RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2014

RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2014

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN JEMBRANA Jalan Surapati Nomor 1 Telp. ( 0365 ) 41210 Fax ( 0365 ) 41010 NEGARA

1

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI Jalan Surapati Nomor 1 Telp. (0365) 41210 Negara

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN JEMBRANA NOMOR : 19 /DISPERIDAGKOP/2013

TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2014 DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN JEMBRANA

Menimbang

: a.

Bahwa untuk melaksanakan Undang undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembanguan Nasional dan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dipandang perlu untuk menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana Tahun 2015 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2016

Mengingat

: 1.

Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); 4.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );

2

5.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );

6.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );

8.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan PemerintahDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 ); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ); 12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 7 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementrian Perhubungan Tahun 2010 - 2014 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15); 16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011 – 2016 Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 11; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11);

3

17. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 53 tahun 2011 tentang Rincian tugas pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN JEMBRANA TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014. Pasal 1 Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan: 1. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan kinerja dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016 sebagaimana diamanatkan oleh Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Pasal 2 Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Tahun 2015 mengacu pada Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016. Pasal 3 Naskah Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 di maksud Pasal 1, sebagaimana terlampir, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana. Pasal 4 Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Negara Pada tanggal : 16 April 2013 Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana,

Dra. Ni Made Ayu Ardini, M. Si Pembina Utama Muda NIP. 19611203 198603 2 010

i

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sanghyang Widhi Wasa, Rencana Kerja (Renja) Dinas, Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana tahun 2014 telah selesai disusun. Sesuai rencana strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana telah tersusun Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kebijakan dan Program. Selanjutnya Rencana Kerja ( Renja ) Mengacu Kepada Rencana Strategis (RENSTRA), kemudian Rencana Kerja Tahun 2014 ini dapat dipakai pedoman dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2014. Renja merupakan perencanaan atas kinerja seluruh kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana. Kami sampaikan ucapan terima kasih, kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan RENJA ini, semoga Ida Sanghyang Widhi Wasa /Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua.

Negara, 16 April 2013 Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana,


Renja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2013 Kabupaten Jembrana

ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR. ................................................................................................... i DAFTAR ISI................................................................................................................. ii DAFTAR TABEL....................................................................................................... iii DAFTAR BAGAN ....................................................................................................... iv BAB I

PENDAHULUAN ...................................................................................... 1 1.1

Latar Belakang............................................................................... 1

1.2

Landasan Hukum ........................................................................... 3

1.3

Maksud dan Tujuan ....................................................................... 6 1.3.1 Maksud Penyusunan Renja .................................................. 6 1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja.................................................... 6

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA,DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,DAN KOPERASI KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2012 ........................................................................................... 7

BAB III

2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2012 ..................................... 7

2.2

Permasalahan/Hambatan dan Pemecahan Masalah ................... 25

2.3

Pemecahan Masalah .................................................................. 25

2.4

Analisis Kinerja Pelayanan .......................................................... 27

2.5

Perkiraan Hasil Pembangunan Tahun 2013 ................................ 52

SASARAN,PRIORITAS PROGRAM DAN FOKUS KEGIATAN.............. 56 3.1

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ...................................... 56

3.2

Tujuan dan Sasaran Renja .......................................................... 56 3.2.1 Tujuan Renja ...................................................................... 56 3.2.2 Sasaran Renja .................................................................... 56 3.2.3 Program dan Kegiatan .............................................................. 56

BAB IV

P E N U T U P ....................................................................................... 60

LAMPIRAN – LAMPIRAN


iii

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. Berita acara kesepakatan hasil Forum SKPD Bidang Ekonomi Kabupaten Jembrana Tahun 2014

2. Matrik Usulan Program/Kegiatan Prioritas Tahun 2014 ( APBD Kabupaten Jembrana Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana )

3. Matrik Usulan Program/Kegiatan Prioritas tahun 2014 ( Usulan

APBD

Provinsi Bali Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana )

4. Matrik Usulan program/kegiatan Prioritas Tahun 2014 ( APBN Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana )

5. Daftar

Usulan yang belum disetujui Musrenbang SKPD Kabupaten

Jembrana Tahun 2014


iv


1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pembangunan merupakan hal yang sangat diperlukan untuk memajukan suatu bangsa dan menilai berhasilnya suatu Pemerintahan. Secara etimologi, konsep pembangunan meliputi anatomik (bentuk), fisiologi (kehidupan) dan behavioral (perilaku), (Ndraha : 1987:1). Pengertian pembangunan sebagai suatu proses akan berkaitan dengan mekanisme sistem atau kinerja suatu sistem. Menurut Easton (dalam Miriam Budiardjo : 1985), proses sistemik paling tidak terdiri dari 3 unsur. Pertama, adanya input yang merupakan bahan masukan konversi. Kedua, adanya proses konversi yaitu proses mengolah bahan masukan. Ketiga, adanya output yaitu hasil dari proses konversi yang dilaksanakan. Ketiganya akan saling berkaitan untuk mendukung tercapainya tujuan. Untuk menjalankan pembangunan tersebut sangatlah diperlukan perencanaan yang menurut ilmu manajemen diartikan sebagai suatu proses mendefinisikan tujuan organisasi, menbuat strategi untuk mencapai tujuan itu serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan dalam suatu organisasi merupakan suatu proses awal yang saling berkaitan dengan proses-proses berikutnya karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain (pengorganisasian, pengarahan dan pengontrolan) tidak akan dapat berjalan. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra lima tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja ini akan mengacu pada tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana mengacu pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seperti tertuang secara rinci pada Peraturan Bupati Jembrana Nomor 53 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Perindustrian. Perdagangan dan Koperasi

Kabupaten Jembrana dengan tetap

memperhatikan input dari berbagai pihak demi kemajuan bersama. Renja yang merupakan penjabaran dari Renstra ini akan memberikan pedoman perencanaan tahunan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan perencanaan tahunan yang mengacu pada Renstra SKPD yangmemuat tentang strategi dan kebijakan yang tertuang dalam program dan kegiatan prioritas seperti yang tertuang dalam rancangan awal RPJMD sebagai input RKPD yang nantinya akan tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran sebagai pedoman penyususnan APBD. Hal tersebut tertuang dalam bagan 1.1 berikut ini:

Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana Tahun 2013

2

BAGAN 1.1 HUBUNGAN RENJA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Sumber: Bappeda Kabupaten Jembrana, Tahun 2010

Renja SKPD sangat terkait dengan Renstra yang merupakan penjabaran dari program dan kegiatan prioritas sebagai pelaksanaan visi dan misi yang memuat sasaran kinerja dengan pagu indikatif dan pendanaan dengan perkiraan maju di tahun-tahun berikutnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa Renja SKPD merupakan penjabaran tahunan yang jika dikumpulkan akan disusun dalam Renstra. Hal ini tertuang dalam bagan alir 1.2 berikut ini:


3

BAGAN 1.2

Sumber: Bappeda Kabupaten Jembrana Tahun 2011

1.2 Landasan Hukum Renja SKPD Dinas

Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten

Jembrana Tahun 2014 adalah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan beberapa landasan, yaitu mengacu pada : (1)

Landasan Idiil yaitu Pancasila

(2)

Landasan Konstitusional yaitu UUD l945

(3)

Landasan Operasional : a. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); b.

Undang-undang nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);


4

c.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

d.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

e.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

f.

Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Inodnesia Nomor 4421);

g.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

h. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); i. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); j. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); k. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503); l. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana Tahun 2013

5

m. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); n.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara epublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

o.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

p. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tetang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); s. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 7 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014; t. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15); u. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana; v. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Jembrana 2011- 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2011; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11); Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana Tahun 2013

6

1.3

Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Renja Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing – masing program kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana untuk satu tahun mendatang. Maksud dan tujuan Renja secara rinci adalah sebagai berikut: 1.

Memberikan arah bagi seluruh jajaran manajemen Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

2.

Sebagai dokumen perencanaan satu tahun guna membangun kinerja yang lebih akuntabel pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana Tahun 2014 adalah: 1.

Penjabaran tahunan dari perencanaan strategis yang tertuang dalan Renstra sebagai penjabaran visi dan misi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana.

2.

Sebagai acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana. Secara Khusus Rencana Kerja ini mempunyai tujuan :

3

Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi

perencanaan tahunan Dinas

Perindustrian,

berdasarkan

Perdagangan

dan

Koperasi

Renstra

Dinas

Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan hasil Musrenbang RKPD untuk melaksanakan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 4.

menjadikan renja sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efesien, dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun kedepan.

5.

Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dalam penganggaran tahunan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

6.

Menyediakan Informasi dan Gambaran hasil Evaluasi Pelaksanaan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi serta indicator kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasiyang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun kedepan.


7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2012

2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, berkewajiban untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana sebagai salah satu pelaksana kewenangan daerah otonom sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Perda Nomor 3 Tahun 2008, menjalankan 3 (tiga) urusan guna memberikan pelayanan prima kepada publik yaitu urusan Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2012 terdapat 10 (Sepuluh) program dan 26 ( dua puluh enam ) kegiatan dengan Total Anggaran sebesar Rp. 15.802.185.860,- yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar 12.975.963.460,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar 2.826.222.400,- Belanja Langsung

sumber biayanya berasal dari APBD

Kabupaten Jembrana, sebesar Rp. 11.899.253.460,- sedangkan dari APBN ( DAK ) sebesar Rp. 1.076.710.000,- dengan capaian Pembangunan sebagai berikut: A. Program Pengembangan IKM Kegiatannya adalah : 1.

Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap pemanfaatan Sumber daya. Menurut UU No.5 Tahun 1984, tentang Perindustrian yang didefinisikan sebagai tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan Industri. Sedangkan Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengoah bahan mentah menjadi bahan baku atau bahan setengah jadi atau bahan jadi yang memiliki nilai lebih tinggi dalam penggunaannya termasuk rancangan bangunan dan perekayasaan industri. Sasaran dari pada kegiatan ini adalah : Meningkatnya peranan Sektor Industri terhadap pembangunan Perekonomian di Kabupaten Jembrana , dengan Indikator Kinerja adalah Jumlah Unit Usaha yang tumbuh dengan target 4 kali Pembinaan. Adapun Sumber Dana kegitan tersebut adalah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 102.596.000,- (Seratus Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah). Dan realisasinya Rp.59.603.500 (Lima Puluh Sembilan Juta Enam


8

Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah). Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) Sub. Kegiatan yaitu : Bintek Pengolahan Buah-buahan. Bintek Manajemen Sederhana. Bintek Mejejahitan. Manfaat yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah terolahnya produk hasil pertanian (pengolahan buah-buahan) menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan dapat dijadikan sebagai salah satu peluang usaha masyarakat. Dengan Bintek Manajemen sederhana, diharapkan pelaku Usaha Industri kecil dan Rumag Tangga dapat memahami dan mempraktekan bagaimana mengatur keuangan perusahaan sehingga jelas untung dan Rugi dari Usaha yang di jalankannya. Bintek Mejejahitan lebih diarahkan pada peningkatan kemampuan mendisain dan membuat jejahitan. Hasil yang diperoleh adalah antara lain :

Terciptanya

desain baru untu penjor, tamiang dan dekorasi – dekorasi lainnya , baik yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan maupun kegiatan social masyarakat lainnya. Kegiatan Fasilitasi bagi IKM terhadap pemanfaatan Sumber daya secara fisik dapat direalisasikan 91,55 % dan keuangan terealisasi 58,10 % (Rp. 59,603,500)

dari pagu

sebesar Rp. 102,596,000 (Seratus Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah). Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 42,992,500

(Empat Puluh Dua Juta

Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah). Nilai ini merupakan sisa anggaran yang belum terealisasi yaitu honor tenaga kontak pengolah cokelat pada pabrik pengolahan kakao Jembrana sebanyak 3 (tiga) orang dan honor tenaga kontrak pada Dekranasda Kabupaten Jembrana sebanyak 2 (dua) orang. Sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2012, honor dari 5 (lima) orang tenaga kontrak ini baru terbayarkan 4 (empat) bulan. B. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, Kegiatannya adalah: 1.Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri. Yang mana sasaran dari pada krgiatan ini adalah : Meningkatnya kualitas teknologi IKM di Kabupaten Jembrana, dengan Indikator Kinerja adalah : Jumlah IKM yang mendapat Pembinaan Teknologi Industri dengan target Kinerja 60 IKM. Adapun Sumber Dana kegiatan ini adalah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.146.556.000,- (Seratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah). Dan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana Tahun 2013

9

realisasinya adalah Rp.135.038.500 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Puluh delapan Ribu Lima ratus Rupiah). Kegiatan ini diarahkan pada upaya pemanfaatan teknologi dibidang produksi (pembuatan kain tenun ATBM) dan peningkatan kemampuan perajin tenun ATBM dalam hal pembuatan motif-motif tenun ATBM dengan pelaksanaan bintek ikat pakan, dengan demikian diharapkan akan terjadi peningkatan mutu, produktivitas/efisiensi maupun diversifikasi produk industri. Sub. Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 2 (dua) yaitu : a.

Bintek Dasar Tenun Ikat (ATBM)

b.

Bintek Ikat Pakan

c.

Melaksanakan Kegiatan magang di Perusahaan Tenun

Putri Ayu

Gianyar Outcome dari kegiatan ini adalah terjadinya peningkatan kapasitas, kualitas dan utilitas teknologi yang diterapkan pada sektor industri di Kabupaten Jembrana. Program Peningkatan kemampuan

Teknologi Industri, dengan kegiatan Pembinaan

Kemampuan Teknologi Industri secara fisik kegiatan ini dapat direalisasikan sebesar 99,85 %, dan Keuangan Terealisasi 92,14 % (Rp 135,038.500,- ) dari Pagu Sebesar Rp. 146,556,000,- dan terdapat sisa Anggaran sebesar Rp. 11,517,500,- Sisa anggaran ini merupakan efisiensi dari pembelian bahan dan alat – alat yang dipakai pada saat bimbingan teknis tenun ikat (ATBM). C. Program Pengembangan Sentra-sentra industri potensial. Kegiatannya adalah : 1. Penyediaan Sarana informasi yang dapat diakses masyarakat. Sasaran dari pada kegiatan ini adalah : Meningkatnya cakupan pembinaan perajin Sentra, dengan Indikator Kinerja adalah Jumlah terlaksananya pemetaan dan publikasi / promosi potensi Sentra IKM di Kabupaten Jembrana dengan target 1 paket ”Sumber Dana kegiatan ini adalah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 115.286.500,( Seratus Lima Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah), terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu : Keikutsertaan dalam Pameran tingkat nasional yaitu Pameran Inacraft yang dilaksanakan di Jakarta dan Yogyakarta pada

pameran

yang

berskala

nasional

ini

.Dengan keikutsertaan diharapkan

mampu

mengkomunikasikan keberadaan usaha industri Kabupaten Jembrana baik lokasi, jenis produk, harga, disain maupun informasi lain yang diperlukan untuk memasaran/promosi produk. Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana Tahun 2013

10

Kegiatan kedua, berupa kegiatan Bimbingan Teknis Ukiran Kayu peruntukannya adalah kepada Perajin Ukiran Kayu di Kabupaten Jembrana. Melalui kegiatan ini diharapkan para peserta mampu membuat disain motif ukiran yang lebih baik, menarik, dinamis dan sesuai selera konsumen. 2. Kegiatan Peningkatan Produktivitas Sentra Industri . Indikator dari pada kegiatan ini adalah Jumlah Berkembangnya sentra-sentra Industri Potensial di Kabupaten Jembrana dengan Target kinerja 3 Kali Bimbingan Teknis. Adapun Sumber dana kegiatan ini adalah dari anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana dengan Pagu sebesar Rp. 43.800.000 ( Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Realisasinya mencapai Rp. 43. 200.000,- ( Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Realisassi fisik mencapai 90 % sedangkan presentase realisasi keuangannya adalah mencapai 98,63 %. Kegiatannya difokuskan pada bimbingan teknis untuk pengembangan dan desain produk pande besi. D. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan ada 2 kegiatan yang termasuk dalam Program ini, yaitu : Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa dengan Indikator Kinerja Jumlah Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa yang kegiatanya meliputi : i.Pengawasan Barang strategis ii.Pengawasan Gas Elpiji iii.Pengawasan Mikol iv.Pengawasan SPBU v.Pengawasan Kantin Sehat. Dengan sasaran meningkatnya frekuensi pengamanan Peredaran Barang dan Jasa, dalam upaya perlindungan kepada Konsumen. Realisasi keuangan sebesar Rp.21.682.300,- ( Dua Puluh satu Juta Enam Ratus delapan puluh dua ribu Tiga Ratus Rupiah) dari anggaran Rp.29.314.500,- (Dua puluh Sembilan Juta Tiga Ratus empat belas ribu lima Ratus Rupiah) atau sebesar 73,96 % dari total anggaran, Sedangkan Realisasi pisik mencapai 92,17 %. 1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan dan Tera Ulang Takaran. Indikator Kinerja Kegiatan ini adalah Jumlah terlaksananya Pengawasan pelaksanaan Tera Ulang dengan sasaran meningkatnya frekuensi Alat Ukur Takaran dan Timbangan yang ditera.

Realisasi

keuangan kegiatan ini adalah sebesar Rp.11.706.700,- ( Sebelas Juta tujuh ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah ) dari Anggaran Rp.13.640.000,- ( Tiga belas Juta Enam ratus Empat puluh Ribu Rupiah ) atau sebesar 85,83 % dari total Anggaran, Sedangkan Realisasi pisik mencapai 85,93 %.

Peruntukan penggunaan anggaran ini adalah digunakan untuk Pembayaran Uang Lembur PNS, Belanja Bahan Percontohan (Sampel Produk), Uang Jasa Pihak ke-3 tim MIKOL dari Kepolisian, dan Uji Laboratorium.


11

Untuk persentase realisasinya tidak mencapai 100% dikarenakan, ada beberapa sub kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu pembelian Bahan Percontohan dan Uji Laboratorium karena belum ada MoU dengan Laboratorium yang sanggup melakukan tes untuk Sampel bahan yang akan diuji. Sehingga dana yang telah dianggarkan tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Adapun bentuk kegiatan dari program tersebut adalah sebagai berikut: a. Bekerjasama dengan Kantor UPTD Metereologi Provinsi Bali melakukan kegiatan Peningkatan Legalitas Alat UTTP dan Jumlah Barang Dalam Keadaan Tertutup (BDKT) yang diawasi berupa Tera Ulang Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) di Kabupaten Jembrana (5 Kecamatan). b. Pengawasan terhadap penjualan dan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Jembrana. Kegiatan tersebut meliputi Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penjualan Minuman Beralkohol di Kawasan Wisata, Warung Tradisional, Super Market, Hotel dan Restaurant yang tersebar di 5 Kecamatan se Kabupaten Jembrana. Dari kegiatan tersebut diharapkan tingkat kerawanan dan ketertiban masyarakat dapat ditekan seminimal mungkin dan juga menghindari adanya peredaran Minuman Beralkohol yang ilegal/palsu. c. Pengawasan Terhadap Penjualan dan Peredaran Barang di Pasar. Kegiatan tersebut meliputi antara lain : Pengawasan peredaran barang/makanan kadaluarsa, Barang Melamin berformalin, barang palsu, kosmetik yang mengandung mercury, obat-obatan ilegal, Makanan berformalin dan lain-lainnya. Adapun kegiatan ini bertujuan untuk melindungi konsumen sebagaimana ketentuan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dari kegiatan diharapkan para pihak distributor semakin meningkat kesadaran untuk menarik kembali barang-barang yang tidak sesuai dengan ketentuan dimaksud. Pengawasan terhadap peredaran dan pendistribusian barang-barang bersubsidi termasuk pupuk, gula pasir, dan bahan bakar minyak (BBM) sangat penting untuk dilaksanakan,dan

dari

pelaksanaan

kegiatan

tersebut

diharapkan

adanya

kelancaran arus distribusi barang-barang dan ketersediaan barang yang stabil serta harga sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Tahun 2012 dalam kegiatan Pengawasan, pembinaan bekerjasama dengan BB POM Denpasar ditemukan barang atau Produk yang tidak layak edar. Barang/Produk tersebut telah diamankan oleh BB POM. Jenis Barang?produk yang dimaksud antara lain : Obat tradisional dengan pendaftaran Pikxiy, Obat Tradisional mengandung BKO, Obat tradisional tanpa ijin edar, Obat Keras daftar G yang dijual diwarung, Kosmetik mengandung bahan berbahaya dan Kosmetik tanpa ijin edar.


12

E. Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri. Ada 3 Kegiatan yang termasuk dalam Program ini, yaitu :

1. Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang / Produk. Indikator dari pada kegiatan ini adalah Persentase Jumlah pengembangan pasar dan distribusi barang / produk, sedangkan sasarannya adalah meningkatnya jumlah pasar dan lancarnya distribusi barang. Yang mana pada tahun 2012 memiliki target kinerja 5 pasar . Realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 8.655.913.200,- ( Delapan Miliyar Enam Ratus Lima Puluh Lima juta Sembilan Ratus Tiga belas Ribu Dua Ratus Anggaran Rp. 8.685.751.600,-

rupiah )

dari

( Delapan Miliyar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh

Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam ratus rupian ) atau sebesar 99,65 % dari total Anggaran. Edangkan Realisasi pisik mencapai 100 %

Adapun Sub kegiatan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut : -

Perencanaan Pembangunan Pasar di Kecamatan Pekutatan

-

Pembangunan Pasar Tradisional di Kecamatan Pekutatan.

-

Pengawasan Pembangunan Pasar di Kecamatan Pekutatan.

-

Perencanaan Pembangunan Pasar di Kecamatan Jembrana.

-

Pembangunan Pasar Tradisional di Kecamatan Jembrana Tahap I.

-

Pengawasan Pembangunan Pasar Tradisional di Kecamatan Jembrana Tahap I

-

Perencanaan Revitalisasi Pasar Gilimanuk

-

Perencanaan Revitalisasi Pasar Dauhwaru

-

Perencanaan Revitalisasi Pasar Yeh Yehembang.

-

Penataan areal Parkir Pasar Pekutatan.

2. Kegiatan Promosi Produk Jembrana. Indikato Kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Pameran Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dan Daerah lainnya. Dengan sasaran terlaksanya Pameran di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dan Daerah lainnya. Sedangkan Target Kinerja adalah 9 Kali mengikuti pameran. Realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 401.354.900,- (Empat ratus Satu juta tiga Ratus Lima puluh Empat

ribu Sembilan Ratus

Rupiah) dari anggaran Rp. 440.189.500,- (Empat Ratus Empat Puluh juta Seratus Delapan puluh Sembilan Ribu lima ratus Rupiah) atau sebesar 91,18% dari total anggaran.Sedangkan realisasi fisik mencapai 87 %.

Peruntukan penggunaan anggaran ini adalah digunakan untuk Biaya Keikutsertaan Pameran beserta biaya–biaya penunjang pameran yang lainnya, uang jasa untuk 2 orang Petugas PIPJ, dan biaya modal pengadaan Printer Multifungsi. Untuk persentase realisasinya tidak mencapai 100% dikarenakan ada efisiensi yang dapat dilakukan dalam pendanaan kegiatan tersebut. Dalam rangka pemasaran hasil produksi pengusaha kecil dan menengah, Bidang Perdagangan telah menginformasikan dan memfasilitasi para pengerajin untuk Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana Tahun 2013

13

mengikuti kegiatan pameran di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional sehingga nantinya diharapkan terjadi kontak dagang antara penjual dengan para pembeli baik dari dalam maupun luar negeri. Adapun kegiatan pameran yang telah diikuti pada tahun 2012 ini yaitu : 1.Pameran Otonomi Expo dan Forum 2013 di Jakarta 2.Pameran Indonesia Taurisn and craft 3.Pameran Parekraft di Mataram - NTB 2013 di Yogyakarta −

Pasar Lelang di Denpasar. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi petani/pengusaha yang ada untuk dapat mempromosikan produk yang dihasilkan, sehingga dari kegiatan tersebut diharapkan akan terjadi transaksi/kontak dagang antara pembeli dan penjual.

3 .Kegiatan Monitoring dan Publikasi Harga.

Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya frekuensi monitoring dan publikasi harga. Sedangkan Indikator Kinerja adalah Jumlah kegiatan monitoring dan publikasi harga dan target kinerja kegiatan ini adalah 96 Kali melaksanakan monitoring dan Publikasi harga. Sumber dana Anggaran ini dari APBD, Realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp.11.785.400,- ( Sebelas Juta tujuh Ratus delapan Puluh lima Ribu Empat ratus Rupiah) dari anggaran Rp. 13.008.000,- (Tiga Belas Juta Delapan Ribu Rupiah) atau tepatnya 90,60 % dari total anggaran, sedangkan realisasi fisik mencapai 93,94 %. Peruntukan penggunaan anggaran ini adalah digunakan untuk Biaya Penyiaran Harga Bahan Pokok dan Barang strategis di radio yang telah ditunjuk. Disamping itu juga jenis kegiatan lain yang dilakukan adalah melakukan pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting lainya. Pendataan dilakukan 2 x seminggu di Pasar Negara dan di Pasar Melaya. Data harga yang didapat tersebut di kirimkan ke Radio untuk disiarkan supaya masyarakat Kabupaten Jembrana bisa mengetahui harga–harga di pasar Negara dan pasar Melaya. Selain itu data tersebut dikirimkan juga ke Kabupaten – Kabupaten di seluruh Bali sebagai sarana tukar informasi. Selain rincian tugas – tugas tersebut, tahun 2012 ini juga telah dilaksanakan kegiatan lain yang tidak dianggarkan dalam APBD 2012 dan tidak tercantum dalam DPA Bidang Perdagangan, yaitu Kegiatan Sosialisasi dan Pengawasan perijinan dilakukan untuk memantau serta mensosialisasikan perlunya kepemilikan Dokumen perijinan yang berupa Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Tanda Daftar Gudang (TDG).


14

Selain itu, Bidang Perdagangan termasuk

salah satu anggota tim

perijinan yang bertugas untuk melakukan survey lapangan dan memberikan rekomendasi pada pembuatan izin

yang berkaitan dengan Surat Ijin Usaha

Perdagangan (SIUP), Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Tanda Daftar Gudang (TDG). F, Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Sasaran Program ini adalah Meningkatnya koperasi aktif dan berkualitas. Indikator Kinerja Persentase Koperasi aktif dan berkualitas. Program ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan koperasi berprestasi, Koperasi berkualitas, Kesehatan Koperasi, Koperasi aktif

berdasarkan prinsip-prinsip dan jati diri koperasi. Adapun Jenis

kegiatannya antara lain : 1. Kegiatan Pembangunan Sistem informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian.kegiatan tersebut menyangkut

Bantuan hibah Barang kepada

Koperasi Kakao Kerta Samaya Samaniya. Indikator Kinerja dari kegiatan ini adalah Jumlah Koperasi yang menerima barang. Sumber dana kegiatan ini dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana

sebesar Rp.

40.000.000,- ( Empat puluh Juta rupiah ), realisasinya sebesar Rp.40.000.000,- ( Empat puluh juta rupiah ) atau 100 % dari Anggara. Sedangkan realisasi fisik mencapai 100 % 2. Kegiatan Sosialisasi Prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian. Kegiatan tersebut menyangkut - Kegiatan Bimbingan teknis Kelembagaan, Bintek bagi Pengawaskoperasi , Bintek Administrasi dan Akuntansi Koperasi. - Penyuluhan dan pembentukan Koperasi Realisasi Kegiatan ini sebesar Rp. 55.407.880,- (Lima puluh Lima juta Empat Ratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh rupiah). Dari Anggaran Rp. 59.800.000,- (Lima puluh sembilan Juta Lima ratus Ribu Rupiah). Atau sebesar 92,66 % dari total Anggaran. Sedangkan realisasi fisik mencapai 88%. 3. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi. Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya jmlah Koperasi yang tangguh, mantap dan mandiri sebanyak

3 %, sedangkan Indikatornya adalah Jumlah

Koperasi yang aktif, berkualitas dan Koperasi berprestasi. o

Realiasasi utnuk kegiatan ini

sebesar Rp. 114.360.700,- (Seratus Empat

Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dari Total Anggaran sebesar Rp. 116.675.000,- (Seratus Enam Belas Juta Enam ratus Tujuh Puluh lima Ribu Rupiah) atau sebesar 98,02 % dari Total Anggaran .


15

Peruntukan penggunaan anggaran ini adalah digunakan untuk pembayaran Belanja Jasa Kantor

untuk Biaya Pemeringkatan Koperasi sebanyak 25

Koperasi serta pemberian hadiah dan Belanja Cetak dan Penggandaan. Kegiatan ini bertujuan untuk Peningkatan Kualitas Kelambagaan Koperasi guna terwujudnya koperasi yang berprestasi dan berkualitas.

Program inovatif Pemerintah Kabupaten Jembrana berupa pemberian bantuan dana talangan kepada Koperasi Unit Desa (KUD) senilai Rp. 5.000.000.000,- untuk pembelian gabah petani dan penyediaan serta penyaluran beras kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana tahun 2012, telah dapat berjalan dengan baik dan berorientasi pada konsep “Tri Sukses“ yaitu sukses realisasi, sukses pemanfaatan/penggunaan dan sukses pengembalian.

Disamping itu Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 telah mampu berpartisipasi melalui penyertaan Modal kepada PT. Jaminan Perkreditan Daerah ( Jamkrida ) Bali Mandara sebesar Rp. 200.000.000,- ( Dua Ratus Juta Rupiah ) sebagai

wujud Kepedulian terhadap K-UMKM dalam akses

Pembiayaan. Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan bertujuan untuk lebih memberdayakan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (K-UMKM) sehingga mampu memotivasi dan memfasilitasi tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif di masyarakat, menciptakan kemandirian masyarakat dalam berusaha, menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan Pembinaan Pengawasan dan Penghargaan Koperasi berprestasi. Kegiatan ini menyangkut : - Lomba Koperasi dalam rangka HUT Koperasi ke – 65 - Kegiatan Pemeringkatan Koperasi - Kegiatan Audit Koperasi - Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi


16

G. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pengelola Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mampu mengelola usahanya dengan baik, sehingga menghasilkan produk yang mampu bersaing baik secara kualitas, kuantitas maupun kontinuitas sesuai permintaan pasar serta mampu menyerap tenaga kerja lokal. Adapun Program ini terdiri dari beberapa kegiatan antara lain : 1.

Kegiatan Peningkatan Jaringan Kerja sama antar Lembaga. Kegiatan tersebut menyangkut antara lain : Bintek peningkatan usaha UMKM pada kelompok usaha produktif/sentra UMKM Pendampingan dalam mengakses permodalan dengan lembaga keuangan Peningkatan akses pemasaran produk UMKM dengan pengusaha menengah Kegiatan Peningkatan Jaringan kerjaama antar lembaga dengan

realisasi

keuangan sebesar Rp. 40.672.323,- (Empat Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah), dari anggaraan sebesar Rp. 46.935.000,(Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) atau 86,65 % dari total anggaran. Sedangkan realisasi fisik kegiatan ini adalah mencapai 95 % Penggunaan anggaran ini adalan untuk pembayaraan Belanja Pengawai sebanayak 10 orang, yaitu untuk pembayaran Honorarium instruktur peningkatan usaha UMKM, dan Belanja Transportasi dan Akomudasi peserta

sebanyak 50 orang dan

pembimbing sebanyak 25 orang, Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalan untuk terwujudnya peningkatan permodalan UMKM dan Pemasaran Produk UMKM KUKM. 2. Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Menengah. Kegiatan tersebut menyangkut antara lain : Bintek Peningkatan Kualitas Produk UMKM dan terwujudnya

showroom atau

outlet produk Jembrana Pendampingan Pengembangan dan Pemasaran Produk Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah. Realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 76.800.000, (Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dari jumlah anggaran sebesar Rp. 76.800.000, (Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) atau sebesar 100 % dari total anggaran. Sedangkan realisasi fisik juga mencapai 100 %. Peruntukan anggaran ini adalah digunakan untuk

Belanja Pegawai yaitu untuk pembayaran honorarium instruktur


17

sebanyak 2 orang, dan belanja bahan dan material. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan UKM dan pemasaran produk UMKM. 3. Kegiatan

Penyelenggaraan

promosi

produk

usaha

mikro

kecil

dan

menengah Kegiatan tersebut menyangkut antara lain : Pameran di luar daerah provinsi dan Promosi produk UMKM di dalam daerah Provinsi Kegiatan penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah. Relaisasi untuk kegiatan ini sebesar Rp. 40.940.000,- (Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Empat puluh Ribu Rupiah). Dari Anggaran Rp. 47.940.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 85,40 % dari total Anggaran. Sedangkan realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100 %. Peruntukkan penggunaan anggaran ini adalah digunakan untuk Belanja Transportasi Akomodasi 6 KUKM, Belanja Sewa Rumah Gedung/Kantor/ Tempat untuk Sewa Tempat Pameran sebanyak 2 paket yang bertujuan untuk penyelenggaraan pameran produk-produk UMKM dalam rangka peningkatan kualitas dan pemasaran produk UMKM.

Daftar usulan Program/kegiatan yang tertuang dalam Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2013 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana yaitu seperti pada tabel 2.1 berikut ini : Dari Program dan kegiatan yang tertuang dan Rencana Kerja ( Renja) Tahun 2012 yang terakomodir dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian ,Perdagangan dan Koperasi Kab.Jembrana. Tahun 2012 adalah sebanyak 10 Program 25 Kegiatan dengan Total Anggaran sebesar 13.955.676.860,- yang terdiri dari Belanja Langsung

sebesar

10.477.544.460,-

dan

Belanja

Tidak

Langsung

sebesar

3.478.132.400,- bersumber dari : - APBD Kabupaten Jembrana sebesar

Rp. 12.878.966.860,-

- APBD Provinsi sebesar

-

- APBN (DAK) sebesar

Rp. 1.076.710.000,-

Program / kegiatan yang tertuang dalam Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2012 Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana sebagai berikut :


18

TABEL 2.1 PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENJA DAN DPA TAHUN 2013 NO. PROGRAM DAN KEGIATAN 1

2 PROGRAM

RENJA

DPA

KET

3

4

5

PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN 1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

8.434.000,-

4.550.000,-

2

Penyediaan Jasa Perbaikan

10.500.000

3.500.000,-

66.000.000,-

-

Perlengkapan Kerja 3

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4

Penyediaan Alat Tulis Kantor

45.196.764,-

44.278.210

5

Penyediaan barang Cetakan dan

45.867.500,-

41.899.150,-

9.999.000,-

4.250.000,-

225.000.000

200.000.000

2.000.00,-

1.500.000,-

13.349.840,-

20.600.000,-

Penggandaan 6

Penyediaan makanan dan minuman

7

Rapat – rapat Kordinasi dan konsultasi keluar Daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

8

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

9

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

10 10

Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas/Oprasional


-

72.000.000

19

11

Pemeliharaan rutin/berkala

31.800.000,-

86.375.000,-

Kendaraan Dinas/Oprasional PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 12

Penyusunan Laporan Capaian

27.468.000,-

Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD PROGRAM PENINGKATAN

-

DISIPLIN APARATUR 13

Pengadaan Pakaian Khusus hari –

-

20.000.000,-

10.000.000,-

46.935.000,-

hari tertentu

14

15

16 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI UMKM 17

Peningkatan Jaringan Kerjasama antar Lembaga


20

18

Penyelenggaraan Pembinaan

40.000.000,-

76.800.000,-

70.000.000,-

47.940.000,-

70.000.000,-

70.000.000,-

-

59.800.000,-

170.180.000,-

116.675.000,-

20.000.000,-

29.314.500,-

-

13.640.000,-

Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah 19

Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI

20

Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian

21

Sosialisasi Prinsip – prinsip Pemahaman Perkoperasian

22

Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

23

Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

24

Pelaksanaan Pengawasan dan Tera Ulang Ukuran Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya ( UTTP ) PROGRAM PENINGKATAN EFESIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI


21

25

Pengembangan Pasar dan

-

8.685.751.600,-

416.409.500

440.189.500,-

4.800.000,-

13.008.000,-

25.000.000,-

102.596.000,-

100.000.000,-

146.556.000,-

115.732.500,-

43.800.000,-

1.723.196.000,-

10.477.544.460,-

Distribusi Barang/Produk

26

Promosi Produk Jembrana

27

Monitoring dan Publikasi Harga PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

28

Fasilitasi bagi Industri kecil dan Menengah terhadap pemanfaatan Sumber Daya PROGRAM

PENINGKATAN

KEMAMPUAN

TEKNLOGI

INDUSTRI 29

Pembinaan

Kemampuan

Teknologi Industri PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA

–

SENTRA

INDUSTRI POTENSIAL 30

Peningkatan Produktivitas Sentra Industri

31 JUMLAH

Dari tabel diatas terlihat bahwa terdapat selisih antara usulan pada Renja dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebesar Rp.8.754.384.460,- yang merupakan selisih pengalokasian dari APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 12.878.966.860,- dan yang bersumber dari DAK sebesar 1.020.160.000,- yang mana terdapat 2 (Dua) Kegiatan yang tidak ada dalam Renja namun terakomodir dalam DPA. Realisasi Belanja Tahun 2013 sebesar 13.955.676.860,- terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.478.132.400,Belanja Langsung sebesar Rp. 10.477.544.460,Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana Tahun 2013

22

Dengan demikian sisa dana Belanja Tidak Langsung sebesar 3.168.689.603,atau 91,10% ,- dan

sisa dana Belanja Langsung sebesar 10.278.901.83,- atau 98,10%

Maka total sisa anggaran Tahun 2013 sejumlah Rp.306.963.432,- dari Total Anggaran sebesar Rp. 16.606.691.260,Rincian selengkapnya adalah sebagai berikut :

REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2012

Pagu Dana Uraian

No.

Realisasi

%

Sebelum

Setelah

Perubahan

Perubahan

1.539.909.100

2.059.909.100

1.898.204.456

92,14

1.

Gaji Pokok PNS

2.

Tunjangan Keluarga

172.872.900

229.872.900

204.356.508

88,90

3.

Tunjangan Jabatan

127.050.000

167.550.000

162.665.000

97,08

4.

Tunjangan Fungsional

11.700.000

16.700.000

15.000.000

89,82

5.

Tunjangan Fungsional

67.800.000

87.800.000

79.940.000

91,05

113.920.700

124.920.700

117.743.360

94,25

47.610.800

68.610.800

58.550.082

85,34

60.100

60.100

34.026

56,62

42.578.800

49.578.800

38.848.171

78,36

476.280.000

426.890.000

403.740.000

94,58

Umum 6.

Tunjangan Beras

7.

Tunjangan PPh

8.

Pembulatan Gaji

9.

Iuran Asuransi Kesehatan

10

Tambahan Penghasilan Berdasarkan beban kerja


23

11

Tambahan Penghasilan

209.880.000

229.680.000

175.548.000

76,43

berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya. 12

Tunjangan bendahara

1.680.000

1.680.000

1.680.000

100

13

Tunjangan bendahara pembantu

1.080.000

1.080.000

1.080.000

100

14

Tunjangan PPTK

6.000.000

6.000.000

6.000.000

100

15

Tunjangan Pengurus Barang

2.400.000

2.400.000

2.400.000

100

16

Tunjangan Pejabat

3.000.000

3.000.000

500.000

16,67

2.400.000

2.400.000

2.400.000

100

2.826.222.400

3.478.132.400

3.168.689.603

91,10

Pengadaan 17

Tunjangan PPK - SKPD

Jumlah


24

REALISASI BELANJA LANGSUNG DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2012 Pagu Capaian Anggaran No .

1.

% KET

Fisik Kegiatan

Penyediaan Jasa

100

Sebelum

Sesudah

Perubahan

Perubahan

4.550.000

4.550.000

Realisasi

4.550.000

Capaian

100

Surat Menyurat

Sudah selesai Sisa Rp. -.-

2.

Penyediaan Alat Tulis Kantor.

99,87

45.128.210

44.278.210

40.920.800

92.42

Sudah selesai Sisa Rp. 3.357.410,-

3

Penyediaan Jasa dan Perbaikan Peralatan Kerja

100

4

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan

99.09

42.549.150

41.899.150

40.113.750

96

Sudah selesai Sisa Rp.1.785.4 00,-

5

Penyediaan makanan dan Minuman

100

4.250.000

4.250.000

4.250.000

100

Sudah selesai Sisa Rp. -

6

Rapat – rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.

99.74

200.300.000

200.300.000

199.777.100

99.74

Sudah selesai Sisa Rp. 522.900.-

7

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantopr

100

1.500.000

1.500.000

100

Sudah slesai Sisa Rp. -

8

Pengadaan Peralatan gedung Kantor.

100

20.600.000

20.600.000

18.280.000

89

Sudah slesai Sisa Rp. 2.320.000,-

9

Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas/Operasio nal.

100

72.000.0000

72.000.000

72.000.000

100


Pemeliaraan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasio nal.

94.29

58.375.000

86.375.000

81.198.808

94

Sudah slesai Sisa Rp 5.176.192,-

11

Pengadaan Pakaian Khusus hari – hari tertentu.

69.36

20.000.000

20.000.000

10.800.000

54

Kegiatan sudah dilaksanaka n sisa Rp 9.200.000.-

12

Fasilitas bagai industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya.

91.55

89.600.000

102.596.000

59.603.500

58.10

Sudah selesai Sisa Rp 42.992.500. -

10

3.500.000

3.500.000

3.500.000

100



25

13

Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri.

99.85

146.556.000

146.556.000

135.043.000

92.14

Sudah selesai Sisa Rp. 11.513.000, -

14

Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat.

98.42

115.286.500

115.286.500

91.743.500

79.58

Sudah selesai

15

Peningkatan Produktivitas Sentra Industri.

90

43.800.000

43.800.000

43.200.000

98.63

Sudah selesai Sisa Rp. 600.000,-

16

Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan jasa.

92.17

29.314.500

29.314.500

25.552.700

87.17

Sudah selesai Sisa Rp. 3.761.800,-

17

Pelaksanaan Pengawasan dan tera Ulang Takaran , Timbangan dan Perlengkapanny a (UPPT).

85.93

13.640.000

13.640.000

11.706.700

85.83

Sudah selesai Sisa Rp 1.933.300,-

18

Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk

100

11.238.226.600

8.685.751.600

8.655.913.200

99.66

Sudah selesai

19

Promosi Produk Jembrana.

92.74

440.189.500

440.189.500

401.347.300

91.18

Sudah selesai Sisa Rp 38.842.200, -

20

Monitoring dan Publikasi Harga.

93.94

13.008.000

13.008.000

11.569.400

88.94

Sudah selesai Sisa Rp 1.438.600,-

21

Peningkatan Jaringan Kerja sama antar Lembaga

95

33.875000

46.935.000

42.672.323

90.92

Sudah Selesai Sisa Rp. 4.262.677,-

22

Penyelenggaraa n Pembinaan Industri Rumah Tangga , Industri Kecil dan Menengah

100

76.800.000

76.800.000

76.800.000

100

Kegiatan selesai Sisa Rp. -

23

Penyelenggaraa n Promosi Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah

100

47.940.000

47.940.000

41.210.000

85.96

Kegiatan selesai Sisa Rp. 6.730.000,-

24

Pembangunan Sistem informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian

100

40.000.000

40.000.000

40.000.000

100

Kegiatan telah dilaksanaka n, sisa Rp. -

25

Sosialisasi Prinsip – prinsip pemahaman

88

59.800.000

59.800.000

55.407.880

92.66

Kegiatan selesai Sisa Rp.

Sisa Rp. 23.543.000, -

Sisa Rp. 29.838.400, -


26

Perkoperasian

26

4.392.120,-

Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi Jumlah

99,44

116.675.000

116.675.000

99

12.975.963.460

10.477.544.460

114.360.700

98.02

Kegiatan selesai Sisa Rp. 2.314.300,-

10.283.020.661

98.14

Sisa Rp. 194.523.79 9,-

Capaian Kinerja Keuangan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana untuk Tahun 2012 adalah sebesar 96,35 % dengan total realisasi adalah sebesar Rp. 13.447.591.434,-

PERMASALAHAN

YANG

PROGRAM/KEGIATAN

DIHADAPI

TAHUN

2012

PADA

DALAM

PELAKSANAAN

DINAS

PERINDUSTRIAN,

PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN SOLUSINYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT

:

PERMASALAHAN

YANG

DIHADAPI DALAM

PELAKSANAAN

PROGRAM/KEGIATAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI BIDANG PERINDUSTRIAN a.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (Pengerajin) masih lemahnya kemampuan untuk mencari/menangkap peluang pasar yang ada baik dipasar lokal maupun pasar luar daerah, serta dari aparatur kurang tenaga penyuluh (Fungsional) yang mampu dan tau mengenai masalah – masalah yang berkembang dilingkungan Perindustrian

b.

Dalam meningkatkan Produktifitas dari pengerajin, masih lemahnya akses teknologi dan peralatan yang digunakan untuk meningkatkan hasil baik dari segi kualitas maupun dari segi kualitas.

c.

Kurangnya media atau sarana Informasi yang dapat diakses oleh pengerajin untuk memasarkan dan menyebarkan hasil – hasil produksi/kerajinan serta inovasi – inovasi yang dapat meningkatkan hasil produksi serta peluasan pemasarannya.


27

BIDANG PERDAGANGAN Permasalahan dan Tantangan Pembangunan yang dihadapi A. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan a. Kegiatan pengawasan peredaran barang dan jasa : - Kurangnya kesadaran Masyarakat akan perlunya kepemilikan SIUP dan TDP. - Adanya Peraturan Pusat yang menyatakan bahwa untuk pengurusan perizinan yaitu SIUP / TDP dikenakan biaya Rp. 0,- ( Nol Rupiah ) itu menyebabkan pemenuhan PAD dari sector perizinan SIUP /TDP tidak bias mencapai target. - Rendahnya Kuantitas dan Kualifikasi SDM aparat Pembina dan pengusaha industri dan perdagangan . - Terlalu seringnya terjadi mutasi Pegawai sehingga seseorang sudah memiliki keahlian dipindahkan ke instansi yang lain. - Masih adanya para pengusaha yang tidak melakukan perpanjangan / pembaharuan SIUP/TDP dengan alasan karena kegiatan usaha tidak aktif dan sebagai lagi pemiliknya tidak ada di tempat. - Rendahnya wawasan pelaku usaha UKM terhadap Promosi. - Terbatasnya kendaraan operasional yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana . - Terbatasnya sumber daya manusia (PPNS) yang memiliki kewenangan untuk menindak apabila ada pelanggaran pada saat pengawasan ke lapangan. b. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan dan tera ulang ukuran, takaran, timbangan, dan Perlengkapan ( UTTP ) : - Terbatasnya alat yang dimiliki untuk Melaksanakan Pengawasan tera. B. Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam negeri a. Kegiatan Promosi produk jembrana Permasalahannya : - Kesulitan pengurursan SPJ karena Stand pameran harus dibayar lebih dahulu sedangkan SPJ untuk biaya stand LS b. Kegiatan Monitoring dan Publikasi Harga permasalahannya :


28

- Sampai saat ini belum ada permasalahannya dalam kegiatan ini c. Kegiatan pengembangan Pasar dan distribusi barang/produk Permasalahannya : - Terbatasnya sumber daya manusia yang menguasai/memahami masalah pengadaan kontruksi. BIDANG KOPERASI a. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. 1. Kegiatan Peningkatan Jaringan Kerjasama antar Lembaga : -

Terbatasnya akses permodalan bagi UMKM sehingga pengembangan usaha masih belum maksimal.

-

Belum optimalnya pendataan UMKM untuk di masing – masing desa/kelurahan.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah : -

Masih rendahnya jiwa wirausaha yang dimiliki oleh masyarakat.

-

Kemampuan masyarakat/kelompok UMKM dalam pengembangan usaha mulai dari produksi, design dan teknologi belum optimal.

3. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah : -

Belum optimalnya pelaksanaan promosi produk hasil usaha UMKM yang dilakukan sehingga pangsa pasar belum luas.

b. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1. Kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian : -

Kemampuan koperasi dalam penyediaan sarana dan prasarana usaha masih belum optimal.

-

Rendahnya pengetahuan, keterampilan dan jiwa kewirausahaan yang dimiliki oleh pengelola koperasi.

2. Kegiatan Sosialisasi Prinsip – Prinsip Pemahaman Perkoperasian : -

Ada kecenderungan pengelolaan Koperasi keluar dari prinsip – prinsip dan jatidiri koperasi.

-

Rendahnya tingkat kompetensi SDM pengelola koperasi

3. Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi yaitu peningkatan kualitas Koperasi : -

Pelaksanaan Internal Control pada koperasi relatif belum optimal.

-

Sebagian besar kualitas koperasi belum optimal.

-

Rendahnya jumlah koperasi yang mampu melaksanakan audit melalu Akuntan Publik secara mandiri


29

2.2Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan dibantu oleh seorang Sekretaris Dinas dan pada tahun 2013 terdapat 3 (tiga) orang Kepala Bidang yang masing-masing membawahi 3 (tiga) orang Kepala Seksi.

Dalam menjalankan tugas kesekretariatan, Sekretaris Dinas dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian yang masing-masing menangani masalah kepegawaian, keuangan serta perencanaan evaluasi dan pelaporan. Hal tersebut seperti terlihat pada struktur organisasi pada bagan 2.1.


30

BAGAN 2.1 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN JEMBRANA

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

KELOMPOK JABATAN Sekretariat

Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub-Bagian

Sub-Bagian

Program, Evaluasi dan Pelaporan

Keuangan

Bidang Perdagangan

Bidang Perindustrian

Bidang Koperasi

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha

Seksi Bina Kelembagaan dan Usaha Koperasi

Seksi

Seksi

Industri Menengah dan

Perlindungan Konsumen

Seksi Pemberdayaan dan Pengawasan Usaha Koperasi

Seksi

Seksi

Promosi dan Penyaluran

Bina Usaha Mikro Kecil Menengah

Seksi Industri Kecil dan

Besar Seksi Industri Kreatif

UPT

Sumber: Peraturan Bupati Jembrana Nomor 53 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana


31

Sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kepala Dinas memiliki fungsi sebagai berikut : (1) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi. (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi: a. perumusanan kebijakan teknis di bidang pembantuan bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perindustrian, perdagangan dan koperasi; c. pembinaan dan penyuluhan dibidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;dan d. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi dibidang perindustrian, perdagangan dan koperasi. (3) Rincian tugas pokok Kepala Dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1) sebagai berikut : a. mengkoordinasikan penyusunan program Dinas dengan memberikan arahan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang mengacu pada RPJPD, RPJMD, RKPD, Rencana Strategik Kabupaten, Kebijakan Bupati dan kondisi obyektif serta ketentuan yang berlaku; b. merumuskan kebijakan teknis, dan inovasi berdasarkan kewenangan yang ada dan kondisi obyektif di lapangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas; c. menyusun

rencana kegiatan berdasarkan

kebijakan

dibidang perindustrian,

perdagangan dan koperasi; d. merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas; e. menyusun data/bahan untuk perencanaan di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi; f. menyusun perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan sosialisasi dibidang perindustrian, perdagangan dan koperasi; g. mengkoordinasikan

pelaksanaan

monitoring

perindustrian, perdagangan dan koperasi; Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana Tahun 2013

dan

evaluasi

kegiatan

dibidang

32

h. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, KUA dan PPAS; i. mengkoordinasikan penyusunan capaian kinerja Dinas dan Kabupaten; j. mengawasi pelaksanaan ketatausahaan, perindustrian, perdagangan dan koperasi; k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi; l. mengkoordinasikan seluruh bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing; m. memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku; n. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier; o. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku; p. membina bawahan dalam pencapaian program Dinas dengan memberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; q. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah dan sedang berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikutnya; r.

menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;

s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsi Dinas;dan t.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.


33

Bagian kedua SEKRETARIAT Pasal 4 (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan. (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi : a. penyusunan program teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan pelaporan dan urusan rumah tangga; b. penyelenggaraan program administrasi umum; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Sub bagian; d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian;dan e. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi sekretariat. (3) Rincian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. merencanakan operasionalisasi pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan; b. memberi tugas kepada bawahan dalam pengelolaan urusan Administrasi Umum, kepegawaian , perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan; c. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan dan naskah dinas dibidang tugasnya; d. melaksanakan koordinasi dengan kepala bidang dalam melaksanakan tugas; e. melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, inventarisasi dan perlengkapan Perencanan dan pelaporan serta rumah tangga Dinas; f. menyelenggarakan perawatan/pemeliharaan perlengkapan peralatan Dinas; g. merencanakan pelaksanaan pelayanan terhadap kebutuhan peralatan / perlengkapan Dinas;


34

h. melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas dan Penetapan Kinerja Dinas; i. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier; j. memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan; k. mengevaluasi tugas yang diberikan kepada kepala sub bagian; l. menyusun laporan hasil kegiatan; m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;dan o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Pasal 5 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian. (2) Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kerja sub bagian; b. pelaksanaan program kerja sub bagian;dan c. pelaksana pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, dan pengawasan dalam lingkup Sub Bagian; dan d. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. (3) Rincian tugas Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyusun rencana operasionalisasi program kerja Sub bagian; b. mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan, administrasi barang dan perlengkapan dinas, pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan; c. melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga; d. melaksanakan tugas humas dan protokoler dinas, mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data kepegawaian dinas;


35

e. mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai dinas dan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai., penyiapan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan kepegawaian; f. mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai dinas; g. melaksanakan pengelolaan perpustakaan Dinas; h. melaksanakan pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, perlengkapan dinas; i. melaksanakan pemantauan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan dan kendaraan dinas; j. menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi penempatan, kenaikan pangkat, gaji berkala dan administarsi pensiun; k. membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) dan bahan pembuatan DP-3 setiap pegawai; l.

memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan;

m. mengevaluasi hasil program kerja Sub bagian; n. menyusun laporan hasil kegiatan Sub bagian; o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;dan p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Pasal 6 (1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi kerja, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan tugas di bidang penyusunan program, evaluasi dan pelaporan. (2) Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kerja sub bagian; b. pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian; c. pelaksana pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, dan pengawasan dalam lingkup Sub bagian;dan d. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;


36

(3) Rincian tugas Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyusun rencana operasionalisasi kegiatan kerja Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; b. mengendalikan rencana tahunan; c. menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan; d. mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan dinas; e. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta informasi Dinas; f. melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas; g. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan dinas; h. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA dan DPA Dinas; i. melaksanakan Penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas dan Penetapan Kinerja Dinas; j. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf; k. memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan; l. melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan; m. membuat laporan hasil kegiatan Sub Bagian; n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;dan o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Pasal 7 (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi petunjuk, memberi tugas, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan urusan keuangan, kegiatan kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); (2) Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program kerja sub bagian; b. pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian;


37

c. pelaksana pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, dan pengawasan dalam lingkup sub bagian; dan d. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. (3) Rincian tugas Kepala SubBagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyusun rencana operasionalisasi program kerja Sub bagian; b. membuat daftar usulan kegiatan; c. membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian; d. menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; e. menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum; f. melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas; g. melaksanakan Pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas; h. mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran (kepala satuan kerja perangkat daerah/lembaga teknis daerah yang ditetapkan sebagai pengguna anggaran dengan keputusan Bupati); i. memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi; j. mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan pengguna anggaran; k. melaksanakan

kegiatan

meneliti,

mengoreksi

dan

memberi

paraf

Surat

Pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan; l. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf; m. memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan; n. melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan; o. membuat laporan hasil kegiatan Sub bagian; p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;dan q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.


38

Bagian Ketiga, Bidang Perindustrian Pasal 8 (1) Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, penyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas di bidang Perindustrian meliputi Industri Kecil Rumah Tangga (IKRT), Industri Menengah Besar (IMB) dan Industri Kreatif. (2) Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kerja Bidang berdasarkan kebijakan Dinas; b. pengevaluasian pelaksaan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Kepala Seksi dan pejabat struktural dalam lingkup bidang; c. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang; d. pelaksanaan tugas dan inventarisasi permasalahan di Bidang, serta mencari alternatif pemecahannya;dan e. pelaksana tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas bidang; (3) Rincian tugas Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyusun rencana program kerja Bidang berdasarkan kebijakan Dinas; b. menyelenggarakan koordinasi dalam rangka bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan Industri Kecil Rumah Tangga (IKRT), Industri Menengah Besar (IMB) dan Industri Kreatif; c. menyelenggarakan pendataan potensi Industri Kecil Rumah Tangga (IKRT), Industri Menengah Besar (IMB) dan Industri Kreatif; d. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan mutu produk Industri Kecil Rumah Tangga (IKRT), Industri Menengah Besar (IMB) dan Industri Kreatif; e. menyelenggarakan koordinasi antar bidang dan instansi terkait dalam upaya sinkronisasi kegiatan;


39

f. mengupayakan informasi tentang sumber bahan baku, bahan penolong, permodalan, pemasaran produk dan alih teknologi dibidang Industri Kecil Rumah Tangga (IKRT), Industri Menengah Besar (IMB) dan Industri Kreatif; g. menyelenggarakan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian limbah industri; h. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang Perindustrian, serta mencari alternative pemecahannya; i.

mengkoordinasikan Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;

j.

memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;

k. menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; l.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

m. memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan; n. mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung; o. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;dan p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Pasal 9 (1) Seksi Industri Kecil dan Rumah Tangga dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi yang meliputi industri kecil rumah tangga. (2) Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi berdasarkan kebijakan Bidang; b. penyelenggaraan evaluasi kegiatan staf dalam lingkup seksi; c. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.


40

(3) Rincian tugas pokok dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan kebijakan Bidang; b. menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan industri kecil rumah tangga; c. melaksanakan pendataan potensi dan perkembangan Industri Kecil Rumah Tangga (IKRT); d. menyiapkan bahan pembinan serta pengawasan mutu dan desain produk industri kecil rumah tangga; e. mencari terobosan pengembangan teknologi dan diversifikasi produk industri kecil rumah tangga; f. menyiapkan dan menyajikan informasi sumber bahan baku, bahan penolong, permodalan, pemasaran produk dan alih teknologi dibidang IKRT; g. menganalisis kebutuhan diklat SDM industri kecil; h. menyiapakan bahan pembinaan pengelolaan dan pengendalian limbah IKRT; i.

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan mengiventarisasi permasalahan di Seksi Industri Kecil Rumah Tangga, serta mencari alternative pemecahannya;

j.

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

k. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; l.

memonitor dan mengevaluasi kineja bawahan untuk bahan pengambangan karier;

m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; n. memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan; o. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; p. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;


41

Pasal 10 (1) Seksi Industri Menengah dan Besar dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi Industri Menengah dan Besar. (2) Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi : b. penyusunan program seksi; c. penyelenggaraan kegiatan seksi;dan d. penyelenggaraan evaluasi kegiatan staf dalam lingkup seksi; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; (3) Rincian tugas Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Seksi Industri Menengah dan Besar berdasarkan kebijakan Bidang ; b. menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan industri menengah besar; c. melaksanakan pendataan potensi dan perkembangan industri menengah besar; d. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan mutu produk industri menengah dan besar; e. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi antar bidang dan instansi terkait dalam upaya sinkronisasi kegiatan; f. menyiapkan informasi sumber bahan baku, bahan penolong, permodalan, pemasaran produk industri menengah besar; g. menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan dan pengendalian limbah Industri Menengah Besar (IMB); h. memfasilitasi pendaftaran Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) bagi industri menengah besar; i.

memfasilitasi kemitraan antar IKRT dengan Industri Menengah Besar (IMB);

j.

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

k. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana Tahun 2013

42

l.

memonitor dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

m. memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan; n. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Industri Menengah dan Besar, serta mencari alternatif pemecahannya; o. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;dan q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Pasal 11 (1) Seksi Industri Kreatif dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi Industri Kreatif. (2) Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi : a. penyusunan program seksi; b. penyelenggaraan kegiatan seksi; c. penyelenggaraan evaluasi kegiatan staf dalam lingkup seksi;dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; (3) Rincian tugas Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan kebijakan Bidang ; b. melaksanakan inventarisasi potensi industri kreatif; c. melaksanakan bimbingan teknis produksi dan manajemen bagi pengusaha industri kreatif; d. melaksanakan fasilitasi bagi industri kreatif dalam rangka promosi atau perluasan pemasaran produk; e. melaksanakan koordinasi dengan stake holder dalam rangka sinkronisasi rencana kegiatan pembinaan industri kreatif; f. memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan;


43

a. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi, serta mencari alternatif pemecahannya; b. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; d. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Bagian Keempat, Bidang Perdagangan Pasal 12 (1) Bidang perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas di bidang perdagangan meliputi potensi pasar, perlindungan konsumen, usaha perdagangan (SIUP, SIUP MB, TDP dan TDG), memonitoring distribusi barang (sembako, barang-barang bersubsidi, barang penting dan barang strategis) serta mempromosikan hasil-hasil produksi UMKM, IKRT dan IMB. (2) Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kerja Bidang berdasarkan kebijakan Dinas; b. penyelenggaraan dan pelaksana kegiatan Bidang Perdagangan yang meliputi potensi pasar, perlindungan konsumen, usaha perdagangan (SIUP, SIUP MB TDP dan TDG), memonitoring distribusi barang (sembako, barang-barang bersubsidi dan barang strategis) serta mempromosikan hasil-hasil produksi UMKM, IKRT dan IMB; c. evaluasi pelaksanaan tugas dan inventarisasi permasalahan di Bidang Perdagangan serta mencari alternatif pemecahannya;dan d. pelaksana tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.


44

(3) Rincian tugas Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyusun rencana dan program kerja Bidang Perdagangan berdasarkan kebijakan Dinas; b. merencanakan pengembangan kegiatan perdagangan luar negeri (ekspor-impor); c. merencanakan kegiatan promosi bidang perdagangan melalui pelaksanaan pameran dan informasi potensi pasar; d. merencanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap harga sembilan kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya; e. merencanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap distribusi sembilan bahan pokok, barang bersubsidi dan barang strategis; f. merencanakan kegiatan perlindungan konsumen yang meliputi kegiatan tera/tera ulang UTTP, melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol, melaksanakan pengawasan barang dan atau jasa yang beredar di pasar, barang dan atau jasa yang dilarang beredar di pasar, barang dan atau jasa yang diatur tata niaganya, perdagangan barang-barang dalam pengawasan serta distribusinya; g. memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan; h. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Bidang Perdagangan serta mencari alternatif pemecahannya; i. mengkoordinasikan Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku; j. memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku; k. menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;dan m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.


45

Pasal 13 (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan di bidang pembinaan dan pengembangan usaha meliputi informasi potensi pasar dan usaha perdagangan (SIUP, SIUP MB, TDP dan TDG). (2) Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha berdasarkan kebijakan Bidang Perdagangan; b. pelaksanaan kegiatan penyebaran informasi pasar dan usaha perdagangan (SIUP, SIUP MB, TDP dan TDG);dan c. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. (3) Rincian tugas Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha berdasarkan kebijakan bidang Perdagangan; b. melaksanakan bimbingan usaha perdagangan, penyiapan dan pemberian rekomendasi perijinan di bidang usaha perdagangan (SIUP, SIUP MB, TDP dan TDG); c. melaksanakan teknis pengembangan kegiatan perdagangan luar negeri (ekspor-impor), peningkatan sumber daya manusia serta menjalin peningkatan kerjasama dengan dunia usaha; d. melaksanakan kegiatan penyebaran informasi pasar untuk produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM, IKRT dan IMB; e. memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan; f. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha serta mencari alternatif pemecahannya; g. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku; h. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku; i. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana Tahun 2013

46

j. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;dan k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Pasal 14 (1) Seksi Perlindungan Konsumen dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan di bidang perlindungan konsumen (2) Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Perlindungan Konsumen berdasarkan kebijakan Bidang Perdagangan; b. pelaksanaan kegiatan perlindungan konsumen;dan c. pelaksana tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. (3) Rincian tugas Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perlindungan Konsumen berdasarkan kebijakan Bidang Perdagangan; b. merencanakan dan melaksanakan kegiatan perlindungan konsumen yang meliputi kegiatan tera/tera ulang UTTP; c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol, melaksanakan pengawasan barang dan atau jasa yang beredar di pasar, barang dan atau jasa yang dilarang beredar di pasar, barang dan atau jasa yang diatur tata niaganya, perdagangan barang-barang dalam pengawasan serta distribusinya; d. memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan; e. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Seksi Perlindungan Konsumen serta mencari alternatif pemecahannya; f. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku; g. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku; h. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana Tahun 2013

47

i. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;dan j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Pasal 15 (1) Seksi Promosi Dan Penyaluran dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan di bidang promosi dan penyaluran barang dan jasa. (2) Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Seksi berdasarkan kebijakan Bidang; b. pelaksanaan kegiatan promosi dan penyaluran barang dan jasa;dan c. pelaksana tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. (3) Rincian tugas Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan kebijakan bidang b. melaksanakan kegiatan promosi dalam dalam berbagai bentuk, utamanya berbentuk pameran baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional; c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap distribusi sembilan bahan pokok, barang bersubsidi dan barang strategis lainnya termasuk stok dan kebutuhan masyarakat; d. memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan; e. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Seksi Promosi dan Penyaluran serta mencari alternatif pemecahannya; f. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku; g. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku; h. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; i. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;dan j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana Tahun 2013

48

Bagian Kelima Bidang Koperasi Pasal 15 (1) Bidang Koperasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas dibidang koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah. (2) Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kerja Bidang berdasarkan kebijakan Dinas; b. penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang koperasi dan UMKM; c. pengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang, serta mencari alternatif pemecahannya;dan d. pelaksana tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas bidang. (3) Rincian tugas Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyusun rencana dan program kerja Bidang berdasarkan kebijakan Dinas; b. menyusun rencana kegiatan bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; c. merencanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Bina Kelembagaan dan Usaha Koperasi, Bina pemberdayaan dan pengawasan usaha koperasi dan Bina usaha mikro kecil dan menengah; d. menyusun dan mengkoordinasikan program fasilitas permodalan, sarana dan prasarana, jaringan usaha, promosi serta peningkatan Sumber Daya Manusia koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; e. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta mencari alternative pemecahannya; f. mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;


49

g. memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku; h. menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; i.

memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan;

j.

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Bidang Koperasi serta mencari alternatif pemecahannya;

k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;dan l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Pasal 16 (1)

Seksi Bina Kelembagaan dan Usaha Koperasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi di bidang bina kelembagaan dan usaha koperasi.

(2) Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Seksi berdasarkan kebijakan Bidang; b. penyelenggaraan kegiatan teknis dibidang kelembagaan dan usaha koperasi;dan c. pelaksana tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. (3) Rincian tugas Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan kebijakan Bidang; b. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis mengenai organisasi koperasi sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan

serta

melakukan

penilaian

pemeringkatan koperasi, kesehatan KSP/USP dan bimbingan administrasi organisasi, usaha koperasi, dan sistem akuntansi koperasi; c. menyiapkan

bahan

penyuluhan

dan

sosialisasi

perkoperasian,

pendaftaran,

pembentukan koperasi dan pemberian pengesahan Badan Hukum Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, amalgamasi/penggabungan koperasi, dan pembubaran koperasi; Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana Tahun 2013

50

d. memproses pengesahan Badan Hukum Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Amalgamasi dan pembubaran koperasi serta pemberian izin pembukaan kantor cabang KSP/USP sesuai peraturan perundangan yang berlaku; e. menyiapkan bahan pembinaan dan perumusan kebijakan teknis pembinaan usaha koperasi dibidang perkreditan, distribusi, pengolahan dan manajemen koperasi; f. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyiapan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pengendalian KSP/USP di bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Penjaminan Kredit; g. menyiapkan bahan informasi dan memfasilitasi terhadap akses permodalan, sarana dan prasarana, kelembagaan, manajemen, usaha program kerjasama serta akses promosi hasil produksi koperasi; h. menyusun rencana serta memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi dalam pengembangan koperasi; i.

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Seksi Bina Kelembagaan dan Usaha Koperasi, serta mencari alternatif pemecahannya;

j.

membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

k. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; l. memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan; m. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;dan n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Pasal 17 (1)

Seksi Pemberdayaan dan Pengawasan Usaha Koperasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi pemberdayaan dan pengawasan koperasi.

(2) Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :


51

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi sesuai kebijakan Bidang; b. penyelenggaraan kegiatan teknis Seksi pemberdayaaan dan pengawasan koperasi;dan c. pelaksana tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; (3) Rincian tugas Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Bina Pemberdayaan dan Pengawasan Koperasi serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah berdasarkan kebijakan di Bidang Koperasi; b. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyiapan bahan rumusan dan penjabaran kebijakan teknis, bimbingan konsultasi dan evaluasi di bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Koperasi serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah; c. melaksanakan pemantapan dan pengawasan terhadap kelembagaan dan usaha koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah; d. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, pihak swasta/BUMN/BUMD dan lembaga masyarakat dalam pemberdayaan koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah; e. membina dan mengawasi serta memfasilitasi usaha mikro kecil dan menengah, dalam pengembangan usaha sehingga mampu menjadi pengusaha mikro kecil dan menengah mandiri dan unggulan; f. menyiapkan bahan informasi dan melaksanakan pengawasan mengenai pemanfaatan, pengembangan, peningkatan teknologi, sumber daya manusia usaha mikro kecil dan menengah; g. mengevaluasi tugas dan mengiventarisasi permasalahan pada Seksi Pemberdayaan dan Pengawasan Usaha Koperasi serta mencari alternatif pemecahannya; h. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; i.

menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

j. memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan; k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;dan l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana Tahun 2013

52

Pasal 18 (1) Seksi Bina Usaha Mikro Kecil Menengah dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bina Usaha Mikro Kecil Menengah. (2) Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Seksi sesuai kebijakan Bidang; b. penyelenggaraan kegiatan teknis Bina Usaha Mikro Kecil Menengah;dan c. pelaksana tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; (3) Rincian tugas Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan kebijakan Bidang Koperasi ; b. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyiapan bahan rumusan dan penjabaran kebijakan teknis, bimbingan kosultasi dan evaluasi tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; c. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait (pihak

swasta/BUMN/BUMD)

dengan

lembaga

masyarakat

laiinya

dalam

pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; d. menumbuhkan, mengembangkan, membina serta menfasilitasi wirausaha baru; e. melaksanakan kegiatan teknis pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menegah melalui fasilitasi permodalan, sarana dan prasarana, pendampingan manajemen dan promosi produk unggulan UMKM; f. memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada atasan; a. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Seksi Bina Usaha Mikro Kecil Menengah serta mencari alternatif pemecahannya; b. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;


53

d. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas; dan f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,pada tahun 2013 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi di dukung oleh 52 (lima puluh Dua) orang pegawai yang terbagi atas golongan I, II, III dan IV dari eselon IIb sampai dengan IVa, dengan gambaran sebagai berikut:

TABEL 2.2 DATA PEGAWAI MENURUT GOLONGAN No

Golongan

Jumlah

1

IV c

1 orang

2

IV b

1 orang

3

IV a

2 orang

4

III d

5 orang

5

III c

9 orang

6

III b

18 orang

7

III a

6 orang

8

II d

-

9

II c

2 orang

10

II b

5 orang

11

II a

2 orang

12

Ib

1 orang

Sumber : Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Setdis Perindagkop Tahun 2011


54

PERKIRAAN HASIL PEMBANGUNAN TAHUN 2013 BIDANG PERINDUSTRIAN

TABEL 2.3 DATA PEGAWAI MENURUT ESELON No

Eselon

Jumlah

1

II b

1 orang

2

III a

1 orang

3

III b

3 orang

4

IV a

12 orang

Sumber : Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Setdis, Perindagkop Tahun 2012


55

PERKIRAAN HASIL PEMBANGUNAN PROGRAM BIDANG PERINDUSTRIAN TAHUN 2013

BIDANG PERINDUSTRIAN Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kegiatan Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap pemanfaatan sumber daya: Bintek Kerajinan Bunga Kering bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam hal membuat kerajinan bunga dan sejenisnya, dengan memanfaatkan Limbah pohon Kelapa, Palem , Lontar dan Lain – lainnya , jumlah peserta Bintek ini adalah 50 orang dari 5 Kecamatan di Kabupaten Jembrana , dimana penekanan dari Bapak Bupati agar peserta Bintek menyertakan minimal 30 % dari warga KK miskin. Bintek Manajemen Sederhana tujuannya untuk memberikan pengetahuan tentang cara mengelola usaha secara sederhana dari sisi keuangan , dengan jumlah peserta 50 orang sehingga bisa diketahui apakah usaha yang dijalankan mengalami untung atau rugi. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. Kegiatan Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri . Bintek Dasar Tenun Ikat ATBM dan Bintek Ikat Pakan bertujuan untuk mengenalkan teknik dasar tenun ATBM dan menumbuhkan minat masyarakat untuk menekuni tenun sehingga Kelompok tenun yang dulu pernah jaya di Kabupaten Jembrana bisa bangkit kembali serta tumbuhnya kelompok tenun baru, Pelaksanaan Bintek ini dipusatkan di Desa Manistutu Kecamatan Melaya , dengan jumlah peserta 20 orang yang berasal dari Kecamatan Melaya dan Negara. Bintek Pengolahan Ikan bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang cara pengolahan ikan bagi masyarakat yang ada di pesisir pantai.Adapun jumlah peserta dalam bintek ini adalah 20 orang dari Desa Yeh Kuning , Air Kuning dan Perancak. Hal ini untuk mengantisipasi melimpahnya hasil hasil tangkapan nelayan sehingga harga jual ikan menjadi rendah, sehingga perlu diolah agar bernilai lebih tinggi. Bintek Rajut tujuannya Meningkatkan keterampilan dan kemampuan perajin rajut yang ada di Kabupaten Jembrana , dalam hal pembuatan motif dan desain rajutan. Selanjutnya diharapkan hasil produksi meningkat baik dari segi kuantitas dan kualitas. Jumlah peserta bintek rajut 40 orang dari 5 kecamatan di kabupaten Jembrana. Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana Tahun 2013

56

Hibah barang berupa peralatan tenun ATBM kepada 6 kelompok tenun yang ada di Kabupaten Jembran, agar kapasitas produksi kelompok tenun bisa meningkat seiring dengan Program Pemerintahan Kabupaten Jembrana dalam penggunaan kain tenun untuk pakaian seragam. Adapun peralatan yang di hibahkan adalah 10 buah pesawat tenun dan 1 buah penghanian. Program Pengembangan Sentra – sentra Industri Potensial Kegiatan Peningkatan Produktivitas Sentra Industri Bintek anyaman lidi tujuan untuk meningkatkan keterampilan perajin anyaman lidi dalam membuat desain dan meningkatnya kualitas produk. Bintek ini direncanakan dengan jumlah peserta 40 orang, yang terdiri dari 20 orang di Kecamatan Negara dan 20 orang di Kecamatan Pekutatan. Bintek Gula semut tujuannya untuk menegmbangankan industri pengolahan gula kelapa menjadi gula semut , yang mempunyai nilai ekonomis lebih tinggi. Peserta dari bintek ini adalah 40 orang yang berasal dari anggota kelompok gula merah di Desa Melaya dan anggota kelompok gula merah di desa banyubiru masing – masing 20 orang. Pameran Inacraft tujuannya memperkenalkan produk – produk kerajinan serta meningkatkan investasidan membuka luas pasar bagi pariwisata, perdagangan dan investasi yang ada khususnya produk – produk yang ada di Kabupaten Jembrana di tingkat Nasional. Pameran Inacraft ini menyertakan 2 orang perajin dan 2 orang pendamping.

BIDANG PERDAGANGAN Adapun hasil yang diharapkan pada tahun anggaran 2012 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah sebagai berikut : Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa diharapkan meningkatnya ketertiban dan peredaran minuman keras dan terkendalinya peredaran produk – produk yang dijual dipasar. Masyarakat/konsumen terlindungi dari makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan dan Tera Ulang Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya ( UTTP ) diharapkan terlaksananya Pengawasan alat ukur, timbangan dan Perlengkapannya. Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana Tahun 2013

57

Program Peningkatan Efesiensi dalam negeri Kegiatan Promosi Produk Jembrana, diharapkan meningkatnya penjualan produk – produk kerajinan masyarakat Kabupaten Jembrana. Kegiatan Monitoring dan Publikasi harga, diharapkan tersedianya Informasi harga pasar bagi masyarakat Kabupaten Jembrana Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk diharapkan terlaksananya pembangunan pasar tradisional dan tersedianya sarana dan prasarana pasar tradisional yang memadai, antara lain : Akan merevitalisasi Pasar Yehembang Kecamatan Mendoyo Pembangunan Pasar Tradisional Kecamatan Jembrana Tahap I Perencanaan Pembangunan Pasar Umum Negara Perencanaan Penataan Areal Parkir Pasar Tradisional Kecamatan Jembrana Penataan Areal Pasar Tradisional Kecamatan Jembrana

BIDANG KOPERASI Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif Kegiatan Perencanaan Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah Terlaksananya kegiatan survey identifikasi UKM

dengan output, terwujudnya data base

UMKM berdasarkan klasifikasi. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Terlaksananya bintek Kewirausahaan kepada UMKM dengan output meningkatnya kompetensi pengelolaan UMKM sehingga dapat mewujudkan UMKM produktif Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD


58

Terlaksananya bintek manajemen pengelolaan Koperasi dengan output meningkatnya kopetensi pengelolaan koperasi/KUD yang pada akhirnya mampu menjadikan Koperasi berkualitas Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Kegiatan Peningkatan jaringan Kerjasama antar lembaga yaitu pemenuhan kegiatan bintek bagi pengelola usaha UMKM dalam mengakses permodalan, pasar dan manajemen usaha. Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah tangga, Industri Kecil dan Industri menengah yaitu terlaksananya pendampingan pembekalan kewirausahaan UMKM/kelompok usaha produktif terhadap 15 kelompok ekonomi ekonomi produktif dan bintek pengembangan kualitas dan pemasaran produk UMKM. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu meningkatkan pengembangan promosi produk hasil usaha UMKM dengan pelaksanaan pameran smesco bagi UMKM, pengerajin yang dilibatkan sebanyak 2 pengerajin dan pengerajin yang lain bisa menitipkan produknya untuk dipromosikan. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian yaitu meningkatkan pemahaman gerakan koperasi tentang jati diri koperasi melalui pelaksanaan HUT koperasi ke 66 tahun 2013 Kegiatan Sosialisasi Prinsip – prinsip Pemahaman Perkoperasian yaitu peningkatan pemahaman masyarakat tentang perkoperasian dengan SDM yang lebih kompeten dalam upaya mewujudkan koperasi sehat, mandiri dan berkualitas. Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi yaitu peningkatan kualitas koperasi dengan pelaksanaan peningaktan koperasi ( 25 Koperasi ), penilaian lomba Koperasi ( 15 Koperasi ), Audit Koperasi ( 5 Koperasi ) dan penilaian kesehatan Koperasi ( 100 Koperasi ).


59

BAB III SASARAN, PRIORITAS PROGRAM DAN FOKUS KEGIATAN 3.1

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Kebijakan pembangunan nasional jangka menengah seperti tertuang dalam Peraturan Presiden RI nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014. Kebijakan dimaksud merupakan perencanaan pembangunan tahap kedua dari pelaksanaan RPJPN 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. RPJMN 2010-2014 ini selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan pembangunan daerahnya dalam rangka mencapai sasaran nasional. Urusan Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi menjadi salah satu prioritas dalam perencanaan pembangunan nasional jangka menengah, bersama-sama dengan urusan bidang infrastruktur lainnya, untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum di selutuh bagian Negara kepulauan Republik Indonesia dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3.2

Tujuan dan Sasaran Renja

3.2.1 Tujuan Renja Secara umum, maksud penyusunan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Kopersai Kabupaten Jembrana adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masingmasing program kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas untuk satu tahun mendatang. Adapun Sasaran dan, prioritas program dan Fokus Kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2014 meliputi : 1. A Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran. B Program Prioritas : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Fokus kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi Keluar daerah Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana Tahun 2013

60

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Fokus Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. Pengadaan Mobiler Gedung Kantor. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional. Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas /Operasional. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional. c. Program peningkatan Pengembangan system Pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Fokus Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD d. Program peningkatan Disiplin Aparatur Fokus Kegiatan : Pengadaan Pakaian khusus hari – hari tertentu 2.

A. Sasaran : Meningkatnya Peranan Sektor Industri terhadap pembangunan perekonomian di Kab. Jembrana. B. Program Prioritas : Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah (IKM). Fokus Kegiatan : Fasilitasi bagi IKM terhadap pemanfaatan Sumber Daya.

3.

A.Sasaran : Meningkatnya Kualitas Teknologi IKM di Kabupaten Jembrana . B. Program Prioritas : Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. Fokus Kegiatan : Pengembangan dan Pelayanan teknologi Industri.

4.

A. Sasaran : Meningkatnya Cakupan Pembinaan Perajin Sentra. B. Program Prioritas : Program Pengembangan Sentra – sentra Industri Potensial. Fokus Kegiatan : Peningkatan Produktivitas sentra – sentra industri Pemberdayaan Dekranasda Jembrana.

5.

A. Sasaran : Meningkatnya Peredaran barang dan jasa. B. Program Prioritas : Program perlindungan konsumen dan pengamanan Perdagangan . Fokus Kegiatan : Peningkatan pengawasan peredaran Barang dan jasa Pelaksanaan Pengawasan dan Tera Ulang Ukuran, Takaran , Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP).


61

6.

A. Sasaran : Meningkatnya Pengawasan dan Pelaksanaan Tera Ulang. B. Program Prioritas : Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri. Fokus Kegiatan : Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang / Produk Promosi Produk Jembrana . Monitoring dan Publikasi Harga . Pembinaan Usaha Perijinan .

7.

A. Sasaran : Meningkatnya Jumlah UKM. B. Program Prioritas : Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif. Fokus Kegiatan : Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan UMKM.

8.

A. Sasaran : Meningkatnya Penyerapan tenaga kerja pada UMKM. B. Program Prioritas : Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM. Fokus Kegiatan : Penyelenggaraan Pelatihan kewirausahaan . Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi / KUD .

9.

A. Sasaran : Meningkatnya daya saing UMKM . B. Program Prioritas : Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM. Fokus Kegiatan : Peningkatan Jaringan Kerjasama antar Lembaga. Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga , Industri Kecil dan Industri Menengah.

10.

A. Sasaran : Meningkatnya Kemampuan SDM dan pengembangan usaha koperasi. B. Program Prioritas : Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. Fokus Kegiatan : Sosialisasi Prinsip prinsip Pemahaman Perkoperasian . Pembinaan , Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi.


62

BAB IV PENUTUP

Sebagaimana amanat dalam Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Kepala Kesatuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja Satuan Kerja perangkat daerah ( Renja SKPD ) sesuai dengan tugas pokokdan fungsi yang mengacu pada Rangcangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Berpedoman pada Renstra SKPD. Rencana

Kerja Dinas

Perindustrian, perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program serta kegiatan prioritas yang nantinya akan diusulkan pula ke Bappeda Kabupaten jembrana.

Semoga Rencana Kerja Dinas Perindustrian, perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana ini dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana Tahun 2014.

Negara, 16 April 2013 Kepala Dinas Perindustrian, perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2014 KABUPATEN JEMBRANA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN JEMBRANA RENCANA TAHUN 2014

KODE PROGRAM/ KEGIATAN

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

1

2

3

1

Lokasi

Target Capaian

Kebutuhan Dana

4

Kinerja 5

/Pagu Indikatif 6

Catatan Penting 7

PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana Kinerja

/Pagu Indikatif

8

9

URUSAN WAJIB SEKRETARIAT

1

15

1.15.01

01

Program Pelayanan

Persentase Cakupan

Administrasi Perkantoran

Pelayanan Administrasi

Kab. Jembrana

90%

325,256,360

Program

92%

325,256,360

3200 lembar

10,100,000

Bersifat Rutin

Perkantoran 1

1

15

15

1.15.01

1.15.01

01

01

01

09

- Kegiatan Penyediaan

Jumlah Penyediaan Materai

Jasa Surat Menyurat

Jumlah penyediaan Prangko

- Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Jumlah Perbaikan

Kab. Jembrana

1450 lembar

10,100,000

Bersifat Rutin

1750 lembar Disperindagkop

36 unit

Kegiatan

14,250,000

Kegiatan

H 44 unit

14,250,000

1 paket

44,857,210

21 Jenis 198.711 lbr

42,549,150

Bersifat Rutin

Peralatan Kerja

Kerja 1

15

1.15.01

01

10

- Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

1

15

1.15.01

01

11

- Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Pengadaan Alat

Disperindagkop

1 paket

44,857,210

Bersifat Rutin

Tulis Kantor ‘-Jumlah Barang Cetakan ‘- jumlah Penggandaan

Kegiatan

Disperindagkop

21 Jenis 198.711 lbr

42,549,150

Kegiatan Bersifat Rutin

1

1

15

15

1.15.01

1.15.01

01

01

17

18

- Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

‘-Jumlah Penyediaan snac kotak ‘-jumlah penyediaan nasi kotak ‘- jumlah penyediaan snack kering -‘- jumlah penyediaan air mineral

Kab. Jembrana

13,500,000

Kegiatan

900 kt,

Bersifat Rutin

12 kali

13,500,000

300 Ktk 12 kali 36 Dus

Jumlah Terlaksananya

Dalam Daerah &

Kordinasi dan konsultasi

Rapat - rapat koordinasi

Keluar Daerah

Keluar daerah

dan konsultasi di dalam

Provinsi Bali

- Kegiatan Rapat-rapat

900 kt,

1 thn

200,000,000

Kegiatan

1 thn

200,000,000

Bersifat Rutin

provinsi dan luar Daerah 1

1

15

15

1.15.01

1.15.01

02

02

05

Program Peningkatan Sarana

Persentase Cakupan

dan Prasarana Aparatur

Sarana dan Prasarana

menunjang

Aparatur

Kinerja Aparatur

- Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah tersedianya

Kab. Jembrana

Kab. Jembrana

90%

10 unit

352,876,900

35,000,000

Program untuk

Pengadaan

92%

333,723,100

10 Unit

35,000,000

Komputer dan

printer

Printer 1

15

1.15.01

02

07

- Kegiatan Pengadaan Mobiler Gedung Kantor

Jumlah tersedianya

Kab. Jembrana

1 unit

1,750,000

Kegiatan ini

-

-

-

-

sangat

Mobiler gedung kantor

dibutuhkan 1

15

1.15.01

02

05

- Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional

Jumlah tersedianya

Kab. Jembrana

1 unit

17,403,800

Kegiatan ini sangat

kendaraan dinas

mendesak 1

15

1.15.01

02

12

- Kegiatan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas / Oprasional

Jumlah Penyediaan j kendaraan Dinas

Kab. Jembrana

1 unit

72,000,000

Kegiatan ini Untuk Menunjang

1 unit

72,000,000

Kaegiatan 1

15

1.15.01

02

24

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/

Jumlah terlaksananya

Berkala Kendaraan Dinas /

Service dan suku cadang

Oprasional

Roda 2

Kab. Jembrana

1 unit

226,723,100

Kegiatan

23 unit

226,723,100

92%

14,000,000

45 orang

14,000,000

92%

15,480,500

22 orang

15,480,500

Bersifat Rutin 15 unit

Jumlah terlaksananya Service dan suku cadang Roda 2

1

1

1

15

15

15

1.15.01

1.15.01

1.15.01

03

03

05

06

Program Peningkatan

Persentase Cakupan

Disiplin Aparatur

Disiplin Aparatur

Kegiatan Pengadaan pakaian

Jumlah tersedianya

Khusus hari - hari tertentu

Pakaian olah raga

Program Peningkatan Pengem-

Persentase penyele-

Bangan sistem pelaporan

Saian laporan dan

Pelaporan Capaian Kinerja

administrasi

dan Keuangan

Keuangan Disperindag

Kab. Jembrana

90%

14,000,000

Program Bersifat rutin

Kab. Jembrana

40 orang

14,000,000

Kegiatan Bersifat Rutin

Kab. Jembrana

90%

15,480,500

Program bersifat rutin

Kop. 1

15

1.15.01

06

01

- Kegiatan Penyusunan laporan capaian Kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

‘-Jumlah SPJ keuangan

Disperindagkop

1 gabung 20 buku

Indagkop dalam angka ‘-Jumlah tersusunnya

20 buku

LAKIP ‘-Jumlah tersusunnya renstra

Kegiatan bersifat rutin

Dan pelaporan keuangan ‘-Jumlah tersusunnya

15,480,500

20 buku

20 buku

‘-Jumlah tersusunnya Renja

20 buku

‘-Jumlah tersusunnya RKT JUMLAH SEKRETARIT

707,613,760

688,459,960

BIDANG PERINDUSTRIAN 1

1

15

15

1.15.01

1.15.01

16

16

01

Program Pengembangan

Persentase peningkatan Kontribusi

Industri Kecil dan Menengah

Sektor Industri terhadap

( IKM )

PDRB

- Fasilitasi bagi IKM terhadap

Jumlah terlaksanannya Bintek manajemen sederhana dan kerajinjan

di kab.

Jumlah dan

bambu

Jembrana

Keterampilan

Program Peningkatan

Persentase Cakupan

Kab. Jembrana

Kemampuan Teknologi Industri

Kemampuan Teknologi

Pemanfaatan Sumber Daya

1

15

1.15.01

17

Kab. Jembrana

20 %

87,192,000

Kegiatan

20 %

95,911,200

Bersifat Rutin

5 Kecamatan

2 Kali

90%

87,192,000

102,840,000

Meningkatnya

2 Kali

Kegiatan

95,911,200

113,124,000

Bersifat Rutin

Indistri 1

15

1.15.01

17

02

- Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri


5 Kecamatan

3 kali

102,840,000

Meningkatnya

Bintek patung mill, bordir

di kab.

Jumlah dan

Dan kemasan

Jembrana

Keterampilan

3 Kali

113,124,000

Pengerajin 1

15

1.15.01

19


Persentase cakupan

Sentra - sentra Industri

Persentase Cakupan

potensial

Pengembangan Sentra -

Kab. Jembrana

90%

188,240,000

Kegiatan

207,064,000

Bersifat Rutin

Sentra Industri potensial

1

15

1.15.01

19

03

- Kegiatan Peningkatan produktivitas sentra - sentra


5 Kecamatan

Bintek pencelupan dan

di Kab.

2 Kali

116,930,000

Meningkatnya Keterampilan

2 Kali

128,623,000

Industri

menjahit

Jembrana

dan kemampuan Pengerajin

1

15

1.15.01

19

06

- Kegiatan Pemberdayaan Dekranasda

12 Kali

71,310,000

Jumlah terlaksananya pem-

5 Kematan

Meningkatnya

Binaan industri kerajinan

di kab.

Jumlah

Di Kabupaten Jembrana

Jembrana

Pengerajin

22 Perajin

78,441,000

yang menjadi Binaan Dekranasda JUMLAH BIDANG

378.272.000,-

416,099,200

PERINDUSTRIAN BIDANG PERDAGANGAN

1

15

1.15.01

15

Program perlindungan

Persentase peningkatan

Kab. Jembrana

90%

40.330.000,-

Program Untuk

Konsumen dan Pengamanan

Cakupan kelompok

Melindungi

Perdagangan

Pedagang Usaha Formal

Konsumen dari

90%

44,363,000

60 kali

30,822,000

60 kali

13,541,000

Barang-barang berbahaya, Kadaluarsa dan Kecurangan Timbangan

1

1

15

15

1.15.01

1.15.01

15

15

03

05

- Kegiatan Peningkatan

Jumlah pengawasan

Kabupaten

Pengawasan Peredaran

PeredaranBarang dan

Jembrana

Barang dan Jasa

Jasa yang dilaksanakan

- Pelaksanaan Pengawasan dan Tera Ulang Ukuran, Takaran,


Kabupaten

Pengawasan alat ukur, tim-

Jembrana

32 kali

28,020,000

Kegiatan Rutin Setiap Tahun

50 kali

12,310,000

Kegiatan Rutin dilakukan

1

15

1.15.01

18

Timbangan dan

Bangan dan perlengkapan-

di setiap

Perlengkapannya (UTTP)

nya

Kecamatan

Program Peningkatan

Persentase meningkatnya

Kab. Jembrana

90 %

11.123.736.000,-

Kegiatan

Efesiensi Perdagangan Dalam

Infrastruktur Sarana pasar

Pembangunan

Negeri

tradisional

Pasar dan

90%

12,213,212,375

3 paket

11,706,474,450

Pameran 1

1

15

15

1.15.01

1.15.01

18

18

03

08

- Kegiatan Pengembangan


Kabupaten

Pasar dan Distribusi Barang/

Pembangunan Pasar

Jembrana

Produk

tradisional

- Kegiatan Promosi Produk Jembrana

3 Paket

10.642.249.500

Pembangunan Pasar dan

-

Tradisional

Jumlah Pameran

Dalam daerah

4 kali

457,944,500

Industri dan menengah

dan luar

Pameran di

di kab. Jembrana

Provinsi Bali

daerah dan

Provinsi Bali dan daerah

Kegiatan

4 kali

480,841,725

96 unit

20,204,800

diluar Daerah

Lainnya yang diikuti 1

15

1.15.01

18

09

- Kegiatan Monitoring dan Publikasi harga

Jumlah terlaksananya kegi-

Kabupaten

Atan Monitoring dan Publi-

Jembrana

96 kali

18,368,000

Dilakukan dipasar umum

Kasi Informasi Harga

-

Negara dan Pasar Melaya

1

15

1.15.01

18

xx

- Pembinaan Usaha Perijinan

Jumlah Terlaksanya Pengawasan

Kabupaten

Ijin Usaha Perdagangan

Jembrana

25 kali

5,174,000

Kegiatan Baru

30 kali

5,691,400

di Kab. Jembrana JUMLAH BIDANG PERDAGANGAN

11,164,066,000

12,257,575,375

BIDANG KOPERASI 1

15

1.15.01

15

Program Penciptaan Iklim

Persentase Jumlah Binaan

Usaha UKM yang Kondusif

UMKM Produktif

Kab. Jembrana

65 %

49,900,000

Kegiatan

54,890,000

penciptaan Iklim Usaha UMKM

1

15

1.15.01

15

06

- Kegiatan Perencanaan, Koordinasi dan

Jumlah tersediannya

51 Desa/Kelurahan

databise UMKM

Kab. Jembrana

1 paket

49,900,000

15

1.15.01

16

15

1.15.01

16

06

54,890,000

bagi UMKM


Persentase Peningkatan

Kewirausahaan dan Keunggulan

Wira Usaha Baru

Kab. Jembrana

2%

57,790,000

Kegiatan untuk

63,569,000

Fasilitasi

Kompetitif UKM

1

100%

Binaan Rutin

Pengembangan UKM

1

Kegiatan

Wirausaha Baru

- Kegiatan Penyelenggaraan

‘-Jumlah Terselenggaranya

5 Kecamatan di

Pelatihan Kewirausahaan

Bimtek KewiraUsahaan

Kab. Jembrana

‘-Jumlah UMKM yang

3 kali

20,800,000

Kegiatan untuk

3 kali

22,880,000

Pemberdayaan 75 orang

bagi UMKM

75 orang

dilatih 1

15

1.15.01

16

07

- Kegiatan Pelatihan

‘-Jumlah Terselenggaranya

Manajemen Pengelolaan

Bimtek Koperasi

Koperasi/KUD

‘-Jumlah Pengurus/

5 Kecamatan di

2 kali

36,990,000

Kab. Jembrana

Kegiatan Rutin

2 kali

40,689,000

untuk 50 orang

meningkatkan

Pengelola yang dilatih

50 orang

wawasan gerakan koperasi

1

15

1.15.01

17

Program Pengembangan Sistem

Meningkatnya Jumlah

Pendukung Usaha bagi UMKM

Binaan UMKM

Kab. Jembrana

2%

188,030,000

Kegiatan Rutin Mendukung

206,833,000

Pengembangan Usaha UMKM 1

15

1.15.01

17

07

- Kegiatan Peningkatan Jaringan Kerjasama antar Lembaga

‘-Jumlah Terlaksananya

5 Kecamatan di

Bimtek bagi Pengelola

Kab. Jembrana

3 kali

36,125,000

Kegiatan

3 kali

39,737,500

Fasilitasi bagi

Usaha KUMKM dalam me-

UMKM

Ngakses modal,pasar dan manajemen ‘-Jumlah UMKM yang me-

75 KUMKM

75 KUMKM

Ngikuti Bimtek 1

15

1.15.01

17

08

- Kegiatan Penyelenggaraan

Jumlah UMKM yang men-

5 Kecamatan di

Pembinaan Industri Rumah

Dapatkan pembinaan

Kab. Jembrana

Tangga, Industri kecil dan

Bimbingan UMKM

Industri Menengah

‘- Jumlah UMKM sebagai

375 KUMKM

89,900,000

Kegiatan

100%

98,890,000

100%

68,205,500

Pelatihan bagi UMKM 375 UMKM

Pendampingan dalam PeMasaran Produk UMKM 1

15

1.15.01

17

09

- Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah

‘- Jumlah terlaksananya Pameran UMKM

5 Kecamatan di

1 Kali

62,005,000

Kab. Jembrana

‘- Jumlah UMKM yang me-

Kegiatan Rutin Promosi bagi

2 UMKM

UMKM

Ngikuti Pameran ‘- Jumlah terlaksananya

1 kali

Lomba design Busana Endek ke kantor 1

15

1.15.01

18

Program Peningkatan Kualitas

Persentase Peningkatan

Kelembagaan Koperasi

Kualitas Kelembagaan

Kab. Jembrana

90%

218,250,000

Kegiatan Bersifat

240,075,000

Rutin

Koperasi 1

15

1.15.01

18

04

- Kegiatan Sosialisasi Prinsip -

Jumlah SDM Koperasi

5 Kecamatan di

206 Koperasi

45,350,000

Kegiatan Rutin

100%

49,885,000

1

15

1.15.01

18

05

Prinsip Pemahaman

yang memahami jati

Kab. Jembrana

Sosialisasi bagi

Perkoperasian

diri Koperasi

& Prov. Bali

gerakan Koperasi

- Kegiatan Pembinaan,

‘-Jumlah Koperasi yang

5 Kecamatan di

Pengawasan dan Penghargaan

Mengikuti pemeringkatan

Kab. Jembrana

untuk

Koperasi Berprestasi

Koperasi Berprestasi

& Prov. Bali

Penilaian bagi

‘- Jumlah terlaksananya

25 Kop,

172,900,000

1 Kali

Kegiatan Rutin

100%

190,190,000

gerakan Koperasi

Penilaian lomba Koperasi ‘- Jumlah Koperasi yang di-

5 Koperasi

Audit. ‘-Jumlah Koperasi yang di-

100 Koperasi

Nilai kesehatan KSP/USP ‘- Jumlah Jenis Lomba

4 Jenis

Koperasi JUMLAH BIDANG

513,970,000

565,367,000

KOPERASI TOTAL KESELURUHAN

12,763,921,760

13,927,501,535

Negara, 19 Maret 2013 Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana

Drs. Ni Made Ayu Ardini, M. Si Pembina Utama Muda NIP.

19611203 198603 2 010

RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2014

Recommend Documents