REVIEW RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2016

REVIEW RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2016

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN MALANG

Tahun 2015

i

DAFTAR ISI Halaman

KATA PENGANTAR ........................................................................ i DAFTAR ISI ...................................................................................ii DAFTAR TABEL.............................................................................iii BAB I ........................................................................................ 1 PENDAHULUAN ..................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ............................................................................. 1 1.2 Landasan Hukum ......................................................................... 5 1.3 Maksud dan Tujuan ..................................................................... 7 1.4 Sistematika Penulisan .................................................................. 8

BAB II ...................................................................................... 9 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKP3 TAHUN LALU.......................... 9 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKP3 Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKP3 ............................................................................... 9 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan BKP3 ................................................. 18 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi BKP3 ............ 21 2.4 Review terhadap Rancangan Awal BKP3 ..................................... 25 2.5Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ............... 35

BAB III ................................................................................... 37 TUJUAN DAN SASARAN....................................................................... 37 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ...................................... 37 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKP3 ................................................ 38

BAB IV.................................................................................... 42 PROGRAM DAN KEGIATAN ................................................................. 42

BAB V ..................................................................................... 50 PENUTUP ............................................................................................. 50

ii

DAFTAR TABEL Halaman

Tabel 2.1 Rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja BKP3 dan Pencapaian Renstra SKPD s/d tahun 2014 (tahun berjalan).. 10 Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan BKP3 ..................................... 19 Tabel 2.3 Review terhadap RKPD .......................................................... 26 Tabel 2.4 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2015 ...................................................................................... 36 Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 .................................................. 43

iii

Lampiran Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Malang Nomor : 180/54/Kep/35.07.207/2015 tentang Pengesahan Review Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Malang Tahun 2016 REVIEW RENCANA KERJA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2016

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

LATAR BELAKANG Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan,

Tatacara,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan tahun 2016 sedikit berbeda dengan penyusunan Rencana Kerja tahun-tahun sebelumnya, dimana renja tahun 2016 belum memiliki acuan renstra terbaru, karena telah berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2010-2015. Mengingat dokumen RKPD 2016 yang diacu dalam penyusunan Rencana Kerja masih mengacu pada RPJMD tahun 20102015, maka sebagai konsekuensi dari hal tersebut, Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan tahun 2010-2015 masih tetap diacu dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2016. 1

Dokumen Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Tahun 2016 akan dijadikan landasan awal dalam penyusunan Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan periode tahun 2016-2020. Disamping itu, Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Malang harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2016, bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi Jawa Timur, serta sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan. Berdasarkan kerangka umum perencanaan, pengendalian dan evaluasi sebagaimana yang termaktub dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dapat didefinisikan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan

sumberdaya

yang

tersedia,

sedangkan

Pembangunan

Daerah adalah pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan

masyarakat

yang

nyata,

baik

dalam

aspek

pendapatan,

kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Oleh karenanya, jika didefinisikan secara utuh bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan pemanfaatan

berbagai dan

unsur

pemangku

pengalokasian

kepentingan

sumberdaya

yang

didalamnya, ada

dalam

guna rangka

meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah pada jangka waktu tertentu. Dengan ditetapkannya UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah

maupun

perencanaan

tahunan.

Untuk

setiap

daerah

(Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2

(RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD Kabupaten Malang Tahun 2016 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang dalam penyusunannya memperhatikan seluruh aspirasi

pemangku

kepentingan

pembangunan

melalui

penyelenggaraan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan secara

berjenjang

mulai

dari

tingkat

desa/kelurahan,

kecamatan

dan

kabupaten, yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan. Sebagai bentuk tindak lanjutnya, selaras dengan Pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mewajibkan agar setiap SKPD untuk menyusun dan memiliki Renja SKPD dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan RKPD, yang dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Berlatarbelakang amanat dimaksud, maka Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) Kabupaten Malang

sebagai

salah

satu

SKPD

Pemerintah

Kabupaten

Malang,

melaksanakan segenap proses penyusunan Renja Tahun 2016. Rencana Kerja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan berjangka waktu 1 (satu) tahun, sebagai upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Renja menduduki posisi penting dalam sistem perencanaan daerah, khususnya dalam menjabarkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra) ke dalam operasionalisasi program dan kegiatan beserta penganggarannya, yang menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dan tahunan. Proses penyusunan Rencana Kerja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musrenbang tahunan serta memperhatikan hasil evaluasi penyelenggaraan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan dokumen Rencana Kerja SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, 3

keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya. Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) Kabupaten Malang Tahun 2016 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun sesuai dengan tugasnya untuk melaksanakan

urusan

Pemerintah

Daerah

dalam

penyusunan

dan

pelaksanaan kebijakan daerah bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan. Tugas tersebut dilaksanakan dalam upaya memberdayakan masyarakat agar mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dikuasainya untuk mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan, sehingga dapat menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk baik dari segi kualitas, kuantitas, keragaman dan keamanannya sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Mengingat begitu strategisnya peranan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) dalam bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan serta seiring untuk mewujudkan salah satu penjabaran 10 isu strategis

di

Kabupaten

Malang,

yaituRevitalisasi sektor Pertanian dan

Agroindustri serta Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan.Juga sejalan dengan visi

Kementrian

Pertanian

yang

telah

ditetapkan

untuk

mewujudkan

Pertanian Tangguh untuk pemantapan Ketahanan Pangan, Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian serta Peningkatan Kesejahteraan Petani, maka perlu disusun rencana satu tahun yang komprehensif dan fleksibel dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan. Proses penyusunan Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhanini disusun sehingga dapat mencerminkan adanya kerangka pikir komprehensif dan terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, karena dalam penyusunannya telah melakukan berbagai pendekatan, antara lain : 1. Pendekatan Teknokratis (Strategis dan berbasis kinerja), perencanaan diawali dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh tentang kinerja pembangunan lima tahun terakhir dan identifikasi kondisi saat ini maupun lima tahun ke depan, baik mengenai sumberdaya internal maupun lingkungan eksternal serta permasalahannya. Kondisi tersebut kemudian dianalisis sehingga diketahui kekuatan (strengths), kelemahan 4

(weaknesses), peluang (opportunities) dan tantangan (threats). Berdasarkan analisis tersebut dapat dirumuskan kebijakan, strategi, prioritas program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 2. Pendekatan Demokratis dan Partisipatif, perencanaan melibatkan peran serta berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan ketahanan pangan. Kesetaraan antara pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan di setiap tahapan penyusunan Renstra, yang dilakukan secara transparan

dan

kesepakatan

akuntable

terhadap

akan

perumusan

menghasilkan prioritas

isu

konsensus dan

atau

permasalahan,

perumusan tujuan, kebijakan dan strategi serta prioritas program dan kegiatan. 3. Pendekatan Politis, perencanaan mengacu pada RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2011 – 2015 yang merupakan penjabaran visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. 4. Pendekatan

Top

Down,

pemerintahan yang

perencanaan

dilaksanakan

menurut

jenjang

kemudian diselaraskan melalui penyelenggaraan

musyawarah perencanaan pembangunan dan rapat koordinasi/kerja, mulai dari tingkat terciptanya perencanaan,

nasional, propinsi dan kabupaten, sehingga terjamin

integrasi,

sinkronisasi,

penganggaran,

sinergi

pelaksanaan

dan dan

konsistensi

dalam

pengawasan

antara

pemerintah pusat dan daerah. 5. Pendekatan Bottom Up, perencanaan dilaksanakan dengan menampung aspirasi dari masyarakat secara partisipatif kemudian diselaraskan melalui penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) mulai dari tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten, sehingga terjamin terciptanya perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 1.2.

DASAR HUKUM PENYUSUNAN Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan

Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Malang Tahun 2016 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 5

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 58

Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah; 7.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

54

Tahun

2010

tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah

diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten MalangNomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015; 6

15. Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan; 16. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016; 17. Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/591/KEP/421.013/2011 tentang Pengesahan

Rancangan

Akhir

Rencana

Strategis

(Renstra)

Badan

Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Malang Tahun 2011-2015;

1.3.

MAKSUD DAN TUJUAN Rencana KerjaBadan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran dari visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Malang serta rencana program kegiatan indikatif kurun waktu satu tahun, yang meliputi : 1.

Meningkatkan pemahaman seluruh stakeholders terkait dan masyarakat dalam peran sertanya untuk pemantapan Ketahanan Pangan;

2.

Meningkatkan kemampuan menganalisa perkembangan ketahanan pangan agar (i) mampu menetapkan prioritas penanganan masalah ketahanan pangan, (ii) mampu memilih intervensi yang tepat sesuai kebutuhan lokal, (iii) mampu memantau dan mengevaluasi pembangunan ketahanan pangan;

3.

Meningkatkan koordinasi pembangunan ketahanan pangan yang terpadu untuk diimplemantasikan secara terinci dengan jelas untuk membangun sinergi, integrasi dan koordinasi yang baik mulai dari perencanaan, implementasi dan evaluasi atas pelaksaan bidang

tugas masing-masing

dalam rangka mencapai tujuan ketahanan pangan yang berkelanjutan; 4.

Mengembangkan sumberdaya manusia (SDM) Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, petani serta pelaku usaha pertanian lainnya yang kompeten, kreatif, inovativ dan memiliki integritas moral yang tinggi serta berwawasan global.

5.

Mengembangkan

dan

memberdayakan

kelembagaan

penyuluhan

pertanian, perikanan, kehutanan di tingkat UPT – Balai Penyuluhan yang kredibel 6.

Memberdayakan petani dan keluarganya agar produktif dan mandiri melalui pendidikan non formal bagi petani. 7

7.

Memberdayakan kelembagaan petani dan pelaku usaha tani lainnya agar menjadi kelembagaan ekonomi yang tangguh dan memiliki posisi tawar yang tinggi.

8.

Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian,

perikanan

dan

kehutanan

dengan

ketersediaan

tenaga

penyuluh swadaya 9.

Menumbuhkembangkan jejaring kerjasama antara pemerintah, swasta dan msayarakat di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

10. Revitalisasi

sistem

penyuluhan

pertanian,

peternakan,

perkebunan,

perikanan, dan kehutanan.

1.4.

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Malang Tahun 2016 adalah sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang 1.2.Dasar Hukum Penyusunan 1.3.Maksud dan Tujuan 1.4.Sistematika Penyusunan BAB II.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2.Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3.Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4.Review terhadap RKPD 2.5.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD BAB IV.

PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB V.

PENUTUP

8

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN TAHUN LALU

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2015 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana BKP3 dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra BKP3, serta hambatan permasalahan yang dihadapi. Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja BKP3 terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah,

Pemerintah

daerah

Provinsi

dan

Pemerintah

daerah

Kabupaten/Kota, yang meliputi 34 urusan pemerintah, yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan. Review tersebut didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKP3 tahun-tahun sebelumnya.

2.1.

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA

BADAN

KETAHANAN

PANGAN

DAN

PELAKSANA

PENYULUHAN Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuannya SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja tahun-tahun sebelumnya. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan capaian Renstra dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

9

Tabel 2.1 Rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d tahun 2015 (tahun berjalan) SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

No

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan

2

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

3

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2011s/d 2015 (periode Renstra SKPD )

4

Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d th 2013 (Tahun n-3)

5

Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 (Tahun lalu/n-2)

Target Renja SKPD Tahun 2014 (Thn n-2)

Realisasi Renja SKPD Tahun n-2

6

7

1.400 surat keluar 2.000 surat masuk 36 rekening tiap thn 1 thn

1.387 srt keluar 1.901 srt masuk 36 rekening tiap thn dlm 1 thn

Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)

Tingkat Realisasi

Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra SKPDs/d th 2015 (tahun berjalan/n-1)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

(%) 8= (7/6)

9

10 =(5+7+9)

11 = (10/4)

1.400 surat keluar 2.000 surat masuk 36 rekening tiap thn dlm 1 thn

5.568 srt keluar 8.665 srt masuk 36 rekening tiap thn

79,5 %

Urusan : Wajib Bidang Urusan : Ketahanan Pangan I

1.

2.

Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran Jumlah registrasi surat masuk dan keluar Jumlah rekening pembayaran telepon, air



99 % 95 % 100 %

86,7 % 90 %

10

dan listrik selama 1 thn 3.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

4.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

5.

6.

7.

8.

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah org yg diberikan honor selama 1 thn Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama 1 thn Jumlah peralatan kerja yg diperbaiki selama 1 thn Jumlah pengadaan alat tulis kantor Jumlah penyediaan barang cetakan & penggandaan selama 1 thn Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan

dlm 5 thn 168 orang tiap thn dlm 5 thn

168 orang tiap thn dlm 3 thn



1 paket tiap thn dlm 5 thn











100 %



90 %

100 %



90 %


100 %



90 %



100 %



90 %




100 %



90 %




100 %



90 %

11

9.

10.

11.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

II.

Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

2.

3.

4.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pembangunan Gedung Kantor

kantor Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli

Jumlah penugasan dinas luar daerah Jumlah penugasan dinas dalam daerah Cakupan sarana prasarana yg berfungsi dgn baik Jumlah peralatan gedung kantor yg dibeli Jumlah gedung/kan tor yg dipelihara Jumlah kendaraan dinas yg mendapat pemeliharaan Jumlah gedung/kan tor yg

24 eksem plar tiap thn dlm 5 thn




60 kali tiap tahun dlm 5 thn












100 %

1 gedung tiap thn dlm 5 thn




100 %

2 mobil tiap thn dlm 5 thn




100 %

1 unit

100 %

13 unit

11 unit

1 unit



100 %



90 %

100 %



90 %







100 %

1 unit

13 unit

90 %

90 %

80 %

90 %

80 %

12

dibangun III.

Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

IV.

Program : Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

1.

Penanganan Daerah Rawan Pangan

2.

Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan

Cakupan laporan kinerja & keuangan yg disusun sesuai aturan, tepat waktu & akuntabel Jumlah dokumen laporan kinerja SKPD yg disusun sesuai aturan, tepat waktu & akuntabel Cakupan ketersediaan & akses pangan di tkt rmh tangga yg beragam, bergizi, seimbang & aman (B2SA) Jumlah daerah rawan pangan yang tertangani Jumlah desa utk peme nuhan kon sumsi pangan

5 dokumen tiap tahun mulai dianggarkan tahun 2015

15 doku men dalam 3 tahun

5 doku men dalam tiap tahun


100 %


25 dokumen dlm 5 thn

80 %

33 kec. tiap thn dlm 5 thn




100 %



80 %

22 desa mulai tahun

10 desa

6 desa

6 desa

100 %

6 desa

22 desa

80 %

13

di tkt rmh tangga 3.

4.

5.

6.

7.

Pengembangan Cadangan Pangan Daerah

Jumlah ca dangan pa ngan, harga & pasokan yg tertangani

Pengembangan Desa Mandiri Pangan

Jumlah desa tahap keman dirian utk replikasi desa mandiri pangan Jumlah ketersediaan pangan di tkt masyarakat yg terpenuhi

Pengembangan Lumbung Pangan Desa

Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif

Jumlah terinforma sinya mutu & keamanan pangan pd masyarakat Jumlah terinformasi nya makan an yg bera gam, bergizi, seimbang & aman (B2SA) pd masya rakat

2013

15 KWT

9 KWT

3 KWT

3 KWT

15 desa

6 desa

Pendam pingan 6 desa mandiri


100 %

3 KWT

15 KWT

90 %

6 desa mandiri

90 %

100 5


33 unit

33 unit

29 unit

2 unit

2 unit

100 %

2 unit

5 kali

3 kali

1 kali

1 kali

100 %

1 kali





100 %


5 kali


80 %

80 %

80 %

14

8.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

V.

Program : Peningkatan Kesejahteraan Petani

1.

Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis

Jumlah kegi atan yg termonitoring & terevaluasi selama 1 thn Cakupan kelancaran penyuluhan & pendam pingan petani pelaku agribisnis Jumlah gapoktan yg terfasilitasi dlm penum buhan & pengembanga n agribisnis selama 1 thn

VI.

Program : Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan

Cakupan promosi atas hasil produk si pertanian/ perkebunan unggul daerah

1.

Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Unggul Daerah

Jumlah pelaksanaan promosi atas hasil produk si pertani an/perkebun an unggul daerah





100 %



80 %





100 %



80 %

5 kali

3 kali

1 kali

1 kali

100 %

1 kali

4 kali

80 %

15

VII.

1.

Program : Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

Cakupan pemenuhan profesionali tas penyuluh pertanian/ perkebunan

Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan

Jumlah pe nyuluh perta nian/perke bunan yg dibina utk pe menuhan pro fesionalitas selama 1 thn

2.

Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan

Jumlah pe nyuluh yg profesional selama 1 thn

3.

Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan

Jumlah pemenuhan program penyuluhan pertanian/ perkebunan selama 1 thn Cakupan pemenuhan profesi onalitas kelompok petani tembakau Jumlah ke lompok peta

VIII.

Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau

1.

Peningkatan Kualitas





390 PPL dlm 5 tahun (target 1 desa 1 penyuluh)

390 PPL dlm 3 thn (target 1 desa 1 penyuluh)







20 kelom pok pengua tan,

14 kelom pok pening katan

20 kelom pok pening

20 kelom pok pening

100 %

100 %

100 %




390 PPL/5 tahun (target 1 desa 1 penyuluh)

90 %



90 %

10 kelom pok pening

20 kelom pok pengua

80 %

16

Bahan Baku

ni tembakau yg dibina ttg fungsi kelem bagaan sela ma 1 tahun

10 kel peningkatan kelembagaan usaha

penguatan kelompok

katan penguatan kelompok

katan penguatan kelompok

100 %

katan ke lembagaan usaha

tan, 10 kel peningkata n kelembaga an usaha

80 %

17

2.2.

ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN Acuan

dalam

menganalisis

kinerja

pelayanan

SKPD

berdasarkan

indikator kinerja dapat menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar, dan IKU (Indikator Kinerja Utama), sesuai

dengan

PP

Nomor

tahun

2008

tentang

Pedoman

Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Capaian kinerja pelayanan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan. Keberhasilan kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :

18

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

No

1.

2.

3.

Indikator

Tersedianya jumlah pangan yang cukup untuk dikonsumsi

Meningkatkan pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam. Bergizi, berimbang dan aman yang diindikasikan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tercapainya pembentukan kelompok tani

SPM/ Standar Nasional

IKU

Pelayan an dasar Keter sediaan & Cadang an pa ngan Pelayan an dasar pengane karaga man & keaman an pangan

Keterse diaan pangan (beras) per kapita per tahun Persent ase peningk atan Nilai/ Skor Pola Pangan Harap an (PPH)

-

Persen tase pe ningkat

Tahun 2014 (tahun n2)

151,33%

Target Renstra SKPD Tahun Tahun 2015 2016 (tahun n- (tahun n) 1)

151,55%

152,32%

Tahun 2017 (tahun n+1)

152,37%

Realisasi Capaian Tahun Tahun 2014 2015 (tahun n(tahun n-1) 2)

152,20%

152,26%

Proyeksi Tahun Tahun 2016 2017 (tahun n) (tahun n+1)

152,32%

152,37%

Catatan Analisis

Jumlah ketersediaan pangan (beras) utk dikonsumsi dibagi Jumlah ketersediaan pangan (beras) utk dikonsumsi yang ditargetkan dikali 100 % Skor PPH konsumsi dibagi skor PPH yang ditargetkan dikali 100 %

96,78%

97%

97,33%

97,44%

97%

Pemula= 10,33 % Lanjut =


Pemula= 1,11 % Lanjut=



97,22%


97,33%

97,44%



Jumlah status kelompok tani thn N dikurangi Jumlah status kelompok

19

yang handal

4.

Meningkatkan SDM Penyuluh

-

an sta tus ke las ke lompok tani : Pemula, -Lanjut, -Madya, -Utama Persen tase pe nyuluh yg ber sertifi kat

21,19 % Madya= 21,28 % Utama = 100%

33,33 %

1,26 % Madya = 17,54 % Utama = 50,00 %

66,67 %

1,46 % Madya = 5,26 % Utama = 11,11 %

73,33 %

1,46 % Madya = 5,26 % Utama = 10 %

80 %

21,19 % Madya= 21,28 % Utama = 100%

33,33 %

5,17 % Madya = 33,33 % Utama = 350,00 %

66,67 %

1,46 % Madya = 5,26 % Utama = 11,11 %

73,33 %

1,46 % Madya = 5,26 % Utama = 10 %

80 %

tani thn N-1 dibagi Jumlah status kelompok tani thn N-1 dikali 100 %

Jumlah penyuluh bersertifikat dibagi Jumlah penyuluh yang seharusnya bersertifikat dikali 100 %

20

ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN

2.3.

KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN Tantangan dan peluang untuk peningkatan pembangunan ketahanan pangan dalam 5 tahun kedepan antara lain dipengaruhi : a.

Peluang (Opportunity) - Geografis 1)

Adanya kebijakan pemerintah Jawa Timur untuk membangun Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa;

2)

Sebagai jalur arus lalu lintas keberbagai Kota/Kabupaten

- Perekonomian 1)

Adanya kebijakan Pemerintah terhadap swasembada daging;

2)

Meningkatnya

permintaan

masyarakat

terhadap

pangan

yang

beragam dan bermutu; - Sosial Budaya 1)

Adanya komitmen Pemerintah dan pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam upaya pengentasan kemiskinan;

2)

Adanya kebijakan Nasional percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;

- Sarana Prasarana 1)

Tersedianya teknologi budidaya pasca panen industri pengolahan dan pemasaran;

2)

Tersedianya teknologi informasi dan komunikasi.

- Pemerintahan Umum 1)

Adanya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

2)

Adanya Kebijakan Pemerintah bahwa ketahanan pangan merupakan urusan wajib.

b.

Tantangan (Threats) - Kondisi Geografis 1) Adanya bencana alam - Kondisi Perekonomian 1) Adanya kebijakan pasar global;

-

2)

Maraknya penyelundupan barang impor;

3)

Fluktuasi harga pangan strategis yang cukup tinggi. Sosial Budaya 21

1)

Adanya kecenderungan masyarakat menyukai makanan cepat saji dari bahan import;

2)

Bebasnya tayangan budaya luar.

- Sarana prasarana 1)

Meningkatnya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian.

- Pemerintahan umum : 1)

Belum adanya kewenangan Pemerintah daerah merekrut pegawai sesuai dengan kebutuhan daerah;

2)

Adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak dapat dilaksanakan di daerah karena tidak disertai adanya Peraturan Perundangan.

Dalam

pelaksanaan

kita

mengalami

kendala-kendala

yang

dapat

mempengaruhi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi untuk mencapai visi misi, adapun permasalahan tersebut antara lain : 1.

Ketersediaan dan Konsumsi: - Belum berfungsinya peran Dewan Ketahanan Pangan - Lemahnya cadangan pangan di tingkat masyarakat

2.

Distribusi dan Akses Pangan: - Belum tersedianya informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah - Tingginya fluktuasi harga dan pasokan pangan

3.

Penganekaragaman dan Keamanan Pangan: - Belum tercapainya skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Masih lemahnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

4.

Penanganan Kerawanan Pangan: - Adanya daerah rawan pangan

5.

Pengembangan Program Penyuluhan: - Belum berfungsinya komisi penyuluhan - Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral - Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana penyuluhan

6.

Pembinaan Kelembagaan: - Belum optimalnya fungsi kelembagaan perekonomian pedesaan

7.

Pembinaan SDM: - Kurangnya jumlah penyuluh untuk memenuhi satu desa satu penyuluh - Kurang meratanya pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh 22

Kecenderuangan masa depan yang berpengaruh pada kinerja BKP3 adalah sebagai berikut: 1. Strategi

yang

menggunakan

kekuatan

untuk

memanfaatkan

peluang

(strength – opportunity) antara lain dengan : a. Mengintegrasikan program ketahanan pangan dan program penyuluhan, tertutama dalam hal konsumsi dan penganekaragaman pangan; b. Meningkatkan fasilitasi penyuluh dalam pengembangan pangan berbasis potensi lokal (on farm & off farm); c. Meningkatkan fasilitasi penyuluh dalam pembinaan kepada petani & produsen pangan olahan untuk menyediakan pangan yang bermutu (on farm & off farm); d. Mendorong

dan

meningkatkan

peran

penyuluh

dalam

membantu

peningkatan program ketahanan pangan dan pelaksanaan penyuluhan; e. Meningkatkan

sumberdaya

penyuluh,

KTNA,

dan

Gapoktan

dalam

membangun ketahanan pangan; f. Mendorong tumbuhnya industry olahan pangan berbasis potensi lokal; g. Mengembangkan metode penyuluhan partisipatif; h. Meningkatkan kualitas dan profesinalisme tenaga penyuluh; i. Mengembangkan materi penyuluhan sesuai kebutuhan petani. 2. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman (strength – threats); antara lain dengan : a.

Meningkatkan pemberdayaan penyuluh, KTNA dan kelompok tani dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan bertumpu pada sumberdaya lokal dan kelembagaan yang ada;

b.

Meningkatkan fasilitasi penyuluh dalam sosialisasi pola konsumsi pangan yang memenuhi asaz 3B dan Aman, terutama yang berbasis potensi lokal;

c.

Meningkatkan daya saing produk olahan pertanian;

d.

Menjaga stabilisasi harga pangan;

e.

Restrukturisasi kelembagaan petani.

3. Strategi yang menggunakan kelemahan untuk memanfaatkan peluang (weakness – opportunity) antara lain dengan : 23

a.

Mengoptimalkan

fungsi

kelembagaan

ketahanan

pangan

dan

penyuluhan; b.

Meningkatkan

SDM

penyuluh

dan

aparatur

guna

mewujudkan

ketahanan pangan melalui penyelenggaraan penyuluhan; c.

Mendorong maupun

petani/pelaku pasca

utama

menerapkan

teknologi

yang

berwawasan

lingkungan

panen

baik

pra

untuk

meningkatkan hasil; d.

Meningkatkan kerjasama dengan institusi terkait dan

pihak swasta

dalam integrasi dan sinkronisasi kegiatan dalam bidang konsumsi & penganekaragaman pangan; e.

Membangun kesiapan aparatur dan masyarakat dalam mengantisipasi dan menanggulangi masalah akses kerawanan dan keamanan pangan;

f.

Mendorong terwujudnya kemandirian pangan masyarakat;

g.

Meningkatkan fungsi kelembagaan petani menjadi lembaga social ekonomi yang mandiri dan tangguh;

h.

Memfasilitasi permodalan kelompok tani;

i.

Membangun jejaring informasi dan teknologi agribisnis.

4.Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman (weakness– threats) antara lain dengan : a.

Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pertanian penghasil pangan olahan dan pangan alternatif;

b.

Mengupayakan pemupukan modal petani melalui pola usaha yang efektif dan efisien;

c.

Memanfaatkan media informasi untuk mendukung ketahanan pangan dan pemasyarakatan mencintai produk makanan dalam negeri;

d.

Melakukan kampanye & promosi tentang pola konsumsi & diversifikasi pangan secara terus-menerus melalui berbagai media;

e.

Mengembangkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman;

f.

Membangun cadangan pangan masyarakat;

g.

Meningkatkan peran wanita dalam keseluruhan system ketahanan pangan melalui kegiatan produktif.

24

2.4. REVIEW TERHADAP RKPD Review terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dan tingkat kinerja

yang

dicapai

oleh

Badan

Ketahanan

Pangan

dan

Pelaksana

Penyuluhan, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan berdasarkan RKPD. Review terhadap RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini :

25

Tabel 2.3 Review terhadap RKPD RKPD No

Program/ Kegiatan

Lokas i

I.


1.


BKP3

2.


BKP3 & 33 UPTBP

3.


BKP3

Indikator kinerja

Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp. 000)

Lancar nya pelaksa naan adminis trasi per kantoran

Program/Kegiatan

Lokasi


Jumlah registrasi surat masuk & keluar Jumlah rekening pembayaran tele pon, air & listrik selama 1 tahun

3216 surat

Jumlah orang yang diberikan honor selama 1 tahun

Indikator kinerja

Target Capaian

Catatan Penting Kebutuhan dana (Rp. 000)

Lancar nya pelaksa naan adminis trasi per kantoran

8.376


BKP3

444 rekening

75.240


BKP3 & 33 UPTBP

168 orang

57.000


BKP3

Jumlah registrasi surat masuk & keluar Jumlah rekening pembayar an tele pon, air & listrik selama 1 tahun

3216 surat

Jumlah orang yang diberikan honor selama 1

168 orang

444 rekening

3.376

46.320

198.000

Disesuai kan dgn realisasi Tahun 2015 Disesuai kan dgn realisasi Tahun 2015

Ada penam bahan tenaga honorer

26

4.


BKP3

Jumlah penyedia an sarana kebersih an kantor selama 1 tahun Jumlah peralatan kerja yg diperbaiki selama 1 tahun Jumlah pengada an alat tulis kantor

1 paket

70.000


BKP3

5.


BKP3

1 paket

12.500


BKP3

6.


BKP3 & 33 UPTBP

1 paket

159.338,200


BKP3 & 33 UPTBP

7.


BKP3

Jumlah penyedia an ba rang ce takan & penggan daan sela ma 1 thn

1 paket

30.000


BKP3

8.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor

BKP3

Jumlah pengada an kompo nen insta lasi listrik /peneranga n bangun an kantor

1 paket

10.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

BKP3

tahun Jumlah penyedia an sarana kebersih an kantor selama 1 tahun Jumlah peralatan kerja yg diperbaiki selama 1 tahun Jumlah pengada an alat tulis kantor Jumlah penyedia an ba rang ce takan & penggan daan sela ma 1 thn Jumlah pengada an kompo nen insta lasi listrik /peneran gan bangun an kantor

1 paket

68.343,300

1 paket

12.500

1 paket

159.338,200

1 paket

20.000

1 paket

10.000

Disesuai kan dgn realisasi Tahun 2015

Disesuai kan dgn realisasi Tahun 2015

27

9.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

BKP3

Jumlah eksem plar ba han baca an yg di beli

24 eksem plar

10.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

BKP3

Jumlah penugas an dinas luar daerah

11.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

BKP3

Jumlah penugas an dinas dalam daerah

II.


1.


BKP3 & UPTBP

2.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

3.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

BKP3 & 33 UPTBP BKP3

3.600

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

BKP3

60 orang

30.175

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

BKP3

90 orang

35.400

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

BKP3

Cakupan sarana & prasara na yg berfungsi dg baik Jumlah peralatan gedung kantor yg dibeli Jumlah gedung/ kantor yg dipelihara Jumlah kendara an dinas yg


1 paket

107.042,264

1 unit

200.000

2 unit

75.000


BKP3 & UPT-BP

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

BKP3 & 33 UPTBP

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

BKP3

Jumlah eksem plar ba han baca an yg di beli Jumlah penugas an dinas luar daerah Jumlah penugas an dinas dalam daerah Cakupan sarana & prasara na yg berfungsi dg baik Jumlah peralatan gedung kantor yg dibeli Jumlah gedung/ kantor yg dipelihara Jumlah kendara an dinas yg

24 eksem plar

3.600

60 orang

30.175

90 orang

35.400

1 paket

107.042,264

1 unit

200.000

2 unit

75.000

mendpt

28

pemeliha raan 4.

Pembangunan Gedung Kantor

III.

Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.

Pendidikan dan Pelatihan Formal

IV.


1.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

BKP3 & UPTBP

Jumlah gedung/ ktr yg dibangun

1 paket

5.000.000

Cakupan sumberdaya apara tur yg melaksa nakan tugas & fungsinya dgn baik

BKP3

Jumlah sumberda ya yg mendpt pelatihan formal

Jumlah dokumen laporan

BKP3 & UPT-BP

Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

14 orang

17.000

Cakupan laporan kinerja & keuangan yg disu sun sesu ai aturan, tepat wkt & akunta bel BKP3

Pembangunan Gedung Kantor

Pendidikan dan Pelatihan Formal

BKP3


5 jenis laporan

40.000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

BKP3

mendpt pemeliha raan Jumlah gedung/ ktr yg dibangun Cakupan sumberda ya apara tur yg melaksa nakan tugas & fungsinya dgn baik Jumlah sumberda ya yg mendpt pelatihan formal Cakupan laporan kinerja & keuangan yg disu sun sesu ai aturan, tepat wkt & akunta bel Jumlah dokumen laporan

1 paket

3.436.976,700

14 orang

17.000

5 jenis laporan

30.000

Berdasar kan kesiapan lahan

Disesuai kan dengan

29

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2.

Penyusunan Laporan Keuangan

V.

Program : Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perke bunan)

1.


kinerja SKPD yg disusun sesuai aturan, tepat waktu & akuntabel BKP3

Jumlah dokumen laporan keuangan yg disu sun sesu ai aturan, tepat waktu & akuntabel

Realisasi Knerja SKPD

3 doku men

25.000

Cakupan ketersediaa n & akses pa ngan di tkt rmh tangga yg beragam, bergizi, seimbang & aman (B2SA) 390 desa

Jumlah survey de sa rawan pangan yg terta ngani

Penyusunan Laporan Keuangan

BKP3

Program : Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebu nan)

3 desa

198.000


390 desa

kinerja SKPD yg disusun sesuai aturan, tepat waktu & akuntabel Jumlah dokumen laporan keuangan yg disu sun sesu ai aturan, tepat waktu & akuntabel Cakupan ketersedi aan & akses pa ngan di tkt rmh tangga yg beragam, bergizi, seimbang & aman (B2SA) Jumlah survey de sa rawan pangan yg terta ngani

kebutuh an

3 doku men

390 desa

15.000

Disesuai kan dengan kebutuh an

150.000

Disesuai kan dengan kebutuh an

30

2.


10 kelom pok

Jumlah kelompok wanita yg dibina dlm pe ngolahan pangan

10 desa

100.000


10 kelompok

3.


15 keca mtan

Jumlah cadangan pangan, harga & pasokan yg terta ngani

1 paket

150.000


15 keca matan

4.


6 desa

1 desa


6 desa

5.


30 keca matan

Jumlah desa repli kasi dari desa mandiri pangan Jumlah ketersediaa n pa ngan di tkt masya rakat yg terpenuhi

1 paket

225.000


30 keca matan

6.


33 keca matan

Jumlah terinfor masinya mutu & keaman an pa ngan pd masyara kat

1 paket

100.000


33 keca matan

55.000

Jumlah kelompok wanita yg dibina dlm pe ngolahan pangan Jumlah cadangan pangan, harga & pasokan yg terta ngani Jumlah desa repli kasi dari desa mandiri pangan Jumlah ketersedi aan pa ngan di tkt masya rakat yg terpenuhi Jumlah terinfor masinya mutu & keaman an pa ngan pd masyara kat

10 kelompok

100.000

Targetnya kelompok bukan desa

15 kecamat an

150.000

Targetnya di 15 kecamat an

6 desa

150.000

Desa replikasi sebanyak 6 desa

30 keca matan

230.000

33 keca matan

100.000

Targetnya di 30 kecamat an yg lumbung nya siap diisi Targetnya di 33 kecama tan

31

7.


33 keca matan

Jumlah terinfor masinya makananyg bera gam, ber gizi, seim bang & aman (B2SA) pd masyara kat

1 paket

150.000


33 keca matan

8.


33 keca matan

Jumlah kegiatan yg termonitori ng & ter evaluasi selama 1 tahun

1 paket

200.000


33 keca matan

VI.


Cakupan kelancar an penyu luhan & pendam pingan pe tani pela ku agribis nis


Jumlah terinfor masinya makanan yg bera gam, ber gizi, seim bang & aman (B2SA) pd masyara kat Jumlah kegiatan yg termonito ring & ter evaluasi selama 1 tahun

33 keca matan

250.000

Ada kebutuh an untuk promosi makanan olahan yg beragam, bergizi, seimbang & aman (B2SA)

33 keca matan

200.000

Targetnya di 33 kecama tan


32

1.


15 gapok tan

Jumlah gapoktan yg terfasilita si dlm penumbuha n & pe ngem bangan agribisnis selama 1 tahun

15 gapok tan

VII.

Program : Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkeb unan Lapangan

1.

Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkeb unan

33 keca matan

Jumlah penyuluh pertanian /perkebuna n yg dibina utk peme nuhan profesio nalitas selama 1 tahun

1 paket

2.

Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh

33 keca

Jumlah penyuluh yg profesi onal

1 paket

100.000

Cakupan pemenuhan profesi onalitas penyuluh pertanian/p erkebunan


15 gapok tan

Program : Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebu nan Lapangan

300.000

Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebu nan

33 keca matan

Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh

33 keca matan

Jumlah gapoktan yg terfasilita si dlm penumbu han & pe ngem bangan agribisnis selama 1 tahun Cakupan pemenuh an profesi onalitas penyuluh pertanian /perkebu nan Jumlah penyuluh pertanian /perkebu nan yg dibina utk peme nuhan profesio nalitas selama 1 tahun Jumlah penyuluh yg profesi

15 gapok tan

200.000

Ada pengalih an kegi atan sehingga perlu penambah an dana

33 keca matan

300.000


33 keca matan

550.000

Ada keku rangan pengang

33

Pertanian/ Perkebunan

matan

sela ma 1 tahun

3.

Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkeb unan

33 keca matan

Jumlah pemenuhan pro gram pe nyuluhan pertanian/p erkebunan sela ma 1 thn

VIII.

Program Pembina an Industri Rokok dan Tembakau

1.

Peningkatan Kuali tas Bahan Baku

20 kelom pok


1 paket

190.000

Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebu nan

Cakupan pemenuhan profesi onalitas kelompok petani tembakau


Jumlah kelompok petani tembakau yg dibina ttg fungsi kelemba gaan selama 1 tahun

Peningkatan Kuali tas Bahan Baku

onal sela ma 1 tahun

garan, ke giatan utk menggaji 123 orang THLTB selama 2 bulan, rpt teknis demplot

33 keca matan

Jumlah pemenuh an pro gram pe nyuluhan pertanian /perkebu nan sela ma 1 thn Cakupan pemenuh an profesi onalitas kelompok petani tembakau

33 keca matan

190.000


20 kelompok


20 kelompok

700.000

Ada keku rangan pengang garan, kegiatan utk membina kelompok petani tembakau

34

2.5.PENALAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Penalaahan usulan program menguraikan kajian usulan program dan kegiatan

dari

masyarakat

yang

merupakan

kegiatan

jarring

aspirasi

masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2015 yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan. Kajian usulan program dan kegiatan berasal dari usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan

pelayanan

Pengumpulan

kepada

informasi

masyarakat,

dilakukan

dengan

LSM

dan

penelitian

asosiasi-asosiasi. lapangan

keingan

masyarakat dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang. Penelaahan/review

hasil

usulan

program

dan

kegiatan

dari

masyarakat disajikan dalam bentuk seperti dibawah ini :

35

Tabel 2.4 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2016 No

Program/Kegiatan

V.

Program : Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebun an) Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan

Desa Tawangagung, Kecamatan Ampelgading

Pengembangan Lumbung Pangan

Desa Argorasi, Kecamatan Jabung

1.

2.

Lokasi

Indikator Kinerja

Jumlah kelompok wanita yg dibina dlm pemanfaatan pekarangan untuk pengolahan pangan Jumlah ketersediaan pangan di tkt rumah tangga yg terpenuhi dari pemanfaatan pekarangan

Volume

Catatan

1 paket

Dana dari APBN

1 paket

Dana dari APBD Kabupaten (DAU)

36

BAB III TUJUAN DAN SASARAN 3.1.TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Adapun strategi organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Malang terhadap Kebijakan Nasional adalah sebagai berikut : 1.

Strategi Ketahanan Pangan a. Mengembangkan

forum

koordinasi

ketahahan

pangan

tingkat

Kabupaten dan Kecamatan; b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam keseluruhan sistem ketahanan pangan; c. Mengembangkan penganekaragaman produksi dan konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal; d. Membangun kesiapan aparat dan masyarakat dalam mengantisipasi dan

menanggulangi

masalah

akses,

kerawanan

dan

keamanan

pangan; 2.

Strategi Pelaksana Penyuluhan a. Mengembangkan forum koordinasi penyuluhan tingkat Kabupaten dan Kecamatan; b. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme tenaga penyuluh; c. Peningkatan sistem kerja LAKU dengan mewujudkan “1 Desa – 1 Penyuluh”; d. Mewujudkan penataan jenjang karier serta sistem penghargaan dan sanksi bagi penyuluh; e. Penataan kembali fungsi penyuluhan berbasis pada kebutuhan petani; f. Restrukturisasi kelembagaan petani; g. Pengoptimalan Sumberdaya Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang berbasis pada spesifikasi lokalita; h. Pengembangan metodologi dan model-model penyuluhan partisipatif; i. Peningkatan kelembagaan petani menjadi lembaga sosial ekonomi yang mandiri dan tangguh; j. Pengembangan jejaring dan teknologi dalam agribisnis.

37

Kebijakan yang diambil dalam peningkatan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan meliputi : 1. Membentuk dan mengaktifkan peran Dewan Ketahanan Pangan Daerah; 2. Membentuk dan mengaktifkan peran Komisi penyuluhan Daerah; 3. Memperkuat cadangan pangan masyarakat dengan membangun lumbung pangan di pedesaan; 4. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi; 5. Revitalisasi Balai Penyuluhan; 6. Revitalisasi Sumber Daya manusia Penyuluh; 7. Revitalisasi Kelembagaan Pertanian. 8. Penyelenggaraan penyuluhan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Malang, pemerintah provinsi Jawa Timur, pemerintah Pusat, Petani dan Swasta. 9. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian dilakukan berdasarkan suatu programa penyuluhan yang disusun antara penyuluh dan petani 10.

Pembiayaan penyuluhan pertanian merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, petani dan swasta.

11. Pendirian UPT – Balai Penyuluhan pada kecamatan-kecamatan yang belum memiliki bangunan kantor UPT – BP 12. Pemerintah

pusat

diharapkan

dapat

mengalokasi

bantuan

dana

operasional bagi para penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan.

3.2.

TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN Secara umum tujuan pembangunan ketahanan pangan dan pelaksana

penyuluhan adalah : 1. Mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan, sehingga dapat menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk baik dari segi kualitas, kuantitas, keragaman dan keamanannya sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau; 2. Meningkatkan pendapatan petani dan keluarganya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.

38

Dengan terwujudnya ketahanan pangan yang mantap dan peningkatan kesejahteraan

petani

secara

langsung

maupun

tidak

langsung

akan

berdampak pada Pengurangan Penduduk Miskin, khususnya di pedesaan. Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan adalah: 1.

Pengurangan penduduk rawan pangan 1% per tahun;

2.

Peningkatan akses pangan masyarakat 5 % per tahun;

3. Ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup sejumlah 2.200 Kkal/ Kap/hari untuk energi dan 57 Gram/Kap/hari untuk protein; 4. Tercapainya konsumsi pangan penduduk sesuai dengan Pola Pangan Harapan, dengan konsumsi energi sebesar 2.000 Kkal/Kap/hari dan protein sebesar 52 gr/kap/hari; 5. Peningkatan skor PPH 3,5 % per tahun; 6. Peningkatan keragaman dan kualitas konsumsi

dengan pendekatan

beragam, berimbang dan bergizi dengan kontribusi padi padian 25 %, Umbi umbian 2,5 %, kacang-kacangan 10 %, pangan hewani 24 %, sayur dan buah-buahan 30 %, minyak dan lemak 5 %, gula 2,5%, buah/biji berminyak 1%; 7. Berkembangnya lembaga tunda jual 10 lembaga per tahun; 8. Terbentuknya Cadangan pangan pekarangan 5 unit per tahun; 9. Peningkatan Lembaga pembeli gabah 10 lembaga per tahun; 10. Tercapainya peranan penyuluh dalam pendampingan masyarakat satu desa satu penyuluh dan terbentuknya Gapoktan berwawasan agribisnis dan Agroindusri sebanyak 273 gapoktan; 11. Kenaikan klas kelompok pemula menjadi lanjut, lanjut menjadi madya, madya menjadi utama masing-masing 200 Kelp/tahun; 12. Pembangunan Gedung BPP 3 unit per tahun; 13. Penambahan tenaga penyuluh 20 Orang/tahun untuk memenuhi 1 desa 1 penyuluh; 14. Tersusunnya programa penyuluhan tingkat kecamatan 33 per tahun; 15. Peningkatan produktivitas usahatani sebesar 5% per tahun; 16. Peningkatan koordinasi Dewan Ketahanan Pangan dan Komisi Penyuluhan masing-masing 4 kali pertemuan per tahun; 17. Terbentuknya desa mandiri pangan sebanyak 3 desa per tahun; 39

18. Tersedianya cadangan pangan daerah berupa beras sebanyak 25 Ton per tahun untuk penanganan daerah bencana alam; 19. Tersedianya peta rawan pangan Kabupaten Malang per tahun; 20. Terbentuknya lembaga keuangan mikro di pedesaan sebanyak 5 unit per tahun; 21. Terbentuknya kelembagaan sosial ekonomi pertanian 25 unit per tahun. 22. Terumuskannya 1 (satu) sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang sesuai dengan kebutuhan petani dan relevan dengan perubahan lingkungan strategis. 23. Terpenuhinya 1 (satu) sarana dan prasarana kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Kabupaten Malang 24. Tersedianya 1 (satu) Desa penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan yang kompeten dalam jumlah dan mutu, serta memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan. 25. Terselenggaranya (competency

kegiatan

based

penyuluhan

education)

yang

yang

berbasis

dituangkan

kompetensi

dalam

Programa

Penyuluhan Desa, programa penyuluhan Kecamatan dan programa penyuluhan Kabupaten. 26. Terbentuknya jaringan kerjasama penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan antara pemerintah, petani dan stakeholders. 27. Tertatanya pembiayaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di

Kabupaten

Malang

yang

melibatkan

pemerintah,

petani

dan

stakeholderssetiap tahunnya. 28. Terlatihnya 159 aparatur penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan di Kabupaten Malang sesuai dengan kebutuhan tugas dan jabatannya. 29. Meningkatnya

kompetensi

petani

dalam

mengelola

usahatani

dan

organisasinya. 30. Meningkatkan pertumbuhan 5 (lima) lembaga ekonomi daerah dengan berbasis sektor pertanian dengan memberdayakan masyarakat pedesaan. 31. Terbentuknya jaringan kerja sama dan kerja usaha antara pemerintah, petani dan stakeholders setiap saat. 32. Tersusunnya data base penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di 33 Kecamatan secara lengkap dan berkesinambungan. 33. Terbangunnya

sistem

informasi

manajemen

penyuluhan

pertanian,

perikanan dan kehutanan yang rapi dan teratur 40

34. Terbentuknya pengembangan Sentra Pengembangan Agribisnis Komoditas Unggulan (SPAKU) di tiap-tiap UPT Balai Penyuluhan.

41

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN 4.1. PROGRAM DAN KEGIATAN Program dan kegiatan merupakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

serta

upaya

yang

dilakukan

untuk

mengetahui

capaian

keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksud merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan

kegiatan

diharapkan

pula

dapat

menyelesaikan

permasalahan-

permasalahan yang dihadapi. Program dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan yang direncanakan untuk periode Tahun 2016 serta prognosisnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

42

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016 dan Perkiraan Maju Tahun 2017 SKPD : BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan

Kode

1 21

01

Urusan Wajib Bidang Urusan : Ketahanan Pangan Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 21

01

01

1 21

01

01

01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1 21

01

01

02. Penyediaan Jasa Komuni kasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1 21

01

01

07.Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1 21

01

01

08.Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan Penting

Rencana tahun 2016 Lokasi

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif

Sumber Dana

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif

Lancar nya pelaksa naan adminis trasi per kantoran Jumlah registrasi surat masuk & keluar Jumlah rekening pembayaran tele pon, air & listrik selama 1 tahun

BKP3

3216 surat

BKP3 & 33 UPTBP

444 rekening

Jumlah orang yang diberikan honor selama 1 tahun Jumlah penyedia an sarana kebersihan

BKP3

264 orang

BKP3

1 paket

3.376.000

DAU

3.500 surat

46.320.000

DAU

444 rekening

198.000.000

DAU

264 orang

68.343.300

DAU

1 paket

4.000.000

50.000.000

198.000.000

70.000.000

43

kantor selama 1 tahun 1 21

01

01

09.Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah peralatan kerja yg diperbaiki selama 1 tahun Jumlah pengada an alat tulis kantor

BKP3

25 unit

12.500.000

DAU

33 unit

17.500.000

1 21

01

01

10.Penyediaan Alat Tulis Kantor

BKP3 & 33 UPTBP

1 paket

159.338.200

DAU

1 paket

159.338.200

1 21

01

01

11.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah penyedia an ba rang ce takan & penggan daan sela ma 1 thn

BKP3

1 paket

20.000.000

DAU

1 paket

30.000.000

1 21

01

01

12.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor

BKP3

1 paket

10.000.000

DAU

1 paket

15.000.000

01

01

BKP3

24 eksem plar

3.600.000

DAU

24 eksem plar

01

01

15.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 18.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

Jumlah pengada an kompo nen insta lasi listrik /penerangan bangun an kantor Jumlah eksem plar ba han baca an yg di beli

21

1 21

Jumlah penugas an dinas luar

BKP3

60 orang

30.175.000

DAU

60 orang

1

3.600.000

30.175.000

44

Luar Daerah 19.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20.Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1 21

01

01

1 21

01

02

1 21

01

02

1 21

01

02

22.Pemeliharaan Rutin/Berka la Gedung Kantor

1 21

01

02

24.Pemeliharaan Rutin/Berka la Kendaraan Dinas/ Operasional

1 21

01

02

45.Pembanguna n Gedung Kantor

1 21

01

06


1 21

01

06

01.Penyusunan Laporan Capaian

daerah Jumlah penugas an dinas dalam daerah Cakupan sarana & prasara na yg berfungsi dg baik Jumlah peralatan gedung kantor yg dibeli Jumlah gedung/ kantor yg dipelihara Jumlah kendaraan dinas yg mendpt pemeliha raan Jumlah gedung/ ktr yg dibangun Cakupan laporan kinerja & keuangan yg disu sun sesu ai aturan, tepat wkt & akunta bel Jumlah dokumen

BKP3

90 orang

35.400.000

DAU

90 orang

BKP3 & UPT-BP

35.400.000

1 paket

107.042.264

DAU

1 paket

120.000.000

BKP3 & 33 UPTBP

1 unit

200.000.000

DAU

1 unit

225.000.000

BKP3

2 unit

75.000.000

DAU

2 unit

90.000.000

BKP3 & UPT-BP

1 paket

3.436.976.700

DAK

1 paket

BKP3

7 jenis

30.000.000

DAU

7 jenis

4.000.000.000

30.000.000

45

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Knerja SKPD

1 21

01

06

02.Penyusunan Laporan Keuangan

1 21

01

15

Program : Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Per kebunan)

1 21

01

15

01.Penanganan Daerah Rawan Pangan

1 21

01

15

09.Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan

1 21

01

15

13.Pengembanga n Cadangan Pangan Daerah

laporan kinerja SKPD yg disusun sesuai aturan, tepat waktu & akuntabel Jumlah dokumen laporan keuangan yg disu sun sesu ai aturan, tepat waktu & akuntabel Cakupan ketersediaan & akses pa ngan di tkt rmh tangga yg beragam, bergizi, seimbang & aman (B2SA) Jumlah survey de sa rawan pangan yg terta ngani Jumlah kelompok wanita yg dibina dlm pe ngolahan pangan Jumlah cadangan pangan,

laporan

BKP3

3 doku men

390 desa

laporan

15.000.000

DAU

3 doku men

15.000.000

390 desa

150.000.000

DAU

390 desa

200.000.000

10 kelompok

10 kelompok

100.000.000

DAU

15 kelompok

150.000.000

15 keca matan

15 kecamat an

150.000.000

DAU

20 kecamat an

200.000.000

46

1 21

01

15

14.Pengembanga n Desa Mandiri Pangan

1 21

01

15

18.Pengembanga n Lumbung Pangan Desa

1 21

01

15

22.Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

1 21

01

15

30.Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif

1 21

01

15

31.Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

harga & pasokan yg terta ngani Jumlah desa repli kasi dari desa mandiri pangan

6 desa

6 desa

150.000.000

DAU

12 desa

200.000.000

Jumlah ketersediaan pa ngan di tkt masya rakat yg terpenuhi Jumlah terinfor masinya mutu & keaman an pa ngan pd masyara kat Jumlah terinfor masinya makananyg bera gam, ber gizi, seim bang & aman (B2SA) pd masyara kat

30 keca matan

30 keca matan

230.000.000

DAU

30 keca matan

250.000.000

33 keca matan

33 keca matan

100.000.000

DAU

33 keca matan

150.000.000

33 keca matan

33 keca matan

250.000.000

DAU

33 keca matan

300.000.000

Jumlah kegiatan yg termonitoring & ter evaluasi selama 1 tahun

33 keca matan

33 keca matan

200.000.000

DAU

33 keca matan

200.000.000

47

2 01

01

15



2 01

01

15

02.Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis

15 gapok tan

15 gapok tan

200.000.000

DAU

20 gapoktan

250.000.000

2 01

01

19

Program : Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perk ebunan Lapangan

Jumlah gapoktan yg terfasilita si dlm penumbuhan & pe ngem bangan agribisnis selama 1 tahun Cakupan pemenuhan profesi onalitas penyuluh pertanian/pe rkebunan

2 01

01

19

01.Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perke bunan

33 keca matan

33 keca matan

300.000.000

DAU

33 keca matan

350.000.000

2 01

01

19

02.Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh

Jumlah penyuluh pertanian /perkebunan yg dibina utk peme nuhan profesio nalitas selama 1 tahun Jumlah penyuluh yg profesi onal

33 keca matan

33 keca matan

550.000.000

DAU

33 keca matan

575.000.000

48


sela ma 1 tahun Jumlah pemenuhan pro gram pe nyuluhan pertanian/pe rkebunan sela ma 1 thn Cakupan pemenuhan profesi onalitas kelompok petani tembakau

33 keca matan

33 keca matan

190.000.000

DAU

33 keca matan

225.000.000


20 kelompok

20 kelompok

700.000.000

DBHCT

20 kelompok

750.000.000

2 01

01

19

03.Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perke bunan

2 06

01

20


2 06

01

20

01.Peningkatan Kualitas Bahan Baku

49

50

REVIEW RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2016

Recommend Documents