Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2014

Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2014 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PANDEGLANG

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Jl. Bhayangkara No. 5 Pandeglang Telp/Fax (0253)202776 Kode Pos 42213 PANDEGLANG

@ 2013

j ll3 3\,- 1

z (! z

t-)l

E U g

!z

/b

$\sr &

v {r

ID

<__l

6-

s

3 r d 4

(9

z * o

u

zo A.

EE

xk g4 d.J u!O

zY

*5 uc, AN zz r< Fd

!3<

{g d,z EO, Zr

u+ F

o t).

i

F $o Y

ii

d

E u

-.'

J

$

J a^

F I

ut

sv 3. \l gI

J vl

.P

I

z

G/

F F l)

(

{

f tl <6

'1= 3

\ot

l!

fiz U

g

\/,

a a

C

,udZ

tJ)

J

$--

$

,lf

v{

#1

{i j

rf

Le lt

J!F 't

F q* il

A=:

.i.ri

fl.

E

4 I !

tr

: s {o

aF q !,

E

't:

I

o o

G

ro

5

z

d

oo bo

OJ

o

c

a.)

Fco

c>

c o J

ro

1l (.)

Ev1

*m o 6>.

do

-:

E<

E3 .E60 o2 ;a -OJ

E

2

.If,$ :lo CO cO c 6a

o trco ro Fo G Ie: qf6

O'oo (.r)-Oo,l

-o
HO

fi9

60 th

L

o

z.

cD

!

._o

c >t+ 6 -c) :o o LEOrL;< -CL4N

'il -5o 0J >.o v=i GJ^^

=p>x €Kc,d 6 o! L 66q-

)zcdOZ N

E2H c oo;o Lrc

;9u] 6 *6 c;i^-m 6;9O) p-!6

-o oH ru

o

cc::r 'r 6 : .^ Y Y >N

E*;8

c = m@ xnC(O .=orco 4LLd 666r

!<'ocoZ 1r)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan karunia-Nya, sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 ini dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 merupakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Pandeglang yang disusun

dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun 20L4, yang

dilengkapidengan formulir kerangka anggaran, kerangka regulasi serta indikasi pembiayaannya.

Tujuan disusunnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu, sesuai dengan tugas dan fungsi

sefta isu permasalahan yang segera ditangani dalam upaya menjabarkan Visi, Misi dan Program Kerja yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(

RPJM

) Daerah

Kabupaten

Pandeglang Tahun 201 1-2016.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang Tahun 2014

terdiri dari 7 (Tujuh) Program dan 22 (Dua puluh dua) Kegiatan dengan pagu indikatif anggaran Rp. 1.848.513.750,- (Satu Milyard Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah),

Akhirnya kami berharap, dengan tersusunnya Renja

ini

dapat mempercepat proses

tenruujudnya peningkatan cakupan pelayanan dokumen dan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Pandeglang.

TATAN SIPIL

t I, IV-b . 19590s06 198303 1 013

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENGATATAN SIPIL JALAN BHAYANGKARA NO. 05 TELP/FAX. (0253il 202776 KODE POS 42213

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL I{ABUPATEN PANDEGLANG

Nomor z 4771 259

-

DKPS/2O19

TENTANG RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUI{AN DAN PENCATATAN SIPIL I(ABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2OI4

KEPALA DINAS KEPENDUDUI(AN DAN PENCATATAN SIPIL I(ABUPATEN PANDEGLANG

Menimbang :

a.

bahwa untuk menjabarkan Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2ot4, maka setiap satuan Kerja Perangkat Daerah perlu men5rusun Rencana Keda

b.

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2g peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2009 tentang Tahapan, Tata cara Pen5rusunan, pengendalian dan Evaruasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah serta 24 ayat (3) peraturan Daerah Kabupaten fasa,l Pandeglang Nomor T tahun 2oro tentang Sistem

(Renja);

Perencanaan dan penganggaran pembangunai Daerah, Renja SKPD ditetapkan dengan Kepulusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dit"etapkan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatataan sipil Kabupaten pandeglang tentang Rencana Kerja Dinas Kependudukan aan pJncatataan Sipil Kabupaten Pandeglang. Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O0O Nomor 7g2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a0 10);

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor a286); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor IO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a84\; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3$; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2An tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523fl; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

Tambahan Lembaran Negara Republik

l4O, Indonesia

Nomor a5781; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara PenSrusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8171;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2OLO tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2O|O-2O14; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2L Tahun 20ll tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan

10.

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2O1O (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 201O Nomor 4); 74. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7

Tahun 2OlO tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 7); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2O7O tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2OlO Nomor 8); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2Ol1 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten pandeglang Tahun 20I1-2O16 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2oll Nomor 9);

Memperhatika

n

: 1. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14. Tahun 2008

tentang Rincian T\rgas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang

;

2. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 12 Tahun 2013

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014;

3.

Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 050/Kep-197Hukl2O13 tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2Ol4;

4.

Keputusan Kepala Dinas Kependudukan

dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang Nomor 477 156DKPS/il/2012 tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang Tahun 2Ol l-2016;

MEMUTUSKAN: Menetapkan KESATU

KEDUA

Rencana Kerja (nama SKPD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2Ol4 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan

ini. Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul yang menghasilkan suatu rencana kerja instansi pemerintah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta

ukuran

keberhasilan pelaksanaannya.

KETIGA

dan

kegagalan

dalam

Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas perencanaan, statistik, dan penanaman modal penataan ruang daerah.

KEEMPAT

Sistematika Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat BAB I BAB II

PENDAHULUAN

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

SKPD

TAHUN LALU BAB III

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN PENUTUP

DAN

KELIMA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pada tanggal

Pandeglang

Juni 20t3

O7

pala Dinas

tan Sipil o

b

BAGI]S SAPRUDIN NrP/ 19590506 198303 1 013

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang. Terbentuknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang dilatar belakangi berlakunya ketentuan Peraturan Pemerintah RI No. 41 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Perda Kabupaten Pandeglang Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang, yang secara teknis diatur melalui Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang Bab V tentang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana setiap Satuan Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan sebagai langkah awal untuk melaksanakan kegiatan operasional dalam kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang. Berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang, Bab V tentang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diuraikan tentang kedudukan, tugas pokok,fungsi dan rincian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, sebagai berikut : 1)

Kedudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang merupakan unsurpelaksana

otonomi

daerah,

dipimpin

oleh

Kepala

Dinas

yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang 2014

Page 1

2) Tugas Pokok. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang mempunyai tugas melaksankan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

3) Fungsi. Dinas Kependudukan dan Penctatan Sipil Kabupaten Pandglang dalam melaksanakan tugas sebagaimana poit 1, menyelenggarakan fungsi : a) Penyusunan perencanaan bidang kependudukan dan pencatatan sipil; b) Perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil; c) Pelaksanaan

urusan

pemerintahan

dan

pelayanan

umum

bidang

kependudukan dan atatan sipil; d) Pembinaan, kordinasi, pengendalian dan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, pendataan dan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil; e) Pelaksanaan kegiatan penataan Dinas Kependudukan an Pencatatan Sipil; f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya. 1.2 Landasan Hukum Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang 2014 pada sejumlah Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan antara lain : 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan


Page 2

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 8) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9) Peraturan

Pemerintah

Penyelenggaraan

Nomor

Pemerintahan

3

Tahun

Daerah

2007

Kepada

tentang

Pemerintah,

Laporan Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);


Page 3

10) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Daerah

Kabupaten/Kota

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 12) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 20102014); 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 15) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 No 1); 16) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 No 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No 4 Tahun 2010; 17) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor


Page 4

7); 18) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 8); 19) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 3); 20) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pelayanan

Administrasi

Kependudukan

(Lembaran

Daerah

Kabupaten

Pandeglang Tahun 2011 Nomor 6); 21) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 9); 22) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 14). 23) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rangkaian Musrenbang RKPD dan Tatacara Penyusunan Rencana Kerja SKPD.. 24) Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang Nomor 477/ 56-DKPS/II/ 2012 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016; 25) Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten

Pandeglang Nomor 477/SK.03-DKPS/II/2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang Tahun 2014.


Page 5

1.3

Maksud dan Tujuan a.

Maksud Maksud disusunnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang 2014 adalah tersusunnya Rencana Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang

Tahun

Anggaran 2014 yang terurai secara tepat dan terarah pada tingkat kebijakan, program dan kegiatan serta rencana anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan evaluasi b.

Tujuan Tujuan disusunnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang 2014 adalah untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu, sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu permasalahan yang segera ditangani

dalam upaya menjabarkan Visi, Misi

dan Program Kerja yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Daerah Kabupaten pandeglang Tahun 2011-2016. 1.4 Sistematika Penulisan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang 2014 adalah : BAB I

PENDAHULUAN Pada

bagian

ini

dijelaskan

mengenai

gambaran

umum

penyusunan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik 1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra RKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi /Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses


Page 6

penyusunan RAPBD. 1.2. Landasan Hukum Memuat

penjelasan

tentang

undang-undang,

peraturan

pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang

mengatur

tentang

SOTK,

kewenangan

SKPD,

serta

pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD 1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen. BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Bab

ini

memuat

kajian

(review)

terhadap

hasil

evaluasi

pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah


Page 7

Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundangundangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika SKPD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap SKPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan SKPD yang bersangkutan. 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berisikan uraian mengenai: 1.

Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;

2.

Permasalahan

dan

hambatan

yang

dihadapi

dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD; 3.

Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals);

4.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan

5.

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai: 1. Proses

yang

dilakukan

yaitu

membandingkan

antara

rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;


Page 8

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam

bagian

ini

diuraikan

hasil

kajian

terhadap

program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik

dari

kelompok

masyarakat

terkait

langsung

dengan

pelayanan Provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari hasil Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan ataupun berdasarkan penelitian langsung yang dilakukan oleh SKPD bersangkutan. Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain: 1.

Penjelasan

tentang

proses

bagaimana

usulan

program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; 2.

Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isuisu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD 3.3. Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai:


Page 9

a.

Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah, b. Pencapaian MDGs, c. Pengentasan kemiskinan, d. Pencapaian SPM, e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, f. Pengembangan daerah terisolir, g. Dsb.

b.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:  Jumlah program dan jumlah kegiatan.  Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus

pada

kawasan

atau

kelompok

masyarakat

tertentu).  Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya. c.

Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV

PENUTUP Berisikan uraian penutup, berupa: a.

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

b.

Kaidah-kaidah pelaksanaan.

c.

Rencana tindak lanjut.


Page 10

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap SKPD yang bersangkutan. LAMPIRAN RENJA Pada bagian lampiran dapat dilihat pada tabel rumusan rencana program dan kegiatan SKPD


Page 11

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian RenstraSKPD Program dan kegiatan SKPD Tahun Anggaran 2012 terdiri dari 8 (delapan) program dan

39

(Tiga puluh sembilan) kegiatan dengan anggaran

sebesar Rp. 3.744.140.550 ,-(Tiga milyard tujuh ratus empat puluh empat juta seratus empat puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) pada DPA-Perubahan SKPD Tahun Anggaran 2012 dengan rincian target kinerja dan anggaran sebagaimana tabel berikut : TABEL 1 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD MENURUT APBD PERUBAHAN TA. 2012

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

APBD PERUBAHAN KAB PANDEGLANG TA. 2012 Target Kinerja

1

2

6

BELANJA LANGSUNG I

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya 01 Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 02 Kendaraan Dinas / Operasional 03

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

04

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

05 06 07 08 09

Penyediaan Makanan dan Minuman

10

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah


Pagu Indikatif (Rp)

3.744.140.550 321.097.500 12 bulan

46.200.000

Jasa Service=36 kali, Suku cadang=14 item

15.000.000

24 orang, bulan

4.200.000

5 item

6.000.000

9 item

18.900.000

8 item

2.701.900

18 item

100.000.000

Koran=1.982 exslp

4.704.000

Jamuan makan=485 dus, Jamuan ringan/snack= 540 dus Dalam daerah=13 kali, Luar daerah =6 kali

13.750.000 20.000.000

Page 12

11

12

13

II

15

Penyediaan Bahan Bakar

16

Pengadaan Alat Tulis Kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 01 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 02

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor

03 04

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur

05

Penataan Lingkungan Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Gedung kantor Pengadaan Jaringan LAN (Local Area Network) / Internet

72 orang,bulan Migrasi dan Pendampingan Gaji=1 keg, Cetak=240 item, Photocopy=30.000 lembar, Penjiidan=100 set

14.400.000

19 item

3.601.500

60 orang, bulan

16.640.100

Bahan bakar pertamax=1.000 liter

10.000.000

730 item

28.000.000

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Pengelolaan Aset SKPD Penyusunan Laporan Keuangan

R4=2 Upah Kerja=48 orang bulan, Bahan materail=17 item Pemeliharaan AC=5 unit, Pemeliharaan Jaringan SIAK=12 kali 22 unit Pembangunan pagar pembatas 1 unit, Penataan halaman parkir/paving blok 1 kegiatan

415.000.000

5 kali rehab

35.400.000

0

0

02

Penyusunan Dokumen Evaluasi SKPD

Pelaporan

dan

Program Penataan Administrasi Kependudukan Pengadaan sarana dan Prasarana 01 Pencatatan Sipil.


12.000.000 15.000.000 3.000.000 48.886.400

24.500.000

3 laporan 12 bulan 15 laporan

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan

17.000.000

529.286.400,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 02 03

V

Pengadaan Kelengkapan dan Alat Keberesihan

14

07

IV

Peningkatan Kelengkapan Administrasi Ketatausahaan, Kepegawaian dan Kearsipan

Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

06

III

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

5.000.000 5.000.000 14.500.000

22.950.000 4 dokumen

10.000.000

14 laporan

12.950.000

21.665.000 Form capil 110 rim

21.665.000

Page 13

VI

Program Penerapan Pelayanan KTP Elektronik (e-KTP) Rapat Koordinasi Persiapan Penerapan KTP 01 Elektronik (e-KTP) 02 Sosialisasi Penerapan KTP Elektronik (e-KTP) 03 04 05

VII

Pelayanan dan Pendistribusian KTP Elektronik (e-KTP) Pengadaan Buku Cetak Daftar Penduduk Wajib KTP.

06

Cetak Surat Panggilan Penduduk Wajib KTP

07

Tersedianya cetak surat panggilan penduduk wajib KTP Elektronik (e-KTP)

Program Peningkatan Kapasitas Administrasi Kependudukan Pelayanan Jemput bola Administrasi Kependudukan

/

02

Penataan Outlet Kependudukan

Administrasi

Pelayanan

2 rakor

59.400.000

339 desa/kel

269.740.000

1kab=1, kec=35

257.775.000

1kab=1, kec=35

215.842.650

105 buku

25.435.000

Cetak Surat Panggilan Penduduk=281.900 lembar; Cetak daftar absensi=31.800 lembar; Distribusi Surat Panggilan=281,900 lembar, distribusi daftar absensi 31.800 lembar R4=1 unit, Alat Perekaman Biometric Mobile =4 unit, Komputer PC=3 unit, Printer=3 unit, R2=4 unit, Form F1.01=210 rim

Pelayanan

01

03

VIII

Mobilisasi Penduduk Wajib KTP ke Tempat Pelayanan KTP Elektronik (e-KTP)

1.954.966.050

Keliling

Pengadaan Blanko Dokumen Kependudukan

Pengadaan Sarana Penunjang SIAK

02

Kegiatan Pengadaan Tower Koneksitas) (Spesifik Grant)

03

Penanggulangan Masalah Penyelenggaraan SIAK

1.000.000.000

719.675.600 Pameran Pembangunan Kab Pandeglang =10 hari Peralatan Outlet=1 paket, Gedung Outlet=1 unit. Blanko akta kel=52.500 lbr; Register Akta kel=1.110 buku; blanko KK=20.000 set; blanko KTP=60.000 keping

Program Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan 01

126.773.400

24.825.000 243.780.600

451.070.000

150.000.000

(Jaringan Teknis

JUMLAH


Komp Server=1 unit, Notebook=1 unit, printer=2 unit, OS=1 keping

150.000.000

0

0

0

0

3.744.140.550

Page 14

Pelaksanakan 8 (delapan) program dan kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.

39

(Tiga puluh sembilan)

3.744.140.550 ,-(Tiga milyard

tujuh ratus empat puluh empat juta seratus empat puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) tersebut rata-rata tercapai sebesar 97,23%. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut selanjutnya diperinci kedalam realisasi Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Non Urusan dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, sebagai beikut : 1.1

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Non Urusan. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Non Urusan rata-rata mencapai 94,45.%. Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Non Urusan, diperinci per kegiatan sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2 REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN NON URUSAN TAHUN ANGGARAN 2012.

No


1

I

Pencapaian Kinerja T.A. 2012 Satuan

Target

Realisasi

3

5

6

2 BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi 01 Sumber Daya Air dan Listrik 02

03 04 05 06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

% 7 94,45 95,62

bulan

12

12

100,00

Jasa Service

36

31

86,11

Suku cadang

14

14

100,00

orang, bulan

24

24

100,00

item

5

5

item

9

9

item

8

8


100,00 100,00 100,00

Page 15

07 08

09


10


11


12

13 14

II

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan


Pengadaan Kelengkapan dan Alat Keberesihan Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

15


16


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas 01 / Operasional

02

03

04

05

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

18

18

Koran (exslp)

1.982

1.971

540

540

485

485

13

12

92,31

6

5

83,33

72

72

1

1

100,00

240

140

58,33

30.000

30.000

100,00

100

100

100,00

item

19

19

orang, bulan

60

60

100,00

1.000

1.000

100,00

730

614

84,11

Jamuan Makan (dus) Jamuan ringan/Snack (dus) Dalam daerah(kali) Luar daerah ( kali) orang,bulan Migrasi dan Pendampinga n Gaji (keg) Cetak (item) Photocopy (lembar) Penjilidan (set)

Bahan bakar pertamax (liter) item

99,45 100,00 100,00

100,00

100,00

82,17 Roda 4 (unit) Upah Kerja (orang/bulan) Bahan materail (item) Pemeliharaan AC ( unit Pemeliharaan Jaringan SIAK ( kali)

Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur

Penataan Lingkungan Gedung Kantor

100,00

item

unit Pembanguna n pagar pembatas (unit) Penataan halaman parkir/paving blok (kegiatan)


2

2

100,00

48

48

100,00

17

17

100,00

5

5

100,00

12

5

41,67

22

22

100,00

1

1

100,00

1

1

100,00

Page 16

06 07

II I

IV

1.2

Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Gedung kantor Pengadaan Jaringan LAN (Local Area Network) / Internet

Rehab (kali)

5

4

80,00

0

0

0

100,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan 01 Keuangan Akhir Tahun 02 Pengelolaan Aset SKPD Penyusunan Laporan 03 Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen 01 Perencanaan Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi 02 SKPD

100,00

laporan

3

3

100,00

bulan

12

12

100,00

laporan

15

15

100,00

100,00

dokumen

4

4

100,00

laporan

14

14

100,00

Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari 4 program dan 12

tercapai rata-rata 100%. Realisasi Target Kinerja pelaksanaan

Program dan Kegiatan Blanja Urusan Kpendudukan dn Pencatatan Sipil sebagaimana tabel berikut : TABEL 3 REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BELANJA URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2012.

No

Pencapaian Kinerja T.A. 2012


1

2 BELANJA LANGSUNG

V

Program Penataan Administrasi Kependudukan Pengadaan sarana dan 01 Prasarana Pencatatan Sipil.


Satuan

Target

Realisasi

%

3

5

6

7 100,00 100,00

Form capil (rim)

110

110

100,00

Page 17

VI

03

04 05

06

07

VII

100,00

Program Penerapan Pelayanan KTP Elektronik (e-KTP) Rapat Koordinasi Persiapan 01 Penerapan KTP Elektronik (eKTP) Sosialisasi Penerapan KTP 02 Elektronik (e-KTP)

rakor

2

2

100,00

desa/kel

339

339

100,00


Kab

1

1

100,00

Kec

35

35

100,00

Pelayanan dan Pendistribusian KTP Elektronik (e-KTP) Pengadaan Buku Cetak Daftar Penduduk Wajib KTP.

Kab Kec

1 35

1 35

100,00 100,00

buku

105

105

100,00

281.900

281.900

100,00

31.800

31.800

100,00

281.900

281.900

100,00

31.800

31.800

100,00

1

1

100,00

4

4

100,00

3

3

100,00

3 4

3 4

100,00 100,00

210

210

100,00

Cetak Surat Panggilan Penduduk Wajib KTP

Tersedianya sarana penunjang KTP Elektronik (e-KTP)

Cetak Surat Panggilan Penduduk (lembar) Cetak daftar absensi (lembar) Distribusi Surat Panggilan (lembar) Distribusi daftar absensi (lembar) Roda 4 ( unit) Alat Perekaman Biometric Mobile ( unit) Komputer PC (unit) Printer (unit) Roda 2 (unit), Form F1.01 (rim)

Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Administrasi Kependudukan 01

Pelayanan Jemput bola / Keliling Administrasi Kependudukan

02

Penataan Outlet Pelayanan Administrasi Kependudukan

03

Pengadaan Blanko Kependudukan

Dokumen

100,00 Pameran Pembangunan Kab Pandeglang (hari) Peralatan Outlet (paket) Gedung Outlet ( unit) Blanko akta kelahiran (lembar)


Register Akta kel (buku) blanko KK (set)

10

10

100,00

1

1

100,00

1

1

100,00

52.500

52.500

100,00

1.110

1.110

100,00

20.000

20.000

100,00

Page 18

blanko KTP ( keping) VIII

60.000

60.000

Program Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan

01

100,00

100,00 Komputer server (unit) Notebook (unit) Printer (unit) Operating System/ OS (keping)


02

Kegiatan Pengadaan Tower (Jaringan Koneksitas) (Spesifik Grant)

0

03

Penanggulangan Masalah Teknis Penyelenggaraan SIAK

0

1

1

100,00

1

1

100,00

2

2

100,00

1

1

100,00

Akuntabilitas Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 terkait belaja langsung telah menyerap anggaran sebesar Rp 3.547.928.448 atau sebesar 90,41% dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.744.140.550. Akuntabilitas Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012, sebagaimana tabel berikut. TABEL 4 AKUNTABILITAS KEUANGAN SKPD TA 2012 Realisasi No

Uraian

Anggaran Anggaran

I

PENDAPATAN -

Pendapatan Asli Daerah

%

1.310.000.000,00

1.260.070.000,00

96,19

1.310.000.000,00

1.260.070.000,00

96,19

II

BELANJA

5.743.475.543,36

5.355.448.328,00

93,24

A

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.999.334.993,36

1.744.140.550

90,41

1.228.356.332,00

1.142.754.640,00

93,03

-

Gaji Pokok Pegawai/Uang Representasi


Page 19

-

Tunjangan Keluarga

103.135.185,20

95.556.850,00

92,65

-

Tunjangan Jabatan

177.512.000,00

163.295.000,00

91,99

-

Tunjangan Umum

44.827.600,00

41.925.000.00

93,52

-

Tunjangan Beras

66.172.937,60

60.915.120,00

92,05

-

Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus

38.353.414,72

35.648.395,00

92,95

-

Pembulatan Gaji

27.523,84

24,875,00

90,38

50.000.000,00

0

-

290.950.000,00

267.400.000

91,91

3.744.140.550

3.547.928.448

94,75

-

-

Uang Duka Wafat/Tewas

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Perhitungan Obyektif Lainnya/Kesejahteraan Umum Pegawai

B

BELANJA LANGSUNG

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

321.097.500

296.689.133

92,40

-

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

46.200.000

37.428.633

81,01

-

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

15.000.000

14.500.000

96,67

-

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

4.200.000

4.200.000

100,00

-

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

6.000.000

6.000.000

100,00

-

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

18.900.000

18.900.000

100,00

-

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

2.701.900

2.701.900

100,00

-

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

100.000.000

95.728.500

95,73

-

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

4.704.000

4.250.000

90,35

-


13.750.000

13.750.000

100,00

-


20.000.000

19.273.500

96,37


Page 20

-


-


-

Pengadaan Kelengkapan dan Alat Keberesihan

-

Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

-


-

14.400.000

100,00

17.000.000

14.200.000

83,53

3.601.500

3.601.500

100,00

16.640.100

14.205.000

85,37

10.000.000

10.000.000

100,00

28.000.000

23.550.100

84,11

529286,400,00

492.008.400,00

92,96

415.000.000

406.082.000

97,85


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatir

2

14.400.000

-

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

12.000.000,00

12.000.000

100,00

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

15.000.000,00

8.000.000

53,33

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeuleur

3.000.000

3.000.000

100,00

-

Penataan Lingkungan Gedung Kantor

48.886.400

43.551.400

89,09

-

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

35.400.000

19.375.000

54,73

24.500.000

23.825.000

97,24

5.000.000

4.775.000

5.000.000

4.850.000

14.500.000,00

14.200.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3

-

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

-

Pengelolaan Aset SKPD.

-

Penyusunan laporan keuangan per bulan dan pertriwulan.


95,50 97,00

97,93

Page 21

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi

4

-

22.950.000

Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD.

10.000.000

Penyusunan dokumen pelaporan dan evaluasi SKPD

12.950.000

Program Penataan Administrasi Kependudukan

5

-

9.800.000 12.850.000

98,69

98,00 99,23

21.665.000

20.745.500

95,76

21.665.000

20.745.500

95,76

1.954.966.050

1.836.723.615

93,95

59.400.000

59.400.000

100,00

269.740.000

268.090.000

99,39

257.775.000

257.775.000

100,00

Pengadaan sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil.

Program Penerapan Pelayanan KTP Elektronik (e-KTP)

6

22.650.000

-

Rapat Koordinasi Persiapan Penerapan KTP Elektronik (eKTP)

-

Sosialisasi Penerapan KTP Elektronik (e-KTP)

-


-

Pelayanan dan Pendistribusian KTP Elektronik (e-KTP)

215.842.650

215.842.650

100,00

-

Pengadaan Buku Cetak Daftar Penduduk Wajib KTP

25.435.000

24.565.625

96,58

-

Pengadaan Sarana Penunjang KTP Elektronik/e-KTP (Spesifik Grand)

1.000.000.000

893.316.940

89,33

719.675.600

706.311.800

98,14

24.825.000

24.825.000

100,00

243.780.600

230.921.600

94,73

451.070.000

450.565.200

99,89

Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

7

-

Pelayanan Jemput Bola/Keliling Administrasi Kependudukan

-

Penataan Outlet Pelayanan Administrasi Kependudukan

-

Pengadaan Blanko Dokumen Kependudukan


Page 22

Program Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan

8

-

150.000.000

148.975.000

99,32

150.000.000

148.975.000

99,32


2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal SKPD terkait urusan wajib kependudukan dan pencatatan sipil kami uraikan sebagai berikut. a)

KTP Jumlah wajib KTP Penduduk Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 sebanyak 977.373 orang. Dari jumlah wajib KTP tersebut yang memiliki KTP sebanyak 493.111 atau rata-rata sebesar 50,45% sebagaimana tabel berikut : TABEL 5 KEPEMILIKAN KTP PENDUDUK KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2012 NO

KECAMATAN

JUMLAH WAJIB KTP

1

2

3

YANG MEMILIKI KTP 4

% 5

1

SUMUR

19.289

11.034

57,20

2

CIMANGGU

30.448

13.170

43,25

3

CIBALIUNG

22.788

14.537

63,79

4

CIKEUSIK

36.919

8.987

24,34

5

CIGEULIS

24.450

15.579

63,72

6

PANIMBANG

35.468

20.544

57,92

7

ANGSANA

23.402

14.437

61,69

8

MUNJUL

21.207

8.873

41,84

9

PAGELARAN

27.542

1.500

5,45

10

BOJONG

27.878

11.632

41,72


Page 23

11

PICUNG

29.332

9.748

33,23

12

LABUAN

43.437

30.880

71,09

13

MENES

31.773

15.851

49,89

14

SAKETI

35.570

16.664

46,85

15

CIPEUCANG

25.431

21.878

86,03

16

JIPUT

22.748

16.121

70,87

17

MANDALAWANGI

41.848

20.337

48,60

18

CIMANUK

36.638

18.998

51,85

19

KADUHEJO

32.872

19.871

60,45

20

BANJAR

27.598

14.806

53,65

21

PANDEGLANG

39.129

23.058

58,93

22

CADASARI

26.955

12.614

46,80

23

CISATA

19.873

8.256

41,54

24

PATIA

24.224

9.646

39,82

25

KARANGTANJUNG

28.563

16.485

57,71

26

CIKEDAL

26.781

12.168

45,44

27

CIBITUNG

15.093

7.138

47,29

28

CARITA

22.327

16.932

75,84

29

SUKARESMI

27.548

14.150

51,36

30

MEKARJAYA

19.575

8.580

43,83

31

SINDANGRESMI

19.201

9.371

48,80

32

PULOSARI

23.996

13.097

54,58

33

KORONCONG

15.675

9.991

63,74

34

MAJASARI

40.367

19.578

48,50

35

SOBANG

31.428

6.600

21,00

977.373

493.111

50,45

JUMLAH

Sehubungan program nasional penerapan KTP Elektronik (eKTP) maka KTP Non Elektronik sebagaimana di maksud di atas akan dihentikan pada tahun 2013 dan ditarik dari penduduk masing-masing dengan cara diserahkan ke kantor Kecamatan setempat secara berjenjang sebagai salah satu persyaratan diterimanya cetak KTP Elektronik.


Page 24

b) Kepemilikan akta kelahiran. Dinas

Kependudukan

dan

Pencatatan

Sipil

Kabupaten

PAndeglang Tahun 2012 telah menerbitkan akta kelahiran sebanyak 18.713 orang. Sehingga sampai dengan tahun 2012 tota kepemilikan akta kelahiran penduduk kabupaten pandeglang

309.138 orang atau

rata-rata 259,74 per 1000 penduduk sebagaimana tabel berikut : TABEL 6 KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN TAHUN 2012

PENDUDUK YANG MEMILIKI AKTA KELAHIRAN

PENDUDUK 2012 NO

KECAMATAN

1

2

LAKILAKI

PEREM PUAN

JUMLAH

2011

2012

JUMLA H

3

4

5

6

7

8

PENDUD UK YANG MEMILIK I AKTA KELAHIR AN PER1000 PENDUD UK 9

1

SUMUR

12.479

11.942

24.421

4.749

243

4.992

204,41

2

CIMANGGU

17.999

17.463

35.462

14.526

471

14.997

422,90

3

CIBALIUNG

12.704

11.556

24.260

2.173

248

2.421

99,79

4

CIKEUSIK

23.099

21.400

44.499

3.214

551

3.765

84,61

5

CIGEULIS

16.203

14.361

30.564

8.002

486

8.488

277,71

6

PANIMBANG

22.687

21.402

44.089

9.729

830

10.559

239,49

7

ANGSANA

13.533

12.427

25.960

1.868

321

2.189

84,32

8

MUNJUL

12.799

12.018

24.817

11.694

395

12.089

487,13

9

PAGELARAN

16.600

15.393

31.993

2.770

435

3.205

100,18

10

BOJONG

17.566

16.178

33.744

6.268

348

6.616

196,06

11

PICUNG

17.204

16.170

33.374

21.779

245

22.024

659,91

12

LABUAN

26.465

24.405

50.870

13.234

818

14.052

276,23

13

MENES

20.593

18.978

39.571

12.181

679

12.860

324,99

14

SAKETI

22.838

21.586

44.424

11.010

707

11.717

263,75

15

CIPEUCANG

16.380

14.990

31.370

6.479

526

7.005

223,30


Page 25

16

JIPUT

13.869

13.072

26.941

5.805

424

6.229

231,21

17

MANDALAWANGI

27.758

25.981

53.739

9.322

804

10.126

188,43

18

CIMANUK

23.751

21.944

45.695

14.252

854

15.106

330,58

19

KADUHEJO

21.603

19.539

41.142

15.934

799

16.733

406,71

20

BANJAR

18.050

16.822

34.872

6.497

775

7.272

208,53

21

PANDEGLANG

25.348

23.177

48.525

5.646

1011

6.657

137,19

22

CADASARI

17.686

16.124

33.810

10.250

759

11.009

325,61

23

CISATA

13.026

11.960

24.986

3.402

406

3.808

152,41

24

PATIA

15.051

14.401

29.452

1.565

369

1.934

65,67

25

KARANGTANJUNG

18.816

17.297

36.113

4.997

602

5.599

155,04

26

CIKEUDAL

16.114

15.355

31.469

7.606

521

8.127

258,25

27

CIBITUNG

9.954

8.995

18.949

922

127

1.049

55,36

28

CARITA

13.508

12.489

25.997

20.429

444

20.873

802,90

29

SINDANGRESMI

17.596

16.556

34.152

11.389

316

11.705

342,73

30

SUKARESMI

12.413

11.651

24.064

5.416

385

5.801

241,07

31

MEKARJAYA

12.284

11.620

23.904

2.053

406

2.459

102,87

32

PULOSARI

16.325

14.895

31.220

5.711

469

6.180

197,95

33

KORONCONG

10.777

9.762

20.539

2.827

395

3.222

156,87

34

MAJASARI

27.740

23.522

51.262

23.541

954

24.495

477,84

35

SOBANG

17.380

16.539

33.919

3.185

590

3.775

111,29

618.198

571.970

1.190.168

290.425

18.713

309.138

259,74

JUMLAH

c)

Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional. Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional diatur dalam Perpres No. 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional. KTP berbasis NIK secara Nasional memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi jati diri dalam pelayanan public. Rekaman elektronik berisi biodata, pas photo dan sidik jari seluruh jari tangan penduduk yang bersangkutan. Rekaman sidik jari dapat diakses oleh

pihak-pihak

yang

berkepentingan

sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan.


Page 26

KTP berbasis NIK secara Nasional yang memuat kode keamanan dan rekaman elektronik dikenal juga dengan istilah KTP elektronik (e-KTP). Penerapan KTP Elektonik Peraturan

Presiden

Nomor

35

Tahun

(e-KTP) yang menurut

2010

yang

antara

lain

mengamanatkan bahwa penerapan e-KTP sudah harus selesai disemua kabupaten/kota paling lambat akhir tahun 2012. Pemerintah

Kabupaten

Pandeglang

telah

melaksanakan

Program Nasional Penerapan KTP Elektronik (E-KTP) dimaksud pada tahun 2012 dengan kuota target perekaman E-KTP yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri RI sebanyak 638.939 orang. Target tersebut tercapai 652.463 orang atau 102,11% sebagaimana tabel berikut : TABEL 7 TARGET DAN REALISASI PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2012

NO

1

KUOTA TARGET PEREKAMAN OLEH KEMENDAGRI-RI

638.939

REALISASI PEREKAMAN

652.463

%

102,11

Pencapaian tersebut mendapat predikat kabupaten/kota terbaik dalam perekaman KTP Elektronik Tahun 2012 untuk tiingkat Provinsi Banten. Selanjutnya

kami

informasikan

hasil

Jumlah

Penduduk

Kabupaten Pandeglang yang telah melaksanakan perekaman KTP Elektronik Tahun 2012 adalah sebanyak 652.463 orang atau 66,75% dari jumlah wajib KTP yang tercatat sebanyak 977.373 orang, sebagaimana tabel berikut :


Page 27

TABEL 8 JUMLAH PENDUDUK YANG MELAKSANAKAN PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK SAMPAI DENGAN 31 JANUARI 2013 NO

KECAMATAN

JUMLAH WAJIB KTP

JUMLAH YANG TEREKAM

SISA YANG BELUM

1

SUMUR

19.289

13.257

6.032

2

CIMANGGU

30.448

20.958

9.490

3

CIBALIUNG

22.788

13.029

9.759

4

CIKEUSIK

36.919

20.327

16.592

5

CIGEULIS

24.450

16.773

7.677

6

PANIMBANG

35.468

21.314

14.154

7

ANGSANA

23.402

13.548

9.854

8

MUNJUL

21.207

14.936

6.271

9

PAGELARAN

27.542

18.883

8.659

10

BOJONG

27.878

19.878

8.000

11

PICUNG

29.332

24.253

5.079

12

LABUAN

43.437

24.356

19.081

13

MENES

31.773

25.349

6.424

14

SAKETI

35.570

25.556

10.014

15

CIPEUCANG

25.431

17.431

8.000

16

JIPUT

22.748

17.356

5.392

17

MANDALAWANGI

41.848

27.113

14.735

18

CIMANUK

36.638

23.822

12.816

19

KADUHEJO

32.872

21.146

11.726

20

BANJAR

27.598

17.969

9.629

21

PANDEGLANG

39.129

25.297

13.832

22

CADASARI

26.955

18.810

8.145

23

CISATA

19.873

13.301

6.572

24

PATIA

24.224

15.263

8.961

25

KARANGTANJUNG

28.563

20.177

8.386

26

CIKEDAL

26.781

17.500

9.281

27

CIBITUNG

15.093

11.063

4.030

28

CARITA

22.327

18.991

3.336

29

SUKARESMI

27.548

16.634

10.914


Page 28

30

MEKARJAYA

19.575

11.568

8.007

31

SINDANGRESMI

19.201

14.072

5.129

32

PULOSARI

23.996

14.601

9.395

33

KORONCONG

15.675

11.576

4.099

34

MAJASARI

40.367

28.213

12.154

35

SOBANG

31.428

18.143

13.285

977.373

652.463

324.910

JUMLAH

Diharapkan pada akhir tahun 2013 penduduk kabupaten Pandeglang wajib KTP mencapai rata-rata 80% memiliki KTP Elektronik dan pada akhir tahun 2014 seluruh Penduduk Kabupaten Pandeglang yang termasuk katagoru penduduk wajib KTP 100% memiliki KTP Elektronik. 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Sebagai lembaga yang

langsung

berhubungan dengan penduduk

mempunyai tugas pokok utama memberikan layanan administrasi kependudukan bagi setiap penduduk yang berdomisili di wilayah Kabupaten Pandeglang. Perkembangan dan dinamika penduduk memberikan tantangan yang tidak mudah dalam perjalanan pemerintahan kedepannya, banyak isu-isu penting yang berhubungan dengan administrasi kependudukan misalnya: 1.

Masalah peningkatan kualitas maupun kuantitas sarana dan prasarana kerja, pembenahan tempat pelayanan/outlet administrasi kependudukan maupun tempat peyimpanan arsip dan dokumen administrasi kependudukan;

2.

Masalah

perlunya

peningkatan

profesionalisme

aparatur

yang

handal

menguasai urusan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependuudkan; 3.

Masalah tingkat pemahaman masyarakat yang masih kurang tentang pentingnya kepemilikan dokumen Administrasi Kependudukan;

4.

Masalah penduduk pendatang yang keberadaannya kurang terpantau serta kedatangannya relatif tidak menempuh prosedur yang benar menurut ketentuan administrasi keendudukan;


Page 29

5.

Masalah kecepatan pelayanan yang mendapat keluhan dari masyarakat;

6.

Masih lemahnya data base kependudukan dan SIAK belum dterapkan secara on –line

7.

Masalah regulasi (belum diterbitkannya perbup tentang pelaksanaan perda No. 6 Tahun 2011 tentang Administrasi kependudukan).

8.

Masalah belum terealisasinya amanat pembentukan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang (Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang). Pembentukan UPT tersebut nantinya diharapkan mendekatkan pelayanan dengan penyelenggaraan pelayanan di ibu kota kecamatan sehingga dapat mengurangi beban masyarakat yang domisilinya di daerah

Pandeglang

Selatan

yang

memerlukan

kecepatan

pelayanan

administrasi kependudukan. Untuk mengentaskan isu-isu tersebut perlu kiranya menyusun rencana kerja yang mengakomodir program dan kegiatan yang tepat sasaran serta tidak kalah penting adalah dukungan semua pihak termasuk didalamnya legislatif untuk mendukung kinerja SKPD pada tahun 2014. 2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang mengacu pada tugas pokok dan fungsi, Rencana Strategik (Renstra) 2011-2016, Kebijakan yang ditetapkan secara tahunan, disusun setelah memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Kinerja adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang melalui berbagai kegiatan. Di dalam Rencana Kinerja Tahunan ini ditetapkan Rencana Capaiaan Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Dokumen Rencana Kinerja memuat

informasi mengenai Sasaran yang

ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran dan


Page 30

Rencana Capaianya, Program, Kegiatan serta kelompok Indikator Kinerja dan Rencana Capaianya. Untuk mencapai sasaran maka ditetapkan Indikator sasaran yang terukur untuk mempermudah pengukuran kinerja dan sasaran –sasaran tersebut dijabarkan dengan berbagai program dan kegiatan.setiap kegiatan kemudian dijabarkan dengan indikator-indikator yang terukur yaitu berupa masukan (input), Keluaran (hasil) dan Hasil (outcome). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel lampiran 2. 2.4.1 Sasaran Strategis Tahun 2014 Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah sebagaimana tebel berikut : TABEL 9 SASARAN STRATEGIS SKPD TAHUN 2014 Sasaran Strategis

No 1

Meningkatnya Kelancaran Operasional Perkantoran dan Kinerja Sumber Daya Manusia 1.1

2

Meningkatnya Kelancaran Operasional Perkantoran dan Kinerja Sumber Daya Manusi 1.1.1

Terselenggaranya pelayanan perkantoran

1.1.2

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

1.1.3

Tersedianya Sistem Penyampaian Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Efektip.

1.1.4

Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Meningkatkan pelayanan publik pada seluruh satuan unit kerja 2.1

Perkuatan manajemen pelayanan publik 2.1.1

Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan kependudukan berbasis data dan informasi kependudukan yang akurat dan terpadu.

2.1.2

Meningkatnya cakupan pelayanan pencatatan kelahiran.

2.1.3

Terwujudnya pelayanan KTP Elektronik (e-KTP)


Page 31

2.4.2 Indikator dan Target Kinerja Tahun 2014 Indikator dan Target Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang Tahun 2014, sebagaimana tabel berikut : TABEL 10 INDIKATOR DAN TARGET KINERJA SKPD TAHUN 2014 Kinerja Sasaran Strategis

1 1

2

Indikator

Satuan

Target

3

4

5


Meningkatnya Kelancaran Operasional Perkantoran dan Kinerja Sumber Daya Manusi 1.1.1

Terselenggara nya pelayanan perkantoran

-

-

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor

37

Jumlah Pemeliharaan Mebeulair

12

Jumlah Pemeliharaan Jaringan/Instala si SIAK

12

Jumlah Alat Tulis Kantor

645

Jumlah Alat Listrik dan Elektronik Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

144

Jumlah Barang Cetak adm kantor.

1.516

Jumah rim Barang Cetak Form Dukcapil

210

Jumlah Fotocopy Jumlah Penjilidan


56

45.000 100

Page 32

Jumlah Alat Pendingin Ruangan /AC

5

Jumlah Kipas Angin

5

Jumlah lemari Arsip

10

Jumlah Filling Kabinet

8 4

Jumlah Whiteboard Jumlah Komputer Notebook

8

Jumlah Komputer PC

12

Jumlah Printer

20

Jumlah Meja Kerja

16 2

Jumlah Meja Rapat


Jumlah Meja Komputer

12

Jumlah Meja Pingpong

1

Jumlah set Meja Outlet

2

Jumlah Kursi Kerja

16

Jumlah Kursi Lipat

20

Jumlah Kursi Tunggu

10

Jumlah sofa

5

Jumlah meter Karpet

100

Jumlah meter kain gordin

30

Jumlah Televisi

2

Jumlah Dispenser

8

Jumlah mesin Faxsimili

1

Jumlah Kendaraan Dinas R4

4

Page 33

-

-

Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terselenggranya layanan administrasi kantor


Jumlah Kendaraan Dinas R2

8

Jumlah Baju Seragam Linmas

64

Jumlah Baju Seragam Warna Khaki

64

Jumlah Baju Olah Raga

64

Jumlah Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Internal

576

Jumlah Perjalanan Dinas Dalam derah

35

Jumlah Perjalanan Dinas Luar daerah

18

Jumlah Penataan Kearsipan

48

Jumlah Penjagaan Malam

72

Jumlah Tenaga Kebersihan

24

Jumlah Langganan Surat Kabar Harian & Majalah Mingguan

136

Jumlah Langganan Bulanan Rekening Listrik

12

Jumlah Langganan Bulanan Rekening Telephon/Intern et

12

Jumlah Langganan Bulanan Rekening Air

12

Jumlah Jasa Layanan Bulanan VPN IP SIPKD

12

Jumlah Jasa Iklan Koran

13

Page 34

-

2

Jumlah Update dan Pemeliharaan bulanan Aplikasi Gaji dan Tunjangan

12

Terselenggaranya pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

Jumlah Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

60

Terpeliharanya gedung kantor

Jumlah Pemeliharan Gedung

12

Jumlah Pemeliharaan Pagar

2

Jumlah Penataan Lahan Parkir

1

Jumlah Penataan Gedung Parkir

1

Jumlah Penataan Ruang Rapat/Aula Kantor

1

Jumlah Service Kendaraan Dinas Roda 4

24

Jumlah Service Kedaraan Dinas Roda 2

24

Jumlah Suku cadang

75

Jumlah liter bahan bakar Pertamax

4440

Jumlah liter Bahan Bakar Solar

1200


Meningkatnya Kelancaran Operasional Kinerja Sumber Daya Manusia 2.1.1

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

-

-

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional


Jumlah liter oli kendaraan R4

72

Jumlah liter oli kendaraan R2

72

Page 35

3

Jumlah Perpanjangan Perijinan Kendaaraan Dinas R2

6

Meningkatnya Kelancaran Operasional Sumber Daya Manusia 3.1.1

Tersedianya Sistem Penyampaian Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Efektip.

-

Tersedianya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah laporan tahunan keuangan SKPD

Terkelolanya Aset SKPD

Jumlah pengelolaan aset bulanan

12

-

Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan

Jumlah laporan keuangan bulanan

15

-

Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD

Jumlah dokumen perencanan SKPD

-

3


Meningkatnya Kelancaran Operasional Sumber Daya Manusia 4.1.1

Meningkatny a Kualitas Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah

-

5

6


4

Jumlah Perpanjangan Perijinan Kendaaraan Dinas R4

Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

9

Jumlah dookumen pelaporan dan evaluasi SKPD

16


Perkuatan manajemen pelayanan publik

5.1.1

Meningkatny a tertib administrasi pengelolaan kependuduka

-

Tersusunnya perbup tentang pelayanan administrasi


Jumlah Perbup Pelayanan Administrssi Kependudukan

1

Page 36

n berbasis data dan informasi kependuduka n yang akurat dan terpadu.

kependudukan.

-

Terselenggaranya pembinaan teknis administrasi kependudukan.

Jumlah Peserta Bintek Kasi Pemerintahan dan Sekdes/Seklur

374

-

Terselenggaranya koordinasi pelayanan administrasi kependudukan

Jumlah Rakor

2

-

Tersedianya blanko dokumen kependudukan.

Jumlah Blanko Akta Catatan Sipil

40.000

Jumlah Buku Register Catatan Sipil

800

Jumlah Blanko Kartu Keluarga/KK

40.000

Jumlah Keping E-KTP

25.000

-

Tertatanya outlet pelayanan administrasi kependudukan.

Jumlah Penataan Outlet Pelayanan Adminduk

1

-

Terlaksananya verifikasi, validasi dan updating pelayanan dokumen kependudukan.

Jumlah layanan verifikasi, validasi dan updating pelayanan pendaftaran penduduk l

240

-

Terselenggaranya pelayanan jemput bola/keliling administrasi kependudukan.

Jumlah hari Pelayanan Jemput Bola ke tingkat kec

70

-

Terkelolanya dokumen dan kearsipan adminisitrasi kependudukan dengan baik

Jumlah layanan Pengelola dokumen dan kearsipan kependudukan dan catatan sipil

240

-

Terselenggaranya kerjasama operasi

Jumlah operasi yustisi

35


Page 37

yustisi dokumen administrasi kependudukan.

kependudukan di tingkat Kecamatan

-

Terdatanya kepemilikan dokumen pendaftaran kependudukan

Jumlah pendataan di Kecamatan

35

-

Terdatanya kepemilikan aktaakta catatan sipil

Jumlah pendataan di Kecamatan

35

-

Terkelolanya data perkembangan kependudukan.

Jumlah pengolahan data kependudukan

12

Jumlah Pembinaan pengolahan data kependudukan ke tingkat kec

35

-

Penerapan administrasi kependudukan yang efektip melalui studi banding ke daerah percontohan.

Jumlah studi banding pengelolaan administrasi kependudukan

1

-

Tersebarnya informasi pelayanan administrasi kependudukan melalui media ruang.

Jumlah penyebaraan informasi kependudukan melalui radio

6

Jumlah penyebaraan informasi kependudukan melalui surat kabar

6

Jumlah baliho administrasi kependudukan

12

Jumlah buku saku administrasi kependuduan

1000

Jumlah hari pelaksanaan Pmeran Pembangunan

10


Page 38

6



7

Meningkatny a cakupan pelayanan pencatatan kelahiran.

-

Terbentuknya kelembagaan yang menangani pencatatan kelahiran di tingkat kec, desa/kel

Jumlah Lembaga Pencatatan Kelahiran di tingkat Desa/kel

339

-

Pelaksanaan Insentif Pencatatan Kelahiran Melalui Penerbitan Kartu Tanda Anak (KTA)

Jumlah bayi Penerima KTA Pencatatan Kelahiran

1695

-

Terbentuknya desa/kel dan kec sebagai pilot project pencatatan kelahiran

Jumlah Desa/kel percontohan

2

-

Meningkatnya kapasitas pengelola KTP Elektronik

Jumlah Peserta Pelatihan Operator e KTP tingkat kecamatan

140

-

Penduduk wajib KTP Elektronik mendatangi tempat perekamam data.

Jumlah Penduduk yang dimobilisasi

35.000

-

Terlayaninya permohonan dan diterimanya KTP elektronik oleh penduduk

Jumlah Penduduk yang melaksanakan perekaman e KTP

35.000



Terwujudnya pelayanan KTP Elektronik (eKTP)

Jumlah Penduduk yang menerima e KTP

-

Tersedianya surat panggilan penduduk wajib KTP Elektronik.


Jumlah Lembar Surat Panggilan Perekaman e KTP

35.000

Jumlah Pemdistribusian Surat Panggilan Perekaman e KTP

35.000

Page 39

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ------------------------------------------Tidak ada-----------------------------------------------


Page 40

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Program RPJMN Tahun 2010-2014 : Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan tata Kelola Tema: “Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transfaran, peningkatan kualitas pelayanan public yang ditopang efisiensi struktur pemerintahan di pusat da di daerah, kapasitas pegawai pemerintahan yang memadai dan data kependudukan” Program Nasional : Program Penataan Administrasi Kependudukan. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut : a) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan; b) Penyelenggaraan

administrasi

kependudukan

dilaksanakan

oleh

aparatur

pengelola administrasi kependudukan secara profesional dengan menerapkan prinsip-prinsip pelayanan prima; c) Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil didukung dengan suatu sistem informasi yang mampu menghimpun data dengan tepat waktu dengan cakupan lengkap serta menyeluruh; d) Meningkatkan cakupan pelayanan dan jumlah kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.


Page 41

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, merupakan sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan alokasi sumber daya, program dan kegiatan. Supaya efektif, sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur dan berorientasi pada hasil. Sasaran hasil penjabaran tujuan tersebut diatas, adalah : a) Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih dalam melaksanakan pelayanan publik di bidang pendaftaran penduduk, di bidang pencatatan sipil dan di bidang pengelolaan informasi kependudukan. b) Pelayanan administrasi kependudukan dilaksanakan oleh aparatur yang memiliki kemampuan profesi dan penguasaan teknologi pengelolaan data dan informasi kependudukan; c) Digunakannya teknologi pengelolaan data dan informasi kependudukan untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatatan sipil yang terhubung/on line antar pusat, provinsi, kabupaten dan kecamatan;

d) Meningkatnya penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yang valid melalui upaya kegiatan jemput bola maupun realisasi pembentukan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 3.3 Program dan Kegiatan Program dan kegiatan pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang tahun 2014 yang direncanakan akan dilaksanakan sebanyak 7 (Tujuh) Program dan 22 (Dua puluh dua) Kegiatan dengan pagu anggaran indikatif Rp. 1.848.513.750,- (Satu Milyard Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah), dengan perincian sebagai berikut : a) Program dan Kegiatan Non Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang tahun 2014 akan menyelenggarakan 4 program 11 Kegiatan Non Urusan dengan Pagu Indikatif Anggaran sebesar Rp. 798.177.750,- (Tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).


Page 42

b) Program dan Kegiatan Pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang tahun 2014 akan menyelenggarakan 3 program 11 Kegiatan Pembangunan dengan Pagu Indikatif Anggaran sebesar Rp. 1.050.336.000,- (Satu milyar lima puluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Sumber anggaran pagu indikatif untuk melaksanakan total 7 program dan 22 kegiata tersebut diperinci sebagai berikut : a)

Anggaran APBD Kabupaten Pandeglang sebesar Rp. 1.848.513.750,-

b) Anggaran APBD Provinsi Banten sebesar Rp 0,c)

Anggaran APBN Sebesar Rp. 0,Rincian rencana kerja program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang Tahun 2014, sebagai tabel berikut : TABEL 11 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

No

1

2

APBD (Rp)

APBD Prov (Rp)

APBN (Rp)

6

7

8

1.848.513.750

WAJIB A. NON URUSAN I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sbb : 1 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kerja

0

0

798.177.750

0

0

0

521.032.550

0

0

0

40.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.

52.506.400

3

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

277.201.150

Layanan perkantoran

132.620.000

administrasi

9

0

2

4

Sumber Lain (Rp)


Page 43

5

II

Honorarium Tenaga Kontrak Kerja

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2

III

Pemeliharan Kendaraan Operasional

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Kegiatan Penyusunan laporan dan rekonsiliasi keuangan

2

IV

Rutin/Berkala Dinas

Kegiatan Pengelolaan aset SKPD

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan 2

Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

B. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL I Program Penataan Administrasi Kependudukan 1 Kegiatan Penyusunan draft hukum dan peraturan pelayanan administrasi kependudukan

18.705.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19.000.000

0

0

0

9.000.000

0

0

0

29.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

810.336.000

0

0

0

45.000.000

0

0

0

66.000.000

0

0

0

220.145.200 115.040.000

0

0

105.105.200

28.000.000

15.500.000 13.500.000

1.050.336.000

2

Kegiatan Pembinaan teknis administrasi kependudukan

3

Pengadaan blanko dokumen kependudukan

288..000.000

0

0

0

4

Pelayanan jemput bola / keliling administrasi kependudukan

203.600.000

0

0

0

5

Penataan dokumen kearsipan administrasi

31.000.000

0

0

0


Page 44

kependudukan 6 7

8

II

Pengelolaan data perkembangan kependudukan Kegiatan Pengelolaan informasi pelayanan melalui media ruang

Program Penerapan Pelayanan KTP Elektronik (e-KTP) 1 Kegiatan Pelatihan Petugas Pengelola KTP Elektronik 2

III

Kegiatan Operasi yustisi kependudukan

Kegiatan Pelayanan Pendistribusian Elektronik

dan KTP

Program Pencatatan Kelahiran 1

Kegiatan Pembentukan kelembagaan yang menangani pencatatan kelahiran di tingkat kec, desa/kel

40.000.000

0

0

0

51.236.000

0

0

0

85.500.000

0

0

0

150.000.000

0

0

0

0

0

0

100.000.000

0

0

0

90.000.000

0

0

0

90.000.000

0

0

0

50.000.000


Page 45

BAB IV PENUTUP Untuk melaksanakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, menyelenggarakan fungsi : 1)

Penyusunan perencanaan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

2)

Perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

3)

Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kependudukan dan atatan sipil;

4)

Pembinaan, kordinasi, pengendalian dan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang administrasi

kependudukan,

pencatatan

sipil,

pendataan

dan

pelayanan

kependudukan dan pencatatan sipil; 5)

Pelaksanaan kegiatan penataan Dinas Kependudukan an Pencatatan Sipil;

6)

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya. Dengan mengacu pada Visi Kabupaten Pandeglang tersebut, serta dengan

memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, maka Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang adalah : “ PELAYANAN PRIMA MENUJU TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN”. Maka untuk merealisasikan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang sebagaimana dinyatakan di atas, akan ditempuh melalui 3 (tiga) misi yaitu: Misi ke 1

:

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan.

Misi ke 2

:

Membangun sistem pencatatan kelahiran yang handal dan efektif serta meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran;

Misi ke 3

:

Penerapan pelayanan KTP Elektronik (e-KTP)

Issu pokok dan permasalahan yang mendesak untuk ditangani terkait urusan administrasi kependudukan yaitu :


Page 46

1) Masalah peningkatan kualitas maupun kuantitas sarana dan prasarana kerja, pembenahan tempat pelayanan/outlet administrasi kependudukan maupun tempat peyimpanan arsip dan dokumen administrasi kependudukan; 2) Masalah perlunya peningkatan profesionalisme aparatur yang handal menguasai urusan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependuudkan; 3) Masalah tingkat pemahaman masyarakat yang masih kurang tentang pentingnya kepemilikan dokumen Administrasi Kependudukan; 4) Masalah penduduk pendatang yang keberadaannya kurang terpantau serta kedatangannya relatif tidak menempuh prosedur yang benar menurut ketentuan administrasi keendudukan; 5) Masalah kecepatan pelayanan yang mendapat keluhan dari masyarakat; 6) Masih lemahnya data base kependudukan dan SIAK belum dterapkan secara on – line dengan kecamatan 7) Masalah regulasi (belum diterbitkannya perbup tentang pelaksanaan perda No. 6 Tahun 2011 tentang Administrasi kependudukan). 8) Masalah belum terealisasinya amanat pembentukan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang (Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang). Pembentukan UPT tersebut nantinya diharapkan mendekatkan pelayanan dengan penyelenggaraan pelayanan di ibu kota kecamatan sehingga dapat mengurangi beban masyarakat yang domisilinya di daerah Pandeglang Selatan yang memerlukan kecepatan pelayanan administrasi kependudukan. 9) Masalah teknis yang berkaitan dengan penerapan KTP Elektronik diantaranya kendala teknis perekaman, pencetakan dan penggunaan kartu KTP Elektronik (eKTP) oleh instansi pengguna. Upaya mengatasi isu pokok dan permasalahan tersebut diatas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang tahun 2014 merencanakan akan melaksanakan sebanyak 7 (Tujuh) Program dan 22 (Dua puluh dua) Kegiatan dengan pagu anggaran indikatif Rp. 1.848.513.750,- (Satu Milyard


Page 47

Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah), dengan perincian sebagai berikut : 1.

Anggaran APBD Kabupaten Pandeglang sebesar Rp. 1.848.513.750,-

2.

Anggaran APBD Provinsi Banten sebesar Rp 0,-

3.

Anggaran APBN Sebesar Rp. 0,Demikian rencana kerja ini disusun sebagai sebagai bahan acuan untuk

perencanaan pembangunan tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2014.

Pandeglang, 31 Mei 2013


Page 48

LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : DINAs KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN stptL KAB. PANDEGI-ANG (1.10.01

PROGRAM : Program penataan Administrasi Kependudukan ( 0L.15) KEGIATAN : Pengadaan Blanko KTp, KK dan Akta Kelahiran (01.15.17)

NO 1

SASARAN STRATEGIS

dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif

Alat/caralsu m ber/pem an/oenielasan

INDIKATOR KINERJA

Terwujudnya Good Governance

)

bu

kti

ASUMSI ASUMS! POKOK

Hasil (outcome) Persentase Tingkat kualitas

pelayanan publik dan kepuasan masyarakat umum dan dunia

Laporan hasil evaluasi Lakip untuk pencapaian indikator.

usaha terhadap kinerja

pelayanan pemerintah , Target 66,67% (Diambil dari indikator

:

sasaran Strategis di RKT/RpJMD)

-

Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan kependudukan berbasis data dan informasi kependudukan

Laporan hasil evaluasi LAKIp dan LPPD untuk capaian program

yang akurat dan terpadu

Keluaran (Outout) Blanko Akta Kelahiran 30.000

Dokumen Kontrak

lembar

Register Akta Kelahiran 600 buku Dokumen Kontrak

Blanko Kartu Keluarga 30.000 set Dokumen Kontrak

Masukan (lnput) L. Dana APBD

1.APBD : Rp. 288.000.000,-

Dana APBD

31 Mei 2013 Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Pandeglang

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten pandeglang

_$\t(;

- U\ltu" Nip. 19730527 200604 1 005

Catatan : Kode Program dan kegiatan diambil dari Simrenja

IWAN KURN}AWAN, s.sos

Nip. 19730527 200604 1 000

TEMBAR KERANGKA TOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. PANDEGLANG (1.10.01

)

PROGRAM : Program Pencatatan Kelahiran (01.16) KEGIATAN : Pembinaan Kelembagaan yang Menangani Pencatatan Kelahiran di Tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan (01.16.001)

NO

\

1

INDIKATOR KINERJA

SASARAN STRATEGIS

ASUMSI ASUMS! POKOK

Hasil (outcome)

Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif

Alat/cara/su m ber/pembu kt i:n/nanialacan

Persentase Cakupan Penerbitan

Laporan hasil evaluasi Lakip

Akta Kelahiran Taraet : 66,67% (Diambil dari indikator sasaran Strategis di

untuk pencapaian indikator.

RKT/RPJMD)

-

Meningkatnya kuantitas dan

tertib administrasi pengelolaan pencatatan

Laporan hasil evaluasi LAKIP dan LPPD untuk capaian program

kelahiran. Keluaran (OutDut) Tersedianya 75 orang tenaga

Laporan pelaksanaan kegiatan

pendukung pencatat kelahiran di tingkat desa/kelurahan

Masukan (lnputl 1. Dana APBD

1 .APBD I Rp.90.000.000,-

Dana APBD

Pandeglang 31 Mei 2013 Kepala Sub Bagian

Kepala Seksi

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Perigolahan Data dan lnformasi Pencatatan Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten^Pandeglang

"w,*

IWAN KURNIAWAN, S.Sos

Nip. 19730527 200604 1 006 Catatan : Kode Program dan kegiatan diambil dari Simrenja

Nip. 19640518 198503 2 005

LEMBAR KERANGKA LOGTS KEGTATAN NAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN srptl KAB. pANDEGLANG (1.10.01

PROGRAM : Program Penataan Administrasi Kependudukan ( 01.1.5) KEGIATAN : Pelayanan Jemput Bola/Keliling Administrasi Kependudukan (01.1s.037)

NO 1

SASARAN STRATEG]S

Terwujudnya Good Governa nce dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif

)

Alat/ca ralsu mber/pem bukti

INDIKATOR KINERJA

anloenielasan

ASUMSI ASUMSI POKOK

Hasil (outcomel Persentase Tingkat kualitas




pelayanan pemerintah , Target 66,67% (Diambil dari indikator

:

sasaran Strategis di RKT/RPJMD)

-

Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan kependudukan berbasis data dan informasi kependudukan yang akurat dan terpadu


Keluaran (Outputl Pelaksanaan Sosialisasi

Laporan pelaksanaan sosialisasi

Pelayanan Administrasi Kependudukan di 18 desa/kel

dan 12 kec. Pelayanan langsung Administrasi Laporan Pelaksanaan hasil Kepedudukan di 18 desa/kel dan pelayanan administrasi 12 kec

kependudukan

Masukan (lnoutl 1. Dana APBD

1 .APBD : Rp. 203.600.000,-

Pandeglang Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupate-n Pandeglang

Dana APBD

3L

Mei 2013

Kepala Seksi Pengelolaan Data dan lnformasi pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil

Hi. YETI SUGIARTI Nip. 19730527 200604 1 005


TEMBAR KERANGKA LOGIS KEGTATAN NAMASKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN stptLKAB. PANDEGLANG (1.10.01

PROGRAM : Program Penataan Administrasi Kependudukan KEGIATAN : Pembinaan Teknis pencatatan Sipil (01.15.024)

NO 1

SASARAN STRATEGIS


)

( 01.15)

INDIKATOR KINERJA

Alat/ca ralsu mber/pem bukti

an/neniala<:n

ASUMSI ASUMSI POKOK

Hasil (outcome) Persentase Tingkat kualitas Laporan hasil evaluasi Lakip pelayanan publik dan kepuasan untuk pencapaian indikator. masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah, Target : 66,67% (Diambil dari indikator sasaran Strategis di RKT/RPJMD)

-



Keluaran (Outout) Terlatihnya peserta bintek 120 orang

Laporan pelaksanaan bintek

Masukan (lnput) 1. Dana APBD

Jl,-*eeo

1.APBD : Rp. 66.000.00Q-

Pandeglang, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang

31

Mei 2013

Kepala Seksi Pengelolaan Data dan lnformasi pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil

Nip. 19640518 198s03 2 005 Catatan : Kode Program dan kegiatan diambil dari Simrenja

LEMBAR KERANGKA LOGTS KEGIATAN NAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN stptl KAB. PANDEGLANG (1.10.01

PROGRAM : Program Penataan Administrasi Kependudukan ( 01.15) KEGIATAN : Penataan Dokumen dan Kearsipan Administrasi Kependudukan (01.15.16)

I NO 1

SASARAN STRATEGIS


)

Alat/cara/sumber/pembukti an/oenielasan

INDIKATOR KlNERJA

ASUMSI ASUMSI POKOK





pelayanan pemerintah, Target 66,67% (Diambil dari indikator

:




Keluaran (Outout) Laporan Pelayanan Bulanan Pencatatan Sipil 12 buku

Buku laporan bulanan hasil pelayanan pencatatan sipil

Laporan Pelayanan Semesteran Pencatatan Sipil 2 dokumen

pelayanan pencatatan sipil

Laporan Pelayanan Akhir Tahun Pencatatan Sipil 1 dokumen

Buku laporan tahunan hasil pelayanan pencatatan sipil

Buku laporan semesteran hasil

Masukan (lnout) 1. Dana APBD

1.APBD : Rp. 31.000.00Q-

Dana APBD

Pandeglang, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil

Kabupaten Pandeglang

Nip. 19730527 200604

1

Catatan: Kode Program dan kegiatan diambil dari Simrenja

006

31

Mei 2013

Kepala Seksi Pengolahan Data dan lnformasi pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil

Nip 196405L8 198s03 2 005

IEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. PANDEGLANG (1.10.01

)

PROGRAM : Program Penerapan Pelayanan KTP Elekronik/e-KTP (01.17) KEGIATAN : Pelayanan dan Pendistribusian KIP Elektronik/e-KTP (01.17.005)

NO 7

Alat/cara/su mber/pembu kt ian/oenielasan

INDIKATOR KINERJA

SASARAN STRATEGIS

l-erwujudnya Good Governance lalam rangka menciptakan iklim nvestasi yang kondusif

Hasil (outcomel Persentase Cakupan Penerbitan KTP

ASUMSI ASUMSI POKOK


arset : 66,67% (Diambil dari indikator sasaran Strategis di T

RKT/RPJMD)

-

Terwujudnya Pelayanan KTP Elektronik (e-KTP)


Keluaran (Outputl Pelayanan KTP Elektronik/e

KTP


Pendistribusian cetak KTp Elektronik/e KTP 25.000 keping


25.000 orang

Masukan (!nout) 1. Dana APBD 1 .APBD: Rp. 100.000.000,-

Pandeglang, Kepala Sub Bagian

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

31

Mei 2013

Kepala Seksi

, Pembinaan j Administrasi (

Kependudukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

\


Dana APBD


IEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. PANDEGLANG (1.10.01

)

PROGRAM : Program Penerapan Pelayanan KTP Elektronik/e-KTP (01.17) KEGIATAN : Pelatihan Petugas Pengelola KTP Elektronik/e-KTP (01.17.003)

NO 1

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

ian/naniel:<:n

ASUMSIASUMSI POKOK

Hasil (outcomel

ferwujudnya Good Governance Jalain rangka menciptakan iklim nvestasi yang kondusif

Alat/ca ralsu mber/pembu kt

Persentase Cakupan Penerbitan KTP T


areet : 66,67% (Diambil dari

indikator sasaran Strategis di RKT/RPJMD)

-

Terwujudnya Pelayanan KTP Elektronik (e-KTP)


l(eluaran (Outoutl Terlatihnya 70 orang operator e

-aporan pelaksanaan kegiatan

KTP

Masukan (lnputl 1. Dana APBD 1.APBD : Rp. 50.000.000,-

Dana APBD

Pandeglan& 31 Mei 2013 Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


,*^_$Jk,", Nip. 19730527 200604

1

Catatan: Kode Program dan kegiatan diambil dari Simrenja

006

Kepala Seksi Pembinaan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN stptl KAB. pANDEGLANG (1.10.01

PROGRAM : Program Penataan Administrasi Kependudukan ( 01.15) KEGIATAN :Pengelolaan lnformasi pelayanan Melalui Media Ruang (01.15.40)

NO 1

SASARAN STRATEGTS


)

Alat/cara/su m ber/pembu kt ian/oe nie lecan

INDIKATOR KlNERJA Hasil (outcome) Persentase Tingkat kualitas

ASUMSI ASUMSI POKOK

Laporan hasil evaluasi Lakip


untuk pencapaian indikator.


pelayanan pemerintah , Tarset 66,67% (Diambil dari indikator

:

sasaran StrateBis di RKT/RPJMD)

-

Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan kependudu kan berbasis data dan informasi kependudukan yang akurat dan terpadu

Laporan hasil evaluasi LAKIp dan LPPD untuk capaian program

Keluaran (Outputl Penyebaran informasi melalui

Rekaman Talk Show

Radio 2 Kegiatan Penyebaran informasi melalui Surat Kabar 2 Kali

Kliping Pemberitaan

Bilboard Administrasi

SPK

Kependudukan 2 Buah Buku Saku Administrasi

Buku saku administrasi

Kependudukan 500 buah

kependudukan

Lefleat Admini5fiasi

Lefleat Administrasi

Kependudukan 4 rim

Kependudukan

Peserta Pameran Pembangunan 1 kegiatan


./ -./

Masukan (lnoutl 1. Dana APBD 1 .APBD : Rp.

85.500.000,-

Pandeglang, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil

Kabup4\qn Pandeglang

Nip. 19730527 200604

1


006

Dana APBD

31

Mei 2013

Kepala Seksi Pembinaan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil

LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. PANDEGLANG (1.10.01

PROGRAM : Program Penataan Administrasi Kependudukan KEGIATAN : Operasi Yustisi Kependudukan (01.15.039)

NO 1

INDIKATOR KINERJA

SASARAN STRATEGIS


)

( 01.15)

Alat/ca ra/su mber/pem bu kti

an/oenielasan

ASUMSI ASUMSI POKOK


Laporan hasil evaluasi Lakip pelayanan publik dan kepuasan untuk pencapaian indikator, masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah , Target : 66,67% (Diambil dari indikator sasaran Strategis di RKT/RPJMD)

-

Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan kependudukan berbasis data da n informasi kependudukan yang akurat dan terpadu


Keluaran (Output) Operasi yustisi kependudukan di 3 kecamatan

Pembinaan Administrasi Kependudukan ke tingkat

)okumen laporan pelaksanaan lperasi yustisi kependudukan

)okumen laporan pembinaan ldministrasi kependudukan

kecamatan

m;

MasukCn (lnout) 1 .APBD : Rp. 40.000.000,-

Dana APBD

Pandeglang

31

Mei 2013

Kepala Sub Bagian

Kepala Seksi

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pembinaan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


IWAN KURNIAWAN, S.Sos Nip. 19730527 200504 1 006


Nip. 19s80515 1

LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGTATAN NAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN stptL KAB. pANDEGTANG (1.10.01

PROGRAM : Program Penataan Administrasi Kependudukan ( 01.15) KEGIATAN : Pengolahan Data Perkembangan Kependudukan (01.15.03g)

NO 1

SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya Good Governance dalam rangkq menciptakan iklim investasi yang kondusif

)

Alat/caralsumber/pembukti

!NDIKATOR KINERJA

anlnenial:qan

ASUMSI ASUMSI POKOK





pelayanan pemerintah, Target 66,57% (Diambil dari indikator

:


Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan kependudu

ka n

berbasis data


informasi kependudukan yang akurat dan terpadu da n

Keluaran {Outout) Laporan Perkembangan

Administrasi Kependudukan bulan Pembinaan Administrasi Kependudukan ke tingkat

Dokumen Iaporan administrasi 12

kependudukan

Dokumen laporan pembinaan administrasi kependudukan

kecamatan


1 .APBD : Rp. 51.236.000,-

Dana APBD

Pandeglang Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

31

Mei 2013

Kepala Seksi


Pengelolaan Data dan lnformasi Adm Kependudukan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil

Nip. 19730527 200604 1 006

Nip. 19580313 198903 2 008

Hi. NANI WIIIARNI. SH


LEMBAR KERANGKA TOGIS KEGIATAN NAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. PANDEGI-ANG (1.10.01 )

PROGRAM : Program Penataan Administrasi Kependudukan ( 01.15) KEGIATAN : Penyusunan Draft Hukum dan Peraturan Pelayanan Administrasi Kependudukan (01.15.029)

NO 1

SASARAN STRATEGIS


Alat/caralsumber/pembukti

INDIKATOR KINERJA

an/oenielasan

ASUMSI ASUMSI POKOK

Hasil (outcome) Persentase Tingkat kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat umum dan dunia



pelayanan pemerintah , TarEet 66,67% (Diambil dari indikator

:


-



Keluaran (Outout) Peraturan Pelayanan Administrasi Kependudukan 2 dokumen

Dokumen peraturan pelayanan

administrasi kependudukan


1 .APBD : Rp.45.000.000,-

Dana APBD

Pandeglang Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil

Nip. 19730527 200604 1 005


31

Mei 2013

Kepala Seksi Pembinaan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil

Nip. 19s80515f8409

@ E

(+i

c) e) (o

a

tr5 6 (U'E tDe

C')

-c

L)

o it EGE o tr €EE Yo

()

o0 (g *i

a, o)

+ @

co

c; c, c,

o o

il!t

c; c;

!i fi, o? q,

o o o c; t d c!

o o o

T\

(r;

.i!l

!o

I o o ci o (9

o o

ci (o

N c,

N

ro ro

lJ)

o o q @ o q

6a

I N N

q

t (\t

(f,

@

o q q

\

o G! o q

(o

o a?

(r)

N

r- si 1r, oq

T\ (o F- F-

(.) co

II.-

N o; N rri si N

(n c{

o o ci o

o o o c; o lr)

c.i

ci

o o q o N 6

6 F

(E

tr (E (, tr

o t gE H E g'€

6 00

E

c

o

o .=

I.-

C!

N

o o q

o a (o

o o ci (\ oq

c)

E

-ct

.=

;

o o co o

o q

o q

o o

(o

a (o o ll,

ci (o

(o

o o c! N

N

N

\

o

c(5

c(u

f d] N

.cl

cf

o o E E o o o ro = ; o ro

-q f,

E' (o

E

.=

c

E

E

=c

G

o o

= -o

o a

ED

c tr o o. tr

i\

o

lE (g

o

Q

EE

i\ t\

ci

c.i rJ N |r)

@

c:,

q

d d t (t) o9

o o o o o o o t

!o ro

ro ro

E= 8E

N

I\

ro

o o q

oq

N

ro

C!

I

ro

o 6t rJ

l()

(f,

c{

N N

EF

o rf) o q q (o o td (\t î

o o o o o Io lo o o o o d c; ci c; @ rf, o o t- o t d e.i

q o

c

(Y)

6ot Y o N tr (E

Qo

aDZ

ix=s u=rt

(u

tt

sE

F s G c(E E 3o== o

E

=

tr

E

E

E'

=

--

@

o

o)

o

0)

I.-

E (u

J o J

A

EA :JC

$

E(E

CB

I

Cd

(t

() (6

6s

e68 :v o_c

SE O(E

Eo, :,E

tr

o '6

.= El

YE .0E (U(E

€(,o

E 8.3

e58 X o-c .=o0) ovil

EB -o-

t-.1

O.r

v a o

.!2

fiE= SaaE 5EE b.s

E

(u

tr

(\I

z

E

o D

tr (E (g

Y

o CC

-l

o

Eoo o.E

(!(E ov, (E-5

dg 6q .sE

t (Etr E9 Q E') tr 0)c ., fz L6 EDJ >o o eb z =

too

(E

E

o

ED

tr.= l't

:o JL

og o= 6X

>5

o q o I

o o c, q

cY

'6

(u

o (u

o

,tr

o

(U

c(E- (E 6(E (E d):9 o

a + a .V

0-d L

-c oE .c 6(g

oE F6 tro tro =6 =G
^tP c.) o q q q o !: ci q

'6 (E

c

E

o or.t (u(l)

o.6

,c 1'

(E

o

(o

C,

(u

6 L

g o

o

cr

c o o

(L (D

lro

(u

(u

(E

(U

5

(E

o

0-g

=o) 6<

cB

'4.

o li

q

(6

(U

E

{c Jo 6!l o -o

o-

f

CB

l-r

o

a

:,

=M

Cg

Ir '(J

o

i

c (E E

sb o=

FE iDJ o.c -6

ES

.g .: EO OE

#e

ôq

o g q q o I ci q

o)

o.

E E E E E tr(E

Eo 6g F-

'6,

f

g

I

E

U)

(u

o fa (E

.9

F

co (E

:

Y f

(E

(E

.=

tt

O

3Ee 5 Eo-

6.-

J=

=a

g

E:X

(E

et g'6 6a

,(E ,6 -a< rc (!(,) G(E E(E -c(E =(E =(u E'E io =o) f,(E

lJi

v&

E

c(E (uY

c =c o(uc =c) i5

Y

=^ =n

Ô :,(E

(U

E= C6 o6, o(E o-E (L rr 46 -o EE SE a2 (s6-

F)

,6

t-t

c

E(E =c

=(I)o

ra

)

V a (t

o o

o o

(E

'13

q q)

o)

.=

o

(!

Ei, fC

o c6

Cg

()

= ro

E

o o C) o = $ ro E

EEO

Ee q

o

N

E(E =6 ,^ci5

=oo)

a

E

E

c (E 1r_ EO

c'E

o G

Er=

6

s) o

\.E6 a -\4 a o l.r

q

>c)

o) t<

N

q q q o *: o q

u)

o (B

o o

\ I

ii

I

\o

q<

C.l

()

bo (s

o o o

ci lr) N 'ri

rc c\

r.c

o a O o o o a o o olr) o o o 9 o o oc o o oq o o oo oc o o oq o o oq ri o ci rci o ri o c; to C; o o) 1r) lo ro lr) F. lr) ro cj 1r) o ro lr) tt- oc\{ o q @ \ c.l (.) q N o.l (r) N q i.- q '.i ri F- r- F. lf) rri 6 (o N rai ro F. ro C\t (f)

o o o o q lo o |r) F. q

c, c,

q ro

ol oi g)

(fi

c

o o C; + a?

C o o q cc o q o @ @ ro q

I o o c, o @

(\t

F(?,

ci rt

(E

sc

(\t (r

N

o q o 1r)

o)

tu

o o o

I

o)

@

o o o o

o o

\(a \o

c.j

ci

c; oq

c; @

c; ro

(u CL

o

o)

o

q)

E E l

o o o c; o e lo

o o o ci o (,

c(g

=c

f

N=

cF.

5

f

.o

r-

f

o

o q o o o q o o o ci o o lo o o o o) o c? d c{

(u

o q o o o

o o

c(, f

-o -o

o)

E

q) q)

c -c

E E

o o o o () o o

o I a a o o o o q o o o ci o c; CJ o o o o q rq o q

F. lci I..

0.)

,ri 6

o o c; o q

f

C) o cj o q

(o N

o o o q

c; 1r)

E C

o o o C; o q

E

f

o o q o o

O)

o o o CJ o q

o)

= N

f

oo

c

o o o

0

o q o o q

o oo c c; o o o ou? d

ro (o lo lf)

c; 6t (o

ci ('t

@

!t o o C\l tt

o q o o @

o o ct o q

CJ

o) q)

x (o (o

F.

N

o q o o o ci (\I o q $t

(o

o

N

-c) C\l

C!

o o q o o q

a

o o ci o o

(o (9

oi

(!

c(E

o N

of

N

! N

o

o o c; o oq

o o co o q

a

o o q o o q

(f,

(f)

(E

(!

o co o q o

N

(f,

(E

c

E(u .c)

(u

(u

5

f

c

f

-o

o

l

c(5 .c)

o o N

o @

o o o (1,

E E c

o o

f

2 c

c = c =

E

o

= 6t

o lto o o

c

@

N r+

E. E o xo

(o (f,

tr -g

c

C

6

:,

f II

-ct

(\t

N

-g f -o (\t

tr (E

(U

o N

(u

! 6l

!t

(\l

tr (E

E_ -'x

Eib fc

EG' =6 ,^c6 :(l)o P o.c =oo

a a

o c

(s

-o (l)

f

E

(L zo

o

E(E

:< !

c)

o o o

o 'E

o)

f

o. E E

o)

o

\<

I= L

= t o o o B Y Y L

(u

-c -c g (5

CS

(-)

o Lo c o

o

(E

(s

vo

(E

(u

(E (E

t

.9. .(u

o)

.E -c (6 (u

o ._o

J

'a

(E

o)

'6

o 6 f

o c

(E

(E

LL

9. (E

o

(E

.c -c (E (u

(u

c(u

I

(E

o-E

= -(o c c(u -c (uo(E = (g

f

-

f

:f

5

Ec 3(U

(E

E

() ()

v U)

'a E

ra

-9 o-

o) -c)

E.

U)

o

(u

Eo -c (u

-sh tro

E 6-Y

:, =(E =V =.c

&2 -(L 6>

q) .E

6 OE Yo o(E 0) -o

cE (E(E

do) EDF

ca

(E

G_

(E

(uC

BE

U)

(Eiz c(u Jol J

E)

9d J=

_c

t(E t89 Esi :9, FC

;e; =^ =o)

o

F 4t

E

o

'e (, '6

rn

(B

Y EY(E 6= (E

Y

;o (E

()

EO.

k a

qr{.

EE8 x(uc

(E

-) r* E.o s -c (u E

:€ GEi trE-q

:, E"o

(B

!

o

a.

(B

Ir Eo

o

:'6

(s

=;-) € o

(u

.9

IJ IJ

(E

c

.E

o)

E E E

5

€ g

s

o)

.tr

(u

Y = o tr c (E \< (56 (E (u (E (u h-o E (g G, o: o or(u E') (u o (6 c 'e P> ct) o) c, o (EC (u o- (L F JO J

(5E ,c

o (L

o)

6

.9 E

t E o o rls E, E o'a o o o -o) IL o (E EN o

E E E E E E E E E E E E E E E E E E f, f

(g

sa

o '= 6 '6c E '6 c oc) 0_ o .E o Eo- ,g (u (U -g o (5 o (E o (., ()tr o (I)

Y Y= Y Y Y F J (o

=E

o 'x o. € (E E(6

E

G

Y a

3

o

(5 (l)

a + .C, a .v

.tr E

E

a

.V U)

0<

o(U c (E

M

(g

a

G'

(.)

$ c{ q

U)

a t-.,1

v

c

^t

fi

*r

o

=

L

q o

:

o

Cg

c;

g = e

CS

q

J

q

(.)

f

\o

+r aA

O oo

o t (o o;

H

|o

o N @

c(o

E

c(E

ta

5

a (o

f E' (t

c oo o

A.

o.

o

@

Y IL

t

+

'd0. .V

q

V) (B

a

(E

E

o l.r

(t

E

cs

Cg

CL

Cg

o

P

(u

(-)

J

(u

cg

E

($

j4

CD

(E

C)

g

c.)

vo d

o, o F (L

E

q)

.E (5 (g

o

o -o c (s

-o Y

q

c;

CS

tr

E

a

JU)

lr

(c

h.l

= €)

0)

q q q o

ti

a (s _l )

a tr

v a

V

o

ol t<

lfi

a F<

E

o

(E

t

a

(f)

': o

U)

o

\

ii.

\o

qr

$

() bI) (d

*

a + Ea

CD

(E

a G Cq

P (t P CB

U tr cs

o 6

V) (B

F .a c(E c

!)

o

= 0)

Y

L

'o

g o (L

.g

o c

E E'

g (s

E L

o q C€

Ir

JZ

cd

g

(u tr!, o-

O

q

()

M t)

(B

a IJ

E55 Etso ED. O

.E

EL

5 PE o-(u(E

_ll c-_

Or

M

a o M

il

Cg

k

a" d

-l

F

IH;

tr

E) tr

Ea .v V)

ol l.{

a tr o)

tr

€a

o (B

(.)

\

ii

+r

o q o @

+r

o

ra)

t\

at (\l

C)

bo

d

o o o

o î

o

c(U

(u

(5

E

E (u

o (0 ("'

o N

o o I

o o o ci N q o s

(E

(u

E'

o o

o o

o o o CJ o

,)

@

o o o C; o o

c

o

(g

(!

(,

E (!

E (,

o

o, Y

N

o vo c{

o o q r{i o

m

c.j

N

ro

c(u

3 o c o ? c 3 o 3 o i{ q

N (.)

t6)

(5

o

(.)

o o @

o o q o o co t(a

F-

(f)

c;

(f) (f)

c o o o) lz

o o c)

o o ct o q

a

(f)

c 6 f

-c)

(\I

0

o e

o o

at

@

((;

c!

ro

(f)

ci

a

c{

a o E

(9 o)

q o rt

6i !+

o o o o q c{

st

o o

N '.i

o q o o

6;

N

ri

<>

o N

o

c; ro

CL

c

E

o

(I)

I

(E

o o d ro Fd 6

o q o o c, c; t

o q

o o c)

o ra, d €

o o o

(E

vo

o o o c; o

o o q o o o d

I

! 6

|r)

ci

cN

c'6 EiD fc

o o) lz

o\zL

IZ

I

Cg

-oc

o (6 o .2 c (u

c(u

.(5

o o o o

(d

U

U) 0-

c(I,

(E

(E

(E

6

(U

(E

(u

TP

=m

C (E

6

o ()

M

.E

6(u

E; of

(A

CE

d

=o) o.o

a Fr

M a

a O.

cQ 6)<

EB =N =^

lr

q (s -l

(E

-o E

o o lr)

+ o)

$

o)

(f)

F (L f

(E

E

.E

o q o o o

o <> c; o ro d

o o ct o (o

o

'ri

(f,

o 0 o ci o o

o o o c; o o

o o o

c, C' ei g)

ci

o:

ci

o)

q)

I

o

L

61 !a

o: c!

0);i 8E (L5 6E cE rE gb gb +o(u FcI FOO FO io)
96 s)a .Y

(5

c (E

o

o o)

(L

Es,

Etr

6f 6!

>..= (uE

OE (,)o EO.

6

ok Elz

o

L6 6L 6'=

E€

p!

oo

o CL

F.

co

c|f)

(o

q

o) (o

q o .:

E .9

61 Ae

a .E o 5

(tr

o o

o

oc 66

=V

f E f E

(,)

tt

E

!

E E

(u

o

o

b

-(E

HE

6z

E'5 9E ;io

d>

(u

'6

ia g f E .9 .E .E E E' -E Jo o p_ d;E gtr (u6 3E ov .cl 5 xo 56 E= OE co .: J= rE (s.! -o c!(Ub

FO

=t

=o

:V

c (E tt o,

o.

E

o (t

E

o c (g

: o

o)

E (u tu

o c c (E so

o.

E 6

E E

-

o)

(L

tr

.E

a. CB

E li

o

a.

.=

E

orE \

tr

L6

qEc

€o

g c.9 E vo 6-6F0J O o)6o .E

lE (U

(,

F?i-

=-L F66

6 P6

c .0)6E :
o o- a,E

O

Esg g .=tr(u olz o :FCE') o

c;

ci *:

o

-

!a

Epc

c;

I

r

cB

CB

q o

ro

(n

Ir)

q o .:

o $ g

a

E

.: q o I

':

clr)

+ f

"6gE o o (0 (o I o q o o

lo

a

E 8.8 .=oo oYI

(U(l,

=t =o (E

E(E

E(E

-(E o0,

Y

c, .:

t- (D +

o o

lri

o ro

=6 ,^ci!

F(!

6!:

f<

o

c=

b* o:

o)

5

EG

F(E

(9

E(E f tt

a?

o o c; o ro

c;

E6 3tr

Ea Eg c:l c=

o-

co) b: 'lo

d

c;

.=d)o

(5_

I C€

3.e CEe

6 BE oL) E cI o (u= 6€ tLf L€ 5 cE (!b EEE tro FEO =o =ILV 5V =o0)

c(E CD

@

o o oo

ES =6 9EE Poc

o o

o

J

'ri

(o

|r) F-

c'6

=oo

6

o- o-o (D n6

E Eo E= 5 H6 fo

CB

o o

o

(f'

ro

I

Etb fc

g

(E

o

o a (o

c; ro c!

o o q

c 6 E'EO

'6oo 6= (E(5 o o

co

o c, o

c(E E_

=6 .^c6 :oo

.^c6 :(Do P O-C ,=(l)o,

(o

(U

o c(5 Eco E6 ftr (E 'c,

ES *(E

(E

o o

-c (E

6 .v,

1r)

Et, fc

E

(U

I

(E

E_

o.

(f)

(E (E

c(u

o

q a

o o q o 6t 6t d

E

f N

Q)

E'(5 =6 =oo .=oo

o o c; o o

G (E

(u

(o

o oq

E (g

c(6 cC'

(E

I

r

c;

I

E0. }4 a

ol lr

a () lr V)

o (s C)

o

q

\o o \o

+r

O b0 o<

(a

o c{

'6

(o

o (r, o (f)

= (Y)

@

o)

d c

so) o

E

tr (U (L

g

+ g

a (s

€(td

(-)

H (t -v

€ a 0) G)

M a

C€

o a Or v a lri

V tr

(s

t-r

o g (t

J

'c, a .V a CB

C)

liq

ci

:r

tr o o, CB

Ir) o

\tr )

o tr .d

a

J4 a

ol l-r

a tr c) \tr cn

o cS ()

o

a

€

Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2014

Recommend Documents