RENCANA KERJA (RENJA) SKPD

RENCANA KERJA (RENJA) SKPD BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG TAHUN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG TAHUN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

KATA PENGANTAR Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan diperlukan koordinasi antar instansi Pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan. Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) disusun dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja SKPD dengan aspirasi masyarakat, dimana

outputnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD Kabupaten

Badung. Rencana Kerja SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung disusun sebagai penjabaran program-program serta arahan kebijakan yang ditetapkan dalam

Rencana

Strategis

(RENSTRA)

Badan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu

Kabupaten Badung periode 2013 – 2015, serta memperhatikan perkembangan kebutuhan prioritas pada tahun 2015. Perencanaan pembangunan bukan sekedar memanfaatkan dan membagi habis anggaran, namun yang terpenting adalah menjawab kebutuhan pembangunan sesuai arahan dan prioritas yang ditetapkan dalam RKPD.

Perencanaan pembangunan

merencanakan pendapatan SKPD dan juga pemanfaatan atau pengeluaran dari pendapatan tersebut. Akhir kata semoga Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung ini dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk programprogram dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2014.

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung ,

I Made Sutama, SH, MH. Pembina Utama Muda NIP. 19621231 199212 1 005

____________________________________________________________________________________________________________________ RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BPPT KAB.BADUNG TAHUN 2014

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ..................................................................................

i

DAFTAR ISI................................................................................................

ii

BAB I

PENDAHULUAN..........................................................................

1

1.1 Latar Belakang .......................................................................

1

1.2 Landasan Hukum ...................................................................

2

1.3 Maksud dan Tujuan................................................................

4

1.4 Sistematika Penulisan ............................................................

5

PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN ...............................

6

BAB II

2.1 Kedudukan SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung ................................................................

6

2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung ................................................................

6

2.3 Susunan Organisasi ...............................................................

7

2.4 Evaluasi Perencanaan Program Tahun Lalu dan Perkiraan Tahun Berjalan..................................................................................

9

2.5 Identifikasi Masalah................................................................

10

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD ...................

11

3.1 Visi .........................................................................................

11

3.2 Misi ........................................................................................

11

3.3 Kebijakan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung ...................................................................................

12

3.4 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) .........................

12

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013 ................................

14

4.1 Prioritas Program ...................................................................

14

4.2 Program dan Kegiatan SKPD, Target Kinerja Capaian Program, Target Kinerja Keluaran Kegiatan, Target Kinerja Hasil dan

BAB V

Anggaran ...............................................................................

15

PENUTUP ....................................................................................

16

____________________________________________________________________________________________________________________ RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BPPT KAB.BADUNG TAHUN 2014


BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu upaya memantapkan implementasi mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah secara partisipatif maka diperlukan komitmen dan konsistensi dari berbagai pihak (stakeholder) yang lebih solid di berbagai lini pengambilan keputusan. Hal ini penting dan perlu mendapat perhatian luas sehubungan dengan upaya-upaya pemantapan pelaksanaan otonomi daerah dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Perencanaan pembangunan tersebut secara garis besar dilaksanakan melalui empat (4) tahapan yang

diselenggarakan secara

berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh yakni : (1)

penyusunan rencana;

(2)

penetapan rencana;

(3)

pengendalian pelaksanaan rencana; dan

(4)

evaluasi pelaksanaan rencana. Salah satu dokumen rencana pembangunan yang wajib disusun setiap

tahun adalah Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RenjaSKPD), yaitu dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Pada Bab II pasal 7 (2) UU No 25 Tahun 2004 telah dijelaskan bahwa Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BPPT TAHUN 2014

1


Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah juga bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya.

1.2. Landasan Hukum Dokumen Renja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Tahun 2013 disusun dengan merujuk pada sejumlah peraturan antara lain : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang

Nomor

15

Tahun

2004

Tentang

Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BPPT TAHUN 2014

2


Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

4437),

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang– Undang

Nomor 32 Tahun

2004

tentang Pemerintahan Daerah,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5059);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009, tentang Pemindahan Ibu

Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang


3


Tahapan,

Tata Cara

Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 29 Tahun 1995 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 Tentang

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung

2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung 2010–2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 11); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 tahun 2013 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung; 21. Peraturan Bupati Badung Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas

Lembaga

Teknis Daerah Kabupaten Badung (Lembaran

Daerah

Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 28); 22. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 tahun 2013 Tentang Uraian Tugas

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung.

1.3. Maksud dan Tujuan Maksud Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program

dan

kegiatan

yang

diperlukan

untuk

mencapai

sasaran

pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung adalah untuk menentukan rencana prioritas program dan kegiatan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan periode sebelumnya, mengenai masalah yang dihadapi dalam tahun berjalan dan dalam pelaksanaannya mampu mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya yang ada. Rencana RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BPPT TAHUN 2014

4


Program dan Kegiatan prioritas adalah program yang menjadi kebutuhan mendesak sesuai dengan potensi, dana, tenaga, dan kemampuan manajerial yang dimiliki. Tujuan Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung adalah untuk menentukan rencana prioritas program dan kegiatan

Badan

berdasarkan

Pelayanan

hasil

evaluasi

Perizinan

Terpadu

pelaksanaan

Kabupaten

program

kegiatan

Badung, periode

sebelumnya, mengenai masalah yang dihadapi dalam tahun berjalan dan dalam pelaksanaannya mampu mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya yang ada.

1.4. Sistematika Penulisan Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, sistematika penulisan Renja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Tahun 2014 adalah sebagai berikut : Bab I

:

Pendahuluan

Bab II

:

Perkembangan Dan Permasalahan

Bab III

:

Tujuan Dan Sasaran Pembangunan SKPD

Bab IV

:

Program Dan Kegiatan

Bab V

:

Penutup


5


BAB II PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN 2.1. Kedudukan SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2013 tentangOrganisasi dan Tata KerjaBadan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung guna memenuhi amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Bupati, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dengan terbentuknya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung diharapkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik bisa lebih optimal dan memenuhi tuntutan masyarakat.

2.2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung, Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung disebutkan bahwa Tugas pokok Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Badung adalah: Melaksanakan

Koordinasi

dan

menyelenggarakan

pelayanan

administrasi

dibidang Perizinan dan Non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian. Sedangkan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung adalah sebagai berikut : 1. Melaksanakan penyusunan program Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung; 2. Menyelenggarakan pelayanan administrasi Perizinan dan Non Perizinan. 3. Melaksanakan

koordinasi

proses

pelayanan

Perizinan

dan

Perizinan; 4. Melaksanakan pelayanan administrasi Perizinan dan Non Perizinan. RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BPPT TAHUN 2014

6

Non


5. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Dengan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas dan adanya paradigma baru dalam perencanaan pembangunan yang sejalan dengan mandat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2014. RENJA Tahunan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Kabupaten Badung, berisikan Visi, Misi, Arah Kebijakan serta Program dan kegiatan Tahun 2014 yang dituangkan dalam matrik perencanaan tahunan.

2.3. Susunan Organisasi Susunan

Organisasi

Badan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu

Kabupaten Badung Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2013 terdiri dari : a.

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung;

b.

Kepala Bagian Tata Usaha, yang membawahi :

c.

1.

Sub Bagian Umum.

2.

Sub Bagian Kepegawaian.

3.

Sub Bagian Keuangan.

Bidang terdiri dari : 1.

Bidang Bina Program dan Informasi.

2.

Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan.

3.

Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan.

4.

Bidang Pengaduan, Monitoring dan Evaluasi

d.

Tim Teknis;

e.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung dimuat pada Gambar 1.1.


7


STRUKTUR ORGANISASI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG

KEPALA BADAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BAGIAN TATA USAHA

KA.SUB. BAG.TATA USAHA

BIDANG BINA PROGRAM DAN INFORMASI

TIM TEKNIS

KA.SUB. BAG.KEPEGA WAIAN

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN EKONOMI, KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN NON PERIZINAN

TIM TEKNIS

TIM TEKNIS


8

KA.SUB. BAG. KEUANGAN

BIDANG PENGADUAN, MONITORING DAN EVALUASI

TIM TEKNIS


2.4. Evaluasi Pencapaian Program Tahun Lalu Dan Perkiraan Tahun Berjalan Program tahun lalu adalah program yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung pada tahun 2013. Program-program tersebut dilaksanakan berdasarkan Renstra Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Badung Tahun 2013-2015.

Berdasarkan Renstra tersebut tahun 2013 tersebut telah dilaksanakan 4 program yang seluruhnya merupakan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan

Umum

Administrasi

Keuangan

Daerah,

Perangkat

Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang terdiri dari : 1. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Capaian

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Kinerja dan Keuangan

4. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Berdasarkan Renstra Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Badung Tahun 2013-2015 tersebut untuk tahun 2013 telah dilaksanakan 4 program terdiri dari 26 kegiatan dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta pencapaian kinerja kegiatan rata-rata 92,31% dan kinerja sasaran 84.28. Untuk mengetahui secara lebih rinci mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas dari program kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka memberikan gambaran capaian kinerja pada tahun 2013 adalah dengan cara membandingkan antara kinerja nyata dengan yang direncanakan adalah sebagai berikut : 1. Efisiensi kegiatan Efisiensi kegiatan adalah merupakan perbandingan antara input dengan output, apabila input dapat menghasilkan output yang sama atau output yang lebih besar dapat dikategorikan efisiensi, sedangkan sebaliknya apabila output lebih kecil dari input dikategorikan tidak efektif. 2. Efektivitas Kegiatan Efektivitas kegiatan adalah merupakan tingkat kemampuan suatu kegiatan untuk mewujudkan sasaran yang lebih tinggi/hasil (outcome)


9


yang diinginkan. Kegiatan yang telah dilaksanakan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung

telah mampu mewujudkan sesuai dengan

sasaran tupoksi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung sebanyak 24 kegiatan dari 26 kegiatan (92.31%). Sedangkan Program yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung pada tahun 2014 berdasarkan Renstra BPPT Kabupaten Badung Tahun 2013-2015 Yaitu Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang terdiri dari 7 Program yaitu : 1. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Capaian

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Kinerja dan Keuangan

4. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi informasi 5. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat. 6. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa 7. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Sedangkan Prestasi yang diperoleh oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung untuk Tahun 2013 adalah Penghargaan kepada SKPD/Unit Pelayanan Publik Katagori Baik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung .

2.5 Identifikasi Masalah 1. Belum lengkapnya ketersediaan SDM sesuai dengan disiplin ilmu terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung. 2. Belum didukung IT dalam rangka menunjang Pelayanan Perizinan. 3. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi internal pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung. 4. Belum lengkapnya Peraturan Perundang-undangan yang dimiliki dalam rangka memayungi pelaksanaan Pelayanan Perizinan. 5. Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana penunjang sektor pelayanan perizinan. RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BPPT TAHUN 2014

10


BAB III TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD 3.1. Visi Visi adalah cara pandang jauh ke depan dan atau suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan, agar Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung dapat Eksis, Antisipatif, dan Inovatif dalam rangka mengemban amanah rakyat dengan sebaik baiknya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung merupakan gambaran kondisi ke depan yang berisikan cita dan citra yang ingin di wujudkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Badung. Adapun Visi

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung adalah Terwujudnya Pelayanan Prima berdasarkan Tri Hita Karana. Perumusan visi itu sendiri mencerminkan apa yang ingin dicapai memeberikan arah dan fokus strategi yang jelas, sehingga mampu mewakili orientasi masa depan, menumbuhkan komitmen, dan mampu menjamin pembangunan transportasi yang berkesinambungan. Visi ini diharapkan dapat memberikan inspirasi yang mampu memotivasi, menjiwai dan mendorong setiap gerak langkah seluruh insan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk menuju terwujudnya pelayanan yang prima dan mampu mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung.

3.2. Misi Misi merupakan penjabaran dari visi. Misi sendiri berfungsi untuk menjelaskan mengapa suatu organisasi harus ada, apa yang harus dilakukan serta bagaimana harus melakukannya. Untuk mendukung terwujudnya tujuan yang dicita citakan sesuai dengan Visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung diatas, maka ditetapkan beberapa misi sebagai penjabarannya yaitu antara lain : 1. Meningkatkan

sumber

daya

manusia

yang

berkwalitas,

jujur

dan

bertanggungjawab. 2. Meningkatkan Pelayanan melalui administrasi yang lancar, cepat dan transparan.


11


3. Memberikan kepastian hukum perizinan dan non perizinan di Kabupaten Badung. 4. Mengembangkan Sitem informasi Pelayanan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (E-Government).

3.3. Kebijakan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Dalam pelaksanaan Misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung maka diperlukan

adanya strategi dan kebijakan melalui program –

program pelayanan perizinan guna menunjang pencapaian masing – masing Misi tersebut . Adapun Kebijakan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung adalah : 1. Meningkatkan sumber daya manusia yang memadai yang menjamin kelancaran proses perizinan . 2. Membangun profesionalisme Aparatur di bidang pelayanan perizinan.. 3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 4. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan yang berbasis IPTEK.

3.4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tema

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Badung

Tahun

2015

sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Badung 2015 adalah : Peningkatan Sinergitas Pengelolaan Potensi Daerah Untuk Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Serta Daya Saing Daerah. Terdapat 9 (Sembilan) Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 yang dilaksanakan secara simultan guna tercapainya tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung yaitu: 1. Pengembangan Ekonomi Kreatif Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 2. Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Pertanian Dalam Arti Luas


12


3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi 4. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 5. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Kebencanaan 6. Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Penegakan Hukum. 7. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan 8. Peningkatan dan Perluasan Akses Prasarana Sarana Dasar Permukiman 9. Peningkatan Daya Saing Kepariwisataan dan Pelestarian Budaya


13


BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 4.1

Prioritas Program Urusan SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung

seluruhnya merupakan Urusan Wajib Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan daerah meliputi 7 Program Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian . Berdasarkan arah kebijakan dan strategi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung maka prioritas program yang akan dilaksanakan tahun 2014 adalah 7

program 29 kegiatan yang mana semua program

merupakan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dengan uraian sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik b. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional c. Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan d. Penyediaan Alat tulis kantor e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor g. Penyediaan peralatan rumah tangga h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan i.

Penyediaan bahan makanan dan minuman

j.

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

k. Penyediaan Upacara Keagamaan l.

Penyediaan bahan bakar kendaraan

m. Kegiatan Lomba olah raga / Kesenian pada hari- hari Bersejarah n. Pelaksanaan Upakara Pengayaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat o. Penyediaan dekorasi p. Pelayanan Perizinan Bidang Pembangunan dan Pemerintahan q. Pelayanan Perizinan Bidang Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan


14


2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor b. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional c. Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor

3. Program Peningkatan dan pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD b. PenyusunanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

4. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi a. Pembangunan Sistem Informasi Manajemen

5. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat a. Pelayanan Pengaduan Perizinan di Kabupaten Badung b. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Badung

6. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa a. Pembuatan Website Badan Pelayanan Perizinan di kabupaten Badung b. Penyusunan Buku Panduan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung c. Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung

7. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA) a. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA)

4.2

Program dan Kegiatan SKPD, Target Kinerja Capaian Program, Target Kinerja Keluaran Kegiatan, Target Kinerja Hasil dan Anggaran Program dan kegiatan SKPD diharapkan dapat tercapai pada akhir tahun

kegiatan dari rencana program – program prioritas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung yang direncanakan mampu memberikan hasil maksimal

dan

berkelanjutan

program , uraian indikator serta

yang

sebagai bahan untuk membuat kebijakkan , target

Tabel 4.1)


15

capaian tahunan, (dapat dilihat dalam


BAB V PENUTUP Rencana Kerja (RENJA) SKPD menjadi sangat penting artinya dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berkelanjutan (sustainable development).

RENJA SKPD merupakan sarana untuk mengakomodir isu-isu

strategis/permasalahan pembangunan yang difokuskan penanganannya serta menjadi kebutuhan masyarakat dan daerah. Rencana Kerja (RENJA) selain menjadi dokumen rencana pelaksanaan kegiatan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung pada Tahun 2014, juga

berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kabupaten Badung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

RENJA

juga

memuat

tingkat

capaian,

serta

kendala

dalam

pelaksanaan program/kegiatan pada tahun sebelumnya, yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan serta penyusunan program dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya. RENJA sebagai dokumen action plan memuat prioritas program/kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung serta mendukung arahan prioritas pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2015. Beberapa kaedah-kaedah dalam Renja SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung, sebagai berikut : 1. Seluruh dokumen perencanaan yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lainnya, mulai dari tingkat kebijakan, rencana kerja dan penganggaran. 2. Renja SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Badung Nomor : 31 tahun 2013.


16


3. Renja SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung disusun dengan berpedoman dan merupakan penjabaran dari Renstra SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung. 4. Renja SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung merupakan pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD. 5. Dokumen Rencana Kerja yang wajib disusun setiap tahun

oleh masing-

masing SKPD. 6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD.


17

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Tabel 4.1

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NO.

JENIS KEBIJAKAN/KEGIATAN

: BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG

Indikator Keluaran

Sasaran Tahun 2014

Penanggung Jawab Kegiatan

Alokasi Tahun 2014

Indikasi Tahun 2014 Rupiah Murni 1 2

3

4

PHLN PLN Hibah

Prakiraan Tahun 2014

Sumber Pembiayaan

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terlaksananya penyediaan air , listrik dan telpon

Ketercapaian kebutuhan listrik , air dan telpon

Sekretariat

26,400,000

84,000,000

92,400,000 APBD Kab.

2 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Ketercapaian kebutuhan jasa pemeliharaan Sekretariat dan perizinan kendaraan dinas/operasional

8,500,000

8,150,000

8,965,000 APBD Kab.

3 Pelayanan jasa administrasi keuangan

Tersediannya materai

Terpenuhinya kebutuhan materai untuk kelengkapan administrasi keuangan

Sekretariat

1,650,000

4,621,000

5,083,100 APBD Kab.

4 Penyediaan Alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis kantor yang memadai

Terpenuhinya alat tulis kantor

Sekretariat

70,952,200

22,863,400

25,149,740 APBD Kab.

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan

Sekretariat

25,000,000

22,886,600

25,175,260 APBD Kab.

6 Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga yang memadai

Terpenuhinya kebersihan dan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga

Sekretariat

9,850,000

3,482,480

3,830,728 APBD Kab.

NO.

JENIS KEBIJAKAN/KEGIATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Indikator Keluaran

Sasaran Tahun 2014


Alokasi Tahun 2014


3

4

PHLN PLN Hibah


Sumber Pembiayaan

Sekretariat

23,177,500

30,000,000

33,000,000 APBD Kab.

8 Penyediaan bahan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman tamu

Terwujudnya makanan dan minuman tamu Sekretariat

10,955,000

10,800,000

11,880,000 APBD Kab.

9 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan nkonsultasi ke luar daerah

Terwujudnya koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah

Sekretariat

50,000,000

100,000,000

110,000,000 APBD Kab.

10 Penyediaan Upacara Agama

Terlaksananya upacara agama

Terwujudnya penyediaan upacara agama

Sekretariat

25,554,000

14,550,000

16,005,000 APBD Kab.

11 Penyediaan bahan bakar kendaraan

Tersedianya bahan bakar yang memadai

Terakomodasinya kegiatan operasional BPPT

Sekretariat

216,000,000

240,000,000

264,000,000 APBD Kab.

12 Lomba olah raga / Kesenian pada hari- hari Tersedianya pakaian Bersejarah lomba

Terwujudnya kegiatan lomba

Sekretariat

15,000,000

15,000,000

16,500,000 APBD Kab.

13 Pelaksanaan Upakara Pengayaran ke PuraPura Kahyangan Jagat

Terlaksananya Upakara Pengayaran ke Pura-Pura Kahyangan jagat

Sekretariat

15,000,000

15,000,000

25,000,000 APBD Kab.

Tersedianya bahan bacaan /surat kabar

Terlaksananya Upakara Pengayaran ke Pura-Pura Kahyangan jagat

Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan /surat kabar

NO.

JENIS KEBIJAKAN/KEGIATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14 Penyediaan Dekorasi

Indikator Keluaran

Sasaran Tahun 2014


Alokasi Tahun 2014


3

4

PHLN PLN Hibah


Sumber Pembiayaan

4,200,000

4,200,000

4,620,000 APBD Kab.

Terlaksananya Pelayanan Perizinan Bidang Bidang Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan

131,467,075

227,836,875

250,620,563 APBD Kab.

Terlaksananya Pelayanan Perizinan Bidang Bidang Pelayanan Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan Perizinan Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan

142,621,775

174,661,425

192,127,568 APBD Kab.

Tersedianya Dekorasi pada hari besar/raya

Tertatanya kantor pada hari raya dan hari- Sekretariat hari tertentu

15 Pelayanan Perizinan Bidang Pembangunan dan Pemerintahan

Tersedianya kebutuhan pelayanan Perizinan Bidang Pembangunan dan Pemerintahan

16 Pelayanan Perizinan Bidang Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan

Tersedianya Kebutuhan Pelayanan Perizinan Bidang Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

17 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Terwujudnya Pengadaan Peralatan Gedung Sekretariat Kantor

178,418,450

178,418,450

196,260,295 APBD Kab.

18 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Terwujudnya Pengadaan Peralatan Gedung Sekretariat Kantor

164,622,375

206,657,500

227,323,250 APBD Kab.

19 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional dengan baik

Optimalnya kondisi dan fungsi kendaraan dinas / operasional

Sekretariat

62,066,000

63,636,000

69,999,600 APBD Kab.

20 Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

terpeliharanya perlengkapan gedung Kantor yang baik

Terlaksananya pemeliharaan ruti perlengkapan gedung kantor

Sekretariat

3,400,000

3,400,000

3,740,000 APBD Kab.

NO.

JENIS KEBIJAKAN/KEGIATAN Program PelayananRutin/berkala Administrasi peralatan Perkantoran 21 Pemeliharaan gedung kantor

22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor


Alokasi Tahun 2014

Indikasi Tahun 2014


Sumber Pembiayaan

Indikator Keluaran

Sasaran Tahun 2014

terpeliharanya perlengkapan gedung Kantor yang baik

Terwujudnya pemeliharaan peralatan gedung Kantor

Sekretariat

12,300,000

10,800,000

11,880,000 APBD Kab.

terpeliharanya gedung Kantor yang baik

Terwujudnya pemeliharaan gedung Kantor Sekretariat

10,600,000

10,600,000

11,660,000 APBD Kab.

Rupiah Murni 1 2

3 Progam peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

3

4

PHLN PLN Hibah

-

23 Penyusunan Lakip (Laporan Capaian Kinerja Dokumen Lakip )

Terukurnya capaian Kinerja

Keuangan

3,000,000

3,000,000

3,300,000 APBD Kab.

24 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD

Terwujudnya pelaksanaan pengelolaan keuangan

Sekretariat

21,400,000

47,300,000

52,030,000 APBD Kab.

25 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA)

Terlaksananya Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA)

Terwujudnya dokumen perencanaan SKPD Bina Program dan BPPT Informasi

2,499,925

6,000,000

6,600,000 APBD Kab.

Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Pelayanan Perizinan

Terpantaunya kinerja dan efektifitas BPPT Kabupaten Badung

12,050,250

7,828,900

8,611,790 APBD Kab.

4 Program Menintensifkan Penanganan Pengaduan masyarakat

26 Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan peizinan di Kabupaten Badung

Pengaduan, Monitoring da Evaluasi

NO.


Indikator Keluaran

Sasaran Tahun 2009


Indikasi Tahun 2009

Alokasi Tahun 2008

Rupiah Murni 1

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3 Penyediaan Jasa Administrasi keuangan 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5 Penyediaan alat tulis kantor 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan dan bangunan kantor

24,000,000

1,935,000

2,450,000

3,400,000 16,905,000 17,997,500

3,000,000 28,980,000 17,999,900

12,500,000

18,385,000

5,000,000 8 Penyediaan peralatan rumah tangga 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10 Penyediaan makanan dan minuman 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12 Penyediaan dekorasi 13 Penyediaan bahan bakar kendaraan

64,225,000

9,495,000

10,921,250 70,522,000

10,680,000 102,564,000

25,000,000 5,000,000 73,200,000

45,000,000 5,000,000 306,000,000

2

PHLN 3

4

PLN Hibah

NO.


14 Penyediaan Upacara keagamaan 15 Penyediaan jasa pegawai Tidak Tetap 16 Penunjang Aktifitas unit 17 Perawatan dan pengobatan lokal 18 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Indikator Keluaran

Sasaran Tahun 2009


Indikasi Tahun 2009

Alokasi Tahun 2008 13,325,000 1,290,000,000

1 10,950,000

50,700,000

1,650,900,000 10,000,000 44,940,000

18,000,000

20,000,000

65,137,000

104,570,000

21,505,000 5,000,000

12,650,000 5,000,000

48,825,000

304,160,000 56,909,000

157,045,000

65,053,000

21,500,000

77,003,400

5,400,000

19,200,000

3,150,000

1,499,950

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional 2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3 Pemeliharaan rutin/berkala komputer 4 Pengadaan Sepeda Motor dan Komputer 5 Pengadaan Handy Talky 6 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pendidikan Pelatihan Kesemaptaan 4 Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD 5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan Lakip (Penyususunan capaian kinerja)

Rupiah Murni 2

3

4

PHLN PLN Hibah

NO.


Indikator Keluaran

Sasaran Tahun 2009


1 15,662,600

2 Identifikasi dan Pengendalian Program 6 Meningkatkan kualitas dan penyebarluasan informasi 1 Penyusunan dan Pencetakan Buku Laporan Tahunan Profil dan Selayang Pandang 2 Pengumpulan dan Pengolahan data 3 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA)

Indikasi Tahun 2009

Alokasi Tahun 2008

10,183,900 25,562,600 6,550,000

5,000,000

7 Perencanaan dan Penganggaran SKPD 15,890,900

1 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 8 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 1 Penjagaan Anggota Pol PP 2 Patroli Keamanan dan Ketertiban Umum 3 Penataan, Pemberkasan, Penjilidan dan pemusnahan barang bukti 4 Operasi Penegakan Perda

595,680,000

554,293,600

115,860,000

305,377,700

1,438,500 131,202,000

15,881,400 75,497,250

78,360,000

85,282,550

9 Program pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 1 Operasi penertiban penduduk di Kab. Badung 2 Pendayagunaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 3 Penentuan Sasaran Kegiatan Penertiban

47,713,750 19,897,000

34,280,000

Rupiah Murni 2

3

4

PHLN PLN Hibah

NO.


Indikator Keluaran

Sasaran Tahun 2009


Indikasi Tahun 2009

Alokasi Tahun 2008 1

4 Pelaksanaan Tindak Pidana Ringan (Tipiring )

47,516,000

106,665,000

-

Rupiah Murni 2

3

4

PHLN PLN Hibah


26,400,000

2,450,000 3,000,000 31,878,000 18,000,000 20,000,000

5,000,000 10,000,000 11,000,000 102,564,000 45,000,000 5,000,000 306,000,000

Sumber Pembiayaan

Prakiraan Tahun 2010 10,950,000 1,650,900,000 10,000,000 44,940,000 20,000,000

104,570,000 12,650,000 10,000,000 30,000,000

78,000,000

19,200,000

1,500,000

Sumber Pembiayaan

Prakiraan Tahun 2010 17,000,000

12,000,000 28,000,000 5,000,000

17,000,000

320,000,000 17,000,000 85,000,000

85,000,000 50,000,000 35,000,000

Sumber Pembiayaan


110,000,000

Sumber Pembiayaan

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NO.


: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BADUNG

Indikator Keluaran

Sasaran Tahun 2010

FORM : 2


Alokasi Tahun 2009

Indikasi Tahun 2010 Rupiah Murni 1

2

PHLN 3

4

Prakiraan Tahun Sumber 2011 Pembiayaan

PLN Hibah

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Tersedianya jasa air dan listrik komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pembayaran Tagihan Rekening Telpon selama 12 bulan

Bagian Tata Usaha

24,000,000

24,000,000

12,000,000 APBD Kab.

2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional berupa STNK dan KIR

Pembayaran Perpanjangan STNK (13 unit mobil dan 10 unit sepeda motor)

Bagian Tata Usaha

2,450,000

2,450,000

5,120,000 APBD Kab.

3 Penyediaan Jasa Administrasi keuangan

Penyediaan Jasa Administrasi keuangan Teresdianya jasa kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan dan bangunan kantor

Pembelian Materai (Rp. 6000 sebanyak 360 lembar dan Rp 3000 sebanyak 280 lembar) Honor Cleaning Service (3 orang x 12 bulan) Tersedianya ATK untuk Satuan Pol PP selama 1 tahun Tersedianya barang cetakan dan fotocopy untuk 1 tahun

Bagian Tata Usaha

3,000,000

3,000,000

3,000,000 APBD Kab.

Bagian Tata Usaha Bagian Tata Usaha Bagian Tata Usaha

28,980,000

28,980,000

34,200,000 APBD Kab.

17,999,900

18,000,000

17,999,400 APBD Kab.

18,385,000

18,385,000

24,998,640 APBD Kab.

Tersedianya alat listrik dan elektronik Bagian Tata untuk kantor Satuan Pol PP untuk 1 tahun Usaha

5,000,000

5,000,000

5,169,362 APBD Kab.

Penyediaan peralatan rumah

Tersedianya Peralatan rumah Tangga Satuan Pol PP 1 Tahun

9,495,000

9,495,000

20,766,743 APBD Kab.

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5 Penyediaan alat tulis kantor 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan dan bangunan kantor

8 Penyediaan peralatan rumah tangga

Bagian Tata Usaha

NO.

JENIS KEBIJAKAN/KEGIATAN 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

10 Penyediaan makanan dan minuman

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

12 Penyediaan dekorasi 13 Penyediaan bahan bakar kendaraan

14 Penyediaan Upacara keagamaan

15 Penyediaan jasa pegawai Tidak Tetap

16 Penunjang Aktifitas unit

17 Perawatan dan pengobatan lokal

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator Keluaran

Sasaran Tahun 2010


Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya makanan dan minuman Terlaksananya Rapatrapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Tersedianya koran untuk Kepala Satuan, Bagian Tata Kepala bagian dan 3 orang Kepala Bidang Usaha

Alokasi Tahun 2009

Indikasi Tahun 2010 Rupiah Murni

10,680,000

1 10,680,000

2

PHLN 3

4


PLN Hibah 10,767,500 APBD Kab.

Tersedianya makanan dan minuman pegawai (259 orang)

Bagian Tata Usaha

102,564,000

102,564,000

8,856,000 APBD Kab.

Tersedianya dana dan akomodasi untuk rapat konsultasi ke luar darah

Bagian Tata Usaha

45,000,000

45,000,000

45,000,000 APBD Kab.

Tersedianya bahan dan alat dekorasi Tersedianya bahan bakar kendaraan dinas dan operasional Tersedianya bahan dan alat Upacara keagamaan Tersedianya upah untuk pegawai Tidak Tetap

Tersdianya bahan dan alat dekorasi peringatan hari besar selama 1 tahun Tersedianya premium untuk 13 unit mobil 10 sepeda motor

Bagian Tata Usaha Bagian Tata Usaha

5,000,000

5,000,000

8,400,000 APBD Kab.

255,000,000

255,000,000

558,000,000 APBD Kab.

10,950,000

10,950,000

19,975,000 APBD Kab.

Upah untuk Tenaga Harian Lepas (76 orang)

Bagian Tata Usaha

1,650,900,000

1,650,900,000

419,169,550 APBD Kab.

Terlaksananya kegiatan hari hari besar sebagai Penunjang Aktifitas unit Tersedian asuransi kesehatan untuk perawatan dan pengobatan lokal

Pembelian pakain olah raga untuk kegiatan HUT KORPRI

Bagian Tata Usaha

10,000,000

10,000,000

10,000,000 APBD Kab.

Asuransi kesehatan untuk Tenaga Harian Bagian Tata Lepas ( 76 orang) Usaha

44,940,000

44,940,000

33,860,000 APBD Kab.

Sesajen untuk hari hari suci agama Hindu Bagian Tata untuk 1 tahun Usaha

NO.


Indikator Keluaran

1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4 Pemeliharaan rutin/berkala komputer

5 Pengadaaan LAPTOP, Komputer dan Printer

Kendaraan dinas dan operasional dalam keadaan siap pakai Terpeliharanya peralatan gedung kantor Terpeliharanya komputer sehingga layak digunakan Tersedianya alat pengolahan data secara elektronik

Sasaran Tahun 2010


104,570,000

104,570,000

147,381,900 APBD Kab.

Pemeliharaan mesin ketik (3 unit), AC (10 Bagian Tata unit), HT (30 unit), Rige (2 unit), Telepon Usaha (10 unit) Pemeliharaan komputer (5 unit) Bagian Tata Usaha

12,650,000

12,650,000

47,400,000 APBD Kab.

5,000,000

5,000,000

4,000,000 APBD Kab.

97,856,231

137,478,300 APBD Kab.

Pengadaan Truck Patroli (1) Pengadaan Sedan Patwal (1)

Bagian Tata Usaha

8 Pengadaan Mobil Kijang

Pengadaan Mobil Kijang

Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha

Tersedianya Pakaian Dinas Harian Tersedianya pakaian olah raga

137,682,350

3

4


Bagian Tata Usaha

-

2

PHLN

1 16,000,000

7 Pengadaan Mobil Patroli Modifikasi

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan pakaian dinas harian dan pakaian olah raga

Rupiah Murni

16,000,000

Bagian Tata Usaha

Tersedianya Sepeda motor dan komputer

Indikasi Tahun 2010

Bagian Tata Usaha

Belanja Pengecatan (2 unit) Belanja Perbaikan WC ( 2 Unit) Belanja perbaikan atap ( 2 unit) Belanja Perbaikan ruang kerja (2 unit) Belanja suku cadang, Accu, Ban dan Pelumas ( 13 unit mobil dan 10 sepeda motor)

Pengadaan LAPTOP (4) Pengadaan Komputer (3) Pengadaan Printer (7) Pengadaan LCD Proyektor (1) Pengadaan sepeda motor (9 )

6 Pengadaan Sepeda Motor

Alokasi Tahun 2009

PLN Hibah -

APBD Kab.

168,341,900

-

APBD Kab.

-

564,175,110

-

APBD Kab.

-

330,529,900

-

APBD Kab.

-

299,473,900

-

289,923,900

338,935,900 APBD Kab.

260 orang anggota 2 Pengadaan pakaian Kerja Lapangan I

Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan I

3 Pengadaan Perlengkapan Anggota Polisi Pamong Praja

Tersediannya pakaian dinas beserta perlengkapannya

4 Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur

260 orang anggota 64 Set

Bagian Tata Usaha

65,053,000

99,998,900

-

APBD Kab.

118,390,100 APBD Kab.

APBD Kab.

NO.

JENIS KEBIJAKAN/KEGIATAN 1 Pendidikan Pelatihan Kesemaptaan

Sasaran Tahun 2010

Indikator Keluaran Terlaksannya Pelatihan Kesemaptaan

260 orang anggota


Alokasi Tahun 2009

Bidang Operasional

72,203,400

Indikasi Tahun 2010 Rupiah Murni 1 72,203,400

5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2

PHLN 3

4



APBD Kab.

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD oleh Petugas SPK 2 Penyusunan Lakip (Penyususunan capaian Tersusunya Laporan kinerja) Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Satpol PP

Santunan 10 orang SPK

Bagian Tata Usaha

19,200,000

19,200,000

5,100,000 APBD Kab.

LAKIP 10 Eksemplar

Bidang Data dan Pelaporan

1,499,950

1,500,000

2,000,000 APBD Kab.


15,662,600

6 Meningkatkan kualitas dan penyebarluasan informasi 1

Identifikasi dan Pengendalian Program

2 Fropil dan CD Interactive

3 Pengumpulan dan Pengolahan data

4 Penyempurnaan Data Base Satuan Polisi Pamong Praja 5 Pendataan dan Inventarisasi Pelanggaran Perizinan di Kab. Badung 6 Pengumpulan dan Pendataan Dokumen Kepegawaian

7 Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Teridentifikasinya dan terkendalinya kegitan Pol PP

6 Kecamatan

17,000,000 APBD Kab.

Tersusunnya Profil dan Selayang Pandang dalam bentuk CD Terkumpulnya data pelanggaran peraturan daerah Tersusunnya data base Pol PP

1 Paket


10,183,900

16,662,600

12,000,000 APBD Kab.

Perjalanan 10 orang petugas


25,562,600

42,359,800

28,000,000 APBD Kab.

Pengadaan Perangkat Lunak dan Perangkat keras untuk data base


-

26,946,000

Terinventarisirnya Pelanggaran perizinan

Perjalanan dan rapat utntuk 15 orang petugas dalam rangka inventariasasi ijin dan pelanggarannya Pengandaan Map Cleaner Holder (260) Buku Saku Anggota Satpol PP (260) Kartu Tanda Anggota Sat Pol PP (260)


-

144,070,000

Bagian Tata Usaha

-

16,474,000

32,746,400

APBD Kab.

NO.


Indikator Keluaran

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Terwujudnya (Renja, RKA) Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA) 8 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Sasaran Tahun 2010


Alokasi Tahun 2009


PHLN 3

4


RKA (10 ) dan Renja (10)


5,000,000

1 5,000,000

PLN Hibah

15,890,900

16,922,000

17,000,000 APBD Kab.

5,000,000 APBD Kab.

1 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

6 Kecamatan


2 Penjagaan Anggota Pol PP

Terlaksananya penjagaan pos-pos vital oleh petugas jaga Terlaksanya Patroli Keamanan dan Ketertiban Umum

20 Pos JAGA

Bidang Operasional

554,293,600

683,173,600

APBD Kab.

6 Kecamatan

Bidang Operasional

288,637,700

502,537,700

320,000,000 APBD Kab.

Bidang Penyidikan

15,431,400

16,203,900

17,000,000 APBD Kab.

3 Patroli Keamanan dan Ketertiban Umum

4 Penataan, Pemberkasan, Penjilidan dan pemusnahan barang bukti 9 Program pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Tertatanya barang bukti yang ada

APBD Kab.

1 Operasi Penegakan Perda

Operasi Penegakan Perda

Tower Tak Berijin (14) dan Bangunan tak berijin (40)

Bidang Operasional

69,737,250

69,737,250

339,000,000 APBD Kab.

2 Operasi penertiban penduduk di Kab. Badung

Terlaksanya Operasi penertiban penduduk di Kab. Badung Meningkat validitas tentang Sasaran Kegiatan Penertiban

Transportasi dan akomodasi pemulang penduduk terjaring

Bidang Operasional

83,042,550

83,042,550

110,000,000 APBD Kab.

Teridentifikasinya sasaran kegiatan penertiban penduduk

Bidang Penyidikan

34,480,000

35,558,900

35,000,000 APBD Kab.

Terlaksanya Tindak Pidana Ringan (Tipiring ) untuk pendduk yang melanggar ijin kependudukan

Terlaksananya Tindak Pidana Ringan untuk penduduk yang melanggar administrasi kependudukan

Bidang Penyidikan

103,065,000

132,918,900

140,000,000 APBD Kab.

3 Penentuan Sasaran Kegiatan Penertiban

4 Pelaksanaan Tindak Pidana Ringan (Tipiring )

NO.

JENIS KEBIJAKAN/KEGIATAN 5 Pembinaan Perizinan untuk Pelaku Usaha

Keterangan *) Kolom (6) 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang dan Jasa 3. Belanja Modal 4. Lain-lain : - Hibah - Subsidi - Bantuan Sosial

Indikator Keluaran Pembinaaan terhadap pelaku Usaha (Salon, SPA, Panti Pijat dll)

Sasaran Tahun 2010 Pembinaaan terhadap pelaku Usaha (Salon, SPA, Panti Pijat dll)

*) Kolom (8) 1 D = Dekonsentrasi 2 DAU = Dana Alokasi Umum 3 DAK = Dana Alokasi Khusus 4 TP = Tugas Pembantuan 5 PAD = Pendapatan Asli Daerah

Penanggung Jawab Kegiatan Bidang Operasional

Alokasi Tahun 2009 -

Indikasi Tahun 2010 Rupiah Murni 1 65,000,000

2

PHLN 3

4



NO.


Indikator Keluaran

Sasaran Tahun 2013


Alokasi Tahun 2013


2

3

4

PHLN PLN Hibah


Sumber Pembiayaan

Program PelayananCCTV Administrasi 78 Pemeliharaan di KantorPerkantoran Pusat Pemerintahan Kab. Badung

Terlaksananya Perawatan CCTV di Kantor Bupati

terawatnya Peralatan CCTV di Kantor Bupati Mangupraja Mandala

Intel

63,184,000

63,162,750

66,320,888 APBD Kab.

79 Pemeliharaan Web Kab. Badung

Web Kab. Badung yang makin Baik

Penyebaran Informasi Pembangunan di Kab. Badung lewat internet

Intel

40,476,300

40,407,125

42,427,481 APBD Kab.

80 Pengawasan dan Pengendalian Usaha Telekomunikasi/Informatika di Kab. Badung

Data keberadaan wartel, warsel , warung DVD/CD

Terdatanya keberadaan wartel , warsel, warung CD/DVD

Intel

13,595,500

8,997,450

9,447,323 APBD Kab.

81 Pendataan dan pengendalian lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran komunikasi di wilayah Pemerintah Kab. Badung

Terlaksananya Pendataan dan pengendalian lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran komunikasi di wilayah Pemerintah Kab. Badung

Terwujudnya Pendataan dan pengendalian lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran komunikasi di wilayah Pemerintah Kab. Badung

Intel

8,216,000

8,200,000

8,610,000 APBD Kab.

82 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung

Terlaksananya Sistem Informasi Manajemen di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung

terwujudnya Otomasi pelayanan dan manajemen tata urusan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung

Intel

-

2,400,000,000

2,520,000,000 APBD Kab.

83 Pemeliharaan VOIP di Kawasan Pusat Pemerintah Kabupaten Badung

Terlaksananya VOIP di Kawasan Pusat Pemerintah Kabupaten Badung

Terwujudnya VOIP di Kawasan Pusat Pemerintah Kabupaten Badung

Intel

-

30,000,000

31,500,000 APBD Kab.

84 Pengembangan Infrastruktur Hotspot di Kawasan Pusat Pemerintah Kabupaten Badung

Terlaksananya Pengembangan Infrastruktur Hotspot di Kawasan Pusat Pemerintah Kabupaten Badung

Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur Intel Hotspot di Kawasan Pusat Pemerintah Kabupaten Badung

-

107,947,125

113,344,481 APBD Kab.

85 Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Badung

Terlaksananya Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Badung

Terwujudnya Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Badung

-

25,929,000

27,225,450 APBD Kab.

Intel

32

NO.

JENIS KEBIJAKAN/KEGIATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Keluaran

Sasaran Tahun 2013


Alokasi Tahun 2013


2

3

4

PHLN PLN Hibah


Sumber Pembiayaan

RENCANA KERJA (RENJA) SKPD

Recommend Documents