RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2015

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN SOLOK Februari 2014 Renja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Solok Tahun 2015

1

KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkatnya Dinas Pertambangan dan Energi dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rancana Kerja (Renja) Tahun 2015, sesuai amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 21 ayat (3) tentang Sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa kepala SKPD menyiapkan Renja dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Renja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Solok Tahun 2015 disusun agar pelaksanaan agenda pembangunan SKPD lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan. Akhir kata, semoga Renja ini bermanfaat bagi kami dan semua pihak yang berkepentingan, khususnya bagi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Solok, dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015.

Koto Baru, Januari 2014 KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN SOLOK

DRS. INDRA MERDI, MM Pembina Utama Muda NIP. 19611010 198210 1 002

DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR Renja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Solok Tahun 2015

2

DAFTAR ISI DAFTAR TABEL BAB I. PENDAHULUAN ………………………………………………………… 1.1. Latar Belakang …………………………………............................. 1.2. Landasan Hukum …………………………………………………… 1.3. Maksud dan Tujuan ………………………………………………… 1.4. Maksud dan Tujuan ………………………………………………… BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD …………………………………………… 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD …………………………………............................. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ………………………………… 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD …… 2.4. Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD ……......................... 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ……..... BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ………………… 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ………………………… 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ………………………………… 3.3. Program dan Kegiatan ……....................................................... BAB IV. PENUTUP

1 1 3 7 7 12 12 12 13 13 13 15 12 12 13 30

DAFTAR TABEL Tabel 1. Tabel 2. Tabel 3.

Jumlah pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Solok berdasarkan golongan Daftarinventaris barang atau perlengkapan Capaian kinerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Solok Tahun 2012

Bab I

PENDAHULUAN

Renja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Solok Tahun 2015

Hal 9 9 15

3

1.1 LATAR BELAKANG Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah diperlukan adanya suatu sistem perencanaan pembangunan daerah. Sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Sebagai

perwujudan

dari

sistem perencanaan

pembangunan

daerah,

Kabupaten Solok telah merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah untuk periode 2011-2015 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2011-2015 melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010. Dari 8 (delapan) agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2011-2015, 3 (tiga) agenda diantaranya merupakan agenda pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Solok, yaitu agenda mewujudkan tata kelola pemerintahan lokal yang baik dan bersih, agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menciptakan tatanan perekonomian terpadu berbasis teknologi, serta agenda percepatan pembangunan daerah tertinggal serta penanggulangan masalah kemiskinan dan sosial. Operasional RPJMD dijabarkan kedalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. Renja merupakan pedoman perencanaan SKPD untuk satu tahun yang memuat pelaksanaan kegiatan pembangunan SKPD secara rinci. Sesuai dengan pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa


4

Kepala SKPD menyiapkan Renja dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada Renstra SKPD dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Adapun proses penyusunan dokumen perencanaan dapat dilihat pada bagan alir berikut :

Dari bagan alir di atas dapat diuraikan bahwa proses perencanaan daerah dimulai dengan penyusunan RPJMD untuk jangka waktu 5 tahun. Untuk penjabaran teknis RPJMD, disusunlah Renstra SKPD sebagai penentu arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan yang juga untuk masa waktu 5 tahunan. Untuk perencanaan tahunan daerah disusunlah RKPD sebagai dokumen yang memuat prioritas program dan kegiatan. RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat nagari, kecamatan dan kabupaten. Berpedoman pada Renstra SKPD dan RKPD, maka setiap SKPD akan menyusun rencana kerja tahunan berupa Renja untuk pencapaian tugas pokok dan fungsi SKPD. Setelah finalisasiRenja, akan disusun KUA dan PPAS SKPD yang berisi uraian program dan kegiatan, sasaran, indikator sasaran yang ingin dicapai serta Renja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Solok Tahun 2015

5

besaran pagu dana per kegiatan. Berdasarkan PPAS akan disusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang berisi uraian belanja per kegiatan yang nantinya menjadi dasar untuk penyusunan Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (RAPBD) Guna terwujudnya sinergi dan sinkronisasi capaian kinerja tahunan SKPD dengan rencana tahunan propinsi dan nasional, maka dalam menyusun program dan kegiatan SKPD harus berpedoman juga kepada arah kebijakan pembangunan propinsi dan nasional. 1.2 LANDASAN HUKUM Renja Tahun 2015 disusun atas dasar : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pengaturan Pemerintahan pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8, 9, 10 dan11 Tahun 2008 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Solok.


6

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Renja dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan. Adapun tujuannya adalah: 1. Tersedianya pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan SKPD 2. Sebagai

dasar

pelaksanaan

koordinasi,

monitoring

dan

evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan 3. Upaya menciptakan sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas-tugas dibidang pertambangan dan energi 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Penyajian Renja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Solok Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut: KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR LAMPIRAN BAB I PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Bab ini menjelaskan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2013, dan perkiraan capaian tahun 2014 dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan Renja tahun-tahun sebelumnya

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, tujuan dan sasaran Renja SKPD serta penjelasan program dan kegiatan BAB IV PENUTUP Bab ini berisi uraian penting yang perlu menjadi perhatian serta rencana tindak lanjutnya Renja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Solok Tahun 2015

7

Bab II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DPE Kinerja SKPD diukur berdasarkan tingkat Pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat Pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan dilakukan dengan membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, pencapaian kinerja program dan kegiatannya. Pencapaian kinerja program dan kegiatan dilihat dari Input dan Outcomenya. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2011-2015, terdapat 6 (enam) sasaran yang ingin dicapai pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Solok pada tahun 2013. Sasaran tersebut dijabarkan melalui 11 (sebelas) indikator sasaran yang ditetapkan sebagai indikator kinerja Tahun 2013. Pada sasaran 1 ; Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM pejabat dan aparatur pemerintah diukur melalui 1 (satu) indikator sasaran, sasaran 2 ; Penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan diukur melalui 3 (tiga) indikator sasaran, sasaran 3 ; Penataan kawasan pertambangan rakyat berwawasan lingkungan diukur melalui 3 (tiga) indikator sasaran, sasaran 4 ; Penataan dan pengawasan distribusi minyak dan gas diukur melalui 1 (satu) indikator sasaran, sasaran 5 ; Energi alternatif diukur melalui 2 (dua) indikator sasaran, dan sasaran 6 ; Pembangunan infrastruktur/sarana prasarana nagari tertinggal diukur melalui 1 (satu) indikator sasaran. Berikut dapat dijelaskan 6 (enam) sasaran dan indikator sasaran yang dimaksud Sasaran 1 Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM pejabat dan aparatur Pemerintah Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia pejabat dan aparatur pemerintah dimaksudkan agar aparatur yang ada mampu untuk memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mampu untuk menganalisa serta mengambil langkah-langkah konkrit tentang Renja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Solok Tahun 2015

8

permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat khususnya yang berhubungan dengan tambang, energi, geologi dan aspek penunjang administrasi lainnya. Peningkatan kapasitas dan kualitas ini diperoleh melalui keikutsertaan dalam bimbingan teknis dan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2011 dikirim 8 orang aparatur dari 41 orang aparatur yang ada untuk mengikuti bimbingan teknis dan sosialisasi. Tahun 2012 sebanyak 29 orang dari 35 orang aparatur mengikuti bimbingan teknis dan sosialisasi peraturan perundang-undangan. Adapun diklat teknis yang telah diikuti selama tahun 2012 diantaranya : diklat teknis pengawasan produksi mineral dan batubara, penyuluhan biogas, penyusunan data informasi sumberdaya mineral berbasis SIG dan aplikasi GIS tambang bawah tanah. Sedangkan pada tahun 2013 diklat teknis yang telah diikuti diantaranya ; diklat

teknis

pengoperasian

dan

pemeliharaan

PLTMH,

analisis

kestabilan lereng untuk pencegahan gerakan tanah, penghematan energi dan air untuk pejabat teknis dan diklat terstruktur fungsional inspektur tambang. Target kinerja tahun 2013 adalah terikutinya sosialisasi dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan sebanyak 14 orang aparatur dari 38 aparatur yang ada. Dibandingkan dengan tahun 2012, jumlah aparatur yang mendapat peningkatan SDM melalui pelatihan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena padatnya kerja sehingga ada beberapa orang aparatur yang akan mengikuti peningkatan SDM batal untuk dikirim. Selama tahun 2011-2015 ditargetkan sebanyak 79 orang aparatur akan mendapat peningkatan SDM, sampai tahun 2013 telah dikirim sebanyak 51 orang. Untuk tahun 2014 direncanakan sebanyak 14 orang aparatur dari 38 aparatur yang ada dapat mengikuti diklat teknis dan non teknis yang akan menunjang pencapaian target kinerja tahun 2014.


9

Keberhasilan pencapaian sasaran ini dikarenakan banyaknya pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang tidak dipungut biaya kepesertaan. Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah Kegiatan Peningkatan sumber daya aparatur. Sasaran 2 Penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan Penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan secara teknis pada Dinas Pertambangan dan Energi dimaksudkan untuk penyediaan sarana data potensi bahan tambang dan energi yang akan mendukung kelancaran proses pengembangan investasi dibidang pertambangan di Kabupaten Solok. Selain itu juga dimaksudkan untuk penyediaan sarana informasi tentang daerah rawan bencana, potensi bahan tambang, potensi air tanah dan potensi tanah longsor beserta prasarana pendukungnya. Pelaksanaan sasaran ini diuraikan dalam tiga Indikator, yaitu; 1. Jumlah kecamatan yang dipetakan dampak bencana alam geologinya Kabupaten Solok berada di daerah perbukitan dengan morfologi tanah yang tidak rata, sehingga kondisi tanahnya kurang stabil yang mengakibatkan rentan terhadap bencana gerakan tanah. Tahun 2006 terjadi bencana gerakan tanah geologi/tanah longsor di Jorong Koto Baru Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti yang memakan korban jiwa sebanyak 18 (delapan belas) orang, disamping korban jiwa, korban harta benda pun tak terhitung banyaknya. Berdasarkan kondisi tersebut, maka sejak tahun 2010 dilakukan pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana gerakan tanah geologi. Untuk mendukung pendataan daerah rawan bencana secara keseluruhan tahun 2011 dilaksanakan kegiatan inventarisasi dan penanggulangan resiko bencana geologi, dari kegiatan tersebut diketahui Kabupaten Solok rentan terhadap bencana longsor, bencana gunung api dan gempa bumi (karena dilalui oleh patahan semangka). Renja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Solok Tahun 2015

10

Berkenaan dengan bencana longsor, dilakukan Pendataan dan pemetaan dengan hasil berupa gambaran umum daerah rawan bencana gerakan tanah geologi yang terdiri dari gambaran tanah dan gambaran aktifitas manusia yang dapat mempengaruhi kestabilan lereng. Hasil pendataan ini dalam bentuk laporan dan peta, nantinya akan menjadi rekomendasi penanggulangan untuk menekan sekecil mungkin terjadinya bencana gerakan tanah terhadap daerah-daerah yang rawan gerakan tanah geologi. Tahun 2010 telah dilakukan pendataan dan pemetaan terhadap 10 kecamatan di Kabupaten Solok, yaitu Kecamatan Gunung Talang, Kecamatan Lembang Jaya, Kecamatan Danau Kembar, Kecamatan Pantai Cermin, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kecamatan X Koto Diatas,

Kecamatan

Payung

Sekaki,

Kecamatan

Bukit

Sundi,

Kecamatan Tigo Lurah dan Kecamatan Sungai Lasi. Dengan kata lain sekitar 71,43% daerah rawan bencana gerakan tanah geologi dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Solok telah dilakukan pendataan dan pemetaan. Sisanya sebesar 28,57% atau 4 kecamatan dengan target kinerja 100%, direncanakan akan dilakukan pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana gerakan tanah geologinya Tahun 2011-2015. Tahun 2012 dilakukan pendataan dan pemetaan di Kecamatan X Koto Singkarak, tahun 2013 di Kecamatan Lembah Gumanti. Sampai tahun 2013, target kinerja Renstra sebanyak 4 kecamatan telah terpenuhi 2 kecamatan atau sebesar 50%. Tahun 2014 dan 2015 direncanakan target kinerja pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana gerakan tanah geologi masing-masing 1 kecamatan yaitu Kecamatan Junjung Sirih dan Kecamatan Kubung. Kalau diurut berdasarkan tingkat kerawanan bencana gerakan tanah geologi, maka dari 12 kecamatan yang telah dilakukan pendataan dan pemetaan, didapat urutan sebagai berikut; 1. Kecamatan Lembah Gumanti


11

2. Kecamatan Gunung Talang, Jorong Kayu Jao dan Sungai Janiah Nagari Batang Barus 3. Kecamatan Hiliran Gumanti, di Nagari Sariak Alahan Tigo 4. Kecamatan Sungai Lasi 5. Kecamatan X Koto Diatas, di Nagari Sulik Aie 6. Kecamatan Pantai Cermin, di Nagari Lolo 7. Kecamatan X Koto Singkarak 8. Kecamatan Payung Sekaki 9. Kecamatan Lembang Jaya 10. Kecamatan Tigo Lurah 11. Kecamatan Bukit Sundi 12. Kecamatan Danau Kembar Nomor 9 sampai dengan 12 merupakan kecamatan dengan tingkat kerentanan gerakan tanah geologi ”sedang”. Sementara Kecamatan Lembah Gumanti merupakan daerah dengan tingkat kerentanan gerakan tanah geologi paling tinggi. Untuk kecamatan khususnya nagari yang berada pada tingkat kerentanan bencana gerakan tanah geologi ”tinggi”, disarankan untuk berkoordinasi dengan pihak kecamatan atau dinas terkait sebelum mendirikan bangunan atau sebelum memulai suatu usaha di zona tersebut. Keberhasilan indikator ini didukung oleh Kegiatan Mitigasi Rawan Bencana Geologi. Tahun 2012 dan 2013 telah dilaksanakan Kegiatan Pemantauan kondisi terbaru data geologi tata lingkungan guna memantau kondisi lingkungan daerah yang rawan bencana geologi. Selain

itu

dilaksanakan

kegiatan

pendukung

yaitu

Kegiatan

monitoring dan sosialisasi bahaya bencana alam geologi. Target capain

kinerja

yang

tertuang

dalam

Renstra

adalah

tersosialisasikannya bahaya bencana alam geologi terhadap 100 orang masyarakat di daerah rawan bencana alam geologi pada tahun 2013. Gerakan tanah geologi selain longsor juga ada gempa bumi. Berdasarkan perencanaan yang tertuang dalam Renstra Dinas Renja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Solok Tahun 2015

12

Pertambangan dan Energi Tahun 2015 akan dilaksanakan kegiatan Mikrozonasi daerah bahaya gempa bumi dengan anggaran sebesar untuk 6 Kecamatan di Kabupaten Solok, yaitu Kecamatan X Koto Singkarak, Kecamatan Kubung, Kecamatan BukitSundi, Kecamatan Lembang Jaya, Kecamatan Gunung Talang dan Kecamatan X Koto Diateh. 2. Persentase peningkatan pemenuhan sarana pendukung pemetaan geologi Pemetaan geologi memerlukan keahlian dan alat-alat khusus. Alatalat yang mendukung berupa alat-alat geologi dan alat-alat geofisika. Alat-alat geologi pada umumnya digunakan sebagai pendukung mitigasi daerah rawan bencana, diantaranya ; GPS, Kompas, Palu Geologi, Lup, Early Warning System (sistem peringatan dini bencana gerakan tanah) dan Plotter. Dari 6 jenis alat geologi tersebut, hanya Early Warning System yang belum ada pada Dinas Pertambagan dan Energi. Tahun 2012 telah dilaksanakan pengadaan Plotter. Adapun alat-alat geofisika digunakan untuk mengetahui potensi bahan tambang, potensi air tanah, potensi longsor dan untuk uji tingkat kemagnetan mineral logam,diantaranya ; alat geolistrik dan alat alat geomagnet. Tahun 2013 telah dilakukan pengadaan alat geolistrik sebanyak 1 unit, sesuai dengan yang telah tercantum di dalam Renstra Dinas Pertambangan dan Energi Tahun 2011-2015. Dan telah digunakan untuk uji potensi air Tahun 2013 di Nagari Kuncia Kecamatan X Koto Diateh. Keberhasilan sasaran ini didukung oleh Kegiatan Penyelidikan geolistrik potensi air tanah. Tahun 2013 alat ini telah diuji untuk mengukur potensi air tanah di Nagari Kuncie Kecamatan X Koto Diateh sebanyak 10 titik pada kedalaman 65 – 125 meter. Hasilnya ditemukan air tanah tertekan dan air tanah tak tertekan/bebas. Air tanah tertekan mempunyai tekanan untuk naik kepermukaan apabila ada celah sebagai mata air atau hasil turapan pemboran.


13

Agar alat geolistrik yang telah ada bisa dimanfaatkan, maka dilaksanakan kegiatan pendukung berupa kegiatan penyelidikan geolistrik potensi air tanah. 3. Jumlah publikasi potensi tambang dan energi Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan menarik investor untuk berinvestasi dibidang pertambangan serta energi. Namun pada tahun 2012 hanya dilakukan publikasi potensi tambang dan energi karena adanya Surat Edaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : 08.E/30/DJB/2012 Tentang Penghentian Sementara Penerbitan IUP Baru Sampai Ditetapkannya Wilayah Pertambangan Tanggal 6 Maret 2012 maka untuk sementara penerbitan IUP baru dihentikan sampai ditetapkannya Wilayah Pertambangan. Pada tahun 2011 dilaksanakan publikasi potensi tambang dan energi sebanyak 1 kali, yaitu yang didalam daerah, tahun 2012 telah diikuti sebanyak 4 kali publikasi, diantaranya pada bulan Mei 2012 diikuti Pameran Asosiasi Kabupaten Seluruh Indonesia di JCC Jakarta, bulan Juni 2012 diikuti ekspo Badan Penanaman Modal Propinsi Sumatera Bar di Inna Muara Hotel, bulan September diikuti ekspo Pekan Budaya Sumbarat di Koto Baru Kabupaten Solok dan bulan November diikuti Sumbar ekspo di Jakarta. Tahun 2013 telah diikuti sebanyak 3 kali ekspo, diantaranya pada bulan April 2013 diikuti Pameran dalam rangka peringatan 1 abad Kabupaten Solok di GOR Batu Batupang Kabupaten Solok, bulan Mei 2013 diikuti Pameran AITIS (Apkasi International Trade & Investment Summit 2013) di Jakarta International Expo, bulan November 2013 diikuti Sumbar Expo 2013 di Parkir Timur Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dari pameran yang diikuti, ada beberapa perusahaan yang berminat untuk menggali potensi tambang di Kabupaten Solok, diantaranya Renja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Solok Tahun 2015

14

PT. Chevron Geothermal dan PT. Hebey Methals & Mineral Corps dari Jepang. Selain itu ada beberapa perusahaan lokal yang berminat untuk melakukan investasi, sekarang sedang melakukan negosiasi dengan pemilik lahan. Keberhasilan sasaran ini didukung oleh Kegiatan Pelaksanaan promosi sumber daya mineral dan energi di dalam dan luar daerah. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan pendukung berupa Kegiatan Pengkajian wilayah deposit bahan mineral tambang dan Kegiatan Pengolahan dan updating data potensi bahan tambang. Dari kedua kegiatan ini dapat diketahui potensi bahan tambang yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi di Kabupaten Solok serta titik koordinat potensi tersebut. Kedua hal tersebut sangat diperlukan dalam menarik investor untuk berinvestasi. Bahan mineral tambang yang akan diteliti sampai dengan tahun 2015 sebanyak 2 jenis yaitu emas pada tahun 2014 dan besi pada tahun 2015 di 14 kecamatan di Kabupaten Solok. Sasaran 3 Penataan kawasan pertambangan rakyat berwawasan lingkungan Penataan kawasan pertambangan rakyat berwawasan lingkungan diuraikan dalam tiga Indikator sasaran yang akan dicapai, yaitu; 1. Persentase penataan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sesuai dengan dokumen UKL/UPL Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) adalah bagian dari Wilayah Pertambangan (WP) secara keseluruhan. Wilayah Pertambangan Rakyat setiap tahunnya dapat mengalami perubahan sebelum ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan rekomendasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kondisi tahun 2012 tercatat blok WPR yang dikonsultasikan ke Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral adalah sebanyak 118 blok yang terdiri dari 74 blok (luas 1257 Ha) untuk bahan galian bukan logam dan 44 blok (738 Ha) untuk bahan galian logam. Setiap aktifitas pertambangan sudah pasti memberikan dampak terhadap lingkungan, baik dampak yang bersifat positif maupun Renja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Solok Tahun 2015

15

negatif. Untuk mengoptimalkan dampak positif dan mengurangi dampak negatif, maka aktifitas pertambangan rakyatpun harus memiliki dokumen UKL/UPL. Merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menyusun dokumen UKL/UPL untuk WPR. Guna efisiensi anggaran, maka satu dokumen UKL/UPL terdiri dari beberapa blok WPR yang luasnya kurang dari 200 Ha. Selama jangka waktu 5 tahun (2011-2015) direncanakan akan disusun sebanyak 10 dokumen UKL/UPL. Tahun 2012 Dinas Pertambangan dan Energi telah menyusun 1 dokumen UKL/UPL untuk bahan galian bukan logam di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti. Tahun 2013 juga telah disusun sebanyak 1 dokumen UKL/UPL wilayah pertambangan rakyat di Nagari Aia Luo Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok. Hasil pelaksanaan kegiatan dalam bentuk CD, peta dan dokumen UKL/UPL kawasan pertambangan rakyat. Jadi sampai tahun 2013 telah disusun 2 dokumen UKL/UPL untuk wilayah pertambangan rakyat dengan total capaian 20% dari keseluruhan rencana selama 5 tahun. Tahun 2014 akan disusun UKL/UPL untuk WPR sebanyak 6 dokumen untuk lokasi WPR di Kecamatan

X

Koto

Singkarak,

Kecamatan

Payung

Sekaki,

Kecamatan Sungai Lasi, Kecamatan X Koto Diateh, Kecamatan Kubung dan Kecamatan Junjung Sirih dengan target kinerja sebesar 60%. Jadi sampai tahun 2014 diharapkan telah terealisasi 80% target penyusunan UKL/UPL untuk WPR. Sisanya 20% atau sebanyak 2 dokumen akan disusun pada tahun 2015. Keberhasilan sasaran ini didukung oleh kegiatan penyusunan UKL/UPL untuk wilayah pertambangan rakyat. 2. Persentase IUP dan perusahaan air tanah yang terawasi dan jumlah izin usaha pertambangan yang diterbitkan Pengawasan

aktifitas

pertambangan

dilaksanakan

terhadap

pertambangan daerah (mineral dan batubara, pertambangan mineral


16

bukan logam dan batuan), pertambangan rakyat dan pertambangan tanpa izin (PETI). Pengawasan Aktifitas Pertambangan Daerah/Pemegang IUP Pengawasan pertambangan mineral dan batubara dilakukan terhadap 10 Ijin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi dan 27 IUP operasi produksi. Pengawasan terhadap pertambangan mineral bukan logam dan batuan dilakukan terhadap 17 IUP pengolahan dan pemurnian. Pada tahun 2012 dan tahun 2013 menjadi 18. Target Kinerja yang ingin dicapai adalah terawasinya pertambangan daerah/pemegang IUP dan pengusahaan air tanah serta peningkatan pengendalian produksi sebesar 100% setiap tahunnya. Target ini tercapai 100% dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 diharapkan pada tahun 2014 dan 2015 juga terawasi 100%. Hasil pengawasannya

dalam

bentuk

laporan

pengawasan

kegiatan

pertahun. Berdasarkan laporan hasil pengawasan dan pembinaan aktifitas pertambangan tahun 2012, masih banyak pemegang IUP yang belum melaksanakan reklamasi dan penutupan tambang, belum menyusun laporan secara sistematis dan tidak memahami tata cara perhitungan PNBP. Maka pada tahun 2012 dilaksanakan Bimtek Reklamasi dan Penutupan Lahan Tambang yang diikuti oleh 70 orang pemegang IUP. Dilanjutkan pada Tahun 2013 dengan Bimtek Perhitungan Penerimaan PNBP selama 3 hari di Rocky Hotel Padang yang dihadiri oleh 70 orang pemegang IUP. Direncanakan Tahun 2014 akan dilaksanakan Bimtek Sistem Pelaporan Kegiatan Pertambangan untuk 70 orang pemegang IUP. Pengawasan Aktifitas Pertambangan Rakyat Target kinerja Dinas Pertambangan dan Energi, sampai tahun 2013 telah diterbitkannya 30% IPR(Ijin Pertambangan Rakyat) dari total WPR yang ada. Namun target ini tidak terealisasi karena belum ditetapkannya wilayah pertambangan oleh Kementerian ESDM. Renja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Solok Tahun 2015

17

Diharapkan pada awal tahun 2014 telah ditetapkan WPR sehingga bisa diterbitkan IPR. Sebagai persiapan penerbitan IPR akan dilaksanakan Bimtek penambangan terhadap pelaku pertambangan rakyat dengan target peserta sebanyak 200 orang. Pada tahun 2014 akan diselenggarakan untuk 100 orang dan sisanya100 orang pada tahun 2015. Pengawasan Aktifitas PETI Pengawasan PETI memerlukan waktu yang lebih intens, karena setiap tahun bisa berubah baik dari segi jumlah maupun lokasinya. Pada tahun 2011 tercatat PETI sebanyak 70 titik, pada akhir tahun berhasil ditertibkan sebanyak 20 titik. Tahun 2012 tercatat jumlah PETI kurang lebih 50 titik, 8 titik diantaranya telah berhasil dihentikan oleh pihak berwajib. Semua itu tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Solok, yaitu : 1. Kecamatan Gunung Talang : tambang batuan dan emas di Nagari Batang Barus dan tambang batuan di Nagari Cupak 2. Kecamatan IX Koto Sungai Lasi : tambang emas di Nagari Sungai Durian dan Nagari Siaro-aro 3. Kecamatan Payung Sekaki : tambang emas di Nagari Aie luo dan Nagari Supayang. 4. Kecamatan Tigo Lurah : tambang emas di Nagari Simanau, Rangkiang Lului dan Sumiso 5. Kecamatan Hiliran Gumanti : tambang emas di Nagari Sungai Abu 6. Kecamatan Kubung : tambang sirtukil di Nagari Saok Laweh dan tambang tanah liat di Nagari Gaung 7. Kecamatan Lembah Gumanti : tambang sirtukil di Nagari Aie Dingin 8. Kecamatan Lembang Jaya : tambang sirtukil di Nagari Batu Bajanjang 9. Kecamatan X Koto Diatas : tambang tanah liat di Nagari Bukit Kandung dan Nagari Sulit Aie dan tambang tembaga di Nagari Renja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Solok Tahun 2015

18

Paninjauan 10. Kecamatan X Koto Singkarak : tambang tanah liat di Nagari Aripan 11. Kecamatan Junjung Sirih : tambang pasir besi di Nagari Paninggahan 12. Kecamatan Pantai Cermin : tambang emas di Nagari Surian Tahun 2013 aktifitas PETI yang marak dilakukan oleh masyarakat masih tetap sama dengan tahun 2012 yaitu penambangan emas aluvial di sepanjang aliran sungai. Pada bulan Juni 2012 pihak kepolisian melakukan razia PETI di Nagari Aie Luo dan menangkap masyarakat yang melakukan kegiatan penambangan emas aluvial di sungai. Razia PETI tersebut merupakan implementasi dari Nota Kerjasama antara Direskrim Polda Sumbar, Bapedalda Propinsi Sumatera Barat, Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Propinsi Sumatera Barat dan Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat tentang illegal logging, illegal mining dan kerusakan lingkungan di Padang pada tanggal 26 Juli 2011. pada awal tahun 2013 tercatat jumlah PETI kurang lebih 42 titik. Telah berhasil dihentikan oleh polisi sebanyak 9 titik dan 2 titik berhenti dengan kesadaran sendiri. Jadi pada akhir tahun 2013 telah dihentikan kegiatan PETI sebanyak 11 titik dan aktifitas yang masih berjalan sebanyak 31 titik. Namun pengawasan dan pembinaan dilaksanakan disemua titik oleh Dinas Pertambangan dan Energi. Untuk tahun 2014 dari 31 titik PETI yang masih ada diharapkan dapat diterbitkan sebanyak 10 titik , sisanya sebanyak 21 titik akan diterbitkan tahun 2015 dengan target sebanyak 15 titik. Sisanya sebanyak 6 titik berada di lokasi yang sulit untuk dijangkau. Keberhasilan sasaran ini didukung oleh Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Usaha pertambangan dan air tanah. Selain itu juga dilaksanakan

Kegiatan

Bimbingan

teknis

terhadap

pelaku

pertambangan seperti yang telah diuraikan diatas.


19

3. Persentase tokoh masyarakat formal nagari yang sosialisasi pertambangan yang berwawasan lingkungan Sehubungan

dengan

telah

dikeluarkannya

mendapat

Peraturan

Daerah

Kabupaten Solok Nomor 1 tahun 2013 tentang Pertambangan Rakyat yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Mineral

pelaksanaannya,

maka

dan

Batubara

dilaksanakanlah

beserta

peraturan

sosialisasi

terhadap

masyarakat. Dalam acara ini dihadiri oleh tokoh masyarakat formal nagari, yaitu; wali nagari, ketua KAN dan ketua BMN se Kabupaten Solok sebanyak 222 orang. Diharapkan wakil masyarakat dari masing-masing nagari ini bisa menjadi perpanjangan tangan Dinas Pertambangan dan Energi dalam menyampaikan peraturan yang berlaku tentang aktifitas pertambangan kepada masyarakat. Tahun 2014 akan dilaksanakan sosialisasi dengan target 172 peserta dan tahun 2015 dengan target 100 orang peserta. Keberhasilan sasaran ini didukung oleh Kegiatan Sosialisasi regulasi dibidang pertambangan. Keberhasilan target kinerja ini juga tidak lepas

dari

dukungan

Kegiatan

Penyusunan

regulasi

disektor

pertambangan dan air tanah Tahun 2011 telah disusun sebanyak 1 ranperda dan 2 ranperbup, tahun 2012 disusun 2 ranperda dan 5 ranperbup dengan uraian sebagai beriku; 1 ranperda dan 2 perbup tentang WPR, 1 ranperda dan 3 perbup tentang pertambangan mineral dan batubara serta 1 ranperda dan 2 perbup tentang pengusahaan air tanah Sasaran 4 : Penataan dan pengawasan distribusi minyak dan gas Kebutuhan energi yang menyangkut hajat hidup orang banyak adalah minyak tanah. Tahun 2013 tercatat 55 (lima puluh lima) pangkalan minyak tanah tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Solok. Untuk kebutuhan minyak tanah di Kecamatan Tigo Lurah pasokannya di Kecamatan Payung Sekaki karena tidak terjangkau oleh mobil tangki Pertamina. Tahun 2013 telah diproses sebanyak 35 (tiga puluh lima) Renja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Solok Tahun 2015

20

buah perpanjangan izin minyak tanah, 30 diantaranya telah diterbitkan Surat Keputusan Bupati Solok, sementara yang 5 lagi masih dalam proses di bagian Hukum. Rasio kebutuhan riil minyak tanah pada tahun 2012 adalah 1.7 ltr/jiwa/bulan dan jumlah pasokan minyak tanah dari Pertamina adalah 691.578, 7 ltr/jiwa/bln untuk 406.811 jiwa yang ada di Kabupaten Solok. Pada tahun 2013, rasio kebutuhan riil minyak tanah tetap 1.7 ltr/jiwa/bulan dan jumlah pasokan minyak tanah dari Pertamina adalah 609.166 ltr/jiwa/bln untuk 406.811 jiwa. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut; Tabel 1. Pasokan Minyak Tanah per Kecamatan

1

Pantai cermin

20.967

RATIO KEBUTU HAN LTR/JIWA/ BLN 1.7

2

Lembah gumanti

49.640

1.7

84.388

65.417

-18.971

3

19.039

1.7

32.366

13.750

-18.616

4

Payung sekaki dan Tigo lurah Lembang jaya

30.563

1.7

51.957

29.167

-22.790

5

Gunung talang

53.796

1.7

91.453

93.750

2.297

6

Bukit Sundi

29.337

1.7

49.873

38.750

-11.123

7

14.938

1.7

25.395

20.833

-4.562

8

IX Koto Sungai Lasi Kubung

76.088

1.7

129.350

150.833

21.483

9

X Koto Singkarak

36.587

1.7

62.198

62.500

302

10

X Koto Diatas

23.635

1.7

40.180

32.083

-8.097

11

Junjung Sirih

14.914

1.7

25.354

29.583

4.229

12

Hiliran Gumanti

18.393

1.7

31.268

28.333

-2.935

13

Danau Kembar

18.914

1.7

32.154

21.667

-10.487

691.579

609.166

-82.414

N O

KECAMATAN

JUMLAH PENDU DUK

406.811

PASOKA N PERTAMI NA

LEBIH/ KURANG

35.644

22.500

-13.144

JUMLAH KEBUTU HAN

Dibandingkan dengan pasokan tahun 2012, pada tahun 2013 mengalami penurunan sebanyak 82.413 ltr/jiwa/bln. Hal ini disebabkan karena seringnya terjadi kelangkaan pasokan minyak tanah pada pertengahan tahun 2013. Penurunan pasokan minyak tanah ini tidak merata disetiap kecamatan, bahkan ada beberapa kecamatan yang mengalami kenaikan pasokan Renja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Solok Tahun 2015

21

minyak tanah salah satunya terjadi di Kecamatan Kubung. Dari 13 kecamatan, hanya 4 kecamatan yang terpenuhi kuotanya bahkan berlebih berdasarkan ratio kebutuhan minyak tanah ltr/jiwa/bln yang telah ditetapkan oleh Pertamina. Utuk itu perlu lebih ditingkatkan lagi pengawasan pendistribusian minyak tanah, karena menyangkut hajat hidup masyarakat banyak. Keberhasilan sasaran ini didukung oleh Kegiatan Pengawasan dan penertiban SPBU, depot lokal serta kios pengecer BBM dan gas. Serta kegiatan pendukung lainnya yaitu : Kegiatan Pelayanan rekomendasi dan perizinan usaha migas serta Kegiatan Penyusunan regulasi minyak dan gas. Tahun 2013 telah disusun draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Proses Perizinan Minyak dan Gas, pada tahun 2015 akan disusun naskah akademiknya. Kedepan, pemerataan distribusi minyak tanah bersubsidi ini perlu dikaji ulang kembali. Kuota setiap pangkalan harus disesuaikan lagi dengan jumlah penduduk yang ada disuatu kecamatan. Selain itu perlu diupayakan peningkatan ratio kebutuhan ltr/jiwa/bln ke Pertamina karena berdasarkan observasi di lapangan ratio tersebut terlalu rendah, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sasaran 5 : Energi alternatif Energi alternatif merupakan sumber energi yang berasal dari sumber energi selain bahan bakar fosil, diantaranya adalah sumber energi air, angin dan surya. Di Kabupaten Solok sumber energi elternatif yang sedang marak dikembangkan adalah sumber energi air dan surya untuk pembangkit tenaga listrik. Pengembangan sumber energi air dalam bentuk pembangunan pembangkit listrik PLTMH di daerah yang mempunyai potensi sumber air. Sementara yang tidak punya potensi air dibangun pembangkit listrik PLTS/surya. Tahap awal untuk mengetahui suatu daerah bisa dipenuhi energi listriknya dengan menggunakan energi alternatif air adalah dengan melaksanakan studi kelayakan. Studi kelayakan yang disusun adalah


22

studi kelayakan PLTMH (FS PLTMH). Sebanyak 74 nagari 414 jorong, sampai tahun 2012 terdapat 30 diantaranya belum dialiri listrik dan 10 jorong memiliki potensi air. Untuk tahun 2013 terdapat 23 jorong belum terlistriki. Berdasarkan hasil observasi lapangan, 12 jorong dapat diupayakan dengan listrik PLN, 8 jorong dengan PLTMH (3 diantaranya telah memiliki FS) dan 3 jorong dengan PLTS. Dalam jangka waktu 5 tahun (2011-2015) direncanakan akan disusun sebanyak 6 dokumen FS PLTMH. Tahun 2011 telah disusun 1 dokumen, dan tahun 2012

disusun 3 dokumen di Jorong Kapujan Rangkiang

Luluih Kecamatan Tigo Lurah, Sianggai-anggai Sariak Alahan Tigo Kecamatan Hiliran Gumanti dan Jorong Lubuak tareh Nagari Garabak Data Kecamatan Tigo Lurah. Untuk penyusunan dokumen FS PLTMH target Renstra telah tercapai sebesar 66,67% Tahun 2013 tidak ada penyusunan dokumen FS PLTMH, karena lebih difokuskan untuk mencari bantuan dana guna membangun FS PLTMH yang telah disusun, baik ke propinsi maupun ke Kementerian ESDM. Sebanyak 2 dokumen FS PLTMH akan disusun pada Tahun 2014 dan 2015. Adapun sasaran ini akan diuraikan dalam dua indikator kinerja, yaitu; 1. Persentase peningkatan pembangunan energi alternatif Pembangunan energi alternatif di Kabupaten Solok lebih ditiik beratkan pada bantuan dari APBD Propinsi dan APBN, baik pembangunan PLTMH maupun PLTS. Target Renstra Tahun 20112015, Dinas Pertambangan dan Energi akan membangun 1 unit PLTS terpusat dan 100 unit PLTS tersebar. Sementara itu PLTMH direncanakan akan dibangun sebanyak 11 unit. Pembangunan PLTS telah mencapai target kinerja 100%, yaitu dengan dibangunnya PLTS tersebar untuk 100 rumah tangga dengan kapasitas 50 watt melalui dana APBN yang berlokasi di Jorong Garabak dan Jorong Data Nagari Garabak Data Kecamatan Tigo Lurah pada Tahun 2011 dan dari dana APBN dibangun PLTS Renja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Solok Tahun 2015

23

terpusat sebanyak 1 unit untuk 100 rumah tangga di Jorong Kipek Aie Luo Kecamatan Payung Sekaki pada Tahun 2012. Sementara itu pembangunan PLTMH sampai tahun 2013 baru mencapai 9 unit. Tahun 2011 pembangunan Pembangkit Listrik Picohidro dengan kapasitas 5 KW untuk 45 rumah tangga yang berlokasi di Jorong Taratak Baru Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti dengan melalui dana APBD Propinsi Sumatera Barat. Tahun 2012 dibangun PLTMH sebanyak 1 unit untuk 205 rumah tangga di Jorong Pangka Pulai Nagari Batu Bajanjang Kecamatan Tigo Lurah. Dari APBD propinsi dibangun PLTMH sebanyak 1 unit untuk 84 rumah tangga di Jorong Kapujan Nagari Rangkiang

Luluih

Kecamatan

Tigo

Lurah

dengan

anggaran.

Sementara dengan swadaya masyarakat telah dibangun jaringan phycohydro sebanyak 30 rumah tangga di Tanjung Balik Sumiso, 20 rumah tangga di Rangkiang Luluih, 25 rumah tangga di Lubuak Muaro Sungai Abu dan 36 rumah tangga di Muaro Sabiah Aie Batu Bajanjang Tahun 2013 dilaksanakan pembangunan jaringan PLTMH baru di Jorong Kapujan Nagari Rangkiang Luluih Kecamatan Tigo Lurah sebanyak 70 tiang sepanjang 3 Km. Melayani 70 RT atau 280 orang penduduk. Generator jaringannya dibangun oleh Dinas ESDM Propinsi Sumbar. Keberhasilan sasaran ini didukung oleh Kegiatan Pembangunan dan perbaikan energi listrik terbarukan. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan pendukung untuk mengetahui potensi energi alternatif di daerah terpencil, yaitu pada tahun 2011 dilaksanakan Kegiatan Monitoring dan pendataan energi listrik terbarukan. Dari kegiatan ini diketahui Kabupaten Solok mempunyai potensi panas bumi di 3 lokasi yaitu di Gunung Talang, Sumani dan Bukit Kili. Sehingga tahun 2014 dan 2015 dilaksanakan Kegiatan Peningkatan penelitian kondisi panas bumi. Serta Tahun 2012 juga dilaksanakan Kegiatan Survey dan pendataan bidang energi, hasilnya berupa laporan tentang jorong Renja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Solok Tahun 2015

24

yang belum berlistrik dan potensi energi alternatif yang bisa dikembangkan di jorong tersebut. 2. Persentase peningkatan perbaikan sarana energi alternatif Pembangunan energi alternatif untuk pembangkit tenaga listrik membutuhkan biaya yang cukup besar. Begitupun dengan biaya pemeliharaan atau perbaikannya, sehingga masyarakat memerlukan uluran tangan pemerintah daerah dalam mengganti suku cadang yang sudah aus/rusak. Selama tahun 2011-2015 direncanakan akan diperbaiki sebanyak 4 unit PLTMH yang rusak. Sampai tahun 2013 telah terealisasi sebanyak 4 unit atau sebesar 100%. Tahun 2012 dilakukan perbaikan PLTMH sebanyak 2 unit di Jorong Sungai Kaluang Sungai Abu Kecamatan Hiliran Gumanti dan Jorong Sungai Dareh Sumiso Kecamatan Tigo Lurah. Perbaikannya berupa penggantian suku cadang yang telah aus atau rusak. Masyarakat setempat tidak sanggup untuk melakukan perbaikan karena dana yang dibutuhkan cukup besar. Pada tahun 2013 juga dilakukan perbaikan PLTMH di 2 lokasi yaitu PLTMH Kayu Kalek di Nagari Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya dan PLTMH Sungai Batarak Nagari Sungai Abu Kecamatan Hiliran Gumanti. Di PLTMH Kayu Kalek dikukan pergantian capasitor pada panel

control,

perbaikan

pipa

penstock,

pergantian

bearing,

penggantian toolkit set dan penggantian MCB 1 ampere. Sedangkan pada PLTMH Sungai Batarak dilakukan pergantian turbin, pergantian bearing turbin, pergantian toolkit set dan perbaikan panel. Walaupun target Renstra telah tercapai, namun pada Tahun 2013 tetap akan dilaksanakan perbaikan PLTMH sebanyak 3 unit. Hal ini disebabkan karena banyaknya permohonan bantuan perbaikan PLTMH dari wali nagari dan tersedianya dukungan dana. Keberhasilan pencapaian sasaran ini karena didukung oleh Kegiatan pembangunan dan perbaikan energi listrik terbarukan. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan pendukung berupa Kegiatan Pembinaan dan Renja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Solok Tahun 2015

25

pelatihan operator PLTMH dan PLTS pada tahun 2013 yang dihadiri oleh 34 orang operator PLTMH dari seluruh Kabupaten Solok. Sasaran 6 Pembangunan infrastruktur/sarana prasarana nagari tertinggal Pembangunan infrastruktur dialokasikan untuk rumah tangga yang belum mendapatkan pelayanan jaringan listrik di nagari tertinggal yang dibiayai secara langsung dengan dana APBD Kabupaten Solok, APBD Propinsi Sumatera Barat APBN dan swadaya masyarakat serta penambahan jaringan dari PLN. Awal tahun 2011 tercacat jumlah rumah tangga di Kabupaten Solok sebesar 92.423 RT dan telah terlistriki sebanyak 54.844 RT atau 59,34% dan sebanyak 37.579 RT belum terlistriki atau 40,66%. Tahun 2011 sebanyak 1.650 RT mendapat penambahan jaringan listrik, tahun 2012 500RT dan tahun 2014 sebanyak 3.500 RT,baik dari listrikenergi terbarukan maupun dari listrik PLN. Direncanakan pada tahun 2014 dan 2015 masing-masing RT yang terlistriki sebnyak 500RT. Keberhasilan pencapaian sasaran ini karena didukung oleh Kegiatan Pengembangan ketenagalistrikan pedesaan. Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja dapat dilihat pada tabel berikut;


26


27


28


29


30

2.2 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan tahunan. Sampai tahun 2013 pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertambangan dan Energi berjalan cukup baik. Ini dapat dilihat dari hasil capaian kinerja program dan kegiatan yang pada umumnya telah mencapai tingkat capaian yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pertambangan

dan

Energi Tahun

2011-2015.

Dalam pengembangan

pelayanan program dan kegiatan pada Dinas Pertambangan energi ini tentunya mempunyai tantangan dan peluang serta hambatan yang mengacu pada sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, sebagai berikut : 1. Kekuatan a. Peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan yang sudah dapat diproritaskan b. Semangat yang tinggi terhadap pengentasan daerah tertinggal c. Terbitnya peraturan perundang-undangan baru disektor migas 2. Peluang a. Banyaknya potensi sumber daya mineral dan berbasis geologi b. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pertambangan dan Enegi c. Adanya dana dekonsentrasi dari APBN maupun APBD Propinsi d. Adanya konversi dari bahan bakar minyak ke gas 3. Tantangan a. Padat modal dan teknologi tinggi dalam pemanfaatan sumber daya mineral b. Sumber daya alam penunjang sumber energi alternative terbatas c. Pemerataan pemenuhan kebutuhan di sektor migas 4. Hambatan a. Penyelidikan di sektor geologi sumber daya mineral tergolong mahal. b. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki spesifikasi teknis dibidang pertambangan c. Ketercapaian daerah yang sangat sulit sehingga membutuhkan biaya tinggi guna memenuhi kebutuhan listrik d. Kuota migas yang sangat terbatas


31

Menyikapi hal tersebut, Dinas Pertambangan dan Energi melakukan sebagai berikut : 1. Menyiapkan regulasi pertambangan dan energi Regulasi dibidang pertambangan dan energi berguna untuk memberikan kepastian hukum dalam berinvestasi dibidang pertambangan dan energi 2. Memberikan

kemudahan

dalam

pelayanan

perizinan

usaha

pertambangan, energi dan air tanah Prosedur pengurusan izin tidak berbelit-belit, untuk itu dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) 3. Pemetaan IUP yang ada untuk menghindari tumpang tindih izin usaha pertambangan 4. Pengembangan ketenagalistrikan pedesaan sesuai dengan potensi daerah yang ada serta melaksanakan pelatihan operator pembangkit listrik yang telah dibangun. 5. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang mitigasi bencana geologi melalui sosialisasi 6. Menyiapkan aparatur yang handal dan menempatkannya sesuai dengan keahlian yang dimiliki 7. Menyiapkan mekanisme pencegahan dan penanggulangan bencana geologi 8. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pertambangan dan energi yang berwawasan lingkungan Berdasarkan hal tersebut diatas maka dirumuskanlah bahwa isu-isu strategis bagi Dinas Pertambangan dan Energi adalah sebagai berikut : 1. Masih belum ditetapkannya Wilayah Pertambangan, yang berakibat belum dapat ditetapkannya Wilayah Pertambangan Rakyat. Sehingga Ijin Pertambangan Rakyatpun tidak bisa diterbitkan. Akibatnya Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) masih marak dilaksanakan oleh masyarakat. Dampak lain yang ditimbulkan dari PETI ini adalah tidak optimalnya pemungutan

pajak

bahan

galian

batuan,

sebab

pada

umumnya

kegiatannya ilegal sehingga tidak dapat dipungut pajaknya.


32

2. Masih belum optimalnya penerapan “Good Mining Practice”, dimana pemegang IUP belum menerapkan aturan-aturan yang berlaku mengenai pertambangan secara teknis. 3. Masih belum terpetakannya semua potensi bahan mineral tambang yang bernilai ekonomis secara detail, seperti emas, besi, tembaga dan mangan. 4. Masih belum terlaksananya pemetaan daerah rawan gempa bumi yang dilalui oleh patahan Semangka di Kabupaten Solok 5. Masih belum meratanya distribusi migas, ditambah lagi tidak bagusnya koordinasi antara propinsi dan kabupaten dalam pelaksanaan konversi minyak tanah ke gas. 6. Belum

terlayaninya

seluruh

kebutuhan

listrik

masyarakat

malalui

pengembangan energy listrik terbarukan.

2.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Dalam rancangan awal RKPD, Dinas Pertambangan dan Energi akan melaksanakan 4 program, yaitu Program Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan, Program Pengawasan danpenertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan, Program Pengawasan, penertiban SPBU, depot lokal serta kios pengecer BBM dan gas serta Program Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan. Dari tahun 2011 sampai 2014 program yang dilaksanakan tetap sama. Jadi tidak ada perbedaan antara program yang tertuang dalam RKPD dengan yang tertuang dalam APBD Dinas Pertambangan dan Energi. Begitupun dengan kegiatan, tidak ada perbedaan dengan yang tercantum dalam RKPD, namun tidak semua kegiatan yang tercantum dalam RKPD tahun bersangkutan akan tertuang dalam APBD tahun tersebut. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran yang tersedia bagi Dinas Pertambangan dan Energi. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel review terhadap rancangan awal RKPD berikut;


33


34


35


36


37

2.4 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Usulan program kegiatan masyarakat diketahui melalui Musrenbang ditingkat kecamatan. Untuk Dinas Pertambangan dan Energi usulan program dan kegiatan yang dihimpun tak lepas dari program dan kegiatan yang berhubungan dengan penambahan jaringan listrik bagi masyarakat di daerah terpencil dari energi alternatif dan penertiban kegiatan pertambangan rakyat yang bersifat ilegal yang membahayakan bagi keselamatan masyarakat sekitarnya. Semua usulan tersebut telah ditampung dan sebahagiannya telah ditindak lanjuti. Seperti usulan penambahan jaringan listrik di beberapa jorong di Kecamatan Tigo Lurah dan Hiliran Gumanti.


38


39

Bab III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Dari Rencana Strategis Pembangunan Nasional sampai Tahun 2014, prioritas nasional pada wilayah Kabupaten Solok (koridor satu) adalah bagaimana mewujudkan pembangunan ekonomi yang ekslusif dengan mendorong percepatan

pembangunan

optimalisasi

pemanfaatan

infrastruktur, lahan

produktif,

pengentasan sumber

ketertinggalan,

daya

alam

serta

pembangunan industri. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral lebih menitik beratkan arah pembangunan pada usaha untuk meningkatkan produksi migas yang berkelanjutan, meningkatnya pemanfaatan energi listrik, energi terbarukan dan konservasi energi. Selain itu juga usaha untuk penanggulangan PETI serta pembinaan dan pengusahaan mineral dan batubara. 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD Renja merupakan pedoman perencanaan SKPD untuk satu tahun yang memuat pelaksanaan kegiatan pembangunan SKPD secara rinci. Sesuai dengan pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala SKPD menyiapkan Renja dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada Renstra SKPD dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Renja Tahun 2015 bertujuan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:


40

1. Terlaksananya program dan kegiatan yang akan mendukung pencapaian target RPJMD Kabupaten Solok 2. Membantu dalam evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN Dalam Pada tahun 2015 ada 9 program dan 20 kegiatan yang akan dilaksnakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi. I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Kegiatan Pelayanan administrasi perkantoran Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dengan target kinerja 100%. Pagu anggaran sebesar Rp. 251.720.550,II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasara aparatur Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur sampai 95%. Pagu anggaran sebesar Rp. 134.800.000,3. Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana aparatur Sasaran target kinerja yang akan tercapai adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur mencapai 95%. Pagu anggaran sebesar Rp.30.000.000,III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Kegiatan Peningkatan sumber daya aparatur Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah terikutinya sosialisasi dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan oleh 8 orang aparatur. Pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-


41

IV. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5. Kegiatan Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah tersusunnya 5 jenis laporan capaian kinerja dan keuangan. Pagu anggaran sebesar Rp.27.318.350,-

V. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 6. Sosialisasi regulasi disektor pertambangan dan air tanah Sasaran target kinerja yang akan dicapai adalah diikutinya sosialisasi regulasi disektor pertambangan dan air tanah oleh 172 orang pelaku pertambangan rakyat. Pagu anggaran sebesar Rp.46.537.075,7. Bimtek terhadap pelaku pertambangan Sasaran target kinerja yang akan dicapai adalah diikutinya bimtek oleh 100 orang pelaku tambang rakyat. Pagu anggaran sebesar Rp. 85.000.000,8. Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan dan air tanah Sasaran target kinerja yang akan dicapai adalah tertatanya aktifitas pertambangan mineral, batubara, air tanah, pertambangan rakyat dan PETI. Pagu anggaran sebesar Rp. 300.000.000,9. Pengkajian wilayah deposit bahan mineral logam Sasaran target kinerja yang akan dicapai adalah terdata dan terpetakannya 1 jenis bahan tambang yaitu besi di 14 kecamatan. Pagu anggaran sebesar Rp.100.000.000,10. Pelaksanaan promosi potensi bahan tambang di dalam dan di luar daerah Sasaran target kinerja yang akan dicapai adalah terlaksananya promosi potensi tambang sebanyak 2 kali. Pagu anggaran sebesar Rp. 75.000.000,-


42

11. Mitigasi gerakan tanah rawan bencana geologi Sasaran target kinerja yang akan dicapai adalah terdata dan terpetakannya gerakan tanah rawan bencana geologi di Kecamatan Kubung. Pagu anggaran Rp.100.000.000,12. Mikrozonasi Daerah Bahaya Gempa Bumi Sasaran target kinerja yang akan dicapai adalah terpetakannya daerah rawan bahaya gempa bumi di Kabupaten Solok. Pagu anggaran sebesar Rp.200.000.000,VI. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan 13. Penyusunan UKL / UPL untuk Wilayah Pertambangan Rakyat. Sasaran target kinerja yang akan dicapai adalah tersusunnya 2 dokumen UKL/UPL untuk WPR. Pagu anggaran sebesar Rp. 150.000.000,VII. Program Penertiban dan Pengawasan SPBU, BBM dan Gas 14. Pengawasan Penertiban SPBU,Depot Lokal serta Kios Pengecer BBM Sasaran target kinerja yang akan dicapai adalah terlaksananya pengawasan 3 SPBU, 54 pangkalan minyak tanah dan 100 pengecer. Pagu anggaran Rp. 50.000.000,15. Pelayanan Rekomendasi dan Perizinan Usaha migas Sasaran target kinerja yang akan dicapai adalah terlaksananya penerbitan 20 izin baru dan 15 perpanjangan izin. Pagu anggaran Rp.50.000.000,16. Penyusunan Regulasi migas Sasaran target kinerja yang akan dicapai adalah tersusunnya naskah akademik dari ranperda migas. Pagu anggaran Rp.50.000.000,VIII. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 17. Sosialisasi regulasi tentang ketenagalistrikan Sasaran target kinerja yang akan dicapai adalah meningkatnya pemahaman masyarakat tentang peraturan listrik daerah. Pagu anggaran Rp. 50.000.000,Renja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Solok Tahun 2015

43

18. Pembangunan dan perbaikan energi listrik terbarukan Sasaran target kinerja yang akan dicapai adalah tersusunnya 1 FS PLTMH, terperbaikinya 1 unit PLTMH. Pagu anggaran sebesar Rp.200.000.000,19. Peningkatan penelitian panas bumi Sasaran target kinerja yang akan dicapai adalah terlaksananya pelelangan potensi panas bumi diKabupaten Solok. Pagu anggaran Rp. 80.000.000,20. Pengembangan Ketenagalistrikan Pedesaan Sasaran target kinerja yang akan dicapai adalah terlistrikinya 500 rumah tangga di daerah tertinggal, baik melalui PLN maupun swadaya. Pagu anggaran Rp. 20.000.000,Sasaran dan indikator kinerja

masing-masing kegiatan akan

dipaparkan pada tabel berikut; .


44


45


46


47


48


49


50


51

Bab IV

PENUTUP

Rencana Kerja pada dasarnya merupakan pedoman bagi organisasi dalam mencapai visi, misi dan tujuan. Selain itu, juga dapat berfungsi sebagai alat pengendalian manajemen sehingga tujuan yang hendak dicapai dapat lebih terarah dan terukur. Lebih dari itu dengan adanya Renja akan dapat menjadi sarana dalam mewujudkan akuntabilitas Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Solok dalam memberikan pelayanan publik. Dengan telah ditetapkannya Renja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Solok Tahun 2011-2015 diharapkan akan lebih meningkatkan kinerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Solok dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara kewenangan daerah dibidang pertambangan dan energi. Disadari bahwa pelaksanaan Renja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Solok sangat tergantung atas kerjasama semua pihak dan seluruh unit kerja perangkat daerah Kabupaten Solok. Diharapkan dengan adanya kerjasama dan koordinasi yang lebih baik akan dapat mewujudkan visi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Solok yaitu “Terwujudnya Pertambangan Yang Berwawasan Lingkungan

Guna

Meningkatkan

Perekonomian

Masyarakat

Serta

Terpenuhinya Kebutuhan Energi Pada Tahun 2015”. Perwujudan visi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Solok pada akhirnya diharapkan juga akan memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi Kepala Daerah dan Visi Kabupaten Solok. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Solok

Drs. INDRA MERDI, MM Pembina Tk. I Nip. 19611010 198210 1 002 Renja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Solok Tahun 2015

52

MATRIK RENCANA KERJA PER URUSAN DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN SOLOK TAHUN 2014

Kode Rekening

1

RENCANA TAHUN 2014

Unit Organisasi/Urusan Pemerintah Daerah, Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)

Lokasi

Target Capaian Kinerja

APBD KAB

APBD PROP

APBN

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

4

5

6

7

8

9

10

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI URUSAN PILIHAN SUMBER DAYA ENERGI 2

2

2

2

03

03

03

03

01

01

01

01

00

00

00

00

01

01

25

02

02

45

Program Pelayananan Administrasi Perkantoran

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

Pelayanan administrasi perkantoran

Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran dengan baik

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Peningkatan Sarana dan prasarana yang memadai

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur

Persentase sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara


237.300.000 Kab. Solok

100

275.000.000 -

%

100

%

275.000.000

237.300.000

155.100.000 Kab. Solok

90

%

225.000.000 95

112.600.000

1

%

150.000.000

2

2

2

2

2

2

2

2

2

03

03

03

03

03

03

03

03

03

01

01

01

01

01

01

01

01

01

00

00

00

00

00

00

00

00

00

02

47

03

03

03

01

02

05

05

07

06

06

15

09

Pengadaan sarana dan prasarana aparatur

Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur

Program peningkatan disiplin aparatur

peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan mesin/kartu absensi

Jumlah pengadaan mesin absensi

Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Peningkatan sumber daya aparatur

Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah laporan yang disampaikan sesuai aturan yang berlaku

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Jenis dokumen capaian kinerja dan keuangan yang disusun

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Kontribusi Sektor Pertambangan di PDRB

Kab. Solok

95

%

97

28.000.000


%

75.000.000

42.500.000

Kab. Solok

Kab. Solok

1

45

uni t

-

10.000.000

set

18.000.000

40.000.000 Dalam dan luar daerah

14

ora ng

50.000.000 14

40.000.000

o r a n g

10.000.000

Kab. Solok

6

jen is

20.000.000 -

6 10.000.000

1.795.000.000

2

50.000.000

j e n i s

20.000.000

955.000.000 -

2

2

03

03

01

01

00

00

15

15

…

…

Sosialisasi regulasi di sektor pertambangan dan air tanah

Jumlah pemegang IUP dan KTT yang mengikuti sosialisasi regulasi

Padang

70

ora ng

Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan dan air tanah

50.000.000

395.000.000 350.000.000

~ Pengawasan terhadap aktifitas pertambangan mineral dan batubara serta air tanah

Persentase IUP dan pengusahaan air tanah yang terawasi

Kab. Solok

%

10 0

%

1 0 0

~ Pengawasan dan pengendalian produksi pertambangan dan pengusahaan air tanah

Persentase peningkatan pengendalian produksi

Kab. Solok

%

10 0

%

1 0 0

~ Intensifikasi pemungutan pajak bahan galian batuan dan bukan logam serta PNBP

Persentase peningkatan realisasi pemungutan pajak bahan galian batuan dan bukan logam serta PNBP

Kab. Solok

%

75

%

8 0

~ Pengawasan dan pengendalian pertambangan tanpa izin

Persentase penurunan aktifitas PETI

Kab. Solok

%

25

%

3 0

~ Pengusahaan dan pengendalian pertambangan rakyat

Persentase izin Pertambangan Rakyat yang diterbitkan

Kab. Solok

%

50

%

7 0


3

2

2

03

03

01

01

00

00

15

15

…

…

Pengkajian wilayah deposit bahan mineral tambang

2

2

03

03

03

01

01

01

00

00

00

15

15

15

15

…

…

Kab. Solok

2

jen is

Bintek terhadap pelaku pertambangan ~ Bintek penambangan terhadap pelaku pertambangan

2

Jumlah jenis deposit bahan mineral tambang yang bernilai ekonomis (emas, besi, tembaga dan mangan)

1 500.000.000

j e n i s

250.000.000

150.000.000 250.000.000 Jumlah pemegang IPR yang mengikuti bintek

Padang

100

org

Jumlah pemegang IUP yang mengikuti bintek sistem pelaporan kegiatan pertambangan

Padang

70

org

1

kec

Mitigasi gerakan tanah rawan bencana geologi

Jumlah kecamatan yang disusun mitigasi gerakan tanahnya

Kab. Solok

Mikrozonasi Daerah Bahaya Gempa Bumi

Jumlah kecamatan yang disusun mikrozonasi bahaya gempa buminya

Kab. Solok

Pelaksanaan Promosi Potensi Bahan Tambang di Dalam dan di Luar daerah

Jumlah promosi yang dilakukan dalam satu tahun

dalam dan luar daerah


100

o r g

1

k e c

75.000.000

14

kec

75.000.000

500.000.000

2

kal i

2 70.000.000

4

k a l i

85.000.000

2

2

2

2

2

2

03

03

03

03

03

03

01

01

01

01

01

01

00

00

00

00

00

00

16

16

09

18

18

18

18

01

02

03

Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan

Penurunan jumlah kawasan pertambangan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan

Penyusunan UKL / UPL untuk Wilayah Pertambangan Rakyat.

Jumlah UKL/UPL blok WPR yang disusun

Program Penertiban dan Pengawasan SPBU, BBM dan Gas

Jumlah Lokasi Distribusi Minyak dan Gas di Kabupaten Solok yang terpenuhi quotanya

Pengawasan Penertiban SPBU,Depot Lokal serta Kios Pengecer BBM

Jumlah izin migas yang dilaksanakan pengawasan, pembinaan dan penertiban

100.000.000

Kab. Solok

kw sn

2 100.000.000

Kab. Solok

157

izin

izi n

200.000.000

157

i z i n

85.000.000

14

i z i n i z i n i z i n %

50.000.000

30.000.000

~ Jumlah izin baru yang diterbitkan

Kab. Solok

20

izin

0

~ Jumlah perpenjangan izin yang diterbitkan

Kab. Solok

17

izin

14

Persentase pemenuhan kebutuhan masyarakat akan minyak dan gas

Kab. Solok

70

%

75 65.000.000

5

100.000.000

-

70.000.000

37


k w s n

165.000.000

Pelayanan Rekomendasi dan Perizinan Usaha migas

Pemetaan pelayanan distribusi minyak dan gas di Kabupaten Solok

2

100.000.000 -

65.000.000

2

2

2

03

03

03

01

01

01

00

00

00

17

17

17

…

…

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Peningkatan Rasio elektrifikasi

Penyusunan regulasi ketenagalistrikan daerah

Jumlah regulasi ketenagalistrikan yang disusun

Kab. Solok

Pembangunan dan perbaikan energi listrik terbarukan

Jumlah studi kelayakan PLTMH/DED yang disusun

Kab. Solok

Jumlah PLTS yang dibangun

Kab. Solok

Jumlah PLTMH yang dibangun

2

2

2

03

03

03

01

01

01

00

00

00

17

17

17

…

…

…

3.050.000.000 2.987.380.000

Kab. Solok

Pelaksanaan Pelelangan Panas Bumi

Terlaksananya pelelangan panas bumi

Kab. Solok

Pembinaan dan pengawasan pengembangan ketenagalistrikan

Jumlah izin pengusahaan listrik yang diterbitkan

Kab. Solok

Pengembangan Ketenagalistrikan Pedesaan

Rumah tangga yang belum dialiri listrik

Kab. Solok

3

4

3

2

1

reg ula si

1.980.000.000

14.593.803.0 00

150.000.000

uni t

100.000.000

uni t

1.030.000.000

uni t

607.380.000

200.000.000 1 10.300.000.0 00 2 1.780.000.000

4.293.803.00 0

pkt

1 1.000.000.000

3

500

izin bar u

50.000.000

ru ma h

50.000.000

u n i t u n i t p k t

1.000.000.000

2.000.000.000

-

-

500

5.517.780.000

1.980.000.000

14.593.803.0 00

r u m a h

50.000.000

4.875.000.000

Koto Baru, 27 Maret 2013


6

Kepala DinasPertambangan dan Energi Kabupaten Solok

Drs. H. INDRA MERDI, MM NIP. 19611010 198201 1 002


7

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2015

Recommend Documents