DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SOSIALISASI REORGANISASI ESELON I
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DAN PERIMBANGAN KEUANGAN (DJAPK) Oleh: Ketua Kelompok Kerja DJAPK Jakarta, 31 Agustus 2004
Paradigma Baru Proses Penganggaran Penganggaran berbasis kinerja – Rencana Kerja Anggaran
Unified budget MTEF
Organisasi Penyatuan fungsi-fungsi penganggaran yang sama pada satu Eselon I
Visi dan Misi DJAPK Visi : Menjadi unit organisasi yang profesional bagi perbaikan kinerja keuangan pemerintah melalui pengelolaan kebijakan fiskal dan pembinaan anggaran negara. Misi : Melaksanakan kebijakan fiskal yang andal dan perencanaan keuangan negara melalui penyusunan, monitoring, dan evaluasi anggaran negara yang sehat, berkelanjutan, berkualitas, kredibel, dan transparan.
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DAN PERIMBANGAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DAN PERIMBANGAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
BAGIAN KEPEGAWAIAN
DIREKTORAT KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO
DIREKTORAT PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
DIREKTORAT ANGGARAN I
DIREKTORAT ANGGARAN II
BAGIAN KEUANGAN
BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA
DIREKTORAT DANA PERIMBANGAN
DIREKTORAT PEMBIAYAAN DAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH
BAGIAN UMUM
DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DAN BADAN LAYANAN UMUM
SUBDIREKTORAT PENYUSUNAN ANGGARAN PENERIMAAN PERPAJAKAN
SUBDIREKTORAT ANGGARAN IA
SUBDIREKTORAT ANGGARAN IIA
SUBDIREKTORAT DANA ALOKASI UMUM I
SUBDIREKTORAT PEMBIAYAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
SUBDIREKTORAT PENYUSUNAN ANGGARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DAN HIBAH
SUBDIREKTORAT ANGGARAN IB
SUBDIREKTORAT ANGGARAN IIB
SUBDIREKTORAT DANA ALOKASI UMUM II
SUBDIREKTORAT PINJAMAN DAERAH
SUBDIREKTORAT PENERIMAAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PANAS BUMI
SUBDIREKTORAT SEKTOR EKSTERNAL
SUBDIREKTORAT PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
SUBDIREKTORAT ANGGARAN IC
SUBDIREKTORAT ANGGARAN IIC
SUBDIREKTORAT DANA BAGI HASIL
SUBDIREKTORAT PENGENDALIAN DEFISIT DAN SURPLUS ANGGARAN DAERAH
SUBDIREKTORAT PENERIMAAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN
SUBDIREKTORAT PENYUSUNAN ANGGARAN TRANSFER BELANJA KE DAERAH
SUBDIREKTORAT ANGGARAN ID
SUBDIREKTORAT ANGGARAN IID
SUBDIREKTORAT DANA ALOKASI KHUSUS I
SUBDIREKTORAT INFORMASI KEUANGAN DAERAH
SUBDIREKTORAT PENERIMAAN
SUBDIREKTORAT SEKTOR PEMERINTAH
SUBDIREKTORAT SEKTOR RIIL
SUBDIREKTORAT SEKTOR MONETER DAN LEMBAGA KEUANGAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUBDIREKTORAT PENERIMAAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM
KEMENTERIAN DAN SUMBER DAYA ALAM NON MINYAK BUMI DAN GAS ALAM
SUBDIREKTORAT PENYUSUNAN PEMBIAYAAN ANGGARAN
SUBDIREKTORAT ANGGARAN IE
SUBDIREKTORAT ANGGARAN IIE
SUBDIREKTORAT DANA ALOKASI KHUSUS II
SUBDIREKTORAT KONSOLIDASI DATA DAN INFORMASI APBN
SUBDIREKTORAT DATA DAN BANTUAN TEKNIS
SUBDIREKTORAT DATA DAN BANTUAN TEKNIS
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUBDIREKTORAT PENERIMAAN PUNGUTAN EKSPOR
SUBDIREKTORAT PENERIMAAN LABA BUMN DAN BADAN LAYANAN UMUM
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
TRANSFER FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DAN PERIMBANGAN KEUANGAN Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan Sekretariat Direktorat
Direktorat Jenderal Anggaran Direktorat Pembinaan Anggaran I
Direktorat Kebijakan Ekonomi makro
Badan Analisa Fiskal Pusat Analisa Ekonomi Makro
Pusat Analisa Belanja Negara Direktorat Penyusunan APBN
Direktorat Pembinaan Anggaran II Direktorat Anggaran I Subdit Pembinaan Penerimaan Negara - Direktorat PBN
Pusat Analisa Pendapatan Negara dan Pembiayanan Anggaran Bidang Data dan Statistik - Pusat Statistik dan Penelitian Keuangan
Direktorat Anggaran II
Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Direktorat Penerimaan Minyak dan Bukan Pajak
Direktorat Dana Perimbangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat Daerah Sekretariat Direktorat
Direktorat Pembiayaan dan Informasi Keuangan Daerah
Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum
Direktorat Dana Perimbangan Direktorat Evaluasi Pembiayaan dan Informasi Keuangan Daerah
DEPARTEMENKEUANGANRI
BUSINESS PROCESS DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DAN PERIMBANGAN KEUANGAN
PROJECT MANAGEMENT OFFICE
Dit. Keb. Ekonomi Makro Support Peny usunan Bahan Rancangan Awal Kerangka Ekonomi Makro Input: -Data& Proyeksi Ek.Makro -Bhn.PerkiraanRealisasi & PerkiraanHrg.& Prod.Minyak -Hasil-hasil Kajian Ekonomi & Keuangan
Dit.PenyusunanAPBN
2. Peny usunanMTEF
Input: - MT B -Bhn.MT EFdari Bappenas
Output: - MT B
Input: -Repenas (Pres) -InputBAPEKKI,BI,BPS, dll.
Output: -UpdatedDatadan Proyeksi Ekonomi Makro.
3.2. Support Peny usunan SEB Input: -Rancanganawal KEM(Bappenas) -Hasil research,BI,BPS,Bapekki -Updataed datadanproyeksi EM
Output:
Input: -RKP (Bappenas) -Updated Data& Proyeksi Ek.Makro (Dit.KEM) -Bhn.Pokok-pokokKebij. UmumRAPBN
Output: -RancanganPokokpokokKeb.Fiskal dan KEM
5.1. Support Proses Pembahasan PokokPokok KebijakanFiskaldiDPR Input: -Rancangan Pokok-pokokKeb. Fiskal danKEM -Rancangan RKP -Updatedata danProyeksi Ekonomi Makro
Input: -UpdatedData & Proyeksi EM - MT EF -RKA-KL -Ranc.Awal KEMBappenas -Bhn.Pntpn DAU,DAK,DBHDBP -RKA-KL T h.Sebelumnya
Output: -SEB Prioritas & Indikasi Pagu
5. Koordinasi Proses Pembahasan Pokok-pokok Keb. FiskaldiDPR Input: -RancanganKEM& PokokpokokKebijakanFiskal -RancanganRKP -Update Data& Proyeksi Ekonomi Makro
Output: -KebijakanUmum & Prioritas Anggaran
8. Peny usunanLampiran RAPBN Input: -Hasil telaahan RK KL (Bappenas) -Hsl telaahRKA KL(Bahanlampiran RAPBN/Himpunan RKA KL)(Dit AI&II)
Output: -Bahan lampiran RAPBN
5.3. Support Pembahasan di DPR
5.4. Support Pembahasan di DPR
Output: -StandarBiaya
6. Peny iapan SE Pagu Sementara Input: -Kebijakan Umum danPrioritas Anggaran(Presiden) -SEB Prioritas danIndikasi Pagu -Bahan SE PaguSementara mengenai DAU,DAK, DBHPDBP
Output: -SE Pagu Sementara
7. Penelaahan Konsistensi dengan Prioritas Anggaran Input: - RKA KL -SE PaguSementara -StandarBiaya
Output: -Hasil telaahan RKA KL (Bahan lampiran RAPBN/ Himpunan RKA KL)
Output: -Bahan NK RAPBN& Lampiran -NaskahRUUAPBN -Bhn.PidatoPengantar RAPBN& Nota Keuangan
10. Koordinasi Pembhsn. RAPBN di DPR Input: -Nota KeuanganRAPBN dan Lampiran -Naskah RUUAPBN -BahanPidato Pengantar RAPBN& Nota Keuangan
Output: -LRA SemesterI -Prognosis SemesterII
10.2. Support Pembhsn. RAPBN diDPR
11. Koord. Peny iapan Bahan Peny usunan Rancangan Keppres ttg RincianAPBN Input: - UUAPBN -RKA KLyang telah disesuaikan -RKP (Bappenas)
Output: -Rancangan Keppres tentang Rincinan APBN
13. Peny usunanRAPBN-P (PengulanganSiklus PenyusunanAnggaran ) Input:
10.3. Support Pembhsn. RAPBN diDPR Input: -DataMigas(Lifting,Harga, Biaya,PPh) -DataPerhit.& Penerimaan PNBP -Perhit.Subsidi -DataPerkiraan Nilai T ukar
Output: -PerkiraanT arget PenerimaanPNBP (T ermasukPPhMigas) -PerkiraanRealisasi Subsidi -PerkiraanImbalan Kepada BPMIGAS
Peny usunanKebijakan/Norma/Peraturan Input: - DataMigas (Lifting,Harga, Biaya,PPh) -Data Perhit.Subsidi -Perhit.Nilai T ukar -Surat dari Dept. LPND& BLUttgPermohonanT arif PNBP -Surat ygBerhub.dg KerjasamaIndonesia dg OPEC - Suratyg Berhub. dg Permasalahan BUMN - Suratyg Berhub. dg Dana Perimbangan -SuratPenyampaian Usulan Kegiatan BLU
Output: -RKMK ttgAlokasi Dana Perimbangan -RKMK ttgT atacara Penghit.& Pembyrn. Subsidi -Konsep SuratDirjen DJAPK ke Menkeusehub. dgT indaklanjutygBerhub. dg BUMN -Konsep RKMK ttg T arifyg dikenakankpdFihakIIIoleh BLU -Konsep SuratMenkeuyg Berhub.dgKeanggotaan Indonesiadi OPEC
Output:: Input:: -Data Rinc.Pen.PBB & BPHT B dr.DJP -Bahan Usulan NK/ -Data Pembag.Smntr.PPh dr.DJP RAPBN -Data Pembag.Dfntf.PPhdr.DJP -Data Pntpn Bg.Hsl PPh PemKab/Kotdr Gubernur -Data Pntpn.Dsr.prhit.Pnrmn.Sektor Migas dr.Men. ESDM -Data pntpn.Dsr.Prhit.Pnrmnsektor Kehutanandr.Men.Kehutanan
Output: -Naskah RAPBN-P -LampiranNotaKeuangan
-PMO-
Peny elesaian Kewajiban Pem. Sektor Migas Input: Output: -Peraturan-peraturan -UsulanPenyaluranDBH - Hsl Perhit. DBH SDA Migas SDA Migas Bagian Bagian Neg.& Pemda Daeah -Realisasi PenerimaanDBH -UsulanPenyaluranDBH SDA Non Migas dari Dept SDA Kelautan,Perikanan -Hsl Perhit.Realisasi -UsulanPembayaran Penjualan T enagaListrik& Subsidi SPP Subsidi -UsulanPersetujuan -Hsl Perhit.Realisasi RencanaKerjaAnggaran PenyaluranPupuk& SPP & BelanjaBPMIGAS Subsidi -SuratKetetapanPungutan -UsulanRenc.Kerja& Ekspor Anggaran Pendapatan -Lap.Realisasi Subsidi BPMIGAS -Lap.Realisasi PNBP -Laporan DJBC& Hsl -Lap.T arget& Realisasi Verifikasi Dok.Ekspor Penerimaan& -SuratPermohonanEksportir PengeluaranBLU -DataT arget& Realisasi -Realisasi T arget PNBP drDept& LPND PungutanEkspor -DataT argetPenerimaan LabaBUMN
Peny usunan PetaAPBD Input: -Laporan APBD1) -Laporan Keuangan -BukuAPBD
Output: -Peta APBD -Peta KeuanganDaerah -LaporanSurplus/ DefisitAPBD
10.4. Support Pembahasan di DPR Output:: Input:: -Draftkesepakatan -Data Realisasi APBD1) -Data DasarPenghitungan Pemerintahdg.Panitia Anggaran DPRttg. DAK Usulan Penetapan DAK -IndikatorPenghitungan PemerintahProp./Kab./ DAK Kota
11.1. Peny usunan Bahan Rancangan Kepres Rincian APBN Input:: Output:: -Data Kependudukan BPS -Bahan Rancangan -Data Potensi Fiskal dari Kepres RincianAPBN DJP - Data DBH dari Daerah
Peny usunanRKMKDAU
Output: - (outputDPR: UUAPBN)
(Pengulangan Siklus PenyusunanAnggaran) Input: -LRA SemesterI -Update Data& Proyeksi Ekonomi Makro
Supporting Process
Peny iapan RencanaAlokasi DBH
Output: -SEB ttg Pungutan Ekspor
9.1. Peny usunan BahanNK/RAPBN
12. Peny usunan Lap. Realisasi APBN Sem.I &Prognosis Sem. II
Business Process DJAPK 9 August,2004
B e l um Ko nf i r ma s i
6.1. Peny usunan Standar Biay a Input: -Standarbiaya tahun sebelumnya -Data (asosiasi2,penyesuaian2)
Input: -Bahan Lampiran RAPBN -Hasil Pembahasan di Kabinet
Core Process
Dit.PembiayaanDaerah
Output: -DataRealisasi Harga Rata-rataMinyakMentah Indonesia -DataProduksi Minyak
3.3. Support Peny usunan Bahan SEB ? Input: -Hsl KajianPungutan Ekspor
9. Peny usunan RAPBN, Nota Keuangan, &Lampiranny a
10.1. Support Pembhsn. RAPBN diDPR
Input:: -Lap. HargaMinyak Mentah Indonesia (ICP)dari Dep.ESDM -Lap.Produksi Minyakdari Dep.ESDM
.Kem.Neg/Lembaga .Daerah
Output: -Asumsi
4. Koordinasi Py sn. Rancangan Pok-Pok. Keb. Fiskal & Kebijakan Ekonomi Makro
Dit.DanaPerimbangan
B e l um Ko nf i r ma s i
Support Peny usanan Bahan Ranc. Awal KebijakanEkonomiMakro
5.2. Support Pembahasan di DPR
3.1. Py sn. Bahan y ang Berhubungan dengan Kerangka Ekonomi Makro Input: -Ranc.Awal Kerangka Ekonomi Makro -hasil Research,BI,BPS,Bapekki -Updated data& Proyeksi Ekonomi Makro
Output: - MT EF
3. Koord. Peny usunan Bahan SEB Prioritas & Indikasi Pagu
Bappenas 1. Pemutakhiran Data& Proy eksiEkonomi Makro
Dit. PNBP PKBLU
BUSINESS PROCESS
Peny usunanMTB Input:
Output: -Bahan Rancangan Awal Kerangka Ekonomi Makro
Dit. Anggaran I& Dit.Anggaran II
Input:: -Data Kependudukan PDRB & IKK BPS -Data Luas Wil. dr.Depdagri -Data Keb.Bel. Peg.dr. DJA -Data Potensi Fis.dr.DJP
Output: Input: -Laporan Keuangan -Lap.monev.Pembiayaan KeuanganDaerah -Peta APBD -DraftKrit.Pembiayaan -Laporan Surplus/ Dekon/T F Defisit -DraftIndikatorKinerjaKeu. Daerah
Output:: - RKMK DAU
Peny usunanRKMKDBH Input:: Output: -Data Rinc.Pen.PBB & BPHT B dr.DJP - RKMK DBH -Data Pembag.Smntr.PPh dr.DJP -Data Pembag.Dfntf.PPhdr.DJP -Data Pntpn Bg.Hsl PPh PemKab/Kotdr Gubernur -Data Pntpn.Dsr.prhit.Pnrmn.Sektor Migas dr.Men. ESDM -Data pntpn.Dsr.Prhit.Pnrmnsektor Kehutanandr.Men.Kehutanan
Peny usunan RKMK DAK Input:: -Data Realisasi APBD -Data DasarPerhitunganDak -Indikator-indikator Perhitungan DAK
Peny usunan Bahan Perumusan KebijakanPembiay aanDaerah
PengelolaanInf ormasiPerimbangan Keuangan Input: -Buku APBD - KMK -PP - UU -Data DasarDana Perimbangan -Hasil Perhitungan Dana Perimbangan -PeraturanPerundangan ttgKeuangan Daerah
Output: -PenyajianProdukHkm. pd Website -PenyajianData Dsr& Hsl Perhit.Dana Perimbangan pd Website -PenyajianInformasi Keuangan Daerahyg T erkonsolidasi
Output:: - RKMK DAK
hal 1 dari 1
LANGKAH TRANSISIONAL
Penyusunan uraian jabatan, prosedur kerja, dan petunjuk teknis; Pembentukan Tim Kerja RKA-KL; Transisi perpindahan pejabat dan staf. Transisi perubahan gedung kantor dan peralatan Inventarisasi Asset
TERIMA KASIH
Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan Tugas
: merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kebijakan fiskal, anggaran pendapatan dan belanja negara, serta perimbangan keuangan.
Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan
Fungsi: penyiapan perumusan kebijakan di bidang fiskal dan kerangka ekonomi makro, anggaran pendapatan dan belanja negara, perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, penerimaan negara bukan pajak dan pembinaan keuangan Badan Layanan Umum; pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran pendapatan dan belanja negara, perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan pembiayaan daerah, serta penerimaan negara bukan pajak, dan pembinaan keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan pembiayaan daerah, serta penerimaan negara bukan pajak dan pembinaan keuangan Badan Layanan Umum; perumusan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka kebijakan ekonomi makro serta asumsi – asumsi dasar ekonomi makro; perumusan proyeksi dan evaluasi perkembangan pendapatan negara, belanja negara dan pembiayaan anggaran dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; bimbingan teknis, alokasi, dan evaluasi pelaksanaan anggaran serta koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja; bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang dana perimbangan; bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pembiayaan daerah serta penyelenggaraan informasi keuangan daerah; pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang penerimaan negara bukan pajak dan pembinaan keuangan Badan Layanan Umum; pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.
Sekretariat Direktorat Jenderal Tugas
:
memberikan pelayanan teknis dan
administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal
Sekretariat Direktorat Jenderal Fungsi:
pelaksanaan urusan kepegawaian Direktorat Jenderal; pelaksanaan urusan keuangan Direktorat Jenderal; pelaksanaan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, penelaahan dan evaluasi jabatan, dan pengembangan kinerja Direktorat Jenderal; koordinasi penyusunan rencana kerja, rencana strategik dan pelaporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal; koordinasi dan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; pelaksanaan tata usaha, kearsipan dan dokumentasi Direktorat Jenderal; pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan Direktorat Jenderal.
Direktorat Kebijakan Ekonomi Makro Tugas
: menyiapkan perumusan pokok-pokok kebijakan fiskal, dan kerangka kebijakan ekonomi makro serta asumsi-asumsi dasar ekonomi makro
Direktorat Kebijakan Ekonomi Makro Fungsi:
perumusan asumsi-asumsi dasar ekonomi makro; penyiapan perumusan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro jangka pendek dan jangka menengah; penelaahan kondisi perekonomian baik makro, mikro, sektoral, regional, nasional, maupun internasional; penelaahan kebijakan fiskal dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, stabilitas perekonomian dan kesejahteraan masyarakat; evaluasi kebijakan departemen/lembaga sektoral dan daerah dalam kaitannya dengan efektivitas kebijakan fiskal Pemerintah Pusat; penyiapan bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, Rancangan APBN Perubahan, Lampiran Pidato Presiden dan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan DPR serta Jawaban dan Bahan Konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional di bidang ekonomi makro; pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.
Direktorat Penyusunan APBN
Tugas : menyiapkan perumusan kebijakan dan proyeksi, serta mengevaluasi perkembangan pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Laporan Semester I Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, serta penyusunan lampiran Pidato Presiden, jawaban Pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, dan kerangka pendapatan dan belanja negara serta pembiayaan anggaran jangka menengah.
Direktorat Penyusunan APBN Fungsi:
penyiapan perumusan kebijakan dan proyeksi serta evaluasi perkembangan penerimaan perpajakan; penyiapan perumusan kebijakan dan proyeksi serta evaluasi perkembangan penerimaan negara bukan pajak; penyiapan perumusan kebijakan dan proyeksi serta evaluasi perkembangan penerimaan hibah; penyiapan perumusan kebijakan dan proyeksi serta evaluasi perkembangan belanja Pemerintah Pusat; penyiapan perumusan kebijakan dan proyeksi serta evaluasi perkembangan transfer belanja ke Daerah; penyiapan perumusan kebijakan dan proyeksi serta evaluasi perkembangan pembiayaan anggaran; penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR, Jawaban dan Bahan Konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional; penyusunan proyeksi penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak jangka menengah, kerangka pengeluaran jangka menengah dan kerangka pembiayaan anggaran jangka menengah dalam kaitannya dengan kesinambungan fiskal; penyusunan data konsolidasi dan informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.
Direktorat Anggaran I
Tugas :
menyiapkan perumusan standardisasi dan bimbingan teknis, alokasi dan evaluasi pelaksanaan anggaran serta koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja pada Lembaga Kepresidenan, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Kantor Menteri Negara Koordinator/Kantor Menteri Negara/Departemen di bidang Perekonomian
Direktorat Anggaran I Fungsi:
penyiapan perumusan kebijakan penyusunan rencana anggaran; penyiapan pedoman dan petunjuk penyusunan rencana anggaran; penyiapan dan penyelesaian penyusunan rincian rancangan anggaran belanja; pembinaan atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja; evaluasi realisasi pelaksanaan anggaran; pengelolaan penyediaan pembiayaan utang negara; pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.
Direktorat Anggaran II
Tugas :
menyiapkan perumusan standardisasi dan bimbingan teknis, alokasi dan evaluasi pelaksanaan anggaran serta koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja pada Kantor Menteri Negara/Departemen di bidang politik, keamanan, kesejahteraan rakyat, dan anggaran lain-lain yang tidak termasuk dalam bagian anggaran Departemen/Lembaga.
Direktorat Anggaran II Fungsi:
penyiapan perumusan kebijakan penyusunan rencana anggaran; penyiapan pedoman dan petunjuk penyusunan rencana anggaran; penyiapan dan penyelesaian penyusunan rincian rancangan anggaran belanja; pembinaan dan penyelesaian rincian rencana pelaksanaan anggaran; evaluasi realisasi pelaksanaan anggaran; pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.
Direktorat Dana Perimbangan
Tugas : menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, dan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang dana perimbangan.
Direktorat Dana Perimbangan Fungsi:
penyiapan perumusan bahan penetapan dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak; penyiapan perumusan bahan bimbingan teknis dana alokasi umum; penyiapan perumusan bahan bimbingan teknis dan perhitungan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak; penyiapan perumusan bahan bimbingan teknis dan kriteria dana alokasi khusus; pemantauan dan evaluasi dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak; perumusan rekomendasi dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak bagi Sekretaris Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah pada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah; pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.
Direktorat Pembiayaan dan Informasi Keuangan Daerah
Tugas : menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pembiayaan daerah serta penyelenggaraan informasi keuangan daerah.
Direktorat Pembiayaan dan Informasi Keuangan Daerah Fungsi:
penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pembiayaan pusat di daerah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta pembiayaan tertentu lainnya; penyiapan penyusunan pedoman pelaksanaan dan mekanisme pemantauan dan evaluasi perkembangan defisit dan surplus anggaran daerah dan pinjaman daerah; pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengendalian jumlah kumulatif defisit anggaran daerah dan jumlah kumulatif pinjaman daerah; penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi kemampuan keuangan daerah, dan laporan keuangan daerah; penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaksanaan sistem informasi keuangan daerah; pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.
Direktorat PNBP dan Badan Layanan Umum
Tugas : menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi di bidang penerimaan negara bukan pajak dan pembinaan keuangan Badan Layanan Umum.
Direktorat PNBP dan Badan Layanan Umum fungsi:
penyusunan norma pemungutan, penyusunan perkiraan, pengadministrasian, pemanatauan, penelaahan dan evaluasi penerimaan negara bukan pajak dari sektor migas yang bersumber dari hasil usaha perusahaan minyak; penyusunan norma pemungutan, penyusunan perkiraan, pengadministrasian, pemantauan, penelaahan dan evaluasi penerimaan negara bukan pajak dari sektor bahan bakar minyak atau subsidi bahan bakar minyak dan kegiatan usaha panas bumi; penyusunan norma pemungutan, penyusunan perkiraan, pengadministrasian, pemantauan, penelaahan dan evaluasi penerimaan negara bukan pajak dari departemen dan yang bersumber dari sumber daya alam non migas; penyusunan norma pemungutan, penyusunan perkiraan, pengadministrasian, pemantauan, penelaahan, dan evaluasi penerimaan negara bukan pajak dari lembaga pemerintah non departemen; penyusunan norma pemungutan, penyusunan perkiraan, pengadministrasian, pemantauan, penelaahan dan evaluasi dari penerimaan negara bukan pajak yang bersumber dari pungutan ekspor; penyusunan norma pemungutan, penyusunan perkiraan, pengadministrasian, pemantauan, penelaahan dan evaluasi penerimaan negara bukan pajak dari Badan Usaha Milik Negara dan Badan Layanan Umum serta pembinaan keuangan Badan Layanan Umum; pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.
