Rencana Kerja Tahun 2016

Rencana Kerja Tahun 2016

BAB I PENDAHULUAN

A.

LATAR BELAKANG Birokrasi pemerintahan yang telah bergeser dengan beberapa upaya korektif, mengupayakan netralitas tumbuhnya demokrasi, tumbuhnya orientasi pada masyarakat dan tumbuhnya aspirasi dan kontrol masyarakat. Birokrasi telah bergeser dari paradigma sentralistik ke desentralistik, dari otoritarian ke egalitarian dan demokratis, dari kedaulatan negara ke kedaulatan rakyat, dari organisasi yang besar menjadi ramping tapi kaya fungsi, dari rowing (semua dikerjakan sendiri) menjadi stering (mengarahkan). Namun, upaya-upaya tersebut masih mencari bentuk yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan aktor-aktor (stakeholders) yang berperan dalam pengembangan organisasi. Pada dasarnya upaya tersebut diarahkan untuk mendapatkan dukungan administrasi Negara yang mapan mengenai kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi birokrasi dalam mewujudkan administrasi yang makin handal, profesional, efisiensi, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan. Keberhasilan kinerja suatu organisasi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan diukur melalui berbagai indikator-indikator dalam proses perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan/evaluasi. Pengukuran kinerja tersebut merupakan alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan merupakan jembatan antara perencanaan strategi dan akuntabilitas. Dalam era otonomi daerah, aspek perencanaan memiliki peranan penting dalam membina serta mengembangkan otonomi daerah, karena melalui perencanaan, jauh sebelum terjadi perwujudan pembangunan, masyarakat lebih banyak mengerti tentang situasi daerahnya dan peranannya untuk berpartisipasi. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa perencanaan akan menjadi katalisator pembangunan daerah yang didukung oleh masyarakat setempat, masyarakat memahami tentang kebijakan pemerintah dan dapat memperhitungkan kemampuannya dalam mendukung pembangunan daerah atas dasar otonomi yang dimilikinya. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya pembangunan merupakan unsur perencanaan yang mempengaruhi kelancaran serta pencapaian target yang akan direncanakan. Sumber daya tersebut meliputi : Modal, SDM, Teknologi, Organisasi/kelembagaan

1 Biro Bina Sosial, Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Barat


sedangkan perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan pembangunan sebagai alat kebijaksanaan pemerintah akan tetap memegang peranan penting didalam proses pembangunan nasional maupun daerah. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan dilakukan perumusan yang lebih terperinci mengenai tujuan dan sasaran dalam jangka waktu tertentu, suatu perincian jadwal kegiatan, jumlah pembiayaan serta penentuan lembaga atau kerja sama antar lembaga mana yang akan melakukan program-program pembangunan. Dengan penelaahan perencanaan pembangunan tentunya ada tahapantahapan yang harus kita ikuti. Hal tersebut menunjukkan urutan-urutannya saja, sebab didalam kegiatan perencanaan pembangunan nanti diharapkan bisa terkontrol dan kegiatan pembangunannya bisa berjalan dengan lancar. Rencana Kerja Pemerintah merupakan penjabaran dari

RPJM

Nasional, yang memuat : 

Kerangka ekonomi makro termasuk didalamnya arah kebijakan fiskal dan moneter



Prioritas pembangunan



Rencana kerja dan pendanaannya pemerintah dan partisipasi masyarakat Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang

selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada RPJP Daerah. Rencana Strategis Badan/Dinas/Instansi

yang selanjutnya disebut

Renstra adalah dokumen perencanaan Badan/Dinas/Instansi untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada RPJMD. Rencana

Kerja

Pemerintah

Daerah

(RKPD)

adalah

dokumen

perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

 RKPD pedoman bagi penyusunan RAPBD  RKPD memuat program dan kegiatan bersifat : a. Terukur (measurable) b. Dapat dilaksanakan (workable) Rencana Kerja Badan/Dinas/Instansi yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Badan/Dinas/Instansi untuk untuk periode 1 (satu) tahun.



Kebijakan fiskal yang baik dan penerapan sistem perencanaan dan penganggaran dengan perspektif jangka menengah merupakan kunci bagi



kepastian pendanaan kegiatan pemerintah, dalam keadaan dimana dana yang tersedia sangat terbatas sedangkan kebutuhan begitu besar. Perencanaan dan proses penyusunan anggaran merupakan rangkaian perencanaan berbasis Kinerja yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan. Tingkat keluaran kegiatan yang direncanakan dan biaya satuan keluaran menjadi dasar bagi alokasi anggaran dan prakiraan maju bagi program/kegiatan yang bersangkutan. Pada diagram dibawah ini dijelaskan alur perencanaan dan penganggaran tahunan daerah.

Sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 1 angka 13, bahwa

Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD

adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 satu tahun . Selanjutnya dalam pasal 139 diatur bahwa Kabupaten/Kota disusun :

Rancangan Renja SKPD Provinsi dan

a. Mengacu pada rancangan awal RKPD. b. Mengacu pada Renstra SKPD.



c. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. d. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi. e. Berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Berdasarkan

surat

edaran

Gubernur

Sumatera

Barat

Nomor

050/106/I/Set/Bappeda-2015 tanggal 5 Februari 2015 tentang Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016, untuk menjaga dan melanjutkan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana yang telah dilaksanakan sebagaimana dituangkan dalam 10 (sepuluh) Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka perlu dimabil langkah-langkah yang diperlukan oleh Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016. Idealnya dalam penyusunan Renja yang menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan adalah RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Namun empat dokumen perencanaan tersebut belum ada sehingga penyusunan Renja SKPD mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Pada bagan alur dibawah ini dijelaskan Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rancangan Awal RKPD Surat Edaran KDH (perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD) · agenda penyusunan RKPD, · pelaksanaan forum SKPD, · musrenbang RKPD, · batas waktu penyampaian rancangan renja-SKPD kepada Bappeda

PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD

PENYUSUNAN RKPD Sinkronisasi Kebijakan Nasional

Telaahan Rancangan Awal RKPD

Isu-isu penting penyelennggaraan tugas dan fungsi SKPD

Penyusunan KUA & PPAS

Penyusunan Rancangan RKPD

Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Pelaksanaan Musrenbang RKPD

PerKDH ttg RKPD Provinsi

Verifikasi Rancangan Renja SKPD

Rancangan Renja SKPD Provinsi

Pengolahan data dan informasi

Analisis Gambaran pelayanan SKPD

KUA & PPAS YANG DISEPAKATI KDH DAN DPRD

sesuai

Tidak sesuai

Mereview hasil evaluasi Renja-SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra-SKPD

Persiapan penyusunan Renja-SKPD

PENETAPAN RENJA SKPD

Rancangan Renja SKPD Provinsi · Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi · Tujuan, sasaran dan program kegiatan, · Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD Provinsi

Penyempurnaan Rancangan RenjaSKPD Provinsi

Perumusan Tujuan dan sasaran

Perumusan kegiatan prioritas

Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Provinsi

· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi · Tujuan, sasaran dan program kegiatan, · Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD Provinsi · dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif · sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan · penutup

Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Provinsi

Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD Provinsi Rancangan Renja-SKPD Provinsi

Penelaahan usulan kegiatan masyarakat

Penyempurnaan Rancangan Renja-SKPD Provinsi

Pengesahan Renja-SKPD Provinsi oleh Gubernur

Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renja-SKPD Provinsi kepada Bappeda

Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD Kabupaten/ Kota

Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD Provinsi

Penetapan Renja SKPD Provinsi oleh Kepala SKPD

Renja SKPD Provinsi

· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi · Tujuan, sasaran dan program kegiatan, · Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD Provinsi · dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif · sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan · penutup



B. LANDASAN HUKUM Dalam

penyusunan

Rencana

Kerja

(Renja)

organisasi

Pemerintah (Dinas/Badan/Intansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat), ada beberapa landasan hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan serta penganggaran, antara lain: 1.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

2.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);

3.

Undang-Undang

No.

17

Tahun

2007

tentang

Perencanaan

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025; 4.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5.

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

6.

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah. 7.

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

8.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

9.

Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 37 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 42 Tahun 2014 tentang

Standar Biaya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. 11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 50 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015.



C. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksud Maksud disusunnya Rencana Kerja Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai dokumen Perencanaan Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk periode 1 (satu) tahun. 2. Tujuan Tujuan disusunnya Rencana Kerja Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah : Untuk menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya.

D. SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 adalah: BAB I.

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Landasan Hukum C.

Maksud dan Tujuan

D. Sistematika Penulisan BAB II.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BIRO BINA SOSIAL TAHUN LALU A. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2014 dan Capaian Renstra Biro Bina Sosial B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD C.

Isu-Isu Penting Penyelenggara Tugas dan Fungsi Biro Bina Sosial

BAB III. TUJUAN, SASARAN PROGRAM KEGIATAN A. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional B. Tujuan dan Sasaran Renja Biro Bina Sosial C.

Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP 7 Biro Bina Sosial, Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Barat


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BIRO BINA SOSIAL TAHUN LALU

A.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2014 DAN CAPAIAN RENSTRA BIRO BINA SOSIAL Tahun 2014 Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan belanja langsung pokok telah dialokasikan 7 kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, 5 kegiatan pada program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, 3 kegiatan pada Program

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dan 2

kegiatan pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Sedangkan untuk belanja langsung urusan pada tahun 2014 telah dialokasikan 1 kegiatan pada Program Peningkatan Pelayanan Publik, 7 kegiatan pada Program Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Pendidikan, 7 kegiatan pada Program Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial, 1 kegiatan pada Program Pengelolaan dan Penanganan Dampak Bencana Alam, 1 kegiatan pada Program Koordinasi Perbaikan Gizi Masyarakat, 6 kegiatan pada Program Pengembangan Nilai-nilai Budaya, 5 kegiatan pada Program Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Adat, 1 kegiatan pada Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama, 9 kegiatan pada Program Peningkatan, Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Agama, 4 kegiatan pada Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan, 4 kegiatan pada Program Pengembangan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan, 1 kegiatan pada Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, serta 1 kegiatan pada Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga. Berdasarkan pelaksanaan program/kegiatan tahun 2014 tersebut, pencapaian realisasi program/kegiatan belanja langsung urusan Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :



1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Capaian Program : Terselenggaranya administrasi perkantoran (80%) meliputi : a.

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Input

: Dana (Rp. 53.635.000,-) terealisasi fisik 100% dan Keuangan Rp. 51.685.000,- (96,36%).

Output

: Terpenuhinya

kebutuhan

jasa

surat

menyurat

sebanyak 2000 surat dengan realisasi 100%. Outcomes : Lancarnya pelayanan surat menyurat Biro Bina Sosial (100%). b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Input

: Dana (Rp. 3.836.100,-) terealisasi fisik 0% dan Keuangan Rp. 0,- (0%).

Output

: Terbayarnya rekening telepon biro selama 12 bulan dengan realisasi 0%.

Outcomes : Meningkatnya kelancaran pemenuhan kebutuhan akan jasa komunikasi dan listrik (100%). c.

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor. Input


Output

: Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor selama 12 bulan dengan realisasi 100%.

Outcomes : Lancarnya pelaksanaan tugas sehari-hari biro (100%). d. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Input




Output

: Terpenuhinya

kebutuhan

barang

cetakan

dan

penggandaan Biro Bina Sosial selama 12 bulan dengan realisasi 100%. Outcomes : Lancarnya pelaksanaan tugas sehari-hari (100%). e.

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Input


Output

: Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (2 unit mesin tik dan 1 unit mesin penghancur kertas) dengan realisasi 100%.

Outcomes : Lancarnya pelaksanaan tugas sehari-hari (100%). f.

Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum Input


Output

: Tersedianya makanan dan minuman serta snack rapat biro selama 12 bulan dengan realisasi 100%.

Outcomes : Tercapainya terpenuhinya

peningkatan beberapa

kali

kinerja

staf

pertemuan

dan antara

pimpinan dan staf (100%). g.

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah. Input


Output

: Terpenuhinya penyelenggaraan koordinasi melalui rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah sebanyak 32 kali koordinasi/konsultasi dinas dalam daerah 8 kali koordinasi/konsultasi dinas luar daerah dengan realisasi 100%.

Outcomes : Meningkatnya koordinasi dengan instansi dalam daerah dan instansi luar daerah maupun pusat (100%).



2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Capaian Program : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur (80%) meliputi : a.

Kegiatan Pengadaan Meubelier. Input


Output

: Tersedianya perlengkapan Mobiler Kantor (5 Unit Almari dan 10 Unit Kursi Susun) dengan realisasi 100%.

Outcomes : Meningkatnya perkantoran

kelancaran serta

lancarnya

pelaksanaan

tugas

pelayanan

kepada

masyarakat (100%). b. Kegiatan Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi. Input


Output

: Tersedianya Kebutuhan Komputer PC dan Laptop (4 unit Komputer, 4 unit Printer) dengan realisasi 100%.

Outcomes : Meningkatnya perkantoran

kelancaran dan

lancarnya

pelaksanaan

tugas

pelayanan

kepada

Kendaraan

Dinas

masyarakat (100%). c.

Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Operasinal. Input


Output

: Terawatnya mobil dinas operasional sebanyak 1 unit selama 12 bulan dengan realisasi 100%.

Outcomes : Berfungsinya kendaraan dinas operasional (100%). d. Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan

dan

Perlengkapan Kantor. Input

: Dana (Rp. 14.250.000,-) terealisasi fisik 100% dan Keuangan Rp. 6.050.000,- (42,46%). 11

Biro Bina Sosial, Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Barat


Output

: Tersedianya biaya jasa service dan penggantian suku cadang AC, PC dan Mesin Tik dengan realisasi 100%.

Outcomes : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas seharihari pada Biro Bina Sosial (100%). e.

Kegiatan Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD. Input


Output

: Terbayarnya honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, honorarium penyimpan, pengurus dan operator barang/aset selama 12 bulan dengan realisasi 100%.

Outcomes : Lancarnya pelaksanaan tugas sehari-hari (100%). 3.

Progam Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Capaian Program : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Biro Bina Sosial (80%) meliputi : a.

Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan. Input


Output

: Terpenuhinya

pengiriman

PNS

pada

kegiatan

Bimbingan Teknis, Sosialisasi dan Pelatihan di dalam dan luar daerah dengan 7 orang PNS peserta Bimtek dengan realisasi 100%. Outcomes : Meningkatnya SDM Aparatur/PNS Biro Bina Sosial (100%). 4.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Capaian Program : Meningkatnya pengembangan penyusunan laporan kinerja serta pelaporan keuangan (80%) meliputi :



a.

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Input


Output

: Terselesaikannya Lakip, Renstra, Pelaporan Keuangan selama 12 Bulan dengan realisasi 100%.

Outcomes : Meningkatnya

tertib

administrasi

pelaporan

pertanggungjawaban Biro Bina Sosial (100%). b. Kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD. Input


Output

: Terpenuhinya honorarium KPA, PPTK, Bendahara Pengeluaran, Operator SIPKD selama 12 bulan dengan realisasi 100%.

Outcomes : Meningkatnya tertib administrasi keuangan Biro Bina Sosial (100%). 5.

Program Peningkatan Pelayanan Publik. Capaian Program : Terselenggaranya lanjutan kegiatan pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat (80%) meliputi : a.

Kegiatan Dukungan Terhadap Pembangunan Mesjid Raya Sumatera Barat. Input

: Dana (Rp. 18.564.973.000,-) terealisasi fisik 100% dan Keuangan Rp. 17.512.886.750,- (94,33%).

Output

: Terselesaikannya pembangunan fisik Masjid Raya Sumatera Barat tahap Kelima (V) yaitu pekerjaan ada lantai II Masjid Raya dengan realisasi 100%.


partisipasi

masyarakat

untuk

membantu pembangunan Masjid Raya (100%). 6.

Program Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Pendidikan. 13



Capaian Program : Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi pendidikan (80%) meliputi : a.

Kegiatan

Koordinasi

dan

Pembinaan

Pendidikan

Rohani

Bernuansa Surau. Input


Output

: Terlaksananya pembinaan pendidikan budi pekerti siswa dengan 80 orang peserta dengan realisasi 100%.

Outcomes : Tercapainya

peningkatan

kualitas

pendidikan

bernuansa surau (100%). b. Kegiatan Peningkatan, Pemantapan dan Pemahaman Penerapan ABS-SBK Bagi Guru SMA/SMK. Input


Output

: Terlaksananya koordinasi dan pembinaan dalam pemantapan ABS-SBK pada guru SMA/SMK dengan 80 orang peserta dengan realisasi 100%.

Outcomes : Meningkatnya pemantapan dan penerapan ABS-SBK pada dunia pendidikan (100%). c.

Kegiatan Koordinasi, Pembinaan dan Bimbingan Guru BK Dalam Membentengi Siswa Terhadap Pengaruh Narkoba. Input


Output

: Terlaksananya

koordinasi

dan

pembinaan

dan

bimbingan kepada guru BK dalam membentengi narkoba dengan 75 orang peserta dengan realisasi 100%. Outcomes : Terbetenginya siswa dari pengaruh narkoba (100%). d. Kegiatan

Koordinasi,

Pengembangan

kebijakan

tentang

Pencegahan Kenakalan Remaja di Sumatera Barat.



Input


Output

: Terlaksananya koordinasi dan pembinaan program pengajaran pencegahan kenakalan remaja dengan 70 orang peserta dengan realisasi 100%.

Outcomes : Meningkatnya usaha pencegahan kenakalan remaja di kalangan pengajar (100%). 7.

Program Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial. Capaian Program

: Pemberian penghargaan kepada peserta Lomba Sekolah Sehat (LSS) Tingkat Provinsi dan Nasional pada semua jenjang pendidikan (80%) meliputi :

a.

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Input


Output

: Pemberian

penghargaan

kepada

peserta

Lomba

Sekolah Sehat (LSS) Tingkat Provinsi dan Nasional pada semua jenjang pendidikan dengan realisasi 100%. Outcomes : Meningkatnya partiSIPASI Sekolah di bidang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) (100%). b. Kegiatan Safari Anti Narkoba Bagi Siswa/I SLTP SLTA, SMK se Sumatera Barat. Input


Output

: Terpeliharanya

dan

terbinanya

generasi

muda

khususnya siswa/i SLTP, SMU dan SMK melalui advokasi

dan

penyuluhan

tentang

dampak

penyalahgunaan Narkoba dengan 70 orang peserta dan 3 kali kegiatan dengan realisasi 100%.



Outcomes : Terlaksananya pengetahuan

advokasi tentang

dan

dampak

meningkatnya penyalahgunaan

Narkoba bagi siswa SLTP, SMU dan SMK sebanyak 210 orang di Sumatera Barat (100%). c.

Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dengan Lintas Sektor Kabupten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2014. Input


Output

: Terpeliharanya dan terbinanya koordinasi pencegahan dan penanggulangan kejadian luar biasa dengan pejabat Lintas Sektor Kab/Kota dengan 72 orang peserta dengan realisasi 100%.

Outcomes : Terlaksananya koordinasi melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi (100%). d. Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Penggunaan Obat-obat dan Zat Terlarang. Input


Output

: Terpeliharanya pelaksanaan

terbinanya peringatan

masyarakat Hari

Anti

melalui Narkoba

Internasional dengan realisasi 100%. Outcomes : Terlaksananya upaya pencegahan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui peringatan Hari Anti Narkoba Internasional Tahun 2014 (100%). e.

Kegiatan Koordinasi Penanggulangan HIV dan AIDS. Input


Output

: Terpeliharanya terbinanya koordinasi pelaksanaan Rapat Koordinasi dan peringatan AIDS se Dunia dengan 75orang peserta dengan realisasi 100%. 16



Outcomes : Terlaksananya

koordinasi

pelaksanaan

Rapat

Koordinasi serta peringatan hari AIDS se Dunia (100%). f.

Kegiatan Koordinasi, Pembinaan dan Evaluasi Program-program Pemerintah di Bidang Kesejahteraan Rakyat. Input


Output

: Terkoordinirnya

dan

terevaluasinya

pelaksanaan

program pemerintah di Bidang Kesra dengan 80 orang peserta dengan realisasi 100%. Outcomes : Optimalisasi pelaksanaan program-program Bidang Kesra (100%). 8.

Program Pengelolaan dan Penanganan Dampak Bencana Alam Capaian Program

: Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi tentang Pengelolaan dan Penanganan Dampak Bencana Alam (80%) meliputi:

a.

Kegiatan Koordinasi, Pembinaan dan Evaluasi Program-program Rehabilitasi Sosial Pasca Bencana. Input


Output

: Terlaksananya rehabilitasi sosial bagi masyarakat yang terkena bencana berupa konseling traumatik dengan realisasi 100%.

Outcomes : Terwujudnya normalisasi psikologi bagi korban pada wilayah bencana (100%). 9.

Program Koordinasi Perbaikan Gizi Masyarakat Capaian Program

: Meningkatnya penanggulangan

pembinaan GAKY

dan

dan

koordinasi

perbaikan

gizi

masyarakat (80%) meliputi: a.

Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Penanggulangan GAKY dan Gizi Mayarakat. 17



Input


Output

: Terbinanya pejabat lintas sector Kab/Kota dengan 72 orang peserta dengan realisasi 100%.

Outcomes : Terkoordinirnya

penangulangan

GAKY

dan

gizi

masyarakat serta berperannya lintas sektor dalam penanggulangan dan meningkatnya Gizi Masyarakat (100%). 10. Program Pengembangan Nilai-nilai Budaya Capaian Program

: Meningkatnya

koordinasi

dan

fasilitasi

pengembangan nilai-nilai budaya di Sumatera Barat (80%) meliputi: a.

Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Kreatifitas Seni dan Budaya Siswa Tingkat SMA se Sumatera Barat. Input


Output

: Terselenggaranya sosialisasi pembinaan seni dan budaya Minangkabau bagi siswa SMA di Sumatera Barat dengan peserta 75 orang siswa SMA Kab/Kota dengan realisasi 100%.

Outcomes : Termotivasinya

kreativitas

siswa

dalam

pengembangan seni budaya di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat (100%). b. Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Nilai-nilai Adat Budaya Bagi Generasi Muda. Input


Output

: Terselenggaranya sosialisasi pelestarian nilai-nilai adat budaya pada generasi muda dengan 75 orang peserta dengan realisasi 100%.




motivasi

generasi

muda

untuk

melestarikan dan mengembangan nilai-nilai budaya pada masyarakat dan generasi muda (100%). c.

Kegiatan Semangat Bela Negara Bagi Generasi Muda. Input


Output

: Terselenggaranya

seminar dan

lokakarya

dalam

rangka pelestarian nilai sejarah melalui pembangunan bela negara dengan 40 orang peserta dengan realisasi 100%. Outcomes : Meningkatnya pengetahuan masyarakat Sumatera Barat tentang nilai-nilai sejarah bangsa (100%). d. Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi Adat Minangkabau. Input


Output

: Terselenggaranya pembinaan dan penyuluan tentang pelestarian adat dan budaya di Kab/Kota se Sumatera Barat dengan realisasi 100%.

Outcomes : Meningkatnya pembinaan dan penyuluhan dalam penyelenggaraan kegiatan adat dan budaya/KAN (100%). e.

Kegiatan Sosialisasi dan Pengamalan ABS-SBK Tambo Alam Minangkabau. Input


Output

: Terselenggaranya sosialisasi dan siaran tentang ABSSBK untuk masyarakat melalui Media Elektronik sebanyak 7 kali siaran dengan realisasi 100%.


pengetahuan

dan

pemahaman

masyarakat tentang pengamalan ABS-SBK (100%).



f.

Kegiatan Pembekalan ABS-SBK Untuk Para guru BAM Tingkat SLTA. Input


Output

: Terselenggaranya pembekalan ABS-SBK untuk Guru BAM SLTP di Sumatera Barat dengan peserta 80 Guru BAM dari Kab/Kota dengan realisasi 100%.


pembekalan

Guru

BAM

dalam

pemahaman ABS-SBK se Sumbar (100%). 11. Program Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Adat. Capaian Program

: Meningkatnya

Koordinasi

dan

Fasilitasi

Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Adat di Sumatera Barat (80%) meliputi: a.

Kegiatan Safari Adat dan Budaya Masyarakat Minangkabau se Sumatera Barat. Input


Output

: Terlaksananya Diskusi dan Dialog antar Pemerintah Daerah dengan Masyarakat Adat di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dengan 120 orang peserta dengan realisasi 100%.

Outcomes : Meningkatnya Minangkabau

pemahaman dalam

adat

bentuk

dan

budaya

Pertemuan

di

Kabupaten/Kota (100%). b. Kegiatan Pembekalan ABS-SBK Untuk Bundo Kanduang se Sumatera Barat. Input


Output

: Terselenggaranya pengurus

Bundo

pembekalan Kanduang

ABS-SBK

untuk

Kabupaten/Kota

se

Sumatera Barat dengan 80 orang peserta dengan realisasi 100%. 20 Biro Bina Sosial, Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Barat


Outcomes : Meningkatnya pembekalan Bundo Kanduang dalam pemahaman ABS-SBK se Sumatera Barat (100%). c.

Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan KAN Terbaik se Sumatera Barat. Input


Output

: Terselenggaranya pembinaan dan pemilihan 6 KAN terbaik se Sumatera Barat dengan realisasi 100%.

Outcomes : Meningkatnya kinerja Pengurus KAN di Provinsi Sumatera Barat (100%). 12. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama. Capaian Program

: Meningkatnya fasilitasi dan pelayanan kehidupan beragama di Sumatera Barat (80%) meliputi:

a.

Kegiatan Koordinasi Pelayanan Terhadap Pemberangkatan dan Pemulangan Haji di Padang. Input


Output

: Terselenggaranya koordinasi dalam rangka pelayanan Embarkasi Haji di Padang dengan realisasi 100%.

Outcomes : Meningkatnya kualitas pelayanan Haji di Embarkasi Haji Padang (100%). 13. Program Peningkatan, Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Agama. Capaian Program

: Meningkatnya pemahaman, penghayatan dan pengembangan nilai keagamaan di Sumatera Barat (80%) meliputi:

a.

Kegiatan Fasilitasi dan Penilaian Didikan Subuh Tergiat se Sumatera Barat. Input

: Dana (Rp. 260.000.000,-) terealisasi fisik 100% dan Keuangan Rp253.489.000,- (97,50%). 21



Output

: Terbinanya

19

lembaga

Didikan

Subuh

di

Kabupaten/Kota serta pemberian penghargaan kepada lembaga Didikan Subuh terbaik dengan realisasi 100%. Outcomes : Meningkatnya prestasi binaan lembaga Didikan Subuh se Sumatera Barat (100%). b. Kegiatan Pencerahan Agama dan Silaturrahmi Bulan Ramadhan. Input


Output

: Terselenggaranya kunjungan Tim Ramadhan ke 133 Mesjid yang ada di 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dengan realisasi 100%.


hubungan

silaturahmi

Pemerintah

Sumatera Barat dengan Pemerintah Daerah Kab/Kota dan masyarakat (100%). c.

Kegiatan Wirid/Ceramah Agama Mingguan PNS di Lingkungan Kantor Gubernur. Input


Output

: Terselenggaranya wirid pengajian selama 48 minggu di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan realisasi 100%.

Outcomes : Meningkatnya ke Imanan dan ke Taqwaan PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (100%). d. Kegiatan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Keagamaan di Lingkungan Kantor Gubernur. Input


Output

: Terselenggaranya acara peringatan hari besar Islam di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 5 kali kegiatan dengan realisasi 100%. 22



Outcomes : Meningkatnya pemahaman PNS terhadap makna harihari besar Islam (100%). e.

Kegiatan Pengiriman Kontingen Mengikuti Event Keagamaan Non Islam Tingkat Nasional. Input


Output

: Pengiriman kontingen mengikuti event keagamaan Non Islam tingkat Nasional Tahun 2014 dengan realisasi 100%.

Outcomes : Meningkatnya kualitas kerukunan umat beragama (100%). f. Kegiatan Pelatihan Qori/ah, Mufasir/ah dan Hafiz/ah Sumatera Barat. Input

: Dana (Rp. 280.006.000,-) terealisasi fisik 100% dan Keuangan Rp247.797.025,- (88,50%).

Output

: Terselenggaranya pelatihan terhadap 62 orang Kafilah potensial Sumatera Barat realisasi 100%.

Outcomes : Meningkatnya prestasi calon-calon Kafilah pada eventevent tingkat Nasional (100%). g.

Kegiatan Pengiriman Kafilah Sumatera Barat Dalam Rangka MTQ Nasional. Input


Output

: Terselenggaranya persiapan dan pengiriman Kafilah Sumatera Barat ke Ajang MTQ Nasional di Provinsi Kepulauan Riau dengan realisasi 100%.

Outcomes : Meningkatnya prestasi Sumatera Barat pada Ajang MTQ Nasional di Provinsi Kepulauan Riau (100%). h. Kegiatan Pelatihan Guru TPA/TPSA/MDA se Sumatera Barat. Input




Output

: Terselenggaranya

pelatihan

terhadap

Guru

TPA/TPSA/MDA se Sumatera Barat dengan 150 orang peserta untuk 2 angkatan dan 25 orang peserta di Mentawai dengan realisasi 100%. Outcomes : Meningkatnya motivasi guru TPA/TPSA/MDA untuk membina prestasi didik di daerah (100%). i.

Kegiatan Musabaqah Qiratil Khutub (MQK) Tingkat Nasional. Input


Output

: Terselenggaranya persiapan dan pengiriman 47 orang Khafilah Sumatera Barat ke Ajang MQK Nasional di Provinsi Jambi dengan realisasi 100%.

Outcomes : Meningkatnya prestasi Sumatera Barat pada Ajang MQK Nasional di Provinsi Jambi(100%). 14. Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan. Capaian Program

: Meningkatnya failitasi pendidikan agama dan keagamaan (80%) meliputi:

a.

Kegiatan Pembekalan AB-SBK Kepada Da’i/Mubaligh. Input


Output

: Terselenggaranya pelatihan ABS-SBK terhadap Da’i se Sumatera Barat dengan 54 orang peserta dengan

realisasi 100%. Outcomes : Meningkatnya jumlah Da’i yang berkualitas (100%).

b. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Pondok Al-Qur’an se Sumatera Barat. Input


Output

: Terbinanya tenaga pengajar pada pondok Al-Qur’an di Kab/Kota dengan realisasi 100%.



Outcomes : Meningkatnya prestasi binaan pondok Al-Qur’an se Sumatera Barat (100%).

c.

Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Imam Mesjid. Input


Output

: Terselenggaranya pelatihan terhadap Imam Mesjid se Sumatera Barat dengan 130 orang peserta 2 angkatan dan 25 orang peserta di Mentawai dengan realisasi 100%.

Outcomes : Meningkatnya motivasi Imam Mesjid untuk membina umat Islam di Daerah (100%). 15. Program Pengembangan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan. Capaian Program

: Meningkatnya

koordinasi

pengembangan

dan

lembaga-lembaga

fasilitasi sosial

keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan di Sumatera Barat (80%) meliputi: a.

Kegiatan Kunjungan dan Silaturahmi Antar Umat Beragama di Sumatera Barat. Input

: Dana (Rp170.258.000,-) terealisasi fisik 100% dan Keuangan Rp. 165.327.375,- (97,10%).

Output

: Terselenggaranya komunikasi antar umat beragama melalui kunjungan ke kab/kota dan luar provinsi dengan realisasi 100%.

Outcomes : Meningkatnya kualitas kerukunan umat beragama di Sumatera Barat (100%). b. Kegiatan Pelatihan dan Pengelolaan Barang/Uang Pengurus Rumah Ibadah dan Organisasi. Input




Output

: Terselenggaranya

pelatihan

terhadap

pengelola

barang/uang pada rumah ibadah dan organisasi keagamaan se Sumatera Barat dengan 60 orang peserta dengan realisasi 100%. Outcomes : Meningkatnya kualitas pengelola barang/uang pada rumah ibadah-ibadah dan organisasi keagamaan se Sumatera Barat (100%). c.

Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Keagamaan di Sumatera Barat. Input


Output

: Terwujudnya sinergitas program kegiatan bidang keagamaan dengan realisasi 100%.


akselerasi

pembangunan

bidang

keagamaan di Sumatera Barat (100%). d. Kegiatan Verifikasi Monev Pengelolaan Bantuan Hibah Bantuan Sosial. Input


Output

: Terlaksananya verifikasi data dan validasi data penerima bantuan hibah dan bantuan sosial dengan realisasi 100%.

Outcomes : Meningkatnya akurasi pemberian bantuan kepada masyarakat

yang memang membutuhkan bantuan

sosial maupun hibah (100%). 16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan. Capaian Program :

Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi program kepemudaan se Sumatera Barat (80%) meliputi:

a.

Kegiatan Koordinasi Bidang Kepemudaan di Sumatera Barat. Input




Output

: Terlaksananya rapat koordinasi bidang kepemudaan dengan 50 orang peserta dengan realisasi 100%.

Outcomes : Terhimpunnya bahan masukan untuk penyusunan kebijakan di bidang kepemudaan (100%). 17. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga. Capaian Program : Meningkatnya derajat kesehatan PNS dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatea Barat (60%) meliputi: a.

Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Hari Krida Olahraga di Ligkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Input


Output

: Terlaksananya

kegiatan

olahraga

setiap

minggu

dilingkungan Sekretariat Pemerintah Provinsi dengan 2 cabang olahraga seetiap Hari Rabu dengan realisasi 100%. Outcomes : Terwujudnya PNS yang sehat untuk menunjang kelancaran pekerjaan (100%).

Berdasarkan uraian realisasi program/kegiatan Biro Bina Sosial dapat kami simpulkan bahwa : 1.

Hasil evaluasi realisasi fisik dan keuangan Biro Bina Sosial secara umum tidak terdapat kendala yang begitu berarti dalam merealisasikan Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan melalui DPA Tahun 2014 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014. Namun berhubungan dengan adanya beberapa kegiatan yang realisasi dibawah 90%, dengan ini digambarkan sebagai berikut : a. Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (0,00%). Dalam kegiatan tersebut adalah Belanja Telepon Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang tidak direalisasikan



karena telepon tersebut tidak diaktifkan semenjak pindah ruang kerja, hal ini sebab gempa bumi pada Bulan September 2009. b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kntor (42,46%). Belanja pada kegiatan ini adalah belanja perawatan peralatan AC, Mesin Tik, Komputer PC dan Komputer Notebook. Dalam hal ini belanja tersebut direalisasikan sesuai dengan kebutuhan. c.

Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Penggunaan Obat-obat dan Zat Terlarang (88,36%). Dalam kegiatan ini adanya penghematan dan efisiensi pada Belanja Perjalanan Luar Daerah.

d. Kegiatan Koordinasi Pembinaan dan Evaluasi program-program Pemerintah di Bidang Kesejahteraan Masyarakat (81,49%). Rendahnya realisasi belanja dalam kegiatan tersebut dikarenakan pada pelaksanaan Rapat Koordinasi yang diikuti oleh instansi terkait yang menangani masalah program-program kesejahteraan rakyat antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kab/Kota se Sumatera Barat yang semula telah dianggarkan 80 orang peserta, ternyata hanya 62 orang peserta ada juga efisiensi penggunaan pada Belanja Perjalanan Dinas Kuar Daerah. e.

Kegiatan Koordinasi Pembinaan dan Evaluasi Program-program rehabilitasi Sosial Pasca Bencana (84,42%). Rendahnya realisasi belanja dalam kegiatan tersebut dikarenakan pada pelaksanaan Rapat Koordinasi yang diikuti oleh stekholder terkait yang menangani masalah program-program rehabilitasi sosial pasca bencana antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kab/Kota se Sumatera Barat yang semula telah dianggarkan untuk 38 orang peserta, ternyata hanya diikuti23 orang peserta.

f.

Kegiatan Koordinasi Pelayanan Terhadap Pemberangkatan dan Pemulangan Haji di Padang (89,72%). Realisasi belanja kegiatan tersebut di atas masih rendah disebabkan beberapa hal yaitu : - Belanja Honorarium PPIH dan Belanja Penggantian Transportasi yang telah dianggarkan pada APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 untuk petugas dari Provinsi Jambi tidak direalisasikan karena 28



Pemerintah

Provinsi

Jambi

juga

menganggarkan

dan

telah

merealisasikan belanja yang sama untuk Petugas haji dari Provinsi Jambi yang bertugas pada Embarkasi dan Debarkasi Haji di Padang. - Belanja makan Minum tamu dan Belanja makan Minum Kegiatan yang masih banyak sisa belanja karena sisa dari lelang pekerjaan. - Kemudian Belanja Peningkatan Koordinasi untuk petugas TPHD Provinsi Sumatera Barat yang belanjanya direalisasikan dengan real coast. g.

Kegiatan Pencerahan Agama dan Silaturrahmi Bulan Ramadhan (84,03%). Rendahnya realisasi Kegiatan tersebut dikarenakan Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah direalisasikan sesuai dengan real cost dan tingkat kebutuhan

serta

adanya

sisa

dari

nilai

kontrak

pengadaan

perlengkapan pakai habis. h.

Kegiatan Wirid Ceramah Agama Mingguan PNS di Lingkungan Kantor Gubernur (8161%). Realisasi belanja rendah disebabkan pelaksanaan wirid mingguan yang dilaksanakan setiap hari Jum’at adakalanya pada hari tersebut menurut kalender 2014 bertepatan dengan Libur Nasional dan pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional serta Peringata Hari Besar Islam.

i.

Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam di Lingkungan Kantor Gubernur (66,28%). Realisasi belanja rendah disebabkan pelaksanaan hari besar Islam dalam APBD SKPD dianggarkan sebanyak 3 kali peringatan namun hanya 2 kali yang direalisasikan. Hal ini karena peringatan Hari Besar )slam

yakni

Peringatan

Nuzul

Qur’an

yang

pelaksanaannya

digabungkan dengan Tarwih Ramadhan di Majid Raya Sumatera Barat namun belanja kegiatan tersebut tidak direalisasikan. j.

Kegiatan Pelatihan Qori/ah, Mufasir/ah, Hafiz/ah Sumatera Barat (88,50%). Kegiatan ini diadakan dengan tujuan mempersiapkan calon Khafilah Sumatera Barat untuk mengikuti MTQ Nasional XXV di Batam Kepulauan Riau. Untuk lebih mengedepankan kualitas Calon Khafilah maka dilatih oleh Pelatih Nasional. Atas belanja yang ditimbulkan dari



Penggantian Transportasi Pelatih Nasional berupa Tiket Pesawat Jakarta-Padang (PP) direalisasikan dengan Real Cost. k.

Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur’an

(60,85%).

MQK

Tingkat Nasional

Realisasi belanja kegiatan tersebut di atas sudah sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan, yang mana pada item Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, SKPD merealisasikan sesuai dengan Real Cost pada waktu pelaksanaan. l.

Kegiatan Pembekalan ABS-SBK Da’i/Mubaligh (85,12%).

Realisasi belanja kegiatan tersebut di atas sudah sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan, yang mana pada item Belanja Akomodasi dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, SKPD merealisasikan sesuai dengan Real Cost pada waktu pelaksanaan. m. Kegiatan Pembinaan Pondok Al-Qur’an se Sumatera Barat (88,34%).

Rendahnya realisasi belanja pada kegiatan tersebut di atas karena Belanja

Akomodasi

direalisasikan

sesuai

kebutuhn

dan

juga

penghematan pada Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah. n.

Kegiatan Verifikasi dan Monev Pengelolaan Bantuan Hibahdan Bantuan Sosial (67,28%). Realisasi belanja kegiatan tersebut diatas tidak tercapai realisasinya karena adanya penghematan untuk memverifikasi Bantuan Sosial dan Hibah terhadap masyarakat untuk Tahun 2014 oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan DPRD Sumatera Barat.

o.

Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Hari Krida Olahraga di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat (85,89%). Realisasi belanja rendah disebabkan pelaksanaan Hari Krida yakni Senam Pagi yang dilaksanakan setiap Hari Rabu adakalanya pada hari tersebut menurut Kalender 2014 bertepatan dengan Libur Nasional dan pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional serta Peringatan Hari Besar Islam.

B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD Capaian kinerja pelayanan SKPD dapat diukur berdasarkan indikator kinerja dari kegiatan pada SKPD. Sedangkan Indikator suatu kegiatan SKPD terkait erat dengan kondisi tugas dan fungsi SKPD. 30 Biro Bina Sosial, Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Barat


Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 37 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi kesejahteraan masyarakat, kebudayaan, pembinaan generasi muda, dan agama. Sedangkan untuk melaksanakan tugas tersebut Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut : 1.

Penyelenggara perumusan bahan kebijakan umum kesejahteraan masyarakat, kebudayaan, pembinaan generasi muda dan agama;

2.

Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan masyarakat, kebudayaan, pembinaan generasi muda dan agama;

3.

Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi kesejahteraan masyarakat, kebudayaan, pembinaan generasi muda dan agama; Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Provinsi Sumatera Barat untuk capaian kinerja Biro Bina Sosial didukung oleh program utama yaitu Program dan kegiatan yang terdapat pada Misi 1 Prioritas 1, Misi 3 Prioritas 3 dan Misi 4 Prioritas 7 dan Prioritas 8. Program Kegiatan yang terdapat pada Misi 1 Prioritas I adalah Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan, Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai Agama, Program Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan, Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama, Program

Pengembangan

Nilai

Budaya,

Program

Pemberdayaan

Kelembagaan Masyarakat Adat. Program tersebut adalah bagian dari Prioritas 1 yaitu Pengamalan Agama dan ABS-SBK dalam Kehidupan Masyarakat yang tercantum pada Misi 1 yaitu Mewujudkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah ABSSBK. Selanjutnya Program Pendidikan Berkarakter, Program Peningkatan Koordinasi

dan

Fasilitasi

Pendidikan,

Program

Pembinaan

dan

Pemasyarakatan Olahraga, Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan. Program tersebut adalah bagian dari Prioritas 3 yaitu Peningkatan 31 Biro Bina Sosial, Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Barat


Pemerataan dan Kualitas Pendidikan yang tercantum pada Misi 3 yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Beriman dan Berkualitas Tinggi. Selanjutnya Program Pengembangan Kawasan Destinasi Wisata Budaya, Program Penyandang Penyakit Sosial, Program Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial, Program Pengelolaan dan Penanganan Dampak Bencana Alam, Program Koordinasi Perbaikan Gizi Masyarakat. Program tersebut adalah bagian dari Prioritas 7 dan 8 yaitu Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya, Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal yang tercantum pada Misi 4 yaitu Mewujudkan Ekonomi Masyarakat yang Tangguh, Produktif, Berbasis Kerakyatan, Berdaya Saing Regional dan Global. (Biro Bina Sosial) Tabel II.2.1 terlampir. C. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang disusun dan direncanakan oleh satu organisasi atau SKPD, tingkatan hasil yang dicapai sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal organisasi. Sesuai dengan uraian tugas pokok dan fungsi Biro Bina Sosial, pada penyelenggaraannya ada hal –hal yang menjadi tantangan, permasalahan dan

hambatan

yang

dapat

ditarik

sebagai

isu

penting

dalam

menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi organisasi, baik dari internal organisasi maupun eksternal organisasi. Adapun isu – isu penting tersebut adalah :

1. Meningkatnya Pemahaman Agama dan Budaya Pemahaman akan agama dan budaya dalam masyarakat yang dapat memberikan arahan dan bimbingan terhadap pelaksanaan proses pembangunan daerah merupakan kekuatan utama yang terdapat dalam masyarakat. Aspek ini perlu diberikan tekanan dan perhatian utama guna dijadikan dasar untuk menyusun strategi dan kebijakan pembangunan daerah yang baik dalam rangka mewujudkan Sumatera Barat sebagi provinsi terkemuka berbasis sumberdaya manusia yang agamais sebagaimana diharapkan masyarakat dalam jangka panjang. 2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia untuk mencapai target kinerja yang baik; 32 Biro Bina Sosial, Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Barat


Disadari, bahwa untuk mencapai kinerja yang baik perlu didukung oleh personil yang mempunyai sumber daya yang tinggi, mengingat semakin hari tingkat kesulitan sebagai pelayan masyarakat sekaligus sebagai pelayan kepada pimpinan dalam penyediaan data dan informasi dan hal birokrasi lainnya semakin tinggi, untuk itu kiranya perlu merespon secara arif dan bijaksana dan memberi peluang kepada seluruh personil meningkatkan kualitas pribadinya dengan mengikut sertakan diklatdiklat teknis, fungsional maupun diklat struktural 3. Sinergi

antar

bagian

pada

pelaksanaan

kegiatan

dalam

mewujudkan data dan informasi yang akurat, informatif dan komunikatif serta menguatkan eksistensi Biro di eksternal organisasi. Dalam rangka menyajikan data dan informasi yang akurat, informatif dan komunikatif seharusnya didukung oleh adanya unsur-unsur atau komponen-komponen yang saling berinteraksi, saling komunikasi, saling koordinasi. Hal ini juga terkait dengan adanya relevansi tupoksi dan singkronisasi kegiatan yang saling menunjang dalam menghasilkan output yang sama. Untuk itu perlu kiranya bagian-bagian meningkatkan hubungan yang saling bersinergi sehingga pelaksanaan kegiatan saling menunjang dan bukan saling menyalahkan, bahkan bukan saling berebut kegiatan. Dengan adanya sinergi antar bagian, output yang dihasilkan merupakan gambaran tertatanya perencanaan, terarahnya pelaksanaan

dan

terealisasinya

kegiatan

sesuai

target

yang

dicanangkan. Secara internal satu organisasi jika telah kuat didalamnya, sudah pasti kinerja dicapai akan maksimal, maka akan berdampak kepada lingkungan luar memandang dengan penuh kesalutan, sehingga timbul pengakuan yang berdampak eksisnya satu organisasi. 4. Reformasi

job

organisasi

dalam

rangka

menempatkan

karakteristik personil sesuai dengan job yang familier. Ada kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengerti secara teknis pekerjaan yang akan dilaksanakannya, namun ada juga terjadi sebaliknya, sehingga hal ini dapat mempengaruhi sistem yang berjalan, 33 Biro Bina Sosial, Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Barat


output yang dihasillkan tidak sesuai dengan kualitas yang diinginkan. Menyadari hal ini perlu kiranya melakukan mutasi ataupun rotasi struktural secara menyeluruh untuk menempatkan personil pelaksana job sesuai dengan kemampuan akademis ataupun kemampuan penunjang yang dimilikinya 5. Pemerintah Daerah, SKPD, dan atau Sektoral serta Masyarakat saling bersinergi dalam pencapaian realisasi pembangunan. Mengusung suatu program atau kegiatan berorientasi hasil, tidaklah semudah diucapkan walau hasil dari program/kegiatan tersebut nantinya benar-benar langsung berdampak kepada masyarakat itu sendiri. Kita menyadari kebutuhan hidup ini bukan hanya cukup sandang, cukup pangan, tapi ada banyak hal lain, seperti halnya setiap orang ingin diperlakukan dengan adil, baik dan dihargai, baik itu dari kalangan masyarakat bawah maupun kalangan atas, hanya masingmasingnya berbeda cara. Dalam melaksanakan suatu pekerjaan setiap orang tidak terlepas dari bantuan orang lain, kita harus bekerjasama, saling tolong menolong dan saling menghargai, baik di masyarakat maupun pada tingkatan kelembagaan atau institusi. Pada pelaksanaannya ternyata masih banyak kegiatan yang oleh SKPD pengelola kegiatan berjalan sendiri, koordinasi dan interaksi antara SKPD Provinsi dengan Kabupaten/Kota atau antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota tidak berjalan. Hal tersebut dapat mengakibatkan ragam permasalahan yang mungkin timbul. Permasalahan yang timbul tersebut berujung kerugian terhadap masyarakat dan pemerintah, karena efesiensi dan efektifitas kegiatan baik dari segi pendanaan maupun dari sasaran kegiatan tidak optimal Untuk itu perlu adanya koordinasi, komunikasi dan saling interaksi, sehingga pekerjaan yang akan dilaksanakan benar-benar berdampak kepada efektifitas, efisisensi, transparan dan saling bersinergi. Bersatunya semua unsur dalam melaksanakan pembangunan maka kemakmuran bukanlah hanya mimpi semata. 6. Peraturan

Daerah

dan

Peraturan

Kepala

Daerah

sebagai

instrumen pengendali dalam melaksanakan program/kegiatan. 34 Biro Bina Sosial, Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Barat


Berkendaraan dijalan raya akan dapat terjadi kemacetan ketika kita parkir sembarangan atau juga ketika dipersimpangan lampu merah mati dan pak polisi tidak berada ditempat. Bisa kita bayangkan ketika kita benar-benar punya keperluan mendesak kemacetan lalulintas menimpa kita, maka dapat kita sadari bahwa rambu-rambu dan aturan lalulintas sangat perlu untuk dibuat dan dilaksanakan. Tidak

ada

bedanya

ketika

menjalankan

program/kegiatan

pembangunan di daerah, juga dapat diibaratkan dengan pengendara yang memakai jalan raya harus ada rambu-rambu atau aturan yang berlaku. Seperti ketika melakukan pengadaan barang dan jasa, harus diketahui mana yang harus ditender dan mana yang harus penunjukan langsung atau mana wewenang provinsi dan mana yang wewenang kabupaten/kota, sehingga antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan SKPD-nya akan harmonis dalam melaksanakan program/ kegiatannya dan hasil yang dicapai sesuai tujuan dan sasaran. Untuk itu perlu adanya peraturan – peraturan yang mengendalikan pelaksanaan program/kegiatan di daerah lewat Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati. Peraturan dapat diadopsi atau diturunkan dari peraturan yang lebih tinggi.



BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM KEGIATAN

A.

Telaahan Terhadap Kebijakan Daerah RPJMD Tahun 2010-2015, merupakan Rencana Strategis daerah yang dijadikan acuan dalam perencanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Biro Bina Sosial. Sesuai dengan visi jangka menengah Kepala Daerah (Gubernur) Sumatera Barat Periode 2010-2015 yaitu : Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani yang Adil, Sejahtera dan Bermartabat, tujuan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat Periode 2010-2015 adalah: 1.

Terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan tentram melalui pengamalan ajaran agama dan adat istiadat yang berpedoman kepada

2.

falsafah berdasarkan Adat Bersandi Sara’, Sara’ Bersandi Kitabullah.

Tercapainya tata pemerintahan yang baik, bersih, dan professional melalui penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance).

3.

Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan

partisipasi

pendidikan

dan

peningkatan

derajat

kesehatan masyarakat. 4.

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kegiatan ekonomi dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, wisata dan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat.

5.

Tercapainya

perbaikan

kualitas

lingkungan

hidup

melalui

penanggulangan resiko bencana dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan tujuan pembangunan tersebut, Biro Bina Sosial telah menyiapkan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan sebagai tindak lanjut dalam pencapaian visi, misi dan tujuan serta agenda prioritas pembangunan daerah. Biro Bina Sosial berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Biro Bina Sosial mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi



kesejahteraan masyarakat, kebudayaan, pembinaan generasi muda, dan agama. D.

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Dalam rangka mendukung Visi Pembangunan Nasional Tahun 2010-2015 yang tertera pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, serta Visi dan Misi Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka merujuk kepada pelaksanaan tugas organisasi,

Biro

Terwujudnya

Bina

Sosial

menyampaikan

Pembangunan

Sosial

pokok dan fungsi Visi

dengan

Kemasyarakatan

judul yang

Berkesinambungan . Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, perlu diperkuat dengan Misi sebagaimana di bawah ini : 1.

terwujudnya pelayanan terbaik dalam Bidang Sosial Kemasyarakatan.

2.

Terciptanya kehidupan masyarakat madani yang harmonis dan agamais.

3.

Diwarisinya dan diamalkannya serta dilestarikannya nilai-nilai kearifan lokal dan budaya daerah.

4.

Terwujudnya penyelenggaraan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, sejahtera dan produktif. Tujuan yang ingin dicapai oleh Biro Bina Sosial baik jangka

panjang maupun jangka pendek yaitu : 1.

Meningkatnya kualitas pelayanan Bidang Sosial Kemasyarakatan.

2.

Terwujudnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama di masyarakat.

3.

Terwujudnya

masyarakat

yang

mewarisi,

mengamalkan

dan

melestarikan nilai-nilai budaya lokal dan daerah. 4.

Meningkatnya fungsi lembaga adat.

5.

Terwujudnya koordinasi perumusan dan implementasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, sejahtera dan produktif.

Sedangkan sasaran yang akan dicapai berdasarkan tujuan yang ditetapkan adalah :



1.

Terciptanya

sistem

pelayanan

terintegrasi

di

Bidang

Sosial

Kemasyarakatan. 2.

Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama.

3.

Meningkatnya peran pemangku adat

dalam pola pewarisan,

pengamalan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal dan daerah. 4.

Meningkatnya peran lembaga adat.

5.

Optimalisasi koordinasi perumusan dan implementasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, sejahtera dan produktif. Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi maka diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat dan berkesinambungan. Strategi dan kebijakan yang ditetapkan mengacu kepada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015. Strategi dan kebijakan ini ditujukan untuk menjawab tantangan dan dinamika pembangunan di daerah. Adapun strategi Biro Bina Sosial dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran adalah : 1. Meningkatkan fungsi Sistem yang berjalan sehingga pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan pemerintah lebih terkendali; 2. Proaktif terhadap permasalahan yang timbul pada pelaksanaan program dan kegiatan, agar tidak menghambat target realisasi kegiatan

mengenai

kesejahteraan

masyarakat,

kebudayaan,

pembinaan generasi muda, dan agama; 3. Meningkatkan hubungan silaturahim antara masyarakat, generasi muda dan para tokoh-tokoh agama; 4. Memberikan

motifasi

kerja

kepada

para

aparatur

bahwa

keberhasilan program dan kegiatan Pemerintah pada akhirnya memberi dampak kepada kesejahteraan masyarakat dan aparatur negara itu sendiri. Sedangkan kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kompetensi organisasi dengan menyertakan para personil mengikuti pelatihan teknis dan fungsional serta pelatihan khusus yang mendukung tupoksi organisasi; 38 Biro Bina Sosial, Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Barat


2. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi program/kegiatan baik dalam

lingkup

Pemerintahan

Provinsi,

Pemerintahan

Kabupaten/Kota maupun dengan Pemerintah Pusat; 3. Melakukan

monitoring

dan

evaluasi

secara

berkala

pada

program/kegiatan yang sangat diprioritaskan bagi masyarakat dan yang sangat berpotensi terjadinya permasalahan (korupsi, kolusi dan nepotisme). Sebagaimana telah diuraikan pada Bab I (satu) diatas, tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Biro Bina Sosial Tahun Anggaran 2016 adalah untuk menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang sedang disusun dan prakiraan

maju

untuk

tahun

anggaran

berikutnya.

Sedangkan

sasarannya antara lain : a. Untuk mewujudkan anggaran berbasis kinerja yang sesuai dengan arah, sasaran dan kebijakan Rencana Strategis Biro Bina Sosial dan RPJMD 2010-2015 b. Mensinergikan antara program/kegiatan yang telah direncanakan dengan target kinerja organisasi dan target capaian pembangunan daerah. c. Mengoptimalkan program/kegiatan

kinerja

organisasi

dalam

sehingga

pencapaian

target

pelaksanaan kinerja

dapat

terealisasi. E.

Program dan Kegiatan a.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Dalam merumuskan program dan kegiatan, Biro Bina Sosial telah menetapkan langkah-langkah strategis dalam pencapaian target dan sasaran kinerja. Analisa Target dan sasaran tersebut tertuang dalam bentuk Indikator Kinerja Utama/Kunci dalam penetapan rencana serta target output dan outcome pada Indikator Kinerja. Dalam perumususan sasaran Biro, ada beberapa indikator yang menjadi tolak ukur penilaian, antara lain : 39



1.

Meningkatnya jumlah lembaga keagamaan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta masyarakat.

2.

Meningkatnya

pelayanan

publik

melalui

percepatan

pembangunan Mesjid Raya Sumatera Barat. 3.

Meningkatnya fasilitas terhadap lembaga maupun perorangan yang berprestasi serta pemberian penghargaan kepada lembaga maupun perorangan yang memiliki prestasi tingkat nasional maupun tingkat provinsi.

4.

Meningkatnya fasilitas terhadap pemberdayaan umat secara langsung maupun tidak langsung

b.

Uraian program dan Kegiatan Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga atau masyarakat yang dikoordinasi oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output). Dalam rangka penerapan kepemerintahan yang baik dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas setiap kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai oleh APBD Provinsi, maka rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program ini mempunyai beberapa kegiatan sebagai berikut : a.

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

b.

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.

c.

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.

d.

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. 40



e.

Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum.

f.

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah.

g. 2.

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Program ini mempunyai beberapa kegiatan, sebagai berikut : a.

Kegiatan Pengadaan Meubelier.

b.

Kegiatan Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi.

c.

Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin

Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional. d.

Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan

dan

Perlengkapan Kantor. e.

Kegiatan Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Program ini mempunyai beberapa kegiatan, sebagai berikut : a.

Kegiatan

Bimbingan

Teknis

Implementasi

Peraturan

Perundang-undangan. 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Program ini mempunyai beberapa kegiatan, sebagai berikut : a.

Kegiatan Penatausahaan Keuangan.

b.

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

5. Program Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Pendidikan. Program ini mempunyai beberapa kegiatan, sebagai berikut : a. Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Pendidikan Rohani Bernuansa Surau. b. Kegiatan

Peningkatan,

Pemantapan

dan

Pemahaman

Penerapan ABS-SBK bagi Guru SMA/SMK. c. Kegiatan Koordinasi, Pembinaan dan Bimbingan Guru BK Dalam Membentengi Siswa Terhadap Pengaruh Narkoba.



d. Kegiatan Koordinasi, Pengembangan Kebijakan tentang Pencegahan Kenakalan Remaja di Sumatera Barat. 6. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan. Program ini mempunyai beberapa kegiatan, sebagai berikut : a.

Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Kepemudaan di Sumatera Barat.

b.

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga RI No. 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda.

c.

Kegiatan Rapat Koordinasi Peningkatan Pengembangan Kelompok Kewirausahaan Pemuda.

d.

Kegiatan Peningkatan Wawasan Pemuda

7. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga. Program ini mempunyai beberapa kegiatan, sebagai berikut : a.

Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Hari Krida Olahraga Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

b.

Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Keolahragaan di Sumatera Barat.

c.

Kegiatan Penyelenggaraan Pospenas.

8. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama. Program ini mempunyai beberapa kegiatan, sebagai berikut : a.

Kegiatan Koordinasi Pelayanan Terhadap Pemberangkatan dan Pemulangan Haji di Padang.

9. Program

Peningkatan

Pemahaman,

Penghayatan,

Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Agama Program ini mempunyai beberapa kegiatan, sebagai berikut : a.

Kegiatan Penilaian Didikan Subuh Berprestasi Provinsi Sumatera Barat.

b.

Kegiatan

Pencerahan

Agama

dan

Silaturrahmi

Bulan

Ramadhan. c.

Kegiatan Wirid / Ceramah Agama Mingguan PNS di Lingkungan Kantor Gubernur. 42



d.

Kegiatan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam di Lingkungan Kantor Gubernur.

e.

Kegiatan Pengiriman Kontingen Mengikuti Event Keagamaan Non Islam Tingkat Nasional.

f.

Kegiatan Pelatihan Qori/Qoriah, Musafir/Mufasirah, dan Hafiz/Hafizah Sumatera Barat.

g.

Kegiatan Pengiriman Kafilah Sumatera Barat dalam Rangka STQ Nasional.

h.

Kegiatan Pelatihan Guru-guru TPQ/MDT se Sumbar.

i.

Kegiatan Fasilitasi Penilaian Madrasah Diniyah Takmiliyah Berprestasi se Sumatera Barat.

10. Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan. Program ini mempunyai beberapa kegiatan, sebagai berikut : a. b.

Kegiatan Pembekalan ABS-SBK Kepada Da’i dan Mubaligh.

Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Pondok Al-Qur’an se Sumatera Barat.

c.

Kegiatan Pelatihan Imam Masjid se Sumatera Barat.

11. Program Peningkatan Pelayanan Publik Program ini mempunyai beberapa kegiatan, sebagai berikut : a.

Kegiatan Dukungan Terhadap Pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat.

b.

Kegiatan Verifikasi dan Monev Pengelolaan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial.

12. Program

Pengembangan

Lembaga-lembaga

Sosial

Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan. Program ini mempunyai beberapa kegiatan, sebagai berikut : a.

Kegiatan Kunjungan dan Silaturahmi Antar Umat Beragama di Sumatera Barat.

b.

Kegiatan Pelatihan dan Pengelolaan Barang/Uang Pengurus Rumah Ibadah dan Organisasi.

c.

Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Keagamaan di Sumatera Barat.



d.

Kegiatan Fasilitasi Pertemuan Tokoh Agama dan ORMAS Keagamaan dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Kerukunan Umat Beragama.

e.

Kegiatan Forum Koordinasi dan Komunikasi Guru-guru MDT se Sumatera Barat.

13. Program Pengembangan Nilai-nilai Budaya Program ini mempunyai beberapa kegiatan, sebagai berikut : a.

Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Kreatifitas Seni dan Budaya Tingkat SMA se Sumatera Barat

b.

Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Adat Budaya bagi Generasi Muda.

c.

Kegiatan Fasilitasi Peringatan Hari Bela Negara Tingkat Provinsi Sumatera Barat.

d.

Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi Adat Minangkabau.

e.

Kegiatan Sosialisasi dan Pengamalan ABS-SBK Tambo Alam Minangkabau.

f.

Kegiatan Pembekalan ABS-SBK untuk Guru BAM Tingkat SMP se Sumbar.

14. Program Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Adat Program ini mempunyai beberapa kegiatan, sebagai berikut : a.

Kegiatan Safari Adat dan Budaya Masyarakat Minangkabau se Sumatera Barat.

b.

Kegiatan Rapat Koordinasi Lembaga-lembaga Adat Antar Kerapatan Adat Nagari.

c.

Kegiatan Pembekalan ABS-SBK untuk Bundo Kanduang se Sumatera Barat.

d.

Kegiatan Pembekalan ABS-SBK Untuk Penghululu (NinikMamak).

e.

Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan KAN Terbaik se Sumbar.

f.

Kegiatan Rapat Koordinasi Tigo Tungku Sajarangan se Sumatera Barat.

15. Program Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial Program ini mempunyai beberapa kegiatan, sebagai berikut : a.

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan UKS. 44



b.

Kegiatan Koordinasi Penanganan Masalah Sosial.

c.

Kegiatan Koordinasi Penangulangan, Penyalahgunaan Obatobat dan Zat Terlarang.

d.

Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB).

e.

Kegiatan Koordinasi, Pembinaan dan Evaluasi Programprogram Pemerintah di Bidang Kesejahteraan Rakyat.

f.

Kegiatan Koordinasi dan Peringatan Hari AIDS se Dunia.

g.

Kegiatan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat.

16. Program Koordinasi dan Perbaikan Gizi Masyarakat Program ini mempunyai beberapa kegiatan, sebagai berikut : a.

Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Penanggulangan GAKY dan Perbaikan Gizi Masyarakat.

17. Program Pengelolaan dan Penanganan Dampak Bencana Alam Program ini mempunyai beberapa kegiatan, sebagai berikut : a.

Rapat Koordinasi Kebencanaan Tingkat Provinsi Sumatera Barat.



BAB IV PENUTUP

B

erdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Biro Bina Sosial, direncanakan

program dan kegiatan yang diusulkan pada Tahun 2016 tidak akan jauh berbeda dengan program/kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan pada Tahun 2014 dan Tahun 2015. Rencana Kerja (Renja) Biro Bina Sosial Tahun 2016 merupakan masih didominasi program/kegiatan yang sama. Namun demikian ada beberapa kegiatan tambahan yang akan diusulkan kembali sebagai kegiatan yang diprioritaskan pada Tahun 2016, karena waktu pengusulan untuk anggaran Tahun 2014 lalu belum dapat dialokasikan. Berkenaan dengan Tahun 2016, Biro Bina Sosial memiliki 17 program dan 67 kegiatan. Program/kegiatan tersebut digerakkan hanya bersumber dana murni dari APBD Provinsi Sumatera Barat.


Rencana Kerja Tahun 2016

Recommend Documents