembangan dan Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang terintegrasi Gambar 15 : Capaian Kinerja Realisasi capaian IKU Persentase Pejabat yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan

43

16.

Gambar 16 : Capaian Kinerja Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

49

17.

Gambar 17 : Realisasi Penyerapan Anggaran sampai dengan 30 September 2015

50

18.

Gambar 18 : Matrik Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2017 berdasarkan pagu indikatif

53

19.

Gambar 19 : Pagu Indikatif Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2017 per Jenis Belanja

54

20

Gambar 20 : Pagu Anggaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2017 per Jenis Belanja

54

21

Gambar 21 : Matrik Rencana Kerja dan Anggaran atas pagu anggaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2017 Gambar 22 : Matrik Rencana Kerja dan Anggaran atas pagu alokasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2017

57

23

Gambar 23 : Kegiatan Prioritas DJPK Tahun 2017

63

24

Gambar 24 : Matrik Kegiatan Prioritas DJPK Tahun 2017 sesudah reorganisasi dan penyesuaian struktur ADIK

65

25

Gambar 25: Komponen Kegiatan Prioritas DJPK Tahun 2017

66

1.

13. 14. 15.

22


Page iv

17

45 47 48

60

BAB I PENDAHULUAN

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa dan tantangan pembangunan yang akan dihadapi, visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 adalah : “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan Negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional. 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita) yang terdiri dari : 1.

Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.


Page 1

2.

Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

3.

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4.

Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

5.

Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

6.

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

7.

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8.

Melakukan revolusi karakter bangsa.

9.

Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Nawa Cita yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Nawa Cita ke-3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan Implementasi arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan adalah melalui kegiatan prioritas yaitu: 1. Kegiatan Perumusan Kebijakan, Pembinaan, dan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada Direktorat Dana Perimbangan, Direktorat Jenderal Perimbangan

Keuangan

(sesudah

reorganisasi

berdasarkan

PMK

No.

234/MK.01/2015 sesuai tugas dan fungsinya kemudian dilaksanakan oleh Direktorat Dana Perimbangan dan Direktorat Pengelolaan Transfer Non Dana Perimbangan). 2. Kegiatan Perumusan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pendanaan Daerah dan Ekonomi Daerah, Penyusunan Laporan Keuangan Transfer ke Daerah, Rencana Kerja DJPK 2017

Page 2

serta Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (sesudah reorganisasi berdasarkan PMK No. 234/MK.01/2015 sesuai tugas dan fungsinya kemudian dilaksanakan oleh Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah), dan 3. Kegiatan Perumusan Kebijakan, dan Pembinaan Di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Direktorat Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (sesudah reorganisasi berdasarkan PMK No. 234/MK.01/2015 sesuai tugas dan fungsinya kemudian dilaksanakan oleh Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah).

Nawa Cita ke-7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik, dengan tujuan Penguatan Kapasitas Fiskal Negara: Implementasi arah kebijakan dan strategi akan dilaksanakan melalui kegiatan Prioritas yaitu: 1. Perumusan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pendanaan Daerah dan Ekonomi Daerah, Penyusunan Laporan Keuangan Transfer ke Daerah, serta Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (sesudah reorganisasi berdasarkan PMK No. 234/MK.01/2015 sesuai tugas dan fungsinya kemudian dilaksanakan oleh Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah dan Direktorat Pengelolaan Transfer Non Dana Perimbangan), dan 2. Perumusan Kebijakan, Pembinaan, dan Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa pada Direktorat Dana Perimbangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (sesudah reorganisasi berdasarkan PMK No. 234/MK.01/2015 sesuai tugas dan fungsinya kemudian dilaksanakan oleh Direktorat Dana Perimbangan dan Direktorat Pengelolaan Transfer Non Dana Perimbangan). Rencana Kerja DJPK 2017

Page 3

Untuk mendukung pencapaian Nawa Cita terutama pada Nawa Cita-3 dan Nawa Cita ke-7, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada tahun 2015-2019 mempunyai program “Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah”, dengan kegiatan sebagai berikut: 1. Perumusan Kebijakan, Pembinaan, dan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (sesudah reorganisasi berdasarkan PMK No. 234/MK.01/2015 menjadi tugas dan fungsi dari Direktorat Dana Perimbangan dan Direktorat Pengelolaan Transfer Non Dana Perimbangan) dengan arah kebijakan sebagai berikut: a.

Mengembangkan sistem transfer yang meminimumkan ketimpangan fiskal horizontal dan vertikal serta memperbaiki kualitas pelayanan.

b. Meningkatkan kualitas belanja daerah. c.

Harmonisasi Belanja Pusat dan Daerah agat Belanja Daerah Menjadi Efektif dan Efisien.

d. Mengembangkan Keleluasaan Belanja Daerah yang Bertanggung jawab untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dasar. Implementasi arah kebijakan tersebut adalah: a.

Menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) sebagai revisi Undang-Undang (UU) No. 33 tahun 2004.

b. Merumuskan kembali Dana Bagi Hasil (DBH) dengan fokus mengurangi ketimpangan fiskal vertikal. c.

Merumuskan kembali Dana Alokasi Umum (DAU) dengan fokus mengurangi ketimpangan fiskal horizontal.

d. Merumuskan kembali Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan fokus mendanai urusan daerah yang menjadi prioritas nasional dalam rangka mendorong pencapaian pelayanan dasar sesuai dengan standar nasional. Rencana Kerja DJPK 2017

Page 4

e.

Merumuskan kembali Dana Insentif Daerah (DID) sebagai instrumen bagi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan di daerah.

f.

Pengalihan secara bertahap kegiatan yang sudah menjadi kewenangan daerah dari K/L yang berasal dari kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi Dana Alokasi Khusus

g.

Menyusun pedoman pengelolaan dana transfer.

h. Mempercepat penyampaian informasi alokasi dana transfer. i.

Memperbaiki pertimbangan dalam penentuan alokasi dana desa yang bersumber dari APBN.

j.

Menentukan indikator layanan publik dasar yang dapat digunakan dalam pengalokasian DAK.

k.

Menerapkan Medium Term Expenditure Framework (MTEF) dalam Alokasi Belanja.

l.

Dana penyesuaian existing/transfer lainnya. (DAK Non Fisik : Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Tunjangan Penghasilan Guru (TPG), Tambahan Penghasilan (Tamsil) , Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2).

m. Akuntansi dan pelaporan transfer ke daerah (sebagai penyedia data). n. Menyusun alokasi anggaran, memantau penyaluran penggunaan dan mengevaluasi dana desa. o. Penyusunan Road Map DAK Tahun 2017 s.d. 2020. 2. Perumusan Kebijakan, Pemantauan, dan Evaluasi di Bidang Pendanaan Daerah dan Ekonomi Daerah, Penyusunan Laporan Keuangan Transfer ke Daerah serta Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah

(sesudah reorganisasi

berdasarkan PMK No. 234/MK.01/2015 menjadi tugas dan fungsi dari Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah), dengan arah kebijakan sebagai berikut: Rencana Kerja DJPK 2017

Page 5

a. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi guna menghasilkan masukan dan rekomendasi kebijakan yang lebih baik, bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. b. Mewujudkan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Nasional yang mampu menyajikan Informasi Keuangan Daerah (IKD) yang dalam jaringan-waktu riil (online-real time) dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Keuangan Pusat, melalui:  Satu pintu SIKD.  Penyajian IKD secara cepat dan komprehensif.  Pengintegrasian Informasi Keuangan Daerah (IKD) dengan Informasi Keuangan Pusat (IKP) meliputi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Government Finance Statistics (GFS).  Perluasan Kegunaan. Implementasi arah kebijakan tersebut adalah: a. Menyusun pemeringkatan kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk penilaian kinerja keuangan daerah yang terintegrasi dengan mekanisme pemberian insentif. b. Meningkatkan efektifitas monitoring dan evaluasi dana transfer yang bersifat spesifik. c. Menyiapkan sistem yang dapat menerima keragaman sistem pengelolaan informasi keuangan di daerah. d. Mempersiapkan program pengembangan aparatur pengelola dana desa untuk mendukung efektifitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dana desa. e. Peningkatan pemanfaatan SIKD. f. Meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Rencana Kerja DJPK 2017

Page 6

g. Menyusun Rekomendasi Menteri Keuangan tentang Keseimbangan Pendanaan di Daerah dalam rangka Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. h. Menyusun kajian pendanaan APBN dalam rangka pendanaan kawasan tertentu. i. Melakukan evaluasi dan harmonisasi pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan desentralisasi.

3. Perumusan Kebijakan dan Pembinaan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (sesudah reorganisasi berdasarkan PMK No. 234/MK.01/2015 menjadi tugas dan fungsi dari Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah), dengan arah kebijakan sebagi berikut : a. Mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. b. Mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan keuangan daerah. Implementasi arah kebijakan yang telah ditetapkan akan dicapai melalui strategi yang meliputi: 1. Perumusan kebijakan yang melibatkan para stakeholder, terutama pemerintah daerah, dan dapat mengakomodasi keberagaman karakteristik daerah-daerah di Indonesia. Kebijakan yang dirumuskan dengan melibatkan daerah akan membuat kebijakan tersebut berpihak bagi tergalinya potensi daerah secara optimal sesuai karakteristik masing-masing sehingga penguatan daerah akan lebih mudah diwujudkan. Perbaikan perumusan diperlukan mengingat Rasio Pajak Daerah terutama pada kabupaten/kota yang masih kecil dari Rasio Pajak Pusat perlu dioptimalkan melalui : a. Peningkatan kualitas pelayanan evaluasi Raperda/Perda PDRD.


Page 7

b. Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan perda terkait pendapatan asli daerah. c. Meningkatkan administrasi PDRD yang modern, cepat dan mudah. d. Meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak daerah. e. Pengembangan potensi dan kapasitas pendapatan daerah yang efektif dan efisien. f. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan PDRD. g. Penerapan sanksi terhadap daerah yang tidak melaksanakan pemungutan PDRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah sehingga diharapkan dapat melahirkan sumber daya manusia yang mampu mengelola keuangan daerah dengan baik sehingga dapat mendorong terwujudnya kemandirian ekonomi. Adapun

strategi

Direktorat

Jenderal

Perimbangan

Keuangan

dalam

mengimplementasikan arah kebijakan tersebut adalah: a. Mengharmonisasikan Pajak Pusat dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. b. Mengoptimalkan local taxing power melalui bimbingan teknis dan pendampingan pemungutan PDRD. c. Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah. 4. Perumusan Kebijakan dan Pembinaan di Bidang Pembiayaan dan Kapasitas Daerah (sesudah reorganisasi berdasarkan PMK No. 234/MK.01/2015 menjadi tugas dan fungsi dari Direktorat Pengelolaan Transfer Non Dana Perimbangan), dengan arah kebijakan sebagi berikut : a. Mengharmonisasikan belanja pusat dan daerah agar belanja daerah menjadi efektif dan efisien. Rencana Kerja DJPK 2017

Page 8

b. Meningkatkan kualitas belanja daerah dan mengembangkan keleluasaan belanja daerah yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik dasar. c. Menyediakan akses yang sangat luas terhadap sumber pembiayaan pinjaman yang menarik bagi pemerintah daerah untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan publik. d. Melakukan kegiatan peningkatan kapasitas yang menyentuh seluruh tingkat pengelola keuangan daerah, yaitu mulai dari tingkat teknis sampai dengan tingkat pengambil kebijakan strategis. e. Melakukan penajaman substansi dalam penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah. f. Melakukan pembinaan intensif bagi daerah berkapasitas rendah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangannya. g. Melakukan penajaman indikator pemberian hibah berbasis output.

Adapun

strategi

Direktorat

Jenderal

Perimbangan

Keuangan

dalam

mengimplementasikan arah kebijakan tersebut adalah: a. Mengembangkan

Dana

Pembangunan

Infrastruktur

Daerah

(Regional

Infrastructure Development Fund (RIDF). b. Mengembangkan Obligasi Daerah (Municipal Bond). c. Mengembangkan instrumen pembiayaan daerah lainnya. d. Melakukan penguatan kelembagaan yang bersinergi. e. Mengembangkan hibah berbasis output. f. Melakukan penguatan database pengajar yang memiliki sertifikat pelatihan pengelolaan keuangan daerah. g. Melaksanakan pelatihan yang bersinergi dengan donor dan badan diklat pemda. Rencana Kerja DJPK 2017

Page 9

h. Mendorong pelaksanaan cost sharing APBN-APBD secara bertahap untuk melaksanakan pelatihan pengelolaan keuangan daerah bagi aparat pemerintah daerah. i. Menciptakan kemandirian daerah dalam menyelenggarakan peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah. j. Melakukan penajaman kurikulum, Satuan Acara Pembelajaran (SAP), dan modul yang sesuai kebutuhan. k. Memberikan penguatan peran Tim Kendali Mutu (QualityAssurance) dalam pelaksanaan pelatihan pengelola keuangan daerah. l. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah yang baru (new reform capacity building). m.Melakukan penajaman esensi pelaksanaan peningkatan kapasitas

pengelola

keuangan daerah dalam peningkatan karier. n. Mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan daerah. o. Mendorong peningkatan kualitas belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). p. Mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan layanan publik bagi daerah dengan struktur demografi serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah. q. Melakukan penajaman bagi cluster daerah miskin. r. Pengendalian Sisa Lebih Pelaksanaan Anggaran (Silpa) di Daerah. s. Dana otsus dan dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). t. Mengembangkan hibah berbasis output. u. Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah melalui kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pelaksanaan In House Training.


Page 10

5. Dukungan manajemen, pengelolaan organisasi, sumber daya manusia, dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan arah kebijakan: a. Melakukan penajaman visi dan misi organisasi. b. Mewujudkan struktur organisasi yang mendukung penguatan fungsi-fungsi HKPD. c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses kerja sesuai dengan dinamika lingkungan dan kebutuhan pemangku kepentingan. d. Mengembangkan strategi pengelolaan SDM Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang mendukung pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. e. Menyusun alternatif pengembangan karier pegawai berdasarkan kompetensi dan potensi individu. f. Melakukan pembinaan SDM potensial untuk mempersiapkan calon pemimpin masa depan, dan g. Melakukan penyempurnaan infrastruktur pengelolaan SDM Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk mendukung peningkatan kualitas SDM.

Adapun

strategi

Direktorat

Jenderal

Perimbangan

Keuangan

dalam

mengimplementasikan arah kebijakan tersebut adalah: a. Menyusun visi dan misi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan baru yang lebih sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsi organisasi serta kondisi ideal yang akan dicapai di masa mendatang; b. Menyusun struktur organisasi yang mendukung siklus perubahan kebijakan yang terkait dengan HKPD dan perubahan beban kerja; c. Melakukan penyesuaian beban kerja organisasi yang baru; d. Pemenuhan standar kompetensi jabatan;


Page 11

e. Memperkuat posisi dan peran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; f. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap para pemangku kepentingan; g. Mendukung implementasi kebijakan HKPD; h. Memperkuat interaksi dengan para pemangku kepentingan eksternal; i. Mewujudkan organisasi modern yang berteknologi tinggi; j. Menyusun visi pengelolaan SDM; k. Menyusun rencana strategis pengelolaan SDM; l. Memetakan kompetensi dan potensi pegawai; m. Menyusun kamus kompetensi teknis dan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ); n. Membuat analisis kesenjangan kompetensi; o. Menyusun pola pengembangan pegawai; p. Menyusun pola karier pegawai; q. Membentuk manajemen talenta di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; r. Mengintegrasikan pola karier dan diklat dengan sistem manajemen SDM yang lain; dan s. Menyempurnakan Sistem Informasi Kepegawaiam (SIMPEG). Peran Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam rangka pencapaian visi pembangunan nasional jangka menengah 2015-2019 “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotongroyong) dapat digambarkan sebagai berikut :


Page 12

Gambar 1 Kegiatan Prioritas Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sesuai Renstra Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2015-2019


Page 13

BAB II ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

VISI DAN MISI Visi dan misi baru Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana telah ditetapkan dalam Cetak Biru Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan adalah sebagai berikut: Visi Baru: "Menjadi Pengelola Hubungan Fiskal Pusat Dan Daerah Berkelas Dunia Yang Adil Dan Transparan"; Misi Baru:  Mewujudkan perumusan kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah yang transparan dan akuntabel.  Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hubungan keuangan pusat dan daerah yang efektif.  Menyelenggarakan sistem informasi keuangan daerah yang akurat, transparan, dan tepat waktu.  Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Aspek strategis dari visi baru Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tercermin pada perubahan frase "Perimbangan Keuangan" menjadi "Hubungan Fiskal Pusat dan Daerah". Perubahan frase tersebut mempunyai makna yang lebih luas, terutama mengingat “perimbangan keuangan" pada dasarnya hanyalah merupakan salah satu elemen atau instrumen di dalam "hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah". Rencana Kerja DJPK 2017

Page 14

Dengan demikian, perubahan ini memberikan perluasan makna, lingkup, serta arah kebijakan desentralisasi fiskal ke depan menuju hubungan keuangan pusat dan daerah yang lebih baik. Melalui mekanisme hubungan keuangan yang lebih baik tersebut diharapkan akan tercipta kemudahan-kemudahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah, terutama dalam "penyediaan dan pemenuhan pelayanan publik" yang prima dan atau lebih berkualitas, yang pada gilirannya akan berimbas kepada kondisi perekonomian yang lebih baik, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Dengan visi yang baru tersebut, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai unit pengelola dan pelaksana kebijakan desentralisasi fiskal bertekad untuk menjadikan pelaksanaan dan pengelolaan desentralisasi fiskal di Indonesia sebagai praktik pengelolaan hubungan fiskal pusat dan daerah yang "berkelas dunia" yang akan menjadi contoh atau "role model" bagi negara-negara lain dalam penerapan kebijakan desentralisasi fiskal. Cita-cita ini diharapkan akan menjadi fokus tujuan perubahan dan menginspirasi semua pihak untuk mendukung transformasi yang diharapkan. Integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan kebijakan juga harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan dengan menekankan pada pengelolaan kebijakan yang adil dan transparan.

TUGAS DAN FUNGSI Pembentukan

Direktorat

Jenderal

Perimbangan

Keuangan

di

lingkungan

Kementerian Keuangan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 14 April 2010.


Page 15

Selanjutnya, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Sesuai dengan Peraturan Presiden tersebut, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyelenggarakan 5 (lima) fungsi sebagai berikut: 1.

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang dana perimbangan.

2.

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendapatan asli daerah serta peningkatan kapasitas keuangan daerah.

3.

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan stadardisasi teknis di bidang pembiayaan dan transfer non dana perimbangan.

4.

Melaksanakan

evaluasi

pengelolaan

keuangan

daerah,

pengembangan

pendanaan perkotaan, perdesaan, dan kawasan, serta penyelenggaraan teknologi informasi dan penyajian informasi keuangan daerah. 5.

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan, serta pemberian dukungan pelayanan teknis dan administratif

kepada semua unsur di

lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Struktur Organisasi Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, struktur organisasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan adalah sebagai berikut: Rencana Kerja DJPK 2017

Page 16

Gambar 2 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Identifikasi Pemangku Kepentingan Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan proses identifikasi pemangku kepentingan (stakeholders) dalam rangka menentukan rencana strategis serta meningkatkan kinerja organisasi. Para pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dimaksud adalah: 1.

Menteri dan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu). Memberikan arahan dan dukungan terkait kebijakan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.


Page 17

2.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPR dan DPD sebagai lembaga politik memiliki peran yang sangat penting untuk mendapatkan dukungan dan legitimasi politik.

3.

Pemerintah Daerah dan DPRD (Pemda). Memberi masukan dan evaluasi atas kebijakan dan pelayanan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

4.

Kementerian/Lembaga (K/L). Pertama adalah K/L yang terkait dengan penyusunan kebijakan di bidang desentralisasi meliputi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri, Kedua adalah K/L yang terkait dengan penyusunan formulasi alokasi dana transfer ke daerah, antara lain formulasi DAU, DBH, DID, Dana Otonomi Khusus Papua dan Aceh serta DAK, antara lain Badan Pusat Statistik, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri. Keterlibatan kementerian/Lembaga ini terkait dengan ketersediaan data dasar yang dijadikan sebagai variabel atau kriteria alokasi dana transfer ke daerah.

5.

Unit Eselon I Lingkup Kementerian Keuangan. Beberapa Unit Eselon I di antaranya Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam memberikan dukungan serta membantu keberhasilan pendanaan anggaran daerah yang berasal dari APBN dalam kerangka implementasi otonomi daerah. Selain itu, unit eselon I yang terkait dengan fungsi koordinasi dan pelaksanaan dukungan manajemen adalah Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pengelolaan Resiko (DJPPR).


Page 18

6.

Akademisi/Lembaga Pendidikan. Peran akademisi dalam memberikan masukan terkait kebijakan desentralisasi fiskal dari sisi kajian ilmiah. Hal ini membantu dalam memperkuat kualitas decision-making.

7.

Eksternal d an Internal Auditor. Memberikan kontribusi yang penting dalam menentukan langkah strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

8.

Lembaga Internasional/Kerjasama Bilateral dan Multilateral

(development

partners). Development partners memiliki kontribusi dalam memberikan pendanaan di luar APBN

dalam

mendukung

pelaksanaan

kebijakan

desentralisasi.

Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat/Media. 9.

Masyarakat dan media memberikan feedback kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atas

kebijakan dan pelayanan yang dilakukan oleh

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Gambar 3 Identifikasi Pemangku Kepentingan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan


Page 19

BAB III KEBIJAKAN DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUN 2017 Beberapa hal khusus yang menjadi perhatian dalam penyusunan Renja Ditjen Perimbangan tahun 2017 antara lain : Nawacita terutama Nawa Cita 3 dan Nawa Cita 7, RPJMN 2015-2019, Renstra Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Perimbangan 2015-2019, Kegiatan prioritas nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 serta Perubahan struktur organisasi termasuk perubahan Tugas dan Fungsi Ditjen Perimbangan Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 234/MK.1/2015.

1. Kegiatan prioritas nasional Tahun 2017 Ditjen Perimbangan Keuangan Kegiatan Prioritas Nasional adalah kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor : 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017. Sesuai dengan Program follow function yang merupakan kebijakan pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2017, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan memiliki 2 (dua) Program Prioritas, terdiri dari (1) Program Reformasi Fiskal dan (2) Program Desa dan Kawasan Perdesaan dengan rincian kegiatan prioritas sebagai berikut : 1) Peningkatan porsi dana desa dan transfer ke daerah pada Direktorat Dana Perimbangan

setelah

reorganisasi

dilaksanakan

oleh

Direktorat

Dana

Perimbangan dan Direktorat Pengelolaan Transfer Non Dana Perimbangan melalui aktivitasnya : a.

Penyusunan Perpres tentang DAU.

b. Penyusunan peraturan ttg transfer ke daerah. c.

Penyusunan peraturan tentang teknis pengalokasian DAK berdasarkan kebutuhan Daerah.


Page 20

d. Penyusunan Lampiran Peraturan tentang DBH Pajak dan Cukai Hasil Tembakau. e.

Penyusunan laporan Bimtek Transfer dan Dana Desa.

f.

Penyusunan Laporan FGD Mekanisme Pengalokasian dan Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana desa.

g.

Penyusunan laporan sosialisasi DAK.

2) Penetapan kriteria, formulasi perhitungan, serta persyaratan/ prioritas penerimaan

pada

Direktorat

Dana

Perimbangan

melalui

aktivitasnya

Penyusunan Rekomendasi atas Pengelolaan DAK di Daerah. 3) Harmonisasi Peraturan pada Direktorat Dana Perimbangan melalui aktivitasnya Penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. 4) Perbaikan mekanisme penyaluran dana pada Direktorat Dana Perimbangan melalui aktivitasnya Penyusunan Rekomendasi atas Kajian Reformulasi Dana Alokasi Umum (DAU). 5) Penerapan reward dan punishment pada Direktorat Pengelolaan Transfer Non Dana Perimbangan melalui aktivitasnya Penyusunan Peraturan tentang Dana Insentif

Daerah (DID), Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Dana Tambahan Penghasilan Guru (DTPG). 6) Peningkatan Kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola dana pada Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Keuangan Daerah dengan aktivitasnya : a)

Bimtek Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah untuk Meningkatkan Fiskal Daerah.

b)

Bimtek Ketentuan Umum Pemungutan Pajak Daerah.

c)

Bimtek Penilaian PBB P2.

d)

Diagnostik organisasi, SDM dan Teknologi Pemerintah Daerah.

e)

Penyusunan modul aplikasi PDRD.


Page 21

f)

Coaching of coaches aplikasi untuk Internal.

g)

Bimtek Modernisasi Administrasi Pajak Daerah.

h)

Coching of Coaches Aplikasi PDRD untuk Pemda.

i)

Dukungan IHT Aplikasi PDRD oleh Pemda.

7) Distribusi, Supervise, Pemantauan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) agar berjalan secara efektif dan efisien pada Direktorat Pembiayaan, Transfer Non Dana Perimbangan, melalui aktivitasnya : a)

Penyusunan Laporan Sosialisasi dan monitoring Dana Desa.

b)

Penataan Dokumen Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

c)

Penyusunan Peraturan tentang Dana Desa.

2. Perubahan Struktur Organisasi Berdasarkan PMK Nomor : 234/MK.01/2016 tentang Susunan dan Organisasi Kementerian Keuangan,

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengalami

perubahan yang cukup besar meliputi : a.

Perubahan numenklater pada tingkatan unit eselon II.

b. Perpindahan tugas dan fungsi antar unit eselon II. c.

Perpindahan tugas dan fungsi dalam satu unit eselon II.

d. Penambahan tugas dan fungsi baru yang tidak ada pada unit organisasi lama. Beberapa gambaran atas berubahan organisasi tersebut adalah sebagai berikut : Berdasarkan struktur Organisasi SEBELUM (PMK No. 206/MK.01/2014)

SETELAH (PMK No. 234/MK.01/2015)

DIREKTORAT / SUBDIT

DIREKTORAT / SUBDIT

Sekretariat DJPK

Sekretariat DJPK 1

Kabag Perencanaan Dan Keuangan

1

2

Kabag Organisasi Dan Kepegawaian

2

3

Kabag Umum Dan Kehumasan

3

4

Kabag Kontrol Intern

4


Bag. Perencanaan dan Keuangan Bag SDM Bag. Umum Kehumasan & Bantuan Hukum Bag. Organisasi & Kepatuhan Internal

Page 22

Direktorat Dana Perimbangan

Direktorat Dana Perimbangan 1

Subdit DBH Pajak

1

Subdit DBH

2

Subdit DBH Sumber Daya Alam

2

Subdit DAU

3

Subdit Dana Alokasi Umum

3

Subdit DAK Fisik 1

4

Subdit Dana Alokasi Khusus

4

Subdit DAK Fisik 2

5

Subdit Pelaksanaan Transfer I

5

6 Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah

Subdit Pelaksanaan Transfer II

Subdit DAK Non Fisik Subdit Perumusan Kebijakan Dana Perimbangan

1

Direktorat Pajak dan Retribusi Daerah

Subdit Evaluasi Dana Desentralisasi Dan Perekonomian Daerah

3

Subdit Evaluasi Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Perbantuan Subdit Akuntansi Dan Pelaporan Transfer Ke Daerah

4

Subdit Data Keuangan Daerah

5

Subdit Informasi Dan Dukungan Teknis

1

2

6 Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah 1 2

4

Subdit Data Keuangan Daerah Subdit Data Non Keuangan Daerah

5

Subdit Teknologi Informasi

Subdit PDRD I

1

2

Subdit PDRD II

2

3

Subdit PDRD III

3

4

Kasubdit PDRD IV Subdit Sinkronisasi Dan Dukungan Teknis PDRD

4

Subdit Sinkronisasi PDRD Subdit Pemantauan dan Evaluasi PAD Subdit Pengembangan Potensi PAD Subdit Bimbingan Teknis dan Keuangan Sudbit Perumusan Kebijakan PAD

5 Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah

3

Subdit Evaluasi Keuangan Daerah Subdit Pengembangan Pendanaan Perkotaan dan Kawasan

Direktorat Pendapatan Dan Kapasitas Keuangan Daerah

5 Direktorat Pembiayaan & Transfer Non DAPER

1

Subdit Pinjaman Daerah

1

Subdit Hibah Dana Darurat dan DID

2

Subdit Hibah Daerah

2

Subdit dana desa otsus dan DIY

3

Subdit Pembiayaan Penataan Daerah Subdit Investasi Dan Kapasitas Keuangan Daerah Subdit Penatausahaan Pembiayaan Daerah

3

Subdit Pelaksanaan Transfer

4

Subdit APTD Subdit Perumusan Kebijakan Non DAPER

4 5

5

Gambar 4 struktur Organisasi berdasarkan PMK No. 234/MK.01/2015


Page 23

Berdasarkan Tugas dan fungsi SEKRETARIAT 1

Bagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Anggaran

Menyiapkan bahan penyusunan renstra, renja tahunan, dokumen perencanaan lainnya, RKA, dan dokumen pendukung penyusunan anggaran DJPK

Subbagian Perbendaharaan

Menyiapkan urusan perbendaharaan DJPK dan penerbitan SPM kepada KPPN

Subbagian Akuntansi dan Pelaporan

Menyiapkan bahan akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan, penyusunan statistik, laporan akuntabilitas kinerja, dan laporan penataan tugas DJPK

Subbagian Harmonisasi Kebijakan dan Peraturan

Melakukan koordinasi harmonisasi kebijakan, koordinasi dan fasilitasi penyusunan keputusan dan/atau peraturan perundang-undangan HKPD serta penyediaan dan penyajian data dan substansi bahan dalam rangka pelaksanaan tugas atau kegiatan DJPK

Subbagian Pengembangan SDM

Menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan penyaringan SDM dalam rangka pendidikan, pelatihan, pengembangan kompetensi SDM, dan ujian jabatan

Subbagian Mutasi dan Informasi SDM

Menyiapkan bahan penyusunan informasi, pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, pensiun, mutasi, penyiapan bahan statistik dan administrasi umum SDM, serta mengelola informasi manajemen SDM

Subbagian Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah

Membina jabatan fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah, penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan analis keuangan pusat dan daerah, koordinasi, serta evaluasi dan monitoring jabatan fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah

2

Bagian Sumber Daya Manusia

3 Subbagian Tata Usaha

Subbagian Rumah Tangga dan Protokoler Bagian Umum, Kehumasan, dan Bantuan Hukum

4

Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal

Subbagian Perlengkapan

Melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, ekspedisi dan penggandaan, manajemen perpustakaan, serta melaksanakan fungsi tata usaha dan rumah tangga Setditjen Melakukan pelaksanaan urusan protokoler, kerumahtanggaan, akomodasi, pengangkutan, pemeliharaan inventaris kantor, pemeliharaan rumah dan kendaraan dinas, perjalanan dinas, serta urusan gaji dan kesejahteraan pegawai Melakukan urusan pengadaan sarana dan prasarana, inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian, pengawasan, penyiapan penghapusan BMN, serta melaksanakan fungsi unit layanan pengadaan

Subbagian Kehumasan, Bantuan Hukum, dan Kerjasama Antar Lembaga

Melakukan urusan hubungan media, layanan informasi, publikasi, dokumentasi, pengolahan data hubungan masyarakat dan informasi website DJPK, koordinasi dan fasilitasi pertimbangan dan bantuan hukum, penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi serta pemantauan pelaksanaan kegiatan kerjasama DJPK dengan lembaga lain

Subbagian Organisasi dan Tata Laksana

Mengelola organisasi, penyusunan jabatan fungsional, penyusunan dan pengembangan prosedur dan metode kerja, serta ketatalaksanaan


Page 24

Subbagian Kepatuhan Internal I

Subbagian Kepatuhan Internal II

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengendalian internal, penyusunan laporan kepatuhan internal, penyusunan rekomendasi, pengelolaan pengaduan, koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan serta melakukan pemantauan pengendalian internal, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai, serta tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penerapan pengelolaan risiko, pengembangan budaya kepatuhan dan sadar risiko, dan pengembangan program pencegahan fraud serta evaluasi terhadap pengelolaan risiko terkait dengan pelaksanaan tugas Dit Daper dan Dit Pembiayaan dan Transfer Non Daper Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengendalian internal, penyusunan laporan kepatuhan internal, penyusunan rekomendasi, pengelolaan pengaduan, koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan serta melakukan pemantauan pengendalian internal, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai, serta tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penerapan pengelolaan risiko, pengembangan budaya kepatuhan dan sadar risiko, dan pengembangan program pencegahan fraud serta evaluasi terhadap pengelolaan risiko terkait dengan pelaksanaan tugas Sekretariat, Dit Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah, dan Dit EPIKD

Subbagian Pengelolaan Kinerja


Melakukan penyiapan rumusan dan penerapan kebijakan pengelolaan kinerja, menyusun konsep Kontrak Kinerja, manual IKU, dan matriks cascading, menyusun laporan capaian kinerja, mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja, mereviu hasil perhitungan Nilai Kinerja Organisasi, serta bimbingan teknis pengelolaan kinerja organisasi

Page 25

DIREKTORAT DANA PERIMBANGAN 1 Subdit Dana Bagi Hasil

2 Subdit Dana Alokasi Umum

3 Subdit Dana Alokasi Khusus Fisik I

4

Seksi Data DBH

Mengelola data dalam rangka perencanaan alokasi DBH

Seksi Perencanaan DBH

Menyusun rencana alokasi DBH dan koordinasi dengan K/L

Seksi Alokasi DBH

Menyusun rincian rencana alokasi DBH

Seksi Pemantauan dan Evaluasi DBH

Melakukan monev pelaksanaan alokasi DBH

Seksi Data DAU

Mengelola data dalam rangka perencanaan alokasi DAU

Seksi Perencanaan DAU

Menyusun rencana alokasi DAU dan koordinasi dengan K/L

Seksi Alokasi DAU Seksi Pemantauan dan Evaluasi DAU

Menyusun rincian rencana alokasi DAU

Seksi Data DAK Fisik I

Mengelola data dalam rangka perencanaan alokasi DAK Fisik I Menyusun rencana alokasi DAK Fisik I dan koordinasi dengan K/L Menyusun rincian rencana alokasi DAK Fisik I Melakukan monev dan bimbingan teknis pelaksanaan alokasi DAK Fisik I

Seksi Perencanaan DAK Fisik I Seksi Alokasi DAK Fisik I Seksi Pemantauan dan Evaluasi DAK Fisik I Seksi Data DAK Fisik II

Subdit Dana Alokasi Khusus Fisik II

5

Seksi Perencanaan DAK Fisik II

6

Menyusun rincian rencana alokasi DAK Fisik II

Seksi Pemantauan dan Evaluasi DAK Fisik II

Melakukan monev dan bimbingan teknis pelaksanaan alokasi DAK Fisik II

Seksi Perencanaan DAK Non Fisik Seksi Alokasi DAK Non Fisik Seksi Pemantauan dan Evaluasi DAK Non Fisik Seksi Perumusan Kebijakan DBH

Subdit Perumusan Kebijakan Dana Perimbangan

Mengelola data dalam rangka perencanaan alokasi DAK Fisik II Menyusun rencana alokasi DAK Fisik II dan koordinasi dengan K/L

Seksi Alokasi DAK Fisik II

Seksi Data DAK Non Fisik Subdit Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Melakukan monev pelaksanaan alokasi DAU

Seksi Perumusan Kebijakan DAU Seksi Perumusan Kebijakan DAK Subbagian Tata Usaha


Mengelola data dalam rangka perencanaan alokasi DAK Non Fisik Menyusun rencana alokasi DAK Non Fisik dan koordinasi dengan K/L Menyusun rincian rencana alokasi DAK Non Fisik Melakukan monev dan bimbingan teknis pelaksanaan alokasi DAK Non Fisik Menyiapkan bahan perumusan rancangan peraturan di bidang DBH Menyiapkan bahan perumusan rancangan peraturan di bidang DAU Menyiapkan bahan perumusan rancangan peraturan di bidang DAK Melakukan tata usaha dan rumah tangga direktorat

Page 26

DIREKTORAT PENDAPATAN DAN KAPASITAS KEUANGAN DAERAH .

1

Seksi Sinkronisasi Raperda PDRD Provinsi dan Kota

Subdit Sinkronisasi Raperda PDRD

2

Subdit Pemantauan dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah

3

Seksi Sinkronisasi Raperda PDRD Kabupaten I

Seksi Sinkronisasi Raperda PDRD Kabupaten I

Melakukan sinkronisasi Raperda PDRD, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta bimbingan teknis terkait Raperda Kabupaten wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua

Seksi Penyusunan Hasil Sinkronisasi PDRD

Menyusun hasil sinkronisasi Raperda PDRD

Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi dan Kota

Menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta bimbingan teknis terkait pemungutan dan administrasi PAD Provinsi dan Kota

Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten I

Menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta bimbingan teknis terkait terkait pemungutan dan administrasi PAD Kabupaten wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi

Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten II

Menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta bimbingan teknis terkait terkait pemungutan dan administrasi PAD Kabupaten wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua

Seksi Penyusunan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah

Melakukan penyusunan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi atas kepatuhan terhadap peraturan

Seksi Pengembangan Potensi Pendapatan Asli Daerah Provinsi dan Kota Subdit Pengembangan Potensi Pendapatan Asli Daerah

4

Seksi Pengembangan Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten I SeksiPengembangan Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten II Seksi Perencanaan Bimbingan Teknis Keuangan Daerah

Subdit Bimbingan Teknis Keuangan Daerah

Melakukan sinkronisasi Raperda PDRD, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta bimbingan teknis terkait Raperda Provinsi dan Kota Melakukan sinkronisasi Raperda PDRD, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta bimbingan teknis terkait Raperda Kabupaten wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi

Seksi Pelaksanaan Bimbingan Teknis Keuangan Daerah I Seksi Pelaksanaan Bimbingan Teknis Keuangan Daerah II Seksi Evaluasi dan Pelaporan Bimbingan Teknis Keuangan Daerah


Menyiapkan bahan teknik penghitungan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan serta bimbingan teknis terkait PAD Provinsi dan Kota Menyiapkan bahan teknik penghitungan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan serta bimbingan teknis terkait PAD Kabupaten wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Menyiapkan bahan teknik penghitungan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan serta bimbingan teknis terkait PAD Kabupaten wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, koordinasi dan fasilitasi penyiapan bahan dan pengembangan materi bimbingan teknis keuangan daerah Melakukan koordinasi dan fasilitasi bimbingan teknis keuangan daerah wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Melakukan koordinasi dan fasilitasi bimbingan teknis keuangan daerah wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua Melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan bimbingan teknis keuangan daerah

Page 27

DIREKTORAT PEMBIAYAAN & TRANSFER NON DAPER Seksi Data dan Perencanaan Hibah, Dana Darurat, dan Dana Insentif Daerah 1

2

Subdit Hibah, Dana Darurat, dan Dana Insentif Daerah

Subdit Dana Desa, Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan DIY

Seksi Alokasi Hibah, Dana Darurat, dan Dana Insentif Daerah Seksi Pemantauan dan Evaluasi Hibah, Dana Darurat, dan Dana Insentif Daerah

Seksi Perencanaan Dana Desa, Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan DIY

Menyusun rencana alokasi Dana Desa, Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan DIY dan koordinasi dengan K/L

Seksi Alokasi Dana Desa, Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan DIY Seksi Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan DIY

Subdit Pelaksanan Transfer

Subdit Akuntansi dan Pelaporan Transfer ke Daerah

Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Hibah, Dana Darurat, dan Dana Insentif Daerah Mengelola data dalam rangka perencanaan alokasi Dana Desa, Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan DIY

Seksi Pelaksanaan Transfer II

4

Melakukan penyusunan rincian rencana Hibah, Dana Darurat, dan Dana Insentif Daerah

Seksi Data Dana Desa, Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan DIY

Seksi Pelaksanaan Transfer I

3

Melakukan pengelolaan data, penyusunan rencana Hibah, Dana Darurat, dan Dana Insentif Daerah serta koordinasi dengan K/L

Menyusun rincian rencana alokasi Dana Desa, Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan DIY Melakukan monev dan bimbingan teknis pelaksanaan Dana Desa, Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan DIY Melakukan koordinasi dan fasilitasi penyiapan DIPA transfer ke daerah, penyiapan penerbitan SKPRTD, SPP dan SPM transfer ke daerah, penyiapan standarisasi persyaratan penyaluran transfer ke daerah, pelaksanan bimbingan teknis penyaluran transfer ke daerah, penyusunan laporan realisasi transfer ke daerah, penugasan oleh Dirjen PK Melakukan koordinasi dan fasilitasi penyiapan DIPA transfer ke daerah, penyiapan penerbitan SKPRTD, SPP dan SPM transfer ke daerah, penyiapan standarisasi persyaratan penyaluran transfer ke daerah, pelaksanan bimbingan teknis penyaluran transfer ke daerah, penyusunan laporan realisasi transfer ke daerah, penugasan oleh Dirjen PK

Seksi Pelaksanaan Transfer III

Melakukan koordinasi dan fasilitasi penyiapan DIPA transfer ke daerah, penyiapan penerbitan SKPRTD, SPP dan SPM transfer ke daerah, penyiapan standarisasi persyaratan penyaluran transfer ke daerah, pelaksanan bimbingan teknis penyaluran transfer ke daerah, penyusunan laporan realisasi transfer ke daerah, penugasan oleh Dirjen PK

Seksi Pelaksanaan Transfer IV

Melakukan koordinasi dan fasilitasi penyiapan DIPA transfer ke daerah, penyiapan penerbitan SKPRTD, SPP dan SPM transfer ke daerah, penyiapan standarisasi persyaratan penyaluran transfer ke daerah, pelaksanan bimbingan teknis penyaluran transfer ke daerah, penyusunan laporan realisasi transfer ke daerah, penugasan oleh Dirjen PK

Seksi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan DBH dan DAU

Menyiapkan bahan penatausahaan akuntansi, verifikasi dan analisa laporan keuangan, dan penyusunan laporan keuangan anggaran transfer DBH dan DAU

Seksi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan DAK

Menyiapkan bahan penatausahaan akuntansi, verifikasi dan analisa laporan keuangan, dan penyusunan laporan keuangan anggaran transfer DAK

Seksi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembiayaan, Hibah, Dana Desa, Otsus dan Insentif

Menyiapkan bahan penatausahaan akuntansi, verifikasi dan analisa laporan keuangan, dan penyusunan laporan keuangan anggaran transfer Pembiayaan, Hibah, Dana Desa, Otsus dan Insentif


Page 28

5

Subdit Perumusan Kebijakan Non Dana Perimbangan

Seksi Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Transfer ke Daerah

Menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan anggaran transfer dana perimbangan, dana desa, dana keistimewaan, dana transfer lainnya, dan hibah, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan CALK serta pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional

Seksi Perumusan Kebijakan Pembiayaan, Hibah, dan Dana Darurat

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan rekomendasi di bidang pembiayan dan perumusan rancangan peraturan di bidang Pembiayaan, Hibah, dan Dana Darurat

Seksi Perumusan Kebijakan Dana Desa, Otonomi Khusus dan Insentif

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan rekomendasi di bidang pembiayan dan perumusan rancangan peraturan di bidang Dana Desa, Otonomi Khusus dan Insentif

Seksi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Transfer

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan rekomendasi di bidang pembiayan dan perumusan rancangan peraturan di bidang pelaksanaan transfer ke daerah

Subbagian Tata Usaha

Melakukan tata usaha dan rumah tangga direktorat


Page 29

DIREKTORAT EVALUASI PENGELOLAAN DAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH 1

Subdit Evaluasi Keuangan Daerah

2

Subdit Pengembangan Pendanaan Perkotaan dan Kawasan

Seksi Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah

Melakukan evaluasi, penyiapan bahan rekomendasi dan bimbingan teknis terkait pendapatan dan belanja daerah dalam rangka penilaian kinerja keuangan daerah

Seksi Evaluasi Pembiayaan dan Perekonomian Daerah

Melakukan evaluasi, penyiapan bahan rekomendasi dan bimbingan teknis terkait pembiayaan dan perekonomian daerah dalam rangka penilaian kinerja keuangan daerah

Evaluasi Dana Dekonsentrasi

Melakukan evaluasi, penyiapan bahan rekomendasi dan bimbingan teknis terkait dana dekonsentrasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendanaan

Evaluasi Dana Tugas Pembantuan

Melakukan evaluasi, penyiapan bahan rekomendasi dan bimbingan teknis terkait dana tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendanaan

Seksi Pengembangan Pendanaan Perkotaan dan Daerah Otonom Baru

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, standarisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pengembangan pendanaan perkotaan dan DOB

Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, standarisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pengembangan pendanaan kawasan perumahan dan pemukiman

Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Ekonomi Khusus dan Perbatasan Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Daerah Tertinggal dan Perdesaan

3

Subdit Data Keuangan Daerah

Subbagian Tata Usaha

Melakukan tata usaha dan rumah tangga direktorat

Seksi Pengumpulan Data

Menyiapkan perumusan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, dan pengumpulan data keuangan daerah

Seksi Verifikasi Data I

Melakukan verifikasi data keuangan daerah, penugasan oleh Dirjen PK

Seksi Verifikasi Data II Seksi Pelaporan

4 Subdit Data Non Keuangan Daerah

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, standarisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pengembangan pendanaan kawasan ekonomi khusus dan perbatasan Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, standarisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pengembangan pendanaan kawasan daerah tertinggal, perdesaan, dan rawan bencana

Melakukan verifikasi data keuangan daerah, penugasan oleh Dirjen PK Menyusun laporan data keuangan daerah untuk penyajian informasi keuangan daerah

Seksi Pengumpulan Data

Menyiapkan perumusan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, dan pengumpulan data non keuangan daerah

Seksi Verifikasi Data

Melakukan verifikasi data non keuangan daerah

Seksi Pelaporan

Menyusun laporan data non keuangan daerah


Page 30

5 Seksi Pengembangan Aplikasi dan Program I

Seksi Pengembangan Aplikasi dan Program II Subdit Teknologi Informasi

Melakukan penyiapan bahan perumusan rencana strategis teknologi informasi, perencanaan, pembangunan, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi sistem aplikasi, pemeliharaan, pendokumentasian dan pemberian bimbingan teknis sistem aplikasi, penugasan oleh Dirjen PK Melakukan penyiapan bahan perumusan rencana strategis teknologi informasi, perencanaan, pembangunan, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi sistem aplikasi, pemeliharaan, pendokumentasian dan pemberian bimbingan teknis sistem aplikasi, penugasan oleh Dirjen PK

Seksi Pengelolaan Basis Data

Melakukan penyiapan bahan analisa kebutuhan pengelolaan basis data, perencanaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengamanan Pusat Data, pengelolaan kinerja basis data dan Disaster Recovery Center, pengumpulan data dari masing-masing unit dan pelaksanaan pertukaran data elektronik serta pengelolaan kamus data

Seksi Dukungan Teknis

Melakukan penyiapan bahan analisa kebutuhan perencanaan pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, implementasi, penguatan dan peningkatan kualitas software, infrastruktur hardware, jaringan, dan komunikasi data

Gambar 5 Tugas dan Fungsi berdasarkan PMK No. 234/MK.01/2015


Page 31

BAB IV CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016

Matrik Rencana Kerja (Renja) DJPK setelah adanya reorganisasi

Gambar 6 Peta Strategi DJPK Tahun 2016

Dalam strategi menuju visi organisasi “Menjadi Pengelola Hubungan Fiskal Pusat dan Daerah berkelas Dunia yang Adil dan Transparan”, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menjabarkannya dalam peta strategi tahun 2016 dan rencana kerja (Renja) tahun 2016 disesuaikan dengan perubahan organisasi yang terjadi berdasarkan PMK Nomor 234/MK.1/2015, Berikut adalah matriks rencana kerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2016 yang memuat target dan indikator yang diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun adalah sebagai berikut : Rencana Kerja DJPK 2017

Page 32

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG

: (015) KEMENTERIAN KEUANGAN : (06) DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN

KODE

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT

(1)

(2)

015.06.08

01 02 03

Program: Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

VOL/SAT (3)

01 1687.501 1687.502 1687.503 1687.504

1688

01 02 03 1688.501 1688.502 1688.503 1688.504

Outcomes/Sasaran Program : Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang Adil dan Transparan

01 02

(6)

133.641.167.000

0

133.641.167.000

21.335.979.000

0

21.335.979.000

227.659.000

0

227.659.000

1.588.016.000 6.965.333.000

5.609.983.000

0 0

Indikator Kinerja Kegiatan : Indeks Pemerataan Kemampuan Keuangan antar Daerah

Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana 6 Peraturan Desa Layanan Transfer ke Daerah dan Dana 28 Layanan Desa Kebijakan Dana Perimbangan 7 peraturan Layanan Dana Perimbangan 7 Layanan Perumusan Kebijakan, Pemantauan, dan Evaluasi Pengelolaan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah

12.554.971.000

0

12.554.971.000

0

5.609.983.000

2.491.117.000

0

2.491.117.000

8.870.659.000

0

8.870.659.000

1.588.016.000 6.965.333.000

Indikator Kinerja Kegiatan : Ketersediaan data APBD Persentase Pengembangan dan Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah Persentase penyelesaian kajian di bidang pendanaan di daerah secara tepat waktu Layanan Sistem Informasi Keuangan Daerah Laporan Keuangan TKDD Layanan Ev.Pendanaan & Perek.Drh Kebij.Pengel.dan SIKD

Perumusan Kebijakan dan Pembinaan Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

1689

JUMLAH

Indikator Kinerja Utama Program: Indeks Pemerataan Kemampuan Keuangan Antar Daerah Rasio PDRD terhadap PDRB Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

Perumusan Kebijakan, Pembinaan, dan Layanan Dana Perimbangan

1687

ALOKASI ANGGARAN TA. 2016 INISIATIF BASELINE BARU (4) (5)

10 Layanan 5 Laporan 17 Layanan 5 Rekomen

432.910.000 1.797.404.000 888.552.000

0 0 0

432.910.000 1.797.404.000 888.552.000

Indikator Kinerja Kegiatan : Rasio PDRD terhadap PDRB Persentase Kerjasama Penyelenggaraan IHT dengan Pemerintah Daerah


Page 33

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG KODE (1) 1689.501 1689.502 1689.503 1689.504 1689.505

1690

01 02 03 1690.501 1690.502 1690.503 1690.504 1690.505

1691

01 02 02

1691.501 1691.502 1691.503 1391.504

: (015) KEMENTERIAN KEUANGAN : (06) DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT

(2) Kebijakan di Bidang PDRD Layanan di Bidang PDRD Kebijakan Pendapatan dan Kapasitas KD Layanan Evaluasi PAD Layanan Bimtek Keuangan Daerah

VOL/SAT (3) 3 Peraturan 9 Layanan 3 Peraturan 9 Layanan 6 Layanan

Perumusan Kebijakan dan Pembinaan Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan

ALOKASI ANGGARAN TA. 2016 INISIATIF BARU (4) (5) 294.475.000 0 567.915.000 0 852.745.000 0 432.017.000 0 8.723.507.000 0

BASELINE

JUMLAH (6) 294.475.000 567.915.000 852.745.000 432.017.000 8.723.507.000

8.870.659.000

0

8.870.659.000

57.840.000 740.152.000

0 0

57.840.000 740.152.000

82.151.559.000

0

Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase ketepatan waktu pemberian persetujuan atas pelampauan deficit APBD yg dibiayai dari pinjaman Persentase tingkat efektifitasn hibah Persentase penyaluran DD yg berbasis penyerapan Kebijakan di Bidang PKKD Layanan Pembiayaan dan Kapasitas Daerah Layanan ToT Pengelolaan Keu. Daerah Kebijakan Pembiay. Non Daper Layanan Pembiayaan TKDD

4 Peraturan 14 Layanan 3 Layanan 8 Peraturan 47 Layanan

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perimbangan Keuangan

141.508.000 169.360.000 14.564.127.000

0 0 0

141.508.000 169.360.000 14.564.127.000

0 0 0 0 0

9.631.697.000 25.092.053.000 2.239.308.000 45.188.501.000

82.151.559.000

Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Pegawai yang memenuhi jamlat Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Rasio Penyelesaian sarana dan prasarana Dukungan Manajerial Layanan Kesekretariatan Kebijakan Penguatan Kelembagaan P2D2 Layanan Perkantora

4 Layanan 5 Layanan 5 Layanan 12 Bulan

9.631.697.000 25.092.053.000 2.239.308.000 45.188.501.000

Gambar 7 Rencana Kerja dan Anggaran sesudah Reorganisasi berdasarkan PMK No. 234/MK.01/2015


Page 34


Page 35


Page 36


Page 37

Gambar 8 Matrik Renja sesudah Reorganisasi berdasarkan PMK No. 234/MK.01/2015


Page 38

Selanjutnya uraian target pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2016 akan dijabarkan sebagai berikut:

PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 Indeks Pemerataan Kemampuan Keuangan Antar Daerah Indeks Pemerataan fiskal antar daerah menggunakan perhitungan Indeks Williamson (IW) Indeks pemerataan antar daerah seluruh Indonesia diperoleh dari hasil rata-rata tertimbang IW provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia. Indeks Williamson merupakan koefisien sebaran (coefficient of variation) dari ratarata sebaran berdasarkan pendapatan perkapita dengan memperhatikan proporsi penduduk suatu daerah terhadap jumlah penduduk nasional. Pendapatan perkapita = (PAD + DBH + DAU) / Jumlah Penduduk. Apabila indeks semakin mendekati 0 berarti bahwa tingkat pemerataan fiskal antar daerah semakin baik.

Capaian Kinerja Tahun 2016 Kegiatan Perumusan Pembinaan dan pengelolaan Dana Perimbangan

Indikator

Target

Indeks Pemerataan Kemampuan Keuangan antar Daerah

0,725

Q1

Q2

Q3

Prognosis Y

0

0

0

0,725

Gambar 9 Capaian Kinerja Indeks Pemerataan Kemampuan Keuangan antar Daerah

Kendala : 1. UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daearah mengamanatkan adanya pengalihan sebagian kewenangan dari yang semula kewenangan Pemerintah Kab./Kota menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. 2. Perubahan DAU Nasional dalam APBN TA 2017 3. Perubahan variabel data penghitungan DAU. Rencana Kerja DJPK 2017

Page 39

Tindakan yang dilakukan : Melakukan koordinasi dengan stakeholder (Pemda, Badan Pusat Statistik, Badan Informasi Geospasial, dan pihak-pihak terkait) dalam memperoleh data penghitungan DAU yang valid. Rekomendasi agar capaian IKU dapat tercapai adalah : Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder (Pemda, Badan Pusat Statistik, Badan Informasi Geospasial, dan pihak-pihak terkait) dalam memperoleh data penghitungan DAU yang valid

Rasio PDRD terhadap PDRB Dengan menggunakan angka proyeksi PDRD dibagi dengan trend PDRB dari 542 provinsi kab/kota yang telah didapatkan, ditemukan angka proyeksi sebesar 2,047 dengan rincian : (proyeksi PDRD) 204.801.504.492.634 (trend PDRB) 10.005.850.592.293.400

= 2,047

Tindakan yang telah dilakukan agar tercapai target : Dit. PKKD telah melakukan bimtek sebagai berikut: 1

Bimtek optimalisasi pengelolaan Pajak Daerah untuk meningkatkan PAD

2

Bimtek BPHTB dan PBB P2

3

Bimtek pemungutan Pajak Daerah Kegiatan

Perumusan Kebijakan dan Pembinaan di Bidang Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Indikator Rasio PDRD terhadap PDRB

Target

2,047

Q1 0

Capaian Kinerja Tahun 2016 Q2 Q3 2,047

2,047

Prognosis Y 2,047

Gambar 10 Capaian Kinerja Rasio PDRD terhadap PDRB


Page 40

Rekomendasi : Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah melalui : 1.

Meningkatkan koordinasi dan konsultasi kepada daerah untuk meningkatkan kualitas Perda sebagai dasar pemungutan

2.

Mengurangi pemungutan yang bermasalah melalui Monitoring dan evaluasi Perda2 pemungutan

3.

Peningkatan Kapasitas SDM dalam menganalisa potensi, melakukan penilaian,pemeriksaan dan penagihan pajak

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Merupakan nilai kepuasan pelanggan atas layanan unggulan Kemenkeu terhadap pihak eksternal. Data capaian untuk unit Eselon I diperoleh dari survei independen yang dikoordinasikan oleh Biro Humas. Lingkup survei adalah customers atas seluruh pelayanan Kementerian Keuangan kepada pihak eksternal. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

Target 4,3

Q1 0

Capaian Kinerja Tahun 2016 Q2 Q3 0

0

Prognosis Y 4,3

Gambar 11 Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

Kendala : Survey akan dikoordinasikan oleh Biro Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Tindakan yang telah dilaksanakan : Memberikan pelayanan publik sesuai SOP yang ada untuk kepuasan layanan bagi pengguna dan berkoordinasi dengan pelaksana survey.


Page 41

Persentase Penyelesaian Perumusan Kebijakan HKPD yang Berkualitas Sesuai target yang ditetapkan pada Triwulan II Tahun 2016, DJPK telah menyusun Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sesuai dengan target yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut : Peraturan Pemerintah : 1.

PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa.

2.

Peraturan Menteri Keuangan a.

PMK Nomor 4/PMK.07/2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011, Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

b. PMK Nomor 22/PMK.07/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Penyaluran Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2016. c.

PMK

Nomor

28/PMK.07/2016

tanggal

19

Februari

2016

tentang

Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. d. PMK Nomor 37/PMK.07/2016 tanggal 11 Maret 2016 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. e.

PMK Nomor 47/PMK.07/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016.

f.

PMK Nomor 48/PMK.07/2016 tanggal 29 Maret 2016 Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.


Page 42

g.

PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tanggal 29 Maret 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

3.

Peraturan Dirjen PK a.

Perdirjen PK Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Tatacara Pemotongan atas Lebih Bayar DBH TA 2016.

b. Perdirjen PK Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang Tatacara Pemotongan atas Lebih Bayar DBH TA 2016. 4.

Keputusan Dirjen PK a.

Kepdirjen Nomor KEP-8/PK/2016 tentang Penetapan Daerah Peserta Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Tahun 2016 pada tanggal 12 April 2016.

Beberapa produk hukum/ peraturan saat ini masih dalam proses penyusunan untuk dapat selesai sesuai target yang ditetapkan Capaian Kinerja Tahun 2016 Kegiatan Semua kegiatan dilingkungan DJPK

Indikator Persentase Penyelesaian Perumusan Kebijakan HKPD yang Berkualitas

Target

100 %

Q1

Q2

Q3

Prognosis Y

100%

100%

100%

100%

Gambar 12 Capaian Kinerja Realisasi capaian IKU Persentase Penyelesaian Perumusan Kebijakan HKPD yang Berkualitas

Tindakan yang telah dilaksanakan agar IKU tercapai : 1. Melakukan Koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM terkait Revisi PP; 2. Mempercepat proses penyelesaian Produk Kebijakan

yang masih dalam

penyusunan. 3. Telah dilaksanakan koordinasi dengan unit terkait (Direktorat EPIKD dan BKF) terkait pembahasan pokok-pokok kebijakan yang akan diatur dalam RPMK tentang Rencana Kerja DJPK 2017

Page 43

Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman TA 2017. 4. Proses finalisasi draft RPMK tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman TA 2017. 5. Proses finalisasi RPMK tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat melalui Pemotongan DAU dan/atau DBH. Rekomendasi : 1. Melakukan review secara berkala atas kebutuhan penyesuaian Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman TA 2016. 2. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Kementerian Hukum dan HAM terkait Revisi PP. 3. Mempercepat proses penyelesaian Produk Kebijakan yang masih dalam penyusunan.

Persentase kerjasama penyelenggaraan In-House Training dengan

Pemerintah

Daerah In-House Training Pengelolaan Keuangan Daerah diadakan yang 9 (sembilan) daerah berupa basic dan intermediate training dan 55 (lima puluh lima) daerah berupa executive training . Tindakan yang telah dilakukan : 1.

Workshop dengan mengundang BKD dan Badan Diklat Daerah.

2.

Menginformasikan IHT kepada Pemda melalui pengiriman booklet, paparan singkat dalam kegiatan DJPK yang mengundang Pemda, dan pembagian booklet pada undangan yang hadir.


Page 44

3.

Menyusun draft juknis pelaksanaan kerja sama IHT untuk memberikan panduan dalam melakukan IHT. Capaian Kinerja Tahun 2016 Kegiatan

Indikator

Perumusan Kebijakan, dan Pembinaan di Bidang Pembiayaan dan Kapasitas Daerah

Persentase kerjasama penyelenggaraan In-House Training dengan Pemerintah Daerah

Target

50%

Q1

Q2

Q3

Prognosis Y

-

23,7%

33,7%

50%

Gambar 13 Capaian Kinerja Persentase kerjasama penyelenggaraan In-House Training dengan Pemerintah Daerah

Rekomendasi : 1.

Melakukan bimtek di tiap provinsi dengan mengundang Kab./Kota dengan dukungan APBN.

2.

IHT level eksekutif dengan peserta Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah / Sekda, dan narasumber Menkeu / Wamenkeu / Eselon I dan Eseleon II terkait.

3.

Berkoordinasi dengan unit-unit lain di DJPK untuk menginformasikan kerja sama IHT dalam kegiatan Sosialisasi, Bimtek, FGD, dsb. yang melibatkan Pemda.

4.

Mewajibkan Pemda untuk mengalokasikan APBD untuk peningkatan kapasitas secara mandiri, misalnya dari DID.

5.

Inventarisasi Rencana Kerjasama Centre dengan Pemerintah Daerah;

6.

Inventarisasi Lembaga-Lembaga Penyelenggara Pelatihan lainnya dengan Pemerintah Daerah;

7.

Mendorong

lembaga

penyelenggara

dengan

DJPK

untuk menggunakan

modul,bahan bimtek, kurikulum dan evaluasi yang telah disiapkan oleh DJPK 8.

Cost-Sharing dengan pemerintah daerah berupa akomodasi, transportasi dan honor narasumber.


Page 45

Persentase Pengembangan dan Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang terintegrasi Kondisi saat ini masih terdapat beberapa Pemda yang masih mengalami kendala dalam penyampaian data ke SIKD menggunakan agen SINERGI dan SIMPATIK. (Penyampaian data ke SIKD dapat melalui mekanisme webservice via SINERGI, upload XML, dan input data). Implikasi : Pemda membutuhkan resource (waktu dan SDM) yang lebih banyak untuk menyampaikan data

bulanan sehingga dikhawatirkan terjadi keterlambatan

penyampaian data. Kondisi ini terjadi karena : 1. Banyaknya variasi pada sistem dan perangkat milik Pemda (OS, database, browser) 2. Sumber daya manusia (SDM) Pemda yang menangani IT masih belum memadai 3. Belum adanya tim (dedicated person) untuk SIKD di Pemda

Tindakan yang telah dilakukan :  Sampai dengan akhir triwulan II 2016, seluruh Pemda telah terkoneksi dengan SIKD.  Sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2016 kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain: 1. Piloting SIKD di 14 Pemda; 2. Bimbingan Teknis mengundang 542 Pemda (dihadiri sekitar 400 Pemda) 3. Pelatihan kepada Pemerintah Daerah terkait Teknis Aplikasi SIKD (Sesuai Permintaan Pemerintah Daerah); Rencana Kerja DJPK 2017

Page 46

4. Evaluasi terhadap SIKD Core, SINERGi, dan SIMPATIK bersama pengembanga Aplikasi; 5. Pengembangan SINERGI v 1.3.2 dan SIMPATIK v 2,0; 6. Penetapan RPMK Penyelenggaraan SIKD (PMK Nomor 74/PMK.07/2016); 7. Pengembangan Dashboard SIKD sesuai arahan Pimpinan. Rekomendasi : 1.

Melakukan koordinasi berkesinambungan dengan Pemda

2.

Melakukan koordinasi dengan K/L terkait

3.

Melakukan koordinasi dengan pengembang aplikasi pengelolaan keuangan daerah Capaian Kinerja Tahun 2016 Kegiatan

Indikator

Perumusan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pendanaan Daerah dan ekonomi daerah, Penyusunan laporan keuangan transfer ke daerah serta pengembangan SIKD

Persentase Pengembangan dan Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang terintegrasi

Target

100%

Q1

Q2

Q3

Prognosis Y

-

50%

50%

100%

Gambar 14 Capaian Kinerja Persentase Pengembangan dan Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang terintegrasi

Persentase Pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan Jumlah pejabat di lingkungan DJPK yang sudah memenuhi SKJ-nya adalah sebanyak 117 pejabat dari total 124 pejabat atau sebesar 94,35%. Perlu dilakukan kembali Assessment kepada para pejabat di lingkungan DJPK yang belum memenuhi SKJ-nya. Dari assesment yang telah dilakukan, rincian level pejabat yang belum memenuhi standar kompetensi jabatan adalah sebagai berikut: 1. 3 orang dari level Eselon III; Rencana Kerja DJPK 2017

Page 47

2. 4 orang dari level Eselon IV. Beberapa pejabat telah melakukan reassessment, namun hingga akhir semester I belum dapat diketahui hasilnya. Tindakan yang telah dilakukan : Pada TW II, DJPK telah mengirim pejabat-pejabatnya yang belum memenuhi SKJ-nya untuk mengikuti Assessment, namun hasil Assessment tersebut belum diterima oleh DJPK. Rekomendasi : Pelaksanaan assessment Pejabat DJPK setelah pelaksanaan Reorganisasi (menunggu kamus kompetensi untuk jabatan pada organisasi baru). Capaian Kinerja Tahun 2016 Kegiatan

Indikator

Dukungan Manajemen dan dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan

Target

95%

Q1

Q2

Q3

Prognosis Y

-

94,35%

94,35%

94,35%

Gambar 15 Capaian Kinerja Realisasi capaian IKU Persentase Pejabat yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Secara umum hingga Semester I, persentase penyerapan anggaran dan output belanja sudah melebihi target yang ditetapkan. Merujuk pada formulasi yang ada, angka capaian yang diperoleh oleh DJPK pada kualitas pelaksanaan anggaran adalah sebesar 26,07% dari target 25% yang ditetapkan. Sesuai formulasi, angka ini terdiri dari komponen realsiasi anggaran, output, dan efisiensi. Namun, angka efisiensi baru dapat diperhitungkan pada akhir tahun, sehingga pada Semester I ini yang diperhitungkan hanya komponen output dan efisiensi. Angka realisasi anggaran s.d. Semester I adalah 19,83% Angka realisasi output s.d. Semester I adalah 28,67%. Rencana Kerja DJPK 2017

Page 48

Realisasi Anggaran dan Output Belanja Direktorat Daper sebesar 43,19 % Realisasi Anggaran dan Output Belanja Direktorat EPIKD sebesar 22,13 % Realisasi Anggaran dan Output Belanja Direktorat PDRD sebesar 28,82% Realisasi Anggaran dan Output Belanja Direktorat PKD sebesar 13,75% Realisasi Anggaran dan Output Belanja Sekretariat sebesar 18,25% Kendala : Jika dilihat, komponen penyerapan anggaran Triwulan II Tahun 2016 tidak maksimal dikarenakan adanya perubahan struktur dan organisasi DJPK sesuai dengan PMK No. 234/PMK. 01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Tindakan yang telah dilaksanakan : 1. Rapat koordinasi di lingkungan DJPK untuk mempercepat penyerapan anggaan dan output belanja. 2. Melakukan revisi DIPA sesuai dengan nomenklatur organisasi PMK 234/PMK 01/2015. Capaian Kinerja Tahun 2016 Kegiatan Dukungan Manajemen dan dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Indikator Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Target

95%

Q1

Q2

Q3

Prognosis Y

-

26,07%

-

95%

Gambar 16 Capaian Kinerja Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Rekomendasi agar dapat tercapai target : Berkoordinasi secara berkala dengan pegawai yang terkait langsung menangani Belanja Barang dan Belanja Modal pada seluruh unit eselon II di DJPK terkait Kualitas Pelaksanaan Anggaran. Data realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 4 Agustus 2016 adalah sebagai berikut : Rencana Kerja DJPK 2017

Page 49

JENIS BELANJA

REALISASI

PAGU

Rp

%

Belanja Pegawai

28.903.719.000

19.585.586.525

67,76

Belanja Barang

86.418.805.000

22.289.116.684

25,79

Belanja Barang dan Modal

10.852.197.000

223.380.385

2,06

126.174.721.000

42.098.083.594

33,39

Total Belanja

Gambar 17 Realisasi Penyerapan Anggaran sampai dengan 30 September 2015


Page 50

BAB V RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 2017

RENCANA KERJA DAN PAGU ANGGARAN INDIKATIF 2017 Alokasi Pagu Indikatif Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2017 adalah sebesar Rp 150.116.979.000. (Seratus lima puluh miliar seratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah). Dengan Pagu Indikatif tersebut, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang terinci ke dalam beberapa Output. Adapun Pagu Indikatif tahun 2017, indikator kegiatan, target yang harus dicapai beserta jumlah volume output untuk masing-masing unit eselon II Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan adalah sebagai berikut: PAGU INDIKATIF DJPK TAHUN ANGGARAN 2017 (Dalam Juta Rupiah)

MENJADI (SESUAI KEBUTUHAN TOTAL PAGU SELURUH KEGIATAN) Pagu 2017 Kode

Program/ Kegiatan

Output/Indikator Output

Target

Satuan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Operasi onal (6)

015.08


Indeks Pemerataan Kemampuan Keuangan Antar Daerah Rasio PDRD terhadap PDRB

0,725

Indeks

51.850,6

4,3

Indeks

Sasaran Program : Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang Adil dan Transparan 1687

Perumusan Kebijakan, Pembinaan, dan Layanan Dana Perimbangan


Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

Kebijakan Dana Perimbangan Indeks Pemerataan Kemampuan Keuangan antar Daerah

2

Jumlah

(7)

(8)

98.266,4

150.117,0

3.984,4

3.984,4

Rasio

001.

0,725

Non-Ops

Indeks

Page 51

Presentase Penyelesaian Perumusan HKPD yang Berkualitas 002. Layanan Dana Perimbangan Persentase Penyampaian Laporan Realisasi Dana Perimbangan tepat Waktu Persentase Alokasi Infrastruktur terhadap Total Alokasi DAK

100

%

95,5

%

75

%

Jumlah Dit. Daper 1688

Perumusan Kebijakan, Pemantauan, dan Evaluasi Pengelolaan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Kebijakan Pengelolaan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah Persentase jumlah daerah yang terkena sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan daerah

-

001.

Persentase daerah yang memiliki APBD sehat 002. Layanan Pemantauan dan Evaluasi Keuangan Daerah Persentase penyelesaian kajian di bidang pendanaan di daerah secara tepat waktu Ketersediaan data APBD Layanan Sistem Informasi Keuangan Daerah Persentase Pengembangan dan Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah Persentase Pengembangan Aplikasi Internal Tepat Waktu

4,25

%

75

%

100

%

91

%

003.

100

%

100

%

Jumlah Dit.EPIKD 1689


Kebijakan Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Persentase Penyelesaian Perumusan Kebijakan HKPD yang Berkualitas Rasio PDRD terhadap PDRB

-

001.

Layanan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah Persentase Ketepatan Jumlah Penyetoran Pajak Rokok

100

%

2

Rasio

002.


Persentase ketepatan Waktu Penyelesaian Rekomendasi atas Evaluasi Raperda PDRD 003. Layanan Bimtek Keuangan Daerah

100

%

100

%

8.294,6

8.294,6

12.279,0

12.279,0

650,0

650,0

3.240,2

3.240,2

3.540,0

3.540,0

7.430,2

7.430,2,2

2.000,6

2.000,6

3.372,7

3.372,7

11.291,4

11.291,4

Page 52

Persentase Kerjasama Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Keuangan Daerah dengan Pemerintah Daerah Persentase Ketersediaan Fasilitas Dukungan DJPK pada Penyelenggaraan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Keuangan Daerah

50

%

100

%

Jumlah Dit.PKKD 1690


Kebijakan Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan Persentase Penyelesaian Perumusan Kebijakan HKPD yang Berkualitas

-

001.

Persentase Penyaluran hibah ke daerah terhadap permintaan Penyaluran Layanan Pembiayaan dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Persentase Penyaluran Dana Desa yang Berbasis pada Kinerja Penyerapan Persentase Kumulatif Defisit APBD yang dibiayai dari Pinjaman Daerah yang terkendali

100

%

95

%

002.

90

%

0,3

%

Jumlah Dit.PTNDP 1691


001

Dukungan Manajerial

Persentase Pegawai yang memenuhi jamlat Persentase Pelaksanaan Jabatan Fungsional AKPD 002 Layanan Internal Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran 994 Layanan Perkantoran Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

-

53

%

100

%

95

16.664,7

16.664,7

902,1

902,1

36.897,3

36.897,3

37.799,5

37.799,5

17.593,0

17.593,0

6.500,0

6.500,0

% 51.850,6

95

51.850,6

%

Jumlah Sekretariat DJPK

51.850,6

24.193,0

75.943,6

Jumlah Total

51.850,6

98.266,4

150.117,0

Gambar 18 Matrik Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2017 berdasarkan pagu indikatif


Page 53

Jika dikelompokkan kedalam jenis belanja operasional dan non operasional maka Pagu Indikatif Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Operasional

JENIS BELANJA Non Operasional

51.850.602.000

98.266.377.000

JUMLAH 150.116.679.000

Gambar 19 Pagu Indikatif Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2017 per Jenis Belanja

Dalam perjalanannya, pagu indikatif Ditjen Perimbangan Keuangan untuk tahun anggaran 2017 mengalami perubahan dengan adanya kebijakan pemotongan Pagu Indikatif sebesar Rp. 7.283.327.000,- (Tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) menjadi pagu anggaran sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-420/MK.1/2016 tanggal 16 Agustus 2016 dari semula Rp. 150.116.979.000,- (Seratus lima puluh miliar seratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) menjadi Rp. 142.833.652.000,- (Seratus empat puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah), dengan komposisi sebagai berikut : Operasional

JENIS BELANJA Non Operasional

52.499.828.000

90.333.824.000

JUMLAH 142.833.652.000

Gambar 20 Pagu Anggaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2017 per Jenis Belanja


Page 54

Dengan adanya perubahan pagu pada pagu indikatif dan pagu anggaran dari sebesar Rp150,1M menjadi pagu anggaran sebesar Rp142,8M serta penyesuaian terhadap arsitektur data dan informasi kinerja (ADIK) 2017, kertas kerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menjadi sebagai berikut : PAGU ANGGARAN DJPK TAHUN ANGGARAN 2017 (Dalam Juta Rupiah)


Program/ Kegiatan


Target

Satuan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Operasi onal (6)

015.08



0,725

Indeks

52.499,8

4,3

Indeks

1687

Sasaran Program : Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang Adil dan Transparan Perumusan Kebijakan, Pembinaan, dan Layanan Dana Perimbangan


Kebijakan Dana Perimbangan – (10) 001.001 – 2 Kebijakan Kebijakan Dana Perimbangan di Bidang DBH (2) 001.001 – 1 Kebijakan Kebijakan Dana Perimbangan di Bidang DAU (1) 001.001 – 5 Kebijakan Kebijakan Dana Perimbangan di Bidang DAK (5) 001.001 – 2 Kebijakan Kebijakan Dana Perimbangan di Bidang Transfer ke Daerah (2) Indeks Pemerataan Kemampuan Keuangan antar Daerah Presentase Penyelesaian Perumusan HKPD yang Berkualitas 002. Layanan Dana Perimbangan - (16) Persentase Penyampaian Laporan Realisasi Dana Perimbangan tepat Waktu

Jumlah

(7)

(8)

90.333,8

142.833,6

Rasio

001.

Persentase Alokasi Infrastruktur terhadap Total Alokasi DAK


2

Non-Ops

4.921,1 809,9 564,0 2.630,2 916,9 0,725

Indeks

100

% 7.084,9

95,5

%

75

%

7.084,9

Page 55

Jumlah Dit. Daper (26) 1688


Kebijakan Pengelolaan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (16) Persentase jumlah daerah yang terkena sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan daerah

-

001.

Persentase daerah yang memiliki APBD sehat 002. Layanan Pemantauan dan Evaluasi Keuangan Daerah – (3) Persentase penyelesaian kajian di bidang pendanaan di daerah secara tepat waktu Ketersediaan data APBD Layanan Sistem Informasi Keuangan Daerah – (10) Persentase Pengembangan dan Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah Persentase Pengembangan Aplikasi Internal Tepat Waktu

4,25

%

75

%

100

%

91

%

003.

100

%

100

%

Jumlah Dit.EPIKD (29) 1689


Kebijakan Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah – (3) Persentase Penyelesaian Perumusan Kebijakan HKPD yang Berkualitas Rasio PDRD terhadap PDRB

-

001.

Layanan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah – (9) Persentase Ketepatan Jumlah Penyetoran Pajak Rokok

100

%

2

Rasio

002.

Persentase ketepatan Waktu Penyelesaian Rekomendasi atas Evaluasi Raperda PDRD 003. Layanan Bimtek Keuangan Daerah – (6) Persentase Kerjasama Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Keuangan Daerah dengan Pemerintah Daerah Persentase Ketersediaan Fasilitas Dukungan DJPK pada Penyelenggaraan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Keuangan Daerah


100

%

100

%

50

%

100

%

12.006,0

12.006,0

3.379,4

3.379,4

364,7

364,7

3.686,1

3.686,1

7.430,2

7.430,2

1.952,6

1.952,6

3.418,6

3.418,6

9.790,0

9.790,0

Page 56

Jumlah Dit.PKKD (18) 1690


Kebijakan Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan – (8) Persentase Penyelesaian Perumusan Kebijakan HKPD yang Berkualitas

-

001.

Persentase Penyaluran hibah ke daerah terhadap permintaan Penyaluran Layanan Pembiayaan dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa – (37) Persentase Penyaluran Dana Desa yang Berbasis pada Kinerja Penyerapan Persentase Kumulatif Defisit APBD yang dibiayai dari Pinjaman Daerah yang terkendali

100

%

95

%

002.

90

%

0,3

%

Jumlah Dit.PTNDP (45) 1691


Dukungan Manajemen Es.I – (17) 950.051 – 7 Layanan Layanan Perencanaan dan Keuangan 950.052 – 4 Layanan Layanan Pengembangan SDM 950.053 – 3 Layanan Layanan Administrasi, Manajemen, dan Kehumasan 950.054 –3 Layanan Layanan Pengelolaan Organisasi Persentase Pegawai yang memenuhi jamlat Persentase Pelaksanaan Jabatan Fungsional AKPD 951 Layanan Internal -(3) Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran 994 Layanan Perkantoran (12) Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

-

950

53

%

100

%

95

15.161,2

15.161,2

1.400,4

1.400,4

30.897,3

30.897,3

32.297,7

32.297,7

16.316,8

16.316,8

5.180,2

5.180,2

3.880,7

3.880,7

4.053,7

4.053,7

3.202,2

3.202,2

7.127,0

7.127,0

% 52.499,8

95

51.850,6

%

Jumlah Sekretariat DJPK (32)

52.499,8

23.443,8

75.943,6

Jumlah Total (150)

52.499,8

90.333,8

142.833,6

Gambar 21 Matrik Rencana Kerja dan Anggaran atas pagu anggaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2017

Dalam perjalanan berikutnya, berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor : S535/MK.1/2016 tanggal : 21 Oktober 2016, pagu anggaran Ditjen Perimbangan Rencana Kerja DJPK 2017

Page 57

Keuangan Tahun Anggaran 2017 mengalami pemutakhiran/pengurangan pagu sebesar Rp.10,7M sehingga pagu alokasi dari semula Rp.142,8M menjadi sebesar Rp. 132,0M dengan rincian sebagai berikut : PAGU ALOKASI DJPK TAHUN ANGGARAN 2017 (Dalam Juta Rupiah)


Program/ Kegiatan


Target

Satuan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Operasi onal (6)

015.08



0,725

Indeks

49.626,1

4,3

Indeks

1687


Sasaran Program : Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang Adil dan Transparan Perumusan Kebijakan, Pembinaan, dan Layanan Dana Perimbangan

Kebijakan Dana Perimbangan – (8) 001.001 – 2 Kebijakan Kebijakan Dana Perimbangan di Bidang DBH 001.001 – 1 Kebijakan Kebijakan Dana Perimbangan di Bidang DAU (1) 001.001 – 3 Kebijakan Kebijakan Dana Perimbangan di Bidang DAK 001.001 – 2 Kebijakan Kebijakan Dana Perimbangan di Bidang Transfer ke Daerah Indeks Pemerataan Kemampuan Keuangan antar Daerah Presentase Penyelesaian Perumusan HKPD yang Berkualitas 002. Layanan Dana Perimbangan - (18) Persentase Penyampaian Laporan Realisasi Dana Perimbangan tepat Waktu

2

Non-Ops

Jumlah

(7)

(8)

82.413,2

132.039,3

Rasio

001.

Persentase Alokasi Infrastruktur terhadap Total Alokasi DAK Jumlah Dit. Daper (26)


2.633,7 584,5 514,0 640,6 894,6 0,725

Indeks

100

%

95,5

%

75

% -

7.578,0

7.578,0

12.006,0

12.006,0

Page 58

1688


001.

Kebijakan Pengelolaan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (16) Persentase jumlah daerah yang terkena sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan daerah Persentase daerah yang memiliki APBD sehat 002. Layanan Pemantauan dan Evaluasi Keuangan Daerah – (3) Persentase penyelesaian kajian di bidang pendanaan di daerah secara tepat waktu Ketersediaan data APBD Layanan Sistem Informasi Keuangan Daerah – (10) Persentase Pengembangan dan Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah Persentase Pengembangan Aplikasi Internal Tepat Waktu

4,25

%

75

%

100

%

91

%

003.

100

%

100

%

Jumlah Dit.EPIKD (29) 1689


Kebijakan Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah – (3) Persentase Penyelesaian Perumusan Kebijakan HKPD yang Berkualitas Rasio PDRD terhadap PDRB

-

001.

Layanan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah – (9) Persentase Ketepatan Jumlah Penyetoran Pajak Rokok

100

%

2

Rasio

002.

Persentase ketepatan Waktu Penyelesaian Rekomendasi atas Evaluasi Raperda PDRD 003. Layanan Bimtek Keuangan Daerah – (6) Persentase Kerjasama Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Keuangan Daerah dengan Pemerintah Daerah Persentase Ketersediaan Fasilitas Dukungan DJPK pada Penyelenggaraan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Keuangan Daerah Jumlah Dit.PKKD (18)


100

%

100

%

50

%

100

%

-

2.941,6

2.941,6

348,3

348,3

3.175,0

3.175,0

6.464,9

6.464,9

1.667,6

1.667,6

2.971,0

2.971,0

8.378,6

8.378,6

13.017,2

13.017,2

Page 59

1690


001.

Kebijakan Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan – (8) Persentase Penyelesaian Perumusan Kebijakan HKPD yang Berkualitas Persentase Penyaluran hibah ke daerah terhadap permintaan Penyaluran Layanan Pembiayaan dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa – (37) Persentase Penyaluran Dana Desa yang Berbasis pada Kinerja Penyerapan Persentase Kumulatif Defisit APBD yang dibiayai dari Pinjaman Daerah yang terkendali

100

%

95

%

002.

90

%

0,3

%

Jumlah Dit.PTNDP (45) 1691


Dukungan Manajemen Es.I – (17) 950.051 – 1 Layanan Layanan Perencanaan dan Keuangan (7) 950.052 – 1 Layanan Layanan Pengembangan SDM (4) 950.053 – 3 Layanan Layanan Administrasi, Manajemen, dan Kehumasan 950.054 – 3 Layanan Layanan Pengelolaan Organisasi Persentase Pegawai yang memenuhi jamlat Persentase Pelaksanaan Jabatan Fungsional AKPD 951 Layanan Internal -(3) Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran 994 Layanan Perkantoran (12) Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

-

950

53

%

100

%

95

1.342,2

1.342,2

26.428,9

26.428,9

27.771,1

27.771,1

17.946,9

17.946,9

4.489,1

4.489,1

3.187,8

3.187,8

7.058,4

7.058,4

3.211,6

3.211,6

7.001,3

7.001,3

% 49.626,1

95

49.626,1

%

Jumlah Sekretariat DJPK (32)

49.626,1

24.948,3

74.574,4

Jumlah Total (150)

49.626,1

82.413,2

132.039,3

Gambar 22 Matrik Rencana Kerja dan Anggaran atas pagu alokasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2017

Pada tahun anggaran 2017, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 terdapat kegiatan yang menjadi prioritas nasional yang didukung oleh Ditjen Perimbangan Keuangan sebagai berikut :


Page 60

Kode

Program/Kegiatan

1 08

2 Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

1687

Perumusan Kebijakan, Pembinaan, dan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Sasaran Program / Sasaran Kegiatan 3

Indikator Kinerja Program / Indikator Kinerja Kegiatan 4

Alokasi

Prioritas Nasional

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

5

6

7

8

Reformasi Fiskal 25.052,7

Meningkatnya anggaran Dana Desa mengacu pada peta jalan (road map) Dana Desa sesuai peraturan perundangundangan

Reformasi Fiskal

Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Peningkatan porsi dana desa dan transfer untuk belanja produktif

Reformasi Fiskal


Peningkatan porsi dana desa dan transfer untuk belanja produktif

Reformasi Fiskal


Penetapan kriteria, formulasi perhitungan, serta persyaratan/ prioritas penerimaan

Reformasi Fiskal



8.901,2

Meningkatnya implementasi penggunaan kriteria kegiatan yang menurut urusan dan kewenangan sudah merupakan urusan dan kewenangan daerah Persentase alokasi DAK Infrastruktur Transportasi, Sarana Prasarana Pelayanan Dasar, dan Kedaultan Pangan terhadap Seluruh Alokasi DAK


1.647,0

Page 61

Meningkatnya progress pembahasan RUU ttg Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (RUU HKPD)

Persentase Penyelesaian Perumusan kebijakan HKPD yang berkualitas

Meningkatnya kemampuan aparatur Negara yang memahami aspek-aspek keuangan daerah


Reformasi Fiskal


Harmonisasi Peraturan

Reformasi Fiskal


Perbaikan mekanisme penyaluran dana

Reformasi Fiskal

Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Perbaikan mekanisme penyaluran dana


Penerapan reward dan punishment bagi daerah


Peningkatan kapasitas SDM pengelola dana

Reformasi Fiskal

Persentase alokasi kinerja terhadap total alokasi dana insentif daerah

Perumusan Kebijakan dan Pembinaan di Bidang Pembiayaan dan Kapasitas Daerah


347,6

Meningkatnya akurasi dalam penyediaan data yang akan dipergunakan dalam formulasi penghitungan Dana Insentif Daerah

1689


535,1

Meningkatnya perbaikan mekanisme penyaluran dana desa dan transfer ke daerah Indeks Pemerataan Antar daerah (Indeks Williamson)

Reformasi Fiskal

Reformasi Fiskal 773,0

Penerapan reward dan punishment bagi daerah

Reformasi Fiskal

Reformasi Fiskal

Page 62

Persentase kerjasama penyelenggar aan pelaksanaan Bimbingan Teknis oleh Pemerintah Daerah 1690

Perumusan Kebijakan dan Pembinaan dan Transfer Non Dana Perimbangan

JUMLAH TOTAL JUMLAH PRIORITAS NASIONAL REFORMASI FISKAL JUMLAH PRIORITAS NASIONAL DESA DAN KAWASAN PERDESAAN


Peningkatan kapasitas SDM pengelola dana

Desa dan Kawasan Perdesaan

Pengawalan Implementasi UU Desa secara Sistematis, Konsisten, dan Berkelanjutan Pengawalan Implementasi UU Desa secara Sistematis, Konsisten, dan Berkelanjutan

Distribusi, Supervisi, Pemantauan DD dan ADD agar Berjalan Secara Efektif dan Efisien

12.848,8

Perumusan dan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang Berkualitas dan Optimal Persentase penyaluran Dana Desa yang berbasis pada Kinerja Penyerapan

Reformasi Fiskal

Desa dan Kawasan Perdesaan 32.315,0

57.367,7 24.887,8

Distribusi, Supervisi, Pemantauan DD dan ADD agar Berjalan Secara Efektif dan Efisien

32.479,9

Gambar 23 Kegiatan Prioritas DJPK Tahun 2017

Dalam perkembangannya, penetapan output pada kegiatan prioritas sebagaimana dirinci dalam RKP tahun 2017 menjadi tidak sesuai lagi dengan struktur organisasi Ditjen Perimbangan Keuangan pasca terjadinya reorganisasi dan penerapan Arsitektur Data dan Informasi Kinerja, sehingga kemudian dilakukan pemetaan ulang terhadap output kegiatan prioritas sebagai berikut : Semula :


Page 63

SESUAI SURAT BERSAMA MENKEU DAN MEN.PPN/BAPPENAS KEGIATAN OUTPUT 1687 Perumusan Kebijakan, Pembinaan, dan Perumusan dan Pengelolaan Transfer ke Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Daerah dan Dana Desa yang Berkualitas dan Dana Desa Optimal (Dit.Daper) Meningkatnya anggaran Dana Desa mengacu pada peta jalan (road map) Dana Desa sesuai peraturan perundang-undangan

KODE

Meningkatnya implementasi penggunaan kriteria kegiatan yang menurut urusan dan kewenangan sudah merupakan urusan dan kewenangan daerah

1690 Perumusan Kebijakan dan Pembinaan di Bidang Pembiayaan dan Kapasitas Daerah (Dit.PKD)

PAGU

PN PDKP

41.216,2 RF

1.647,0 RF

Meningkatnya progress pembahasan RUU ttg Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (RUU HKPD) Meningkatnya perbaikan mekanisme penyaluran dana desa dan transfer ke daerah

535,1 RF

Meningkatnya akurasi dalam penyediaan data yang akan dipergunakan dalam formulasi penghitungan Dana Insentif Daerah

773,0 RF

Meningkatnya kemampuan aparatur Negara yang memahami aspek-aspek keuangan daerah

347,6 RF

12.848,8 RF

Keterangan : PDKP : Kegiatan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan RF : Kegiatan Reformasi Fiskal Gambar 24 Matrik Kegiatan Prioritas DJPK Tahun 2017 sebelum reorganisasi


Page 64

Setelah disesuaikan dengan struktur organisasi baru Ditjen Perimbangan Keuangan dan penerapan ADIK menjadi sebagai berikut : RKA-K/L 2017 DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN KEGIATAN OUTPUT 1690 Perumusan Kebijakan dan Pembinaan Layanan Pembiayaan dan Transfer ke Daerah Pembiayaan dan Transfer Non Dana dan Dana Desa Perimbangan (Dit.PTNDP)

KODE

PAGU PN 32.479,9 PDKP

1687 Perumusan Kebijakan, Pembinaan, dan Kebijakan Dana Perimbangan Layanan Dana Perimbangan (Dit.Daper)

1689 Perumusan Kebijakan dan Pembinaan Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah (Dit.PKKD)

3.744,4

RF

Layanan Dana Perimbangan

8.294,6

RF

Layanan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah

1.557,4 RF

Layanan Bimtek Keuangan Daerah

11.291,4 RF

Gambar 24 Matrik Kegiatan Prioritas DJPK Tahun 2017 sesudah reorganisasi dan penyesuaian struktur ADIK

Apabila dilihat dari komponen kegiatan prioritas, dapat terlihat sebagai berikut : KOMPONEN KEGIATAN PRIORITAS Kode

Program/Kegiatan

Alokasi

Kegiatan Prioritas

Komponen Kegiatan

1 1687

2 Perumusan Kebijakan, Pembinaan, dan Layanan Dana Perimbangan

3

4

5

8.901,2


REFORMASI FISKAL

12.039,0 Peningkatan porsi dana desa dan transfer untuk belanja produktif

1. Penyusunan Lampiran Peraturan ttg DBH Pajak dan Cukai Hasil Tembakau (210,6) 2. Penyusunan Perpres ttg DAU (405,0) 3. Penyusunan Peraturan ttg Teknis Pengalokasian DAK berdasarkan Kebutuhan

Page 65

1.647,0


535,1


1. RUU ttg HKPD (535,1)

Perbaikan mekanisme penyaluran dana Penerapan reward dan punishment bagi daerah

1. Penyusunan Rekomendasi atas Kajian Reformulasi DAU (347,6) 1. Penyusunan Peraturan ttg DID, TPG dan Tamsil Guru (773,0)

347,6 773,0 1689

Perumusan Kebijakan dan Pembinaan di Bidang Pembiayaan dan Kapasitas Daerah

REFORMASI FISKAL

12.848,8 Peningkatan kapasitas SDM pengelola dana

12.848,8

1690

Perumusan Kebijakan dan Pembinaan dan Transfer Non Dana Perimbangan

32.479,9

32.479,9

JUMLAH

Daerah (1.720,7) 4. Penyusunan Peraturan ttg Transfer ke Daerah (100,0) 5. Penyusunan Laporan Sosialisasi DAK (5.100,0) 6. Penyusunan Laporan FGD Mekanisme Pengalokasian dan Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (600,0) 7. Penyusunan Laporan Bimtek Transfer dan Dana Desa (600,0) 1. Penyusunan Rekomendasi atas Pengelolaan DAK di Daerah (1.647,0)

1. Bimtek Optimalisasi pajak daerah untuk Meningkatkan fiskal daerah (519,1) 2. Bimtek ketentuan umum pemungutan pajak Daerah (519,1) 3. Bimtek Penilaian PBB P2 (519,1) 4. Diagnostik organisasi, SDM dan Teknologi Pemerintah Daerah (1.557,4) 5. Penyusunan modul aplikasi PDRD (290,7) 6. CoC aplikasi untuk internal (439,4) 7. Bimtek Modernisasi Administrasi Pajak Daerah (1.218,3) 8. CoC Aplikasi PDRD untuk Pemda (3.824) 9. Dukungan IHT Aplikasi PDRD oleh Pemda (3.961,6)

DESA DAN KAWASAN PERDESAAAN Distribusi, Supervisi, Pemantauan DD dan ADD agar Berjalan Secara Efektif dan Efisien

1. Sosialisasi Dana Desa (31.615,0) 2. Penataan Dokumen Transfer ke Daerah dan Dana Desa (700,0) 3. Penyusunan Peraturan ttg Dana Desa (164,9)

57.367,7

JUMLAH TOTAL

24.887,8

JUMLAH PRIORITAS NASIONAL REFORMASI FISKAL

32.479,9

JUMLAH PRIORITAS NASIONAL DESA DAN KAWASAN PERDESAAN Gambar 25

Komponen Kegiatan Prioritas DJPK Tahun 2017


Page 66

BAB VI PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2017 ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk tahun anggaran 2017. Kegiatan yang dituangkan dalam Renja ini telah menyesuaikan dengan program Nawa Cita yang merupakan janji dari presiden terpilih, RPJMN 2015-2019, Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019, Renstra Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2015-2019 serta Cetak Biru Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang diharapkan dapat mewujudkan kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan.


Page 67

Lampiran I : Kebijakan HKPD Tahun 2016

Target NO

Realisasi

RANCANGAN PERATURAN TW

Bulan

Status

Ket

1

RPMK Tentang Kurang Bayar Dana Bagi Hasil PBB TA 2011, TA 2013 dan TA 2014 yang Dialokasikan dalam APBN TA 2016

I

Feb-16

PMK No. 4/PMK.07/2016

25-Jan-16

2

RPMK tentang Penyaluran dan Pelaporan BOK dan BOK dan BOKB

I

Feb-16

PMK No.22/PMK.07/2016

19-Feb-16

3

RPMK tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

I

Feb-16

PMK No. 28/PMK.07/2016

19-Feb-16

I

Mar – 16

PMK No. 37/PMK.07/2016

11-Mar-16

I

Mar-16

PP No. 8 Tahun 2016

24-Mar-16

4 5

RPMK tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah RPP tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN

6

RPMK tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok

I

Mar-16

PMK 41 Tahun 2016

23-Mar-16

7

RPMK tentang Rincian DBH CHT TA 2016 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota

I

Mar-16

PMK No.47/PMK.07/2016

24-Mar-16

8

RPMK tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

I

Mar-16

PMK No.48/PMK.07/2016

29-Mar-16

9

RPMK Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

I

Mar-16

PMK No.49/PMK.07/2016

29-Mar-16

IV

Des-16

PMK No.17/PMK.07/2016

9-Feb-2016

IV

Des-16

PMK No.51/PMK.07/2016

31-Mar-2016

RPMK tentang Pencabutan atas PMK Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan 10 Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan di

11

Bidang PDRD RPMK tentang Penyelesaian Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Penyelesaian Permohonan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

12

RPERDIRJEN PK tentang Tatacara Pemotongan atas Lebih Bayar DBH TA 2016

II

Jun-16

Perdirjen PK No 4/ 2016 Perdirjen PK No 5 /2016

23 Mei 2016 15 Juni 2016

13

RPERPRES tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) TA 2016

III

Agt-16

____

___

14

RPMK tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah TA 2017

III

Agt-16

____

___

15

RPMK tentang Pemantauan dan Evaluasi Dana Transfer yang Penggunaannya Sudah Ditentukan

III

Sep-16

(dalam konfirmasi)

12 Juli 2016

16

RPMK tentang Tatacara Penyusunan Penyampaian , Verifikasi, dan Penilaian Proposal DAK Fisik

III

Sep-16

____

___


Page 68

Realisasi

Target NO

RANCANGAN PERATURAN TW

Bulan

Status

Ket

17

RKEPDIRJEN ttg Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi TA 2017

IV

Nov. 2016

____

___

18

RPERPRES ttg Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017

IV

Nov. 2016

____

___

19

RPMK tentang Perubahan Rincian Dana bagi Hasil SDA Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2016

IV

Des. 2016

____

___

20

RPMK tentang Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH SDA menurut Prov./Kab./Kota TA 2015

IV

Des. 2016

____

___

IV

Des. 2016

____

___

IV

Des. 2016

____

___

IV

Des. 2016

____

___

IV

Des. 2016

____

___

RPMK tentang Kurang Bayar dan Lebih Bayar 21 DBH Pajak TA 2015 22 23

24

RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Harmonisasi Revisi PP 91 Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak RPMK tentang Perubahan PMK No. 47/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah melalui Sanksi Pemotongan DAU dan/atau DBH

25

RPMK tentang Perubahan Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah

IV

Des. 2016

____

___

26

RPMK tentang Rincian Alokasi dan Pedoman Umum Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi

IV

Des. 2016

____

___

27

RPMK Penyelenggaraan SIKD

IV

Des. 2016

____

___

IV

Des. 2016

____

___

IV

Des. 2016

____

___

IV

Des. 2016

____

___

28

29

30

RPMK tentang Perubahan Rincian Dana bagi Hasil Pajak Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2016 RKMK ttg Peringkat Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Seluruh Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2016 RPMK tentang Penyampaian Informasi Keuangan Daerah


Page 69

Lampiran II : Timeframe kegiatan utama (kegiatan prioritas dan unggulan 2017)


Page 70


Page 71


Page 72

Lampiran III : Sasaran Kinerja 2017

Sasaran Kinerja Tahun 2017 RKA-K/L (alokasi anggaran) Kode

ProgramKegiatan/Output

015.06.08 Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat Indeks Pemerataan Kemampuan Keuangan Antar Daerah Rasio PDRD terhadap PDRB Indeks Kepuasan Pengguna Layanan 1687 Perumusan Kebijakan, Pembinaan, dan Layanan Dana 1 Kebijakan Dana Perimbangan

Presentase Penyelesaian Perumusan HKPD yang Berkualitas

Vol 0,725 2 4,3 8 Kebijakan

100%

001 Kebijakan Dana Perimbangan di Bidang DBH

2 Kebijakan

002 Kebijakan Dana Perimbangan di Bidang DAU

1 Kebijakan

003 Kebijakan Dana Perimbangan di Bidang DAK

3 Kebijakan

004 Kebijakan Dana Perimbangan di Bidang Transfer ke Daerah 2 Layanan Dana Perimbangan

2 Kebijakan

Persentase Alokasi DAK Infrastruktur Transportasi, Sarana Prasarana Pelayanan Dasar dan Kedaulatan Pangan terhadap seluruh Alokasi DAK Persentase Penyaluran DAK yang berbasis pada Kinerja Penyerapan terhadap Total Alokasi DAK


18 Layanan 75%

80%

Page 73

Sasaran Kinerja Tahun 2017 RKA-K/L (alokasi anggaran) Kode ProgramKegiatan/Output 1688 Perumusan Kebijakan, Pemantauan, dan Evaluasi Pengelolaan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah 1 Kebijakan Pengelolaan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah Prosentase Jumlah Daerah yang Terkena Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan Daerah

Vol

16 Kebijakan 4,25%

Prosentase Daerah yang memiliki APBD yang Sehat 2 Layanan Pemantauan dan Evaluasi Keuangan Daerah Ketersediaan data APBD Persentase penyelesaian kajian di bidang pendanaan desentralisasi secara tepat waktu

75% 3 Layanan 91% 100%

3 Layanan Sistem Informasi Keuangan Daerah Persentase pertukaran data melalui data pooling Kemenkeu

10 Layanan 100%

Presentase Pengembangan dan Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah 1689 Perumusan Kebijakan dan Pembinaan Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah 1 Kebijakan Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Persentase Penyelesaian Perumusan Kebijakan HKPD yang Berkualitas

100%

3 Kebijakan 100%

Rasio PDRD terhadap PDRB 2 Layanan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah Persentase Ketepatan Jumlah Penyetoran Pajak Rokok Persentase Penyelesaian Rekomendasi atas Permasalahan PDRD

2 9 Layanan 100% 100%

3 Layanan Bimbingan Teknis Keuangan Daerah Prosentase Kerjasama Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Keuangan Daerah dengan Pemerintah Daerah

6 Layanan 50%

Persentase Ketersediaan Fasilitas Dukungan DJPK pada penyelenggaraan Pelaksanaan Bimtek Keuangan Daerah


100%

Page 74

Sasaran Kinerja Tahun 2017 RKA-K/L (alokasi anggaran) Kode

ProgramKegiatan/Output

1690 Perumusan Kebijakan dan Pembinaan Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan 1 Kebijakan Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan Persentase Penyelesaian Perumusan Kebijakan HKPD yang Berkualitas

Vol

8 Kebijakan 100%

Persentase tingkat efektifitas hibah ke daerah

95%

2 Layanan Pembiayaan dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

37 Layanan

Persentase Penyaluran Dana Desa yang Berbasis pada Kinerja Penyerapan

90%

Persentase Ketepatan waktu pemberian persetujuan atas pelampauan defisit APBD yang di biayai dari pinjaman

100%

1691 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perimbangan Keuangan 1 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Persentase Pegawai yang memenuhi jamlat Persentase Pelaksanaan Jabatan Fungsional AKPD 051 Layanan Perencanaan dan Keuangan 052 Layanan Pengelolaan Pengembangan SDM

17 Layanan 53% 100% 7 Layanan 4 Layanan

053 Layanan Administrasi, Managemen, dan Kehumasan 054 Layanan Pengelolaan Organisasi

3 Layanan 3 Layanan

2 Layanan Internal (Overhead) Persentase kinerja pelaksanaan anggaran dan pencapaian output belanja

3 Layanan 95%

3 Layanan Perkantoran Persentase kinerja pelaksanaan anggaran dan pencapaian output belanja

12 Bulan 95%


Page 75

RENJA RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN TAHUN

Recommend Documents