RENCANA KERJA BIRO OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA TAHUN 2016

RENCANA KERJA BIRO OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA TAHUN 2016

BIRO OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 2015 II-1

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, kami telah menyelesaikan penyusunan Buku Rencana Kerja Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama Tahun Anggaran 2016. Penyusunan Buku Rencana Kerja Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama ini merupakan salah satu acuan dalam melaksanakan tugas Gubernur Jawa Barat yang didelegasikan kepada Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja

Instansi Pemerintah. Melalui laporan ini, diharapkan dapat tergambarkan rencana kerja Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama pada Tahun 2016, sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016. Dalam kesempatan ini, tidak lupa kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama Tahun 2016 ini, disampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Bandung,

Mei 2015

KEPALA BIRO OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA,

Dr. Ir. H.M. TAUFIQ BUDI SANTOSO,M.Soc Pembina Utama Muda NIP.19670421 199203 1 013

II-2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ………………………………………………….……………...……………………… DAFTAR ISI …………………………………………………………………………...……………………… DAFTAR TABEL ……………………………………………………….……………...……………………… BAB I PENDAHULUAN ………………………………………..……………...……………………… 1.1. Latar Belakang …………………………………..……………...……………………… 1.2. Landasan Hukum ……………………………………………...……………………… 1.3. Maksud dan Tujuan ………………………….……………...……………………… 1.4. Sistematika Penulisan ……………………….……………...……………………… BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BIRO OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA TAHUN LALU ……………...……………………… 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014 dan Capaian Renstra 2008-2013 ……………...……………………… 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama ……………...……………………… 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Biro Otonomi Daerah Dan Kerja Sama ……………...……………………… 2.4. Review Terhadap RKPD Provinsi Jawa Barat 2014 ……………...……………………… 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tidak Ada) ……………...……………………… BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ……………...……………………… 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ……………...……………………… 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama ……………...……………………… 3.3. Program dan Kegiatan ……………………..……………...……………………… BAB IV PENUTUP ……………………………………………………………...………………………

HAL i ii iii I-1 I-1 I-3 I-5 I-6

II-9 II-9 II-11

II-43 II-51 II-55 III-57 III-57 III-59 III-61 IV-66

II-3

DAFTAR TABEL HAL 1. Tabel 2.1.

2. Tabel 2.2 3. Tabel 2.3.

4. TABEL 2.4.

5. TABEL 3.1. 6. TABEL 3.2.

Format T-VI.C.5 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama sampai dengan Tahun 2015 Provinsi Jawa Barat Daftar Kabupaten/Kota IPM Terendah Format T-VI.C.1 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 (n-1) Provinsi Jawa Barat Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Provinsi/Kabupaten/Kota …. *)Tahun …….**) Kebijakan Biro Otonomi Daerah Dan Kerjasama Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2016

……………...……………………………… II-24 ……………...……………………………… II-46

……………...……………………………… II-53

……………...……………………………… II=56 ……………...……………………………… III-59

……………...……………………………… III-63

II-4

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Di era otonomi daerah, sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan

masyarakat,

Daerah

dituntut

untuk

dapat

meningkatkan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah. yang sangat cepat,

Tantangan dan persaingan

menuntut Daerah mampu berkreasi dan berinovasi sesuai

dengan aspirasi masyarakat yang berkembang secara dinamis. Dengan hak yang diberikan sedemikian luas, daerah harus mampu memanfaatkan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing dan kreatifitas untuk mendukung pencapaian pembangunan nasional.

Perkembangan

reformasi

di

segala

aspek

bidang

kehidupan

dan

pemerintahan serta demokratisasi yang semakin membaik membawa konsekuensi pada tuntutan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang semakin transparan dan akuntabel. Masyarakat semakin mengerti, kritis, dinamis dan aspiratif terhadap penyelenggaraan pemerintahan, oleh karena itu lembaga pemerintah semakin dituntut untuk lebih baik dan dekat dengan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan yang menganut prinsip-prinsip good governance ini juga akan menuntut adanya komunikasi antara pihak pemerintah dengan masyarakat. Berkembangnya Dinamika otonomi daerah memberikan sisi yang positif dalam hal tumbuh dan berkembangnya prakarsa daerah menuju kemandirian dalam penyelenggaraan pembangunan daerahnya, mendorong daerah untuk memiliki daya saing secara lokal dan regional dan mendorong daerah untuk lebih memperhatikan kondisi, kekhasan dan budaya lokal setempat. Sedangkan dampak negatifnya adalah adanya pengelolaan sumber daya alam yang tumpang tindih antara

kewenangan

Kabupaten/Kota,

Pemerintah,

Pemerintah

Provinsi

dan

pemerintah

tidak harmonisnya kebijakan pemerintah pusat dengan

kebijakan daerah. Akibatnya banyak daerah yang sangat bergantung kepada pemerintah pusat sehingga kreativitas, inovasi masyarakat dan perangkat daerahnya menjadi sangat rendah dan kurang diberdayakan, di sisi lain kebijakan yang refresif telah menghambat aspirasi daerah dalam mengoptimalkan dan II-5

menuntut keadilan atas potensi sumber daya alam yang dimilikinya. Hal ini tentunya tidak akan terjadi apabila prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan benar-benar dilaksanakan, yaitu : a. Pendelegasian Kewenangan (Delegation of Authority) b. Pembagian Pendapatan (Income Sharing) c.

Kekuasaan (Dicretion)

d. Keanekaragaman dalam Kesatuan (Uniformity In unity) e. Kemandirian Lokal f.

Pengembangan Kapasitas Daerah (Capacity Building) Seiring dengan berkembangnya otonomi daerah, dan dengan diterbitkannya

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diharapkan dapat semakin merubah pola pikir (Mindset) para penyelenggara pemerintahan sehingga terjadi interaksi antara penyelenggara pemerintahan dan masyarakat (Civil Society). Terdapat beberapa perubahan signifikan dalam UU Pemerintahan Daerah yang baru tersebut, diantaranya penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Urusan pemerintahan bidang kehutanan berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota, bidang energi dan sumber daya mineral berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Sedangkan pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Begitu juga untuk pengaturan kerja sama luar negeri, apabila di dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 hanya diatur sejauh mana fungsi dan peran DPRD dalam penyelenggaraan perjanjian internasional oleh daerah, di dalam UU 23 Tahun 2014 selain peran dan fungsi DPRD tersebut, diatur pula ruang lingkup kerja sama luar negeri yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah. Untuk meningkatkan pemerintahan yang bersih (Good Governance) dan berwibawa, diperlukan konsep pemahaman yang selaras, serasi dan seimbang antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan karena pada dasarnya kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional.

II-6

Atas dasar hal tersebut, perlu disusun dokumen perencanaan tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja (Renja) Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama Tahun 2016. Renja Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama Tahun 2016 tersebut merupakan penjabaran visi, misi dan program serta kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama, dengan memperhatikan Renstra Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama, Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, Rancangan Awal Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016, RPJM Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, dan RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2015, serta memperhatikan Renja Kementerian/Lembaga. Mengenai Forum SKPD yang harus dilaksanakan untuk mengoptimalkan rancangan kebijakan penyusunan Rencana Kerja Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama, Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama telah memanfaatkan rapat-rapat koordinasi dengan SKPD

di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan

kabupaten/kota dalam menyikapi lahirnya Undang-Undang Nomor 23 serta Forum Asisten Pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Otda dan Kerja Sama, optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. Kepesertaan dalam rapat tersebut telah memenuhi persyaratan penyelenggaraan Forum SKPD. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama merupakan salah satu unit kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum bidang Otonomi

Daerah dan Kerja Sama, membantu Asisten

Pemerintahan, Hukum, dan Hak Azasi Manusia melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian serta fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi, fasilitasi urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kerja sama dalam negeri, dan kerja sama luar negeri, sedangkan fungsinya adalah :

1. penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan umum, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang otonomi daerah dan kerja sama, meliputi aspek fasilitasi urusan pemerintahan Daerah Provinsi, fasilitasi urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kerja sama dalam negeri, dan kerja sama luar negeri;

II-7

2. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian serta fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi bidang otonomi daerah dan kerja sama; dan 3. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi bidang otonomi daerah dan kerja sama.

1.2 Landasan Hukum a. TAP MPR-RI Nomor XI/MPR/98 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme); b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; e. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; g. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat; h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. i. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor

8

Tahun

2008

tentang

Tahapan,

Tatacara

Penyusunan

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; II-8

l. Keputusan

Kepala LAN

Nomor

239/IX/6/8/2003

tentang Perbaikan

Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat; n. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang RPJPD tahun 2005 – 2025; o. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat; p. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat; q. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Provinsi Jawa Barat Tahun 2014; r. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2014, dan; s. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat; t. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 050/02/Bapp/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) Provinsi Jawa Barat.

1.3 Maksud danTujuan Maksud disusunnya Rencana Kerja Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama adalah sebagai dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada Rencana Strategi Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Tujuan disusunnya Rencana Kerja Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama Tahun 2016, adalah: 1. Merumuskan rancangan program dan pendanaan Tahun 2016; 2. Memberikan arah dan petunjuk tentang tahapan-tahapan program dan kegiatan selama Tahun 2016.

II-9

1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Kerja Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama terdiri dari 4 (empat) Bab yang dapat dijelaskan, sebagai berikut : Bab I

Pendahuluan

1.1.

Latar Belakang Menjelaskan pengertian tentang Renja Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama, proses penyusunan Renja Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama, keterkaitan antara Renstra dan Renja Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama, dengan Renja Kementerian/Lembaga dan RKPD Provinsi Jawa Barat, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD Provinsi Jawa Barat.

1.2.

Dasar Hukum Penyusunan Memuat tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama.

1.3.

Maksud danTujuan Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama.

1.4.

Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama Tahun 2014

2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama Tahun 2014 dan Tahun 2015 serta Capaian Rencana Strategi Tahun 2008-2013. Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2013 dan capaian Tahun 2014, mengacu pada APBD Tahun 2014 dan pencapaian target Renstra Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama tahun-tahun sebelumnya, dengan dilengkapi tabel sebagaimana pada Formulir J-1.

2.2.

Analisis kinerja pelayanan II-10

Menjelaskan capaian kinerja pelayanan Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama, dengan dilengkapi tabel sebagaimana dituangkan dalam Formulir J-2. 2.3.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama. Menjelaskan tingkat kinerja pelayanan Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama,

permasalahan

dan

hambatan

yang

dihadapi

dalam

penyelenggararaan tugas dan fungsi, dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, serta tantangan dan

peluang dalam meningkatkan pelayanan Biro

Otonomi Daerah dan Kerja Sama

2.4.

Review terhadap rancangan awal RKPD Menjelaskan hasil review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan hasil analisis kebutuhan pada Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama.

2.5.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Menjelaskan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, dengan dilengkapi

tabel usulan program dan

kegiatan para pemangku kepentingan sebagaimana tercantum pada Formulir J-3. BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1.

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Menjelaskan hasil telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi kegiatan Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama.

3.2.

Tujuan dan Sasaran Renja Menjelaskan

tujuan

dan

sasaran

berdasarkan

isu-isu

penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra kegiatan Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama. 3.3.

Program dan Kegiatan berisi penjelasan mengenai : Menjelaskan program dan kegiatan Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama pada Tahun 2016 yang dilengkapi dengan lokasi dan indikasi pendanaan yang dibutuhkan berdasarkan sumber dana, sebagaimana tercantum pada Formulir J-4. II-11

BAB. IV PENUTUP

Menjelaskan kaidah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Renja Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama, penegasan komitmen Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama terhadap Renstra Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama dan RPJMD, serta penegasan Renja Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama sebagai acuan penyusunan RKA Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama Tahun Anggaran 2016. LAMPIRAN-LAMPIRAN

II-12

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BIRO OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA TAHUN 2014 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2014 DAN CAPAIAN RENSTRA 2008-2013 Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama pada Tahun 2014 untuk mewujudkan pencapaian visi dan misinya

adalah

sebanyak 5 (lima) program pembangunan dengan 18 kegiatan, yaitu :

1. Program Kerja Sama Pembangunan, dilaksanakan melalui kegiatan: a. Menyelenggarakan Rapat Gabungan Forum Kerja Sama Daerah dan Mitra Praja Utama Tahun 2014; b. Evaluasi Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah dan Badan/Lembaga Luar Negeri; c. Memfasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintahan Luar Negeri dan Menguatkan Komitmen Kerja Sama dengan Mitra dari Wilayah Asia Pasifik; d. Melakukan

Fasilitasi

dan

Mengembangkan

Kerja

Sama

dengan

Badan/Lembaga Luar Negeri; e. Mengembangkan Kerja Sama Antar Daerah; f. Mengevaluasi Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah; g. Menyusun Grand Design Kerja Sama Daerah; h. Melakukan

Evaluasi

Kerja

Sama

Daerah

dengan

Pemerintah

dan

Badan/Lembaga Luar Negeri; i. Menata dan Mengembangkan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dilaksanakan melalui kegiatan merencanakan, mengevaluasi dan menyusun laporan internal Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama 3. Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah, dilaksanakan melalui kegiatan: a. Menyusun Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Provinsi Tahun 2013; b. Memfasilitasi, Mengevaluasi dan Meningkatkan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota; II-13

c. Melakukan Pemeliharaan ISO 9001 : 2008; d. Memfasilitasi Penataan Daerah di Jawa Barat; e. Menyusun

Laporan

Pertanggungjawaban

Gubernur

Jawa

Barat

dan

Memfasilitasi Urusan Pemerintahan Provinsi. 4. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, dilaksanakan melalui kegiatan: a. Melakukan

Monitoring

terhadap

Efektivitas

Pengelolaan

PBB

Sektor

Perdesaan dan Perkotaan pasca Dialihkan Menjadi Pajak Kabupaten/Kota; b. Melakukan Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan; c. Melakukan Fasilitasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. 5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dilaksanakan melalui

kegiatan

Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran. Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama pada Tahun 2014 (setelah perubahan) mendapat alokasi anggaran

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.6.861.580.000,- dan jumlah ini mengalami penurunan dari tahun 2013 sebesar Rp. 9.229.473.700,-. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mewujudkan sinergitas dan akselerasi pencapaian kebijakan program pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2014, yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama Tahun 2008-2013 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BIRO OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama merupakan salah satu unit kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum bidang Otonomi

Daerah dan Kerja Sama, membantu Asisten

Pemerintahan, Hukum, dan Hak Azasi Manusia melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian serta fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi, fasilitasi urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kerja sama dalam negeri, dan kerja sama luar negeri. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama mempunyai fungsi sebagai berikut:

II-14

2. penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan umum, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang otonomi daerah dan kerja sama, meliputi aspek fasilitasi urusan pemerintahan Daerah Provinsi, fasilitasi urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kerja sama dalam negeri, dan kerja sama luar negeri; 3. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian serta fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi bidang otonomi daerah dan kerja sama; dan 4. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah Provinsi bidang otonomi daerah dan kerja sama. Dengan memperhatikan Fungsi tersebut, maka kebijakan pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kerja sama yaitu untuk menciptakan sinergitas antar daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, baik yang dilaksanakan secara bilateral maupun regional sesuai dengan Arah Kebijakan Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2014. Beberapa kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2014 adalah:

1. Fasilitasi Urusan Pemerintahan dan Penataan Daerah a. Terlaksananya fasilitasi dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota dalam rangka optimalisasi Otonomi Daerah; b. Tersusunnya dokumen penataan daerah (1 Dokumen EPDOB dan 1 Dokumen EKPOD); c.

Penyusunan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2013;

d. Pengumpulan dan identifikasi data-data sebagai bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat Tahun 2014; e. Rapat fasilitasi urusan pemerintahan dengan OPD/Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri; f.

LPPD

Provinsi

beserta

Indikator

Kerja

Kunci

(IKK)

dan

Informasi

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Tahun 2013 serta fasilitasi penyusunan LPPD Kabupaten/Kota; g. Tinjauan Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008. II-15

2. Pendapatan Daerah a.

Terlaksananya rapat pengelolaan dana perimbangan, terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah PNS provinsi dan perjalanan dinas luar luar provinsi PNS provinsi;

b.

Rapat penyusunan istrumen monitoring;

c.

Rapat kompilasi hasil monitoring;

d.

Rapat evaluasi dan tindak lanjut hasil monitoring pengelolaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan pasca dialihkan menjadi pajak kabupaten/kota;

e.

Terselenggaranya

monitoring

terhadap

efektifitas

pengelolaan

PBB

sektor

perdesaan dan perkotaan pasca dialihkan menjadi pajak kabupaten/kota di 26 kabupaten/kota se Jawa Barat; f.

Rapat koordinasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;

g.

Rapat fasilitasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;

h.

Fasilitasi dan monitoring Pendapatan Asli Daerah;

i.

Terfasilitasinya 26 (dua puluh enam) pemerintah kabupaten/kota se Jawa Barat dalam upaya mengembangkan potensi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.

3. Kerja Sama Dalam Negeri dan Kerja Sama Luar Negeri 3.1 Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Kerja Sama antar Daerah. Output dari kegiatan : a. Kesepakatan Bersama antara Dirjen SDA Kemen PU, Dirjen Cipta Karya Kemen PU, Pem. Prov. DKI Jakarta, Pem. Prov. Jabar, Pem. Kab. Bekasi, Pem. Kota Bekasi dan Pem. Kab. Karawang tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Jatiluhur untuk Wilayah Jakarta, Bekasi dan Karawang; b. Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Irigasi dan Rawa Kemen PU, Perum Jasa Tirta II, Sekretaris Dirjen Cipta Karya Kemen PU, Sekda Prov. DKI Jakarta, Sekda Prov. Jabar, Sekda Kab. Bekasi, Sekda Kota Bekasi dan Sekda Kab. Karawang tentang Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Jatiluhur untuk Suplai Air Minum Wilayah Jakarta, Bekasi dan Karawang; c. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jawa Tengah tentang Perencanaan Program dan Kegiatan II-16

Pembangunan Daerah Perbatasan Antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018; d. Perjanjian Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan di Jalan Perintis Kemerdekaan KM 5 Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya untuk Dipergunakan sebagai Outlet Kerajinan Imah Tasik; e. Perjanjian Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan di Jalan R.E. Martadinata Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya; f.

Perjanjian Pinjam Pakai Tanah yang Terletak di Jalan Raya Garonggong Desa Patapan Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon untuk Dipergunakan Sebagai Kantor Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Beber Kabupaten Cirebon;

g. Kesepakatan

Bersama

Penanganan

Permasalahan

Pengemis,

Gelandangan, Orang Terlantar (PGOT) dan Psikotik Jalanan secara Terpadu di Wilayah Perbatasan Jawa Barat Bagian Timur dan Jawa Tengah Bagian Barat; h. Perjanjian Kerja Sama antara BP3AKB Provinsi Jawa Barat dengan BP3AKB Provinsi NAD tentang Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Tindak Perdagangan Orang (Trafficking); i.

Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi NAD;

j.

Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Terpadu Penyelenggaraan Perlindungan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan serta Tindak Pidana Perdagangan Orang;

k. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu; Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat; Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah; Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara; Pemerintah Provinsi Maluku; tentang Penyelenggaraan Transmigrasi; l.

Perjanjian Kerja Sama antara Pem. Prov. Jabar dengan Pem. Prov. NTB tentang Pemasaran Produk/Jasa Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Data Cyber;

II-17

m. Kesepakatan Bersama antara Ditjen Cipta Karya Kemen PU, Pem. Prov. Jabar dan Pem. Kab. Sumedang tentang Program Sanitasi Berbasis Masyarakat; n. Kesepakatan Bersama antara Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum RI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bogor tentang Pembangunan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; o. Kesepakatan Bersama antara Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum RI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Kota Bogor dan Pemerintah Kota Depok Provinsi Jawa Barat tentang Revitalisasi Situ-Situ di Daerah Aliran Sungai Ciliwung dan Daerah Aliran Sungai yang Mengalir ke Jakarta yang Berlokasi di Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok Provinsi Jawa Barat; p. Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum RI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Kota Bogor dan Pemerintah Kota Depok Provinsi Jawa Barat tentang Revitalisasi Situ-Situ di Daerah Aliran Sungai Ciliwung dan Daerah Aliran Sungai

yang Mengalir ke

Jakarta yang Berlokasi di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok Provinsi Jawa Barat; q. Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pekerjaan Umum RI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah

Kabupaten

Bogor,

Pemerintah

Kota

Bogor,

dan

PemerintahKota Depok Provinsi Jawa Barat tentang Pembuatan Sumur Resapan di Daerah Waduk, Situ dan Aliran Sungai yang Mengalir ke Jakarta yang Berlokasi di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok Provinsi Jawa Barat; r.

Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Pekerjaan Umum RI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Kota Bogor, dan Pemerintah Kota Depok Provinsi Jawa Barat tentang Pembuatan Sumur Resapan di II-18

Daerah Waduk, Situ dan Aliran Sungai yang Mengalir ke Jakarta yang Berlokasi di Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok Provinsi Jawa Barat; s.

Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pekerjaan Umum RI, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bogor tentang Pembangunan Perluasan Angkutan Massal Berbasis Jalan Jakarta–Kota Bogor di Ruang Milik Jalan Tol Jagorawi;

t.

Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Banten tentang Pembangunan Sistem dan Pusat Distribusi Agrobisnis Jabodetabekjur;

u.

Addendum Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Anggota BKSP Jabodetabekjur tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lintas Batas di Wilayah Perbatasan Jabodetabekjur;

v. Kesepakatan

Bersama

antara

Pemerintah

Provinsi

DKI

Jakarta,

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kota Depok tentang Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang di Atas Sungai Ciliwung antara Kelurahan Pasir Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat dengan Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta; w. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kota Depok tentang Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang di Atas Sungai Ciliwung antara Kelurahan Pasir Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat dengan Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta; 3.2 Terselenggaranya Rapat Gabungan Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama XIV Tahun 2014. 3.3 Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. Hasil dari kegiatan: II-19

a.

Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Bara dan Banten, tbk

tentang

Pengelolaan Kas Daerah; b.

Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk tentang Penyimpanan dan Penyelesaiaan Retur Dana;

c.

Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Apotik (10) tentang Pemenuhan Obat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;

d.

Kesepakatan Bersama antara BPK, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PT. BJB tentang Akses Data Transaksi Rekening Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara Online pada PT BJB dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah;

e.

Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan PT. Angkasa Pura II (Persero) tentang Penyusunan Kajian Kerjasama Pembangunan, Pengelolaan dan Pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat;

f.

Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PT. PLN tentang Pembayaran Rekening Tagihan Listrik;

g.

Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Bandung Trust Advisory Group (B-Trust) tentang Peningkatan Efisiensi, Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Peningkatan Layanan Pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah

dan

Pengembangan

Sistem

Penanganan Pengaduan Masyarakat; h.

Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Yayasan Saung Angklung Udjo tentang Pengelolaan Lahan Konservasi di Blok Slamet Kampung Cijaringao Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung;

i.

Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Badan

Pengawasan

Pengembangan

Keuangan

Manajemen

dan

Keuangan

Pembangunan Pemerintah

tentang

Daerah

di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat; j.

Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan LAN RI tentang Pinjam Pakai Lahan;

II-20

k.

Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Yayasan

Jubit

Internasinal

tentang

Peningkatan

Kesejahteraan

Masyarakat Miskin, Kurang Mampu dan Anak Jalanan; l.

Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PT. Jabar Telematika tentang Optimalisasi Pengelolaan Tower pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

m. Addendum Keempat Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dan Bulog tentang Subsidi Operasi Pasar Murah Kebutuhan Pokok Masyarakat; n.

Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Perum Jasa Tirta tentang Konservasi Sumberdaya Air di Wilayah Sungai Citarum dan Sebagian Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane;

o.

Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Perum Perhutani tentang Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan dalam Kerangka Gerakan Citarum BESTARI;

p.

Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PT. PTPN

VII

tentang

Sinergitas

Pelaksanaan

Pembangunan

dalam

kerangka Gerakan Citarum BESTARI; q.

Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Yayasan Pertamina dan Lembaga One Day School Jawa Barat tentang Program Penghijauan,

Peningkatan

Kualitas

Pendidikan,

Pengembangan

Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sumberdaya Biologi Tropik; r.

Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Yayasan

Jubit

Internasional

tentang

Pengelolaan

Aset

Jalan

Batununggal Indah VII Nomor 5 Buahbatu Bandung untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin, Kurang Mampu dan Anak Jalanan; s.

Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Yayasan Winaya Mukti tentang Peningkatan Sumberdaya Manusia Melalui Pendidikan Tinggi di Kampus Jalan Raya Bandung-Tanjungsari Km 29 Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang;

t.

Perjanjian Kerja Sama antara Perum Perhutani, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Tarumajaya tentang Pengembangan Hijauan Makanan Hijauan Ternak untuk Mendukung II-21

Program Pengelolaan Peternakan Komunal dalam kerangka gerakan citarum BESTARI; u.

Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Badan Informasi

Geopasial

tentang

Penyelenggaraan,

Pengembangan,

Pemanfaatan Data, Informasi dan Infrastruktur Geospasial untuk Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat; v.

Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PT. Jasa Sarana tentang Pendirian PT. Bandarudara Internasional Jawa Barat;

w. Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Lembaga Sensor Film tentang Penyelenggaraan Sensor Film untuk Televisi Lokal di Jawa Barat; x.

Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Perum Perhutani

tentang

Penggunaan

Kawasan

Hutan

untuk

Tempat

Pembuangan Akhir (TPA) dan Pengelolaan Sampah Regional Nambo di Wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok; y.

Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PTPN VII dan Kelompok Peternak Pejantan tentang Pengelolaan Peternakan Komunal Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan dalam kerangka Gerakan Citarum BESTARI.

3.4 Tersedianya dokumen Grand Design Kerja Sama Daerah sebagai acuan atau panduan pelaksanaan program Kerjasama Daerah. 3.5

Kegiatan Memfasilitasi Kerja Sama antar Pemerintahan Luar Negeri dan Menguatkan Komitmen Kerja Sama dengan Mitra dari Wilayah Asia Pasifik. Hasil dari kegiatan adalah : a. Penjajagan kerja sama dengan Pemerintah Prefektur Miyagi, Jepang di bidang ekonomi, pendidikan, dan pariwisata

serta keanggotaan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Forum Pemda se-Asia Timur; b. Penandatanganan Minutes of Meeting oleh Wakil Gubernur Jawa Barat dan Walikota Ishinomaki Jepang; c. Penandatanganan Addendum Kesepakatan Bersama antara Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat selaku Penyelenggara Pemagangan dengan Asosiasi Perikanan di Prefektur Miyagi tentang Usaha Pemagangan Keterampilan Perikanan bagi Warga Negara Asing yang

disesuaikan

dengan

standar

Japan

International

Training

Cooperation Organization (JITCO). II-22

d. Keanggotaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Forum Pemerintah Daerah se- Asia Timur Pasifik 3.6 Revitalisasi Kerja Sama dengan Pemerintah Negara Bagian Australia Selatan, Australia. Hasil dari kegiatan adalah : a. Draft MoU Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Negara Bagian Australia Selatan, Australia tentang Kerja Sama Provinsi Bersaudara

dengan ruang lingkup kerjasama di bidang pertanian,

pariwisata, pendidikan, pemerintahan,

promosi dan kerja sama di

bidang lainnya serta rencana program/kegiatan; b. Terbukanya

pengembangan

kerja

sama

di

bidang

pendidikan,

pengembangan kapasitas SDM aparatur, promosi potensi daerah khususnya di bidang seni dan budaya. 3.7 Kajian kerja sama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Istanbul dan Provinsi Balikesir Turki. 3.8 Kegiatan

Fasilitasi

dan

Mengembangkan

Kerja

Sama

dengan

Badan/Lembaga Luar Negeri. Hasil dari kegiatan : a. Fasilitasi implementasi kerja sama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Kementerian

Agama

dengan

Lembaga

Pemerintah

Amerika Serikat Peace Corps dalam Bidang Pengajaran Bahasa Inggris dan Pelatihan Guru Bahasa Inggris melalui penempatan 45 orang relawan di SMA/SMK dan Madrasah Aliyah di 11 Kabupaten/kota di Jawa Barat; b. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan

The United States Agency for International Development (USAID) tentang Kerangka Acuan Kerja Sama Penyelenggaraan Bantuan Teknis USAID untuk Peningkatan Kualitas Pembelajaran, Tata Layanan dan Manajemen Pendidikan serta Koordinasi antara Institusi Pendidikan di Jawa Barat; c. Perjanjian Hibah tentang Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Barat antara PT. GRM Internasional dan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Barat (Support to Dinkes West Java for Harm Reduction Program); d. Draft Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Tim Koordinasi Hibah Luar Negeri; e. Keikut sertaan peserta program pemagangan bidang pendidikan di Korea Selatan yang dibiayai KOICA untuk 1 orang aparatur selama dua II-23

minggu dan pengusulan program magang bagi 40 orang aparatur Pemerintah Daerah di bidang :  Human Resource Development and Management (Public Sector);  Infrastruktur dan Pengembangan dan Manajemen Lingkungan (PPP dan Obligasi Daerah);  Good and Clean Government (ICT, E-GOV);  Fiscal Capacity Development for Provincial/Municipal Government

Fund. f. Tersedianya peluang kerja sama dengan NGO Asing dan Lembaga Donor Asing (KOICA, Save The Children International, ASB, ICCO, OISCA, VECO, PAI, CARE, SWISS CONTACT, WINROCK INTER, SNV) dengan ruang lingkup kerja sama di bidang : penanggulangan bencana, pengembangan SDM pariwisata, pengembangan usaha kecil dan menengah, dsb. 3.9 Kegiatan

Evaluasi

Kerja

Sama

Daerah

dengan

Pemerintah

dan

Badan/Lembaga Luar Negeri. Hasil dari kegiatan : a. Rapat Koordinasi Evaluasi Kerja Sama Luar Negeri untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur pengelola kerja sama luar negeri di pemerintah kabupaten/kota; b. Melakukan kajian mengenai Indikator dan Instrumen Pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri dan Pedoman Pelaksanaan Evaluasi; c. Mengevaluasi kerja sama yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan membuat rencana tindak lanjut atas beberapa kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat; d. Melakukan monitoring dan evaluasi kerja sama daerah dengan luar negeri. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui dan memahami lebih jauh tentang pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Barat dengan lembaga pemerintah maupun non pemerintah luar negeri

II-24

II-25

Tabel 2.1. FORMAT T-VI.C.5 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama dan Pencapaian Renstra sampai dengan Bulan Maret Tahun 2015 Provinsi Jawa Barat Nama SKPD : Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)

Target Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Desember Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD)

Lembar 1 dari 4

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2013

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2014 (tahun lalu /n-2)

(tahun n-3) Target

1

1

2

3

4

5

6

Realisasi

7

Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan

Tingkat Realisasi (%)

(tahun n-1)

8=(7/6)

9

Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2018 (tahun berjalan/n-1)

Realisasi Capaian

Catatan

Tingkat Capaian (%)

10=(5+7+9) 11=(10/4 * )*

12

WAJIB

II-26

Nama SKPD : Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama

Kode




Lembar 1 dari 4



(tahun n-3) Target

1

2

1

20

Otonomi Daerah

1

20 24

Program Kerjasama Pembangunan

1

20

3

24 02 Memfasilitasi Kerja Penjajakan sama antar Kerjasama ke Pemerintahan Luar Jepang Negeri dan Menguatakan komitmen kerja sama dengan mitra dari Wilayah Asia

Realisasi



(tahun n-1)


Realisasi Capaian

Catatan

Tingkat Capaian (%)

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10 dokumen

2

1

1

100%

4 dokumen

10=(5+7+9) 11=(10/4 * )*

7 dokumen

12

70%

II-27


Kode




Lembar 1 dari 4



(tahun n-3) Target

1

2

3

Realisasi



(tahun n-1)


Realisasi Capaian

Catatan

Tingkat Capaian (%)

10=(5+7+9) 11=(10/4 * )*

4

5

6

7

8=(7/6)

9

4 kali

1

1 kali

1 kali

100%

1 kali

3 kali

75%

1 dokumen

1

0

0

0

0

1

100

1 dokumen

0

0

0

0

0

0

0

12

Pasifik

Revitalisasi Kerja sama ke negara Bagian Australia Selatan Dokumen Kajian Prospek Kerja sama dengan Turki Dokumen Laporan Hasil Forum Pemda

II-28


Kode




Lembar 1 dari 4



(tahun n-3) Target

1

2

3

4

5

5 dokumen

2 dokumen

10 kali

4 kali

6

Realisasi

7


Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2018 (tahun berjalan/n-1) Tingkat Capaian


(tahun n-1)

8=(7/6)

9

100%

1 dokumen

4 dokumen

80 %

100%

2 kali

8 kali

80 %

Realisasi Capaian

Catatan

(%) 10=(5+7+9) 11=(10/4 * )*

12

se-Asia Timur (Provinsi Nara Jepang) 1

20

24 03 Melakukan Fasilitasi Naskah Kerja sama dan dan Dokumen mengembangkan laporan Fasilitasi kerja sama dengan Badan/Lembaga Luar Negeri Rapat Kerja Kemitraan dengan Badan/Lembaga Luar Negeri

1dokumen 1 dokumen

2 kali

2 kali

II-29


Kode




Lembar 1 dari 4



(tahun n-3) Target

1

2

3

Realisasi



(tahun n-1)


Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

10=(5+7+9) 11=(10/4 * )*

4

5

6

7

8=(7/6)

9

Dokumen Kebijakan Penerimaan Hibah Luar Negeri

1 dokumen

0

0

0

0

0

0

0

Rapat Interkem Kerjasama dengan Luar Negeri

5 kali

2 kali

1 kali

1 kali

100%

1 kali

4 kali

80%

74

92,5

8

121

300%

0

2

100

1

20

24 04 Mengembangkan Kerja sama antar Daerah

Naskah Kerja sama

40 naskah kerjasama

39 naskah kerjasama

8

1

20

24 05 Mengevaluasi Penyelenggaraan

Naskah Akademis: tentang Evaluasi

2

2

2

Catatan

12

II-30


Kode




Lembar 1 dari 4



(tahun n-3) Target

1

2 Kerja sama Daerah

3

4

5

Realisasi



(tahun n-1)

9

6

7

8=(7/6)

2

2

100%


Realisasi Capaian

Catatan

Tingkat Capaian (%)

10=(5+7+9) 11=(10/4 * )*

12

Kerja sama Daerah

1. Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Penyusunan Naskah Kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan 2. Draft Pergub tentang Penyelesaian Perselisihan Kerja sama Daerah

II-31


Kode




Lembar 1 dari 4



(tahun n-3) Target

1

2

Realisasi



(tahun n-1)


Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

10=(5+7+9) 11=(10/4 * )*

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

Sistem informasi Manajemen Biro Otda dan Kerja sama

1

1

1

1

100%

0

1

100

Sosialisasi Draft Pergub

1

1

1

1

100%

0

1

200

Dokumen Grand design Kerjasama Daerah

1

1

1

1

100 %

0

2

200

5

2

1

1

100

1

4

80

1

20

24 06 Menyusun Grand Design Kerjasama Daerah

1

20

24 07 Melakuakn Evaluasi Rapat Koordinasi Kerjasama Daerah Evaluasi Kerjasama dengan Luar Negeri Pemerintahan dan

Catatan

12

II-32


Kode




Lembar 1 dari 4



(tahun n-3) Target

1

2

3

Realisasi



(tahun n-1)


Realisasi Capaian

Catatan

Tingkat Capaian (%)

10=(5+7+9) 11=(10/4 * )*

4

5

6

7

8=(7/6)

9

Kunjungan Peningkatan Wawasan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Dokumen Kajian Evaluasi Kerjasama Luar Neger

5 dokumen

Dokumen Evaluasi Kerjasama Luar

10 dokumen

4 dokumen

2

2

100

2

8

80

12

Badan/Lembaga Luar Negeri

II-33


Kode




Lembar 1 dari 4



(tahun n-3) Target

1

2

Realisasi



(tahun n-1)


Realisasi Capaian

Catatan

Tingkat Capaian (%)

10=(5+7+9) 11=(10/4 * )*

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

Penyusunan Naskah Kerjasama Daerah antara Pemprov Jabar dan Pihak Ketiga

60

54

10

30

300%

10

94

157

Naskah Akademis tentang Tata Naskah Kerjasama Daerah

1

1

2

2

100%

2

5

500

12

Negeri 1

20

24 08 Menata dan Mengembangkan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

II-34


Kode




Lembar 1 dari 4



(tahun n-3) Target

1

1

2

3

4

5

6

Realisasi

7



(tahun n-1)

8=(7/6)

9


Realisasi Capaian

Catatan

Tingkat Capaian (%)

10=(5+7+9) 11=(10/4 * )*

12

Wajib

1

20

Otonomi Daerah

1

20 25

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

100%

II-35


Kode




Lembar 1 dari 4



(tahun n-3) Target

1

1

2

20 25 07 Merencanakan, mengevaluasi dan menyusun laporan internal Biro Otda dan Kerjasama

3

Realisasi



(tahun n-1)


Realisasi Capaian

Catatan

Tingkat Capaian (%)

10=(5+7+9) 11=(10/4 * )*

4

5

6

7

8=(7/6)

9

Dokumen Renja

5

2

1

1

100

1

4

80

Indikator Kinerja Utama (IKU)

5

1 dokumen

1

1

100%

1

4

80

LKPJ Biro Otda dan Kerjasama

5

1 dokumen

1

1

100%

1

4

80

LAKIP Biro Otda dan Kerjasama

5

1 dokumen

1

1

100%

1

4

80

12

II-36


Kode




Lembar 1 dari 4



(tahun n-3) Target

1

2

3

Realisasi



(tahun n-1)


Realisasi Capaian

Catatan

Tingkat Capaian (%)

10=(5+7+9) 11=(10/4 * )*

4

5

6

7

8=(7/6)

9

LPPD Biro Otda dan Kerjasama

5

1 dokumen

1

1

100%

1

4

80

RKT Biro Otda dan Kerjasama

5

1 dokumen

1

1

100%

1

4

80

RKA/DPA Biro Otda dan Kerjasama

5

1 dokumen

1

1

100%

1

4

80

Laporan Bulanan dan Triwilanan

5

1 dokumen

1

1

100%

1

3

60%

LKPP Bulanan

5

1 dokumen

1

1

100%

1

3

60%

12

II-37


Kode




Lembar 1 dari 4



(tahun n-3) Target

1

1

20

1 20

2

50

3

Realisasi



(tahun n-1)


Realisasi Capaian

Catatan

Tingkat Capaian (%)

4

5

6

7

8=(7/6)

9

5

2

1

1

100%

1

10=(5+7+9) 11=(10/4 * )*

12

Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah

50 04 Menyusun Laporan Dokumen LPPD Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun

3

80

II-38


Kode




Lembar 1 dari 4



(tahun n-3) Target

1

2

3

Realisasi



(tahun n-1)


Realisasi Capaian

Catatan

Tingkat Capaian (%)

10=(5+7+9) 11=(10/4 * )*

4

5

6

7

8=(7/6)

9

Dokumen IKK

5

2

1

1

100%

1

3

80

Dokumen Informasi LPPD

5

2

1

1

100%

1

3

80

12

2014

1 20

50 05 Menfasilitasi, Mengevaluasi dan Meningkatkan Kapasitas

II-39


Kode




Lembar 1 dari 4



(tahun n-3) Target

1

2

3

Realisasi



(tahun n-1)


Realisasi Capaian

Catatan

Tingkat Capaian (%)

10=(5+7+9) 11=(10/4 * )*

4

5

6

7

8=(7/6)

9

Penilaian Kinerja Kecamatan

3

1

0

0

0

1

2

67

Kajian Penyerahan Urusan Kabupaten/Kota ke Provinsi

5

2

1

1

100%

1

3

80%

Dokumen Pemeliharaan Sertifikasi

5

2

1

1

100%

1

4

80%

12

Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten/Kota

1 20

50 06 Melakukan Pemeliharaan Sertifikasi

II-40


Kode




Lembar 1 dari 4



(tahun n-3) Target

1

2

3

Realisasi



(tahun n-1)


Realisasi Capaian

Catatan

Tingkat Capaian (%)

10=(5+7+9) 11=(10/4 * )*

4

5

6

7

8=(7/6)

9

50 07 Memfasilitasi Dokumen Evaluasi Penataan Daerah di Perkembangan Jawa Barat Daerah Otonomi Baru (EPDOB)

5

2

1

1

100%

1

3

60%

Dokumen Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD)

1

1

1

1

100%

1

2

200

12

Manajeman Mutu Manajeman Mutu ISO 9001: 2008 Biro ISO 9001: 2008 Biro Otda dan Kerja Otda dan Kerja sama sama 1 20

II-41


Kode




Lembar 1 dari 4



(tahun n-3) Target

1

1 20

2

3

Realisasi



(tahun n-1)


Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

10=(5+7+9) 11=(10/4 * )*

4

5

6

7

8=(7/6)

9

5

1

1

1

100%

0

2

60%

Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Provinsi

30

6

6

6

100%

6

18

60%

Penyiapan Bahan LKPJ TA 2014

5

1

1

1

100%

1

3

60%

50 09 Menyusun Laporan LKPJ Gubernur Jawa Pertanggungjawaba Barat akhir tahun n Gubernur Jawa anggaran 2013 Barat dan memfasilitasi urusan Pemerintah Provinsi

Catatan

12

II-42


Kode




Lembar 1 dari 4



(tahun n-3) Target

1

2

1

20

53

1

20

53 03 Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran Biro Otda dan Kerja sama

1

3

Realisasi



(tahun n-1)


Realisasi Capaian

Catatan

Tingkat Capaian (%)

10=(5+7+9) 11=(10/4 * )*

4

5

6

7

8=(7/6)

9

5

1

1

1

100%

1

3

60%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

12

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

20 60 04 Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran Biro Otonomi Daerah

Menyelenggarakan Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran Biro Otonomi Daerah dan

100%

100%

II-43


Kode




Lembar 1 dari 4



(tahun n-3) Target

1

2 dan Kerjasama

3

Realisasi



(tahun n-1)


Realisasi Capaian

Catatan

Tingkat Capaian (%)

4

5

6

7

8=(7/6)

9

100%

100%

100%

100%

100%

100%

10=(5+7+9) 11=(10/4 * )*

12

Kerjasama Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama

100%

100%

II-44

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BIRO OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA Penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan

merupakan unsur yang paling penting dalam menjalankan daerah kepada masyarakat. Kondisi yang ada,

di

tingkat

daerah

pelayanan pemerintah

kemampuan daerah untuk

mempertahankan dan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat tersebut masih sangat terbatas, berkaitan dengan kemampuan dan potensi tiap-tiap daerah yang berbeda-beda. Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama merupakan salah satu unit kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum bidang Otonomi Daerah dan Kerja Sama, membantu Asisten Pemerintahan, Hukum, dan Hak Azasi Manusia melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian serta fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi, fasilitasi urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kerja sama dalam negeri, dan kerja sama luar negeri. Isu Strategis Eksternal sebagaimana tertera pada RPJMD Tahun 2013-2018 yang relevan dengan Tugas dan Fungsi Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama, sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menuntut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah dengan tujuan (1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan; (2) pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan (3) meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam rangka penyelenggaran pemerintahan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang memiliki hubungan antara Pemerintah dengan pemerintahan daerah lainnya.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah tersebut, tantangan dan potensi pembangunan daerah ke depan dan isu strategis dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, adalah: II-45

1. Pembagian Urusan Pemerintahan Otonomi daerah merupakan strategi yang digunakan Pemerintah agar pelayanan kepada masyarakat benar-benar menjadi jiwa manajemen pemerintahan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat semakin meningkat

melalui

pemberian

kewenangan

yang

luas

kepada

Pemerintah Daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah perlu segera menerbitkan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah secara sinergis dan berkesinambungan sehingga fungsi penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara efektif dan efisien. 2. Peningkatan Fasilitasi dan Pembinaan kabupaten/kota dalam rangka Peningkatan Kapasitas Peyelenggaraan Pemerintahan 3. Penataan Daerah Otonom Baru (DOB) Pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengusulkan/merekomendasikan 3 (tiga) calon DOB, yaitu: Calon DOB Kabupaten Bogor Barat (2008), Calon DOB Kabupaten Sukabumi Utara (2009) dan Calon DOB Kabupaten Garut Selatan (2011). 2.

Kerja Sama Daerah 1. Kerja sama Dalam Negeri, terdiri dari a. Kerja sama dengan Daerah lain, dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela. Kerja sama wajib merupakan kerja sama antar daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

yang

memiliki

eksternalitas

lintas

Daerah

dan

penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama. Sedangkan kerja sama wajib mencakup kerja sama antar- Daerah provinsi;

kerja

sama

antara

Daerah

provinsi

dan

Daerah II-46

kabupaten/kota dalam wilayahnya; kerja sama antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda; kerja sama antar- Daerah kabupaten/kota dari Daerah Provinsi yang berbeda; dan kerja sama antar- Daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah provinsi. b. Kerja sama dengan Pihak Ketiga yaitu antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga nonpemerintah lainnya. Perumusan isu strategis Kerja Sama Dalam Negeri dikaitkan dengan isuisu sektoral dan kewilayahan yang dipandang perlu menjadi prioritas pemerintah daerah dan perlu didorong melalui kerja sama daerah, melalui : 1)

Peningkatan Pelayanan Publik Upaya

untuk

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat

diwujudkan salah satunya melalui kerja sama Daerah, yang lebih difokuskan pada jenis pelayanan masyarakat yang bersifat dasar. Adapun fokus Kerja Sama Daerah untuk lima tahun ke depan adalah Pelayanan Publik yaitu terdiri dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan pemukiman, koperasi dan usaha kecil menengah, ketahanan pangan, perhubungan dan sosial. 2) Pembangunan Kewilayahan Pembangunan Daerah pada hakikinya adalah upaya segenap unsur Daerah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dimana

pengukuran

pencapaian

kesejahteraan

masyarakat

diukur dari 2 aspek yaitu 1) pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatdan 2) ketersediaan infrastuktur. 3) Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemenuhan kebutuhan Dasar yang salah satunya diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (Asian Development Bank), dimana berdasarkan peringkat IPM terendah untuk daerah II-47

kabupaten/kota di Jawa Barat adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut. Tabel 2.2 Daftar Kabupaten/Kota IPM Terendah Indeks Pendidikan

Indeks Kesehatan

1. Kota Depok,

1. Kabupaten

2. Kabupaten

Cirebon

Indramayu dan

2. Kabupaten Garut

3. Kabupaten

dan

Bandung

Indeks Daya Beli 1. Kabupaten Cianjur, 2 . Kabupaten Sukabumi, dan 3. Kabupaten Bogor

IPM (kumulatif) 1. Kabupaten Indramayu, 2. Kabupaten Cirebon, dan 3. Kabupten Cianjur

3. Kabupaten Cianjur

Sumber : Analisa data sumber RPJMD

Berdasarkan tabel di atas kerja sama antar daerah untuk pemenuhan kebutuhan dasar difokuskan pada kabupaten/kota yang disebut pada tabel tersebut sesuai dengan fokus bidang IPM

4) Infrastuktur Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur meliputi infrastruktur transportasi, sumberdaya air dan irigasi, permukiman, dan ketenagalistrikan. Jawa Barat, dimana dalam pemecahan permasalahan dilakukan melalui lintas urusan

dan

lintas

kewilayahan

administrasi

sehingga

dalam

pelaksanaannya perlu dilakukan melalui kerja sama daerah.

2. Kerja sama Luar Negeri, terdiri dari : a. Kerja sama dengan pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah setingkat di luar negeri atau kerja sama Provinsi Kembar (Sister Province). b. Kerjasama dengan lembaga luar negeri, yaitu Bangsa-bangsa

termasuk

Perserikatan

badan-badannya

dan

Organisasi/Lembaga Internasional lainnya, Organisasi/Lembaga swadaya masyarakat luar negeri serta

Badan Usaha Milik

Pemerintah Negara/Negara Bagian/Daerah di luar negeri, dan pihak ketiga di luar negeri. II-48

3. Berkaitan dengan peran kerja sama luar negeri dalam pembangunan daerah, Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama sebagai fasilitator akan memfokuskan kegiatan dan programnya untuk mendukung isu-isu daerah sebagai berikut: a. Kualitas pendidikan, dengan fokus substansi kerja sama dalam bidang peningkatan tata kelola pendidikan dan kualitas tenaga pendidik; b. Kualitas lingkungan hidup, dengan fokus substansi kerja sama dalam pengurangan emisi gas rumah kaca; c. Pertumbuhan masyarakat,

ekonomi dengan

dan

fokus

pemerataan

substansi

kesejahteraan

kerja

sama

dalam

pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah, khususnya mengenai

pengembangan

sumber

daya

manusia,

akses

pembiayaan, pasar dan teknologi tepat guna, serta kelembagaan. Selain

itu

dalam

isu

ini

juga

akan

dikedepankan

dalam

peningkatan kualitas SDM nelayan; d. Ketenagakerjaan, dengan fokus substansi kerja sama dalam peningkatan kualitas tenaga kerja; e. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien dengan fokus substansi kerja sama dalam peningkatan kapasitas SDM aparatur; f. Penanggulangan bencana dengan fokus substansi kerja sama dalam peningkatan kemampuan penanganan bencana alam; g. Pengembangan energi baru dan

terbarukan dengan fokus

substansi kerja sama dalam peningkatan kapasitas pemanfaatan energi baru dan terbarukan; h. Pengembangan industri wisata Jawa Barat dengan fokus substansi kerja sama dalam peningkatan pengelolaan destinasi wisata. II-49

i. Isu strategis lainnya sesuai program kerja sama. Dalam upaya mendorong penanganan isu-isu strategis pembangunan daerah tersebut, secara kelembagaan Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama melaksanakan tupoksinya dengan memfokuskan pada isu-isu: 1. Optimalisasi pemanfaatan peluang kerja sama teknik luar negeri Seiring dengan keberadaan unit kerja khusus yang menangani kerja sama luar negeri di Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama, telah terjadi peningkatan

penawaran keikutsertaan dalam program-

program kerja sama teknik luar negeri, berupa capacity building dan bantuan sarana prasarana yang dilakukan oleh pihak luar negeri (training, transfer knowledge, experts exchange). Kondisi ini merupakan peluang untuk meningkatkan wawasan sumber daya aparatur dan performa kinerja/pelayanan dalam mendorong dan mensukseskan keberhasilan pembangunan di Jawa Barat. 2. Pengembangan kesempatan penerimaan bantuan/hibah luar negeri Keterbatasan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah

menuntut

kreativitas

dari

unit

kerja

terkait

untuk

mendapatkan sumber daya alternatif guna memenuhi kebutuhan pembangunan. Hibah luar negeri merupakan salah satu alternatif untuk melengkapi keterbatasan implementasi pembangunan. Melihat potensi dan peluang penerimaan hibah luar negeri baik yang terencana maupun hibah langsung, diperlukan langkah-langkah proaktif untuk menangkap peluang tersebut. Selain menerima hibah, daerah dituntut pula untuk dapat meningkatkan kapasitasnya. 3. Peningkatan implementasi kerja sama internasional di daerah Terkait

dengan

urusan

politik

luar

negeri

yang

tidak

didesentralisasikan ke daerah, maka rentang birokrasi dan prosedur dalam pelaksanaan kerja sama luar negeri, dapat dipersingkat dengan menjadikan Jawa Barat sebagai lokasi pelaksanaan kerja sama internasional yang digagas oleh Pemerintah. II-50

4. Akselerasi pelaksanaan kerja sama Provinsi Bersaudara Efektivitas

implementasi

kerja

sama

Provinsi

Bersaudara

membutuhkan waktu yang panjang. Kondisi ini membutuhkan konsistensi kebijakan untuk menciptakan nuansa saling memahami diantara para pihak yang berujung pada pelaksanaan sektor-sektor kerja sama yang sudah menjadi komitmen bersama. 5. Mendorong efektivitas evaluasi kerja sama luar negeri Siklus kinerja organisasi yang saling berkaitan antara masing-masing unit kerja terkait memerlukan pelaksanaan evaluasi yang baik yang akan

berfungsi

sebagai

feedback

bagi

perencanaan

program/kegiatan selanjutnya. Situasi ini menjadi penting untuk menciptakan kerja sama luar negeri yang berkesinambungan dan berdampak positif bagi masyarakat. 6. Penataan hubungan dan kerja sama luar negeri yang tertib administratif Terlepas dari urgensi capaian hasil dari kerja sama luar negeri, dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, pelaksanaan kerja

sama luar negeri yang tertib administratif

menjadi suatu keharusan untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. 7. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola kerja sama luar negeri Era globalisasi yang tidak terelakan telah mendorong persinggungan hubungan luar negeri hingga ke tingkat daerah. Untuk dapat memanfaatkan peluang di era keterbukaan ini secara berdaya guna dibutuhkan ketersediaan sumber daya aparatur yang kompeten. Hambatan penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama disebabkan oleh karena disharmoni antara kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dengan keinginan masyarakat. Hal ini menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan efektif, karena visi dan misi antara pemerintah daerah dan aspirasi masyarakat yang tidak sama. Untuk mengatasi hal tersebut setiap perumusan kebijakan dan regulasi II-51

yang akan diterbitkan, Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama senantiasa selalu memberikan pemahaman mengenai hakikat dan tujuan otonomi daerah kepada aparatur pemerintah daerah dan masyarakat di Jawa Barat, melalui kegiatan-kegiatan yang terdapat pada Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama.

2.4. REVIEW TERHADAP RKPD PROVINSI JAWA BARAT 2014 Kebijakan Nasional maupun Kebijakan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini RPJMD 5 tahunan yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Renstra OPD dan RKPD tahunan, merupakan acuan Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama dalam menyusun sasaran program dan kegiatan. Dalam implementasinya, dengan adanya kewajiban penyesuaian dengan kebijakan baru sering mengakibatkan ketidaksinergian antar kebijakan, sehingga terdapat kelemahan tertentu yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, diantaranya kurangnya informasi dari Pemerintah, sehingga kebijakan itu tidak dapat diakomodir dan diimplementasikan di daerah. Adapun kegiatan yang akan dilakukan tahun 2016, sebagai berikut : 1. Program kerja Sama Pembangunan, dengan kegiatan : a) Menata dan Mengembangkan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; b) Evaluasi

Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah dan Badan/Lembaga Luar

Negeri; c) Mengembangkan Rencana dan Implementasi Kerja Sama antar Pemerintah Luar Negeri; d) Mengembangkan Kerja Sama dengan Badan/Lembaga Luar Negeri; e) Evaluasi Kerja Sama Daerah; f) Mengembangkan Kerja Sama antar Daerah; g) Mengembangkan Kerja Sama antar Pemerintah Luar Negeri; 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi dan Laporan Internal pada Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama . II-52

3. Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah, dengan kegiatan : a) Melakukan Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001 Tahun 2008 pada Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama ; b) Melakukan Implementasi Urusan Pemerintahan Provinsi; c) Melakukan Implementasi Penataan Daerah di Jawa Barat; d) Mengembangkan serta Mengevaluasi Penyusunan LPPD/Kabupaten/Kota Tahun 2015; e) Melakukan Implementasi, Evaluasi dan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota; f) Melakukan Implementasi, Evaluasi dan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi. 4. Program Pelayanan, Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama. Pada dasarnya kegiatan-kegiatan yang ada di Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama mencerminkan visi dan misi biro dengan kegiatan tersebar di provinsi, karena sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yaitu merumuskan kebijakan dan fasilitasi, sedangkan

kabupaten/kota

bersifat

pemantauan

dan

monitoring

isu

yang

berkembang di daerah, misalnya masalah kerja sama baik dalam maupun luar negeri dan

penataan

daerah.

II-53

Tabel 2.3. FORMAT T-VI.C.1 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 (n-1) Provinsi Jawa Barat (dalam ribuan) Rancangan Awal RKPD NO

(1)

Hasil Analisis Kebutuhan

Program/ Kegiatan

lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

(2)

(3)

(4)

(5)

Pagu indikatif

Program/ Kegiatan

(6)

(7)

A. Program Kerja Sama Pembangunan

A.Program Kerja Sama Pembangunan

B. Perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan

B.Perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan daerah

C. Program pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah

C.Program pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah

D. Program Pelayanan administrasi

D.Program Pelayanan

Lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

Keb Dana

(8)

(9)

(10)

(11)

Catatan Penting

(12)

II-54

perkantoran

administrasi perkantoran

E. Pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah

E.Pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah

G. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

G. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

II-55

2.5.PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT (TIDAK ADA) Menjelaskan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, dengan dilengkapi degan tabel usulan program dan kegiatan para pemangku

kepentingan

sebagaimana

pada

Formulir

J-3.

II-56

TABEL 2.4. Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2014 Nama SKPD : ……....... No (1)

Program/kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

(2)

(3)

(4)

NIHIL

NIHIL

Besaran/ volume (5)

NIHIL

NIHIL

Sumber : Hasil jaring aspirasi/usulan masyarakat. Keterangan: *)

diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

**)

tahun diisi dengan tahun rencana.

***)

dalam catatan disebutkan sumber pengusul atas program/kegiatan tersebut dan catatan penting

lainnya

III-57

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Rencana Kerja Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Renja OPD merupakan penjabaran dari Renstra OPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang melibatkan partisipasi masyarakat. Era

Reformasi

telah

menimbulkan

pergeseran

orientasi

tata

kelola

pemerintahan dari yang semula sangat sentralistik menjadi lebih desentralistik dengan diberikannya wewenang otonomi daerah kepada Pemerintah Daerah, sebagaimana telah ditetapkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2000 telah ditetapkan Ketetapan MPR No.IV/MPR/2000 tentang Kebijakan dalam Penyelenggaran Otonomi Daerah yang antara

lain

merekomendasikan

bahwa

prinsip

otonomi

daerah

itu

harus

dilaksanakan dengan menekankan pentingnya kemandirian dan keprakarsaan dari daerah-daerah otonom untuk menyelenggarakan otonomi daerah tanpa harus terlebih dulu menunggu petunjuk dan pengaturan dari pemerintahan pusat. Bahkan, kebijakan nasional otonomi daerah ini telah dikukuhkan pula dalam materi perubahan Pasal 18 UUD 1945, sehingga penyelenggaraan otonomi daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal, dimana untuk mewujudkan keadaan tersebut, berlaku proposisi bahwa pada dasarnya segala persoalan sepatutnya diserahkan

kepada

daerah

untuk

mengidentifikasikan,

merumuskan,

dan

memecahkannya, kecuali untuk persoalan-persoalan yang memang tidak mungkin diselesaikan oleh daerah itu sendiri dalam perspektif keutuhan negara-bangsa. Sejalan dengan diberlakukannya undang-undang otonomi yang memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab, adanya perimbangan tugas fungsi dan peran antara III-58

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebabkan masing-masing daerah harus memiliki penghasilan yang cukup, daerah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk memikul tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, diharapkan masing-masing daerah akan dapat lebih maju, mandiri, sejahtera dan kompetitif di dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan daerahnya masing-masing. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah timbul ketidakharmonisan antara Pusat dan Daerah, dikarenakan kurangnya informasi dan sosialisasi dari pemerintah sehingga kebijakan tersebut tidak dapat diakomodir

dan

diimplementasikan

di

daerah

hingga

muncul

beberapa

permasalahan antara lain adanya eksploitasi pendapatan daerah, pemahaman terhadap konsep otonomi daerah yang belum mantap, penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai, kondisi SDM aparatur pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah, korupsi di daerah, dan potensi munculnya konflik antar daerah. Oleh karena itu, muncul tuntutan baru bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan ke dalam dengan melakukan penataan otonomi daerah dan reformasi birokrasi. Rencana Kerja Tahun 2016 merupakan tahun kedua dari periode RPJMN ke-3 (2015-2019) dan sebagai transisi dari RPJMN ke-2 khususnya dari Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014. Dengan demikian, program/kegiatan tahun 2016 berupa lanjutan dari rencana kerja tahun 2015. Namun demikian, untuk tahun 2016 terdapat perubahan SOTK di Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama, Bagian Pendapatan Asli Daerah dihilangkan dan kemudian Bagian Fasilitasi Urusan Pemerintah dimekarkan menjadi Bagian Fasilitasi Urusan Pemerintah Provinsi dan Bagian Fasilitasi Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini dikarenakan karena ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mencabut undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014, sehingga menjadi hukum positif dan menjadi undang-undang payung (umbrella act) dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Permasalahan yang mengemuka dari diterbitkannya UU ini adalah masih belum dilengkapi Peraturan Pemerintah sebagai acuan dalam penetapan kebijakan Daerah yang lebih bersifat teknis operasional. Di samping itu, berbagai undangundang sektoral yang mengatur urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kelautan dan Perikanan, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Perdagangan, III-59

Perindustrian dan Perhubungan masih belum disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama sesuai dengan tupoksinya memiliki tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang disusun berdasarkan kepada kebijakan Nasional maupun kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2013-2018 dan dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra OPD tahun 2013-2018, RKPD serta Renja OPD. 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BIRO OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA Tujuan dan Sasaran dari Rencana Kerja Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama dirumuskan dengan mengacu pada Renstra SKPD, RPJMD 2013-2018 selain juga menyerap aspirasi terkini dari masyarakat. Untuk tahun 2016 ini kebijakan yang akan diambil sebagai berikut : TABEL 3.1. KEBIJAKAN BIRO OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA SASARAN KINERJA RENSTRA 2013-2018

ISU TAHUN 2016

KEBIJAKAN

Pemerintahan Daerah 1. Peningkatan yang efektif dan efisien kinerja sesuai dengan SOP serta tugas pokok dan fungsi Biro Otda dan Kerja Sama 2. Penerapan standar pelayanan berdasarkan Sistem Manajemen Mutu (ISO) 3. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama. 4. Meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan penguasaan teknologi informasi.

Peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku aparatur berbasis kompetensi

1. Tersedianya

Peningkatan koordinasi dengan OPD/unit kerja

profiling

Pemerintahan Daerah bahan yang efektif dan efisien

III-60

SASARAN KINERJA RENSTRA 2013-2018

ISU TAHUN 2016

kebijakan pemerintahan daerah. 2. Terselenggaranya fasilitasi dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan penataan daerah. 3. Meningkatknya pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan daerah.

Pemerintahan Daerah 1. Optimalisasi penyusunan dan yang efektif dan efisien implementasi kebijakan kerja sama daerah 2. Terbentuknya dokumen Kerja Sama 3. Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi implementasi kerja sama daerah 4. Tersusunnya evaluasi sebagai bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian

KEBIJAKAN terkait dan kabupaten/kota, pelibatan akademisi dan profesional dalam perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan penataan daerah, peningkatan ketersediaan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan, peningkatan pembinaan dan pengawasan.

Peningkatan koordinasi dengan pemerintah, kab/kota dan OPD provinsi, pelibatan akademisi dan profesional dalam perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi penyelenggaraan kerja sama daerah, optimalisasi peran TKKSD, peningkatan ketersediaan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan, peningkatan pembinaan dan pengawasan.

Rencana Kerja Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama tahun 2016 disusun untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah antara Kebijakan Nasional dan Kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang terjadi tahun 2016. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dilaksanakan sejalan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama,

yang mencakup

kebijakan dalam Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah serta III-61

Kerja Sama Pembangunan. Adapun kebijakan dalam Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah dilaksanakan aktivitas sebagai berikut : 1. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi; 2. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten/kota; 3. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah provinsi dan penataan daerah otonom. Untuk mewujudkan kerja sama daerah dalam pembangunan dilaksanakan aktivitas sebagai berikut : 1. Peningkatan kerja sama antar daerah; 2. Peningkatan kerja sama provinsi dengan pihak ketiga; 3. Pelaksanaan evaluasi kerja sama daerah. Sedangkan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kerja sama dengan berbagai pihak (mitra) di luar negeri dilaksanakan aktivitas sebagai berikut : 1. Peningkatan

kerja

sama

antar

pemerintahan

provinsi

dengan

pemerintah

provinsi/kabupaten/kota di luar negeri; 2. Peningkatan kerja sama antara pemerintah provinsi dengan badan/lembaga di luar negeri; 3. Pelaksanaan evaluasi kerja sama luar negeri. 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN Pada tahun 2016, Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama akan melaksanakan 15 kegiatan yang diakomodasikan dalam 4 program, sebagai implementasi rencana kegiatan jangka menengah serta untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam merumuskan kebijakan dan fasilitasi yang berkaitan dengan kerja sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri, fasilitasi urusan pemerintahan, dan penataan daerah. Secara rinci program dan kegiatan pada Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama adalah sebagai berikut : 5. Program Kerja Sama Pembangunan, dengan kegiatan : h) Mengembangkan Kerja Sama antar Daerah; i) Menata dan Mengembangkan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; j) Evaluasi Kerja Sama Daerah; k) Pengembangan Kerja Sama antar Pemerintah Luar Negeri; III-62

l) Mengembangkan Kerja Sama dengan Badan/Lembaga Luar Negeri; m) Mengembangkan Rencana dan Implementasi Kerja Sama antar Pemerintah Luar Negeri; n) Evaluasi Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah dan Badan/Lembaga Luar Negeri; 6. Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Laporan Internal pada Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama. 7. Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah, dengan kegiatan : g) Melakukan Implementasi Urusan Pemerintahan Provinsi; h) Melakukan Implementasi, Evaluasi dan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi; i) Melakukan Implementasi Penataan Daerah di Jawa Barat; j) Mengembangkan serta Mengevaluasi Penyusunan LPPD Kab/Kota; k) Melakukan Implementasi, Evaluasi dan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota; l) Melakukan Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Mutu ISO

9001 : 2008 Biro

Otonomi Daerah dan Kerja Sama. 8. Program Pelayanan, dengan kegiatan Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran pada Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama. Pada dasarnya kegiatan-kegiatan yang ada di Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama mencerminkan visi dan misi Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan memperhatikan isu-isu yang berkembang di daerah.

III-63

TABEL 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Nama SKPD : Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama Rencana Tahun 2016 Kode


Indikator Kinerja Program /Kegiatan

(2)

(3)

(1)

1 1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi

target capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)

Catatan Penting

(8)



(9)

(10)

Wajib 6

Perencanaan Pembangunan Daerah

1 06 28

Program Kerja Sama Pembangunan

Terselenggaranya kerja sama pembangunan antara daerah, kabupaten/kota dan provinsi

Jawa Barat, DKI Jakarta, Luar Negeri

100%

3.405.152.800,-

APBD

100%

1

06 28

Mengembangkan Kerja Sama Antar Daerah

Terkembangkannya kerja sama antar Jawa Barat, daerah (APPSI dan MPU) DKI Jakarta

100%

495.000.000,-

APBD

100%

1

06 28

Evaluasi Kerja Sama Daerah

Tervaluasinya Kerja Sama Daerah

Jawa Barat, DKI Jakarta

100%

415.800.000,-

APBD

100%

1

06 28 05

Jawa Barat, Pengembangan Kerja Sama Terkembangkannya kerja sama DKI Jakarta, Antar Pemerintahan Luar Negeri antar pemerintahan luar negeri Luar Negeri

100%

653.392.800,-

APBD

100%

64

Rencana Tahun 2016 Kode

(1)



(2)

(3)


Lokasi



Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)

Catatan Penting

(8)



(9)

(10)

1

Mengembangkan Rencana dan Tersedianya perencanaan, Jawa Barat, 06 28 03 Implementasi Kerja Sama antar kesepakatan dan implementasi kerja DKI Jakarta, Pemerintahan Luar Negeri sama antar pemerintahan luar negeri Luar Negeri

100%

535.480.000,-

APBD

100%

1

Mengembangkan Kerja Sama 06 28 04 dengan Badan/Lembaga Luar Negeri

Tersedianya pengembangan Jawa Barat kemitraan kerja sama dengan dan DKI badan/lembaga luar negeri Jakarta

100%

409.200.000,-

APBD

100%

1

Evaluasi Kerja Sama Daerah 06 28 02 dengan Pemerintah dan Badan/Usaha Luar Negeri

Terevaluasinya pelaksanaan kegiatan Jawa Barat kerja sama dengan pemerintahan dan DKI dan badan/ lembaga luar negeri Jakarta

100%

280.500.000,-

APBD

100%

1

06 28

Menata dan Mengembangkan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Jawa Barat Tertata dan terkembangkannya kerja dan DKI sama daerah dengan pihak ketiga Jakarta

100%

579.150.000,-

APBD

100%

06 29

Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi dan Laporan Internal pada Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama

Tersedianya Perencanaan, Jawa Barat Pengendalian dan Evaluasi dan dan DKI Laporan Internal pada Biro Otonomi Jakarta Daerah dan Kerjasama

100%

36.630.000,-

APBD

100%

1 20 57

Terselenggaranya pemantapan Program Pemantapan otonomi daerah dan sistem Otonomi Daerah dan Sistem Jawa Barat administrasi Pemerintah Administrasi Daerah Provinsi Jawa Barat

100%

2.197.670.000,-

APBD

100%

1

20 57

Melakukan Pemeliharaan Terpeliharanya Sertifikasi Manajemen Sertifikasi Manajemen Mutu ISO Mutu ISO 9001 Tahun 2008 Biro Jawa Barat 9001 Tahun 2008 Biro Otonomi Otonomi Daerah dan Kerja Sama Daerah dan Kerja Sama

100%

49.000.000,-

APBD

100%

1

20 57

Melakukan Implementasi Urusan Terimplementasikannya Pemerintahan Provinsi pemerintahan provinsi

100%

425.850.000,-

APBD

100%

1

urusan

Jawa Barat

-

65

Rencana Tahun 2016 Kode

(1)



(2)

(3)



Sumber Dana

(4)

(5)

(6)

(7)

Catatan Penting

(8)



(9)

(10)

20 57

Melakukan Implementasi Penataan Daerah di Jawa Barat

Jawa Barat

100%

342.320.000,-

APBD

100%

1

20 57

Mengembangkan serta Terkembangkan dan terevaluasinya Mengevaluasi Penyusunan LPPD Penyusunan LPPD Kab/Kota Tahun Jawa Barat Kab/Kota Tahun 2015 2015

100%

342.100.000,-

APBD

100%

20 57

Melakukan Implementasi, Evaluasi dan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kab/Kota

Terimplementasi, tertingkatkannya penyelenggaraan kab/kota

terevaluasi dan kapasitas Jawa Barat pemerintah

100%

563.200.000,-

APBD

100%

20 57

Melakukan Implementasi, Evaluasi dan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi

Terimplementasi, tertingkatkannya penyelenggaraan provinsi

terevaluasi dan kapasitas Jawa Barat pemerintahan

100%

475.200.000,-

APBD

100%

1 20 60

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran pada Bandung Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama

100%

850.000.000,-

APBD

100%

1

Menyelenggarakan Administrasi Terselenggaranya pelayanan Perkantoran pada Biro Otonomi administrasi perkantoran pada Biro Daerah dan Kerja Sama Otonomi Daerah dan Kerja Sama

100%

850.000.000,-

APBD

100%

1

20 60

penataan

Lokasi

1

1

Terimplementasikannya daerah di Jawa Barat


Bandung

-

al jumlah kebutuhan dana/ pagu indikatif: Rencana tahun 2016 sebesar Rp. 6.452.822.800,Rencana tahun 2017 sebesar Rp. ......................,-

66

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama Tahun 2016 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Biro Otonomi daerah dan Kerja Sama Tahun 2013 – 2018, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi Rencana Kerja Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama Tahun 2015. Sebagai dokumen rencana operasional Rencana Kerja Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama yang diarahkan pada pencapaian tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan Tahun 2016 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama yang membawahi 4 (empat) Bagian yaitu Bagian Kerja Sama Dalam Negeri, Bagian Kerja Sama Luar Negeri, Bagian Fasilitasi Urusan Pemerintahan Provinsi dan Bagian Fasilitasi Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Rencana Kerja Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2016.

67

RENCANA KERJA BIRO OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA TAHUN 2016

Recommend Documents