RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2016

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2016

INSPEKTORAT KOTA MOJOKERTO

DAFTAR ISI DAFTAR ISI BAB I

BAB II

................................................................................................................... : PENDAHULUAN

BAB IV

1

1.1.

Latar Belakang............................................................................

1

1.2.

Landasan Hukum........................................................................

1

1.3.

Maksud dan Tujuan....................................................................

2

1.4.

Sistematika Penulisan................................................................

2

: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2015 2.1.

BAB III

i

Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2016 dan Capaian Renstra Inspektorat Tahun 2014-2019................................

3

2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat................................

11

2.3.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat..............................................................................

12

2.4.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD............................

17

2.5.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....

22

: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1.

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional...............................

23

3.2.

Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat.................................

23

3.3.

Program dan Kegiatan............................................................

23

: PENUTUP..............................................................................................

30

SISTIMATIKA RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015 Penyajian rancangan Renja SKPD sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sebagai berikut: BAB I. PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. 1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Kota Mojokerto, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. 1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD. 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen. BAB II. 2.1

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan; Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Bahan penulisan yang perlu disajikan dalam BAB II ini, mengacu hasil kerja di bagian C.1.3. (review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD). Tabel yang perlu disajikan, disesuaikan dengan SKPD masing-masing, dengan format tabel sebagai berikut:

Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun …. (tahun berjalan)* Kota Mojokerto

Nama SKPD : ..........................

Lembar : ........

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

1

2

3

1

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun .........

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)

4

5

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Target Renja SKPD tahun (n-2)

6

Target program dan kegiatan (Renja SKPD Realisasi Renja Tingkat Realisasi tahun n-1) SKPD (%) tahun (n-2)

7

8=(7/6)

9

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

10=(5+7+9)

11=(10/4)

Urusan .......

1

01

1

01

01

Bidang Urusan ......

1

01

01

01

Kegiatan........

1

01

01

02

Kegiatan........

1

01

01

03

Dst….

1

01

02

1

01

02

01

Kegiatan........

1

01

02

02

Kegiatan........

1

01

02

03

Dst ..........

1

01

03

1

01

03

01

Kegiatan........

1

01

03

02

Kegiatan........

1

01

03

03

Dst ..........

Program ........

Program ........

Program ........

............, 20.... Kepala SKPD *) ....................

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika SKPD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap SKPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan SKPD yang bersangkutan. Selanjutnya hasil analisisnya disajikan pada bagian ini. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD hasil kertas kerja di bagian Analisis kinerja pelayanan SKPD, yang disesuaikan menurut SKPD masing-masing, dengan format sebagai berikut: Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD ………… Kota Mojokerto NO

Indikator

SPM/standar nasional

IKK

(1)

(2)

(3)

(4)

2.3

Target Renstra SKPD

Realisasi Capaian

Proyeksi

Tahun .... (thn n-2)


Tahun .... (tnn n)

Tahun .... (thn n+1)



Tahun .... (tnn n)

Tahun .... (thn n+1)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Catatan Analisis (13)

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai: 1.

Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;

2.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;

3.

Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals);

4.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan

5.

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Penjelasan lebih lanjut lihat pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai: 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan

cocok namun besarannya berbeda; dan 4. Lampirkan tabel berikut, yaitu dari hasil pengerjaan di bagian telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tabel 3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun ……… Kota Mojokerto Nama SKPD : …………….

Lembar…….dari………

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

No

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

Pagu indikatif (Rp.000)

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

Kebutuhan Dana (Rp.000)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

2.5

Catatan Penting (12)

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kota Mojokerto yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kota (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain: 1.

Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

2.

Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD;

3.

Sajikan tabel berikut yang diperoleh dari hasil pengerjaan pada bagian penelahaah usulan program dan kegiatan dari masyarakat, sebagai berikut: Tabel 4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun ……. Kota Mojokerto

Nama SKPD : ……. No

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB III. 3.1

Besaran/ Volume (5)

Catatan (6)

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Deskripsi untuk mengisi sub-bab ini mengacu pada kertas kerja bagian telaahan terhadap kebijakan nasional). 3.2

Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD. Deskripsi untuk mengisi sub-bab ini, mengacu pada kertas kerja bagian perumusan tujuan dan

sasaran Renja SKPD. 3.3

Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai: a.

Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah, b. Pencapaian MDGs, c. Pengentasan kemiskinan, d. Pencapaian SPM, e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, f. Pengembangan daerah terisolir, g. Dsb.

b.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:  Jumlah program dan jumlah kegiatan.  Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).  Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

c.

Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

d.

Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan pada bagian perumusan program dan kegiatan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun ………. dan Prakiraan Maju Tahun………. Kota Mojokerto

Nama SKPD : …………….

Kode

(1)

lembar …… dari ….... Rencana Tahun ............ (Tahun Rencana)

Prakiraan Maju Rencana Tahun .........

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Catatan:  

Isikan angka tahun rencana, nama provinsi, nama SKPD, nomor lembar dan jumlah lembar, pada tabel diatas Pengisian tabel berdasarkan hasil hitungan pada kertas kerja

Catatan Penting


(8)

(9)

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (10)


BAB IV.

Renja 2016

PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: a.

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

b.

Kaidah-kaidah pelaksanaan.

c.

Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

Tim Penyusun Renja Inspektorat TAHUN 2016

9



Renja 2016

10


Renja 2016

BAB I

PENDAHULUAN 1.1.LATAR BELAKANG Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD dan dasar-dasar pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat prioritas pembangunan daerah, rencana kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian daerah secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program satuan perangkat daerah, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan Renja SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Rancangan Renja SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud di atas meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan,kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju. Rancangan Renja SKPD dibahas dalam forum SKPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

1.2. LANDASAN HUKUM Kewajiban menyusun rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sebagai dasar dan acuan penyusunan rancangan RKPD diamanatkan melalui beberapa peraturan perundangan antara lain : 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah menjadi UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; 4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Tim Penyusun Renja Inspektorat TAHUN 2016

11


Renja 2016

7) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Propinsi Jawa Timur Th 2006 – 2008; 12) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto; 13) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005 – 2025; 14) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 0 Tahun 2015tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2014 – 2019; dan 15) Peraturan Walikota Mojokerto Nomor Tahun 2015 tentangRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mojokerto tahun 2016.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Kota Mojokerto Tahun 2016 adalah untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen Renstra Inspektorat dan sebagai dasar/acuan untuk menjalankan program dan kegiatan pada tahun 2016. Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Kota Mojokerto Tahun 2016, yaitu : 1) Menjadi masukan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mojokerto, yang kemudian dapat diterjemahkan ke dalam KUA-PPAS; 2) Menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD; 3) Sebagai acuan dalam melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja Inspektorat tahun 2016.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan Renja Inspektorat Kota Mojokerto Tahun 2016 terdiri dari 4 (empat) bab sebagai berikut : Bab I:Pendahuluan Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan. Bab II: Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat TahunLalu Menggambarkan evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat tahun lalu dan capaian Renstra; analisis kinerja pelayanan; isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi; review terhadap rancangan awal RKPD; dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. Bab III: Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Berisi telaahan terhadap Kebijakan Nasional; Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat; serta Program dan Kegiatan. Bab IV: Penutup Berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian; kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut. Tim Penyusun Renja Inspektorat TAHUN 2016

12


Renja 2016

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2015

2.1.PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2015 DANCAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT TAHUN 2014-2019 Berdasarkan pelaksanaan rencana kerja Inspektorat Tahun 2015, dapat dikemukakan bahwa capaian program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun urusan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Mojokerto pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : 2.1.1 Urusan Wajib Urusan yang dilaksanakan Inspektorat Kota adalah urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. 2.1.2 Program Program-program yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Mojokerto tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Program Pengembangan Data/Informasi; 2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah; 3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 6. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH; 7. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur Pengawasan; 8. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; 9. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan. 2.1.3 Kegiatan Kegiatan di tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Mojokerto adalah sebagai berikut : a. Kegiatan Penyusunan Profil Daerah, terrealisasi Rp.4.500.000,00 (90 %) dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 dengan hasil kegiatan 1 buah dokumen Profil Inspektorat Kota Mojokerto Tahun 2015. b. Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja, terrealisasi Rp.2.386.100,00 (95 %) dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 dengan hasil kegiatan 1 buah dokumen Renja Inspektorat Kota Mojokerto Tahun 2015. c. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, terrealisasi Rp.21.995.000,00 (100 %) dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp22.000.000,00 dengan hasil kegiatan terselesaikannya pekerjaan Inspektorat Kota Mojokerto dengan tepat waktu. d. KegiatanPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, terrealisasi Rp.42.727.734,00 (122 %) dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp35.000.000,00 dengan hasil kegiatan terbayarnya tagihan rekening listrik, telepon dan internet di Inspektorat Kota Mojokerto dengan tepat waktu. e.Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional, terrealisasi Rp.42.232.000,00 (84 %) dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp50.540.000,00 dengan hasil kegiatan berfungsinya 1 unit kendaraan dinas operasional Inspektorat Kota Mojokerto dengan baik. f. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, terrealisasi Rp.41.300.000,00 (96 %) dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp42.900.000,00 dengan hasil kegiatan terbayarnya honor 7 orang pelaksana dan pengelola keuangan di Inspektorat Kota Mojokerto. g. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, terrealisasi Rp.36.000.000,00 (100 %) dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp36.000.000,00 dengan hasil Tim Penyusun Renja Inspektorat TAHUN 2016

13


Renja 2016

kegiatan terbayarnya honor 3 orang sebagai tenaga kebersihan dan sopir di Inspektorat Kota Mojokerto. h.Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, terrealisasi 96 % atau sebesar Rp.14.825.000,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp15.459.000,00 dengan hasil kegiatan terbayarnya jasa perbaikan dan peralatan kerja di Inspektorat Kota Mojokerto selama 12 bulan. i. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor, terrealisasi Rp.29.440.800,00 (96 %) dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp30.781.500,00 dengan hasil kegiatan terpenuhinya 51 macam kebutuhan alat tulis kantor di Inspektorat Kota Mojokerto. j. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, terrealisasi 97 % atau Rp.17.717.350,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp18.250.000,00 dengan hasil kegiatan terpenuhinya kebutuhan 11 macam barang cetakan dan penggandaan di Inspektorat Kota Mojokerto. k. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, terrealisasi Rp.7.073.000,00 (95 %) dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp7.479.600,00 dengan hasil kegiatan terpenuhinya 24 macam kebutuhan komponen dan penerangan listrik di Inspektorat Kota Mojokerto. l. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, terrealisasi Rp.5.406.500,00 (96 %) dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.640.000,00 dengan hasil kegiatan terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan di Inspektorat Kota Mojokerto selama 12 bulan. m.Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, terrealisasi Rp.4.225.000,00 (100 %) dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.225.000,00 dengan hasil kegiatan terpenuhinya 25 macam kebutuhan peralatan dan bahan kebersihan kantor Inspektorat Kota Mojokerto. n. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, terrealisasi Rp.26.619.050,00 (89 %) dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp30.000.000,00 dengan hasil kegiatan terpenuhinya kebutuhan makan minum rapat di Inspektorat Kota Mojokerto selama 12 bulan. o. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, terrealisasi Rp.121.803.500,00 (99 %) dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp122.000.000,00 dengan hasil kegiatan terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas di Inspektorat Kota Mojokerto selama 12 bulan. p. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, terrealisasi 95 % (sebesar Rp.39.959.750,00) dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp42.068.250,00 dengan hasil kegiatan terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor di Inspektorat Kota Mojokerto. q.Kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja, terrealisasi Rp.78.900.000,00 (93 %) dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp84.944.450,00 dengan hasil kegiatan terpenuhinya kebutuhan peralatan kerja di Inspektorat Kota Mojokerto. r.Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor, terrealisasi Rp.18.737.000,00 (99 %) dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp19.000.000,00 dengan hasil kegiatan terpeliharanya gedung kantor Inspektorat Kota Mojokerto selama 12 bulan. s.Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair, terrealisasi Rp.4.950.000,00 (99 %) dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 dengan hasil kegiatan terpeliharanya meubelair kantor Inspektorat Kota Mojokerto. t. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala, terrealisasi 99 % atau sebesar Rp.388.232.600,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp392.866.000,00 dengan hasil kegiatan terlaksananya pemeriksaan berkala pada 65 obyek pemeriksaan dengan tingkat capaian 123 % dan terlaksananya evaluasi AKIP pada 4 SKPD dengan tingkat capaian 100 % pada tanggal 19-29 Agustus 2015. u. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah, terrealisasi 95 % atau sebesar Rp.30.377.400,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp31.980.000,00 merupakan kegiatan pemeriksaan khusus masalah penyelesaian Rumah Tangga dan audit pasar Tanjung Anyar. Dari 15 kasus yang ditargetkan hanya 13 kasus yang ditangani penyelesaiannya dengan tingkat capaian kinerja 87 %. Adapun rincian 13 kasus tersebut adalah 1 kasus indisipliner; 2 kasus tertib administrasi; 1 kasus masalah rumah tangga; 1 kasus perselingkuhan dan 8 kasus perceraian.


14


Renja 2016

v.Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH, terrealisasi Rp.282.822.750,00 (86 %) dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp330.011.300,00 dengan hasil kegiatan terlaksananya : - Reviu 35 laporan keuangan SKPD tahun 2014 dengan tingkat capaian kinerja 100 % pada bulan Maret 2015. - Pemetaan SPIP di 4 SKPD dengan tingkat capaian kinerja 100 % pada bulan Pebruari 2015. - Monitoring DAK di 8 SKPD dengan tingkat capaian kinerja 100 % dilaksanakan pada 11November s/d 6 Desember 2015. - Monitoring cukai di 6 SKPD dilaksanakan pada 1-4 November 2015 dengan tingkat capaian kinerja 0 % karena kegiatan cukai tidak dilaksanakan oleh 6 SKPD tersebut. w.Kegiatan Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya, terrealisasi Rp.140.802.850,00 (92 %) dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp152.220.000,00. Kegiatan ini merupakan penanganan masalah yang menyangkut tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah. Dari 126 kasus yang ditangani, sebanyak 117 sudah dinyatakan selesai. Dengan demikian dapat dikatakan tingkat capaian kinerjanya 93 %. x. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan, terrealisasi 94 % atau Rp.48.753.100,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp51.637.000,00 merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Mojokerto untuk mengetahui sejauh mana obyek pemeriksaan menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan dengan tujuan untuk memperbaiki, menyempurnakan kekurangan, kesalahan prosedur dan penyimpangan terhadap peraturan dan perundangundangan telah dilaksanakan pada tanggal 27-28 Juni 2015. Dari 402 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, pada tahun 2015 dapat terselesaikan 351 rekomendasi atau dapat dikatakan tingkat capaian kinerja 87 %. y.Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif, terrealisasi 96 % atau Rp.72.504.750,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp75.825.000,00. Kegiatan ini berupa Rapat Koordinasi Pengawasan yang dilakukan untuk mengevaluasi hasil-hasil pemeriksaan dengan tujuan mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan sehingga mencapai kondisi telah selesai ditindaklanjuti dengan tingkat capaian kinerja 100 % pada tanggal 24-25 Oktober 2015. z. Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, terrealisasi Rp.362.711.250,00 (82 %) dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp444.250.000,00. Kegiatan ini merupakan kegiatan bimbingan teknis dalam rangka menambah wawasan Aparatur Pengawasan atas pengetahuan, keahlian dan ketrampilan dalam melaksanakan tugasnya secara profesional. Adapun bintek yang telah dilaksanakan di tahun 2015, yaitu : 1. Bintek Reviu Laporan Keuangan Daerah tanggal 25-28 Pebruari 2015. 2. Bintek Norma Pengawasan dan Kode Etik tanggal 2-5 April 2015; 3. Bintek Tehnik Penilaian Aset tanggal 29-30 April s/d 1-2 Mei 2015; 4. Bintek Tata Cara Penyelesaian TP-TGR tanggal 6-10 Mei 2015; dan 5. Bintek Standar Operasional Prosedur (SOP) tanggal 29-31 Mei s/d 1 Juni 2015. aa.Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja, terrealisasi Rp.9.595.000,00 (96 %) dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 dengan hasil kegiatan meningkatnya pengetahuan 1 orang aparatur pengawasan di Inspektorat Kota Mojokerto dalam mengikuti Diklat Auditor Ahli (JFA). Untuk pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015 pada umumnya realisasi program/kegiatan telah tercapai sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.Sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun berjalan yaitu Tahun 2015 diperkirakan bahwa pelaksanaan program/kegiatannya akan sesuaidengan targetyang direncanakan.


15


Renja 2016

Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat dan Pencapaian Renstra Inspektorat s/d Tahun 2015 Kota Mojokerto

Nama SKPD : INSPEKTORAT

Kode


Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2015

2

3

4

5

6

7

8=(7/6)

1 dokumen

-

1 dokumen

1 dokumen

1 1

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015


Target Renja SKPD tahun 2015

Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2015

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2015 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2015

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%) 31-03-2015

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

100 %

1 dokumen

-

0%

Realisasi Renja SKPD Tingkat Realisasi tahun 2015 (%)

Urusan Wajib

1

06

Bidang Perencanaan Pemb.

1

06

15

1

06

15

1

06

21

1

06

21

16

Kegiatan Penyusunan Dokumen Tersusunnya buku Rencana Strategis SKPD Restra Inspektorat

-

-

-

-

-

1 dokumen

1 dokumen

100 %

1

06

21

19

Kegiatan Penyusunan Dokumen Tersusunnya buku Rencana Kerja Renja

1 dokumen

-

1 dokumen

1 dokumen

100 %

1 dokumen

1 dokumen

100 %

1

20

1

20

01

1

20

01

01

KegiatanPenyediaan Jasa Surat Jumlah aparat yang Menyurat laksanakan lembur

10 org

11 org

14 org

11 org

79 %

10 org

10 org

25 %

01

02

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

3 bln

25 %

20

KegiatanPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

100 %

1

Program Pengembangan Data/Informasi 05

Kegiatan Penyusunan Profil Daerah

Tersusunnya buku profil Inspektorat

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Bidang Pemerintahan Umum Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Terbayarnya abonemen telpon dan listrik

16


Renja 2016


Kode






2

3

4

5

6

7

8=(7/6)

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1





9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

100 %

1 unit

1 unit

25 %


Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terbayarnya honor pelaksana dan pengelola keuangan

7 org

7 org

7 org

7 org

100 %

7 org

7 org

25 %

08

Kegiatan Penyedian Jasa Kebersihan Kantor

Terpeliharanya kebersihan kantor

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

100 %

12 bln

3 bln

25 %

Terpeliharanya peralatan kantor

56 unit

29 unit

29 unit

29 unit

100 %

31 unit

1 unit

25 %

1

20

01

06

1

20

01

07

1

20

01

1

20

01

09

Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

1

20

01

10

Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor

53 jenis

53 jenis

28 jenis

53 jenis

190 %

53 jenis

53 jenis

25 %

1

20

01

11

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan foto copy

11 jenis

11 jenis

8 jenis

11 jenis

138 %

11 jenis

10 jenis

25 %

1

20

01

12

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya kebutuhan peralatan listrik

24 jenis

24 jenis

8 jenis

24 jenis

300 %

24 jenis

19 jenis

25 %

1

20

01

15

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya bukubuku peraturan perundangan dan terbayarnya abonemen surat kabar

13 buku dan 2 surat kabar


10 buku dan 12 bl surat kabar


130 %


2 surat kabar

20 %

1

20

01

16

Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Tersedianya kebutuhan alat dan bahan kebersihan

25 jenis

25 jenis

13 jenis

25 jenis

193 %

25 jenis

25 jenis

25 %

1

20

01

17

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya konsumsi rapat dan tamu

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

100 %

12 bln

3 bln

25 %

1

20

01

18

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terbayarnya biaya perjalanan dinas

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

100 %

12 bln

3 bln

25 %


17


Renja 2016


Kode






2

3

4

5

6

7

8=(7/6)

2 unit roda 2

-

-

-

2 unit LCD remote; screen view 70";gordyn;1 unit sofa;1 unit power digital amplifier;1 unit power mixer;1 unit powersupply;micropho ne;meja kursi dan almari pimpinan; 1 unit meja resepsionis kebutuhan gedung baru

2 macam

6 macam

6 macam

1

1

20

02

1

20

02

05

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Tersedianya dinas/operasional kendaraan operasional roda 4 dan roda 2

1

20

02

07

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor





9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

-

1 unit roda 4

-

0%

100 %

1 mesin penghancur kertas, 1 mesin pemotong kertas,

-

0%


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya perlengkapan kantor

6 almari sliding kaca, 1 almari loker, 3 unit AC

1

20

02

12

Kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja

Tersedianya peralatan kerja

10 unit AC split;2 unit AC floor standing;1 unit kamera;7 unit printer;2 unit PC;5 unit laptop

2 macam

1 macam

1 macam

100 %

2 Notebook, 3 Netbook, 5 printer , 2 alat ukur ketebalan, 2 meteran dorong digital, 1 alat test kadar aspal

-

0%

1

20

02

22

Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya pemeliharaan gedung kantor

1 gedung

1 gedung

1 gedung

1 gedung

100 %

-

-

-

1

20

02

29

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair

Terpeliharanya meubelair kantor

45 unit

45 unit

45 unit

45 unit

100 %

3 unit

-

0%

1

20

03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur


18


Renja 2016


Kode




2

3

4

5

6

7

8=(7/6)

32potong kain

-

-

-

2dokumen

-

-

-

1 05



Kegiatan Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

Tersedianya pakaian dinas khusus


20

03

1

20

06

1

20

06

1

20

20

1

20

20

01

Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala

Jumlah obyek PKPT : 71 obrik; PKPT : 67 obrik; PKPT : 65 obrik; PKPT : 80 obrik; pemeriksaan PKPT evaluasi AKIP: 4 SKPD evaluasi AKIP: 4 SKPD evaluasi AKIP: 4 SKPD evaluasi AKIP: 4 SKPD dan jumlah SKPD yang dievaluasi AKIP

1

20

20

02

Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

Prosentase kasus yang terselesaikan



9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

-

30potong kain

-

0%

-

-

-

-

124 %

PKPT : 64 obrik; evaluasi AKIP: 4 SKPD

PKPT : 20 obrik; evaluasi AKIP: - SKPD

32 %

12kasus

4 kasus

25 %


1


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 06

KegiatanPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya buku Lakip dan Tapkin

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

85%

6 kasus dari target 12 50 %

15 kasus

13 kasus

87 %

1

20

20

03

Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

Jumlah sasaran SKPD yang direviu lap keu, SPIP, dimonitor DAK dan Cukai

-Reviu 34 SKPD; -SPIP34 SKPD; -Monitor DAK 8 SKPD; -Monitor Cukai 6 SKPD




88 %

1

20

20

04

Kegiatan Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya

Prosentase kasus TPTGR yang selesai

80 %

Dari 137 kasus TPTGR realisasi 126 kasus (91 %)

126 kasus

117 kasus

93 %



120 kasus


10 kasus

73 %

8%

19


Renja 2016


Kode





2

3

4

5

1 1

20

20

06

Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Prosentase Dari target 300 Dari target 335 rekomendasi yang rekomendasi realisasi rekomendasi realisasi ditindaklanjuti/seles 250 (83 %) 316 (106 %) ai

1

20

20

07

Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

Jumlah SKPD yang mengikuti

1

20

20

09

Kegiatan Koordinasi rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi

Jumlah SKPD

1

20

21

1

20

21

01

Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

1

20

21

02

Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja

1

20

22

1

20

22







6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

402 rekomendasi

351 rekomendasi

88 %

Dari target 300 rekomendasi LHP

-

0%

34 SKPD yang mengikuti

35 SKPD

34 SKPD

34 SKPD

100 %

34 SKPD

-

0%

34 SKPD

-

-

-

0%

-

-

0%

Jumlah aparat pengawas yang mengikuti pelatihan

30 peserta

32 peserta

33 peserta

33 peserta

100 %

33 org

-

0%

Jumlah aparat pengawas yang ikut pelatihan teknis

32 peserta

31 peserta

31 peserta

32 peserta

104 %

33 org

27 org

82 %

1 dokumen

-

-

-

-

-

-

0%

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur Pengawasan

Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 02

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Tersusunnya buku Sistem dan Prosedur Pedoman SOP Pengawasan


20

Renja 2016


2.2.ANALISIS KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT Mengingat Inspektorat sampai dengan saat ini belum menetapkan Standar Pelayanan Minimum, sehingga belum memiliki Indikator Kinerja SPM maupun IKK sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Oleh karena itu, guna mengukur kinerja pelayanan, Inspektorat menentukan tolak ukur kinerja berdasarkan indikator kinerja utama sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat serta norma dan standar pelayanan Inspektorat lainnya yang relevan. Berikut tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat. Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Mojokerto Target Renstra SKPD

Realisasi Capaian

Proyeksi

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2015

Tahun 2015 (s/d Maret 2016)

Tahun 2016

Tahun 2017

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

-

-

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

25 %

100 %

100 %

Besaran alokasi anggaran

-

-

3

Prosentase kasus pengaduan masyarakat yang tertangani

-

-

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

25 %

100 %

100 %

4

Jumlah/intensit as pemeriksaan rutin dan berkala

-

-

68 UKPD

50 UKPD

50 UKPD

50 UKPD

68 UKPD

20 UKPD

50 UKPD

50 UKPD

5

Jumlah/intensit as pemeriksaan insidentiil

-

-

12 kali

12 kali

12 kali

12 kali

12 kali

5 kali

12 kali

12 kali

6

Prosentase pelanggaran disiplin yang tertangani

-

-

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

0%

100 %

100 %

7

Jenis penyimpangan pengelolaan anggaran

-

-

2

2

2

2

2

2

2

2

8

Jumlah SOP dan SPM SKPD

-

-

2

2

2

2

2

2

2

2

9

Besaran TP-

-

-

4 milyard

4 milyard

2,5 milyard

2 milyard

3 milyard

-

10 Jumlah SPIP SKPD terselesaikan

-

-

4 skpd

4 skpd

35 skpd

35 skpd

4 skpd

4 skpd

35 skpd

35 skpd

11 Prosentase tindak lanjut LHP terselesaikan

-

-

100 %

100 %

100 %

100 %

50 %

0%

60 %

70 %

12 Jumlah aparat pengawasan internal yang mengikuti Diklat Pengawasan

-

-

4 org

4 org

4 org

4 org

2 org

-

4 org

4 org

13 Jumlah aparatur pengawasan internal yang mengikuti

-

-

30 org

33 org

30 org

30 org

30 org

-

30 org

30 org

SPM/stan dar IKK nasional

NO

Indikator

(1)

(2)

(3)

1

Kualitas sarana dan prasarana

2

2.067.577.450 2.818.276.000

3.031.276.000

2.676.717.075 1.896.597.484

139.064.407

Catatan Analisis

(13)

3.031.276.000 2.676.717.075

2,5 milyard 2 milyard

TGR


21

Renja 2016


Target Renstra SKPD NO

Indikator

SPM/stan dar IKK nasional

Realisasi Capaian

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2015

Tahun 2015 (s/d Maret 2016)

Proyeksi Tahun 2016

Tahun 2017

Catatan Analisis

Bintek Pengawasan 14 Jenis Diklat yang diikuti aparatur pengawasan

-

-

1 jenis

2 jenis

2 jenis

2 jenis

2 jenis

1 jenis

2 jenis

2 jenis

15 Jenis bintek yang diikuti aparatur pengawasan

-

-

5 jenis

2 jenis

2 jenis

3 jenis

2 jenis

-

2 jenis

3 jenis

16 Jumlah dan jenis peralatan kerja penunjang pemeriksaan

-

-

70 %

70 %

75 %

80 %

70 %

-

75 %

80 %

2.3.ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat adalah tingkat kinerja pelayanan;permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat; Dampak Kinerja Pelayanan Inspektorat terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dan terhadap capaian program nasional; tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat. a. Tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Bertitiktolak dari gambaran umum kinerja layanan Inspektorat Kota Mojokerto pada tahun anggaran 2015, teridentifikasi bahwa capaian program dan kegiatan Inspektorat Kota Mojokerto, hampir seluruhnya mencapai 100 %. Namun demikian, capaian ini didasarkan pada target sasaran perencanaan yang memang masih belum sesuai dengan kebutuhan yang ideal dari organisasi. Sebagai contoh, prasarana dan sarana kantor, meskipun rasio capaiannya 100 %, tetapi kondisi riil yang ada belum sepenuhnya mendukung kegiatan pengawasan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Inspektorat secara optimal. Pada aspek sumber daya aparatur, dari jumlah 30 orang Inspektur Pembantu dan pemeriksa, baru 6 orang yang sudah mengikuti Diklat Pengawasan. Sebenarnya, terdapat 10 orang yang sudah lulus sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA), namun demikian pada tahun 2013 yang lalu, sebagian personil Inspektorat tersebut, yaitu sebanyak 4 orang telah dimutasi ke SKPD yang lain. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, aparatur Inspektorat belum mendapat dukungan peralatan kerja yang memadai, seperti jumlah dan jenis peralatan pemeriksaan konstruksi bangunan, laptop, kendaraan dinas, dan sebagainya. Kondisi ini sangat terkait dengan alokasi anggaran untuk bidang pengawasan yang belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan organisasi. Pada aspek manajemen pengawasan, juga belum mempunyai SOP dan SPM pengawasan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, tahapan implementasinya baru sampai pada tahap sosialisasi, bimbingan teknis, pembentukan satgas SPIP dan pemetaan Lingkungan Pengendalian di 4 SKPD sebagai sampling. Langkah penyusunan diagnostic assesment dan langkahlangkah pengendalian resiko lingkungan organisasi belum dilakukan. Demikian pula, pelaksanaan koordinasi yang lebih komprehensif dengan aparat pengawasan fungsional dan SKPD yang menjadi stakeholders Inspektorat perlu lebih dioptimalkan. Output dari berbagai kondisi ini, penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan masih sering terlambat, pra pemutakhiran data dan pemutakhiran data juga mengalami keterlambatan. Demikian pula, reviu laporan keuangan serta penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, baik hasil pemeriksaan Tim Penyusun Renja Inspektorat TAHUN 2016

22


Renja 2016

internal maupun hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional lainnya, juga mengalami keterlambatan. Lebih lanjut, sistem pengelolaan keuangan masih belum berjalan secara optimal sebagai akibat belum adanya review dan pengendalian secara sistematis terhadap keselarasan antara usulan anggaran dengan rencana kinerja.Beberapa kegiatan masih terjadi realisasi anggaran lebih rendah dari rencananya.Akibatnya, kegiatan seringkali tertunda karena tidak tersedia anggaran untuk pelaksanaannya. Demikan pula, anggaran perubahan yang realisasi anggarannya sering tidak tepat waktu sehingga kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat direalisasikan karena keterbatasan waktu dalam pertanggungjawabannya. Selain itu, terdapat beberapa catatan yang menunjukkan bahwa perencanaan anggaran bidang pengawasan masih terdapat kelemahan, antara lain misalnya kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang realisasinya melampaui anggaran yang disediakan. Kegiatan Koordinasi rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi (RAD-PPK), hingga tahun yang lalu belum mendapatkan porsi anggaran sama sekali. Demikian pula, kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan, hanya pada tahun anggaran 2015 mendapatkan alokasi anggaran, setelah itu tidak mendapatkan alokasi sama sekali. Padahal, selama kurun waktu 3 tahun terakhir terdapat perubahan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, yang tentunya membutuhkan penyesuaian sistem dan prosedur pengawasan pengelolaan keuangan daerah. b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat Sebagaimana diketahui, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor : 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota, Inspektorat Kota Mojokerto menyelenggarakan fungsi : a. Perencanaan Program Pengawasan b. Perumusan Kebijakan dan Fasilitas Pengawasan c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Selain menjalankan fungsi di atas, Inspektorat melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Kota di bidang : a. Administrasi Umum, dilakukan pengawasan terhadap kebijakan daerah, kelembagaan daerah, pegawai daerah, keuangan daerah dan barang daerah ; b. Urusan Pemerintahan, dilakukan pengawasan terhadap urusan wajib, urusan pilihan, dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan kebijakan pinjaman hibah luar negeri. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di atas, terdapat permasalahan yang dihadapi dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Adapun permasalahan tersebut sebagai berikut : 1. Aspek Gambaran Pelayanan Inspektorat Berdasarkan gambaran umum pelayanan Inspektorat saat ini, teridentifikasi permasalahan yang terjadi sebagai berikut : a. Sarana dan prasarana pendukung tugas pengawasan kurang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya; b. Keterbatasan jumlah maupun jenis peralatan yang digunakan APIP dalam melaksanakan pemeriksaan; c. Belum optimalnya penyusunan program anggaran; d. Tidak ada standar dalam melakukan pemeriksaan; e. Belum optimalnya implementasi SPIP; f. Kurangnya komunikasi dan kerjasama antar unit kerja; g. Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga pengawasan fungsional lainnya; h. Ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemeriksaan; dan i. Keterbatasan kapasitas APIP pada umumnya dan secara khusus di bidang keahlian tertentu.


23


Renja 2016

Munculnya beberapa permasalahan di atas, dipengaruhi oleh faktor - faktor internal maupun eksternal. Faktor - faktor tersebut meliputi : kurangnya pemeliharaan peralatan dan pengadaan peralatan baru, ditambah dengan terbatasnya alokasi anggaran pemeliharaan dan pengadaan peralatan, lemahnya penyusunan program anggaran, kurang memadainya alokasi anggaran penunjang kegiatan pengawasan dan pemeriksaan. Faktor berpengaruh lainnya adalah Satgas SPIP belum seluruhnya memahami SPIP, sedangkan dari faktor eksternal Inspektorat kurangnya konsistensi Pemerintah Kota terhadap pelaksanaan SPIP, belum seluruh aparatur mengikuti diklat pengawasan, lemahnya komunikasi dan kerjasama antar unit kerja, kurangnya dukungan lembaga pengawasan fungsional lainnya serta adanya mutasi pegawai. 2. Aspek Kajian Renstra Inspektorat Propinsi Berdasarkan kajian Renstra Inspektorat Propinsi Jawa Timur, bahwa sasaran strategis meningkatnya sistem pengendalian internal kiranya patut dikedepankan, ditengah upaya Pemerintah Kota mengimplementasikan Sistem Pengendalian Internal ini. Dimana, permasalahan yang muncul dalam aspek ini adalah belum optimalnya implementasi seluruh tahapan SPIP.Sebagaimana diketahui, bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto serta Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, prosesnya baru pada tahap persiapan. Penerapan SPIP yang telah dilaksanakan meliputi kegiatan sosialisasi, bimtek, dan diklat SPIP. Sedangkan tahap pembuatan Grand Design SPIP, pembuatan Infrastruktur SPIP, pelaksanaan Diagnostik Assesment/ Control Self Assessment dan evaluasi penerapan SPIP, hingga saat ini masih belum dilaksanakan. Diperlukan pula koordinasi dengan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto agar implementasi SPI ini dapat berjalan optimal. 3. Aspek Kajian Renstra Kementerian Pada aspek kajian Renstra Kementerian, khususnya Kementerian Dalam Negeri, salah satu sasaran strategis yang hendak diwujudkan adalah meningkatnya kepatuhan dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam implementasi aturan, yang dipandang masih kurang. Bertitik tolak dari kajian ini dapat diidentifikasi permasalahan Inspektorat, bahwa Inspektorat belum berperan sebagai qualityassurance (penjamin mutu) dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah serta kurangnya konsultasi dengan APIP lainnya. Adapun faktor internal yang mempengaruhi permasalahan Inspektorat adalah belum tersusunnya SPI dan sering berubahnya aturan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. 4. Aspek Kajian terhadap RTRW Pada aspek kajian ini, hal yang cukup menonjol bagi Kota Mojokerto adalah pengembangan tata ruang kota sebagai "smart city" yang berbasis pada teknologi informasi. Sehingga ketersediaan jaringan teknologi informasi dapat dikatakan sudah cukup memadai, tetapi belum termanfaatkan oleh Inspektorat secara optimal, karena perangkat teknologi yang ada belum cukup memadai. Kedua faktor ini memunculkan permasalahan Inspektorat hingga saat ini belum memiliki sistem informasi manajemen pengawasan yang handal. 5. Aspek Kajian Lingkungan Hidup Strategis Berdasarkan kajian ini, teriidentifikasi permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kota Mojokerto, yaitu belum tersusunnya norma, standar dan prosedur pengawasan bidang pengelolaan lingkungan hidup strategis. Sebagaimana diketahui dengan terbatasnya daya dukung sumber daya alam, maka penataan lingkungan akan menjadi persoalan serius bagi Pemerintah Kota Mojokerto, tentunya juga bagi upaya pengendalian dan pengawasannya. Tim Penyusun Renja Inspektorat TAHUN 2016

24


Renja 2016

Di sisi yang lain, Inspektorat mengalami keterbatasan aparatur, khususnya yang memiliki basis kompetensi di bidang lingkungan hidup. c. Dampak Kinerja Pelayanan Inspektorat terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dan terhadap capaian program nasional Sebagaimana diketahui bahwa visi Walikota Mojokerto adalah”Mewujudkan Kota Mojokerto sebagai Service City yang cerdas dan bermoral" dengan misi : 1. Mewujudkan SDM yang berkualitas, 2. Mewujudkan pemerintahan dan swasta yang professional dan berdaya saing tinggi serta, 3. Pemerintahan dan jasa layanannya diselenggarakan dengan amanah, bersih dan baik (clean and good governance). Namun, upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat sebagai berikut : 1. Kurangnya pemeliharaan peralatan dan pengadaan peralatan baru Kondisi peralatan kerja yang ada, seperti laptop dan PC kurang terpelihara dengan baik, jumlahnya juga tidak mencukupi untuk menunjang kinerja personil Inspektorat. Sedangkan pengadaan peralatan baru juga masih terbatas. 2. Lemahnya penyusunan program anggaran Sistem pengelolaan keuangan masih belum berjalan secara optimal, beberapa kegiatan masih terjadi realisasi anggaran lebih rendah dari rencananya. Kegiatan seringkali tertunda karena tidak tersedia anggaran untuk pelaksanaannya. Bahkan terdapat satu kegiatan, yang perencanaan anggarannya tidak mampu mencukupi kegiatan operasional rutin Inspekorat. 3. Satgas SPIP SKPD belum seluruhnya memahami SPIP Dalam penyelenggaraan SPIP, perlu dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP. Satgas ini bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP dan memfasilitasi seluruh kebutuhan atas pedoman dan materi yang diperlukan untuk melaksanakan SPIP. Dengan kata lain, satgas bertugas untuk mengawal seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Oleh karena itu, proses pemahaman/knowing yang merupakan tahap untuk membangun kesadaran (awareness) dan menyamakan persepsi, agar setiap individu mengerti dan memiliki persepsi yang sama tentang SPIP, menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi SPIP. Dan sebaliknya, jika pemahaman Satgas SPIP belum terbangun, maka tentunya akan menjadi faktor penghambat yang serius bagi tercapainya tujuan SPIP. 4. Lemahnya komunikasi dan kerjasama antar unit kerja Komunikasi berperan penting dalam mengarahkan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan. Komunikasi juga bagian terpenting dalam upaya membangun persepsi aparat guna pelaksanaan tugasnya. Selain komunikasi, kerjasama antar unit kerja di lingkungan Inspektorat sangat berpengaruh terhadap kualitas kinerja pengawasan, agar diperoleh hasil pemeriksaan yang lebih bersifat integral dan komprehensif. 5. Belum semua aparatur mengikuti diklat pengawasan Kondisi aparatur pengawasan yang dimiliki Inspektorat saat ini, belum seluruhnya mengikuti diklat - diklat kepengawasan, sehingga menjadi faktor penghambat bagi upaya mewujudkan sasaran organisasi yang profesional dan akuntabel. 6. Kebijakan Mutasi Pegawai Salah satu faktor penghambat terwujudnya aparatur pengawasan yang kompeten, berintegritas dan disiplin yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik adalah kebijakan mutasi pegawai. Sebagaimana diketahui, bahwa dari sejumlah pegawai Inspektorat yang telah mengikuti Diklat Pengawasan dan memperoleh sertifikat sebagai Pejabat Fungsional Auditor, sebanyak 16 orang telah dimutasikan ke SKPD yang lain. Sedangkan kondisi yang ada saat ini, Pejabat Fungsional Auditor tinggal tersisa 4 orang. Tim Penyusun Renja Inspektorat TAHUN 2016

25


Renja 2016

Adanya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Kota Mojokerto dan beberapa faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tentunya akan berdampak bagi upaya Inspektorat untuk membantu Walikota guna mewujudkan visi dan misinya. Bahkan, permasalahan dan faktor penghambat ini juga akan mengganggu bagi pencapaian tujuan dan sasaran program nasional untuk segera mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas KKN. d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat Berdasarkan kajian terhadap beberapa kondisi obyektif Inspektorat di atas, dapat ditarik kesimpulan mengenai peluang dan tantangan yang akan dihadapi oleh Inspektorat pada tahun-tahun yang akan datang sebagai berikut : 1. Bidang Kelembagaan/Organisasi. Struktur organisasi Inspektorat belum secara optimal mampu mendukung upaya perwujudan visi, misi dan strategi pelaksanaan peran yang diharapkan oleh pemerintah Kota Mojokerto. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana terdapat dalam Struktur Organisasi Inspektorat sampai saat ini belum terealisasi, agar ke depan mampu mewujudkan Inspektorat menjadi sebuah organisasi yang profesional. 2. Bidang Sumber Daya Manusia Agar produk layanan Inspektorat yang dihasilkan, dalam hal ini adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) lebih berkualitas dan memenuhi standar/norma yang ditetapkan, maka diperlukan aparatur yang profesional, berintegritas dan disiplin. Oleh karena itu, kondisi yang diinginkan atau proyeksi ke depan adalah seluruh pejabat di Inspektorat Kota Mojokerto mempunyai kompetensi di bidang pengawasan.Sementara itu, kondisi obyektif yang ada sekarang Perencanaan pegawai belum disusun atas dasar kebutuhan unit kerja yang disesuai dengan beban kerja, kompetensi serta dikaitkan dengan upaya pencapaian target-target kinerja organsiasi. Inspektorat juga belum memiliki sistim penilaian kinerja yang berbasis pada kinerja pegawai, sebagaimana diamanatkan oleh PP No 46 Tahun 2011. 3. Bidang Sarana dan Prasarana Untuk kelancaran pelaksanaan tugas di bidang pengawasan, maka ke depan Inspektorat Kota Mojokerto perlu adanya sarana dan prasarana yang representatif serta didukung adanya teknologi informasi yang memadai. 4. Bidang Pelayanan atau Produk Inspektorat Berdasarkan bidang layanan atau produk Inspektorat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) selama ini, maka kondisi yang diinginkan atau proyeksi ke depan mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan agar lebih memberikan hasil/dampak yang lebih baik bagi sasaran pemeriksaan. Pada aspek ketatalaksanaan ini, Inspektorat juga belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pengawasan. Kemampuan menghasilkan pelayanan yang baik kepada stakeholders sangat tergantung pada kemampuan pihak unit pendukung internal untuk memberikan pelayanan kepada unit-unit kerja pelaksana tugas pokok dan fungsi yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Mojokerto. Peluang ini dapat dioptimalkan, mengingat kebijakan pengawasan yang dikeluarkan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri terhadap kompleksitas dan cakupan kerja pemerintah daerah, yaitu untuk mendorong kepatuhan dan konsistensi implementasi aturan, serta meningkatkan upaya pengendalian dan manajemen resiko. Peran APIP akan dikatakan maksimal apabila Sistem Pengendalian Internal (SPI) tersedia dengan baik, tujuan SPI dapat tercapai melalui quality assurance, serta efektivitas manajemen risiko melalui peran konsultasi. Oleh karena itu, belum adanya standar pengendalian internal tentunya menjadi salah satu penyebabnya belum terwujudnya tujuan SPI. 5. Bidang Manajemen Proses Pengawasan Belum adanya review dan pengendalian secara sistematis terhadap keselarasan antara usulan anggaran dengan rencana kinerja. Sistem pengelolaan keuangan masih belum berjalan secara optimal, masih sering terjadi realisasi anggaran lebih rendah dari rencananya. Kegiatan seringkali tertunda karena tidak tersedia anggaran untuk pelaksanaan kegiatan, Tim Penyusun Renja Inspektorat TAHUN 2016

26


Renja 2016

sehingga mengganggu proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta upaya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Meskipun sudah memperoleh penilaian WTP dari BPK, namun upaya untuk mempertahankan penilaian tersebut harus secara terus menerus dilakukan melalui upayaupaya pengelolaan keuangan yang baik. e. Formulasi isu-isu penting Menganalisis perkembangan situasi dan kondisi Inspektorat Kota Mojokerto dalam beberapa tahun ke belakang, maka guna penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kota Mojokerto tahun 2016 perlu rumusan isu-isu strategis yang patut mendapat perhatian khusus untuk ditindaklanjuti. Beberapa isu strategis atas pelaksanaan tugas adalah : 1. Sarana dan prasarana pendukung tugas pengawasan kurang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya yang disebabkan oleh kurangnya alokasi anggaran pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana baru; 2. Keterbatasan jumlah maupun jenis Peralatan yang digunakan APIP yang disebabkan oleh kurang pengadaan peralatan baru; 3. Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga pengawasan fungsional lainnya yang disebabkan oleh belum optimalnya koordinasi dan sinergi perencanaan pengawasan; 4. Belum optimalnya penyusunan program anggaran yang menyebabkan terjadinya realisasi anggaran tidak sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan; 5. Tidak ada standar dalam melakukan pemeriksaan disebabkan oleh belum tersusunnya standar, norma dan prosedur pemeriksaan; 6. Ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemeriksaan yang disebabkan oleh kurangnya komitmen dari SKPD terkait; 7. Belum optimalnya satgas SPIP yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman seluruh Satgas terhadap SPI dan belum adanya SOP dan SPM yang memadai; 8. Kurangnya komunikasi dan kerjasama antar unit yang disebabkan oleh belum adanya harmonisasi dan sinkronisasi persepsi aparatur terhadap tugas-tugas pengawasan; 9. Keterbatasan kapasitas APIP pada umumnya dan secara khusus di bidang keahlian tertentu yang disebabkan oleh kebijakan mutasi pegawai, belum seluruh aparatur pengawasan mengikuti diklat pengawasan; dan 10. Kepatuhan dan konsistensi implementasi aturan masih kurang yang disebabkan oleh sering berubahnya aturan dan belum selesainya penyusunan SPI.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Renja SKPD merupakan penjabaran lebih lanjut dari RKPD. Dalam konteks ini maka tahap awal penyusunan Renja SKPD didahului dengan review terhadap rancangan awal RKPD. Sebagai hasil review rancangan awal RKPD tersaji sebagai berikut :


27

Renja 2016


Tabel 3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2016 Inspektorat Kota Mojokerto Nama SKPD : INSPEKTORAT Rancangan Awal RKPD


No

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1


Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

Target capaian


(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Inspektorat

1 dokumen

100 %

5.500.000

Kegiatan Penyusunan Renstra Strategis SKPD

Inspektorat

0dokumen

100 %

0

Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja

Inspektorat

1 dokumen

100 %

7.500.000

Urusan Wajib

Urusan Wajib

Bidang Perencanaan Pembangunan


Program Pengembangan Data/Informasi



Inspektorat

1 dokumen

100 %

5.500.000



(12)


2

Kegiatan Penyusunan Renstra Strategis SKPD

Inspektorat

0dokumen

100 %

0

3

Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja

Inspektorat

1 dokumen

100 %

7.500.000

Bidang Pemerintahan Umum


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


4

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Inspektorat

10 org

100 %

30.000.000

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Inspektorat

10 org

100 %

30.000.000

5


Inspektorat

12 bln

100 %

70.000.000


Inspektorat

12 bln

100 %

70.000.000

6


Inspektorat

1 unit

100 %

50.000.000


Inspektorat

1 unit

100 %

50.000.000

7


Inspektorat

7 org

100 %

70.000.000


Inspektorat

7 org

100 %

70.000.000

8


Inspektorat

12 bln

100 %

50.000.000


Inspektorat

12 bln

100 %

50.000.000

9


Inspektorat

56 unit

100 %

30.000.000


Inspektorat

56 unit

100 %

30.000.000


Catatan Penting

28

Renja 2016


Rancangan Awal RKPD


(3)

(4)

Target capaian (5)

(8)

(9)

Target capaian (10)

10


Inspektorat

53 jenis

100 %

40.000.000


Inspektorat

53 jenis

100 %

40.000.000

11


Inspektorat

11 jenis

100 %

20.000.000


Inspektorat

11 jenis

100 %

20.000.000

12


Inspektorat

24 jenis

100 %

10.000.000


Inspektorat

24 jenis

100 %

10.000.000

13


Inspektorat


100 %

10.000.000


Inspektorat


100 %

10.000.000

14


Inspektorat

25 jenis

100 %

6.000.000


Inspektorat

25 jenis

100 %

6.000.000

15


Inspektorat

12 bln

100 %

35.000.000


Inspektorat

12 bln

100 %

35.000.000

16


Inspektorat

12 bln

100 %

100.000.000


Inspektorat

12 bln

100 %

100.000.000

Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Inspektorat

2 unit roda 2

100 %

35.000.000

No (1)

Program/ Kegiatan (2)

Lokasi

Indikator kinerja

Pagu indikatif (Rp.000) (6)


Program/ Kegiatan (7)

Lokasi

Indikator kinerja

Kebutuhan Dana (Rp.000) (11)

(12)


17

Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Inspektorat

2 unit roda 2

100 %

35.000.000

18


Inspektorat

2 unit LCD remote;screen view 70";gordyn;1 unit sofa;1 unit power digital amplifier;1 unit power mixer;1 unit power supply;microphone;mej a kursi dan almari pimpinan;1 unit meja resepsionis kebutuhan gedung baru

100 %

388.000.000


Inspektorat

2 unit LCD remote;screen view 70";gordyn;1 unit sofa;1 unit power digital amplifier;1 unit power mixer;1 unit power supply;microphone;meja kursi dan almari pimpinan;1 unit meja resepsionis kebutuhan gedung baru

100 %

388.000.000

19


Inspektorat

10 unit AC split; 2 unit AC floor standing;1 unit kamera;7 unit printer;2 unit PC;5 unit Laptop

100 %

187.500.000


Inspektorat

10 unit AC split ; 2 unit AC floor standing; 1 unit kamera;7 unit printer;2 unit pc;5 unit laptop

100 %

187.500.000


Catatan Penting

29

Renja 2016


Rancangan Awal RKPD


No

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

(1)

(2)

(3)

(4)

Target capaian (5)

Pagu indikatif (Rp.000) (6)

20

Kegiatan Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor

Inspektorat

1 gedung

100 %

0

21

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair

Inspektorat

45 unit

100 %

33.750.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 22


Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kebutuhan Dana (Rp.000) (11)

Inspektorat

1 gedung

100 %

0

Inspektorat

45 unit

100 %

33.750.000

Inspektorat

32potong kain

100 %

9.000.000

Inspektorat

2dokumen

100 %

5.500.000

Lokasi

Indikator kinerja

(7)

(8)

Kegiatan Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair

Inspektorat

32potong kain

100 %

9.000.000

(12)


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Inspektorat

2dokumen

100 %

5.500.000


Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


24


Inspektorat

PKPT : 71 obrik;evaluasi AKIP: 4SKPD

100 %

400.000.000


Inspektorat

PKPT : 71 obrik;evaluasi AKIP: 4SKPD

100 %

400.000.000

25


Inspektorat

85%

100 %

50.000.000


Inspektorat

85%

100 %

50.000.000

26


Inspektorat


100 %

353.526.000


Inspektorat


100 %

353.526.000

27


Inspektorat

80 %

100 %

95.000.000


Inspektorat

80 %

100 %

95.000.000


Catatan Penting

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 23

(9)

Target capaian (10)

Program/ Kegiatan

30

Renja 2016


Rancangan Awal RKPD


No

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

Target capaian


Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

Target capaian


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

28


Inspektorat

85%

100 %

55.000.000


Inspektorat

85%

100 %

55.000.000

29


Inspektorat

140 peserta

100 %

65.000.000


Inspektorat

140 peserta

100 %

65.000.000

30

Kegiatan Koordinasi rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi (RADPPK)

Inspektorat

34 SKPD

100 %

100.000.000

Kegiatan Koordinasi rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi (RADPPK)

Inspektorat

34 SKPD

100 %

100.000.000

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur Pengawasan Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Inspektorat

32 peserta

100 %

300.000.000

Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Inspektorat

32 peserta

100 %

300.000.000

32


Inspektorat

32 peserta

100 %

220.000.000


Inspektorat

32 peserta

100 %

220.000.000

Inspektorat

1 dokumen

100 %

150.000.000

Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan JUMLAH


(12)


31

33

Catatan Penting

Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Inspektorat

1 dokumen

100 %

150.000.000 2.981.276.000

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan JUMLAH

2.981.276.000

31

Renja 2016


2.5. PENELAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kota Mojokerto tidak secara langsung terlibat dengan masyarakat, LSM, serta Organisasi lainnya. Oleh karena itu sampai dengan saat ini Inspektorat belum pernah mendapatkan usulan program atau kegiatan dari para stake holders. Namun demikian, pada saat pelaksanaan Musrenbang RKPD tidak terdapat usulan baru atas program dan kegiatan yang diusulkan Inspektorat Kota Mojokerto. Tabel 4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2016 Kota Mojokerto

Nama SKPD : INSPEKTORAT No

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

(1)

(2)

(3)

(4)

Besaran/ Volume (5)

-

-

-

-

-


Catatan (6) -

32


Renja 2016

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Kebijakan Nasional yang berkaitan dengan Tugas Pokok, dan Fungsi Inspektorat adalah INPRES 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, oleh karena itu secara tidak langsung Program dan Kegiatan yang direncanakan oleh Inspektorat akan mendukung keberhasilan INPRES 5 Tahun 2004 tersebut. Namun demikian,sampai dengan saat ini belum ada lagi kebijakankebijakan nasional mengenai kepengawasan.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA INSPEKTORAT Sebelum merumuskan tujuan dan sasaran dalam Rencana Kerja ini, terlebih dahulu kami akan mengungkapkan kembali Tujuan dan Sasaran Inspektorat yang tercantum dalam Rencana Strategis Periode 2014-2019 sebagai berikut : Tujuan Inspektorat Kota Mojokerto : Meningkatkan manajemen pengawasan internal yang mampu mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel. Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu satu tahunan maka Inspektorat Kota Mojokerto menjabarkannya dalam suatu sasaran, yang mencakup : Sasaran-1 : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih dari Unsur KKN Sasaran-2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sasaran-3 : Terciptanya Reformasi Birokrasi di Bidang Pengawasan Sasaran-4 : Meningkatnya Kualitas Tugas Pokok dan Fungsi

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN Inspektorat Kota Mojokerto dalam upaya pencapaian target kinerja pada tahun 2016 menetapkan 9 Program dengan jumlah Kegiatan sebanyak 32 Kegiatansebagai berikut : 1.Program Pengembangan Data/Informasi a. Kegiatan Penyusunan Profil Daerah 2.Program Perencanaan Pembangunan Daerah a. Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja 3.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. KegiatanPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional d. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan e. Kegiatan Penyedian Jasa Kebersihan Kantor f. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja g. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor h. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan i. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor j. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan k. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor l. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman m. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Tim Penyusun Renja Inspektorat TAHUN 2016

33


Renja 2016

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a.Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas/operasional b.Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor c.Kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja d.Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor e.Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair 5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a.Kegiatan Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a.Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH a.Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala b.Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah c.Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH d.Kegiatan Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya e.Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan f.Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif g.Kegiatan Koordinasi rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi (RAD-PPK) 8.Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur Pengawasan a.Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan b.Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja 9.Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan a.Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Agar lebih memudahkan dalam menganalisis Program dan Kegiatan serta besaran perkiraan kebutuhan anggarannya, berikut disajikan tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Tahun 2015 dan Prakiraan Maju 2016.


34



Renja 2016

24

Renja 2016


Tabel 5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kota Mojokerto


Kode



(2)

(3)

(1) 1

Rencana Tahun 2016

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi



Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)

Catatan Penting

(8)

Target Capaian Kinerja (9)


Urusan Wajib

1

06


1

06 15


1

06 15 05 Kegiatan Penyusunan Profil Daerah

1

06 21

1

06 21 19 Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja

1

20


1

20 01


1

20 01 01 KegiatanPenyediaan Jasa Surat Menyurat

1

20 01 02 KegiatanPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan


Tersusunnya buku profil Inspektorat

Inspektorat

1 dokumen

5.500.000

APBD

1 dokumen

6.050.000

Tersusunnya buku Renja

Inspektorat

1 dokumen

7.500.000

APBD

1 dokumen

7.500.000

Jumlah aparat yang Inspektorat melaksanakan lembur

10 org

30.000.000

APBD

10 org

30.000.000

Terbayarnya abonemen telp dan

12 bln

70.000.000

APBD

12 bln

70.000.000


Inspektorat

25

Renja 2016


Kode

Rencana Tahun 2016




Lokasi



Sumber Dana

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1) Listrik

Catatan Penting

(8)



listrik

1

20 01 06 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

Inspektorat

1 unit

50.000.000

APBD

1 unit

90.000.000

1

20 01 07 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terbayarnya honor pelaksana dan pengelola keuangan

Inspektorat

7 org

70.000.000

APBD

7 org

70.000.000

1

20 01 08 Kegiatan Penyedian Jasa Kebersihan Terpeliharanya Kantor kebersihan kantor

Inspektorat

12 bln

50.000.000

APBD

12 bln

50.000.000

1

20 01 09 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Terpeliharanya Peralatan Kerja peralatan kantor

Inspektorat

56 unit

30.000.000

APBD

56 unit

33.000.000

1

20 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor

Inspektorat

53 jenis

40.000.000

APBD

53 jenis

44.000.000

1

20 01 11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan foto copy

Inspektorat

11 jenis

20.000.000

APBD

11 jenis

22.000.000

1

20 01 12 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya kebutuhan peralatan listrik

Inspektorat

24 jenis

10.000.000

APBD

24 jenis

11.000.000

1

20 01 15 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Tersedianya buku-buku Inspektorat dan Peraturan Perundang-undangan peraturan perundangan dan terbayarnya abonemen surat kabar


10.000.000

APBD


11.000.000

1

20 01 16 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Tersedianya Kantor kebutuhan alat dan bahan kebersihan

Inspektorat

25 jenis

6.000.000

APBD

25 jenis

6.600.000

1

20 01 17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya konsumsi Inspektorat rapat dan tamu

12 bln

35.000.000

APBD

12 bln

38.500.000


26

Renja 2016


Kode

(1)

Rencana Tahun 2016


Lokasi



Sumber Dana

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Catatan Penting

(8)



12 bln

100.000.000

APBD

12 bln

110.000.000

2 unit roda 2

35.000.000

APBD

1 unit roda 4

200.000.000

Inspektorat

2 unit LCD remote;screen view 70";gordyn;1 unit sofa;1 unit power digital amplifier;1 unit power mixer;1 unit power supply;microphone;mej a kursi dan almari pimpinan;1 unit meja resepsionis kebutuhan gedung baru

388.000.000

APBD

7 unit lemari besi kaca;1 unit sound sistem tripod (dual hisonic)

31.000.000

20 02 12 Kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja Tersedianya peralatan Inspektorat kerja

10 unit AC split;2 unit AC floor standing;1 unit kamera; 7 unit printer; 2 unit PC; 5 unit Laptop

187.500.000

APBD

2 unit PC; 2 unit Printer

33.000.000

0

APBD

1 gedung

33.750.000

APBD

45 unit

1

20 01 18 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Terbayarnya biaya Konsultasi ke Luar Daerah perjalanan dinas

1

20 02

1

20 02 05 Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Tersedianya Inspektorat kendaraan operasional roda 4 dan roda 2

1

20 02 07 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya perlengkapan kantor

1



Inspektorat


1

20 02 22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya pemeliharaan gedung kantor

Inspektorat

1 gedung

1

20 02 29 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair

Terpeliharanya meubelair kantor

Inspektorat

45 unit


0

33.750.000

27

Renja 2016


Kode

(1)

Rencana Tahun 2016


Lokasi



Sumber Dana

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

20 03

1

20 03 05 Kegiatan Pengadaan Pakaian khusus Tersedianya pakaian hari-hari tertentu dinas khusus

1

20 06

1

20 06 06 KegiatanPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1

20 20

1

20 20 01 Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala

Jumlah obyek Inspektorat pemeriksaan PKPT dan jumlah SKPD yang dievaluasi AKIP

1

20 20 02 Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

Prosentase kasus yang Inspektorat terselesaikan

1

20 20 03 Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

Jumlah sasaran SKPD yang direviu lap keu, SPIP, dimonitor DAK dan Cukai




Catatan Penting

(8)



Program Peningkatan Disiplin Aparatur Inspektorat

32potong kain

9.000.000

APBD

32potong kain

9.900.000

Inspektorat

2dokumen

5.500.000

APBD

2dokumen

6.050.000

PKPT : 71 obrik;evaluasi AKIP: 4 SKPD

400.000.000

APBD

PKPT : 71 obrik;evaluasi AKIP: 4 SKPD

437.988.475

85%

50.000.000

APBD

85%

50.000.000

-Reviu 34 SKPD; SPIP34 SKPD; Monitor DAK 8 SKPD; Monitor Cukai 6 SKPD

353.526.000

APBD

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersusunnya buku Lakip dan Tapkin


Inspektorat

-Reviu 34 SKPD;SPIP34 SKPD;-Monitor DAK 8 SKPD; -Monitor Cukai 6 SKPD

388.878.600

28

Renja 2016


Kode

(1)

Rencana Tahun 2016




Lokasi



Sumber Dana

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Catatan Penting

(8)



Prosentase kasus yang Inspektorat diperiksa

80 %

95.000.000

APBD

80 %

104.500.000

1

20 20 06 Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Prosentase temuan Inspektorat Pengawasan yang ditindaklanjuti/selesai

85%

55.000.000

APBD

85%

60.500.000

1

20 20 07 Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

Jumlah peserta yang mengikuti

Inspektorat

140 peserta

65.000.000

APBD

140 peserta

71.500.000

1

20 20 09 Kegiatan Koordinasi rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi (RAD-PPK)

Jumlah SKPD

Inspektorat

34 SKPD

100.000.000

APBD

34 SKPD

100.000.000

1

20 21

1

20 21 01 Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Jumlah aparat pengawas yang mengikuti pelatihan

Inspektorat

32 peserta

300.000.000

APBD

32 peserta

330.000.000

1

20 21 02 Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja

Jumlah aparat pengawas yang mengikuti pelatihan teknis

Inspektorat

32 peserta

220.000.000

APBD

32 peserta

220.000.000

1

20 22

1

20 22 02 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Tersusunnya buku Pedoman SOP

Inspektorat

1 dokumen

150.000.000

APBD

1 dokumen

0

1

20 20 04 Kegiatan Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya


Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

JUMLAH


2.981.276.000

2.676.717.075

29


Renja 2016

BAB IV

PENUTUP Rencana Kerja Inspektorat Kota Mojokerto Tahun 2016 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat serta berpedoman kepada Rancangan Awal RKPD dan Renstra Inspektorat, menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Inspektorat Tahun 2016. Untuk melaksanakan Rencana Kerja ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Inspektorat karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Rencana Kerja Inspektorat ini selain sebagai pedoman dalam menyusun RKA, juga digunakan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Inspektorat untuk periode tahunan. Akhir kata semoga Rencana Kerja Inspektorat ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.

Mojokerto, 4 Maret 2015 INSPEKTUR KOTA MOJOKERTO

Drs. AKHNAN Pembina Utama Muda NIP. 19600320 198003 1 003

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2016

Recommend Documents