RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2015

RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2015

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN JOMBANG JL. KH. WAHID HASYIM 52 JOMBANG

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam Sistem Kesehatan Nasional ditegaskan tentang penyelenggaraan Subsistem Upaya Kesehatan yang diantaranya mengacu pada prinsip Usaha Kesehatan Masyarakat terutama diselenggarakan oleh pemerintah dengan peran aktif masyarakat dan swasta. Hal ini menyebabkan pemerintah dalam hal ini pengelola rumah sakit harus dapat mengidentifIkasi kebutuhan masyarakat dan melibatkan sumber daya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tersebut sambil mengoptimalkan sumber daya yang ada di rumah sakit untuk mencapai tujuan bersama. Melalui Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1202 tahun 2003 dibuat Indikator untuk mencapal visi Indonesia sehat. Selanjutnya diperkuat dengan Keputusan Menkes Nomor 1457 tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target. Adanya Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Rumah Sakit melalui Badan Layanan Umum (BLU) semakin mendorong pengelola Rumah Sakit untuk memenuhi aspek Akuntabilitas. Melalui aturan ini, pengelola rumah sakit mempunyai keleluasaan yang lebih besar untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya termasuk bekerja dengan pihak swasta untuk mengembangkan sarana dan prasarana rumah sakit. Oleh karena itu, manajer rumah sakit harus mempersiapkan segala sesuatu yang menjadi prasyarat BLU, yaitu berupa penyusunan rencana strategis bisnis, dan rencana kerja tahunan Selanjutnya SK Menkes No. 034 tahun 1972 menetapkan bahwa setiap rumah sakit berkewajiban memiliki Rencana Induk Pembangunan dan Pemeliharaannya. Berkaitan dengan kondisi tersebut diatas, diperlukan suatu perencanaan yang matang dan terpadu. Perencanaan ini dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas, baik yang bersifat

fisik maupun non fisik,

dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik, dengan memanfaatkan dan mendayagunakan seluruh sumberdaya yang ada serta memiliki orientasi yang RENJA RSUD JOMBANG TAHUN 2015

Page 1

bersifat menyeluruh dan lengkap, namun tetap berpegang pada azas prioritas. Secara umum perencanaan berfungsi sebagai pedoman guna mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Selain itu juga untuk

memperkirakan

potensi-potensi,

prospek-prospek

perkembangan,

hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang. Perencanaan juga dilakukan untuk memberikan pilihan-pilihan terbaik untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kegagalan serta menyusun skala prioritas dari segi pentingnya tujuan sekaligus sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap aktivitas yang dilakukan dalam rangka pencapaian suatu tujuan. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD). Lebih lanjut, setiap SKPD sebagai pelaksana harus menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka 5 tahun (Renstra-SKPD) untuk mengarahkan perencanaan yang akan dilaksanakan oleh SKPD. Renstra-SKPD disusun dengan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sedangkan sebagai penjabaran RenstraSKPD tersebut, maka SKPD harus membuat Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah

yang selanjutnya disebut dengan Rencana

Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengacu pada Renstra-SKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang sebagai lembaga teknis daerah yang berbentuk Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan PERBUP No. 188/413/Kep/412.12/2008 , sedang berupaya mempersiapkan segala RENJA RSUD JOMBANG TAHUN 2015

Page 2

sesuatunya untuk mengembangkan rumah sakit agar lebih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Rencana kerja Rumah Sakit sebagai arahan dasar pengembangan rumah sakit, selain mengidentifikasi sumber daya dan permasalahan yang timbul untuk mendapatkan solusinya. Penyusunan rencana kerja diharapkan akan menjadi pedoman dalam penataan semua komponen rumah sakit guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 1.2 LANDASAN HUKUM Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja RSUD Jombang Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2. UU no.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah no. 23 tahun 2005 tentang RS-BLU 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintah

Daerah

Provinsi,

dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); RENJA RSUD JOMBANG TAHUN 2015

Page 3

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri no 61 tahun 2007 tentang PPK BLUD 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025; 21. Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2009 - 2013; 22. Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2013; 23. Peraturan Bupati Jombang Nomor 188/413/Kep/412.12/2008 tentang RSUD Jombang sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN RENJA RSUD JOMBANG TAHUN 2015

Page 4

1.3.1. Maksud Penyusunan Renja-RSUD

Kabupaten Jombang Tahun 2015

dimaksudkan untuk: 1. Memberikan

arah

dan

pedoman

bagi

seluruh

aparatur RSUD

Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugasnya dalam menentukan prioritas-prioritas program dan kegiatan di bidang perencanaan rumah sakit, sehingga sasaran dan target capaian yang dilaksanakan di dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2015 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan. . 2. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana kerja.RSUD Jombang 3. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana Kerja dalam kurun waktu tahun 2015. 4. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD Jombang. 1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja-RSUD Kabupaten Jombang Tahun 2015 adalah untuk : 1. Mengoptimalkan

peran

dan

fungsi

RSUD

Jombang

di

dalam

pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Jombang. 2. Mewujudkan perencanaan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan. 3. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan dalam pengembangan RSUD Jombang. 4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit.

1.4 SISTEMATKA RENJA Renja RSUD Kabupaten Jombang Tahun 2015 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Renja

RENJA RSUD JOMBANG TAHUN 2015

Page 5

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional, dan Provinsi 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD 3.3. Program dan kegiatan

BAB IV PENUTUP


Page 6

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

RSUD Kabupaten Jombang sebagai sarana pelayanan publik di bidang kesehatan telah berupaya untuk memberikan pelayanan terbaiknya dengan mengambil Pelayanan berstandar Nasional sebagai Visi yang ingin dicapainya. Pelayanan berstandar Nasional akan dapat terwujut dengan dukungan adanya SDM yang Profesional, Sarana yang memadahi dan dana yang cukup serta managemen pengelolaan rumah sakit yang handal. Pada tahun 2013

capaian kinerja RSUD Kabupaten Jombang cukup

baik, hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan kinerja baik secara kuantitatif maupun kualitatif dari tahun sebelumnya. Secara kuantitatif adanya peningkatan jumlah kunjungan baik untuk rawat inap maupun rawat jalan. Tingkat hunian rawat Inap (BOR) tahun 2013 sebesar 87.70% dengan jumlah tempat tidur 347 sedangkan tahun 2012 sebesar 89,88% dengan kapasitas tempat tidur yang sama. Kunjungan rawat inap tahun 2013 sebanyak 26.605 pasien dan pada tahun 2012 sebanyak 28.194 pasien dengan sedikit penurunan jumlah pasien sebanyak 5,6%. Kunjungan rawat jalan tahun 2013 sebanyak 152.905 tahun 2012 sebanyak 154.462 kunjungan atau ada sedikit penurunan 1,003%. Efisiensi pemanfaatan sarana rawat inap juga cukup baik, hal ini bisa dilihat dari tingkat hunian rawat inap. Demikian pula dengan Turn Over Intervel (TOI) yaitu interval yang menunjukkan berapa hari tempat tidur tidak dipakai setelah pasien pulang dan sebelum pasien baru masuk yaitu pada tahun 2013 sebanyak 0,6 hari sedangkan standar Depkes 1-3 hari hal ini menunjukkan kapasitas tempat tidur yang tersedia kurang mencukupi. Dari segi kualitas pelayanan juga mengalami perbaikan hal ini bisa dilihat dari rata-rata lama dirawat Average Lennght Of Stay (ALOS) yaitu sebesar 5 hari sedangkan standar Depkes adalah < 9 hari. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan RSUD Jombang telah berupaya meningkatkan standarisasi pelayanan dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dan Akreditasi 16 Pelayanan. Pada tahun 2014 Rumah Sakit Umum Jombang berupaya untuk mencapai standar akreditasi rumah sakit versi 2012. Dalam Upaya mewujudkan SDM yang profesional, produktif dan berkomitmen di RSUD Jombang telah dilaksanakan Pendidikan dan Latihan baik secara Internal di rumah sakit maupun eksternal di luar rumah sakit. Pendidikan lanjutan ke jenjang yang lebih tinggi serta pembinaan etika dan RENJA RSUD JOMBANG TAHUN 2015

Page 7

perilaku melalui organisasi profesi juga dilaksanakan secara terus menerus. Sedangkan Untuk meningkatkan kesejahteraan guna meningkatkan motivasi kinerja telah

diberikan insentif yang berbasis kinerja dan kebersamaan

(Remunerasi) . Kendala yang dihadapi dalam pembinaan SDM adalah masih adanya

sebagian

karyawan

dalam

memberikan

pelayanan

sikap

dan

perilakunya kurang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Untuk mengatasi hal tersebut saat ini telah diupayakan sosialisasi secara intensif kredo ”CINTAKU” yaitu pelayanan Cepat, Indah, Nyaman, Terjangkau, Aman, Kepercayaan, Umum. Dalam meningkatkan sarana dan prasarana RSUD Jombang pada Tahun 2013

telah dilakukan pembangunan Gedung Cempaka melalui dana Cukai

Rokok dan gedung rawat inap kelas III di Pavilyun Dahlia melalui dana DAK bidang kesehatan sedangkan pembangunan gedung Pavilyun Upaya Waluya, gedung kamar operasi dan gedung Keuangan melalui dana BLUD. Agar tata bangunan dan ruang di RSUD Jombang dapat tertata dengan baik maka telah diupayakan sesuai

dengan Masterplan Rumah Sakit. Sedangkan untuk

melengkapi alat kedokteran guna mengikuti perkembangan Iptek dibidang kedokteran dan memenuhi kebutuhan masyarakat maka telah diadakan alat kedokteran malalui anggaran APBN/TP dan Sedangkan

untuk

melengkapi

dana Bagi Hasil Cukai Rokok.

penunjang

pelayanan

telah

diadakan

penambahan alat penunjang dan komputerisasi Sistem Informasi Managemen Rumah sakit. Kinerja dibidang keuangan sedikit mengalami penurunan (0,41% ) dari target

anggaran

pendapatan

fungsional

rumah

sakit

sebesar

Rp.92.864.792.934,00 terealisasi Rp.92.486.666.427,57.Kendala yang dihadapi dibidang keuangan adalah tingginya piutang Jamkesmas yang belum terbayar sebesar Rp.15.985.170.884,93 serta masih tingginya biaya untuk pelayanan pasien miskin (Jamkesda), pada tahun 2013 RSUD Jombang telah memberi subsidi sebesar Rp.7.051.273.299,00 Demikian pula biaya investasi untuk peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit juga cukup tinggi , untuk mengatasi hal tersebut maka telah diupayakan untuk mendapatkan bantuan pendanaan baik dari APBN maupun APBD. Pada tahun 2013 RSUD Jombang telah

mendapatkan

bantuan

pendanaan

dari

APBN/TP

sebesar

Rp.12.500.000.000,-, dana Cukai Rokok sebesar Rp.4.726.291.000,00 dan dana DAK bidang kesehatan sebesar Rp.1.619.436.000,00 Bila kita kaji secara menyeluruh dari data yang ada dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja RSUD Kabupaten Jombang tahun 2013 adalah cukup baik.Namun disadari bahwa karena terbatasnya sumber daya yang ada maka RENJA RSUD JOMBANG TAHUN 2015

Page 8

masih ada kekurangan dan kelemahan yang perlu dibenahi dimasa yang akan datang.


Page 9

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA RSUD TAHUN 2013 KABUPATEN JOMBANG

Kode Program / Kegiatan

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an

2

x.xx.01

x.xx.01.001

x.xx.01.002

Urusan Kesehatan Bidang urusan Kesehatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Indikator Kinerja Program (outcome/K egiatan output)

Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra SKPD) Tahun 2013

3

Tersedianya jasa pengiriman Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik setiap bulan


4

60

60

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan Tahun 2012

5

BLN

BLN

48

48

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keuangan Program Kegiatan SKPD sd Triwulan IV pada Renja Tahun 2013

Kinerja

Keuangan

Target

Realisasi

Target

Realisasi

6

7

8

9

12

12

12

Ident ikasi Ken dala Pela ksan aan

Perkira an Realisa si Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluara n Kegiata n S/D akhir Tahun 2013

bertam bah/(be rkuran g)

CA TAT AN

10

11

12

13

60 5.000.000,00

554.750

1.992.000.000,00

1.535.575.972

12

60

Page 10

-

Pen amb aha n day a dan pem

akai an listri k x.xx.01.006

x.xx.01.007

x.xx.01.008

x.xx.01.010

x.xx.01.012

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasion al Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang

Tersedianya jasa pemeliharaa n dan perizinan kendaraan dinas/operasi onal Tersedianya jasa administrasi keuangan

21

Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/

60


60

60

60

unit

BLN

BLN

BLN

BLN

13

48

48

48

48

8

12

12

12

12

8

21 17.000.000,00

7.195.000

432.650.000,00

357.608.310

550.000.000,00

521.331.563

330.000.000,00

285.583.815

140.000.000,00

136.396.005

12

-

60

12

-

60

12

-

60

12

60

Page 11

-

Pen amb aha n juml ah pani tia dan ken aika n hon or

x.xx.01.013

x.xx.01.015

x.xx.01.016

x.xx.01.017

x.xx.01.018

an Bangunan Kantor

penerangan bangunan kantor

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapa n kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya bahan logistik kantor Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu Terlaksanany a rapat-rapat koordinasi keluar daerah dan konsultasi antar tingkatan pemerintaha n dan instansi terkait

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan Dan Minuman

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah


60

60

60

60

60

paket

BLN

BLN

BLN

BLN

48

48

48

48

48

12

12

12

12

12

12

60 105.000.000,00

81.059.050

2.500.000,00

1.906.000

70.000.000,00

59.146.250

758.382.560,00

626.051.685

300.000.000,00

198.542.765

12

-

60

12

-

60

12

-

60

12

-

60

Page 12

-

x.xx.01.019

x.xx.01.020

x.xx.02

x.xx.02.003

x.xx.02.005

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor

Pengadaan kendaraan dinas/operasion al

Terlaksanany a rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di lingkup pemerintah daerah dan instansi terkait Tersedianya honor bagi tenaga kontrak sebanyak per bulan

60

60

BLN

BLN

48

48

12

12

12

60 15.000.000,00

4.405.000

4.400.000.000,00

4.045.988.524

12

-

60 -

-

Terlaksanany a pengadaan bangunan gedung kantor Terlaksanany a pengadaan kendaraan dinas/ operasional


2

1

paket

paket

0,05

1

1

1

0,7

0,7 2.059.200.000,00

1.244.846.695

165.000.000,00

165.000.000

1

1,30

0

Page 13

1

KD P

Pen amb aha n Ken dar aan Din as

x.xx.02.007

x.xx.02.009

x.xx.02.022

x.xx.02.024

x.xx.02.026

x.xx.02.028

Pengadaan Perlengkapan gedung kantor

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasion al

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terlaksanany a pengadaan perlengkapa n gedung kantor Terlaksanany a pengadaan peralatanan gedung kantor Terlaksanany a pemeliharaa n rutin/berkala gedung kantor Terlaksanany a pemeliharaa n rutin/berkala kendaraan dinas Terlaksanany a pemeliharaa n rutin/berkala perlengkapa n gedung kantor Terlaksanany a pemeliharaa n rutin/berkala peralatan gedung


12

12

60

60

60

60

paket

paket

BLN

BLN

BLN

BLN

0

0

48

48

48

48

12

12

12

12

12

12

12

12 355.000.000,00

311.305.186

682.399.100,00

470.649.300

30.000.000,00

17.378.830

30.000.000,00

7.318.000

14.000.000,00

9.596.475

30.000.000,00

26.086.500

12

-

12

12

-

60

12

-

60

12

-

60

12

-

60

Page 14

-

kantor

x.xx.03

x.xx.03.002

x.xx.03.003

x.xx.03.005

x.xx.05

x.xx.05.001

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanny a

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan Dan Pelatihan Formal

-

Terlaksanany a pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapan nya untuk tenaga medis, paramedis dan non medis Tersedianya pakaian kerja lapangan bagi petugas IPS dan gizi Tersedianya pakaian olah raga dan kaos HKN

4297

290

3640

stel

stel

stel

3145

203

2765

981

4297 206.037.500,00

123.848.250

25.000.000,00

15.730.000

102.500.000,00

99.529.500

50

-

290

875

-

3640 -

-

Terlaksanany a kegiatan diklat bagi tenaga non medis


60

BLN

45

12

12

60 200.000.000,00

Page 15

163.027.650

-

1.02.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.02.06

1.02.06

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.02.06

1.02.02.16

1.02.16.012

Penyusunan laporan pelaporan keuangan akhir tahun Program upaya kesehatan masyarakat Peningkatan pelayanan kesehatan

-

Tersusunnya laporan capaian kinerja pelayanan di rumah sakit Tersusunnya laporan prognosis dan realisasi anggaran rumah sakit Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun

24

paket

24

0

0

0

24 -

2

paket

2

0

0

0

-

2 -

2

paket

2

0

0

0

-

2 -

-

Terlasanany a upaya peningkatan pelayanan kesehatan melalui pemberian jasa pelayanan berbasis kinerja kepada


60

BLN

48

12

12

60 37.168.000.000,00

Page 16

35.497.696.522

-

seluruh karyawan ;medis, paramedis dan non medis

1.02.19

1.02.19.001

1.02.23

1.02.23.001

1.02.23

Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat

-

Terlaksanany a uiji laborat terhadap bahan makanan pasien

8

paket

4

0

0

0

8 -

-

-

Terlaksanany a kegiatan promosi,publi kasi,dokume ntasi terhadap pelayanan kesehatan rumah sakit

60

BLN

48

12

12

60 221.500.000,00

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan


115.064.010

-

-

Page 17

1.02.23.001

1.02.26

1.02.26.001

Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Pembangunan Rumah Sakit

Tersusunnya standar pelayanan kesehatan melalui pendamping an dengan pihak ketiga/tenaga ahli

15

paket

10

3

14 575.000.000,00

316.518.100

1

-

Terlaksanany a pengadaan bangunan gedung rumah sakit


8

paket

5

3

4.609.468.750,00 5.358.100.000,00

Page 18

8 -

Pen dam ping an soft war e pen yus una n Lap ora n Keu ang an SA K

1.02.26.004

1.02.26.006

1.02.26.007

Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II Dan III)

Pengembangan ruang ICU,ICCU, NICu

Pembangunan Instalasi Pengolah Limbah rumah sakit

Pengembangan ruan rontgen

Pengembangan ruang laborat

Pembangunan Kamar Jenasah

Terlaksanany a pengadaan bangunan gedung rawat inap VVIP, VIP, kelas I, II, III rumah sakit Terlaksanany a pengadaan instalasi gas medik di ruang ICU Pav Flamboyan Terlaksanany a pengadaan Konsultan Perencanaan Pembanguna n Instalasi Pengolah Limbah Rumah Sakit Terlaksanany a pengadaan gedung general chekup dan lift Terlaksanany a pengadaan gedung laborat Terlaksanany a pengadaan gedung kamar jenasah


36

paket

20

3

2.285.312.000,00

36

2.701.036.000,00

1

paket

0

1

-

1

176.027.200,00

1

298.000.000,00

1

paket

0

1

-

1

1 50.000.000,00

2

paket

2

0

0

47.828.000

-

-

2 -

1

unit

1

0

0

-

1 -

2

BLN

2

0

0

-

2 -

Page 19

1.02.26.017

1.02.26.018

1.02.26.019

1.02.26.021

1.02.26.022

Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit

Pengadaan AlatAlat Kesehatan Rumah Sakit

Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit

Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu Dan Lain-Lain)

Terlaksanany a pengadaan rehabilitasi gedung rumah sakit Terlaksanany a pengadaan alat-alat kedokteran rumah sakit

Terlaksanany a pengadaan obat-obatan dan perbekalan farmasi, bahan laborat, radiologi rumah sakit Terlaksanany a pengadaan mebeler rumah sakit Terlaksanany a pengadaan perlengkapa n rumah tangga rumah sakit; alat dapur, ruang pasien, loundry


2

60

60

60

60

BLN

BLN

BLN

BLN

BLN

1

45

48

47

48

1

12

12

12

12

1

2 450.000.000,00

394.153.994

4.180.631.000,00

4.168.167.089

33.906.219.711,73

35.534.572.670

480.000.000,00

434.645.400

1.839.700.000,00

1.500.543.755

12

-

60

12

-

60

12

-

60

12

-

60

Page 20

-

Ban tuan TT set dari Cuk ai Rok ok

1.02.26.023

1.02.26.024

1.02.27

1.02.27.001

Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit

Pengadaan Pencetakan Administrasi Dan Surat Menyurat Rumah Sakit Pengembangan tipe rumah sakit Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit

Terlaksanany a pengadaan bahan logistik; BBM ambulance, bahan makan pasien rumah sakit Terlaksanany a pengadaan bahan cetakan, fotocopy dan penggandaa n rumah sakit

60

60

12

BLN

BLN

BLN

48

48

12

12

12

0

12

60 3.075.680.000,00

2.940.956.796

655.339.400,00

627.970.975

12

-

60

0

-

-

0 12 -

Terlaksanany a pemeliharaa n rutin/berkala gedung rumah sakit


60

BLN

48

12

12

60 581.500.000,00

Page 21

541.553.543

-

1.02.27.016

1.02.27.017

1.02.27.018

Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Ambulance/Jena zah

Terlaksanany a pemeliharaa n rutin/berkala Instalasi Pengolah Limbah rumah sakit ,tersedianya bahan dan alat kebersihan dan pemeriksaan limbah rumah sakit Terlaksanany a pemeliharaa n rutin/berkala alat kedokteran dan kalibrasi alat kedokteran rumah sakit Terlaksanany a pemeliharaa n rutin/berkala mobil ambulance/je nasah


60

60

60

BLN

BLN

BLN

48

48

48

12

12

12

12

60 979.047.618,00

789.680.973

1.610.000.000,00

1.562.796.645

65.000.000,00

32.380.500

12

-

60

12

-

60

Page 22

-

1.02.27.019

1.02.27.020

1.02.28

1.02.28.004

1.02.28.005

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Rumah Sakit

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Kemitraan Alih Teknologi Kedokteran Dan Kesehatan Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter Dan Paramedis,

Terlaksanany a pemeliharaa n rutin/berkala mebeler rumah sakit rumah sakit Terlaksanany a pemeliharaa n rutin/berkala perlengkapa n rumah sakit

60

60

BLN

BLN

48

48

12

12

12

60 40.000.000,00

34.725.800

180.000.000,00

103.362.813

12

-

60 -

-

Terlaksanany a kemitraan dengan ARSADA dan PERSI Terlaksanany a upaya peningkatan kualitas dokter dan paramedis melalui kegiatan diklat medis dan paramedis baik melalui inhouse


60

60

BLN

BLN

38

48

12

12

12

60 12.000.000,00

4.159.000

610.000.000,00

466.133.050

12

-

60

Page 23

-

trainning maupun exhouse trainning

1.02.28.007

Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu

Tersedianya biaya pengobatan dan penguburan bagi pasien kurang mampu

60

JUMLAH


BLN

27

12

12

60 11.250.000,00

5.333.000

108.064.672.889,73

102.704.711.659, 58

Page 24

-

2.2 Analisis Kinerja RSUD Jombang 2.2.1 Peningkatan kualitas dan produktifitas pelayanan a. Hasil Pengukuraan kinerja RSUD Kabupaten Jombang sebagai lembaga pelayanan publik telah berupaya untuk memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. Upaya yang dilakukan antara lain meliputi pemenuhan kebutuhaan pasien seperti bahan obat-obatan, laboratorium, radiologi, alat kesehatan dan bahan makanan serta ditunjang dengan pelayanan petugas yang profesional dan selalu berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.Jumlah kunjungan pasien baik Rawat Inap maupun Rawat Jalan telah mengalami sedikit penurunan. Pasien Rawat Inap pada tahun 2013 sebanyak 26.605 pasien pada tahun 2014 sebanyak 26.605 pasien. Pasien Rawat Jalan pada tahun 2013 sebanyak 152.905 pasien sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 152.905, kunjungan mengalami penurunan sebesar 2,8%. Efisiensi pemanfaatan sarana rawat inap juga cukup baik, hal ini bisa dilihat dari tingkat hunian rawat inap Bed Occupancy Rate (BOR) tahun 2014 sebesar 87,70% dengan jumlah tempat tidur 347 sedangkan tahun 2013 sebesar 87,70 % dengan kapasitas tempat tidur yang sama. Demikian pula dengan Turn Over Interval (TOI) yaitu interval yang menunjukkan berapa hari tempat tidur tidak dipakai setelah pasien pulang dan sebelum pasien baru masuk pada tahun 2014 yaitu sebanyak 0,6 hari sedangkan standar Depkes 1 – 3 hari hal ini menunjukkan kapasitas tempat tidur kurang mencukupi dan pada tahun 2015 telah dilakukan penambahan tidur tidur pasien menjadi 430. Dari segi kualitas pelayanan juga mengalami perbaikan hal ini bisa dilihat dari rata-rata lama dirawat Average Lenght of Stay (ALOS) yaitu sebesar 5,1 hari sedangkan standar Depkes adalah < 9 hari. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan pasien di RSUD Jombang cukup baik sehingga pasien bisa cepat disembuhkan dari penyakitnya. Indikator kualitas pelayanan yang lain adalah angka kematian, pada tahun 2014 angka kematian di RSUD Jombang GDR (Gross Death Rate) sebesar 86,8 promil. Sedangkan angka kematian setelah dirawat lebih dari 48 jam NDR (Net Death Rate) sebesar 51,97 promil. Dari data diatas menunjukkan bahwa sebagian besar kematian pasien adalah sebelum dirawat 48 jam, hal ini bisa diartikan bahwa pasien ketika masuk rumah sakit kondisi kesehatannya sudah sangat buruk. Kemungkinan timbulnya masalah ini adalah kurang optimalnya sistem rujukan dari pelayanan dasar ke pelayanan rujukan. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan peningkatan Index Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Jombang telah melakukan survey kepuasan masyarakat dengan metode GTZ, ada 14 unsur pelayanan yang dinilai. Hasil dari RENJA RSUD JOMBANG TAHUN 2015

Page 25

survey tersebut Index Kepuasan Masyarakat terhadap RSUD Jombang adalah 76.43 yang dapat diklasifikasikan mutu pelayanan baik. Disamping itu RSUD jombang juga memberikan pelayanan terhadap komplain pasien dan keluarganya. Budaya kerja RSUD Jombang memandang bahwa komplain dari pelanggan adalah peluang untuk memberikan pelayanan lebih baik. Pelayanan komplain yang diberikan antara lain SMS Center, Pengaduan 24 jam. Serta kotak saran.

b. Evaluasi dan analisis Ada bebarapa hal yang menyebabkan menurunnya jumlah kunjungan Rawat Inap maupun Rawat Jalan antara lain : 1. Adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemeliharaan kesehatan 2. Adanya penambahan tempat pelayanan kesehatan baru baik milik pemerintah maupun swasta di wilayah Kab.Jombang

c. Permasalahan / kendala Seiring dengan semakin bertambahnya tempat pelayanan kesehatan di Kab.Jombang maka semakin tinggi pula daya saing untuk mendapat pelayanan yang bermutu. Sementara itu sumber daya yang dimiliki rumah sakit masih cukup terbatas dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat tersebut

d. Pemecahan Masalah RSUD Jombang berupaya mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan mutu pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2015 telah diupayakan standarisasi pelayanan melalui implementasi Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dan Akreditasi Rumah Sakit versi 2012.

2.2.2 Peningkatan kualitas dan kesejahteraan SDM

a. Hasil Pengukuran kinerja Untuk meningkatkan kualitas SDM di RSUD Jombang telah dilaksanakan kegiatan Pelatihan baik secara internal yang dilaksanakan di rumah sakit sendiri maupun secara eksternal dengan mengikutkan karyawan untuk mengikuti pelatihan diluar rumah sakit. Disamping itu RSUD Jombang juga meningkatkan pendidikan

karyawan

dengan

membiayai

karyawan

untuk

melanjutkan

pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga RSUD Jombang juga telah melakukan rekruitmen tenaga honorer dan mendapat tambahan tenaga CPNS RENJA RSUD JOMBANG TAHUN 2015

Page 26

dari Pemkab Jombang. Namun demikian kebutuhan tenaga di RSUD Jombang masih belum mencukupi sebagimana standar yang ditetapkan. Tenaga yang masih kurang tersebut khususnya adalah tenaga paramedis keperawatan. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan karyawan RSUD Jombang telah memberikan

jasa

pelayanan

yang

berbasis

kinerja

dan

kebersamaan

(Remunerasi) . Dengan naiknya kesejahteraan karyawan ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi kerja untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

b. Kendala dan Permasalahan Meskipun telah diupayakan meningkatan kualitas SDM namun masih ada sebagian karyawan yang dalam memberikan pelayanan kurang berorientasi pada kepuasan pasien.

c. Upaya pemecahan masalah Untuk mengatasi permasalahan diatas maka RSUD jombang telah melaksanakan langkah-langkah antara lain yaitu dengan mensosialisasikan budaya kerja pelayanan ”Cintaku” yaitu pelayanan Cepat, Indah, Nyaman, Aman, Kepercayaan, Umum kepada seluruh karyawan, melakukan Pendidikan dan Latihan serta pembinaan etika profesi.

2.2.3. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan

i.

Hasil Pengukuran Kinerja Dalam upaya memenuhi kebutuhan sarana dan prasara pelayanan di RSUD jombang telah diupayakan dengan melaksanakan kegiatan antara lain :

1. Pembangunan dan renovasi gedung Pembangunan dan renovasi yang dilaksanakan pada tahun 2013 yaitu ; pembangunan gedung Cempaka bantuan dana Cukai Rokok,gedung Dahlia bantuan dana DAK, gedung Pav Upaya Waluya, gedung Keuangan dari dana BLUD. 2. Pengadaan Alat Kedokteran / Alat Non Medis Pengadaan alat kedokteran pada tahun 2013 adalah Alat kedokteran umum ,pengadaan tempat tidur pasien dan peralatan penunjang lainnya baik dari dana BLUD maupun bantuan dana cukai rokok, DAK bidang kesehatan dan APBN/TP. RENJA RSUD JOMBANG TAHUN 2015

Page 27

b.

Permasalahan

1.

Pembangunan Gedung Permasalahan dalam memenuhi kebutuhan bangunan gedung adalah

lahan rumah sakit yang terbatas dan biaya pembangunan yang cukup besar 2.

Pengadaan alat medis Perkembangan Teknologi kedokteran berjalan cukup pesat dan peralatan

yang dimiliki rumah sakit saat ini sebagian sudah berumur tua serta harga alat kedokteran yang cukup tinggi

c.

Pemecahan masalah

1.

Pembangunan Gedung Agar pembangunan gedung rumah sakit dapat tertata dengan baik maka

diupayakan sesuai Master Plan Rumah Sakit. Sedangkan terkait dengan kurangnya pendanaan diupayakan dengan mengusulkan bantuan dari dana APBD maupun APBN 2.

Pengadaan Alat medis Untuk mencukupi kebutuhan Alat medis sesuai perkembangan teknologi

kedokteran yang mutakhir RSUD Jombang mengusulkan bantuan melalui dana APBN/TP maupun APBD dan Kerjasama Operasional (KSO)

2.2.4.

a.

Peningkatan kemampuan pendanaan

Hasil Pengukuran kinerja Pada tahun 2013 RSUD Jombang telah memasuki tahun kelima sebagai

Badan

Layanan

Umum

Daerah

(BLUD)

sehingga

dalam

pengelolaan

keuangannya berpedoman pada Permendagri no 13 th 2006 dan Permendagri nomor 61 tahun 2008. Kinerja dibidang keuangan sedikit mengalami penurunan (0,41%)

dari target anggaran pendapatan fungsional rumah sakit sebesar

Rp.92.864.792.934,00 terealisasi

Rp.92.486.666.427,57.

Pada tahun 2013

RSUD Jombang telah mendapatkan bantuan pendanaan dari dana APBN/TP sebesar

Rp.12.500.000.000,00

bantuan

dana

cukai

rokok

sebesar

Rp.4.726.291.000,00 dan bantuan dana D A K sebesar Rp.1.619.436.000,00 Sedangkan target pengeluaran sebesar Rp.130.547.978.828,73 terserap sebesar Rp.119.633.704.071,58 atau 91,64 %. RSUD Jombang pada tahun 2013

juga menjalankan peran sosialnya

dengan memberi subsidi pembiayaan jamkesda sebesar Rp. 7.051.273.299,00 dari dana BLUD. RENJA RSUD JOMBANG TAHUN 2015

Page 28

b.

Permasalahan Pendapatan rumah sakit sedikit mengalami penurunan oleh karena

pencairan dana operasional Jamkesmas & Jampersal tidak sesuai dengan waktu pelaksanaan. Demikian pula dengan kebutuhan dana untuk subsidi rumah sakit kepada

pasien

Jamkesda

juga

cukup

besar.

Untuk

itu

dalam

upaya

pengembangan rumah sakit masih sangat dibutuhkan bantuan pendanaan.

c.

Upaya pemecahan masalah Dalam

upaya

untuk meningkatkan kemampuan

pendanaan dalam

pengembangan rumah sakit RSUD Jombang telah mengambil langkah-langkah antara lain : 1. Mencari sumber pendanaan lain misalnya APBN atau Kerjasama Operasional dengan pihak ketiga. 2. Melakukan efisiensi dalam setiap kegiatan rumah sakit. 3. Mengusulkan kepada Pemerintah Pusat melalui Kemenkes agar pencairan piutang dana Jamkesmas & Jampersal bisa terealisasi.


Page 29

TABEL 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN JOMBANG

standar nasional

IKK (PP6/’ 08)

Target Indikat or Lainny a

-3

-4

-5

SPM/

NO

-1

Indikator *) -2

Target Renstra SKPD

Realisasi Capaian

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

Penduduk yang memanfaatkan RSUD Jombang Tingkat Hunian 75 % Rawat Inap (BOR) 85 % Rata-rata lama dirawat (ALOS)

4-9 hari

Interval TT tidak digunakan (TOI)

1-3 hari

Tahun 2014

-13

-14

178.210 182.649

186.301

195.616 205.396

75 % - 85 %

75 % 85 %

75 % 85 %

80,14%

89,88%

87,70%

80

80

4-9 hari

4-9 hari

4-9 hari

4-9 hari

4,1 hari

5 hari

5,1 hari

5

5

1-3 hari

1-3 hari

1-3 hari

1,28

0,5

0,6

1

1

87,5%0

77,3%0

86,8%0

75

70

51,1%0

48,3%0

51,97%0 45

40

1-3 hari

> 45%o

> 45%o

> 45%o

> > 45%o 45%o

Angka kematian setelah dirawat >48 Jam (NDR)

.>25%o

.>25%o

.>25%o

.>25% .>25%o o

Page 30

Catatan Analisis

Tahun 2015

75 % - 85 %

Angka kematian total (GDR)


Proyeksi

-14

2.2 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Perubahan lingkungan eksternal rumah sakit yang mendasar di Indonesia merupakan

dampak

dari

perubahan

sistem

kepemerintahan

setelah

diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dengan PP No. 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum. Dampak yang langsung bisa dirasakan adalah bergesernya paradigma pengelolaan rumah sakit ke arah mekanisme pengelolaan yang lebih profesional sehingga lingkungan internal rumah sakit akan terpengaruh untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal.

Faktor lingkungan yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap lingkungan internal rumah sakit, meliputi:

1. Variabel Sosial, yang mencakup perubahan-perubahan berikut ini: a. Mulai

diakuinya

bahwa

penyebab

kematian

dan

penderitaan

adalah

kemiskinan dan pendapatan yang rendah. Hal ini terbukti dengan masuknya “kemiskinan yang sangat” (ekstrime poverty) dan “pendapatan yang rendah” (low income) dalam International Classification of Diseases (ICD) yang dibuat oleh WHO. b. Urbanisasi, akibat globalisasi, modernisasi, dan industrialisasi menimbulkan pergeseran nilai-nilai dan norma kehidupan, meningkatkan pula stres , konflik, dan anxietas, meningkatnya masalah psikososial, dan gangguan jiwa yang beraneka ragam. c. Krisis kesehatan yang dipicu oleh krisis ekonomi telah membuat masyarakat golongan miskin semakin menderita, karena makin sulitnya menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan milk swasta maupun milik pemerintah d. Terjadinya krisis kepercayaan masyarakat terhadap integritas instansi milik pemerintah. e. Induknya segala krisis adalah krisis etika. Dorongan untuk maksimalisasi keuntungan (profit) walaupun dalam keadaan krisis ekonomi sekalipun, telah melumpuhkan penalaran etis dengan mengakibatkan konflik sosial yang berakhir pada krisis sosial. Fokus utama etika profesi kesehatan, terutama dokter, seharusnya adalah kemanusiaan. f. Perkembangan masyarakat yang sernula masih bersifat feodal menjadi masyarakat madani (civil society) yang semakin menuntut transparasi dan akuntabilitas pegawal negeri, sebagal abdi masyarakat yang seharusnya mengutamakan kepentingan publik. RENJA RSUD JOMBANG TAHUN 2015

Page 31

g. Meningkatnya kesadaran akan hukum mengakibatkan kasus modikolegal cenderung meningkat sebagai akibat pelanggaran etika, malpraktek, serta tuntutan di pengadilan terhadap tenaga kesehatan Kecenderüngan mi akan bertambah dengan lahirnya UU no. 8/1999.

2. Variabel Teknologi a.Penggunaan pengobatan alternatif dan pengobatan tradisional cenderung meningkat naik di tengah masyarakat, maupun jalur kesehatan formal. b.Kemajuan

dalam

terapi

penyakit

akan

mempersingkat

lama

waktu

penyembuhan. Tindakan bedah jadi makin kurang invansif dan makin banyak yang dilakukan di fasilitas “one day care” c.Perkembangan teknologi untuk diagnosa dan monitoring penyakit kronis memungkinkan dilakukannya berbagal pemeriksaan yang sudah dilakukan di klinik, bahkan di rumah pasien sendiri. d.

Penggunaan telemedik memiliki potensi yang sangat

besar untuk

meningkatkan mutu, kemudahan serta keterjangkauan pelayanan kesehatan ke seluruh lapisan masyarakat di seluwh wilayah Indonesia. e. Pesatnya kemajuan dalam bidang rekayasa genetika memungkinkan dilakukan diagnosa dan screening secara lebih dini dan tepat, serta terapi dan vaksin bagi berbagai penyakit yang selama ini belum teratasi.

3. Variabel Ekonomi Globalisasi dengan kompetisi bebas akan meningkatkan pembiayaan oleh pihak swasta yang sudah besar perannya, terutama setelah meredanya krisis ekonomi. Apalagi setelah perjanjian regional antara negara ASEAN, yaitu AFTA, diberlakukan sejak tahun 2003. Posisi Indonesia di antara negara ASEAN kurang menguntungkan, sehingga pertu persiapan cermat guna mengantisi pasi berbagai kemung ki nan untuk menyiapkan produk barang dan terutama jasa pelayanan kesehatan agar bermutu dan mempunyal daya saing tinggi.

4. Variabel Politik a. Demokratisasi kepemerintaha b. Desentralisasi berikut dengan segala implikasinya c. Kepentingan politik sebagai sumber tunggal kekuasaan mulai goyah, walaupun masih berada di atas hukum. d. UU No. 22/1999, sebagaimana diubah menjadi UU No. 32/2004 tentang Pemenntahan Daerah dan UU No. 25/1999, sebagaimana diubah menjadi UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan memberi peluang gerak yang RENJA RSUD JOMBANG TAHUN 2015

Page 32

lebih luas bagi perubahan organisasi dan tatakerja institusi kesehatan, serta optimalisasi kinerja jajaran kesehatan di daerah, pembuatan jaringan pelayanan yang mulus tanpa sambungan medik dasar dengan pelayanan medik lanjutan.

Kinerja RS secara umum, dan kinerja RS Pemerintah secara khusus saat ini, merupakan akibat dan berbagal peraturan yang sampai sekarang masih berlaku. Perubahan pada mitra di luar sistem pelayanan kesehatan kabupaten/kota:

1. Masyarakat a. Transisi demografis: peningkatan jumlah golongan lanjut usia akan merubah secara bertahap prioritas pembiayaan program dan teknologinya b. Transisi Epidemiologis: dengan agenda yang belum terselesaikan seperti: TBC. Malaria, DHF, Diare, Flu Burung dan malnutrisi menyebabkan transisi yang berkepanjangan c. Masyarakat yang semu partisipasinya sangat minimal semakin dilibatkan sebagai mitra dalam pembangunan kesehatan 2.

Lembaga Swadaya Masyarakat Peran LSM tingkat lokal, nasional, maupun Intemasional semakin meningkatbahkan

telah

menjadi

semacam

penilik

pelayanan

pemerintah. 3.

Lembaga Finansial Negara a. Perimbangan keuangan pusat dan daerah. b. Penganggaran pemerintah pusat untuk sektor kesehatan yang kini masih terkotak-kotak mulai mengarah kepada penganggaran terpadu dalam bentuk “Block grant”

4.

Kementerian Kesehatan a. Dikembangkannya Pendekatan RS proaktif sejak tahun 1997 yang esensinya adalah: 1.

RS proaktif harus menerapkan manajeman strategis

2.

RS proaktif hams memiliki wilayah cakupan rujukan berdasarkan kondisi spesifik dl wilayah tersebut supaya dapat menyediakan pelayanan komprehensif dan berkesinambungan 3. Sebagai suatu intitusi yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat, RS

harus merencanakan pelayanannya sebagai

suatu bagian integral dalam pelayanan kesehatan oleh jaringan rujukannya RENJA RSUD JOMBANG TAHUN 2015

Page 33

4. RS proaktif harus berfungsi sebagal RS promotor kesehatan yang juga melaksanakan kegiatan promotif maupun preventif bagi kesehatan cakupannya

pasien,

staf

RS

dan

masyarakat

di

wilayah

serta pengembangan organisasi RS

menjadi

organisasi yang sehat. 5. Pengelola RS berikut seluruh stafnya harus memiliki akuntabilitas atau tanggung jawab moral terhadap hasil akhir dan keputusan mereka mengenai perencanaan dan penganggaran rumah sakit, sebagaimana dokter bertanggung jawab secara moral terhadap konsekuensi dan keputusan medis mereka dalam pengelolaan pasien. b. Paradigma sehat mulal disosialisasikan tahun 1999 c. Adanya rencana perampingan Depkes sampai tingkat provinsi d. Adanya penyerahan RS vertikal milik Depkes ke Pemda e. Mulai adanya upaya melakukan perencanaan strategis f. Mulai disadarinya bahwa dikotomi antara RS kabupaten dan dinas kesehatan kabupaten tidak bisa dipertahankan lagi karena keduanya merupakan bagian integral dan sistem pelayanan kesehatan terhadap kabupaten. g. Mulai

adanya

pemikiran

untuk

mensubsidi

secara

konsisten

masyarakat golongan miskin yang semula menanggung sendiri biaya pelayanan kesehatan. h. Mulai merubah pola pembayaran secara langsung menjadi pola pembayaran pra-upaya. I,

Mulai merubah pola perencanaan secara terpusat menjadi pola perencanaan berorientasi dan lapangan.

j.

Pendekatan dalam pengeloaan program yang bersifat orientasi dan pusat mulai beralih ke pendekatan yang bersifat kemitraan.

k. Demikian pula peran pusat yang semula sebagai pelaksana mulai beralih menjadi pengaruh. l. Program pencapaian MDGs

Pola Rumah Sakit sebelum sebagai Badan Layanan Umum Daerah adalah sebagal sebagai berikut:

1. Fungsi sosial RS semakin berkurang dan diganti oieh fungsi ekonomi untuk mencan keuntungan semata dengan akibat:


Page 34

a. Pelayanan yang berorientasi kepada kebutuhan beralih menjadi pelayanan yang berorientasi kepada penawaran pasar. b. Pelayanan kesehatan yang bersifat jasa umum/komodItas publik beralih menjadi pelayanan yang bersifat sebagai komoditi pasar. 2. Isolasi dan elitisme RS masih kental, walaupun telah diperkenalkan konsep Wilayah Cakupan Rujukan RS yang memungkinkan terjadinya keterpaduan dalam pelayanan kesehatan. 3. Manajemen RS masih berorientasi kepada intern saja, belum berorientasi kepada pihak yang berkepentingan. 4. Manajemen RS masih hanya berorientasi pada aspek masukan (Input”) saja, belum berorientasi kepada keluaran dan dampak 5. Pola perencanaan masih berorientasi kepada penganggaran, belum berorientasi kepada perencanaan strategis. 6. Akibat dan butir no 5 di atas, maka perencanaan RS masih berorientasi kepada perencanaan pengadaan (procurement planning) bukan perencana pelayanan (service planning). 7. Pola manajemen kesehatan masih hanya berorientasi kepada proyek, belum berorientasi kepada program. 8. Pola kerja yang bercirikan birokratis masih kental, belum beralih kepada pola kerja manajerial. 9. Pelayanan RS masih berorientasi kepada tenaga kesehatan (provider oriented), belum beralih kepada pelayanan yang berorientasi kepada pasien (service oriented). 10. Akibat dari butir 9 maka pola kerja dokter di RS masih bersifat individual, belum beralih kepada kerjasama tim (team work), walaupun ada berbagai tim medik multidisipliner di RS. 11. Pelayanan kedokteran masih semata-mata berupaya untuk memperpanjang usia harapan hidup (extending life), belum memperhatikan aspek kualitas hidup (quality of life) sebagai hasil akhir pelayanan.

Pengertian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sendri adalah Instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dan pengertian tersebut bisa diketahui bahwa tujuan Badan Layanan Umum Daerah, yaitu: • Meningkatkan pelayananan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. RENJA RSUD JOMBANG TAHUN 2015

Page 35

• Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas. • Penerapan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 68 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa: • BLUD dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat datam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. • Kekayaan

BLUD

tidak

dipisahkan,

dikelola

dan

dimanfaatkan

untuk

menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan. • Pembinaan keuangan BLUD pusat dilakukan oleh Menkeu dan pembinaan teknis dilakukan oleh Menteri Teknis yang bersangkutan. • Pembinaan keuangan BLUD daerah oleh PPKD, dan pembinaan teknis oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.

Pasal 69 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa: • Setiap BLUD wajib ,menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) tahunan. • RKA serta laporan keuangan dan kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagal bagian dan RKA serta laporan keuangan dan kinerja KN/L/Pemda yang bersangkutan. • Pendapatan dan belanja BLUD dalam RKA dikonsolidasikan dalam RKA KN/L/ Pemda yang bersangkutan. • Pendapatan yang diperoleh BLUD sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan merupakan Pendapatan Negara/ Daerah. • BLUD dapat memperoleh hibah atau sumbangan dan masyarakat atau badan lain. • Pendapatan BLUD dan hibah dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.

Adapun karakteristik/asas BLUD, adalah sebagai berikut: • BLUD beroperasi sebagai unit kerja Pemda untuk tujuan pemberian layanan umum berdasarkan

kewenangan

yang

didelegasikan

oleh

instansi

induk

yang

bersangkutan. • BLUD

menyelenggarakan

kegiatannya

tanpa

mengutamakan

pencarian

keuntungan. * BLUD merupakan bagian dan perangkat pencapaian tujuan Pemda, dan karenanya status hukum BLUD tidak terpisah dari Pemda sebagai Instansi Induk.


Page 36

• BLUD mengelola penyelenggara layanan umum sejalan dengan konsep bisnis yang sehat. Selanjutnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pegelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Pasal 2 menegaskan bahwa BLUD bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat. PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Umum telah mengatur secara teknis mengenai ketentuan umum, tujuan dan azas, persyaratan, penetapan dan pencabutan, standar dan tarif pelayanan, pengelolaan BLUD pengelolaan keuangan BLUD dan tata kelola BLUD. Berkaitan dengan PP No. 23 Tahun 2005, dalam hal ini khususnya lembaga rumah sakit daerah sebagai perangkat daerah dan juga merupakan lembaga layanan umum, untuk itu konsep tata cara rumah sakit daerah menjadi badan layanan umum mengacu pada Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan secara teknis peraturan pemerintah yang mengatur tentang perangkat daerah dan pengelolaannya disesuaikan secara teknis dengan PP No. 23 Tahun 2005. Pada pasal 237 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa “Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan daerah otonomi wajib mendasarkan dan menyesuaikan peraturannya dengan Undang-undang ini

Manajemen Rumah Sakit Di era desentralisasi ini telah terjadi pergeseran paradigma dalam pengelolaan RSUD. Dulu rumah sakit merupakan pelayanan publik, namun sekarang selain sebagai pelayanan publik juga sebagal pelayanan pasar. Oleh karena itu perlu sistem yang balk sehingga nilai-nilai dapat berialan dengan balk. Menurut dr. Ahmad Sujudi (Mantan Menkes RI), Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA) merupakan sub sistem, dan BLUD merupakan sistem. Berikut inil teori yang diberikan oleh dr. Ahmad Sujudi: - Reformasi merupakan reaksi dan perubahan, di mana perubahan harus direspon. Perlu melihat perubahan yang ada, yang berubah adalah tata nilai dan paradigma hukum. Apa yang dianut sekarang berbeda dengan yang dulu. Sehingga cara pelayanan juga berubah, tidak publik murni dengan segala birokrasinya tetapi ada unsur kewirausahaan (entrepreneur).


Page 37

- Redesign system Sebagal contoh tentang redisign system RS Swadana yang memerlukan payung hukum yang jelas. - Rearange the role. - Retraining people.

2. Pemakaian teknologi yang penting dan canggih tetapi dengan harga yang mahal, Diusulkan dengan cara lain, perlu entrepreneurship dengan jalan mencari pasar, bekerja sama dengan pihak ketiga dan penarikan investasi. 3. Adanya perbedaan di masing-masing daerah, sistem pembangunan tidak merata dan kurang terbuka. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagai salah satu pelayanan publik dapat menjadi Badan Layanan Daerah (BLUD). Sehingga permasalahan yang dihadapi oleh RSUD seperti keterbatasan dana pemerintah, ketepatan sasaran dana, birokrasi dalam pengelolaan (kewenangan mengelola rumah sakit secara otonom, personil, barang dan keuangan), dapat dipecahkan dengan BLUD. BLUD merupakan salah satu bentuk untuk memperbaiki sistem pelayanan umum, dan dapat memberikan peluang penyelesaian masalah pelayanan publik/ orang miskin. 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan perencanaan yang diamanatkan di dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Presiden

Nomor

8

Tahun

2008

tentang

Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Dimana dalam proses perencanaan pembangunan sangat membutuhkan partisipasi dan kerjasama yang baik dari semua masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif maupun legislatif, sehingga proses perencanaan pembangunan yang dihasilkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah di setujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2013, memang beberapa usulan yang di ajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan - perubahan mengenai Peraturan peraturan Perundang - undangan, kebijakan dan arahan dari berbagai fihak RENJA RSUD JOMBANG TAHUN 2015

Page 38

dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan RSUD

Kabupaten

Jombang tahun 2015 guna mendukung target dan sasaran pembangunan khususnya pembangunan di daerah adalah sebagai berikut :


Page 39

TABEL 2.3 REVIEW RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN JOMBANG Nama SKPD : Rumah Sakit Umum Daerah RANCANGAN AWAL RKPD PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

2

3

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Pelayanan Kesehatan Rujukan

RSUD Jombang

INDIKATOR KINERJA

TARGE T CAPAIA N

ANGGARAN (Rp.)

4

5

6

No 1

1 2

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

114.000.000.000 Tercapainnya 85% Standard Pelayanan

85% 114.000.000.000

PROGRAM / KEGIATAN 7 Program Peningkatan Mutu Pelayanan RSUD JOmbang Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan RSUD

Minimal RSUD Jombang

INDIKATOR KINERJA

8

9

10

ANGGARAN (Rp.)

Ket

11

12

114.000.000.000 RSUD Jombang

Tercapainnya 85% Standard Pelayanan

85% 114.000.000.000

Minimal RSUD Jombang

114.000.000.000


LOKASI

TARGE T CAPAI AN

114.000.000.000

Page 40

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan program dan kegiatan yang dilaksanakan RSUD Kabupaten Jombang pada tahun 2015, merupakan hasil dari proses perencanaan unit kerja dan bidang yang ada di RSUD Jombang sampai dengan tingkat kabupaten (musrenbang kabupaten), yang berpedoman pada capaian RPJMD Kabupaten Jombang yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan baik yang dilaksanakan langsung oleh RSUD Jombang maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilih dengan memperhatikan prioritasnya dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Jombang, Renstra serta isu – isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja SKPD

yang nantinya rancangan Renja

tersebut dibahas dalam forum SKPD yang dikoordinasi oleh Bappeda. Tujuan dari pembahasan rancangan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsiRSUD Jombang. Berdasarkan

pemilahan

dan

pembahasan

forum

SKPD

dan

juga

berpedoman pada RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2015, maka ditetapkan Renja RSUD Kabupaten Jombang tahun 2015 adalah sebagai berikut :


Page 41

TABEL 2.4 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 KABUPATEN JOMBANG Nama SKPD : Rumah Sakit Umum Daerah PROGRAM/KEGIATAN Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Pelayanan Kesehatan Rujukan

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

ANGGARAN (Rp.) 114.000.000.000

RSUD JOMBANG

Tercapainnya 85% Standard Pelayanan Minimal RSUD Jombang 114.000.000.000 114.000.000.000


Page 42

KETERANGAN

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Sistem Kesehatan Nasional ditegaskan tentang penyelenggaraan Subsistem Upaya Kesehatan yang diantaranya mengacu pada prinsip Usaha Kesehatan Masyarakat terutama diselenggarakan oleh pemerintah dengan peran aktif masyarakat dan swasta. Hal ini menyebabkan pemerintah dalam hal ini pengelola rumah sakit harus dapat mengidentifIkasi kebutuhan masyarakat dan melibatkan sumber daya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tersebut sambil mengoptimalkan sumber daya yang ada di rumah sakit untuk mencapai tujuan bersama. Melalui Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1202 tahun 2003 dibuat Indikator untuk mencapal visi Indonesia sehat tahun 2010. Selanjutnya diperkuat dengan Keputusan Menkes Nomor 1457 tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target tahun 2015. Adanya Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Rumah Sakit melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) semakin mendorong pengelola Rumah Sakit untuk memenuhi aspek Akuntabilitas. Melalui aturan ini, pengelola rumah sakit mempunyai keleluasaan yang lebih besar untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya termasuk bekerja dengan pihak swasta untuk mengembangkan sarana dan prasarana rumah sakit. Oleh karena itu, manajer rumah sakit harus mempersiapkan segala sesuatu yang menjadi prasyarat untuk menjadi BLUD, yaitu berupa penyusunan rencana strategis bisnis, Selanjutnya SK Menkes No. 034 tahun 1972 menetapkan bahwa setiap rumah sakit berkewajiban memiliki Rencana Induk Pembangunan dan Pemeliharaannya.

3.2 Kebijakan dan Regulasi Otonomi Daerah Dengan berlakunya Otonomi Daerah (OTDA) sejak awal tahun 2001 maka Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Hal ini merupakan cerminan bagi akuntabilitas publik penyelenggara pemerintahan dan pembangunan khususnya di bidang kesehatan. RENJA RSUD JOMBANG TAHUN 2015

Page 43

Penggantian UU nomor 22 tahun 1999 menjadi UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah akan sangat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan termasuk pembangunan kesehatan. Hal ini merupakan peluang bagi daerah untuk melaksanakan pembangunan termasuk pembangunan di bidang kesehatan, mempercepat pemerataan dan keadilan sesuai masalah, potensi

dan

keanekaragaman

daerah

dengan

melibatkan

peran

serta

masyarakat.

3.3 Kebijakan dan Regulasi Rumah Sakit Pemerintah Milik Pemerintah Daerah

Rumah Sakit Daerah Kabupaten Jombang sebagai lembaga teknis daerah yang berbentuk Badan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang nomor 37 tahun 2004, sedang berupaya mempersiapkan segala sesuatunya untuk mengembangkan rumah sakit agar lebih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Perencanaan yang telah disusun adalah Perencanaan Strategis untuk menetapkan kembali Visi, Misi, dan Tujuan Rumah Sakit sebagai arahan dasar pengembangan rumah sakit, selain mengidentifikasi sumber daya dan permasalahan yang timbul untuk mendapatkan partisipasi pendekatannya. Penyusunan rencana induk dan rencana strategis bisnis diharapkan akan menjadi pedoman dalam penataan semua komponen rumah sakit guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3.4 Kebijakan dan Regulasi Rumah Sakit Umum Daerah Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Latar Belakang Perubahan Status Rumah Sakit Umum Daerah dan Badan Pelayanan Kesehatan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Perubahan lingkungan eksternal rumah sakit yang mendasar di Indonesia merupakan

dampak

dari

perubahan

sistem

kepemerintahan

setelah

diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dengan PP No. 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum. Dampak yang langsung bisa dirasakan adalah bergesernya paradigma pengelolaan rumah sakit ke arah mekanisme pengelolaan yang lebih profesional sehingga lingkungan internal rumah sakit akan terpengaruh untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal. RENJA RSUD JOMBANG TAHUN 2015

Page 44

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Kabupaten Jombang

1. TUJUAN Sebagai gambaran untuk memberikan arah dan pedoman dalam mewujudkan Visi RSUD JOMBANG “ Menjadi Rumah Sakit Rujukan terdepan dalam layanan pilihan utama masyarakat di Kabupaten Jombang dan sekitarnya “ dan Misi RSUD Jombang “Meningkatkan mutu pelayanan, sarana prasarana dan sumber daya manusia sesuai standar serta mendukung pelayanan MDGs”, maka perlu ditetapkan tujuan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakan . Untuk memberikan tahapan yang jelas bagi pelaksanaan rencana strategis, maka telah ditetapkan tujuan rencana strategis RSUD Jombang sebagai berikut: “Tersedianya

pelayanan

kesehatan

yang

memenuhi

standar

dengan

mengutamakan keselamatan dan kepuasan pasien”.

2. SASARAN Dalam Upaya mewujudkan tujuan sebagaimana diatas , maka perlu ditetapkan sasaran dan indikatornya guna memudahkan untuk dilakukan monitoring dan evaluasi sejauhmana rencana strategis dijalankan dengan tepat sesuai sasaran yang diinginkan. Adapun sasaran yang diprioritaskan oleh RSUD Jombang dalam Rencana Strategis tahun 2015 adalah

”Mencapai pelayanan kesehatan

yang

berkualitas”.

3.3

Program dan Kegiatan 1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan. a. Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Rujukan.


Page 45

TABEL 3.1 RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 NAMA SKPD : Rumah Sakit Umum Daerah

PROGRAM / KEGIATAN KODE

NAMA

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2015 LOKASI

TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

RSUD Jombang

Program Peningkatan

SUMBER DANA APBD

CAT. PENTING

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TARGET ANGGARAN KINERJA (Rp.)

Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Pelayanan

Terlaksananya pelayanan

Kesehatan

kesehatan yang

Rujukan

berkualitas (85%)


RSUD Jombang

85%

114.000.000.000

Page 46

APBD

90%

122.000.000.000

BAB IV PENUTUP

Rencana kerja sebagaimana diuraikan diatas adalah merupakan bentuk implementasi dan penjabaran dari Rencana Strategis dan Bisnis RSUD Kabupaten Jombang dalam upaya mendukung pencapaian

Rencana Kerja

Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Jombang. Diharapkan kepada semua fihak yang terkait kiranya dapat memberikan dukungan terhadap program kerja yang telah disusun sehingga ‘ Kabupaten Jombang yang berdaya saing, mandiri dan sejahtera’ dapat diwujudkan dan dirasakan oleh masyarakat.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang

Dr. PUDJI UMBARAN, MKP PEMBINA NIP. 19680410 200212 1 006


Page 47

RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2015

Recommend Documents