RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2015

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2015

BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

KATA PENGANTAR Rencana Kerja (RENJA) merupakan suatu gambaran dalam rangka melakukan

persiapan/rencana penyelenggaraan program kerja yang diselenggarakan pada Tahun

2015, dan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.

Dalam Rencana Kerja (RENJA) ini telah disajikan beberapa program/kegiatan,

baik program/kegiatan lanjutan maupun program/kegiatan prioritas yang kesemuanya

menggambarkan visi dan misi dari pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung yang merupakan bagian dari gambaran umum Rencana Strategis Provinsi.

Dengan adanya Rencana Kerja (RENJA) Badan Ketahanan Pangan Daerah

diharapkan dapat dijadikan pedoman dan petunjuk dalam penyusunan program kerja

tahunan yang terarah dan berkesinambungan, sehingga lebih berdayaguna dan berhasilguna bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Demikian Rencana Kerja Tahunan (RENJA) Tahun 2015 ini dibuat dengan

harapan dapat dijadikan pedoman dalam pengembangan dan kinerja aparatur dimasa mendatang.

Bandar Lampung, KEPALA BADAN, Ir. Kusnardi, M. Agr, EC Pembina Utama Muda NIP. 19631123 198803 1 005

2014

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR ............................................................................................................... i DAFTAR ISI ............................................................................................................................... ii BAB I. PENDAHULUAN ......................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ................................................................................ 1 1.2 Landasan Hukum ........................................................................... 1 1.3 Maksud dan Tujuan ...................................................................... 3 1.4 Sistematika Penulisan ................................................................ 3 BAB

BAB

BAB

II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013............................................................................................... 2.1 Evaluasi Pelaksanaan.......... ........................................................ 2.2 Permasalahan dan Solusi........................................................... 2.3 Strategi Pemecahan Masalah/Hambatan............................

III. RENCANA STRATEGIS,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,....................... 3.1 Visi dan Misi.................................................................................... 3.2 Tujuan............................................................................................... 3.3 Strategi.............................................................................................. 3.4 Sasaran dan Indikator Sasaran.............................................. 3.5 Program dan Kegiatan .................................................................

IV. PENUTUP ......................................................................................................

LAMPIRAN-LAMPIRAN

4 4 12 15

18 18 19 20 21 23

29

ii

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang

Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hak azasi setiap manusia untuk hidup dan beraktifitas, dengan demikian pangan sangat mempengaruhi stabilitas Nasional, stabilitas nasional dapat terguncang jika ketersediaan pangan tidak terjamin. Secara umum Ketahanan Pangan dapat dikatakan terwujud apabila tersedianya pangan yan cukup dan merata untuk seluruh penduduk, kemudian setiap penduduk mempunyai akses fisik dan ekonomi terhadap pangan untuk memenuhi gizi guna menjalani kehidupan yang sehat dan produktif dari hari ke hari. Ketahanan Pangan pada tingkat rumah tangga merupakan landasan bagi Ketahanan Pangan masyarakat, yang selanjutnya menjadi pilar bagi ketahanan pangan daerah dan nasional. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka salah satu prioritas utama pembangunan ketahanan pangan adalah memberdayakan masyarakat, agar mampu menanggulangi masalah pangannya secara mandiri, serta mewujudkan ketahanan pangan rumah tangganya secara berkelanjutan. Salah satu upaya Pemerintah untuk mewujudkan Ketahanan Pangan dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, yang menyatakan bahwa penyediaan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan rumah tangga yang terus berkembang dari waktu ke waktu melalui : a) pengembangan sistem produksi pangan yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal; b) pengembangan efisiensi sistem usaha pangan; c) pengembangan teknologi produksi pangan; d) pengembangan sarana dan prasarana produksi pangan; dan e) mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif.

1.2 Landasan Hukum Dalam penyusunan Renja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi LampungTahun 2015, peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung; 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang – Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan; Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015

Page 1

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 8. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah; 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 15. Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/0T.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal; 16. Peraturan Menteri Pertanian No.65/Permentan/0T.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung; 18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung; 19. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung. Selanjutnya Pergub tersebut diperbaharui melalui Peraturan Gubernur Lampung Nomor 25 tahun 2013 tentang Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung; 20. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 46 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal di Provinsi Lampung; Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015

Page 2

21. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok (Beras) Pemerintah Provinsi Lampung; 22. Peraturan Gubernur nomor 33 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di Provinsi Lampung; 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Renja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung adalah sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada Renstra - SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Tujuan disusunnya Renja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung adalah: 1. merumuskan rancangan program kegiatan dan pendanaan untuk 1 tahun mendatang. 2. memberi arah dan petunjuk tentang tahapan - tahapan program dan kegiatan selama 1 tahun. 1.4 Sistematika Penulisan Dokumen Renja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampun tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN memuat; latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU memuat; evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. BAB III.TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN memuat; telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja. BAB IV. PENUTUP memuat; catatan penting yang mendapatkan perhatian, kaidah kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.

Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015

Page 3

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013 2.1 HASIL PELAKSANAAN Pembangunan Ketahanan Pangan melalui alokasi APBD TA. 2012 dilaksanakan melalui 5 (lima ) Program yaitu: 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan; 2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ; 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 5) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan. Melalui dana APBN 2013, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat TA. 2013 terdiri dari 4 kegiatan utama yaitu : 1.) Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan; 2) Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan; 3) Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar; 4) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan. Alokasi anggaran baik APBD maupun APBN TA. 2013 yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung sebagian besar merupakan dana Bantuan Sosial (Bansos) dan selebihnya diperuntukan pada kegiatan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pendampingan. Dana bansos banyak diperoleh melalui APBN sedangkan untuk pembinaan, pemantauan dan pendampingan diperoleh melalui APBD. Kegiatan utama pada BKPD Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :


Page 4

a. Aspek Ketersediaan Ketersediaan Pangan Strategis di Prov. Lampung Tahun 2013 (ARAM II Tahun 2013)

Komoditas

Produksi

Ketersediaan

Konsumsi/

Total

Surplus/Minus

(Ton)

(Ton)

Kapita

Konsumsi

Ketersediaan

(Kg/Kap/Thn)

(Ton)

(Ton)

Beras

1.885.446

1.823.227

90,40

864.242

958.984

Jagung

1.725.727

1.535.897

6,24

59.656

1.476.241

5.550

5.273

10,22

97.705

Kc.Tanah)*

13.775

13.086

0,91

8.700

Kc. Hijau)*

4.176

3.884

0,62

5.927

9.633.560

8.188.526

34,20

326.959

7.861.567

51.712

45.507

3,28

31.357

14.149

2.169.480

1.952.532

35,84

342.638

1.609.894

186.100

167.490

59,82

571.891

9.033

9.033

0,18

1.721

7.312

buras**

40.981

40.981

3,05

29.159

11.822

Susu **

360,17

360

36,68

350.668

Telur (ayam,itik)**

99.827

99.827

0,18

1.721

98.106

Ikan***

588.712

500.405

0,95

9.082

491.323

Gula Pasir****

864.483

864.483

7,52

71.893

792.591

48.750

48.750

10,11

96.654

Kedelai

Ubikayu Ubijalar)* Buah-Buahan)^ Sayuran)^ Daging Sapi**

-

92.433 4.386

-

-

2.044

404.401

Daging ayam ras dan

Minyak goreng****

-

-

Ketersediaan pangan per kapita mengindikasikan rata-rata individu memperoleh bahan pangan. Total ketersediaan energi untuk dikonsumsi penduduk Provinsi Lampung berdasarkan NBM tahun 2012 mencapai 2.808,29 Kalori/kapita/hari (27,65% dari Angka Kecukupan Energi di tingkat ketersediaan sebesar 2.200 Kalori, hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi, Tahun 2004). Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015

Page 5

350.308

47.904

Dari total ketersediaan energi tersebut, sumbangan terbesar berasal dari pangan nabati yaitu sebesar 2.668,75 kalori/kapita/hari atau 95,03% dan sisanya sebesar 139,54 kal/kap/hari atau 4,97% yang berasal dari pangan hewani Ketersediaan Energi, Protein dan Lemak menurut Sumbernya :

Sumber Pangan

Energi (kal/kap/hari)

Nabati

Hewani

2.668,75

Total

139,54 2.808,29

% Nabati

% Hewani

Standar WNPG

95,03

4,97

2.200

Protein (g/kap/hari)

52,89

17,85

70,74

74,77

25,23

57

Lemak (g/kap/hari)

22,02

6,88

28,90

76,19

23,81

48,88*

Perkembangan Ketersediaan Energi, Protein, dan Lemak di Provinsi Lampung


Page 6

Ketersediaan pangan per kapita mengindikasikan rata-rata individu memperoleh bahan pangan. Total ketersediaan energi untuk dikonsumsi penduduk Provinsi Lampung berdasarkan NBM tahun 2012 mencapai 2.808,29 Kalori/kapita/hari (27,65% dari Angka Kecukupan Energi di tingkat ketersediaan sebesar 2.200 Kalori, hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi, Tahun 2004). Dari total ketersediaan energi tersebut, sumbangan terbesar berasal dari pangan nabati yaitu sebesar 2.668,75 kalori/kapita/hari atau 95,03% dan sisanya sebesar 139,54 kal/kap/hari atau 4,97% yang berasal dari pangan hewani Ketersediaan Energi, Protein dan Lemak menurut Sumbernya

Sumber Pangan Energi (kal/kap/hari)

Nabati

Hewani

Total

% Nabati

% Hewani

Standar WNPG

2.668,75

139,54

2.808,29

95,03

4,97

2.200

Protein (g/kap/hari)

52,89

17,85

70,74

74,77

25,23

57

Lemak (g/kap/hari)

22,02

6,88

28,90

76,19

23,81

48,88*

Total ketersediaan protein adalah sebesar 70,71 gram/kapita/hari atau lebih besar 24,11% dari angka yang dianjurkan (57 g/kapita/hari). Sedangkan ketersediaan lemak sebesar 28,90 g/kapita/hari atau masih kurang 40,88% terhadap angka yang dianjurkan yakni 48,88 g/kapita/hari (berdasarkan ketentuan WHO Tahun 2000).

No 1

Kelompok Pangan Padi-padian

Gram/ Kap/Hari

Kalori

567,11 2.022,04

% 72,00

% AKE*) Bobot 91,91

0,50


Skor Aktual 36,00

Skor AKE 45,96

Page 7

Skor Maks

Skor PPH

25,00 25,00

2

Umbi-umbian

41,23

86,46

3,08

3,93

0,50

1,54

1,97

2,50 1,97

3

110,75

138,48

4,93

6,29

2,00

9,86

12,59

24,00 12,59

11,49

103,70

3,69

4,71

0,50

1,85

2,36

5,00 2,36

-

-

-

-

0,50

-

-

6

Pangan Hewani Minyak dan Lemak Buah/Biji Berminyak Kacangkacangan

5,53

20,64

0,74

0,94

2,00

1,47

1,88

10,00 1,88

7

Gula

113,48

413,08

14,71

18,78

0,50

7,35

9,39

2,50 2,50

8

Sayur dan Buah

49,17

23,87

0,85

1,09

5,00

4,25

5,43

30,00 5,43

9

Lain-lain Total

-

-

100,00

127,65

-

62,32

79,56

4 5

2.808,29

Berdasarkan persentase AKE bahwa situasi ketersediaan pangan secara kualitas (PPH) dengan ketersediaan energi sebesar 2.808,29 kal/kap/hari Atau lebih dari 27,65% dari AKG (2.200 kal/kapita/hari) memiliki skor PPH sebesar 51,71. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketersediaan pangan di Provinsi Lampung belum beragam/berimbang karena total PPH belum mencapai skor 100 yang bermakna belum ideal yang berakibat tidak seimbangnya ketersediaan kecukupan gizi yang dipersyaratkan Kelompok pangan yang terlalu melebihi skor maksimal akan memberikan kelebihan kontribusi ideal pangan dalam komposisi gizi seimbang

Salah satu upaya untuk menstabilkan ketersediaan pangan adalah dengan penyelenggaraan cadangan pangan daerah (Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 89/PP 310/M/4/2008 tanggal 9 April 2006 dan Nomor : 113/PP.310/M/5/2008 tanggal 13 Mei 2008). Pengelolaan cadangan pangan ini dilakukan bekerjasama dengan Perum Bulog Divre Lampung sebagai gudang cadangan pangan daerah yang tersebar di dolog wilayah Kabupaten lampung Tengah, Konsilog Lampung Selatan, Dolog Lampung Utara dan Gudang Bulog Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015

Page 8

1,00

100,00

-

51,71

Divre Lampung di Bandar Lampung. Total cadangan pangan Pemprov Lampung hingga tahun 2013 sebanyak 186.078 kg dengan perincian Tahun Anggaran 2013 sebanyak 20.500 kg, TA. 2012 sebanyak 71.333,33 kg, TA. 2011 sebanyak 46.511,63 kg dan TA. 2010 sebanyak 47.732,7 kg. Kekurangan penyediaan cadangan pangan ini (13,922 ton( di rencanakan akan dipenuhi pada tahun 2014 dan diharapkan target pemenuhan cadangan pangan sebesar 200 ton dapat tercapat sebelum tahun 2015 Aspek Distribusi Salah satu subsistem dari ketahanan pangan yaitu subsistem distribusi pangan merupakan suatu proses yang menyalurkan produk komoditas pangan dari produsen hingga ke konsumen akhir secara tepat waktu dan jumlah yang cukup serta terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Proses penyampaian produk komoditas pangan dari

tingkat produsen merupakan rantai distribusi yang dilakukan oleh pelaku-pelaku distribusi pangan. Pelaku-pelaku distribusi pangan memegang peranan penting dalam mendistribusikan komoditas pangan.

Para pelaku komoditas pangan antara lain

pedagang perantara/pengumpul, pedagang grosir, distribusi, agen/sub agen. Keberadaan para pelaku distribusi pangan seringkali menimbulkan spekulatif (misalnya menimbun, memborong) yang berdampak terhadap gejolak harga pangan di tingkat konsumen. Selain itu para pelaku distribusi pangan seringkali menimbulkan spekulatif yang berdampak terhadap gejolak harga pangan di tingkat konsumen. Selain itu para pelaku distribusi juga dapat mengambil marijin yang lebih besar dari marijin yang diterima oleh produsen. Aspek Konsumsi dan Keamanan Pangan : Pemantapan Ketahanan Pangan dicirikan dengan setiap warga mengkonsumsi pangan yang cukup dalam jumlah dan mutu, gizi, aman, beragam dan terjangkau. Untuk itu pengembangan konsumsi pangan dilakukan dengan berbasis pada keanekaragaman baik sumber bahan pangan maupun kelembagaan dan budaya lokal. Identifikasi masalah pangan dan gizi merupakan proses penentuan jenis dan besar masalah yang terjadi pada suatu wilayah tertentu. Berdasarkan data Susenas jenis dan Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015

Page 9

besar masalah konsumsi pangan dapat diketahui dari 3 Aspek yaitu Aspek Kuantitas, Kualitas maupun Keragaman (PPH). Aspek kuantitas konsumsi pangan adalah jumlah pangan yang dikonsumsi biasanya dalam satuan kkal/kap/hr atau gr/kap/hr, dapat dihitung berdasarkan kelompok pangan atau komoditi pangan. Aspek Kualitas konsumsi pangan adalah kandungan gizi ( energi, protein, lemak dan gizi lainnya) dari pangan yang dikonsumsi, dibandingkan dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) masing-masing, dalam hal ini AKG Energi adalah 2.000 kkal dan protein 52 gr/kap/hr. Skor PPH digunakan untuk menghitung sejauh mana pangan 3B yang dikonsumsi telah memenuhi keragaman yang dianjurkan. Apabila keragaan konsumsi pangan berada di bawah anjuran, maka tingkat konsumsi masyarakat perlu ditingkatkan melalui peningkatan pendapatan dan pengetahuan pangan dan gizi, serta peningkatan yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Pada Tabel 1.1 di bawah ini disajika ketegori tingkat kecukupan gizi (TKG) masyarakat. Tabel 1.1. Kategori pencapaian tingkat kecukupan gizi (TKG) masyarakat

No.

Persentase pencapaian tingkat kecukupan gizi (TKG)

1

< 70 %

2

80 % - 90 %

Defisit Ringan

3

90 % - 119 %

Normal

4

> 120 %

Kategori Defisit Berat

Kelebihan Konsumsi Pangan

Agar usaha peningkatan perilaku masyarakat tentang penganekaragaman konsumsi pangan dapat dilaksanakan secara lebih terarah, maka dipandang perlu melakukan pemantauan kebiasaan makan sehingga dapat diperoleh suatu gambaran situasi konsumsi pangan/pola konsumsi pangan masyarakat, serta upaya-upaya perubahan


Page 10

pola konsumsi pangan masyarakat menuju Beragam, Bergizi dan Berimbang sesuai dengan konsumsi yang dapat dilihat pada Tabel 1. Pemantauan dalam rangka penyusunan analisis dan pemetaan pola konsumsi pangan dapat dilakukan secara berkala maupun rutin disesuaikan dengan kondisi dan dana yang tersedia dengan maksud untuk memantau pola konsumsi pangan masyarakat dari waktu ke waktu. Data pola konsumsi pangan yang diperoleh dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk merancang tindakan intervensi yang diperlukan berkaitan dengan pengembangan dan perbaikan pola konsumsi pangan daerah setempat. Tabel 1.2. Komposisi Pangan Beragam, Bergizi dan Berimbang No

Kelompok Pangan

Gram

Energi

% AKG

Skor PPH

1.

Padi-padian

275

1.000

50.0

25.0

2.

Umbi-umbian

100

120

6.0

2.5

3.

Pangan Hewani

150

240

12.0

24.0

4.

Minyak dan Lemak

20

200

10.0

5.0

5.

Buah/biji berminyak

10

60

3.0

1.0

6.

Kacang-kacangan

35

100

5.0

10.0

7.

Gula

30

100

5.0

2.5

8.

Sayur dan Buah

250

100

6.0

30.0

9.

Lain-lain

-

60

3.0

0.0

2.000

100

100

TOTAL

Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka telah disusun pedoman umum identifikasi dan pemetaan

pola konsumsi pangan masyarakat yang dapat digunakan sebagai

analisis dan Pemetaan Pola Konsumsi Pangan bagi institusi dan petugas yang menangani konsumsi baik di tingkat pusat maupun daerah untuk memantau perkembangan pola konsumsi pangan masing-masing daerah.


Page 11

Agar produk pertanian dapat kompetitif dan menjadi primadona dunia diperlukan dukungan aspek keamanan pangan. Pemerintah Provinsi Lampung melalui Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi d an Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan Produk Hasil Pertanian pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang sertifikasi mutu dan keamanan pangan produk hasil pertanian secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. Sertifikasi diberikan kepada pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, telah di lakukan inspeksi lapangan oleh inspector, memenuhi uji laboratorium residu pestisida (dibawah ambang batas) dan telah melalui proses pengambilan keputusan pada sidang komisi teknis. Sertifikast berlaku 3 (tiga) tahun dan akan diperpanjang apabila ada permohonan perpanjangan dan lulus survelen. Sejak terbentuk nya Unit Pelaksana Teknis Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan Segar sudah melaksanakan sertifikasi 27 pelaku usaha. Pada tahun 2013 Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung melalui UPT Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan Produk Hasil Pertanian Lampung telah menerbitkan 100 sertifikasi Prima 3 kepada 100 pelaku usaha di 4 kabupaten (Lampung Barat, Lampung Tengah, Lampung Selatan dan Tanggamus 2.2

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan Dalam upaya melanjutkan pelaksanaan Program Pembangunan Ketahanan Pangan di Provinsi Lampung yang mengarah pada kemandirian pangan, masih banyak permasalahan yang dihadapi baik dalam aspek : ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, peyediaan cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, penanganan cadangan pangan, kelembagaan ketahanan pangan, maupun manajemen ketahanan pangan.


Page 12

Aspek Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 1.

Provinsi Lampung (Aram II BPS 2013) mengalami Surplus pada beberapa komoditas pangan strategis khususnya beras mencapai : 958,984 Ton, tetapi Kerawanan pangan dan kasus gizi buruk masih terjadi karena distribusi pangan yang tidak merata, sarana/ prasarana kurang memadai, serta terjadinya bencana alam.

2.

Pemantauan situasi ketersediaan dan cadangan pangan masyarakat belum dilakukan secara periodik dan berkelanjutan oleh kab/kota.

3.

Kabupaten/Kota belum mampu menyediakan cadangan pangan daerah.

4.

Kabupaten/kota belum seluruhnya memanfaatkan cadangan pangan pemerintah pusat yang dialokasikan di kab/kota untuk intervensi kenaikan harga beras dan penanganan daerah bencana (transien).

5.

Pembinaan dan pemberdayaan kemandirian pangan pada desa rawan pangan dan kelompok rawan pangan dihadapkan pada kendala sarana dan infrastruktur serta kemampuan tenaga pendamping dan penyuluh lapangan;

6.

Meskipun komitmen penyediaan cadangan pangan pemerintah telah disepakati oleh provinsi dan kabupaten/kota, namun belum semua kab/kota yang telah melaksanakan komitmen sehingga pengelolaan kelembagaan cadangan pangan pemerintah Provinsi Lampung dan masyarakat belum berkembang dengan optimal.

7.

Dalam pelaksanaan Desa Mandiri Pangan 10 Kab/Kota tidak secara periodik menyampaikan laporan pelaksanaan program secara rutin dan laporan evaluasi pertahap perdesaan sehingga menyulitkan dalam pelaksaaan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan.

Aspek Distribusi 1.

Ketidakstabilan harga dan rendahnya efisiensi sistem pemasaran hasil-hasil pangan merupakan kondisi yang kurang kondusif bagi produsen dan konsumen pangan khusunya pada saat panen raya, pada musim paceklik dan hari-hari besar disebabkan a). Lemahnya disiplin dan penegakan peraturan untuk menjamin sistem pemasaran yang adil dan bertanggungjawab, b). Terbatasnya fasilitas


Page 13

perangkat keras dan lunak untuk mendukung transparansi informasi pangan dan c). Terbatasnya kemampuan teknis petugas dan pelaku pemasaran 2.

Kurangngya koordinasi/kerjasama kelembagaan pemerintah dan kelembagaan masyarakat dalam mendorong stabilitas harga dan distribusi pangan di sentra produksi pangan. Pembinaan distribusi dan harga pangan oleh Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung, melalui pelaksanaan monitoring dan pemantauan harga pangan strategis belum berjalan secara maksimal dan berkelanjutan; penyediaan hasil analisis, peta distribusi pangan strategis serta hasil kajian distribusi dan harga pangan yang akurat masih terbatas dan belum tersedia secara periodik.

Aspek Konsumsi 1.

Keterbatasan dalam memberikan dukungan program bagi dunia usaha dan asosiasi yang mengembangkan aneka produk olahan pangan lokal;

2.

Kurangnya fasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan aksesibilitas pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;

3.

Masih terbatasnya dukungan sosialisasi, promosi dalam penganekaragaman konsumsi pangan melalui berbagai media;

4.

Masih sedikit informasi menu/kuliner berbasis pangan lokal.

Aspek Mutu dan Keamanan Pangan 1.

Masyarakat sebagian besar baik konsumen maupun pelaku usaha belum menyadari pentingnya mutu dan keamanan pangan;

2.

Belum dipahaminya dan belum diterapkannya cara-cara budidaya dan produksi pertanian yang baik dan benar;

3.

Minimnya sumberdaya manusia dan tenaga teknis dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan bidang mutu dan keamanan pangan;

4.

Belum tersediaanya Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan (pupuk, pestisida dan cemaran kimia;)

5.

Kurangnya anggaran uji laboratorium untuk residu pestisida.

Aspek Kelembagaan dan Manajemen Ketahanan Pangan 1.

Belum tersusunya Standar Pelayanan Minimal bidang ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota;


Page 14

2.

Bentuk

lembaga/unit

kerja

ketahanan

pangan

yang

dibentuk

di

kabupaten/kabupaten belum seragam sehingga manajemen kelembangaan ketahanan pangan menjadi tidak optimal;

2.3

Strategi Pemecahan Masalah/Hambatan

Potensi dan tantangan untuk mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Lampung secara umum masih cukup tersedia. Masih tersedia potensi sumberdaya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal. Sedangkan kapasitas sumberdaya manusia dan teknologi memiliki potensi untuk ditingkatkan dalam upaya mendukung ketersediaan dan distribusi pangan serta perbaikan konsumsi pangan. Penguatan kelembagaan ketahanan pangan pemerintah dan masyarakat berpeluang besar untuk mendorong pencapaian sasaran program ketahanan pangan di Provinsi lampung.

Dalam upaya

tindak lanjut pemecahan masalah/hambatan yang dihadapi dalam pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Lampung dilakukan beberapa hal yaitu : 1.

Peningkatan peran pelaku usaha dalam perdagangan dan jasa pemasaran serta pemerintah pusat maupun daerah dalam memfasiltasi prasarana umum distribusi, serta pengaturan agar proses distribusi pangan terselenggara secara teratur, adil dan bertanggung jawab. Begitu juga peran masyarakat baik bersifat individu berskala kecil, usaha kelompok/koperasi hingga perusahanan besar dalam pengembangan usaha distribusi di bidang jasa, pemasaran, pengakutan, pengolahan dan penyimpanan perlu terus ditingkatkan;

2.

Koordinasi dalam perumusan kebijakan distribusi pangan, penyempurnaan program dan kegiatan dalam pengembangan sistem distribusi melalui peningkatan pemantauan dan analisis harga pangan serta pengembangan kelembagaan distribusi pangan masayarakat serta peningkatan akses pangan.

3.

Peningkatan

koordinasi

dalam

perumusan

kebijakan

konsumsi

dan

keamanan pangan melalui peningkatan pemantauan dan analisis pola konsumsi pangan serta pengembangan kelembagaan pedesaan dalam

diversifikasi

konsumsi pangan; 4.

Peningkatan sosialisasi dan promosi dalam penganekaragaman konsumsi pangan melalui berbagai media;


Page 15

5.

Peningkatan pengetahuan pelaku usaha, kelompok wanita/tani sehingga meningkatnya pengetahuan dalam pengembangan diversifikasi konsumsi pangan.

6.

Peningkatan koordinasi lintas sektor dan subsektor terkait dengan keamanan pangan;

7.

Perlu dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka penanganan mutu dan keamanan pangan baik dari segi aturan maupun sarana pendukung seperti laboratori.

8.

Kabupaten/kota harus melakukan analisis ketersediaan pangan meliputi : analisis pola panen bulanan, analisa prognosa ketersediaan pangan menjelang HBKN, analisis Ketersediaan pangan berdasarkan pola pangan harapan, identifikasi potensi sumber daya pangan lokal, analisa cadangan pangan. Belum semua kab/kota melakukan analisis ini; Hasil analisa ini sebagai bahan dasar penentu kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan.

9.

Kab/kota harus memanfaatkan cadangan pangan pemerintah pusat di daerah masing-masing untuk intervesi bencana alam dan kenaikan harga beras.

10.

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2012 tentang pangan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang standar pelayanan minimal bidang ketahanan pangan provinsi dan kab/kota, bahwa penyediaan pangan merupakan kewajiban pemerintah dan masyarakat selain itu dengan kondisi Provinsi Lampung yang rawan terhadap bencana, dihimbau agar kab/kota dapat mengalokasikan cadangan pangan milik daerah (pemerintah daerah); provinsi (200 ton) dan kab/kota (masing-masing 100 ton), melalui DAK Bidang pertanian maupun sumber dana yang sah lainnya.

11.

Perlunya dilakukan sosialisasi Standar Pelayanan Minimal bidang Ketahaan Pangan

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota

sehingga

dalam

pelaksanaan

program/kegiatan pembangunan ketahanan pangan dapat lebih terarah dan tepat sasaran.


Page 16

BAB III RENCANA STRATEGIS 3.1 VISI DAN MISI Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 dan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor : 10 tahun 2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung, Badan Ketahanan Pangan Daerah merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah. Yang bertujuan mewujudkan Ketahanan Pangan. Dengan berakhirnya tahapan Rencana Strategis 2010 -2014 maka Renstra Badan Ketahanan Pangan Daerah perlu dirumuskan kembali mengacu Renstra Provinsi Lampung dan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Visi Visi pembangunan Provinsi Lampung ini merupakan kondisi akhir daerah dan wilayah Lampung yang dikehendaki oleh seluruh komponen pemangku kepentingan (stakeholders) di Provinsi Lampung dalam periode 2015—2019. Hal-hal penting memasuki tahapan III dari RPJPD Provinsi Lampung, adalah: 1. Mengembangkan kemajuan daerah dan meningkatkan pemerataan kualitas dan kesejahteraan antar wilayah; 2. Dinamika ekonomi yang atraktif dimantapkan dengan memperluas jangkauan jaringan kerja kegiatan ekonomi dalam skala Nasional dan Internasional. 3. Pengembangan, Pemanfaatan dan penerapan Iptek serta Penguatan Inovasi pada upaya optimalisasi pendayagunaan potensi sumber daya dan infrastruktur. Oleh karenanya penting sekali menjadikan visi pembangunan Provinsi Lampung menjadi visi bersama (shared vision). Dengan mendasarkan modal dasar Provinsi Lampung, tantangan yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun ke depan, dan mengacu pada visi pembangunan jangka panjang Indonesia Tahun 2005-2025 dan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, maka visi Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung sama dengan visi Provinsi Lampung Tahun 2015— 2019 yaitu: “ Lampung Maju dan Sejahtera 2019”


Page 17

Visi tersebut dimaksudkan untuk menjadikan Provinsi Lampung merupakan daerah yang maju dan berdaya saing. Menjadi wilayah maju mempunyai pengertian Provinsi Lampung menjadi daerah dengan kinerja ekonomi tinggi dimana untuk menjadi daerah yang maju harus di dukung dengan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya yang tinggi akan didapatkan bila status kesehatan masyarakat Provinsi Lampung juga tinggi.

Menjadi wilayah sejahtera mempunyai pengertian bahwa masyarakat

Provinsi Lampung yang sejahtera dalam arti sejahtera secara ekonomi, makmur dengan pembagian yang lebih adil dan merata, jumlah penduduk terkendali, derajat kesehatan tinggi, angka harapan hidup tinggi, kualitas pelayanan sosial lebih baik. Masyarakat sejahtera juga harus terjamin hak-haknya dan memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan hidup, memperoleh pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial serta kebutuhan dasar yang layak. Misi Pada periode Renstra 2015 – 2019 tidak ada lagi misi SKPD namun mengikuti Misi Gubernur. Untuk mewujudkan Visi Gubernur Lampung maka telah dirumuskan menjadi 5 (lima) misi yaitu: 1. Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah 2. Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial 3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, IPTEK dan inovasi, budaya masyarakat dan Toleransi kehidupan beragama 4. Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 5. Menegakkan supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis kearifan lokal, dan memantapkan kepemerintahan yang baik dan antisipatif Sektor Ketahanan Pangan masuk dalam Misi Pertama dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2015-2019 Provinsi Lampung yaitu : “Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Daerah”. Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (pro growth) melalui pengembangan potensi dan keunggulan yang dimiliki Provinsi Lampung dengan memperkuat investasi (pro investment) diberbagai sektor dan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan kemitraan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat ditandai juga oleh upaya pemerataan dengan trickle down effect yang tinggi. Upaya memperkuat ekonomi Lampung dengan mengembangkan potensi dan keunggulan yang dimiliki dengan orientasi ekonomi nasional dan global. Ekonomi berbasis agro terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa berbasis teknologi. Investasi baru (dalam dan luar negeri) harus dipacu untuk memperluas kesempatan kerja. Pembangunan ekonomi dan pemerataannya harus diorientasikan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015

Page 18

penduduk miskin. Pembangunan ekonomi tidak mengeksploitisasi sumber daya alam dan tidak merusak lingkungan. Perkuatan ekonomi merupakan penciptaan daya saing berkelanjutan atau sustainable competitive advantage sebagai hasil dari pengelolaan sumber daya didukung kompetensi yang tinggi (core competence). Produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan dengan kualitas tinggi dan berdaya saing sehingga meningkatkan nilai tambah produk dan kemandirian daerah. Penguatan kemandirian daerah diindikasikan oleh kapasitas fiskal yang tinggi terutama dicirikan oleh pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi. Dampak akhir dari pembangunan ekonomi Lampung adalah kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Kesejahteran dicapai melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Urusan pemerintahan yang terkait dengan Misi 1 antara lain Urusan Pertanian, Urusan Kelautan dan Perikanan, Urusan Kehutanan, Urusan Perindustrian, Urusan Perdagangan, Urusan Pangan, Urusan Koperasi dan UMKM, Urusan Penanaman Modal dan Perijinan, Urusan Pariwisata, serta Urusan Pendapatan. 3.2. Tujuan Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut : Tujuan

:

Mewujudkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan secara berkelanjutan melalui penganekaragaman pangan, penguatan ketersediaan, distribusi pangan, dan kualitas konsumsi pangan yang bermutu dan aman berbasis sumberdaya lokal. Indikator Tujuan : 1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi 2. Jumlah Konsumsi energi (kkal/kap/hr) 3. Jumlah Konsumsi Protein (gram/kap/hr) 4. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan 5. Persentase Jumlah Penduduk Rawan Pangan %) 6. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat produsen (Rp.) 7. Koefisien Variasi Pangan (beras) di tingkat konsumen (%) 8. Persentase Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi 9. Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar yang diuji


Page 19

3.3 STRATEGI Ketahanan pangan mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional, minimal dalam tiga hal. Pertama, akses terhadap pangan dan gizi yang cukup merupakan hak yang paling azasi bagi manusia. Kedua, pangan memiliki peranan yang penting dalam pembentukan sumberdaya manusia yang berkualitas. Ketiga, ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama untuk menopang ketahanan pangan ekonomi dan ketahanan nasional yang berkelanjutan. Untuk memenuhi hal tersebut, diperlukan ketersediaan pangan yang cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi dan beragam dengan harga yang terjangkau. Mewujudkan ketahanan pangan bukanlah pekerjaan yang mudah, untuk itu diperlukan kebijakan yang integratif, holistik karena berbagai hal. Peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat Indonesia telah mendorong peningkatan kebutuhan pangan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sejalan dengan itu, komposisi menu makanan rumah tangga juga berubah secara bertahap kearah peningkatan mutu konsumsi. Dalam mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Lampung, sangat dipengaruhi oleh (1) ketersediaan pangan pokok, menyangkut kebijakan lintas sektor dari hulu sampai hilir seperti kepemilikan lahan yang sempit, akses permodalan petani, distribusi pupuk, kepastian

harga

jual

petani,

penanganan

pasca

panen;

(2)

lambatnya

penganekaragaman pangan menuju pola makan bergizi, seimbang dan aman, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang gizi, menyebabkan konsumsi karbohidrat masih didominasi beras, walaupun sumber lain cukup tersedia secara lokal; (3) masalah keamanan pangan, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap keamanan pangan; (4) kerawanan pangan dan gizi, yang sangat berkaitan erat dengan kemiskinan.


Page 20

3.4

Sasaran dan indikator sasaran

Sasaran

program

pembangunan

Pangan

Daerah

Provinsi

ketahanan

Lampung

pangan

pada

tahun

pada

Badan

2015-2019

Ketahanan adalah

:

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk memenuhi kecukupan energi per-kapita,

dengan indikator kinerja sebagai

berikut :

1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi 2. Jumlah Konsumsi energi 3. Jumlah Konsumsi Protein 4. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan 5. Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan 6. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat produsen 7. Koefisien Variasi Pangan (beras) di tingkat konsumen 8. Persentase Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi 9. Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar yang diuji.

Indikator Kinerja dari sasaran strategis diatas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:


Page 21

Tabel 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Indikator Tujuan dan Sasaran Visi : Lampung Maju dan Sejahtera 2019 Misi : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Pangan Tujuan

Indikator Tujuan

Mewujudkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan secara berkelanjutan melalui penganekaragaman pangan, penguatan ketersediaan, distribusi pangan dan kualitas konsumsi pangan yang bermutu dan aman berbasis sumberdaya lokal

Sasaran

1. Skor Pola Pangan Harapan Terpenuhinya kebutuhan (PPH) Konsumsi konsumsi 2. Jumlah Konsumsi energi pangan yang 3. Jumlah Konsumsi Protein beragam, bergizi, 4. Skor Pola Pangan Harapan seimbang dan (PPH) Ketersediaan aman untuk 5. Persentase Penurunan memenuhi Jumlah Penduduk Rawan kecukupan energi per Pangan kapita 6. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat produsen 7. Koefisien Variasi Pangan (beras) di tingkat konsumen 8. Persentase Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi 9. Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar yang di Uji

Target 2019

Indikator Kinerja 1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

87,7

2. Jumlah Konsumsi energi

2.064

3. Jumlsh Konsumsi Protein

57,00

4. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan

88,7

5. Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan

1

6. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat produsen

≥ HPP

7. Koefisien Variasi Pangan (beras) di tingkat konsumen 8. Persentase Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi

CV<10% 10

9. Persentase Tingkat (dibawah Keamanan Pangan Segar 80% ambang batas) yang diuji

Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung mempunyai matrik rencana kinerja tahunan sesuai dengan sasaran Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung, berikut adalah sasaran strategis Target Tahun 2015 Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung:


Page 22

Tabel Sasaran Kinerja Tahun 2015 Tujuan

Sasaran

Mewujudkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan secara berkelanjutan melalui penganekaragaman pangan, penguatan ketersediaan, distribusi pangan dan kualitas konsumsi pangan yang bermutu dan aman berbasis sumberdaya lokal

Target 2015

Indikator Kinerja

Terpenuhiny 1. a kebutuhan konsumsi 2. pangan yang 3. beragam, bergizi, 4. seimbang dan aman 5. untuk memenuhi kecukupan 6. energi per kapita 7.

Skor Pola Pangan Harapan 84,1 (PPH) Konsumsi Jumlah Konsumsi energi

2.004

Jumlsh Konsumsi Protein

56,1

Skor Pola Pangan Harapan 87,52 (PPH) Ketersediaan Persentase Penurunan Jumlah 1 Penduduk Rawan Pangan Harga Gabah Kering Panen ≥ HPP (GKP) di Tingkat produsen Koefisien Variasi Pangan CV< 10% (beras) di tingkat konsumen

8. Persentase Peningkatan 10 Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi 9. Persentase Tingkat 80% (dibawah Keamanan Pangan Segar yang ambang batas) diuji

3.5 Program dan Kegiatan Program Secara umum rencana pembangunan ketahanan pangan tahun 2015 mempunyai satu program

utama yaitu Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan

Masyarakat.


Page 23

Kegiatan Dalam mendukung pencapain sasaran program BKPD Provinsi Lampung TA. 2015 didukung oleh kegiatan-kegiatan antara lain : NO.

PROGRAM/KEGIATAN

1.

PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sbr Daya Air dan Listrik

2.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

3.

Penyediaan ATK

4.

Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan

5.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

6.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

7.

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

8.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

9.

Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke luar daerah

10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah 11. Pengembangan Pengelolaan keuangan SKPD 12. Penatausahaan Aset Daerah 2.

3.

4.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR 1.

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

2.

Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor

3.

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

2.

Peningkatan SDM dan Budaya Kerja BKPD Prov. Lampung

PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD


Page 24

5.

PENINGKATAN DIVERSIFIKASI & KETAHANAN PANGAN 1.

Bimtek mutu dan Keamanan Pangan

2.

Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian mutu keaamanan pangan segar

3.

Peningkatan, penerapan standar BMR (Batas Maksimum Residu)

4.

Pengembangan Desa Mandiri Pangan

5.

Analisa dan Pemantauan SKPG dan PDRP

6.

Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

7.

Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat

8.

Analisa dan penyusunan peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan

9.

Pemberdayaan Gapoktan dalam rangka stabilisasi harga pangan

10. Alur Distribusi Pangan 11. Kegiatan Akses Pangan 12. Operasional pengawasan mutu dan keamanan pangan OKKPD 13. Survelen

dan

pangawasan

produk

hasil

pertanian

yang

sudah

sertifikasi/registrasi/produk yang beredar 14. Penyempurnaan Dokumen Sistem Mutu mengacu pada ISO/IEC/17065 15. Sertifikasi, registrasi produk labelisasi prima 3 mendukung terminal agribisnis 16. Audit Internal 17. Promosi produk unggulan lumbung yang sudah sertifikasi/registrasi 18. Bimtek penerapan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian di lokasi sentra 19. Gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan 20. Lomba cipta menu tingkat Provinsi dan Nasional 21. Promosi Pangan segar dan Olahan 22. Hari Pangan Sedunia Tk. Provinsi dan Tk. Nasional 23. Konsolidasi Dewan Ketahanan Pangan 24. Pengembangan jejaring keamanan pangan dan promosi keamanan pangan segar 25. Pengembangan usaha pangan lokal 26. Pemantauan dan Pengendalian Mobilitas Pangan 27. Pembinaan Manajemen Kelembagaan 28. Kajian Pengembangan Pangan Segar yang Bermutu dan Bersertifikat Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015

Page 25

Dana APBD Provinsi Lampung Tahun 2015 Pelaksanaan Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2015 terdiri dari 47 (empat puluh tujuh ) kegiatan adalah sebagai berikut : 1.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik , dengan biaya Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100%.

2.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan biaya Rp. 166.200.000,- (seratus enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100%.

3.

Penyediaan ATK dengan biaya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100%. Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan dengan biaya Rp. 21.843.000,- (dua puluh satu delapan ratus empat puluh tiga rupiah ) dengan rencana tingkat kinerja 100%. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan biaya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100%. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta) dengan rencana tingkat kinerja 100%. Penyediaan peralatan rumah tangga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) dengan rencana tingkat kinerja 100%. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100%. Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke luar daerah dengan biaya Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100%. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah dengan biaya Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)dengan rencana tingkat kinerja 100%. Pengembangan Pengelolaan keuangan SKPD dengan biaya Rp. 65.848.000,- (enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100%. Penatausahaan Aset Daerah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100%. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan biaya Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100%. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan biaya Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100%.

4.

5.

6. 7. 8. 9.

10.

11.

12. 13.

14.


Page 26

15. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100%. 16. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Rp. 96.128.000 dengan rencana tingkat kinerja 100%. 17. Peningkatan SDM dan Budidaya Kerja BKPD Rp. 58.500.000,- dengan rencana tingkat kinerja 100%. 18. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan biaya Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100%. 19. Penyusunan Renja dan RKA Rp. 100.000.000,- dengan rencana tingkat kinerja 100%. 20. Bimtek mutu dan Keamanan Pangan dengan biaya Rp. 75.312.000,- (tujuh puluh lima juta tiga ratus dua belas rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100%. 21. Pemantauan, pengawasan dan pengendalian mutu keamanan pangan segar dengan biaya Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100%. 22. Peningkatan, penerapan standar BMR (Batas Maksimum Residu) dengan biaya Rp. 90.000.000,- dengan rencana tingkat kinerja 100%. 23. Pengembangan Desa Mandiri Pangan dengan biaya Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100%. 24. Analisa dan Pemantauan SKPG dan PDRP dengan biaya Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100%. 25. Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan biaya Rp. 211.955.000,- dengan rencana tingkat kinerja 100%. 26. Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat dengan biaya Rp. 167.073.000,dengan rencana tingkat kinerja 100%. 27. Analisa dan Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan dengan biaya Rp. 75.000.000,- dengan rencana tingkat kinerja 100%. 28. Pemberdayaa Gapoktan dalam rangka Stabilitas Harga Pangan dengan biaya Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah ) dengan rencana tingkat kinerja 100%. 29. Alur Distribusi Pangan dengan biaya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100%. 30. Kegiatan Akses Pangan dengan biaya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100%. 31. Operasional pengawasan mutu dan keamanan pangan OKKPD dengan biaya Rp. 173.846.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100%. 32. Survelen dan pangawasan produk hasil pertanian yang sudah sertifikasi/registrasi/produk yang beredar dengan biaya Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100%.


Page 27

33. Penyempurnaan Dokumen Sistem Mutu mengacu pada ISO/IEC/17065 dengan biaya Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100%. 34. Sertifikasi, Registrasi Produk Labelisasi Prima 3 mendukung Terminal Agrobisnis dengan biaya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100%. 35. Audit Internal dengan biaya Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100% 36. Promosi produk unggulan Lampung yang sudah sertifikasi/registrasi dengan biaya Rp. 91.603.000,- (sembilan puluh satu juta enam ratus tiga ribu rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100% 37. Bimtek penerapan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian di lokasi sentra dengan biaya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100% 38. Gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dengan biaya Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100% 39. Lomba cipta menu tingkat provinsi dan Nasional dengan biaya Rp. 93.652.000,(sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100% 40. Promosi Pangan segar dan Olahan dengan biaya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100%. 41. Hari Pangan Sedunia Tk. Provinsi dan Tk. Nasional dengan biaya Rp. 300.000.000,(tiga ratus juta rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100% 42. Konsolidasi Dewan Ketahanan Pangan dengan biaya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100% 43. Pengembangan jejaring keamanan pangan dan promosi keamanan pangan segar dengan biaya Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100% 44. Pengembangan usaha pangan lokal dengan biaya Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100% 45. Pemantauan dan Pengendaliam Mobilitas Pangadengan biaya Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100%. 46. Pembinaan Manajemen Kelembagaan biaya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100%. 47. Kajian Pengembangan Pangan Segar yang bermutu dan bersertifikat biaya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100%.


Page 28

BAB IV PENUTUP

Dalam rangka mendorong dan mensinkronkan pembangunan ketahanan pangan perlu adanya koordinasi dalam perumusan kebijakan dan langkah-langkah implementasi pemantapan ketahanan pangan masyarakat. memfasilitasi

pengembangan

Desa

Diharapkan pemerintah dapat terus

Mandiri

Pangan,

penyediaan

lumbung

pangan/tunda jual, diversifikasi pangan, operasionalisasi OKKPD Provinsi Lampung, dan penanggulangan daerah rawan pangan baik melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 masih perlu disempurnakan dan dilengkapi terkait dalam persiapan, pelaksanaan, pengendalian

anggaran dalam

rangka

mendukung

program

penanggulangan

kemiskinan pada tahun 2015. Dalam proses implementasi program/kegiatan dan anggaran Program Peningkatan Diversifikasi Pangan dan Ketahanan Pangan Masyarakat Tahun 2015 Provinsi Lampung diharapkan dukungan semua pihak terutama pada aspek manajemen perlu memperhatikan dan menerapkan sesuai ketentuan dan peraturan tentang administrasi dan keuangan yang telah ditentukan.


Page 29

LAMPIRAN


Page 30

Lampiran Rencana Kerja Tahun 2015

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2015

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Target Kinerja

1

2

3

8

9

10

Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk memenuhi kecukupan energi per kapita

Skor Pola Pangan

84,1

Harapan (PPH) Konsumsi

1.

Program Peningkatan Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan

Jumlah Konsumsi Energi Jumlah Konsumsi Protein

2.004

1.

56,1

Gerakan percepatan

Jumlah Kabupaten/kota

penganekaragaman

yang termotivasi untuk

konsumsi pangan

mengembangkan makanan

15 Kab/Kota

pengganti beras 2.

3.

4.

5.


Lomba cipta menu tingkat

Jumlah lomba yang di ikuti/

Provinsi dan Nasional

diselenggarakan

Promosi pangan segar dan

Jumlah promosi pangan

olahan

segar

Hari pangan sedunia tk. Provinsi

Jumlah kegiatan pameran

dan Nasional

peringatan HPS

Konsolidasi dewan ketahanan

Jumlah rapat/koordinasi

pangan

dan konsultasi

Page 31

2 kali

1 kali

2 kali

4 kali

6.

Pengembangan usaha pangan

Jumlah hibah alat untuk

lokal

pengembangan pengolahan

7 unit

pangan lokal

Skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan

Persentase penurunan jumlah penduduk rawan pangan

Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen Koefisien variasi pangan (beras) di tingkat konsumen

87,52

7.

Pengembangan lumbung pangan masyarakat

Jumlah lumbung yang dibina

18 lumbung

8.

Pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah

Jumlah cadangan pangan pemerintah (ton)

35 ton

9.

Pengembangan desa mandiri pangan

Jumlah kawasan desa mandiri pangan yg terbina

6 kawasan

10.

Analisa dan penyusunan peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan

Jumlah dokumen peta ketahanan dan kerentanan pangan

1 dokumen

11.

Analisa dan pemantauan SKPG dan PDRP

Jumlah laporan pemantauan SKPG

1 laporan

HPP ≤

12.

Pemberdayaan gapoktan dalam rangka stabilisasi harga pangan

Jumlah gapoktan yang diberdayakan

83 gapoktan

CV < 10%

13.

Kegiatan akses pangan

Jumlah dokumen data dan informasi akses pangan

1 dokumen

1%


Page 32

Persentase Peningkatan produk pangan segar yang tersertifikasi

10%

14.

Pemantauan dan pengendalian mobilitas pangan

Jumlah komoditi yg terpantau & terawasi mobilitas pangannya

1 komoditi

15.

Penyempurnaan dokumen sistem mutu mengacu pada ISO/IEC 17065

Jumlah dokumen sistem mutu sesuai dengan SNI ISO/IEC 17065:2012

4 dokumen

16.

Audit internal

Jumlah bidang yang di audit

3 Bidang

17.

Promosi produk unggulan lampung yang sudah sertifikasi/registrasi

Jumlah promosi produk unggulan Lampung yang sudah di sertifikasi

1 kali

18.

Pengembangan produk pangan segar yang bermutu & bersertifikat

Jumlah laporan data standarisasi mutu pangan segar dalam rangka pengembangan produk pangan segar yang bermutu

1 dokumen

19.

Operasional pengawasan utu dan keamanan pangan OKKPD

Pembiayaan operasional pengawasan mutu dan keamanan pangan OKKPD

12 bulan

20.

Surveilen dan pengawasan produk hasil pertanian yg sudah sertifikasi/ registrasi/produk yang beredar

Jumlah pelaku usaha yang konsisten mengenai penerapan jaminan mutu produk pangan

15 pelaku usaha


Page 33

segar hasil pertanian yang telah bersertifikasi/teregistrasi

Persentase tingkat keamanan pangan segar yang diuji

80%

21.

Sertifikasi/registrasi produk labelisasi prima 3 mendukung terminal agrobisnis

Jumlah pelaku usaha yang akan disertifikasi,registrasi

35 pelaku usaha

22.

Pembangunan gedung kantor, laboratorium UPT OKKPD Provinsi Lampung dan sarana prasarana OKKPD (DAK + pendampingan)

Jumlah gedung kantor/ laboratorium dan sarana prasarananya

1 unit

23.

Pengembangan jejaring keamanan pangan dan promosi keamanan pangan segar

Jumlah kab/kota yang terbina & terawasi keamanan pangan segar

15 Kab/Kota

24.

Peningkatan penerapan standar BMR (Batas maksimum residu)

Jumlah Kab/Kota yang terbina mengenai batas maksimum residu

15 Kab/Kota


Page 34

3.4

Rencana Kinerja Tahun 2015

Sasaran 1

Indikator Kinerja 2

Terpenuhinya kebutuhan Skor Pola Pangan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang Harapan (PPH) Konsumsi dan aman untuk memenuhi kecukupan energi per Jumlah Konsumsi Energi kapita Jumlah Konsumsi Protein

Target 2015 3

84,1

Rencana Aksi Kinerja Sasaran TW 1 TW II TW III TW IV 4

5

6

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Target Kinerja

8

9

10

7

84,1 1.

Program Peningkatan Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan

2.004

2.004

56,1

56,1

1.

Gerakan percepatan

Jumlah Kabupaten/kota

penganekaragaman

yang termotivasi untuk

konsumsi pangan

mengembangkan makanan

14 Kab/Kota

pengganti beras Skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan

87,52

87,52 2.

3.

4.

5.

6.

Lomba cipta menu tingkat

Jumlah lomba yang di ikuti/

Provinsi dan Nasional

diselenggarakan

Promosi pangan segar dan

Jumlah promosi pangan

olahan

segar

Hari pangan sedunia tk. Provinsi

Jumlah kegiatan pameran

dan Nasional

peringatan HPS

Konsolidasi dewan ketahanan

Jumlah rapat/koordinasi

pangan

dan konsultasi

Pengembangan usaha pangan

Jumlah KWT/pelaku usaha

lokal

pangan lokal yang terbina

2 kali

1 kali

2 kali

4 kali / 1 tahun

35 KWT

Rencana Aksi Kinerja Output TW 1 TW II TW III TW IV 11

12

13

14

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2015

1

2

3

Persentase penurunan jumlah penduduk rawan pangan


5

6

7

1%

Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen

HPP ≤

Koefisien variasi pangan (beras) di tingkat konsumen

CV < 10%

1%

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Target Kinerja

8

9

10

7.

Pengembangan lumbung pangan masyarakat

Jumlah lumbung yang dibina

5 kelompok

8.

Pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah

Jumlah cadangan pangan pemerintah (ton)

20 ton

9.

Pengembangan desa mandiri pangan

Jumlah desa yang kelompok usaha produktifnya terbina

97 desa

10. Analisa dan penyusunan peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan

Jumlah dokumen peta ketahanan dan kerentanan pangan

1 dokumen

11. Analisa dan pemantauan SKPG dan PDRP

Jumlah laporan pemantauan SKPG

1 laporan

12. Kegiatan akses pangan

Jumlah dokumen data dan informasi akses pangan

1 dokumen

HPP≤

13. Pemberdayaan gapoktan dalam rangka stabilisasi harga pangan

Jumlah gapoktan yang diberdayakan

77 gapoktan

CV<10%

14. Pembinaan manajemen kelembagaan

Jumlah gapoktan tunda jual yang terbina

38 kelompok

15. Alur Distribusi Pangan

Jumlah dokumen data base ketahanan pangan

1 dokumen

16. Pemantauan dan pengendalian

Jumlah komoditi yg terpantau

1 komoditi

mobilitas pangan

& terawasi mobilitas pangannya


12

13

14

Sasaran

Indikator Kinerja

Target 2015

1

2

3

Persentase Peningkatan produk pangan segar yang tersertifikasi

10%


5

6

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Target Kinerja

8

9

10

7 10%

17. Penyempurnaan dokumen sistem mutu mengacu pada ISO/IEC 17065

Jumlah dokumen sistem mutu sesuai dengan SNI ISO/IEC 17065:2012

7 dokumen

18. Audit internal

Jumlah bidang yang di audit

3 Bidang/20 org

19. Promosi produk unggulan lampung yang sudah sertifikasi/registrasi

Jumlah promosi produk unggulan Lampung yang sudah di sertifikasi

2 kali

20. Operasional pengawasan utu dan keamanan pangan OKKPD

Pembiayaan operasional pengawasan mutu dan keamanan pangan OKKPD

12 bulan

21. Surveilen dan pengawasan produk hasil pertanian yg sudah sertifikasi/ registrasi/produk yang beredar

Jumlah Kab/kota yang terpantau konsisten mengenai penerapan jaminan mutu produk pangan segar hasil pertanian yang telah bersertifikasi/teregistrasi

6 Kab/kota

22. Sertifikasi/registrasi produk labelisasi prima 3 mendukung terminal agrobisnis

Jumlah pelaku usaha yang akan disertifikasi,registrasi

40 pelaku usaha

23. Kajian pengembangan pangan segar yang bermutu dan bersertifikat

Jumlah data informasi komoditi pangan segar yang bermutu

1 Dokumen / 6 kab/kt

24. Bimtek penerapan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian di lokasi sentra

Jumlah petani/pelaku usaha yang mengikuti Bimtek penerapan mutu dan keamanan pangan di lokasi sentra

30 petani/pelaku usaha / 1 kali


12

13

14

Sasaran 1

Indikator Kinerja 2 Persentase tingkat keamanan pangan segar yang diuji

Target 2015 3 80%


5

6

7 80%

Program/Kegiatan 8

Indikator Kinerja 9

Target Kinerja 10

25. Bimtek mutu & keamanan pangan

Jumlah petugas pengawas mutu dan keamanan pangan di Provinsi Lampung yang mengikuti Bimtek

25 orang/1 kali

26. Pemantauan, pengawasan dan pengendalian mutu keamanan pangan segar

Jumlah Kab/Kt yang terpantau serta terkendali penanganan mutu dan keamanan pangan di Provinsi Lampung

8 Kabupaten

27. Peningkatan penerapan standar BMR (Batas maksimum residu)

Jumlah Kab/Kota yang terbina mengenai batas maksimum residu

12 Kab/Kota

28. Pengembangan jejaring keamanan pangan dan promosi keamanan pangan segar

Jumlah kab/kota yang terbina & terawasi keamanan pangan segar

15 Kab/Kota


12

13

14

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2015

Recommend Documents