RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG 2015

KATA PENGANTAR Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas Petunjuk dan HidayahNya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah dapat diselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan Tujuan serta Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan untuk semua Kebijakan, Program dan Sasaran serta sebagai review evaluasi Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun anggaran berjalan. Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak terdapat kekurangan didalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan Rencana Kerja dimaksud untuk masa mendatang. Soreang,

Juni 2015

Sekretaris Daerah

Ir. H. SOFIAN NATAPRAWIRA, MP Pembina Utama Madya NIP. 19581229 198603 1 011


i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ......................................................................................

i

DAFTAR ISI ....................................................................................................

ii

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang ..............................................................

I-1

1.2.

Landasan Hukum ...........................................................

I-1

1.3.

Maksud dan Tujuan .......................................................

I-3

1.4.

Sistematika Penulisan ..................................................

I-4

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1.

BAB III

BAB IV

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD ……………………..

II - 1

2.2.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

II – 20

2.3.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD......................

II – 94

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1.

Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat daerah …...........…

III - 1

3.2.

Program dan Kegiatan Renja Sekretariat Daerah …....…..

III - 24

PENUTUP .......................................................................................


ii

IV - 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah

Kabupaten Bandung

merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Sekretariat Daerah dalam periode Tahun Anggaran 2016. Dokumen Renja Sekretariat Daerah Tahun 2016 memuat Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah pada Tahun 2016 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat Daerah yang menunjang visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bandung.

1.2

Landasan Hukum Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 adalah: 1.

Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2.

Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4.

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan


BAB I - 1

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5.

Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan

Antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737); 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 9.

Peraturan

Presiden

Nomor

5

Tahun

2010

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah


BAB I - 2

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 12. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor

Penyusunan,

8

Tahun

Pengendalian,

2008

dan

Tentang

Evaluasi

Tahapan,

Tatacara

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan

Pemerintahan

Kabupaten

Bandung

(Lembaran

Daerah

Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung; 16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 11); 17. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPPJPD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung; 18. Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2016

1.3

Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Kerja 2016 adalah untuk mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung dengan pengalokasian anggaran secara efektifitas dan efisien sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Sekretariat


BAB I - 3

Daerah yang menunjang visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bandung Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Renja 2016 ini diantaranya adalah : 1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas kegiatan antar bidang, antar kegiatan, antar fungsi di Sekretariat Daerah. 2. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kegiatan . 3. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien.

1.4

Sistematika Penulisan Sistematika Penyusunan Renja 2016 Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang

1.2.

Landasan Hukum

1.3.

Maksud dan Tujuan

1.4.

Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat daerah 3.2. Program dan Kegiatan Renja Sekretariat Daerah

BAB IV PENUTUP


BAB I - 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Dalam penyusunan Renja 2016 tidak terlepas dari evaluasi terhadap program/kegiatan dan penggunaan anggaran di tahun 2014. Evaluasi Renja 2014 terhadap Program/kegiatan, sasaran, indikator kinerja, realisasi capaian kinerja terhadap Renstra, target kinerja, anggaran Renja Sekretariat Daerah, Realisasi kinerja dan realisasi anggaran pada tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut:


BAB II - 1

EVALUASI HASIL RENJA SKPD TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

Kode

(1) 1

1

1

20

20

20

01

01

01

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

(2)

(3)

Pelayanan Administrasi Perkantoran 01

Penyediaan jasa surat menyurat

02

Penyediaan jasa, komunikasi sumber daya air dan listrik

1

20

01

03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1

20

01

05

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2015

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011 s.d Tahun 2014

Target Kinerja Renja Tahun 2015

(5)

(6)

(4) 53.925.172.674,00

Rp

Kinerja

39.099.594.660,00

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2015

capaian Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2015

Realisasi Kinerja Renja

Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)

Realisasi Kinerja Renja

(7)

(8)= (kolom 7 / kolom 6) x 100 %

(9)= (kolom 5 + kolom 7)

Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)

173.800.000,00

14%

39.273.394.660,00

(10)=(kolo m 9/ kolom 4) x 100 % 72,83%

-

0,00%

2.738.411.980,00

58,88%

-

0,00%

3.327.279.130,00

69,19%

-

0,00%

4.437.003.210,00

76,57%

-

0,00%

-

0,00%

11.433.455.723,58 Jumlah fasilitasi naskah sambutan dan surat

4651023540

Jumlah tersedianya jasa komunikasi sumber daya dan listrik Jumlah tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

4809029008

2.738.411.980,00 946.464.120,00 3.327.279.130,00 961.041.507,50

5.794.830.000,00

4.437.003.210,00 1.189.180.000

201.750.000,00


201.750.000

BAB II - 2

1

1

1

1

1

1

20

20

20

20

20

20

01

01

01

01

01

01

07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

08

Penyediaan jasa kebersihan kantor (BAG. UMUM)

10

11

12

15

Penyediaan alat tulis kantor (BAG. UMUM)

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (BAG. UMUM)

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor (BAG. UMUM) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Belanja buku peraturan perundang undangan (BAG. UMUM)

Terpenuhinya Pengelolaan administrasi keuangan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah Terpenuhinya Bahan dan Upah Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Pengadaan Alat Tulis Kantor untuk kebutuhan Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretariat Daerah Terpenuhinya Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan kebutuhan Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretariat Daerah Terpenuhinya Belanja alat listrik dan elektronik untuk keperluan kantor Sekretariat Daerah

2.728.116.675,00

2.110.518.325,00

-

0,00%

2.110.518.325,00

77,36%

-

0,00%

2.022.650.960,00

87,01%

-

0,00%

711.418.640,00

78,72%

-

0,00%

1.317.580.119,00

78,07%

-

0,00%

1.727.167.350,00

81,51%

-

-

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

508.000.000

2.324.742.000,00

2.022.650.960,00 282.702.000

903.743.400,00

711.418.640,00 168.520.000

1.687.680.075,00

1.317.580.119,00 304.675.000

2.119.000.596,00

1.727.167.350,00 367.430.596,08

155.408.000,00

155.408.000,00

Terpenuhinya Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang undangan bagi PNS di Lingkup

8.100.000,00


0 8.100.000

BAB II - 3

Setda

147.308.000,00

belanja surat kabar / majalah (BAG. HUMAS)

1

1

1

1

20

20

20

20

01

01

01

01

17

Penyediaan makanan dan minuman (BAG. UMUM)

18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (BAG. UMUM)

19

Penyediaan tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran (BAG. UMUM)

20

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (BAG. UMUM)

-

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

13.152.815.100,00

77,09%

-

0,00%

4.884.273.346,00

70,17%

173.800.000

14,39%

2.339.134.000,00

67,84%

-

0,00%

505.142.500,00

54,69%

147.308.000 Terpenuhinya Penyediaan jamuan makan minum harian pegawai, jamuan makanminum rapat, jamuan makan minum tamu untuk keperluan Sekretariat daerah Terpenuhinya Perjalanan dinas ke luar daerah utk Bupati, Wakil Bupati dan PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Terbayarnya Honor / Gaji Pegawai TKK yang mendukung pelaksanaan administrasi maupun teknis pelaksanaan administrasi Terpenuhinya Perjalanan dinas ke dalam daerah utk Bupati, Wakil Bupati dan PNS di lingkungan Sekretariat

17.062.344.880,00

13.152.815.100,00 3.616.354.000

6.960.450.000,00

4.884.273.346,00 1.156.060.000

3.447.996.500,00

2.165.334.000,00 1.207.412.500

923.650.000,00

505.142.500,00


213.050.000

BAB II - 4

Daerah

1

1

1

1

1

1

20

20

20

20

20

20

02

Program peningkatan sarana dan prasarana kantor

02

07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor (BAG. UMUM)

08

Pengadaan peralatan rumah jabatan / dinas (BAG. UMUM)

09

Pengadaan peralatan gedung kantor (BAG. UMUM)

02

02

02

02

10

11

Pengadaan mebeuler (BAG. UMUM)

Pengadaan alat alat komunikasi (BAG. UMUM)

37.455.863.177,00

27.474.369.074,00

-

-

27.474.369.074,00

73,35%

-

0,00%

1.302.202.900,00

75,99%

-

0,00%

1.887.901.100,00

80,16%

-

0,00%

3.464.488.500,00

64,60%

-

0,00%

621.649.250,00

67,46%

-

0,00%

286.916.500,00

70,43%

7.897.754.000,00

Terpenuhinya Pengadaan perlengkapan gedung kantor Sekretariat Daerah Terpenuhinya pengadaan perlengkapan Rumah Jabatan KDH dan WKDH Terpenuhinya pengadaan perlengkapan Rumah Jabatan KDH dan WKDH Terpenuhinya kebutuhan perbaikan dan pemeliharaan mebeleuir (kursi/sofa) pada Rumah Jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Terpenuhinya kebutuhan alatalat komunikasi lingkup Sekretariat Daerah

1.713.638.800,00

1.302.202.900,00 347.325.000,00

2.355.293.500,00

1.887.901.100,00 305.213.000,00

5.363.302.000,00

3.464.488.500,00 1.491.600.000,00

921.522.500,00

621.649.250,00 285.750.000,00

407.352.000,00

286.916.500,00


102.500.000,00

BAB II - 5

1

1

1

1

1

1

1

20

20

20

20

20

20

20

02

02

02

02

02

02

02

20

Pemeliharaan rutin / berkala rumah jabatan (BAG. UMUM)

21

Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas (BAG. UMUM)

22

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor (BAG. UMUM)

23

Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan (BAG. UMUM)

24

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional (BAG. UMUM)

28

Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor (BAG. UMUM)

29

Pemeliharaan rutin / berkala mebeuler (BAG. UMUM)

Terpenuhinya Belanja Bahan baku bangunan untuk keperluan rumah jabatan KDH dan WKDH Terpenuhinya pemeliharaan rutin rumah dinas

3.031.669.000,00

Terpenuhinya Belanja bahan dan upah pemeliharaan rutin gedung kantor Terpenuhinya Belanja bahan dan upah pemeliharaan rutin gedung kantor Terpenuhinya Pemeliharaan dan pengurusan rutin kendaraan dinas / operasional untuk jasa service, suku cadang, BBM, Pelumas, jasa KIR dan STNK Terpenuhinya Belanja pemeliharaan lemari arsip, mesin tik dan lain - lain peralatan gedung kantor Terpenuhinya Belanja pemeliharaan mebeulair keperluan kantor Sekretariat Daerah

8.130.682.377,00

2.158.433.630,00

-

0,00%

2.158.433.630,00

71,20%

-

0,00%

843.348.650,00

72,63%

-

0,00%

5.839.177.640,00

71,82%

-

0,00%

829.429.215,00

67,08%

-

0,00%

9.235.470.699,00

78,39%

-

0,00%

811.116.500,00

73,81%

-

0,00%

194.234.490,00

76,16%

605.521.000,00

1.161.169.000,00

843.348.650,00 162.280.000,00

5.839.177.640,00 2.023.010.000,00

1.236.528.000,00

829.429.215,00 298.400.000,00

11.780.723.000,00

9.235.470.699,00 1.957.820.000,00

1.098.938.000,00

811.116.500,00 259.985.000,00

255.045.000,00

194.234.490,00


58.350.000,00

BAB II - 6

1

20

03

1

20

03

1

1

1

1

1

1

20

20

20

20

20

20

03

02

07

05

05

03

06

06

06

01

02

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya (BAG. UMUM)

Peningkatan kinerja disiplin aparatur (BAG. UMUM) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan (BAG. UMUM) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (BAG. UMUM) Penyusunan laporan keuangan semesteran (BAG. UMUM)

1.305.123.150,00

811.181.000,00

Terpenuhinya Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH

Terpenuhinya peningkatan kinerja disiplin aparatur

1.172.856.000,00

811.181.000,00 289.376.000,00

132.267.150,00

-

811.181.000,00

62,15%

421.643.150,00

-

Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH selama 12 bulan

-

0,00%

811.181.000,00

69,16%

1 keg

-

0,00%

-

0,00%

246.380.000,00

44,80%

246.380.000,00

44,80%

801.983.730,00

80,16%

132.267.150,00

550.000.000,00

246.380.000,00

550.000.000,00

-

210.000.000,00

246.380.000,00

-

0,00%

210.000.000,00

1.000.506.700,00

801.983.730,00

Jumlah dokumen laporan kinerja Sekretariat Daerah

660.499.200,00

Terpenuhinya Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran KDH/WKDH dan

168.264.500,00

-

122.541.500,00

532.413.030,00

1 Dokumen

-

0,00%

532.413.030,00

80,61%

-1 Dokumen

-

0,00%

133.691.700,00

79,45%

54.420.000,00

133.691.700,00


33.557.500,00

BAB II - 7

Sekretariat Daerah

1

20

06

1

20

26

1

20

26

1

20

26

04

01

02

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun (BAG. UMUM) Program penataan peraturan perundangundangan Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundangundangan (BAG. HUKUM) Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundangundangan Pembinaan Jasa Kontruksi dan Pengadaan barang/jasa (BAG. PEMBANGUNAN) Rencana Pelaksanaan Program CSR (BAG. PEMBANGUNAN) Penyusunan Perbub tata cara pengadaan barang / jasa di Desa (BAG. PEMBANGUNAN)

Terpenuhinya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun KDH/WKDH dan Sekretariat Daerah

171.743.000,00

135.879.000,00 34.564.000,00

21.119.761.875,00

-1 Dokumen

18.138.460.048,00

-

-

0,00%

-

135.879.000,00

79,12%

18.138.460.048,00

85,88%

4.184.752.000,00

Terselesaikannya perkara hukum

1.387.373.850,00

915.625.150,00 440.038.000,00

4.273.445.775,00

15 perkara, dan 15 legal option

3.040.186.700,00

-

0,00%

915.625.150,00

66,00%

-

0,00%

3.040.186.700,00

71,14%

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

835.340.000,00

47.500.000,00 -

150.000.000,00 -

123.500.000,00


-

BAB II - 8

1

1

20

20

26

26

03

04

Penyusunan peraturan pelaksana tugas pembantuan dan pemerintah kepala desa (BAG. OTONOMI DAERAH)

Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundangundangan

450.000.000,00

Penyusunan peraturan pelaksana tugas pembantuan dan pemerintah kepala desa (BAG. HUKUM)

Tersedianya database produk hukum daerah

385.340.000,00

Legislasi rancangan peraturan perundangundangan (BAG. HUKUM) Sosialisasi peraturan perundangundangan

Terselenggaranya program legalisasi daerah tahun 2012 sesuai rencana

115.540.000,00

450.000.000,00

385.340.000,00

Tersediany a 1 buah Dokumen Penyusuna n Peraturan Pelaksanaa n Tugas Pembantua n

-

0,00%

-

0,00%

Datebase produk hukum daerah 22 perda, 25 perbup, 400 kepbup, 15 perjanjian 10 MOU, dan 20 Kep Sekda

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

3.040.186.700,00

2631,29%

-

0,00%

5.610.488.083,00

3.040.186.700,00 17.730.000,00

7.408.545.850,00

5.610.488.083,00


969.735.800,00

BAB II - 9

Sosialisasi disiminasi ranham dan kadarkum (BAG. HUKUM)

Terciptanya peningkatan pengetahuan hukum, tertib hukum, kepastian hukum, keadilan dan pengembangan JDIH

Sosialisasi peraturan perundang undangan yg berkaitan dengan pengadaan barang / jasa dan ketentuan jasa kontruksi (BAG. PEMBANGUNAN)

Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Melalui ULP/LPSE Kabupaten Bandung

Sosialisasi peraturan di bidang cukai tembakau bagi kelompok tani di 17 kecamatan (BAG. EKONOMI)

697.586.800,00 697.586.800,00

1.265 peserta sosialisasi, 250 kod perda, 200 kod perbup, 200 kepbup, 100 kod warta pusat, 100 bk MOU, 150 sampul CD produk hukum

287.149.000,00

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

99.149.000,00

Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui ULP/LPSE dan tersusunnya Perbub Tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa

3.123.054.000,00 -

173.000.000,00


173.000.000,00

BAB II - 10

1

20

26

06

Kajian peraturan perundangundangan daerah terhadap perpu yg baru, lebih tinggi dan keserasian antara perpu daerah Kajian peraturan perundangundangan daerah terhadap perpu yg baru, lebih tinggi dan keserasian antara perpu daerah (BAG. HUKUM) Kajian peraturan perundangundangan daerah terhadap perpu yg baru, lebih tinggi dan keserasian antara perpu daerah (BAG. OTONOMI DAERAH)

Kajian peraturan perundangundangan daerah terhadap perpu yg baru, lebih tinggi dan keserasian antara perpu daerah (BAG.

-

0,00%

-

0,00%

11 perda, 25 perbup

-

0,00%

-

0,00%

Penyusuna n Kajian Penyusuna n Rencana Tindak Pengemba ngan Kapasitas Pemerintah Daerah, Analisa dan Evaluasi PAD, Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan di Kabupaten Bandung 1 Kegiatan

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

1.722.908.200,00 7.067.883.925,00

Terbentuknya produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku

300.115.200,00

Tersusunnya Kajian Potensi dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (Retribusi) Daerah), Tersusunnya Data Nama Rupabumi Unsur Alami di Kabupaten Bandung

468.760.000,00

Jumlah kegiatan penyusunan rancangan regulasi organisasi dan pembinaan ketata laksanaan

4.403.808.200,00

4.909.199.640,00

300.115.200,00

468.760.000,00


954.033.000,00

BAB II - 11

ORGANISASI)

1

20

26

1

20

17

1

20

17

1

1

1

20

20

20

17

17

17

07

02

13

16

18

Evaluasi pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat (BAG. OTONOMI DAERAH)

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Standar Satuan Harga (BAG. PEMBANGUNAN) Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (BAG. PENGELOLAAN ASET) Peningkatan manajemen aset / barang daerah (BAG. PENGELOLAAN ASET) Revaluasi / apprasial aset / barang daerah (BAG. PENGELOLAAN

Tercapainya prog penataan perpu, tersusunnya juklak juknis pelimpahan kewenangan kecamatan dan kelurahan

866.972.475,00

622.773.775,00 199.000.000,00

14.668.916.750,00

Penyusuna n Draf Raperbup pelimpaha kewenanga n Bupati Kepada Camat

8.430.754.603,00

-

0,00%

622.773.775,00

71,83%

189.909.500,00

23%

8.620.664.103,00

58,77%

-

0,00%

539.962.050,00

43,30%

85.810.000

10,34%

2.923.547.113,00

67,96%

77.000.000

8,11%

3.345.503.515,00

62,27%

27.099.500

4,52%

1.811.651.425,00

48,34%

2.894.815.000,00

Tersusunnya Buku Standar Biaya Belanja Daerah

1.247.150.000,00

539.962.050,00

1 Dok 515.900.000,00

4.301.565.000,00

2.837.737.113,00 829.915.000,00

5.372.242.750,00

3.268.503.515,00 950.000.000,00

3.747.959.000,00

1.784.551.925,00


599.000.000,00

BAB II - 12

ASET)

1

20

20

1

20

20

03

Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH (BAG. PEMBANGUNAN) Rencana Pelaksanaan Program CSR (BAG. PEMBANGUNAN) Penyusunan Hasil Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Bandung (BAG. PEMBANGUNAN) Sinergitas pengendalian pembangunan di Kab / Kota Penunjang Kegiatan-Kegiatan TEPPA - UKP4 (BAG. PEMBANGUNAN)

21.831.699.438,00

14.441.250.290,00

-

4.746.221.800,00

19.187.472.090,00

87,89%

4.746.221.796,00

21.831.699.438,00

14.441.250.290,00

4.746.221.800,00 4.746.221.796,00

672.785.000,00

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

575.622.850,00

61,45%

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

22.500.000,00

4,60%

-

150.000.000,00 -

Jumlah dokumen hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan kabupaten bandung

936.775.000,00

575.622.850,00

1 Dok 303.275.000,00

149.500.000,00 -

Jumlah SKPD yang dilakukan monitoring dan pengendalian pembangunan

488.677.000,00


22.500.000,00

72 SKPD 415.677.000,00

BAB II - 13

Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui ULP dan Pelaksanaan LPSE (BAG. PEMBANGUNAN) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (BAG. PEMERINTAHAN UMUM)

1

06

21

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH ( BAG. EKONOMI ) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH / kebencanaan (BAG. KOORDINASI SOSIAL) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (BAG. ORGANISASI) Program perencanaan pembangunan

Prosentase PBJ yg dilaksanakan melalui ULP dan LPSE Kab. Bdg

689.962.000,00

1. Kerjasama daerah- 2. Fasilitasi Pilkada Tahun 2015, 3. Pembinaan perangkat daerah - pelaksanaan lomba kelurahan tk Kab Bandung, pelaksanaan pembinaan tugas dan fungsi aparatur perangkat daerah dalam pelayanan publik

956.158.000,00

100%

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

689.962.000,00

956.158.000,00

1.795.209.500,00 1.795.209.500,00

492.429.296,00 492.429.296,00

Jumlah rancangan regulasi implementasi SPIP

93.511.000,00 93.511.000,00

2.734.031.070,00


2 rancangan

-

1.236.440.535,00

BAB II - 14

-

daerah

1

1

1

06

06

06

21

21

21

1

2

3

1

09

16

05

11

12

penyusunan rancangan RPJMD (BAG. PEMBANGUNAN) Koordinasi Penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah (BAG. PEMERINTAHAN UMUM) Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban Koordinasi Penyusunan LKPJ (BAG. PEMERINTAHAN UMUM) Penyusunan laporan Tahunan Setda (BAG. PEMBANGUNAN) Koordinasi penyusunan LKPJ (BAG. ORGANISASI) Program penataan penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah

Jumlah dokumen Renja dan Renstra SETDA

117.800.000,00

2 Dok

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

2 Dok

-

0,00%

-

0,00%

1 Dok

-

0,00%

-

0,00%

1 Dok

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

1.192.197.078,00

59,11%

117.800.000,00

226.050.000,00 226.050.000,00

1.497.590.535,00

LKPJ Bupati Tahun 2015 dan LKPJ Bupati akkhir masa jabatan

591.465.535,00

Jumlah dokumen Laptah Setda

41.000.000,00

Jumlah dokumen laporan kinerja Kabupaten Bandung

260.125.000,00

591.465.535,00

41.000.000,00

260.125.000,00

2.016.852.470,00

1.192.197.078,00


511.980.000,00

BAB II - 15

1

1

09

09

16

16

1

20

16

1

20

16

1

20

16

01

02

01

02

penataan penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah (BAG. PEMERINTAHAN UMUM) Penyuluhan hukum pertanahan (BAG. PEMERINTAHAN UMUM) Program penigkatan pelayanan kedinasan KDH/WKDH Dialog / audensi / dng tokoh tokoh masyarakat, pimpinan / anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan (BAG. KOORDINASI SOSIAL) Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara / departemen / lembaga pemerintah non departemen / luar negeri (BAG. ORGANISASI)

1. Penerbitan Kepbup mengenai Persetujuan Penetapan Lokasi, 2. Pendataan dan pemetaan penanganan permasalahan pertanahan Pemahaman dan penguasaan teknis ke PPAT-an dan pemahaman hukum pertanahan

826.712.470,00

418.247.970,00

-

0,00%

418.247.970,00

50,59%

-

0,00%

773.949.108,00

65,03%

6.338.459.800,00

59,55%

250.160.000,00

1.190.140.000,00

773.949.108,00 261.820.000,00

10.643.143.523,00

6.338.459.800,00

-

-

2.583.886.213,00

Kunjungan kerja dalam rangka tarawih keliling

1.102.466.750,00

Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara dan lembaga pemerintah daerah

3.707.592.500,00

822.468.750,00 280.000.000,00

2.785.405.900,00


831.750.000,00

Kunjungan kerja dalam rangka tarawih keliling meliputi 7 DP 31 kecamatan selama 1 tahun

-

0,00%

822.468.750,00

74,60%

Penerimaa n kunjungan kerja pejabat negara dan lembaga pemerintah daerah selama 1 tahun

-

0,00%

2.785.405.900,00

75,13%

BAB II - 16

1

1

1

1

1

20

20

20

20

20

16

16

16

16

27

03

04

05

06

Rapat koordinasi unsur MUSPIDA (BAG. PEMERINTAHAN UMUM)

Sinergitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan

1.853.769.900,00

Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah (BAG. Humas)

Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah

953.762.500,00

Kunjungan kerja / inspeksi kepala daerah / wakil kepala daerah (BAG. Humas) Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya (BAG. Humas) Program penataan daerah otonomi baru

1.369.439.400,00 355.519.900,00

261.335.000,00 369.600.000,00

1.126.258.813,00

Tersediany a bahan untuk pengambila n keputusan kebijakan penyelengg araan pemerintah an selama 1 tahun

-

0,00%

1.369.439.400,00

73,87%

Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah sebanyak 4 kali dalam 1 tahun

-

0,00%

261.335.000,00

27,40%

-

0,00%

334.129.750,00

29,67%

-

0,00%

765.681.000,00

40,31%

2.494.571.923,00

80,10%

334.129.750,00 303.248.813,00

1.899.293.060,00

765.681.000,00 443.767.500,00

3.114.232.100,00

2.494.571.923,00


879.961.000,00

BAB II - 17

-

1

1

1

20

20

19

27

27

18

03

07

Percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah (BAG. PEMERINTAHAN UMUM)

Penataan daerah di kabupaten bandung (BAG. OTONOMI DAERAH)

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Tersedianya dokumen dan peta penegasan batas kabupaten bandung dengan kota bandung, 2. tersediannya koordinat titik batas kecmatan di kabupaten bandung Terlaksananya Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Penataan Daerah, tersedianya Kajian Pembentukan Kelurahan dan Tersedianya Kajian Pemekaran

2.224.432.100,00

1.791.862.873,00 392.161.000,00

889.800.000,00

702.709.050,00 487.800.000,00

9.588.383.828,00

25 Titik Batas Kabupaten dan 48 titik koordinat batas kecamatan

-

0,00%

1.791.862.873,00

80,55%

Terfasilitasi nya Penataan Daerah di Kabupaten Bandung, Terlaksana nya Kajian Pembentuk an Kelurahan di Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi, Tersediany a Kajian Pemekeran Desa di desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek

-

0,00%

702.709.050,00

78,97%

6.003.605.275,00

62,61%

6.003.605.275,00


2.482.196.328,00

BAB II - 18

-

1

19

18

1

20

48

1

20

48

1

20

25

1

20

25

01

06

06

Pencapaian halakoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dlm upaya peningkatan wawasan kebangsaan (BAG. KOORDINASI SOSIAL)

Program pembinaan dan pengembangan aparatur Penyusunan instrumen analisis jabatan (BAG. ORGANISASI) Program peningkatan kerjasama antar daerah Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah

JUMLAH TOTAL

Meningkatnya kehidupan beragama melalui bimbingan dan komunikasi terhadap kader dan forum Ulama Umaro

9.588.383.828,00

6.003.605.275,00

2.482.196.328,00

463.605.000,00

200.382.500,00

Jumlah dokumen Anjab dan ABK tersusun

463.605.000,00

0,00%

6.003.605.275,00

62,61%

200.382.500,00

43,22%

200.382.500,00

43,22%

2.745.196.681,00

48,31%

Terselengg aranya FKUU dan Kader bimbingan hidup beragama, sebanyak 48 kegiatan

-

226.245.000,00

200.382.500,00

2 Dok

-

0,00%

226.245.000,00

5.682.995.715,00

2.745.196.681,00

-

-

2.231.228.865,00

Penyebarluasan informasi kepada publik

5.682.995.715,00

2.745.196.681,00 2.231.228.865,00

186.100.287.470,00

128.418.386.662,00


Terselengg aranya Penyebarlu asan informasi kepada publik selama 4 tahun

42.063.121.110,58

BAB II - 19

-

0,00%

2.745.196.681,00

48,31%

363.709.500,00

1%

133.528.317.962,00

71,75%

2.2

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2016 ini tidak terlepas dari Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung, adalah sebagai berikut: 1.

SEKRETARIS DAERAH Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah melalui penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah, pembinaan

administrasi

dan

aparatur

pemerintahan

daerah

dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk

menyelenggarakan

tugas

pokok

sebagaimana

dimaksud,

Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi: a.

penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah; c. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


BAB II - 20

2.

Asisten Pemerintahan Asisten Pemerintahan dipimpin oleh seorang Asisten yang mempunyai tugas

pokok

mengendalikan,

memimpin,

merumuskan,

mengkoordinasikan

dan

mengatur,

membina,

mempertanggungjawabkan

pelaksanaan sebagian tugas Sekretaris Daerah di bidang penetapan penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pelayanan administrasi pemerintahan umum, pengkajian produk, permasalahan dan dokumentasi hukum serta fasilitasi dan pengembangan otonomi daerah. Untuk menyelenggarakan tugas

pokok

sebagaimana

dimaksud,

Asisten

Pemerintahan

menyelenggarakan fungsi: a. penetapan rumusan kebijakan pelayanan administrasi pemerintahan umum, pengkajian produk, permasalahan dan dokumentasi hukum serta fasilitasi dan pengembangan otonomi daerah; b. perumusan penetapan kebijakan petunjuk teknis, tujuan, sasaran dan monitoring penyelenggaraan administratif pemerintahan daerah di bidang pelayanan administrasi pemerintahan umum, pengkajian produk, permasalahan dan dokumentasi hukum serta fasilitasi dan pengembangan otonomi daerah; c. penyelenggaraan pembinaan administratif pemerintahan daerah di bidang pelayanan administrasi pemerintahan umum, pengkajian produk, permasalahan dan dokumentasi hukum serta fasilitasi dan pengembangan otonomi daerah; d. pengkoordinasian tugas Bagian - Bagian di lingkungan Asisten Pemerintahan; e. perumusan penetapan kebijakan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan administrasi pemerintahan umum, pengkajian produk, permasalahan

dan

dokumentasi

hukum

serta

fasilitasi

dan

pengembangan otonomi daerah; f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan


BAB II - 21

fungsinya; penetapan rumusan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan instansi lainnya di bidang pelayanan administrasi pemerintahan

umum,

pengkajian

produk,

permasalahan

dan

dokumentasi hukum serta fasilitasi dan pengembangan otonomi daerah. Asisten Pemerintahan, membawahkan: a. Bagian Pemerintahan Umum; Bagian Pemerintahan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakansebagian tugas Asisten Pemerintahan dalam merencanakan teknis operasional, merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis administratif penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah melalui fasilitasi dan pembinaan Perangkat Daerah, pelayanan dan pengembangan kerjasama dan hubungan antar lembaga serta fasilitasi pelayanan pertanahan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bagian Pemerintahan Umum menyelenggarakan fungsi: 1) penetapan rumusan kebijakan perencanaan teknis operasional fasilitasi dan pembinaan Perangkat Daerah, pelayanan dan pengembangan kerjasama dan hubungan antar lembaga serta fasilitasi pelayanan pertanahan; 2) pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis fasilitasi dan pembinaan Perangkat Daerah, pelayanan dan pengembangan kerjasama dan hubungan antar lembaga serta fasilitasi pelayanan pertanahan; 3) pengkoordinasian dalam pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan Perangkat Daerah, pelayanan dan pengembangan kerjasama dan hubungan antar lembaga serta fasilitasi pelayanan pertanahan;


BAB II - 22

4) pengkoordinasian

rumusan

penyusunan

kebijakan

penyelenggaraan fasilitasi dan pembinaan Perangkat Daerah, pelayanan dan pengembangan kerjasama dan hubungan antar lembaga serta fasilitasi pelayanan pertanahan; 5) penyelenggaraan pembinaan administratif fasilitasi dan pembinaan Perangkat Daerah, pelayanan dan pengembangan kerjasama dan hubungan antar lembaga serta fasilitasi pelayanan pertanahan; 6) penetapan rumusan kebijakan analisa, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fasilitasi dan pembinaan Perangkat Daerah, pelayanan dan pengembangan kerjasama dan hubungan antar lembaga serta fasilitasi pelayanan pertanahan; 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 8) penetapan pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan instansi lainnya di bidang fasilitasi dan pembinaan Perangkat Daerah, pelayanan dan pengembangan kerjasama dan hubungan antar lembaga serta fasilitasi pelayanan pertanahan. Kepala Bagian Pemerintahan Umum membawahkan: a) Sub Bagian Bina Perangkat Daerah; Sub Bagian Bina Perangkat Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

tugas

Bagian

Pemerintahan

Umum

dalam

merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional

penyiapan

bahan

penyusunan

kebijakan

dan

pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang fasilitasi dan pembinaan Perangkat Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Bina Perangkat Daerah menyelenggarakan fungsi:


BAB II - 23

(1) penyusunan perencanaan teknis operasional fasilitasi dan pembinaan Perangkat Daerah; (2) penyusunan pembinaan

rumusan

kebijakan

Perangkat

Daerah

teknis

dalam

fasilitasi

dan

penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; (3) pelaksanaan

pembinaan

teknis

administrasi

penyelenggaraan pemerintahan Perangkat Daerah; (4) penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian

penyelenggaraan

penataan

kecamatan

dan

kelurahan; (5) pengkoordinasian penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan

daerah

dan

penyusunan

laporan

penyelenggaraan tugas - tugas umum pemerintahan dengan perangkat Daerah; (6) pengkoordinasian pelayanan umum lintas sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; (7) pengkoordinasian penyusunan LPPD pemerintah daerah; (8) pelaksanaan penyampaian LPPD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur; (9) pelaksanaan publikasi LPPD kepada masyarakat; (10) pelaksanaan

pengolahan

database

LPPD

pemerintah

daerah; (11) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan/kelurahan; (12) pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan umum; (13) perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan kecamatan/kelurahan

yang

meliputi

pembinaan

teknis

fungsional aparatur dan fasilitasi dukungan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan / kelurahan; (14) pelaksanaan pembinaan teknis administrasi pemerintahan


BAB II - 24

kecamatan/kelurahan; (15) pengkoordinasian

penyusunan

laporan

kegiatan

pemerinatahan yang dilaksanakan oleh kecamatan dan kelurahan; (16) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan/kelurahan; (17) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; (18) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; (19) pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam pembinaan Perangkat Daerah b) Sub Bagian Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga; Sub Bagian Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Pemerintahan Umum dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional

penyiapan

bahan

penyusunan

kebijakan

dan

pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pengembangan kerjasama dan pelayanan hubungan antar lembaga. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi: (1)

penyusunan perencanaan teknis operasional pengembangan kerjasama dan pelayanan hubungan antar lembaga;

(2)

penyusunan kerjasama

rumusan dan

kebijakan

pelayanan

teknis

hubungan

pengembangan antar

lembaga

pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan lembaga lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri;


BAB II - 25

(3)

pelaksanaan

pengelolaan

administrasi

dalam

penyelenggaraan pengembangan kerjasama dan pelayanan hubungan

antar

lembaga

pemerintah

daerah

dengan

pemerintah daerah lainnya, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan lembaga lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri; (4)

pengkoordinasian persiapan pemberhentian Kepala Daerah dan

Wakil

Kepala

Daerah

serta

penyusunan

pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Daerah; (5)

pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum serta pelantikan anggota DPRD dan penggantian anggota DPRD antar waktu;

(6)

pelaksanaan

fasilitasi

penyiapan

bahan

masukan

pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah; (7)

pelaksanaan

fasilitasi

penyusunan

bahan

masukan

penetapan DAU dan DAK bagi sidang DPOD; (8)

pelaksanaan fasilitasi dalam rangka pembentukan dan keikutsertaan dalam asosiasi daerah / badan kerjasama daerah;

(9)

pelaksanaan fasilitasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

(10) pelaksanaan fasilitasi penyusunan LKPJ Bupati; (11) pelaksanaan fasilitasi kerjasama kabupaten dengan pihak ketiga; (12) pelaksanaan fasilitasi kerjasama antar kabupaten / kota; (13) pelaporan pelaksanaan kerjasama antar kabupaten / kota kepada Provinsi; (14) penyusunan

rumusan

kebijakan

penetapan

kebijakan

harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi; (15) pelaksanaan

layanan

ketatausahaan

dan

dokumentasi

Bagian;


BAB II - 26

(16) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; (17) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; (18) pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam pengembangan kerjasama dan pelayanan hubungan antar lembaga. c) Sub Bagian Pertanahan. Sub Bagian Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian

Pemerintahan

melaksanakan

dan

Umum

dalam

mengkoordinasikan

merencanakan,

teknis

operasional

penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang fasilitasi pelayanan pertanahan dan penataan wilayah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Pertanahan menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan

perencanaan

teknis

operasional

fasilitasi

pelayanan pertanahan dan penataan wilayah; (2) pengkoordinasian pelayanan izin lokasi pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku; (3) pelaksanaan

koordinasi

pengadaan

tanah

untuk

pembangunan bagi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (4) fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku; (5) fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah

untukpembangunan

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan perundang – undangan yang berlaku;


BAB II - 27

(6) pengkoordinasian penetapan subyek dan obyek tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (7) fasilitasi penetapan tanah ulayat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (8) fasilitasi pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta fasilitasi penegasan batas daerah kabupaten; (9) pengusulan

perubahan

batas

kabupaten,

nama

dan

kabupaten

dan

pemindahan ibukota daerah; (10) pelaksanaan

perubahan

batas,

nama

pemindahan ibukota kabupaten; (11) perumusan kebijakan penetapan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan desa/kelurahan; (12) perumusan kebijakan penetapan kabupaten mengacu pada kebijakan

nasional

mengenai

toponimi

dan

pemetaan

wilayah; (13) pengelolaan toponimi dan pemetaan skala kabupaten; (14) inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan skala kabupaten; (15) perumusan kebijakan penetapan pengembangan wilayah perbatasan; (16) pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan; (17) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan; (18) inventarisasi perubahan luas wilayah yang diakibatkan oleh alam antara lain delta; (19) pelaksanaan pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya; (20) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;


BAB II - 28

(21) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; (22) pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam fasilitasi pelayanan pertanahan dan penataan wilayah b. Bagian Hukum; Bagian Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Asisten Pemerintahan dalam merencanakan teknis operasional, merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis administratif penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah melalui analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundangundangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hokum. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi: 1) penetapan rumusan kebijakan perencanaan teknis operasional analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundangundangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum; 2) pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum; 3) pengkoordinasian dalam pelaksanaan analisa dan pengkajian produk hokum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum; 4) pengkoordinasian

rumusan

penyusunan

kebijakan

penyelenggaraan analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan

perundang-undangan,

fasilitasi

dan

pembinaan

permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum;


BAB II - 29

5) penyelenggaraan pembinaan administratif analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum; 6) penetapan rumusan kebijakan analisa, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum; 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 8) penetapan pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan instansi lainnya di bidang analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan

perundang-undangan,

fasilitasi

dan

pembinaan

permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum. Bagian Hukum, membawahkan: a) Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum; Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Hukum dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pengkajian produk hukum dan perundang – undangan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan perencanaan teknis operasional pengkajian produk hukum dan perundang – undangan; (2) pelaksanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten; (3) pelaksanaan fasilitasi harmonisasi peraturan daerah dengan


BAB II - 30

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; (4) pelaksanaan

pengajuan

Rancangan

Peraturan

Daerah

(Raperda) provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada Gubernur; (5) pelaksanaan

penyampaian

Peraturan

Daerah

kepada

Pemerintah untuk dievaluasi; (6) pelaksanaan

pengkajian,

perumusan

dan

penyusunan

produk - produk hokum dalam bentuk Peraturan Daerah dan Keputusan / Peraturan dan Instruksi Bupati, Keputusan Perjanjian, Keputusan Bersama (MOU) dan Surat-surat lainnya; (7) pelaksanaan pengolahan data produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan Daerah dan Keputusan / Peraturan dan Instruksi Bupati, Keputusan Perjanjian, Keputusan Bersama (MOU) dan Surat-surat lainnya; (8) pelaksanaan pengkajian dan evaluasi atas pelaksanaan produk – produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan Daerah dan Keputusan / Peraturan dan Instruksi Bupati, Keputusan Perjanjian, Keputusan Bersama (MOU) dan Surat-surat lainnya. (9) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; (10) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; (11) pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam pengkajian produk hukum dan perundang – undangan b) Sub Bagian Permasalahan Hukum; Sub Bagian Permasalahan Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Hukum dalam merencanakan,


BAB II - 31

melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang fasilitasi dan pelayanan permasalahan hukum dan HAM. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Permasalahan Hukum menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan

perencanaan

teknis

operasional

pelayanan

permasalahan hokum dan HAM; (2) pelaksanaan koordinasi penegakan hukum dan HAM; (3) pelaksanaan pelayanan permasalahan hukum dan HAM, baik di dalam maupun di luar pengadilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang tersangkut perkara; (4) pelaksanaan pembinaan dan pelayanaan informasi dan konsultasi hukum dan HAM mengenai hal - hal yang berkaitan dengan produk hukum daerah dan peraturan perundang undangan lainnya; (5) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; (6) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; (7) pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam pelayanan permasalahan hukum dan HAM c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum Sub Bagian Dokumentasi Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Hukum dalam merencanakan, melaksanakan dan engkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pengelolaan administrasi dan dokumentasi produk hokum.


BAB II - 32

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan perencanaan teknis operasional pengelolaan administrasi dan dokumentasi produk hukum; (2) pelaksaaan pengelolaan administrasi dan dokumentasi produk hukum daerah dan peraturan perundang - undangan lainnya; (3) pelaksanaan fasilitasi pengkoordinasian ketentuan peraturan perundang - undangan daerah dengan peraturan perundang undangan lainnya; (4) pelaksanaan koordinasi teknis dengan instansi terkait dalam melaksanakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum dan peraturan perundang - undangan; (5) pelaksanaan layanan ketatausahaan dan dokumentasi Bagian; (6) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; (7) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; (8) pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam pengelolaan administrasi dan dokumentasi produk hukum c. Bagian Otonomi Daerah. Bagian Otonomi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Asisten Pemerintahan dalam merencanakan teknis operasional, merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis administratif penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah melalui pengembangan otonomi daerah, penataan dan pengembangan daerah serta fasilitasi desentralisasi dan pelayanan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bagian Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi:


BAB II - 33

(1) penetapan rumusan kebijakan perencanaan teknis operasional pengembangan otonomi daerah, penataan dan pengembangan daerah serta fasilitasi desentralisasi dan pelayanan tugas pembantuan; (2) pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis pengembangan otonomi daerah, penataan dan pengembangan daerah serta penyelenggaraan desentralisasi dan fasilitasi pelayanan tugas pembantuan; (3) pengkoordinasian dalam pelaksanaan pengembangan otonomi daerah,

penataan

dan

pengembangan

daerah

serta

penyelenggaraan desentralisasi dan fasilitasi pelayanan tugas pembantuan; (4) pengkoordinasian

rumusan

penyusunan

kebijakan

penyelenggaraan pengembangan otonomi daerah, penataan dan pengembangan daerah serta penyelenggaraan desentralisasi dan fasilitasi pelayanan tugas pembantuan; (5) penyelenggaraan

pembinaan

administratif

pengembangan

otonomi daerah, penataan dan pengembangan daerah serta penyelenggaraan desentralisasi dan fasilitasi pelayanan tugas pembantuan; (6) penetapan rumusan kebijakan analisa, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan otonomi daerah, penataan dan pengembangan daerah serta penyelenggaraan desentralisasi dan fasilitasi pelayanan tugas pembantuan; (7) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; (8) penetapan pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan instansi lainnya di bidang pengembangan otonomi daerah, penataan dan pengembangan daerah serta penyelenggaraan desentralisasi dan fasilitasi pelayanan tugas pembantuan.


BAB II - 34

Bagian Otonomi Daerah, membawahkan: a) Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah; Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Otonomi Daerah dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional

penyiapan

bahan

penyusunan

kebijakan

dan

pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang penataan dan pengembangan otonomi daerah. Dalam

melaksanakan

tugas

pokok,

Kepala

Sub

Bagian

Pengembangan Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan perencanaan teknis operasional penataan dan pengembangan otonomi daerah; (2) pelaksanaan fasilitasi harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan dengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi; (3) penyusunan rumusan kebijakan penetapan perencanaan dan evaluasi

pendapatan

asli

daerah

serta

penganggaran

pengembangan kapasitas daerah; (4) penyusunan rumusan kebijakan penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas kabupaten; (5) pelaksanaan

implementasi rencana

tindak peningkatan

kapasitas kabupaten; (6) fasilitasi implementasi rencana tindak kabupaten; (7) pelaksanaan

koordinasi

pengembangan

kapasitas

kabupaten; (8) pelaksanaan

layanan

ketatausahaan

dan

dokumentasi

Bagian; (9) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; (10) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;


BAB II - 35

(11) pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam penataan dan pengembangan otonomi daerah. b) Sub Bagian Penataan Daerah; Sub Bagian Penataan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas

Bagian

melaksanakan

Otonomi dan

Daerah

dalam

mengkoordinasikan

merencanakan,

teknis

operasional

penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pelayanan dan pengembangan penataan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Penataan Daerah menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan perencanaan teknis operasional pelayanan dan pengembangan penataan daerah; (2) pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan daerah; (3) pelaksanaan

monitoring,

evaluasi,

pengawasan,

pengendalian dan pelaporan implementasi pendelegasian kewenangan pada Kecamatan dan Kelurahan; (4) penyusunan rumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala kabupaten; (5) pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan; (6) penyusunan rumusan kebijakan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan; (7) pelaksanaan pengusulan penataan daerah; (8) pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan


BAB II - 36

pengkajian penyelenggaraan penataan daerah; (9) penyelenggaraan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi penataan daerah; (10) pelaksanaan

pembangunan

dan

pengelolaan

database

penataan daerah; (11) penyampaian data dan informasi penataan daerah ke pemerintah provinsi dan pemerintah; (12) pelaksanaan pengolahan data base laporan penataan daerah; (13) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; (14) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; (15) pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam pelayanan dan pengembangan penataan daerah c) Sub Bagian Desentralisasi dan Tugas Pembantuan. Sub Bagian Desentralisasi dan Tugas Pembantuan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Otonomi Daerah dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional

penyiapan

bahan

penyusunan

kebijakan

dan

pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pelayanan dan pengelolaan desentralisasi dan tugas pembantuan. Dalam

melaksanakan

tugas

pokok,

Kepala

Sub

Bagian

Desentralisasi dan Tugas Pembantuan menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan perencanaan teknis operasional pelayanan dan pengelolaan desentralisasi dan tugas pembantuan; (2) pelaksanaan

dan

pelaporan

penyelenggaraan

tugas

pembantuan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi; (3) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan


BAB II - 37

yang ditugaspembantuankan kepada desa; (4) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala kabupaten; (5) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; (6) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; (7) pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam pelayanan dan pengelolaan desentralisasi dan tugas pembantuan. 2.

Asisten Pemerintahan Asisten Pemerintahan dipimpin oleh seorang Asisten yang mempunyai tugas

pokok

mengendalikan,

memimpin,

merumuskan,

mengkoordinasikan

dan

mengatur,

membina,


pelaksanaan sebagian tugas Sekretaris Daerah di bidang penetapan penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pelayanan administrasi pemerintahan umum, pengkajian produk, permasalahan dan dokumentasi hukum serta fasilitasi dan pengembangan otonomi daerah. Untuk menyelenggarakan tugas

pokok

sebagaimana

dimaksud,

Asisten

Pemerintahan

menyelenggarakan fungsi: a. penetapan rumusan kebijakan pelayanan administrasi pemerintahan umum, pengkajian produk, permasalahan dan dokumentasi hukum serta fasilitasi dan pengembangan otonomi daerah; b. perumusan penetapan kebijakan petunjuk teknis, tujuan, sasaran dan monitoring penyelenggaraan administratif pemerintahan daerah di bidang pelayanan administrasi pemerintahan umum, pengkajian produk, permasalahan dan dokumentasi hukum serta fasilitasi dan pengembangan otonomi daerah; c. penyelenggaraan pembinaan administratif pemerintahan daerah di


BAB II - 38

bidang pelayanan administrasi pemerintahan umum, pengkajian produk, permasalahan dan dokumentasi hukum serta fasilitasi dan pengembangan otonomi daerah; d. pengkoordinasian tugas Bagian - Bagian di lingkungan Asisten Pemerintahan; e. perumusan penetapan kebijakan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan administrasi pemerintahan umum, pengkajian produk, permasalahan

dan

dokumentasi

hukum

serta

fasilitasi

dan

pengembangan otonomi daerah; f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; penetapan rumusan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan instansi lainnya di bidang pelayanan administrasi pemerintahan

umum,

pengkajian

produk,

permasalahan

dan

dokumentasi hukum serta fasilitasi dan pengembangan otonomi daerah. Asisten Pemerintahan, membawahkan: a. Bagian Pemerintahan Umum; Bagian Pemerintahan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakansebagian tugas Asisten Pemerintahan dalam merencanakan teknis operasional, merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis administratif penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah melalui fasilitasi dan pembinaan Perangkat Daerah, pelayanan dan pengembangan kerjasama dan hubungan antar lembaga serta fasilitasi pelayanan pertanahan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bagian Pemerintahan Umum menyelenggarakan fungsi: 1) penetapan rumusan kebijakan perencanaan teknis operasional


BAB II - 39

fasilitasi dan pembinaan Perangkat Daerah, pelayanan dan pengembangan kerjasama dan hubungan antar lembaga serta fasilitasi pelayanan pertanahan; 2) pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis fasilitasi dan pembinaan Perangkat Daerah, pelayanan dan pengembangan kerjasama dan hubungan antar lembaga serta fasilitasi pelayanan pertanahan; 3) pengkoordinasian dalam pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan Perangkat Daerah, pelayanan dan pengembangan kerjasama dan hubungan antar lembaga serta fasilitasi pelayanan pertanahan; 4) pengkoordinasian

rumusan

penyusunan

kebijakan

penyelenggaraan fasilitasi dan pembinaan Perangkat Daerah, pelayanan dan pengembangan kerjasama dan hubungan antar lembaga serta fasilitasi pelayanan pertanahan; 5) penyelenggaraan pembinaan administratif fasilitasi dan pembinaan Perangkat Daerah, pelayanan dan pengembangan kerjasama dan hubungan antar lembaga serta fasilitasi pelayanan pertanahan; 6) penetapan rumusan kebijakan analisa, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fasilitasi dan pembinaan Perangkat Daerah, pelayanan dan pengembangan kerjasama dan hubungan antar lembaga serta fasilitasi pelayanan pertanahan; 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 8) penetapan pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan instansi lainnya di bidang fasilitasi dan pembinaan Perangkat Daerah, pelayanan dan pengembangan kerjasama dan hubungan antar lembaga serta fasilitasi pelayanan pertanahan. Kepala Bagian Pemerintahan Umum membawahkan: b) Sub Bagian Bina Perangkat Daerah;


BAB II - 40

Sub Bagian Bina Perangkat Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

tugas

Bagian

Pemerintahan

Umum

dalam


penyiapan

bahan

penyusunan

kebijakan

dan

pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang fasilitasi dan pembinaan Perangkat Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Bina Perangkat Daerah menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan perencanaan teknis operasional fasilitasi dan pembinaan Perangkat Daerah; (2)

penyusunan rumusan kebijakan teknis fasilitasi dan pembinaan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

(3)

pelaksanaan pembinaan teknis administrasi penyelenggaraan pemerintahan Perangkat Daerah;

(4)

penyelenggaraan pengkajian

pembinaan,

sosialisasi,

penyelenggaraan

penataan

observasi

dan

kecamatan

dan

kelurahan; (5)

pengkoordinasian pemerintahan

penyusunan daerah

laporan

dan

penyelenggaraan

penyusunan

laporan

penyelenggaraan tugas - tugas umum pemerintahan dengan perangkat Daerah; (6)

pengkoordinasian

pelayanan

umum

lintas

sektor

dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah; (7)

pengkoordinasian penyusunan LPPD pemerintah daerah;

(8)

pelaksanaan penyampaian LPPD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;

(9)

pelaksanaan publikasi LPPD kepada masyarakat;

(10) pelaksanaan pengolahan database LPPD pemerintah daerah;


BAB II - 41

(11) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan/kelurahan; (12) pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan umum; (13) perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan kecamatan/kelurahan

yang

meliputi

pembinaan

teknis

fungsional aparatur dan fasilitasi dukungan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan / kelurahan; (14) pelaksanaan pembinaan teknis administrasi pemerintahan kecamatan/kelurahan; (15) pengkoordinasian penyusunan laporan kegiatan pemerinatahan yang dilaksanakan oleh kecamatan dan kelurahan; (16) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan/kelurahan; (17) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; (18) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; (19) pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam pembinaan Perangkat Daerah c) Sub Bagian Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga; Sub Bagian Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Pemerintahan Umum dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional

penyiapan

bahan

penyusunan

kebijakan

dan

pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pengembangan kerjasama dan pelayanan hubungan antar lembaga. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga


BAB II - 42

menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan perencanaan teknis operasional pengembangan kerjasama dan pelayanan hubungan antar lembaga; (2) penyusunan

rumusan

kerjasama

dan

kebijakan

pelayanan

teknis

hubungan

pengembangan antar

lembaga

pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan lembaga lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri; (3) pelaksanaan

pengelolaan

administrasi

dalam

penyelenggaraan pengembangan kerjasama dan pelayanan hubungan

antar

lembaga

pemerintah

daerah

dengan

pemerintah daerah lainnya, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan lembaga lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri; (4) pengkoordinasian persiapan pemberhentian Kepala Daerah dan

Wakil

Kepala

Daerah

serta

penyusunan

pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Daerah; (5) pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum serta pelantikan anggota DPRD dan penggantian anggota DPRD antar waktu; (6) pelaksanaan

fasilitasi

penyiapan

bahan

masukan

pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah; (7) pelaksanaan

fasilitasi

penyusunan

bahan

masukan

penetapan DAU dan DAK bagi sidang DPOD; (8) pelaksanaan fasilitasi dalam rangka pembentukan dan keikutsertaan dalam asosiasi daerah / badan kerjasama daerah; (9) pelaksanaan fasilitasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; (10) pelaksanaan fasilitasi penyusunan LKPJ Bupati; (11) pelaksanaan fasilitasi kerjasama kabupaten dengan pihak ketiga; (12) pelaksanaan fasilitasi kerjasama antar kabupaten / kota;


BAB II - 43

(13) pelaporan pelaksanaan kerjasama antar kabupaten / kota kepada Provinsi; (14) penyusunan

rumusan

kebijakan

penetapan

kebijakan

harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi; (15) pelaksanaan

layanan

ketatausahaan

dan

dokumentasi

Bagian; (16) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; (17) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; (18) pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam pengembangan kerjasama dan pelayanan hubungan antar lembaga. d) Sub Bagian Pertanahan. Sub Bagian Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian

Pemerintahan

melaksanakan

dan

Umum

dalam

mengkoordinasikan

merencanakan,

teknis

operasional

penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang fasilitasi pelayanan pertanahan dan penataan wilayah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Pertanahan menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan

perencanaan

teknis

operasional

fasilitasi

pelayanan pertanahan dan penataan wilayah; (2) pengkoordinasian pelayanan izin lokasi pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku; (3) pelaksanaan

koordinasi


pengadaan

tanah

untuk

BAB II - 44

pembangunan

bagi

kepentingan

umum

sesuai

dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (4) fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku; (5) fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untukpembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku; (6) pengkoordinasian penetapan subyek dan obyek tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (7) fasilitasi penetapan tanah ulayat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (8) fasilitasi pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta fasilitasi penegasan batas daerah kabupaten; (9) pengusulan

perubahan

batas

kabupaten,

nama

dan

kabupaten

dan

pemindahan ibukota daerah; (10) pelaksanaan

perubahan

batas,

nama

pemindahan ibukota kabupaten; (11) perumusan kebijakan penetapan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan desa/kelurahan; (12) perumusan kebijakan penetapan kabupaten mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah; (13) pengelolaan toponimi dan pemetaan skala kabupaten; (14) inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan skala kabupaten; (15) perumusan kebijakan penetapan pengembangan wilayah perbatasan; (16) pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan; (17) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah


BAB II - 45

perbatasan; (18) inventarisasi perubahan luas wilayah yang diakibatkan oleh alam antara lain delta; (19) pelaksanaan pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya; (20) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; (21) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; (22) pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam fasilitasi pelayanan pertanahan dan penataan wilayah b. Bagian Hukum; Bagian Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Asisten Pemerintahan dalam merencanakan teknis operasional, merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis administratif penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah melalui analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundangundangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hokum. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi: 1) penetapan rumusan kebijakan perencanaan teknis operasional analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundangundangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum; 2) pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum; 3) pengkoordinasian dalam pelaksanaan analisa dan pengkajian produk hokum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan


BAB II - 46

pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum; 4) pengkoordinasian

rumusan

penyusunan

kebijakan

penyelenggaraan analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan

perundang-undangan,

fasilitasi

dan

pembinaan

permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum; 5) penyelenggaraan pembinaan administratif analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum; 6) penetapan rumusan kebijakan analisa, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum; 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 8) penetapan pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan instansi lainnya di bidang analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan

perundang-undangan,

fasilitasi

dan

pembinaan

permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum. Bagian Hukum, membawahkan: a) Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum; Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Hukum dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pengkajian produk hukum dan perundang – undangan.


BAB II - 47

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan perencanaan teknis operasional pengkajian produk hukum dan perundang – undangan; (2) pelaksanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten; (3) pelaksanaan fasilitasi harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; (4) pelaksanaan

pengajuan

Rancangan

Peraturan

Daerah

(Raperda) provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada Gubernur; (5) pelaksanaan

penyampaian

Peraturan

Daerah

kepada

Pemerintah untuk dievaluasi; (6) pelaksanaan

pengkajian,

perumusan

dan

penyusunan

produk - produk hokum dalam bentuk Peraturan Daerah dan Keputusan / Peraturan dan Instruksi Bupati, Keputusan Perjanjian, Keputusan Bersama (MOU) dan Surat-surat lainnya; (7) pelaksanaan pengolahan data produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan Daerah dan Keputusan / Peraturan dan Instruksi Bupati, Keputusan Perjanjian, Keputusan Bersama (MOU) dan Surat-surat lainnya; (8) pelaksanaan pengkajian dan evaluasi atas pelaksanaan produk – produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan Daerah dan Keputusan / Peraturan dan Instruksi Bupati, Keputusan Perjanjian, Keputusan Bersama (MOU) dan Surat-surat lainnya. (9) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; (10) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; (11) pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah,


BAB II - 48

DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam pengkajian produk hukum dan perundang – undangan b) Sub Bagian Permasalahan Hukum; Sub Bagian Permasalahan Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Hukum dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang fasilitasi dan pelayanan permasalahan hukum dan HAM. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Permasalahan Hukum menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan

perencanaan

teknis

operasional

pelayanan

permasalahan hokum dan HAM; (2) pelaksanaan koordinasi penegakan hukum dan HAM; (3) pelaksanaan pelayanan permasalahan hukum dan HAM, baik di dalam maupun di luar pengadilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang tersangkut perkara; (4) pelaksanaan pembinaan dan pelayanaan informasi dan konsultasi hukum dan HAM mengenai hal - hal yang berkaitan dengan produk hukum daerah dan peraturan perundang undangan lainnya; (5) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; (6) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; (7) pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam pelayanan permasalahan hukum dan HAM c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum Sub Bagian Dokumentasi Hukum dipimpin oleh seorang Kepala


BAB II - 49

Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Hukum dalam merencanakan, melaksanakan dan engkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pengelolaan administrasi dan dokumentasi produk hokum. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan perencanaan teknis operasional pengelolaan administrasi dan dokumentasi produk hukum; (2) pelaksaaan pengelolaan administrasi dan dokumentasi produk hukum daerah dan peraturan perundang - undangan lainnya; (3) pelaksanaan fasilitasi pengkoordinasian ketentuan peraturan perundang - undangan daerah dengan peraturan perundang undangan lainnya; (4) pelaksanaan koordinasi teknis dengan instansi terkait dalam melaksanakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum dan peraturan perundang - undangan; (5) pelaksanaan layanan ketatausahaan dan dokumentasi Bagian; (6) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; (7) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; (8) pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam pengelolaan administrasi dan dokumentasi produk hukum c. Bagian Otonomi Daerah. Bagian Otonomi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Asisten Pemerintahan dalam merencanakan teknis operasional, merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis administratif penyusunan rumusan


BAB II - 50

kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah melalui pengembangan otonomi daerah, penataan dan pengembangan daerah serta fasilitasi desentralisasi dan pelayanan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bagian Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi: (1) penetapan rumusan kebijakan perencanaan teknis operasional pengembangan otonomi daerah, penataan dan pengembangan daerah serta fasilitasi desentralisasi dan pelayanan tugas pembantuan (2) pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis pengembangan otonomi daerah, penataan dan pengembangan daerah serta penyelenggaraan desentralisasi dan fasilitasi pelayanan tugas pembantuan; (3) pengkoordinasian dalam pelaksanaan pengembangan otonomi daerah,

penataan

dan

pengembangan

daerah

serta

penyelenggaraan desentralisasi dan fasilitasi pelayanan tugas pembantuan; (4) pengkoordinasian

rumusan

penyusunan

kebijakan

penyelenggaraan pengembangan otonomi daerah, penataan dan pengembangan daerah serta penyelenggaraan desentralisasi dan fasilitasi pelayanan tugas pembantuan; (5) penyelenggaraan

pembinaan

administratif

pengembangan

otonomi daerah, penataan dan pengembangan daerah serta penyelenggaraan desentralisasi dan fasilitasi pelayanan tugas pembantuan; (6) penetapan rumusan kebijakan analisa, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan otonomi daerah, penataan dan pengembangan daerah serta penyelenggaraan desentralisasi dan fasilitasi pelayanan tugas pembantuan; (7) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas


BAB II - 51

dan fungsinya; (8) penetapan pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan instansi lainnya di bidang pengembangan otonomi daerah, penataan dan pengembangan daerah serta penyelenggaraan desentralisasi dan fasilitasi pelayanan tugas pembantuan. Bagian Otonomi Daerah, membawahkan: a) Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah; Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Otonomi Daerah dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional

penyiapan

bahan

penyusunan

kebijakan

dan

pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang penataan dan pengembangan otonomi daerah. Dalam

melaksanakan

tugas

pokok,

Kepala

Sub

Bagian

Pengembangan Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan perencanaan teknis operasional penataan dan pengembangan otonomi daerah; (2) pelaksanaan fasilitasi harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan dengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi; (3) penyusunan rumusan kebijakan penetapan perencanaan dan evaluasi

pendapatan

asli

daerah

serta

penganggaran

pengembangan kapasitas daerah; (4) penyusunan rumusan kebijakan penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas kabupaten; (5) pelaksanaan

implementasi rencana

tindak peningkatan

kapasitas kabupaten; (6) fasilitasi implementasi rencana tindak kabupaten;


BAB II - 52

(7) pelaksanaan

koordinasi

pengembangan

kapasitas

kabupaten; (8) pelaksanaan

layanan

ketatausahaan

dan

dokumentasi

Bagian; (9) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; (10) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; (11) pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam penataan dan pengembangan otonomi daerah. b) Sub Bagian Penataan Daerah; Sub Bagian Penataan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas

Bagian

melaksanakan

Otonomi dan

Daerah

dalam

mengkoordinasikan

merencanakan,

teknis

operasional

penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pelayanan dan pengembangan penataan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Penataan Daerah menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan perencanaan teknis operasional pelayanan dan pengembangan penataan daerah; (2) pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan daerah; (3) pelaksanaan

monitoring,

evaluasi,

pengawasan,

pengendalian dan pelaporan implementasi pendelegasian kewenangan pada Kecamatan dan Kelurahan; (4) penyusunan rumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala kabupaten; (5) pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi,


BAB II - 53

koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan; (6) penyusunan rumusan kebijakan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan; (7) pelaksanaan pengusulan penataan daerah; (8) pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah; (9) penyelenggaraan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi penataan daerah; (10) pelaksanaan

pembangunan

dan

pengelolaan

database

penataan daerah; (11) penyampaian data dan informasi penataan daerah ke pemerintah provinsi dan pemerintah; (12) pelaksanaan pengolahan data base laporan penataan daerah; (13) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; (14) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; (15) pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam pelayanan dan pengembangan penataan daerah c) Sub Bagian Desentralisasi dan Tugas Pembantuan. Sub Bagian Desentralisasi dan Tugas Pembantuan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Otonomi Daerah dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional

penyiapan

bahan

penyusunan

kebijakan

dan

pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pelayanan dan pengelolaan desentralisasi dan tugas pembantuan.


BAB II - 54

Dalam

melaksanakan

tugas

pokok,

Kepala

Sub

Bagian

Desentralisasi dan Tugas Pembantuan menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan perencanaan teknis operasional pelayanan dan pengelolaan desentralisasi dan tugas pembantuan; (2) pelaksanaan

dan

pelaporan

penyelenggaraan

tugas

pembantuan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi; (3) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan kepada desa; (4) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala kabupaten; (5) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; (6) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; (7) pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam pelayanan dan pengelolaan desentralisasi dan tugas pembantuan. 2.

Asisten Perekonomian Dan Kesejahteraan Rakyat Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan

dan


pelaksanaan

sebagian tugas Sekretaris Daerah di bidang penetapan penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pengkoordinasian pelayanan kesejahteraan sosial, pengendalian pelaksanaan pembangunan serta pengkoordinasian peningkatan dan pengembangan perekonomian daerah. Dalam

melaksanakan

tugas

pokok,

Asisten

Perekonomian

dan

Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi: a. penetapan

rumusan

kebijakan


pengkoordinasian

pelayanan

BAB II - 55

kesejahteraan sosial, pengendalian pelaksanaan pembangunan serta pengkoordinasian peningkatan dan pengembangan perekonomian daerah; b. perumusan penetapan kebijakan petunjuk teknis, tujuan, sasaran dan monitoring penyelenggaraan administratif pemerintahan daerah di bidang

pengkoordinasian

pelayanan

kesejahteraan

sosial,

pengendalian pelaksanaan pembangunan serta pengkoordinasian peningkatan dan pengembangan perekonomian daerah; c. penyelenggaraan pembinaan administratif pemerintahan daerah di bidang

pengkoordinasian

pelayanan

kesejahteraan

sosial,

pengendalian pelaksanaan pembangunan serta pengkoordinasian peningkatan dan pengembangan perekonomian daerah; d. pengkoordinasian tugas Bagian - Bagian di lingkungan Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat; e. perumusan penetapan kebijakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengkoordinasian pelayanan kesejahteraan sosial, pengendalian pelaksanaan pembangunan serta pengkoordinasian peningkatan dan pengembangan perekonomian daerah; f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

g. penetapan rumusan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan instansi lainnya di bidang pengkoordinasian pelayanan kesejahteraan sosial, pengendalian pelaksanaan pembangunan serta pengkoordinasian peningkatan dan pengembangan perekonomian daerah. Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan: a. Bagian Koordinasi Sosial Bagian Koordinasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Asisten


BAB II - 56

Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dalam merencanakan teknis operasional, merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis administrative penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah melalui koordinasi teknis pelayanan pendidikan dan keagamaan, fasilitasi dan pelayanan penanganan bencana dan pasca bencana serta peningkatan dan pengembangan kesejahteraan social. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bagian Koordinasi Sosial menyelenggarakan fungsi: 1) penetapan rumusan kebijakan perencanaan teknis operasional koordinasi teknis pelayanan pendidikan dan keagamaan, fasilitasi dan pelayanan penanganan bencana dan pasca bencana serta peningkatan dan pengembangan kesejahteraan sosial; 2) pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis pelayanan pendidikan dan keagamaan, fasilitasi dan pelayanan penanganan bencana

dan

pasca

bencana

serta

peningkatan

dan

pengembangan kesejahteraan sosial; 3) pengkoordinasian

dalam

pelaksanaan

koordinasi

teknis

pelayanan pendidikan dan keagamaan, fasilitasi dan pelayanan penanganan bencana dan pasca bencana serta peningkatan dan pengembangan kesejahteraan sosial; 4) pengkoordinasian

rumusan

penyusunan

kebijakan

penyelenggaraan koordinasi teknis pelayanan pendidikan dan keagamaan, fasilitasi dan pelayanan penanganan bencana dan pasca

bencana

serta

peningkatan

dan

pengembangan

kesejahteraan sosial; 5) penyelenggaraan pembinaan administratif koordinasi teknis pelayanan pendidikan dan keagamaan, fasilitasi dan pelayanan penanganan bencana dan pasca bencana serta peningkatan dan pengembangan kesejahteraan sosial; 6) penetapan rumusan kebijakan analisa, monitoring, evaluasi dan


BAB II - 57

pelaporan

penyelenggaraan

koordinasi

teknis

pelayanan

pendidikan dan keagamaan, fasilitasi dan pelayanan penanganan bencana

dan

pasca

bencana

serta

peningkatan

dan

pengembangan kesejahteraan sosial; 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 8) penetapan pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan instansi lainnya di bidang koordinasi teknis pelayanan pendidikan dan keagamaan, fasilitasi dan pelayanan penanganan bencana dan pasca

bencana

serta

peningkatan

dan

pengembangan

kesejahteraan social. Bagian Koordinasi Sosial, membawahkan: a) Sub Bagian Koordinasi Pendidikan dan Keagamaan; Sub Bagian Koordinasi Pendidikan dan Keagamaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Koordinasi Sosial dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional

penyiapan

bahan

penyusunan

kebijakan

dan

pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang koordinasi teknis pemberian bantuan pendidikan dan sarana keagamaan. Dalam

melaksanakan

tugas

pokok,

Kepala

Sub

Bagian

Koordinasi Pendidikan dan Keagamaan menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan perencanaan teknis operasional koordinasi teknis

pemberian

bantuan

pendidikan

dan

sarana

keagamaan; (2) penyusunan bahan rumusan kebijakan pemberian bantuan pendidikan dan sarana keagamaan; (3) penyusunan rumusan kebijakan teknis pemberian bantuan


BAB II - 58

pendidikan

dan

sarana

keagamaan

dari

Pemerintah

Kabupaten, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi lainnya; (4) pelaksanaan

koodinasi

tugas

pembantuan

di bidang

pelayanan dan pengelolaan urusan keagamaan; (5) pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang bantuan pendidikan dan sarana keagamaan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah; (6) pelaksanaan pembinaan administrasi bidang pendidikan dan agama pada Perangkat Daerah; (7) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; (8) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam koordinasi teknis pemberian bantuan pendidikan dan sarana keagamaan b) Sub Bagian Fasilitasi Penanganan Bencana dan Pasca Bencana Sub Bagian Fasilitasi Penanganan Bencana dan Pasca Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Koordinasi Sosial

dalam

mengkoordinasikan

merencanakan, teknis

melaksanakan

operasional

penyiapan

dan bahan

penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pembinaan dan fasilitasi penanganan bencana dan pasca bencana. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Fasilitasi Penanganan Bencana dan Pasca Bencana menyelenggarakan fungsi: (1)

penyusunan perencanaan teknis operasional pembinaan dan fasilitasi penanganan bencana dan pasca bencana;


BAB II - 59

(2)

penyusunan rumusan penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam;

(3)

penyusunan rumusan penetapan kebijakan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan;

(4)

penyusunan rumusan penetapan kebijakan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum;

(5)

penyusunan rumusan penetapan kebijakan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan kawasan kedirgantaraan;

(6)

penyusunan rumusan penetapan kebijakan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana;

(7)

penyusunan rumusan penetapan kebijakan koordinasi dan fasilitasi penanganan bencana;

(8)

penyusunan rumusan penetapan kebijakan koordinasi dan fasilitasi penanganan pasca bencana;

(9)

penyusunan rumusan penetapan kebijakan koordinasi dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana;

(10) penyusunan rumusan penetapan kebijakan koordinasi dan fasilitasi penanganan kebakaran; (11) penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penanganan dan penanggulangan

bencana

dan

pasca

bencana

yang

dilaksanakan oleh SKPD terkait; (12) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; (13) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; (14) pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam fasilitasi penanganan bencana dan pasca bencana c) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Koordinasi Sosial dalam merencanakan,


BAB II - 60

melaksanakan

dan

mengkoordinasikan

teknis

operasional

penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pelayanan dan pengelolaan kesejahteraan social. Dalam

melaksanakan

tugas

pokok,

Kepala

Sub

Bagian

Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan

perencanaan

pengkoordinasian

pelayanan

teknis

operasional

dan

pengelolaan

kesejahteraan sosial; (2) penyusunan bahan rumusan kebijakan kesejahteraan sosial yang meliputi penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial bidang kesehatan, (3) kesejahteraan

sosial,

kependudukan

dan

KB

serta

ketenagakerjaan; (4) penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penanganan masalah – masalah kesejahteraan sosial yang meliputi petunjuk teknis pemberian bantuan kesejahteraan sosial, penanganan

permasalahan

sosial

lainnya

yang

dilaksanakan oleh SKPD terkait; (5) pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang kesejahteraan sosial; (6) pelaksanaan pembinaan administratif bidang kesejateraan sosial pada Perangkat Daerah; (7) pelaksanaan layanan ketatausahaan dan dokumentasi Bagian; (8) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; (9) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; (10) pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam pelayanan dan pengelolaan kesejahteraan sosial


BAB II - 61

b. Bagian Pembangunan Bagian Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dalam merencanakan teknis operasional,

merumuskan

kebijakan

dan

koordinasi

teknis

administrative penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah melalui koordinasi teknis penyusunan program pembangunan, pelayanan dan pengendalian pembangunan serta analisa, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bagian Pembangunan menyelenggarakan fungsi: 1) penetapan rumusan kebijakan perencanaan teknis operasional koordinasi teknis penyusunan program pembangunan, pelayanan dan pengendalian pembangunan serta analisa, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah; 2) pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis penyusunan program

pembangunan,

pembangunan

serta

pelayanan

analisa,

dan

evaluasi

pengendalian dan

pelaporan

pembangunan daerah; 3) pengkoordinasian

dalam

pelaksanaan

koordinasi

teknis

penyusunan program pembangunan, pelayanan dan pengendalian pembangunan

serta

analisa,

evaluasi

dan

pelaporan

pembangunan daerah; 4) pengkoordinasian penyelenggaraan

rumusan koordinasi

penyusunan teknis

kebijakan

penyusunan

program

pembangunan, pelayanan dan pengendalian pembangunan serta analisa, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah; 5) penyelenggaraan

pembinaan

administratif

koordinasi

teknis

penyusunan program pembangunan, pelayanan dan pengendalian pembangunan

serta

analisa,


evaluasi

dan

pelaporan

BAB II - 62

pembangunan daerah; 6) penetapan rumusan kebijakan analisa, monitoring, evaluasi dan pelaporan

penyelenggaraan

program

pembangunan,

pembangunan

serta

koordinasi pelayanan

analisa,

teknis

penyusunan

dan

evaluasi

pengendalian dan

pelaporan

pembangunan daerah; 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 8) penetapan pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan instansi lainnya

di

bidang

koordinasi

teknis

penyusunan

program

pembangunan, pelayanan dan pengendalian pembangunan serta analisa, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah Bagian Pembangunan, membawahkan: a) Sub Bagian Penyusunan Program; Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Pembangunan dalam merencanakan, melaksanakan

dan

mengkoordinasikan

teknis

operasional

penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang koordinasi teknis penyusunan program pembangunan daerah. Dalam

melaksanakan

tugas

pokok,

Kepala

Sub

Bagian

Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan perencanaan teknis operasional koordinasi teknis penyusunan program pembangunan daerah; (2) pelaksanaan

koordinasi

teknis

penyusunan

program

pembangunan daerah; (3) penyusunan

pedoman

petunjuk

pelaksanaan

dan

teknis

pembinaan administratif pelaksanaan program pembangunan


BAB II - 63

daerah; (4) pelaksanaan pembinaan administratif penyusunan program pembangunan pada Perangkat Daerah; (5) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; (6) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; (7) pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam koordinasi teknis penyusunan program pembangunan daerah b) Sub Bagian Pengendalian; Sub Bagian Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Pembangunan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pengendalian pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Pengendalian menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan perencanaan teknis operasional pengendalian pembangunan daerah; (2) pelaksanaan

koordinasi

teknis

administratif

dalam

pengendalian pembangunan daerah; (3) penyusunan pedoman petunjuk pelaksanaan dan teknis pembinaan administratif pengendalian program pembangunan daerah; (4) pelaksanaan pembinaan administratif dan monitoring program pembangunan daerah pada Perangkat Daerah. (5) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;


BAB II - 64

(6) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; (7) pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam pengendalian pembangunan daerah c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Pembangunan dalam merencanakan, melaksanakan

dan

mengkoordinasikan

teknis

operasional

penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang penyusunan evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan perencanaan teknis operasional penyusunan evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah; (2) pelaksanaan koordinasi teknis dalam penyusunan evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah; (3) penyusunan pedoman petunjuk pelaksanaan dan teknis evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah; (4) pelaksanaan

penyusunan

evaluasi

dan

pelaporan

pembangunan daerah; (5) pelaksanaan layanan ketatausahaan dan dokumentasi Bagian; (6) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; (7) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; (8) pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam penyusunan evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah c. Bagian Koordinasi Perekonomian


BAB II - 65

Bagian Koordinasi Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Asisten

Perekonomian

merencanakan

teknis

dan

Kesejahteraan

operasional,

Rakyat

merumuskan

dalam

kebijakan

dan

koordinasi teknis administratif penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah melalui koordinasi sarana dan prasarana perekonomian, pelayanan koordinasi promosi

dan

distribusi

pengembangan

perekonomian

serta

peningkatan dan pengembangan BUMD. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bagian Koordinasi Perekonomian menyelenggarakan fungsi: 1) penetapan rumusan kebijakan perencanaan teknis operasional koordinasi sarana dan prasarana perekonomian, pelayanan koordinasi promosi dan distribusi pengembangan perekonomian serta peningkatan dan pengembangan BUMD; 2) pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis sarana dan prasarana perekonomian, pelayanan koordinasi promosi dan distribusi pengembangan perekonomian serta peningkatan dan pengembangan BUMD; 3) pengkoordinasian dalam pelaksanaan koordinasi sarana dan prasarana perekonomian, pelayanan koordinasi promosi dan distribusi pengembangan perekonomian serta peningkatan dan pengembangan BUMD; 4) pengkoordinasian

rumusan

penyusunan

kebijakan

penyelenggaraan koordinasi sarana dan prasarana perekonomian, pelayanan koordinasi promosi dan distribusi pengembangan perekonomian serta peningkatan dan pengembangan BUMD; 5) penyelenggaraan pembinaan administratif koordinasi sarana dan prasarana perekonomian, pelayanan koordinasi promosi dan distribusi pengembangan perekonomian serta peningkatan dan pengembangan BUMD;


BAB II - 66

6) penetapan rumusan kebijakan analisa, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan koordinasi sarana dan prasarana perekonomian, pelayanan koordinasi promosi dan distribusi pengembangan

perekonomian

serta

peningkatan

dan

pengembangan BUMD; 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 8) penetapan pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan instansi lainnya di bidang koordinasi sarana dan prasarana perekonomian, pelayanan koordinasi promosi dan distribusi pengembangan perekonomian serta peningkatan dan pengembangan BUMD Bagian Koordinasi Perekonomian, membawahkan: a) Sub Bagian Koordinasi Sarana Perekonomian; Sub Bagian Koordinasi Sarana Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Koordinasi Perekonomian dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pelayanan sarana dan prasarana perekonomian. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Koordinasi Sarana Perekonomian menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan

perencanaan

teknis

operasional

pelayanan

sarana dan prasarana perekonomian; (2) penyusunan rumusan kebijakan koordinasi pelayanan sarana dan prasarana perekonomian; (3) pelaksanaan

monitoring

dan

evaluasi

pelayanan

dan

pengembangan sarana dan prasarana perekonomian; (4) pelaksanaan koordinasi teknis pembinaan administrasi bidang


BAB II - 67

perhubungan, pertambangan, koperasi dan kepariwisataan; (5) pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha mikro, kecil dan menengah; (6) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; (7) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam pelayanan sarana dan prasarana perekonomian b) Sub

Bagian

Promosi

dan

Distribusi

Pengembangan

Perekonomian; Sub Bagian Promosi dan Distribusi Pengembangan Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok

melaksanakan

Perekonomian

dalam

mengkoordinasikan

sebagian

tugas

merencanakan,

teknis

Bagian

Koordinasi

melaksanakan

operasional

penyiapan

dan bahan

penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pelayanan promosi dan koordinasi distribusi pengembangan perekonomian. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Promosi dan Distribusi Pengembangan Perekonomian menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan promosi

perencanaan

dan

teknis

koordinasi

operasional

distribusi

pelayanan

pengembangan

perekonomian; (2) penyusunan rumusan kebijakan peningkatan produksi dan distribusi perekonomian; (3) pelaksanaan

monitoring

dan

evaluasi

perkembangan

pelayanan promosi dan koordinasi distribusi pengembangan perekonomian; (4) pelaksanaan monitoring sentra - sentra produksi dan sentra –


BAB II - 68

sentra distribusi perekonomian melalui koordinasi dengan unit kerja Perangkat Daerah terkait; (5) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; (6) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; (7) pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam

pelayanan

promosi

dan

koordinasi

distribusi

pengembangan perekonomian c) Sub Bagian Pengembangan BUMD Sub Bagian Pengembangan BUMD dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

tugas

Bagian

Koordinasi

Perekonomian

dalam


penyiapan

bahan

penyusunan

kebijakan

dan

pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pengelolaan dan pengembangan BUMD. Dalam

melaksanakan

tugas

pokok,

Kepala

Sub

Bagian

Pengembangan BUMD menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan perencanaan teknis operasional pengelolaan dan pengembangan BUMD; (2) penyusunan rumusan penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro; (3) pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro serta fasilitasi pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa; (4) pelaksanaan pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten serta fasilitasi pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa; (5) penyusunan

bahan

rumusan

kebijakan

pembinaan

perusahaan daerah;


BAB II - 69

(6) pelaksanaan

monitoring dan

evaluasi pembinaan

dan

pengembangan Badan Usaha Milik Daerah; (7) penyusunan rumusan kebijakan teknis pembinaan Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku; (8) pelaksanaan

pembinaan

administratif

dalam

bidang

pembinaan Badan Usaha Milik Daerah pada Perangkat Daerah; (9) pelaksanaan

layanan

ketatausahaan

dan

dokumentasi

Bagian; (10) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; (11) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; (12) pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam pengelolaan dan pengembangan BUMD 3.

Asisten Administrasi Asisten Administrasi dipimpin oleh seorang Asisten yang mempunyai tugas

pokok

mengendalikan,

memimpin,

merumuskan,

mengkoordinasikan

dan

mengatur,

membina,


pelaksanaan sebagian tugas Sekretaris Daerah di bidang penetapan penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pelayanan administrasi umum kerumahtanggaan, keuangan dan kepegawaian, penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perencanaan pendayagunaan aparatur, pelayanan ketatatausahaan,

keprotokolan,

publikasi

dan

pemberitaan

serta

penataan dan pengelolaan aset pemerintah daerah. Dalam

melaksanakan

tugas

pokok,

Asisten

Administrasi

menyelenggarakan fungsi:


BAB II - 70

a. penetapan

rumusan

kerumahtanggaan,

kebijakan keuangan

pelayanan dan

administrasi

kepegawaian,

umum

penataan

kelembagaan, ketatalaksanaan dan perencanaan pendayagunaan aparatur, pelayanan ketatatausahaan, keprotokolan, publikasi dan pemberitaan serta penataan dan pengelolaan aset pemerintah daerah; b. perumusan penetapan kebijakan petunjuk teknis, tujuan, sasaran dan monitoring penyelenggaraan administratif pemerintahan daerah di bidang pelayanan administrasi umum kerumahtanggaan, keuangan dan kepegawaian, penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perencanaan pendayagunaan aparatur, pelayanan ketatatausahaan, keprotokolan, b. publikasi dan pemberitaan serta penataan dan pengelolaan aset pemerintah daerah; c. penyelenggaraan pembinaan administratif pemerintahan daerah di bidang pelayanan administrasi umum kerumahtanggaan, keuangan dan kepegawaian, penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perencanaan pendayagunaan aparatur, pelayanan ketatatausahaan, keprotokolan,

publikasi

dan

pemberitaan

serta

penataan

dan

pengelolaan aset pemerintah daerah; d. pengkoordinasian tugas Bagian - Bagian di lingkungan Asisten Administrasi; e. perumusan kebijakan penetapan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan administrasi umum kerumahtanggaan, keuangan dan kepegawaian,

penataan

kelembagaan,

ketatalaksanaan

dan

perencanaan pendayagunaan aparatur, pelayanan ketatatausahaan, keprotokolan,

publikasi

dan

pemberitaan

serta

penataan

dan

pengelolaan aset pemerintah daerah; f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; g. penetapan

rumusan

koordinasi

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah


BAB II - 71

Provinsi dan instansi lainnya di bidang pelayanan administrasi umum kerumahtanggaan,

keuangan

dan

kepegawaian,

penataan

kelembagaan, ketatalaksanaan dan perencanaan pendayagunaan aparatur, pelayanan ketatatausahaan, keprotokolan, publikasi dan pemberitaan serta penataan dan pengelolaan aset pemerintah daerah. Asisten Administrasi, membawahkan: a. Bagian Umum; Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Asisten Administrasi dalam merencanakan teknis operasional, merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis administratif penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah melalui pengelolaan keuangan

kerumahtanggaan serta

pelayanan

dan dan

persandian,

pengelolaan

pengelolaan

administrasi

kepegawaian. Dalam

melaksanakan

tugas

pokok,

Kepala

Bagian

Umum

menyelenggarakan fungsi: 1) penetapan rumusan kebijakan perencanaan teknis operasional pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian, pengelolaan keuangan

serta

pelayanan

dan

pengelolaan

administrasi

kepegawaian; 2) pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian, pengelolaan keuangan serta pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian; 3) pengkoordinasian

dalam

pelaksanaan

pengelolaan

kerumahtanggaan dan persandian, pengelolaan keuangan serta pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian; 4) pengkoordinasian

rumusan

penyusunan

kebijakan

penyelenggaraan pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian, pengelolaan

keuangan

serta


pelayanan

dan

pengelolaan

BAB II - 72

administrasi kepegawaian; 5) penyelenggaraan

pembinaan

administratif

pengelolaan

kerumahtanggaan dan persandian, pengelolaan keuangan serta pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian; 6) penetapan rumusan kebijakan analisa, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian,

pengelolaan

keuangan

serta

pelayanan

dan

pengelolaan administrasi kepegawaian; 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 8) penetapan pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan instansi lainnya di bidang pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian, pengelolaan

keuangan

serta

pelayanan

dan

pengelolaan

administrasi kepegawaian Bagian Umum, membawahkan: a) Sub Bagian Rumah Tangga dan Persandian; Sub Bagian Rumah Tangga dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian

tugas

Bagian

Umum

dalam


penyiapan

bahan

penyusunan

kebijakan

dan

pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dibidang pelayanan dan pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Persandian menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan perencanaan teknis operasional pelayanan dan pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian (2) pengelolaan administrasi dan koordinasi rumah tangga


BAB II - 73

Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah (3) pelaksanaan pemeliharaan dan pengurusan penggunaan kendaraan dinas Sekretaris Daerah; (4) pelaksanaan pemeliharaan dan pengurusan rumah jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah; (5) pelaksanaan pengurusan dan pemeliharaan kantor Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah; (6) pengurusan akomodasi rapat dinas / pertemuan yang dilaksanakan oleh Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah. (7) Penyusunan administrasi dan pengadaan keperluan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah; (8) pelaksanaan pengelolaan dan pengadaan barang yang bersifat strategis sesuai dengan kebijakan pimpinan; (9) penyelenggaraan persandian, palsan dan sissan serta penyelenggaraan kelembagaan persandian; (10) perencanaan kebutuhan SDM dan rekruitmen calon SDM persandian; (11) pelaksanaan pengusulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian; (12) perencanaan kebutuhan palsan; (13) penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra; (14) pemeliharaan palsan tingkat O, penghapusan palsan dan perencanaan kebutuhan dan pengadaan sissan untuk jaring persandian; (15) pelaksanaan

dan

penyelenggaraan

prosedur

tetap

sissan

jaring

penyimpanan sissan; (16) penentuan

pemberlakuan/penggantian

persandian; (17) penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara


BAB II - 74

pemerintah provinsi dengan pemerintah dan/atau kabupaten; (18) pelaksanaan

layanan

ketatausahaan

dan

dokumentasi

Bagian; (19) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; (20) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; (21) pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam pelayanan dan pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian b) Sub Bagian Keuangan; Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian

Umum

dalam

mengkoordinasikan

merencanakan,

teknis

melaksanakan

operasional

penyiapan

dan bahan

penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang penyelenggaraan administrasi keuangan pada Sekretariat Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan perencanaan teknis operasional pelayanan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah (2) pelaksanaan koordinasi teknis operasional penyelenggaraan administrasi keuangan pada Sekretariat Daerah (3) pelaksanaan

penyelenggaraan

kegiatan

administrasi

keuangan pada Sekretariat Daerah; (4) pembinaan penyelenggaraan administrasi keuangan yang dilaksanakan oleh Bagian-bagian di lingkungan Sekretariat Daerah yang meliputi pengumpulan dan penyusunan usulan, perubahan dan perhitungan anggaran; (5) pelaksanaan dan pengelolaan administrasi keuangan pada


BAB II - 75

Sekretariat Daerah; (6) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; (7) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; (8) pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam pelayanan dan pengelolaan keuangan c) Sub Bagian Kepegawaian Sub Bagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Umum dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan

teknis

operasional

penyiapan

bahan

penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian. Dalam

melaksanakan

tugas

pokok,

Kepala

Sub

Bagian

Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan perencanaan teknis operasional pelayanan dan pengelolaan

administrasi

kepegawaian

pada

Sekretariat

Daerah; (2) pelaksanaan koordinasi teknis operasional penyelenggaraan administrasi kepegawaian pada Sekretariat Daerah; (3) pelaksanaan

penyelenggaraan

kegiatan

administrasi

kepegawaian pada Sekretariat Daerah; (4) pembinaan penyelenggaraan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan oleh Bagian-bagian di lingkungan Sekretariat Daerah yang meliputi penyusunan DUK, DP3, mutasi, rotasi serta usulan kebutuhan pendidikan dan latihan; (5) penyusunan rencana kegiatan dan pelaksanaan administrasi perjalanan dinas pimpinan dan sekretariat daerah; (6) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas


BAB II - 76

dan fungsinya; (7) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; (8) pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian pada Sekretariat Daerah b. Bagian Organisasi; Bagian Organisasi dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Asisten Administrasi dalam merencanakan teknis operasional, merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis administratif penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah

melalui

ketatalaksanaan, penyusunan

penyusunan penataan

analisa

dan

formasi

mekanisme

dan

prosedur

evaluasi

kelembagaan

jabatan

dan

serta

perencanaan

pendayagunaan aparatur. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi: 1) penetapan rumusan kebijakan perencanaan teknis operasional penyusunan mekanisme dan prosedur ketatalaksanaan, penataan dan evaluasi kelembagaan serta penyusunan analisa formasi jabatan dan perencanaan pendayagunaan aparatur; 2) pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis penyusunan mekanisme dan prosedur ketatalaksanaan, penataan dan evaluasi kelembagaan serta penyusunan analisa formasi jabatan dan perencanaan pendayagunaan aparatur; 3) pengkoordinasian dalam pelaksanaan penyusunan mekanisme dan

prosedur

ketatalaksanaan,

penataan

dan

evaluasi

kelembagaan serta penyusunan analisa formasi jabatan dan perencanaan pendayagunaan aparatur; 4) pengkoordinasian

rumusan


penyusunan

kebijakan

BAB II - 77

penyelenggaraan

penyusunan

mekanisme

dan

prosedur

ketatalaksanaan, penataan dan evaluasi kelembagaan serta penyusunan

analisa

formasi

jabatan

dan

perencanaan

administratif

penyusunan

pendayagunaan aparatur; 5) penyelenggaraan

pembinaan

mekanisme dan prosedur ketatalaksanaan, penataan dan evaluasi kelembagaan serta penyusunan analisa formasi jabatan dan perencanaan pendayagunaan aparatur; 6) penetapan rumusan kebijakan analisa, monitoring, evaluasi dan pelaporan

penyelenggaraan

penyusunan

mekanisme

dan

prosedur ketatalaksanaan, penataan dan evaluasi kelembagaan serta penyusunan analisa formasi jabatan dan perencanaan pendayagunaan aparatur; g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 7) penetapan pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan instansi lainnya

di

bidang

penyusunan

mekanisme

dan

prosedur

ketatalaksanaan, penataan dan evaluasi kelembagaan serta penyusunan

analisa

formasi

jabatan

dan

perencanaan

pendayagunaan aparatur Bagian Organisasi, membawahkan: a) Sub Bagian Ketatalaksanaan; Sub Bagian Ketatalaksanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Organisasi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang penataan ketatalaksanaan Perangkat Daerah. Dalam

melaksanakan

tugas


pokok,

Kepala

Sub

Bagian

BAB II - 78

Ketatalaksanaan menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan

perencanaan

teknis

operasional

penataan

ketatalaksanaan Perangkat Daerah (2) pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah; (3) pelaksanaan fasilitasi hubungan kerja antar Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dengan Kecamatan / Kelurahan dalam rangka pelaksanaan pelayanan pemerintahan; (4) penyusunan rumusan kebijakan penetapan perencanaan, penganggaran dan penerapan SPM pemerintah daerah; (5) penyusunan rumusan kebijakan pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah; (6) penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat daerah; (7) penyediaan bahan data base perangkat daerah; (8) pelaksanaan

pengkajian,

perumusan

dan

penyusunan

penataan tatalaksana Perangkat Daerah; (9) pelaksanaan pembinaan administratif tatalaksana Perangkat Daerah; (10) pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data tatalaksana Perangkat Daerah; (11) penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan system ketatalaksanaan Perangkat Daerah; (12) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; (13) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; (14) pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam penataan ketatalaksanaan Perangkat Daerah b) Sub Bagian Kelembagaan; Sub Bagian Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian


BAB II - 79

tugas Bagian Organisasi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang penataan kelembagaan Perangkat Daerah. Dalam

melaksanakan

tugas

pokok,

Kepala

Sub

Bagian

Kelembagaan menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan

perencanaan

teknis

operasional

penataan

tentang

penataan

kelembagaan Perangkat Daerah (2) pelaksanaan

pedoman

umum

kelembagaan perangkat daerah; (3) pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah; (4) pelaksanaan

pengembangan

kapasitas

kelembagaan

perangkat daerah; (5) pelaksanaan

penerapan

dan

pengendalian

organisasi

perangkat daerah; (6) pelaksanaan

pengkajian,

perumusan

dan

penyusunan

penataan dan pengembangan kelembagaan Perangkat Daerah; (7) pelaksanaan pembinaan administratif kelembagaan pada Perangkat Daerah; (8) pelaksanaan

penyusunan

dan

pengolahan

data

kelembagaan Perangkat Daerah; (9) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; (10) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; (11) pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam penataan kelembagaan Perangkat Daerah c) Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur


BAB II - 80

Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Organisasi

dalam

mengkoordinasikan


melaksanakan

operasional

penyiapan

dan bahan

penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang penyusunan analisa formasi jabatan dan penataan perencanaan pendayagunaan aparatur. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Analisa Formasi

Jabatan

dan

Pendayagunaan

Aparatur

menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan perencanaan teknis operasional penyusunan analisa

formasi

jabatan

dan

penataan

perencanaan

pendayagunaan aparatur; (2) pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah; (3) pelaksanaan

pengkajian,

perumusan

dan

Pelaksanaan

pedoman tatalaksana perangkat daerah Perangkat Daerah; (4) pelaksanaan evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan penataan

kelembagaan,

ketatalaksanaan

dan

pendayagunaan aparatur Perangkat Daerah; (5) pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data analisa formasi jabatan Perangkat Daerah; (6) pelaksanaan

pengkajian,

perumusan

dan

penyusunan

perencanaan pendayagunaan aparatur yang meliputi analisa kebutuhan

pegawai,

perencanaan

kebutuhan

jenis

pendidikan dan latihan, penyusunan pola jenjang karier dan penyusunan

standar

akuntabilitas

aparatur

Perangkat

Daerah; (7) pelaksanaan penyusunan dan pengolahan perencanaan pendayagunaan aparatur Perangkat Daerah; (8) pelaksanaan

layanan


ketatausahaan

dan

dokumentasi

BAB II - 81

Bagian; (9) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; (10) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; (11) pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam penyusunan analisa formasi jabatan dan penataan perencanaan pendayagunaan aparatur c. Bagian Humas; Bagian Humas dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Asisten Administrasi dalam merencanakan teknis operasional, merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis administratif penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah melalui pelayanan ketatausahaan pimpinan, pelayanan keprotokolan pimpinan serta koordinasi pelayanan publikasi dan pemberitaan pembangunan pemerintah daerah. Dalam

melaksanakan

tugas

pokok

Kepala

Bagian

Humas

menyelenggarakan fungsi: 1) penetapan rumusan kebijakan perencanaan teknis operasional pelayanan ketatausahaan pimpinan, pelayanan keprotokolan pimpinan serta koordinasi pelayanan publikasi dan pemberitaan pembangunan pemerintah daerah; 2) pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis pelayanan ketatausahaan pimpinan, pelayanan keprotokolan pimpinan serta koordinasi pelayanan publikasi dan pemberitaan pembangunan pemerintah daerah; 3) pengkoordinasian dalam pelaksanaan pelayanan ketatausahaan pimpinan, pelayanan keprotokolan pimpinan serta koordinasi pelayanan publikasi dan pemberitaan pembangunan pemerintah daerah;


BAB II - 82

4) pengkoordinasian

rumusan

penyusunan

kebijakan

penyelenggaraan pelayanan ketatausahaan pimpinan, pelayanan keprotokolan pimpinan serta koordinasi pelayanan publikasi dan pemberitaan pembangunan pemerintah daerah; 5) penyelenggaraan

pembinaan

administratif

pelayanan

ketatausahaan pimpinan, pelayanan keprotokolan pimpinan serta koordinasi pelayanan publikasi dan pemberitaan pembangunan pemerintah daerah; 6) penetapan rumusan kebijakan analisa, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan ketatausahaan pimpinan, pelayanan keprotokolan pimpinan serta koordinasi pelayanan publikasi dan pemberitaan pembangunan pemerintah daerah; 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 8) penetapan pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan instansi lainnya di bidang pelayanan ketatausahaan pimpinan, pelayanan keprotokolan pimpinan serta koordinasi pelayanan publikasi dan pemberitaan pembangunan pemerintah daerah Bagian Humas, membawahkan : a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan; Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

tugas

melaksanakan

dan

Bagian

Humas

dalam

mengkoordinasikan

merencanakan,

teknis

operasional

penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pelayanan dan pengelolaan tata usaha pimpinan. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:


BAB II - 83

(1) penyusunan perencanaan teknis operasional pelayanan dan pengelolaan tata usaha pimpinan; (2) pengelolaan administrasi tata usaha pimpinan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah; (3) penyusunan

pelaporan

kegiatan

ketatausahaan

pimpinan

Sekretariat Daerah; (4) pelaksanaan layanan ketatausahaan dan dokumentasi Bagian; (5) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; (6) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; (7) pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam pelayanan dan pengelolaan tata usaha pimpinan b) Sub Bagian Publikasi dan Pemberitaan; Sub Bagian Publikasi dan Pemberitaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

tugas

melaksanakan

dan

Bagian

Humas

dalam

mengkoordinasikan

merencanakan,

teknis

operasional

penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pelayanan dan pengelolaan publikasi dan pemberitaan. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Publikasi dan Pemberitaan menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan perencanaan teknis operasional pelayanan dan pengelolaan publikasi dan pemberitaan; (2) penyusunan rumusan kebijakan di bidang publikasi dan pemberitaan; (3) pelaksanaan analisa umpan balik di bidang publikasi dan pemberitaan; (4) pelaksanaan publikasi kegiatan pemerintah daerah; (5) penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pemberitaan


BAB II - 84

dan kehumasan pemerintah daerah; (6) pelaksanaan pengelolaan administrasi pemberitaan dan kehumasan pemerintah daerah; (7) pelaksanaan pembinaan pers; (8) pengkoordinasian pelaksanaan pemberitaan dan kehumasan pemerintah daerah; (9) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; (10) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; (11) pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam pelayanan dan pengelolaan publikasi dan pemberitaan c) Sub Bagian Protokol Sub Bagian Protokol dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian

Humas

dalam

mengkoordinasikan

merencanakan,

teknis

operasional

melaksanakan penyiapan

dan bahan

penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pelayanan keprotokolan Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Protokol menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan

perencanaan

teknis

operasional

pelayanan

keprotokolan Pemerintah Daerah; (2) pelaksanaan pemberian pelayanan kepada tamu Pemerintah Daerah; (3) pelaksanaan persiapan dan koordinasi kegiatan keprotokolan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; (4) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; (5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;


BAB II - 85

(6) pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam pelayanan keprotokolan Pemerintah Daerah d. Bagian Pengelolaan Aset Bagian Pengelolaan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Asisten Administrasi dalam merencanakan teknis operasional, merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis administratif penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah melalui koordinasi analisa kebutuhan, pelayanan inventarisasi dan penghapusan serta pengembangan pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian aset pemerintah daerah Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bagian Pengelolaan Aset menyelenggarakan fungsi: 1) penetapan rumusan kebijakan perencanaan teknis operasional koordinasi

analisa

kebutuhan,

pelayanan

inventarisasi

dan

penghapusan serta pengembangan pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian asset pemerintah daerah; 2) pelaksanaan

rumusan

kebijakan

koordinasi

teknis

analisa

kebutuhan, pelayanan inventarisasi dan penghapusan serta pengembangan pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian aset pemerintah daerah; 3) pengkoordinasian

dalam

pelaksanaan

koordinasi

analisa

kebutuhan, pelayanan inventarisasi dan penghapusan serta pengembangan pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian aset pemerintah daerah; 4) pengkoordinasian penyelenggaraan inventarisasi

rumusan koordinasi

dan

penyusunan analisa

penghapusan

kebijakan

kebutuhan, serta

pelayanan

pengembangan

pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian asset pemerintah daerah;


BAB II - 86

5) penyelenggaraan pembinaan administratif koordinasi analisa kebutuhan, pelayanan inventarisasi dan penghapusan serta pengembangan pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian aset pemerintah daerah; 6) penetapan rumusan kebijakan analisa, monitoring, evaluasi dan pelaporan

penyelenggaraan

koordinasi

analisa

kebutuhan,

pelayanan inventarisasi dan penghapusan serta pengembangan pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian aset pemerintah daerah; 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 8) penetapan pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan instansi lainnya di bidang koordinasi analisa kebutuhan, pelayanan inventarisasi

dan

penghapusan

serta

pengembangan

pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian asset pemerintah daerah Bagian Pengelolaan Aset, membawahkan: a) Sub Bagian Analisa Kebutuhan; Sub Bagian Analisa Kebutuhan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Pengelolaan Aset dalam merencanakan, melaksanakan

dan

mengkoordinasikan

teknis

operasional

penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas

Daerah

dan

Lembaga

Teknis

Daerah

di

bidang

pengelolaan analisa kebutuhan asset. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Analisa Kebutuhan menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan perencanaan teknis operasional pengelolaan analisa kebutuhan aset;


BAB II - 87

(2) penyusunan perencanaan teknis analisa kebutuhan dan depresiasi barang pemerintah; (3) pelaksanaan pengelolaan administrasi analisa kebutuhan depresiasi; (4) pelaksanaan analisa kebutuhan dan depresiasi barang pemerintah daerah; (5) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; (6) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; (7) pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam pengelolaan analisa kebutuhan aset. b) Sub Bagian Inventarisasi dan Penghapusan; Sub Bagian Inventarisasi dan Penghapusan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Pengelolaan Aset dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional

penyiapan

bahan

penyusunan

kebijakan

dan

pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pengelolaan inventarisasi dan penghapusan asset. Dalam

melaksanakan

tugas

pokok

Kepala

Sub

Bagian

Inventarisasi dan Penghapusan menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan perencanaan teknis operasional pengelolaan inventarisasi dan penghapusan aset; (2) penyusunan

perencanaan

teknis

inventarisasi

dan

penghapusan aset; (3) pelaksanaan

penilaian

penghapusan

aset

pemerintah

daerah; (4) pelaksanaan inventarisasi dan penilaian penghapusan aset; (5) pelaksanaan administrasi inventarisasi dan penghapusan aset;


BAB II - 88

(6) pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah; (7) pelaksanaan

layanan

ketatausahaan

dan

dokumentasi

Bagian; (8) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; (9) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; (10) pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam pengelolaan inventarisasi dan penghapusan aset c) Sub Bagian Pemanfaatan, Pengawasan dan Pengendalian Sub Bagian Pemanfaatan, Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Pengelolaan Aset

dalam

mengkoordinasikan


melaksanakan

operasional

penyiapan

dan bahan

penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pelayanan pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian asset. Dalam

melaksanakan

Pemanfaatan,

tugas

pokok

Pengawasan

Kepala dan

Sub

Bagian

Pengendalian

menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan perencanaan teknis operasional pelayanan pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian aset; (2) penyusunan rumusan penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan asset daerah; (3) pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah; (4) fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran; (5) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; (6) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; (7) pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah,


BAB II - 89

DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam

pelayanan

pemanfaatan,

pengawasan

dan

pengendalian aset 4.

Jabatan Fungsional a. Staf Ahli Bidang Hukum Dan Politik Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas pokok menyusun dan memberikan rumusan analisa, telaahan dan kajian sebagai bahan penetapan kebijakan Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di bidang hukum dan politik. Dalam melaksanakan tugas pokok Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik menyelenggarakan fungsi: 1) penyusunan telaahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di bidang hukum dan politik; 2) penganalisaan

dan

penyelenggaraan

pengkajian

permasalahan

pemerintahan,

kebijakan

pembangunan

dan

kemasyarakatan di bidang hukum dan politik; 3) identifikasi

permasalahan

penyelenggaraan

dan

evaluasi

pemerintahan,

kebijakan

pembangunan

dan

kemasyarakatan di bidang hukum dan politik; 4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 5) penyampaian laporan hasil telaahan di bidang hukum dan politik kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; 6) pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan SKPD terkait dalam penyiapan bahan telaahan di bidang hukum dan politik b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Staf Ahli Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok menyusun dan memberikan rumusan analisa, telaahan dan kajian sebagai bahan

penetapan

kebijakan


Bupati

dalam

penyelenggaraan

BAB II - 90

pemerintahan,

pembangunan

dan

kemasyarakatan

di

bidang

pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas pokok Staf Ahli Bidang Pemerintahan menyelenggarakan fungsi: 1) penyusunan telaahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan

dan

kemasyarakatan

di

bidang

pelayanan

permasalahan

kebijakan

pemerintahan; 2) penganalisaan

dan

pengkajian

penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan

dan

kemasyarakatan di bidang pelayanan pemerintahan; 3) identifikasi

permasalahan

penyelenggaraan

dan

evaluasi

pemerintahan,

kebijakan

pembangunan

dan

kemasyarakatan di bidang pelayanan pemerintahan; 4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 5) penyampaian laporan hasil telaahan di bidang pemerintahan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; 6) pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan SKPD terkait dalam

penyiapan

bahan

telaahan

di

bidang

pelayanan

pemerintahan c. Staf Ahli Bidang Pembangunan Staf Ahli Bidang Pembangunan mempunyai tugas pokok menyusun dan memberikan rumusan analisa, telaahan dan kajian sebagai bahan

penetapan

pemerintahan,

kebijakan

pembangunan

Bupati dan

dalam

penyelenggaraan

kemasyarakatan

di

bidang

pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok Staf Ahli Bidang Pembangunan menyelenggarakan fungsi: 1) penyusunan telaahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di bidang pelaksanaan pembangunan daerah;


BAB II - 91

2) penganalisaan

dan

pengkajian

penyelenggaraan

permasalahan

pemerintahan,

kebijakan

pembangunan

dan

kemasyarakatan di bidang pelaksanaan pembangunan daerah; 3) identifikasi

permasalahan

penyelenggaraan

dan

evaluasi

pemerintahan,

kebijakan

pembangunan

dan

kemasyarakatan di bidang pelaksanaan pembangunan daerah; 4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 5) penyampaian laporan hasil telaahan di bidang pembangunan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; 6) pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan SKPD terkait dalam penyiapan bahan telaahan di bidang pelaksanaan pembangunan daerah d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Dan Sumber Daya Manusia Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok menyusun dan memberikan rumusan analisa, telaahan dan kajian sebagai bahan penetapan kebijakan Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di bidang kemasyarakatan dan pengembangan sumber daya manusia. Dalam melaksanakan tugas pokok Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi: 1) penyusunan telaahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan

dan

kemasyarakatan

di

bidang

pelayanan

kemasyarakatan dan pengembangan sumber daya manusia; 2) penganalisaan

dan

penyelenggaraan

pengkajian pemerintahan,

permasalahan

kebijakan

pembangunan

dan

kemasyarakatan di bidang pelayanan kemasyarakatan dan pengembangan sumber daya manusia; 3) identifikasi

permasalahan

penyelenggaraan

dan

pemerintahan,

evaluasi

kebijakan

pembangunan

dan

kemasyarakatan di bidang pelayanan kemasyarakatan dan


BAB II - 92

pengembangan sumber daya manusia; 4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 5) penyampaian laporan hasil telaahan di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; 6) pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan SKPD terkait dalam

penyiapan

bahan

telaahan

di

bidang

pelayanan

kemasyarakatan dan pengembangan sumber daya manusia. e. Staf Ahli Bidang Ekonomi Dan Keuangan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun dan memberikan rumusan analisa, telaahan dan kajian sebagai bahan penetapan kebijakan Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan

dan

kemasyarakatan

di

bidang

pengembangan dan peningkatan perekonomian serta pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan menyelenggarakan fungsi: 1) penyusunan telaahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di bidang pengembangan dan peningkatan

perekonomian

serta

pengelolaan

keuangan

permasalahan

kebijakan

pemerintah daerah; 2) penganalisaan

dan

penyelenggaraan

pengkajian pemerintahan,

pembangunan

dan

kemasyarakatan di bidang pengembangan dan peningkatan perekonomian serta pengelolaan keuangan pemerintah daerah; 3) identifikasi

permasalahan

penyelenggaraan

dan

pemerintahan,

evaluasi

kebijakan

pembangunan

dan

kemasyarakatan di bidang pengembangan dan peningkatan perekonomian serta pengelolaan keuangan pemerintah daerah; 4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Bupati sesuai


BAB II - 93

dengan bidang tugas dan fungsinya; 5) penyampaian laporan hasil telaahan di bidang perekonomian dan keuangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; 6) pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan SKPD terkait dalam penyiapan bahan telaahan di bidang pengembangan dan peningkatan

perekonomian

serta

pengelolaan

keuangan

pemerintah daerah

2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2016 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016. Pada tahun anggaran 2016 review Rancangan Awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai berikut:


BAB II - 94

TABEL T-VI.C.7 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016 KABUPATEN BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH Rancangan Awal RKPD Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Lokas i

1

2

3

Belanja Rutin x xx 1

x

xx

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1

x

xx

1

2

xx

1

3

Target capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif




4

5

6

7

8

9

Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran

100%

Kab. Bdg

jumlah fasilitasi naskah sambutan dan surat

8140 Lembar

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik jasa komunikasi air dan listrik selama 1 tahun

x

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelayanan dan pengelolaan administrasi surat menyurat

Analisa Hasil Kebutuhan

14.843.500.000

1.452.000.000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.452.000.000

Pelayanan dan pengelolaan administrasi surat menyurat

1.265.000.000

Jumlah Kegiatan penyediaan jasa komunikasi air dan listrik

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


3 kegiatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.265.000.000

1.280.000.000

100%


Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

BAB II - 95

APBD

952.000.000

4.244.702.324

3 kegiatan

10

16.582.702.324

952.000.000 8140 Lembar

catatan penting

APBD

4.244.702.324

1.900.000.000

APBD

1

2 Kebutuhan jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun

x

xx

1

4

x

xx

xx

1

1

5

7

Penyediaan Jasa jaminan barang milik daerah Penyedia jasa pengamanan kantor

xx

1

8

xx

1

10

xx

1

11

Jumlah kegiatan penyediaan kebutuhan jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor

200 kegiatan

Kab. Bdg

Jumlah Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bupati Wabup dan PNS dilingkungan SETDA

3 kegiatan

6

7

1.280.000.000

Kab. Bdg

12 Bulan

Kab. Bdg

Jumlah Tersedianya Kebutuhan Jasa Pengelolaan Administrasi Keuangan

13 dokumen

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

55.000.000

Jaminan kesehatan Bupati Wabup dan PNS dilingkunan SETDA untuk 1 tahun

190.000.000

Prosentase penyediaan Bahan dan Upah Jasa Kebersihan Kantor

100%

Kab. Bdg

Jumlah Kebutuhan ATK selama 1 tahun di SETDA

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


192 jenis


550.000.000

Penyediaan jasa administrasi keuangan

550.000.000

Kebutuhan jasa pengelolaan administrasi keuangan untuk 1 tahun

825.000.000 Kab. Bdg

Kebutuhan jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun

55.000.000

190.000.000

Penyediaan alat tulis kantor Kebutuhan ATK selama 1 tahun di SETDA

x

Kab. Bdg

Penyediaan jasa kebersihan kantor Bahan dan upah jasa kebersihan kantor

x

5

Penyediaan jasa administrasi keuangan Kebutuhan jasa pengelolaan administrasi keuangan untuk 1 tahun

x

4

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS Jaminan kesehatan Bupati Wabup dan PNS dilingkunan SETDA untuk 1 tahun

x

3

Bahan dan upah jasa kebersihan kantor

203.500.000

Penyediaan alat tulis kantor

435.000.000

200 kegiatan

Kebutuhan ATK selama 1 tahun di SETDA Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

BAB II - 96

9

3 kegiatan

APBD

825.000.000

203.500.000 192 jenis

APBD

50.000.000

825.000.000 100%

APBD

190.000.000 50.000.000

13 dokumen

APBD

55.000.000

190.000.000 12 Bulan

10

1.900.000.000

55.000.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor

825.000.000

203.500.000

8

APBD

203.500.000 435.000.000

APBD

1

x

x

xx

xx

2

1

1

12

14

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 tahun Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kab. Bdg

Komponen instalasi liostrik / penerangan bangunan kantor selama 1 tahun

Kab. Bdg

xx

1

15

x

x

xx

xx

xx

1

1

1

17

18

19

Jumlah tersedianya barang cetakan dan penggandaan

5 54 lenis

6

7

435.000.000

560.000.000

Jumlah penyediaan Instalasi Listrik / Penerangan

14 jenis

560.000.000

200.000.000 Kab. Bdg

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga pada Setda

1 Paket

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Bahan baacaan dan peraturan perundangundangan

x

4

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

x

3

Kab. Bdg

Jumlah penyediaan bahan bacaan

75 Jenis

Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman selama 1 tahun anggaran Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kab. Bdg

Rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kab. Bdg

Jumlah penyediaan Makanan dan Minuman

1500 kegiatan

200.000.000

Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran


1250 kegiatan

54 lenis

Komponen instalasi liostrik / penerangan bangunan kantor selama 1 tahun

14 jenis

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

220.000.000

Bahan baacaan dan peraturan perundangundangan

3.850.000.000

Penyediaan makanan dan minuman

1 Paket

10

435.000.000

APBD

560.000.000

200.000.000

APBD

200.000.000 100.000.000

APBD

4.209.500.000

APBD

75 Jenis

Makanan dan minuman selama 1 tahun anggaran Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1500 kegiatan

2.398.000.000

Rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1250 kegiatan

1.062.000.000


BAB II - 97

9

560.000.000

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

2.398.000.000

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 tahun Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

220.000.000

3.850.000.000

8

4.209.500.000 1.098.000.000

APBD

1.098.000.000

1.062.000.000

APBD

1

2 Tersedianya pegawai TKK yang mendukung pelaksanaan administrasi teknis

x

xx

1

20

xx

1

22

xx

2

x

xx

2

5

x

xx

xx

2

2

7

8

130 kegiatan

Kab. Bdg

Junmlah kegiatan Perjalanan Dinas Bupati, Wabup dan Skretariat

500 kegiatan

Kab. Bdg

1 Tahun

6

7

1.062.000.000

Tersedianya pegawai TKK yang mendukung pelaksanaan administrasi teknis

198.000.000

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

198.000.000

Terselenggaranya perjalanan dinas Bupati Wabup dan sekretariat

100.000.000

Penunjang Peringatan hari-hari bersejarah

100.000.000

Penunjang Peringatan hari-hari bersejarah

8 130 kegiatan

9

198.000.000

500 kegiatan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

9.202.500.000,00

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.200.000.000


1.200.000.000

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kebutuhan perlengkapan gedung kantor untuk SETDA

Jumlah kendaraan

2 Jenis

990.000.000 Kab. Bdg

Jumlah penyediaan Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor untuk Sekretariat Daerah

10 jenis

Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

1.200.000.000

Kab. Bdg

Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan


5 jenis

990.000.000

Kendaraan dinas peruntukan KDH/WKDH Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kebutuhan perlengkapan gedung kantor untuk SETDA

655.000.000

Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

655.000.000


BAB II - 98

2 Jenis

APBD

300.000.000

500.000.000 5 jenis

APBD

1.200.000.000 300.000.000

10 jenis

APBD

300.000.000

11.557.500.000,0 0

Kab. Bdg

APBD

198.000.000

300.000.000 1 Tahun

10

1.062.091.000


Kendaraan dinas peruntukan KDH/WKDH x

Kab. Bdg

5

Penunjang Peringatan hari-hari bersejarah Penunjang Peringatan hari-hari bersejarah

x

4

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terselenggaranya perjalanan dinas Bupati Wabup dan sekretariat

x

3

500.000.000

APBD

1 x

xx

2 2

9

x

x

xx

xx

xx

2

2

2

10

20

21

xx

2

22

xx

2

23

Kab. Bdg

Pengadaan Mebeulair selama 1 tahun anggaran Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

Kab. Bdg

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

Kab. Bdg

Jumlah Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor untuk Sekretariat Daerah

3 jenis

Jumlah mebeulair

41 buah

Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah jabatan

2 kegiatan

Kab. Bdg

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

7

Kab. Bdg

Jumlah pemeliharaan rutin gedung kantor

10 jenis

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Kab. Bdg

Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan


4 kendaraan

8

880.000.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

880.000.000

Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor untuk SETDA

715.000.000

Pengadaan Mebeulair

715.000.000

Pengadaan Mebeulair selama 1 tahun anggaran Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

41 buah

632.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

2 kegiatan

385.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

3 kegiatan

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

6

632.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Bahan dan upah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x

5

Pengadaan Mebeulair

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas x

4

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor untuk SETDA

x

3

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 2.000.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.000.000.000

Bahan dan upah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

260.000.000


260.000.000


BAB II - 99

9 680.000.000

3 jenis

APBD

632.000.000

250.000.000

APBD

250.000.000

1.600.000.000

APBD

1.600.000.000

250.000.000

4 kendaraan

APBD

400.000.000 632.000.000

10 jenis

APBD

680.000.000

400.000.000

3 kegiatan

10

250.000.000

APBD

1 x

x

xx

xx

2 2

2

24

28

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan dan pengurusan rutin kendaraan

xx

2

29

x

x

xx

xx

xx

2

2

2

42

44

49

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

xx

3

6

7

3.080.000.000

Kab. Bdg

Jumlah Pemeliharaan dan pengurusan rutin kendaraan

152 Kendaraan

Kab. Bdg

Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor

5 jenis

Kab. Bdg

Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala mebeulair

3 jenis

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

3.080.000.000

Kab. Bdg

1 Paket

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

313.500.000


132.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala Mebeulair

132.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala Mebeulair

100.000.000 50.000.000

Kab. Bdg

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang direhab

2 Unit

Kab. Bdg

Jumlah pengadaan alat-alat komunikasi

Program Peningkatan Disiplin Aparatur


6 unit


313.500.000

100.000.000

Pengadaan Alat-alat Komunikasi Pengadaan Alat-alat Komunikasi

x

5

Pemeliharaan rutin/berkala Mebeulair Pemeliharaan rutin/berkala Mebeulair

x

4

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

x

3

50.000.000

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Pengadaan Alat-alat Komunikasi

165.000.000

Pengadaan Alat-alat Komunikasi Program Peningkatan Disiplin Aparatur

BAB II - 100

9 2.580.000.000

152 Kendaraan

5 jenis

APBD

APBD

100.000.000

165.000.000 6 unit

APBD

200.000.000 100.000.000

2 Unit

APBD

132.000.000 200.000.000

1 Paket

APBD

213.500.000

132.000.000 3 jenis

10

2.580.000.000

213.500.000


165.000.000

580.000.000,00

8

165.000.000 800.000.000,00

APBD

1 x

x

xx

xx

2 3

3

2

7

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kebutuhan pengadaan pakaian dinas dilingkungan SETDA

xx

5

x

xx

5

x

xx

6

x

xx

6

4

5

Kab. Bdg

Jumlah pakaian dinas

100 stel pakaian

Kab. Bdg

Prosentase peningkatan kinerja dan disiplin aparatur

100%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3

1

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan sumberdaya aparatur SETDA

6

7

330.000.000

Peningkatan kinerja dan disiplin aparatur Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur SETDA

x

3

330.000.000

250.000.000

Peningkatan kinerja dan disiplin aparatur

250.000.000

Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur SETDA

100.000.000,00

100.000.000

Kab. Bdg

Jumlah kegiatan dalam rangka menunjang peningkatan Keterampilan dan Wawasan sumberdaya aparatur SETDA

36 kegiatan


100.000.000

8

550.000.000 100 stel pakaian

100%

50.000.000

36 kegiatan

93.100.000,00

Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

75.000.000


35.000.000


1 dokumen

75.000.000

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SETDA

BAB II - 101

1 dokumen

APBD

50.000.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah dokumen LAKIP Setda

APBD

50.000.000,00

153.100.000,00

Kab. Bdg

APBD

250.000.000


Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SETDA

10

550.000.000

250.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan sumberdaya aparatur SETDA

9

35.000.000

APBD

1 x

x

xx

xx

2 6

6

2

4

3

4

5

Penyusunan laporan keuangan semesteran Dokumen laporan keuangan semesteran Bupati, Eabup, dan Sekda Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Kab. Bdg

Laporan keuangan akhir tahun Bupati, Wabup dan Sekda

Kab. Bdg

Jumlah Dokumen Laporan keuangan Smesteran Bupati , Wabup dan SEKDA

1 dokumen

6

7

38.500.000

Penyusunan laporan keuangan semesteran

38.500.000

Dokumen laporan keuangan semesteran Bupati, Eabup, dan Sekda Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1 dokumen

Laporan keuangan akhir tahun Bupati, Wabup dan Sekda

1 dokumen

39.600.000 Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun Bupati, Wabup dan SEKDA

1 dokumen

Jumlah Belanja Renja Rutin

8

39.600.000

27.234.100.000

9 28.500.000

APBD

28.500.000

29.600.000


10

APBD

29.600.000

26.728.302.324

Belanja Renja 1 1

6

1

6

21

1

6

21

Urusan Wajib

Urusan Wajib

Perencanaan Pembangunan


Program perencanaan pembangunan daerah

12

Ketepatan waktu penyusunan dokumen laporan pertanggungjawaban.

100%

Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

750.000.000


625.000.000


100%

575.000.000

475.000.000

Penyelenggaraan pemerintah, kemasyarakatan dan pembangunan di Kabupaten Bandung

Kab. BDG

Jumlah laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)

1 dokumen

325.000.000


1 dokumen

325.000.000

Penyusunan LAKIP Kabupaten Bandung

Kab. BDG

Jumlah dokumen LAKIP pemerintah kabupaten bandung

1 dokumen

300.000.000


1 dokumen

150.000.000


BAB II - 102

APBD

1 1

6

2 21

13

6

21

16

9

1

9

16

1

9

16

9

19

Kab. BDG

Jumlah Dokumen LAPTAH Setda tahun 2016

1 dokumen

jumlah dokumen Renja Setda dan perubahan renja Setda 2016

1 dokumen

7

50.000.000

Monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

50.000.000

Penyusunan LAPTAH Setda Tahun 2016

75.000.000

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

75.000.000

Penyusunan Renja Setda dan perubahan renja Setda 2016

1

16

2

8

9 50.000.000

1 dokumen

APBD

50.000.000 50.000.000

1 dokumen

10

APBD

50.000.000

Pertanahan

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Prosentase fasilitasi proses pengurusan perijinan

100%

Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah Kab. BDG

Jumlah fasilitasi proses persetujuan penlok

1 kegiatan

Penyuluhan hukum pertanahan Tertibnya administrasi pertanahan, permasalahan pertanahan dan pengadaan tanah bagi kepentingan umum di kabupaten bandung

1

Kab. BDG

6

Pertanahan

Penerbitan keputusan Bupati tentang persetujuan penetapan lokasi untuk pengadaan tanah 1

5

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Penyusunan Renja Setda dan perubahan renja Setda 2016

1

4

Monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Penyusunan LAPTAH Setda Tahun 2016

1

3

600.000.000


325.000.000

Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah

325.000.000

Penerbitan keputusan Bupati tentang persetujuan penetapan lokasi untuk pengadaan tanah

275.000.000 Kab. BDG

jumlah dbintek pertanahan yang dilaksanakan

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri


1 Kegiatan

275.000.000

100%

325.000.000

1 kegiatan

Penyuluhan hukum pertanahan Tertibnya administrasi pertanahan, permasalahan pertanahan dan pengadaan tanah bagi kepentingan umum di kabupaten bandung Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

BAB II - 103

500.000.000

325.000.000

175.000.000 1 Kegiatan

APBD

175.000.000

APBD

1

2

1

19

49

1

19

49

3

Program peningkatan kehidupan beragama

4

Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan Partisipasi para ulama dalam kegiatan FKUU

4

5

Prosentase partisipasi stake holder (masyarakat, ulama) dalam kegiatan keagamaan, Perentase STQ dan MTQ tingkat provinsi jawa barat

Kab. BDG

Jumlah partisipasi ulama dalam kegiatan FKUU Jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW

6

7

8

9

3.094.871.000

Program peningkatan kehidupan beragama

2.589.091.000

APBD

3.094.871.000


2.589.091.000

APBD

730 Org

250.000.000

575 Orang

362.935.000

730 Org

200.000.000

Penyampaian pesan moral keagamaan melalui kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW

575 Orang

100.000.000


Kab. BDG

Penyampaian pesan moral keagamaan melalui kegiatan peringatan Isro Mi'raj Nabi Muhammad SAW

Kab. BDG

Jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan Isro Mi'raj Nabi Muhammad SAW

575 Orang

74.174.000


575 Orang

74.174.000

Penyampaian pesan moral keagamaan melalui kegiatan Nuzul Qu'ran Penyampaian pesan moral keagamaan melalui kegiatan menyambut malam lailatul qodar

Kab. BDG

Jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan Nuzul Qu'ran Jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan menyambut malam lailatul qodar

250 Orang

74.175.000

250 Orang

74.175.000

150 Orang

32.930.000

Penyampaian pesan moral keagamaan melalui kegiatan Nuzul Qu'ran Penyampaian pesan moral keagamaan melalui kegiatan menyambut malam lailatul qodar

150 Orang

32.930.000

Penyampaian pesan moral keagamaan melalui kegiatan hari raya Iedul Fitri

Kab. BDG

Jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan hari raya Iedul Fitri

500 Orang

80.425.000


500 Orang

80.425.000

Kab. BDG


10

BAB II - 104

1

2

20

4

5

6

7

8

9

Penyampaian pesan moral keagamaan melalui kegiatan hari raya Iedul Adha

Kab. BDG

Jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan hari raya Iedul Adha

400 Orang

80.425.000


400 Orang

80.425.000

Penyampaian pesan moral keagamaan melalui kegiatan menyambut tahun baru islam 1 muharam

Kab. BDG

Jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan menyambut tahun baru islam 1 muharam

425 Orang

98.050.000


425 Orang

98.050.000

Meningkatkan pemahaman dan kapasitas kafilah MQK Meningkatnya prestasi MQK tingkat provinsi jawa barat

Kab. BDG

Jumlah kafilah yang bina

42 Orang

159.872.000

Kab. BDG

prestasi MQK tingkat provinsi jawa barat

3 Besar

325.685.000

Meningkatkan pemahaman dan kapasitas kafilah MTQ Meningkatnya prestasi MTQ tingkat provinsi jawa barat


42 Orang

192.380.000

prestasi MTQ tingkat provinsi jawa barat

10 Besar

837.500.000

Seleksi Kafilah STQ ke tingkat provinsi jawa barat

Jumlah seleksi kafilah STQ ke tingkat provinsi Jawa Barat Jumlah kafilah yang bina

42 Orang


Meningkatkan pemahaman dan kapasitas kafilah STQ Meningkatkan kapasitas dan prestasi kafilah STQ 1

3

Otonomi Daerah, Pemerinthan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian



42 Orang

159.872.000

3 Besar

325.685.000


42 Orang

192.380.000

10 Besar

744.655.000

350.000.000


42 Orang

250.000.000

16 Orang

122.500.000

16 Orang

122.500.000

16 Orang

53.820.000

Meningkatkan pemahaman dan kapasitas kafilah STQ Meningkatkan kapasitas dan prestasi kafilah STQ

16 Orang

53.820.000

Otonomi Daerah, Pemerinthan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

BAB II - 105

10

1

2

1

20

16

1

20

16

1

1

20

20

16

16

20

16

4

5

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 1

2

3

Dialog/Audiensi dengan tokoh-tokoh Masyarakat, pimppinan / anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan Kunjungan kerja dalam rangka tarawih keliling

Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara dan lembaga pemerintah daerah

4

Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah Penyelenggaraan rakor pejabat negara

6

7

4.962.500.000,00

280.000.000

Kab. BDG

Jumlah Kunjungan kerja dalam rangka tarawih keliling

7 DP

280.000.000

990.000.000

Kab. BDG

Jumlah kunjungan kerja dan upacara ceremonial lainnya

605 Kali

Rapat koordinasi unsur MUSPIDA Penyelenggaraan pemerintah di bidang pembangunan kemasyarakatan dan pemerintahan

1

3

990.000.000

365.000.000 Kab. BDG

Jumlah rapat koordinasi unsur muspida yang dilaksanakan

12 kali

365.000.000

880.000.000 Kab. BDG

Jumlah Penyelenggaraan rapat koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah


4 Kali

880.000.000

8

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dialog/Audiensi dengan tokoh-tokoh Masyarakat, pimppinan / anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan Kunjungan kerja dalam rangka tarawih keliling


7 DP

605 Kali


BAB II - 106

APBD

280.000.000

APBD

280.000.000

APBD

300.000.000

800.000.000 4 Kali

APBD

900.000.000

300.000.000 12 kali

10

4.727.500.000

900.000.000


9

800.000.000

APBD

1 1

1

20

20

2 16

16

5

6

Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah Kunker/Inspeksi KDH dan WKDH

20

17

1

20

17

20

17

18

44

20

17

46

1

20

17

Kab. BDG

Jumlah Kunker/Inspeksi

31 Kali

Kab. BDG

Jumlah koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya

6 Kali

47

7

1.375.000.000

Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

1.072.500.000

Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

599.000.000 Kab. BDG

Jumlah inventarisasi aset yang akan dihapuskan

100%

Kab. BDG

Jumlah dokumen Standar Biaya belanja daerah

1 dokumen

Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah Kab. BDG

Jumlah DKBMD

Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah


500 Buku


1.072.500.000

2.903.915.000

Penyusunan Standar Biaya Belanja Daerah

Penyusunan Aplikasi Sistem informasi keuangan daerah

6 1.375.000.000

Revaluasi / Appraisal Aset / Barang Daerah

Penyusunan Standar Biaya Belanja Daerah 1

5

program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan aset/barang milik daerah yang ditetapkan setiap tahun 1

4

Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

1

3

599.000.000

31 Kali

6 Kali


550.000.000


804.915.000

Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah

804.915.000

Penyusunan Aplikasi Sistem informasi keuangan daerah Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah

BAB II - 107

10 APBD

1.375.000.000 1.072.500.000

APBD

1.072.500.000

2.150.000.000

Revaluasi / Appraisal Aset / Barang Daerah Pengelolaan aset/barang milik daerah yang ditetapkan setiap tahun

9 1.375.000.000


550.000.000

950.000.000

8

500.000.000 100%

500.000.000

400.000.000 1 dokumen

APBD

400.000.000 600.000.000

500 Buku

APBD

APBD

600.000.000

650.000.000

APBD

1

1

20

20

1

20

20

2

3


Kab. BDG

4 Jumlah SKPD yang ditertibkan dalam aset kendaraan

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 3

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Penyelenggaraan Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Pembangunan di Kabupaten Bandung

5

6

7

8

9

72 SKPD

950.000.000


72 SKPD

650.000.000

72 SKPD

6.053.500.000

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

72 SKPD

4.200.000.000

6.053.500.000

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Penyelenggaraan Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Pembangunan di Kabupaten Bandung

Kab. BDG

Jumlah Fasilitasi Pembinaan Perangkat Daerah, Fasilitasi kerjasama daerah kab. Bandung dan Fasilitasi Penyelenggaraan Fasilitasi Pemilu

7 Kegiatan

fasilitasi pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui ULP Kabupaten Bandung

Kab. BDG

100%

500.000.000


100%

250.000.000

fasilitasi pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui LPSE Kabupaten Bandung

Kab. BDG

persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui ULP kabupaten bandung persentase pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui LPSE Kabupaten Bandung

100%

500.000.000


100%

350.000.000

275.000.000

evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan Kabupaten Bandung


Kab. BDG

Jumlah dokumen hasil evaluasi dan

1 Dok

1.728.500.000

4.200.000.000

pelaporan kegiatan pembangunan Kabupaten Bandung


BAB II - 108

7 Kegiatan

1 Dok

1.450.000.000

150.000.000

10

APBD

1

2

3

4

5

Kegiatan monitoring dan pengendalian pembangunan Kabupaten Bandung

Kab. BDG


72 SKPD

Jumlah Bantuan Keagamaan dan Bantuan lainnya yang tepat sasaran

600 Proposal

Disalurkannya bantuan keagamaan dan bantuan lainnya yang tepat sasaran yang telah

Kab. BDG

6

7

8

400.000.000


72 SKPD

550.000.000


direkomendasikan Kejadian bencana dan pasca bencana

Pembentukan Tim P3DN dan TPID, Pembinaan Produk, Monitoring Perkembangan Produk, Koordinasi Pemerintah Propinsi

350.000.000

400.000.000

direkomendasikan Kab. BDG

Kab. BDG

Jumlah Kejadian bencana dan pasca bencana yang difasilitasi Jumlah kegiatan monitoring promosi produk unggulan serta pengendalian dan monitoring TPID

270 Kejadian

6 Kegiatan

200.000.000

Kejadian bencana dan pasca bencana

500.000.000


dan Pusat, Sosialisasi, Peningkatan Kapasitas UMKM Kabupaten Bandung Pembentukan Tim, Pembinaan, Sosialisasi serta

600 Proposal

9

270 Kejadian

200.000.000

6 Kegiatan

150.000.000

31 Kecamatan

200.000.000

dan Pusat, Sosialisasi, Peningkatan Kapasitas UMKM Kabupaten Bandung Kab. BDG

Jumlah kecamatan yang dimonitor dan evaluasi ekonomi kreatif

Koordinasi Pemerintah Propinsi dan Pusat Mengenai Kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif dikabupaten Bandung


31 Kecamatan

300.000.000

Pembentukan Tim, Pembinaan, Sosialisasi serta Koordinasi Pemerintah Propinsi dan Pusat Mengenai Kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif dikabupaten Bandung

BAB II - 109

10

1

2

3

4

5

Pelaksanaan monitoring evaluasi perkembangan perekonomian masyarakat desa, pemantauan, pengendalian perekonomian masyarakat desa serta pembinaan perkembangan ekonomi masyarakat

Kab. BDG

Jumlah desa dan Gapoktan yang dilakukan monitoring evaluasi pengembangan sarana perekonomian masyarakat desa dan pertumbuhan ekonomi masyarakat

9/3 Desa/Gapoktan

Pembinaan dan fasilitasi 3 BUMD, ijin prinsip dan usaha PT. BPRS, proses

Kab. BDG

Jumlah BUMD yang termonitor

3 BUMD

6

7

8

250.000.000


9/3 Desa/Gapo ktan

150.000.000

500.000.000


3 BUMD

200.000.000

2 SKPD

150.000.000

perijinan PT. BPRS ke

perijinan PT. BPRS ke

OJK

OJK

Monev pelaksanaan SPIP pada SKPD

Kab. BDG

Jumlah SKPD

Kab. BDG

Jumlah laporan capaian Penerapan SPM

monitoring penyusunan SOP SKPD

Kab. BDG

Jumlah SKPD

Kab. BDG

150.000.000

menetapkan SPIP

monitoring dan penyusunan laporan capaian Penerapan SPM

monitoring capaian

2 SKPD

jumlah dokumen monitoring capaian SPM BLUD

SPIP pada SKPD 2 Dok

15 SKPD 1 Dok

100.000.000


2 Dok

50.000.000


15 SKPD

50.000.000

monitoring capaian

SPM BLUD 1

20

25

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Monev pelaksanaan

9

1 Dok

100.000.000

50.000.000 50.000.000

SPM BLUD Ketepatan waktu penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintah.


100%

1.320.000.000


BAB II - 110

100%

1.320.000.000

10

1 1

20

2 25

1

Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1

20

25

6

20

26

1

20

26

4

5

Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan pemerintah daerah Kab. BDG

Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD dan EPPD)

Kab. BDG

jumlah jenis informasi penyelenggaraan pemerintah daerah

2 Dokumen

3 Jenis

Program Penataan Peraturan Perundangundangan 1

Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundangundangan Pelayanan bantuan hukum secara litigasi di Pengadilan, Penyusunan LO untuk permasalahan hukum, opini hukum

6

7

275.000.000

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Penyebarluasan Informasi dan Penyelenggaraan Pemda

1

3

275.000.000

1.045.000.000

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1.045.000.000

Penyebarluasan Informasi dan Penyelenggaraan Pemda

6.963.458.200

Program Penataan Peraturan Perundangundangan

725.000.000

Kab. BDG

Jumlah penyelesaian perkara-perkara hukum dari tingkat pertama sampai Mahkamah, jumlah pelaksanaan konsultasi hukum,

31perkara & legal opinion

Fasilitasi/pembentuka n kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

725.000.000

Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundangundangan Pelayanan bantuan hukum secara litigasi di Pengadilan, Penyusunan LO untuk permasalahan hukum, opini hukum

terlindunginya hakhak hukum aparatur sesuai ketentuan, terlaksananya konsultasi hukum, jumlah penyelesaian legal opinion


BAB II - 111

8

9 275.000.000

2 Dokumen

APBD

275.000.000

1.045.000.000

3 Jenis

10

APBD

1.045.000.000

6.065.571.501

600.000.000


600.000.000

APBD

1 1

20

2 26

2

Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundangundangan

Koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Sosial, Pendidikan dan Keagamaan dan Fasilitasi Penanganan Bencana dan Pasca Bencana

3

4

Kab. BDG

tersusunnya cetakan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terbitnya keputusan kepala daerah sebagai dasar atau pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan pada SKPD kab. Bandung

Kab. BDG

Jumlah Kebijakan

5

6

7

1.275.000.000

3 Kebijkan

75.000.000



Yang disusun


8

BAB II - 112

9 975.000.000

3 Kebijkan

75.000.000

10 APBD

1

2

3

Pengkajian dan perumusan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, Perjanjian dan MoU

Kab. BDG

Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, Perjanjian dan MoU yang tersusun

551 Buah

Perumusan kegiatan pelaksanaan tugas pembantuan, pembinaan, monitoring dan evaluasi serta kajian dan penyusunan peraturan pelaksanaan

Kab. BDG

jumlah kegiatan rumusan kebijakan peraturan pelaksanaan tugas perbantuan dari pusat ke Pemerintah Kabupaten Bandung dan pemerintah Kabupaten Bandung

1 Kegiatan

Perumusan Kebijakan arah Otonomi Desa dengan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa

Kab. BDG

4

Jumlah Kegiatan Rumusan Kebijakan Peningkatan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

5

1 Kegiatan

6

7

8

350.000.000


551 Buah

250.000.000

300.000.000


1 Kegiatan

200.000.000

200.000.000


1 Kegiatan

200.000.000

465 Buah

250.000.000

sesuai Skala Lokal Pencetakan perda dan perbup yang terbit pada tahun berkenaan 1

20

26

3

1

20

26

4

10

sesuai Skala Lokal Kab. BDG

jumlah cetakan lembaran daerah dan berita daera

465 Buah

Legislasi rancangan peraturan perundangundangan Penyusunan rencana pembentukan perda tahun berikutnya

9

Kab. BDG

jumlah dokumen data base rencana pembentukan perda tahun berikutnya

1 Dok

Fasilitasi sosialisasi peraturan perundangundangan

350.000.000

Pencetakan perda dan perbup yang terbit pada tahun berkenaan

20.000.000

Legislasi rancangan peraturan perundangundangan

20.000.000

1.293.458.200

Penyusunan rencana pembentukan perda tahun berikutnya

20.000.000

1 Dok


APBD

20.000.000

1.145.000.000

APBD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


BAB II - 113

1

2

3

4

Pelaksanaan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Tembakau

Kab. BDG

Jumlah SKPD yang tersosialisasi

Sosialisasi Peraturan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa

Kab. BDG

Jumlah Sosialisasi Peraturan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa tersusunnya 300 perda sebelumnya, 300 perda tahun 2015, 240 perbup, 240 kep bup, 120 warta pusat, 120 perjanjian/MoU

Penyebaran Produk

Kab. BDG

Hukum

5

6

7

8

9

26 SKPD

173.000.000


26 SKPD

100.000.000

2 Kali

100.000.000


2 Kali

100.000.000

100%

92.700.000

Penyebaran Produk

100%

90.000.000

Hukum

Sosialisasi pengolahan data dan sistem prosedur penataan OPD

Kab. BDG

Jumlah kegiatan sosialisasi

1 Kegiatan

150.000.000

Sosialisasi pengolahan data dan sistem prosedur penataan OPD

1 Kegiatan

100.000.000

sosialisasi meliputi produk-produk ketatalaksanaan Pembinaan JDI Hukum

Kab. BDG


2 kegiatan

100.000.000


2 kegiatan

100.000.000

1 Kegiatan

15.000.000

Kab. BDG

Jumlah Pembinaan

1 Kegiatan

15.000.000

JDI Hukum

Kegiatan sosialisasi produk pusat dan daerah untuk masyarakat, aparat dan pelajar

Kab. BDG

jumlah kegiatan sosialisasi

2 Kegiatan

272.758.200


2 Kegiatan

250.000.000

Pembangunan aplikasi Produk Hukum berbasis website

Kab. BDG

3 Kegiatan

40.000.000


3 Kegiatan

40.000.000

Pelaksanaan pendidikan HAM dan Kadarkum

Kab. BDG

Jumlah Sosialisasi aplikasi Produk Hukum berbasis website Jumlah Pelaksanaan diseminasi HAM dan Pembinaan kadarkum di kecamatan

350.000.000


18 Kecamatan

350.000.000


18 Kecamatan

BAB II - 114

10

1 1

20

2 26

6

3

4

5

Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundangundangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundangundangan daerah harmonisasi Produk Hukum Daerah berupa Perda dan Perbup

Kab. BDG

Penyesuaian Perda tentang SOTK Pemerintah daerah terhadap regulasi pemerintah

Kab. BDG

Penyesuaian Peraturan Bupati tentang Tupoksi

Kab. BDG

Pengklasifikasian permasalahan kelembagaan

Kab. BDG

kegiatan dilaksanakan dalam bentuk perumusan kebijakan ketatalaksanaan

Kab. BDG

jumlah dokumen data base perda dan perbup yang masih berlaku/perlu diubah Jumlah rancangan regulasi produk hukum Peraturan Daerah Jumlah rancangan regulasi produk hukum Peraturan Bupati Jumlah rancangan regulasi produk hukum Peraturan Bupati Jumlah Dok

6

7

8

9

3.300.000.000

Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundangundangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundangundangan daerah

3.125.571.501

2 Dokumen

100.000.000

harmonisasi Produk Hukum Daerah berupa Perda dan Perbup

2 Dokumen

75.000.000

2 Dokumen/Ranca ngan

250.000.000


2 Dokumen/ Rancangan

500.571.501

5 Rancangan

200.000.000


5 Rancangan

200.000.000

1 Dok

300.000.000


1 Dok

250.000.000

1 Dok

100.000.000


1 Dok

100.000.000

1 Dok

100.000.000

Perumusan Kebijakan

1 Dok

100.000.000

Rancangan Perbup Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik penyusunan rancangan perubahan regulasi TPPNS

Kab. BDG Kab. BDG

Jumlah Dok Rancangan Perbup Jumlah rancangan produk hukum tentang TP-PNS


Pelayanan Publik 1 Dok

50.000.000

penyusunan rancangan perubahan regulasi TPPNS

BAB II - 115

1 Dok

50.000.000

10 APBD

1

2

3

4

5

penyusunan rancangan regulasi pedoman anjababk dan evjab

Kab. BDG

Jumlah rancangan produk hukum tentang pedoman anjab-abk dan evjab Jumlah Data Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD)

1 Dok

Penyusunan Laporan Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Sebagai amanat PP

Kab. BDG

1 Dok

6

7

8

100.000.000


1 Dok

200.000.000

Penyusunan Laporan Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Sebagai amanat PP

Jun-08 Analisa dan Evaluasi Penggalian Potensi PAD dan Mekanisme Pengelolaan Penerimaan PAD Melalui Teknologi IT berdasarkan Roadmap Optimalisasi PAD Kabupaten Bandung 2016-2020

9 100.000.000

1 Dok

50.000.000

1 Dok

300.000.000

Jun-08 Kab. BDG

Jumlah Rumusan Kebijakan Optimalisasi Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1 Dok

300.000.000

Analisa dan Evaluasi Penggalian Potensi PAD dan Mekanisme Pengelolaan Penerimaan PAD Melalui Teknologi IT berdasarkan Roadmap Optimalisasi PAD Kabupaten Bandung2016-2020

1 Dok

400.000.000

Penggalian Potensi Kabupaten Bandung melalui Kajian Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah berdasarkan Kewenangan Urusan Pemerintahan


Kab. BDG

Jumlah Rumusan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Daerah

Inventarisasi Nama Rupabumi Unsur buatan di kabupaten Bandung sebagai amanat dari Permendagri 39/2008

Kab. BDG

Jumlah Data rupabumi unsur buatan di kecamatan

10 Kecamatan

350.000.000

Penyusunan Rumusan Kebijakan Pendelegasian Kewenangan Kepada Kecamatan dan Kelurahan

Kab. BDG

Jumlah Rumusan Kebijakan Pendelegasian Kewenangan Kepada Kecamatan dan Kelurahan

1 Dok

450.000.000


1 Dok

400.000.000


10 Kecamatan

300.000.000


1 Dok

350.000.000

BAB II - 116

10

1

1

20

26

7

2

3

4

5

Penyusunan Hasil Monitoring dan Evaluasi Serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Kab. BDG

Prosentase Hasil Monitoring dan Evaluasi Serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

70%

Evaluasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat pelaksanaan evaluasi dan monitoring implementasi pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat

1

20

27

1

20

27

1

20

27

7

Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah Perbatasan Kabupaten Bandung dengan Kab/kota yang berbatasan Fasilitasi Penataan Daerah di Kab. Bandung kegiatan penyusunan PERDA Pemekaran Desa dan Dokumen kajian

400.000.000

350.000.000

Kab. BDG

jumlah kegiatan evaluasi dan monitoring implementasi pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat

1 Kegiatan

Program Penataan Daerah Otonomi Baru 3

6

Jumlah kegiatan verifikasi penegasan batas Kab. BDG

jumlah kegiatan verifikasi penegasan batas

Kab. BDG

Tersedianya 5 buah PERDA Pemekaran Desa, 3 Buah Dokumen kajian jumlah dokumen pemekaran desa dan kajian

Kab. BDG


25 Titik

350.000.000

8


70%

Evaluasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat pelaksanaan evaluasi dan monitoring implementasi pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat

9

200.000.000

1 Kegiatan

1.450.000.000

450.000.000

Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah Perbatasan Kabupaten Bandung dengan Kab/kota yang berbatasan Fasilitasi Penataan Daerah di Kab. Bandung

400.000.000

650.000.000

kegiatan penyusunan PERDA Pemekaran Desa dan Dokumen kajian

BAB II - 117

25 Titik

APBD

400.000.000

1.050.000.000

3 Dok

APBD

200.000.000

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

450.000.000

10

350.000.000

2.100.000.000

1.650.000.000

3 Dok

7

400.000.000

APBD

1

2 Terwujudnya Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa, dalam Penataan Desa yang Meliputi : Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, Perubahan Status dan Penetapan Desa Tindaklanjut usulan Penataan Daerah di Kabupaten Bandung meliputi Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, Perubahan Status dan Penetapan Desa

1

20

48

1

20

48

6

25

1

25

17

1

25

17

2

Kab. BDG

Kab. BDG

4 Jumlah kajian Informasi dan Data Pengembangan Penataan Daerah (5 Desa)

Jumlah Kajian Penyelenggaraan dan Usulan Penataan Daerah (5 Desa)

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS Pembinaan dan penyusuan Anjab-ABK

1

3

5 1 Dok

6

7

Jumlah dokumen

Terwujudnya Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa, dalam Penataan Desa yang Meliputi : Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, Perubahan Status dan Penetapan Desa

1 Dok

400.000.000

Tindaklanjut usulan Penataan Daerah di Kabupaten Bandung meliputi Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, Perubahan Status dan Penetapan Desa

1 Dok

300.000.000

100%

100.000.000

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS

100%

100.000.000

2 SKPD

100.000.000

kajian Analisis Jabatan

Pembinaan dan penyusuan Anjab-ABK

Komunikasi dan

Komunikasi dan

Informatika

Informatika

1 Dok

9

600.000.000

100.000.000 Kab. BDG

8

350.000.000

100.000.000 2 SKPD

150.000.000

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

150.000.000

Sosialisasi Peningkatan Kualitas Komunikasi dan Informasi

150.000.000


150.000.000

BAB II - 118

APBD

100.000.000



10

APBD

1

1

25

50

1

25

50

2

3

Meningkatnya SDM bidang Komunikasi dan Informasi yang di butuhkan sesuai dengan Kondisi kemajuan Tekhonogi pada saat ini

Kab. BDG

Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 1

4

5

7

8


2 Kali

150.000.000

100%

500.000.000

Jumlah sosialisasi

2 Kali

150.000.000

Persentase kerjasama dengan Media Massa

100%

500.000.000

Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

500.000.000

Pengembangan Informasi dan Peningkatan Sinergitas bersama Media Massa

500.000.000

Tersampaikan Informasi Program Dan Kegiatan Yang akuntabilitas dan Kerjasama yang Solid dengan Media Massa

Pengembangan Informasi dan Peningkatan Sinergitas bersama Media Massa Tersampaikan Informasi Program Dan Kegiatan Yang akuntabilitas dan Kerjasama yang Solid dengan Media Massa

6

Kab. BDG


5 MOU dengan media massa

BAB II - 119

9

500.000.000


500.000.000

10

APBD

1

25

51

1

25

51

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1

Tersampaikannya Informasi yang cepat dan akurat semua program dan kegiatan kepada publik

100%

Peningkatan dan Penyebarluasan Keterbukaan Informasi Publik Tersampaikannya Informasi yang cepat dan akurat semua program dan kegiatan kepada publik

Kab. BDG

100%

200.000.000


200.000.000

Peningkatan dan Penyebarluasan Keterbukaan Informasi Publik

200.000.000


100%

200.000.000

200.000.000

100%

200.000.000

Jumlah Belanja Renja SKPD

29.698.244.200


24.527.162.501

Jumlah Total

56.932.344.200

Jumlah Total

51.255.464.825

Soreang, Mengetahui/Menyetujui a.n Kepala Bappeda, Kabid Renbang Kesos dan Pemerintahan

NIA NINDHIAWATI, SH.,M.Si NIP. 197303261999032003

2015

Verifikator, Kasubid Renbang Pemerintahan

Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung

NURHAZANAH,S.STP NIP. 198403072003122001

Ir. H. SOFIAN NATAPRAWIRA, MP Pembina Utama Madya NIP. 195812291986031011


BAB II - 120

APBD


BAB II - 121

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1

Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat daerah Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari kegiatan: a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah fasilitasi naskah sambutan dan surat dengan target capaian kinerja terfasilitasinya 8140 Lembar dengan pagu indikatif sebesar Rp. 952.000.000,00. b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi air dan listrik dengan target capaian kinerja sebanyak 3 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 4.244.702.324,00. c.

Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kegiatan penyediaan kebutuhan jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor dengan target capaian kinerja sebanyak 200 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.900.000.000,00.

d. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah penyelenggaraan jaminan kesehatan Bupati, Wakil Bupati dan PNS dilingkungan SETDA dengan target capaian kinerja sebanyak 3 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp 55.000.000,00. e. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah (Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah tersedianya kebutuhan jasa pengelolaan administrasi keuangan dengan target capaian kinerja


BAB III - 1

sebanyak 13 dokumen laporan keuangan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 50.000.000,00. f.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Indikator kinerja kegiatan ini adalah persentase penyediaan bahan dan upah jasa kebersihan kantor dengan target capaian kinerja 100% dengan pagu indikatif sebesar Rp. 825.000.000,00.

g. Penyediaan Alat Tulis Kantor Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah penyediaan kebutuhan ATK dengan target capaian kinerja sebanyak 192 jenis dengan pagu indikatif sebesar Rp. 203.500.000,00. h. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah tersedianya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan target capaian kinerja sebanyak 54 jenis dengan pagu indikatif sebesar Rp. 435.000.000,00. Kegiatan dilaksanakan i.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan dengan target capaian kinerja sebanyak 14 jenis dengan pagu indikatif sebesar Rp. 560.000.000,00.

j.

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah penyediaan bahan bacaan dengan target capaian kinerja tersedianya 75 jenis bahan bacaan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 100.000.000,00.

k.

Penyediaan makanan dan minuman Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah penyediaan makanan dan minuman

dengan target capaian kinerja sebanyak 1500 kegiatan

dengan pagu indikatif sebesar Rp. 4.209.500.000,00 l.

Rapat-rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan target capaian kinerja kegiatan ini adalah

1250

kegiatan

dengan


pagu

indikatif

sebesar

Rp.

BAB III - 2

1.098.000.000,00. m. Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi target capaian kinerja sebanyak 130 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.062.000.000,00. n. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kegiatan perjalanan dinas bupati, wabup dan sekretaris daerah sebanyak

500

kegiatan

dengan

dengan target capaian kinerja pagu

indikatif

sebesar

Rp.

198.000.000,00. Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah Indikator kinerja kegiatan ini adalah .......... kinerja

untuk

1

tahun

dengan

pagu

dengan target capaian indikatif

sebesar

Rp.

300.000.000,00. Kegiatan dilaksanakan (uraian kegiatan ..... Bagian Umum) 2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a.

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas dengan target capaian kinerja 2 unit mobil jabatan dan 1 mobil dinas dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.200.000.000,00.

b.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah penyediaan kebutuhan perlengkapan gedung kantor untuk sekretariat daerah dengan target capaian kinerja sebanyak 10 jenis dengan pagu indikatif sebesar Rp. 300.000.000,00.

c.

Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pengadaan perlengkapan rumah jabatan dengan target capaian kinerja sebanyak 4 jenis dengan pagu indikatif sebesar Rp. 500.000.000,00.

d.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kebutuhan peralatan gedung kantor untuk sekretariat daerah dengan target capaian kinerja sebanyak 3


BAB III - 3

jenis dengan pagu indikatif sebesar Rp. 680.000.000,00. e.

Pengadaan Mebeulair Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah mebeulair dengan target capaian kinerja sebanyak 40 buah dengan pagu indikatif sebesar Rp. 400.000.000,00.

f.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pemeliharaan rutin / berkala rumah jabatan dengan target capaian kinerja sebanyak 2 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 632.000.000,00.

g.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pemeliharaan rutin/brkala rumah dinas dengan target capaian kinerja sebanyak 3 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 250.000.000,00.

h.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pemeliharaan rutin gedung kantor dengan target capaian kinerja sebanyak 10 jenis dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.600.000.000,00

i.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan dengan target capaian kinerja sebanyak 4 kendaraan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 250.000.000,00.

j.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pemeliharaan dan pengurusan rutin kendaraan dengan target capaian kinerja sebanyak 152 kendaraan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 2.580.000.000,00.

k.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor dengan target capaian kinerja sebanyak 5 jenis dengan pagu indikatif sebesar Rp. 213.500.000,00.

l.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pemeliharaan rutin / berkala


BAB III - 4

mebeulair dengan target capaian kinerja sebanyak 3 jenis dengan pagu indikatif sebesar Rp. 132.000.000,00. m.

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor target capaian kinerja sebanyak 1 paket dengan pagu indikatif sebesar

n.

Rp. 200.000.000,00. Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas Operasional Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas operasional yang di rehab dengan target capaian kinerja sebanyak 2 unit dengan

o.

pagu indikatif sebesar Rp. 100.000.000,00. Pengadaan Alat-alat Komunikasi Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pengadaan alat-alat komunikasi dengan target capaian kinerja sebanyak 6 unit dengan pagu indikatif sebesar Rp. 165.000.000,00.

3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pakaian dinas dilingkungan SETDA dengan target capaian kinerja sebanyak 100 stel pakaian dengan pagu indikatif sebesar Rp. 550.000.000,00. b

Peningkatan Kinerja dan Disiplin Aparatur Indikator kinerja kegiatan ini adalah persentase peningkatan kinerja dan disiplin aparatur dengan target capaian kinerja sebanyak 100 % dengan pagu indikatif sebesar Rp. 250.000.000,00.

4.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kegiatan dalam rangka menunjang peningkatan keterampilan dan wawasan sumberdaya aparatur setda dengan target capaian kinerja sebanyak 36 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 50.000.000,00.

5.



BAB III - 5

a. Penyusunan Pelaporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD (Penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah dengan target capaian kinerja sebanyak 1 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 35.000.000,00. b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen laporan keuangan semesteran Bupati , Wabup dan SEKDA dengan target capaian kinerja sebanyak 1 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 28.500.000,00. c.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah laporan keuangan akhir tahun Bupati, Wabup dan SEKDA dengan target capaian kinerja sebanyak 1 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 29.600.000,00.

6.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah a.

Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Indikator

kinerja

kegiatan

ini

adalah

jumlah

Laporan

Pertanggungjawaban (LKPJ) dengan target capaian kinerja sebanyak 1 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 325.000.000,00. b.

Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) (Penyusunan LAKIP Pemerintah kabupaten Bandung) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bandung dengan target capaian kinerja sebanyak 1 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 150.000.000,00.

c.

Monitoring,

evaluasi

pengendalian

dan

pelaporan

pelaksanaan

rencana pembangunan daerah Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen Laporan Tahunan (LAPTAH) Sekretariat Daerah dengan target capaian kinerja sebanyak


BAB III - 6

1 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 50.000.000,00. d.

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen Renja Setda dan perubahan Renja Setda 2016 dengan target capaian kinerja sebanyak 2 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 50.000.000,00.

7.

Program

Penataan

penguasaan,

pemilikan,

penggunaan

dan

pemanfaatan tanah a. Penataan Penguasaan, Pemilikan , Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah fasilitasi proses persetujuan penlok dengan pagu indikatif sebesar Rp. 325.000.000,00. b. Penyuluhan Hukum Pertanahan Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah bintek pertanahan yang dilaksanakan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 275.000.000,00. 8.

Program Peningkatan Kehidupan Beragama a.

Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan (Partisipasi Para Ulama dalam Kegiatan FKUU) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah partisipasi ulama dalam kegiatan FKUU dengan target capaian kinerja sebanyak 730 Orang dengan pagu indikatif sebesar Rp. 200.000.000,00.

b.

Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya

dalam

Upaya

Peningkatan

Wawasan

Kebangsaan

(Penyampaian Pesan Moral Keagamanan Melalui Kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan target capaian kinerja sebanyak

575

Orang

dengan

pagu

indikatif

sebesar

Rp.

100.000.000,00. c.


dalam

Upaya

Peningkatan


Wawasan

Kebangsaan

BAB III - 7

(Penyampaian Pesan Moral Keagamanan Melalui Kegiatan Isro Mi’raj Nabi Muhammad SAW) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan Isro Mi’raj dengan target capaian kinerja sebanyak 575 Orang dengan pagu indikatif sebesar Rp. 74.174.000,00. d.


dalam

Upaya

Peningkatan

Wawasan

Kebangsaan

(Penyampaian Pesan Moral Keagamanan Melalui Kegiatan Nuzulul Qur’an) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan Nuzulul Qur’an dengan target capaian kinerja sebanyak 250 Orang dengan pagu indikatif sebesar Rp. 74.175.000,00. e.


dalam

Upaya

Peningkatan

Wawasan

Kebangsaan

(Penyampaian Pesan Moral Keagamanan Melalui Kegiatan Malam Lailatul Qodar) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan menyambut malam Lailatul Qodar

dengan target capaian

kinerja sebanyak 150 Orang dengan pagu indikatif sebesar Rp. 32.930.000,00. f.


dalam

Upaya

Peningkatan

Wawasan

Kebangsaan

(Penyampaian Pesan Moral Keagamanan Melalui Kegiatan Hari Raya Iedul Fitri) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan Hari Raya Iedul Fitri dengan target capaian kinerja sebanyak 500 Orang dengan pagu indikatif sebesar Rp. 80.425.000,00. g.


dalam

Upaya

Peningkatan

Wawasan

Kebangsaan

(Penyampaian Pesan Moral Keagamanan Melalui Kegiatan Hari Raya Iedul Adha)


BAB III - 8

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan Hari Raya Iedul Adha dengan target capaian kinerja sebanyak 400 Orang dengan pagu indikatif sebesar Rp. 80.425.000,00. h.


dalam

Upaya

Peningkatan

Wawasan

Kebangsaan

(Penyampaian Pesan Moral Keagamanan Melalui Kegiatan Menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharam) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharam

dengan target

capaian kinerja sebanyak 425 Orang dengan pagu indikatif sebesar Rp. 98.050.000,00. i.


dalam

Upaya

Peningkatan

Wawasan

Kebangsaan

(Meningkatan Pemahaman dan Kapasitas Kafilah MQK) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kafilah MQK yang dibina dengan target capaian kinerja sebanyak 42 Orang dengan pagu indikatif sebesar Rp. 159.872.000,00. j.


dalam

Upaya

Peningkatan

Wawasan

Kebangsaan

(Meningkatnya Prestasi MQK Tingkat Provinsi Jawa Barat) Indikator kinerja kegiatan ini adalah prestasi MQK tingkat provinsi jawa barat dengan target capaian kinerja sebanyak 3 besar dengan pagu indikatif sebesar Rp. 325.685.000,00. k.


dalam

Upaya

Peningkatan

Wawasan

Kebangsaan

(Meningkatkan Pemahaman dan Kapasitas Kafilah MTQ) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kafilah MTQ yang dibina dengan target capaian kinerja sebanyak 42 Orang dengan pagu indikatif sebesar Rp. 192.380.000,00. l.


dalam

Upaya

Peningkatan


Wawasan

Kebangsaan

BAB III - 9

(Meningkatnya Prestasi MTQ Tingkat Provinsi Jawa Barat) Indikator kinerja kegiatan ini adalah prestasi MTQ tingkat Provinsi Jawa Barat dengan target capaian kinerja sebanyak 10 besar dengan pagu indikatif sebesar Rp. 744.655.000,00. m.

Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan (Seleksi Kafilah STQ ke Tingkat Provinsi Jawa Barat) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah seleksi kafilah STQ ke tingkat Provinsi Jawa Barat yang dibina dengan target capaian kinerja sebanyak 42 Orang dengan pagu indikatif sebesar Rp. 250.000.000,00.

n.


dalam

Upaya

Peningkatan

Wawasan

Kebangsaan

(Meningkatkan Pemahaman dan Kapasitas Kafilah STQ) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kafilah STQ yang dibina dengan target capaian kinerja sebanyak 16 Orang dengan pagu indikatif sebesar Rp. 122.500.000,00. o.


dalam

Upaya

Peningkatan

Wawasan

Kebangsaan

(Meningkatkan Kapasitas dan Prestasi Kafilah STQ) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kafilah STQ yang dibina dengan target capaian kinerja sebanyak 16 Orang dengan pagu indikatif sebesar Rp. 53.820.000,00. 9.

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah a.

Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kunjungan kerja dalam rangka tarawih keliling dengan target capaian kinerja sebanyak 7 DP dengan pagu indikatif sebesar Rp. 280.000.000,00.

b.

Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara dan Lembaga Pemerintah Daerah


BAB III - 10

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kunjungan kerja dan upacara ceremonial lainnya dengan target capaian kinerja sebanyak 605 kali dengan pagu indikatif sebesar Rp. 900.000.000,00. c. Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Penyelenggaraan rapat koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah dengan target capaian kinerja sebanyak 4 Kali rapat koordinasi dengan pagu indikatif sebesar Rp. 800.000.000,00. d. Rapat koordinasi unsur MUSPIDA Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah rapat koordinasi unsur muspida yang dilaksanakan dengan target capaian kinerja sebanyak 12 kali dengan pagu indikatif sebesar Rp. 300.000.000,00. e. Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kunjungan kerja/Inspeksi dengan target capaian kinerja sebanyak Terselenggaranya 31 kali kunjungan kerja internal Pemerintah Daerah ke 31 Kecamatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.375.000.000,00. f. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah kunjungan kerja dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya dengan target capaian kinerja sebanyak Terselenggaranya 6 kali kunjungan kerja dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.072.500.000,00. 10.

Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah a. Revaluasi / Appraisal Aset / Barang Daerah Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah inventarisasi aset yang akan dihapus dengan target capaian kinerja sebesar 100 % dengan pagu indikatif sebesar Rp. 500.000.000,00. b. Penyusunan

Standar

Biaya

Belanja

Daerah

Kabupaten Bandung


BAB III - 11

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen standar biaya belanja daerah dengan target capaian kinerja sebanyak 1 dokumen standar biaya belanja daerah dengan pagu indikatif kegiatan ini adalah sebesar RP. 400.000.000,00. c. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah DKBMD dengan target capaian kinerja sebanyak 500 buku dengan pagu indikatif sebesar Rp. 600.000.000,00. d. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah SKPD yang ditertibkan dalam aset kendaraan dengan target capaian kinerja sebanyak 72 SKPD dengan Pagu indikatif kegiatan ini adalah sebesar Rp. 650.000.000,00. 11.

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH a. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Penyelenggaraan Pemerintah, Kemasyarakatan dan Pembangunan Di Kabupaten Bandung) Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah fasilitasi pembinaan perangkat daerah, Jumlah fasilitasi kerja sama daerah, dan fasilitasi penyelenggaraan fasilitas pemilu dengan target capaian kinerja sebanyak

7

kegiatan,

dengan

pagu

indikatif

sebesar

Rp.

1.450.000.000,00. b. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui ULP Kabupaten Bandung) Indikator kinerja kegiatan ini adalah Persentase pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui ULP Kabupaten Bandung dengan target capaian kinerja sebanyak 100% dengan pagu indikatif sebesar Rp. 250.000.000,00. c. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui LPSE Kabupaten Bandung)


BAB III - 12

Indikator kinerja kegiatan ini adalah Persentase pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui LPSE Kabupaten Bandung dengan target capaian kinerja sebanyak 100% dengan pagu indikatif sebesar Rp. 350.000.000,00. d. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Bandung) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan Kabupaten Bandung dengan target capaian kinerja sebanyak 1 Dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 150.000.000,00. e. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Kegiatan Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Kabupaten Bandung) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah SKPD yang dilakukan monitoring dan pengendalian pembangunan dengan target capaian kinerja sebanyak 72 SKPD dengan pagu indikatif sebesar Rp. 350.000.000,00. f. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Disalurkannya Bantuan Keagamaan dan Bantuan Lainnya Yang tepat Sasaran) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah bantuan keagamaan dan bantuan lainnya yang tepat sasaran dengan target capaian kinerja sebanyak

600

proposal

dengan

pagu

indikatif

sebesar

Rp.

400.000.000,00. g. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Penanganan Bencana dan Pasca Bencana) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kejadian bencana dan pasca bencana yang difasilitasi dengan target capaian kinerja sebanyak 270 Kejadian dengan pagu indikatif sebesar Rp. 200.000.000,00. h. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Pembentukan Tim P3DN dan TPID,Pembinaan dan Perkembangan


BAB III - 13

Produk,Sosialisasi Peningkatan Kapasitas UMKM) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kegiatan monitoring promosi produk unggulan serta pengendalian dan monitoring TPID dengan target capaian kinerja sebanyak 6 Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 150.000.000,00. i. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Pembentukan Tim Pembinaan,Sosialisassi dan Koordinasi Pemerintah Provinsi dan Pusat mengenai Perkembangan Ekonomi Kreatif) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah Kecamatan yang dimonitor dan evaluasi ekonomi kreatif dengan target capaian kinerja sebanyak 31 Kecamatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 200.000.000,00.

j. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Pelaksanaan

Monitoring

Evaluasi

Perkembangan

Perekonomian

Masyarakat Desa) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah desa dan gapoktan yang dilakukan monitoring evaluasi pengembangan sarana perekonomian masyarakat desa dan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan target capaian kinerja sebanyak 9 Desa dan 3 Gapoktan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 150.000.000,00. k. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Pembinaan dan Fasilitasi 3 BUMD) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah BUMD yang termonitor dengan target capaian kinerja sebanyak 3 BUMD dengan pagu indikatif sebesar Rp. 200.000.000,00. l. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Monev Pelaksanaan SPIP Pada SKPD) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah SKPD menetapkan SPIP dengan target capaian kinerja sebanyak 2 SKPD dengan pagu indikatif sebesar Rp. 150.000.000,00. m. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH


BAB III - 14

(Monitoring dan Penyusunan Laporan Pencapaian Penerapan SPM) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah laporan capaian penerapan SPM dengan target capaian kinerja sebanyak 2 Dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 100.000.000,00.

n. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Monitoring Penyusunan SOP SKPD) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah SKPD yang dilakukan monitoring SOP dengan target capaian kinerja sebanyak 15 SKPD dengan

pagu

indikatif

sebesar

Rp.

50.000.000,00.

Kegiatan

dilaksanakan (uraian kegiatan ..... Bagian Organisasi) o. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Monitoring Capaian SPM BLUD) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen monitoring capaian SPM BLUD dengan target capaian kinerja sebanyak 1 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 50.000.000,00. 12.

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah a. Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD dan EPPD) dengan target capaian kinerja sebanyak 2 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 275.000.000,00. b.

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Indikator

kinerja

kegiatan

ini

adalah

jumlah

jenis

informasi

penyelenggaraan pemerintah daerah dengan target capaian kinerja sebanyak 3 jenis dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.045.000.000,00. 13.

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan a. Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah penyelesaian perkaraperkara hukum dari tingkat pertama sampai dengan mahkamah, jumlah


BAB III - 15

pelaksanaan konsultasi hukum, terlindunginya hak-hak hukum aparatur sesuai ketentuan, jumlah penyelesaian legal opinion dengan target capaian kinerja sebanyak 31 perkara dan legal opinion dengan pagu indikatif sebesar Rp. 600.000.000,00. b. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan ( Koordinasai

Perencanaan

dan

Perumusan

Kebijakan

dibidang

kesejahteraan sosial, pendidikan dan keagamaan serta fasilitasi penanganan bencana dan pasca bencana) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kebijakan yang disusun dengan target capaian kinerja sebanyak 3 kebijakan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 75.000.000,00. c. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan (Pengkajian dan Perumusan Perda, Perbup, Kepbup,Indtuksi Bupati dan Perjanjian, MoU) Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, Perjanjian dan MoU yang tersusun dengan target capaian kinerja sebanyak 551 buah dengan pagu indikatif sebesar Rp. 250.000.000,00. d. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undanga (Perumusan

Kegiatan,Pembinaan,

Monitoring

dan

Penyusunan

Peraturan Pelaksanaan) Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah kegiatan rumusan kebijakan peraturan pelaksanaan tugas perbantuan dari pusat ke pemerintah Kabupaten Bandung

dengan target capaian kinerja sebanyak 1

kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 200.000.000,00. e. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan (Perumusan Kebijakan arah Otonomi Desa) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kegiatan rumusan kebijakan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan target capaian kinerja sebanyak 1 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 200.000.000,00.


BAB III - 16

f. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan (Pencetakan Perda dan Perbup Yang terbit Tahun Berkenaan) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah cetakan lembaran daerah dan berita daerah tentang Perda dan Perbup dengan target capaian kinerja sebanyak 465 buah dengan pagu indikatif sebesar Rp. 250.000.000,00. g. Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen data base rencana pembentukan Perda tahun berikutnya dengan target capaian kinerja sebanyak 1 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 20.000.000,00. h. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan (Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Tembakau) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah SKPD yang tersosialisasi ketentuan di bidang cukai tembakau dengan target capaian kinerja sebanyak 26 SKPD dengan pagu indikatif sebesar Rp. 100.000.000,00. i. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan (Sosialisasi Peraturan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah sosialisasi peraturan di bidang pengadaan barang/jasa dengan target capaian kinerja sebanyak 2 kali dengan pagu indikatif sebesar Rp. 100.000.000,00. j. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan (Penyebaran Produk Hukum) Indikator kinerja kegiatan ini adalah tersusunnya 300 perda sebelumnya, 300 perda tahun 2015, 240 perbup, 240 kepbup, 120 warta pusat, 120 perjanjian/MoU dengan target capaian kinerja sebanyak 100 % dengan pagu indikatif sebesar Rp. 90.000.000,00. k. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan (Sosialisasi Pengolahan Data dan Sistem Prosedur Penataan OPD) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kegiatan sosialisasi pengolahan data dan sistem prosedur penataan OPD dengan target capaian kinerja sebanyak 1 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.


BAB III - 17

100.000.000,00. l. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan (Sosialisasi meliputi Produk-produk Ketatalaksanaan) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kegiatan sosialisasi produkproduk ketatalaksanaan dengan target capaian kinerja sebanyak 2 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 100.000.000,00. m. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan (Pembinaan JDIH Hukum) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah pembinaan JDI hukum dengan target capaian kinerja sebanyak 1 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 15.000.000,00. n. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan (Sosialisasi Produk Pusat dan Daerah untuk parat Masyarakat dan Pelajar) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kegiatan sosialisasi poroduk pusat dan daerah untuk masyarakat, aparat dan pelajar dengan target capaian kinerja sebanyak 1 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 250.000.000,00. o. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan (Pelaksanaan Pembangunan Aplikasi Produk Hukum berbasis Website) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah sosialisasi aplikasi produk hukum berbasis website dengan target capaian kinerja sebanyak 1 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 40.000.000,00. p. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan (Pelaksanaan Pendidikan HAM dan Kadarkum) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah jumlah pelaksanaan diseminasi HAM dan Pembinaan kadarkum

dengan target capaian

kinerja sebanyak 18 Kecamatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 350.000.000,00. q. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar


BAB III - 18

peraturan perundang-undangan daerah (Harmonisasi Produk Hukum Daerah berupa Perda dan Perbup) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen data base Perda dan perbup yang masih berlaku/perlu diubah dengan target capaian kinerja sebanyak

2 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp.

75.000.000,00. r. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah Penyesuaian Perda tentang SOTK) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah rancangan regulasi produk hukum Peraturan Daerah tentang dengan target capaian kinerja sebanyak 2 dokumen / rancangan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 500.571.000,00. s. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah (Penyesuaian Peraturan Bupati tentang Tupoksi) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah rancangan regulasi produk hukum Peraturan Bupati tentang Tupoksi dengan target capaian kinerja sebanyak

5

rancangan

dengan

pagu

indikatif

sebesar

Rp.

200.000.000,00. t. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan

perundang-undangan

daerah

(Pengkalisfikasian

Permasalahan Kelembagaan) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah rancangan produk hukum Peraturan Bupati tentang pengklasifikasian permasalahan kelembagaan dengan target capaian kinerja sebanyak 1 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 250.000.000,00. u. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan


BAB III - 19

perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan

perundang-undangan

daerah

(perumusan

kebijakan

ketatalaksanaan) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen rancangan peraturan Bupati dalam bentuk perumusan kebijakan ketatalaksanaan dengan target capaian kinerja sebanyak 1 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 100.000.000,00. v. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan

perundang-undangan

daerah

(Perumusan

Kebijakan

Pelayanan Publik) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen rancangan peraturan Bupati dalam bentuk perumusan kebijakan pelayanan publik dengan target capaian kinerja sebanyak 1 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 100.000.000,00. w. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan

perundang-undangan

daerah

(Penyusunan

Rancangan

Perubahan Regulasi TP-PNS) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah rancangan produk hukum tentang TP-PNS dengan target capaian kinerja sebanyak 1 dokumen rancangan kebijakan TP PNS dengan pagu indikatif sebesar Rp. 50.000.000,00. x. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan

perundang-undangan

daerah

(Penyusunan

Rancangan

Regulasi Pedoman Anjab-abk dan Evjab) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah rancangan produk hukum tentang pedoman anjab-abk dan evjab dengan target capaian kinerja sebanyak

1

dokumen

dengan

pagu

indikatif

sebesar

Rp.

100.000.000,00.


BAB III - 20

y. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah (Penyusunan Lapuran Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Sebagai Amanat PP 6/2008) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah data evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah (EKPOD) dengan target capaian kinerja sebanyak 1 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 150.000.000,00. z. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan

perundang-undangan

daerah

(Analisa

dan

Evaluasi

Penggalian Potensi PAD) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah rumusan kebijakan optimalisasi potensi pendapatan asli daerah (PAD) dengan target capaian kinerja sebanyak 1 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 300.000.000,00. aa.Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan

perundang-undangan

daerah

(Kebijakan

Peningkatan

Kapasitas Daerah) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah rumusan kebijakan peningkatan kapasitas daerah dengan target capaian kinerja sebanyak 1 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 400.000.000,00. bb.Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah (Inventaris Nama Rupabumi Unsur Buatan di Kabupaten Bandung) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah data rupabumi unsur buatan di kecamatan dengan target capaian kinerja sebanyak 10 kecamatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 300.000.000,00.


BAB III - 21

cc. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan

perundang-undangan

daerah

(Rumusan

Kebijakan

Pendelegasian Kewenangan Kepada Kecamatan Dan Kelurahan) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah rumusan kebijakan pendelegasian kewenangan kepada kecamatan dan kelurahan dengan target capaian kinerja sebanyak 1 dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 350.000.000,00. dd.Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah (Penyusunan Hasil Monitoring Dan

Evaluasi

Serta

Pengawasan

Penyelenggaraan

Urusan

Pemerintahan) Indikator kinerja kegiatan ini adalah prosentase hasil monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan target capaian kinerja sebanyak 70 % dengan pagu indikatif sebesar Rp. 250.000.000,00. ee.Evaluasi Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kegiatan evaluasi dan monitoring implementasi pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat dengan target capaian kinerja sebanyak 1 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 200.000.000,00. 14.

Program Penataan Daerah Otonomi Baru a. Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kegiatan verifikasi penegasan batas dengan target capaian kinerja sebanyak 25 titik dengan pagu indikatif sebesar Rp. 400.000.000,00. b. Fasilitasi Penataan Daerah Di Kabupaten Bandung ( Penyusunan Perda Pemekaran Desa) Indikator kinerja kegiatan ini adalah


jumlah dokumen PERDA

BAB III - 22

pemekaran desa dan kajian dengan target capaian kinerja sebanyak 3 Dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 400.000.000,00. c.

Fasilitasi Penataan Daerah Di Kabupaten Bandung (Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Desan) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kajian informasi dan Data Pengembangan Penataan Daerah (5 Desa) dengan target capaian kinerja sebanyak 1 Dokumen dengan pagu indikatif sebesar Rp. 350.000.000,00.

d. Fasilitasi Penataan Daerah Di Kabupaten Bandung (Usulan Penataan Daerah) Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kajian penyelenggaraan dan usulan penataan daerah (5 desa) dengan target capaian kinerja sebanyak

1

Dokumen

dengan

pagu

indikatif

sebesar

Rp.

300.000.000,00. 15.

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur a. Penyusunan Instrumen analisis jabatan PNS Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen kajian alisis jabatan dengan target capaian kinerja sebanyak 2 SKPD dengan pagu indikatif sebesar Rp. 100.000.000,00.

16.

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang komunikasi dan Informasi a. Sosialisasi Peningkatan Kualitas Komunikasi dan Informasi Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah sosialisasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi dengan target capaian kinerja sebanyak 2 kali dengan pagu indikatif sebesar Rp. 150.000.000,00.

17.

Program Kerjasama Informasi dan Media Massa a. Pengembangan Informasi dan Peningkatan Sinergritas bersama Media Massa Indikator kinerja kegiatan ini adalah ................. dengan target capaian kinerja sebanyak 5 Media Massa Nasional dengan pagu indikatif sebesar Rp. 500.000.000,00.

18.



BAB III - 23

a. Peningkatan dan Penyebarluasan Keterbukaan Informasi Publik Ttarget capaian kinerja sebanyak 100 % dengan pagu indikatif sebesar Rp. 200.000.000,00.

3.2

Program dan Kegiatan Renja Sekretariat daerah Program dan Kegiatan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:


BAB III - 24

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2016 SEKRETARIAT DAERAH Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2017

Rencana Tahun Tahun 2016 Kode

-1 Belanja Rutin x xx 1

x

xx

1


Indikator Kinerja Program /Kegiatan

-2

-3

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1

xx

1

2

xx

1

3

Sumber Dana

-4

-5

-6

-7

100%

16.582.702.324

Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran

952.000.000 jumlah fasilitasi naskah sambutan dan surat

Kab. Bdg

8140 Lembar


x


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelayanan dan pengelolaan administrasi surat menyurat

x

Lokasi


Jumlah Kegiatan penyediaan jasa komunikasi air dan listrik

3 kegiatan

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kebutuhan jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun

Jumlah kegiatan penyediaan kebutuhan jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor


Kab. Bdg

200 kegiatan

APBD

1.900.000.000

BAB III - 25


-9

-10

1.597.200.000 SKPD

APBD

4.244.702.324

1.900.000.000

-8


15.728.700.000

952.000.000

4.244.702.324

Catatan Penting

1.597.200.000

1.265.000.000

SKPD

APBD

1.265.000.000

1.280.000.000 SKPD

1.280.000.000

x

xx

1

4

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS Jaminan kesehatan Bupati Wabup dan PNS dilingkunan SETDA untuk 1 tahun

x

xx

1

5

55.000.000

Jumlah Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bupati Wabup dan PNS dilingkungan SETDA

xx

1

7

xx

1

8

x

xx

1

10

x

xx

xx

1

1

12 Bulan

Jumlah Tersedianya Kebutuhan Jasa Pengelolaan Administrasi Keuangan

Kab. Bdg

13 dokumen

11

12

Kab. Bdg

100%

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 tahun

Kab. Bdg

192 jenis

Jumlah tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


Kab. Bdg

54 lenis

APBD

550.000.000

APBD

BAB III - 26

825.000.000 SKPD

APBD

APBD

203.500.000 435.000.000

SKPD

APBD

825.000.000

203.500.000 SKPD

435.000.000

560.000.000

200.000.000

550.000.000

203.500.000 435.000.000

55.000.000

200.000.000 SKPD

825.000.000

203.500.000 Jumlah Kebutuhan ATK selama 1 tahun di SETDA

APBD

50.000.000

825.000.000 Prosentase penyediaan Bahan dan Upah Jasa Kebersihan Kantor

55.000.000

SKPD

190.000.000 50.000.000

Penyediaan alat tulis kantor Kebutuhan ATK selama 1 tahun di SETDA

x

Kab. Bdg

Penyediaan jasa kebersihan kantor Bahan dan upah jasa kebersihan kantor

55.000.000

190.000.000

Penyediaan jasa administrasi keuangan Kebutuhan jasa pengelolaan administrasi keuangan untuk 1 tahun

x

3 kegiatan


x

Kab. Bdg

APBD

435.000.000

560.000.000

Komponen instalasi liostrik / penerangan bangunan kantor selama 1 tahun x

xx

1

14

xx

1

15

xx

1

17

xx

1

18

x

xx

1

19

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga pada Setda

xx

1

20

1 Paket

Jumlah penyediaan bahan bacaan

Kab. Bdg

75 Jenis

Kab. Bdg

1500 kegiatan

Kab. Bdg

1250 kegiatan


Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah


Kab. Bdg

130 kegiatan

BAB III - 27

250.000.000

SKPD

APBD

APBD

3.850.000.000 2.398.000.000

SKPD

APBD

2.398.000.000

1.062.000.000

SKPD

APBD

250.000.000

3.850.000.000 SKPD

1.062.091.000

198.000.000

500.000.000

APBD

1.098.000.000

1.062.000.000

560.000.000

SKPD

4.209.500.000 1.098.000.000

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

APBD

100.000.000

4.209.500.000 Jumlah penyediaan Makanan dan Minuman

SKPD

200.000.000 100.000.000

Tersedianya pegawai TKK yang mendukung pelaksanaan administrasi teknis x

Kab. Bdg

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

560.000.000

200.000.000

Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman selama 1 tahun anggaran

x

14 jenis

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Bahan baacaan dan peraturan perundangundangan

x

Kab. Bdg

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

x

Jumlah penyediaan Instalasi Listrik / Penerangan

1.062.000.000

198.000.000

Terselenggaranya perjalanan dinas Bupati Wabup dan sekretariat x

xx

1

22

Junmlah kegiatan Perjalanan Dinas Bupati, Wabup dan Skretariat

xx

2

x

xx

2

5

xx

2

7

300.000.000

xx

2

xx

2

xx

2

Jumlah kendaraan

Kab. Bdg

2 Jenis

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

8

Kab. Bdg

10 jenis


9

Kab. Bdg

5 jenis

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

10

Jumlah Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor untuk Sekretariat Daerah

Kab. Bdg

3 jenis

Pengadaan Mebeulair Pengadaan Mebeulair selama 1 tahun anggaran


Kab. Bdg

41 buah

400.000.000

BAB III - 28

500.000.000 11.307.500.000,00

APBD

SKPD

APBD

990.000.000 990.000.000

APBD

655.000.000 SKPD

APBD

680.000.000

400.000.000 Jumlah mebeulair

SKPD

500.000.000

680.000.000

198.000.000

500.000.000

300.000.000

500.000.000 Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan

APBD

1.200.000.000 300.000.000

Jumlah penyediaan Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor untuk Sekretariat Daerah

SKPD

300.000.000

1.200.000.000

Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor untuk SETDA x

1 Tahun



x

Kab. Bdg

9.202.500.000,00

Kebutuhan perlengkapan gedung kantor untuk SETDA

x

198.000.000


Kendaraan dinas peruntukan KDH/WKDH x

500 kegiatan

Penunjang Peringatan hari-hari bersejarah Penunjang Peringatan hari-hari bersejarah

x

Kab. Bdg

655.000.000

880.000.000 SKPD

APBD

880.000.000

715.000.000 SKPD

x

xx

2

20

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

x

xx

2

21

xx

2

22

xx

2

23

xx

2

24

xx

2

28

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Kab. Bdg

3 kegiatan

Kab. Bdg

10 jenis

Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan

Kab. Bdg

4 kendaraan



Kab. Bdg

152 Kendaraan

BAB III - 29

385.000.000

APBD

2.000.000.000

SKPD

APBD

260.000.000

SKPD

APBD

2.580.000.000

213.500.000

632.000.000

SKPD

250.000.000

2.580.000.000

Jumlah Pemeliharaan dan pengurusan rutin kendaraan

APBD

1.600.000.000

250.000.000

632.000.000

SKPD

250.000.000

1.600.000.000

Jumlah pemeliharaan rutin gedung kantor

APBD

632.000.000

250.000.000


x

2 kegiatan

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

x

Kab. Bdg

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Bahan dan upah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

x

Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah jabatan

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

x

632.000.000

260.000.000

3.080.000.000

SKPD

APBD

313.500.000

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x

xx

2

29

xx

2

42

xx

2

44

Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala mebeulair

xx

2

11

xx

3

x

xx

3

x

xx

3

2

7

3 jenis

213.500.000

Kab. Bdg

1 Paket

Kab. Bdg

2 Unit

Pengadaan Alat-alat Komunikasi Kab. Bdg

6 unit

800.000.000,00


550.000.000 Jumlah pakaian dinas

Kab. Bdg

100 stel pakaian

Peningkatan kinerja dan disiplin aparatur Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur SETDA

Prosentase peningkatan kinerja dan disiplin aparatur


Kab. Bdg

100%

250.000.000

BAB III - 30

1.000.000.000

SKPD APBD

1.000.000.000 100.000.000

SKPD

APBD

165.000.000 SKPD 630.000.000,00

APBD

550.000.000

250.000.000

132.000.000

APBD

165.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

313.500.000

SKPD

100.000.000

165.000.000 Jumlah pengadaan alatalat komunikasi

APBD

200.000.000 100.000.000

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang direhab

SKPD

132.000.000 200.000.000

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

Pengadaan Alat-alat Komunikasi x

Kab. Bdg


Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional x

5 jenis

132.000.000

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor x

Kab. Bdg

Pemeliharaan rutin/berkala Mebeulair Pemeliharaan rutin/berkala Mebeulair

x

Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor

330.000.000 SKPD

APBD

330.000.000

300.000.000 SKPD

x

xx

5

x

xx

5

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

50.000.000,00

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

50.000.000

Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan sumberdaya aparatur SETDA

x

xx

6

x

xx

6

xx

6

1

xx

6

36 kegiatan


2

4

Jumlah dokumen LAKIP Setda

Kab. Bdg

1 dokumen

Kab. Bdg

1 dokumen

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan keuangan akhir tahun Bupati, Wabup dan Sekda

93.100.000,00

153.100.000,00

Kab. Bdg

1 dokumen


29.600.000

26.728.302.324

BAB III - 31

75.000.000

SKPD

APBD

28.500.000

Belanja Renja


APBD

35.000.000

29.600.000 Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun Bupati, Wabup dan SEKDA

100.000.000

100.000.000

28.500.000 Jumlah Dokumen Laporan keuangan Smesteran Bupati , Wabup dan SEKDA

APBD

50.000.000

35.000.000

Penyusunan laporan keuangan semesteran Dokumen laporan keuangan semesteran Bupati, Eabup, dan Sekda

x

Kab. Bdg


Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SETDA x

Jumlah kegiatan dalam rangka menunjang peningkatan Keterampilan dan Wawasan sumberdaya aparatur SETDA

100.000.000,00

38.500.000 SKPD

APBD

38.500.000

39.600.000 SKPD

39.600.000

27.919.300.000

1

Urusan Wajib

1

6

1

6

21

1

6

21

1

6


21


12

13

6

21

16

9

1

9

575.000.000

475.000.000

800.000.000

APBD

650.000.000


Jumlah laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)

Kab. BDG

1 dokumen

325.000.000

SKPD

650.000.000


Jumlah dokumen LAKIP pemerintah kabupaten bandung

Kab. BDG

1 dokumen

150.000.000

SKPD

300.000.000

Monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

50.000.000

Jumlah Dokumen LAPTAH Setda tahun 2016

Kab. BDG

1 dokumen

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Penyusunan Renja Setda dan perubahan renja Setda 2016

1

100%


Penyusunan LAPTAH Setda Tahun 2016 1

Ketepatan waktu penyusunan dokumen laporan pertanggungjawaban.

50.000.000 50.000.000

jumlah dokumen Renja Setda dan perubahan renja Setda 2016

Kab. BDG

APBD

1 dokumen

50.000.000

100%

500.000.000

50.000.000

SKPD APBD

50.000.000 100.000.000

SKPD

100.000.000

Pertanahan 16


Prosentase fasilitasi proses pengurusan perijinan


BAB III - 32

650.000.000

1

9

16

1

Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah Penerbitan keputusan Bupati tentang persetujuan penetapan lokasi untuk pengadaan tanah

1

9

16

2

19

1

19

49

1

19

49

Jumlah fasilitasi proses persetujuan penlok

Kab. BDG

1 kegiatan

Penyuluhan hukum pertanahan Tertibnya administrasi pertanahan, permasalahan pertanahan dan pengadaan tanah bagi kepentingan umum di kabupaten bandung

1

325.000.000

325.000.000

175.000.000 jumlah dbintek pertanahan yang dilaksanakan

Kab. BDG

1 Kegiatan

APBD

350.000.000

SKPD

APBD

175.000.000

300.000.000 SKPD

300.000.000

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan kehidupan beragama

4

Prosentase partisipasi stake holder (masyarakat, ulama) dalam kegiatan keagamaan, Perentase STQ dan MTQ tingkat provinsi jawa barat

2.589.091.000

APBD

2.731.306.000

2.589.091.000

APBD

2.731.306.000


Jumlah partisipasi ulama dalam kegiatan FKUU

Kab. BDG

730 Org

200.000.000

SKPD

730 Org/bulan

250.000.000


Jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW

Kab. BDG

575 Orang

100.000.000

SKPD

575 Orang

362.935.000


BAB III - 33


Jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan Isro Mi'raj Nabi Muhammad SAW

Kab. BDG

575 Orang

74.174.000

SKPD

575 Orang

74.174.000

Penyampaian pesan moral keagamaan melalui kegiatan Nuzul Qu'ran

Jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan Nuzul Qu'ran

Kab. BDG

250 Orang

74.175.000

SKPD

250 Orang

74.175.000

Penyampaian pesan moral keagamaan melalui kegiatan menyambut malam lailatul qodar

Jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan menyambut malam lailatul qodar

Kab. BDG

150 Orang

32.930.000

SKPD

250 Orang

32.930.000


Jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan hari raya Iedul Fitri

Kab. BDG

500 Orang

80.425.000

SKPD

500 Orang

80.425.000


Jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan hari raya Iedul Adha

Kab. BDG

400 Orang

80.425.000

SKPD

400 Orang

80.425.000


Jumlah kehadiran masyarakat pada kegiatan menyambut tahun baru islam 1 muharam

Kab. BDG

425 Orang

98.050.000

SKPD

425 Orang

98.050.000



Kab. BDG

42 Orang

159.872.000

SKPD

prestasi MQK tingkat provinsi jawa barat

Kab. BDG

3 Besar

325.685.000



42 Orang

192.380.000

prestasi MTQ tingkat provinsi jawa barat

10 Besar

744.655.000


BAB III - 34

-

-

1

20

1

20

16

1

20

16


Jumlah seleksi kafilah STQ ke tingkat provinsi Jawa Barat

42 Orang

250.000.000

-

Meningkatkan pemahaman dan kapasitas kafilah STQ Meningkatkan kapasitas dan prestasi kafilah STQ


16 Orang

122.500.000

-


16 Orang

53.820.000

-

Meningkatnya prestasi STQ tingkat provinsi jawa barat

prestasi STQ tingkat provinsi jawa barat

10 Besar

408.832.000

Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten Bandung

Jumlah kafilah

42 Orang

755.160.000

Kegiatan Pembinaan MTQ Tahap I

Jumlah kafilah

42 Orang

195.250.000

Kegiatan MQK Tingkat Kabupaten Bandung

Jumlah kafilah

42 Orang

318.950.000

Otonomi Daerah, Pemerinthan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 1

Dialog/Audiensi dengan tokoh-tokoh Masyarakat, pimppinan / anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan Kunjungan kerja dalam rangka tarawih keliling

Jumlah Kunjungan kerja dalam rangka tarawih keliling

Kab. BDG


7 DP

4.727.500.000

APBD

5.384.250.000,00

280.000.000

APBD

280.000.000

280.000.000

BAB III - 35

SKPD

280.000.000

1

20

16

2


1

20

16

3

20

16

4

20

16

5

20

16

6

605 Kali

Jumlah rapat koordinasi unsur muspida yang dilaksanakan

Kab. BDG

12 kali

Kab. BDG

4 Kali

Jumlah Kunker/Inspeksi

Kab. BDG

31 Kali

Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

Kab. BDG


6 Kali

1.072.500.000

BAB III - 36

1.089.000.000

400.000.000 SKPD

APBD

400.000.000

968.000.000 SKPD

APBD

1.375.000.000 1.072.500.000

Jumlah koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya

APBD

800.000.000

1.375.000.000

1.089.000.000

SKPD

300.000.000

800.000.000 Jumlah Penyelenggaraan rapat koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah

APBD

900.000.000

300.000.000


1

Kab. BDG


1

Jumlah kunjungan kerja dan upacara ceremonial lainnya


1

900.000.000

1.512.500.000

SKPD APBD

1.512.500.000 1.134.750.000

SKPD

1

20

17

1

20

17

18


2.150.000.000

Revaluasi / Appraisal Aset / Barang Daerah

500.000.000

Pengelolaan aset/barang milik daerah yang ditetapkan setiap tahun 1

20

17

44

20

17

46

20

17

47

20

20

1

20

20

Jumlah dokumen Standar Biaya belanja daerah

Kab. BDG

Jumlah DKBMD

Kab. BDG

500 Buku

Jumlah SKPD yang ditertibkan dalam aset kendaraan

Kab. BDG

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH


APBD

72 SKPD

650.000.000

72 SKPD

4.200.000.000

4.200.000.000

BAB III - 37

600.000.000 SKPD

600.000.000

APBD

600.000.000

650.000.000

650.000.000 SKPD

400.000.000 600.000.000

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 3

1 dokumen

APBD

500.000.000

400.000.000

Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah

1

100%

Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah Penyusunan Aplikasi Sistem informasi keuangan daerah

1

Kab. BDG

Penyusunan Standar Biaya Belanja Daerah Penyusunan Standar Biaya Belanja Daerah

1

Jumlah inventarisasi aset yang akan dihapuskan

3.150.000.000

900.000.000

SKPD

900.000.000

APBD

1.000.000.000 SKPD

APBD

1.000.000.000

72 SKPD

6.975.000.000

6.975.000.000

Penyelenggaraan Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Pembangunan di Kabupaten Bandung

Jumlah Fasilitasi Pembinaan Perangkat Daerah, Fasilitasi kerjasama daerah kab. Bandung dan Fasilitasi Penyelenggaraan Fasilitasi Pemilu

Kab. BDG

7 Kegiatan

1.450.000.000

SKPD

7 Kegiatan

2.000.000.000


persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui ULP kabupaten bandung

Kab. BDG

100%

250.000.000

SKPD

100%

750.000.000


persentase pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui LPSE Kabupaten Bandung

Kab. BDG

100%

350.000.000

SKPD

100%

750.000.000


Jumlah dokumen hasil evaluasi dan

Kab. BDG

1 Dok

150.000.000

SKPD

1 Dok

275.000.000



Kab. BDG

72 SKPD

350.000.000

SKPD

72 SKPD

400.000.000


Jumlah Bantuan Keagamaan dan Bantuan lainnya yang tepat sasaran

Kab. BDG

600 Proposal

400.000.000

SKPD

600 Proposal

550.000.000

Jumlah Kejadian bencana dan pasca bencana yang difasilitasi

Kab. BDG

270 Kejadian

200.000.000

SKPD

270 Kejadian

200.000.000

pelaporan kegiatan pembangunan Kabupaten Bandung

direkomendasikan Kejadian bencana dan pasca bencana


BAB III - 38


Jumlah kegiatan monitoring promosi produk unggulan serta pengendalian dan monitoring TPID

Kab. BDG

6 Kegiatan

150.000.000

SKPD

7 Kegiatan

500.000.000

Jumlah kecamatan yang dimonitor dan evaluasi ekonomi kreatif

Kab. BDG

31 Kecamatan

200.000.000

SKPD

31 Kecamatan

300.000.000


Jumlah desa dan Gapoktan yang dilakukan monitoring evaluasi pengembangan sarana perekonomian masyarakat desa dan pertumbuhan ekonomi masyarakat

Kab. BDG

9/3 Desa/Gapoktan

150.000.000

SKPD


Jumlah BUMD yang termonitor

Kab. BDG

3 BUMD

200.000.000

SKPD

3 BUMD

500.000.000

Jumlah SKPD

Kab.

2 SKPD

150.000.000

SKPD

2 SKPD

150.000.000

dan Pusat, Sosialisasi, Peningkatan Kapasitas UMKM Kabupaten Bandung Pembentukan Tim, Pembinaan, Sosialisasi serta Koordinasi Pemerintah Propinsi dan Pusat Mengenai Kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif dikabupaten Bandung

250.000.000

perijinan PT. BPRS ke OJK Monev pelaksanaan


BAB III - 39

SPIP pada SKPD

menetapkan SPIP

BDG


Jumlah laporan capaian Penerapan SPM

Kab. BDG

2 Dok

100.000.000

SKPD

2 Dok

150.000.000


Jumlah SKPD

Kab. BDG

15 SKPD

50.000.000

SKPD

15 SKPD

100.000.000

monitoring capaian

jumlah dokumen monitoring capaian SPM BLUD

Kab. BDG

1 Dok

50.000.000

SKPD

1 Dok

100.000.000

100%

1.320.000.000

SPM BLUD 1

20

25

1

20

25

1

20

25

1

6


Ketepatan waktu penyusunan dokumen penyelenggaraan pemerintah.

Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik

Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan pemerintah daerah

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD dan EPPD)

20

26

1

20

26

Kab. BDG

jumlah jenis informasi penyelenggaraan pemerintah daerah

Kab. BDG

Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan


3 Jenis

APBD

275.000.000

1.045.000.000

Program Penataan Peraturan Perundangundangan 1

2 Dokumen

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Penyebarluasan Informasi dan Penyelenggaraan Pemda

1

275.000.000

1.474.500.000

SKPD

325.000.000

1.149.500.000

SKPD

6.065.571.501

BAB III - 40

2 Dokumen

APBD

1.045.000.000

600.000.000

325.000.000

3 Jenis

1.149.500.000

8.379.549.840

APBD

750.000.000

Pelayanan bantuan hukum secara litigasi di Pengadilan, Penyusunan LO untuk permasalahan hukum, opini hukum

Jumlah penyelesaian perkara-perkara hukum dari tingkat pertama sampai Mahkamah, jumlah pelaksanaan konsultasi hukum,

Kab. BDG


600.000.000

SKPD

33 perkara & legal opinion

750.000.000

terlindunginya hak-hak hukum aparatur sesuai ketentuan, terlaksananya konsultasi hukum, jumlah penyelesaian legal opinion 1

20

26

2


tersusunnya cetakan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku serta terbitnya keputusan kepala daerah sebagai dasar atau pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan pada SKPD kab. Bandung

Kab. BDG


Jumlah Kebijakan Yang disusun

Kab. BDG

3 Kebijkan


Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, Perjanjian dan MoU yang tersusun

Kab. BDG

551 Buah


975.000.000

SKPD

1.475.000.000

75.000.000

SKPD

75.000.000

250.000.000

SKPD

BAB III - 41

APBD

581 Buah

400.000.000


jumlah kegiatan rumusan kebijakan peraturan pelaksanaan tugas perbantuan dari pusat ke Pemerintah Kabupaten Bandung dan pemerintah Kabupaten Bandung

Kab. BDG

1 Kegiatan

200.000.000

SKPD

1 keg

350.000.000


Jumlah Kegiatan Rumusan Kebijakan Peningkatan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Kab. BDG

1 Kegiatan

200.000.000

SKPD

1 keg

250.000.000

jumlah cetakan lembaran daerah dan berita daera

Kab. BDG

465 Buah

250.000.000

SKPD

400.000.000

SKPD

25.000.000

sesuai Skala Lokal Pencetakan perda dan perbup yang terbit pada tahun berkenaan 1

20

26

3

Legislasi rancangan peraturan perundangundangan Penyusunan rencana pembentukan perda tahun berikutnya

1

20

26

4

20.000.000

jumlah dokumen data base rencana pembentukan perda tahun berikutnya

Kab. BDG

1 Dok


APBD

20.000.000

1.145.000.000

SKPD

1 Dok

APBD

25.000.000

1.604.549.840


Jumlah SKPD yang tersosialisasi

Kab. BDG

26 SKPD

100.000.000

SKPD


Jumlah Sosialisasi Peraturan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa

Kab. BDG

2 Kali

100.000.000

SKPD

2 Kali

150.000.000

Penyebaran Produk

tersusunnya 300 perda sebelumnya, 300

Kab. BDG

100%

90.000.000

SKPD

100%

111.240.000

Hukum

perda tahun 2015, 240 perbup, 240 kep bup,


BAB III - 42

200.000.000

120 warta pusat, 120 perjanjian/MoU Sosialisasi pengolahan data dan sistem prosedur penataan OPD


Kab. BDG

1 Kegiatan

100.000.000

SKPD

1 Kegiatan

150.000.000



Kab. BDG

2 kegiatan

100.000.000

SKPD

2 kegiatan

100.000.000

Jumlah Pembinaan

Kab. BDG

1 Kegiatan

15.000.000

SKPD

1 Kegiatan

18.000.000

JDI Hukum

1

20

26

6


jumlah kegiatan sosialisasi

Kab. BDG

2 Kegiatan

250.000.000

SKPD

2 Kegiatan

327.309.840


Jumlah Sosialisasi aplikasi Produk Hukum berbasis website

Kab. BDG

3 Kegiatan

40.000.000

SKPD

3 Kegiatan

48.000.000


Jumlah Pelaksanaan diseminasi HAM dan Pembinaan kadarkum di kecamatan

Kab. BDG

18 Kecamatan

350.000.000

SKPD

18 Kecamatan

350.000.000

Sosialisasi hasil evaluasi pelaksanaan SPIP pada SKPD


Kab. BDG

SKPD

1 Kegiatan

150.000.000

Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundangundangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundangundangan daerah harmonisasi Produk Hukum Daerah berupa Perda dan Perbup

3.125.571.501

jumlah dokumen data base perda dan perbup yang masih berlaku/perlu diubah

Kab. BDG


2 Dokumen

75.000.000

BAB III - 43

APBD

4.175.000.000

SKPD

2 Dokumen

125.000.000


Jumlah rancangan regulasi produk hukum Peraturan Daerah

Kab. BDG

2 Dokumen/Rancangan

500.571.501

SKPD

250.000.000


Jumlah rancangan regulasi produk hukum Peraturan Bupati

Kab. BDG

5 Rancangan

200.000.000

SKPD

5 Rancangan

200.000.000


Jumlah rancangan regulasi produk hukum Peraturan Bupati

Kab. BDG

1 Dok

250.000.000

SKPD

1 Dok

300.000.000


Jumlah Dok

Kab. BDG

1 Dok

100.000.000

SKPD

1 Dok

150.000.000

Kab. BDG

1 Dok

100.000.000

SKPD

1 Dok

200.000.000

1 Dok

50.000.000

Rancangan Perbup Perumusan Kebijakan

Jumlah Dok

Pelayanan Publik

Rancangan Perbup

penyusunan rancangan perubahan regulasi TPPNS

Jumlah rancangan produk hukum tentang TP-PNS

Kab. BDG

1 Dok

50.000.000

SKPD


Jumlah rancangan produk hukum tentang pedoman anjab-abk dan evjab Jumlah Data Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD)

Kab. BDG

1 Dok

100.000.000

SKPD

Kab. BDG

1 Dok

50.000.000

SKPD

Penyusunan Laporan Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Sebagai amanat PP Jun-08


BAB III - 44

-

1 Dok

300.000.000

Analisa dan Evaluasi Penggalian Potensi PAD dan Mekanisme Pengelolaan Penerimaan PAD Melalui Teknologi IT berdasarkan Roadmap Optimalisasi PAD Kabupaten Bandung

Jumlah Rumusan Kebijakan Optimalisasi Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kab. BDG

1 Dok

300.000.000

SKPD

1 Dok

500.000.000


Jumlah Rumusan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Daerah

Kab. BDG

1 Dok

400.000.000

SKPD

1 Dok

500.000.000


Jumlah Data rupabumi unsur buatan di kecamatan

Kab. BDG

10 Kecamatan

300.000.000

SKPD

11 Kecamatan

450.000.000


Jumlah Rumusan Kebijakan Pendelegasian Kewenangan Kepada Kecamatan dan Kelurahan

Kab. BDG

1 Dok

350.000.000

SKPD

1 Dok

550.000.000


Prosentase Hasil Monitoring dan Evaluasi Serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Kab. BDG

70%

350.000.000

SKPD

90%

600.000.000

2016-2020

1

20

26

7

Evaluasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat


200.000.000

BAB III - 45

APBD

350.000.000

pelaksanaan evaluasi dan monitoring implementasi pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat

1

20

27

1

20

27

1

20

27

jumlah kegiatan evaluasi dan monitoring implementasi pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat

Kab. BDG

1 Kegiatan

Program Penataan Daerah Otonomi Baru 3

7

200.000.000

SKPD

350.000.000

1.450.000.000 400.000.000

2.650.000.000

Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah

Jumlah kegiatan verifikasi penegasan batas

Perbatasan Kabupaten Bandung dengan Kab/kota yang berbatasan

jumlah kegiatan verifikasi penegasan batas

Kab. BDG

Fasilitasi Penataan Daerah di Kab. Bandung

Tersedianya 5 buah PERDA Pemekaran Desa, 3 Buah Dokumen kajian

Kab. BDG

kegiatan penyusunan PERDA Pemekaran Desa dan Dokumen kajian

jumlah dokumen pemekaran desa dan kajian

Kab. BDG

3 Dok

400.000.000

SKPD

Terwujudnya Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa, dalam Penataan Desa yang Meliputi : Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, Perubahan Status dan Penetapan Desa

Jumlah kajian Informasi dan Data Pengembangan Penataan Daerah (5

Kab. BDG

1 Dok

350.000.000

SKPD


25 Titik

APBD

400.000.000

1.050.000.000

BAB III - 46

500.000.000

SKPD

25 Titik

APBD

500.000.000

2.150.000.000

650.000.000

1 Dok

900.000.000

Tindaklanjut usulan Penataan Daerah di Kabupaten Bandung meliputi Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, Perubahan Status dan Penetapan Desa

1

20

48

1

20

48

Kab. BDG

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 6

25

1 Dok

300.000.000

100%

100.000.000

Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS Pembinaan dan penyusuan Anjab-ABK

1

Jumlah Kajian Penyelenggaraan dan Usulan Penataan Daerah (5 Desa)

100.000.000 Jumlah dokumen kajian Analisis Jabatan

Kab. BDG

2 SKPD

SKPD

1 Dok

600.000.000

100.000.000 APBD

100.000.000

100.000.000 SKPD

2 SKPD

100.000.000

Komunikasi dan Informatika

1

25

17

1

25

17

1

25

50

1

25

50

2

1


150.000.000


150.000.000


Jumlah sosialisasi

Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

Persentase kerjasama dengan Media Massa

Kab. BDG

Pengembangan Informasi dan Peningkatan Sinergitas bersama Media Massa


2 Kali

150.000.000

100%

500.000.000

500.000.000

BAB III - 47

165.000.000

APBD

165.000.000

SKPD

APBD

2 Kali

165.000.000

100%

550.000.000

550.000.000

Tersampaikan Informasi Program Dan Kegiatan Yang akuntabilitas dan Kerjasama yang Solid dengan Media Massa 1

25

51

1

25

51


1

Kab. BDG



500.000.000

100%

200.000.000

Peningkatan dan Penyebarluasan Keterbukaan Informasi Publik Tersampaikannya Informasi yang cepat dan akurat semua program dan kegiatan kepada publik

200.000.000

Kab. BDG

100%

SKPD

220.000.000

APBD

220.000.000

200.000.000


SKPD

220.000.000

24.527.162.501

33.229.605.840

-

-

Jumlah Belanja Kewilayahan Jumlah Total

550.000.000

51.255.464.825

61.148.905.840

Soreang,

Verifikator,

2015

Mengetahui/Menyetujui a.n Kepala Bappeda, Kabid Renbang Kesos dan Pemerintahan

Kasubid Renbang Pemerintahan

Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung

NIA NINDHIAWATI, SH.,M.Si NIP. 197303261999032003

NURHAZANAH,S.STP NIP. 198403072003122001

Ir. SOFIAN NATAPRAWIRA, MP Pembina Utama Madya NIP. 195812291986031011


BAB III - 48


BAB III - 49


BAB III - 50

BAB IV PENUTUP

Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung mempunyai Tugas Pokok menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah melalui penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah, pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen

Rencana

Kerja

2016

ini

sebagai

acuan

pelaksanaan

program/kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung di tahun 2016 agar tercapainya visi dan misi Sekretariat Daerah demi menunjang pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bandung.


BAB IV - 1

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016

Recommend Documents