RENCANA KERJA ( RENJA - SKPD )

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RENJA - SKPD ) TAHUN 2015

SEKRETARIAT DEWAN KORPRI KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2014

Renja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kab. Musi Rawas 2015

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadillah

Allah SWT karena Atas Berkat Rahmat dan Hidayahnya,

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Tahun 2015 dapat kami selesaikan. Adapun tujuan Penyusunan Rencana Kerja ini adalah memudahkan seluruh jajaran aparatur Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Musi Rawas dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur. Dalam Bab III penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi Faktorfaktor keberhasilan (Critical Succes Factor) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Sesuai dengan Tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Dewan Pengurus Korpri sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pembinaan jiwa korps yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang di susun dengan berpedoman Kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan Rencana Kerja ini , oleh karena itu sumbang saran dari berbagai pihak untuk lebih menyempurnakan Renja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri demi kemajuan Kabupaten Musi Rawas yang kita cintai. Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Musi Rawas.

Lubuklinggau,

2015

DEWAN PENGURUS KORPRI KAB. MUSI RAWAS, SEKRETARIS

ALI KARNIZUN, S.Sos Nip. 195812121986031015

i


DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR .......................................................................................

i

DAFTAR ISI ............................................................................................

ii

BAB I

PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang .......................................................................

1

1.2

Landasan Hukum ....................................................................

2

1.3

Maksud dan Tujuan ................................................................

4

1.4

Sistematika Penulisan .............................................................

5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD .........................................................................

9

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.............................................

10

2.3

Isu Isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.........

11

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ............................

13

3.2

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.......................................

13

3.3

Program dan Kegiatan........................................................

15

BAB IV PENUTUP......................................................................................

ii

17


RENCANA KERJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2015

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Rencana Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Musi Rawas tahun 2015, merupakan rencana pembangunan tahunan yang disusun berdasarkan pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2015. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Musi Rawas tahun 2015 sebagai penjabaran Renstra Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Musi Rawas tahun 2010-2015 untuk mewujudkan visi Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Musi Rawas yaitu:

“TERWUJUDNYA ORGANISASI YANG KUAT, NETRAL DEMOKRASI UNTUK MEMBANGUN JIWA KORPS (KORSA) PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DAN MENSEJAHTERAKAN ANGGOTA DAN KELUARGANYA”. Sesuai dengan peran Sekretariat Dewan Pengurus Korpri, misi Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Musi Rawas 2010 – 2015 adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan organisasi korpri yang kuat, berwibawa mencakup seluruh tingkat kepengurusan; 2. Membangun solidaritas dan soliditas pegawai republik Indonesia sebagai perekat dan alat pemersatu bangsa dan negara; 3. Mewujudkan kesejahteraan, penghargaan, pengayoman, perlindungan hukum untuk meningkatkan harkat dan martabat anggota; 4. Membangun pegawai republik indonesia yang bertaqwa, profesional, disiplin, bebas kolusi,

korupsi

dan

nepotisme

dan

mampu

melaksanakan

tugas-tugas

kepemerintahan yang baik; 5. Mewujudkan Korpri yang netral dan bebas dari pengaruh politik. 1


Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Musi Rawas tahun 2015 disusun melalui tahapan sebagai berikut: 1) Pengolahan data dan informasi, 2). menganalisis gambaran pelayanan SKPD; 3) Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD; 4) Mengindentifikasi Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD; 5) Menelaah rancangan awal RKPD; 6) Perumusan tujuan dan sasaran; 7) Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

8) Perumusan kegiatan prioritas; 9) Penyajian awal dokumen

rancangan Renja SKPD;10) Penyempurnaan rancangan Renja SKPD; 11)Pembahasan forum SKPD; dan 12) Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM. Renja SKPD merupakan pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Musi Rawas tahun 2015 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaransasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah. Di sisi lain Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Musi Rawas tahun 2015 sebagai pedoman menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Kerja dan Anggaran akan dijadikan bahan menyusun Rancangan APBD, Rancangan APBD ditetapkanmenjadi APBD. 1.2.

Landasan Hukum Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 adalah : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaga Negara RI Tahun 1959 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821); 2. Undang-Undang

Nomor

8

Tahun

1974

tentang

Pokok-Pokok

Kepegawaian

(Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3860);

2


3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3547); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun

2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741); 12. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;

3


13. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan bagi Pegawai Negeri yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Korps Pegawai Republik Indonesia; 14. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005

tentang Pengesahan Perubahan

Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 16. Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor:

PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia, Provinsi dan Kabupaten/Kota; 18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2008 tantang Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh dan diangkat dalam jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia; 19. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional, Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi dan Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten/Kota Korps Pegawai Republik Indonesia; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 11). 1.3

Maksud Dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Musi Rawas adalah : 1.

Pengelolaan yang bertujuan demi mencapai keberhasilan organisasi secara sistemik.

4


2.

Pemanfaatan

perangkat

manajerial

dalam

pengelolaan

pemerintahan

dan

pembangunan. 3.

Pengembangan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan dalam tubuh organisasi korpri.

4.

Memudahkan seluruh jajaran aparatur Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Musi Rawas dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

5.

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara prima. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Musi Rawas tahun

2015 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Musi Rawas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2015. Tujuan penyusunan dari Rencana Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri adalah : 1.

Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.

2.

Memanfaatkan

perangkat

manajerial

dalam

pengelolaan

pemerintahan

dan

pembangunan. 3. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan. 4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Musi Rawas dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur. 5. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.

1.4

Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

5


BAB I PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja SKPD. 1.1.

Latar Belakang Pada bagian ini mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2.

Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3.

Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4.

Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2015 dan perkiraan capaian tahun 2015, mengacu pada APBD tahun 2015 sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu,

6


dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan. 2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berisikan uraian mengenai:tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2

Tujuan dan sasaran Renja SKPD Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3

Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai: Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan,Misal: Pengorganisasian dan tata kerja Pemerintah, Pembinaan Jiwa Korps (Korsa), Usaha Kesejahteraan, Perlindungan Hukum dan profesionalisme dan penghargaan.

7


BAB IV PENUTUP Berisikan uraian penutup, berupa: Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut.

8


BAB IV PENUTUP Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan yang harus diselesaikan organisasi korpri yang berkaitan dengan masih rendahnya solidaritas antar anggota korpri, belum terciptanya rasa kebanggaan dan rasa memiliki, masih rendahnya tingkat kesejahteraan anggota korpri, masih rendahnya tingkat kinerja birokrasi karena belum sesuainya profesionalisme dan kompetensi, belum optimalnya pengayoman dan perlindungan hokum bagi anggota korpri, belum berjalannya reward dan punishment/hukuman bagi anggota korpri yang melakukan pelanggaran dan belum terciptanya suasana kerja yang kondusif, maka perlu disusun rencana kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri yang baik dan terencana dengan baik. Output Rencana Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Musi Rawas adalah Program Tahunan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Musi Rawas yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Musi Rawas. Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Musi Rawas selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2015 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2015, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Musi Rawas. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Musi Rawas sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang. Lubuklinggau,

2015

DEWAN PENGURUS KORPRI KAB. MUSI RAWAS, SEKRETARIS

H. ALI KARNIZUN, S.Sos Nip. 195812121986031015

18

1

RENCANA KERJA ( RENJA - SKPD )

Recommend Documents