REVIEW RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2015

REVIEW RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2015

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN MALANG

Tahun 2015

i

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ........................................................................ i DAFTAR ISI ...................................................................................ii DAFTAR TABEL.............................................................................iii BAB I ........................................................................................ 1 PENDAHULUAN .....................................................................................1 1.1 Latar Belakang..............................................................................1 1.2 Landasan Hukum .........................................................................5 1.3 Maksud dan Tujuan......................................................................7 1.4 Sistematika Penulisan...................................................................8

BAB II..................................................................................... 10 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKP3 TAHUN LALU ........................ 10 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKP3 Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKP3 ............................................................................. 10 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan BKP3 ................................................. 19 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi BKP3 ............ 22 2.4 Review terhadap Rancangan Awal BKP3 ..................................... 26 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .............. 36

BAB III .................................................................................. 38 TUJUAN DAN SASARAN ..................................................................... 38 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ...................................... 38 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKP3 ................................................ 39

BAB IV .................................................................................... 42 PROGRAM DAN KEGIATAN ................................................................. 42

BAB V ..................................................................................... 50 PENUTUP ............................................................................................. 50

ii

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 2.1 Rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja BKP3 dan Pencapaian Renstra SKPD s/d tahun 2014 (tahun berjalan) .. 11 Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan BKP3 ...................................... 20 Tabel 2.3 Review terhadap RKPD........................................................... 27 Tabel 2.4 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2015 ...................................................................................... 37 Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 .................................................. 43

iii

Lampiran Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Malang Nomor : 180/ /Kep/35.07.207/2015 tentang Pengesahan Review Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Malang Tahun 2015 REVIEW RENCANA KERJA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2015 BAB I PENDAHULUAN 1. 1. LATAR BELAKANG Bupati

dan

Wakil

Bupati

Malang

pada

awal

masa

pemerintahannya telah menetapkan visi-misi periode 2011 – 2015 dengan jargon yang kita kenal dengan Madep-Mantep, bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Malang

yang Mandiri, Agamis,

Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya saing

yang

dijabarkan dengan 10 isu strategis, dimana salah satunya adalah Revitalisasi sektor Pertanian dan Agroindustri serta Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. Arah dan visi-misi tersebut telah sejalan dengan visi Kementerian Pertanian yang telah ditetapkan mewujudkan Pertanian Tangguh untuk pemantapan Ketahanan Pangan, Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian serta Peningkatan Kesejahteraan Petani. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju sejahtera perlu penerapan nilai-nilai keagamaan atau ketqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan pemerintahan yang demokratis, sehingga tercipta keamanan dan ketertiban yang dapat mendorong masyarakat dan pemerintahan yang mempunyai jiwa mandiri (entrepreneurship) dan produktif yang memiliki daya saing tinggi. Untuk itu diperlukan dukungan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas dengan ciri-ciri : profesional, kreatif, inovativ, kredibel dan berwawasan global. 1

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malang dan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat

Daerah

Badan

Ketahanan

Pangan

dan

Pelaksana

Penyuluhan, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dalam

penyusunan

ketahanan

pangan

dan dan

pelaksanaan pelaksana

kebijakan

daerah

penyuluhan.

Tugas

bidang tersebut

dilaksanakan dalam upaya memberdayakan masyarakat agar mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dikuasainya untuk mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan, sehingga dapat menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk

baik

dari

segi

kualitas,

kuantitas,

keragaman

dan

keamanannya sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Kabupaten Malang sebagai daerah agraris dan bahari, memiliki hutan rakyat yang cukup luas dengan keragaman hayati yang sangat tinggi. Hal ini merupakan modal dasar yang sangat penting dalam mewujudkan

ketahanan

pangan.

Namun

demikian

keberhasilan

pembangunan ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh potensi sumberdaya pertanian, perikanan dan kehutanan, tetapi juga sangat ditentukan oleh peran serta masyarakat dan kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang mendukung dalam pengelolaannya baik ditingkat on farm maupun off farm. Pada tingkat on farm peran sektor pertanian, perikanan

dan

kehutanan

perlu

terus

didorong

untuk

dapat

meningkatkan produksi pangan, guna menjamin ketersediaan pangan seiring dengan meningkatnya kebutuhan pangan akibat meningkatnya jumlah penduduk. Pada tingkat off farm system distribusi pangan perlu penataan kembali sehingga menjamin seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Selain itu pola konsumsi masyarakat perlu terus didorong untuk mengikuti pola pangan harapan (PPH) yang memenuhi kaidah hidup sehat, baik mutu, keragaman, kandungan gizi dan keamanannya serta tidak bertumpu pada satu komoditi pangan tertentu (beras). Untuk lebih meningkatkan peran sektor pertanian, perikanan, kehutanan

dalam

mendukung

pembangunan

ketahanan

pangan, 2

peningkatan

kesejahteraan

petani

serta

untuk

mengantisipasi

perubahan lingkungan strategis yang berkembang saat ini dengan isu globalisasi,

desentralisasi,

demokratisasi,

kemiskinan

dan

pembangunan berkelanjutan, diperlukan sumberdaya manusia (SDM) yang handal dengan ciri-ciri professional, kreatif, inovatif, kredibel dan berwawasan global. Kondisi semacam ini menyebabkan penyuluhan mempunyai peranan yang sangat strategis. Penyuluhan pertanian, perikanan

dan

kehutanan

merupakan

proses

pengembangan

pengetahuan, sikap dan ketrampilan pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, daya saing, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Mengingat begitu strategisnya peranan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani serta ikut dalam upaya mengentaskan masyarakat dari kemiskinan khususnya di perdesaan, maka agar pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan memiliki arah yang jelas, perlu disusun rencana satu tahun yang komprehensif dan fleksibel dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyusun perencanaan satu tahun yang disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Renja SKPD. Proses

penyusunan

Renja

Badan

Ketahanan

Pangan

dan

Pelaksana Penyuluhan Tahun 2014 didasarkan atas hasil evaluasi kinerja pelaksanaan perencanaan pembangunan periode sebelumnya dan hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang disinkronkan dengan hasil identifikasi dan analisis kondisi saat ini maupun lima tahun ke depan serta permasalahan yang ada. Selain harus mengacu pada RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2011 – 2015 yang merupakan 3

penjabaran visi dan misi Bupati terpilih, penyusunan Renja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan lima tahun Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Pusat. Hal ini sejalan dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa daerah kabupaten/kota merupakan bagian daerah propinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya. Revitalisasi pertanian dan agroindustri termasuk didalamnya adalah

sistem

penyuluhan

pertanian,

perikanan

dan

kehutanan

dimaksudkan untuk mendudukan dan memberdayakan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan sebagai bagian integral dari pembangunan di Kabupaten Malang.

Untuk itu sistem penyuluhan

pertanian, perikanan dan kehutanan perlu dikembangkan agar sesuai dengan kebutuhan petani dalam meningkatkan kompetensi ilmu dan teknologi, kewirausahaan, manajerial, bekerja dalam tim, berorganisasi, bermitra usaha dan memiliki itegritas moral yang tinggi. Proses penyusunan Renja SKPD demikian ini mencerminkan adanya

kerangka

pikir

komprehensif

dan

terpadu,

serta

dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah, karena dalam penyusunannya telah melakukan berbagai pendekatan, antara lain : 1.

Pendekatan perencanaan

Teknokratis diawali

(Strategis

dengan

dan

berbasis

melakukan

kinerja),

evaluasi

secara

menyeluruh tentang kinerja pembangunan lima tahun terakhir dan identifikasi kondisi saat ini maupun lima tahun ke depan, baik mengenai sumberdaya internal maupun lingkungan eksternal serta permasalahannya. Kondisi tersebut kemudian dianalisis sehingga diketahui kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities)

dan

tantangan

(threats).

Berdasarkan

analisis

tersebut dapat dirumuskan kebijakan, strategi, prioritas program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 2.

Pendekatan Demokratis dan Partisipatif, perencanaan melibatkan peran

serta

berbagai

pihak

yang

berkepentingan

terhadap

pembangunan ketahanan pangan. Kesetaraan antara pemangku 4

kepentingan dalam pengambilan keputusan di setiap tahapan penyusunan Renstra, yang dilakukan secara transparan dan akuntable

akan

menghasilkan

konsensus

atau

kesepakatan

terhadap perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, kebijakan dan strategi serta prioritas program dan kegiatan. 3.

Pendekatan Politis, perencanaan mengacu pada RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2011 – 2015 yang merupakan penjabaran visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

4.

Pendekatan Top Down, perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan

yang

kemudian

diselaraskan

melalui

penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan dan rapat koordinasi/kerja, mulai dari tingkat

nasional, propinsi dan

kabupaten, sehingga terjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergi

dan

konsistensi

dalam

perencanaan,

penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan antara pemerintah pusat dan daerah. 5.

Pendekatan

Bottom

Up,

perencanaan

dilaksanakan

dengan

menampung aspirasi dari masyarakat secara partisipatif kemudian diselaraskan melalui penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) mulai dari tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten, sehingga terjamin terciptanya

perencanaan

yang

sesuai

dengan

kebutuhan

masyarakat.

1.2. LANDASAN HUKUM Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Malang Tahun 2014 disusun berdasarkan peraturan perundangundangan sebagai berikut : 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4.

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional; 5

5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah; 9.

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Organisasi

Perangkat Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;

6

15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015; 16. Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat

Daerah

Badan

Ketahanan

Pangan

dan

Pelaksana

Penyuluhan; 17. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama; 18. Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 atas Implementasi dan Pencapaian Visi Misi Kabupaten Malang ”Madep Manteb” Paruh Waktu; 19. Peraturan Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015; 20. Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/659/KEP/421.013/2011 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Malang Tahun 2011-2015.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Kerja (Renja) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran dari visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Malang serta rencana program kegiatan indikatif kurun waktu satu tahun, yang meliputi : 1.

Meningkatkan

pemahaman

seluruh

stakeholders

terkait

dan

masyarakat dalam peran sertanya untuk pemantapan Ketahanan Pangan; 2.

Meningkatkan kemampuan menganalisa perkembangan ketahanan pangan agar (i) mampu menetapkan prioritas penanganan masalah ketahanan pangan, (ii) mampu memilih intervensi yang tepat sesuai kebutuhan

lokal,

(iii)

mampu

memantau

dan

mengevaluasi

pembangunan ketahanan pangan; 3.

Meningkatkan koordinasi pembangunan ketahanan pangan yang terpadu untuk diimplemantasikan secara terinci dengan jelas untuk 7

membangun sinergi, integrasi dan koordinasi yang baik mulai dari perencanaan, implementasi dan evaluasi atas pelaksaan bidang tugas masing-masing dalam rangka mencapai tujuan ketahanan pangan yang berkelanjutan; 4.

Mengembangkan

sumberdaya

manusia

(SDM)

Penyuluhan

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, petani serta pelaku usaha pertanian lainnya yang kompeten, kreatif, inovativ dan memiliki integritas moral yang tinggi serta berwawasan global. 5.

Mengembangkan dan memberdayakan kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan di tingkat UPT – Balai Penyuluhan yang kredibel

6.

Memberdayakan

petani

dan

keluarganya

agar

produktif

dan

mandiri melalui pendidikan non formal bagi petani. 7.

Memberdayakan kelembagaan petani dan pelaku usaha tani lainnya agar menjadi kelembagaan ekonomi yang tangguh dan memiliki posisi tawar yang tinggi.

8.

Mendorong

partisipasi

masyarakat

penyuluhan

pertanian,

perikanan

dalam dan

penyelenggaraan

kehutanan

dengan

ketersediaan tenaga penyuluh swadaya 9.

Menumbuhkembangkan jejaring kerjasama antara pemerintah, swasta dan msayarakat di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

10. Revitalisasi sistem penyuluhan pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Sistimatika penulisan Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Malang Tahun 2015 adalah sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.3. Sistimatika Penulisan

8

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKP3 TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKP3 Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKP3 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKP3 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKP3 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III. TUJUAN DAN SASARAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKP3 BAB IV. PROGRAM DAN KEGIATAN BAB V. PENUTUP

9

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN TAHUN LALU

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2014 ditujukan

untuk

mengidentifikasi

sejauh

mana

BKP3

dalam

melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra BKP3, serta hambatan permasalahan yang dihadapi. Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja BKP3 terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor

38

Tahun

Pemerintah

antara

Pemerintah,

Pemerintah

daerah

2007

tentang

Pemerintah

Kabupaten/Kota,

yang

pembagian

daerah meliputi

urusan

Provinsi 34

dan

urusan

pemerintah, yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan. Review tersebut didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKP3 tahun-tahun sebelumnya.

2.1.

EVALUASI

PELAKSANAAN

RENCANA

KERJA

BADAN

KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN Evaluasi pelaksanaan renja BKP3 tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra BKP3 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuannya BKP3 dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra BKP3 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja tahun-tahun sebelumnya. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan capaian Renstra dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

10

Tabel 2.1 Rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d tahun 2014 (tahun berjalan) SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

No

1

I

1.

2.

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan

2 Urusan : Wajib Bidang Urusan : Ketahanan Pangan Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015

Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d th 2012 (Tahun n-3)

3

4

5

7.000 surat keluar 10.000 surat masuk 36 rekening tiap thn dlm

Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran Jumlah registrasi surat masuk dan keluar Jumlah rekening pembayaran

Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 (Tahun lalu/n-2)

Target Renja SKPD Thn 2013 (Thn n-2) 6

Realisasi Renja SKPD Thn 2013 (Thn n-2) 7

2.600 surat keluar 3.600 surat masuk


1.330 srt keluar 1.910 srt masuk

95 %

36 rekening

36 rekening

36 rekening

100 %

Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2014 (Tahun n-1)

Tingkat Realisasi (%)

8= (7/6)

96 %

Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra SKPD s/d th 2014 (tahun berjalan/ n-1)

Realisasi Capaian s/d Tahun 2014

Tingkat Capaian (%)

9

10 =(5+7+9)

11 = (10/4)


4.938 srt keluar 7.568 srt masuk

71 %

36 rekening tiap thn

36 rekening

76 %

80 %

11

3.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

4.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

5.

6.

7.

8.

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

telepon, air dan listrik selama 1 thn Jumlah org yg diberikan honor selama 1 thn Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama 1 thn Jumlah peralatan kerja yg diperbaiki selama 1 thn Jumlah pengadaan alat tulis kantor Jumlah penyediaan barang cetakan & penggandaan selama 1 thn Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/ penerangan

5 thn

tiap thn dlm 2 thn

tiap thn 1 thn

tiap thn dlm 1 thn

dlm 1 thn

tiap thn dlm 4 thn

168 orang tiap thn dlm 5 thn






80 %

1 paket tiap thn dlm 5 thn




100 %



80 %





100 %



80 %





100 %



80 %





100 %



80 %





100 %



80 %

100 %

12

9.

10.

11.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

II.

Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

2.

3.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

bangunan kantor Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli Jumlah penugasan dinas luar daerah Jumlah penugasan dinas dalam daerah Cakupan sarana prasarana yg berfungsi dgn baik Jumlah peralatan gedung kantor yg dibeli Jumlah gedung/kan tor yg dipelihara Jumlah kendaraan dinas yg mendapat pemeliharaan

24 eksem plar tiap thn dlm 5 thn 60 kali tiap tahun dlm 5 thn




90 kali tiap tahun dlm 5 thn








1 gedung tiap thn dlm 5 thn




2 mobil tiap thn dlm 5 thn




100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %











80 %

80 %

80 %

80 %

80 %

80 %

13

4.

Pembangunan Gedung Kantor

III.

Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

IV.

Program : Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan )

1.

Penanganan Daerah Rawan Pangan

Jumlah gedung/kan tor yg dibangun Cakupan laporan kinerja & keuangan yg disusun sesuai aturan, tepat waktu & akuntabel Jumlah dokumen laporan kinerja SKPD yg disusun sesuai aturan, tepat waktu & akuntabel Cakupan ketersediaan & akses pangan di tkt rmh tangga yg beragam, bergizi, seimbang & aman (B2SA) Jumlah daerah rawan pangan yang

13 unit

8 unit

1 unit

1 unit

100 %

1 unit

10 unit

77 %

5 dokumen tiap tahun mulai dianggarkan tahun 2015

10 doku men dalam 2 tahun

5 doku men dalam tiap tahun


100 %


25 dokumen dlm 4 thn

80 %

33 kec. tiap thn dlm 5



33 kec. tiap thn

100 %


33 kec. tiap thn

80 %

14

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan

Pengembangan Cadangan Pangan Daerah

Pengembangan Desa Mandiri Pangan

Pengembangan Lumbung Pangan Desa

Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif

tertangani Jumlah desa utk peme nuhan kon sumsi pangan di tkt rmh tangga Jumlah ca dangan pa ngan, harga & pasokan yg tertangani Jumlah desa tahap keman dirian utk replikasi desa mandiri pangan Jumlah ketersediaan pangan di tkt masyarakat yg terpenuhi Jumlah terinforma sinya mutu & keamanan pangan pd masyarakat Jumlah terinformasi nya makan an yg bera gam, bergizi,

thn 22 desa mulai tahun 2013

thn -

thn

dlm 1 thn

6 desa

6 desa

15 KWT

6 KWT

3 KWT

3 KWT

15 desa

6 desa

Pendam pingan 6 desa mandiri


thn

dlm 4 thn

100 %

6 desa

12 desa

100 %

3 KWT

12 KWT

80 %


6 desa mandiri

80 %

29 unit

100%

33 unit

24 unit

2 unit

2 unit

100 %

2 unit

5 kali

2 kali

1 kali

1 kali

100 %

1 kali

33 kec. tiap thn dlm 5 thn




100 %


4 kali


55 %

88 %

80 %

80 %

15

seimbang & aman (B2SA) pd masya rakat

8.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

V.

Program : Peningkatan Kesejahteraan Petani

1.

Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis

VI.

Program : Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan

1.

Promosi atas Hasil

Jumlah kegi atan yg termonitoring & terevaluasi selama 1 thn Cakupan kelancaran penyuluhan & pendam pingan petani pelaku agribisnis Jumlah gapoktan yg terfasilitasi dlm penum buhan & pengembang an agribisnis selama 1 thn Cakupan promosi atas hasil produk si pertanian/ perkebunan unggul daerah Jumlah





100 %



80 %





100 %



80 %

16

Produksi Pertanian/ Perkebunan Unggul Daerah

pelaksanaan promosi atas hasil produk si pertani an/perkebun an unggul daerah

VII.

Program : Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

1.

Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan

Cakupan pemenuhan profesionali tas penyuluh pertanian/ perkebunan Jumlah pe nyuluh perta nian/perke bunan yg dibina utk pe menuhan pro fesionalitas selama 1 thn Jumlah pe nyuluh yg profesional selama 1 thn

2.

Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan

3.

Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan

Jumlah pemenuhan program penyuluhan pertanian/ perkebunan selama 1 thn

5 kali

2 kali

1 kali

1 kali

100 %

1 kali





100 %



390 PPL dlm 5 tahun (target 1 desa 1 penyuluh)

390 PPL dlm 2 thn (target 1 desa 1 penyuluh)




390 PPL/4 tahun (target 1 desa 1 penyuluh)

80 %







80 %

100 %

100 %

4 kali

80 %

80 %

17

VIII.

Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau

Cakupan pemenuhan profesi onalitas kelompok petani tembakau

1.

Peningkatan Kualitas Bahan Baku

Jumlah ke lompok peta ni tembakau yg dibina ttg fungsi kelem bagaan sela ma 1 tahun

20 kelom pok pengua tan, 10 kel peningkatan kelembagaan usaha

8 kelom pok pening katan penguatan kelompok



100 %

10 kelom pok pening katan ke lembagaan usaha

16 kelom pok pengua tan, 10 kel peningkat an kelembaga an usaha

80 %

18

2.2.

ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN Acuan

dalam

menganalisis

kinerja

pelayanan

SKPD

berdasarkan

indikator kinerja dapat menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar, dan IKU (Indikator Kinerja Utama), sesuai

dengan

PP

Nomor

tahun

2008

tentang

Pedoman

Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Capaian kinerja pelayanan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan. Keberhasilan kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :

19

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

No

1.

2.

3.

Indikator

Tersedianya jumlah pangan yang cukup untuk dikonsumsi

Meningkatkan pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam. bergizi, seimbang dan aman yang diindikasikan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tercapainya pembentukan kelompok tani yang handal

SPM/ Standar Nasional

IKU

Pelayan an dasar Keter sediaan & Cadang an pa ngan Pelayan an dasar pengane karaga man & keaman an pangan

Keterse diaan pangan (beras) per kapita per tahun Persent ase peningk atan Nilai/ Skor Pola Pangan Harap an (PPH)

-

Persen tase pe ningkat an sta tus ke

Tahun 2013 (tahun n-2)

151,11%

96,67%

Pemula= 9,10 % Lanjut = 18 % Madya=

Target Renstra SKPD Tahun Tahun 2014 2015 (tahun (tahun n) n-1)

151,33%

151,55%

Tahun 2016 (tahun n+1)

152,32%

96,78%

97%

97,33%

Pemula= 10,33 % Lanjut = 21,19 % Madya=

Pemula= 0,94 % Lanjut = 1,26 % Madya =

Pemula= 1,11 % Lanjut= 1,46 % Madya =

Realisasi Capaian Tahun Tahun 2013 2014 (tahun (tahun n-1) n-2)

152,04%

96,67%

Pemula= 9,10 % Lanjut = 18 % Madya=

152,20%

97%

Pemula= 10,33 % Lanjut = 21,19 % Madya=

Proyeksi Tahun Tahun 2015 2016 (tahun n) (tahun n+1)

151,55%

97,22%

Pemula= 0,94 % Lanjut = 1,26 % Madya =

152,32%

Catatan Analisis

Jumlah ketersediaan pangan (beras) utk dikonsumsi dibagi Jumlah ketersediaan pangan (beras) utk dikonsumsi yang ditargetkan dikali 100 %

97,33%

Skor PPH konsumsi dibagi skor PPH yang ditargetkan dikali 100 %

Pemula= 1,11 % Lanjut= 1,46 % Madya =

Jumlah status kelompok tani thn N dikurangi Jumlah status kelompok tani thn N-1 dibagi Jumlah status kelompok

20

4.

Meningkatkan SDM Penyuluh

-

las ke lompok tani : Pemula, -Lanjut, -Madya, -Utama Persen tase pe nyuluh yg ber sertifi kat

11,90 % Utama = 0

26,67 %

21,28 % Utama = 100%

33,33 %

17,54 % Utama = 50,00 %

66,67 %

5,26 % Utama = 11,11 %

73,33 %

11,90 % Utama = 0

26,67 %

21,28 % Utama = 100%

33,33 %

17,54 % Utama = 50,00 %

66,67 %

5,26 % Utama = 11,11 %

73,33 %

tani thn N-1 dikali 100 %

Jumlah penyuluh bersertifikat dibagi Jumlah penyuluh yang seharusnya bersertifikat dikali 100 %

21

2.3.

ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN Tantangan dan peluang untuk peningkatan pembangunan ketahanan

pangan dalam 5 tahun kedepan antara lain dipengaruhi : a.

Peluang (Opportunity) - Geografis 1)

Adanya kebijakan pemerintah Jawa Timur untuk membangun Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa;

2)

Sebagai jalur arus lalu lintas keberbagai Kota/Kabupaten

- Perekonomian 1)

Adanya kebijakan Pemerintah terhadap swasembada daging;

2)

Meningkatnya

permintaan

masyarakat

terhadap

pangan

yang

beragam dan bermutu; - Sosial Budaya 1)

Adanya komitmen Pemerintah dan pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam upaya pengentasan kemiskinan;

2)

Adanya kebijakan Nasional percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;

- Sarana Prasarana 1)

Tersedianya teknologi budidaya pasca panen industri pengolahan dan pemasaran;

2)

Tersedianya teknologi informasi dan komunikasi.

- Pemerintahan Umum 1)

Adanya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

2)

Adanya Kebijakan Pemerintah bahwa ketahanan pangan merupakan urusan wajib.

b.

Tantangan (Threats) - Kondisi Geografis 1)

Adanya bencana alam

- Kondisi Perekonomian 1)

Adanya kebijakan pasar global;

2)

Maraknya penyelundupan barang impor;

3)

Fluktuasi harga pangan strategis yang cukup tinggi. 22

-

Sosial Budaya 1)

Adanya kecenderungan masyarakat menyukai makanan cepat saji dari

2)

ahan import;

Bebasnya tayangan budaya luar.

- Sarana prasarana 1)

Meningkatnya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian.

- Pemerintahan umum : 1)

Belum adanya kewenangan Pemerintah daerah merekrut pegawai sesuai dengan kebutuhan daerah;

2)

Adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak dapat dilaksanakan di daerah karena tidak disertai adanya Peraturan Perundangan.

Dalam

pelaksanaan

kita

mengalami

kendala-kendala

yang

dapat

mempengaruhi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi untuk mencapai visi misi, adapun permasalahan tersebut antara lain : 1.

Ketersediaan dan Konsumsi: - Belum berfungsinya peran Dewan Ketahanan Pangan - Lemahnya cadangan pangan di tingkat masyarakat

2.

Distribusi dan Akses Pangan: - Belum tersedianya informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah - Tingginya fluktuasi harga dan pasokan pangan

3.

Penganekaragaman dan Keamanan Pangan: - Belum tercapainya skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Masih lemahnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

4.

Penanganan Kerawanan Pangan: - Adanya daerah rawan pangan

5.

Pengembangan Program Penyuluhan: - Belum berfungsinya komisi penyuluhan - Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral - Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana penyuluhan

6.

Pembinaan Kelembagaan: - Belum optimalnya fungsi kelembagaan perekonomian pedesaan

7.

Pembinaan SDM: - Kurangnya jumlah penyuluh untuk memenuhi satu desa satu penyuluh - Kurang meratanya pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh 23

Kecenderuangan masa depan yang berpengaruh pada kinerja BKP3 adalah sebagai berikut: 1. Strategi

yang

menggunakan

kekuatan

untuk

memanfaatkan

peluang

(strength – opportunity) antara lain dengan : a. Mengintegrasikan program ketahanan pangan dan program penyuluhan, tertutama dalam hal konsumsi dan penganekaragaman pangan; b. Meningkatkan fasilitasi penyuluh dalam pengembangan pangan berbasis potensi lokal (on farm & off farm); c. Meningkatkan fasilitasi penyuluh dalam pembinaan kepada petani & produsen pangan olahan untuk menyediakan pangan yang bermutu (on farm & off farm); d. Mendorong

dan

meningkatkan

peran

penyuluh

dalam

membantu

peningkatan program ketahanan pangan dan pelaksanaan penyuluhan; e. Meningkatkan sumberdaya penyuluh, KTNA, dan Gapoktan dalam membangun ketahanan pangan; f.

Mendorong tumbuhnya industry olahan pangan berbasis potensi lokal;

g. Mengembangkan metode penyuluhan partisipatif; h. Meningkatkan kualitas dan profesinalisme tenaga penyuluh; i.

Mengembangkan materi penyuluhan sesuai kebutuhan petani.

2. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman (strength – threats); antara lain dengan : a.

Meningkatkan pemberdayaan penyuluh, KTNA dan kelompok tani dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan bertumpu pada sumberdaya lokal dan kelembagaan yang ada;

b.

Meningkatkan fasilitasi penyuluh dalam sosialisasi pola konsumsi pangan yang memenuhi asaz 3B dan Aman, terutama yang berbasis potensi lokal;

c.

Meningkatkan daya saing produk olahan pertanian;

d.

Menjaga stabilisasi harga pangan;

e.

Restrukturisasi kelembagaan petani.

24

3. Strategi yang menggunakan kelemahan untuk memanfaatkan peluang (weakness – opportunity) antara lain dengan : a.

Mengoptimalkan

fungsi

kelembagaan

ketahanan

pangan

dan

penyuluhan; b.

Meningkatkan

SDM

penyuluh

dan

aparatur

guna

mewujudkan

ketahanan pangan melalui penyelenggaraan penyuluhan; c.

Mendorong maupun

petani/pelaku pasca

utama

menerapkan

teknologi

yang

berwawasan

lingkungan

panen

baik

pra

untuk

meningkatkan hasil; d.

Meningkatkan kerjasama dengan institusi terkait dan

pihak swasta

dalam integrasi dan sinkronisasi kegiatan dalam bidang konsumsi & penganekaragaman pangan; e.

Membangun kesiapan aparatur dan masyarakat dalam mengantisipasi dan menanggulangi masalah akses kerawanan dan keamanan pangan;

f.

Mendorong terwujudnya kemandirian pangan masyarakat;

g.

Meningkatkan fungsi kelembagaan petani menjadi lembaga social ekonomi yang mandiri dan tangguh;

h.

Memfasilitasi permodalan kelompok tani;

i.

Membangun jejaring informasi dan teknologi agribisnis.

4.Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman (weakness– threats) antara lain dengan : a.

Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pertanian penghasil pangan olahan dan pangan alternatif;

b.

Mengupayakan pemupukan modal petani melalui pola usaha yang efektif dan efisien;

c.

Memanfaatkan media informasi untuk mendukung ketahanan pangan dan pemasyarakatan mencintai produk makanan dalam negeri;

d.

Melakukan kampanye & promosi tentang pola konsumsi & diversifikasi pangan secara terus-menerus melalui berbagai media;

e.

Mengembangkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman;

f.

Membangun cadangan pangan masyarakat;

g.

Meningkatkan peran wanita dalam keseluruhan system ketahanan pangan melalui kegiatan produktif. 25

2.4. REVIEW TERHADAP RKPD Review terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dan tingkat kinerja

yang

dicapai

oleh

Badan

Ketahanan

Pangan

dan

Pelaksana

Penyuluhan, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan berdasarkan RKPD. Review terhadap RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini :

26

Tabel 2.3 Review terhadap RKPD RKPD No

Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator kinerja

I.

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

BKP3

2.


BKP3 & 33 UPTBP

3.


BKP3

Lancar nya pelaksa naan adminis trasi per kantoran Jumlah registrasi surat masuk & keluar Jumlah rekening pembayar an tele pon, air & listrik selama 1 tahun Jumlah orang yang diberikan honor selama 1

Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp. 000)

Program/Kegiatan

Lokasi

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

3216 surat

Indikator kinerja

Target Capaian

Catatan Penting Kebutuhan dana (Rp. 000)

Lancar nya pelaksa naan adminis trasi per kantoran

8.397

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

BKP3

Jumlah registrasi surat masuk & keluar

3216 surat

444 rekening

70.000


BKP3 & 33 UPTBP

Jumlah rekening pembayaran tele pon, air & listrik selama 1 tahun

444 rekening

168 orang

55.200


BKP3

Jumlah orang yang diberikan honor selama 1 tahun

168 orang

3.376

46.320

198.000

Ada penam bahan tenaga honorer

27

4.


BKP3

5.


BKP3

6.


BKP3 & 33 UPTBP

7.


BKP3

8.


BKP3

tahun Jumlah penyedia an sarana kebersih an kantor selama 1 tahun Jumlah peralatan kerja yg diperbaiki selama 1 tahun Jumlah pengada an alat tulis kantor Jumlah penyedia an ba rang ce takan & penggan daan sela ma 1 thn Jumlah pengadaa n kompo nen insta lasi listrik /peneran gan bangunan

1 paket

70.000


BKP3

Jumlah penyedia an sarana kebersih an kantor selama 1 tahun Jumlah peralatan kerja yg diperbaiki selama 1 tahun Jumlah pengada an alat tulis kantor

1 paket

68.343,300

1 paket

12.500


BKP3

1 paket

12.500

1 paket

159.338,200


BKP3 & 33 UPTBP

1 paket

159.338,200

1 paket

30.000


BKP3

Jumlah penyedia an ba rang ce takan & penggan daan sela ma 1 thn

1 paket

20.000

1 paket

10.000


BKP3

Jumlah pengada an komponen instalasi listrik/pener anganbangu nan kantor

1 paket

10.000

28

9.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

BKP3

10.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

BKP3

11.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

BKP3

II.


1.


BKP3 & UPTBP

2.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

3.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/

BKP3 & 33 UPTBP BKP3

kantor Jumlah eksem plar bahan baca an yg di beli Jumlah penugas an dinas luar daerah Jumlah penugas an dinas dalam daerah Cakupan sarana & prasara na yg berfungsi dg baik Jumlah peralatan gedung kantor yg dibeli Jumlah gedung/ kantor yg dipelihara Jumlah kendara an dinas

24 eksem plar

3.600

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

BKP3

Jumlah eksem plar ba han baca an yg di beli

24 eksem plar

60 orang

30.175

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

BKP3

Jumlah penugas an dinas luar daerah

60 orang

30.175

90 orang

35.400

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

BKP3

Jumlah penugas an dinas dalam daerah

90 orang

35.400


1 paket

107.042,264

1 unit

200.000

2 unit

75.000

3.600

Cakupan sarana & prasara na yg berfungsi dg baik


BKP3 & UPT-BP

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

BKP3 & 33 UPTBP

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/

BKP3

Jumlah peralatan gedung kantor yg dibeli Jumlah gedung/ kantor yg dipelihara Jumlah kendara an dinas yg

1 paket

107.042,264

1 unit

200.000

2 unit

75.000

29

Operasional

4.


III.

Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.

Pendidikan dan Pelatihan Formal

IV.


1.

Penyusunan Laporan Capaian

BKP3 & UPTBP

BKP3

BKP3

yg mendpt pemeliha raan Jumlah gedung/ ktr yg dibangun Cakupan sumberda ya apara tur yg melaksa nakan tugas & fungsinya dgn baik Jumlah sumberda ya yg mendpt pelatihan formal Cakupan laporan kinerja & keuangan yg disu sun sesu ai aturan, tepat wkt & akunta bel Jumlah dokumen

Operasional

1 paket

5.000.000


mendpt pemeliha raan BKP3 & UPT-BP

Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

14 orang

17.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal

40.000

Penyusunan Laporan Capaian

1 paket

2.500.000,00

Berdasar kan kesiapan lahan

Cakupan sumberdaya apara tur yg melaksa nakan tugas & fungsinya dgn baik

BKP3


5 jenis laporan

Jumlah gedung/ ktr yg dibangun

Jumlah sumberda ya yg mendpt pelatihan formal

14 orang

17.000

5 jenis laporan

30.000

Cakupan laporan kinerja & keuangan yg disu sun sesu ai aturan, tepat wkt & akunta bel BKP3

Jumlah dokumen

Disesuai kan

30

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2.

Penyusunan Laporan Keuangan

V.

Program : Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perke bunan)

1.


BKP3

390 desa

laporan kinerja SKPD yg disusun sesuai aturan, tepat waktu & akuntabel Jumlah dokumen laporan keuangan yg disu sun sesu ai aturan, tepat waktu & akuntabel Cakupan ketersedi aan & akses pa ngan di tkt rmh tangga yg beragam, bergizi, seimbang & aman (B2SA) Jumlah survey de sa rawan pangan

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Knerja SKPD

3 doku men

25.000

Penyusunan Laporan Keuangan

laporan kinerja SKPD yg disusun sesuai aturan, tepat waktu & akuntabel BKP3

Program : Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebu nan)

3 desa

198.000


Jumlah dokumen laporan keuangan yg disu sun sesu ai aturan, tepat waktu & akuntabel

dengan kebutuh an

3 doku men

15.000

Disesuai kan dengan kebutuh an

150.000

Disesuai kan dengan kebutuh

Cakupan ketersediaan & akses pa ngan di tkt rmh tangga yg beragam, bergizi, seimbang & aman (B2SA)

390 desa

Jumlah survey de sa rawan pangan yg

390 desa

31

2.


10 kelom pok

3.


15 keca mtan

4.


6 desa

5.


30 keca matan

6.


33 keca matan

yg terta ngani Jumlah kelompok wanita yg dibina dlm pe ngolahan pangan Jumlah cadangan pangan, harga & pasokan yg terta ngani Jumlah desa repli kasi dari desa mandiri pangan Jumlah ketersedi aan pa ngan di tkt masya rakat yg terpenuhi Jumlah terinfor masinya mutu & keaman an pa

terta ngani

an

10 desa

100.000


10 kelompok

Jumlah kelompok wanita yg dibina dlm pe ngolahan pangan

10 kelompok

100.000

Targetnya kelompok bukan desa

1 paket

130.000


10 keca matan

Jumlah cadangan pangan, harga & pasokan yg terta ngani

10 kecamat an

120.000

Targetnya di 10 kecamat an


6 desa

Jumlah desa repli kasi dari desa mandiri pangan

6 desa

150.000

Desa replikasi sebanyak 6 desa

Targetnya di 30 kecamat an yg lumbung nya siap diisi Targetnya di 33 kecama tan

1 desa

55.000

1 paket

100.000


30 keca matan

Jumlah ketersediaan pa ngan di tkt masya rakat yg terpenuhi

30 keca matan

100.000

1 paket

100.000


33 keca matan

Jumlah terinfor masinya mutu & keaman an pa ngan pd

33 keca matan

100.000

32

7.


33 keca matan

8.


33 keca matan

VI.


ngan pd masyara kat Jumlah terinfor masinya makanan yg bera gam, ber gizi, seim bang & aman (B2SA) pd masyara kat Jumlah kegiatan yg termonito ring & ter evaluasi selama 1 tahun Cakupan kelancar an penyu luhan & pendam pingan pe tani pela ku agribis nis

masyara kat

1 paket

100.000


33 keca matan

Jumlah terinfor masinya makananyg bera gam, ber gizi, seim bang & aman (B2SA) pd masyara kat

33 keca matan

150.000

Ada kebutuh an untuk promosi makanan olahan yg beragam, bergizi, seimbang & aman (B2SA)

1 paket

100.000


33 keca matan

Jumlah kegiatan yg termonitorin g & ter evaluasi selama 1 tahun

33 keca matan

100.000

Targetnya di 33 kecama tan


Cakupan kelancar an penyu luhan & pendam pingan pe tani pela ku agribis nis

33

1.


15 gapok tan

VII.

Program : Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebu nan Lapangan

1.

Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebu nan

33 keca matan

2.

Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh

33 keca matan

Jumlah gapoktan yg terfasilita si dlm penumbu han & pe ngem bangan agribisnis selama 1 tahun Cakupan pemenuh an profesi onalitas penyuluh pertanian /perkebu nan Jumlah penyuluh pertanian /perkebu nan yg dibina utk peme nuhan profesio nalitas selama 1 tahun Jumlah penyuluh yg profesi

15 gapok tan

100.000


15 gapok tan

Program : Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebun an Lapangan

Jumlah gapoktan yg terfasilita si dlm penumbuha n & pe ngem bangan agribisnis selama 1 tahun

15 gapok tan

200.000

Ada pengalih an kegi atan sehingga perlu penambah an dana

Cakupan pemenuhan profesi onalitas penyuluh pertanian/p erkebunan

1 paket

200.000

Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebun an

33 keca matan

Jumlah penyuluh pertanian /perkebuna n yg dibina utk peme nuhan profesio nalitas selama 1 tahun

33 keca matan

250.000

Targetnya di 33 kecama tan

1 paket

400.000

Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh

33 keca matan

Jumlah penyuluh yg profesi onal

33 keca matan

550.000

Ada keku rangan pengang

34

Pertanian/ Perkebunan

3.

Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebu nan

VIII .

Program Pembina an Industri Rokok dan Tembakau

1.

Peningkatan Kuali tas Bahan Baku

onal sela ma 1 tahun

33 keca matan

20 kelom pok

Jumlah pemenuh an pro gram pe nyuluhan pertanian /perkebu nan sela ma 1 thn Cakupan pemenuh an profesi onalitas kelompok petani tembakau Jumlah kelompok petani tembakau yg dibina ttg fungsi kelemba gaan selama 1 tahun

Pertanian/ Perkebunan

1 paket

190.000

Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebun an

sela ma 1 tahun

33 keca matan


650.000

Peningkatan Kuali tas Bahan Baku

20 kelompok

Jumlah pemenuhan pro gram pe nyuluhan pertanian/p erkebunan sela ma 1 thn Cakupan pemenuhan profesi onalitas kelompok petani tembakau Jumlah kelompok petani tembakau yg dibina ttg fungsi kelemba gaan selama 1 tahun

33 keca matan

190.000

20 kelompok

650.000

garan, ke giatan utk menggaji 123 orang THLTB selama 2 bulan, rpt teknis demplot Targetnya di 33 kecama tan

Ada keku rangan pengang garan, kegiatan utk membina kelompok petani tembakau

35

2.5. PENALAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Penalaahan usulan program menguraikan kajian usulan program dan kegiatan

dari

masyarakat

yang

merupakan

kegiatan

jarring

aspirasi

masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2015 yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan. Kajian usulan program dan kegiatan berasal dari usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan

pelayanan

Pengumpulan

kepada

informasi

masyarakat,

dilakukan

dengan

LSM

dan

penelitian

asosiasi-asosiasi. lapangan

keingan

masyarakat dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang. Penelaahan/review

hasil

usulan

program

dan

kegiatan

dari

masyarakat disajikan dalam bentuk seperti dibawah ini :

36

Tabel 2.4 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2015 No

Program/Kegiatan

I.

Program : Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebun an) Penanganan Daerah Rawan Pangan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan Pengembangan Cadangan Pangan Pengembangan Desa Mandiri Pangan Pengembangan Lumbung Pangan Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. II. 1.

2.

3.

Lokasi

Indikator Kinerja

Volume

33 Kecamatan

Jumlah daerah yang dipantau dalam penanganan daerah rawan pangan

33 Kecamatan

5 Kecamatn

5 Unit

5 Desa

Jumlah kelompok wanita yg dibina dlm pemanfaatan pekarangan untuk pengolahan pangan Jumlah kelompok yang dibina dalam mendukung cadangan pangan

2 Desa

Jumlah desa yang dibina untuk pengembangan desa mandiri pangan

2 Desa

15 Desa

15 paket

33 Kecamatan

Jumlah ketersediaan pangan di tkt rumah tangga yg terpenuhi dari pemanfaatan pekarangan Jumlah kecamatan yang dibina untuk mewujudkan pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman Jumlah kecamatan yang dibina dan dipantau mutu dan keamanannya

33 Kecamatan

Jumlah penyuluh yang dibina untuk peningkatan SDM penyuluh

33 paket

33 Kecamatan

Jumlah penyuluh dan THL-TB yang dibina dalam penerapan teknologi (demplot) dan sarana penyuluhan

33 paket

33 Kecamatan

Jumlah penyuluh yang dibina dalam menyusun programa dan RDKK

33 paket

33 Kecamatan

Catatan

5 KWT

33 paket 33 paket

37

BAB III TUJUAN DAN SASARAN 3.1.TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Adapun strategi organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Malang terhadap Kebijakan Nasional adalah sebagai berikut : 1.

Strategi Ketahanan Pangan a. Mengembangkan

forum

koordinasi

ketahahan

pangan

tingkat

Kabupaten dan Kecamatan; b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam keseluruhan sistem ketahanan pangan; c. Mengembangkan penganekaragaman produksi dan konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal; d. Membangun kesiapan aparat dan masyarakat dalam mengantisipasi dan

menanggulangi

masalah

akses,

kerawanan

dan

keamanan

pangan; 2.

Strategi Pelaksana Penyuluhan a. Mengembangkan forum koordinasi penyuluhan tingkat Kabupaten dan Kecamatan; b. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme tenaga penyuluh; c. Peningkatan sistem kerja LAKU dengan mewujudkan “1 Desa – 1 Penyuluh”; d. Mewujudkan penataan jenjang karier serta sistem penghargaan dan sanksi bagi penyuluh; e. Penataan kembali fungsi penyuluhan berbasis pada kebutuhan petani; f. Restrukturisasi kelembagaan petani; g. Pengoptimalan Sumberdaya Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang berbasis pada spesifikasi lokalita; h. Pengembangan metodologi dan model-model penyuluhan partisipatif; i. Peningkatan kelembagaan petani menjadi lembaga sosial ekonomi yang mandiri dan tangguh; j. Pengembangan jejaring dan teknologi dalam agribisnis.

38

Kebijakan yang diambil dalam peningkatan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan meliputi : 1. Membentuk dan mengaktifkan peran Dewan Ketahanan Pangan Daerah; 2. Membentuk dan mengaktifkan peran Komisi penyuluhan Daerah; 3. Memperkuat cadangan pangan masyarakat dengan membangun lumbung pangan di pedesaan; 4. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi; 5. Revitalisasi Balai Penyuluhan; 6. Revitalisasi Sumber Daya manusia Penyuluh; 7. Revitalisasi Kelembagaan Pertanian. 8. Penyelenggaraan penyuluhan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Malang, pemerintah provinsi Jawa Timur, pemerintah Pusat, Petani dan Swasta. 9. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian dilakukan berdasarkan suatu programa penyuluhan yang disusun antara penyuluh dan petani 10. Pembiayaan penyuluhan pertanian merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, petani dan swasta. 11. Pendirian UPT – Balai Penyuluhan pada kecamatan-kecamatan yang belum memiliki bangunan kantor UPT – BP 12. Pemerintah

pusat

diharapkan

dapat

mengalokasi

bantuan

dana

operasional bagi para penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan.

3.2.

TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN Secara umum tujuan pembangunan ketahanan pangan dan pelaksana

penyuluhan adalah : 1. Mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan, sehingga dapat menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk baik dari segi kualitas, kuantitas, keragaman dan keamanannya sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau; 2. Meningkatkan pendapatan petani dan keluarganya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.

39

Dengan terwujudnya ketahanan pangan yang mantap dan peningkatan kesejahteraan

petani

secara

langsung

maupun

tidak

langsung

akan

berdampak pada Pengurangan Penduduk Miskin, khususnya di pedesaan. Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan adalah: 1.

Pengurangan penduduk rawan pangan 1% per tahun;

2.

Peningkatan akses pangan masyarakat 5 % per tahun;

3. Ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup sejumlah 2.200 Kkal/ Kap/hari untuk energi dan 57 Gram/Kap/hari untuk protein; 4. Tercapainya konsumsi pangan penduduk sesuai dengan Pola Pangan Harapan, dengan konsumsi energi sebesar 2.000 Kkal/Kap/hari dan protein sebesar 52 gr/kap/hari; 5. Peningkatan skor PPH 3,5 % per tahun; 6. Peningkatan keragaman dan kualitas konsumsi

dengan pendekatan

beragam, berimbang dan bergizi dengan kontribusi padi padian 25 %, Umbi umbian 2,5 %, kacang-kacangan 10 %, pangan hewani 24 %, sayur dan buah-buahan 30 %, minyak dan lemak 5 %, gula 2,5%, buah/biji berminyak 1%; 7. Berkembangnya lembaga tunda jual 10 lembaga per tahun; 8. Terbentuknya Cadangan pangan pekarangan 5 unit per tahun; 9. Peningkatan Lembaga pembeli gabah 10 lembaga per tahun; 10. Tercapainya peranan penyuluh dalam pendampingan masyarakat satu desa satu penyuluh dan terbentuknya Gapoktan berwawasan agribisnis dan Agroindusri sebanyak 273 gapoktan; 11. Kenaikan klas kelompok pemula menjadi lanjut, lanjut menjadi madya, madya menjadi utama masing-masing 200 Kelp/tahun; 12. Pembangunan Gedung BPP 3 unit per tahun; 13. Penambahan tenaga penyuluh 20 Orang/tahun untuk memenuhi 1 desa 1 penyuluh; 14. Tersusunnya programa penyuluhan tingkat kecamatan 33 per tahun; 15. Peningkatan produktivitas usahatani sebesar 5% per tahun; 16. Peningkatan koordinasi Dewan Ketahanan Pangan dan Komisi Penyuluhan masing-masing 4 kali pertemuan per tahun; 17. Terbentuknya desa mandiri pangan sebanyak 3 desa per tahun; 40

18. Tersedianya cadangan pangan daerah berupa beras sebanyak 25 Ton per tahun untuk penanganan daerah bencana alam; 19. Tersedianya peta rawan pangan Kabupaten Malang per tahun; 20. Terbentuknya lembaga keuangan mikro di pedesaan sebanyak 5 unit/thn; 21. Terbentuknya kelembagaan sosial ekonomi pertanian 25 unit per tahun. 22. Terumuskannya 1 (satu) sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang sesuai dengan kebutuhan petani dan relevan dengan perubahan lingkungan strategis. 23. Terpenuhinya 1 (satu) sarana dan prasarana kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Kabupaten Malang 24. Tersedianya 1 (satu) Desa penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan yang kompeten dalam jumlah dan mutu, serta memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan. 25. Terselenggaranya (competency

kegiatan

based

penyuluhan

education)

yang

yang

berbasis

dituangkan

kompetensi

dalam

Programa

Penyuluhan Desa, programa penyuluhan Kecamatan dan programa penyuluhan Kabupaten. 26. Terbentuknya jaringan kerjasama penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan antara pemerintah, petani dan stakeholders. 27. Tertatanya pembiayaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di

Kabupaten

Malang

yang

melibatkan

pemerintah,

petani

dan

stakeholders setiap tahunnya. 28. Terlatihnya 159 aparatur penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan di Kabupaten Malang sesuai dengan kebutuhan tugas dan jabatannya. 29. Meningkatnya kompetensi petani dalam mengelola usahataninya. 30. Meningkatkan pertumbuhan 5 (lima) lembaga ekonomi daerah dengan berbasis sektor pertanian dengan memberdayakan masyarakat pedesaan. 31. Terbentuknya jaringan kerja sama dan kerja usaha antara pemerintah, petani dan stakeholders setiap saat. 32. Tersusunnya data base penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di 33 Kecamatan secara lengkap dan berkesinambungan. 33. Terbangunnya

sistem

informasi

manajemen

penyuluhan

pertanian,

perikanan dan kehutanan yang rapi dan teratur 34. Terbentuknya pengembangan Sentra Pengembangan Agribisnis Komoditas Unggulan (SPAKU) di tiap-tiap UPT Balai Penyuluhan. 41

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN 4.1. PROGRAM DAN KEGIATAN Program dan kegiatan merupakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

serta

upaya

yang

dilakukan

untuk

mengetahui

capaian

keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksud merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Program dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan yang direncanakan untuk periode Tahun 2015 serta prognosisnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

42

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015 dan Perkiraan Maju Tahun 2016 SKPD : BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan Urusan Wajib Bidang Urusan : Ketahanan Pangan 01 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1 21

01

1 21

01

1 21

01

1 21

01

01

02. Penyediaan Jasa Komuni kasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1 21

01

01

07.Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1 21

01

01

08.Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Lancar nya pelaksa naan adminis trasi per kantoran Jumlah registrasi surat masuk & keluar Jumlah rekening pembayaran tele pon, air & listrik selama 1 tahun Jumlah orang yang diberikan honor selama 1 tahun Jumlah penyedia an sarana kebersih an kantor

Catatan Penting

Rencana tahun 2015 Lokasi

Target Capaian Kinerja

BKP3

3100 surat

BKP3 & 33 UPT-BP

444 rekening

BKP3

264 orang

BKP3

1 paket

Pagu Indikatif

Sum ber Dana

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Pagu Indikatif Capaian Kinerja

3.376.000

DAU

3.300 surat

46.320.000

DAU

444 rekening

198.000.000

DAU

264 orang

65.000.000

DAU

1 paket

4.000.000

50.000.000

198.000.000

68.000.000

43

1 21

01

01

09.Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

1 21

01

01

10.Penyediaan Alat Tulis Kantor

1 21

01

01

11.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1 21

01

01

12.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor

1 21

01

01

1 21

01

01

1 21

01

01

15.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 18.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 19.Rapat-rapat Koordinasi dan

selama 1 tahun Jumlah peralatan kerja yg diperbaiki selama 1 tahun Jumlah pengada an alat tulis kantor Jumlah penyedia an ba rang ce takan & penggan daan sela ma 1 thn Jumlah pengada an kompo nen insta lasi listrik /penerangan bangun an kantor Jumlah eksem plar ba han baca an yg di beli Jumlah penugas an dinas luar daerah Jumlah penugas an

BKP3

25 unit

12.500.000

DAU

33 unit

17.500.000

BKP3 & 33 UPT-BP

1 paket

159.338.200

DAU

1 paket

159.338.200

BKP3

1 paket

17.500.000

DAU

1 paket

20.000.000

BKP3

1 paket

9.000.000

DAU

1 paket

10.000.000

BKP3

24 eksem plar

3.600.000

DAU

24 eksem plar

BKP3

60 orang

30.175.000

DAU

60 orang

30.175.000

BKP3

90 orang

35.400.000

DAU

90 orang

35.400.000

3.600.000

44

1 21

01

02

1 21

01

02

1 21

01

02

1 21

01

02

1 21

01

02

1 21

01

06

1 21

01

06

Konsultasi ke Dalam Daerah Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20.Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

22.Pemeliharaa n Rutin/Berka la Gedung Kantor 24.Pemeliharaa n Rutin/Berka la Kendaraan Dinas/ Operasional 45.Pembangun an Gedung Kantor Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01.Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

dinas dalam daerah Cakupan sarana & prasara na yg berfungsi dg baik Jumlah peralatan gedung kantor yg dibeli Jumlah gedung/ kantor yg dipelihara Jumlah kendaraan dinas yg mendpt pemeliha raan Jumlah gedung/ ktr yg dibangun Cakupan laporan kinerja & keuangan yg disu sun sesu ai aturan, tepat wkt & akunta bel Jumlah dokumen laporan kinerja SKPD

BKP3 & UPT-BP

1 paket

100.000.000

DAU

1 paket

110.000.000

BKP3 & 33 UPT-BP

1 unit

175.000.000

DAU

1 unit

200.000.000

BKP3

2 unit

70.000.000

DAU

2 unit

75.000.000

BKP3 & UPT-BP

1 paket

3.100.000.000

DAK

1 paket

3.600.000.000

BKP3

7 jenis laporan

30.000.000

DAU

7 jenis laporan

30.000.000

45

Ikhtisar Realisasi Knerja SKPD

1 21

01

06

02.Penyusunan Laporan Keuangan

1 21

01

15

Program : Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Per kebunan)

1 21

01

15

01.Penanganan Daerah Rawan Pangan

1 21

01

15

09.Pemanfaata n Pekarangan untuk Pengembangan Pangan

1 21

01

15

13.Pengembang an Cadangan Pangan Daerah

yg disusun sesuai aturan, tepat waktu & akuntabel Jumlah dokumen laporan keuangan yg disu sun sesu ai aturan, tepat waktu & akuntabel Cakupan ketersediaan & akses pa ngan di tkt rmh tangga yg beragam, bergizi, seimbang & aman (B2SA) Jumlah survey de sa rawan pangan yg terta ngani Jumlah kelompok wanita yg dibina dlm pe ngolahan pangan Jumlah cadangan pangan, harga &

BKP3

3 doku men

15.000.000

DAU

3 doku men

390 desa

15.000.000

390 desa

100.000.000

DAU

390 desa

150.000.000

8 kelompok

8 kelompok

90.000.000

DAU

10 kelompok

100.000.000

10 keca matan

10 kecamat an

130.000.000

DAU

15 kecamat an

150.000.000

46

1 21

01

15

14.Pengembang an Desa Mandiri Pangan

1 21

01

15

18.Pengembang an Lumbung Pangan Desa

1 21

01

15

22.Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

1 21

01

15

30.Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif

1 21

01

15

31.Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

2 01

01

15

Program :

pasokan yg terta ngani Jumlah desa repli kasi dari desa mandiri pangan Jumlah ketersediaan pa ngan di tkt masya rakat yg terpenuhi Jumlah terinfor masinya mutu & keaman an pa ngan pd masyara kat Jumlah terinfor masinya makananyg bera gam, ber gizi, seim bang & aman (B2SA) pd masyara kat Jumlah kegiatan yg termonitoring & ter evaluasi selama 1 tahun

6 desa

6 desa

130.000.000

DAU

12 desa

150.000.000

30 keca matan

30 keca matan

175.000.000

DAU

30 keca matan

200.000.000

33 keca matan

33 keca matan

90.000.000

DAU

33 keca matan

100.000.000

33 keca matan

33 keca matan

200.000.000

DAU

33 keca matan

350.000.000

33 keca matan

33 keca matan

100.000.000

DAU

33 keca matan

150.000.000

Cakupan

47

Peningkatan Kesejahteraan Petani

2 01

01

15

02.Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis

2 01

01

19

Program : Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Per kebunan Lapangan

2 01

01

19

01.Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perk ebunan

2 01

01

19

02.Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/

kelancar an penyu luhan & pendam pingan pe tani pela ku agribis nis Jumlah gapoktan yg terfasilita si dlm penumbuhan & pe ngem bangan agribisnis selama 1 tahun Cakupan pemenuhan profesi onalitas penyuluh pertanian/pe rkebunan Jumlah penyuluh pertanian /perkebunan yg dibina utk peme nuhan profesio nalitas selama 1 tahun Jumlah penyuluh yg profesi onal sela ma 1 tahun

10 gapok tan

10 gapok tan

150.000.000

DAU

15 gapoktan

200.000.000

33 keca matan

33 keca matan

200.000.000

DAU

33 keca matan

250.000.000

33 keca matan

33 keca matan

450.000.000

DAU

33 keca matan

500.000.000

48

Perkebunan 03.Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perk ebunan

2 01

01

19

2 06

01

20


2 06

01

20

01.Peningkatan Kualitas Bahan Baku

Jumlah pemenuhan pro gram pe nyuluhan pertanian/pe rkebunan sela ma 1 thn Cakupan pemenuhan profesi onalitas kelompok petani tembakau Jumlah kelompok petani tembakau yg dibina ttg fungsi kelemba gaan selama 1 tahun

33 keca matan

33 keca matan

150.000.000

DAU

33 keca matan

190.000.000

20 kelompok

20 kelompok

650.000.000

DBHCT

20 kelompok

700.000.000

49

50

REVIEW RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2015

Recommend Documents