RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2016

.

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

RENCANA KERJA ( RENJA ) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016

TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Jl. KH. Agus Salim No. 7 Telepon (0341) 364776 Fax (0341) 353375 Email :[email protected] webside : http://www.malangkab.go.id M A L A N G 65119

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR : 050/

/KEP/421.202/2015 TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016

Menimbang

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang

Nomor

Pelaksanaan

8

tentang

Peraturan

Pemerintah

Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; b. bahwa Rancangan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten

Malang

Tahun

2016

telah

mendapatkan pengesahan Bupati Malang; c.

bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Rencana

Kerja

Badan

Kepegawaian

Daerah

Kabupaten Malang Tahun 2016 dengan Keputusan Kepala

Badan

Kepegawaian

Daerah

Kabupaten

Malang. Mengingat

: 1. Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2003

tentang

Nomor

1

Tahun

2004

tentang

15

Tahun

2004

tentang

Tanggung

Jawab

Keuangan Negara; 2. Undang-Undang

Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Pemeriksaan

Nomor

Pengelolaan

Keuangan Negara;

dan

4. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang

Nomor

12

Tahun

2011

tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 6. Undang-Undang Pemerintahan

Nomor

Daerah,

23

Tahun

2014

tentang

telah

diubah

sebagaimana

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang

Pelaksanaan

Peraturan

Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008

tentang

sebagaimana telah

Organisasi

Perangkat

Daerah,

diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011

tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 20102015; 18. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2008 tentang

Organisasi

Perangkat

Daerah

Badan

Kepegawaian Daerah; 19. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten malang; 20. Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Review

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 atas Implementasi dan Pencapaian Visi Misi Kabupaten Malang ”Madep Manteb” Paruh Waktu; 21. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016; 22. Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/656/KEP/ 421.013/2011 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana

Strategis

(Renstra)

Badan

Kepegawaian

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011-2015. Memperhatikan : Keputusan

Bupati

Malang

188.45/584/KEP/421.013/2015

Tentang

Nomor

:

Pengesahan

Rancangan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 tanggal 2015;

16 September

MEMUTUSKAN: Menetapkan, KESATU

: Rencana Kerja Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten

Malang Tahun 2016; KEDUA

: Rencana

Kerja

Kabupaten

(Renja)

Malang

Badan

Tahun

Kepegawaian

2016

adalah

Daerah dokumen

perencanaan periode 1 (satu) tahun yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan; KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan bila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dirubah sebagaimana mestinya; Ditetapkan di : Tanggal

:

Malang September 2015

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG

Dr. SUWANDI, MM. M.Sc Pembina Utama Muda NIP. 19571017 197803 1 006 Tembusan disampaikan kepada : Yth. 1. Bpk. Bupati Malang di Kepanjen; 2. Bpk. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, di Kepanjen; 3. Sdr. Inspektur Kabupaten Malang di Malang; 4. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang, di Malang;

KATA PENGANTAR Puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat serta hidayah-Nya kami dapat menyusun Kerja (RENJA)

Rencana

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun

Anggaran 2016. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 serta sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah, Badan Kepegawaian Daerah

maka disusun Rencana Kerja

Tahun 2016 untuk digunakan

(Renja)

sebagai acuan

dalam melaksanakan program dan kegiatan. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Badan Kepegawaian Daerah merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang. Akhirnya, besar harapan kami semoga Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah

ada guna dan manfaatnya

dalam mendukung dan mensukseskan Visi dan Misi Kabupaten Malang. Sekian terima kasih.

Malang,

September 2015

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG

Dr. SUWANDI, MM.MSc Pembina Utama Muda NIP. 19571017 197803 1 006

DAFTAR ISI Halaman - Keputusan

Kepala

Badan

Kepegawaian

Daerah

Kabupaten Malang tentang Penetapan Rencana Kerja Tahun 2016 - Kata Pengantar - Daftar Isi - Lampiran Bab I s/d Bab V

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum

1 1 2

1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penyusunan

4 4

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015 2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015 dan capaian Renstra (Tabel 2.1 ) 2.2 Analisis kinerja pelayanan Badan Kepegawaian (Tabel 2.2 ) 2.3 Isu-isu penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah 2.4 Review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016

6 12 17 21 22

( Tabel 2.4 ) 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat ( Tabel 2.5 )

30

BAB III

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 1.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 1.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

32 32 32

BAB IV

Program dan Kegiatan

35

BAB V

PENUTUP

43

1 LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR : 050/ /KEP/421.202/2015 TENTANG RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016

RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 18

Tahun

2015

bahwa

Rencana

Kerja

Pembangunan

Daerah

(RKPD)

Kabupaten Malang Tahun 2016 merupakan RKPD transisi dimana RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun kedua yang akan segera berakhir, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010–2015, dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan mengisi kekosongan rencana pembangunan daerah Tahun 2016 yang diperlukan sebagai pedoman bagi

penyusunan

RAPBD

Tahun

2016

maka

diperlukan

penyusunan

rancangan program indikatif Tahun 2016 yang mengacu pada program indikatif Tahun 2015 sebagai dasar penyusunan RKPD Tahun 2016 sebelum RPJMD Kabupaten Malang 2016-2020 selesai disusun. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah yang memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya dan dilengkapi dengan kerangka anggaran dan regulasi serta indikasi pembiayaan dua tahun kedepan yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

2 Badan

Kepegawaian

Daerah

Kabupaten

Malang

sebagai

institusi

didaerah yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di Bidang Kepegawaian

dan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan

Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kepegawaian,

maka

untuk

mewujudkan

pemerintahan

yang

Baik,

dilaksanakan melalui pengawasan aparatur, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan kualitas pelayanan serta peningkatan kapasitas sumberdaya manusia. Sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi maka dibidang pemerintahan sekarang ini telah terjadi perubahan yang besar sekali, diantaranya adalah diwujudkannya tata kepemerintahan yang baik dan bersih (clean governance). Upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, bersih dan berwibawa selalu menjadi obsesi bagi rakyat dan pemerintahan di zaman modern sekarang ini. Keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang telah dicapai, diperlukan adanya perwujudan dan kemampuan serta kesungguhan aparatur negara untuk menjadi insan yang berkualitas, profesional dan bertanggung jawab dalam menangani berbagai permasalahan sehingga keberhasilan yang telah dicapai dapat terus dipelihara dan ditingkatkan serta diarahkan pada peningkatan Sumberdaya

Manusia.

Peningkatan

Sumberdaya

Manusia

dan

profesionalisme pada Aparatur Negara terus ditingkatkan guna mewujudkan Aparatur Negara yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan. 1.2

Landasan Hukum Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja dan pelaksanaan

program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3 6. Peraturan

Pemerintah

Nomor

58

Tahun

2005

tentang

Pengelolaan

Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

54

Tahun

2010

tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah

diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015; 15. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah; 16. Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 atas Implementasi dan Pencapaian Visi Misi Kabupaten Malang ”Madep Manteb” Paruh Waktu; 17. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2016;

Kerja

4 18. Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/656/KEP/ 421.013/2011 tentang Pengesahan

Rancangan

Akhir

Rencana

Strategis

(Renstra)

Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011-2015. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2016 adalah : 1. Pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran. 2. Dasar pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang. Tujuannya Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang adalah : 1. Merealisasikan tugas pokok dan fungsi yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan perkemBangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan Berpedoman pada Renstra dan RKPD; 3. Bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya. 1.4 Sistematika Penyusunan BAB I

: PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II

: EVALUASI

PELAKSANAAN

RENCANA

KERJA

BADAN

KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN 2015 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja

Tahun 2015 dan

Capaian Rencana Strategis. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah. 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah. 2.4 Review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

5 BAB III

: TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA 1.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional. 1.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah.

BAB IV

: PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB V

: PENUTUP

6 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN 2015 2.1. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian

Daerah

Tahun 2015 dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian Daerah Dari evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015 dan capaian Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

Badan Kepegawaian

Daerah pada tahun 2011 - 2015 melalui strategi, kebijakan, program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut: Realiasasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran indikator program Tingkat kelancaran administrasi perkantoran. Pada program ini terdiri dari 11 kegiatan dan dari hasil evaluasi masingmasing indikator kinerja kegiatan pada tahun 2013 dan tahun 2014 selama 48 bulan tercapai 100 %,

hingga

akhir 2015 target renstra 60 bulan dan

rencana tingkat capaian 100 %. Realiasasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur indikator program Capaian sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik Pada program ini terdiri dari 4 kegiatan dari hasil evaluasi masing-masing indikator kinerja kegiatan pada tahun 2013 dan tahun 2014 selama 48 bulan tercapai 100 % dan hingga akhir 2015 target renstra 60 bulan tingkat capaian 100 %. Realiasasi

Program

Peningkatan

Kapasitas

SumberDaya

Aparatur

indikator program Capaian pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur Pada program ini terdiri dari 1 kegiatan dari hasil evaluasi masing-masing indikator kinerja kegiatan pada tahun 2013 dan tahun 2014 selama 48 bulan tercapai 100 % dan hingga akhir 2015 target renstra 60 bulan tingkat capaian 100 %. Realiasasi Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan indikator program Capaian laporan kinerja

dan

keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku,tepat waktu dan akuntabel Pada program ini terdiri dari 3 kegiatan dari hasil evaluasi masing-masing indikator kinerja kegiatan pada tahun 2013 dan tahun 2014 selama 48 bulan tercapai 100 % dan hingga akhir 2015 target renstra 60 bulan tingkat capaian 100 %.

7 Realisasi

Program

Pendidikan

Kedinasan

indikator

kinerja

program

cakupan pemenuhan kompetensi PNS dengan 2 kegiatan : 1. Hasil Evaluasi capaian kinerja kegiatan pendidikan Penjenjangan Struktural dengan indikator kinerja persentase peserta ujian penyesuain ijazah/ujian dinas yang lulus ujian. Pada tahun 2013 realisasi peserta yang lulus ujian 94 PNS dan 2014 realisasi 168 PNS mengalami kenaikan 74 PNS atau 56 % Faktor kenaikan disebabkan meningkatnya jumlah peserta ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah.

Pada tahun 2015 target 100 PNS rencana

perkiraan capaian hingga target renstra sejumlah 733 atau 48,86 % tidak tercapainya target renstra disebabkan karena jumlah peserta ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah menurun setiap tahun. Kebijakan dilakukan dengan adanya Pegawai Negeri Sipil yang lulus pendidikan jenjang lebih tinggi dan memenuhi syarat untuk mengikuti ujian penyesuaian ijazah akan berimplikasi terhadap peningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan penyusunan kompetensi jabatan. 2. Hasil Evaluasi capaian kinerja kegiatan Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme dengan indikator kinerja persentase jumlah PNS yang meningkat pengetahuan dan kemampuannya lewat bintek dan sosialisasi peraturan bidang kepegawaian Tahun 2013 target 275 PNS terealisasi 240 peserta

dan tahun 2014 target 300 realisasi 270 peserta mengalami

kenaikan 30 peserta. Faktor kenaikan disebabkan karena bertambahnya jumlah peserta dalam memahami penyusunan penilaian Sasaran Kerja Pegawai ( SKP ) oleh PNS, dan pada tahun 2015 direncanakan

dengan

target 225 peserta, perkiraan capaian target renstra sejumlah 1369 PNS atau 85,93 %, tidak tercapainya target renstra disebabkan kerena penyesuaian jumlah peserta dengan materi yang disosialisasikan. Implikasi yang diharapkan dalam kegiatan ini meningkatnya pengetahuan dan kemampuan Aparatur Sipil Negara tentang perkembangan peraturan dibidang kepegawaian. Realiasasi Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur indikator kinerja program Cakupan pemenuhan kemampuan dan profesionalisme PNS terdiri dari 1 kegiatan : 1. Hasil Evaluasi capaian kinerja pada indikator kinerja persentase jumlah PNS yang meningkat ketrampilan dan pengetahuan dalam penyusunan standar layanan pada Kegiatan Pelatihan Tugas Pokok dan Fungsi Bagi PNS Daerah Target kinerja tahun 2013 dan 2014 tidak terjadi perubahan yaitu 24 PNS Tim

Sekretariat ISO yang mengikuti diklat teknis penyusunan

standar manajemen mutu terealisasi seluruhnya, hingga akhir renstra tahun 2015 tingkat capaian 100 % , hal ini berimplikasi pada pelayanan

8 administrasi kepegawaian yang dilaksanakan sesuai standar dan prosedur mutu pelayanan ISO 9001:2008. Kebijakan yang dilakukan tahun 2015 yaitu merencanakan dan menganggarkan kembali untuk dokumen

Sistem

Manajemen

Mutu

ISO

9001:2008,

Mereview

Maintenance/

pemeliharaan sertifikasi ISO dan survaillance audit internal dan eksternal. Realiasasi Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur indikator program Cakupan pemenuhan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemerintah Daerah dengan 10 kegiatan : 1. Hasil evaluasi capaian kinerja dengan indikator kinerja proporsi pejabat yang memenuhi standar kompetensi pada kegiatan Rencana penyusunan pembinaan karier PNS hingga tahun 2013 terealisasi sejumlah 1439 dan tahun 2014 tidak ditargetkan dalam rencana kerja tahun tersebut. Kebijakan anggaran tahun 2015 dianggarkan kembali dengan target 245 PNS hingga target renstra diperkirakan sejumlah 1684 PNS atau 27,39 % tidak tercapainya renstra disebabkan karena kemampuan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan dan implikasi dari kegiatan adalah menyiapkan pejabat yang berkualitas dan berkompetensi. 2. Hasil Evaluasi indikator kinerja proporsi penerimaan pegawai baru pada tahun 2013 ditargetkan 700 CPNS belum terealisasi. Pada Tahun 2013 kegiatan seleksi penerimaan pegawai baru dilakukan melalui seleksi jalur GTT/PTT Kategori II sejumlah 2850 orang dan yang mengikuti ujian sejumlah 2787 orang. Kemudian Tahun 2014 mendapatkan formasi umum sejumlah 152 formasi, pengumuman hasil penerimaan pegawai baru tahun 2014 untuk jalur K II sejumlah 953 orang dan formasi umum 152 orang dengan jumlah total 1105 CPNS. Persentase perbandingan hasil seleksi penerimaan pegawai baru tahun 2013 dan 2014 sebesar 157,85 % mengalami

kenaikan

cukup

signifikan

hal

ini

disebabkan

hasil

pengumuman seleksi tahun 2013 diumumkan tahun 2014 ditambah dengan hasil tes pelamar umum . Tahun 2015 kebijakan/tindakan yang akan

dilakukan

merencanakan

dan

menganggarkan

kembali

untuk

melaksanakan rekruitmen Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap yang lolos verifikasi K2 dan melalui formasi umum diharapkan tingkat capaian target rencana Renstra sebesar 1829 CPNS atau 57,46 % tidak tercapainya target hingga akhir Renstra disebabkan selama 2 (dua) tahun tidak ada rekruitmen CPNS karena adanya moratorium oleh pemerintah pusat. Proporsi penerimaan pegawai baru diharapkan sesuai jumlah kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Malang

9 3. Hasil evaluasi

capaian kinerja pada tahun 2013 dengan tahun 2014

indikator kinerja Tingkat kekosongan jabatan

terjadi penurunan. Tahun

2013 persentase capaian sebesar 83,60 % dan tahun 2014 persentase capaian sebesar 76,67 %, terjadi penurunan sebesar 6,93

% hal ini

disebabkan sesuai kebutuhan organisasi hampir semua jabatan yang ada di setiap SKPD terisi,

kebijakan target

kegiatan tahun 2015 kegiatan

penempatan PNS sebesar 1292 PNS sehingga perkiraan rencana tingkat capaian diakhir renstra 2015 sejumlah 5083 PNS atau 106,96 % melebihi target disebabkan karena jumlah pejabat fungsional Kepala Sekolah yang dikukuhkan melebihi dari target renstra tahun 2015. Dengan terisinya semua

jabatan

disetiap

Organisasi

Perangkat

Daerah

diharapkan

memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. 4. Hasil evaluasi


indikator kinerja Kecepatan pemrosesan SK Kepangkatan. Tingkat capaian tahun 2013 sebesar 98,85 % dan tahun 2014 sebesar 80,82 % terjadi penurunan sebesar 18,03 %, hal ini disebabkan karena adanya kebijakan penerapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tahun 2014 hingga sekarang, pelayanan proses kecepatan usulan SK Kenaikan Pangkat hingga terbitnya SK Pangkat PNS dilakukan secara selektif melalui penilaian yang obyektif dalam menilai

Sasaran Kerja Pegawai (SKP) hingga penilaian akhir DP-3

sehingga apabila usulan SK kenaikan pangkat tidak memenuhi syarat yang ditentukan maka tidak dapat diproses atau dibatalkan. Kegiatan ini dapat dilaksanakan sesuai periode yang telah ditetapkan dan diharapkan dengan diterimanya Keputusan Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala PNS yang tepat waktu dapat meningkatkan motivasi kerja dan kesejahteraan bagi PNS sebagai reward/penghargaan. Tahun 2015 target capaian 3166 Keputusan kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala. Kebijakan pemberian kenaikan pangkat dan gaji berkala dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan rencana tingkat capaian hingga target renstra sejumlah 15.690 PNS atau sebesar 83,17 %. 5. Hasil evaluasi


indikator kinerja akurasi data kepegawaian pada tahun 2014 . Perbandingan Tingkat capaian tahun 2013 sebesar 96,17 % dan tahun 2014 sebesar 93,24 % sehingga terjadi penurunan sebesar 2,06 % dari tahun sebelumnya. Faktor penurunan tingkat capaian ini disebabkan

karena jumlah data yang

dientry untuk data Keputusan Kenaikan Pangkat PNS dan Kenaikan Gaji Berkala

pada tahun 2013 sejumlah 2486 PNS. Keputusan Kenaikan

Pangkat PNS dan Kenaikan Gaji Berkala Pangkat PNS tahun 2014 hanya 2166 PNS turun 320 SK Pangkat PNS. Kebijakan indikator kinerja kegiatan

10 Tahun 2015 ditargetkan sejumlah 6453 data diharapkan hingga akhir renstra sejumlah 25.278 data PNS tingkat capaian 95,57 %. 6. Hasil Evaluasi capaian kinerja dengan indikator kinerja persentase jumlah PNS

yang

mengurus

administrasi

kepegawaian

(pensiun,karis/karsu,

satyalencana) tahun 2013 realisasi 910 PNS dan 2014 sejumlah 1180 PNS mengalami kenaikan sejumlah 270 atau 38,57 % pada kegiatan pemberian penghargaan bagi PNS

yang berprestasi. Hal ini disebabkan karena

kenaikan usulan berkas tanda penghargaan Satyalencana. Kebijakan rencana berikutnya tahun 2015 target 700 PNS terus dilakukan untuk layanan administrasi kepegawaian. Perkiraan rencana tingkat capaian target renstra sejumlah 7.304 PNS atau asumsikan

karena

adanya

CPNS

baru

121,73 %. Kenaikan ini di yang mengurus administrasi

kepegawaian; 7. Hasil evaluasi

capaian kinerja dengan indikator Persentase penurunan

pelanggaran disiplin dan etika pegawai pada kegiatan Penanganan kasuskasus pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2013 target 50 PNS realisasi 47 PNS sanksi pelanggaran PNS dan tahun 2014 target 50 PNS realisasi 48 sanksi pelanggaran PNS. disiplin

PNS

dibanding

tahun

2014

Persentase tingkat pelanggaran mengalami

pelanggaran atau 2%, namun jika dibanding

kenaikan

1

sanksi

dengan rasio jumlah PNS

sejumlah 16.378 PNS tingkat capaian 0,28 % dan kurang dari 0,5 %. Untuk tahun target 2015 sejumlah 50 PNS diperkirakan capaian hingga target renstra sejumlah 241 PNS atau 96,40 % yang menerima sanksi pelanggaran disiplin. Implikasi yang diharapkan dalam kegiatan adalah dengan semakin menurunnya pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil akan semakin baik tingkat kinerja dan pelayanan pemerintah. 8. Hasil Evaluasi capaian kinerja kualitas sumberdaya aparatur dengan indikator kinerja tingkat kualitas SDM aparatur pada tahun 2013 dengan tahun 2014 indikator kinerja

tingkat kualitas SDM Aparatur terjadi

penurunan sebesar 1,34 % dari target tahun sebelumnya hal ini disebabkan karena jumlah PNS yang ijin belajar untuk meningkatkan kompetensi pendidikan ke jenjang lebih tinggi dengan biaya sendiri menurun. Kebijakan pemberian bantuan Peningkatan kualitas SDM Aparatur tahun 2015 ditargetkan sejumlah 300 PNS melalui bantuan

tugas belajar PNS

yang dibiayai APBD dan non APBD pengiriman melalui program pendidikan S-3,

S-2, S-1 tugas belajar ikatan dinas dan Praja Institut Pemerintahan

Dalam Negeri serta pemberian izin belajar bagi PNS yang mandiri rencana tingkat capaian dari realisasi target renstra sebesar 1247 PNS atau 83,13 %.

11 9. Hasil Evaluasi indikator kinerja proporsi penerimaan pegawai baru melalui seleksi penerimaan Calon Praja IPDN pada tahun 2013 ditargetkan 4 calon praja

yang diterima terealisasi seluruhnya dan

tahun 2014 target 4

terealisasi 3 calon praja yang diterima terjadi penurunan 1 calon praja atau 25 % hal ini disebabkan karena hasil seleksi dan pemberian formasi dari tim seleksi. Tahun 2015 target 4 calon praja dan hingga akhir renstra diperkirakan sejumlah 10 calon praja yang diterima atau 50 %. Tidak tercapainya target renstra disebabkan karena pemberian formasi oleh tim seleksi ditingkat pusat. Implikasi dari kegiatan ini tersedianya aparatur yang berkualitas 10. Hasil

Evaluasi

kegiatannya

kegiatan

adalah

Monitoring

terlaksananya

Evaluasi

dan

Pelaporan

output

monitoring

dan

bimbingan

teknis

kepegawaian ke Satuan Kerja Perangkat Daerah dan penyusunan buku informasi kepegawaian pada proses penyusunan Buku direncanakan tahun 2013 sejumlah 300 Buku dan tahun 2014 sejumlah 300 buku terealisasi seluruhnya (100%). Kebijakan anggaran tahun 2015 akan dilakukan penambahan dengan target 625 buku melalui PAK. Penambahan target ini disebabkan

karena

adanya

perubahan

regulasi

baru

yang

harus

disampaikan dalam buku informasi kepegawaian kepada pejabat yang menangani kepegawaian. Perkiraan realisasi capaian target renstra sejumlah 1425 buku atau 118 % melampau target renstra hal ini disebabkan karena adanya

perubahan

perkembangan

Kepegawaian.

Dengan

meningkatnya

wawasan

peraturan

baru

Undang-Undang

Tercapainya kinerja akan berimplikasi semakin dan

pengetahuan

perkembangan

informasi

kepegawaian oleh Pegawai Negeri Sipil di daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan. Rekapitulasi HAsil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis BAdan Kepegawaian Daerah sampai dengan tahun 2015, lihat pada tabel 2.1 berikut:

12 Tabel.2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah s/d Tahun 2015

Kode

1 1.

20.

1.

20.

1.

20. 13.01 01.

13.

01

13.01 01.01. 01.02.

01.07.

01.08.

01.10.

Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program Renstra SKPD s/d Tahun 2015

2 Urusan Otonomi Daerah, Peme. Umum, Adm. Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Badan Kepegawaian Daerah

3

4

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi,sum Berdaya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa keBersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor

Tingkat kelancaran administrasi perkantoran Jumlah regestrasi surat masuk dan surat keluar

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d 2015

Target Renja Tahun 2014

Realisasi Renja Tahun 2014

Tk. Realisasi (%)

Target Program/ kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2015

5

6

7

8

5000 surat

3000

1000 surat

1000 surat

Jumlah rekening pemBayaran Telepone,air dan listrik selama satu tahun

60 Bulan

36 Bulan

12 Bulan

Jumlah orang diBerikan honor satu tahun

yang selama

60 Bulan

36 Bulan

Jumlah penyediaan sarana keBersihan kantor selama satu tahun

60 Bulan

Jumlah pengadaan tulis kantor

60 Bulan

alat

Realisasi Capaian Program/ kegiatan s/d Tahun 2015

Tk. Capaian realisasi target Renstra (%)

9

10

11

100

1000

5000

100

12 Bulan

100

60 Bulan

60 Bulan

100

12 Bulan

12 Bulan

100

60 Bulan

60 Bulan

100

36 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

60 Bulan

60 Bulan

100

36 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

60 Bulan

60 Bulan

100

13 1

2 01.11. Penyediaan

3 Jumlah penyediaan Barang cetak dan pengadaan

4 60 Bulan

5 36 Bulan

6 12 Bulan

7 12 Bulan

8 100

9 60 Bulan

10 60 Bulan

11 100

01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor

Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik

60 Bulan

36 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

60 Bulan

60 Bulan

100

01.15. Penyediaan

Jumlah eksemplar Bahan Bacaan yang di Beli

60 Bulan

36 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

60 Bulan

60 Bulan

100

Jumlah makanan dan minuman yang disediakan

60 Bulan

36 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

60 Bulan

60 Bulan

100

Jumlah penugasan keluar daerah

60 Bulan

36 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

60 Bulan

60 Bulan

100

Jumlah penugasan kedalam daerah

60 Bulan

36 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

60 Bulan

60 Bulan

100

Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia

60 Bulan

36 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

60 Bulan

60 Bulan

100

Jumlah gedung kantor yang dipelihara

60 Bulan

36 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

60 Bulan

60 Bulan

100

Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan

60 Bulan

36 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

60 Bulan

60 Bulan

100

Barang cetakan dan penggandaan

Bahan Bacaan dan peraturan perundangundangan 01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman 01.18. Rapat-rapat koordinasi konsultasi keluar daerah 01.21. Rapat-rapat koordinasi konsultasi kedalam daerah 1. 20. 13.01 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 02.09. Pengadaan

peralatan gedung kantor 02.22. Pemeliharaan

rutin/Berkala gedung kantor 02.24. Pemeliharaan rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional

Cakupan sarana dan prsarana yang Berfungsi dengan Baik

14 1

2 02.26. Pemeliharaan

rutin / Berkala perlengkapan gedung kantor 1.

20. 13.01

05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

05.01. Pendidikan

1.

20. 13.01

06.

4

4 60 Bulan

5 36 Bulan

6 12 Bulan

7 12 Bulan

8 100

9 60 Bulan

10 60 Bulan

11 100

60 Bulan

36 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

60 Bulan

60 Bulan

100

Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel

60 Bulan

36 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

60 Bulan

60 Bulan

100

Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun semesteran sesuai aturan yang Berlaku, tepat waktu dan akuntabel Jumlah dokumen keuangan akhir tahun

60 Bulan

36 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

60 Bulan

60 Bulan

100

60 Bulan

36 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

60 Bulan

60 Bulan

100

Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan Cakupan pemenuhan kompetensi Sumberdaya Aparatur

dan Pelatihan Formal

Jumlah sumBerdaya yang mendapat pelatihan formal

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku,tepat waktu dan akuntabel

06.01. Penyusunan

laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 06.02. Penyusunan

laporan keuangan semesteran

06.04. Penyusunan

laporan keuangan akhir tahun

15 1.

1 20. 13.01

2 29.

Program pendidikan kedinasan

29.02 Pendidikan

penjenjangan structural

29.06 Peningkatan

ketrampilan dan profesionalisme 1.

20. 13.01

.

1.

20. 13.01

30.


30.03. Pendidikan

4 Cakupan pemenuhan kompetensi PNS

Jumlah PNS ujian penyesuaian ijazah/ujian dinas yang lulus 70% dari jumlah peserta Jumlah PNS peserta sosialisasi peraturan kepegawaian 80% yang hadir

4

5

6

7

8

9

10

11

1500

465

200

168

84,00

100

733

48,86

PNS

PNS

PNS

PNS

PNS

PNS

1593

844

300

270

225

1369

PNS

PNS

PNS

PNS

PNS

PNS

24

24

24

24

24

24

PNS

PNS

PNS

PNS

PNS

PNS

90,00

85,93

Cakupan pemenuhan kemampuan profesionalisme PNS

dan pelatihan tugas pokok dan fungsi Bagi PNS daerah

Jumlah PNS yang mengikuti diklat dan mampu menyusun 40% SMM pelayanan

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Cakupan pemenuhan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemerintah Daerah

31.01 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

Jumlah PNS yang mengikuti tes psikologi dan assessment

6148 PNS

1439 PNS

-

-

-

245 PNS

1684 PNS

27,39

31.02 Seleksi penerimaan CPNS

Jumlah CPNS yang diterima dari GTT/PTT dan umum

2805 org/PNS

org/PNS

700 org/PNS

1105 org/PNS

157,85

724 org/PNS

1829 org/PNS

65,20

31.03

Jumlah pejabat promosi/mutasi pelantikan

4752 org/PNS

3216 org/PNS

750 org/PNS

575 org/PNS

76,67

1292 org/PNS

5083 org/PNS

106,96

31.

Penempatan PNS

yang dan

100

100

16 1 31.04

2 Kenaikan pangkat otomatis PNS

31.05

Pembangunan/pen gembangan. sistem informasi kepegawaian. Daerah 31.06 Pemberian penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi

31.09 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin 31.11

Pemberian Bantuan tugas belajar ikatan dinas

31.12 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan IPDN

31.15

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

4 Jumlah PNS yang memperoleh Keputusan Kenaikan Pangkat/Gaji Berkala tepat waktu Jumlah akurasi data kepegawaian yang dibutuhkan

4 18864 org/PNS

5 10358 org/PNS

6 2680 org/PNS

7 2166 org/PNS

8 80,82

9 3166 org/PNS

10 15690 org/PNS

11 83,17

26421 Data PNS

14974 Data PNS

4130 Data PNS

3851 Data PNS

93,24

6453 Data PNS

25278 Data PNS

95,67

Jumlah PNS yang menerima layanan administrasi kepegawaian (pensiun.karis/karsu/ satya lencana)

6000 PNS

5424 PNS

700 PNS

1180 PNS

130

700 PNS

7304 PNS

121,73

Jumlah PNS yang menerima sanksi pelanggaran disiplin dan etika pegawai

250 PNS

143 PNS

50 PNS

48 PNS

96,00

50 PNS

241 PNS

96,40

Jumlah PNS yang menerima bantuan tugas belajar dan ijin belajar kejenjang pendidikan formal Jumlah calon praja IPDN yang lulus ujian dan diterima

1500 PNS

724 PNS

300 PNS

223 PNS

74,33

300 PNS

1247 PNS

83,13

20 Capra IPDN

3 Capra IPDN

4 capra IPDN

3 capra IPDN

75,00

4 capra IPDN

10 capra IPDN

50,00

1000 Buku

500 Buku

300 Buku

300 Buku

100

625 Buku

1425 Buku

142,50

Jumlah buku informasi kepegawaian 80% yg disusun dan disampaikan ke SKPD

17 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Analisis

kinerja pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan

Kepegawaian Daerah Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan sesuai Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malang ada 5 (lima) Indikator Kinerja Utama hingga tahun 2014. Pada bulan

Juni 2015

dilakukan perubahan Indikator Kinerja Utama hasil asistensi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang menjadi 6 indikator kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan tahun 2015. Catatan Analisis Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 sebagai berikut : 1. Proporsi penerimaan baru

dengan formula Jumlah rekruitmen CPNS

pelamar umum/GTT/PTT dan rekuitmen praja IPDN dibagi dengan jumlah PNS yang pensiun; 2. Tingkat

kekosongan

jabatan

dengan

formula

Jumlah

pejabat

yang

dilantik/mutasi dibagi dengan jumlah jabatan yang ada; 3. Kecepatan pemrosesan SK Kenaikan pangkat tepat waktu dibagi dengan Jumlah PNS yang semestinya naik pangkat; 4. Akurasi

data

kepegawaian

dengan

formula

database

kepegawaian

didatabase dibagi dengan data di SK kepegawaian; 5. Tingkat kualitas SDM Aparatur dengan formula Jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar Ikatan Dinas dan PNS yang ijin belajar dibagi dengan jumlah PNS. Tahun 2015 Indikator Kinerja Utama sebagai berikut : 1. Proporsi penerimaan pegawai baru  Formula Jumlah CPNS pelamar umum dan GTT/PTT yang diterima dibagi Jumlah CPNS yang dibutuhkan;  Jumlah Calon Praja IPDN yang diterima dibagi dengan Jumlah Pelamar. 2. Persentase pemenuhan kekosongan jabatan formula Jumlah pejabat yang promkosi/mutasi dibagi dengan Jumlah jabatan yang seharusnya diisi; 3. Persentase Kecepatan pemrosesan Keputusan Kenaikan Pangkat/Kenaikan gaji Berkala, formula Jumlah PNS yang memperoleh Keputusan Kenaikan Pangkat/Gaji Berkala tepat waktu dibagi dengan Jumlah PNS yang naik pangkat/gaji berkala ; 4. Persentase

Akurasi

data

kepegawaian,

formula

Jumlah

data

yang

dibutuhkan dibagi data yang seharusnya ada dan valid; 5. Persentase Tingkat kualitas SDM Aparatur perjenjang pendidikan, formula Jumlah PNS yang tugas belajar ikatan dinas dan ijin belajar kejenjang pendidikan diploma,S-1 dan S-2 dibagi Jumlah PNS berpendidikan

18 Diploma,S-1 dan S-2; dan Persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika pegawai, formula jumlah pelanggaran tahun ini dikurangi tahun lalu dibagi tahun lalu; 6. Persentase peserta Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas yang lulus ujian, formula Jumlah Peserta Ujian yang lulus dibagi Jumlah Peserta . Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang sesuai dengan tabel 2.2 berikut:

19 Tabel.2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang No

Indikator Kinerja

1 1.

2 Terwujudnya pengembangan aparatur melalui rekruitmen CPNS

SPM/ Standar Nasional 3 -

IKU 4 Proporsi penerimaan pegawai baru

Proporsi penerimaan pegawai baru IPDN

2.

3.

Terwujudnya penataan personil untuk meningkatkan pelayanan yang Optimal disetiap organisasi Perangkat Daerah (OPD)

-

Meningkatnya kesejahteraan pegawai dengan pemBerian penghargaan Kenaikan Pangkat/Kenaikan Gaji Berkala

-

Persentase pemenuhan kekosongan jabatan

Pesentase kecepatan pemrosesan Keputusan Kepangkatan/Ke naikan Gaji Berkala

Tahun 2014

Target Renstra SKPD Tahun Tahun 2015 2016

Tahun 2017

Realisasi Capaian Tahun Tahun 2014 2015

Proyeksi Tahun Tahun 2016 2017

5 100 %

6 29,99 %

7 40,00 %

8 50,00 %

9 157,85 %

10 29,99 %

11 40,00 %

12 50,00 %

700 CPNS 700 CPNS

724 CPNS 2145

720 CPNS 1800

900 CPNS 1800

724 CPNS 2145

720 CPNS 1800

900 CPNS 1800

Kebutuhan CPNS

Kebutuhan CPNS

Kebutuhan CPNS

1105 CPNS 700 CPNS

Kebutuha n CPNS

Kebutuhan CPNS

Kebutuhan CPNS

8%

8%

8%

8%

6%

8%

8%

8%

4 Calon Praja IPDN 50 Pelamar


4 Calon Praja IPDN




4 Calon Praja IPDN

50 Pelamar


51,02 %

47,55 %

22,08 %

24,30 %

76,67 %

47,55 %

22,08 %

24,30 %

750 Orang

1292 Orang

600 Orang

660 Orang

575 Orang

1292 Orang

600 Orang

660 Orang

1470

2717

2717

2717

1470

2717

2717

Pejabat

Jabatan yang ada

Jabatan yang ada

Jabatan yang ada

Pejabat

Jabatan yang ada

Jabatan yang ada

100 %

89.98 %

90,00 %

92,00 %

80,82 %

89.98 %

90,00 %

2680

3766

Keputusan KP/KGB

Keputusan KP/KGB

Keputusan KP/KGB

2680

4185 PNS Naik pangkat

Keputusan KP/KGB

Keputusan KP/KGB

3150 3500

3542 Keputusan KP/KGB


2166

3766

Keputusan KP/KGB

Keputusan KP/KGB

Keputusan KP/KGB

2680

4185 PNS Naik pangkat

Keputusan KP/KGB

Keputusa n KP/KGB

3150 3500

50 Pelamar

2717 Jabatan yang ada 92,00 % 3542 Keputusan KP/KGB


Catatan Analisis 13

20 1 4.

5.

6.

2 Tersedianya database kepegawaian yang valid sebagai pengamBilan keputusan pejabat Pembina kepegawaian Meningkatnya kualitas Sumberdaya Aparatur

Terwujudnya pegawai yang Berkompetensi setelah lulus pendidikan formal dan lulus ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah

3 -

4 Persentase akurasi data kepegawaian

5 93,14 %

6 100 %

7 100 %

8 100 %

9 93,24 %

10 100 %

11 100 %

12 100 %

4130 Data PNS

6453 Data PNS

4699 Data PNS

4699 Data PNS

6453 Data PNS

4699 Data PNS

6453 Data PNS

1,58 % 300 PNS 12628 Jml PNS Diploma, S1-S2 4,16 %


3851 Data PNS 4434 Data PNS 1,36 % 223 PNS 16378 Jml PNS Diploma, S1-S2 0,29 %

6453 Data PNS

4434 Data PNS


4699 Data PNS 1,75 % 225 PNS 12851 Jml PNS Diploma, S1-S2 2,17 %


-

Persentase Tingkat kualitas SDM aparatur perjenjang pendidikan

1,83 % 300 PNS 16378 Jml PNS

-

Persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika Pegawai

0,31 %

-

Persentase peserta Ujian Penyesuian Ijazah dan Ujian Dinas yang lulus ujian

50 PNS 16378 Jml PNS

46-48 45-46 44-45 PNS PNS PNS 48 46 45 Pelanggaran Pelanggaran Pelanggara thn lalu thn lalu n thn lalu


48 46-48 45-46 44-45 PNS PNS PNS PNS 16378 48 46 45 Jml PNS Pelanggaran Pelanggaran Pelanggaran thn lalu thn lalu thn lalu

100%

100 %

90 %

95 %

84 %

102 %

90 %

95 %

200 PNS 200 PNS

100 PNS 100 PNS

180 PNS 200 PNS

190 PNS 200 PNS

168 PNS 200 PNS

102 PNS 100

180 PNS 200 PNS

190 PNS 200 PNS

13

21 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Dalam penyelenggaraan pelayanan tugas pokok dan fungsi masih dijumpai adanya permasalahan dan hambatan yang harus tetap diperhatikan. Permasalahan dan hambatan yang berdampak pada pencapaian program nasional dan daerah tahun 2016 adalah : 1. Terjadinya moratorium rekruitmen ASN oleh pemerintah pusat, pemberian formasi yang tidak seimbang dengan kebutuhan daerah sehingga terjadi pengurangan pegawai yang akan berdampak terhadap pelayanan pada masyarakat ; 2. Penataan sistem penempatan pejabat dan aparatur sesuai kompetensinya dengan regulasi yang baru untuk mendukung reformasi birokrasi dan pelayanan publik; 3. Menurunnya minat aparatur untuk meningkatkan kompetensi pendidikan

formal

kejenjang

lebih

tinggi

dan

terbatasnya

melalui peserta

pendidikan dan pelatihan ; 4. Belum

terpenuhinya

sarana

dan

prasarana

yang

memadai

untuk

pengembangan sistem pelayanan kepegawaian; Tantangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah adalah : 1. Adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi Aparatur Sipil Negara mulai dari proses rekruitmen hingga proses pensiun ; 2. Era globalisasi dan kemajuan Iptek yang menuntut perkembangan sistem pelayanan kepegawaian harus mengikuti perubahan; 3. Adanya perkembangan kebijakan pemerintah yang baru, untuk direspon secara cepat dan segera ditindaklajuti, 4. Tuntutan Standar Pelayanan Publik bagi masyarakat penerima pelayanan dari Aparatur Sipil Negara secara profesional dirasakan belum memuaskan dan sumber pembiayaan masih sangat terbatas serta tuntutan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik; Sehubungan dengan hal tersebut maka kebijakan umum

terkait

dengan hal tersebut adalah menyelenggarakan reformasi birokrasi dalam rangka perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Isu-isu Pelayanan kepegawaian tahun depan skala tentang

nasional adalah perubahan Undang-Undang ASN

dimana

peraturan

tersebut

akan

Nomor 5 Tahun 2014 merubah

kepegawaian mulai dari proses rekruitmen hingga pensiun.

tata

kelola

22 Isu berskala regional Jawa Timur adalah Peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia di daerah dan di tingkat lokal Kabupaten Malang

tuntutan

Peningkatan Pelayanan Publik melalui reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan melalui pembinaan dan pengembangan Aparatur Sipil Negara. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah adalah: 1. Adanya jumlah Aparatur Sipil Negara yang pensiun dan perlu disiapkan penggantinya melalui rekruitmen Aparatur Sipil Negara sesuai kebutuhan daerah; 2. Penataan dan penempatan Aparatur Sipil Negara yang berkompetensi, profesional dan proporsional; 3. Peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia aparatur diarahkan melalui sosialisasi peraturan bidang kepegawaian, pendidikan / pelatihan tugas pokok dan fungsi dan peningkatan pendidikan formal kejenjang lebih tinggi untuk meningkatkan pelayanan;; 4. Pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian

yang dibangun melalui

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian secara elektronik. 2.4

Review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 Dengan adanya penerbitan beberapa ketentuan dan peraturan yang

harus dilaksanakan dalam rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian anggaran terhadap program/kegiatan tahun 2016 pada kegiatan : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran kegiatan ; 1) Penyediaan

jasa

administrasi

keuangan

dalam

RKPD

dianggarkan

Rp. 84.240.000,- dilakukan penyesuaian sebesar Rp. 113.240.000,digunakan untuk Penambahan honorarium PTT sejumlah 3 orang berdasarkan

Keputusan

Bupati

188.45/436/KEP/421.013/2015

tanggal

Malang 30

Juni

Nomor

2015

tentang

Honorarium PTT di Lingk. Pemerintah Kabupaten Malang; 2) Penyediaan Rp.

jasa

35.000.000

kebersihan dilakukan

kantor

dalam

penyesuaian

RKPD

sebesar

dianggarkan

Rp.

6.000.000,-

Penyesuaian pengurangan digunakan untuk belanja alat kebersihan; 2. Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur kegiatan Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor dalam RKPD dianggarkan Rp. 42.040.000,dilakukan

penyesuaian

sebesar

Rp.

82.040.000,-

Penambahan honorarium PTT / Tenaga Kebersihan berdasarkan

Keputusan

Bupati

digunakan sejumlah

Malang

2

Nomor

untuk orang :

23 188.45/436/KEP/421.013/2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang Honorarium PTT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang; 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur kegiatan : 1) Pengadaan

Pakaian

dianggarkan 30.000.000,-

Rp.

Dinas

beserta

28.000.000,-

digunakan

perlengkapannya

dilakukan

penyesuaian

penyesuaian

harga

pakaian

dalam

RKPD

sebesar

Rp.

dinas

dan

perlengkapannya; 2) Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu dalam RKPD dianggarkan Rp.

31.500.000,-

dilakukan penyesuaian

sebesar

Rp. 40.000.000,-

digunakan penyesuaian harga seragam khusus olahraga; 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dalam RKPD dianggarkan Rp. 128.000.000,- dilakukan penyesuaian sebesar Rp. 77.500.000,- digunakan Penyesuaian pengurangan anggaran pengiriman jumlah peserta diklat/kursus/ Bintek; 5. Program Pendidikan kedinasan kegiatan Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme dalam RKPD dianggarkan Rp. 600.945.000,- dilakukan penyesuaian

sebesar

Rp.

500.945.000,-digunakan

untuk

Penyesuaian

pengurangan anggaran sosialisasi peraturan bidang kepegawaian; 6. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tugas Pokok dan Fungsi bagi PNS dalam RKPD dianggarkan Rp.

110.000.000,-

dilakukan

penyesuaian

digunakan penambahan Penyesuaian

sebesar

Rp.

210.000.000,-

anggaran Resertifikasi ISO 9001 :

2008. Review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut :

24 Tabel 2.3 Review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016

RKPD No 1

Program/ Kegiatan

Lokasi

2

3

Hasil Analisis KeButuhan

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.)

4 Tingkat kelancaran administrasi perkantoran

5

1000 Surat dinas 36 kali

12.326.000

Penyediaan jasa surat menyurat

BKD

Jumlah regestrasi surat masuk dan surat keluar

13.200.000

Penyediaan jasa komunikasi,sumb erdaya air dan listrik

BKD

Jumlah rekening pembayaran Telepone,air dan listrik selama satu tahun Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun

6

Lokasi

7

8

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja

Target Capaian

9 Tingkat kelancaran administrasi perkantoran

10

1


BKD

1.

Penyediaan jasa surat menyurat

BKD

Jumlah regestrasi surat masuk dan surat keluar

2.

Penyediaan jasa komunikasi,sum Berdaya air dan listrik

BKD

Jumlah rekening pembayaran Telepone,air dan listrik selama satu tahun

3.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

BKD

Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun

144 kali

84.240.000

Penyediaan jasa administrasi keuangan

BKD

4.

Penyediaan kebersihan kantor

jasa

BKD

Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun

1 paket

35.000.000

Penyediaan kebersihan kantor

jasa

BKD

Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun

5.

Penyediaan tulis kantor

alat

BKD

Jumlah pengadaan alat tulis kantor

1 paket

96.527.000

Penyediaan tulis kantor

alat

BKD

Jumlah pengadaan tulis kantor

6.

Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan

BKD

Jumlah penyediaan Barang cetak dan pengadaan

1 paket

68.258.000


BKD

7

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor

BKD

Jumlah komponen listrik

1 paket

10.809.000

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor

BKD

pengadaan instalasi

424.052.000

Program/ Kegiatan

KeButuhan dana (Rp.)

Catatan Penting

11

12

424.052.000

1000 Surat dinas 36 kali

Sistem seleksi CPNS menggunakan sistem CAT (Computer Assisted Test) sesuai

13.200.000

113.240.000

Terjadi perubahan karena penamBahan honor Tenaga PTT sejumlah 3 orang

1 paket

6.000.000

Penyesuaian belanja alat kebersihan

1 paket

96.527.000


1 paket

68.258.000

Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik

1 paket

10.809.000

alat

144 kali

12.326.000

25 1

2

3

4

5

6

8.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

BKD

Jumlah eksemplar Bahan Bacaan yang diBeli

1800 eksemplar

9.

Penyediaan Makanan Minuman

BKD


917 pack

27.047.000

dan

5.000.000

7

8

9

10

11

Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundangundangan

BKD

Jumlah eksemplar Bahan Bacaan yang dibeli

1800 eksempl ar

Penyediaan Makanan Minuman

BKD


917 pack

27.047.000

dan

5.000.000

10 .

Rapat-rapat koordinasi konsultasi keluar daerah

BKD


30 ohk

41.975.000

Rapat-rapat koordinasi konsultasi keluar daerah

BKD


30 ohk

41.975.000

11 .

Rapat-rapat koordinasi konsultasi kedalam daerah

BKD


55 ohk

29.670.000

Rapat-rapat koordinasi konsultasi kedalam daerah

BKD


55 ohk

29.670.000

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

1.

Pengadaan peralatan gedung kantor

BKD


1 paket (12 unit)

328.765.000

2.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

BKD

Jumlah kantor dipelihara

1 paket

3.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

BKD


7 Unit

439.165.000

Cakupan sarana dan prsarana yang berfungsi dengan baik

gedung yang

12

479.165.000


BKD


1 paket (12 unit)

328.765.000

42.040.000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

BKD

Jumlah gedung kantor yang dipelihara

1 paket

82.040.000

48.360.000

Pemeliharaan rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional

BKD


7 Unit

48.360.000

Penyesuaian anggaran untuk honor PTT / petugas kebersihan sejumlah 2 orang

26 1

2

3

BKD

4

5

Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan

38 Unit

6

BKD

9

10


38 Unit

11

12

Pemeliharaan rutin / Berkala perlengkapan gedung kantor

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

BKD

Jumlah pegawai yang memakai seragam dinas beserta perlengkapannya

70 orang

28.000.000

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

BKD


70 orang

30.000.000

Penyesuaian harga pakaian dinas beserta kelengkapannya

2.

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

BKD

Jumlah pegawai yang memakai seragam khusus (pakaian olahraga)

70 orang

31.500.000


BKD


70 orang

40.000.000

Penyesuaian harga pakaian khusus olahraga

4


1.

Pendidikan dan Pelatihan Formal

59.500.000

Cakupan pemenuhan disiplin Aparatur

20 orang

128.000.000

20.000.000

70.000.000

128.000.000

Cakupan pemenuhan kompetensi Sumberdaya Aparatur

Jumlah sumberdaya yang mendapat pelatihan formal


8

4

BKD

20.000.000

7

77.500.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal

BKD


20 orang

77.500.000

Penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan pengiriman jumlah peserta diklat/kursus/ bintek

27 1

2

3

4

5

6

5

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

BKD


32 jenis laporan

15.320.000

Penyusunan laporan keuangan semesteran

BKD

Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun semesteran sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel

32 jenis laporan

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

BKD

Jumlah dokumen keuangan akhir tahun

4 dokumen

6

Program pendidikan kedinasan

1.

Pendidikan penjenjangan structural

9

10

200 PNS

11

31.012.000


BKD


32 jenis laporan

15.320.000

7.500.000


BKD

Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun semesteran sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel

32 jenis laporan

7.500.000

8.192.000


BKD

Jumlah dokumen keuangan akhir tahun

4 dokumen

8.192.000

638.078.000

Cakupan pemenuhan kompetensi PNS

Jumlah PNS ujian penyesuaian ijazah/ujian dinas yang lulus 70% dari jumlah peserta

8

31.012.000

Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku,tepat waktu dan akuntabel

BKD

7

37.133.000

538.078.000

Pendidikan penjenjangan structural

BKD

Persentase peserta ujian penyesuaian ijazah/ujian dinas yang lulus 70% dari jumlah peserta

200 PNS

37.133.000

12

28 1

2

3

4

5

450 org/PNS

2.

Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme

BKD

Jumlah PNS peserta sosialisasi peraturan kepegawaian 80% yang hadir

7.

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan pelatihan tugas pokok dan fungsi bagi PNS daerah

BKD

Cakupan pemenuhan kemampuan profesionalisme PNS Jumlah PNS yang mengikuti diklat dan mampu menyusun 40% SMM pelayanan

8

Program pembinaan dan Pengembangan aparatur

BKD

1.

Penyusunan rencana pembinaan karir PNS Seleksi penerimaan CPNS

BKD

BKD


3.

Penempatan PNS

BKD

Jumlah pejabat promosi/mutasi dilantik

4.

Penataan sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

BKD

Jumlah PNS yang memperoleh Keputusan Kenaikan Pangkat/Gaji Berkala tepat waktu

2.

BKD

Cakupan pemenuhan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemerintah Daerah Jumlah PNS yang mengikuti tes psikologi dan assesment

yang dan

6

600.945.000

7 Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme

8

BKD

9

Persentase peserta sosialisasi peraturan kepegawaian 80% yang hadir

10

450 org/PNS

110.000.000

30 PNS

110.000.000

11

500.945.000

12 Penyesuaian/ pengurangan belanja kegiatan sosialisasi dan bintek kepegawaian

210.000.000

Pendidikan dan pelatihan tugas pokok dan fungsi bagi PNS daerah

Jumlah PNS yang ikut diklat dan mampu menyusun 40% SMM pelayanan

30 PNS

2.631.762.000

210.000.000

Penyesuaian/ penambahan Belanja resertifikasi ISO 9001 : 2008

2.631.762.000

200 Pejabat/ PNS

426.330.000

Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

BKD

Jumlah PNS yang mengikuti tes psikologi dan assesment

200 Pejabat/ PNS

426.330.000

500 CPNS

779.490.000

Program pembinaan dan pengembangan aparatur

BKD


720 CPNS

779.490.000

600 pejabat

150.000.000

Penempatan PNS

BKD

Jumlah pejabat yang promosi/mutasi dan dilantik

600 pejabat

150.000.000

3500 SK KP/KGB

222.506.000

Kenaikan pangkat otomatis PNS

BKD

Jumlah PNS yang memperoleh Keputusan Kenaikan Pangkat/Gaji Berkala tepat waktu

3150 SK KP/KGB

222.506.000

Sistem seleksi CPNS menggunakan sistem CAT (Computer Assisted Test) sesuai SE Men3

29 1

5.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Pembangunan/ pengembangan sistem informasi kepegawaian Pemberian penghargaan Bagi PNS Berprestasi

BKD

Jumlah akurasi data kepegawaian yang dibutuhkan

5000 data PNS

495.575.000

Pembangunan/peng embangan sistem informasi kepegawaian

BKD

Jumlah akurasi data kepegawaian yang dibutuhkan

4699 data PNS

495.575.000

BKD

Jumlah PNS yang menerima layanan administrasi kepegawaian (pensiun.karis/karsu/ satya lencana)

1100 PNS

258.070.000

Pemberian penghargaan Bagi PNS Berprestasi

BKD

Jumlah PNS yang menerima layanan administrasi kepegawaian (pensiun.karis/kar su/ satya lencana)

1100 PNS

258.070.000

7

Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

BKD


50 PNS

Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

BKD


48 PNS

61.590.000

8.

Pemberian Bantuan tugas Belajar ikatan dinas

BKD

Jumlah PNS yang menerima bantuan tugas belajar dan ijin belajar kejenjang pendidikan formal

250 PNS

152.280.000

Pemberian Bantuan tugas Belajar ikatan dinas

BKD

225 PNS

152.280.000

9

Pemberian Bantuan penyelenggaraan penerimaan IPDN

BKD

Jumlah calon praja IPDN yang lulus ujian dan diterima

4 capra IPDN

37.817.000

Program pembinaan dan pengembangan aparatur

BKD

Jumlah PNS yang menerima bantuan tugas belajar dan ijin belajar kejenjang pendidikan formal Jumlah calon praja IPDN yang lulus ujian dan diterima

4 capra IPDN

37.817.000

10

Monitoring evaluasi pelaporan

BKD


300 Buku

48.104.000

Monitoring evaluasi pelaporan

BKD


300 Buku

48.104.000

6.

dan

Jumlah

61.590.000

4.461.569.000

dan

4.461.569.000

12

30 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan Rencana

program

Pembangunan

dan

kegiatan

Kecamatan

masyarakat

tahun 2015

hasil

secara

musyawarah

spesifik

dalam

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang pada rencana kerja Tahun 2016 tidak ada atau nihil sebagimana tabel 2.4 berikut :

31 Tabel. 2.4

Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2016 / Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2015 NO

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Volume

Catatan

32 BAB III TUJUAN DAN SASARAN 3.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional Kebijakan

Nasional

yang

terkait

dengan

sasaran

makro

Pembangunan dan prioritas pembangunan pada pemerintah daerah adalah telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dimana kebijakan nasional mengarah pada reformasi birokrasi secara sistemik yang mencakup perbaikan kelembagaan,ketataksanaan hingga sumberdaya birokrasi yang meliputi berbagai level mulai dari struktur hingga mindset

serta

kultur

birokrasi.

Agenda

reformasi

birokrasi

bertujuan

melaksanakan Pembangunan tata pemerintahan yang baik (good governance). Untuk merealisasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada Badan Kepegawaian Daerah terhadap kebijakan nasional akan diimplementasikan dalam program dan kegiatan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku baik

sistem

manajemen

rekruitmen PNS,Kinerja

pegawai dan

pemerintah

disiplin,

dengan

Penyusunan

perjanjian

Gaji,Tunjangan

kerja, dan

Fasilitas PNS,Jaminan Hari Tua dan Pensiun serta Korp Profesi Pegawai ASN. Dengan komitmen reformasi birokrasi ditingkat daerah akan terwujud pengembangan birokrasi yang modern bersih dan beritegritas,profesional dan berkinerja tinggi sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Kepegawaian Tahun 2016 adalah: Tujuan Meningkatnya pengembangan dan penataan pegawai yang proporsional dan profesional melalui manajemen kepegawaian Sasarannya adalah: 1. Terwujudnya pengembangan aparatur melalui rekruitmen CPNS dengan indikator sasaran : 

Persentase penerimaan pegawai baru diwujudkan melalui kegiatan seleksi penerimaan CPNS

dan melalui kegiatan pemberian bantuan

penyelenggaraan penerimaan calon praja IPDN 2. Tewujudnya penataan personil untuk untuk meningkatkan pelayanan yang optimal di setiap Organisasi Perangkat Daerah dengan indikator sasaran :

33  Persentase pemenuhan kekosongan jabatan jabatan diwujudkan melalui kegiatan penempatan PNS dengan melantik dan pengambilan sumpah jabatan pejabat struktural dan fungsional Kepala Sekolah ; 3. Meningkatnya

pelayanan

aparatur

dengan

pemberian

Keputusan Kenaikan Pangkat/Kenaikan Gaji Berkala

penghargaan

dengan indikator

sasaran :  Persentase kecepatan pemrosesan Keputusan

Kepangkatan/Kenaikan

Gaji Berkala diwujudkan melalui kegiatan proses administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS ; 4. Tersedianya

database

kepegawaian

yang

valid

sebagai

pengambilan

keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian dengan indikator sasaran : 

Persentase Akurasi data kepegawaian diwujudkan melalui update data dari pegawai baru, mutasi jabatan dan pemberian Keputusan Kenaikan Pangkat/Kenaikan Gaji Berkala dan data SDM aparatur yang mengikuti pendidikan formal jenjang lebih tinggi melalui kegiatan pengembangan sistem informasi kepegawaian;

5. Meningkatnya kualitas Sumberdaya Aparatur di Daerah dengan indikator sasaran:  Persentase Tingkat kualitas SDM aparatur perjenjang pendidikan melalui kegiatan pemberian bantuan tugas belajar ikatan dinas APBD, tugas belajar ikatan dinas non APBD dan mandiri ijin belajar mandiri kejenjang Pendidikan Strata 1, Strata 2 dan Strata 3.  Proporsi pejabat yang memenuhi standar kompetensi

PNS yang

mengikuti tes psikologi dan assessment melalui kegiatan Rencana Pengembangan Karier PNS; 

Persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika pegawai PNS melalui kegiatan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS;



Persentase pemahaman pejabat yang menangani kepegawaian di SKPD terhadap peraturan kepegawaian melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaporan;

Tujuan Meningkatnya ketrampilan dan profesionalisme PNS Sasarannya adalah 1. Terwujudnya pegawai yang berkompetensi setelah lulus pendidikan formal dan

ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah, serta peningkatan

pemahaman peraturan bidang kepegawaian dengan indikator sasaran : 

Persentase peserta ujian penyesuaian ijazah/ujian dinas yang lulus ujian melalui kegiatan Pendidikan Penjenjangan Struktural;

34 

Persentase

pemahaman

kepegawaian

melalui

peserta kegiatan

sosialisasi

terhadap

Peningkatan

peraturan

Ketrampilan

dan

Profesionalisme Tujuan Meningkatnya kualitas pelayanan yang berstandar. Sasarannya adalah 1. Terwujudnya pegawai yang memiliki kemampuan teknis wawasan dan ketrampilan yang profesional dalam tugas dan fungsi pelayanan dengan indikator sasaran :  Persentase

PNS yang menerima layanan administrasi keputusan

pensiun,karis/karsu/

satya

lencana

melalui

kegiatan

pemberian

penghargaan bagi PNS yang berprestasi;  Persentase PNS yang mampu menyusun Standar Manajemen Mutu pelayanan melalui kegiatan Pendidikan dan pelatihan tugas pokok dan fungsi bagi PNS Daerah.

35 BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN 4.1. Program dan Kegiatan Untuk mendukung kebijakan reformasi birokrasi melalui peningkatan ketrampilan dan profesionalisme serta peningkatan pelayanan, maka Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut : a. Program Rutin: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan sarana dan prasarana kantor; 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja. b. Program Urusan WajiB: 1. Program Pendidikan Kedinasan; 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur; 3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi,dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut,sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Rencana Kegiatan Tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang tersusun sebagaimana berikut: Kegiatan Rutin: 1. Penyedian jasa surat menyurat; 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik; 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan; 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor; 5. Penyediaan alat tulis kantor; 6. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan; 7. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor; 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan; 9. Penyediaan Makanan dan Minuman; 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah; 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah;

36 12. Peningkatan peralatan gedung kantor; 13. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; 14. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; 15. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor; 16. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya; 17. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu; 18. Pendidikan dan pelatihan formal; 19. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah; 20. Penyusunan laporan keuangan semesteran; 21. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun. Kegiatan Urusan Wajib: 1. Penjenjangan Struktural; 2. Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme; 3. Pendidikan dan pelatihan tugas pokok dan fungsi bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah; 4. Penyusunan Rencana Pembinaan Karier Pegawai Negeri Sipil; 5. Seleksi penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil; 6. Penempatan Pegawai Negeri Sipil; 7. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis Pegawai Negeri Sipil; 8. Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah; 9. Pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi; 10. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil; 11. Pemberian Bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas; 12. Pemberian Bantuan Bagi penyelenggaraan penerimaan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri; 13. Monitoring evaluasi dan pelaporan. Untuk mendukung program Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak di daerah, pada Badan Badan Kepegawaian Daerah dilaksanakan melalui program

Pendidikan

Kedinasan

kegiatan

Peningkatan

Ketrampilan

dan

Profesionalisme. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan isu gender dan faktor kesenjangan gender. Dengan melihat kondisi pelayanan dalam tugas pokok dan fungsi yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah bahwa masih dijumpai adanya Pegawai Negeri Sipil laki-laki dan perempuan yang mengajukan proses izin perceraian yang sangat berdampak dan merugikan kaum perempuan dan anak.

37 Dari penyebab faktor tersebut diatas perlu dilakukan pemahaman sosialisasi peraturan pemerintah tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengarah pada Pengarusutamaan Gender sehingga terwujud pemahaman dan wawasan secara umum tentang kepegawaian serta untuk mengurangi pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil yang bersumber dari proses perceraian. Rumusan rencana program/kegiatan Tahun 2016 pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang sebagaimana tabel 4.1 berikut ini:

38 Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan

Kode 1 1.

20.

13.01

01.

13.01 01.01.

Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

2

3


Tingkat kelancaran administrasi perkantoran Jumlah regestrasi surat masuk dan surat keluar Jumlah rekening pembayaran Telepone,air dan listrik selama satu tahun Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun Jumlah pengadaan alat tulis kantor

Penyediaan menyurat

jasa

surat

Rencana Tahun 2016 Lokasi 4

Target Capaian Kinerja 5

Catatan Penting

Pagu Indikatif

Sumber Dana

6

7

424.052.000

8

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Pagu Capaian Indikatif Kinerja 9 10 468.609.000

BKD

1000 Surat dinas

12.326.000

APBD

1000 Surat dinas

14.790.000

BKD

36 kali

13.200.000

APBD

36 kali

15.840.000

BKD

144 kali

113.240.000

APBD

144 kali

124.564.000

BKD

1 paket

6.000.000

APBD

1 paket

6.600.000

BKD

1 paket 1 paket

96.527.000

APBD

106.179.700

68.258.000

APBD

1 paket 1 paket

10.809.000

APBD

1 paket

11.889.900

5.000.000

APBD

1800 eksemplar

01.02.

Penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik

01.07.

Penyediaan administrasi keuangan

01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

01.10.

Penyediaan alat tulis kantor

01.11.



BKD

01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan

Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik Jumlah eksemplar Bahan Bacaan yang di Beli

BKD

1 paket

BKD

1800 eksemplar

Jumlah makanan dan minuman yang disediakan Jumlah penugasan keluar daerah

BKD

917 pack

27.047.000

APBD

917 pack

29.751.700

BKD

30 ohk

41.975.000

APBD

30 ohk

46.172.500

01.15.

01.17. 01.18.

jasa

kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat koordinasi konsultasi keluar daerah

75.083.800

5.500.000

39 1 1.

1.

20.

20.

13.01

13.01

02.09.



BKD

1 paket (12 unit)

328.765.000

APBD

1 paket (12 unit)

361.641.500

02.22.

Pemeliharaan rutin/Berkala gedung kantor

Jumlah kantor dipelihara

gedung yang

BKD

1 paket

82.040.000

APBD

1 paket

90.244.000

02.24.

Pemeliharaan rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional


BKD

7 Unit

48.360.000

APBD

7 Unit

53.196.000

02.26.



BKD

38 Unit

20.000.000

APBD

38 Unit

22.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas Beserta perlengkapannya

Cakupan pemenuhan disiplin Aparatur


BKD

70 orang

30.000.000

APBD

---

---



BKD

70 orang

40.000.000

APBD

---

---

Program Kapasitas Aparatur

Cakupan pemenuhan kompetensi Sumberdaya Aparatur

04. 04.01

04.02

1.

20.

13.01

05.

05.01

Pendidikan Formal

Peningkatan Sumberdaya

dan

Pelatihan

5 55 ohk

7

29.670.000 479.165.000

Cakupan sarana dan prsarana yang berfungsi dengan baik


6

9 55 ohk

3 Jumlah penugasan kedalam daerah

02.

4 BKD

8

2 Rapat-rapat koordinasi konsultasi kedalam daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

01.21.

10 32.237.000 604.081.500

70.000.000

77.500.000

BKD

20 orang

77.500.000

85.250.000

APBD

25 orang

85.250.000

40 1 1.

20.

13.01

APBD

38 Unit

16.852.000

7.500.000

APBD

32 jenis laporan

8.250.000

8.192.000

APBD

4 dokumen

9.011.200

02.09.


BKD

32 jenis laporan

15.320.000

02.22.


BKD

32 jenis laporan

02.24.


BKD

4 dokumen

Program Pendidikan Kedinasan

Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun semesteran sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel Jumlah dokumen keuangan akhir tahun Cakupan pemenuhan kompetensi PNS Persentase peserta ujian penyesuaian ijazah/ujian dinas yang lulus 70% dari jumlah peserta Persentase peserta sosialisasi peraturan kepegawaian 80% yang hadir Cakupan pemenuhan kemampuan profesionalisme PNS Persentase PNS yang ikut diklat dan mampu menyusun 40% SMM pelayanan

BKD

20.

13.01.

29.

1.

20.

13.01.

29.02.

Pendidikan Penjenjangan Struktural

1.

20.

13.01.

29.06.

Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme

1.

20.

13.01.

30.

1.

20.

13.01.

30.03.

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan pelatihan tugas pokok dan fungsi Bagi PNS daerah

5

10 34.113.200

3 Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku,tepat waktu dan akuntabel

1.

4

9

2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

02.

6

7

8

31.012.000

538.078.000

595.598.800

BKD

200 PNS

37.133.000

APBD

225 org/PNS

44.559.300

BKD

450 org/PNS

500.945.000

APBD

495 org/PNS

551.039.500

110.000.000

30 org/PNS

210.000.000

231.000.000

APBD

30 org/PNS

231.000.000

41 1

2 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1.

20.

13.01.

31.

1.

20.

13.01.

31.01. Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS

1.

20.

13.01.

31.02 Seleksi penerimaan CPNS

1.

20.

13.01.

31.03. Penempatan PNS

1.

20.

13.01.

31.04. Kenaikan otomatis PNS

1.

20.

13.01.

31.05. Pembangunan / pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

1.

20.

13.01.

31.06 Pemberian penghargaan Bagi PNS Berprestasi

1.

20.

13.01.

31.09. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin

1.

20.

13.01.

31.11. Pemberian Bantuan tugas Belajar ikatan dinas

1.

20.

13.01.

31.12. Pemberian Bantuan penyelenggaraan penerimaan IPDN

pangkat

3 Cakupan pemenuhan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemerintah Daerah Jumlah PNS yang mengikuti tes psikologi dan assesment

4

5

6

7

8

9

2.631.762.000

BKD

10 3.157.806.200

200 Pejabat/ PNS 720 CPNS

426.330.000

APBD -

225 PNS

511.596.000

779.490.000

APBD

900 org CPNS

935.388.000

Jumlah CPNS yang diterima dari GTT/PTT dan umum Jumlah pejabat yang promosi/mutasi dan dilantik

BKD BKD

600 pejabat

150.000.000

APBD

660 pejabat

180.000.000

Jumlah PNS yang memperoleh Keputusan Kenaikan Pangkat/Gaji Berkala tepat waktu Jumlah akurasi data kepegawaian yang dibutuhkan

BKD


222.506.000

APBD


267.006.600

BKD

4699 data PNS

495.575.000

APBD

5168 data PNS

594.689.500

Jumlah PNS yang menerima layanan administrasi kepegawaian (pensiun.karis/karsu/ satya lencana) Jumlah PNS yang menerima sanksi pelanggaran disiplin dan etika pegawai Jumlah PNS yang menerima bantuan tugas belajar dan ijin belajar kejenjang pendidikan formal Jumlah calon praja IPDN yang lulus ujian dan diterima

BKD

1100 PNS

258.070.000

APBD

1110 PNS

309.684.000

BKD

50 PNS

61.590.000

APBD

50 PNS

73.908.000

BKD

225 PNS

152.280.000

APBD

250 PNS

182.428.000

BKD

4 capra IPDN

37.817.000

APBD

4 capra IPDN

45.380.700

42 1 1.

20.

13.01.

31.15

2 Monitoring evaluasi dan pelaporan

Jumlah

3 Jumlah buku informasi kepegawaian 80% yg disusun dan disampaikan ke SKPD

4 BKD

5 300 Buku

6 48.104.000

4.461.569.000

7 APBD

8

9 325 Buku

10 57.725.400

5.176.458.700

43 32 BAB V PENUTUP Untuk mendukung prioritas pembangunan daerah dalam mewujudkan pemerintahan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean goverment (pemerintah yang bersih), berkeadilan, dan demokratis.

Akan

dicapai melalui visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang yang telah disusun melalui rencana kerja program dan kegiatan. Rencana Kerja Tahunan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana kerja dibuat terkait dengan visi dan misi organisasi untuk memenuhi target kinerja dari program dan kegiatan. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2016 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang selama Tahun Anggaran 2016, dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun institusi organisasi dalam 1 (satu) tahun ke depan. Disamping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreatifitas aparatur dalam pelaksanaan disiplin dan loyalitas yang tinggi demi mengemban Visi dan Misi Organisasi untuk menuju Aparatur Pemerintah yang profesional, bersih dan berwibawa sebagai pelayan masyarakat yang terbaik. Ada beberapa catatan yang perlu disampaikan dalam Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016 pada Program Pendidikan Kedinasan, dalam Rancangan Kerja tahun 2016 terdiri dari 2 kegiatan yaitu kegiatan Pendidikan

dan

Penjenjangan

Struktural

dan

kegiatan

Peningkatan

Ketrampilan dan Profesionalisme. Pada kegiatan Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme berupa bintek/sosialisasi dilaksanakan oleh masing-masing bidang dan untuk menjaga efektifitas dan efisiensi maka kegiatan ini tidak dianggarkan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2016. Kemudian hasil evaluasi Program Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tugas Pokok dan fungsi bagi PNS Daerah terjadi perubahan indikator kegiatan yaitu jumlah aparatur/PNS dan pejabat yang mengelola kepegawaian yang mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan kepegawaian, sedangkan hasil

kegiatan yang diharapkan dalam

kegiatan ini untuk peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional. Catatan penting lainnya dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maka terjadi perubahan dalam pengelolaan manajemen

44 Aparatur Sipil Negara adalah pengelolaan untuk menghasilkan Pegawai yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan adanya perubahan pengelolaan

manajemen

tersebut

Pemerintah

Daerah

melalui

Badan

Kepegawaian Daerah ke depan perlu menyiapkan sarana dan prasana pendukung serta dukungan anggaran yang memadai. Demikian untuk dilaksanakan. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG

Dr. SUWANDI, MM.MSc Pembina Utama Muda NIP. 19571017 197803 1006

RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2016

Recommend Documents