RENCANA KERJA ( RENJA ) Tahun 2015

RENCANA KERJA ( RENJA ) Tahun 2015

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

INSPEKTORAT 12 AGUSTUS 2014

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Inspektorat

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya maka penyusunan Buku Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Dharmasraya dapat diselesaikan. Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Dharmasraya disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari tugas pokok dan fungsi Inspektorat, dengan

harapan

dapat

digunakan

sebagai

pedoman

dalam

menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, jujur dan bebas dari Kolusi, Korupsi serta Nepotisme. Rencana Kerja akan dijabarkan lebih lanjut mengenai program, kegiatan dan target masing-masing. Sangat disadari adanya keterbatasan isi buku ini sebagai acuan untuk mendukung keberhasilan dalam pengawasan dan pembinaan suatu instansi pada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, oleh karena itu

dalam

proses

pelaksanaannya

tidak

menutupi

kemungkinan

terjadinya penyempurnaan-penyempurnaan yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di Kabupaten Dharmasraya.

Inspektur Kabupaten Dharmasraya

SUWARDI Pembina Tk.I Nip. 19570312 198003 1 017

Rencana Strategis (Renstra)

iii


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .........................................................................

i

DAFTAR ISI ....................................................................................

ii

BAB I.

PENDAHULUAN ............................................................

1

1.1.

Latar Belakang ....................................................

1

1.2.

Landasan Hukum ................................................

2

1.3.

Maksud dan Tujuan ............................................

4

1.4.

Sistematika Penulisan .........................................

4

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT .........

6

BAB II.

2.1.

2013 Dan Capaian Renstra Inspektorat ...............

6

2.2.

Analisis Kinerja Inspektorat .................................

16

2.3.

Isu-isu

BAB IV.

Penting

Penyelenggaraan

Tugas

dan

Fungsi Inspektorat ..............................................

18

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .............

19

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ...........

20

3.1.

Telaah Terhadap Kebijakan Nasional ...................

20

3.2.

Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat ................ 21

3.3.

Program dan Kegiatan .........................................

22

PENUTUP ......................................................................

24

2.4. BAB III.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun

Rencana Strategis (Renstra)

iv


BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Pengawasan merupakan fungsi organik manajemen yang peranannya setara

dengan fungsi manajemen lainnya, dengan kata lain, pengawasan merupakan unsur dinamika

dalam

pelaksanaan

fungsi-fungsi

manajemen

seperti

perencanaan,

pengorganisasian, pemotivasian dan pelaksanaan untuk dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan tercapai. Kewenangan daerah yang luas mencakup kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan negara, mulai dari perencaaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Fungsi manajemen senantiasa berjalan secara simultan dan proporsional dalam kerangka pencapaian tujuan organisasi. Disamping itu untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara yakni pemerintah yang bersih (clean goverment) yang merupakan suatu sistem pengelolaan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip transparansi,

partisipasi

dan

akuntabel.

Menyikapi

tuntutan

penyelenggaraan

pemerintah yang akuntabel tersebut maka perlu dilakukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan

dapat

berlangsung

secara

berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta bersih dari KKN. Pemerintah Daerah merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional Negara Kesatuan

Republik

Indonesia.

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

sudah

semestinya berjalan Sinergis dengan Pemerintahan Pusat secara konsisten. Secara

Yuridis

formal

fungsi

penyelenggaraan

pengawasan

terhadap

pelaksanaan Otonomi Daerah telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu mencakup Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Dalam Negeri dan lain-lain yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya. Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 yang telah ditetapkan Prioritas Rencana Kerja (Renja)

1


Pembangunan

Daerah,

yang

mengarah

pada

pencapaian

sasaran-sasaran

pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2.

Landasan Hukum 1. Landasan Formil a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme. b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000, tentang

Pengelolaan

dan

Pertanggungjawaban

Keuangan

dalam

Pelaksanaan Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan. c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2001, tentang Penyelenggaraan Dekosentrasi. d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat. e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanan Pembangunan Nasional dan Perencanaan Pembangunan Daerah g. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah. h. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. 2. LANDASAN OPERASIONAL a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyeleggaraan Pemerintah

Daerah. b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001, tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. c. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1989, tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Daerah. Rencana Kerja (Renja)

2


d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. e. Peraturan

Pemerintah

Nomor

79 Tahun

2005, tentang

Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah. f. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 23 Tahun 2007, tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. g. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2005, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. h. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dharmasraya.

1.3.

Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud Maksud penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai petunjuk arah, pedoman dan landasan dalam penyelenggaraan pengawasan yang diinginkan lima tahun ke depan dalam rangka mendorong pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2010-2015.

1.3.2. Tujuan Perencanaan Kerja Inspektorat Kabupaten Dharmasraya bertujuan sebagai pedoman untuk penyusunan Strategis Operasional Inspektorat berupa program dan kegiatan pengawasan fungsional di Kabupaten Dharmasraya selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2015.

Rencana Kerja (Renja)

3


1.4.

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Dharmaasraya Tahun 2015 ini

disusun secara sistematis yang terdiri dari : BAB I.

BAB II.

PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang

1.2.

Landasan Hukum

1.3.

Maksud dan Tujuan

1.4.

Sistematika Penulisan

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT 2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2013 dan Capaian Renstra Inspektorat

2.2.

Analisis Kinerja Inspektorat

2.3.

Isu-isu

Penting

Penyelenggaraan

Tugas

dan

Fungsi

Inspektorat 2.4. BAB III.

BAB IV.

Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1.

Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2.

Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat

3.3.

Program dan Kegiatan

PENUTUP


4


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT

2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2013 dan Capaian Renstra Inspektorat Rencana Kerja Inspektorat merupakan penjabaran tahunan dari Rencana

Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2010-2015. Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2013 dan Realisasi Renstra Inspektorat mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Inspektorat dan/atau realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD Inspektorat Tahun 20013. Total Anggaran Inspektorat Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 (APBD Murni dan Perubahan) sebesar Rp. 3.329.234.630,-. Terdiri dari Biaya Tidak Langsung sebesar Rp. 1.730.955.630,- dan Biaya Langsung sebesar Rp. 1.598.279.000,-. Dari total anggaran tersebut yang terealisasi sebesar Rp. 3.252.516.038,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 95,67% dan capaian kinerja keuangan sebesar 97,70%. Program/kegiatan Inspektorat Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan adalah nihil atau tidak ada. Seluruh Program/kegiatan Inspektorat Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran sesuai dengan yang telah direncanakan. Untuk rincian capaian kinerja fisik dan keuangan dari masing-masing program dan kegiatan adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a.1.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1. Anggaran

: 4.050.000,-

2. Realisasi

: 3.970.000,-

3. Kinerja Anggaran

: 98,02%

4. Capaian Program

: Terlayaninya

administrasi

perkantoran

Inspektorat Kabupaten 5. Output

: Tersedianya kelengkapan jasa surat menyurat selama 12 bulan.

6. Capaian Kinerja

: 98,02%

7. Outcomes

: Lancarnya adminsitrasi surat menyurat


5


b.1.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1. Anggaran

: 30.600.000,-

2. Realisasi

: 29.974.683,-

3. Kinerja Anggaran

: 97,96%

4. Capaian Program

: Lancarnya administrasi perkantoran Inspektorat Kabupaten

5. Output

: Terlaksananya

pembayaran

rekening

listrik,

telepon dan internet kantor selama 12 bulan. 6. Capaian Kinerja

: 97,96%

7. Outcomes

: Meningkatnya

pelayanan

kepada

PNS

dan

Masyarakat. c.1.

Penyediaan

Jasa

Pemeliharaan

dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional 1. Anggaran

: 7.550.000,-

2. Realisasi

: 1.961.300,-

3. Kinerja Anggaran

: 25,98%

4. Capaian Program


5. Output

: Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas

6. Capaian Kinerja

: 25,98%

7. Outcomes

: Meningkatnya

pelayanan

kepada

PNS

dan

Masyarakat. d.1.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1. Anggaran

: 29.460.000,-

2. Realisasi

: 29.428.000,-

3. Kinerja Anggaran

: 99,90%

4. Capaian Program


5. Output

: Terlaksananya

pembayaran

honor

satuan

keuangan dan administrasi pelaporan keuangan 6. Capaian Kinerja

: 99,90%

7. Outcomes

: Meningkatnya kinerja dan kesejahteraan PNS satuan pengelola keuangan


6


e.1.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1. Anggaran

: 59.715.000,-

2. Realisasi

: 58.666.000,-

3. Kinerja Anggaran

: 98,24%

4. Capaian Program

: Kebersihan dan Keamanan Kantor

5. Output

: Terlaksananya

pembayaran

jasa

petugas

kebersihan, keamanan kantor dan Supir

f.1.

6. Capaian Kinerja

: 98,24%

7. Outcomes

: Terjaganya kebersihan dan keamanan kantor

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1. Anggaran

: 3.000.000,-

2. Realisasi

: 2.330.000,-

3. Kinerja Anggaran

: 77,67%

4. Capaian Program


g.1.

h.1.

5. Output

: Terlaksananya pemeliharaan peralatan kerja

6. Capaian Kinerja

: 77,67%

7. Outcomes

: Berfungsinya peralatan kerja dengan baik

Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. Anggaran

: 22.970.000,-

2. Realisasi

: 22.863.600,-

3. Kinerja Anggaran

: 99,54%

4. Capaian Program

: Ketersediaan alat tulis kantor

5. Output

: Tersedianya alat tulis kantor

6. Capaian Kinerja

: 99,54%

7. Outcomes

: Lancarnya administarsi kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1. Anggaran

: 22.350.000,-

2. Realisasi

: 22.195.700,-

3. Kinerja Anggaran

: 99,31%

4. Capaian Program

: Ketersediaan barang cetakan dan penggandaan

5. Output

: Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

6. Capaian Kinerja

: 99,31%

7. Outcomes

: Lancarnya operasional kantor


7


i.1.

j.1.

k.1.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1. Anggaran

: 2.850.000,-

2. Realisasi

: 2.738.000,-

3. Kinerja Anggaran

: 96,08%

4. Capaian Program

: Tersedianya alat penerangan kantor

5. Output

: Lancarnya penerangan kantor

6. Capaian Kinerja

: 96,08%

7. Outcomes


Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1. Anggaran

: 28.000.000,-

2. Realisasi

: 27.419.200,-

3. Kinerja Anggaran

: 97,93%

4. Capaian Program

: Perlengkapan kantor

5. Output

: Tersedianya perlengkapan kantor

6. Capaian Kinerja

: 97,93%

7. Outcomes

: Lancarnya penerangan dan penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan 1. Anggaran

: 2.220.000,-

2. Realisasi

: 1.330.000,-

3. Kinerja Anggaran

: 59,91%

4. Capaian Program

: Tercapainya

pengadaan

bahan

bacaan

dan

peraturan perundang-undangan 5. Output

: Terlaksananya pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

l.1.

6. Capaian Kinerja

: 59,91%

7. Outcomes

: Meningkatnya pengetahuan SDM

Penyediaan Makanan dan Minuman 1. Anggaran

: 22.000.000,-

2. Realisasi

: 21.408.900,-

3. Kinerja Anggaran

: 97,31%

4. Capaian Program

: Peayanan terhadap masyarakat dan PN

5. Output

: Terlaksananya penyediaan makan dan minum rapat serta tamu

6. Capaian Kinerja

: 97,31%

7. Outcomes

: Lancarnya

pelayanan

terhadap

PNS

dan

masyarakat Rencana Kerja (Renja)

8


m.1. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1. Anggaran

: 192.150.000,-

2. Realisasi

: 190.351.105,-

3. Kinerja Anggaran

: 99,07%

4. Capaian Program

: Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

5. Output

: Terlaksananya

rapat-rapat

koordinasi

dan

konsultasi ke luar daerah 6. Capaian Kinerja

: 99,07%

7. Outcomes

: Lancarnya

arus

komunikasi

antar

lembaga

pengawasan n.1.

Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 1. Anggaran

: 19.500.000,-

2. Realisasi

: 19.500.000,-

3. Kinerja Anggaran

: 100%

4. Capaian Program

: Pembayaran gaji honor daerah

5. Output

: Terlaksananya pembayaran gaji honor daerah

6. Capaian Kinerja

: 100%

7. Outcomes

: Meningkatnya kesejahteraan honor daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a.2.

b.2.

Pemeliharaan rutin Berkala Gedung Kantor 1. Anggaran

: 30.000.000,-

2. Realisasi

: 30.000.000,-

3. Kinerja Anggaran

: 100%

4. Capaian Program

: Sewa gedung kantor

5. Output

: Tersedianya gedung kantor

6. Capaian Kinerja

: 100%

7. Outcomes


Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1. Anggaran

: 67.900.000,-

2. Realisasi

: 63.882.159,-

3. Kinerja Anggaran

: 94,08%

4. Capaian Program

: Kondisi kendaraan dinas/operasional yang baik

5. Output

: Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas

6. Capaian Kinerja

: 94,08%

7. Outcomes

: Terjaga kondisi kendaraan dinas


9


3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal a.3.

Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 1. Anggaran

: 492.998.000,-

2. Realisasi

: 483.402.400,-

3. Kinerja Anggaran

: 98,05%

4. Capaian Program

: Peningkatan sistem pelaksanaan anggaran

5. Output

: Tersedianya laporan hasil pengawasan

6. Capaian Kinerja

: 98,05%

7. Outcomes

: Prosentase berkurangnya jumlah temuan hasil pemeriksaan

b.3.

Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah 1. Anggaran

: 60.760.000,-

2. Realisasi

: 47.264.750,-

3. Kinerja Anggaran

: 77,79%

4. Capaian Program


5. Output


6. Capaian Kinerja

: 77,79%

7. Outcomes

: Prosentase terselesaikannya kasus pengaduan dan

kasus

PNS

di

lingkungan

pemerintah

kabupaten c.3.

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 1. Anggaran

: 21.187.500,-

2. Realisasi

: 20.119.050,-

3. Kinerja Anggaran

: 94,96%

4. Capaian Program

: Tindaklanjut hasil temuan BPK, BPKP, Itjend, Inspektorat Propinsi dan Kabupaten

5. Output

: Tertindaklanjuti temuan pengawasan

6. Capaian Kinerja

: 94,96%

7. Outcomes


d.3.

Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif 1. Anggaran

: 86.905.000,-

2. Realisasi

: 77.441.750,-

3. Kinerja Anggaran

: 89,11%

4. Capaian Program

: Rapat koordinasi hasil temuan BPK, BPKP, Itjend, Inspektorat Propinsi dan Kabupaten


10


5. Output

: Pelaksanaan Rakorwas dan Gelar Pengawasan

6. Capaian Kinerja

: 89,11%

7. Outcomes


e.3.

Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan 1. Anggaran

: 4.905.000,-

2. Realisasi

: 4.345.000,-

3. Kinerja Anggaran

: 88,58%

4. Capaian Program

: Laporan pelaksanaan pengawasan

5. Output

: Tersedianya laporan Triwuan dan Tahunan

6. Capaian Kinerja

: 88,58%

7. Outcomes


f.3.

Review Laporan Keuangan dan Kinerja 1. Anggaran

: 25.040.000,-

2. Realisasi

: 25.040.000,-

3. Kinerja Anggaran

: 100%

4. Capaian Program

: Reviu laporan keuangan pemerintah kabupaten dharmasraya

5. Output

: Tersedianya hasil reviu laporan keuangan

6. Capaian Kinerja

: 100%

7. Outcomes

: Prosentase

peningkatan

akuntabilitas

dan

kinerja instansi pemerinah g.3.

Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah 1. Anggaran

: 93.420.000,-

2. Realisasi

: 82.710.000,-

3. Kinerja Anggaran

: 88,53%

4. Capaian Program


5. Output


6. Capaian Kinerja

: 88,53%

7. Outcomes

: Prosentase terselesaikannya kasus pengaduan dan

kasus

PNS

di

lingkungan

pemerintah

kabupaten


11


h.1.

Monitoring Program dan Kinerja SKPD 1. Anggaran

: 46.875.000,-

2. Realisasi

: 44.387.500,-

3. Kinerja Anggaran

: 94,69%

4. Capaian Program

: Pelaksanaan anggaran yang baik

5. Output

: Tersedianya laporan hasil monitoring

6. Capaian Kinerja

: 94,69%

7. Outcomes

: Prosentase

peningkatan

akuntabilitas

dan

kinerja instansi pemerinah 4. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pemeriksa a.1.

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 1. Anggaran

: 212.690.000,-

2. Realisasi

: 207.414.790,-

3. Kinerja Anggaran

: 97,52%

4. Rencana Output

: Terlaksananya Pelatihan Aparat Pengawas

5. Realisasi Output

: Meningkatnya

Kemampuan

Pemeriksa

dan

Aparat Pengawas 6. Capaian Kinerja

: 97,52%

7. Outcomes

: Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Pengawas

5. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan a.1.

Penyusunan Program Kerja Tahunan (PKPT) 1. Anggaran

: 9.183.500,-

2. Realisasi

: 8.873.100,-

3. Kinerja Anggaran

: 96,62%

4. Rencana Output

: Terlaksananya

Penyusunan

Program

Kerja

Pemeriksaan Tahunan 5. Realisasi Output

: Tersusunnya

Program

Kerja

Pemeriksaan

Tahunan 6. Capaian Kinerja

: 96,62%

7. Outcomes

: Meningkatnya Kinerja Inspektorat Kabupaten Dharmasraya


12


2.2.

Analisis Kinerja Inspektorat

Sesuai dengan Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Dharmasraya yaitu melakukan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan penyelenggaraan pemerintahan nagari, maka untuk mengetahui Kinerja Inspektorat Kabupaten Dhaarmasraya dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan. Bahwa Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Dharmasraya untuk optimalisasi fungsi konstruktif pengawasan adalah : 1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal -

Persentase jumlah laporan hasil pengawasan secara berkala terhadap objek pengawasan sesuai dengan PKPT;

-

Persentase

terselesaikannya kasus

pengaduan

dan kasus PNS

di

lingkungan pemerintah kabupaten -

Persentase berkurangnya jumlah temuan hasil pemeriksaan;

-

Persentase terselesaikannya khusus pengaduan dan khusus PNS di lingkungan pemerintah kabupaten;

-

Persentase peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah;

2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pemeriksa -

Persentase aparatur pengawasan yang telah mengikuti diklat Jabatan Fungsional Auditor;

-

Persentase peningkatan kemampuan kinerja tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;

3. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan -

Persentase peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.


13



14


Tabel Analisa Kinerja Inspektorat Berdasarkan Indikator Kinerja

No

Urusan

Sasaran

Indikator

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Meningkatkan kualitas pengawasan internal dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah

Persentase jumlah laporan hasil pengawasan secara berkala terhadap objek pengawasan sesuai dengan PKPT Persentase jumlah laporan hasil pengawasan terhadap penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

Persentase berkurangnya temuan pemeriksaan


Target Renstra SKPD Target tahun 2013 100 LHP Rutin

Reali sasi Capaian Realisasi Tahun 2013 96 LHP Rutin

Proyeksi Tahun 2014 100 LHP Rutin

Proyeksi Tahun 2015 115 LHP Rutin

10 LHP Kasus

5 LHP Kasus

12 LHP Kasus

12 LHP Kasus

12 Kali

12 Kali

3 Kali

3 Kali

5 Laporan

5 Laporan

Proyeksi

jumlah hasil

17

Catatan Analisis

Target Inspektorat selalu 100% untuk seluruh kerugian daerah. Target tahun 2013 didasarkan pada kondisi tahun 2012, realisasi 2013 hanya 2 target dan semua terselesai kan. Target tindak lanjut tahun 2015 diproyeksikan mencapai 100 % Target pelaksanaan Rakorwas dan gelar pengawasan mencapai 100% Target laporan evaluasi selalu mencapi 100 % (Triwulan & Tahunan)

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Inspektorat Persentase terselesaikannya khusus pengaduan dan khusus PNS di lingkungan pemerintah kabupaten

Persentase peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah

Persentase aparatur pengawasan yang telah mengikuti diklat Jabatan Fungsional Auditor


18

10 Laporan

12 Laporan

1 Dokumen

1 Dokumen

16 LHE

16 LHE

10 Laporan

10 Laporan

26 Orang

26 Orang

Target pemeriksaan khusus tahun 2015 mencapai 100% yang terselesaikan Pelaksanaan Review dilaksanakan setiap tahun oleh Inspektorat Kabupaten Dharmasraya Evaluasi LAKIP SKPD dilaksanakan pada seluruh SKPD di Kabupaten Dharmasraya pada setiap tahunnya Target Monitoring pada setiap SKPD dilaksanakan setiap tahunnya baik monitoring temuan hasil pemeriksaan maupun penutupak kas Target pelaksanaan diklat JFA dan diklat lainnya pada Inspektorat setiap tahunnya selalu di targetkan 100%

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Inspektorat Persentase peningkatan kemampuan kinerja tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Persentase peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah


1 Dokumen

1 Dokumen

19

-

27 Orang

1 Dokumen

1 Dokumen

Pelaksanaan shraing informasi pada tahun 2014 di tiadakan dan pada tahun 2015 dianggarkan kembali Dokumen PKPT untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan rutin/reguler


2.3.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten

Dharmasraya : a. Kondisi Internal Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan penyelenggaraan pemerintahan nagari. Di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas/Badan/Kantor, Lembaga Teknis Daerah) juga dengan

Aparat

Pengawasan

Internal

Pemerintah

maupun

eksternal

Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan

secara

administratif

dikoordinasikan

oleh

Asisten

Pemerintahan serta membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Pengawasan. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang lebih tinggi (BPKP, Inspektorat Provinsi) melakukan pengawasan di Pemerintah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan dan/atau jika diminta oleh Inspektorat Kabupaten berdasarkan sinergi pengawasan. Pada dasarnya lembaga pengawasan yang lebih tinggi, hanya memiliki kompetensi

di

bidang

pengawasan

represif

dan

fungsional

atas

kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, kecuali BPK sebagai lembaga pengawasan eksternal memiliki kewenangan atas semua hal yang menyangkut keuangan negara. b. Kondisi Eksternal Kondisi eksternal dapat diketahui sebagai berikut : 1. Adanya

peningkatan

penyelenggaraan

administrasi

umum,

dengan

penyediaan fasilitas kerja pegawai agar tercipta suasana kerja yang menyenangkan. 2. Adanya peningkatan mutu aparatur pengawasan. 3. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.


18


4. Peningkatan pemanfaatan hasil-hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal dalam rangka pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah. 5. Peningkatan koordinasi dan pembinaan teknis pengawasan. 6. Peningkatan Operasional pemeriksaan serta penanganan terhadap kasuskasus pengaduan masyarakat. 7. Sistem Pengendalian Intern dapat dilaksanakan di masing-masing unit kerja. 8. Adanya peningkatan semangat perbaikan kinerja aparatur pemerintah.

2.4.

Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Dalam setiap penyusunan rencana kerja, Inspektorat Kabupaten Dharmasraya

selalu melakukan analisis kebutuhan. Analisis ini dilakukan untuk mengakomodir semua kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan. Kebutuhan ini disesuaikan dengan target yang akan dicapai/direncanakan sesuai dengan Renstra Inspektorat yang telah disusun. Program dan Kegiatan yang ada di Inspektorat Kabupaten Dharmasraya sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Dharmasraya. Program dan kegiatan ini diharapkan mampu mendukung tercapainya visi misi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.


19


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.

Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Seperti

telah

diketahui

bahwa

Pemerintah

Pusat

sekarang

ini

sedang

menggalakkan penegakan hukum terhadap praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik yang mendorong partisipasi masyarakat, taat hukum, tertib administrasi, transparan, responsive terhadap aspirasi masyarakat, penetapan kebijakan publik berdasarkan konsensus dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait, kesetaraan, efektif dan efisiensi, akuntabel, dan bebas KKN adalah hal-hal yang menjadi target Pemerintah untuk dicapai. Sejalan dengan hal tersebut dan sesuai dengan tugas Inspektorat yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah maka Inspektorat mempunyai kewajiban untuk : 1. Meningkatkan kualitas manajemen dan akuntabilitas organisasi melalui sistem koordinasi yang terintegrasi dan peningkatan Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana. 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal semua kebijakan dan regulasi daerah. 3. Meningkatkan kualitas pengawasan agar lebih terstruktur, dengan azas demokrasi, transparan, dan akuntabel. 4. Meningkatkan

pelaksanaan

sistem

pengendalian

intern

secara

berkelanjutan. 5. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hasil pengawasan yang memang harus disebarluaskan kepada masyarakat.

3.2.

Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Inspektorat

Kabupaten

Dharmasraya

sesuai

dengan

tugas

pokok

dan

fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah dan membantu Bupati

dalam penyelenggaraan

pemerintahan di bidang pengawasan pembangunan daerah diharapkan mampu mengawal setiap regulasi dan kebijakan yang ditetapkan Bupati supaya berjalan Rencana Kerja (Renja)

19


sesuai aturan yang telah ditetapkan. Untuk itu, disusun visi dan misi Inspektorat Kabupaten

Dharmasraya

yang

akan

dicapai

melalui

pencapaian

tujuan

dan

pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD Kabupaten Dharmasraya. VISI Inspektorat Kabupaten Dharmasraya adalah : ‘‘TERWUJUDNYA

PENGAWASAN

YANG

PROFESIONAL

UNTUK

MENDUKUNG

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL‘’. Dari pernyataan visi diatas, ada 2 hal yang harus digari bawahi, yakni Profesional dan Akuntabel, pengertian kedua hal tersebut adalah sebagai berikut : 

Profesional

berarti

setiap

pelaksanaan

kegiatan/penugasannya,

inspektorat

Kabupaten Dharmasraya senantiasa melakukannya dengan suatu landasan metodologi, sikap kerja yang berintegritas secara moral, profesi dan senantiasa berorientasi kepada penciptaan nilai tambah bagi Inspektorat. 

Akuntabel berarti aparat pengawas intern pemerintah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Misi Inspektorat Kabupaten Dhaarmasraya merupakan implementasi dari visi

yang memuat pernyataan tentang tujuan organisasi dalam bentuk pelayanan, nilainilai yang dianut secara cita-cita dimasa mendatang. Misi tersebut adalah : 1) Mewujudkan aparatur pengawasan yang handal dan profesional. 2) Melaksanakan pengawasan yang tuntas berkesinambungan dan terpadu. 3) Mewujudkan kinerja instansi pemerintah yang akuntabel. Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan pada jangka waktu sampai dengan lima tahun sebagai berikut : 1. Meningkatkan ketrampilan aparat pemeriksa/pengawasan. 2. Menurunkan tingkat kebocoran penggunaan anggaran Pemerintah Daerah. 3. Terselenggaranya pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Inspektorat Kabupaten Dharmasraya dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran di rancang Indikator Sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk


20


diwujudkan pada implementasi program/kegiatan yang disertai dengan rencana tingkat capaian target. 1. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pengawasan. 2. Meningkatnya kualitas pengawasan internal dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. 3. Meningkatnya kualitas kinerja instansi pemerintah.

3.3.

Program dan Kegiatan

3.1.1. Program Berdasarkan

hal-hal

diatas,

maka

Program/Kegiatan

Pokok

Inspektorat

Kabupaten Dharmasraya yang ada dalam RPJMD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2010-2015) sesuai dengan rencana strategis yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal. 4. Program

Peningkatan

Profesionalisme

Tenaga

Pemeriksan

dan

Aparatur

dan

Prosedur

Pemeriksa. 5. Program

Penataan

dan

Penyempurnaan

Kebijakan

Sistem

Pengawasan. 3.1.2. Kegiatan Kegiatan adalah kegiatan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam kurun waktu lima tahun

ke

depan

(2010-2015),

sesuai

dengan

rencana

strategis

yang

akan

dilaksanakan, yaitu : 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan : 1) Penyediaan jasa surat menyurat 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4) Penyediaan jasa administrasi keuangan 5) Penyediaan jasa kebersihan kantor 6) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja


21


7) Penyediaan alat tulis kantor 8) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 11) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12) Penyediaan makanan dan minuman 13) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 14) Penyediaan jasa operasional kantor tenaga administrasi, teknis dan fungsional kantor



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas



Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal 1) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala/pemeriksaan rutin 2) Penanganan

kasus

pengaduan

di

lingkungan

pemerintah

daerah/pemeriksaan kasus 3) Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 4) Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 5) Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 6) Pemeriksaan khusus di lingkungan pemerintah daerah 7) Review laporan keuangan dan kinerja 8) Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 9) Monitoring program dan kegiatan SKPD 

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pemeriksa 1) Pelatihan dan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pemeriksa 2) Peningkatan kualitas SDM aparatur pengawas



Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan. 1) Penyusunan program kerja pemeriksaan tahunan (PKPT)


22


BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 disusun sebagai

upaya

untuk

melaksanakan

Visi

dan

Misi

Inspektorat

Kabupaten

Dharmasraya menuju “Lembaga Pengawasan Internal yang Profesional dalam rangka mewujudkan Good Governance”. Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Dharmasraya tersebut tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan semua pihak. Dukungan berupa kerja sama yang baik sangat kami harapkan, sehingga terwujudnya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang bersih dan berwibawa akan lebih cepat tercapai.

Pulau Punjung,

Agustus 2014




23

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Inspektorat RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KABUPATEN DHARMASRAYA

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

KODE

1

2 Pemerintahan Umum Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015

RENCANA TAHUN 2015 INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

TARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

SUMBER DANA

3

4

5

6

7

Meningkatnya kinerja pengawasan

CATATAN PENTING



8

9

10

kualitas aparatur

-

Penyediaan jasa surat menyurat

Terlaksananya penyediaan administrasi surat menyurat

Kabupaten Dharmasraya

100 %

5,635,575

APBD KAB

100 %

5,635,575

-

Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terlaksananya daya air dan listrik pembayaran rekening listrik, telepon dan internet kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terlaksananya perizinan kendaraan pembayaran pajak dinas/operasional kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi Terlaksananya keuangan pembayaran honor satuan keuangan dan administrasi pelaporan keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya pembayaran jasa petugas kebersihan dan keamanan kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Terlaksananya Kantor pemeliharaan peralatan kerja


100 %

33,396,000

APBD KAB

100 %

33,396,000


3 Mobil dan 5 Sepeda Motor

13,345,750

APBD KAB


13,345,750


100 %

41,883,500

APBD KAB

100 %

41,883,500


100 %

70,422,550

APBD KAB

100 %

70,422,550


100 %

5,692,500

APBD KAB

100 %

5,692,500

-

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terlaksananya penyediaan ATK


100 %

36,321,313

APBD KAB

100 %

36,321,313

-

Peyediaan Barang Penggandaan

dan Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan


100 %

34,597,750

APBD KAB

100 %

34,597,750

-

Penyediaan Komponen Instalasi Terlaksananya tambah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor daya dan peralatan listrik


100 %

3,605,250

APBD KAB

100 %

3,605,250

-

Penyediaan peralatan perlengkapan kantor


12 (dua belas) Unit

57,557,500

APBD KAB

12 (dua belas) Unit

-

-

-

-


Cetakan

dan Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

57,557,500

KODE

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI


4 Kabupaten Dharmasraya

5 100 %

6 9,361,000

7 APBD KAB

Terlaksananya penyediaan makan dan minum rapat serta tamu kantor


100 %

27,830,000

dan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah yang dilaksnakan


100 %


-

2 Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan perundang-undangan

-

Penyediaan Makanan dan Minuman

-

Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi ke luar Daerah

-

Penyediaan Jasa Operasional Tenaga Terlaksananya Administrasi, Teknis & Fungsional pembayaran gaji Kantor daerah

1

Program Peningkatan Prasarana Aparatur

Sarana


RENCANA TAHUN 2015


3 dan Terlaksananya pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

dan Meningkatnya kinerja pengawasan

honor

CATATAN PENTING


8

9 100 %

10 9,361,000

APBD KAB

100 %

27,830,000

261,323,700

APBD KAB

100 %

261,323,700

100 %

24,667,500

APBD KAB

100 %

24,667,500

33,000,000

APBD KAB

1 Unit

33,000,000


SUMBER DANA


kualitas aparatur

-

Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor

/

Berkala Terlaksnanya sewa gedung kantor Inspektorat


1 Unit

-

Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas

/

Berkala Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional



140,162,000

APBD KAB


140,162,000

Program Peningkatan Pengawasan Internal

Sistem Meningkatnya kualitas pengawasan internal dan pebngendalian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah

-

Pelaksanaan Pengawasan Internal Pengawasan internal Secara Berkala/Pemeriksaan Rutin secara berkala yang dilaksanakan


115 LHP

750,000,000

APBD KAB

115 LHP

750,000,000

-

Penanganan Kasus Pengaduan di Kasus pengaduan Lingkungan Pemerintah dilingkungan pemerintah Daerah/Pemeriksaan Kasus daerah yang ditangani


12 LHP

116,027,445

APBD KAB

12 LHP

116,027,445

-

Tindak Lanjut Pengawasan

Temuan Tertindaklanjuti temuan Hasil Pengawasan


12 Kali

51,015,869

APBD KAB

12 Kali

51,015,869

-

Koordinasi Pengawasan yang Lebih Terlaksananya Rakorwas Komprehensif dan Gelar Pengawasan


3 Kali

230,070,463

APBD KAB

3 Kali

-

Evaluasi Berkala Pengawasan


5 Laporan (Triwulan & Tahunan)

16,929,670

APBD KAB

5 Laporan (Triwulan & Tahunan)

-

Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Terlaksananya Pemda Pemeriksaan Khusus


12 LHP

135,075,688

APBD KAB

12 LHP


Hasil

Temuan

Hasil Terlaksananya evaluasi temuan hasil pengawasan

230,070,463 16,929,670

135,075,688


KODE


RENCANA TAHUN 2015 INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI


2 3 Reviu Laporan Keuangan dan Kinerja Terlaksananya Reviu laporan keuangan dan kinerja

4 Kabupaten Dharmasraya

5 1 Dokumen (Laporan hasil Reviu)

6 160,919,870

7 APBD KAB

-

Evaluasi Laporan Akuntabilitas Tersedianya Kinerja Instansi Pemerintah SKPD

LAKIP


16 LHE

203,500,000

-

Monitoring SKPD

Kegiatan Terlaksananya monitoring program dan kegiatan SKPD


10 Laporan

1 -

Program

dan

LHE

Program Peningkatan Profesionalisme Meningkatnya Tenaga Pemeriksa dan Aparatur kinerja Pengawasan pengawasan

CATATAN PENTING


8

9 1 Dokumen (Laporan hasil Reviu)

10 160,919,870

APBD KAB

16 LHE

203,500,000

121,421,550

APBD KAB

10 Laporan

121,421,550


SUMBER DANA


kualitas aparatur

-

Pelatihan Pengembangan Tenaga Terlaksananya pelatihan Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan aparat pengawasan


25 Orang

334,780,985

APBD KAB

7 Kegiatan / 25 Orang

334,780,985

-

Peningkatan Kinerja tenaga Terlaksanya Sharing pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Informasi ke Daerah lain


25 Orang

233,737,213

APBD KAB

25 Orang

233,737,213


1 Dokumen

31,112,035

APBD KAB

1 Dokumen

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan - Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan

Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pengawasan Terlaksananya penyusunan program kerja pemeriksaan tahunan

31,112,035

3,183,392,676

3,183,392,676 Pulau Punjung,

Agustust 2014




RENCANA KERJA ( RENJA ) Tahun 2015

Recommend Documents