Rencana Kerja (RENJA ) 2015

Rencana Kerja (RENJA )

BAB I 1.1.

2015

PENDAHULUAN

Latar Belakang Undang - Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (UU-SPPN) yang telah dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan bahwa salah satu tahap yang harus dilalui dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah adalah penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD. Oleh karena itu, sebagai salah satu Unit Kerja pada Pemerintah Provinsi Jambi, Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jambi yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas peraturan daerah Provinsi Jambi tentang

Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi diwajibkan untuk menyusun RENJA SKPD. RENJA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan RENJA SKPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup: 1.

Tahap perumusan rancangan RENJA SKPD.

2.

Tahap penyajian rancangan RENJA SKPD.

RENJA Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Tahun 2015 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam RENJA Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Tahun 2015, mengacu kepada rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Provinsi Jambi Tahun 2015. Untuk penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan

BIRO ADM. PEMBANGUNAN DAN KERJASAMA

1


2015

RENJA Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama, selaras dengan Renstra Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Tahun 2014-2015. Selanjutnya RENJA Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Tahun 2015 dijadikan bahan dalam penyusunan RKPD Provinsi Jambi Tahun 2015 yang menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2015. 1.2 Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 5. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6

Tahun 2009 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025; 6. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.


2


2015

7. Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2010 –2015. 8. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015 adalah untuk mengetahui : 1. Program dan kegiatan Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Tahun 2015. 2. Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Tahun 2015. 3. Indikator kinerja Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Tahun 2015. 4. Kelompok sasaran Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Tahun 2015. 5. Pagu indikatif dan prakiraan maju program dan kegiatan Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Tahun 2015. Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Merencanakan program dan kegiatan Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Tahun 2015. 2. Perumusan tujuan dan sasaran Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Tahun 2015. 3. Sebagai salah satu media pertanggung jawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi. 1.4. Sistematika Penulisan RENJA Rencana Kerja Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I.

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan


3


2015

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Biro Adm. Pembangunan dan Kerjasama

Tahun Lalu dan Capaian Renstra Biro Adm. Pembangunan dan Kerjasama 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Tujuan dan sasaran RENJA SKPD 3.2 Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP


4


2015

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

BAB II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, menetapkan pembentukan dari Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama serta Biro Administrasi Perekonomian dan SDA yang pada dasarnya merupakan pemekaran dari Biro Ekbang dan SDA Setda Provinsi. Pada RENJA Biro Ekbang dan SDA Tahun 2014 untuk menunjang tugas pokok dan fungsi, direncanakan akan melaksanakan 6 (enam) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan dengan alokasi dana dalam APBD Provinsi Jambi sebesar Rp. 4.305.320.000,- (empat milyar tiga ratus lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Mempedomani RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2010 - 2015, Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Tahun 2014 untuk menunjang tugas pokok dan fungsi melaksanakan 2 (dua) program dan 6 (enam) kegiatan dari yang direncanakan pada Renja Biro Ekbang dan SDA Setda Provinsi Tahun 2014 dengan alokasi anggaran untuk Tahun 2014 sebesar Rp. 1.924.814.800,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari : A. Program Pembinaan dan Evaluasi Pembangunan. 1.

Kegiatan Penyusunan dan Pengendalian Program Pembangunan di Lingkungan Pemda Provinsi Jambi.

2.

Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan.

3.

Kegiatan

Pelayanan

Administrasi

Pembangunan

pada

Biro

Administrasi

Pembangunan dan Kerjasama. 4.

Kegiatan Pelayanan Administrasi Sekretariat Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Jambi.


5


2015

B. Program pembinaan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan perhubungan. 5.

Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum.

6.

Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Pembangunan Bidang Perhubungan. Secara keseluruhan, kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Biro Adm.

Pembangunan dan Kerjasama dan perkiraan capaian tahun 2015, dan realisasi Renstra Biro Adm. Pembangunan dan Kerjasama yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Biro Adm. Pembangunan dan Kerjasama dan/atau realisasi APBD Biro Adm. Pembangunan dan Kerjasama dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


6


2015

Tabel I. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Biro Adm. Pembangunan dan Kerjasama Pencapaian Renstra Biro Adm. Pembangunan dan Kerjasama s/d Tahun 2015 Provinsi Jambi Nama SKPD :

Kode

Biro Adm. Pembangunan dan kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jambi

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

1

2

1

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

3

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2011

4

5

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2012

Target RENJ A SKPD tahun 2012

Realisasi RENJA SKPD Tahun 2012

Tingkat Realisasi (%)

Target program dan kegiatan RENJA SKPD Tahun 2013

6

7

8=(7/6)

9

Urusan Wajib

1

20

Bidang Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1

20

03

1

20

03

Sekretariat Daerah

04

Biro Adm. Pembangunan dan Kerjasama


7

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2013 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2013

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

10=(5+7+9)

11=(10/4)


1

2

1

20

03

04

07

1

20

03

04

07

01

3

4

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan

Terpantaunya tahapan Progress pengendalian fisik APBD dilapangan

Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Pengendalian Program Kegiatan Pembangunan dilingkungan Pemda Provinsi Jambi

Tercapainya penyelenggaraan program pembangunan sesuai rencana berupa :

1

20

03

04

07

02

Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pembangunan

1

20

03

04

07

03

Kegiatan Fasilitasi Pembangunan pada Biro Ekbang dan SDA

03

04

32

Program pembinaan dan fasilitasi pembangunan ekonomi di bidang pekerjaan umum, perhubungan dan lingkungan hidup

6

7

8=(7/6)

125 eks 200 eks

25 eks 40 eks

25 eks 40 eks

25 eks 40 eks

-

125 eks 200 eks

25 eks 40 eks

25 eks 40 eks

25 eks 40 eks

100% 100% 100%

500 eks

100 eks

100eks

100 eks

10 eks

10 eks

Lakip Biro Laporan Akhir

Tertib Administrasi Pengelolaan pembangunan berupa : Tertib Administrasi Pengelolaan pembangunan berupa :

100%

10=(5+7+9)

11=(10/4)

25 eks 40 eks

75 eks 120 eks

18,75 30

25 eks 40 eks

75 eks 120 eks

18,75 30

100%

100 eks

300 eks

75

100%

10 eks

30 eks

7,5

kegiatan 50 eks

10 eks

Terkoordinirnya rencana pengembangan infrastruktur jalan dan pengairan

Terpantaunya pengelolaan tata ruang dan pemukiman serta pelaksanaan JAKON Terpantaunya penyelenggaraan sektor perhubungan dan jasa transportasi


9

kegiatan

- Buku laporan Kegiatan 20

5

- RENJA Biro - Buku Program/Kegiatan

- Buku Laporan Evaluasi APBD

1

2015

8


1 1

20

03

04

32

09

2

3

Kegiatan Koordinasi Pembinaan dan fasilitasi pembangunan bidang pekerjaan umum

Terkoordinasinya penyelenggaraan dan pengelolaan Bidang Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya, Pemukiman dan Bidang Pekerjaan Umum lainnya, berupa : - Buku Laporan

1

20

03

04

32

10

Kegiatan Koordinasi Pembinaan dan fasilitasi pembangunan bidang perhubungan

2015

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

200 eks

40 eks

40 eks

40 eks

100%

40 eks

120 eks

35

200 eks

40 eks

40 eks

40 eks

100%

40 eks

120 eks

35

Terpenuhinya data/informasi perhubungan dan penyelenggaraan sektor jasa transportasi serta meningkatkan pembinaan pengelolaan bidang kepelabuhan, berupa : - Buku laporan


9


2015

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang perubahan kelima atas Peraturan Gubernur Jambi nomor 29 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi ditetapkan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama sebagai berikut : a.

Tugas : MEMBANTU

SEKDA

MELAKUKAN

PEMBINAAN,

PERUMUSAN

KEBIJAKAN DAN PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN BIDANG PEMBANGUNAN PELAPORAN

DAERAH,

SERTA

PENGENDALIAN,

MEMANTAU

EVALUASI

PERKEMBANGANNYA

DAN SESUAI

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. b.

Fungsi :  Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran fungsi Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama  Pelaksanaan pelayanan administrasi dan koordinasi serta fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Bina Program bidang pembangunan

dan kerjasama, pembinaan

pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai peraturan dan perundangundangan yang berlaku.  Penyiapan, Penyusunan dan pengolahan bahan-bahan pembinaan dan perumusan kebijakan, pengendalian dan pemantauan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi serta pelaporan bidang pekerjaan umum sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.  Penyiapan, penyusunan dan pengolahan bahan-bahan pembinaan dan perumusan kebijakan, pengendalian dan pemantauan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan bidang kerjasama luar negeri, dalam negeri dan antar lembaga sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.  Penyiapan, penyusunan dan pengolahan bahan-bahan pembinaan dan perumusan kebijakan, pengendalian dan pemantauan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan


10


2015

pelaporan bidang Perhubungan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.  Penyiapan bahan-bahan pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta verifikasi administrasi penyelesaian pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi Jambi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;  Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Biro.  Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dari uraian tugas pokok dan fungsi Biro Adm. Pembangunan dan Kerjasama di atas dapat diketahui bahwa pelayanan yang diberikan oleh Biro Adm. Pembangunan dan Kerjasama lebih kepada melaksanakan perumusan kebijakan serta mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan membina penyelenggaraan kebijakan pada Satuan Kerja Perangkat Derah (SKPD) maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi di bidang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan APBD, Pekerjaan Umum dan Perhubungan serta Kerjasama yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. Analisis pencapaian kinerja pelayanan Biro Adm. Pembangunan dan Kerjasama dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :


11


2015

Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Adm. Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi Target Renstra SKPD NO

1 I.

1.

2.

Indikator

2 Terpantaunya tahapan Progress pengendalian fisik APBD dilapangan

3

IKK

4

Realisasi Capaian

Proyeksi

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Catatan Analisis

(eksemplar)

(eksemplar)

(eksemplar)

(eksemplar)

(eksemplar)

(eksemplar)

(eksemplar)

(eksemplar)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Tercapainya penyelenggaraan program pembangunan sesuai rencana berupa : -

RENJA Biro Ekbang & SDA

-

Buku Program/Kegiatan

-

Lakip Biro Ekbang & SDA

-

Laporan Akhir Tahun

40

40

40

40

30

30

50

50

25

25

25

25

30

30

25

25

25

25

25

25

20

30

25

25

40

40

40

40

10

30

40

40

100

100

100

100

25

60

80

80

10

10

10

10

10

10

10

10

terhimpunnya data laporan pelaksanaan pembangunan sebagai bahan pelaksanaan program APBD berupa :

-

3.

SPM/standar nasional

Buku Laporan Evaluasi

Tertib Administrasi Pengelolaan kegiatan pembangunan berupa : -

Buku Laporan kegiatan


12


V.

2015

Terkoordinirnya rencana pengembangan infrastruktur jalan dan pengairan

Terpantaunya pengelolaan tata ruang dan pemukiman serta pelaksanaan JAKON Terpantaunya penyelenggaraan sektor perhubungan dan jasa transportasi

4.

Terkoordinasinya penyelenggaraan dan pengelolaan Bidang Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya, Pemukiman dan Bidang Pekerjaan Umum lainnya, berupa : -

5.

Buku Laporan

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

Terpenuhinya data/informasi perhubungan dan penyelenggaraan sektor jasa transportasi serta meningkatkan pembinaan pengelolaan bidang kepelabuhan, berupa :

-

Buku Laporan


13


2015

2.3 Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan SKPD karena dampak yang signifikan dan memiliki karakterisitik bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menetukan tujuan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD. Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas peraturan daerah Provinsi Jambi tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi. Sebagai implementasi dari tupoksinya, Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama memberi pelayanan berupa melakukan pembinaan, perumusan kebijakan dan petunjuk

teknis

penyelenggaraan

bidang

pembangunan

daerah

dan

kerjasama,

pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta memantau perkembangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa isu strategis yang berkembang terkait dengan pelaksanaan Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Pemerintah Provinsi Jambi antara lain meliput isu dibidang kurangnya infrastruktur, belum efektifnya pelaksanaan pengendalian pembangunan, peningkatan efektifitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah serta peningkatan pengembangan kerjsama pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi. Isu

yang berkembang di bidang infrastruktur antara lain : 1. Masih kurangnya

infrastruktur penunjang transportasi berupa jalan dan jembatan, 2. Terbatasnya akses perhubungan kedaerah, 3. Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur pengairan dan pemukiman. Akibat dari masih kurangnya infrastruktur penunjang transportasi dan terbatasnya akses perhubungan daerah mempengaruhi tingkat perkembangan industri kecil di Provinsi Jambi. Padahal peranan industri kecil dalam perekonomian daerah sangat penting karena mampu menyerap sebagian besar tenaga kerja sehingga dapat mewujudkan pemerataan kesempatan berusaha dan pemerataan pendapatan. Sementara itu industri kecil kenyataannya adalah sangat heterogen karena meliputi berbagai kegiatan sektor ekonomi,


14


2015

seperti pertanian, peternakan, perikanan, industri pengolahan, angkutan dan perdagangan serta jasa. Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur pertanian seperti waduk dan irigasi juga sangat mempengaruhi taraf perekonomian masyarakat jambi karena infrastruktur ini secara langsung bersentuhan dengan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat terutama petani. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur pertanian tersebut khususnya juga akan meningkatkan produksi padi sehingga akan meningkatkan ketahanan pangan Provinsi Jambi. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi, perlu dilakukan monitoring dan pengendalian yang efektif agar program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan tersebut dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama selaku administrator pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pemerintah Provinsi Jambi berkewajiban untuk melaksanakan monitoring dan pengendalian tersebut. Ketersediaan infrastruktur adalah faktor utama penggerak pembangunan dan perekonomian, sehingga dengan rendahnya

tingkat investasi untuk penyediaan

infrastruktur akan sangat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi suatu Daerah. Tantangan utama yang dihadapi adalah funding gaps antara kebutuhan investasi infrastruktur dengan relatif terbatasnya kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karenanya muncul pertimbangan perlunya memperkuat kerjasama pemerintah dengan pihak lain yang dilihat dari 3 (tiga) dimensi sebagai berikut yaitu kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak dari Luar Negeri, kerjasama dengan Pihak dari dalam neger dan kerjasama antar lembaga Pemerintah. Berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi Jambi, dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mewajibkan Pemerintah Daerah untuk membentuk Unit Layanan Pengadaan. Saat ini Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jambi telah resmi terbentuk dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 60 tahun 2013 bersifat melekat pada SKPD yang sudah ada yaitu Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama.


15


2015

Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama harus mampu memberikan dukungan dalam implementasi pelaksanaan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Jambi sehingga diharapkan dapat terwujud proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang transparan, efektif dan efisien. Kerjasama pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dengan Fasilitasi dari Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama melalui kebijakan yang tepat serta manajemen yang benar, efektif dan terkendali diharapkan dapat menghasilkan output yang memiliki daya saing dan optimal yang berencana serta kontinue/ berkelanjutan. Setelah mengetahui arti penting dari peranan Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama, langkah berikutnya adalah mengindentifikasi dan menilai keadaan faktorfaktor lingkungan strategis organisasi. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui faktorfaktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan, serta mencermati peluang pendorong dan ancaman guna menentukan faktor kunci keberhasilan yang diberdayakan dan akan diperbaiki dalam mencapai sasaran. Instrumen utama yang digunakan dalam mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan strategis adalah teknik analisis SWOT (strength, weaknesses, opportunity, and threat). Pada pokoknya, teknik analisis SWOT membedah kondisi organisasi berdasarkan faktor internal (kekuatan dan kelemahan), serta faktor eksternal (peluang dan ancaman).


16


2015

2.4 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Disamping program dan kegiatan yang telah dicantumkan pada Renstra Biro Adm. Pembangunan dan Kerjasama, ada beberapa kegiatan yang baru muncul pada APBD tahun 2015 yang merupakan implementasi dari permasalahan yang muncul di tengah masyarakat maupun dari isu global yang berkembang pada saat ini sebagaimana tabel di bawah ini :


17


2015

Tabel 3 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2015 Provinsi Jambi Biro Adm. Pembangunan dan Kerjasama No.

Program

Sasaran

1.

Program Pembinaan dan Evaluasi Pembangunan

1.

Volume

Tercapainya penyelenggaraan Bidang Pembangunan secara optimal sesuai rencana kegiatan yang diprogramkan.

1.

-

Buku Prioritas Program/ Kegiatan Pembangunan

20

Eks

-

Renja Biro Adm. Pembangunan dan Kerjasama Buku LAKIP Biro Adm. Pembangunan dan Kerjasama

20

Eks

20

Eks

-

Cetak laporan akhir Tahun

40

Eks

-

LPPD Biro APKS

20

Eks

-


Kegiatan

Fasilitasi penyusunan dan pengendalian program kegiatan pembangunan di lingkungan Pemda Provinsi Jambi

18


2.

-

3.

4

2015

Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan kegiatan pembangunan secara menyeluruh sesuai rencana yang telah ditetapkan Buku Laporan Evaluasi Kegiatan per Triwulan Buku Laporan Evaluasi Kegiatan Akhir Tahun

180

Eks

50

Eks

Laporan Evaluasi Kegiatan Bulanan

240

Eks

Terwujudnya sinergisitas antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Vertikal di Wilayah Provinsi Jambi, berupa : Buku Laporan Kegiatan

20

Evaluasi dan Pelaksanaan Pembangunan

Pelaporan Program

3.

Kegiatan Pengendalian Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Wilayah Provinsi Jambi

4

Kegiatan Pelayanan Administrasi Sekretariat Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Jambi

Eks

Terpantaunya Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jambi yang Efektif dan Sesuai dengan Peraturan yang berlaku

-

Laporan Kegiatan

240

Eks

-

Laporan RUP

240

Eks

-

PERGUB ULP

200

Eks

-

Buku Kerja ULP

220

Eks


2.

19


5

Terwujudnya tertib administrasi pada Biro Adm. Pembangunan dan Kerjasama

Buku Laporan Kegiatan 2

Program Pembinaan Pembangunan di Bidang PU, Perhubungan dan Pengadaan Barang/Jasa

1.

2.

3

-

2015

5

20

Eks

Tersusunnya bahan rumusan kebijakan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum Bina Marga

Buku laporan kegiatan bidang Pekerjaan Umum Dokumentasi Lapangan

Kegiatan Koordinasi Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum Bina Marga di Provinsi Jambi 40

Eks

1000

Pcs

Tersusunnya bahan rumusan kebijakan pembangunan ekonomi di bidang Perhubungan Buku Laporan Kegiatan Terpantaunya Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jambi yang Efektif dan Sesuai dengan Peraturan yang berlaku Laporan Kegiatan


Kegiatan Pelayanan Administrasi Pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama

80

100

2.

Kegiatan Koordinasi & Pembinaan Pembangunan Bidang Perhubungan

3

Kegiatan Koordinasi dan evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Eks

Eks

20


4

Tersusunnya bahan rumusan kebijakan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum Cipta karya

-

Laporan kegiatan bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya

-

Dokumentasi Lapangan

5

Tersusunnya bahan rumusan kebijakan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum Pengairan dan Pemukiman

-

Laporan kegiatan bidang Pekerjaan Umum Pengairan dan Pemukiman Dokumentasi Lapangan

6

2015

40

Eks

1000

Pcs

40

Eks

1000

Pcs

Tersusunnya bahan rumusan kebijakan pembangunan ekonomi di bidang Pekerjaan Umum

-

Laporan kegiatan bidang Pekerjaan Umum Dokumentasi Lapangan

-

Laporan Kegiatan PPSP


90 2000

Eks Pcs

40

Eks

4

Kegiatan Koordinasi Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya di Provinsi Jambi

5

Kegiatan Koordinasi Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum Pengairan dan Pemukiman di Provinsi Jambi

6

Kegiatan Koordinasi Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum

21


3

Program Pembinaan Pembangunan di Bidang Kerjasama

1.

2.

3.

-

2015

Tersusunnya bahan rumusan kebijakan di bidang kerjasama antar Lembaga Pemerintah dan Swasta, berupa : Buku laporan kegiatan per triwulan

260

200


250

2.

Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Kerjasama Dalam Negeri

3.

Kegiatan Koordinasi Kerjasama dengan Luar Negeri

Eks

Tersusunnya Bahan Rumusan Kebijakan bidang kerjasama Luar Negeri Pemerintah Provinsi Jambi,berupa : Buku laporan kegiatan

Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Kerjasama antar Lembaga Pemerintah dan Swasta

Eks

Tersusunnya Program/Kegiatan kerjasama seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, Kab/Kota dengan Pemerintah Provinsi Lainnya, berupa : Buku laporan kegiatan

1.

Eks

22



2015

18


BAB 3

2015

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Biro Adm. Pembangunan dan Kerjasama Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai pada RENJA Biro Adm. Pembangunan dan Kerjasama Tahun 2015 ditetapkan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Biro Adm. Pembangunan dan Kerjasama sebagai mana tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2014 yang telah diuraikan sebelumnya pada Bab 2. Tujuan yang ingin dicapai melalui misi Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama, yaitu : a.

Terwujudnya tertib administrasi dalam pelaksanaan pembangunan dan kerjasama pemerintah

b.

Mewujudkan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi di Bidang Administrasi Pembangunan dan Kerjasama.

c.

Menciptakan kualitas pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan dan kerjasama yang lebih baik.

d.

Mewujudkan kualitas kinerja birokrasi pemerintah secara profesional.

Sasaran dari visi Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi antara lain : a. Meningkatnya kualitas administrasi dan koordinasi kegiatan pembangunan dan kerjasama daerah. b. Meningkatnya pengembangan infrastruktur daerah serta fasilitas bidang perhubungan. c.

Meningkatnya efektifitas dan pengembangan potensi kerjasama daerah.

3.2 Program dan Kegiatan 3.2.1.Program Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit kerja/instansi Pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran yang diinginkan.


24


2015

Untuk menunjang pelaksanaan kebijakan, pada Tahun 2014, Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi melaksanakan 2 (dua) Program Kerja sebagai berikut : 1. Program Pembinaan dan Evaluasi Pembangunan 2. Program Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan Sedangkan untuk Tahun 2015 Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi melaksanakan 3 (tiga) Program Kerja sebagai berikut : 1. Program Pembinaan dan Evaluasi Pembangunan 2. Program Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan 3. Program Kerjasama Pembangunan 3.2.2. Kegiatan Untuk menunjang pelaksanaan program-program tersebut, pada Tahun 2014 Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi melaksanakan 6 kegiatan sebagai berikut : 1. Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Pengendalian Program Kegiatan Pembangunan dilingkungan Pemda Provinsi Jambi 2. Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan 3. Kegiatan Administrasi Pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama 4. Kegiatan Pelayanan Administrasi Sekretariat Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Jambi 5. Kegiatan Koordinasi Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum 6. Kegiatan Koordinasi Pembangunan Bidang Perhubungan Sedangkan untuk Tahun 2015 Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan sebagai berikut : 1. Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Pengendalian Program Kegiatan Pembangunan dilingkungan Pemda Provinsi Jambi 2. Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan 3. Kegiatan Koordinasi dan Pengendalian Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Wilayah Provinsi 4. Kegiatan Administrasi Pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama 5. Kegiatan Pelayanan Administrasi Sekretariat Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Jambi


25


2015

6. Kegiatan Koordinasi Pembangunan Bidang Bina Marga 7. Kegiatan Koordinasi Pembangunan Bidang Cipta karya 8. Kegiatan Koordinasi Pembangunan Bidang Pengairan dan Pemukiman 9. Kegiatan Koordinasi Pembangunan Bidang Perhubungan 10. Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Jambi 11. Kegiatan Koordinasi Kerjasama Luar Negeri 12. Kegiatan Koordinasi Kerjasama Dalam Negeri 13. Kegiatan Koordinasi Kerjasama Antar Lembaga


26


BAB 4

2015

PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RENJA-SKPD disusun dengan mempedomani Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), diantaranya memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi tahun 2014 ini merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab biro, dan diharapkan dapat memberikan solusi dalam setiap gerak dan langkah yang akan ditempuh, agar tidak terjadi berbagai hambatan. Rencana Kerja ini secara umum menguraikan program dan kegiatan Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi serta indikator kinerja untuk program yang dinyatakan dalam sasaran hasil (outcomes). Esensinya, dengan mempedomani Rencana Kerja ini dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah tertuang dalam DPA Kerja Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi, Tupoksi yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik dan dalam upaya meningkatkan kinerja Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama, terutama dalam mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya dan mendukung pencapaian Jambi Emas 2015.


27



2015

27

Rencana Kerja (RENJA ) 2015

Recommend Documents