RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2016

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN DHARMASRAYA JL. LINTAS SUMATERA KM. 3 SUNGAI DAREH SUMATERA BARAT TELP.0754-451426. FAX. 0754-451426 KODE POS 27573

RENJA 2016

KATA PENGANTAR

Recana Kerja (RENJA) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RENJA SKPD memiliki fungsi yang fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil yang akan dilaksanakan pada 1 (satu) tahun kedepan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817), maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menyusun RENJA Tahun 2016 sesuai dengan tahapan seperti petunjuk yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri tersebut. RENJA Tahun 2016 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral disusun dengan masih mempertimbangkan rancangan RPJMD Kabupaten Dharmasraya tahun 2015 s/d 2019, kondisi energi dan pertambangan saat ini, dan program kegiatan yang usulan masyarakat yang diserap pada saat Musrembang Kabupaten. Demikian RENJA Tahun 2016 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral disusun dengan harapan dapat menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk tahun 2016.

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Page 1

RENJA 2016

Terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan baik fikiran maupun informasi dalam penyusunan Renja Tahun 2016. Semoga RENJA ini dapat terlaksana dan tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Sungai Dareh, 12 Juni 2015 Kepala Dinas

Drs. SAIKRASNO, M.Si NIP. 19641231 199103 1 217


Page 1

RENJA 2016

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR………………………..…………………………………...

i

DAFTAR ISI………………………………………………...……………………

iii

I

II

III

IV

PENDAHULUAN…………..………………………………….………...

1

1.1. Latar Belakang………....……………………………………...........

1

1.2. Landasan Hukum…….…………………………………………..…

3

1.3.

Maksud dan Tujuan.………………………………………………

4

1.4.

Sistimatika Penulisan………………………………………………

4

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2014 …………......

6

2.1.

6

2.2.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2014 dan Capaian . Rencana Strategis…………………………………………… Analisis Kinerja Pelayanan………………………………………....

29

2.3.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi………….........

32

2.4.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD………………..............

32

2.5.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat…................

34

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN…..………....

37

3.1.

Telaah Terhadap Kebijakan Nasional..... …..…..............................

37

3.2.

Tujuan dan Sasaran Strategis............... …..…..................................

41

3.3.

Program dan Kegiatan ...................………………............................

44

P E N U T U P ….………………...........................................................


46

Page iii

RENJA 2016

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Rencana kerja (Renja) merupakan penjabaran operasionalisasi dari dokumen rencana strategis (Renstra) yang telah ditetapkan melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Secara khusus, Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD menjadi perangkat penting dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional yang perlu dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 merupakan pelaksanaan Rencana Strategis ESDM Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2015 yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan jangka menengah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan Renja ini adalah sebagai penjabaran dari tugas pokok ESDM yang dalam kewenangannya menangani penataan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan, pengawasan kegiatan pengelolaan penambangan mineral dikawasan hutan lindung dan pembangunan jaringan listrik diberbagai jorong yang belum terjangkau, penertiban bahan bakar minyak dan gas serta pengembangan energi alternatif. Renja SKPD ini dapat dijadikan pedoman dan bahan masukan utama untuk pelaksanaan forum SKPD, yang dilanjutkan dengan penetapan RKPD. Berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan, nantinya akan dilakukan penyempurnaan terhadap Renja ini, yang selanjutnya akan menjadi suatu Keputusan.


Page 1

RENJA 2016

Sehubungan belum adanya payung hukum RPJMD Kabupaten Dharmasraya untuk tahun 2016, maka acuan yang dijadikan pedoman penyusunan RKPD adalah ranperda RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025 dan RPJM Nasional Tahun 2015-2019. Muatan kebijakan untuk tahun 2016 mempedomani perkiraan capaian RPJMD yang sedang berjalan dan tahapan lima tahun ketiga yang akan dilaksanakan untuk tahun 2016. Proses penyusunan Renja SKPD dikelompokkan pada tiga jalur utama, yaitu alur proses strategis, alur proses partisipatif, dan alur proses legislatif. a.

Alur Proses Strategis Alur Proses merupakan alur proses perencanaan yang ditujukan menghasilkan informasi, analisis, proyeksi, alternatif tujuan, strategi, kebijakan, dan program sesuai kaidah teknis perencanaan yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi alur proses partisipatif.

b.

Alur Proses Partisipatif Alur Proses Partisipatif merupakan alur bagi keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan daerah. Alur ini merupakan public participation atau participatory planning event untuk menghasilkan konsensus dan kesepakatan atas tahap-tahap penting pengambilan keputusan perencanaan. Alur ini merupakan media bagi masyarakat sipil untuk memberikan kontribusi yang efektif, mereview dan mengevaluasi hasil-hasil proses strategis.

c.

Alur Proses Legislatif Alur Proses Legislatif merupakan alur konsultasi dengan DPRD dalam konteks yang lebih makro yaitu Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD).


Page 2

RENJA 2016

1.2.

Landasan Hukum Landasan Hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan rencana kerja tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut : 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasioanal;

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8.

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

9.

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Dharmasraya;

10. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan; 12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.


Page 3

RENJA 2016

1.3.

Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas ESDM Kabupaten Dharmasraya ini adalah untuk mengetahui dan mendokumenkan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program–program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas ESDM Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan Misi/Agenda Kerja ESDM yang telah direncanakan dalam Rencana Strategis (Renstra) ESDM Kabupaten Dharmasraya. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas ESDM Kabupaten Dharmasraya adalah untuk mendiskripsikan tentang program–program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas ESDM Kabupaten Dharmasraya dengan harapan program–program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dan direncanakan.

1.4.

Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas ESDM Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I.

Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas gambaran umum Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Dharmasraya yang tergambar latar belakang penyusunan, landasan hukum pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan dalam rencana Kerja, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penyusunan Rencana Kerja ESDM untuk tahun 2016;

Bab II.

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014, Menjelaskan pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2014 dan capaian Rencana Strategis, Analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, review


Page 4

RENJA 2016

terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. Bab III.

Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan, menjelaskan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran rencana SKPD serta Program dan Kegiatan;

Bab VI.

Penutup, menjelaskan kesimpulan dari Rencana Kerja Dinas ESDM Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016.


Page 5

RENJA 2016

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2014

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2014 dan Capaian Rencana Strategis Sesuai dengan pengukuran kinerja tahun 2014 terdiri dari 22 indikator kinerja program untuk mendukung 15 sasaran strategis. Capaian kinerja (performance result) selama tahun 2014 terdapat 13 indikator kinerja yang mencapai 100 % dan 4 indikator kinerja yang melampaui target serta 5 indikator kinerja yang hampir mencapai target (diatas 90%). Capaian untuk masing-masing sasaran dan indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Monitoring dan Pengawasan Teknis, K3 dan lingkungan pertambangan batubara, mineral dan batuan lainnya. Dengan Sasaran sasaran strategis “Meningkatnya penerapan teknis K3 dan lingkungan pertambangan mineral, batubara dan batuan (sirtukil) sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan “dengan 2 indikator kinerja yang mencapai 92,85 % dan 93,75% dengan penjelasan sebagai berikut : (1). Indikator Kinerja terlaksananya kegiatan pada IUP Operasi Produksi, mineral batubara dan batuan dengan capaian program 92,8 % sbb : a.

Kegiatan

monitoring

dan

pengawasan

dilaksanakan

secara

administrasi dan teknis pertambangan, K3, lingkungan dan reklamasi pada IUP operasi produksi batubara, mineral dan batuan. b.

Target pengawasan terhadap IUP Operasi produksi tersebut adalah 28 IUP dan terealisasi kegiatannya adalah sebanyak 26 IUP.


Page 6

RENJA 2016

c.

Pengawasan tidak dilaksanakan pada 2 IUP Operasi Produksi yaitu PT. Centra Bara Indonesia dan PT. Putramas Bumi Agung.

d.

26 IUP tersebut adalah sebagai berikut : 

IUP Operasi Produksi batubara ada 2 (dua) yaitu PT. Sinamarinda lintas Nusantara, dan KUD Sinamar Sakato.



IUP Operasi Produksi mineral (Bijih Besi) yang aktif ada 1 (satu) yaitu PT. Tambang Sungai Suir.



IUP Operasi Produksi batuan (sirtukil) ada 23 (dua puluh tiga) izin yang tersebar di Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung, Timpeh dan Asam Jujuhan.

(2). Indikator kinerja terlaksananya kegiatan pertambangan yang baik dan benar sesuai dengan kaidah “Good Mining Praktice” pada IUP Operasi Produksi mineral Batubara dan Batuan dengan target tahun 2014 sebesar 80% dan realisasi 75 % atau terealisasi capaian program 93,7 %, hal ini disebabkan karena pemegang IUP hanya terfokus pada 3 (tiga) aspek yaitu K3, lingkungannya dan reklamasi saja dan kurangnya pemahaman terhadap 4 (empat) aspek lagi yaitu teknis penambangan, keselamatan operasi, konservasi dan penggunaan tehnologi. 2. Fasilitasi dan Evaluasi Kelayakan Penertiban Izin Usaha Pertambangan dan Izin Pertambangan Rakyat, dengan Sasaran Strategis

“Meningkatnya proses

verifikasi perizinan IUP, IPR serta kegiatan penunjang usaha pertambangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan 1 (satu) indikator kinerja capaian program 140 % dengan penjelasan sebagai berikut : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Page 7

RENJA 2016

(3)

Indikator kinerja terlaksananya penerbitan IUP, IPR serta izin kegiatan penunjang usaha pertambangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan target 10 (sepuluh) pemohon dan realisasi 14 (empat belas) pemohon atau terealisasi capaian program 140%. Kegiatan fasilitasi dan evaluasi kelayakan penerbitan izin usaha pertambangan IUP, IPR serta izin kegiatan penunjang usaha pertambangan sbb : a.

Evaluasi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan persyaratan permohonan IUP

b.

Evaluasi teknis dan lingkungan dilakukan dengan melakukan pengecekan potensi dan lokasi bersama Tim SKPD terkait untuk menilai kelayakan secara teknis dan lingkungan untuk diterbitkan IUP.

3. Monitoring dan Pengawasan Produksi dan penjualan batubara, mineral dan batuan lainnya, dengan Sasaran Starategis “Meningkatnya pembayaran iuran tetap dan royalti sektor pertambangan” dengan 2 (dua) indikator kinerja capaian program 92,85% dan 100 % dengan penjelasan sebagai berikut: (4)

Indikator kinerja tersedianya data produksi dan penjualan mineral, batubara dan batuan dengan target sebanyak 28 laporan dan realisasi sebanyak 26 laporan antara lain : a. Kegiatan ini dilakukan terhadap IUP produksi baik batubara, mineral dan batuan


Page 8

RENJA 2016

b. Tujuan diadakan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan data produksi dan penjualan dari IUP Operasi Produksi yaitu laporan triwulan dan laporan DO. c. Kedua laporan tersebut dievaluasi dan dianalisa. d. Hasil analisa tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi untuk pembayaran pajak batuan, PNBP (iuran tetap dan royalti) dan hibah dari pemegang IUP. (5)

Indikator kinerja bertambahnya penyetoran PNBP dari sektor pertambangan, dengan indikator kinerja capaian program 100%,

hal ini disebabkan

karena untuk tahun 2014 dengan target 9 IUP dan realisasi sebanyak 9 IUP. 4.

Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi PNBP sektor Pertambangan dengan sasaran Strategis “Meningkatnya penertiban kegiatan PETI ” dengan 1 (satu) indikator kinerja capaian program 0 % dengan penjelasan sebagai berikut: (6) Indikator berkurangnya kegiatan PETI yang dilakukan masyarakat kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan di 2 kecamatan karena kegiatan ini bersifat situasional. Kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi PETI di 9 (sembilan) Kecamatan

yaitu di Pulau Punjung, Sitiung, IX Koto,

Tiumang, Padang Laweh, Timpeh, Koto Besar, Koto Salak dan Koto Baru. 5.

Monitoring, Pembinaan dan penertiban kegiatan pertambangan tanpa izin dengan Sasaran Strategis “meningkatnya kesamaan data penyetoran PNBP dari Kabupaten Dharmasraya dengan data pada Kementerian ESDM dan


Page 9

RENJA 2016

Kementerian Keuangan ” dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan penjelasan sebagai berikut : (7). Indikator kinerja tersedianya data penyetoran PNBP dari pemegang IUP eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral dan batubara dengan capaian program 100 %, Kegiatan ini dilakukan terhadap IUP Eksplorasi dan Operasi Produksi batubara dan mineral yang terdiri dari 6 IUP Operasi Produksi dan 4 IUP Eksplorasi, Rekonsiliasi PNBP (Iuran tetap dan royalti) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan undangan rekonsiliasi dari Kementerian ESDM dengan tujuan untuk mencocokan data pembayaran PNBP yang masuk ke kas negara dan data yang ada pada Dinas ESDM data hasil rekonsiliasi PNBP tersebut merupakan data yang digunakan untuk penyaluran DBH sektor pertambangan. Target tersedianya data PNBP sebanyak 4 (empat) laporan dan realisasi sebanyak 4 (empat) laporan yaitu laporan triwulan I, II, III dan IV. (8). Indikator kinerja tersalurnya dana bagi hasil (DBH) sektor pertambangan sesuai dengan data dengan capaian program 251,1 %, dari target DBH sebesar Rp. 3.105.328.300 dan tersalurnya dana bagi hasil (DBH) ke Kas daerah Kabupaten Dharmasraya sebesar Rp.7.799.002.582,-. 6. Perluasan

Cakupan

Pelayanan

Kelistrikan

dengan

Sasaran

Strategis

“Penambahan pemasangan jaringan listrik, mempasilitasi pelayanan listrik masyarakat, perencanaan pemasangan jaringan listrik” dengan 3 (tiga) indikator kinerja "dengan penjelasan sebagai berikut : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Page 10

RENJA 2016

(9) Indikator kinerja “ a. Terlaksananya pemasangan jaringan listrik dengan target 3 lokasi terealisasi pada tahun 2014 pada 3 lokasi yang dibiayai oleh APBD dengan capaian target 100% dengan rincian sbb :

No L O K A S I

1.

Kantor

Camat

Padang

Panjang

Jumlah

Jaringan

Gardu

Keterangan

1.567 MS

1 Unit APBD

911 MS

- APBD

3.118 MS

1 Unit APBD

Laweh 2.

Kantor Camat Koto Salak

3.

Kantor Camat Tiumang

b.

Indikator

Kinerja

“Menfasilitasi

pengoperasian

jaringan

listrik

masyarakat oleh PT.PLN (Persero)”. Pada tahun 2014 telah dilakukan serah terima operasi jaringan listrik yang dibangun Pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2013 ke PT.PLN (Persero) sebanyak 13 lokasi dengan target yang ditetapkan 13 lokasi sehingga capaian target sebesar 100%. c.

Indikator

Kinerja

“Terlaksananya

survey

lokasi

yang

belum

mendapatkan pelayanan kelistrikan” pada tahun 2014 telah dilakukan survey ke lokasi yang belum terjangkau jaringan listrik PLN sebanyak 15 Lokasi dengan target yang ditetapkan sebanyak 12 lokasi sehingga capaian target sebesar 125 %.


Page 11

RENJA 2016

NO

LOKASI

TM (MS)

TRAFO

TR (MS)

100

1

1

1

KOTO TUO SIGUNTUR

2

LUBUK LABU

19.200

1

1.300

3

TRANS PADANG HILALANG

3.750

2

2.150

4

SIMPANG ABAI-SIMPANG KOTO BESAR

2.800

1

750

5

SIRAHO

5.700

2

5.500

6

SIUNG IX KOTO

-

-

700

7

SUNGAI NILI

3.747

2

3.000

8

RANAH SEI DAREH

-

-

530

9

AMPANG KURANJI

-

-

320

10

KURNIA KOTO SALAK

-

-

1.498

11

TELUK SIKAI

-

-

350

12

PONPES KOTO BARU

-

-

572

13

JORONG SITIUNG

-

-

150

14

KUBANG PANJANG

-

-

200

15

PADANG DAREK PULAU PUNJUNG

-

-

500

35.297

9

17.521

Secara keseluruhan dari tahun 2010 sampai tahun 2014 telah dilakukan penambahan jaringan listrik sebanyak 19.498 Ms (4.093Ms JTM, 5 Unit Gardu distribusi dan 15.405 Ms JTR) melalui APBD dan 191.525 Ms (108.076 Ms JTM, 29 Unit Gardu, 83.449 Ms JTR) melalui APBN dan APLN. Sehingga target pasa Renstra tahun 2015 sudah jauh terlampaui. Untuk Menfasilitasi pengoperasian jaringan listrik masyarakat oleh PT. PLN (Persero) tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah berkoordinasi dengan PT. PLN (Persero) sehingga jaringan yang dibangun tahun 2013 sebanyak 15 Lokasi yang dibangun menggunakan anggaran APBD , APBN (Lisdes PLN), APLN telah beroperasi. Untuk Jaringan Listrik yang dibangun tahun 2014 sedang dalam proses Serah Terima Operasi, diharapkan Triwulan 1 tahun 2015 dapat dioperasikan. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Page 12

RENJA 2016

Untuk indikator Kinerja “Terlaksananya survey lokasi yang belum mendapatkan pelayanan kelistrikan” tahun 2014 dibandingkan tahun 2013 mengalami penurunan disebabkan sebagian lokasi tersebut telah dilaksanakan pembangunan jaringan listrik. 7. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan dengan Sasaran Strategis

“

Pengadaan suku cadang PJU dan pemeliharaan, perawatan PJU ” dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan penjelasan sebagai berikut: (10).

Indikator kinerja “ Pengadaan suku cadang PJU dan terpelihara operasional PJU. Pengadaan suku cadang PJU sebanyak 1 paket yang antara lain terdiri dari ballast, pearcing, bola lampu, ignitor, kapasitor, fotocell dll. dengan capaian program sebesar 100%.

(11).

Indikator kinerja terpeliharanya operasional PJU, pemeliharaan dan perawatan

penerangan

jalan

umum

(PJU)

tahun

2014

telah

dilaksanakan dengan target 420 unit dengan realisasi 530 unit, capaian target 126 %. Banyaknya perbaikan yang dilaksanakan tahun 2014 disebabkan berbagai faktor teknis seperti usia pemakaian, pemadaman listrik, dan gangguan lainnya. 8. Pengawasan, Pemeliharaan dan Perawatan PJU dengan Sasaran Strate “Meningkatnya Pelayanan Publik terhadap Kebutuhan Penerangan Jalan Umum” dengan 1 (satu) indikator kinerja, penjelasan sebagai berikut:


Page 13

RENJA 2016

(12). Ditahun 2014 telah dilaksanakan penambahan pemasangan Penerangan Jalan Umum sebanyak 29 unit pada 1 kecamatan sesuai dengan target 1 Kecamatan dan telah dinikmati masyarakat

di

4 Nagari pada

Kecamatan Sembilan Koto. 9. Monitoring dan Evaluasi Operasi Ketenagalistrikan dengan Sasaran Strategis “Industri Pertambangan, Perkebunan dan Usaha Ketenagalistrikan lainnya” dengan 2 (dua) indikator kinerja, dapat dijelaskan sebagai berikut: (13). Indikator kinerja “Terlaksananya pengawasan administrasi dan teknis ketenagalistrikan”. Kegiatan ini ditujukan kepada pemilik lokasi pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri pada perusahaan Pabrik Kelapa Sawit dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan usaha lainnya yang tersebar di Kabupaten Dharmasraya. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan pembinaan, sosialisasi, serta himbauan agar pelaku usaha kegiatan ketenagalistrikan tersebut melengkapi kewajiban perizinan dan kelengkapan lainya pada 7 lokasi dengan target 7 lokasi sehingga capaian kinerja 100%. (14). Indikator kinerja “Terlaksananya penerbitan Izin operasi ketenagalistrikan” dengan target 1 (satu) Izin. Pada tahun 2014 sudah diterbitkan 1 (satu) izin yaitu PT. Bina Pratama Sakato Jaya sesuai target, terhadap pelaku usaha yang telah melengkapi kelengkapan, berupa Izin Operasi. Untuk pelaku usaha yang belum melengkapi persyaratan penerbitan Izin, terus dihimbau agar segera melengkapinya. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Page 14

RENJA 2016

10.

Pembayaran Rekening Listrik PJU Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin mulai bulan Januari sampai bulan Desember 2014 berdasarkan pengecekan kelapangan yang disesuaikan dengan jumlah tagihan PJU yang dikirim oleh PT. PLN (Persero). Dengan penjelasan indikator sbb : (10). Indikator Kinerja ‘Jumlah Rekening listrik PJU yang dibayar’ Kegiatan ini difokuskan kepada pembayaran penggunaan Penerangan Jalan Umum tahun 2014 Kabupaten Dharmasraya, diantaranya meterisasi menjadi pelanggan, pembayaran tagihan penggunaan. Untuk besar tagihan pemakaian PJU disetiap bulannya bervariasi tergantung kepada pemakaian, serta ketetapan tarif dasar listrik yang dikeluarkan pemerintah.

11. Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian BBM dan Gas dengan Sasaran Strategis “SPBU, APMS, Agen Mita, Pangkalan Mita, Agen Gas dan pangkalan gas ” dengan 2 (dua) indikator kinerja, dapat dijelaskan sebagai berikut: (15) Indikator kinerja “Pengawasan administrasi dan teknis pendistribusian Migas” selama tahun 2014 telah dilaksanakan kegiatan pengawasan adminsitrasi dan pendistribusian Migas sebagai berikut : A. SPBU 7 unit : a.

SPBU RIKA Jaya Permai alamat Km.2 Pulau Punjung

b.

SPBU PT Umega Sembilan Berlian alamat Gunung Medan


Page 15

RENJA 2016

c.

SPBU PT Dharma Aditama alamat Tarantang Koto Padang

d.

SPBU Ananta Tria Yunus alamat Sungai Betung Koto Baru

e.

SPBU PT Dharmasraya Multi Sarana alamat Sungai Rumbai

f.

SPBU Hj Hasnidar alamat Km.9 Sialang Pulau Punjung:

g.

SPBU Putra Rumbai Mandiri di Sungai Rumbai.

h.

SPBU PT. Umega Sembilan Berlian alamat Sikabau

B. APMS PT. JEFRI ABIDIN AB di Sungai Betung Kecamatan Koto Baru. C. Agen minyak tanah sebanyak 4 dan 43 pangkalan sbb : I. Agen Minyak Tanah ARDHI PUTRA PADHOLI (JEFRI ABIDIN) membawahi 15 pangkalan sebagai berikut : a.

Baharuddin Pasar Koto Baru

b.

Sumarniati Lagan Sei.Langkok

c.

D.Novita Sialang Gaung

d.

Hendra Koto Agung Sitiung

e.

Adi Gunawan Gunung Medan Sitiung

f.

Syofriwati Anggraini Koto Ranah Kurnia selatan

g.

Vebi Ananda Sungai Baye Sungai rumbai

h.

Nelviwati Kambang Baru Sungai Rumbai Timur

i.

Dian Fitri Sungai Baye Sungai Rumbai

j.

Roza Emelda Sungai Betung Koto Baru

k.

Cici Suharti Kambang Baru Sungai Rumbai Timur


Page 16

RENJA 2016

l.

Rise Dwi putri Balai Tangah Sungai Rumbai

m. Cornelis Pasar koto Baru n.

Warisno Koto Mudiak Kurnia Selatan

o.

Novri Arianto Koto Hilalang I Sungai Langkok

II. Agen Minyak Tanah PT. REVIYALDI PRIMA (BAHRIAL BK) membawahi 12 pangkalan sebagai berikut : a.

Syafrul Sungai Kemuning Sungai Rumbai

b.

Edison Sungai Nili Km.6 Sungasi Kambut

c.

Elanda.R Jl.Lintas Sumatera Koto Baru

d.

Nurhayati Pulau Anjolai Koto Nan IV Dibawuah Sembilan Koto

e.

Syafruddin Sungai Kemuning Sungai Rumbai

f.

Zulvi.Y Ampalu koto Salak

g.

Ismail Is Tebing Tinggi Sikabau

h.

Delvianti,SE Balai Tangah Sungai Rumbai

i.

Suharto Koto Hilalang Sungai Langkok

j.

Jhonatan Saputra Balai Tangah I Sungai Rumbai

k.

Yuniwati Situng

l.

Budi Setiawan Sei.Kalang Tiumang

III. Agen Minyak Tanah CV MITRA SEJATI (Hj. YETTI MAESANTI) membawahi 7 pangkalan sebagai berikut : a.

Yon Edwin Ampang Kuranji Koto Baru

b.

Arman Pasar Pulau Punjung

c.

Erik Bukit Berbunga Balai Tangan Sungai Rumbai


Page 17

RENJA 2016

d.

Chin Pajrin A.Md Koto Baru

e.

Jasril Lawai Sitiung

f.

Dodi Priatma Mulia Bakti Kurnia Koto Salak

g.

Desi Marlina Sialang gaung

IV. Agen

Minyak Tanah CV. TEGAR PRATAMA (RAIDAR

DARWIS) membawahi 9 pangkalan sebagai berikut :

(16)

a.

Hendro Yunaldi Koto Baru

b.

Elsa Frbiola Balai Tangah Sungai Rumbai

c.

Sodik Km.4 Sungai Kambut

d.

Darwis pulai Sitiung

e.

Jeni Salvina Tebing Tinggi Sikabau

f.

Trison Sepriadi Gunung Medan sitiung

g.

Sri Mulyani Tawakal Kurnia Koto salak

h.

Roza Emelda Sungai Rumbai

i.

Trinova Darmayanti Sungai Duo Sitiung

Indikator kinerja “Terpenuhinya kebutuhan migas” Berdasarkan hasil pengawasan ke lapangan kebutuhan Migas untuk masyarakat sudah terpenuhi sesuai kebutuhan. Sasaran “SPBU, APMS, Agen Mita, Pangkalan Mita, Agen Gas dan pangkalan gas” yang indikator kinerja Pengawasan administrasi dan teknis pendistribusian Migas ditahun 2014 meningkat dibandingkan


Page 18

RENJA 2016

dengan tahun 2013 ini disebabkan oleh kesadaran pelaku usaha akan pentingnya melaksanakan kewajibannya. Sedangkan indikator kinerja Terpenuhinya kebutuhan migas ditahun 2014 target realisasi kinerja sesuai dengan yang ditetapkan sedangkan ditahun 2013 tidak dilaksanakan. 12. Sosialisasi Migas dengan Sasaran Strategis

“SPBU, APMS, Agen Mita,

Pangkalan Mita, Agen Gas, Pangkalan Gas” dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian program 100 % dengan penjelasan sebagai berikut : (17) Indikator kinerja terlaksananya sosialisasi peraturan dan perundangan yang berlaku disektor minyak dan gas. Pada tahun 2014 telah dilaksanakan sosialisasi peraturan dan perundangan tentang Konversi minyak tanah ke gas LPG tabung 3 kg terhadap agen minyak tanah/LPG, pangkalan minyak tanah/LPG, perangkat nagari dan SKPD terkait. Target sosialisasi pada 54 pelaku usaha dan terealisasi 100 %. Kegiatan sosialisasi konversi minyak tanah ke LPG tabung 3 kg dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap kebijakan pemerintah untuk mengganti pemakaian minyak tanah bersubsidi ke LPG tabung 3 kg karena pemakaian LPG lebih hemat dan lebih ramah lingkungan. Sasaran “SPBU, APMS, Agen Mita, Pangkalan Mita, Agen Gas, pangkalan gas” yang indikator kinerja Terlaksananya sosialisasi peraturan dan perundangan yang berlaku disektor minyak dan gas ditahun 2014 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Page 19

RENJA 2016

terlaksana sesuai rencana, sedangkan ditahun 2013 kegiatan ini tidak dilaksanakan disebabkan sosialisasi ini dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya. 13. Pembinaan dan Pengawasan ekplorasi mineral logam dan batubara dengan Sasaran Strategis “ Terlaksananya pembinaan dan pengawasan eksplorasi mineral logam dan batubara“ dengan 1 indikator kinerja capaian program 100 % dengan penjelasan sebagai berikut : (18) Indikator kinerja terkontrolnya manipulasi data dalam pelaksanaan eksplorasi mineral logam dan batubara, dengan capaian program 100% target 4 IUP eksplorasi realisasi 4 IUP eksplorasi Pada tahun 2014 ada 4 (empat) IUP eksplorasi antara lain : 1. IUP Eksplorasi PT.Permata Bumi Makmur di Kecamatan Padang Laweh 2. IUP Eksplorasi PT.Berkat Satria Abadi di Kecamatan Asam Jujuhan 3. IUP Eksplorasi PT.Indo Mining Resaurce Site Asam Jujuhan 4. IUP Eksplorasi PT.Indo Mining Resaurce Site Padang Laweh Dari 4 (empat) IUP eksplorasi yang direncanakan, terealisasi 4 (empat) IUP. Perusahaan pelaku usaha IUP Eksplorasi yang ada di Kabupaten Dharmasraya sebanyak 4 IUP di awal tahun 2014 telah melakukan presentasi RKAB dan kemudian dievaluasi oleh dinas ESDM, RKAB tersebut kemudian dijadikan acuan oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan pada tahun DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Page 20

RENJA 2016

berjalan dan menjadi acuan bagi dinas ESDM dalam pengawasan kegiatan eksplorasi. Adanya penyampaian pelaporan triwulan kegiatan eksplorasi kepada dinas ESDM kemudian dilakukan relevansi data laporan dengan kenyataan di lapangan. Dilakukan peningkatan kemampuan teknis personil melalui diklat teknis yang diselenggarakan oleh Badan Diklat dibawah Kementerian ESDM. 14. Pengawasan pemakaian air bawah tanah dengan Sasaran Strategis “ Meningkatnya jumlah izin pemakaian dan pengusahaan air tanah “ dengan 1 (satu) indikator kinerja target 11 kecamatan realisasi 11 kecamatan dan capaian program 100 % dengan penjelasan sebagai berikut : (19) Indikator kinerja terbina dan terawasinya pemakaian dan pengusahaan air tanah yang tertib aturan. Bertambahnya data pemakai air tanah komersial, target kegiatan sebanyak 50 objek dan terealisasi 67 objek. Pada tahun 2014 diperoleh penambahan data pemakai air tanah komersil sebanyak 67 (enam puluh tujuh) objek yang tersebar di 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Koto Besar, Kecamatan Koto Baru dan Kecamatan Tiumang. Bertambahnya pengajuan izin pemakaian dan pengusahaan air tanah. Pada tahun 2014 terdapat 6 (enam) pengajuan Izin Pengusahaan Air Tanah yang masih dalam proses, terdiri dari: 1. Depot Air Minum Isi Ulang New Salgha DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Page 21

RENJA 2016

2. Rumah Makan Paris 3. Depot Air Minum Isi Ulang Alifa 4. Yayasan Arba Isi Ulang Dharmasraya 5. Depot Air Isi Ulang Minum Sabrina 6. Depot Air Minum Isi Ulang Zaky Water Melalui sosialisasi yang dilakukan pada tahun 2013 banyak masyarakat pelaku usaha sektor air tanah memiliki kesadaran akan pentingnya perizinan air tanah sehingga pada tahun 2014 saat dilakukan pendataan pelaku usaha bersifat kooferatif dalam memberikan data tentang usaha yang mereka lakukan. 15. Inventarisasi dan Evaluasi Potensi sumber daya mineral logam dengan Sasaran Strategis “ Bertambahnya data daerah-daerah potensi air tanah sesuai klasifikasi “ dengan 1 (satu) indikator kinerja target 1 kecamatan realisasi 1 kecamatan dan capaian program 100 % dengan penjelasan sebagai berikut : (20) Indikator kinerja Tersedianya peta hidrogeologi, Indikator kinerja ini tercapai 100 %, Kegiatan ini dilaksanakan di Kecamatan Sungai Rumbai yang meliputi 4 (empat) nagari dan 24 (dua puluh empat) jorong sebagai berikut : 1. Nagari Sungai Rumbai - Jorong Sungai Baye - Jorong Balai Tangah - Jorong Sungai Kemuning DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Page 22

RENJA 2016

- Jorong Tanah Abang 2. Nagari Sungai Rumbai Timur - Jorong Kambang Baru - Jorong Balai Timur - Jorong Bukit Berbunga - Jorong Kampung Baru 3. Nagari Kurnia Koto Salak - Jorong Rahmat - Jorong Taufik - Jorong Hidayah - Jorong Koto Indah - Jorong Iradat - Jorong Inayah - Jorong Tawakal - Jorong Khasanah 4. Nagari Kurnia Selatan - Jorong Koto Mulia - Jorong Koto Bakti - Jorong Koto Ranah - Jorong Mudiak - Jorong Cahaya Koto - Jorong Ranah Minang - Jorong Laras Minang DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Page 23

RENJA 2016

- Jorong Batas Minang Adapun pemetaan hidrogeologi meliputi kegiatan : Study literatur/pustaka, pengambilan data sumur gali, pengambilan data sumur bor, pengambilan data mata air, pengambilan sample air, pengambilan titik koordinat, data kondisi medan, data litologi, data morfologi dan melakukan analisa sample air dengan menggunakan alat yang ada pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Dharmasraya, kemudian melakukan interpretasi data dan membuat laporan dan peta hidrogeologi. Sampai tahun 2014 kegiatan ini baru terlaksana pada 1 Kecamatan yaitu Kecamatan Sungai Rumbai, sedangkan pada target Renstra kegiatan ini harus terlaksana pada 4 Kecamatan. 16. Pemetaan daerah potensi rawan bencana geologi dengan Sasaran Strategis “ Bertambahnya data dan peta potensi sumber daya mineral logam Kabupaten Dharmasraya “ dengan 2 (dua) indikator kinerja target 1 laporan/peta realisasi 1 laporan/peta dan capaian program 100 % dengan penjelasan sebagai berikut : (21) Indikator kinerja tersedianya data potensi sumber daya mineral logam Pada tahun 2014 direncanakan penambahan data potensi sumber daya mineral logam pada satu Kecamatan yaitu Kecamatan Sembilan Koto. Indikator kinerja ini tercapai 100% , kegiatan ini dilaksanakan pada 4 (empat) nagari Yaitu : -

Nagari Ampek Koto Nan Dibawuah

-

Nagari Silago

-

Nagari Banai


Page 24

RENJA 2016

-

Nagari Lubuak Karak

Adapun sumber daya mineral yang diinventarisasi adalah mineral logam berupa Emas (Au), Mangan (Mn), Besi (Fe) dan mineral logam lain yang berasosiasi dengan mineral-mineral tersebut. Lokasi inventarisasi berada di bukit – bukit, kebun masyarakat, wilayah transmigrasi, dan sungaisungai. Kegiatan yang dilakukan yaitu studi literatur/pustaka, pengambilan data dan survey kelapangan, pengambilan titik koordinat, pengambilan sample atau conto, melakukan pengukuran indikasi luas sebaran dan ketebalan yang terlihat kemudian ploting di peta dan interpretasi data serta melakukan analisa laboratorium terhadap sample yang

diambil untuk

mengetahui jenis logam yang terkandung di Kecamatan Sembilan Koto. (22) Indikator kinerja Tersedianya peta potensi sumber daya mineral logam. Peta ini memuat informasi tentang keberadaan sumber daya mineral logam di Kecamatan Sembilan Koto. Sasaran “Bertambahnya data dan peta potensi sumber daya mineral logam Kabupaten Dharmasraya” yang indikator kinerja Tersedianya data

potensi

sumber daya mineral logam ditahun 2014 terealisasi sama dengan tahun 2013. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan RENJA ESDM tahun 2014 dan capaian Renstra ESDM s/d tahun 2014 bisa dilihat pada Tabel 2.1 sbb :


Page 25

RENJA 2016


Page 26

RENJA 2016

Dari 15 sasaran yang ada dan 22 indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja (TAPKIN) tahun 2014 ada 5 indikator kinerja yang belum mencapai target (yang hampir mencapai target / diatas 90%) yaitu seperti pada Tabel dibawah ini : Tabel 2.3 Indikator Kinerja Yang Belum Tercapai Dalam Penetapan Kinerja Tahun 2014 No

Indikator Kinerja

1

Terlaksananya kegiatan pada IUP Operasi Produksi, mineral batubara dan batuan Terlaksananya kegiatan pertambangan yang baik dan benar sesuai dengan kaidah “Good Mining Praktice” pada IUP Operasi Produksi mineral Batubara dan Batuan

2

3 4 5

Tersedianya data produksi dan penjualan mineral, batubara dan batuan

Berkurangnya kegiatan PETI yang dilakukan masyarakat Terpenuhinya kebutuhan migas

Satuan

Tahun 2014 Target Realisasi

% Capaian Program

IUP

28

26

92,85

%

80

75

93,75

Bh

28

26

92,85

Kecamatan

2

-

-

%

80

75

93,75

Penyebab tidak tercapainya indikator kinerja adalah sebagai berikut : 1. Tahun 2014 pengawasan tidak dilakukan terhadap IUP Operasi Produksi batubara PT. Centra Bara Indonesia (PT. CBI) dan CV. X Dareh, hal ini dikarenakan kedua IUP ini tidak melakukan kegiatan. 2. Untuk tercapainya pertambangan yang baik dan benar sesuai Good Mining Practice banyak criteria yang harus dipenuhi perusahaan pemegang IUP, untuk tahun 2014 target yang tercapai 75% karena kurangnya pemahaman pemegang IUP terhadap criteria Good mining Practice. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Page 27

RENJA 2016

3. Terdapat tunggakan pembayaran iyuran landrent dan royalti dari perusahaan pemegang IUP serta target PNBP tahun 2014 tidak sesuai dengan data yang disampaikan oleh Dinas ESDM Kabupaten Dharmasraya sehingga terdapat kelebihan salur Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2014. 4. Tidak dilakukannya kegiatan penindakan terhadap pelaku PETI. Hal ini disebabkan karena yang mempunyai wewenang untuk melakukan penindakan tersebut adalah Polres dan Kejaksaan. 5. Masih ada SPBU yang melayani pembelian BBM (B/S) dengan memakai jerigen/gallon pada masyarakat yang tidak memiliki rekomendasi dari instansi terkait. Pada tahun 2014 Pertamina telah melaksanakan pendataan penerima paket perdana LPG tabung 3 kg di 5 (lima) Kecamatan, tapi sampai akhir Desember 2014 belum selesai, sehingga konversi Minyak tanah ke LPG 3 kg tahap kedua belum terealisasi. Langkah-langkah Dinas ESDM untuk mengatasi kendala: 1. Mengirimkan surat peringatan terhadap PT CBI dan CV. X Dareh agar segera melakukan kegiatan operasi produksi batubara. 2. Dilakukannya pengawasan/inspeksi sekaligus sosialisasi tentang Good Mining Practice ke pemegang IUP. 3. Mengirimkan surat tagihan pembayaran landrent ke PT. SLN, KUD Sinamar Sakato, CV. X Dareh, PT. TSS, PT. IMR, PT. BSA dan PT. PBM dan surat tagihan pembayaran royalti ke KUD Sinamar Sakato, PT. SLN dan PT. TSS


Page 28

RENJA 2016

serta

melakukan

koordinasi

ke

Kementerian

ESDM

untuk

menurunkan/memperbaiki target PNBP tahun 2014. 4. Dilakukan koordinasi yang lebih efektif dan efisien terhadap pelaksanaan penertiban PETI yaitu Polres dan Kejaksaan. 5.

Pemda Dharmasraya telah menerbitkan himbauan bersama Bupati dan Kapolres Nomor : 540/168/MLPE/ESDM/VIII-2014 tanggal 17 September 2014 tentang pengedalian pendistribusian BBM di Kabupaten Dharmasraya dan diiringi dengan sistem pembelian pakai kupon serta diharapkan pada Pertamina agar lebih selektif untuk melakukan pendataan penerima paket perdana LPG tabung 3 kg.

6. Meningkatkan fasilitas perbaikan PJU dan memperhatikan jadwal perbaikan 7. Menyurati kembali agar pemohon melengkapi persyaratan izin ketenagalistrikan 8. Mengupayakan permohonan rekomendasi teknis terhadap izin air tanah dari Kementerian ESDM dapat terealisasi dalam waktu yang relatif cepat. 9. Mengajukan tambahan personil dan kendaraan double gardan. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Analisis kinerja pelayanan SKPD berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-


Page 29

RENJA 2016

masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Dharmasraya belum memiliki dokumen SPM yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan energi dan pertambangan digunakan indikator kinerja kunci meliputi aspek penilaian pada tataran pengambil kebijakan, aspek pelaksana kebijakan dan aspek tingkat capaian kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Dharmasraya. Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral seperti pada tabel 2.2 sbb :


Page 30

RENJA 2016


Page 31

RENJA 2016

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Isu-isu penting dalam penyenggaraan tugas bidang Energi dan Sumber Daya Mineral atara lain adalah : 1. Penataan izin usaha pertambangan; 2. WPR, IPR; 3. Wilayah Pertambangan 4. Penyaluran BBM; 5. Ilegal Mining 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Program-program rencana awal RKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk tahun 2016 terdiri dari 3 program dan 7 kegiatan, setelah dilakukan analisis kebutuhan untuk tahun 2016 maka menjadi 6 program dan 15 kegiatan. Namun program dan kegiatan yang ada pada rancangan awal RKPD tersebut tidak ada yang sama dengan Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2016. Untuk lebih jelasnya dapa dilihat pada tabel 2.3 dibawah sbb :


Page 32

RENJA 2016


Page 33

RENJA 2016

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan program dan kegiatan

masyarakat kepada Dinas ESDM banyak

terkosentrasi pada Kegiatan Perluasan Cakupan Pelayanan Kelistrikan, berupa pemasangan jaringan listrik baik tegangan menengah, tegangan rendah dan gardu. Usulan-usulan tersebut sedikit demi sedikit dapat dilaksanakan baik melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ataupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), namun oleh karena daerah atau suatu perkampungan selalu berkembang, maka usulan pemasangan jaringan tersebut selalu bertambah. Selain Perluasan Cakupan Pelayanan Kelistrikan, kegiatan-kegiatan yang sering di usulkan masyarakat adalah Pemasangan Penerangan Jalam Umum (PJU). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.4 sbb :


Page 34

RENJA 2016

Tabel 2.4 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2016 KABUPATEN DHARMASRAYA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL No 1 I

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja 4

2 3 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Kelistrikan 1. Perluasan Cakupan Pelayanan Kelistrikan a. Sambungan PLN Jr. Lbk Karak Terlaksananya Ampang Kuranji–Jr. Kec. IX Koto pemasangan Siraho jaringan listrik baru b. Pengadaan listrik gratis Koto Agung Terpasangnya Kiri Kec. listrik pada Sitiung keluarga tidak mampu/miskin c. Pengadaan listrik gratis Koto Agung Terpasangnya Kanan Kec. listrik pada Sitiung keluarga tidak mampu/miskin d. Pengadaan listrik gratis Sungai Duo Terpasangnya Kec. Sitiung listrik pada keluarga tidak mampu/miskin e. Pengadaan listrik gratis Teluk Sikai Terpasangnya Kec. Sitiung listrik pada keluarga tidak mampu/miskin f. Penambahan Jaringan Koto Daulat Terlaksananya Listrik Kec. Sitiung pemasangan jaringan listrik baru


Besaran/ Vol 5

Catt

7 km

10 Unit

10 Unit

10 Unit

10 Unit

10 Unit

Page 35

6

RENJA 2016

No

Program/Kegiatan

1 g.

h.

Lokasi

2 Tonggak Listrik

3 Piruko Utara Kec. Sitiung

Penambahan tiang listrik beserta jaringan simpang 4 jalan aspal kurnia menuju simpang 3 Kurnia Selatan.

Nagari Kurnia Koto Salak Kec. Sungai Rumb ai


Indikator Besaran/ Kinerja Vol 4 5 Terlaksananya 600 m pemasangan jaringan listrik baru Terlaksananya 70 tiang pemasangan jaringan listrik baru

Catt

Page 36

6

RENJA 2016

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 pada Lampiran Buku II Agenda Pembangunan Bidang, bahwa Pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai: (i) Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan; (ii) Pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat; dan (iii) Pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup masyarakat dengan tata kelola pelaksanaan pembangunan yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Penyederhanaan

proses

Perijinan,

Pengawasan

dan

Penertiban

kegiatan

pertambangan secara transparan, melalui : a. Penyederhanaan, transparansi dan penertiban pemberian ijin pertambangan terutama pertambangan skala kecil; b. Penyusunan dan pelaksanaan pemberian ijin secara terpadu dari berbagai instansi teknis bekerjasama dengan pemerintah daerah dan lembaga lain terkait (TNI/Polri); c.

Pembinaan dan pemberian ijin pada kegiatan pertambangan rakyat skala kecil, dan pada areal pertambangan yang ditinggalkan perusahaan besar.

Penegakan Hukum pada pelanggaran kegiatan pertambangan secara tegas konsekuen dan adil melalui: a.

Pembentukan badan kerjasama penanggulangan PETI tingkat nasional agar dapat dilakukan pengawasan dan penertiban PETI secara menyeluruh dengan anggota beberapa instansi dan lembaga yang terkait;

b.

Pelaksanaan operasi penertiban secara konsisten dan berkesinambungan;


Page 34

RENJA 2016

c.

Penyusunan prosedur penyidikan dan penindakan PETI secara transparan agar pelaksanaan penertiban PETI tidak berlarut-larut;

d. Pemberian sanksi yang tegas pada aparat pemerintah yang terlibat dalam kegiatan PETI. Penerapan kegiatan penambangan yang berkelanjutan dan menjaga kualitas lingkungan melalui: a.

Penegakan standar pertambangan berkelanjutan (good mining practices),

b.

Pembinaan dan pendampingan pada operasi penambangan skala kecil dan bantuan teknologi untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan dan peningkatan hasil tambang;

c.

Peningkatan jumlah inspektur tambang di daerah yang pada saat ini masih sangat kurang.

d.

Penegakan keharusan pengelolaan limbah dan area pasca tambang, termasuk pengelolaan area pembuangan limbah penambangan.

Pengembangan masyarakat dan peningkatan taraf hidup masyarakat di sekitar pertambangan, melalui: a.

Pembentukan kemitraan yang difasilitasi oleh pemerintah antara perusahaan pertambangan dengan masyarakat dengan cara bertahap yaitu penerimaan, pelibatan dan kolaborasi;

b.

Membentuk koperasi pertambangan untuk melaksanakan legalisasi penambangan skala kecil dengan masyarakat dilibatkan secara aktif melaksanakan operasi dan kegiatannya sehingga masyarakat tidak mengalami kehilangan mata pencarian;

c.

Kerjasama usaha dengan perusahaan pertambangan dalam mengelola kebutuhan perusahaan pertambangan dengan mempekerjakan masyarakat.


Page 35

RENJA 2016

Meningkatkan Kepastian Hukum Pengusahaan Pertambangan, terutama yang terkait dengan kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri melalui: (1) penyempurnaan pengaturan peningkatan nilai tambah di dalam negeri dan peningkatan penerimaan negara melalui penyesuaian tarif iuran tetap dan iuran produksi; (2) renegosiasi pengelolaan sumber tambang berbasiskan keuntungan sentara (equal profit sharing) antara pemerintah dan korporasi baik domestik maupun asing; dan (3) fasilitasi Mendorong investasi untuk industri pengolah sumber daya alam, baik hasil pertanian maupun hasil pertambangan (hilirisasi), yaitu industri pengolah: (i) Hasil-hasil pertanian/perkebunan yang mencakup industri pengolah minyak sawit (oleokimia), industri karet dan produk karet, industri cokelat, industri pangan, bahan penyegar, pakan, serta industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan lainnya. (ii) Produk turunan Migas (petrokimia) yang mencakup industri petrokimia hulu, kimia organik, pupuk, garam, semen, resin sintetik dan bahan plastik, karet sintetik, serat tekstil, kimia penunjang pertahanan, plastik dan karet hilir, farmasi dan obat-obatan; (iii) Mineral hasil pertambangan yang mencakup industri pengolahan dan pemurnian besi baja dasar, pengolahan dan pemurnian bukan besi (aluminium, tembaga, dan nikel), pembentukan logam (metal forming), logam untuk industri strategis, pengolahan logam tanah jarang (rare earth metal) Penyediaan akses energi untuk rumah tangga khususnya minyak dan gas bumi masih sangat terbatas. Meningkatnya permintaan akan bahan bakar minyak (BBM) tidak diimbangi dengan kuantitas dan kualitas infrastruktur minyak bumi. Kapasitas kilang yang ada saat ini baru sekitar satu juta barel per hari dengan tingkat produksi BBM sekitar 240 juta barel per tahun dimana konsumsi BBM nasional hampir mencapai 400 juta barel per tahun. Akibatnya tidak hanya tingkat pelayanan yang rendah namun juga mengakibatkan tingginya impor BBM. Lebih lanjut tingkat pelayanan distribusi BBM juga belum merata di seluruh pelosok tanah air DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Page 36

RENJA 2016

karena terbatasnya fasilitas distribusi BBM (depo BBM) yang seringkali mengakibatkan tidak tersedianya pasokan BBM di masyarakat. Pemanfaatan gas bumi untuk rumah tangga hanya mencapai sekitar 177.000 MMSCF untuk sekitar 73.500 rumah tangga. Pembangunan jaringan gas kota (jargaskot) oleh pemerintah yang telah dimulai sejak tahun 2009 baru menjangkau 17 kota yang melayani sekitar 58.000 sambungan rumah tangga. Tingkat pasokan/penyediaan gas bumi untuk rumah tangga dan tenaga listrik masih cukup jauh tertinggal dibandingkan pertumbuhan kebutuhan (demand) sehingga terjadi keadaan permintaan yang terbatasi (suppressed demand). Selain akses energi gas bumi untuk rumah tangga, penyediaan infrastruktur gas untuk bisnis, industri dan transportasi, perlu terus dikembangkan. Diperkirakan hingga tahun 2014 akan terdapat jaringan pipa gas secara nasional mencapai panjang lebih kurang 11.960 km yang sebagian ditujukan untuk memasok gas bumi untuk bisnis dan industri. Selain itu, program konversi penggunaan BBM ke gas untuk transportasi juga terus dilakukan. Hingga akhir tahun 2014, diperkirakan akan tersedia 75 SPBG tersebar di beberapa wilayah khususnya Jawa dan Sumatera. Namun hal ini masih sangat terbatas, sehingga masih harus terus dikembangkan atau diperluas ke berbagai wilayah lainnya, termasuk ke wilayah tengah dan timur Indonesia. Program konversi ini tentu saja akan diikuti oleh penyediaan konverter kit bagi kendaraan secara luas. Begitu pula, program konversi penggunaan BBM ke gas khususnya untuk para nelayan, akan terus dikembangkan dan diperluas, sehingga dapat lebih mengefisiensikan biaya pembiayaan transportasi perahu nelayan dalam melakukan aktifitas ekonominya. Kebijakan Pembangunan Nasional terhadap lingkungan hidup adalah pembanguan yang berwawasan lingkungan sehingga pembangunan yang dilakukan selalu mempertimbangkan kaidah – kaidah lingkungan dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan seperti yang diamanatkan pada Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Page 37

RENJA 2016

Adapun tujuan dari Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 antara lain : a.

melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

a.

menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;

c.

menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;

d.

menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;

e.

mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;

f.

menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;

g.

menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;

h.

mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;

i.

mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan

j.

mengantisipasi isu lingkungan global.

Sesuai dengan Undang – Undang No 32 Tahun 2009, setiap rencana pembangunan harus menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan setiap Rencana, Kebijakan, dan Program yang diterbitkan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi, maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). 3.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk tahun 2016, disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 yang telah ditetapkan. Formulasi tujuan dan sasaran strategis yang dirancang, selanjutnya akan diimplementasikan ke dalam Program dan Kegiatan tahunan SKPD, dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang terjadi atau dimiliki. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Page 38

RENJA 2016

a.

Tujuan Kualitas tatakelola pemerintahan (good governance) adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunan daerah, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat dengan tujuan sbb : 1) Meningkatkan

pelayanan

ketenagalistrikan

serta

pemanfaatan

energi

terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat; 2) Meningkatkan pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat; 3) Meningkatkan pelaksanaan pertambangan sesuai dengan prinsip Good Mining Practice; 4) Meningkatkan pelayanan penyediaan data dan informasi informasi bidang energi, sumber daya mineral, dan air tanah. b.

Sasaran Sasaran Strategis Pembangunan Energi dan Sumber Daya Mineral akan diwujudkan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat antara lain : 1.

Meningkatnya wawasan dan pengetahuan bagi aparatur pemerintah dan pemilik IUP tentang pengelolaan kegiatan usaha pertambangan;

2.

Meningkatnya penerapan teknis, K3 dan lingkungan pertambangan mineral, batubara dan batuan (sirtukil) sesuai dengan peraturan dan perundangundangan;


Page 39

RENJA 2016

3.

Meningkatnya proses verifikasi perizinan IUP, IPR serta Izin Kegiatan Penunjang Usaha pertambangan yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

4.

Meningkatnya

pembayaran PNBP

(iuran tetap serta royalti)

dan

meningkatnya PAD dari sektor pertambangan; 5.

Meningkatnya Kesamaan data penyetoran PNBP dari Kab. Dharmasraya dengan data pada kementeriaan ESDM dan Keuangan;

6.

Meningkatnya penertiban kegiatan PETI;

7.

Meningkatnya perluasan cakupan pelayanan kelistrikan

8.

Beroperasi dan terpeliharanya PJU;

9.

Meningkatnya pelayanan publik kebutuhan penerangan jalan umum;

10. Terdata dan teroptimalkannya penggunaan anggaran suhubungan penggunaan PJU; 11. Industri, pertambangan dan usaha ketenagalistrikan lainnya; 12. SPBU, APMS, Agen Mita, Pangkalan Mita, Agen Gas dan Depot Gas; 13. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan eksplorasi mineral logam dan batubara; 14. Pelaku usaha yang mengusahakan air tanah dan pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah sebagai sarana penunjang usaha komersial; 15. Terlaksananya pemetaan hidrogeologi diseluruh nagari dan jorong di Kecamatan Koto Baru; 16. Tersedianya data potensi mineral logam di Kecamatan Sembilan Koto; 17. Terlaksananya kegiatan pemetaan gerakan tanah dan rawan bencana alam geologi pada daerah-daerah rawan bencana alam geologi.


Page 40

RENJA 2016

3.3. Program dan Kegiatan Rencana Strategis yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan SKPD, berisikan Program dan Kegiatan, dimana dalam setiap program kerja operasional selanjutnya dijabarkan ke dalam sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif yang dikandung dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Berikut tabel 3.1. penjelasan masing-masing rencana program dan kegiatan untuk tahun 2016 dan prakiraan maju rencana tahun 2017 sbb :


Page 41

RENJA 2016

BAB IV PENUTUP

Dalam pelaksanaan anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral akan mengacu pada aturan-aturan yang berlaku sehingga pencapaian terhadap sasaran yang diharapkan akan terpenuhi. Jika dalam proses selanjutnya ternyata kondisi keuangan daerah tidak dapat memenuhi pagu indikatif yang dialokasikan untuk Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dimana implikasinya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral akan mengurangi jumlah kegiatan dan merasionalisasi kembali anggaran pada setiap kegiatan yang ada. Dalam mengeliminasi dan merasioanalisasi RENJA yang ada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral akan benar-benar menelaah dimana kegiatan-kegiatan yang dapat dieliminasi tersebut adalah kegiatan-kegiatan yang paling kecil peranannya dalam pencapaian target dan sasaran dalam RENSTRA. Demikian Rencana Kerja Tahun 2016 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral disusun dengan harapan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan RENJA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2016 dan dapat menjadi pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan anggaran Bidang energi dan pertambangan.

Sikabau, 12 Juni 2015 KEPALA DINAS ESDM

Drs. SAIKRASNO, M.Si NIP.19641231 199103 1 217


Page 46

TABEL 3.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS ESDM TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017 Rencana Tahun 2016 No Rek

1 1

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

2 PROGRAM PELAYANAN ADMINITRASI PERKANTORAN

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Target Capaian Kinerja Lokasi

3

4

Jml

Satuan

5

6

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Sumber dana

7 670,305,739

8

Catatan Penting

11

Target Capaian Kinerja Jml

Satuan

12

13

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 14 737,336,313

2.03.2.03.01.01.01 2.03.2.03.01.01.02

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik

Dinas ESDM Dinas ESDM

2 2

Jenis Jenis

3,465,000 39,600,000

APBD APBD

2 2

Jenis Jenis

3,811,500 43,560,000

2.03.2.03.01.01.03

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Dinas ESDM

12

Unit

22,000,000

APBD

12

Unit

24,200,000

2.03.2.03.01.01.06

Pemeliharaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Penyediaan jasa adminitrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Dinas ESDM

7

Unit

11,000,000

APBD

7

Unit

12,100,000

Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM

12 3 20 12 12

Bulan Orang Unit Bulan Bulan

83,655,000 52,415,000 27,500,000 35,200,000 62,903,500

APBD APBD APBD APBD APBD

12 3 20 12 12

Bulan Orang Unit Bulan Bulan

92,020,500 57,656,500 30,250,000 38,720,000 69,193,850

2.03.2.03.01.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Dinas ESDM

12

Bulan

3,850,000

APBD

12

Bulan

4,235,000

2.03.2.03.01.01.14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Dinas ESDM

12

Bulan

5,720,000

APBD

12

Bulan

6,292,000

2.03.2.03.01.01.15

Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang - undangan

Dinas ESDM

3

Eks

4,950,000

APBD

3

Eks

5,445,000

2.03.2.03.01.01.17

Penyediaan makan dan minum

Dinas ESDM

12

Bulan

15,396,539

APBD

12

Bulan

16,936,193

2.03.2.03.01.01.18

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah

Dinas ESDM

12

Bulan

302,650,700

APBD

12

Bulan

332,915,770

2.03.2.03.01.01.07 2.03.2.03.01.01.08 2.03.2.03.01.01.09 2.03.2.03.01.01.10 2.03.2.03.01.01.11

2

151,000,000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARAN APARATUR

166,100,000

2.03.2.03.01.02.22

Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

Dinas ESDM

12

Bulan

30,000,000

APBD

12

Bulan

33,000,000

2.03.2.03.01.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR Pendidikan dan pelatihan formal

Dinas ESDM

12

Bulan

121,000,000

APBD

12

Bulan

133,100,000

3 2.03.2.03.01.05.01

4 2.03.2.03.01.15.07

55,000,000 Dinas ESDM

12

Bulan

APBD

12

Bulan

232,500,000

Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Sosialisasi peraturan Pertambangan

55,000,000

60,500,000

Pelatihan tentang kaedah good mining practice

Kabupaten

35

Orang

34,500,000

60,500,000 272,250,000

APBD II

35

Orang

54,450,000

Ket

15

Rencana Tahun 2016 No Rek



2

3

1

Jumlah data produksi dan penjualan Monitoring dan pengawasan produksi dan mineral, batubara dan batuan dan jumlah penjualan batubara, mineral dan batuan lainnya IUP yang telah diinspeksi dan dievaluasi serta monitoring dan pengawasan teknis pertambangan, K3, lingkungan dan reklamasi IUP OP Pertambangan Batubara, mineral dan batuan

2.03.2.03.01.15.17

Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi PNBP sektor pertambangan

2.03.2.03.01.16.05

6 2.03.2.03.01.17.02

Jml

Satuan

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

5

6

7

Tersebar di Dharmasraya

27

IUP

Wilayah Indonesia

9

Lokasi

2.03.2.03.01.15.10

5

Target Capaian Kinerja

Jumlah data penyetoran PNBP sektor pertambangan

4

IUP

Jumlah data PETI dan sosialisasi

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Perluasan cakupan pelayanan kelistrikan Jumlah jaringan listrik baru yang dibangun


1

Dokumen

13 IUP

82,500,000

APBD

27

115,500,000

APBD

9

IUP

40,000,000

127,050,000

44,000,000

APBD

1

Dokumen

44,000,000

11,007,109,300

2,238,500,000

APBD

15

Kms

2,462,350,000

1,530,000,000

APBD

300

Unit

1,683,000,000

220,000,000

APBD

12

Bulan

17,963,000

APBD

1

Dokumen

6,000,000,000

APBD

12

Bulan

300

Unit

2.03.2.03.01.17.05

Pengawasan, Pemeliharaan dan Perawatan PJU

Jumlah PJU yang dipelihara, dirawat dan diawasi


12

Bulan

2.03.2.03.01.17.09

Monitoring dan Evaluasi Operasi Ketenagalistrikan

Jumlah terpantaunya Izin Usaha Ketenagalistrikan


1

Dokumen

2.03.2.03.01.17.11

Pembayaran Rekening Listrik PJU

Jumlah rekening listrik PJU yang dibayar

Dinas ESDM

12

Bulan

73,700,000

Program pembinaan dan pengembangan bidang Migas

2.03.2.03.01.20.01

Pengawasan dan Evaluasi Pendistribusian BBM

Jumlah Termonitornya pendistribusian Tersebar di BBM Dharmasraya

2.03.2.03.01.20.02

Sosialisasi Migas

Jumlah aparatur dan pelaku usaha yang memahami aturan pendistribusian dan peruntukan BBM dan gas

Kabupaten

8 Unit SPBU, 1 APMS, 4 Agen dan Pangkalan LPG 3 Kg

1

27,500,000

APBD

8 Unit SPBU, 1 APMS, 4 Agen dan Pangkalan LPG 3 Kg

1

Kali

46,200,000

APBD

1

IUP

11,500,000

19,759,300

6,600,000,000

30,250,000

Kali

11,500,000 PT. BSA

242,000,000

81,070,000

Unit SPBU, APMS, Agen dan Pangkalan LPG 3 Kg

Program Pemetaan Wilayah Pertambangan Jumlah kegiatan eksplorasi mineral logam yang termonitor dan terawasi

14 90,750,000

Kms


Pembinaan dan Pengawasan Explorasi Mineral logam

Satuan

12

15

Jumlah PJU baru yang terpasang

2.03.2.03.01.18.04

Jml 11



Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan

8

8

Target Capaian Kinerja

10,006,463,000

2.03.2.03.01.17.03

7

Sumber dana

40,000,000

Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan Monitoring, pembinaan dan Penertiban kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Catatan Penting

50,820,000

12,650,000 APBD

1

IUP

12,650,000

Ket

15

Rencana Tahun 2016 No Rek



2

3

1 9


Satuan


5

6

7

Lokasi 4

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Sumber dana 8

Catatan Penting

11


Satuan

12

13

146,563,000

Program Pemetaan dan Inventarisasi Geologi dan SDM

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 14 161,219,300

2.03.2.03.01.19.03

Pengawasan Pemakaian Air Tanah

Jumlah data pemakai air tanah untuk usaha komersial.


1

Dokumen

20,063,000

APBD

1

Dokumen

22,069,300

2.03.2.03.01.19.06

Inventarisasi dan Evaluasi Potensi Sumber Daya Mineral Logam

Jumlah data dan peta potensi Sumber Daya Mineral Logam yang tersedia

Kec Sembilan koto

1

Dokumen

71,500,000

APBD

1

Dokumen

78,650,000

2.03.2.03.01.19.08

Pemetaan Hidrogeologi

Jumlah peningkatan mutu pelayanan terhadap masyarakat tentang informasi air tanah

Kec. Sitiung

1

Dokumen

55,000,000

APBD

1

Dokumen

60,500,000

JUMLAH

10,510,726,000

12,542,234,913

Ket

15

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2016

Recommend Documents