RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2015

DAFTAR ISI BAB I 1.1 1.2 1.3 1.4 BAB II 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

BAB III

PENDAHULUAN Latar Belakang ............................................................................ Landasan Hukum ....................................................................... Maksud dan Tujuan ................................................................... Sistematika Penyusunan ........................................................... EVALUASI PELAKSANAAN TAHUN LALU

RENJA

1 3 4 6

SKPD

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD .............................................................. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD ............................................. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi ............ Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ............................ Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..................................................................................

7 10 12 13 14

TUJUAN SASARAN KEGIATAN

3.1 3.2 3.3

Telaah Terhadap Kebijakan Nasional ..................................... Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ............................................. Program dan Kegiatan ...............................................................

15 16 16

BAB IV

PENUTUP....................................................................................

17

Renja KESBANGPOL Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

KATA PENGANTAR

Recana Kerja (RENJA) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah

maupun

yang

ditempuh

dengan

mendorong

partisipasi

masyarakat. RENJA SKPD memiliki fungsi yang fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil yang akan dilaksanakan pada 1 (satu) tahun kedepan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817), maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menyusun RENJA Tahun 2016 sesuai dengan tahapan seperti petunjuk yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri tersebut. Penyusunan RENJA adalah sebagai acuan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan tahun Anggaran Tahun 2016 dan tujuannya adalah


untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Demikian RENJA Tahun 2016 kantor Kesatuan bangsa dan Politik disusun dengan harapan dapat menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatanKantor

Kesatuan

bangsa

dan

politik

untuk

tahun

2016.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan baik fikiran maupun informasi dalam penyusunan Renja Tahun 2016 Kantor Kesatuan Bangsa dan politik. Semoga RENJA ini dapat terlaksana dan tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Pulau Punjung,

Maret 2015

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN DHARMASRAYA KEPALA,

Drs. SYAFRIZAL YASIN, MH NIP. 19580120 198003 1 005



Mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral dan sejahtera

BAB I PENDAHULUAN 1. 1. LATAR BELAKANG Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya tahun 2016 merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

(Renstra –SKPD) Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya 5 tahun yang akandatang . Renja SKPD ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan

pada

tahun

–

tahun

sebelumnya,

antisipasi

terhadap

permasalahan yang akan dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, dilaksanakan melalui

pengawasan

aparatur,

penataan

kelembagaan

dan

ketatalaksanaan, peningkatan kualitas pelayanan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Proses penyusunan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang mengemukakan bahwa Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis dan akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dimana fungsi Renja SKPD menerjemahkan dan mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ke dalam program dan kegiatan SKPD sedemikian rupan sehingga berkontribusi pada pencapaian tujuan dan program SKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra SKPD serta sebagai proses penyusunan RAPBD.

RENJA KESBANGPOL Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

1


Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya berdiri pada tanggal 19 oktober 2006 Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi

dan

Tata

Kerja

Inspektorat/Badan/Kantor

Kabupaten

Dharmasraya yang Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor

8

Tahun

2003

tentang

Pedoman

Organisasi

Perangkat Daerah Sebagai unsur Perumus dan Pelaksana Kebijakan teknis Pemerintah Daerah dibidang Kesatuan Bangsa,Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam Penanggulan Bencana Alam. Kemudian dengan Lahirnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,

maka

Menyingkapi

di

Pemerintahan

dengan

Kabupaten

disyahkannya

Dharmasraya

Peraturan

Daerah

telah

Kabupaten

Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dharmasraya pada Tanggal 19 Mei 2009, yang mana Kantor Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Dharmasraya mengalami Perubahan nama Menjadi Kantor Kesatuan

Bangsa

dan

Perlindungan

Masyarakat

Kabupaten

Dharmasraya. Pada tahun 2010 disyahkan lagi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Sisitem Organisasi Tata Kerja Dinas/ Kantor Daerah Kabupaten Dharmasraya dimana kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mengalami perubahan nama

Menjadi

Kantor

Kesatuan

Bangsa

dan

Politik

Kabupaten

Dharmasraya. Sejalan

dengan

perkembangan

ilmu

dan

teknologi

maka

dibidang pemerintahan sekarang ini telah terjadi perubahan yang besar sekali, diantaranya adalah terwujudnya tata kepemerintahan yang demokratis (democratic and good governance). Upaya untuk menciptakan sistem

pemerintahan

yang demokratis, bersih dan

berwibawa selalu menjadi obsesi bagi rakyat dan pemerintahan di zaman

modern

sekarang

ini.

Keberhasilan

pelaksanaan

penyelenggaraan pemerintahan ini dan pembangunan yang telah


2


dicapai,

diperlukan

kesungguhan profesional

adanya

aparatur

dan

perwujudan

negara

bertanggung

untuk jawab

kemampuan

menjadi dalam

insan

serta

berkualitas,

menangani

berbagai

permasalahan sehingga keberhasilan yang telah dicapai dapat terus dipelihara dan ditingkatkan serta diarahkan pada peningkatan sumber daya manusia. Peningkatan SDM dan profesionalisme pada aparatur negara terus ditingkatkan guna mewujudkan aparatur negara yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur,

adil

dan

merata

dalam

penyelenggaraan

tugas

negara,

pemerintahan dan pembangunan. 1.2.

LANDASAN HUKUM Landasan

hukum

dalam

penyusunan

Rencana

Kerja

dan

pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 : a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; c. Undang-Undang

Nomor

1

Tahun

2004

tentang

Perbendaharaan Negara; d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional e. Undang-Undang

23

Tahun

2014

tentangPemerintahan

Daerah f. Peraturan

Pemerintah

Nomor

8

Tahun

2008

tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2007


3


h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah i. Peraturan

Daerah

Nomor

9

Tahun

2010

tentang

Pembentukan Organisasi dan Lembaga Teknis. 1.3

MAKSUD DAN TUJUAN Seperti tercantum pada pasal 7 ayat (1) dan pasal 15 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional

dinyatakan

bahwa

Kepala

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan Tupoksi SKPD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, yang setiap tahunnya sebagai pedoman dalam pembuatan Rencana Kerja (Renja) SKPD. Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2016 dan tujuannya dalah untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya menyusun Rencana Kerja tahun 2015 dengan tujuan sebagai berikut : 1.

Meningkatkan

Rasa

Kebangsaan

Masyarakat

guna

mewujudkan kehidupan yang aman dan damai 2.

Meningkatnya peran Parpol dan Ormas untuk mewujudkan kehidupan yang Demokratis


4


Dalam pelaksanaan tugas–tugas sehari–hari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya , Mempunyai tugas : “Melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang wawasan Kebangsaan dan Politik dalam Negeri. “ Untuk

menyelenggarakan

Tugas

Pokok

tersebut,

Kantor

Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi : 1)

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Kesatuan Bangsa, Wawasan

Kebangsaan,

Pembauran

Bangsa

Nilai-nilai

Kebangsaan dan Pemantapan Nilai-nilai Kepahlawanan. 2)

Perumusan

Kebijakan

Teknis

dan

mediasi

penyelesaian

perselisihan antar Kecamatan dan Nagari serta penyelesaian perselisihan masyarakat. 3)

Mediasi Perselisihan Partai Politik.

4)

Mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional dan daerah.

5)

Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan pengembangan sistem politik dan sosialisasi kebijakan politik.

6)

Fasilitasi peningkatan komitmen persatuan dan kesatuan nasional.

7)

Fasilitasi hubungan lembaga Legislatif dan Eksekutif.

8)

Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi hubungan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) serta penyaluran aspirasi Masyarakat.

9)

Pemberian rekomendasi perizinan riset/penelitian.

10) Fasilitasi penyelenggaraan pemilu. 11) Koordinasi pelaksanaan sosialisasi penegakan hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) serta keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan pendidikan. 12) Fasilitasi Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota legislatif.


5


13) Pengkajian masalah strategis di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. 14) Pengembangan

komunikasi

politik,

informasi

dan

media

masa. 15) Peningkatan Kenyamanan dan Keamanan Lingkungan. 16) Evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang kesatuan bangsa, politik dan Perlindungan Masyarakat. 17) Pemberian sosialisasi tentang bahaya penggunaan miras dan narkoba 1.4

SISTEMATIKA PENYUSUNAN BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

1.2

Landasan Hukum

1.3

Maksud dan Tujuan

1.4

Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2 2.3

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Fungsi SKPD Identifikasipermasalahan berdasarkan Tupoksi

2.4

Review terhadap rancangan awal RKPD

2.5

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1

Telaah terhadap kebijakan nasional

3.2

Tujuan dan sasaran Renja SKPD

3.3

Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP


6


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD Pada tahun 2014, secara umum pelaksanaan kerja di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya berjalan dengan lancar,

dari

jumlah

total

belanja

sebesar

Rp.

1.330.202.704,-

terealisasi Rp. 1.228.771.865,- dengan rincian belanja tidak langsung dengan pagu Rp. 558.231.854 terealisasi sebesar Rp. 558.118.821,atau (99,98%) dan belanja langsung dengan pagu Rp. 771.970.850,dengan realisasi sebesar Rp. 670.653.044,- (86,88%). Dalam belanja langsung terdapat 6 program dan 29 kegiatan yakni dengan rincian program sebagaiberikut : 1. Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan jumlah dana Rp. 278.963.050,- dengan realisasi Rp. 269.383.844,atau 96,57% 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, yang terdiridari 2 kegiatan yakni pemeliharaan berkala gedung kantor dan pemeliharaan berkala kendaraan bermotor. Jumlah dana pada program tersebut yakni Rp. 69.920.000,- dengan realisasi Rp. 67.656.000,- atau 97% 3. Realisasi Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan indikator kinerja kegiatan yakni : a. Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan 1. Dana yang tersedian yakni Rp. 34.152.000,- dengan realisasi anggaran 33.297.800. 2. Kegiatan ini yakni dalam bentuk sosialisasi terhadap guru PPKn SMP dan SMA se-Kab. Dharmasraya dengan target peserta 80 orang dan terealisasi 80 orang (100%) 3. Pada tahun 2013 tidak ada kegiatan tersebut


7


4. Kegiatan

ini

dapat

berjalan

dengan

lancar

karena

dukungan dana dan sumber daya aparatur. b. Cerdas Cermat Empat Pilar Kebangsaan 1. Dana yang tersedian yakni Rp. 48.328.800,- dengan realisasi anggaran 41.883.000,-. 2. Kegiatan ini yakni dalam bentuk lomba cerdas cermat dengan peserta perwakilan SD, SMP dan SMA masingmasing 3 orang persekolah se-Kab Dharmasraya yang terealisasi hanya peserta SMP dan SMA. 3. Pada tahun 2013 tidak ada kegiatan tersebut 4. Kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar akan tetapi hanya diikuti oleh perwakilan SMP dan SMA karena keterbatasan dukungan dana dan sumber daya aparatur maka perlombaan cerdas cermat untuk tingkat SD tidak dilaksanakan. 4. Realisasi Program/ Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat dengan indikator kinerjayakni : a. Rapat Koordinasi Partai Politik 1. Dana yang tersedian yakni Rp. 26.428.000,- dengan realisasi anggaran 26.316.000. 2. Kegiatan

ini

yakni

dalam

membahas

berbagai

isu

berkaitan dengan partai politik dan perkembangannya diikuti oleh 12 perwakilan pengurus partai politik tingkat Kabupaten Dharmasraya dengan target peserta sebanyak 12 partai politik dengan masing-masing perwakilan partai 5 orang. 3. Pada tahun 2013 kegiatan tersebut dengan realisasi sama dengan tahun lalu yakni 12 partai politik dengan masingmasing perwakilan partai 5 orang. 4. Kegiatan

ini

dapat

berjalan

dengan

lancar

karena

dukungan dana dan sumber daya aparatur.


8


b. Pembinaan Administrasi Partai Politik 1. Dana yang tersedian yakni Rp. 28.488.800,- dengan realisasi anggaran 27.572.000,-. 2. Kegiatan ini yakni dalam rangka memfasilitasi bantuan keuangan partai politik terhadap bantuan dana hibah pemerintah daeerah terhadap partai politik sebanyak 12 partai politik. 3. Pada tahun 2013 kegiatan tersebut dengan realisasi sama dengan tahun lalu yakni 12 partai politik. 4. Kegiatan

ini

dapat

berjalan

dengan

lancar

karena

dukungan dana dan sumber daya aparatur. 5. Realisasi

Program

Peningkatan

Pemberantasan

Penyakit

Masyarakat dengan Kegiatan dengan indikator kinerja sebagai berikut : a. Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba 1. Dana yang tersedia yakni Rp. 71.424.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 56.231.000.2. Kegiatan ini yakni dalam memberikan penyuluhan kepada generasi muda dengan target 300 orang. Dengan realisasi 300 orang yang mana peserta perwakilan siswa Tingkat SMA se Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan IX Koto. 3. Pada tahun

sebelumnya kegiatan tersebut dilaksanakan

terus yang mana tahun 2013 dilaksanakan di Kecamatan Koto Baru sebanyak 300 orang. 4. Kegiatan

ini

dapat

berjalan

dengan

lancar

karena

dukungan dana dan sumber daya aparatur. b. Operasional Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri 1. Dana yang tersedian yakni Rp. 54.230.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 30.235.000,-.


9


2. Kegiatan ini yakni dalam rangka penanganan gangguan keamanan

dalam

negeri

sebanyak

6

kasus

dengan

realisasi sebanyak 1 kali. 3. Pada tahun 2013 kegiatan tersebut dengan realisasi sama dengan tahun lalu yakni 12 partai politik. 4. Kegiatan ini dapat tidak dapat berjalan dengan lancar karena tidak adanya kasus yang harus diselesaikan oleh tim terpadu tersebut. Dalam perencanan tersebut dalam rangka antisipasi berbagai konflik pada tahun 2013 yang mana merupakan tahun politik. c. Koordinasi dan Operasional Kominda 1. Dana yang tersedia yakni Rp. 140.487.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 124.398.400,-. 2. Kegiatan ini yakni dalam rangka deteksi dini berbagai gangguan ancaman gangguan stabilitas daerah sebanyak 6 kasus yang terealisasi sebanyak 5 kali. 3. Pada

tahun

2013

kegiatan

tersebut

dengan

target

sebanyak 3 kasus dan terealisasi 3 kasus. 4. Kegiatan ini dapat tidak dapat berjalan dengan lancar karena

keterlambatan

pengurusan

Surat

Keputusan

Kominda tahun 2014. 2.2 ANALISA KINERJA PELAYANAN SKPD Secara umum kinerja pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya dalam melaksanakan tugas pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik berjalan dengan lancar. Yakni dengan telah dilaksanakannya tugas pokok Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbagi secara umum terbagi dari 3 program yakni : a. Program

seminar,talk

show,

diskusi

peningkatan

wawasan

kebangsaan


10


Kegiatan

yang

bertujuan

untuk

meningkatkan

wawasan

kebangsaan masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk Seminar, yang diikuti oleh 445 orang peserta yang terdiri dari Muspida, Pimpinan Parpol,

Pimpinan

SKPD,

Pimpinan

Organisasi

Kemasyarakatan,

pelajarSLTP, SMA dan SMK , camat dan Wali Nagari. Dalam kegiatan ini ditampilkan pembicara David Yama Ditjen Kesbangpol Kemendagri,

Seminar ini dilaksanakan satu kali sesuai

dengan rencana yang berarti terlaksanan kegiatan ini 100 %. b. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat terdiri dari kegiatan sbb: Kegiatan penyuluhan pencegahan perredaran dan penggunaan Narkotika

Kegiatan

yang

bertujuan

untuk

meningkatkan

pemahaman generasi muda terhadap bahaya Narkoba tersebut direncanakan satu kali bertempat SMK Sungai rumbai, diikuti oleh 300

orang

siswa,

Dharmasraya,

yang

dengan

dibuka

secara

menampilkan

resmi

oleh

Bupati

dari

Badan

penceramah

Narkotika Nasioal Provinsi Sumbar dan Polres Dharmasraya. Kegiatan ini telah terlaksana sesuai dengan rencana 1 kali, yang bearti mencapai nilai kinerja 100 %. SelainPenyuluhantersebut, terdapat duakegiatan lainnya yakni Operasional Tim Kominda dan Penanganan gangguan keamanan dalam negeri. Dalam penanganan gangguan keamanan dalam negeri tersebut, sesuai dengan rencana aksi telah dilaksanakan kegiatan yakni sikap pemerintah perangi paham ISIS. c. Program Pendidikan politik masyarakat terdiri dari kegiatan sbb: Koordinasi

forum

forum

diskusi

Politik

Kegiatan

ini

direncanakan sekali kegiatan, dan telah dilaksanakan dengan baik, yang bearti mencapai nilai kenerja 100 %. Rapat koordinasi Parpol Kegiatan ini telah dilaksanakan satu kali, yang telah sesuai dengan rencana, sehingga mencapai nilai kinerja 100 %


11


Bantuan operasional Parpol Kegiatan ini yang merupakan kegiatan memfasilitasi Parpol yang memiliki kursi DPRD untuk menyelesaikan administrasi Bantuan Parpol dari dana APBD, melayani 10 parpol. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik sehingga mencapai nilai kinerja 100%. 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD Dalam menghadapi tahun 2016, perlu diperhatikan isuisu dalam menjaga kesatuan bangsa dan kehidupan bernegara demi terciptanya ketentraman di masyarakat. Isu penting tersebut yakni salah satunya dalam mencapai prioritas presiden yang baru yang tertuang dalam 9 agenda prioritas (nawacita). Dalam agenda prioritas nawacita tersebut Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdapat 4 prioritas yang harus dipenuhi yakni: a. Prioritas

1,

Menghadirkan

kembali

Negara

untuk

melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN. b. Prioritas 2 Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrastis dan terpercaya c. Prioritas 8, Melakukan revolusi karakter bangsa d. Prioritas 9, Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasisosial Dalam menghadi isu tersebut, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya memperhatikan : 1. Dalam meningkatkan wawasan kebangsaan, perlu ditingkatkan pemahaman masyarakat tentang kehidupan bernegara serta dapat mendukung rasa cinta tanah air. Masyarakat yang sadar akan wawasan kebangsaaan akan peduli terhadap negara sehingga dapat turut andil dalam menghadapi pemilihan Kepala Daerah.


12


2. Dalam melaksanakan tahun 2016 yakni masyarakat harus dibekali tentang arti dan makna dari kegiatan politik sehingga berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perlu dilakukan tindakan untuk mencegah agar tidak terjadi gejolak di masyarakat. Kegiatan pencegahan dapat dilakukan yakni dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat maupun partai politik. 3. Dalam pemantauan dan penanganan penyakit masyarakat dan konflik dilakukan dengan cermat. Berbagai konflik dan penyakit masyarakat dan konflik dapat menjadi bahan permainan politik seperti mengambil keuntungan dari isu tersebut.Konflik – konflik tanah ulayat dan batas daerah yang dapat memicu konflik social masih rawan terjadi 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Dalam pemecahan masalah isu – isu strategis tersebut, rancangan awal terhadap kegiatan di Kesbangpol pada tahun 2016 terdiri dari 6 program dan 30 kegiatan yakni : 1. Program administrasi perkantoran, tujuan dari program tersebut yakni pemenuhan penunjang administrasi perkantoran yang terdiri dari 13 kegiatan. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri 3 kegiatan. 3. Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang terdapat 1 kegiatan yakni pendidikan pelatihan dan pendidikan formal. 4. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan yang terdiri dari 4 kegiatan. 5. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan yang terdiri dari 1 Kegiatan. 6. Program pendidikan politik masyarakat yang terdiri dari 4 kegiatan.


13


7. Program peningkatanpemberantasanpenyakitmasyarakat yang terdiridari 6 kegiatan. 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Usulan program dan kegiatan hasil MUSRENBANG tahun 2016 secara spesifik dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya pada rencana kerja Tahun 2016 tidak ada yang diusulkan dalam bentuk program/kegiatan.Usulan yang langsung di dapat dari masyarakat yakni kesbangpol diharuskan untuk dapat mewujudkan rasaa aman dan harmonis di masyarakat, dapat memberikan pendidikan politik pada masyarakat serta memperteguh kebhinekaan dan rasa cinta tanah air.


14


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional Kebijakan

Nasional

yang

terkait

dengan

sasaran

makro

pembangunan dan prioritas pembangunan pada pemerintah daerah bertujuan semakin meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah. Dengan Sasarannya semakin kuatnya kelembagaan SKPD dalam penyelenggaraan tugas

pokok dan fungsi pelayanan

kepada

masyarakat dengan indikator meningkatnya kepuasan masyarakat dan

menurunnya

kasus

pengaduan

masyarakat

terhadap

pelayanan. Dalam

Instruksi

Presiden

Nomor

7

Tahun

1999,

Visi

didefenisikan sebagai pandangan jauh kedepan, kemana Instansi Pemerintah harus dibawa dan bekerja agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif dan inovatif serta produktif, lebih lanjut dinyatakan bahwa Visi yang diinginkan oleh Institusi Pemerintah, maka dirumuskan Visi Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Dharmasraya yaitu : “Terwujudnya Masyarakat Dharmasraya yang Demokratis, Harmonis dan Berkarakter pada Tahun 2020”. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan Misi Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Dharmasraya sebagai berikut : 1. Meningkatkan

kesadaran

dan

partisipasiaktif

masyarakat

menuju kehidupan yang demokratis 2. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam rangka deteksi dini Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) 3. Terjalinnya rasa kesatuan dan persatuan dengan semangat wawasan kebangsaan semangat cinta tanah air.


15


3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Untuk mendukung prioritas pembangunan daerah sesuai tujuan dan sasaran yang diharapkan dilaksanakan melalui penyusunan rencana kerja program dan kegiatan pada SKPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah : a. Pendidikan Politik Masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan memberikan pendidikan politik masyarakat; b. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat yakni untuk memberikan

rasa

kenyamanan

di

lingkungan

masyarakat

terhadap permasalahan penyakit masyarakat yang meresahkan masarakat. c. Peningkatan wawasan kebangsaan yakni untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang wawasan kebangsaan; 3.3 Program dan Kegiatan Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi,dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut,sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2016 Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya tersusun sebagaimana tabel berikut :


16


BAB IV PENUTUP Rencana kerja tahunan merupakan terjemahan dan operasional yang tercantum dalam program dan kegiatan SKPD yang berkontribusi untuk pencapaian tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis SKPD. Rencana kerja dibuat terkait dengan visi dan misi organisasi untuk memenuhi target kinerja dari program dan kegiatan SKPD. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2016 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya selama Tahun Anggaran 2015, dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun institusi organisasi dalam 1 (satu) tahun ke depan. Disamping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreatifitas aparatur dalam pelaksanaan disiplin dan loyalitas yang tinggi demi mengemban Visi dan Misi Terwujudnya Masyarakat Dharmasraya yang Demokratis, Harmonis dan Berkarakter pada Tahun 2020.

Pulau Punjung, Maret 2015 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN DHARMASRAYA KEPALA

Drs. SYAFRIZAL YASIN, MH NIP. 19580120 198003 1 005


17

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Perkiraan Maju Tahun 2017 SKPD

:

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Rencana Tahun 2016

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

2

3

1 1

19 01 01

1

19 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat

1

19 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik

1

19 01 01 06

1

19 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1

19 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Lokasi

Target Capaian Kinerja

4

5

Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif 6

Sumber Dana 7

Catatan Penting 8

Perkiraan Maju Rencana Tahun Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 9 10

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Meningkatnya Jumlah Kebutuhan surat menyurat

Pulau Punjung

12 Bulan

5,664,000 APBD

5,947,200

Jumlah jasa

Pulau Punjung

12 Bulan

52,422,846 APBD

55,043,988

Jumlah Kendaraan Dinas

Pulau Punjung

12 bulan

1,573,000 APBD

1,651,650

Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan

Pulau Punjung

12 bulan

77,013,000 APBD

80,863,650

Jumlah Jasa kebersihan kantor

Pulau Punjung

12 Bulan

91,248,500 APBD

95,810,925

Jumlah sarana dan prasarana kantor yang baik

Pulau Punjung

12 Bulan

9,025,000 APBD

9,476,250

Jumlah alat tulis kantor

Pulau Punjung

12 Bulan

38,684,200 APBD

40,618,410

Jumlah barang cetak dan pengadaan

Pulau Punjung

12 Bulan

47,723,950 APBD

50,110,148

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan Pulau Punjung

12 Bulan

5,087,000 APBD

5,341,350

1

19 01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1

19 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1

19 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1

19 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1

19 01 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga

jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia Pulau Punjung

12 Bulan

9,962,300 APBD

10,460,415

1

19 01 01 17 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan aturan perundangPulau Punjung undangan

12 Bulan

19,750,000 APBD

20,737,500

1

19 01 01 18 Penyediaan makanan dan minuman

1

19 01 01 19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1

19 01

1

19 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1

19 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1

19 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1

19 01

1

19 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1

19 01 17

Jumlah rapat-rapat kantor

Pulau Punjung

12 Bulan

56,442,000 APBD

59,264,100

Jumlah koordinasi dan konsultasi

Pulau Punjung

12 Bulan

437,948,239 APBD

459,845,651

Jumlah Pengadaan peralatan Gedung Kantor

Pulau Punjung

12 Bulan

Gedung kantor yang disewa

Pulau Punjung

12 Bulan

67,002,000 APBD

70,352,100

Jumlah kendaraan Dinas yang diservice/pelihara

Pulau Punjung

12 Bulan

58,778,000 APBD

61,716,900

Jumlah PNS yang mengikuti Diklat/Bintek

Pulau Punjung

12 Bln

31,877,000 APBD

33,470,850

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1 19

01 17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa

Jumlah Orang Paham wawasan Kebangsaan

Pulau Punjung

250 orang

126,000,000 APBD

105 Orang

132,300,000

1 19

01 17 04 Sosialisasi Pemantapan Ketahanan Bangsa

Jumlah orang paham pemantapan Ketahanan Bangsa

Pulau Punjung

200 Orang

80,000,000 APBD

105 Oramg

84,000,000

1 19

01 17 05 Penguatan wawasan Bela Negara

Jumlah orang paham Penguatan Wawasan Bela Negara Pulau Punjung

150 Orang

80,000,000 APBD

105 Orang

84,000,000

1 19

01 17 06 Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan

Jumlah orang paham Nilai - nilai luhur bangsa

100 Orang

70,000,000 APBD

105 Orang

73,500,000

Pulau Punjung

Rencana Tahun 2016 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

2

3

1

Lokasi

Target Capaian Kinerja

4

5

1

19 01 18

1

19 01 18 03

1

19 01 21

1

19 01 21 01 Penyuluhan kepada masyarakat

Jumlah orang mengikuti dialog politik

1

19 01 21 06 Pembinaan Administrasi Partai Politik

Jumlah partai politik yang terbina administasi

Pulau 800 orang Punjung,Sitiung,S Pulau Punjung 11 partai

1

19 01 21 07 Pembinaan dan Pendataan Ormas/LSM

Jumlah ormas/LSM terbinda dan terdata

Dharmasraya

1

19 01 21 08 Pendidikan Politik Bagi Pemilih pemula

Jumlah orang generasi muda terdidik politik

1

19 01 20

1 1

Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif 6

Sumber Dana 7

Catatan Penting 8

Perkiraan Maju Rencana Tahun Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 9 10

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pentas seni dan budaya, festifal, lomba cipta dalam upaya peningkatan Jumlah Perwakilan Sekolah yang meningkat wawasan wawasan kebangsaan kebangsaannya Program Pendidikan Politik Masyarakat

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan 19 01 20 01 narkoba Deteksi dini Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan (AGHT) di 19 01 20 09 daerah

1

19 01 20 10 Penanganan Konflik Sosial

1

19 01 20 11 Mediasi dan fasilitasi penanganan masalah aspek konflik sosial

1 1

19 01 20 12 Fasilitasi penyelesaian peredaran dan penyalahgunaan narkoba 19 01 20 13 Pengadaan Baliho bahaya penyakit masyrakat

150,000,000 APBD

48 Sekolah

157,500,000

110,000,000 APBD

805 orang

115,500,000

150,000,000 APBD

12 partai

157,500,000

50 ormas

100,000,000 APBD

105 Orang

105,000,000

Pulau Punjung

300 orang

100,000,000 APBD

305 Orang

105,000,000

jumlah orang paham tentang penyalahgunaan narkoba Pulau Punjung

300 orang

100,000,000 APBD

305 Orang

105,000,000

jumlah laporan kasus deteksi dini konflik sosial di daerah

dharmasraya

6 laporan

250,000,000 APBD

7 laporan

262,500,000

jumlah kasus penanganan konflik sosial di daerah

dharmasraya

3 kasus

130,000,000 APBD

4 kasus

136,500,000

dharmasraya

3 kasus

100,000,000 APBD

4 kasus

105,000,000

dharmasraya dharmasraya

3 kasus 10 buah

130,000,000 APBD 80,000,000 APBD

4 kasus 10 buah

136,500,000 84,000,000

jumlah kasus yang di mediasi dan fasilitasi aspek konflik sosial jumlah kasus narkoba yang terfasilitasi jumlah baliho bahaya penyakit masyrakat

Pulau Punjung

48 Sekolah

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2016

Recommend Documents