RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2015

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SEKRETARIAT DAERAH Jalan Ahmad Yani, Telepon (0561) – 736541 Fax. (0561) – 730062 PONTIANAK KodePos 78124

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : 421 / UM / 2015 TENTANG RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, Menimbang

: a. bahwa Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat; b. bahwa RencanaKerjaSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016merupakanacuandalamrangkamewujudkanketerpaduandanmensinergi kanpembiayaanpembangunankhususnya yang bersumberdari APBD Provinsi Kalimantan Barat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan DaerahDaerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-UndangNomor 23Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor246, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor5589); 5. Undang-Undang Nomor 33Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuanganantaraPemerintahPusatdanPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjangNasionalTahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7. PeraturanPemerintahNomor 24 Tahun 2005 tentangStandarAkuntansiPemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 4503); 8. PeraturanPresidenNomor 5 Tahun 2010 tentangRencana Pembangunan JangkaMenengah (RPJM) NasionalTahun 2010-2014; 9. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 54 Tahun 2010 tentangPelaksanaanPeraturanPemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, PengendaliandanEvaluasiPelaksanaanRencana Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentangRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5); 11. PeraturanGubernurNomor 39 Tahun 2008 tentangTugasPokok, Fungsidan Tata KerjaSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali danterakhirdenganPeraturanGubernurNomor18Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015Nomor18).

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU

: RencanaKerjaSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016, sebagaimanatercantumpadaLampiranKeputusanini.

KEDUA

: RencanaKerjaSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016memuatberbagai program baikrutin/penunjangmaupunprioritas yang akandilaksanakandanmenjadiacuandalampenyusunanRencanaKerjaAnggaranT ahun 2016.

KETIGA

: RencanaKerjaSekretariat Daerah Provinsi Tahun2016terdiridari 6 (enam) Bab, yaitu:

KEEMPAT

Kalimantan

1. Bab I

Pendahuluan

2. Bab II

Kedudukan, TugasPokokdanFungsiSekretariat Daerah

3. Bab III

Evaluasi Pelaksanaan Renja Dan Capaian Renstra SekretariatSampai Dengan Tahun 2014

4. Bab IV

Visi, Misi, TujuandanSasaran

5. Bab V

Program danKegiatan Tahun Anggaran 2016

6. Bab VI

Penutup

Setda

: Keputusaniniberlakupadatanggalditetapkan.

Prov.

Kalbar

Barat

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 1 April 2015 SEKRETARIS DAERAH,

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

KATA PENGANTAR Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016. Sebagaimana diketahui bersama bahwa Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016 ini berisikan Visi, Misi dan Kebijakan serta merupakan salah satu dokumen perencanaan yang menggambarkan inventarisasi dari keseluruhan Program dan Kegiatan 8 (delapan) Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat selama satu tahun anggaran. Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Sekretariat Daerah ini masih banyak kekurangannya sehingga belum optimal. Namun demikian, paling tidak dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan tugas. Dalam pelaksanaannya Rencana Kerja ini akan disesuaikan kembali berdasarkan pagu indikatif anggaran yang ditetapkan bagi masing-masing Biro sehingga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2016. Akhirnya, kami berharap dengan tersusunnya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dapat menjadi pedoman bagi setiap Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan kebijakannya yang dilaksanakan secara konsisten, sinergis, efisiensi dan efektif serta dapat

dipertanggungjawabkan

sebagai

landasan

dalam

penyelenggaraan

Kepemerintahan yang baik dan bersih. Pontianak,

9

April

2016

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. M. ZEET HAMDY ASSOVIE, MTM Pembina Utama NIP.19620815 199103 1 011

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …………………………………………………..………..

i

DAFTAR ISI ……………………………………………………..…….…………

ii

DAFTAR GAMBAR …………………………………………………………….

iv

DAFTAR TABEL ………………………………………………………………..

v

BAB. I.

PENDAHULUAN………………….……………………………….

1

1.1. LATAR BELAKANG ……………………………………….

1

1.2. DASAR HUKUM ……………………………………………

2

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN………………………………….

3

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN RENJA SKPD ……………..

4

BAB. II.

KEDUDUKAN,

TUGAS

SEKRETARIAT

DAERAH

POKOK

DAN

PROVINSI

FUNGSI

KALIMANTAN

BARAT…………..……………………………………………..……

7

2.1.

KEDUDUKAN …………………………….………….….…

7

2.2.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....………………….……

7

2.3.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

8

2.3.1. SEKRETARIS DAERAH …………………………

9

2.3.2. ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (ASISTEN I)………………………………………….

10

1. BIRO PEMERINTAHAN ……………………….

10

2. BIRO HUKUM ………………………………….

11

3. BIRO KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL …………………………………………….

11

2.3.3. ASISTEN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (ASISTEN II)…

12

1. BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN ……………………………….

12

2. BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL …………...

13

ii

2.3.4. ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM (ASISTEN III) ………………………………………..

14

1. BIRO ORGANISASI ……………………………

14

2. BIRO UMUM …………………………………….

15

3. BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS)

2.4. BAB. III.

BAB. IV.

…………….......................................................

16

2.3.5. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL ………….

16

SUMBER DAYA SKPD ……………………………………

16

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT SAMPAI DENGAN TAHUN 2014

21

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN …………………….……..

99

4.1. VISI DAN MISI …………………………………………………

99

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH ………… 111 BAB. V.

BAB. VI.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF ……………………..

132

PENUTUP ………………………………………………………….

182

iii

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT ………..……..………..

iv

9

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1

TABEL 2.2

TABEL 3.1

TABEL 3.2

TABEL 3.3

TABEL 3.4

TABEL 3.5

TABEL 3.6

TABEL 3.7

JUMLAH PNS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2014 ……………………………………...

18

JUMLAH PNS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BERDASARKAN GOLONGAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2014 …………………………………………………

19

PENGGUNAAN ANGGARAN TAHUN 2015 BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT ………..……..…………………………………………

22

KESESUAIAN PROGRAM/KEGIATAN ANTARA RENJA 2015 DENGAN DPA TA 2015 BIROPEMERINTAHAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT ………............

22

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT .........

24

PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RENJA 2015 YANG TERTAMPUNG DALAM RKA DAN DPA TAHUN 2015 BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT ………..……..…………………………………………

30

KESESUAIAN PROGRAM / KEGIATAN ANTARA RENJA 2014 DENGAN DPA TAHUN 2014 BIRO DUKCAPIL SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT….

34

KESESUAIAN PROGRAM / KEGIATAN ANTARA RENJA 2015 DENGAN DPA TAHUN 2015 BIRO DUKCAPIL SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT….

38

KESESUAIAN RENCANA KERJA TAHUN 2014 BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA

v

TABEL 3.8

TABEL 3.9

TABEL 3.10

TABEL 3.11

TABEL 3.12

TABEL 3.13

TABEL 3.14

TABEL 3.15

TABEL 4.1

PROVINSI KALIMANTAN BARAT ……………………..…..

39

KESESUAIAN RENCANA KERJA TAHUN 2015 BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT ……………………..…..

42

KESESUAIAN PROGRAM / KEGIATAN ANTARA RENJA TA 2014 DENGAN DPA TAHUN 2014 BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT ……………………………………….

45

KESESUAIAN PROGRAM / KEGIATAN ANTARA RENJA TA 2015 DENGAN DPA TAHUN 2015 BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT ……………………………………….

48

KESESUAIAN RENCANA DENGAN ALOKASI DALAM DPA BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2014 .................................

50

KESESUAIAN PROGRAM / KEGIATAN ANTARA RENJA TA 2014 DENGAN DPA TAHUN 2014 BIRO UMUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT ……..

56

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015 BIRO UMUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

58

PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN TAHUN 2014 BIRO HUMAS SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT ……

66

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2014 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2014..................................

75

TUJUAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BERDASARKAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2013-2018 ……………………………………………………

113

vi

TABEL 4.2

TABEL 5.1

TABEL 5.2

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD ………………………………………

116

KETERKAITAN MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, BIDANG URUSAN, NAMA PROGRAM DAN SKPD PENANGGUNG JAWAB BERDASARKAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2013-2018 ……………………………….....

133

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT ………………………………………………………..

141

vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG RencanaKerja

(Renja)

Sekretariat

Daerah

merupakandokumenperencanaanpembangunantahunansebagaipenjabarandari RencanaStrategis

(Renstra)

Sekretariat

Daerah.DokumenRenja

yang

disusunsetiaptahunnyamemuatrancangankerangkaekonomidaerah, kebijakankeuangandaerah,

prioritaspembangunandaerah,

rencanakerjadanpendanaannya,

baik

dilaksanakanlangsungolehPemerintah

yang

Daerah

maupun

yang

ditempuhdenganmendorongpartisipasimasyarakatdenganmengacukepadaRenc anaKerjaPemerintah Daerah (RKPD). Sebagaimana yang telahdiamanatkandalamUndang-UndangNomor 25 Tahun 2004 pasal 7 ayat (1 dan 2) tentangSistemPerencanaan Pembangunan Nasional yang menjelaskanbahwasetiapSatuanKerjaPerangkat Daerah (SKPD) memilikikewajibanuntukmenyusunRencanaKerjaSatuanKerjaPerangkat Daerah (Renja-SKPD)

yang

berpedomankepadaRenstra

SKPD

danRencana

Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat. PenyusunanRenjaSekretariat

Daerah

Tahun

adalahuntukmemberikanarahdansasaran

yang

sebagaitolakukurkinerjadalampelaksanaankegiatan. PenyusunanRencanaKerjaSekretariat harusberpedomanpadaRencana

2016

Daerah

Pembangunan

jelasserta Untuk

Provinsi

ini

Kalimantan

JangkaMenengah

itu Barat Daerah

(RPJMD) ProvinsiKalbarTahun 2013-2018maupunRenstraSekretariat Daerah ProvinsiKalbarTahun 2013-2018. Renja Sekretariat Daerah Tahun 2016 juga berpedoman pada Tupoksi Sekretariat

Daerah

sebagaimana

PeraturanGubernurKalbarNomor18Tahun

yang

ditetapkan

dalam

2015TentangPerubahanKetiga

1

AtasPeraturanGubernurNomor 39 Tahun 2008 tentangTugasPokok, Fungsidan Tata KerjaSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya mengingatRenjaSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

merupakankomitmenbersama

yang

terencanadansistematisdalammeningkatkankinerjaSekretariat

Daerah,

makadiharapkandapatmenjadidasardanacuandalampelaksanaantugasdanfungs iSekretariat

Daerah

dengantetapmempertimbangkanprioritas–prioritas

program/kegiatansertapengendalianpelaksanaannya.

1.2. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah

mengamanatkan adanya

penyempurnaan

sistem

perencanaan dan penganggaran nasional, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat pusat

dan

daerah.

Ketiga

peraturan

perundang-undangan

dimaksud

mengamanatkan agar Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan. Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan; 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah; 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 2

6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah; 9) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah ; 10) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ; 11) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah ; 12) Peraturan

Pemerintah

Nomor

39

Tahun

2006

tentang

Tata

Cara

Pengendalaian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ; 13) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintah

Daerah

Provinsi

dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ; 14) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 15) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat; 16) PeraturanGubernurKalbarNomor18Tahun AtasPeraturanGubernurNomor

39

2015TentangPerubahanKetiga

Tahun

2008

tentangTugasPokok,

Fungsidan Tata KerjaSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN PenyusunanRencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan BaratTahun 2016dimaksudkansebagai dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan selamasatutahunsebagaimana yang diamanatkandalam

UU

No.

25

tahun

2004,sehingga

dankegiatanberjalansecarasistematisefektifdanefisienselama

program Tahun

Anggaran2016. Selaindaripadaitu, penyusunan Renja Sekretariat Daerah ini adalah untuk menjaga konsistensi antara program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh

Sekretariat

Daerah

berdasarkan

Rencana

Strategis

(Renstra) 3

SekretariatDaerah yang telah disusun dengan kebijakan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018, meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam

proses

perencanaan

pembangunan

dan

menjaga

konsistensi

perencanaan dan penganggaran. AdapuntujuanpenyusunanRencanaKerjaSekretariat

Daerah

Provinsi

Kalimantan Barat adalah : 1. Sebagaipedomanatau acuan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalampelaksanaan

program

dankegiatanselamaTahunAnggaran

2016,

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinyaguna mencapai visi dan misi Sekretariat

Daerah

Provinsi

Kalimantan

Barat,

sehinggakegiatan

yangdilaksanakanlebihterarahdandilaksanakansecarakonsistensehingga target dansasaran yang ditetapkandapattercapaidenganbaik. 2. SebagaitolakukurkeberhasilancapaiankinerjaSekretariat selamaTahunAnggaran

Daerah

2016dansebagaibahanevaluasidalampelaksanakan

Program danKegiatantahunberikutnya. 3. Untukmewujudkan

sinergi

antara

perencanaan,

penganggaran

dan

pengawasan pembangunan antar wilayah, antar bidang pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN RENJA SKPD SistematikapenulisanRenja SKPD adalahsebagaimana yang diaturdalam UU Nomor 25 Tahun 2004tentangSistemPerencanaan Pembangunan Nasional yang telahdijabarkandalamPermendagriNomor 54 tahun 2010

minimal

memuathal-halsebagaiberikut : 1. Pendahuluan; 2. EvaluasiPelaksanaanRenja SKPD tahun yang lalu; 3. TujuandanSasaran; 4. RencanaProgram danKegiatanIndikatif; 5. Penutup.

4

AtasdasartersebutmakasistematikaPenyusunanRenjaSekretariatDaerah terdiridari : BAB I

PENDAHULUAN Pada

Bab

inidijelaskanmengenaigambaranumumpenyusunanrancanganRenja SKPD

yang

meliputilatarbelakang,

landasanhukum,

maksuddantujuansertasistematikapenulisan, sehinggasubstansipadabab–babberikutnyadapatdipahamidenganbaik. BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

SEKRETARIAT

DAERAH Pada

Babinimemberikangambaranterhadapkedudukan,

tugaspokokdanfungsiSekretariat

Daerah

besertapersonil

yang

mendukungpelaksanaantugasSekretariat Daerah. BAB III

EVALUASI

PELAKSANAAN

RENJA SEKRETARIAT

DAERAH

TAHUN 2014 DAN 2015 Pada

Bab

iniberisipenjelasanmengenaievaluasipelaksanaanRenjaSekretariat Daerah

Tahun

2014dan

2015dancapaianRenstraSekretariat

Daerahsampaidengantahun 2014. BAB

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

IV Pada BAB inimemuatVisidanMisiSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Perumusanvisidanmisiiniadalahsebagaicarapandang

ingindicapaiolehSekretariat

Daerah

akanditempuhselama

lima

danlangkah-langkah

yang yang

tahunsesuaitupoksi,

tujuandansasaranRenjaSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. AdapunperumusantujuandansasarandidasarkanatasrumusanisuisupentingpenyelenggaraantugasdanfungsiSekretariat dikaitkandengansasaran

target

Daerah

kinerjaRenstraSekretariat

yang Daerah 5

Provinsi Kalimantan Barat. BAB

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF SEKRETARIAT

V

DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2016 Pada Bab inimemuatrencana program dankegiatanbeserta indicator kinerja,

target

capaian,

lokasikegiatan,

kebutuhandanaindikatifdansumberdanayangakandilaksanakanSekretariat Daerah selamatahun

2016 yang

telahterakomodirdalam

RKPD

ProvinsiKalbar. BAB

PENUTUP

VI LAMPIRAN MATRIK RENJA SEKRETARIAT DAERAH TA 2016

6

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAHPROVINSI KALIMANTAN BARAT

2.1 KEDUDUKAN

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun

2007

tentang

Pedoman Organisasi Perangkat Daerah memungkinkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menata kembali Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Provinsi Kalimantan

Barat yang ada

sesuai

dengan kebutuhan

Daerah.Sebagai tindak lanjut maka diterbitkanlah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi

Kalimantan Barat danPeraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut bahwa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat merupakan unsur Staf yang membantu tugas dan kewajiban Gubernur Kalimantan Barat dalam menyusun mengkoordinasikan

Dinas Daerah,

kebijakan dan

Lembaga Teknis Daerah, Lembaga

Lainnya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Staf Ahli. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kalimantan Barat.

2.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI Sekretaris

Daerah

mempunyai

tugas

dan

kewajiban

membantu

Gubernur Kalimantan Barat dalam memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Sekretariat Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga Lainnya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Staf Ahli dalam menyelenggarakan

7

tugas/urusan

Pemerintah Daerah, tugas Dekonsentrasi serta

tugas

Pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun fungsi Sekretaris Daerah adalah sebagai berikut : 1. Penetapan program kerja dibidang kesekretariatan daerah sebagai bahan pelaksanaan tugas; 2. Menyusun

kebijakan

Pemerintah

Daerah

sesuai dengan Peraturan

Perundangan yang berlaku; 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga Lainnya dan Satuan Polisi Pamong Praja, serta

Staf Ahli;

4. Mengkoordinasikan perumusan

kebijakan tugas dekosentrasi, tugas

pembantuan yang menjadi tanggungjawab Gubernur; 5. Pembinaan

administrasi

dan

pengelolaan

sumber

daya

aparatur,

kepegawaian, organisasi, pemerintahan, keuangan dan asset Pemerintah Daerah; 6. Menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 7. Menyelenggarakan pelaksanaan

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

terhadap

kebijakan Pemerintah Daerah, Tugas Dekosentrasi dan

Tugas Pembantuan; 8. Melaksanaan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3 STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH Struktur Organisasi pada hakekatnya menggambarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan roda Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah. Sebagai tindak lanjut diterbitkannya Perda Nomor 9 Tahun 2014, Susunan Organisasi

Perangkat

Daerah dilingkungan Sekretariat Daerah

Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 8 Biro dengan 2 Biro yang berubah nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Biro Humas dan Protokol

8

menjadi Biro Hubungan Masyarakat dan Biro Kependudukan dan Catatan Sipil menjadi Biro Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun Struktur Organisasi maupun penjabaran tugas dari masingmasing jabatan di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

SEKRETARIS DAERAH

STAF AHLI

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT

BIRO UMUM

Asisten Administrasi dan Umum

BIRO ORGANISASI

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

Asisten Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial

BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

BIRO HUKUM BIRO HUKUM

BIRO KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PEMERINTAHAN

BIRO

Asisten Administrasi Pemerintahan

2.3.1SEKRETARIS DAERAH

Sekretaris Daerah adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin,

membina,

mengkoordinasikan,

menyelenggarakan,

mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Sekretariat 9

Daerah Provinsi berdasarkan kebijakan Gubernur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3.2ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (ASISTEN I ) Asisten Administrasi membantu perumusan

Pemerintahan (Asisten I) mempunyai tugas

Sekretaris dan

Daerah

penyusunan

dalam

melaksanakan

Kebijakan

Daerah

koordinasi di

bidang

penyelenggaraan pemerintahan, hukum, kependudukan dan pencatatan sipil. Asisten Administrasi Pemerintahan membawahi 3 (tiga) Biro yaitu : 1. Biro Pemerintahan Biro Pemerintahan terdiri dari 4 (empat) Bagian dan 12 (dua belas) Sub Bagian, yaitu : a) Bagian Bina Otonomi Daerah, terdiri dari :  Sub Bagian Urusan Pemerintahan dan Asosiasi Daerah;  Sub Bagian fasilitasi Pejabat Negara dan DPRD;  Sub Bagian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. b) Bagian Bina Pemerintahan Umum, terdiri dari :  Sub Bagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;  Sub Bagian Pembinaan Wilayah;  Sub Bagian Bina Tata Hubungan Pemerintahan. c) Bagian Bina Penataan Daerah, terdiri dari :  Sub Bagian Batas Antar Daerah dan Toponimi;  Sub Bagian Penataan dan Evaluasi Daerah Otonom Baru;  Sub Bagian Pertanahan dan Kawasan Khusus. d) Bagian Bina Kerjasama, terdiri dari;  Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri;  Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri;  Sub Bagian Tata Usaha Biro.

10

2. Biro Hukum Biro Hukum dari 4 (empat) Bagian dan 11 (sebelas) Sub Bagian, yaitu; a) Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum, terdiri dari :  Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi Hukum;  Sub Bagian Tata Usaha Biro. b) Bagian

Peraturan Perundang-Undangan dan Kajian Hukum,

terdiri dari :  Sub Bagian Peraturan Daerah;  Sub Bagian Peraturan dan Keputusan Gubernur;  Sub Bagian Kajian Hukum. c) Bagian Bantuan Hukum, terdiri dari :  Sub Bagian Bantuan Hukum dan Letigasi;  Sub Bagian Bantuan Hukum Non Letigasi dan pembinaan PPNS;  Sub Bagian Perlindungan HAM. d) Bagian Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota terdiri dari :  Sub Bagian Produk Hukum Wilayah I;  Sub Bagian Produk Hukum Wilayah II;  Sub Bagian Produk Hukum Wilayah III.

3. Biro Kependudukan dan Catatan Sipil Biro Kependudukan dan

Catatan Sipil

terdiri

dari 4

(empat)

Bagian dan 12 (dua belas) Sub Bagian, yaitu : a) Bagian Bina Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :  Sub Bagian Bina Indentitas Penduduk dan Pindah Datang Penduduk;  Sub Bagian Bina Pendaftaran Penduduk Wilayah Perbatasan Antar Negara dan Pendataan Penduduk Rentan;  Sub Bagian Tata Usaha Biro. b) Bagian Bina Pencatatan Sipil, terdiri dari :  Sub Bagian Bina Kelahiran, Kematian dan Perubahan Nama;

11

 Sub Bagian Bina Perkawinan, Perceraian dan Peristiwa Penting Lainnya;  Sub

Bagian

Bina

Pencatatan

Pewarganegaraan,

Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak. c) Bagian

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan,

terdiri dari :  Sub Bagian Kelembagaan, Pengawasan SDM dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;  Sub Bagian Pengelolaan, Penyajian Data Kependudukan dan Layanan Informasi;  Sub Bagian Tata Usaha Asisten I. d) Bagian Pendayagunaan Data Kependudukan Dan Hubungan Antar Lembaga  Sub Bagian Perencanaan Data Kependudukan;  Sub Bagian Pendayagunaan Data Kependudukan;  Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga.

2.3.3. ASISTEN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ( ASISTEN II ) Asisten Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial (Asisten II) mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah melaksanakan koordinasi perumusan dan penyusunan serta pelaksanaan Kebijakan Daerah

di

bidang

Perekonomian

dan

Pembangunan,

serta

Kesejahteraan Sosial. Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial terdiri dari 2 (dua) Biro, yakni : 1. Biro Perekonomian dan Pembangunan BiroPerekonomian terdiri dari 4 (empat) Bagian dan 12 (dua belas) Sub Bagian, yaitu: a) Bagian Pertanian, terdiri dari :  Sub Bagian Pertanian, Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;  Sub Bagian Peternakan, Perikanan dan Kelautan; 12

 Sub Bagian Perkebunan. b) Bagian Sumber Daya Alam, terdiri dari :  Sub Bagian Kehutanan;  Sub Bagian Pertambangan dan Energi;  Sub Bagian Tata Usaha Biro; c) Bagian Sarana Perekonomian Daerah, terdiri dari :  Sub Bagian Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pekerjaan Umum;  Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Pariwisata;  Sub Bagian Penanaman Modal, Lembaga Keuangan dan BUMD; d) Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :  Sub Bagian

Pengendalian Administrasi Pembangunan

Ekonomi;  Sub

Bagian

Pengendalian

Administrasi

Pembangunan

Pemerintahan dan Sosial Budaya;  Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan Fisik dan Prasarana.

2. Biro Kesejahteraan Sosial Biro Kesejahteraan Sosial terdiri dari 4 (empat) Bagian dan 12 ( dua belas) Sub Bagian, yaitu : a) Bagian Agama, terdiri dari :  Sub Bagian Agama Islam;  Sub Bagian Agama Kristen dan Khatolik;  Sub Bagian Agama Hindu, Budha dan Konghucu. b) Bagian Sosial dan Tenaga Kerja, terdiri dari :  Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;  Sub Bagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;  Sub Bagian Tata Usaha Biro. c) Bagian Kesehatan, KB, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak, terdiri dari : 13

 Sub Bagian Kesehatan dan KB;  Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Anak;  Sub Bagian Tata Usaha Asisten Administrasi Perekonomian dan Kessos. d) Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :  Sub Bagian Pendidikan;  Sub Bagian Kebudayaan;  Sub Bagian Pemuda dan Olahraga.

2.3.4. ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM (ASISTEN III ) Asisten Administrasi dan Umum (Asisten III) mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah melaksanakan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan daerah di bidang Organisasi, Humas dan Protokol, serta Urusan Umum. Asisten Administrasi dan Umum terdiri dari 3 (tiga) Biro, yakni : 1. Biro Organisasi Biro Organisasi terdiri dari 4 (empat) Bagian dan 12 (dua belas) Sub Bagian, yaitu : a) Bagian Kelembagaan, terdiri dari :  Sub Bagian Kelembagaan Dinas Daerah dan Sekretariat DPRD;  Sub Bagian Kelembagan LTD, Sekretariat Daerah dan Lembaga Lain;  Sub Bagian Kelembagaan kabupaten/Kota dan LES (Lembaga Ekstra Struktural); b) Bagian Ketatalaksanaan, terdiri dari :  Sub Bagian Standarisasi, Sistem dan Presedur;  Sub Bagian Pelayanan Publik;  Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja; c) Bagian Analisis Kebijakan Aparatur, terdiri dari :  Sub Bagian Analisis Jabatan; 14

 Sub Bagian Formasi;  Sub Bagian Analisis dan Evaluasi Kebijakan Aparatur; d) Bagian Kepegawaian dan Perpustakaan Setda, terdiri dari :  Sub Bagian Kepegawaian Setda;  Sub Bagian Perpustakaan;  Sub Bagian Tata Usaha Biro;

2. Biro Umum Biro Umum terdiri dari 5 (lima) Bagian dan 15 (lima belas) Sub Bagian, yaitu: a) Bagian Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah, terdiri dari :  Sub

Bagian

Rencana

Kerja

dan

Monitoring,

Evaluasi

Keuangan Setda;  Sub Bagian Administrasi Pengelolaan Keuangan;  Sub Bagian Laporan Keuangan. b) Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah, terdiri dari :  Sub Bagian Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi;  Sub Bagian Pemeliharaan dan Pengamanan;  Sub Bagian Kelistrikan dan Sound System. c) Bagian Tata Usaha Umum dan Pimpinan, terdiri dari :  Sub Bagian Tata Usaha Umum dan Tata Usaha Biro;  Sub Bagian Tata Usaha Gubernur dan Wakil Gubernur;  Sub Bagian Tata Usaha Sekretaris Daerah. d) Bagian Rumah Tangga dan Urusan Dalam, terdiri dari :  Sub Bagian Rumah Tangga;  Sub Bagian Urusan Dalam;  Sub Bagian Tata Usaha Asisten III. e) Bagian Protokol dan Perjalanan, terdiri dari :  Sub Bagian Acara;  Sub Bagian Perjalanan;  Sub Bagian Pelayanan Tamu dan Pimpinan.

15

3. Biro Hubungan Masyarakat (HUMAS) Biro Humas terdiri dari 3 (tiga) Bagian dan 9 (Sembilan) Sub Bagian, yaitu : a) Bagian Dokumentasi, Terdiri dari :  Sub Bagian Penyaringan Informasi ;  Sub Bagian Dokumentasi dan Audivisual ;  Sub Bagian Tata Usaha Biro. b) Bagian Publikasi, terdiri dari :  Sub Bagian Pemberitaan dan Klarifikasi;  Sub Bagian Kerjasama Media;  Sub

Bagian

Fasilitasi

Pengaduan

Pemerintahan,

Pembangunan dan Kemasyarakatan. c) Bagian Sandi dan Telekomunikasi, terdiri dari :  Sub Bagian Sandi;  Sub Bagian Telekomunikasi dan Jaringan;  Sub Bagian Layanan Informasi Dan Telekomunikasi.

2.3.5. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Jabatan Fungsional dalam Struktur Organisasi Biro dilingkungan Sekretariat Daerah, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.

2.4 SUMBER DAYA SKPD 2.4.1 Sumber Daya Aparatur Pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tenaga Kerja Kontrak dan Tenaga Harian Lepas yang dikelola atau bekerjasama dengan perusahaan labour supply, untuk pekerjaan seperti cleaning servis, pramusaji dan pekerjaan-pekerjaan pelayanan lainnya. 16

Jabatan yang ada di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat terdapat dua jenis jabatan, yaitu Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional. Jabatan Struktural terdiri dari Jabatan Struktural Eselon Ib, Eselon IIb, Eselon IIIa, Eselon IVa serta Jabatan Fungsional Umum (Staf/Pelaksana). Sedangkan Jabatan Fungsional antara lain Arsiparis, Pranata Komputer, Analis Jabatan, Pustakawan Setda dan Analis Kepegawaian

Setda.

terakomodir

baik

Namun status

jabatan fungsional tersebut belum kepegawaian

maupun

adminstrasi

kepegawaiannya. Jumlah aparatur/pegawai dilingkungan Sekretariat Daerah selalu mengalami perubahan fluktuasi/perubahan terus menerus setiap tahun sesuai kebijakan Pemerintah Provinsi baik dalam penerimaan Pegawai baru maupun yang pensiun. Perubahan Struktur Organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan

Barat

juga

turut

mempengaruhi,

karena

membutuhkan Sumberdaya Aparatur yang akan menjalankan fungsi dan tugasnya baik yang akan menduduki jabatan Struktural maupun staf. Penerimaan pegawai baru maupun pegawai yang pensiun juga mengakibatkan perubahan komposisi data kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Adapun komposisi pegawai dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan tahun 2013 menurut tingkat pendidikan formal sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini adalah sebagai berikut :

17

Tabel 2.1 Jumlah PNS Di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan Sampai Dengan Tahun 2014

Tingkat Pendidikan No

Unit Kerja

S3

S2

S1

D4

D3

D1

SMU

SMP

SD

Jumlah

1

Biro Pemerintahan

1

6

11

10

3

0

15

2

-

49

2

Biro Hukum

-

11

12

-

2

-

13

-

-

38

3

Biro Dukcapil

-

3

14

-

7

-

12

-

-

36

4

Biro Perekonomian dan Pembangunan

-

10

19

-

1

-

11

-

-

41

5

Biro Kesejahteraan Sosial

1

8

8

1

4

-

15

-

-

37

6

Biro Organisasi

-

14

10

5

-

10

-

-

39

7

Biro Umum

-

15

28

-

16

-

46

16

2

123

8

Biro Humas dan Protokol

-

3

19

-

2

-

21

1

-

46

Jumlah

2

70

121

11

40

0

143

19

2

409

2.69

51 9.80

0,49

409 100

Jumlah Per Strata % Jumlah

193 0.49 17.15 29.65

% Per Strata

47.30

12.5

0

164 35.05 4.65 40.19

100

Sumber :Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, 2015 Pada Tabel 2.1. diatas terlihat bahwa pegawai yang telah mendapatkan pendidikan akademik pada Perguruan tinggi untuk sarjana maupun Pasca Sarjana sebanyak 193 orang atau 47,30%, Diploma I sampai dengan Diploma IV sebanyak 51 orang atau sebanyak 12.5%, dan sisanya SLTA ke bawah sebanyak 164 orang atau sebanyak 44,19%. 18

Persentase tersebut diatas belum cukup baik karena jumlah pendidikan pegawai SLTA ke bawah lebih besar dari tingkat pendidikan pada Diploma dan Sarjana. Tetapi walaupun demikian, dengan banyaknya jumlah pegawai dengan pendidikan Sarjana dan diploma, maka belum sepenuhnya menjamin kompetensi dan profesionalisme sehingga upaya peningkatan SDM harus terus ditingkatkan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan teknis maupun manajerial. Sedangkan komposisi Pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.2 Jumlah PNS Di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan Golongan Sampai Dengan Tahun 2014 Golongan No

Unit Kerja

Jumlah I

II

III

IV

4

7

31

7

49

1

Biro Pemerintahan

2

Biro Hukum

5

26

7

38

3

Biro Dukcapil

5

24

7

36

4


31

10

41

2

29

6

37

5


6

Biro Organisasi

9

23

7

39

7

Biro Umum

42

64

16

123

11

32

3

46

8


1

Jumlah

5

81

260

63

409

Persentase (%)

1,22

19.80

63,57

15,40

100

Sumber :Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, 2015

19

Berdasarkan Tabel 2.2 di atas terlihat bahwa Pegawai Negeri Sipil Golongan I sejumlah 5 orang atau 1,22%, Golongan II sejumlah 81 orang atau 19.80%, Golongan III sejumlah 260 orang atau 63,57% dan PNS Golongan IV sejumlah 63 orang atau 15,40%. Dalam

tataran

organisasi

dan

manajemen

pemerintahan,

semestinya komposisi jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan ruang berjenjang membentuk piramida, dalam arti pangkat dan golongan ruang terendah lebih banyak dibandingkan pegawai yang berpangkat dan golongan ruang yang lebih tinggi. Pada lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan bahwa komposisi PNS golongan III lebih banyak dari PNS golongan II. Hal ini akan mengakibatkan kesulitan dalam jenjang karir PNS yang bersangkutan. Di sisi lain banyaknya PNS golongan III menunjukkan masa kerja dan atau tingkat pendidikan setara dengan Strata 1, namun demikian hal tersebut belum sepenuhnya menjamin kompetensi dan profesionalisme PNS. Untuk itu, di masa mendatang diperlukan aturan yang lebih selektif tentang pangkat dan golongan ruang PNS, sehingga komposisi pangkat dan golongan ruang PNS ideal dan proposional.

20

BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT SAMPAI DENGAN TAHUN 2014

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT TAHUN 2014 DAN 2015 Dalam rangka menindaklanjuti Rancangan Awal RKPD yang menjadi acuan dalam perumusan program, kegiatan, indikator indikatif dalam

kinerja dan dana

pelaksanaan program dan kegiatan, telah disusun Renja

Sekretariat Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2014 dan 2015 dengan usulan anggaran dan program/kegiatan dari masing-masing Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Adapun evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2014 dan 2015 adalah sebagai berikut : 1. BIRO PEMERINTAHAN a. KESESUAIAN ANTARA RENCANA KERJA DAN REALISASI DAN KEGIATAN TAHUN 2014 DAN 2015 Dalam realisasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalbar Tahun Anggaran 2015 yang disusun pada tahun 2014 terdapat penurunan jumlah besaran pagu anggaran dari Rencana Kerja T.A. 2015 diajukan dibandingkan dengan realisasi pada DPA dan DPPA Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalbar T.A. 2015. Pada Renja 2015, Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalbar mengajukan jumlah Pagu Anggaran sebesar Rp. 12.055.943.000,-(dengan jumlah kegiatan sebanyak 78 Kegiatan Prioritas), realisasi Pagu Indikatif pada RKA 2015 yang disetujui menjadi Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 7.317.835.000,- dengan jumlah kegiatan sebanyak 58 Kegiatan Prioritas). Realisasi DPA dan DPPA Biro Pemerintahan

Setda Prov.

Kalbar T.A. 2014 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.8.517.442.550,tersebut yang dapat diefisiensikan penggunaan dananya yaitu sebesar 21

Rp.7.289.922.848,- atau telah terjadi efisiensi dana dalam pelaksanaan APBD Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalbar T.A.2014. Dimana dari besaran efisiensi tersebut disumbangkan Rp.1.227.519.702,- dari efisiensi dari Post Belanja Pegawai dan Post Belanja Barang dan Jasa. Penggunaan Anggaran Tahun 2015 per program adalah sebagai berikut : TABEL 3.1 PENGGUNAAN ANGGARAN TAHUN 2015 Program

Alokasi Anggaran (Rp.)

Realisasi Keuangan (Rp.)

Realisasi Fisik Keuangan (%)

1

2

3

4

Program Pelayanan Administrasi Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan, Pengembangan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerntahan Umum Program Fasilitasi Penataan & Penegasan Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan Program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Total Jumlah

593.592.000,00

574.140.540,00

96,72

91.966.000,00

82.760.000,00

89,98

146.555.000,00

143.512.600,00

97,92

1.448.684.550,00

1.277.526.279,00

88,18

1.300.000.000,00

1.267.323.000,00

97,48

2.214.170.003,00

1.491.948.200,00

67,38

2.722.475.000,00

2.452.711.829,00

90,09

8.517.442.553,00

7.289.922.448,00

85,88

TABEL 3.2 KESESUAIAN PROGRAM/KEGIATAN ANTARA RENJA TA 2015 DENGAN DPA TA 2015 BIRO PEMERINTAHAN NO. 1.

Program/Kegiatan Renja TA. 2013 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut:

Program/Kegiatan Dalam DPA TA.2013 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Keterangan Dipindahkan pada kegiatan Biro Umum Setda Prov.

22

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)Tahun 2014 tidaksesuai dengan Rencana Kerja SKPD Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalbar Tahun Anggaran 2015 yang disusun pada tahun 2014, dengan pagu anggaran

sebesar

sebesar

Rp.

6.500.000.000,-

menjadi

Rp.7.317.835.000,-pada DPA Tahun Anggaran 2015.

2. BIRO HUKUM a. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2014 Evaluasi

pelaksanaan

Rencana

Kerja

Tahun

2014,

berdasarkan mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dan indikator kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran (output) dan hasil (outcome).Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup : 1. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan; 2. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target

dari

masing-masing

indikator

sasaran

yang

telah

ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut. 23

Berdasarkan uraian di atas, tingkat capaian kinerja sasaran dalam

rangka mewujudkan

Visi Biro Hukum Setda

Provinsi

Kalimantan Barat dari 26 (dua puluh enam) sasaran yang dilakukan pengukuran

kinerjanya,

secara

kumulatif

hasil

diklasifikasikan dalam kategori sangat berhasil.

yang

didapat

Dengan demikian

dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja Biro Hukum Setda Provinsi Kalbar selama tahun anggaran 2013 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat dikatagorikan sangat berhasil dengan capaian 92%. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut maka dibuat dalam suatu program/kegiatan yang merupakan tindak lanjut untuk mencapai sasaran yang akan dituju, berdasarkan uraian program/kegiatan, Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 terdapat

7 (tujuh) program dengan

40(empat puluh) kegiatan. Hasil capaian kinerja program/kegiatan secara kumulatif dapat diklasifikasikan dalam kategori sangat berhasil atau dengan capaian 92%. Tabel 3.3 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 BIRO HUKUM SETDA PROV. KALBAR

1

Realisasi

PROGRAM / KEGIATAN

Anggaran N Dalam (Rp) o

Dalam (Rp.)

2

3

4

1

% 5

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Alat Tulis Kantor 2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3. Penyediaan Peralatan dan

40.000.000

40.000.000

100,00

20.518.000

20.516.800

99,99

2.563.000

2.563.000

100 24

2

3

Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundangan 5. Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah 6. Penataan dan Pemeliharaan Arsip Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

10.000.000

9.850.000

98,50

285.304.300

271.045.800

95,00

103.377.500

90.479.000

87,52

1. Pengadaan Sarana dan prasarana studio dan komunikasi 2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

31.550.000

30.975.000

98,17

6.600.000

6.600.000

100

1. Penyusunan Laporan Keuangan 2. Penyusunan LAKIP 3. Penyusunan RENJA SKPD 4. Penyusunan Pelaporan LPPD dan LKPJ 5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 7. Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD

28.775.000

28.770.000

99,98

20.000.000

16.600.000

83,00

15.100.000

12.380.000

81,98

26.800.000

23.600.000

88,05

21.660.000

21.660.000

100,00

21.650.000

21.530.000

94,82

25

4

5.

Program Penataan Kualitas Dokumentasi dan Informasi Hukum 1. Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 2. Penyuluhan Masyarakat Taat Hukum 3. Penyusunan dan Penyebarluasan Lembaran Daerah 4. Sosialisasi PerundangUndangan 5. Penyusunan Berita Daerah

165.233.000

163.900.900

99,19

99.676.000

98.344.000

98,66

67.738.500

67.738.500

100

54.327.500

0

0,00

63.641.000

63.641.000

100

6. Inventarisasi Hukum Adat 7. Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Kalbar 8. Pengelolaan data Perundangundangan 9. Pembinaan Hukum Masyarakat Perbatasan 10. Bimtek Sistem Informasi Hukum Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum

110.922.500

94.877.500

85,53

70.560.000

64.410.900

91,28

51.708.000

47.622.200

92,09

113.455.500

110.395.500

97,30

112.144.500

106.740.000

95,18

1. Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Daerah 2. Penyusunan dan Pembahasan Keputusan Gubernur

320.206.400

318.788.500

99,24

127.846.500

127.130.200

99,43

5

26

3. Fasilitasi Pengkajian dan Pertimbangan Hukum Terhadap Bahan Kebijakan Pemerintah Daerah 4. Fasilitasi Pengkajian Draft Kesepakatan Bersama dan Draft Perjanjian Kerjasama 5. Penyusunan Program Legislasi Daerah 6. Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Gubernur 7. Penyusunan dan Pembahasan Program Penyusunan Peraturan Gubernur 8. Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar 9. Sosialisasi Prinsip Aturan Pengendalian Gratifikasi dan Mekanisme Pemrosesan Pelaporan Gratifikasi 10. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum

152.990.000

148.512.900

97,07

148.010.000

146.997.200

99,31

117.793.600

117.674.600

99,89

155.133.500

154.943.700

99,87

44.020.000

42.362.200

96,23

42.626.000

8.686.000

20,37

101.194.000

25.544.000

25,24

38.286.500

35.711.700

93,27

27

Daerah 6

7.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan di Bidang Hukum dan HAM 1. Advokasi Hukum Pemerintah Prov Kalbar 2. Penyelesaian Perkara Hukum Masyarakat Kurang Mampu 3. Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Hukum dalam masyarakat melalui mediasi bantuan hukum di luar sidang pengadilan 4. Rapat Kerja dan Koordinasi Penyelenggaraan RANHAM di Kalimantan Barat 5. Penguatan Kebijakan Pemerintah Prov. Kalbar dalam upaya perlindungan dan Pemajuan HAM 6. Fasilitasi Perlindungan WNI Asal Kalbar 7. Koordinasi Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) di Kalimantan Barat Program Peningkatan Kualitas Pengawasan, Monitoring, Evaluasi

569.270.600

558.190.150

98,05

67.244.450

63.983.450

95,15

177.980.250

167.915.100

94,34

77.561.950

73.360.000

94,58

179.202.750

178.440.100

99,57

49.995.000

49.312.500

98,63

34.364.200

32.387.850

94,24

28

Perda Kab/Kota seKalbar 1. Rapat Koordinasi 106.000.000 Penyusunan Produk Hukum Kabupaten/ Kota se-Kalbar 2. Fasilitasi dan 158.928.000 Konsultasi Draft Raperda Kab/Kota se Kalbar 3. Pemantauan 230.924.500 Produk Hukum Kab/ Kota seKalbar 4. Klarifikasi Produk 270.574.000 Hukum Kab/ Kota yang telah ditetapkan seKalbar 5. Evaluasi Raperda 294.290.000 Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Kab/Kota seKalbar 6. Studi Orientasi 100.000.000 Penyusunan Produk Hukum Kabupaten/kota se-Kalbar 7. Monitoring 65.000.000 Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Yang dibatalkan Jumlah 5.174.746.500

103.065.700

97,23

158.155.800

99,51

215.970.200

93,52

253.611.650

93,73

289.045.200

98,21

98.293.000

98,29

45.666.600

70,25

4.828.988.400

93,31

b. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015 Rencana Kerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 yang terdiri dari 8 Program dan 55 kegiatan tidak semua tertampung dalam Rencana Kerja dan Anggaran dan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015.

29

Sebaliknya ada program dan kegiatan yang tidak masuk dalam Rencana Kerja muncul dalam Rencana Kerja dan Anggaran dan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 karena dianggap urgen untuk dilaksanakan. Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja Tahun 2015 yang tertampung dalam Rencana Kerja dan Anggaran dan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 sebagaimana tabel di bawah ini : TABEL 3.4 PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RENJA 2015 YANG TERTAMPUNG DALAM RKA DAN DPA TAHUN 2015 RKA DAN No. Program dan Kegiatan RENJA DPA 1 2 3 4 1 Program Pelayanan Administrasi 507.427.275 357.823.300 Perkantoran 1. Penyediaan alat tulis kantor 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

46.000.000 23.595.700

40.963.000 18.313.000

2.947.450

2.401.000

10.000.000

10.000.000

306.000.000

211.000.000

118.884.125

75.146.300

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

29.590.000

60.248.400

1. Pengadaan perlengkapan/peralatan kantor 2. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor 3. Pengadaan Meubelair

22.000.000

41.000.000

7.590.000

6.600.000

0

12.048.400

Program Penigkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

270.000.000

214.946.800

1. Pembinaan Jasmani dan Rohani 2. Penyusunan Analisis Jabatan 3. Penyusunan Penetapan Kinerja 4. Pelatihan Kantor Sendiri (in house training) /Pelatihan Peningkatan Kapasistas Sumber Daya Aparatur

170.000.000 0 0 100.000.000

143.950.000 18.935.000 18.034.800 34.027.000

5. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah 6. Penataan dan Pemeliharaan Arsip 2

3

30

4

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

154.082.750

165.920.000

33.091.250 23.000.000 17.365.000 30.820.000

43.775.000 20.000.000 15.100.000 24.800.000

24.909.000 24.897.500 0

21.660.000 21.650.000 18.935.000

990.000.000

1.007.753.000

1. Pembinaan JDIH Kabupaten/Kota se Kalbar 2. Kegiatan Penyuluhan Masyarakat Taat Hukum 3. Kegiatan Penyusunan dan Penyebarluasan Lembaran Daerah 4. Kegiatan Sosialisasi Perundangundangan 5. Kegiatan Penyusunan Berita Daerah 6. Kegiatan Inventarisasi Hukum Adat 7. Kegiatan Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Kalbar 8. Kegiatan Pengelolaan Data Perundang-undangan 9. Kegiatan Pembinaan Hukum Masyarakat Perbatasan 10. Kegiatan Bimtek Sistem Informasi Hukum

175.000.000

172.503.000

110.000.000

156.833.500

75.000.000

68.682.000

60.000.000

57.912.500

65.000.000 120.000.000 85.000.000

62.661.000 82.742.500 74.240.000

55.000.000

53.208.000

125.000.000

158.970.500

120.000.000

120.000.000

Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum

1.225.000.000

1.240.838.500

1. Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Daerah 2. Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Keputusan Gubernur 3. Kegiatan Fasilitasi Pengkajian dan Pertimbangan Hukum Terhadap Bahan Kebijakan Pemerintah Daerah 4. Kegiatan Fasilitasi Pengkajian Draft Kesepakatan Bersama dan Draft

350.000.000

416.611.900

120.000.000

124.252.000

170.000.000

149.415.500

155.000.000

194.415.500

1. Penyusunan Laporan Keuangan 2. Penyusunan LAKIP 3. Penyusunan RENJA SKPD 4. Penyusunan Pelaporan LPPD dan LKPJ 5. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 6. Penyusunan RKA dan DPA SKPD 7. Tim Evaluasi dan Percepatan Penyerapan Anggaran (TEPPA) 5

6

Program Penataan Kualitas Dokumentasi dan Informasi Hukum

31

Perjanjian Kerjasama 5. Kegiatan Penyusunan Program Legislasi Daerah 6. Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Gubernur 7. Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Penyusunan Peraturan Gubernur 8. Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah Prov Kalbar 7

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan di Bidang Hukum dan HAM 1. Kegiatan Advokasi Hukum Pemerintah Prov Kalbar 2. Penyelesaian Perkara Hukum Masyarakat Kurang Mampu 3. Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Hukum dalam Masyarakat melalui Mediasi Bantuan Hukum di luang Sidang Pengadilan 4. Kegiatan Rapat Kerja dan Koordinasi Penyelenggaraan RANHAM di Kalbar 5. Kegiatan Penguatan Kebijakan Pemerintah Prov Kalbar dalam upaya Perlindungan dan Pemajuan HAM 2. Kegiatan Fasilitasi Perlindungan WNI Asal Kalbar 3. Kaji Terap Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM

120.000.000

114.199.100

170.000.000

201.539.000

55.000.000

40.425.500

85.000.000

0

1.366.700.000

1.200.000.000

515.000.000

530.270.600

80.700.000

113.244.450

214.000.000

173.980.250

72.000.000

73.500.000

193.000.000

169.004.700

252.000.000

100.000.000

40.000.000

40.000.000

1.575.000.000

1.237.470.000

120.000.000

100.244.500

185.000.000

152.760.000

250.000.000

213.026.500

300.000.000

247.963.000

250.000.000

220.927.500

8 Program Peningkatan Kualitas Pengawasan, Monitoring, Evaluasi Perda Kab/Kota se-Kalbar 1. Kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Produk Hukum Kabupaten/kota se-Kalbar 2. Kegiatan Fasilitasi dan Konsultasi Draft Raperda Kab/Kota se-Kalbar 3. Kegiatan Pemantauan Produk Hukum Kab/Kota se-Kalbar 4. Kegiatan Klarifikasi Produk Hukum Kab/Kota Yang telah Ditetapkan seKalbar 5. Kegiatan Evaluasi Raperda Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Kab/Kota se-Kalbar

32

6. Kegiatan Studi Orientasi Penyusunan Produk Hukum Kabupaten/Kota seKalbar 7. Kegiatan Monitoring Peraturan Daerah kabupaten/Kota Yang dibatalkan 8. Forum Komunikasi dan Konsultasi Biro dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat 9. Rapat Kerja Bidang Hukum Jumlah

120.000.000

99.656.000

130.000.000

101.227.000

120.000.000

101.665.500

100.000.000

0

6.117.800.025

5.485.000.000

3. BIRO KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL a. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2014 Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2014, Biro Kependudukan dan Catatan Sipil telah menyusun Renja yang secara keseluruhan membutuhkan dana sebesar Rp.5.500.000.000,- (Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) untuk membiayai 40 kegiatan. Hasil pembahasan anggaran dengan Tim Eksekutif dan DPRD, dari 40 kegiatan tersebut telah mendapat persetujuan 35 kegiatan dengan dana keseluruhan mencapai Rp.4.250.000.000,- (Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Kemudian pada akhir tahun 2014 mendapat tambahan anggaran sebesar Rp.172.666.000,- (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah), sehingga keseluruhan dana pada Tahun Anggaran 2014 yang dikelola Biro Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp.4.422.666.000,(Empat Milyar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah). Penyerapan dana atau realisasi dalam DPA Biro Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2014 dari kegiatan yang dilaksanakan

sampai

dengan

31

Desember

2014

sebesar

Rp.3.925.359.394,- atau sebesar 88,76%.

33

TABEL 3.5 KESESUAIAN PROGRAM/KEGIATAN ANTARARENJA 2014 DENGAN DPA TAHUN 2014BIRO DUKCAPIL SETDA PROV. KALBAR No.

Program/Kegiatan Renja TA 2014

Program/Kegiatan Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran TA 2014

Keterangan

1

2

3

4

I.

KEGIATAN BIRO KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

A.

Penataan Administrasi Kependudukan


1.

Fasilitasi, Supervisi, dan Pembinaan Penduduk Pengguna Pas Lintas Batas di Wilayah Perbatasan

Tidak Tertampung

2.

Optimalisasi Kepemilikan e-KTP

Tidak Tertampung

3.

Pembinaan Pengembangan Wawasan Kependudukan

Tidak Tertampung

4.

Rapat Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pelayanan Pencatatan Sipil

Tidak Tertampung

5.

Sosialisasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil

Tidak Tertampung

6.

Pengembangan dan

Tidak Tertampung 34

Pemeliharaan Sarana Prasarana SIAK Provinsi Kalbar 7.

Pertemuan Forum Administrator Database SIAK Prov. Kalbar

Tidak Tertampung

8.

Pembinaan Penyusunan Profil Kependudukan

- Pembinaan Penyusunan Profil Kependudukan

Dipecah Menjadi 2 Kegiatan

- Penyusunan Profil Kependudukan

b. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015 Pada Tahun 2015 Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD)

Biro

Kependudukan

dan

Pencatatan

Sipil

mengalami

perubahan sehingga menyebabkan penyesuaian nama kegiatan dan jumlah anggaran untuk setiap kegiatan. Biro Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengusulkan 45 kegiatan dengan dana yang diusulkan sebesar Rp.5.142.000.000,- (Lima Milyar Seratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah). Namun setelah dilakukan pembahasan oleh Tim Anggaran pada tahun 2015, dana kegiatan untuk DPA Biro Dukcapil yang disetujui sebesar Rp.4.525.000.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), yang digunakan untuk membiayai sebanyak 41 kegiatan. Dari 45 kegiatan yang diusulkan ada 4 kegiatan yang belum dapat ditampung ke dalam APBD Murni, yang diharapkan dapat ditampung melalui dana APBD Perubahan (ABT) antara lain : 1. Pendataan Pindah Datang Penduduk. 2. Penyelenggaraan

Administrasi

dan

Ketatausahaan

Biro

Kependudukan dan Catatan Sipil. 3. Optimalisasi Pemberian NIK kepada setiap penduduk.

35

4. Rapat Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pelayanan Pencatatan Sipil. Adapun rincian 41 kegiatan pada DPA Biro Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2015 sebagai berikut : 1. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah serta Luar Negeri. 2. Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor 3. Penyusunan

Laporan

Keuangan

Biro

Kependudukan

dan

Pencatatan Sipil. 4. Penyusunan LAKIP Biro Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 5. Penyusunan Renstra Biro Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 6. Penyusunan RENJA Biro Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 7. Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Biro Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 8. Penyusunan RKA dan DPA Biro Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 9. Pembinaan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk. 10. Fasilitasi

Rapat

Koordinasi

Kebijakan

Penyelenggaraan

Administrasi Kependudukan se Kalimantan Barat. 11. Fasilitasi Pemantapan Regulasi di Bidang Pendaftaran Penduduk. 12. Pembinaan Penerapan KTP-el. 13. Pembinaan Pendaftaran Penduduk Pelintas Batas di Perbatasan Antar Negara. 14. Rapat

Koordinasi

SDM

Aparatur

Pelayanan

Pendaftaran

Penduduk. 15. Pembinaan Perkembangan Kependudukan. 16. Penyusunan Profil Kependudukan. 17. Bimbingan Pencatatan Kelahiran, Kematian, dan Perubahan Nama. 18. Rapat Koordinasi Bidang Pencatatan Sipil se Kalbar. 19. Pengawasan Penyelenggaran Pencatatan Sipil. 20. Bimbingan

Pencatatan

Pewarganegaraan,

Pengakuan

dan

Pengesahan Anak. 36

21. Pelaksanaan Percepatan Penyelesaian Penerbitan Akta Kelahiran yang melampaui batas waktu 60 Hari. 22. Pembinaan Pelaporan Pencatatan Sipil. 23. Bimbingan Pencatatan Perkawinan, Perceraian dan Peristiwa Penting Lainnya. 24. Sinkronisasi Pelaporan Penyelenggaraan Pencatatan Perkawinan Penduduk Yang Beragama Islam. 25. Sosialisasi Peraturan dan Ketentuan Bidang Pencatatan Sipil Bagi Aparatur Dinas Kabupaten/Kota dan Ormas Prov. Kalbar. 26. Publikasi dan Penyebaran Informasi Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 27. Penyajian Data Kependudukan. 28. Rapat

Teknis

Pengelolaan

Sistem

Informasi

Administrasi

Kependudukan Provinsi Kalbar. 29. Fasilitasi Perangkat KTP-el dan Jaringan Komunikasi Data Kabupaten/Kota. 30. Optimalisasi Penerapan SIAK pada Kab/Kota se Kalbar. 31. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelolaan SIAK dan KTP-el Prov. dan Kab/Kota. 32. Fasilitasi Peningkatan Kualitas Penyajian Data Kependudukan Kab/Kota se Kalbar. 33. Penyerasian Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 34. Pengumpulan

Informasi

dan

Data

Kependudukan

untuk

Penyusunan Kebijakan. 35. Pertemuan

Tim

Koordinasi

Penanganan

Masalah

Tertib

Administrasi Kependudukan. 36. Pengembangan Wawasan Kependudukan Bidang Pendayagunaan dan Hubungan Antar Lembaga. 37. Sosialisasi Bonus Demografi. 38. Rapat Kerja Aparatur Kecamatan dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Wilayah Perbatasan Antar Negara. 39. Rapat Koordinasi Pendaftaran Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan. 37

40. Penyelenggaraan

Administrasi

dan

Ketatausahaan

Asisten

Administrasi Pemerintahan. 41. Pengadaan Perangkat/Jaringan Data Warehouse.

TABEL 3.6 KESESUAIAN PROGRAM/KEGIATAN ANTARA RENJA 2015 DENGAN DPA TAHUN 2015 BIRO DUKCAPIL SETDA PROV. KALBAR No.

Program/Kegiatan Renja TA 2015

Program/Kegiatan Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran TA 2015

Keterangan

1

2

3

4

I.

KEGIATAN BIRO KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

A.



1.

Pendataan Pindah Datang Penduduk

Tidak Tertampung

2.

Penyelenggaraan Tidak Tertampung Administrasi dan Ketatausahaan Biro Kependudukan dan Catatan Sipil

3.

Optimalisasi Pemberian NIK kepada setiap penduduk

Tidak Tertampung

4.

Rapat Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pelayanan Pencatatan Sipil

Tidak Tertampung

Tidak dapat ditampung karena merupakan kegiatan rutin dan jikalau dianggarkan hanya diperbolehkan untuk pengadaan ATK

38

4.

BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN a. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2014 Pada perencanaan tahun sebelumnya yang tertuang dalam Rencana Kerja Biro Perekonomian dan Pembangunan tahun 2014 telah diusulkan 4 Program yang menampung 39 Kegiatan. Adapun total pembiayaan yang diusulkan senilai Rp.4.400.000.000,-.

Namun

berdasarkan pembahasan oleh Tim Anggaran mengenai pembiayaan yang dapat dipenuhi ditetapkan bahwa pada APBD Murni tahun 2014 di alokasikan senilai Rp.4.000.000.000,- dengan mempertimbangkan beberapa kegiatan baru yang belum terangkum pada Renja tahun 2014 dan efektifitas penggunaan anggaran. Dalam pelaksanaan pada tahun berjalan telah diajukan kegiatan baru serta penambahan anggaran untuk beberapa kegiatan pada Biro Perekonomian

dan

Pembangunan

melalui

Anggaran

Belanja

Tambahan (ABT) senilai Rp.299.473.300,-. Dengan demikian total Pembiayaan yang diperoleh Biro Perekonomian dan Pembangunan pada tahun 2014 secara keseluruhan berjumlah Rp.4.299.473.300,untuk menunjang 4 Program dengan 39 Kegiatan. Pada akhir tahun, total pembiayaan yang dapat direalisasikan adalah Rp.4.069.913.200,atau senilai 94,66% dari keseluruhan Pembiayaan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2014 ditambah Perubahan. Kesesuaian Rencana Kerja tahun 2014 dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014 serta capaian realisasi tahun 2014 secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.7 Kesesuaian Rencana Kerja Tahun 2014 RENCANA KERJA (RENJA) 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) 2014 REALISASI TAHUN 2014

NO

I.

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN:

NO Rp.

280.500.000

I.

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN


APBD MURNI

ABT

Rp.

Rp.

255.000.000

Rp.

%

0

39

KETERANGA N

1

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;

4.800.000

1

Penyediaan Alat Tulis Kantor;

4.000.000

-

Sesuai

2

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

7.224.000

2

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

5.000,000

-

Sesuai

3

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;

6.336.000

3

Penyediaan Makanan dan Minuman;

6.000.000

-

Sesuai

4

Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah;

399.240.000

4

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah;

240.000.000

-

Sesuai

II

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

116.000.000

(70.000.000)

116.000.000

(70.000.000)

110.000.000

0

II

-

III.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA -

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN:

-

110.000.000

5

Pengadaan Perlengkapan/ Perlengkapan Kantor

III.


Kegiatan Baru (Perubahan Anggaran)

5

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan;

30.000.000

6


30.000.000

-

Sesuai

6

Kegiatan Penyusunan LAKIP;

20.000.000

7


20.000.000

-

Sesuai

7

Kegiatan Penyusunan RENJA SKPD;

20.000.000

8


20.000.000

-

Sesuai

8

Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ;

20.000.000

9


20.000.000

-

Sesuai

9

Kegiatan Penyusunan RKA SKPD, dan DPA SKPD;

20.000.000

10


20.000.000

-

Sesuai

IV.

PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH BIDANG EKONOMI PEMBANGUNAN :

5.709.800.000

IV.


3.519.000.000

10

Fasilitasi Kebijakan Pemberdayaan dan Kemandirian Pangan serta Ketahanan Pangan Masyarakat Miskin

212.400.000

11

Fasilitasi Kebijakan Pemberdayaan dan Kemandirian Pangan serta Ketahanan Pangan Masyarakat Miskin

208.678.000

-

Sesua

11

Fasilitasi Kebijakan Pengembangan di Bidang Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura

132.240.000

12


110.197.000

-

Sesua

13

Fasilitasi Kegiatan Penyuluhan Pertanian

175.200.000

13


146.640.000

-

Sesua

13

Pembinaan Usaha Perkebunan di Kalimantan Barat

388.800.000

14

Fasilitasi Perumusan Kebijakan dan Pembinaan Usaha Perkebunan

324.000.000

-

Sesua

14

Fasilitasi dan Perumusan Kebijakan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

132.000.000

15


110.000.000

-

Sesua

15

Fasilitasi dan Perumusan Kebijakan Pengembangan Bidang Kelautan dan Perikanan

156.000.000

16


100.485.000

-

Sesua

16

Fasilitasi Pelaksanaan Verifikasi dan Monitoring Evaluasi Hutan Desa

132.000.000

17

Fasilitasi Pelaksanaan Verifikasi dan Monitoring Pembangunan Hutan Desa

83.300.000

77.977.500

Sesua

17

Fasilitasi Penyelesaian Masalah Kehutanan

127.200.000

18

Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring Usaha Dibidang Kehutanan

95.265.000

-

Perubahan Nama

18

Fasilitasi Penyusunan Bahan Kebijakan Kehutanan dan

288.000.000

19

Fasilitasi Penyusunan Bahan Kebijakan Kehutanan dan Lingkungan Hidup

156.075.000

-

Sesua

369.473.300

40

Lingkungan Hidup 19

Fasilitasi Kebijakan Pendistribusian dan Penatapan Harga, Harga Eceran Tertinggi (HET) Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG

224.640.000

20

Fasilitasi Penyusunan Bahan Kebijakan Pengendalian Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG

170.000.000

-

20

Kebijakan mendukung Perkembangan Usaha di Bidang Pertambangan dan Energi

165.120.000

21

Fasilitasi Penyusunan Kebijakan dalam rangka Pengembangan Kegiatan Usaha Pertambangan Energi dan Kelistrikan di Provinsi Kalbar

130.360.000

68.000.000

21

Monitoring Penyelenggaraan Sektor Pekerjaan Umum

108.000.000

22


90.000.000

-

Sesuai

22

Fasilitasi Penyelenggaraan Sektor Jasa Konstruksi

108.000.000

23


90.000.000

-

Sesuai

23

Monitoring Penyelenggaraan Sektor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

108.000.000

24


45.000.000

-

Sesuai

24

Pokja Sanitasi Provinsi Kalimantan Barat

300.000.000

25

Koordinasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman

25

Sosialisasi Kebijakan Sektor Jasa Kontruksi

150.000.000

-

26

Fasilitasi Kebijakan Bidang Pendistribusian dan Perdagangan

150.000.000

26

27

Fasilitasi Kebijakan Bidang Koperasi, UMKM dan Pariwisata

200.000.000

28

Koordinasi dan Monitoring Perkembangan Harga Sembako dan Barangbarang Strategis lainnya

29

-

100.000.000

Perubahan Nama

Sesuai

152.990.000

Perubahan Nama

-

-

Ditiadakan

Fasilitasi Kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan

100.000.000

-

Sesuai

27


119.008.000

-

Sesuai

120.000.000

28

Koordinasi dan Monitoring Perkembangan Harga Sembako dan Barangbarang Strategis lainnya

88.000.000

-

Sesuai

Pengendalian Inflasi Daerah

180.000.000

29

Fasilitasi Pengendalian Inflasi

42.992.000

-

Sesuai

30

Fasilitasi, Konsultasi dan Koordinasi Kebijakan Bidang Penanaman Modal

108.000.000

30


50.000.000

-

Sesuai

31

Fasilitasi dan Konsultasi Kebijakan Bidang Lembaga Keuangan

115.200.000

31


50.000.000

-

Sesuai

32

Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Pengembangan BUMD

108.000.000

32


50.000.000

-

Sesuai

33

Fasilitasi Rekrutmen Direksi BUMD

200.000.000

33

Rekrutmen Direktur Teknik dan Pemasaran Perusda Aneka Usaha

50.000.000

-

Perubahan Nama

34

Pengendalian Administrasi Pembangunan Fisik dan Prasarana

207.000.000

34


150.000.000

-

Sesuai

Pengendalian Administrasi Pembangunan Ekonomi

207.000.000

35


150.000.000

-

Sesuai

35

Pengendalian Administrasi Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya

207.000.000

36


150.000.000

-

Sesuai

36

Fasilitasi Pengendalian Administrasi Pembangunan

480.000.000

37


184.000.000

-

Sesuai

37

Percepatan Pengendalian Kegiatan Pembangunan

520.000.000

38

Evaluasi dan Pengawsan Penyerapan Anggaran

250.000.000

70.449.800

39

Rekrutmen Direksi PT. JAMKRIDA Kalbar

125.000.000

-

Perubahan Nama Kegiatan Baru

41

JUMLAH

4.400.000.000

JUMLAH

4.000.000.000

TOTAL (APBD MURNI + ABT)

299.437.300

4.334.914.740

93,74%

4. 299.437.300

b. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015 Untuk tahun 2015, Rencana Kerja Biro Perekonomian dan Pembangunan didalamnya

mengusulkan dimana

4

Program

pembiayaan

dengan

yang

38

Kegiatan

dibutuhkan

sekitar

Rp.4.400.000.000,-. Setelah dilakukan pembahasan dengan Tim Anggaran penggunaan kegiatan

serta

mempertimbangkan

anggaran,

telah

sehingga

efisiensi

dipangkas

pembiayaan

dan

efektifitas

pembiayaan

yang

beberapa

disetuji

sejumlah

Rp.4.184.975.500,- untuk menunjang 4 Progran dengan 38 Kegiatan dan telah ditetapkan dalam Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Perekonomian dan Pembangunan tahun 2015. Adapun program dan beberapa kegiatan baru yang tidak terangkum dalam Renja 2015 dipandang perlu untuk difasilitasi oleh pembiayaan APBD Murni telah dilakukan evaluasi sebelumnya terhadap kegiatan dimaksud. Kesesuaian Rencana Kerja tahun 2015 dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 3.8 Kesesuaian Rencana Kerja Tahun 2015 RENCANA KERJA (RENJA) 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) 2015

NO.

NO. URAIAN PROGRAM/KEGIATAN

APBD MURNI

Rp.

KETERANGAN

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN Rp.

I.


280.500.000

I.


255.000.000

1

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;

4.400.000

-

-

2


5.500.000

1


5.000.000

Sesuai

3


6.600.000

2


6.000.000

Sesuai

4


264.000.000

3


240.000.000

Sesuai


11.000.000

II

11.000.000

-

II

5

Pengadaan Perlengkapan/ Perlengkapan Kantor

-


0

-

-

Di kelola Umum

Di kelola Umum

Biro

Biro

42

III.

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

0

III.


40.000.000

4

Penyusunan Analisis Jabatan

20.000.000

Kegiatan Baru

5

Penyusunan Penetapan Kinerja

20.000.000

Kegiatan Baru

IV.


110.000.000

IV.


110.000.000

6


30.000.000

6


45.000.000

Sesuai

7


20.000.000

7


15.810.000

Sesuai

9


20.000.000

9


8.800.000

Sesuai

10


20.000.000

10


20.000.000

Sesuai

11

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

20.000.000

Kegiatan Baru

11


20.000.000

12


20.000.000

Sesuai

V.


3.998.500.000

V.


3.724.325.500

12

Fasilitasi Kebijakan mendukung Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan Masyarakat

229.545.800

13

Fasilitasi Kebijakan mendukung Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan Masyarakat

122.393.000

Sesuai

13


121.216.700

14


133.017.000

Sesuai

14


161.304.000

15


152.920.000

Sesuai

15

Fasilitasi Kebijakan dan Pembinaan Usaha Perkebunan

356.400.000

16

Fasilitasi Kebijakan dan Pembinaan Usaha Perkebunan

302.340.000

Sesuai

16


121.000.000

17


149.880.000

Sesuai

17


110.533.500

18


60.000.000

Sesuai

18

Fasilitasi Pelaksanaan Verifikasi dan Monitoring Evaluasi Hutan Desa

91.630.000

-

19

Fasilitasi Pelaksanaan Usaha dalam Kawasan Hutan

104.791.500

19

Fasilitasi Pelaksanaan Usaha dalam Kawasan Hutan

115.000.000

Sesuai

20


171.682.500

20


205.000.000

Sesuai

21

Fasilitasi Kebijakan Pendistribusian dan Penatapan Harga, Harga Eceran Tertinggi (HET) Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG

170.000.000

-

22

Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Pertambangan Mineral Batubara di Kalimantan Barat

80.396.000

21

23

Fasilitasi Penyusunan Bahan Kebijakan Kelistrikan dan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan di Kalimantan Barat

80.000.000

24


25


26

Monitoring Penyelenggaraan Sektor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pokja Sanitasi Provinsi Kalimantan Barat

27

Sosialisasi Kebijakan Sektor Jasa Kontruksi

28

Fasilitasi Kebijakan Bidang Perindustrian

-

-

-

Ditiadakan

-

Ditiadakan

Kebijakan Gubernur Mengenai Pengelolaan Kegiatan Pertambangan dan Energi

251.425.000

Perubahan Nama

22

Kebijakan Gubernur Mengenai Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik di Provinsi Kalimantan Barat

67.925.000

Perubahan Nama

100.000.000

23


100.000.000

-

75.000.000

24

105.000.000

25

50.000.000

-

110.000.000

26

-

100.000.000

Sesuai

-

Ditiadakan


100.000.000

Perubahan Nama

Koordinasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman

123.000.000

Perubahan Nama

-

Ditiadakan

Fasilitasi Kebijakan Bidang Perindustrian

90.500.000

Sesuai

43

dan Perdagangan

dan Perdagangan

29


130.000.000

27


117.000.000

Sesuai

30

Koordinasi dan Monitoring Perkembangan Harga Sembako dan Barang-barang Strategis lainnya

80.000.000

28

Koordinasi dan Monitoring Perkembangan Harga Sembako dan Barang-barang Strategis lainnya

83.000.000

Sesuai

31 32

Fasilitasi Pengendalian Inflasi Daerah

50.000.000


100.000.000

29

Fasilitasi Pengendalian Inflasi

57.500.000

Sesuai

30


94.000.000

Sesuai

33


100.000.000

31


100.000.000

Sesuai

34


100.000.000

32


160.360.000

Perubahan Nama

35


180.000.000

33


160.360.000

Sesuai

36


180.000.000

34


162.000.000

Sesuai

37


180.000.000

35


162.000.000

Sesuai

38


235.000.000

36


155.105.000

Sesuai

39


325.000.000

37


325.535.000

Sesuai

-

-

-

38

Rapat Forum Jasa Konstruksi Daerah Kalimantan Barat

131.388.900

Kegiatan Baru

-

-

-

39

Rapat Koordinasi Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah

103.036.600

Kegiatan Baru

JUMLAH

5.

4.400.000.000

JUMLAH

4.184.975.500

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL a.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2014 Dalam realisasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Biro Kesejahteraan Sosial Setda Prov. Kalbar Tahun 2014 yang disusun pada tahun 2013 terdapat penurunan jumlah besaran pagu anggaran Biro Kessos Setda Prov. Kalbar, dari Rencana Kerja T.A. 2014 yang diajukan dibandingkan dengan realisasi pada DPA Biro Kessos Setda Prov. Kalbar T.A. 2014. Dimana pada Renja 2014, Biro Kessos Setda Prov. Kalbar mengajukan jumlah Pagu Anggaran sebesar Rp. 5.748.168.400,- (dengan jumlah kegiatan sebanyak 73 Kegiatan Prioritas), namun realisasi Pagu Indikatif pada RKA 2014 yang disetujui menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 4.635.873,-(dengan jumlah kegiatan sebanyak 35 Kegiatan Prioritas), kemudian diubah dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2014 menjadi Rp.

44

4.912.319.500,- (dengan jumlah kegiatan sebanyak 36 Kegiatan prioritas). Realisasi DPA dan DPPA Biro Kessos Setda Prov. Kalbar T.A. 2014 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.912.319.500,- tersebut yang dapat diefisiensikan penggunaan dananya yaitu sebesar Rp. 426.465.150,- atau telah terjadi efisiensi dana dalam pelaksanaan APBD Biro Kessos Setda Prov. Kalbar T.A. 2014 sebesar 8.69%. Dimana

dari

besaran

efisiensi

tersebut

disumbangkan

Rp.19.480.000,- dari efisiensi dari Post Belanja Pegawai dan Post Belanja

Barang

dan

Jasaterjadi

efisiensi

anggaran

sebesar

Rp.406.985.150,-. Adapun Program / Kegiatan Biro Kessos yang berbeda antara yang diusulkan dalam renja 2014 dengan yang tertampung dalam DPA TA. 2014 adalah sebagai berikut : TABEL 3.9 KESESUAIAN PROGRAM/KEGIATAN ANTARA RENJA TAHUN 2014 DENGAN DPA TAHUN 2014 BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL SETDA PROV. KALBAR No

Program/Kegiatan RENJA Tahun 2014

Program/KegiatanDalam DPA Tahun 2014

Keterangan

1

2

3

4

Program PeningkatanKapasitasSumber DayaAparatur

Program PeningkatanKapasitasSu mberDayaAparatur

PendidikandanPelatihan

Dihilangkan

Fasilitasi, Koordinasi, PembinaandanMonevDalamR angkaPeningkatanKualitasPe ndidikan di Kalbar

Fasilitasi, Koordinasi, PembinaandanMonevDal amRangkaPeningkatanKu alitasPendidikan di Kalbar

RapatKerjaBidangPendidikanTin ggi

Tidakdiakomodir

KoordinasiKebijakan di BidangPendidikanTinggi

Tidakdiakomodir

PeningkatandanPengembangan Wawasan Para

Dihilangkan

Dimasukankedalamkegiata nFasilitasiPemberangkatan Anggota TPHD Kalbar

Dimasukkankedalamkegiat anApreasiasiterhadapKipra

45

TokohPendidikan di Kalbar

hTokohPendidikandanKebu dayaan

RapatKoordinasi Program PenyediaanMakananTambahan AnakSekolah

Tidakdiakomodir

KegiatanFasilitasi, KoordinasiPenyusunanBukuMul okSejarahPeristiwaMandormenj adiMuatanLokal di Sekolah

SosialisasiKebijakanPendid ikanterhadapSejarahPeristi waMandormenjadiMuatanL okal di Sekolah

Program PembinaandanPeningkatanPe lestarianKerukunanUmatBera gama di Kalbar

Program PembinaandanPeningkat anPelestarianKerukunan UmatBeragama di Kalbar

FasilitasidanKoordinasiPembina anKualitasPengelolaan Dana SosialKeagamaan

Tidakdiakomodir

FasilitasidanKoordinasi PembinaanWawasanMultikultur alLembaga-Lembaga Agama se-Kalbar

Tidakdiakomodir

Monev Program Keagamaan di Kalbar

Tidakdiakomodir

FasilitasiKegiatanSilaturahmiRa madhanPemprovKalbar di Kab/Kota Kalbar

FasilitasiSilaturahmidan Bhakti SosialRamadhanPemprovK albar di Kab/Kota Kalbar

Fasilitasi PengembangandanPeningkatan WawasanPembinaanKehidupan Umat Kristen danKatholik

Tidakdiakomodir

FasilitasiPengembangandanPe mbinaan Orang MudaKatholik se-Kalbar

Tidakdiakomodir

FasilitasiPengembangandanPe mbinaanRemaja Kristen

Tidakdiakomodir

PengembanganWawasanPembi naanKehidupanUmatBudha, Hindu, danKonghucu

Tidakdiakomodir

FasilitasidanKoordinasiJambore Pasraman Tingkat Nasional

Tidakdiakomodir

Fasilitasi dan koordinasi Festival Baca KitabSuciTripitaka Tingkat ProvinsidanNasional

Tidakdiakomodir

Program Fasilitasi, Koordinasi, PembinaandanMonevdalamrang kaPeningkatanKesejahteraanSo sial

Program Fasilitasi, Koordinasi, PembinaandanMonevdala mrangkaPeningkatanKesej

PerubahanNamaKegiatan


46

ahteraanSosial KegiatanFasilitasi, Koordinasi, PembinaandanMonevKebijakan PengembanganKebudayaan

KoordinasidanMonevKebija kanPengembanganKebuda yaan


PartisipasiDalam Event Kebudayaan

Tidakdiakomodir

Disatukankedalamkegiata nKoordinasidanMonevKe bijakanPengembanganKe budayaan

Fasilitasidalamrangkamewujudk anBumiPerkemahanPramuka di setiapKab/Kota

KoordinasiDalamRangkaSi nkronisasi di bidangKepemudaandanOla hragasertaPerwujudanBumi Perkemahan di SetiapSabtuMinggu


KegiatanFasilitasi, Koordinasi, PembinaandanMonevKebijakan PengembanganKualitasKepemu daandanOlahraga

RakorBidangKepemudaand anOLahraga


b. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015 Dalam realisasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Biro Kesejahteraan Sosial Setda Prov. Kalbar Tahun Anggaran 2015 yang disusun pada tahun 2014 terdapat peningkatan jumlah besaran pagu anggaran Biro Kessos Setda Prov. Kalbar, dari Rencana Kerja T.A. 2015 yang diajukan dibandingkan dengan realisasi pada DPA Biro Kessos Setda Prov. Kalbar T.A. 2015. Dimana pada Renja 2015, Biro Kessos Setda Prov. Kalbar mengajukan jumlah Pagu Anggaran sebesar Rp. 5.099.460.300,- (dengan jumlah kegiatan sebanyak 33 Kegiatan Prioritas), namun realisasi Pagu Indikatif pada RKA 2015 yang disetujui menjadi Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 4.936.505.700,- (dengan jumlah kegiatan sebanyak 31 Kegiatan Prioritas). Dengan demikian, jumlah Pagu Indikatif pada RKA 2015 mengalami peningkatan dibandingkan RKA 2014. Adapun Program / Kegiatan Biro Kessos yang berbeda antara yang diusulkan dalam renja 2015 dengan yang tertampung dalam DPA TA. 2015 adalah sebagai berikut :

47

TABEL 3.10 KESESUAIAN PROGRAM/KEGIATAN ANTARA RENJA TAHUN 2015 DENGAN DPA TAHUN 2015 BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL SETDA PROV. KALBAR No

Program/Kegiatan RENJA Tahun 2015

Program/KegiatanDalam DPA Tahun 2015

Keterangan

1

2

3

4

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tidak Diakomodir

Diakomodir oleh Biro Umum

b.

Penyediaan Peralatan dan Peralatan Rumah Tangga

Tidak Diakomodir

Diakomodir oleh Biro Umum

c.

Tidak dianggarkan

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kegiatan Baru

d.

Tidak dianggarkan

Penataan dan Pemeliharaan Arsip

Kegiatan Baru

2

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Peningkatan Sarana dan Prasarana

a.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor

Tidak Diakomodir

3

Fasilitasi, Koordinasi Pembinaan dan Monev Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Fasilitasi, Koordinasi Pembinaan dan Monev Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Sosial (Biro Kessos)

b.

Fasilitasi dan Koordinasi Inventarisasi Warisan Budaya dan Pendataan Lembaga Seni Budaya

Tidak Diakomodir

c.

KegiatanFasilitasi, Koordinasi, PembinaandanMonevKebijakan PengembanganKualitasKepemu daandanOlahraga

RakorBidangKepemudaand anOLahraga


d.

Koordinasi Revitalisasi Gugus Depan di Sekolah di Kab/ Kota

Kegiatan Koordinasi dalam rangka Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Kepemudaaan dan Olahraga serta Evaluasi Perwujudan Bumi Perkemahan Pramuka di Setiap Kab/ Kota


4

Program

Program

48

PembinaandanPeningkatanPe lestarianKerukunanUmatBera gama di Kalbar

PembinaandanPeningkat anPelestarianKerukunan UmatBeragama di Kalbar

a.

Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan STQ Tingkat Nasional dan Provinsi

Partisipasi / Keikutsertaan Kegiatan-kegiatan Keagamaan Islam

Perubahan Nama Kegiatan

b.

Rapat Koordinasi Lembaga dan Organisasi Agama Katholik se Kalbar

Rakor Pembinaan Agama Katholik se Kalbar


c.

Rapat Koordinasi Lembaga dan Organisasi Agama Kristen se Kalbar

Rakor Pembinaan Agama Kristen se Kalbar


d.

Rapat Koordinasi Lembaga dan Organisasi Agama Hindu se Kalbar

Rakor Pembinaan Agama Hindu se Kalbar


e.

Rapat Koordinasi Lembaga dan Organisasi Agama Budha se Kalbar

Rakor Pembinaan Agama Budha se Kalbar


f.

Rapat Koordinasi Lembaga dan Organisasi Agama Konghuchu se Kalbar

Rakor Pembinaan Agama Konghuchu se Kalbar


g.

Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan PESPARAWI Tingkat Nasional

Fasilitasi / Keikutsertaan Kegiatan-kegiatan ke Agama Kristen dan Katholik

h.

Fasilitasi Keikutsertaan Kegiatan-kegiatan Keagamaan

Tidak Diakomodir

Dimasukkan ke Dalam Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah

i.

Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Peningkatan Sarana Rumah Ibadah di Kab/Kota

Monev Pemberian Bantuan Rumah Ibadah di Kab/Kota


6. BIRO ORGANISASI a. Kesesuaian Antara Rencana Kerja Dan Realisasi Program Dan Kegiatan Tahun 2014 Dan 2015 Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

Daerah,

setiap

dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 juga harus dilakukan evaluasi. Pada Rencana Kerja Biro 49

Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 telah direncanakan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp. 5.000.000.000,- sedangkan pada rencana kerja tahun 2015 telah direncanakan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan

sebesar

Rp.

6.392.659.925,00.

Namun

dalam

pelaksanaannya yang ditampung dalam APBD Provinsi Kalimantan Barat untuk Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 sebesar Rp. 5.172.237.732,00.Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 dan 2014 hanya melaksanakan program dan kegiatan yang prioritas dengan memaksimalkan anggaran yang telah dialokasikan. Evaluasi terhadap Renja Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel Kesesuaian antara Rencana Kerja dan Program dan Kegiatan yang tertampung dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 sebagaimana yang terdapat pada Tabel berikut ini : TABEL 3.11

KESESUAIAN RENCANA DENGAN ALOKASI DALAM DPA BIRO ORGANISASI SETDA PROV. KALBAR TAHUN 2014 RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyedia Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor ( ATK) Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Makanan dan Minuman Koordinasi dan

ALOKASI ANGGARAN

PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM DPA TAHUN 2014

511.716.319 PROGRAM PELAYANAN ADMISTRASI PERKANTORAN 7.656.891 Penyedia Jasa Administrasi Keuangan 34.358.334 Penyediaan Alat Tulis Kantor ( ATK) 15.472.024 Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan 24.541.316 Penyediaan Makanan dan Minuman 361.398.874 Koordinasi dan

ALOKASI ANGGARAN

587.492.900

7.656.000 35.358.500 15.472.100

24.550.000 438.576.800

50

Konsultasi ke dalam dan luar daerah Penataan dan Pemeliharaan Arsip PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pengadaan Kendaraan Operasioanal

Konsultasi ke dalam dan luar daerah 68.288.880 Penataan dan Pemeliharaan Arsip

65.879.500

66.000.000

Pengadaan Perlengkapan/Peralata n Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan/ Peralatan Kantor

645.583.869 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 441.316.890 Pengadaan Kendaraan Operasioanal 182.926.704 Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor 21.340.275 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan/ Peralatan Kantor

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Penyusunan RENJA SKPD Minitoring, Evaluasi dan Pelaporan

139.885.704 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 25.366.331 Penyusunan Laporan Keuangan 25.515.287 Penyusunan LAKIP 25.516.140 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ 24.764.024 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD 17.718.830 Penyusunan RENJA SKPD 21.005.092 Minitoring, Evaluasi dan Pelaporan

150.146.050

PROGRAM PENGEMBANGAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAA N PEMERINTAH Penyusunan LAKIP Pemprov. Kalbar Tahun 2013 Penyusunan Penetapan Kinerja Pemprov. Kalbar Tahun 2013

466.285.011 PROGRAM PENGEMBANGAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH 179.258.311 Penyusunan LAKIP Pemprov. Kalbar Tahun 2013 59.752.770 Penyusunan Penetapan Kinerja Pemprov. Kalbar Tahun 2013

487.283.732

53.500.000

12.500.000

32.090.500 30.704.150 25.418.500

24.763.900 16.169.000 21.000.000

179.258.311

59.752.770

51

Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja Penyusunan Klarifikasi LAKIP dan TAPKIN SKPD dan Kab/Kota Tahun 2013 Fasilitasi Penerapan Sistem AKIP di Daerah Fasilitasi Sistem Aplikasi AKIP

128.014.651 Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja 38.412.495 Penyusunan Klarifikasi LAKIP dan TAPKIN SKPD dan Kab/Kota Tahun 2013 34.144.440 Fasilitasi Penerapan Sistem AKIP di Daerah 26.675.344 Fasilitasi Sistem Aplikasi AKIP

128.041.651

PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DAERAH Rakor Teknis Bidang Organisasi dan Kepegawaian se Kalimantan Barat Rakor Regional Bidang Organisasi dan Kepegawaian se Kalimantan Rapat Koordinasi Teknis Bidang Kelembagaan Tingkat Nasional Pengembangan Kapasitas dalam Rangka Penyusunan Kebijakan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Pembinaan dan Pengendalian Organisasi Perangkat Daerah Kab/Kota Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kelembagaan PD Penataan Kelembagaan UPT di Lingkungan Prov. Kalbar

999.886.654 PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DAERAH 111.491.200 Rakor Teknis Bidang Organisasi dan Kepegawaian se Kalimantan Barat 101.110.224 Rakor Regional Bidang Organisasi dan Kepegawaian se Kalimantan 93.257.002 Rapat Koordinasi Teknis Bidang Kelembagaan Tingkat Nasional 140.376.330 Pengembangan Kapasitas dalam Rangka Penyusunan Kebijakan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah 269.954.480 Pembinaan dan Pengendalian Organisasi Perangkat Daerah Kab/Kota 99.146.918 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kelembagaan PD 86.385.434 Penataan Kelembagaan UPT di Lingkungan Prov. Kalbar

1.305.121.000

Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Prov. Kalbar Penyusunan Raperda

98.165.266 Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Prov. Kalbar 199.150.000 Penyusunan Raperda

115.000.000

48.412.000

40.144.000 31.675.000

130.611.250

118.450.000

109.250.000

164.450.000

194.774.750

101.200.000

199.150.000

172.235.000

52

Perangkat Daerah Prov. Kalbar PROGRAM PENGEMBANGAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH Penyusunan Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan Asistensi Penyusunan SOP Fasilitasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu Penyusunan Kebijakan Bidang Pelayanan Publik Monitoring dan Evaluasi Penataan Ketatalaksanaan pada Kab/Kota Asistensi Tata Naskah Dinas Monitoring dan Evaluasi Bidang Pelayanan Publik Sosialisasi Peraturan Bidang Ketatalaksanaan Fasilitasi Peningkatan Kinerja Unit Pelayanan Publik Fasilitasi Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR Penyusunan Formasi PNS Asistensi Formasi PNS Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Tahun 2013 Penyusunan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Setda Prov. Kalbar

Perangkat Daerah Prov. Kalbar 721.070.502 PROGRAM PENGEMBANGAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH 77.679.348 Penyusunan Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan 76.824.990 Asistensi Penyusunan SOP 85.361.100 Fasilitasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu 64.020.825 Penyusunan Kebijakan Bidang Pelayanan Publik 98.165.266 Monitoring dan Evaluasi Penataan Ketatalaksanaan pada Kab/Kota 67.256.011 Asistensi Tata Naskah Dinas 76.772.707 Monitoring dan Evaluasi Bidang Pelayanan Publik 64.020.825 Sosialisasi Peraturan Bidang Ketatalaksanaan 85.361.100 Fasilitasi Peningkatan Kinerja Unit Pelayanan Publik 25.608.330 Fasilitasi Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 1.515.571.741 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR 85.437.925 Penyusunan Formasi PNS 89.629.156 Asistensi Formasi PNS 59.752.770 Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Tahun 2013 110.969.431 Penyusunan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Setda Prov. Kalbar

766.070.500

99.771.500

79.255.000 96.000.000

74.000.000

90.355.000

46.370.000 86.124.000

68.195.000

87.000.000

39.000.000

1.810.122.550

100.090.000 105.000.000 70.000.000

130.000.000

53

Penyusunan Kartu Jabatan Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat di Lingkungan LTD Monev Reformasi Birokrasi Penyusunan Anjab di Lingkungan Setda, Dinas Pendidikan, Dishu, Kesbangpol Pendidikan dan Pelatihan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pendidikan Jasmani dan Rohani Sumpah dan Janji PNS di Lingkungan Setda Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Setda Pengelolaan Perpustakaan Pengadaan Buku Perpustakaan Lomba Resensi Buku Penerbitan Leaflet

102.433.321 Penyusunan Kartu Jabatan 106.701.376 Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat di Lingkungan LTD 79.675.975 Monev Reformasi Birokrasi 110.969.431 Penyusunan Anjab di Lingkungan Setda, Dinas Pendidikan, Dishu, Kesbangpol 275.098.383 Pendidikan dan Pelatihan 43.918.286 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional 100.967.244 Pendidikan Jasmani dan Rohani 12.808.165 Sumpah dan Janji PNS di Lingkungan Setda 115.835.013 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Setda 132.309.706 Pengelolaan Perpustakaan 35.851.662 Pengadaan Buku Perpustakaan 33.584.843 Lomba Resensi Buku 19.633.054 Penerbitan Leaflet Workshop Penyusunan Evaluasi Jabatan

TOTAL

5.000.000.000

TOTAL

120.000.000 125.000.000

93.339.950 130.000.000

295.900.000 55.550.000 118.282.500 15.000.000 130.000.000

155.000.000 40.000.000 39.350.100 20.000.000 67.610.000

5.172.236.732

7. Biro Umum a. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2014 Dalam rangka menindaklanjuti Rancangan Awal RKPD yang menjadi acuan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam

pelaksanaan program dan kegiatan pada

Tahun Anggaran 2014, telah disusun Renja Biro Umum Setda Prov. Kalbar dengan usulan anggaran untuk Kegiatan Sekretariat sebesar Rp.51.411.590.720,Rp.5.434.211.250,-

dan

Kegiatan

Biro

Umum

sebesar

sehingga total anggaran yang diusulkan sebesar

Rp.52.411.590.720,- (lima puluh dua miliar empat ratus sebelas juta lima

54

ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) untuk membiayai 10 program dan 106 kegiatan. Setelah menjalani proses asistensi dan pemilahan terhadap kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dan harus dilaksanakan serta disesuaikan dengan kemampuan APBD Kalimantan Barat pada Tahun Anggaran 2014, maka alokasi anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2014sebelum perubahan untuk kegiatan Sekretariat sebesar Rp. Rp.36.000.000.000,- kegiatan Biro Umum sebesar Rp. 5.000.000.000,- sehingga total anggaran murni Biro Umum TA 2014 sebesar Rp.41.000.000.000,-untuk membiayai 10 program dan 98 kegiatan. Tetapi kemudian Biro Umum mendapat tambahan dana dari BPKAD Prov. Kalbar sebesar Rp.4.105.706.500,- yang dialokasikan untuk Peremajaan Jaringan Induk Listrik Kantor Gubernur, sehingga total anggaran Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat TA 2014 adalah sebesar Rp.45.105.706.500,Pada APBD perubahan untuk Kegiatan Sekretariat terjadi pergeseran anggaran yang mengakibatkan berkurangnya anggaran Sekretariat

Daerah

sebesar

Rp

1.010.745.230,-.

Dalam

APBD

PerubahanKegiatan Biro Umum bertambah sebesar Rp. 299.040.120,-, sehingga total anggaran yang dikelola Biro Umum TA 2014 menjadi sebesar Rp.44.394.001.390,- (empat puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta seribu tiga ratus sembilan puluh rupiah). Adapun penyerapan anggaran Biro Umum Setda Prov. Kalbar sampai dengan 31 Desember 2014 untuk Kegiatan Sekretariat adalah sebesar Rp.34.055.552.788,- (86,81%) dan Kegiatan Biro Umum sebesar Rp.4.744.617.270,- (91,84%). Adapun Program/Kegiatan Biro Umum yang berbeda antara yang diusulkan dalam Renja 2014 dengan yang tertampung dalam DPA TA 2014 adalah sebagai berikut :

TABEL 3.12 55

KESESUAIAN PROGRAM/KEGIATAN ANTARA RENJA TA 2014 DENGAN DPA TA 2014 BIRO UMUM SETDA PROV. KALBAR No.

1 I. A.

1.

Program/Kegiatan Dalam Renja TA 2014 2 KEGIATAN SEKRETARIAT Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga

Program/Kegiatan Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran TA 2014 3

Keterangan 4

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tidak Dianggarkan

Penyesuaian Kebutuhan

B.



1.

Tidak Dianggarkan

Kegiatan Baru

2.

Tidak Dianggarkan

Pembangunan Garasi/Tempat Parkir Kendaraan Pembangunaan Pagar

3.

Tidak Dianggarkan


4.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Tempat Ibadah Tidak Dianggarkan

5.

Tidak Dianggarkan

Penyesuaian Kebutuhan Penyesuaian Kebutuhan

6.

Rehabilitasi gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus

Rehabilitasi Gedung Tempat Ibadah Peningkatan Jalan/Jembatan Lingkungan Kantor Rumah Jabatan Tidak Dianggarkan

C.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.

Tidak Dianggarkan

Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop

Kegiatan Baru

Kegiatan Baru


56

II

KEGIATAN BIRO UMUM

D.

Program Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintah Tim Fasilitasi KegiatanKegiatan Pimpinan Peningkatan Wawasan dan Kinerja Pengelolaan Keuangan Setda Prov. Kalbar

1. 2.

3.

Fasilitasi Kegiatan Kesenian dan Hiburan

E.

Program Penertiban Aset Penyusunan Perencanaan Pemeliharaan Aset

1.

Fasilitasi Kegiatan-Kegiatan Pimpinan Tidak Dianggarkan

Perubahan Nomenklatur Penyesuaian Kebutuhan

Fasilitasi Kegiatan Kesenian dan Hiburanpada Kegiatan Pemerintah Provinsi Prov. Kalbar

Perubahan Nomenklatur

Penyusunan RKPBU

Perubahan Nomenklatur

Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2014 alokasi anggaran digunakan untuk mendukung 10 Program dan 99 Kegiatan, tetapi ada perbedaan pada program dan kegiatan yang diusulkan dalam Renja TA 2014dengan yang tertampung dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2014. Hal ini disebabkan karena hal-hal sebagai berikut : 1. Adanya kegiatan baru yang merupakan kebutuhan pimpinan yang mendesak dan harus dipenuhi/dilaksanakan sesuai dengan arahan pimpinan; 2. Adanya

perubahan

nama

kegiatan/perubahan

nomenklatur

yang

disesuaikan dengan hasil asistensi dengan Tim TAPD.

57

b. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 Mengingat program/kegiatan Tahun 2015 belum dapat dievaluasi karena kegiatan dalam proses pelaksanaan maka yang dapat disampaikan adalah evaluasi program/kegiatan yang dikelola Biro Umum Tahun Anggaran 2014. program dan kegiatan seluruhnya

Sebagaimana diketahui pelaksanaan

Biro

bersumber

dari

Umum

Tahun Anggaran

APBD Provinsi

dengan Alokasi

Anggaran

Umum

Provinsi Kalbar baik pada

Setda

perubahan

pada

2014,

Kalimantan

Barat

yang ditetapkan untuk dikelola Biro

kegiatan

anggaran murni dan

Sekretariat

totalnya

sebesar

Rp.39.228.271.715,- dengan realisasi sebesar Rp.34.055.552.788,atau 86,81% dan untuk kegiatan Biro Umum total anggaran sebesar Rp.5.165.729.675,- dengan realisasi sebesar Rp.4.744.617.270,- atau 91,84%. Alokasi Anggaran tersebut pada APBD Murni untuk mendukung 10 Program dan 98 Kegiatan.Adapun Alokasi Anggaran Program/Kegiatan Biro Umum dan realisasinya sebagai berikut : Tabel 3.13 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015 No

Uraian

Anggaran

Realisasi

%

1

2

3 39.228.271.715,-

4 34.055.552.788,-

5 86,81

13.757.823.000,-

12.505.143.799,-

90,89

60.000.000,-

59.110.500,-

98,51

3.040.000.000,-

2.853.316.899,-

93,85

499.181.000,-

321.973.890,-

64,50

A

1 2

3

KEGIATAN SEKRETARIAT Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

58

4

5 6 7 8

9

10 11 12

13

14

15

16

18

B

Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Makan & Minuman Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Penataan dan Pemeliharaan Arsip Dilingkungan Setda Prov. Kalbar Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Jabatan Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor, VVIP Program Peningkatan Sarana & Prasarana

197.523.500,-

193.919.100,-

98,17

30.000.000,-

29.460.000,-

98,20

599.323.250,-

568.500.000,-

94,85

450.000.000,-

449.753.400,-

99,94

534.816.000,-

503.252.800,-

94,09

494.962.000,-

493.582.000,-

99,72

548.050.000,-

536.617.000,-

97,91

3.415.376.750,-

3.053.937.300,-

89,41

1.122.000.000,-

778.888.910,-

69,41

1.299.600.000,-

1.293.900.000,-

99,56

691.800.000,-

634.300.000,-

91,68

91.413.000,-

87.913.000,-

96,17

471.750.000,-

471.491.000,-

99,94

212.027.500,-

175.228.000,-

82,64

15.279.693.700-

14.698.889.012,-

96,19

59

1

2 3 4 5 6 7

8

9

10

11

12

13

14

Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan /Peralatan Rumah Jabatan/ Mess Pengadaan Ac dan Kipas Angin Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Pengadaan Perlengkapan /Peralatan Rumah Tangga Pengadaan/Peningkatan Instalasi Listrik, Telepon, Air Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Dinas Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus Pemeliharaan Taman/Halaman Kantor/Halaman Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Jabatan

2.650.200.000,-

2.539.336.550,-

95,81

133.447.000,-

121.257.011,-

90,86

173.800.000,-

149.072.350,-

85,77

293.951.000,-

254.954.356,-

86,73

307.896.750,-

300.052.000,-

97,45

114.150.000,-

111.929.000,-

98,05

690.600.000,-

688.256.500,-

99,66

351.452.550,-

207.977.385,-

59,17

94.550.000,-

94.028.000,-

99,44

840.150.000,-

823.205.805,-

97,98

120.550.000,-

120.041.000,-

99,57

919.050.000,-

880.016.100,-

95,75

3.909.338.250,-

3.891.246.305,-

99,53

159.075.000,-

139.515.750,-

87,70

60

15

16

17

18

19

20

21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33

Pemeliharaan Rutin/Berkala AC dan Kipas Angin Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Studio dan Komunikasi Pemeliharaan Sarana / Prasarana Sistem Informasi Pemeliharaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor Pembangunan Garasi/Tempat Parkir Kendaraan Pembangunan Pagar Pengadaan Meubeleir Pengadaan Mesin Pompa Air Pemeliharaan Rutin / Berkala Wisma Daerah Pemeliharaan Rutin / Berkala Gudang Pemeliharaan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar Pemeliharaan Rutin/Berkala Bak Air/Menara Air Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Air Pemeliharaan Rutin/Berkala Saluran Air Pemeliharaan Instalasi Listrik/ Telepon Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleir Pemeliharaan

301.726.000,-

294.684.875,-

97,66

140.338.000,-

125.306.550,-

89,28

272.280.000,-

234.394.525,-

86,08

188.272.900,-

186.836.875,-

99,23

147.053.000,-

147.048.850,-

99,99

445.000.000,-

436.244.825,-

98,03

107.900.000,242.600.000,41.191.250,-

107.376.500,239.191.700,40.485.550,-

99,51 98,59 98,28

168.625.000,-

166.809.650,-

98,92

105.200.000,-

103.921.100,-

98,78

418.500.000,-

413.527.000,-

98,81

179.600.000,-

174.684.000,-

97,26

68.550.000,-

64.276.000,-

93,76

90.015.000,-

89.409.400,-

99,32

190.750.000,-

188.262.500,-

98,69

111.070.000,-

110.675.000,-

99,64

73.550.000,-

73.505.500,-

99,93

328.712.000,-

315.922.500,-

96,10 61

34

35

36 37 38 39

C 1

D 1 2.

E

1 2 3

Rutin/Berkala Generator Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin Pompa Air Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga Rehabilitasi Gedung Kantor Rehabilitasi Gedung Tempat Ibadah Rehabilitasi Gudang Peningkatan Jalan/Jembatan Lingkungan Kantor Rumah Jabatan

43.950.000,-

27.008.000,-

61,45

17.400.000,-

17.385.000,-

99,91

328.200.000,-

325.813.000,-

99,27

205.200.000,-

205.000.000,-

99,90

105.200.000,201.150.000,-

102.942.000,200.058.000,-

97,85 99,45

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja Beserta Perlengkapannya

523.050.000,-

511.302.000,-

97,75

523.050.000,-

511.302.000,-

97,75

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan 3. Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop

150.000.000,-

71.021.100,-

47,34

60.000.000,-

33.887.700,-

56,47

90.000.000,-

37.133.400,-

41,25

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan RENJA SKPD

435.956.668,-

380.681.200,-

87,32

93.671.900,-

88.076.000,-

94,02

123.769.900,30.250.000,-

111.815.950,22.899.000,-

90,34 75,69

62

4

5

6 F

1

G

1

2

3

4

5

6

Penyusunan LPPD dan LKPJ Biro Umum Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat, KDH / WKDH dan Biro Umum Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah Penyusunan/Pelaporan Inventarisasi Aset Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah Penyediaan Jasa Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Fasilitasi Kegiatan Dialog/ Pertemuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen Pemerintahan dan Non Departemen/Luar Negeri Fasilitasi Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ke Dalam dan Luar Daerah Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Fasilitasi Kunjungan Presiden dan Wakil Presiden RI

48.468.498,-

38.560.300,-

79,55

105.724.370,-

91.501.450,-

86,54

34.072.000,-

27.828.500,-

81,67

106.300.000,-

102.147.600,-

96,09

106.300.000,-

102.147.600,-

96,09

8.975.448.347,-

5.786.368.077,-

64,46

350.000.000,-

97.536.816,-

27,86

186.800.000,-

84.962.200,-

45,48

214.983.000,-

57.014.000,-

26,52

2.441.019.897,-

1.033.589.171,-

42,34

683.000.000,-

471.134.400,-

68,98

965.270.000

0,-

0,00

63

7

8

9

H

1 2

3

4 5

6

7

8

Pengadaan Sarana, Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH Pengadaan Sarana, Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH Rehabilitasi Sarana/Prasarana Rumah Jabatan KDH/WKDH

1.413.395.450,-

1.379.292.090,-

97,58

2.455.830.000,-

2.398.530.400,-

97,66

265.150.000,-

264.309.000,-

99,68

KEGIATAN BIRO UMUM Program Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintah Fasilitasi KegiatanKegiatan Pimpinan Penyusunan Bahan Klarifikasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh Lembaga Pengawasan Fungsional Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan dan Tugas Ketatausahaan Biro dan Pimpinan Penataan Administrasi Kepegawaian Biro Umum Penyelesaian LP2P Pejabat/PNS di Lingkungan Setda Dukungan Fasilitasi Peningkatan pelayanan di Lingkungan Sekretariat Daerah Operasional Tim Ad Hoc Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Asisten Administrasi dan Umum

5.165.729.675,4.458.902.655,-

4.744.617.270,4.075.529.050,-

91,84 91,40

386.818.400,-

303.572.000,-

78,47

213.521.175,-

193.527.250,-

90,63

77.800.950,-

74.280.950,-

95,47

78.800.000,-

74.680.000,-

94,77

43.588.850,-

38.325.375,-

87,92

576.825.700,-

557.387.800,-

96,63

149.765.050,-

131.773.300,-

86,22

316.683.500,-

280.168.600,-

88,46

64

9

10

11

12

13

14

15

I

1 2

3

4

Peningkatan Pelayanan Persandian Telekomunikasi Kelistrikan Dan Sound System Fasilitasi Kegiatan Kesenian dan Hiburan Pada Kegiatan Pemerintah Provinsi Kalbar Peningkatan Pelayanan Kerumahtanggaan Pimpinan Lainnya Dukungan Fasilitasi Pelayanan Kerumahtanggaan di VIP dan VVIP Dukungan Kegiatan Tugas-Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Staf Ahli Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretaris Daerah

524.751.750,-

493.242.200,-

93,99

398.282.280,-

363.990.000,-

91,39

157.637.000,-

149.586.600,-

99,30

167.408.000,-

161.192.000,-

96,28

925.250.000,-

855.153.275,-

92,42

264.550.000,-

261.934.500,-

99,01

184.220.000,-

136.715.200,-

74,21

Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Setda Penataan Administrasi Keuangan Setda Penyelesaian Administrasi Penatausahaan Gaji di Lingkungan Setda Penyusunan Neraca Setda, Biro Umum Sekretariat Daerah Prov. Kalbar Penyusunan Jurnal Setda Prov. Kalbar dan Biro

425.582.320,-

398.911.350,-

93,73

133.188.180,-

125.572.000,-

94,28

98.599.740,-

90.841.150,-

92,13

141.859.300,-

135.758.900,-

95,69

51.935.100,-

46.739.300,-

89,99

65

Umum J 1 2 3

Program Penertiban Aset Pengamanan Aset Penyimpanan dan Distribusi Aset Penyusunan RKPBU

Jumlah Setda + Biro Umum

8.

281.244.700,-

270.176.870,-

96,06

96.957.000,102.784.700,-

92.859.850,102.284.020,-

95,77 99,51

81.503.000,-

75.033.000,-

92,06

44.394.001.390,-

38.800.170.058,-

87,40

Biro Hubungan Masyarakat (HUMAS) Pelaksanaan Program/Kegiatan pada Biro Humas Tahun Anggaran 2015 belum dapat dievaluasi mengingat

kegiatan baru berjalan pada

Triwulan I. Pada Tahun 2015 ini, Biro Humas akan menyampaikan hasil Evaluasi kegiatan Biro Humas dan Protokol Tahun Anggaran

2014, dimana

belum terjadi perubahan Nomenklatur dan perubahan Struktur Organisasi. Untuk mendukung kegiatan yang dilaksanakan maka pada tahun 2014, Total alokasi Anggaran Biro Humas dan Protokol Tahun 2014 yang bersumber

dari

APBD

Provinsi

Kalbar

TA.

2014

berjumlah

Rp.7,120.196.500,- sedangkan realisasi anggaran yang dicapai sebesar Rp. 6,910,542,530.00,-atau 97,06 %. Adapun Program/Kegiatan dan Anggarannya sebagai berikut : TABEL 3.14 PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2014

Uraian No 1

Realisasi

( %)

APBD 2 BIRO HUMAS DAN PROTOKOLER SETDA PROV KALBAR

3

4

7,120,196,500.00

6,910,542,530.00

5

66

I

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1,416,414,000.00

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

5,400,000.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

37,308,000.00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

17,000,000.00

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

125,500,000.00

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga

15,000,000.00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan

418,638,000.00

Penyediaan Makanan dan Minuman

30,000,000.00

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah

200,000,000.00

Penyediaan Jasa Publikasi/Iklan dan Dokumentasi

500,000,000.00

Penataan dan Pemeliharaan Arsip

67,568,000.00

1,386,086,155.00

97.86

4,801,500.00

88.92

37,302,000.00

99.98

15,368,000.00

90.40

125,500,000.00

100.00

12,263,500.00

81.76

418,448,000.00

99.95

15,290,000.00

50.97

191,650,155.00

95.83

500,000,000.00

100.00

65,463,000.00 96.88

II


152,569,000.00

Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor

70,000,000.00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi

62,569,000.00

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor

10,000,000.00

138,645,000.00

69,379,000.00

56,990,000.00

9,596,000.00

90.87 99.11

91.08

95.96

67

III

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi

10,000,000.00


90,000,000.00

Pendidikan dan Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Penyusunan Analisa Jabatan Penetapan Kinerja

IV

83,212,375.00

19,845,300.00

25,000,000.00

21,094,575.00

25,000,000.00

24,320,500.00

20,000,000.00

17,952,000.00

26.80

92.46 99.23 84.38 97.28 89.76

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

227,600,000.00

Penyusunan Laporan Keuangan

35,000,000.00

25,804,500.00

35,000,000.00

34,797,200.00

20,000,000.00

15,680,000.00

Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ

35,000,000.00

34,355,000.00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

67,600,000.00

67,540,000.00

Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD

35,000,000.00

28,805,000.00

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK/HUMAS.

3,833,504,500.00

3,747,898,210.00

97.77

Penyusunan Notulansi/Risalah Rapat dan Kunjungan Kerja Pejabat

170,000,000.00

169,917,300.00

99.95

Penyusunan LAKIP Penyusunan RENJA SKPD

V

20,000,000.00

2,680,000.00

206,981,700.00 90.94 73.73 99.42 78.40 98.16 99.91 82.30

68

Pemprov.Kalbar Penyaringan Informasi dan Penghimpunan Kliping Pemberitaan Media Massa

175,000,000.00

173,255,600.00

99.00

Penyusunan Pidato Apel awal Bulan dan Himpunan Pidato Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah

140,000,000.00

139,901,000.00

99.93

Pengadaan Bahan dan Penyusunan Dokumentasi Kegiatan Pemprov.Kalbar

600,266,000.00

Sosilaisasi dan Koodinasi Tugas dan Fungsi Pengelolaan Informasi Daerah

195,000,000.00

Pameran Kegiatan Kehumasan Dalam dan Luar Daerah

210,000,000.00

591,093,785.00

176,691,100.00

157,372,600.00

98.47

90.61

74.94

Dialog Interaktif melalui Media Elektronik Televisi dan Radio

50,000,000.00

50,000,000.00

100.00

Penyebaran Informasi Pembangunan Pemprov.Kalbar Melalui Media Elektronik dan Online dan Media Luar Ruang,

300,000,000.00

299,974,400.00

99.99

Klarifikasi dan Jumpa Pers Pemberitaan

175,000,000.00

175,000,000.00

100.00

Peliputan dan Pemberitaan Kegiatan dan Kebijakan Pemprov.

666,013,500.00

663,871,575.00

99.68

Kerjasama Publikasi dan Iklan Melalui Media Cetak dan Elektronik

700,000,000.00

Koordinasi/Konsultasi Pengelolaan Pengaduan Dalam dan Luar Daerah

82,225,000.00

699,295,550.00

82,225,000.00

99.90

100.00

69

Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Teknis Kehumasan Pemkab/Kota seKalbar

125,000,000.00

125,000,000.00

100.00

60,000,000.00

59,850,000.00

99.75

Penerbitan Buletin Eksekutif

Penyelenggaraan Administrasi Keuangan, Kepegawaian & Ketatausahaan

185,000,000.00

PROGRAM PENINGKATAN VI PELAYANAN KEPROTOKOLAN

1,400,109,000.00

184,450,300.00

1,347,719,090.00

99.70

96.26

Operasional Pengeturan Tempat dan Sarana Upacara

75,000,000.00

Bimtek Keprotokolan

375,000,000.00

Operasional Pelayanan Tamu/Pimpinan dalam dan Luar Negeri

170,109,000.00

Fasilitas Keprotokolan Pendampingan Kegiatan Pimpinan

628,000,000.00

617,524,397.00

98.33

Fasilitasi Keprotokolan Perjalanan Dinas Luar Negeri

52,000,000.00

39,450,800.00

75.87

Penyusunan Pergub Tentang Keprotokolan dan Penomoran Kendaraan Dinas

100,000,000.00

7,120,196,500.00

74,885,000.00

351,917,463.00

164,930,430.00

99,011,000.00 6,910,542,530.00

99.85

93.84

96.96

99.01

97.06

70

c. CAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT SAMPAI DENGAN TAHUN 2014 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas dan kewajiban

membantu

Gubernur

dalam

menyusun

kebijakan

dan

mengkoordinasikan kebijakan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga Lainnya dan Satuan Polisi Pamong Praja serta menyelenggarakan tugas dekonsentrasi serta tugas lainnya yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah satuan kerja unik yang memiliki karakteristik tersendiri, dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut dijabarkan melalui tugas dan fungsi dari masingmasing Biro. Sehingga kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah gambaran integritas tingkat capaian kinerja Biro-Biro yang bernaung di dalam Satuan Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa Sekretariat Daerah merupakan unsur staf pimpinan yang memiliki fungsi staffing yaitu perumusan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh fungsi operasional (Dinas Daerah) dan fungsi penunjang (Lembaga Teknis Daerah). Hal tersebut mengandung arti bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah tidak secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun memberikan “pelayanan” kepada unsur pimpinan, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat Daerah. Adapun capaian Renstra

Sekretariat Daerah

Provinsi Kalimantan

Barat sampai dengan tahun 2014dapat dilihat darigambaran kinerja pelayananSekretariatDaerah Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu 2013-2018yang merupakantingkat capaian kinerja dari masing-masing Biro, dimana berdasarkan hasil evaluasi dan pelaporan pada sampai tahun 2014 kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dapat digambarkan dari uraian dan tabel sebagai berikut : 1.

Terwujudnya pemerintahan yang baik dengan terfasilitasinya tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas-tugas pemerintahan umum yang diamanatkan pemerintah kepada pemerintah daerah;

71

2.

Terselenggaranya

pembinaan

dan

evaluasi

penyelenggaraan

pemerintahan daerah; 3.

Terfasilitasinya administrasi penataan daerah;

4.

Terkoordinasinya kegiatan Penyusunan Manajemen Pemerintahan Desa/ Kelurahan;

5.

Tertatanya jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

6.

Tersusunnya kerangka regulasi baik peraturan daerah, peraturan gubernur, maupun keputusan gubernur dalam rangka mendukung tugas pemerintahan dan pembangunan;

7.

Dapat

memberikan

bantuan

hukum

kepada

aparatur

dalam

menyelesaikan permasalahan hukum; 8.

Terlaksananya Pengawasan, Monitoring, Evaluasi Perda Kab/Kota seKalimantan Barat;

9.

Terlaksananya Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Kepala Daerah Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Barat secara aman dan terkendali;

10. Terbentuknya pemekaran daerah kabupaten/kota yaitu Kabupaten Kubu

Raya dan Kabupaten Kayong Utara; 11. Ter-update-nya

validasi

data

penduduk

untuk

mendukung

penyelenggaraan pilkada; 12. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan; 13. Terfasilitasi dan terkoordinasinya upaya pengembangan produk dan

usaha pertanian yang unggul, kompetitif dan menguntungkan serta fasilitasi peningkatan ketahanan pangan dan SDM petani melalui penyuluhan pertanian; 14. Terfasilitasi

dan

terkoordinasinya

kebijakan

pemanfaatan

dan

pengembangan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan; 15. Terfasilitasi dan terkoordinasinya kebijakan pengembangan Sarana

Perekonomian Daerah yang memadai; 16. Terfasilitasi dan terkoordinasinya kebijakan pengendalian Administrasi

Pembangunan Ekonomi yang efisien dan efektif; 17. Penetapan beberapa kebijakan dibidang ekonomi, pertanian, peternakan,

perkebunan,

kehutanan,

perikanan,

kelautan,

perindustrian, 72

perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, tata ruang, pengairan, prasarana wilayah, pemukiman dan lain sebagainya dalam rangka mendorong laju pertumbuhan ekonomi; 18. Terfasilitasinya pembinaan Organisasi dan kegiatan keagamaan Islam

yang bertujuan meningkatnya kualitas kehidupan beragama Islam di Kalimantan Barat; 19. Terfasilitasinya pembinaan Organisasi dan Lembaga agama Kristen dan

Katholik

se-Kalimantan

Barat

dalam

rangka

sinergitas

Program

Pembangunan Keagamaan di Kalimantan Barat; 20. Terfasilitasinya pembinaan lembaga dan Organisasi Agama Hindu,

Buddha dan Konghucu yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan Umat Hindu, Buddha dan Konghucu di Kalimantan Barat; 21. Meningkatnya kerukunan hidup umat beragama dan kerjasama intern

umat beragama, antar umat beragama dan umat beragama dengan Pemerintah di Kalimantan Barat; 22. Meningkatnya pelaksanaan kebijakan penanganan masalah sosial di

Kalimantan Barat; 23. Meningkatnya sinergitas dalam menyelenggarakan Koordinasi, Fasilitasi,

dan Perumusan Kebijakan di Bidang Kesehatan dan KB; 24. Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Kebijakan Pemerintah Provinsi

Kalimantan

Barat

Pemberdayaan

di

Bidang

Masyarakat,

Tenaga

Perempuan

Kerja dan

dan Anak,

Transmigrasi, Pendidikan,

Kebudayaan, kepemudaaan dan Olahraga; 25. Tertatanya kelembagaan organisasi perangkat daerah, unit pelaksana

teknis pada Dinas daerah, Staf Ahli Gubernur, dan lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah; 26. Tersusunnya kajian mengenai implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

pemerintah (AKIP); 27. Tersusunnya kajian dibidang pengembangan budaya kerja aparatur; 28. Tersusunnya kajian Organisasi Perangkat Daerah untuk penyusunan

perubahan Perda;

73

29. Terlaksananya

fasilitasi

raperda

organisasi

perangkat

daerah

kabupaten/kota dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah kabupaten/kota; 30. Terlaksananya koordinasi untuk membahas permasalahan-permasalahan

kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisis kebijakan aparatur dengan kabupaten/kota; 31. Tersusunnya hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja Perangkat

Daerah; 32. Tersusunnya tatalaksana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas

perangkat

daerah

seperti

standar

pelayanan

minimum,

standar

operasional prosedur dan lain sebagainya; 33. Tersusunnya formasi penerimaan PNS Provinsi Kalimantan Barat; 34. Terfasilitasinya aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya; 35. Terfasilitasinya pimpinan dalam menjalankan tugas pemerintahan dan

pembangunan; 36. Pelayanan dan penataan dibidang sarana dan prasarana kerja dan aset

daerah,

seperti

pengadaan,

pendistribusian,

pemeliharaan

dan

perawatan, inventarisasi dan penghapusan alat perlengkapan kantor, sarana prasarana kantor lainnya dan sejumlah aset baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak di Lingkungan Sekretariat Daerah; 37. Pelayanan,

penatausahaan administrasi dan pengelolaan dibidang

keuangan, anggaran dan pembangunan di Lingkungan Sekretariat Daerah; 38. Pelayanan,

penatausahaan

administrasi,

monitoring

dan

evaluasi

terhadap program dan kegiatan pembangunan di Lingkungan Sekretariat Daerah; 39. Penatausahaan

Lingkungan

administrasi

Sekretariat

keuangan,

Daerah

pelayanan

Provinsi Kalimantan

aparatur

di

Barat, serta

pelayanan dan fasilitasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 40. Terjalinnya kerjasama dan harmonisasi antara pemerintah daerah dan

media massa; 41. Pemberitaan yang berimbang tentang Pemerintah Provinsi Kalimantan

Barat dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan; 74

42. Terlaksananya

pelaksanaan

tugas

dibidang

kehumasan,

seperti

penerbitan majalah, pers release, kerjasama dengan insan/lembaga pers, ekspose kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dll.

Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2014 dengan Target Jangka Menengah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014

Kinerja 2014 No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target

Realisasi

%

Target Jangka Menengah Renstra 2014

Penanggung Jawab

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Terkoordinirnya penyelenggaraa n pemerintahan umum di Provinsi Kalimantan Barat Terselenggarany a pembinaan dan evaluasi penyelenggaraa n pemerintahan daerah Terselenggarany a pembinaan dan evaluasi penyelenggaraa n pemerintahan daerah Terselenggarany a pembinaan dan evaluasi penyelenggaraa n pemerintahan daerah Terselenggarany a pembinaan dan evaluasi penyelenggaraa n pemerintahan daerah Terfasilitasinya kegiatan penataan daerah

Jumlah kegiatan yang terfasilitasi dalam rangka penguatan penyelenggaraan pemerintahan umum

5

7

140

5

Biro Pemerintaha n

Jumlah informasi KDH Bagi Pemerintah Pusat

3

3

100

3

Biro Pemerintaha n

Jumlah urusan pemerintahan yang ditata

2

2

100

2

Biro Pemerintaha n

Persentase Fasilitasi Keanggotaan DPRD Pemprov Kalbar dan DPRD Kab/Kota

1

1

100

1

Biro Pemerintaha n

Persentase Fasilitasi Pejabat Negara dan DPRD

1

1

100

1

Biro Pemerintaha n

Jumlah Fasilitasi Penegasan Batas Antar Kab/Kota dalam satu Provinsi

3 segmen batas

5 segmen batas

167

2 segmen batas

Biro Pemerintaha n

Terfasilitasinya kegiatan penataan daerah Terkoordinirnya dan tertatanya kegiatan kerjasama dalam negeri dan luar negeri dalam menunjang

Jumlah Fasilitas Penegasan Batas Antar Provinsi

1 segmen batas

2 segmen batas

200

2

Biro Pemerintaha n

Jumlah Kab/Kota yang tertib administrasi dalam melakukan kerjasama

3 Kab/ Kota

3 Kab/Kota

100

14 Kab/ Kota

Biro Pemerintaha n

2

3

4

5

6

7

8

75

pembangunan di Prov. Kalbar

9

Terciptanya masyarakat yang taat hukum

10

Terwujudnya sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang sesuai dengan kebutuhan Terciptanya tertib administrasi dokumen produk hukum Provinsi Kalimantan Barat Tersalurnya informasi dan pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundangundangan Terciptanya tertib administrasi dokumentasi Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Terwujudnya inventarisasi hukum adat Terwujudnya pengelolaan website JDIH Prov Kalbar yang baik Terwujudnya pengelolaan data perundangundangan daerah yang baik Terbinanya kesadaran hukum masyarakat perbatasan

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Terwujudnya pengelola dokumentasi dan informasi hukum yang profesional Jumlah produk hukum daerah yang memenuhi aspek filosofis, sosiologis dan yuridis serta

Terciptanya masyarakat yang taat akan peraturan perundangundangan Terlaksananya pengembangan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum

150 orang

150 orang

100

150 orang

Biro Hukum

14 Kabupaten /Kota

14 Kabupaten/K ota

100

14 Kabupaten/K ota

Biro Hukum

Jumlah buku Lembaran Daerah yang disusun Tahun 2013

25 buku

25 Buku

100

25 buku

Biro Hukum

Terlaksananya kegiatan sosialisasi perundangundangan

150 orang

0

0

150 orang

Biro Hukum

Tersedianya buku Berita Daerah Prov Kalbar

20 buku

20 buku

100

10 buku

Biro Hukum

Terlaksananya inventarisasi hukum adat Tersedianya JDIH Prov Kalbar yang up todate

5 buku

5 buku

100

10 buku

Biro Hukum

1 unit

1 unit

100

1 unit

Biro Hukum

Tersedianya data digital perundangundangan daerah

800 data

800 data

100

-

Biro Hukum

Terciptanya masyarakat perbatasan yang taat akan peraturan perundangundangan Terciptanya peningkatan SDM pengelola dokumentasi dan informasi hukum

150 orang

150 orang

100

150 orang

Biro Hukum

30 orang

30 orang

100

30 orang

Biro Hukum

Terbentuknya Perda aspiratif, akomodatif dan sesuai dengan perkembangan prolegda yang telah ditetapkan

10 Perda

11 Perda

110

10 Perda

Biro Hukum

76

sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat

20

21

22

23

24

25

Terciptanya kerjasama antara Biro Hukum dengan SKPD terkait dalam fasilitasi penyusunan dan pembahasan Keputusan Gubernur Tersedianya kajian/pertimban gan hukum yang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku Tersedianya MOU dan perjanjian kerjasama yang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku Meningkatnya koordinasi antara Biro Hukum dengan SKPD terkait dan DPRD dalam proses pembentukan Perda mulai dari perencanaan sampai pada pembentukan perda agar terarah, terencana, terpadu dan tertib prosedur Meningkatnya kerjasama antara Biro Hukum dengan SKPD terkait dalam fasilitasi penyusunan dan pembahasan Peraturan Gubernur Meningkatnya koordinasi antara Biro Hukum dengan SKPD terkait dalam rencana penyusunan Peraturan Gubernur agar Peraturan Gubernur yang akan disusun dapat terencana dan terukur

Tersedianya Keputusan Gubernur yang memenuhi aspek filosofis sosiologis dan yuridis

550 Keputusan Gubernur

670 Keputusan Gubernur

122

750 Keputusan

Biro Hukum

Tersedianya kajian dan pertimbangan hukum bagi pimpinan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan

30 kajian

24 Kajian

80

20 kajian

Biro Hukum

Tersedianya bahan MOU dan perjanjian kerjasama

30 MOU/ perjanjian kerjasama

42 MOU/perjanji an kerjasama

140

30 perjanjian kerjasama

Biro Hukum

Terkoordinasinya penyusunan Perda yang sesuai dengan skala prioritas, terencana dan terpadu dan sistematis

1 Keputusan DPRD

1 Keputusan DPRD

100

1 Keputusan

Biro Hukum

Tersedianya Peraturan Gubernur yang memenuhi aspek filosofis, sosiologis dan yuridis

50 Peraturan Gubernur


138

50 Peraturan

Biro Hukum

Jumlah Peraturan Gubernur yang memenuhi aspek filosofis, sosiologis dan yuridis



88

-

Biro Hukum

77

26

27

28

29

30

Terlaksananya penanganan dan pembelaan hukum perkara perdata dan TUN di pengadilan Terwujudnya penanganan perkara masyarakat kurang mampu di pengadilan

Penanganan perkara perdata dan TUN dan monitoring pemantauan kasus hukum di pengadilan

8 perkara

15 Perkara

188

8 perkara/kasu s

Biro Hukum

Terlaksananya pendampingan hukum kepada masyarakat kurang mampu dalam penanganan perkara di pengadilan

20 kasus

15 kasus

75

25 kasus

Biro Hukum

Terwujudnya penyelesaian kasus sengketa hukum dalam masyarakat di luar sidang pengadilan melalui mediasi bantuan hukum Terlaksananya persamaan persepsi, peningkatan pemahaman dan koordinasi pelaksanaan RANHAM 2011 2014 Terwujudnya penguatan dalam pemajuan dan perlindungan HAM di Kalbar

Terlaksananya fasilitasi penyelesaian kasus sengketa hukum dalam masyarakat melalui mediasi bantuan hukum di luar sidang pengadilan Terlaksananya koordinasi antar panitia RANHAM Provinsi dengan Pemerintah Kab/Kota se-Kalbar

8 kasus

7 kasus pengaduan

88

12 kasus

Biro Hukum

2 laporan

2 laporan

100

100 orang 2 laporan

Biro Hukum

Pengeluaran dana pendampingan terhadap saksi korban permasalahan HAM

16 pendampin gan

17 pendamping an

106

15 pendamping an/ kasus

Biro Hukum

Penguatan kebijakan terhadap berbagai kegiatan dalam pemantuan dan perlindungan HAM Terlaksananya rapat koordinasi penyusunan produk hukum Kabupaten/Kota se Kalbar

14 Kab/Kota

13 kegiatan di Kab/ Kota

93

-

Biro Hukum

40 orang

40 orang

100

40 orang

Biro Hukum

Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap draft Raperda Kabupaten/Kota

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

100

80 dok

Biro Hukum

31

32

33

Tersusunnya kebijakan produk hukum Kabupaten/ Kota yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan kepentingan umum Tersusunnya kebijakan produk hukum Kabupaten/ Kota yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan kepentingan umum

78

34

35

36

37

38

39

Tersusunnya kebijakan produk hukum Kabupaten/ Kota yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan kepentingan umum Tersusunnya kebijakan produk hukum Kabupaten/ Kota yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan kepentingan umum Tersusunnya kebijakan produk hukum Kabupaten/ Kota yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan kepentingan umum Terciptanya pemahaman dan persamaan persepsi Pemda dalam merancang dan menetapkan produk hukum daerah Terwujudnya produk hukum daerah yang sesuai dengan ketentuan perundangundangan Tersedianya dukungan database kependudukan yang akurat untuk mengidentifikasi penduduk yang kurang mampu/ miskin, kondisi kesehatan dan pendidikan.

Identifikasi tindak lanjut hasil klarifikasi dan evaluasi produk hukum Kabupaten/Kota seKalbar

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

100

100 dok

Biro Hukum

Pengawasan refresif produk hukum Kabupaten/Kota seKalbar

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

100

-

Biro Hukum

Pengawasan preventif hasil evaluasi Raperda Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota

14 Kab/Kota

12 Kab/Kota

100

100 dok

Biro Hukum

Terlaksananya studi orientasi penyusunan produk hukum Kab/Kota seKalbar

40 orang

40 orang

100

50 orang

Biro Hukum

Pengawasan preventif hasil evaluasi Raperda Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Data penduduk rentan administrasi kependudukan

3 Kab/Kota

3 Kab/Kota

100

100 dok

Biro Hukum

5 Kab/Kota

5 Kab/Kota

100

5 Kab/Kota

Biro Dukcapil

1 Kali Pertemuan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendaftaran Penduduk Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pengawasan Mobilitas Penduduk Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Konsultasi Perkembangan

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

100

14 Kab/Kota

Biro Dukcapil

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

100

14 Kab/Kota

Biro Dukcapil

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

100

14 Kab/Kota

Biro Dukcapil

79

Kependudukan

1 Kali Pertemuan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan 1 Kali Pertemuan dan Laporan Pelaksanaan Rapat Teknis Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Prov. Kalbar

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

100

14 Kab/Kota

Biro Dukcapil

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

100

14 Kab/Kota

Biro Dukcapil

Perangkat dan jaringan komunikasi data yang dapat berfungsi baik dalam mendukung pelayanan perekaman e-KTP dan laporan hasil kegiatan Kabupaten/kota yang menerapkan SIAK untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Validitas data penduduk Kalbar yang menjadi rujukan Dinas/Instansi/Swas ta dalam perencanaan pembangunan Fasilitasi dan pembinaan, koordinasi dan konsultasi peningkatan kualitas laporan data Kab/Kota dan Diperolehnya informasi data kependudukan yang valid dalam rangka peningkatan kualitas laporan data kependudukan Kab/Kota se Kalbar Pelayanan administrasi kependudukan dan capil kepada masyarakat semakin meningkat

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

100

14 Kab/Kota

Biro Dukcapil

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

100

14 Kab/Kota

Biro Dukcapil

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

100

14 Kab/Kota

Biro Dukcapil

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

100

14 Kab/Kota

Biro Dukcapil

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

100

14 Kab/Kota

Biro Dukcapil

80

40

41

Terkoordinasiny a upaya untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, status penduduk di dalam database kependudukan, kepastian dan perlindungan hukum bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri serta pengawasan kepemilikan dokumen bagi tenaga kerja asing yang bekerja di daerah Dilakukannya perbaikan manajemen pelayanan publik dengan meningkatkan kualitas dan kapabilitas SDM aparatur serta kelembagaan menyesuaikan kelembagaan pada Kementerian Dalam Negeri.

Kabupaten/kota yang telah melakukan koordinasi konsolidasi data penduduk untuk Pemilu Presiden Tahun 2014 SKPD dan instansi lainnya yang menggunakan dan memanfaatkan data dari hasil pengolahan database kependudukan Prov. Kalbar Kabupaten/kota yang telah melakukan pemutakhiran dan akurasi data DP4 Pilkada dan laporan pelaksanaan kegiatan Buku Profil Perkembangan Kependudukan

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

100

14 Kab/Kota

Biro Dukcapil

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

100

14 Kab/Kota

Biro Dukcapil

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

100

14 Kab/Kota

Biro Dukcapil

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

100

14 Kab/Kota

Biro Dukcapil

Koordinasi antara Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta instansi terkait dalam mengatasi masalah SKP dan SKPLN bagi TKI dan dokumen kependudukan bagi TKA 2 Kali Pertemuan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Pendaftaran Penduduk Pindah Datang WNI dalam wilayah NKRI dan Antar Negara

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

100

14 Kab/Kota

Biro Dukcapil

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

100

14 Kab/Kota

Biro Dukcapil

1 Kali Pertemuan dan Laporan Pelaksanaan Rapat Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur Penyelenggara Pendaftaran Penduduk Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi dan Ketatausahaan Biro Kependudukan dan Catatan Sipil

40 Orang Peserta dari 14 Kab/Kota


100


Biro Dukcapil

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100

1 Kegiatan

Biro Dukcapil

3 Biro

3 Biro

100

3 Biro

Biro Dukcapil

Pelayanan administrasi kepada Biro di lingkungan Asisten Administrasi Pemerintahan

81

42

Terkoordinasiny a upaya untuk memberikan kemudahan kepemilikan dokumen kependudukan dengan Kabupaten/ kota dan instansi terkait, sesuai dengan aturan yang berlaku.

Data dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan dan Supervisi Pencatatan Kelahiran, Kematian, Status Anak dan Perubahan Nama 1 Kali Pertemuan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Pencatatan Sipil Se - Kalbar

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

100

14 Kab/Kota

Biro Dukcapil

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

100

14 Kab/Kota

Biro Dukcapil

Data dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Pengawasan Pencatatan Sipil Data dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Data dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan percepatan Penyelesaian Penerbitan Akta Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu 60 Hari Data dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Pelaporan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Data dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan dan Supervisi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Kewarganegaraan, dan Peristiwa Penting Lainnya Data dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sinkronisasi Pelaporan Penyelenggaraan Pencatatan Perkawinan, Penduduk yang Beragama Islam

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

100

14 Kab/Kota

Biro Dukcapil

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

100

14 Kab/Kota

Biro Dukcapil

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

100

14 Kab/Kota

Biro Dukcapil

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

100

14 Kab/Kota

Biro Dukcapil

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

100

14 Kab/Kota

Biro Dukcapil

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

100

14 Kab/Kota

Biro Dukcapil

82

43

44

45

46

Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dalam rangka menunjang tugas-tugas di Lingkungan Biro Kependudukan dan Catatan Sipil Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Biro Kependudukan dan Catatan Sipil

Meningkatnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Biro Kependudukan dan Catatan Sipil Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi kebijakan upaya pengembangan produk dan usaha bidang pertanian yang unggul, kompetitif dan menguntungkan, serta fasilitasi peningkatan ketahanan pangan dan SDM petani melalui penyuluhan pertanian

1 Kali Pertemuan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan dan Ketentuan Bidang Pencatatan Sipil 1 Kali Pertemuan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Permendagri No. 34 Tahun 2014 Tentang Spesifikasi Teknis Perangkat KTP Elektronik Laporan Kegiatan Perjalanan ke Dalam dan Luar Daerah

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

100

14 Kab/Kota

Biro Dukcapil

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

100

14 Kab/Kota

Biro Dukcapil

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

100

14 Kab/Kota

Biro Dukcapil

Laporan Keuangan Biro Kependudukan dan Catatan Sipil

2 Kegiatan

2 Kegiatan

100

2 Kegiatan

Biro Dukcapil

LAKIP Biro Kependudukan dan Catatan Sipil

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100

1 Kegiatan

Biro Dukcapil

RENJA Biro Kependudukan dan Catatan Sipil

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100

1 Kegiatan

Biro Dukcapil

LPPD dan LKPJ Biro Kependudukan dan Catatan Sipil

2 Kegiatan

2 Kegiatan

100

2 Kegiatan

Biro Dukcapil

RKA dan DPA Biro Kependudukan dan Catatan Sipil

2 Kegiatan

2 Kegiatan

100

2 Kegiatan

Biro Dukcapil

Tersedianya Perlengkapan/Peral atan kantor guna mendukung kelancaran tugastugas di Lingkungan Biro Dukcapil

3 Bagian pada Biro

3 Bagian pada Biro

100

3 Bagian pada Biro

Biro Dukcapil

Kebijakan Pemberdayaan dan Kemandirian Pangan serta Ketahanan Pangan Masyarakat Miskin Kebijakan Pengembangan di Bidang Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kebijakan Penyuluhan Pertanian

4 Kebijakan

4 Kebijakan

1

6 Per.Gub/ Kep.Gub

Biro Ekonomi dan Pembanguna n

2 Kebijakan

2 Kebijakan

1

2 Kep.Gub


2 Kebijakan

2 Kebijakan

1

3 Kegiatan/ Kebijakan

Kebijakan dan Pembinaan Usaha Perkebunan

3 Kebijakan

3 Kebijakan

1

2 Per.Gub/ Kep.Gub

Biro Ekonomi dan Pembanguna n Biro Ekonomi dan Pembanguna n

83

47

48

Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi kebijakan pemanfaat-an dan pengembangan sumber-daya alam secara lestari dan berkelanjutan;

Terwujudnya fasilitasi dan koor-dinasi kebijakan pengembangan sarana perekonomian daerah yang baik dan memadai guna mendukung dan memacu aksessibilitas perekonomian masyarakat;

Kebijakan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

3 Kebijakan

3 Kebijakan

1

3 Per.Gub

Kebijakan Pengembangan Bidang Kelautan dan Perikanan

2 Kebijakan

2 Kebijakan

1

1 (satu) Fas.Keg ; Monev 12 Kab/Kota

Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Verifikasi dan Monitoring Pembangunan Hutan Desa Jumlah Izin dan Rekomendasi Usaha Dalam Kawasan Hutan

2 kebijakan

4 Draft Kebijakan

2

2 Kebijakan


4 Izin/ Rekomend asi

3 Izin dan 11 Rekomendas i

2.75

4 Fasilitasi / Rekomendas i


Kebijakan Gubernur mengenai Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kebijakan bidang Pengendalian Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG bersubsidi Kebijakan Dalam Rangka Pengembangan Kegiatan usaha Pertambangan Energi dan Kelistrikan di Provinsi Kalbar Monitoring Penyelenggaraan Sektor Pekerjaan Umum Laporan Gubernur tentang Penerbitan IUJK dan BUJK SeKalbar Monitoring Penyelenggaraan Sektor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Fasilitasi Penyusunan Dokumen Sanitasi

1 Kebijakan

1 Draft Kebijakan

1

2 Kebijakan

2 Kebijakan

2 Kebijakan

1

1 Kebijakan


1 Kebijakan

1 Kebijakan

1

4 Kebijakan


14 Kab/Kota

12 Kab/Kota

85,71 %

10 Kab/ Kota

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

1

10 Kab/ Kota

14 Kab/Kota

6 Kab/Kota

0.5

10 Kab/ Kota

Biro Ekonomi dan Pembanguna n Biro Ekonomi dan Pembanguna n Biro Ekonomi dan Pembanguna n

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

1

1 Buku; 10 Kab/Kota

Kebijakan Gubernur mengenai Perindustrian dan Perdagangan Kebijakan Gubernur mengani Koperasi, UMKM dan Pariwisata Koordinasi dan Pendataan Perkembangan Harga Sembako

1 Kebijakan

1 Kebijakan

1

1 Kebijakan

1 Kebijakan

1 Kebijakan

1

1 Kebijakan

9 Kab/Kota

9 Kab/Kota

1

12 Koordinasi & 52 kali pendataan

1 Buku

1 Buku Laporan

1

Laporan Fasilitasi Pengendalian Inflasi


Biro Ekonomi dan Pembanguna n Biro Ekonomi dan Pembanguna n Biro Ekonomi dan Pembanguna n Biro Ekonomi dan Pembanguna n Biro Ekonomi dan Pembanguna n

84

49

50

Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi kebijakan pengendalian administrasi pembangunan ekonomi yang efisien dan efektif.

Meningkatnya efektivitas perumusan, koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi Kebijakan Bidang Agama

Kebijakan Gubernur Bidang Penanaman Modal

1 Kebijakan

1 Kebijakan

1

1 Kebijakan

Kebijakan Gubernur Bidang Lembaga Keuangan

2 Kebijakan

2 Kebijakan

1

1 Kebijakan

Kebijakan Gubernur Bidang Bidang Pengembangan BUMD Kebijakan Gubernur mengenai Rekrutmen Direktur Teknik dan Pemasaran PERUSDA ANEKA USAHA Kebijakan Gubernur mengenai Rekrutmen Direksi PT. JAMKRIDA Kalbar Rapat Koordinasi dan Monev Kab/Kota Administrasi Pembangunan Fisik dan Prasarana Rapat Koordinasi dan Monev Kab/Kota Administrasi Pembangunan Ekonomi Rapat Koordinasi dan Monev Kab/Kota Administrasi Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya

4 Kebijakan

4 Kebijakan

1

2 Kep.Gub

2 Kebijakan

2 Kebijakan

1

1 Kebijakan

4 Kebijakan

4 Kebijakan

1

-


2 Rakor dan 12 Kab/Kota


1

2 Rakor & 12 Kab/Kota




1





1



Rapat Koordinasi dan Pembelajaran mengenai Pengendalian Administrasi Pembangunan Rapat Koordinasi Tim dan Rapat Asistensi serta Monev Kab/Kota 1. Jumlah Perumusan Kebijakan Agama di Kalbar

2 Rakor dan 1 kali Pembelajar an

2 Rakor dan 1 kali Pembelajara n

1

2 Rakor & 2 Pembelajara n




1


40 Buah

25 Buah

85

15 Buah

Biro Ekonomi dan Pembanguna n Biro Kesejahteraa n Sosial

15 Kali

15 Kali

100

14 kali

2. Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Agama di Kalbar

Biro Ekonomi dan Pembanguna n Biro Ekonomi dan Pembanguna n Biro Ekonomi dan Pembanguna n Biro Ekonomi dan Pembanguna n

Biro Kesejahteraa n Sosial

85

dalam mencapai kualitas hubungan antar umat beragama yang beriman dan bertaqwa di Kalbar

3. Jumlah pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, program peningkatan kualitas toleransi umat beragama dan perlindungan terhadap pemeluk Agama di Kalbar

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

100

14 Kab/Kota


360 Orang

350 Orang

90

285 Orang


1. Jumlah koordinasi kebijakan dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi di Kab/Kota se Kalbar

13 Kab/Kota

12 Kab/Kota

99

14 Kab/Kota


2. Jumlah perumusan kebijakan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi

12 Buah

11 Buah

99

20 Buah


3. Jumlah Monev Kebijakan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi

12 Kab/kota

12 Kab/kota

100

14 Kab/Kota


4. Jumlah pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap kebijakan Pemprov di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi

305 Orang

382 Orang

177

210 Orang


1. Adanya Koordinasi Kebijakan di Bidang Kesehatan, KB, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak

14 Kab/Kota

12 Kab/Kota

98

14 Kab/Kota


2. Adanya Fasilitasi Kebijakan di Bidang Kesehatan, KB, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak

60 orang

60 orang

100

14 Kab/Kota


4. Jumlah terbinanya pemahaman wawasan multikultural dari Tokoh-tokoh Agama dan Aparat Pemerintah se Kalbar 51

52

Meningkatnya kualitas koordinasi dan kebijakan Pemprov Kalbar di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Meningkatnya kualitas koordinasi dan kebijakan Pemprov kalbar di bidang Kesehatan, KB, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak

86

53

Peningkatan Kualitas Koordinasi, Fasilitasi, Pembinaan, dan Perumusan Kebijakan bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga

3. Adanya Perumusan Kebijakan di Bidang Kesehatan, KB, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak

2 buah

2 buah

100

14 Kab/Kota


4. Adanya Rekomendasi Pengembangan Kebijakan di Bidang Kesehatan, KB, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak

4 buah

2 buah

50

14 Kab/Kota


5. Adanya Peningkatan Wawasan dan Studi Orientasi Tentang Kebijakan di Bidang Kesehatan, KB, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak

60 orang

-

-100

200 orang


1. Meningkatnya Koordinasi Kebijakan di Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Kab/Kota se Kalbar

10 Kab/Kota

11 Kab/Kota

101

14 Kab/Kota


2. Meningkatnya Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga di Kab/Kota se Kalbar

12 Buah

9 Buah

97

14 Buah


3. Meningkatnya Fasilitasi Kebijakan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Olahraga

10 Kab/kota

11 Kab/kota

101

14 Kab/Kota


87

54

55

Tertatanya lembaga perangkat daerah yang pro-porsional, dina-mis, responsif dan akuntabel serta terwujudnya organisasi Perangkat Daerah Kab/Kota sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi

Meningkatnya sistem, prosedur dan standarisasi ketatalaksanaan yang efisien dan efektif serta mendorong penyelenggaraa n pelayanan publik yang terstandar dan berkualitas

4. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

242 Orang

220 Orang

78

14 Kab/Kota


5. Meningkatnya Rekomendasi Pengembangan Kebijakan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

12 buah

9 buah

97

12 buah


6. Peningkatan Wawasan dan Kualitas Kebijakan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.

242 orang

210 orang

68

300 orang


1. Jumlah Kebijakan Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah ;

1 raperda

1 raperda

100

1 raperda

Biro Organisasi

2. Jumlah Kabupaten/kota yang dilaksanakan pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah kab/kota melalui asistensi, monitoring dan evaluasi

14 kab/kota

14 kab/kota

100

14 kab/kota

Biro Organisasi

1 kali

1 kali

100

1 kali

Biro Organisasi

80

80

100

80

Biro Organisasi

2. Jumlah kebijakan bidang ketatalaksanaan yang dihasilkan

1 kebijakan

1 kebijakan

100

1 kebijakan

Biro Organisasi

3. Jumlah UPP yang hasil sur-vey IKM nya meningkat

3 UPP Pemprov dan Pemkab/ko ta

3 UPP Pemprov dan Pemkab/kota

100


Biro Organisasi

3. Rakor Teknis Bidang Kelembagaan 1. Persentase kab/kota yang menyusun SOP dengan baik dan benar

88

56

57

Terwujudnya sis-tem Akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam terwujudnya Good Local Governance

Terwujudnya pembinaan aparatur melalui penyusunan formasi PNS dan jabatan fungsional, tersedianya infor-masi jabatan dan informasi diklat dan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar serta mening-kat nya kualitas pela-yanan administrasi kepegawaian Setda dan kualitas sumberdaya aparatur Setda serta meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian Setda dan kualitas sumberdaya aparatur Setda dan meningkatnya kualitas pelayanan dan pe-manfaatan minat baca serta peman-faatan perpustakaan Setda

4. Jumlah UPP yang mene-rapkan Sistem Manajemen Mutu

3 UPP Pemprov dan Pemkab/ko ta


100


Biro Organisasi

5. Jumlah kebijakan bidang pelayanan publik yang ditetapkan

1 perda

1 perda

100

1 perda /pergub/SE

Biro Organisasi

1. Persentase SKPD Pemprov yang menyusun LAKIP dan TAPKIN dengan Baik

75

75

100

75

Biro Organisasi

1. 2. Tingkat pemahaman SKPD Pemkab / kota terkait kebijakan pengembangan akuntabilitas kinerja

80

80

100

80

Biro Organisasi

3. Persentase Pemerintah kab / Kota yang menerapkan SAKIP dengan baik 1. Tersedianya Usulan Formasi PNS 2. Tersedianya formasi Jabatan Fungsional

80

80

100

80

Biro Organisasi

1 Dokumen

1 Dokumen

100

1 Dokumen

Biro Organisasi

1 Dokumen

1 Dokumen

100

1 Dokumen

Biro Organisasi

3. Jumlah Dokumen Hasil Anjab 4. Jumlah dokumen hasil AKD LTD Prov.Kalbar

8 Dokumen

8 Dokumen

100

8 Dokumen

Biro Organisasi

5 Dokumen

5 Dokumen

100

5 Dokumen

Biro Organisasi

5. Jumlah hasil evaluasi jabatan

4 Dokumen

4 Dokumen

100

4 Dokumen

Biro Organisasi

6. Jumlah kab/kota yang dimonitoring dan dievaluasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi

5 kab/kota

5 kab/kota

100

5 kab/kota

Biro Organisasi

7. Jumlah PNS yang mengikuti diklat 8. Jumlah pengunjung yang datang ke perpustakaan

43 orang

50 orang

100

50 orang

Biro Organisasi

624 orang

624 orang

100

624 orang

Biro Organisasi

89

58

Terwujudnya Administrasi Pelayanan Umum dan Pimpinan Yang Berkualitas

Jumlah Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Asuransi Bangunan/ Gedung 26 unit


100


Biro Umum

Asuransi Kendaraan Roda 4 (empat) 58 unit


100


Biro Umum

Jumlah Lokasi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor

3 Lokasi

3 Lokasi

100

3 Lokasi

Biro Umum

Jumlah Alokasi Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Jumlah Lokasi Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Jabatan

3 Alokasi

3 Alokasi

100

3 Alokasi

Biro Umum

8 Biro

8 Biro

100

8 Biro

Biro Umum

5 Lokasi

5 Lokasi

100

5 Lokasi

Biro Umum

Jumlah Penyusunan/Pelapo ran Inventarisasi Asset Jumlah Fasilitasi Kegiatan Dialog/Pertemuan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Jumlah Penerimaaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen Pemerintahan dan Non Departemen/Luar Negeri Jumlah Koordinasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

2 Laporan

2 Laporan

100

2 Laporan

Biro Umum

12 Kali

10 Kali

83.3

12 Kali

Biro Umum

180 Kali

152 Kali

84.4

180 Kali

Biro Umum

48 Kali

34 Kali

70.8

48 Kali

Biro Umum

Jumlah Fasilitasi Kunjungan Presiden dan Wakil Presiden RI Jumlah Pengadaan Sarana, Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH

2 Kali

0 Kali

0

2 Kali

Biro Umum

238 Pengadaa n

238 Pengadaan

100

238 Pengadaan

Biro Umum

66 Pemelihara an

66 Pemeliharaa n

100

66 Pemeliharaa n

Biro Umum

Jumlah Pemeliharaan Sarana, Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH

90

Jumlah Rehabilitasi Sarana/Prasarana Rumah Jabatan KDH/WKDH

3 Rehabilitas i

3 Rehabilitasi

100

3 Rehabilitasi

Biro Umum

Jumlah Fasilitasi Kegiatan-Kegiatan Pimpinan Jumlah Dukungan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Daerah Jumlah Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Asisten Administrasi dan Umum Jumlah Peningkatan Pelayanan Persandian, Telekomunikaasi, Kelistrikan dan Sound System Jumlah Dukungan Kegiatan TugasTugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Staf Ahli Jumlah Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretaris Daerah Pengamanan Aset

360 Kali

231 Kali

64.2

360 Kali

Biro Umum

120 Kali

110 Kali

91.7

120 Kali

Biro Umum

96 Kali

80 Kali

83.3

96 Kali

Biro Umum

3.086 Pelayanan

3.086 Pelayanan

100

3.086 Pelayanan

Biro Umum

60 Kali

50 Kali

83.3

60 Kali

Biro Umum

30 Kali

24 Kali

80

30 Kali

Biro Umum

30 Kali

26 Kali

86.7

30 Kali

Biro Umum

1 Laporan

1 Laporan

100

1 Laporan

Biro Umum

1 Biro

1 Biro

100

1 Biro

Biro Umum

Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas/Kerja dan Perlengkapannya

3 Jenis Pakaian

3 Jenis Pakaian

100

3 Jenis Pakaian

Biro Umum

Jumlah Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional

Kendaraan Roda Empat 4 Unit


100


Biro Umum

Kendaraan Roda Dua 10 Unit


100


Biro Umum

Jumlah Pengadaan AC dan Kipas Angin

11 Unit

11 Unit

100

11 Unit

Biro Umum

Jumlah Pengadaan Perlengkapan/Peral atan Kantor

67 Unit

67 Unit

100

67 Unit

Biro Umum

Penyimpanan dan Distribusi 59

60

Terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka peningkatan kinerja Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Memadai Dalam Rangka Menunjang Pelayanan Umum dan Pimpinan

91

Jumlah Pengadaan/Peningk atan Sarana dan Prasarana Instalasi Listrik, Telepon, Air

3 Paket

3 Paket

100

3 Paket

Biro Umum

Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Jumlah Pengadaan Sarana/Prasarana Pendukung Gedung Kantor

58 Pengadaa n

58 Pengadaan

100

58 Pengadaan

Biro Umum

8 Pengadaa n

8 Pengadaan

100

8 Pengadaan

Biro Umum

Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Rumah Dinas Jabatan Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus Jumlah Pemeliharaan Taman/Halaman Kantor/Halaman Rumah Jabatan Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional

1 Pemelihara an

1 Pemeliharaa n

100

1 Pemeliharaa n

Biro Umum

8 Pemelihara an

8 Pemeliharaa n

100

8 Pemeliharaa n

Biro Umum

1 Pemelihara an

1 Pemeliharaa n

100

1 Pemeliharaa n

Biro Umum

8 Pemelihara an

8 Pemeliharaa n

100

8 Pemeliharaa n

Biro Umum



100


Biro Umum

Roda Dua 101 Unit

Roda Dua 101 Unit

100

Roda Dua 101 Unit

Biro Umum

934 Unit

934 Unit

100

934 Unit

Biro Umum

3 Pemelihara an

3 Pemeliharaa n

100

3 Pemeliharaa n

Biro Umum

6 Pemelihara an

6 Pemeliharaa n

100

6 Pemeliharaa n

Biro Umum

4 Pemelihara an

4 Pemeliharaa n

100

4 Pemeliharaa n

Biro Umum

64 Pengadaa n

64 Pengadaan

100

64 Pengadaan

Biro Umum

Jumlah Pengadaan Mesin Pompa Air

9 Pengadaa n

9 Pengadaan

100

9 Pengadaan

Biro Umum

Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Wisma

5 Pemelihara an

5 Pemeliharaa n

100

5 Pemeliharaa n

Biro Umum

Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala AC/Kipas Angin Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan/Peral atan Kantor Jumlah Pemeliharaan Sarana/Prasarana Studio dan Komunikasi Jumlah Pemeliharaan Sarana/Prasarana Pendukung Gedung Kantor Jumlah Pengadaan Mebelair

92

Daerah

61

Terpenuhinya Kebutuhan Informasi bagi Masyarakat untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Jumlah Pemeliharaan Garasi/Tempat Parkir Kendaraan Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Bak Air/Menara Air Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Air Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Saluran Air Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Jumlah Lokasi Pemeliharaan Rutin/Berkala Generator Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin Pompa Air Jumlah berita/informasi melalui Situs Provinsi Kalbar Jumlah Penyebaran Informasi Pembangunan melalu Baliho, spanduk dan benner

Jumlah Dialog Interaktif Melalui TV dan RRI

62

Terwujudnya Penyampaian Informasi kepada masyarakat secara Profesional dan Berimbang

2 Paket

2 Paket

100

2 Paket

Biro Umum

1 Pemelihara an

1 Pemeliharaa n

100

1 Pemeliharaa n

Biro Umum

3 Pemelihara an

3 Pemeliharaa n

100

3 Pemeliharaa n

Biro Umum

1 Pemelihara an

1 Pemeliharaa n

100

1 Pemeliharaa n

Biro Umum

3 Pemelihara an

3 Pemeliharaa n

100

3 Pemeliharaa n

Biro Umum

3 Lokasi

3 Lokasi

100

3 Lokasi

Biro Umum

1 Pemelihara an

1 Pemeliharaa n

100

1 Pemeliharaa n

Biro Umum

200 berita/tahu n

200 berita/tahun

100

200 Berita

Biro Humas

Pembuata n Baliho 78 bh/tahun Spanduk 12 buah

97 bh baliho/th

97

100 Baliho

Biro Humas

25 bh/th

250

10 Spanduk

Biro Humas

6 benner

6

60

10 Benner

Biro Humas

kegiatan dialog interaktif yang dilaksanak an -Dialog Interaktif melalui TV 10 Kali/Tahun

bh/th

Biro Humas

10 kali /Th

100

Dialog Interaktif melalui TV 10 Paket

Biro Humas

- Dialog Interaktif melalui Radio 10 Kali/Tahun

10 .kali /TH

100

Dialog Interaktif melalui Radio 10 Paket

Biro Humas

Jumlah Klarifikasi Pemberitaan

Klarifikasi Berita 20 Kali/Tahun

20 Kali/th

200

klarifikasi berita 10 kali

Biro Humas

Jumlah Jumpa Pers

kegiatan Jumpa pers 20 Kali/Tahun

210

jumpa pers 10 kali

Biro Humas

21 ali/th

93

Jumlah Koordinasi/Konsulta si Pengelolaan Pengaduan Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan.

1 Dokumen laporan

1 Dokumen Laporan

100

1 Dokumen lapoan

Biro Humas

Biro Humas

2 kali koordinasi keluar daerah , 15 kali ke dalam daerah

63

64

Meningkatnya Intensitas dan Sinergitas kerjasama dengan Media Massa/Lembaga Penyedia Infomasi masyarakat

Terwujudnya dokumentasi kedinasan yang berkualitas sebagai bahan Penyusunan kebijakan Pembangunan Pemprov. Kalbar

Jumlah Publikasi Pemberitaan dan Informasi melalui Media Cetak dan Elektronik

Jumlah Fasilitasi Hubungan Kerjasama antar Media

10 kali liputan khusus


470


Iklan 40 kali/tahun

0

0

60 iklan

Jumlah Kerjasama Media

Biro Humas

Jumlah Media Cetak 6 Media Cetak

6 media cetak

100

6 media cetak

Jumlah Media Elektronik 7 Media Elektronik 1 kali/Pertah un

7 media elektronik

100

7 media elektronik

1 kali/ tahun

100

1 kegiatan

Biro Humas

24 Buku Risalah Kunjungan Rapat Pimpinan, 24 buku Rapat Pimpinan


80


Biro Humas

Jumlah penyaringan informasi dan penghimpunan kliping Koran Pemberitaan Media Cetak

- 1095 Koran Harian, 60 Edisi khusus, 350 buku kalbar dimata pers

1095 kliping Koran harian/ tahun, 60 Edisi Khusus, 350 buku Kalbar di Mata Pers

90

1095 kliping Koran harian/ tahun, 72 klipiing bulanan, 40 Kliping Edisi Khusus, 400 buku Kalbar di Mata Pers

Biro Humas

Jumlah Pidato dan Himpunan Pidato Gubernur/Wagub/Se kda

- 12 naskah pidato apel awal bulan.

12 naskah pidato apel awal bulan.

100

12 naskah pidato apel awal bulan.

Biro Humas

Jumlah Rapat Koordinasi Bakohumas Pemkab/Kota Se – Kalbar Jumlah Notulen/Risalah Rapat dan Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintah Prov. Kalbar

94

Jumlah Dokumentasi Pembangunan Daerah

- 500 buku pidato tahunan, 40 buku pidato Naskah Pidato triwulan Gubernur, Wagub dan Sekda Pada berbagai Acara Kedinasan Jumlah Dokument asi Pembangu nan Daerah Penyusuna n Dokumetas i Elektronik Pejabat Pemprov Kalbar (1 paket 3 CD) 100 paket

400 buku Himpunan pidato tahunan, 40 buku pidato Gubernur, Wagub dan Sekda

1

20 buku Himpunan pidato Gubernur, 20 bukuHimpun an pidato Wagub dan 400 buku Himpunan pidato tahunan

Biro Humas

Penyusunan Dokumetasi Elektronik Pejabat Pemprov Kalbar 100 paket

83.3

Penyusunan Dokumetasi Elektronik Pejabat Pemprov Kalbar 120 CD

Biro Humas

Penyusuna n Dokument asi Foto (CD) Pejabat Pemprov kalbar 500 CD

Penyusunan Dokumentasi Foto (CD) Pejabat Pemprov kalbar 400 CD

100

Penyusunan Dokumentasi Foto (CD) Pejabat Pemprov kalbar 400 CD

Biro Humas

Pembuata n Buku Himpunan Foto Kegiatan Pemerinta h 400 buku /tahun

- Pembuatan Buku Himpunan Foto Kegiatan Pemerintah 200 buku /tahun

50

- Pembuatan Buku Himpunan Foto Kegiatan Pemerintah 400 buku /tahun

Biro Humas

Penyusuna n album ekslusif 12 album

Penyusunan album ekslusif 12 album

100

Penyusunan album ekslusif 12 album

Biro Humas

- Kalender kegiatan

- Kalender kegiatan

56

- Kalender kegiatan Pemprov TA 2014 sebanyak 1000 buah

Biro Humas

95

Pemprov TA 2014 sebanyak 1000 buah

Pemprov TA 2014 sebanyak 560 buah

Pemotreta n Pejabat Pemprov 6 kali

- Pemotretan Pejabat Pemprov 6 kali

100

100

- Pemotretan Pejabat Pemprov 2 kali (Gub , Wagub dan sekda) Tas Sovernir 500 bh, Slayer Tenun Ikat 300 bh.

Biro Humas

- Cuci Cetak Foto Presiden dan Wakil Presiden offset 150 buah dan cuci cetak serta frame masingmasing 1 37 pasang

Jumlah Bahan Dokumentasi Jumlah Bahan Bacaan Setda dilingkungan Pemprov. Kalbar.

Jumlah Laporan keuangan, Kepegawaian, asset dan ketatausahaan

Biro Humas

100

100

100

100

Biro Humas

- Bahan Bacaan Gubernur 385 Eplr/tahun


106


Biro Humas

- Bahan Bacaan Wakil Gubernur 360 Eplr/tahun

Bahan Bacaan Wakil Gubernur 360 Eplr/tahun

100

Bahan Bacaan Wakil Gubernur 360 Eplr/tahun

Biro Humas

- Bahan Bacaan Sekda 192 Explr/tahun


80


Biro Humas

- Bahan Bacaan sekretariat dan perpustaka an 2557 Explr/Tahu n dan buku per Undangundangan

Bahan Bacaan sekretariat dan perpustakaa n 2557 Explr/Tahun

97.7

Bahan Bacaan sekretariat dan perpustakaa n 2617 Explr/Tahun

Biro Humas

4 jenis laporan

4 jenis laporan

100

4 Jenis Laporan

Biro Humas

96

65

66

Terwujudnya Penyampaian Informasi , Publikasi Kebijakan Pembangunan Daerah dan Kemasyarakatan Yang berkualitas

Terwujudnya Pelayanan Keprotokolan dan Perjalanan yang berkualitas dalam mendukung Kinerja Pemprov Kalbar

Jumlah Peliputan Pemberitaan Kegiatan dan Kebijakan Pemerintah Prov. Kalbar

Peliputan dalam daerah 593 kali/tahun jumlah Peliputaan Luar daerah 70 kali/tahun.

Peliputan dalam daerah 593 kali/tahun jumlah Peliputaan Luar daerah 70 kali/tahun.

Jumlah pemberitaa n 800 berita/tahu n

Jumlah pemberitaan 800 berita/tahun

Jumlah kegiatan Sosialisasi dan rapat Koordinasi pengelola Informasi Daerah

1 kali Sosialisasi dan 3 kali rapat Koordinasi

Jumlah Pameran dan Kegiatan Kehumasan

Jumlah Buletin Ekslutif Jumlah Pengelolaan Administrasi Perjalanan Dinas

80

1000 peliputan dan pemberitaan

Biro Humas

1 kali sosialisasi , 2 kali Rapat Koordinasi

75

Biro Humas

1 kali dalam daerah, 1 kali luar daerah

3 Kali pameran di LuarDaerah

75

600 buku

600 Buku/tahun

100

1 kali Sosialisasi dan 3 kali rapat Koordinasi, 200 buku UU keterbukaan Informasi publik 4 kali pameran (1 kali dalam daerah dan 3 Luar Daerah) 1800 buku

Jumlah Admistrasi perjalanan yang difasiliatsi 803 /Tahun terdiri dari :

Jumlah Admistrasi perjalanan yang difasiliatsi 530/Tahun terdiri dari :

83.3

Jumlah Admistrasi perjalanan yang difasiliatsi 600 kali /Tahun terdiri dari :

Biro Humas

Perjalanan Luar Daerah 227 Kali/tahun , perjalanan Dalam Daerah 573 Kali/tahun

Perjalanan Luar Daerah 116 Kali/tahun , perjalanan Dalam Daerah 414 Kali/tahun

Biro Humas

Biro Humas

Luar Daerah Jumlah Fasilitasi Perjalanan Dinas Luar Negeri Jumlah Pelayanan Tamu -Tamu dan Pimpinan Jumlah Pengaturan tempat dan sarana upacara

3 kali/ tahun

2 Kali/tahun

66

3 kali/tahun

Biro Humas

1.225 kali/Tahun

1300/th

108

1200 orang

Biro Humas

853 Kali/tahun

704 kali /tahun

82.8

850 kali

Biro Humas

97

Jumlah Bimtek Keprotokolan yang dilaksanakan

1 kali/Tahun

1 kali/tahun

100

1 kali/tahun

Biro Humas

Jumlah pergub

2 Dokumen

2 Dokumen

100

2 Dokumen

Biro Humas

98

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

4.1.

VISI DAN MISI

4.1.1.

VISI DAN MISI KEPALA DAERAH Berdasarkan kondisi Kalimantan Barat saat ini, tantangan yang dihadapi dalam lima tahunan mendatang dan amanat pembangunan yang tercantum dalam RPJM Nasional, maka visi pembangunan yang ditawarkan pasangan calon Gubemur dan Wakil Gubemur; Drs. Cornelis, MH dan Drs. Christiandy

Sanjaya,SE,MM

ketika

mengikuti

PILKADA

tanggal

20

September 2012 adalah : "TERWUJUDNYA MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT YANG BERIMAN, SEHAT, CERDAS, AMAN, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA"

Makna dari visi tersebut sebagai berikut : Beriman mengandung pengertian bahwa nilai-nilai, norma dan kaidah agama yang diyakini dan dianut oleh masing-masing pemeluk agama semakin mantap dan kokoh menjadi karakter dan indentitas masyarakat Kalimantan Barat. Selanjutnya nilai-nilai, norma dan kaidah agama tersebut akan menjiwai, mewarnai, menjadi ruh dan pedoman dalam seluruh aktivitas kehidupan

termasuk

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan, dengan tetap menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan kehidupan beragama. Sehat

mengandung

pengertian

bahwa

sumberdaya

manusia

Kalimantan Barat akan memiliki kualitas fisik dan mental yang lebih baik, yang ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil, angka harapan hidup yang lebih tinggi, angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan yang lebih rendah, berkurangnya kejadian gizi buruk dan mal nutrisi terutama pada anak-anak balita serta kualitas pelayanan sosial yang

99

lebih baik. Secara keseluruhan kualitas sumber daya manusia yang makin baik akan tercermin dalam produktivitas yang makin tinggi. Cerdas mengandung pengertian bahwa sumberdaya manusia Kalimantan Barat akan memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia dan berkualitas pendidikan yang tinggi. Tingginya kualitas penduduk ditandai oleh makin naiknya tingkat pendidikan dan jumlah tenaga ahli serta profesional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan. Aman mengandung pengertian bahwa meskipun latar belakang kehidupan masyarakat sangat heterogen mereka tetap dapat hidup bersama

dalam

pengertian.Oleh

suasana karena

yang itu,

harmonis,

diperlukan

sinergis

adanya

dan

saling

kondisi

saling

ketergantungan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.Aman merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasinya, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari dan mempengaruhinya.Masyarakat Aman adalah masyarakat yang mampu mewujudkan budaya politik yang demokratis dan toleran, masyarakat yang mampu menempatkan orang perorang dalam posisi sejajar dan sederajat dimuka hukum serta masyarakat yang senantiasa dapat menempatkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau kelompok.Untuk

memantapkan

keamanan

mutlak

harus

diwujudkan

pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.Disamping itu, penegakan supremasi hukum dan pelaksanaan prinsip-prinsip good governance menjadi kunci untuk mewujudkan Kalimantan Barat yang aman. Berbudaya mengandung pengertian bahwa nilai-nilai positif budaya masyarakat Dayak, Melayu, Cina dan lain-lain yang ada di Kalimantan Barat akan menjadi jati diri masyarakat Kalimantan Barat, yang akan tumbuh dan berkembang seiring dengan laju pembangunan dan akan mewarnai serta menjadi perekat keselarasan dan stabilitas sosial. Pengembangan dan pemanfaatan budaya tersebut akan dilakukan dengan tetap menghargai pluralitas kehidupan masyarakat secara proposional.

100

Sejahtera mengandung pengertian bahwa masyarakat Kalimantan Barat akan mengalami perkembangan ekonomi yang lebih baik diukur dari tingkat kemakmurannya yang tercermin pada tingkat pendapatannya dan pembagiannya. Tingginya pendapatan rata-rata dan ratanya pembagian ekonomi

suatu

daerah

menjadikan

daerah

tersebut

lebih

sejahtera.Disamping itu, masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang memiliki lembaga ekonomi yang tersusun, tertata dan berfungsi dengan baik sehingga mendukung perekonomian yang efisien dan stabil dengan produktivitas yang tinggi.Gejolak baik yang berasal dari dalam maupun luar daerah dapat diredam oleh ketahanan ekonominya.Selain memiliki berbagai indikator sosial ekonomi yang lebih baik, masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang telah memiliki sistem dalam kelembagaan politik termasuk hukum

yang

mantap,

sehingga

hak-haknya,

keamanannya

dan

10

misi

ketentramannya terjamin dalam kehidupannya. Visi

tersebut

akan

diwujudkan

melalui

(sepuluh)

pembangunan, yaitu : 1.

Melaksanakan peningkatan sistem pelayanan dasar dalam bidang sosial, kesehatan, pendidikan, agama keamanan dan ketertiban melalui sistem kelembagaan manajemen yang efisien dan transparan.

2.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas tenaga kependidikan dan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan serta pemerataan pendidikan.

3.

Melaksanakan pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk rnengurangi kesenjangan antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek ekologi dalam pemanfaatan sumberdaya alam.

4.

Mengembangkan sumberdaya lokal bagi pengembangan ekonomi masyarakat melalui sistem pengelolaan yang professional, efektif dan efisien serta akuntabel, dengan didukung sistem dan sarana investasi yang baik melalui penyediaan data potensi investasi guna menarik dan mendorong masuknya investasi. 101

5.

Mengembangkan jaringan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta baik tataran lokal, regional, nasional maupun internasional melalui penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur serta SDM yang memadai.

6.

Meningkatkan kemampuan kapasitas dan akuntabilitas aparatur pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan publik serta menempatkan aparatur yang professional dan berakhlak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimliki serta sesuai dengan peraturan Jenjang karir kepegawaian yang berlaku.

7.

Menegakkan supremasi hukum, meningkatkan keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun, aman dan damai.

8.

Memperluas lapangan kerja dan usaha dengan berbasis ekonomi kerakyatan, melalui pemberdayaan potensi dan kekuatan ekonomi lokal terutama melalui pengusaha kecil, menengah dan koperasi, dengan membuka akses ke sumber modal, teknologi dan pasar untuk meningkatkan daya saing serta menggali, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai seni tradisional guna melestarikan sekaligus mempertahankan ketahanan budaya.

9.

Melaksanakan peningkatan pembangunan infrastruktur dasar guna memperlancar

mobilitas

penduduk

dan

arus

barang

serta

mempercepat pembangunan di wilayah pedalaman, perbatasan, pesisir dan kepulauan sebagai sumber potensi ekonomi. 10. Melaksanakan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang dan tata guna wilayah sesuai dengan peruntukkan dan regulasi, guna menghindari kesenjangan wilayah dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

102

4.1.2.

VISI DAN MISI SEKRETARIAT DAERAH 1. Pernyataan Visi Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap eksis dan unggul dengan

senantiasa

perbaikan.Perubahan

mengupayakan tersebut

harus

perubahan

disusun

dalam

ke

arah

tahapan

yang

terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (outcomes). Visi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah : “ TERWUJUDNYA PELAYANAN & PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, TERTIB, PROFESIONAL, DAN AKUNTABEL UNTUK MENUNJANG INTEGRASI DAN SINERGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH “

Penjelasan Makna Visi : Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat menyadari bahwa keberadaannya

dapat

memberikan

dorongan

yang

berharga

bagi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.Untuk itu Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai cita-cita luhur dalam melaksanakan tugas pengabdian di bidang "Pelayanan dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan". Pelayanan dan penyelenggaraan administrasi pemerintah-an dalam arti memberikan pelayanan administrasi dan teknis, mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan serta merumuskan program dan petunjuk teknis dalam seluruh kegiatan pemerintahan, kepamongprajaan, pembangunan

103

perekonomian, dan kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah. Perkembangan Otonomi Daerah menuntut aparatur pemerintah di Jajaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat lebih bersih, tertib, professional dan akuntabel.Oleh karena itu, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat berusaha mewujudkan aparatur yang professional dan akuntabel agar dapat memberikan pelayanan yang prima. Aparatur yang professional yaitu sumber daya manusia di lingkungan Setda Provinsi Kalimantan Barat yang mempunyai pendidikan, keahlian dan keterampilan dibidangnya. Aparat yang akuntabel yaitu sumber daya manusia di lingkungan Setda Provinsi Kalimantan Barat yang mempunyai tanggung jawab dan segala

tindakannya

bertanggung

jawab

dapat juga

dipertanggungjawabkan.Aparatur

merupakan

sumber

daya

manusia

yang yang

mempunyai kemauan, inisiatif, dan inovatif dibidangnya. Pelayanan prima menjadi tuntutan yang harus dipenuhi oleh segenap jajaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat terutama di era keterbukaan sekarang ini.Pelayanan prima (service excellence) merupakan layanan oleh suatu unit organisasi untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat melebihi standar layanan publik/pelanggan.Pelayanan prima dimaksud harus direncanakan dan diselenggarakan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memenuhi sendi-sendi tata laksana layanan umum seperti kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan dan ketepatan waktu. Sedangkan integrasi dan sinergi pelaksanaan pembanguran daerah mengandung arti bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dapat terkoordinasi dan saling melengkapi dengan baik, dari hulu (kebijakan) sampai hilir (pemanfaatan) melalui dukungan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang bersih, tertib, profesional dan akuntabel.

104

2. Pernyataan Misi Pernyataan misi mengandung pernyataan yang mencerminkan pandangan

organisasi

tentang

kemampuan

dirinya.Pernyataan

misi

merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk lebih eksis dan dapat mengikuti efek global otonomi daerah. Misi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat merupakan gambaran tentang citra yang ingin diproyeksikan oleh organisasi untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, sehingga tergambar sistem nilai dan skala prioritas yang akan dilakukan dan dicapai oleh Sekretariat Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut diatas, maka ditetapkanlah Misi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang secara lebih nyata dilaksanakan oleh Biro-Biro sebagai berikut :  MISI 1 (SATU) Misi 1 (satu) Seketariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dengan pernyataan misi sebagai berikut : “Menjadikan Biro Yang Mampu Merumuskan Kebijakkan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan ” Untuk memudahkan pemahaman, penyataan misi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Mampu merumuskan kebijakan, maksudnya adalah bahwa Biro Pemerintahan sesuai dengan kedudukan dan fungsi dituntut dan harus mampu menterjemahkan setiap peraturan perundang-undangan yang ada, yang selanjutnya dijadikan acuan untuk merumuskan kebijakkan sehingga menghasilkan kebijakkan yang memaduserasikan antara keutuhan NKRI dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan masyarakat di Kalimantan Barat.

105



Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maksudnya adalah bahwa Biro Pemerintahan selain melaksanakan tugas dan fungsinya dalam merumuskan kebijakkan tetapi juga harus melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk monitoring, supervisi dan evaluasi maupun dalam bentuk kegiatan lainnya terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di daerah.

 MISI 2 (DUA)

Misi 2 (dua) Seketariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan oleh Biro Hukum dengan pernyataan misi sebagai berikut :

“ Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Barat Yang Berbudaya Hukum Dan Menghormati Hak Asasi Manusia "

Pernyataan misi yang tersebut di maksudkan bahwa Biro Hukum berharap disuatu hari nanti masyarakat Kalimantan Barat akan berbudaya hukum dan menjunjung tinggi budaya hukum dan supremasi hukum menuju masyarakat yang adil makmur dan sejahtera. Guna mewujudkan misi tersebut maka Biro Hukum harus selalu menjadi teladan dan fokus pengembangan hukum di Kalimantan Barat yang mengedepankan transparansi, keterbukaan dan pelayanan prima kepada masyarakat, dan meningkatkan kualitas produk hukum dan sosialisasi hukum, sehingga akan tercipta masyarakat yang memahami akan hak dan kewajibannya dan menjunjung tinggi supremasi hukum.

106

 Misi 3 (TIGA)

Misi 3 (tiga) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan oleh Biro Kependudukkan Dan Catatan Sipil dengan pernyataan misi sebagai berikut:

"Mewujudkan Pelayanan Prima Administrasi Kependudukan Menuju Penduduk Kalimantan Barat Yang Berkualitas" Pernyataan di atas dimaksudkan : 1.

Pelayanan Prima di Bidang Administrasi Kependudukan adalah pelayanan

pemerintah

Provinsi

bersama

masyarakat

dalam

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas perubahan status dan peristiwa vital yang dialami penduduk secara tepat, aman, cepat, murah dan memuaskan, dengan prinsip-prinsip kompetensi dalam manajemen, akuntabilitas, transparansi, penegakan hukum, dan penghormatan nilai nilai HAM serta dengan penggunaan teknologi informasi secara online dan real time. Dalam pelayanan prima tersebut terkandung maksud upaya tertib administrasi kependudukan yaitu terciptanya kepedulian dan peranserta masyarakat dalam melaporkan data diri/keluarganya guna mendapatkan identitas/dokumen penduduk dari setiap perubahan status dan peristiwa kependudukan yang dialami dengan tepat waktu dengan prosedur yang benar. 2.

Penduduk Kalimantan Barat Berkualitas adalah penduduk Kalimantan Barat yang memiliki ciri-ciri sehat mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berdaya saing, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai IPTEK serta memiliki etos kerja yang tinggi dan berdisiplin.

107

 Misi 4 (EMPAT)

Misi 4 (empat) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan oleh Biro Perekonomian Dan Pembangunan dengan pernyataan misi sebagai berikut:

"Merumuskan Kebijakan Pengembangan Perekonomian Kalimantan Barat Yang Berbasis Kerakyatan"

Misi tersebut akan menjadi arah perkembangan Biro Perekonomian dan Pembangunan ke depan, yang mengandung makna bahwa dimasa yang akan datang Biro Perekonomian dan Pembangunan harus mempunyai peran

dalam

merumuskan

kebijakan

pengembangan

perekonomian

Kalimantan Barat yang berbasis kerakyatan.

 Misi 5 (LIMA)

Misi 5 (lima) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Sosial dengan pernyataan misi sebagai berikut: "Mewujudkan Koordinasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial Di Kalimantan Barat Untuk Mencapai Masyarakat Yang Sehat, Produktif, Berkualitas, Beriman, Bertakwa, & Harmonis Tahun 2018 “ Mengandung makna bahwa Biro Kesejahteraan Sosial Setda Prov. Kalbar dengan memanfaatkan setiap dukungan sumber daya yang ada serta kondisi ideal yang berkembang dinamis, akan secara optimal mengawal kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di bidang kesejahteraan sosial secara sinergis dan koordinatif dengan mengedepankan semangat kebersamaan mewujudkan

dan

siplikatif

masyarakat

ambil

bagian

Kalimantan

Barat

dalam yang

pekerjaan sehat,

besar

produktif,

berkualitas, beriman, bertaqwa dan harmonis di Tahun 2018.

108

 Misi 6 (ENAM)

Misi 6 (enam) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan oleh Biro Organisasi dengan pernyataan misi sebagai berikut :

“ Mewujudkan Organisasi Dan Manajemen Pemerintahan Yang Modern Menuju Kepemerintahan Daerah Yang Baik (Good Local Governance) “

Organisasi dan manajemen pemerintahan yang modern bermakna sosok kelembagaan Pemerintah Daerah yang proporsional, dinamis dan responsif yang dilengkapi dengan sikap dan cara berpikir serta bertindak sesuai dengan kebutuhan dinamika perubahan dalam masyarakat. Hal ini dapat terwujud apabila baik secara institusi, individu maupun sistem diisi oleh aparatur yang mempunyai kompetensi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara terampil, baik dan benar serta dilandasi dengan nilai etika dan moral untuk mewujudkan kinerja, hasil karya terbaik dan bermanfaat. Sedangkan good local governance atau kepemerintahan daerah yang baik mencerminkan cita-cita penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas dan bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

 MISI 7 (TUJUH)

Misi 7 (tujuh) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan oleh Biro Umum dengan pernyataan misi sebagai berikut:

109

“Meningkatkan Pelayanan Umum Dan Pelayanan Terhadap Pimpinan Yang Lebih Unggul”

Unggul Dalam Pelayanan artinya memberikan pelayanan yang prima yang dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, efisien, efektif serta berkualitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakkan yang digariskan oleh pimpinan. Pelayanan Umum yang dimaksud disini adalah pelayanan yang diberikan kepada Instansi Pemerintah, Aparatur Pemerintah, tamu-tamu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan masyarakat secara luas. Pelayanan Terhadap Pimpinan adalah wujud pelayanan yang diberikan kepada Gubemur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Asisten, Kepala Biro dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Lainnya.

 MISI 8 (DELAPAN)

Misi 8 (delapan) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan oleh Biro Humas dan Protokol dengan pernyataan misi sebagai berikut :

“Melaksanakan Pelayanan Informasi Yang Berimbang &Tata Keprotokolan Yang Berkualitas”

Visi tersebut menyiratkan arti penting bagi pelaksanaan kinerja yang ingin diraih oleh Biro Humas dan Protokol dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun makna dari misi ke delapan tersebut di atas adalah : Pelayanan Informasi yang Berimbang, mengandung arti bahwa setiap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang membangun kemitraan dengan media massa dan menyajikan informasi yang lengkap, akurat, komprehensif dan

berimbang

yang

dilaksanakan

dengan

didukung

kemampuan, 110

attitude/kepribadian dan integritas yang memadai terhadap tugas yang diemban. Tata

Keprotokolan

yang

berkualitas,

mengandung

arti

bahwa

pelaksanaan tugas keprotokolan yang diemban harus dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan pelayanan yang terbaik.

4.2.

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu (1 hingga 5 tahun). Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dapat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan (Goals) merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja dan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit daripada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil.Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenal arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa datang. Tujuanjuga merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan, ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Selain itu tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Diharapkan tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan (LAN-RI, 2003:9). 111

Sasaran merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan secara nyata dalam jangkawaktu tahunan, semester atau bulanan. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai dan diukur berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun pada masa sekarang.Dengan demikian, tujuan dan sasaran merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik. Dalam rangka mewujudkan Visi melalui Misi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang telah ditetapkan, diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi mengenai tujuan dan sasaran yang akan dicapai yang perlu dirumuskan dalam langkah-langkah secara terarah dalam bentuk tujuan strategis yang lebih operasional. Tujuan strategis organisasi merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam periode 1 sampai 5 tahun mendatang, agar diketahui apa yang harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang difomulasikan secara terukur, spesifik, rasional dan dapat dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan dan sasaran pada setiap misi diharapkan dapat memberikan arahan bagi pelaksana di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat terkait dengan misi dimaksud. Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Sekretariat

Daerah

Provinsi

Kalimantan

Barat

Tahun

2013-2018

berdasarkan rumusan Misi adalah sebagai berikut :

112

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018

Misi 1 :

TUJUAN

SASARAN

1

2

Melaksanakan peningkatan sistem pelayanan dasar dalam bidang sosial, kesehatan, pendidikan, agama, keamanan dan ketertiban melalui sistem kelembagaan.

1. Mengembangkan kelembagaan

kapasitas 1. Terlayani dan

sistem

pelayanan dasar bidang sosial

dan

masyarakat Adat

diberdayakannya

miskin,

Terpencil

Komunitas (KAT)

Penyandang

dan

Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) 2. Terwujudnya

pelayanan

catatan

sipil masyarakat

2. Meningkatkan kelembagaan

kapasitas 1. Terselenggaranya dan

manajemen

manajemen

pendidikan yang efektif dan efisien

sistem pelayanan dasar bidang pendidikan 2. Meningkatnya aktifitas dan kualitas kehidupan beragama masyarakat

Misi 5 :

Mengembangkan jaringan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak

swastabaik dalam tataran lokal, regional, nasional

maupun internasional melalui penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur serta SDM yang memadai. 1. Mengembangkan

kerja

sama 1. Terjalinnya

kerjasama

113

pembangunan yang memberikan

pembangunan

manfaat optimal bagi daerah

kabupaten/kota se-Kalbar 2. Kerjasama

antar

pembangunan

antar

daerah

Misi 6 : Meningkatkan

kemampuan

pemerintah daerah

guna

kapasitas

dan

meningkatkan

akuntabilitas

pelayanan

aparatur

publik

serta

menempatkan aparatur yang profesional dan berakhlak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yangdimiliki sesuai dengan peraturan jenjang karir kepegawaian yang berlaku 1. Meningkatkan kualitas tata kelola 1. Terwujudnya pemerintahan

dan

pelayanan

tata

kelola

pemerintahan yang baik

publik 2. Terkomunikasikannya kebijakan daerah kepada publik 3. Terwujudnya pelayanan publik

Misi 7 : Menegakkan supremasi hukum, meningkatkan keadilan sosial dan perlindungan

hak

asasi

manusia

guna

mendukung

terciptanya

kehidupan masyarakat yang rukun, aman dan damai 1. Menegakkan

supremasi

dan perlindungan HAM

hukum 1. Meningkatkan kualitas penegakkan hukum dan perlindungan HAM

Sumber : Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, 2013

114

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 20132018 diatas dijabarkan melalui tujuan, sasaran dan target kinerja Biro-Biro sebagaimana tabel-tabel berikut:

115

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD No.

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

(1) A.

(2)

(3)

(4)

1.

1 (5)

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke2 3 4 (6) (7) (8)

5 (9)

Biro Pemerintahan Mewujudkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Terselenggaranya pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

Tersedianya Informasi Kinerja Kepala Daerah bagi Pemerintah

47 SKPD

48 SKPD

48 SKPD

48 SKPD

48 SKPD

Tersedianya Informasi Kinerja Kepala Daerah bagi DPRD Tersedianya Informasi Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kab/Kota se-Kalbar

47 SKPD

48 SKPD

48 SKPD

48 SKPD

48 SKPD

1 Laporan EKPOD

1 Laporan EKPOD

1 Laporan EKPOD

1 Laporan EKPOD

1 Laporan EKPOD

Terukurnya Kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar

-

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

Tersusunnya LPPD-SKPD di Lingkungan Provinsi Kalbar Akhir Tahun Anggaran

1 kali /47 SKPD

1 kali/ 48 SKPD

1 kali/ 48 SKPD

1 kali/ 48 SKPD

1 kali/ 48 SKPD

1 kali/ 48 SKPD

1 kali/ 48 SKPD

1 kali/ 48 SKPD

1 kali

1 kali

1 kali

-

-

Tersusunnya LKPJ-SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar Akhir Tahun Anggaran Terfasilitasinya Tim Nasional EKPPD mengklarifikasi Data LPPD Provinsi Kalbar Tahun Anggaran Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang Penyusunan LPPD dan LKPJ di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar Tersusunnya Informasi Kinerja Kepala Daerah Akhir Masa Jabatan Tahun 2013-2018 bagi Pemerintah Tersusunnya Informasi Kinerja Kepala Daerah Akhir Masa Jabatan Tahun 2013-2018 bagi

1 kali /47 SKPD 1 kali

1 kali/ 48 SKPD 1 kali

1 Pergub

-

-

-

-

-

-

1 Dokumen

-

-

-

-

1 Dokumen

116

DPRD Tersusunnya Memori Gubernur Kalbar Akhir Masa Jabatan Periode 2013-2018 bagi Kepala Daerah selanjutnya Tersosialisasinya Peraturan dibidang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Terlaksananya Kaji Terap dibidang Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Persentase peningkatan Peran Pemerintah Provinsi Kalbar dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Terfasilitasinya Peran Pemerintah Provinsi Kalbar (HUT RI, HUT PEMPROV, HUT OTDA, HUT REFORMASI) Terlaksananya Penganugerahan Otonomi Award di Provinsi Kalbar Tersusunnya Peraturan Daerah pengganti Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Terlaksananya Sosialisasi Peraturan di Bidang Penataan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalbar Terlaksananya Koordinasi Penyusunan NSPK Urusan Pemerintahan lingkup Pemerintahan Provinsi Kalbar Terlaksananya Tertib Administrasi Pejabat Negara dan DPRD Terlaksananya Fasilitasi Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah se-Kalbar (Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota) Terfasilitasinya Peresmian, Pemberhentian dan Pengangkatan PAW Angggota DPRD Prov,Kab/ Kota se-Kalbar. Terlaksananya Rapat Kerja dalam rangka Pemantapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Provinsi Kalbar Jumlah Kab/Kota yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Baik Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan. Tersosialisasinya Peraturan dibidang Fasilitasi Administrasi Pejabat Negara dan DPRD Tersosialisasinya Revisi UU Pengganti UU

-

-

-

-

1 Dokumen

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

-

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

100%

100%

100%

100%

100%

4 Keg

4 Keg

1 Kali

-

1 Kali

-

1 Kali

-

1 Perda

-

-

-

1 Kali

1 Kali

-

-

1 Kali

4 Keg

4 Keg

4 Keg

-

1 Paket

1 Paket

1 Paket

-

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

2 Kab

3 Kab

6 Kab

2 Kab

1 Kab

100%

100%

100%

100%

100%

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

117

2.

Meningkatkan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum

Terkoordinirnya penyelenggaraan pemerintahan umum di Prov. Kalbar

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

-

Terfasilitasinya Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Provinsi Kalbar (Gubernur/Wakil Gubernur)

-

-

-

Intensitas Rapat Koordinasi dengan instansi vertikal di Prov. Kalbar

1 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

3 Kali

Inventarisasi urusan yang dilimpahkan pemerintah kepada Gubernur Identifikasi urusan pemerintahan yang ditugas pembantuankan Pemerintah kepada Gubernur

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Buku

1 Buku

1 Buku

1 Buku

1 Buku

Identifikasi urusan pemerintahan yang ditugas pembantuankan Pemprov. Kalbar kepada kabupaten/kota dan desa

1 Buku

1 Buku

1 Buku

1 Buku

1 Buku

Pelaksanaan tugas-tugas yang bersifat tampung tantra

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 kali

3 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

5 Kab/Kota

5 Kab/Kota

4 Kab/Kota

-

-

Jumlah Camat yang mengikuti Raker dengan Gubernur

174 Orang

174 Orang

174 Orang

174 Orang

174 Orang

Jumlah kecamatan yang direkomendasikan untuk dimekarkan Inventarisasi pelimpahan kewenangan yang diberikan Bupati/Walikota kepada Camat Jumlah kecamatan yang telah diberikan pembinaan dan pemberdayaan tugas umum pemerintahan Intensitas kunjungan Pejabat Negara, pejabat Legislatif Pusat/Daerah dan Tamu-tamu Pemerintah Prov. Kalbar lainnya Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan

2

2

2

2

2

5 Kab/Kota 5 Kab/Kota



-

-

-

-

15 Kali

15 Kali

17 Kali

18 Kali

20 Kali

4

5

5

-

-

Koordinasi penyelenggaraan PUM di Prov. Kalbar Pemberian pelayanan yang sesuai dengan SPM di kecamatan

-

1 Kali

118

pembinaan SAR melalui FKSD Penyelesaian konflik antar kabupaten/kota di Prov. Kalbar

Kab/Kota 2 Kab/Kota

Kab/Kota 2 Kab/Kota

Kab/Kota 2 Kab/Kota

Harmonisasi hubungan antar kabupaten/kota di Prov. Kalbar

5 Kab/Kota

5 Kab/Kota

2 Kab/Kota

2 Kab/Kota

4 Kab/Kota

-

-

Intensitas kunjungan Pejabat Negara, pejabat Legislatif Pusat/Daerah dan Tamu-tamu Pemerintah Prov. Kalbar lainnya Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pembinaan SAR melalui FKSD

15 Kali

15 Kali

17 Kali

18 Kali

20 Kali

4 Kab/Kota

5 Kab/Kota

5 Kab/Kota

-

-

Penyelesaian konflik antar kabupaten/kota di Prov. Kalbar

2 Kab/Kota

2 Kab/Kota

2 Kab/Kota

2 Kab/Kota

2 Kab/Kota

5 Segmen Batas

4 Segmen Batas

3 Segmen Batas

2 Segmen Batas

2 Segmen Batas

-

-

-

Adanya Inventarisasi penamaan rupabumi di kabupaten/kota

2 Kab/Kota

2 Kab/Kota

1 Kab/Kota

1 Kab/Kota

2 Kabupate n 1 Kab/Kota

Penyelesaian permasalahan pertanahan

3 Penyeles aian

3 Penyeles aian

3 Penyeles aian

3 Penyeles aian

2 Penyeles aian

Jumlah potensi kerjasama yang teridentifikasi sesuai standar

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

Jumlah kerjasama antar daerah dan antar lembaga lainnya yang dimonitoring

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

Jumlah kegiatan kaji terap kerja sama yang terlaksana dalam mendukung peningkatan kapasitas aparatur

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

Harmonisasi hubungan antar kabupaten/kota di Prov. Kalbar 3.

Mengoptimalkan penataan daerah berdasarkan instrumen pelaksanaan tata pemerintahan

Terkoordinirnya dan Tertatanya program penataan daerah dalam pembangunan di Provinsi Kalbar

Terwujudnya kepastian batas administrasi pemerintahan antar kabupaten/ kota dan antar Provinsi Terwujudnya pemekaran daerah berdasar Design Besar Penataan Daerah

4.

Mengoptimalkan peran kerjasama dalam negeri dan luar negeri dalam menunjang pembangunan

Terkoodinirnya dan tertatanya kegiatan kerjasama dalam negeri dan luar negeri dalam menunjang pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat

119

B.

Biro Hukum

5.

Meningkatkan Penataan dan Pengelolaan Dokumentasi Hukum

Meningkatnya Kualitas informasi Hukum

6.

Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Penyuluhan Hukum

Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat

7.

8.

Meningkatkan Kualitas Kajian, Monitoringdan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kalimantan Barat

Meningkatkan Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM

Jumlah kajian data base kerjasama antar daerah yang tersusun

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

Jumlah bentuk kerjasama luar negeri yang dimonitoring dan dievaluasi pada 14 kab/kota

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

Jumlah kerjasama antar daerah yang dimonitoring dan dievaluasi pada 14 kab/kota Jumlah kegiatan rapat koordinasi pemantapan pelaksanaan kerjasama antar daerah Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan mengenai tatacara pelaksanaan kerjasama antar daerah Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan mengenai kerjasama pemda dengan pihak luar negeri Jumlah kegiatan rapat koordinasi peningkatan kapasitas pengelolaan potensi lokal yang terlaksana dengan baik Jumlah kegiatan rapat koordinasi kerja sama antar daerah yang terlaksana dengan baik Jumlah kegiatan rapat koordinasi kerja sama luar negeri yang terlaksana dengan baik Jumlah kegiatan TKKSD Provinsi Kalimantan Barat yang terlaksana dengan baik

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan





1 Laporan 1 Laporan

1 Laporan 1 Laporan

1 Laporan 1 Laporan

1 Laporan 1 Laporan

1 Laporan 1 Laporan

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket Jumlah masyarakat yg mengkuti 650 org kegiatan penyuluhan hukum  Jumlah booklet/leaflet yg dibagikan kpd masyakarat

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

Dokumentasi dan  Terwujudnya kualitas dokumentasi dan informasi hukum  Terwujudnya kualitas layanan teknologi informasi 

Meningkatnya kualitas Kajian, Monitoring  Jumlah Perda yg berkualitas dan Evaluasi Produk Hukum Daerah  Jumlah Peraturan Kepala Daerah yg Kalimantan Barat berkualitas  Jumlah kajian, monitoring dan evaluasi produk hukum provinsi Terwujudnya peningkatan kuantitas dan  Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan kualitas pelayanan bantuan hukum dan HAM bantuan hukum dan HAM

700 org 1000

750 org

800 org

850 org

1100

1200

1300

10

10

10

10

10

750

750

750

750

750

50

50

50

50

50

36

45

54

52

68

120

9.

Meningkatkan Koordinasi dengan Instansi Terkait dalam Pelayanan Perlindungan dan Pemajuan HAM

Terwujudnya Partisipasi Publik Terhadap  Meningkatnya partisipasi publik terhadap Permasalahan HAM permasalahan HAM

10.

Meningkatkan Kualitas Pengawasan terhadap Produk Hukum Kabupaten/Kota

Terwujudnya Pemantauan, evaluasi dan klarifikasi produk hukum Kabupaten/Kota

C.

Biro Kependudukan dan Catatan Sipil

11.

Memberikan dukungan penyediaan database kependudukan yang akurat hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan kualitas penduduk. Memberikan dukungan penyediaan database kependudukan yang akurat untuk pengendalian kuantitas penduduk dan pemerataan persebarannya (mobilitas) yang selaras dan seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan melalui koordinasi penertiban penerbitan dan kepemilikan dokumen kependudukan bagi TKI yang akan bekerja ke luar negeri dan tenaga kerja asing (TKA) serta warga negara asing (WNA) yang ada di daerah.

12.

13.

14.

15.

Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil melalui peningkatan kualitas, kapabilitas, disiplin, dan melakukan pengawasan SDM aparatur guna memberikan pelayanan prima. Memberikan kemudahan, fasilitasi & mengakomodasi hak-hak penduduk, memberikan kepastian hukum & perlindungan sosial kepada penduduk utk memiliki akta pencatatan sipil & dokumen kependudukan sesuai aturan yg berlaku serta mengkoordinasikan permasalahan yg dihadapi kepada instansi terkait.

D.


16.

Mengembang kan Kerja sama Pembangunan



Jumlah pemantauan, evaluasi dan klarifikasi produk hukum kab/kota

16

16

16

16

16

163bh

100bh

100bh

100bh

100bh

Tersedianya dukungan database kependudukan yang akurat untuk mengidentifikasi penduduk yang kurang mampu/ miskin, kondisi kesehatan dan pendidikan penduduk. Tersedianya dukungan database kependudukan yang akurat untuk merumuskan kebijakan pemerataan persebaran (mobilitas) penduduk guna mengurangi kesenjangan antar wilayah, kelestarian lingkungan hidup dan SDA serta penduduk menjadi lebih berkualitas Terkoordinasinya upaya utk mendapatkan data & informasi yg akurat, status penduduk di dalam database kependudukan, kepastian & perlindungan hukum bagi penduduk yg akan bekerja ke luar negeri serta pengawasan kepemilikan dokumen bagi tenaga kerja asing yg bekerja di daerah. Dilakukannya perbaikan manajemen pelayanan publik dgn meningkatkan kualitas & kapabilitas SDM aparatur serta kelembagaan menyesuaikan kelembagaan pd Kementerian Dalam Negeri. Terkoordinasinya upaya untuk memberikan kemudahan kepemilikan akta pencatatan sipil dengan Kabupaten/ kota dan instansi terkait.

Tersedianya 80% data jumlah penduduk & keluarga yg akurat berdasarkan jenis pekerjaan yg terindikasi penduduk kurang mampu, berdasarkan komponen demografi utk mengetahui kesehatan & pendidikan penduduk. Tersedianya 80 persen data jumlah penduduk yang akurat by name by address di wilayah pesisir, kepulauan, pedalaman, dan perbatasan.

60%

70%

80%

90%

100%

40%

50%

70%

90%

100%

Tersedianya 80 persen data dan informasi TKI dan TKA yang akurat by name by address didukung dengan data dan informasi jati diri yang benar dan akurat.

60%

65%

80%

90%

100%

Terwujudnya 80 persen SDM Aparatur yang berkualitas dalam memberikan pelayanan prima di bidang kependudukan

30%

50%

80%

90%

100%

Terwujudnya sinergitas Provinsi dan Kabupaten/ kota serta instansi terkait dalam mencarikan solusi kemudahan sebanyak 80 persen dari permasalahan yang dihadapi penduduk dalam mendapatkan akta pencatatan sipil.

30%

40%

60%

80%

100%

Terwujudnya

- Distribusi Raskin di Kalimantan Barat

fasilitasi

dan

koordinasi

100%

100%

100%

100%

100%

121

yang memberikan manfaat optimal bagi daerah serta memanfaatkan sumber daya lokal sebagai sumber daya ekonomi

kebijakan upaya pengembangan produk dan usaha bidang pertanian yang unggul, kompetitif dan menguntungkan, serta fasilitasi peningkatan ketahanan pangan dan SDM petani melalui penyuluhan pertanian Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan pengembangan sumber-daya alam secara lestari dan berkelanjutan; Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi kebijakan pengembangan sarana perekonomian daerah yang baik dan memadai guna mendukung dan memacu aksessibilitas perekonomian masyarakat;

E.


17.

Mewujudkan efektivitas perumusan, koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kebijakan bidang Agama dalam mencapai kualitas hubungan antar umat beragama yang beriman dan bertaqwa di Kalbar.

- Proses Rekomendasi Gubernur Bid. Perkebunan

100%

100%

100%

100%

100%

- Dispensasi Bibit Ternak, Unggas dan Produknya. - Proses Rekomendasi Gubernur Bid. Kehutanan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

- Distribusi LPG 3 Kg di Kalimantan Barat

75%

75%

75%

75%

75 %

- Jumlah Pertumbuhan Koperasi

5%

5%

5%

5%

5%

- Proses Rekomendasi Gubernur Bid. Perhubungan

100%

100%

100%

100%

100%

- Meningkatnya PAD yang bersumber dari BUMD

10 %

10%

10%

10 %

10%

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

15 Buah

15 Buah

15 Buah

15 Buah

15 Buah

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi kebijakan pengendalian administrasi pembangunan yang efisien dan efektif.

- Tingkat Perkembangan Pelaksanaan Pembangunan

Meningkatnya efektivitas perumusan, koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi Kebijakan Bidang Agama dalam mencapai kualitas hubungan antar umat beragama yang beriman dan bertaqwa di Kalbar.

1.

2. 3.

4. 18.

Mewujudkan kualitas koordinasi dan kebijakan

Meningkatnya kualitas koordinasi dan

1.

Jumlah perumusan kebijakan Agama di Kalbar

Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Agama di Kalbar. Jumlah pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, program peningkatan kualitas toleransi umat beragama dan perlindungan terhadap pemeluk Agama di Kalbar Jumlah terbinanya pemahaman wawasan multikultural dari Tokoh-tokoh Agama dan Aparat Pemerintah se Kalbar. Jumlah koordinasi kebijakan dibidang

285 org 14

390 Org 14

405 Org 14

440 Org 14

445 Org 14

122

Pemprov Kalbar di Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

kebijakan Pemprov Kalbar di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

sosial, tenaga kerja dan transmigrasi di Kab/Kota se Kalbar 2. 3. 4.

19.

Mewujudkan kualitas koordinasi dan kebijakan Pemprov Kalbar di bidang Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak.

Meningkatnya kualitas koordinasi dan kebijakan Pemprov kalbar di bidang Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak

1.

2. 3. 4.

5.

20.

Meningkatkan Fungsi Koordinasi, Fasilitasi, Pembinaan dan Perumusan Kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.

Peningkatan Kualitas Koordinasi, Fasilitasi, Pembinaan, dan Perumusan Kebijakan bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga.

1.

2. 3. 4. 5.

Jumlah perumusan kebijakan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi. Jumlah monitoring, fasilitasi dan pembinaan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi Jumlah pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap kebijakan Pemprov di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi Adanya Fasilitasi Kebijakan di Bidang Kesehatan, KB, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak. Adanya Fasilitasi Kebijakan di Bidang Kesehatan, KB, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak. Adanya Perumusan Kebijakan di Bidang Kesehatan, KB, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak. Adanya Rekomendasi Pengembangan Kebijakan di Bidang Kesehatan, KB, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak. Adanya Peningkatan Wawasan dan Studi Orientasi Tentang Kebijakan di Bidang Kesehatan, KB, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak. Meningkatnya Koordinasi Kebijakan di Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Kab/Kota se Kalbar. Meningkatnya Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga di Kab/Kota se Kalbar Meningkatnya Fasilitasi Kebijakan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Olahraga Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Meningkatnya Rekomendasi Pengembangan Kebijakan di bidang

20

20

22

22

24

14

14

14

14

14

210

280

280

280

280

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

200

200

200

200

200

14

14

14

14

14

14

15

15

15

15

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

15

15

15

20

20

123

Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga F.

Biro Organisasi

21.

Mewujudkan kelembagaan perangkat daerah Provinsi/Kabupaten/kota yang efisien, efektif, dan proporsional serta tepat ukuran sesuai dengan kewenangan, karakteristik, potensi dan kemampuan daerah dalam rangka mendukung peningkatan pembangunan masyarakat dengan menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi, sinkronisasi dan simpilikasi.

22.

Mewujudkan standarisasi, system dan prosedur ketatalaksanaan serta mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang terstandar dan berkualitas

Tertatanya kelembagaan perangkat daerah Provinsi/Kabupaten/kota yang efisien, efektif, dan proporsional serta tepat ukuran sesuai dengan kewenangan, karakteristik, potensi dan kemampuan daerah dalam rangka mendukung peningkatan pembangunan masyarakat dengan menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi, sinkronisasi dan simpilikasi.

Meningkatnya system, prosedur dan standarisasi ketatalaksanaan yang efisien dan efektif dan mewujudkan Penyelenggara Pelayanan Publik yang terstandar dan berkualitas

a. Jumlah UPT yang tertata di lingkungn Dinas/Badan Prov.Kalbar. b. Jumlah organisasi perangkat daerah yang dilakukan monitoring, evaluasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya c. Intensitas rakornis bidang organisasi Tingkat Nasional d. Intensitas rakornis bidang organisasi dan kepegawaian se Kalimantan e. Intensitas rakornis bidang organisasi se Kalbar f. Jumlah Kab/Kota yang dilaksanakan pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah Kab/Kota melalui fasilitasi, asistensi, monitoring dan evaluasi. g. Jumlah pelaksanaan pengemba ngan kapasitas yang dilaksanakan dibidang penataan kelembagaan h. Jumlah workshop/ asistensi/ lokakarya/ sosialisasi/ pengembangan kapasitas yang dilaksanakan dibidang penataan kelembagaan. i. Jumlah/Draft Perda SOPD Prov.Kalbar yang disusun

10 UPT

12 UPT

14 UPT

15 UPT

16 UPT

10 SKPD

12 SKPD

14 SKPD

15 SKPD

16 SKPD

7 kali

7 kali

7 kali

7 kali

7 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

14 Kab/ kota

14 Kab/ kota

14 Kab/ kota

14 Kab/ kota

14 Kab/ kota

5 Provinsi

5 Provinsi

5 Provinsi

5 Provinsi

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 perda

1 perda

a. Jumlah Kebijakan yang mengatur penyelenggaraan ketatalaksanaan

1 Perda/ Pergub

2 Perda/ Pergub

3 Perda/ Pergub

4 Perda/ Pergub

5 Perda/ Pergub

b. Jumlah Kab/Kota yang menyusun SOP c. Jumlah Kab/Kota yang penataan ketatalaksanaan sudah baik d. Jumlah SKPD yang SOP nya sudah baik e. Jumlah workshop / asistensi / lokakarya / sosialisasi / sayembara yang dilaksanakan dibidang penataan ketatalaksanaan.

14 kab/kot

14 kab/kot

14 kab/kot

14 kab/kot

14 kab/kot

14 kab/kot

14 kab/kot

14 kab/kot

14 kab/kot

14 kab/kot

47 SKPD

47 SKPD

47 SKPD

47 SKPD

47 SKPD

Provinsi

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

124

f.

Persentase unit pelayanan publik yang melaksanakan survey IKM; g. Jumlah Unit Pelayanan Publik yang Menerapkan Sistem Manajemen Mutu; h. Jumlah Kebijakan Bidang Pelayanan Publik yang ditetapkan; j.

Persentase Jumlah Unit Pelayanan yang menerapkan unsur penyelenggaraan pelayanan publik j. Jumlah Unit Pelayanan Publik Provinsi/Kab/kota yang berprestasi k. Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yg diterapkan.

23.

Meningkatkan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur

Terwujudnya pembinaan aparatur formasi PNS, Jabatan Fungsional, tersedianya informasi jabatan, informasi diklat dan Reformasi Birokrasi serta meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian setda dan kualitas sumberdaya aparatur setda, meningkatnya kualitas pelayanan dan pemanfaatan minat baca serta pemanfaatan perpustakaan setda

a. Tersusunnya formasi PNS; b. Tersusunnya formasi Jafung; c. Prosenatse tersusunnya Proyeksi PNS 5 tahun d. Prosentase tersusunnya Formasi Jafung e. Prosentase tersusunnya anjab setda f. Tersusunnya anjab dan ABK ; g. Prosentase Tersusunnya Syarat Jabatan; h. Prosentase Tersusunnya Rumusan Efisiensi Kinerja Jabatan di lingkungan Setda; i. Prosentase TersusunnyaRumusan Efisiensi Kinerja Jabatan di lingkungan dinas; j. Prosentase TersusunnyaRumusan Efisiensi Kinerja Jabatan di lingkungan badan dan kantor; k. Jumlah evaluasi jabatan yang telah disusun di lingkungan setda; l. Jumlah evaluasi jabatan yang telah disusun di lingkungan dinas; m. Jumlah evaluasi jabatan yang telah disusun di lingkungan badan; n. Jumlah Evaluasi Jabatan yang telah diasistensi di lingkungan UPT; o. Prosentase Tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan Eseln IV;

60%

60%

60%

14 UPP

17 UPP

2 Pergub

2 Pergub

60%

70%

11 UPP 1 Perda/ 1 Pergub

21 UPP 2 Pergub

50% 5 UPP 3 UPP 3 bidang SPM 90% 80% -

60%

4 bidang SPM

8 UPP 6 bidang SPM

60% 24 UPP 2 Pergub

80%

90%

10 UPP

12 UPP

8 bidang SPM 93% 90% 90%

9 bidang SPM 100% 100% -

90% -

90% 100% -

96% 100% -

97% 80%

98% 80% 85%

99% 85%

100% 85% 85%

-

80%

-

-

-

-

-

-

-

90%

-

-

-

100%

-

4 biro

-

-

-

-

-

-

17 dinas

-

-

-

-

18 LTD

-

-

-

-

33 UPT

-

-

-

90%

-

-

-

125

p. Prosentase Tersusunnya Kartu Jabatan; q. Jumlah AKD yang telah disusun di lingkungan LTD r. Jumlah AKD yang telah dievaluasi di lingkungan lembaga lain dan setwan dan satpoll PP s. Jumlah AKD yang telah dievaluasi di lingkungan setda; t. Jumlah AKD yang telah dievaluasi di lingkungan dinas; u. Jumlah AKD yang telah dievaluasi di lingkungan LTD; v. Jumlah SKPD yang telah disusun informasi diklat ; w. Prosentase SKPD yang memahami penyusunan AKD; x. Prosentase Kab/kota yang telah melaksanakan AKD y. Prosentase Tersusunnya Road Map Reformasi; z. Prosentase Evaluasi Road Map Reformasi Birokrasi yang telah disusun å. Prosentase Kab/kota yang telah melaksnakan Reformasi Birokrasi; ä. Prosentase jumlah SKPD kab/kota yang terlatih dalam penyusunan anjab ö. Prosentase PNS Setda Prov.Kalbar yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian; aa. Jumlah PNS Setda Prov.Kalbar yang mengikuti diklat dalam dan luar daerah bb. Jumlah PNS Setda yang mengikuti Sumpah dan Janji PNS cc. Penilaian PAK PNS di Lingkungan Setda dd. Jumlah PNS yang mengikuti Diklat (Purna Tugas PNS Setda) ee. Prosentase PNS meningkat kesehatan mental dan spritual PNS ff. Jumlah buku perpustakaan yang dikelola;

90%

90%

92%

95%

97%

-

5 LTD

-

-

-

-

5 skpd

-

-

-

-

-

8 biro

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

-

-

10 skpd

-

-

-

70%

-

-

-

-

50%

-

-

60%

-

-

-

-

-

-

-

70%

75%

80%

60%

70%

80%

90%

100%

60%

-

80%

-

-

73%

80%

85%

90%

95%

43 org

45 org

48 org

55 org

60 org

35 org

-

40 org

-

50 org

8 org

-

10%

-

11 org

70%

15 org 70%

17 org 70%

20 org 70%

22 org 70%

525 buku, 84 buku,

6005 buku, 80

700 buku, 90 buku,

750 buku, 85 buku,

850 buku, 85 buku,

17 skpd

126

2536 buku 40 org

24.

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka terwujudnya Good Local Governance

Terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka Terwujudnya Good Local Governance

3500 buku 60 org

4000 buku 70 org

4500 buku 80 org

350 org

buku, 2700 buku 50 org 400 org

450 org

425 org

500 org

2500 lmbr 80%

3000 lmbr 80%

3500 lmbr 85%

4000 org 85%

4000 lmbr 90%

85%

85%

90%

90%

95%

75%

80%

85%

90%

95%

80%

90%

95%

100%

100%

85%

90%

95%

100%

100%

1. Terlaksananya pelayanan ketatausahaan umum dan pimpinan yang berkualitas;

80%

85%

90%

95%

100%

2. Jumlah dokumen terkait pengembangan system pelaporan;

9 dok.

8 dok.

8 dok.

8 dok.

8 dok.

3. Terlaksananya pengelolaan asset daerah;

85%

90%

90%

95%

100%

4. Terlaksananya pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

85%

90%

90%

95%

100%

5. Terlaksananya perkuatan kapasitas kelembagaan dan institusi pemerintahan;

85%

90%

90%

95%

100%

6. Terlaksananya penataan keuangan Setda;

80%

85%

90%

95%

100%

85%

85%

90%

90%

100%

870 Stel

880 Stel

890 Stel

900 Stel

910 Stel

gg. hh. ll. a.

b.

c. d. e.

G.

Biro Umum

25.

Meningkatkan citra pelayanan yang cepat, tepat, efisien, efektif dan berkualitas untuk kepentingan umum dan pimpinan

Terwujudnya administrasi pelayanan umum dan pimpinan yang berkualitas

Jumlah pemstaka yang mengikuti resensi ; Jumlah judul yang tersedia; Jumlah leaflet yang diterbitkan. Prosentase Tingkat Ketepatan Penyampaian LAKIP dan TAPKIN SKPD Pemprov Prosentase Tingkat Ketepatan Penyampaian LAKIP dan TAPKIN SKPD Kab/Kota; Prosentase SKPD Pemprov yang menyusun LAKIP dan TAPKIN dengan baik; Prosentase Pemkab/Kota yang menerapkan SAKIP dengan baik; Prosentase Tingkat pemahaman SKPD dan Pemkab/Kota terkait kebijakan pengembangan Akuntabilitas kinerja.

administrasi

7. Terlaksananya Penertiban Aset 26.

Meningkatkan kemampuan dan mutu sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas pelayanan umum dan pimpinan

Terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka peningkatan kinerja

1. Jumlah pakaian perlengkapannya;

dinas/kerja

dan

127

27.

Meningkatkan ketersediaan dan kemampuan sarana dan prasarana kerja dalam mendukung kelancaran pelayanan umum dan pimpinan

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka menunjang pelayanan umum dan pimpinan

2. Jumlah sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka peningkatan kinerja 1. Terpenuhinya kebutuhan akan sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka menunjang pelayanan umum dan pimpinan yang disediakan.

1 Thn

1 Thn

80%

85%

90%

95%

100%

2. Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka menunjang pelayanan umum dan pimpinan.

85%

85%

95%

95%

100%

200 Berita, 50 Baliho, 10 Spanduk dan 5 Banner





klarifikasi berita 10 kali dan jumpa pers 10 kali dan Fasilitasi pengelola an pengadu an pemerint ahan pembang unan dan kemasyar akatan Kerjasam a dalam pemberit aaqn melauiikl

klarifikasi berita 10 kali dan jumpa pers 10 kali dan Fasilitasi pengelola an pengadu an pemerint ahan pembang unan dan kemasyar akatan 60 iklan dan Liputan Khusus 10 kali




H.


28.

Memperluas akses masyarakat informasi pembangunan Kalbar

terhadap

Terpenuhinya Kebutuhan Informasi bagi Masyarakat untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Tersebar Luasnya Informasi Pembangunan Kalbar

29.

Meningkatkan citra Pemerintah Provinsi Kalbar dimata Publik

Terwujudnya Penyampaian Informasi kepada masyarakat secara Profesional dan Berimbang

Tersedianya Informasi/Pemberitaan yang akurat, lengkap, komprehensif, Up to date serta dapat dipertanggungjawabkan.

Meningkatkan dan memelihara komunikasi dan kerjasama yang harmonis antar lembaga/Instansi dan Insan pers penyelenggara dibidang kehumasan sehingga tercipta iklim yang kondusif dalam penyampaian

Meningkatnya Intensitas dan Sinergitas kerjasama dengan media massa / lembaga penyedia Informasi masyarakat

Terlaksananya Kerjasaman yang harmonis dalam mendukung kegiatan Pemberitaan dan publikasi

30.

1 Thn

1 Thn

1 Thn

128

informasi/pemberitaan pembangunan

31.

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan dalam mendukung kinerja Pemerintah Provinsi Kalibar

Terwujudnya dokumentasi Kegiatan Kepemerintahan dan Pembangunan yang berkualitas sebagai bahan Penyusunan kebijakan Pembangunan Pemprov. Kalbar

Tersusunnya Dokumentasi kegiiatan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalbar

an sebanaya k 40 Iklan, 1300 berita dimedia cetak dan 200 berita di Media Elektroni k. Dan Rakor Bakor humas kabupate n kota se kalbar 1 kali kegiatan Album Ekslusif 12,Buku Himpuna n Foto 400 buah,Kal ender 2013 1000 buah dan pemotret an Pejabat 2 kali ( Gub,Wag ub dan Sekda ),Notulen si rapat dan kunker pejabat 40 bh, himpuna

dan Rakor Bakohui mas Kabupate n Kota se Kalbar 1 kali




Album Ekslusif 12,Buku Himpuna n Foto 400 buah,Kal ender 2014 1000 buah dan pemotret an Pejabat 2 kali ( Gub,Wag ub dan Sekda ),Notulen si rapat dan kunker pejabat 60 bh, himpuna




129

Terlaksananya penyariangan informasi melalui koordinasi antar unit kerja dan terhimpunnya kliping koran kegiatan Pemprov Kalbar secara harian, bulanan dan edisi khusus

n pidato Gub dan Wagub 40 dokumen dan himpuna n Pidato tahunan 400 bh 1095 kliping harian, 72 kliping bulanan, 40 kliping edisi khusus, dan 400 buku Kalbar di mata Pers

n pidato Gub dan Wagub 40 dokumen dan himpuna n Pidato tahunan 400 bh 1095 kliping harian elektronik , 72 kliping bulanan, 40 kliping edisi khusus, dan 400 buku Kalbar di mata Pers

1000 Peliputan dan Pemberit aan dan penerbita n buletin Eksekuti sebanyak 1800 buku

Terwujudnya Penyampaian Informasi, Publikasi Kebijakan Pembangunan Daerah dan kemasyarakatan yang berkualitas

Terpublikasinya Kegiatan, Program dan Kebijakan Pemprov. Kalbar

1000 Peliputan dan Pemberit aan dan penberbit an buletin eksekitif 600 buku

Terwujudnya Pelayanan Keprotokolan dan Perjalanan yang berkualitas dalam mendukung kinerja Pemerintah Provinsi

Terlaksananya pelayanan tamu Pemprov , kegiatan pendampingan Pimpinan dan pengaturan penyelenggaraan acara kedinasan

Pelayana n tamu 1000

Pelayana n tamu

n pidato Gub dan Wagub 40 dokumen dan himpuna n Pidato tahunan 400 bh 1095 kliping harian elektronik , 72 kliping bulanan, 40 kliping edisi khusus, dan 400 buku Kalbar di mata Pers, 20 buku himpuna n penyarin gan informasi 1000 Peliputan dan Pemberit aan dan penerbita n buletin Eksekutif 1800 buku



Pelayana n tamu

Pelayana n tamu

Pelayana n tamu

130

Kalbar

pemprov. Kalbar

Terwujudnya Pelayanan Administrasi keuangan, Ketatausahaan dan kepegawaian yang berkualitas dalam mendukung kinerja Biro Humas dan Protokol

Terselenggranya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan, kepegawaian dan Ketatausahaan Biro

100%

Meningkatnya wawasan pengelolaan Ketatusahaan Biro, Kehumasan dan Keprotokolan Terselenggaranya Pelayanan Administrasi perkantoran Terpenuhiinya bahan bacaan dan PerundangUndangan

Terwujudnya Peningkatan sarana dan Prasrana Biro Humas dan Protokol

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Terlaksananya Penataan dan Pemeliharaan Arsip Terlaksananya Peningkatan Sumberdaya Aparatur Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan Meningkatnya sarana dan Prasarana dan pengelolaan asset Biro humas

orang, pendamp ingan kegiatan pimpinan 500 kali dan pengatur sn acara 820 kali

1200 orang, pendamp ingan kegiatan pimpinan 600 kali dan pengatur sn acara 850 kali 100%




0

2 kegiatan

2 kegiatan

2 kegiatan

2 kegiatan

100%

100%

100%

100%

100%

Setda 2593,Gu bernur 349,Wag ub348,Se kda 228,Jilid 6 Media 72 buku

Setda 2617,Gu bernur 361,Wag ub3608,S ekda 240,Jilid 10 Media 120 buku

Setda 2617,Gu bernur 361,Wag ub3608,S ekda 240,Jilid 10 Media 120 buku

100%

Setda 2617,Gu bernur 361,Wag ub 3608,Sek da 240,Jilid 10 Media 120 buku 100%

100%

100%

Setda 2617,Gu bernur 361,Wag ub 3608,Sek da 240,Jilid 10 Media 120 buku 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Sumber : Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, 2013

131

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, diperlukan suatu program yang dapat dijalankan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Perumusan program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana, penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Penjabaran kegiatan yang terdapat di dalam program harus memiliki kerincian yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dibutuhkan dalam uraian kebijakan tersebut. Program

yang

dirumuskan

sebaiknya

memenuhi

kriteria

yang

merupakan penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana, bentuk penjabaran lebih rinci langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan serta mengikat/mengelompokkan kegiatan sejenis. Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan–permasalahan yang dihadapi. Adapun

keterkaitan

Misi

Pembangunan

implementasi

Sekretariat Daerah dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut :

kebijakan

Berdasarkan tabel 5.1 yang memuat tentang keterkaitan misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, maka perlu disajikan informasi mengenai indikator kinerja program yang ditetapkan, target kinerja setiap tahun dalam periode RPJMD dan indikasi pendanaan per tahun dan Biro yang menjadi penanggungjawab program. Informasi mengenai indikator kinerja, target kinerja dan indikasi pendanaan merupakan input penting dalam menyusun perencanaan tahunan, monitoring dan pengendalian dalam rangka mengukur kinerja pelaksanaan program serta evaluasi terhadap ketercapaian sasaran-sasaran pembangunan. Adapun program dan kegiatan indikatifpada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat TahunAnggaran 2016adalah sebagaimana tabelberikut:

Tabel 5.1 Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Bidang Urusan, Nama Program dan SKPD Penanggung Jawab Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

1

2

3

4

BIDANG URUSAN 5

NAMA PROGRAM 6

PENANGGUNG JAWAB 7

Misi 1 : Melaksanakanpeningkatan sistem pelayanandasardalambidangsosial, kesehatan,pendidikan, agama, keamanandanketertibanmelaluisistemkelembagaan 1. Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan sistem pelayanan dasar bidang sosial

1. Diberdayakann ya masyarakat miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

a. Peningkatan Memperkuat program penanggulangan pemberdayaan sosial kemiskinan bagi PMKS bagi PMKS dan dengan memperhatikan Komunitas Adat dua aspek yaitu: aspek Terpencil (KAT) pertama, intervensi b. Peningkatan pemerintah secara pelayanan dan langsung dalam memenuhi kebutuhan rehabilitasi sosial dasar masyarakat untuk anak terlantar, miskin, dan aspek lanjut usia terlantar kedua, meningkatkan dan penyandang pemberdayaan/partisipa cacat terlantar dan si masyarakat PMKS lainnya c. Mengembangkan sistem perlindungan dan kesejahteraan sosial yang komprehensif

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Monev dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Sosial


133

2. Meningkatkankap asitas kelembagaan dan manajemen sistem pelayanan

1. Terwujudnya pelayanan catatan sipil masyarakat

Pembenahanadministra sikependudukan agar adanyapeningkatankual itaspelayanan public khususnyadalamkepen dudukandancatatansipil

Terselenggaranya manajemen pendidikan yang efektif dan efisien

Meningkatkankuantitas, kualitas, relevansi, pemerataandanpemberi ankesempatankepadas etiapanakusiasekolahm

d. Peningkatan bantuan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial e. Peningkatan Program Keluarga Harapan (PKH) f. Penguatan program– program penanggulangan kemiskinan a. Peningkatan SDM dalampengelolaan system administrasikependud ukan b. Peningkatansaranada nprasaranapendukun gpengelolaanadminist rasikependudukan c. Pendekatanpelayana nadministrasikependu dukankepadamasyara kat a. MeningkatkanAngkaP artisipasiKasar (APK) danAngkaPartisipasi Murni (APM) padasemuajenjangpe

Kependudukan dan Catatan Sipil


Biro Kependudukan dan Catatan Sipil

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Monev Dalam rangka Peningkatan Kualitas Pendidikan


134

dasar bidang pendidikan

3. Mengembangkan sistem pelayanan dasar bidang agama

aupunmasyarakatlainny auntukmemperolehpen didikan yang terjangkaudanberkualita stermasukpenuntasanw ajibbelajar 9 tahundanwajibbelajar 12 tahun yang bermutuuntukmendoron gpeningkatan IPM Kalbar

Meningkatnya Penataan sistem aktifitas dan kualitas aktifitas dan kualitas kehidupan kehidupan beragam beragama masyarakat

ndidikan (khususnyajenjangpe ndidikanmenengah) b. AngkaPartisipasiSeko lah (APS) danmenurunkanangk amengulangkelas c. Meningkatkan rata rata lama sekolahdanmenurunk anAngkaButaAksara d. Meningkatkankualitas output pendidikan e. Meningkatnyaefektivit asdanefisiensimanaje menpelayananpendidi kan f. Meningkatkanperanse rtamasyarakatdalamp embangunanpendidik an Meningkatkanpembinaand anpelayanandasarkehidup anberagama

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Pembinaan dan Peningkatan Pelestarian Kerukunan Umat Beragama di Kalbar


135

Kepegawaian dan Persandian Misi 5 : Mengembangkan jaringan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta baik dalam tataran lokal, regional, nasional maupun internasional melalui penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur serta SDM yang memadai Mengembangkan 1. Terjalinnya kerja kerjasama sama pembangunan yang pembangunan memberikan manfaat antar optimal bagi daerah Kabupaten/Kota se-Kalbar

2. Kerja sama pembangunan antar daerah

Membangun kerjasama antar antar daerah Kab/Kota dalam sistem pemerintahan

Meningkatkan Kesepakatan Kerjasama dalam Berbagai aspek

Menciptakan Kerjasama melalui koordinasi aspek perangkat daerah dan persandian

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Memfasilitasi kerjasama Otonomi Daerah, pembangunan Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Peningkatan, Pengembangan dan Penguatan Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri

Biro Pemerintahan

Peningkatan, Pengembangan dan Penguatan Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri

Biro Pemerintahan

Misi 6 : Meningkatkan kemampuan kapasitas dan akuntabilitas aparatur pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan publik serta menempatkan aparatur yang profesional dan berakhlak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan peraturan jenjang karir kepegawaian yang berlaku.

136

Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Mendorong implementasi kebijakan pengarusutamaan tata kelola tata pemerintahan yang baik serta memperpendek rentang kendali pelayanan dan penyelenggaraan pemerintah

a. Perluasan reformasi birokrasi b. Penataan kelembagaan instasi pemerintah di daerah c. Memperkuat manajemen dan sistem pelayanan publik di daerah


1. Pengembangan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah 2. Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 3. Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah 4. Fasilitasi Penataan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan 5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur 6. Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah 7. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 8. Penertiban Aset

Biro Organisasi

Biro Pemerintahan

Biro Pemerintahan

Biro Pemerintahan

Biro Organisasi

Biro Organisasi

Biro Umum

Biro Umum

137

2.Terkomunikasinya kebijakan daerah kepada publik

3. Terwujudnya pelayanan publik


Sekretariat Daerah 9. Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintah 10. Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Setda 11. Perumusan Kebijakan Umum Perekonomian dan Pembangunan Daerah 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik 2. Peningkatan Pelayanan Keprotokolan

1. Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah

Biro Umum

Biro Umum Biro Perekonomian dan Pembangunan


Biro Organisasi

Misi 7 : Menegakkan supremasi hukum, meningkatkan keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia guna mendukun terciptanyakehidupan masyarakat yang

138

rukun, aman dan damai. Menegakkan supremasi hukum dan perlindungan HAM

Meningkatnya kualitas penegakkan hukum dan perlindungan HAM

Mendorong implementasi kebijakan pengaruh keutamaan tata kelola pemerintah yang baik, hukum dan hak asasi manusia

a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat b. Peningkatan pelayanan bantuan hukum dan pemenuhan HAM c. Peningkatan kualtas produk hukum daerah


1. Penataan Kualitas Dokumentasi dan Infomasi Hukum 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM 3. Peningkatan Kualitas Produk Hukum Peningkatan Kualitas Pengawasan, Monitoring, Evaluasi Perda Kabupaten/Kota seKalimantan Barat

Biro Hukum

Sumber :Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, 2013

139

BAB VI PENUTUP

RencanaKerjaSekretariat disampaikanmenggambarkan

Daerah

TahunAnggaran

Program/Kegiatan

akandilaksanakanpadaTahunAnggaran

8

2015

(delapan)

yang

Biro

2016sebagaitahapandalam

yang proses

perencanaandanpenganggaraansertasebagaibahanmasukandalampenyusunanRen canaKerjaPemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat dan RAPBD ProvinsiKalbarTahunAnggaran 2016. Secaraumum, Program dan Kegiatan yang dilaksanakanoleh Biro-biro di lingkunganSekretariat masing

Daerah

Biro

adalahuntukmenjalankantugasdanfungsimasingitusendirisecara

optimal

sehinggadiharapkanmeningkatkankinerjaSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Program

dankegiatanSekretariat

DaerahProvinsi

Kalimantan

BaratTahunAnggaran 2016tersebutdiharapkandapatmenjadibahanpertimbangandalammenetapkansetiapk ebijakanterutamadalamhalpenganggarannyadalamrangkameningkatkankelancarant ugas-tugaspelayanan LingkunganSekretariat

yang

akandilaksanakanolehmasing-masing

Daerah

SelanjutnyaProgamdankegiatan

Provinsi

Kalimantan

Biro

di

Barat. yang

akanditetapkandiharapkandapatmenjadipedomandandilaksanakansecarakonsisten.

182

RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Recommend Documents