RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2015

PEMERINTAH ACEH

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2015

DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH Jalan Residen Danu Broto No. 5 Banda Aceh 23239 e-Mail: [email protected]

KATA PENGANTAR Rencana

kerja

(Renja)

tahunan

merupakan

penjabaran

dari

Perencanaan Strategis (Renstra) yang telah disusun oleh satuan kerja perangkat Aceh (SKPA) yang masa berlakunya selama 5 (lima) tahun. Rencana kerja merupakan aktifitas penyusunan rencana kegiatan tahunan yang didasarkan atas program yang akan ditetapkan dalam Perencanaan Strategis 2013-2017. Perencanaan stratejik pada dasarnya

merupakan

proses

secara

sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan

keputusan yang berisiko,

dengan

pengetahuan

antisipatif,

mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan

keputusan

memanfaatkan

sebanyak - banyaknya

tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik terorganisir dan sistematis. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Registrasi Kependudukan Aceh berpedoman kepada Qanun Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut disusunlah Rencana Kerja (Renja) tahun 2015 yang terdiri dari a. Pendahuluan; b. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu; c. Tujuan, sasaran, dan kegiatan; d. Penutup. Demikian rencana kerja tahun 2015 dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan kependudukan dan pencatatan sipil di Provinsi Aceh. Banda Aceh, 3 Februari 2014 KEPALA DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH Drs. ISMARISSISKA, MM PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19610213 198603 1 002

DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH

i

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN.....................................................................1 1.1 Latar Belakang ..............................................................................................1 1.2 Landasan Hukum..........................................................................................4 1.3 Sistematika Penulisan ................................................................................6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2013 ...........8 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA TAHUN 2013 .............................8 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPA ............................................................8 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA .........9 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPA ..........................................10 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .............10 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ..................11 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional .............................................11 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPA .........................................................15 3.3 Program dan Kegiatan .............................................................................16 BAB IV PENUTUP............................................................................21


ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I dan

ayat (4), Pasal 212 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Pasal 22 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu diatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh Dinas

Registrasi

Kependudukan

Aceh

adalah

unsur

pelaksana

Pemerintah Aceh di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Dengan adanya Otonomi Daerah tentunya diharapkan Pemerintah Daerah mampu meningkatkan daya saing

melalui

prinsip demokrasi, pemerataan,

keadilan dalam

pembangunan, meningkatkan daya guna, potensi dan keanekaragaman sumber daya daerah. Dalam pelayanan dan mekanisme Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat ini telah diberlakukan Undang-Undang Negara Republik

Indonesia

Nomor

23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi

Kependudukan,

Peraturan

Presiden

Republik

Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sehubungan dengan hal di atas, maka tuntutan akan pelayanan administrasi kependudukan yang tertib menjadi sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu, dalam Undang - Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang memuat pengaturan dan pembentukan sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dimana dalam UU No. 23/2006 BAB I Pasal 1 disebutkan bahwa:


1

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Dalam rangka penataan dan ketertiban Administrasi Kependudukan, diperlukan suatu sistem registrasi penduduk dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dimana data penduduk terekam dalam database yang dimutakhirkan secara terus menerus manakala ada perubahan yang diakibatkan oleh peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk. Catatan dibuat bagi setiap individu dan perubahan-perubahan yang dilakukan selama masa hidupnya untuk pencatatan sipil, peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian, serta pengakuan anak. Data penduduk dicatat dalam register akta dan diterbitkan kutipan akta, sedangkan untuk peristiwa penting lainnya seperti pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, dan perubahan peristiwa penting lainnya (jenis kelamin), cara pencatatan berupa catatan pinggir pada akta-akta yang dimiliki oleh penduduk, dengan demikian secara spesifik konsep kependudukan dan pencatatan sipil yang dimaksudkan dalam studi ini adalah suatu sistem registrasi yang menghasilkan dokumen kependudukan antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran. Dengan akta kelahiran, setiap anak yang lahir harus mempunyai kepastian hukum dalam hal asal usul keturunan, status hukum, dan kewarganegaraan. Di samping itu, akta kelahiran juga merupakan akta dasar yang dikemudian hari menjadi persyaratan pengurusan berbagai keperluan yang

bernilai

hukum.

Pendaftaran

penduduk

dan

pencatatan

sipil

merupakan kegiatan yang sangat penting, karena dari kegiatan tersebut akan diperoleh data mikro yang aktual dan bukan semata-mata agregatif. Untuk itu pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang tertib dan valid selain berguna bagi pengesahan secara hukum atas peristiwa penting dan peristiwa

kependudukan

perorangan,

juga

sangat

bermanfaat

bagi

pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah untuk perencanaan program-


2

program pembangunan sebagai dasar peningkatan dan pengembangan kualitas penduduk. Menurut

Muhajir

Darwin

mengatakan

bahwa,

masalah

kependudukan merupakan salah satu titik sentral dalam pembangunan. Oleh karena itu, jika pemerintah ingin mensejahterakan rakyat, hal ini jangan pernah diabaikan, dan jika persoalan ini tidak diperhatikan dari daftar kebijakan pemerintah, maka Indonesia semakin terancam menjadi negara yang gagal. Tidak jarang para birokrat mengabaikan data kependudukan dalam upaya melaksanakan program-program maupun kebijakan-kebijakannya. Padahal segala aktivitas yang berkaitan dengan kebutuhan manusia selayaknya dikaitkan dengan jumlah, pertumbuhan dan komposisi, serta penyebaran penduduk suatu wilayah, sehingga akurasi dalam memandang prospek ke depan lebih tertuju dengan jelas. Oleh sebab itu, masalah kependudukan merupakan isu yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan nasional, karena: 1. Kependudukan atau dalam hal ini adalah penduduk, merupakan pusat dari seluruh kebijakan dan program pembangunan yang dilakukan. Penduduk adalah subjek dan objek pembangunan. Sebagai subjek pembangunan sehingga

maka

mampu

pembangunan

juga

penduduk

menjadi harus

harus

penggerak dapat

dibina

dan

dikembangkan

pembangunan.

dinikmati

oleh

Sebaliknya

penduduk

yang

bersangkutan, dengan demikian jelas bahwa pembangunan harus dikembangkan dengan memperhitungkan kemampuan penduduk agar seluruh

penduduk

dapat

berpartisipasi

aktif

dalam

dinamika

pembangunan. Sebaliknya, pembangunan baru dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti yang lebih luas lagi. 2. Keadaan atau kondisi kependudukan yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. 3. Dampak perubahan dinamika kependudukan baru akan terasa dalam jangka waktu yang panjang, oleh sebab itu persoalan kependudukan dan pembangunan nasional harus ditangani secara cermat, sungguhsungguh dan hati-hati. Kesalahan dalam penanganan akan berdampak


3

buruk pada generasi mendatang dan bukan mustahil akan berdampak pada kehancuran bangsa. Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dalam rangka mewujudkan pembangunan dan pengembangan kependudukan telah membuat rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 yang tertuang dalam beberapa program dan kegiatan serta disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2013-2018 antara lain sebagai berikut: 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Peningkatan Disiplin Aparatur; 4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 5. Penataan Administrasi Kependudukan : a. Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK b. Implementasi Sistem Adminstrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan) c. Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi d. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan e. Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan f. Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat g. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan h. Pengembangan Database Kependudukan i. Penyusunan kebijakan kependudukan j. Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil k. Sosialisasi kebijakan kependudukan l. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan m. Penataan dokumen kependudukan dan catatan sipil n. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.2

Landasan Hukum Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dalam rangka melaksanakan

tugas pelayanan publik di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil berpedoman

kepada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2010 tanggal 31

Desember 2010 dengan tugas adalah melaksanakan urusan pemerintahan


4

umum dan pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan melaksanan urusan pemerintahan Aceh di bidang penyelenggaraan

pendataan

dan

pemutakhiran

data

administrasi

kependudukan dan catatan sipil yang valid dan akurat, dengan : a.

menyelenggarakan kegiatan bidang kependudukan;

b.

menyelenggarakan kegiatan di bidang data dan teknologi informasi;

c.

menyelenggarakan kegiatan di bidang pencatatan sipil; dan

d.

melaksanakan kegiatan ketatausahaan/sekretariatan. Landasan hukum yang memayungi kegiatan-kegiatan tersebut adalah

sebagai berikut: 1.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom

Pembentukan

Propinsi

Propinsi

Atjeh

Sumatera

dan

Perubahan

Utara

Peraturan

(Lembaga

Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor

8

Tahun

1974

tentang

Pokok-Pokok

Kepegawaian

(Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4.

Undang-Undang

Nomor

Kewarganegaraan

Republik

12

Tahun

Indonesia

2006 (Lembaran

tentang Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634); 5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi


5

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor

124,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

2007

tentang

Indonesia Nomor 4674); 6.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

37

Tahun

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan

(Lembaga

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736); 7.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8.

Qanun

Aceh

Nomor

3

Tahun

Pembentukan

Qanun

(Lembaran

2007

tentang

Daerah

Tata

Cara

Nanggroe

Aceh

Darussalam tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggoe Aceh Darussalam Nomor 03); 9.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam

Tahun

2008

Nomor

06,

Tambahan

Lembaran

Daerah Nanggroe Aceh Darussalam 16);

1.3

Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja SKPA Tahun 2015 terdiri dari 6 (enam) BAB, dan masing-masing BAB terdiri dari: BAB I

:

Merupakan Bab Pendahuluan yang menjelaskan tentang latar

belakang

penulisan

Renja

SKPA

Tahun

2015,

landasan hukum penulisan dan landasan hukum yang berkaitan dengan kependudukan dan catatan sipil serta Sistematika Penulisan. BAB II

:

Merupakan Bab yang berisikan tabel yang menjelaskan tentang evaluasi pelaksanaan Renja SKPA dan capaian Renstra SKPA, Analisis Kinerja Pelayanan SKPA, Isu-isu


6

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPA, review terhadap rancangan awal RKPA dan penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat. BAB III

:

Merupakan

Bab

yang

menjelaskan

tentang

telaahan

terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPA, serta Program dan Kegiatan SKPA BAB IV

:

Merupakan Bab penutup


7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2013

2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA TAHUN 2013 Evaluasi pelaksanaan renja SKPA Tahun 2013 (Tabel 2.1 terlampir).

2.2

Analisa Kinerja Pelayanan SKPA Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2010 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh Bagian Kedua Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Pasal 6 Dinas Registrasi kependudukan Aceh melaksanakan urusan pemerintahan umum dan pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan melaksanan urusan pemerintahan Aceh di bidang penyelenggaraan pendataan

dan

pemutakhiran

data

administrasi

kependudukan

dan

catatan sipil yang valid dan akurat, dengan: a.

menyelenggarakan kegiatan bidang kependudukan;

b.

menyelenggarakan kegiatan di bidang data dan teknologi informasi;

c.

menyelenggarakan kegiatan di bidang pencatatan sipil; dan

d.

melaksanakan kegiatan ketatausahaan/sekretariatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas

Registrasi Kependudukan Aceh mempunyai fungsi: a. pelaksanaan penerbitan Kartu Identitas Aceh (KIA); b. penetapan sistem penomoran registrasi penduduk Aceh; c. perlindungan dan pemeliharaan kerahasiaan data penduduk Aceh; d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan instansi vertikal, lembaga pemerintah non kementrian dan lembaga peradilan; e. pelaksanaan

koordinasi

penyelenggaraan

urusan

administrasi

kependudukan dengan dan antar kabupaten/kota; f.

pelaksanaan bimbingan teknis dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH

8

g. pengelolaaan, penyajian dan pendayagunaan data kependudukan; h. pelaksanaan supervisi dalam kegiatan verifikasi dan validasi data kependudukan; i.

pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi administrasi kependudukan kepada

kabupaten/kota,

instansi

vertikal,

lembaga

pemerintah

nonkementrian dan lembaga peradilan serta kepada masyarakat; j.

pelaksanaan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam dan luar negeri, perguruan tinggi dan organisasi internasional;

k. pelaksanaan

pengawasan

antar

instansi

terkait

melalui

rapat

koordinasi, konsultasi dan pencegahan; dan l.

pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan gubernur sesuai bidang tugasnya. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas Dinas

Registrasi Kependudukan Aceh mempunyai kewenangan: a. memberikan informasi data kependudukan kepada pihak terkait; b. melaksanaan sentralisasi data kependudukan Aceh; c. menjamin kerahasiaan data pribadi penduduk Aceh; d. melaksanakan validasi data penduduk Aceh; e. meminta informasi data pada instansi terkait; f.

melaksanakan

bimbingan,

supervisi

dan

konsultasi

pelaksanaan

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; g. melaksanakan

pembinaan

dan

sosialisasi

penyelenggaraan

administrasi kependudukan Aceh; h. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kependudukan Aceh; dan i.

melaksanakan

koordinasi,

pengawasan

dan

pengendalian

penyelenggaraan administrasi kependudukan Aceh.

2.3

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA Beberapa permasalahan dan isu strategis dibidang kependudukan dan

catatan sipil adalah sebagai berikut:


9

1) Rendahnya minat masyarakat untuk melapor kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, datang, pindah dan pengangkatan anak asuh; 2) Rendahnya tingkat pemahaman keseluruhan masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan; 3) Rendahnya kualitas SDM dibidang Database Administrator; 4) Rendahnya kualitas SDM dibidang Operator Komputer; 5) Belum adanya SDM dibidang pengelolaan server dan jaringan komunikasi data; 6) Belum

adanya

jaringan

koneksi

data

kependudukan

secara

langsung dari Server Kabupaten/Kota ke Server Provinsi 7) Belum lengkapnya peralatan bank data kependudukan Aceh di Provinsi; 8) Belum

adanya

gedung

yang

permanen

untuk

kegiatan

pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil; 9) Masih kurangnya mobil unit layanan kepependudukan; 10) Masih kurangnya kesejahteraan SDM terkait dengan pelayanan eKTP; 11) Masih kurangnya anggaran perbaikan alat-alat e-KTP;

2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPA Rancangan awal RKPA tahun 2015 mencakup 14 (Empat Belas)

program dengan sumber dana direncanakan berasal dari APBA tahun 2015. Untuk lebih jelasnya mengenai review terhadap rancangan awal RKPA tahun 2014 dapat dilihat tabel 2.3 yang terlampir.

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan program dan kegiatan Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun

2015, lebih rinci menyangkut dengan indikator kinerja Program kegiatan, lokasi, target capaian kinerja, kebutuhan dana/pagu indikator dapat dilihat pada tabel 2.4 yang terlampir.


10

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1

Telaahan terhadap kebijakan Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbagai menjamin

hak

Konvensi setiap

Perserikatan Penduduk

Bangsa-Bangsa

untuk

membentuk

dengan

tegas

keluarga

dan

melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk agama. dan memilih tempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dalam pemenuhan hak Penduduk, terutama di bidang Pencatatan Sipil, masih ditemukan penggolongan penduduk yang didasarkan pada perlakuan diskriminatif yang membeda-bedakan suku, keturunan, dan agama sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan produk kolonial


11

Belanda. Penggolongan penduduk dan pelayanan diskriminatif yang demikian itu tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kondisi tersebut mengakibatkan pengadministrasian kependudukan mengalami kendala yang mendasar sebab sumber data kependudukan belum terkoordinasi dan terintegrasi, serta terbatasnya cakupan pelaporan yang belum terwujud dalam suatu sistem administrasi kependudukan yang utuh dan optimal. Kondisi sosial dan administratif seperti yang dikemukakan di atas tidak memiliki sistem database kependudukan yang menunjang pelayanan administrasi

kependudukan.

Kondisi

itu

harus

diakhiri

dengan

pembentukan suatu sistem administrasi kependudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang profesional. Seluruh kondisi tersebut di atas menjadi dasar pertimbangan perlunya membentuk Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan ini memuat pengaturan

dan

pembentukan

sistem

yang

rnencerminkan

adanya

reformasi di bidang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas Penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan. Sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi setiap Penduduk. NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk

Indonesia

dan

berkait

secara

langsung

dengan

seluruh

Dokumen Kependudukan. Untuk penerbitan NIK, setiap Penduduk wajib mencatatkan biodata Penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata

Penduduk

dicantumkan

di

dalam

Desa/Kelurahan

setiap

secara

Dokumen

benar.

Kependudukan,

NIK baik

wajib dalam

pelayanan Pendaftaran Penduduk maupun Pencatatan Sipil, serta sebagai dasar

penerbitan

berbagai

dokumen

yang

ditetapkan

berdasarkan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.


12

Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan pencatatan sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya. Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diselenggarakan

sebagai

bagian

dari

diharapkan dapat

penyelenggaraan

administrasi

negara. Dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Administrasi Kependudukan diarahkan untuk: 1.

memenuhi

hak

asasi

setiap

orang

di

bidang

Administrasi

Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional; 2.

meningkatkan

kesadaran

Penduduk

akan

kewajibannya

untuk

berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan; 3.

memenuhi

data

statistik

secara

nasional

mengenai

Peristiwa

Kependudukan dan Peristiwa Penting; 4.

mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional,serta lokal; dan

5.

mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:

1.

memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;

2.

memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;

3.

menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses


13

sehingga

menjadi

acuan

bagi

perumusan

kebijakan

dan

pembangunan pada umumnya; 4.

mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan

5.

menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait

dalam

penyelenggaraan

setiap

kegiatan

pemerintahan,

pembangunan, dan kemasyarakatan. Prinsip-prinsip penyelenggaraan

tersebut Administrasi

di

atas

menjadi

Kependudukan

dasar

terjaminnya

sebagaimana

yang

dikehendaki oleh Undang-Undang ini melalui penerapan Sistem Infomasi Administrasi Kependudukan. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dimaksudkan untuk: 1.

terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib;

2.

terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan;

3.

terpenuhinya hak Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang profesional; dan

4.

tersedianya

data

dan

informasi

secara

nasional

mengenai

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya. Secara keseluruhan, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi hak dan kewajiban Penduduk, Penyelenggara dan Instansi Pelaksana, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Data dan Dokumen Kependudukan. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pada Saat Negara Dalam Keadaan Darurat, pemberian kepastian hukum, dan perlindungan

terhadap

Data

Pribadi

Penduduk.

Untuk

rnenjamin

pelaksanaan Undang-Undang ini dari kemungkinan pelanggaran, baik adminisratif maupun ketentuan materiil yang bersifat pidana, diatur juga


14

ketentuan mengenai tata cara penyidikan serta pengaturan mengenai Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana.

3.2

Tujuan dan Sasaran Renja SKPA

A. Tujuan : Tujuan penyusunan Renja SKPA sebagai bahan perencana kerja bidang kependudukan dan catatan sipil tahun 2015 yang meliputi:  Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu  Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK  Implementasi

Sistem

Adminstrasi

Kependudukan

(Membangun,

Updating, dan Pemeliharaan)  Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi  Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan  Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan  Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat  Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan  Pengembangan Database Kependudukan  Penyusunan kebijakan kependudukan  Penyusunan Kebijakan Catatan Sipil  Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil  Sosialisasi kebijakan kependudukan  Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan  Penataan dokumen kependudukan dan catatan sipil  Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan B. Sasaran  Tersedianya SDM Komputer dibidang Database, Jaringan Komputer, dibidang operator dan dibidang pengelolaan server.  Berjalan sistem kependudukan meliputi inputing data, perbaikan data dan pemelihara sistem kependudukan e-KTP  Tersedianya koneksi data penduduk dari Kecamatan ke Kabupaten, dari Kabupaten ke Provinsi, dari Provinsi ke Depdagri (Jakarta) DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH

15

 Terbangun Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan dari Jakarta ke Provinsi, dari Provinsi ke Kabupaten, dari Kabupaten ke Kecamatan, dari Kecamatan ke Gampong.  Tersedianya query data kependudukan sesuai kebutuhan tingkat pelaporan kependudukan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pimpinan serta pengambil kebijakan.  Tersedianya hasil query dalam bentuk Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat  Terjadinya

Peningkatan

pelayanan

publik

dalam

bidang

kependudukan  Terbangunnya

Pengembangan

Database

Kependudukan

yang

terintegrasi dengan menggunakan NIK yang unik  Tersusunannya kebijakan-kebijakan kependudukan dan catatan sipil  Terwujudnya Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil  Tersosialisasi kebijakan kependudukan dan catatan sipil  Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan  Tertatanya dokumen kependudukan dan catatan sipil yang valid, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan  Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

3.3

Program dan Kegiatan

A. Program a.

Program

pelayanan

administrasi

perkantoran

bertujuan

untuk

meningkatkan pemberian pelayanan administrasi kantor baik yang ke dalam seperti Pelayanan Kepada dinas dan bidang-bidang, program ini meliputi kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan ATK, penyediaan barang cetakan

dan

penggandaan,

penyediaan

komponen

instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan, penyediaan makanan dan minuman, rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH

16

b.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, bertujuan menyediakan sarana dan prasarana bagi aparatur Dinas Registrasi Kependudukan Aceh misalnya Pengadaan meubeleur, pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga dan penunjang pembinaan kelembagaan;

c.

Program peningkatan Disiplin Aparatur, Program ini dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhan aparatur seperti pakaian dinas dan kelengapannya sehingga diharapkan dengan terpenuhinya kebutuhan aparatur maka disiplin aparatur dapat meningkat.

d.

Peningkatan

Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur,

program

ini

dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam melaksanakan tugasnya melalui pengiriman aparatur untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. e.

Program Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK Tersedianya Operator-operator yang handal untuk mengelola sistem kependudukan e-KTP di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten/ Kota dalam wilayah pemerintah Aceh.

f.

Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu, program ini dimaksudnya untuk membangun jaringan secara menyeluruh di 23 Kabupaten/Kota dan juga pelatihan mengenai cara pengoperasiannya dengan benar.

g.

Implementasi

Sistem

Adminstrasi

Kependudukan

(Membangun,

Updating, dan Pemeliharaan) Berjalan sistem kependudukan meliputi inputing data, perbaikan data dan pemelihara sistem kependudukan e-KTP di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten/Kota dalam wilayah pemerintah Aceh. h.

Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi Tersedianya koneksi data penduduk dari Kecamatan ke Kabupaten, dari Kabupaten ke Provinsi, dari Provinsi ke Depdagri (Jakarta)

i.

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan Terbangun Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan dari Jakarta ke Provinsi, dari Provinsi ke Kabupaten, dari Kabupaten ke Kecamatan, dari Kecamatan ke Gampong.


17

j.

Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan Tersedianya query data kependudukan sesuai kebutuhan tingkat pelaporan kependudukan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pimpinan serta pengambil kebijakan.

k.

Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat Tersedianya hasil query dalam bentuk Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat dalam bentuk buku, buletin bulanan kependudukan dan catatan sipil di wilayah pemerintah aceh

l.

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Terjadinya

Peningkatan

pelayanan

publik

dalam

bidang

kependudukan di setiap gampong, kecamatan dan Kabupaten/kota diwilayah pemerintah aceh m.

Pengembangan Database Kependudukan Terbangunnya terintegrasi

Pengembangan

dengan

Database

menggunakan

NIK

Kependudukan

yang

unik

yang

yang dapat

digunakan untuk membantu masyarakat miskin dan perencanaan pembangunan n.

Penyusunan kebijakan kependudukan Tersusunannya

kebijakan-kebijakan

dibidang

kependudukan

berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang dicetak dalam bentuk buku. o.

Penyusunan kebijakan catatan sipil Tersusunannya

kebijakan-kebijakan

dibidang

catatan

sipil

berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang dicetak dalam bentuk buku. p.

Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil Terwujudnya

Peningkatan

kapasitas

aparat

kependudukan

dan

catatan sipil di seluruh kabupaten / kota provinsi Aceh q.

Sosialisasi kebijakan kependudukan Tersosialisasi kebijakan kependudukan dan catatan sipil di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.


18

Agar

informasi-informasi

kependudukan

dapat

diketahui

oleh

masyarakat secara luas di aceh tentu dibutuhkan sarana media penyebaran informasi antara lain melalui: 1. Talkshow di Televisi dan Radio 2. Baliho 3. Spanduk 4. Browsur dan Leaflet 5. Stiker r.

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan di seluruh Kabupaten/Kota provinsi Aceh

s.

Penataan dokumen kependudukan dan catatan sipil Melalui kegiatan ini diharapkan tertatanya/diarsipkannya dokumen kependudukan dan catatan sipil yang valid, transparan, representatif dan dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya, sehingga dapat menjadikan Dinas ini sebagai bank data dimana datanya dapat dipergunakan untuk pengambilan kebijakan di Pemerintah Aceh.

t.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya

Monitoring,

Evaluasi

dan

Pelaporan

kegiatan

kependudukan dan catatan sipil di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Aceh untuk memverifikasi data yang telah ada dan memsupervisi kegiatan-kegiatan

yang

telah

dilaksanakan

dan

mengetahui

permasalahan yang terjadi di Kabupaten/Kota yang dimonitoring.

B. Kegiatan a. Usulan bersumber dari APBA A

BELANJA TIDAK LANGSUNG

a

Gaji dan Tunjangan

B

BELANJA LANGSUNG

1

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

a. b.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


19

c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o.

Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Aceh Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

a. b.

Pengadaan Kenderaan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Kenderaan Dinas Operasional

3

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

a.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

4

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

a. b. c.

Pendidikan dan Pelatihan Formal Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Prundang-Undangan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan

5

PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

a. b.

Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu Pelatihan tenaga pengelola SIAK Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan) Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Pengembangan data base kependudukan Penyusunan kebijakan kependudukan Penyusunan kebijakan catatan sipil Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil Sosialisasi kebijakan kependudukan Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan Penataan dokumen kependudukan dan catatan sipil Monitoring, evaluasi dan pelaporan

c. d. e. f. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n.


20

BAB IV PENUTUP Demikian penyusunan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah Dinas Registrasi dan Kependudukan Aceh ini disampaikan sebagai dokumen perencanaan periode 1 (Satu) tahun kedepan yaitu tahun 2015, dalam rangka memenuhi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Diharapkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah Dinas Registrasi dan Kependudukan Aceh dapat dijadikan acuan dalam pengajuan anggaran dan penentuan prioritas program serta kegiatan. Banda Aceh, 5 Maret 2014 Kepala Dinas Registrasi dan Kependudukan Aceh

Drs. Ismarissiska, MM NIP.19610213 198603 1 002


21

TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPA S.D TAHUN 2014 DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH SKPA : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1 1

Target Kinerja Capaian Program/k egiatan (Renstra SKPD) Tahun 2014

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun s.d tahun 2011

3

4

5

Terwujudnya kesejahteraan pegawai

100%

Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan

Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2015 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2014

Target Renja SKPD Tahun 2013

Realisasi Renja SKPD Tahun 2013

Tingkat Realisasi (%)

6

7

8=(7/6)

9

Realisasi Capaian Tingkat Program dan Capaian Kegiatan s/d Realisasi Tahun Target berjalan Renstra (%) (tahun n-1) 2014

SKPA Penang gung Jawab

10=(5+7+9)

11=(10/4)

12

100%

100%

DRKA

Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai

1 10

Kependudukan dan Catatan Sipil

1 10 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

02 07 08 10 11

12

3,521,400,793

2,823,346,529

80.18%

Terciptanyanya kesejahteraan pegawai pada Dinas Registrasi dan Kependudukan

Terciptanya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya pelayanan adminstrasi surat-menyurat

100%

52,900,000

52,895,750

99.99%

Terciptanya kelancaran surat-menyurat

100%

100%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Terpenuhinya kebutuhan Sumber Daya Air dan Listrik listrik, telepon dan air

100%

213,700,000

124,590,339

58.30%

Terpenuhinya kebutuhan listrik, telepon dan air

100%

100%

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Peningkatan tertib administrasi keuangan Meningkatnya kebersihan dan kesehatan kantor

100%

180,100,000

172,957,000

96.03%

100%

100%

100%

115,800,000

107,543,000

92.87%

Peningkatan tertib administrasi keuangan Meningkatnya kebersihan dan kesehatan kantor

100%

85%

Penyediaan Alat Tulis Kantor Terwujudnya alat tulis kantor Penyediaan Barang Cetakan Terwujudnya cetakan dan dan Penggandaan penggandaan kantor siap pakai

100%

70,071,900

69,129,850

98.66%

100%

100%

100%

83,600,000

77,262,300

92.42%

Terciptanya alat tulis kantor Terlaksananya cetakan dan penggandaan kantor siap pakai

100%

100%

Penyediaan Komponen Meningkatnya penerangan Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor Bangunan Kantor

100%

30,000,000

30,000,000

100.00%

Terciptanya penerangan bangunan kantor

100%

100%

DRKA


Kode

1


3

4

5

Terwujudnya perlengkapan dan peralatan kantor siap pakai

100%

545,100,000

521,700,000

95.71%



Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2015


Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2014




6

7

8=(7/6)

9

Realisasi Capaian Tingkat Program dan Capaian Kegiatan s/d Realisasi Tahun Target berjalan Renstra (%) (tahun n-1) 2014 10=(5+7+9)

11=(10/4)

Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor siap pakai Tersedianya bahan peralatan rumah tangga untuk kebutuhan kantor

100%

100%

100%

100%

13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

14

Penyediaan Peralatan Rumah Tersedianya bahan Tangga peralatan rumah tangga untuk kebutuhan kantor

100%

41,375,000

41,148,000

99.45%

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya bahan bacaan di Kantor

100%

10,000,000

9,340,000

93.40%


100%

100%

Terpenuhinya kebutuhan konsumsi kegiatan kantor

100%

60,000,000

59,152,000

98.59%

100%

100%

18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksana koordinasi dan konsultasi keluar daerah

100%

253,200,000

249,683,900

98.61%

Terpenuhinya kebutuhan konsumsi kegiatan kantor Terciptanya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

100%

100%

19

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terpenuhinya jasa keamanan kantor

100%

140,400,000

140,400,000

100.00%

Tersedianya jasa keamanan kantor Terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

100%

24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rehabilitasi sedang/berat Rumah Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan mesin/kartu absensi Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terpeliharanya kenderaan operasional dinas

100%

71,710,000

59,661,750

83.20%

100%

100%

Terpeliharanya bangunan kantor

100%

247,600,000

238,544,000

96.34%

100%

100%

Tersedianya mesin absensi elektronik Tersedianya pakaian dinas untuk PNS

100%

15,000,000

14,850,000

99.00%

100%

100%

100%

47,000,000

46,940,000

99.87%

Terpeliharanya kenderaan operasional dinas Terpeliharanya bangunan kantor Tegaknya Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin pegawai Tersedianya pakaian dinas untuk PNS

100%

100%

Meningkatnya pengetahuan dan keahlian pegawai

100%

164,600,000

120,610,380

73.27%

Pegawai dapat mengikuti pelatihan dan kursuskursus

100%

100%

17

02

42 03 01 02 05 01


12


Kode

1


3 28 Penyusunan Uraian Jabatan Perangkat Daerah

06

01

15

Tersusunnya Uraian Jabatan/Tupoksi



4

5

Pergub Tupoksi selesai dan disahkan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Tersusunnya laporanLakip, Lppd, Kinerja dan Ikhtisar Realisasi laporan capaian kinerja dan LKPJ,Tapkin, Kinerja SKPD laporan keuangan RKT, IKU,Renja, Renstra, Calk, Neraca, LRA






6

7

8=(7/6)

9

20,000,000

19,898,750

99.49%

-

57,772,400

50,329,200

87.12%

Tersedianya laporan capaian kinerja yg dapat dipertanggungjawabkan

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Realisasi Capaian Tingkat Program dan Capaian Kegiatan s/d Realisasi Tahun Target berjalan Renstra (%) (tahun n-1) 2014 10=(5+7+9)

11=(10/4)

-

-

100%

100%

Terciptanya Penataan Administrasi Kependudukan

01

Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu

Terbangunnya jaringan pengoperasian SIAK Terpadu

100%

273,200,000

272,550,000

99.76%

Tersedianya infrastruktur dan aplikasi penyimpanan dokumen dan meningkatnya kapasitas petugas pengelolaan SIAK

100%

100%

02

Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK

Tersedianya SDM komputer dibid.database administrator,Tersedianya SDM komputer dibid. Jaringan komputer, Tersedianya SDM komputer dibid komputer

100%

135,000,000

115,371,100

85.46%

Tersedianya tenaga komputer yang mengoperasikan aplikasi SIAK,

100%

100%

03

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)

Tersedianya peralatan/SDM pendukung proses KTPelektronik

100%

376,016,997

362,901,800

96.51%

Terlaksananya pelatihan/sosialisasi tentang KTP elektronik

100%

100%


12


Kode

1



3

4

5








6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

04

Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (inter-phase Tahap Awal) NIK

Terbangunnya koneksi data dari kec ke Kab/Kota, dari Kab/Kota Ke Provinsi, dari prov ke Pusat (Jakarta)

100%

565,900,000

555,359,500

98.14%

Tersedianya koneksi data dari kec ke Kab/Kota, dari Kab/Kota Ke Provinsi, dari prov ke Pusat (Jakarta)

100%

100%

05

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan

Terlaksananya rapat koordinasi tentang kebijakan-kebijakan kependudukan

100%

288,168,000

232,633,200

80.73%

Terciptanya persamaan persepsi terhadap kebijakan-kebijakan kependudukan

100%

100%

06

Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan

Tersedianya laporan dan informasi kependudukan

100%

189,539,000

142,430,300

75.15%

100%

100%

08

Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan

Terlaksananya pelayanan yang optimal dalam urusan kependudukan

100%

325,709,000

243,764,750

74.84%

100%

100%

09

Pengembangan Database Kependudukan

Terbangunnya hubungan database kependudukan dengan database sosial dan lainnya

100%

5,806,839,000

5,675,007,050

97.73%

Terwujudnya laporan dan informasi serta transparansi informasi kependudukan Terlaksananya Bimtek Administrasi Kependudukan bagi Aparatur Tersedianya hubungan database kependudukan dengan database sosial dan lainnya

100%

100%

Penyusunan Kebijakan Kependudukan

Tersusunnya kebijakankebijakan tentang kependudukan

100%

Terwujudnya informasi kebijakan dan peraturan kependudukan

100%

100%

Penyusunan Kebijakan Pencatatan Sipil

Tersusunnya kebijakankebijakan tentang pencatatn sipil

100%

Terwujudnya informasi kebijakan dan peraturan Pencatatan Sipil

100%

100%

11

Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil

Terlaksananya pelatihan administrasi kependudukan dabn pencatatan sipil bagi aparatur

100%

105,231,000

33,951,000

32.26%

Tersedianya aparatur yang memahami tentang kependudukan dan pencatatan sipil

100%

100%

12

Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

Terlaksananya sosialisasi kebijakan kependudukan

100%

228,518,000

134,900,325

59.03%

Meningkatnya pemahaman tentang kebijakan kependudukan

100%

100%

13

Peningkatan Kapasitas Penguatan kapasitas Kelembagaan Kependudukan kelembagaan dan pencatatan sipil

100%

694,340,000

649,480,700

93.54%

Terlaksananya rakerteknis bagi pejabat se - Kab/Kota

100%

100%


12


Kode

1


3

14



4

5

Penataan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tertatanya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

100%

Monitoring, evaluasi dan Pelaporan

Termonitor dan terevaluasinya setiap kegiatan yang telah dilaksanakan

100%






6

7

8=(7/6)

217,500,000

201,414,500

92.60%


9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

Tersedianya dokumen/arsip kependudukan dan pencatatan sipil Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

100%

100%

100%

100%


BANDA ACEH, 5 MARET 2014 KEPALA DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH

Drs. ISMARISSISKA,MM PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19610213 198603 1 002

12

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPA Dinas Registrasi Kependudukan Aceh Provinsi Aceh No

Indikator

SPM/Standar Nasional

IKK

2

3

4

1 I

Realisasi Capaian

Proyeksi

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

5

6

7

8

9

10

11

12

4,539,644,230

80,17%

100%

100%

100%

Belanja Pegawai Belanja Langsung

A

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

3,521,400,793

4,126,949,300

43,650,000

54,562,500

99,99%

100%

100%

100%

213,700,000

172,920,000

244,057,000

268,462,700

58,30%

100%

100%

100%

3

180,100,000

-

10,000,000

11,000,000

96,03%

100%

4

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

115,800,000

-

-

-

5

Penyediaan Alat Tulis Kantor

70,071,900

106,795,900

133,494,875

166,868,594

98,65%

100%

100%

100%

6

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

83,600,000

126,365,000

252,730,000

505,460,000

92,41%

100%

100%

100%

30,000,000

2,480,000

4,960,000

9,920,000

100%

100%

100%

100%

545,100,000

3,018,662,000

3,773,327,500

4,716,659,375

95,70%

100%

100%

100%

41,375,000

10,000,000

12,500,000

15,625,000

99,45%

100%

100%

100%

10,000,000

6,280,000

7,850,000

9,812,500

93,40%

100%

100%

100%

7 8 9 10 11 12

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman

52,900,000

3,751,772,091

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

2

29,100,000

92,87%

100% -

-

60,000,000

40,590,000

50,737,500

63,421,875

98,58%

100%

100%

100%

253,200,000

273,450,000

324,812,500

427,265,625

98,61%

100%

100%

100%

140,400,000

-

140,400,000

140,400,000

100%

-

-

-

-

50,000,000

62,500,000

-

-

100%

100%

13 14

Penyediaan Jasa Hari-hari Besar

-

15

Penyediaan Jasa Pegawai Non-PNS

-

-

-

-

-

-

-

-

16

Penyediaan Jasa dokumentasi kantor

-

137,000,000

171,250,000

214,062,500

-

100%

100%

100%

17

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

-

457,815,000

715,335,938

786,869,531

-

100%

100%

100%

B

71,710,000

78,463,000

98,078,750

122,598,438

83,19%

100%

100%

100%

247,600,000

-

60,000,000

75,000,000

96,34%

-

100%

100%

3

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

-

41,065,000

51,331,250

64,164,063

-

100%

100%

100%

20,000,000,000

25,000,000,000

-

100%

-

-

2

4

Pembangunan Gedung Kantor

C

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1

Pengadaan mesin/kartu absensi

15,000,000

-

-

-

99%

-

-

-

2

Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

47,000,000

38,400,000

48,000,000

60,000,000

99,87%

100%

100%

100%

164,600,000

167,600,000

187,500,000

234,375,000

73,27%

100%

100%

100%

Terbangunnya jaringan 20,000,000 pengoperasian SIAK Terpadu

20,000,000

20,000,000

99,49%

-

-

-

D 1 2 3 4 E

13

100% -

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

1

Catatan Analisis

Belanja Tidak Langsung

II

1

Target Renstra SKPA Tahun 2013

Penyusunan Uraian Jabatan Perangkat Daerah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

-

-

-

92,014,000

115,017,500

143,771,875

-

100%

100%

100%

-

20,000,000

25,000,000

27,500,000

-

100%

100%

100%

No 1 1 F 1

2

3 4

Indikator


IKK

2

3

4

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Penataan Administrasi Kependudukan Terbangunnya hubungan database kependudukan dengan database sosial dan lainnya

Target Renstra SKPA Tahun 2013

Tahun 2014

5

6

57,772,400

Tahun 2015 7 -

Server SIAK 1 unit

57,772,400

Sewa Jaringan Komunikasi Data dari BackHole ke Client 23 Titik Kab/Kota, 1 Titik Prov

Realisasi Capaian Tahun 2016 8 57,772,400

Tahun 2013

Tahun 2014

Proyeksi Tahun 2015

Tahun 2016

9

10

11

12

87,11%

100%

100%

100%


Server Induk Sewa Jaringan Database Komunikasi Data berbasis sosial 1 dari BackHole ke Unit Client 23 Titik Kab/Kota, 1 Titik Prov


Catatan Analisis 13

Untuk memudahkan komunikasi data dari kabupaten/ kota provinsi kesehingga menghasilkan data yang akurat

Tersedianya SDM komputer dibid.database administrator

0 orang

23 orang

23 orang

23 orang

0 orang

23 orang

23 orang

23 orang

Rendahnya Pengetahuan dibidang database

Tersedianya SDM komputer dibid. Jaringan komputer

0 orang

23 orang

23 orang

23 orang

0 orang

23 orang

23 orang

23 orang

Tersedianya SDM komputer dibid operator

0 orang

23 orang

23 orang

0 orang

23 orang

23 orang

Tersedianya penataan sistim koneksi database berbasis NIK

0 orang

23 orang

23 orang

23 orang

0 orang

23 orang

23 orang

23 orang

693,856,997

363,856,997

100%

100%

Rendahnya Pengetahuan dibidang jaringan Rendahnya Pengetahuan dibidang Pengoperasian Aplikasi Rendahnya Pengetahuan dibidang Server

Terlaksananya kegiatan komputerisasi e-KTP di setiap kab/kota Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (inter-phase Tahap Awal) NIK

Server Induk Database berbasis sosial 1 Unit



Server Induk Sewa Jaringan Database Komunikasi Data berbasis sosial 1 dari BackHole ke Unit Client 23 Titik Kab/Kota, 1 Titik Prov


PC Pengolahan Data 20 Unit

Sewa Jaringan Komunikasi Data dari DRKA ke 40 SKPA


PC Pengolahan Data 20 Unit


Printer Laser Jet 4 Unit OS Server 1 Unit

Laptop 5 Buah

Printer Laser Jet 1 Unit Pemeliharaan Server 1 Paket

Printer Laser Jet Laptop 5 Buah 4 Unit OS Server 1 Unit

Anti Virus Server 1 Unit Aplikasi Database Berbasis Sosial 1 Unit 5

Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan

Rakor 2 orang X 23 Rakor 2 orang X 23 Kab/Kota x 3 kali Kab/Kota x 3 kali

6

Tersedianya laporan daftar dan rekapitulasi penduduk sesuai dengan kebutuhan informasi

Laporan Rekapitulasi Kependudukan

Anti Virus Server 1 Unit Aplikasi Database Berbasis Sosial 1 Unit

Pengembangan Aplikasi Database Berbasis Sosial 1 Unit Rakor 2 orang X 23 Rakor 2 orang X 23 Kab/Kota x 3 kali Kab/Kota x 3 kali

Laporan Rekapitulasi Laporan Kependudukan Rekapitulasi Kependudukan Website Website Kependudukan Kependudukan

Laporan Rekapitulasi Kependudukan Website Kependudukan


Untuk memudahkan komunikasi data dari provinsi ke kabupaten/ kota sehingga menghasilkan data yang akurat

Printer Laser Jet 1 Unit Pemeliharaan Server 1 Paket

Pengembangan Aplikasi Database Berbasis Sosial 1 Unit

80,72%

100%

100%

100%

75,14%

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

Kebutuhan informasi kebijakan Permasalahan kependudukan di Kab/Kota

Kebutuhan Informasi Kependudukan

No

Indikator


IKK

1

2

3

4

7 8

9

Tersedianya Informasi Kependudukan melalui Website

Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Kependudukan

Target Renstra SKPA Tahun 2013 5

Tahun 2014 6

9

11

12

100%

Buletin kependudukan


100%

100%

100%

100%

100%

100%


Profil Kependudukan Profil Profil Kependudukan Kependudukan 70,650,000 77,715,000 Insentif Operator e- Rakertek 1orang x 23 Rakertek 1orang x KTP Kab/kota Kab/Kota x 2 kali 23 Kab/Kota x 2 kali Pergub KIA Qanun KIA

Rak Server, Server dan Peralatan Jaringan LAN 1 Paket

Pendataan / Updating Database Penduduk Aceh 1 Paket

11


PC Adminsitrasi 8 Buah

Penyusunan Kebijakan Pencatatan Sipil

456,939,645

Tahun 2016

100%

Tersedianyan Database kependudukan yang terintegrasi dari Provinsi ke Kabupaten/Kota atau sebaliknya

14

8

Tahun 2015

10

10

Terwujudnya pengetahuan aparatur pemerintahan bidang kependudukan akan pentingnya data penduduk Tersedianya sarana dan prasarana kependudukan yang layak dari tingkat desa sampai kab/kota

7

Tahun 2014

100%

Terlaksananya Bimtek Administrasi Kependudukan bagi Aparatur

13

Tahun 2016

Laporan Penduduk Laporan Penduduk Rentan Adm. Rentan Adm. Kependudukan Kependudukan

Terciptanya pelayanan yang optimal dalam urusan kependudukan

Tersedianya aparatur kependudukan dari tingkat desa sampai ke Kabupaten/Kota

Tahun 2015

Proyeksi

Laporan Penduduk Rentan Adm. Kependudukan


12

Realisasi Capaian Tahun 2013

Insentif Petugas Registrasi Kependudukan Kab/kota Terlaksananya Bimtek Administrasi Kependudukan bagi Aparatur

Rakertek 1orang x 23 Kab/Kota x 3 kali Insentif Petugas Registrasi Kependudukan Kab/kota

93,53%

Terlaksananya Bimtek Administrasi Kependudukan bagi Aparatur

74,84%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

13

Kebutuhan Informasi Kependudukan

100%

Prosesing database Prosesing database kependudukan 1 kependudukan 1 Paket Paket

100%

Pendataan / Updating Database Penduduk Aceh 1 Paket

100%

100%

265,858,000

332,322,500

100%

100%

100%

156,000,000

195,000,000

100%

100%

100%

184 orang

184 orang

184 orang

184 orang

184 orang

46 orang

47 orang

48 orang

46 orang

47 orang

48 orang

Qanun tentang KIA di bahas di DPRA, Keberadaan lembaga Kependudukan semakin dikenal Masyarakat.

Qanun tentang KIA di ttd oleh Gubernur dan di perkenalkan kepada masyarakat.

70%

Tersusunnya rancangan qanun tentang KIA (Kartu Identitas Aceh)

Terlatihnya seluruh petugas registrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Prosesing database Prosesing Untuk mendapatkan kependudukan 1 database data yang real dari Paket kependudukan 1 hasil pendataan di Paket lapangan

184 orang

Tersusunnya rancangan qanun tentang KIA (Kartu Identitas Aceh

Catatan Analisis

Qanun tentang KIA di bahas di DPRA, Keberadaan lembaga Kependudukan semakin dikenal Masyarakat.

Qanun tentang KIA di tanda tangan oleh Gubernur dan diperkenalkan kepada masyarakat.

No 1

Indikator


IKK

2

3

4

15

Penataan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

16

Termonitor dan terevaluasinya setiap kegiatan yang telah dilaksanakan

Target Renstra SKPA Tahun 2013 5

Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

Tahun 2014

Tahun 2015

6

7

Terwujudnya 356,000,000 keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas dan persebaran penduduk di provinsi dan Kab/Kota tentang Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah Laporan dan data Data dari monev dari kegiatan dijadikan dasar kependudukan yg penyusunan dapat dijadikan program evaluasi utk program selanjutnya selanjutnya

Realisasi Capaian Tahun 2016

Tahun 2013

8

9

445,000,000

Data dari monev dijadikan dasar penyusunan program selanjutnya

Terlaksanan ya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

Tahun 2014

Proyeksi Tahun 2015

Tahun 2016

10

11

12

100%

100%

100%

Laporan dan data dari kegiatan kependudukan yg dapat dijadikan evaluasi utk program selanjutnya





Catatan Analisis 13

TABEL 2.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA TAHUN 2015 DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH Rancangan Awal RKPA Nomor 1

Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp)

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS

100%

I

Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan

II A

Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Provinsi

Terwujudnya pelayanan adminstrasi surat-menyurat

100%

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Provinsi

Terpenuhinya kebutuhan listrik, telepon dan air

100%

3

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Provinsi

Peningkatan tertib administrasi keuangan

100%

4


Provinsi

Meningkatnya kebersihan dan kesehatan kantor

100%

5

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Provinsi

Terwujudnya alat tulis kantor

6

Penyediaan Barang Cetakan dan Provinsi Penggandaan

7

Provinsi

4,126,949,300

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Provinsi


100%

5,935,105,313

Catatan Penting 12

4,126,949,300

5,935,105,313

43,650,000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Provinsi

Terwujudnya pelayanan administrasi suratmenyurat

100%

43,650,000

244,057,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Provinsi

100%

244,057,000

10,000,000 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Provinsi

Terpenuhinya kebutuhan listrik, telepon dan air Peningkatan tertib administrasi keuangan

100%

10,000,000

Meningkatnya kebersihan dan kesehatan kantor Terwujudnya alat tulis kantor Terwujudnya cetakan dan penggandaan kantor siap pakai

100%

-

100%

133,494,875

100%

252,730,000

-


Provinsi

100%

133,494,875 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Provinsi

Terwujudnya cetakan dan penggandaan kantor siap pakai

100%

252,730,000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Provinsi

Penyediaan Komponen Instalasi Provinsi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Meningkatnya penerangan bangunan kantor

100%

4,960,000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Provinsi


100%

4,960,000

8

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Provinsi


100%

Provinsi

100%

3,773,327,500

9

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Provinsi

Tersedianya bahan peralatan rumah tangga untuk kebutuhan kantor

100%

12,500,000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Provinsi

100%

12,500,000

7,850,000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 50,737,500 Penyediaan Makanan dan Minuman

Provinsi

Terwujudnya perlengkapan dan peralatan kantor siap pakai Tersedianya bahan peralatan rumah tangga untuk kebutuhan kantor Tersedianya bahan bacaan di Kantor

100%

7,850,000

Terpenuhinya kebutuhan konsumsi kegiatan kantor Terlaksana koordinasi dan konsultasi keluar daerah

100%

50,737,500

100%

324,812,500

Terpenuhinya jasa keamanan kantor Terlaksananya peringatan hari - hari besar Tersedianya bantuan tenaga operator komputer dan supir kantor

100%

140,400,000

100%

50,000,000

100%

-

3,773,327,500 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

10

Penyediaan Bahan Bacaan dan Provinsi Peraturan Perundang-undangan


100%

11

Penyediaan Makanan dan Minuman

Provinsi

Terpenuhinya kebutuhan konsumsi kegiatan kantor

100%

12

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Provinsi

Terlaksana koordinasi dan konsultasi keluar daerah

100%

324,812,500 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Provinsi

13

Penyediaan Jasa Keamanan Provinsi Kantor Penyediaan Jasa Hari-hari Besar Provinsi

Terpenuhinya jasa keamanan kantor Terlaksananya peringatan hari hari besar

100%

140,400,000 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 50,000,000 Penyediaan Jasa Hari-hari Besar

Provinsi

Penyediaan Jasa Pegawai NonPNS

Tersedianya bantuan tenaga operator komputer dan supir kantor

100%

14 15

Provinsi

100% -

Penyediaan Jasa Pegawai NonPNS

Provinsi

Provinsi Provinsi

Rancangan Awal RKPA Nomor 1

Program/Kegiatan 2

Lokasi

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp)

Program/Kegiatan

6

7

Lokasi

4

5

Tersedianya dokumentasi, informasi tentang kependudukan dan pencatatan sipil kepada karyawan dan masyarakat

100%

Peningkatan Pelayanan Provinsi Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tertibnya admnistrasi kantor

100%

1

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Provinsi

Terpeliharanya kenderaan operasional dinas

100%

98,078,750 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Provinsi

2

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

Provinsi

Terpeliharanya bangunan kantor

100%

60,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Provinsi

3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

Provinsi

100%

51,331,250 Pengadaan Tanah Kantor

Provinsi

4

Pembangunan Gedung Kantor

Provinsi

20,000,000,000 Pembangunan Gedung Kantor

Provinsi

C

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya Tanah Untuk Pembangunan Gedung Kantor Baru Terbangunnya Gedung Kantor Baru

16

Penyediaan Jasa dokumentasi kantor

17 B

1 D

1

3

Indikator Kinerja


Provinsi

Provinsi

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Luar Provinsi

2

Penyusunan Uraian Jabatan Perangkat Daerah

3

Bimbingan Teknis Implementasi Provinsi Peraturan Perundang-Undangan

4

Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

E

1

F

Program Penataan Administrasi Kependudukan

1

Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu

Provinsi

Provinsi

Provinsi

Tersedianya pakaian dinas untuk PNS

Gedung Kantor DRKA 100%

171,250,000 Penyediaan Jasa dokumentasi kantor

715,335,938 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 20,209,410,000

Target Capaian

8

9

10

Tersedianya dokumentasi, informasi tentang kependudukan dan pencatatan sipil kepada karyawan dan masyarakat

100%

171,250,000

Provinsi

Tertibnya admnistrasi kantor

100%

715,335,938

Terpeliharanya kenderaan operasional dinas Terpeliharanya bangunan kantor

100%

98,078,750

100%

60,000,000

Tersedianya Tanah Untuk Pembangunan Gedung Kantor Baru Terbangunnya Gedung Kantor Baru

100%

51,331,250

100%

20,000,000,000

Tersedianya pakaian dinas untuk PNS

100%

Provinsi

100%

Terlaksananya pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dalam menyusun SOP

100%

Terlaksananya kegiatan keagamaan

Tersusunnya laporan-laporan capaian kinerja dan laporan keuangan

Terbangunnya jaringan pengoperasian SIAK Terpadu 100%

187,500,000 Pendidikan dan Pelatihan Formal 20,000,000 Penyusunan Uraian Jabatan Perangkat Daerah 115,017,500 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

48,000,000

Luar Provinsi Provinsi

Provinsi

25,000,000 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan

Provinsi

57,772,400 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Provinsi

Meningkatnya 100% pengetahuan dan keahlian pegawai Terlaksananya 100% pekerjaan sesuai dengan tugas pokok Meningkatnya Penyusunan SOP kapasitas sumber daya aparatur dalam menyusun SOP Terlaksananya kegiatan 100% keagamaan

Tersusunnya laporanLakip, Lppd, laporan capaian kinerja LKPJ,Tapkin, dan laporan keuangan RKT, IKU,Renja, Renstra, Calk, Neraca, LRA

56,323,872,036 Provinsi


100%

445,875,000 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu

48,000,000 347,517,500

57,772,400

Lakip, Lppd, LKPJ,Tapkin, RKT, IKU,Renja, Renstra, Calk, Neraca, LRA

11

20,209,410,000

347,517,500

Meningkatnya pengetahuan dan keahlian pegawai

Kebutuhan Dana (Rp)

Provinsi

48,000,000 48,000,000 Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Indikator Kinerja

187,500,000

20,000,000

115,017,500

25,000,000 57,772,400

57,772,400

56,323,872,036 Provinsi


100%

445,875,000

Catatan Penting 12


Program/Kegiatan 2

Lokasi

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp)

4

5

2


Banda Aceh

Tersedianya SDM Komputer dibidang Database Administrator, Jaringan Komputer, Operator Komputer dan Pengelolaan Server

23 Org

172,000,000

3

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (inter-phase Tahap Awal) NIK

Provinsi

Terlaksananya kegiatan komputerisasi e-KTP di setiap kab/kota

100%

Banda Aceh

Tersedianya penataan sistem koneksi database berbasis NIK


5


Provinsi

6


Provinsi

4

3

Indikator Kinerja


7

Penyediaan Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat

8

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan

9

Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan

Provinsi

Provinsi

Provinsi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp)

8

9

10

Tersedianya SDM Komputer dibdang Database Administrator

23 Org

172,000,000

568,526,558 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) 219,670,000 Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (inter-phase Tahap Awal) NIK

Bener Meriah

Terlaksananya kegiatan komputerisasi e-KTP di setiap kab/kota

100%

568,526,558

Banda Aceh

Tersedianya penataan sistem koneksi database berbasis NIK


219,670,000

Terlaksananya Rapat Koordinasi 2 orang X 23 tentang Kebijakan-Kebiajakan Kab/Kota x 3 kali Kependudukan dan Catatan Sipil

425,000,000

Provinsi

100%

425,000,000

Tersedianya laporan Daftar dan Rekapitulasi Penduduk sesuai dengan Kebutuhan Informasi


150,000,000

100%

150,000,000

Tersedianya Informasi tentang kependudukan dan capil

Website Kependudukan


100%

45,000,000

Tersedianya laporan Penduduk Rentan Adm. Kependudukan

Laporan Penduduk Rentan Adm. Kependudukan Buletin kependudukan

200,000,000

Pengolahan Dalam Kab/Kota Tersedianya laporan Penyusunan Laporan Informasi Penduduk Rentan Adm. Kependudukan Kependudukan

100%

200,000,000



100%

90,000,000

Tersedianya Profil Kependudukan Profil Kependudukan

150,000,000

Pengolahan Dalam Kab/Kota Tersedianya Profil Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan Kependudukan Penyediaan Informasi yang Provinsi Tersedianya Informasi Dapat Diakses Masyarakat Kependudukan melalui website

100%

150,000,000

100%

70,650,000

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan kependudukan

Provinsi

100%

150,000,000

150,000,000 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan kependudukan

Provinsi

Terlaksananya Rakertek Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tersedianya Qanun KIA

100%

150,000,000

3,500,000,000 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan kependudukan

kab/kota

Tersediana Insentif Petugas Registrasi Kependudukan Gampong

100%

3,500,000,000

Provinsi


100%

923,176,875

Tersedianya Informasi Kependudukan melalui website


Terlaksananya Rakertek Kependudukan dan Pencatata Sipil

Rakertek 1orang x 23 Kab/Kota x 2 kali

Tersedianya Qanun KIA

Qanun KIA

Tersedianya Insentif Petugas Registrasi Kependudukan Gampong

Insentif Petugas Registrasi Kependudukan Kab/kota


100%

7

Lokasi

Banda Aceh


6

Program/Kegiatan



Terlaksananya koordinasi tentang Kebijakan-kebijakan Kependudukan dan Catatan Sipil Pengolahan Dalam Kab/Kota Tersedianya laporan Penyusunan Laporan Informasi Daftar dan Rekapitulasi Kependudukan Penduduk sesuai dengan Kebutuhan Informasi

45,000,000 Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan

90,000,000

70,650,000

150,000,000

923,176,875 Tersedianya Perjalanan Dinas untuk peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Provinsi

Provinsi

11

Catatan Penting 12


Program/Kegiatan 2

Lokasi 3

Indikator Kinerja 4

Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian 5

Pagu Indikatif (Rp)

Program/Kegiatan

6

7

Lokasi 8

10

Pengembangan Database Kependudukan

Banda Aceh

Tersedianyan Database kependudukan yang terintegrasi dari Provinsi ke Kabupaten/Kota atau sebaliknya

Prosesing database kependudukan 1 Paket

41,774,000,000 Pengembangan Database Kependudukan

Banda Aceh

11


Provinsi

Tersedianya informasi kebijakan dan peraturan kependudukan

100%

110,000,000 Penyusunan Kebijakan Kependudukan

Provinsi

12

Peningkatan Kapasitas Aparat Provinsi Kependudukan dan Catatan Sipil

Tersedianya aparatur kependudukan dari tingkat desa sampai ke Kabupaten/Kota

100%

1,852,663,603 Terlatihnya aparatur desa, kecamatan, kabupaten dalam bidang tata cara dan prosedur kependudukan

Provinsi

13


Terwujudnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya data penduduk

100%

850,000,000 1. Adanya talkshow tentang kependudukan di televisi dan radio

Provinsi dan kab/kota

2. Adanya informasi kependudukan di surat kabar

Provinsi dan kab/kota Provinsi dan kab/kota Provinsi dan kab/kota

Provinsi

3. Adanya baliho dan spanduk tentang kependudukan 14


Provinsi

Tersedianya sarana dan prasarana kependudukan yang layak dari tingkat desa sampai kab/kota

100%

3,800,000,000 Terpeliharanya alat-alat e-ktp di kecamatan, kab/kota

15

Monitoring, evaluasi dan Pelaporan

Provinsi

Termonitor dan terevaluasi setiap kegiatan yang telah dilaksanakan

100%

321,310,000 Monitoring, evaluasi dan Pelaporan

Provinsi

16

Penataan Dokumen Provinsi Kependudukan dan Catatan Sipil

Tertatanya dokumen kependudukan dan catatan sipil

100%

356,000,000 Penataan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil

Provinsi

Indikator Kinerja 9 Terintegrasi Database dari Provinsi ke Kabupaten/Kota atau sebaliknya

Target Capaian 10 Prosesing database kependudukan 1 Paket

Kebutuhan Dana (Rp) 11 41,774,000,000

Tersedianya informasi kebijakan dan peraturan kependudukan Tersedianya aparatur kependudukan dari tingkat desa sampai ke Kabupaten/Kota

100%


100%

80,000,000

100%

70,000,000

100%

700,000,000

Updating sarana dan prasarana kependudukan yang layak dari tingkat desa Termonitor dan terevaluasi setiap kegiatan yang telah dilaksanakan Tertatanya dokumen kependudukan dan catatan sipil

100%

100%

Catatan Penting

110,000,000

1,852,663,603

3,800,000,000

92,60%

321,310,000

92,60%

356,000,000



12

TABEL 2.4 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPA TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 PROVINSI ACEH Nama SKPA : Dinas Registrasi Kependudukan Aceh Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

Target Capaian

4

5


Provinsi

100%

Terwujudnya pelayanan adminstrasi surat-menyurat Terpenuhinya kebutuhan listrik, telepon dan air

Provinsi

100%

Rp

43,650,000

APBA

Provinsi

100%

Rp

244,057,000

Peningkatan tertib administrasi keuangan Meningkatnya kebersihan dan kesehatan kantor Terwujudnya alat tulis kantor

Provinsi

100%

Rp

10,000,000

Provinsi

100%

-

Provinsi

100%

Rp

Terwujudnya cetakan dan penggandaan kantor siap pakai

Provinsi

100%

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Provinsi


14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

3 Belanja Tidak Langsung Gaji dan Tunjangan

1

10

Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Indikatif Dana

Lokasi

1

1

RENCANA TAHUN 2015

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

01 01 02 07 08 10 11 12

13

17 18 19 21 24 20

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Penyediaan Jasa Hari-hari Besar Penyediaan Jasa Pegawai Non-PNS Penyediaan Jasa Dokumentasi Kantor

6

Rp

7

4,126,949,300

8

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016 Target Capaian

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

9

10

Rp

4,539,644,230

Rp

7,233,710,200

100%

Rp

54,562,500

APBA

100%

Rp

268,462,700

APBA

100%

Rp

11,000,000

APBA

100%

-

133,494,875

APBA

100%

Rp

166,868,594

Rp

252,730,000

APBA

100%

Rp

290,000,000

100%

Rp

4,960,000

APBA

100%

Rp

6,200,000

Provinsi

100%

Rp

3,773,327,500

APBA

100%

Rp

4,716,659,375

Tersedianya bahan peralatan rumah tangga untuk kebutuhan kantor Tersedianya bahan bacaan di Kantor

Provinsi

100%

Rp

12,500,000

APBA

100%

Rp

15,625,000

Provinsi

100%

Rp

7,850,000

APBA

100%

Rp

9,812,500

Terpenuhinya kebutuhan konsumsi kegiatan kantor Terlaksana koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Provinsi

100%

Rp

50,737,500

APBA

100%

Rp

63,421,875

Provinsi

100%

Rp

324,812,500

APBA

100%

Rp

427,265,625

Terpenuhinya jasa keamanan kantor Terlaksananya peringatan hari hari besar Tersedianya bantuan tenaga operator komputer dan supir kantor Tersedianya dokumentasi, informasi tentang kependudukan dan pencatatan sipil kepada karyawan dan masyarakat

Provinsi

100%

Rp

140,400,000

APBA

100%

Rp

140,400,000

Provinsi

100%

Rp

50,000,000

APBA

100%

Rp

62,500,000

-

-

-

-

Provinsi

100%

APBA

100%

Rp

171,250,000

APBA

Catatan Penting

100%

Rp

214,062,500


Kode

1 22 1

10 02

24 42 30

1

10 03 02

1

10 05 01

03 24 1

10 06

01

1

10 15 01 02

03

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

3 Tertibnya admnistrasi kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya kenderaan Kendaraan operasional dinas Dinas/Operasional Rehabilitasi Sedang/Berat Terpeliharanya bangunan kantor Rumah Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Tersedianya Tanah Untuk Peralatan Kantor Pembangunan Gedung Kantor Baru Pembangunan Gedung Terbangunnya Gedung Kantor Kantor Baru Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian Dinas Tersedianya pakaian dinas untuk Beserta Perlengkapannya PNS Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Penyusunan Uraian Jabatan Perangkat Daerah

RENCANA TAHUN 2015

Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi

Target Capaian

4 Provinsi

5 100%

Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Indikatif Dana Rp

6 715,335,938

Rp

20,209,410,000

7 APBA

Catatan Penting


8

9 100%

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp

10 786,869,531

Rp

25,261,762,500

Provinsi

100%

Rp

98,078,750

APBA

100%

Rp

122,598,438

Provinsi

100%

Rp

60,000,000

APBA

100%

Rp

75,000,000

Provinsi

100%

Rp

51,331,250

APBA

100%

Rp

64,164,063

Provinsi

100%

Rp

20,000,000,000

APBA

100%

Rp

25,000,000,000

Rp

48,000,000

Rp

60,000,000

Rp

48,000,000

Rp

60,000,000

Rp

187,500,000

Rp

234,375,000

Provinsi

100%

APBA

100%

Meningkatnya pengetahuan dan keahlian pegawai Terlaksananya pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Provinsi

100%

Rp

187,500,000

APBA

100%

Rp

234,375,000

Provinsi

100%

Rp

20,000,000

APBA

100%

Rp

20,000,000

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terbangunnya jaringan pengoperasian SIAK Terpadu

Provinsi

Rp

115,017,500

APBA

100%

Rp

126,519,215

Terlaksananya kegiatan keagamaan

Provinsi

100%

Rp

25,000,000

APBA

100%

Rp

27,500,000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Penataan Administrasi Kependudukan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK

Tersedianya Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPA

Provinsi

100%

Rp

57,772,400

APBA

100%

Rp

57,772,400

Rp

52,673,872,036

Rp

13,916,059,004

Tersedianya perangkat dan fasilitas pendukung e-KTP Tersedianya SDM Komputer dibdang Database Administrator, Jaringan Komputer, Operator Komputer dan Pengelolaan Server

Implementasi Sistem Terlaksananya kegiatan Administrasi Kependudukan komputerisasi e-KTP di setiap (membangun, updating dan kab/kota pemeliharaan)

Penyusunan SOP

Provinsi

100%

Rp

445,875,000

APBA

100%

Rp

557,343,750

Banda Aceh

100%

Rp

172,000,000

APBA

100%

Rp

202,500,000

Rp

568,526,558

APBA

100%

Rp

710,658,198

Provinsi

Terlaksananya pelatihan/sosialisasi tentang KTP elektronik


Kode

1 04

05 06

3 Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi Data Berbasis NIK Sistem Koneksi (inter-phase dengan Database Kependudukan Tahap Awal) NIK Berbasis Kesejahteraan Masyarakat Koordinasi Pelaksanaan Terlaksananya Rapat Koordinasi Kebijakan Kependudukan Kependudukan dan Catatan Sipil Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan

7 Penyediaan Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat 08 09

11

Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan Pengembangan Database Kependudukan Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil

RENCANA TAHUN 2015


Tersedianya Informasi Kependudukan

Tersedianya Informasi Kependudukan yang dapat di akses oleh Masyarakat Terlaksananya pelayanan yang optimal dalam urusan kependudukan Terintegrasinya Database Kependudukan Kabupaten/Kota pada Server Data Kependudukan Tersedianya aparatur kependudukan dari tingkat desa sampai ke Kabupaten/Kota

Lokasi

Target Capaian

4 Banda Aceh

5 90%


6 219,670,000

7 APBA

Target Capaian 8

9 100%

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp

10 248,000,000

2 orang X 23 Kab/Kota x 3 kali

Rp

425,000,000

APBA

2 orang X 23 Kab/Kota x 3 kali

Rp

425,000,000

Provinsi


Rp

150,000,000

APBA

Rp

150,000,000


Rp

45,000,000

APBA

Rp

45,000,000

Laporan Penduduk Rentan Adm. Rp Kependudukan

200,000,000

APBA

Laporan Rekapitulasi Kependudukan Website Kependudukan Laporan Penduduk Rentan Adm. Kependudukan Buletin kependudukan Profil Kependudukan Website Kependudukan

Rp

200,000,000

Rp

90,000,000

Rp

150,000,000

Rp

77,715,000

Banda Aceh Provinsi Banda Aceh Provinsi

Penyusunan buku profil kependudukan berskala kab/kota


Rp

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016

Provinsi

Pembentukan Tim Pedoman penyusunan proyeksi penduduk di daerah

12

Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Indikatif Dana

Catatan Penting

Provinsi


Rp

90,000,000

APBA

Profil Kependudukan

Rp

150,000,000

APBA


Rp

70,650,000

APBA

Terlaksananya Bimtek Administrasi Kependudukan bagi Aparatur 100%

Rp

923,176,875

APBA

100%

Rp

1,153,971,094

Rp

41,774,000,000

APBA

100%

Rp

2,098,500,000

Tersedianya aparatur yang Rp memahami tentang kependudukan dan pencatatan sipil Perhitungan ilmiah penduduk Rp dimasa mendatang berdasarkan asumsi-asumsi komponen pertumbuhan penduduk pada tingkat tertentu yang hasilnya akan menunjukkan karakteristik penduduk, kelahiran, kematian dan migrasi

412,663,603

APBA

100%

Rp

453,929,963

820,000,000

100%

Rp

902,000,000

Terwujudnya pengetahuan Rp tentang pentingnya data penduduk bagi aparatur kependudukan dari tingkat desa sampai ke kab/kota dlm penyusunan profil baik di provinsi maupun kab/kota dan menggambarkan kondisi perkembangan dan prospek kependudukan

620,000,000

100%

Rp

682,000,000

APBA

100%


Kode

1

13


RENCANA TAHUN 2015

Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi

Target Capaian

3 Sosialisasi Permendagri No.40 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan proyeksi penduduk di daerah

4 Provinsi

5 Terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara kuantiitas, kualitas dan persebaran penduduk di prov dan kab/kota

Sosialisasi Permendagri No.65 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan profil perkembangan kependudukan

Provinsi

Terlaksananya Penataan Kelembagaan Kependudukan sampai Ke Tingkat Gampong

Provinsi

Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Indikatif Dana Rp

6 450,000,000

7 APBA

Terwujudnya pemahaman akan kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpngaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan.

Rp

400,000,000

Rakertek 1orang x 23 Kab/Kota x 2 kali

Rp

150,000,000

APBA

Qanun KIA Insentif Petugas Registrasi Kependudukan Kab/kota

Rp Rp

150,000,000 3,500,000,000

APBA APBA

Catatan Penting


8


9 100%

Rp

10 495,000,000

100%

Rp

440,000,000

Rakertek 1 orang x 23 Kab/Kota x 3 kali

Rp

250,000,000

Insentif Petugas Registrasi Kependudukan Kab/kota

Rp

3,500,000,000

14 Penyusunan Kebijakan Kependudukan

Tersusunnya kebijakan-kebijakan tentang kependudukan

Provinsi

Rp

150,000,000

APBA

100%

Rp

165,000,000

15 Penyusunan Kebijakan Pencatatan Sipil 16 Penataan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tersusunnya kebijakan-kebijakan tentang pencatatan sipil Bimtek Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah

Provinsi

Rp

110,000,000

APBA

100%

Rp

121,000,000

Rp

356,000,000

APBA

100%

Rp

445,000,000

17 Monitoring, evaluasi dan Pelaporan

Termonitor dan terevaluasi setiap kegiatan yang telah dilaksanakan

Rp

321,310,000

APBA

100%

Rp

353,441,000

Provinsi Terwujudnya keserasian, dan keselarasan dan keseimbangan Kab/kota antara kuantitas, kualitas dan persebaran penduduk di provinsi dan Kab/Kota tentang Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah Provinsi

Terdatanya permasalahan dan hambatan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kependudukan dan pencatatan sipil baik dari segi pelayanan, pendanaan dan lainnya.



Kode

1


RENCANA TAHUN 2015


3

Lokasi

Target Capaian

4

5

Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Indikatif Dana 6

7

Catatan Penting

8



9

10

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2015

Recommend Documents