RENCANA KERJA BLHD TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU RENCANA KERJA TAHUN 2016

RENCANA KERJA BLHD TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

RENCANA KERJA TAHUN 2016

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2015


KATA PENGANTAR Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 dapat diselesaikan. Rancangan Rencana Kerja BLHD Kabupaten Tanah Bumbu ini akan dijadikan sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah yang mengarah pada pencapaian sasaran pembangunan serta memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang akan dilaksanakan di daerah. Diharapkan Rencana Kerja ini akan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pada BLHD Kabupaten Tanah Bumbu serta menjadi arahan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan Rencana Kerja di masa mendatang oleh Pimpinan serta seluruh staf BLHD Kabupaten Tanah Bumbu, yang akhirnya akan berimplikasi pada peningkatan kinerja BLHD Kabupaten Tanah Bumbu. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran serta masukan sangat diharapkan guna penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja ini. Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja ini sehingga dapat diselesaikan tepat waktu. Semoga Rencana Kerja ini bermanfaat bagi kemajuan pembangunan khususnya sektor lingkungan di Kabupaten Tanah Bumbu. Batulicin, 15 Januari 2015


DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL BAB I

BAB II

i ii iv

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ……………………………………………... 1.2. Landasan Hukum ………………………………………….. 1.3. Maksud dan Tujuan ……………………………………….. 1.4. Sistematika Penulisan ……………………………………..

I-1 I-2 I-6 I-6

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BLHD TAHUN 2013 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 dan Capaian Renstra BLHD Kabupaten Tanah Bumbu ………………………………...

II-1

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BLHD Kabupaten Tanah

Bumbu ..........................................................................

II-7

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

BAB III

BAB IV

BLHD Kabupaten Tanah Bumbu …………………………

II-12

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja BLHD Kabupaten Tanah Bumbu …………………………

II-18

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

II-22

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional …………………. 3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan Rencana Kerja Tahun 2016 .................................................................. 3.3 Program dan Kegiatan...................................................

III-1

PENUTUP

IV-1

LAMPIRAN

SK Kepala BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Tentang Penetapan Rencana Kerja BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014

III-2 III-3


DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1.

Tabel 2.2.

Tabel 2.3.

Tabel 2.4.

Tabel 3.1.

Tabel 3.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BLHD Kabupaten Tanah Bumbu dan Pencapaian Renstra BLHD Kabupaten Tanah Bumbu s.d Tahun 2015 ………………………………………….

II-3

Pencapaian Kinerja Makro BLHD Kabupaten Tanah Bumbu ......................................................

II-10

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 BLHD Kabupaten Tanah Bumbu ……………

II-19

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kapentingan Tahun 2016 Kabupaten Tanah Bumbu ………………………………………..

II-24

Rumusan Rancangan Rencana Program dan Kegiatan BLHD Kabupaten Tanah Bumbu TA 2016 …………………………………………………..

III-5

Target Indikator Makro BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016................................................

III-15


BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Tanah Bumbu merupakan bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang mempunyai Tugas dan Fungsi serta tanggung jawab dalam penyelengaraan urusan Lingkungan Hidup di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu. Rencana Kerja Tahun 2016 BLHD Kabupaten Tanah Bumbu berisi kebijakan pembangunan yang terkait langsung dengan Renstra Bapedalda Kabupaten Tanah Bumbu 2011-2015, Dokumen RKPD, Renja Provinsi dan Renja Kementerian Lingkungan Hidup yang diarahkan

untuk

mendorong

partisipasi

masyarakat

dalam

pembangunan lingkungan hidup. Isi dokumen diawali dengan evaluasi terhadap hasil atau capaian dari program kegiatan serta masalah dan tantangan yang harus dihadapi. Selanjutnya dalam perkembangannya dirumuskan sasaran

pembangunan

yang

hendak

dicapai

serta

prioritas

pembangunan yang hendak ditingkatkan dengan mengacu pada agenda pembangunan yang perlu diselesaikan pada tahun 2015. Pembangunan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tanah Bumbu dilaksanakan berdasar pada Visi Misi Kabupaten Tanah Bumbu yang mengacu pada RKPD dan Renstra Bapedalda Kabupaten Tanah Bumbu. Rencana

Kerja

Tahun

2016

ini

disusun

berdasarkan

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, serta kondisi riil permasalahan dan isu strategis tentang lingkungan yang ada di Kabupaten Tanah


Bumbu. Selanjutnya dokumen perencanaan ini akan menjadi acuan dalam penyusunan RKPD tahun 2016.

1.2 Landasan Hukum Landasan

hukum

penyusunan

Rencana

Kerja

BLHD

Kabupaten Tanah Bumbu untuk tahun 2016, adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dengan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115) 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167) 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377)


9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104) 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran

Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) 12. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan

dan

Pengelolaan

Lingkungan

Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) 13. Peraturan

Pemerintah

Nomor

28

Tahun

1985

tentang

Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39) 14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721) 15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132)


16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak

Lingkungan

Hidup

(Tambahan

Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 3838) 17. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peranserta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866) 18. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934) 19. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota ((Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242) 20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Instansi Pemerintah Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406) 21. Peraturan

Pemerintah

Nomor

44

Tahun

2004

tentang

Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) 22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) 23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara


Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) 25. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung 26. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 27. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 29. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 30. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Menteri Dalam Negeri Nomor 061/163 Tahun 2008 tentang Penataan Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah 31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006 – 2025 33. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 – 2015


1.3

Maksud dan Tujuan 1.3.1. Maksud Maksud Penyusunan Rencana Kerja BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 adalah sebagai berikut : a. Menjadi arahan dan panduan bagi perencanaan program kegiatan BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016. 1.3.2. Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2016 adalah sebagai berikut : a. Menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2016 b. Memberikan gambaran kinerja yang akan dilaksanakan dan taerget kinerja yang akan dicapai c.

Meningkatkan

kinerja

penerapan

prinsip-prinsip

Good

Environmental Governance yang ditandai dengan peningkatan peran serta masyarakat dan mitra strategis dalam pengelolaan lingkungan

1.4 Sistematika Penulisan Penulisan Rancangan Rencana Kerja ini diawali memperhatikan realisasi (Tahun n -2 dan n -1) yang selanjutnya mereview Rancangan awal Renja (Tahun n -2 dan n -1) dengan memperhatikan Isu-isu penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi BLHD Kabupaten Tanah Bumbu dan memperhatikan usulan pemangku kepentingan dari semua stake holder maka disusunlah Rencana Kerja BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016.


Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja Ini terdiri dari beberapa bagian yaitu : BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Uraian ringkas pengertian Rencana Kerja, proses penyusunan

Rencana

Kerja,

keterkaitan

antara

Rencana Kerja dengan Dokumen RKPD, Renstra, dengan

Renja

Kementerian

dan

Renja

Provinsi/Kabupaten, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RKPD. 1.2 Landasan Hukum Berisi penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,

peraturan

daerah,

dan

ketentuan

peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan serta pedoman yg dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Bapedalda Kabupaten Tanah Bumbu. 1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016. 1.4 Sistematika Penulisan Uraian pokok bahasan serta susunan garis besar isi Rencana Kerja BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016. BAB II

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 2.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Telaahan

terhadap

kebijakan

nasional

dan

sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut

arah

kebijakan

dan

prioritas

pembangunan nasional dan yang terkait dengan


tugas pokok dan fungsi BLHD Kabupaten Tanah Bumbu. 2.2 Tujuan

dan

Sasaran

Rencana

Kerja

BLHD

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Berisikan penjelasan mengenai : a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB III

PENUTUP a. Catatan penting yang mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaannya

anggaran

kebutuhan b. Kaidah-kaidah pelaksanaan c. Rencana tindak lanjut

tidak

sesuai

dengan


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2014 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 dan Capaian Renstra BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada BLHD Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun 2014 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Tanah Bumbu. Kegiatan pembangunan BLHD Kabupaten Tanah Bumbu TA. 2014 yang bersumber dari APBD II sebanyak 5 (lima) program dan 9 (sembilan) kegiatan

dimana

kegiatan

tersebut

dianggap

strategis

dalam

hubungannya dengan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh BLHD Kabupaten Tanah Bumbu. Uraian program dan kegiatan yang sedang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Pengelolaan Persampahan Kegiatan :  Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kegiatan :  Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura  Pemantauan Kualitas Lingkungan  Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan  Peningkatan

Peran

Serta

Masyarakat

Dalam

Pengelolaan

Lingkungan Hidup 3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Kegiatan :  Kajian Lingkungan Hidup Strategis 4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup


 Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan 5. Program Peningkatan Pengendalian Polusi  Kegiatan Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair  Kegiatan Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup Uraian rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra BLHD Kab. Tanah Bumbu sampai dengan tahun 2014, termuat pada tabel 2.1, sedangkan capaian kinerja makro Badan Lingkungan Hidup Daerah kabupaten Tanah Bumbu termuat pada tabel 2.2.


Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Kinerja Hasil Pelaksanaan Renja BLHD Kabupaten Tanah Bumbu dan Pencapaian Renstra BLHD Kabupaten Tanah Bumbu s.d Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Kode

1

2

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

3

Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015

Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2013

Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014

Target RKPD tahun 2014

Realisasi RKPD tahun 2014

Tingkat Realisasi (%)

Target program / kegiatan Tahun 2015

Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015

Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%)

Skpd Penanggung Jawab

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=10/4*

12

100%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

BLHD

0

BLHD

0

BLHD

URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP 1.08 01.08

17

1.08 01.08

17

1.08 01.08

17

Perlindungan Dan Konservasi Seumber Daya Alam

Peningkatan Upaya Perlindungan Sumber Daya Alam

17

1. Inventarisasi tingkat ketaatan pengelolaan lingkungan

Teratatanya pengelolaan lingkungan

823 Kali Pengawasan Pelaku Usaha


18

2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tersedianya Kajian pencegahan kerusakan lingkungan hidup dalam bentuk KLHS

100% (Rekomendasi KLHS)

60% (Dokumen KLHS meliputi Laporan pendahuluan dan laporan antara)

0

100% (Laporan akhir Dokumen KLHS)

0

100% (Laporan akhir Dokumen KLHS)

0%

100%

0

0

0

0


1.08 01.08

16

1.08 01.08

16

1

Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup 1. Koordinasi Penilaian Kota Sehat Adipura

Pengendalian Tingkat Pencemaran

70%

60%

65%

65%

100%

70%

70%

100,00%

BLHD

Pemantauan Pada Titik Pantau Adipura

80 pemantauan ADIPURA




100,00%



100%

BLHD

Pembinaan Sekolah ADIWIYATA

140 sekolah ADIWIYATA




100,00%



100%

BLHD

70%

60%

65%

65,00%

100%

70%

70%

100,00%

BLHD

513 perizinan bidang LH

144 penyelesaian perijinan bidang LH



113,75%

80 penyelesaian perizinan bidang LH

314 penyelesaian perizinan bidang LH

61,40%

BLHD




101,76%

180 Kali Pengawasa n Pelaku Usaha

840 Kali Pengawas an Pelaku Usaha

102,07%

BLHD

25 evaluasi AMDAL/UKLUPL

34 evaluasi AMDAL/UKLUPL

136%

30 evaluasi AMDAL/UK L-UPL

64 evaluasi AMDAL/UK L-UPL

116,36%

BLHD

1.08 01.08

16

3

2. Pemantauan Kualitas Lingkungan

Terpantaunya Kondisi Lingkungan Hidup Kab. Tanah Bumbu

1.08 01.08

16

4

3. Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lh

Terlaksananya Pengawasan Dan Penyelesaian Perijinan Bidang Lh

823 pelaku usaha yang diawasi

55 Evaluasi AMDAL/UKLUPL

0


1.08 01.08

16

1.08 01.08

20

1.08 01.08

20

1.08 01.08

20

1.08 01.08

20

1.08 01.08

19

1.08 01.08

19

4. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

Terbentuknya desa binaan sadar lingkungan

Peningkatan Pengendalian Polusi

3

7

14

X X

2

3 desa Binaan

1 desa Binaan

2 Desa Binaan (Pemeliharaan Desa Binaan Tahun 2013 dan Pembentukan Desa Binaan Tahun 2014)

2 Desa Binaan (Pemeliharaan Desa Binaan Tahun 2013 dan Pembentukan Desa Binaan Tahun 2014)

100%

1 desa Binaan

3 desa Binaan

100,00%

BLHD

Persentasi Ketersediaan Sarana Pengendalian Polusi

100%

84%

94%

94%

100%

100%

100%

100%

BLHD

1. Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat Dan Limbah Cair

Tersedianya Peralatan Dan Bahan Kimia Uji Kualitas Lingkungan

173 item peralatan lab LH, 75 bahan kimia dan 6 paket penunjang

25 item peralatan lab LH


100%



100,00%

BLHD

2. Akreditasi Lab. Lh

Terakreditasinya Lab. Lingkungan Blhd Kab. Tanah Bumbu

100%

80%

80%

100%

100%

100%

100%

BLHD

(pemeliharaa n akreditasi air dan persiapan akreditasi udara)

(pemeliharaa n akreditasi air dan persiapan akreditasi udara)

(pemelihara an akreditasi air dan akreditasi udara)

(pemelihar aan akreditasi air dan persiapan akreditasi udara)

(Akreditasi air dan Akreditasi udara)


40% (akreditasi air)

Peningkatan Operasional Laboratorium

Operasional Kegiatan Laboratorium Lingkungan

1 Tahun

0

0

0

0

1 Tahun

1 Tahun

100%

BLHD

Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup

Prosentasi Peningkatan Kualitas Data Primer Dan Sekunder LH

80%

77%

78%

78%

100%

80%

80%

100,00%

BLHD

1. Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan

Tersedianya Laporan SLHD Dan Menuju Indonesia Hijau (MIH)

2 Laporan

2 Laporan

2 Laporan (Laporan MIH dan laporan SLHD)


75%



100%

BLHD


1.08 01.08

15

1.08 01.08

15

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2

1. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

575 Unit Pengelola Sampah dan 1 Truk Sampah

343 unit pengelola sampah dan 1 truk sampah

101 unit pengelola sampah


81,19%


425 unit pengelola sampah dan 1 truk sampah

73,96%

BLHD


2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BLHD Kabupaten Tanah Bumbu

BLHD Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut BLHD Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai fungsi sesuai dengan Standard Pelayanan Minimum, IKK Bidang Lingkungan Hidup dan Indikator Kinerja Mandiri (IKM), yakni : 1.

Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air

2.

Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara Dari Sumber Tidak Bergerak

3.

Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan Dan/Atau Tanah Untuk Produksi Biomassa

4.

Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan

5.

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL

6.

Penegakan Hukum Lingkungan

7.

Pencemaran Status Mutu Air Ketujuh fungsi tersebut merupakan indikator kinerja BLHD yang

menjadi tolak ukur dalam pencapaian sasaran strategi 5 (lima) tahun kedepan. Jabaran pencapaian kinerja pelayanan BLHD Kabupaten Tanah Bumbu ditinjau dari indikator kinerja berdasarkan SPM dan IKK bidang lingkungan beserta target, realisasi dan proyeksi kegiatan tahun berikutnya ditunjukkan pada tabel 2.2.


TABEL 2.2.1 TARGET, REALISASI DAN PROYEKSI KEGIATAN BLHD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2011 - 2015

No

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi BLHD Kabupaten Tanah Bumbu

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

-1

-2

-3

-4

-5

1


2

3

Target Renstra BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun Ke -

Rasio Capaian Pada Tahun Ke Keterangan

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-17

-18

-19

-20

-21

100%

60%

80%

100%

100%

100%

0%

76%

100%

73%

0%

0%

95%

100%

73%

0%

Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak

100%

60%

80%

100%

100%

100%

0%

50%

100%

80%

0%

0%

62,5%

100%

100%

0%


100%

0%

0%

20%

40%

60%

0%

0%

20%

40%

0%

0%

0%

100%

100%

0%

-22 Karena keterbatasan pemahaman dan atau perbedaan persepsi dalam memahami hal-hal yang terkait dengan indikator SPM pada tahun-tahun sebelumnya (20092011) sehingga menyebabkan pelaksanaan SPM kabupaten Tanah Bumbu cenderung tidak sesuai dengan indikator yang dikehendaki Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 dan 20 Tahun 2008, maka pada tahun 2012 sampai dengan sekarang (tahun 2014), BLHD Kab. Tanah Bumbu berupaya melakukan pembenahan arah kegiatan sehingga sesuai dengan indikator SPM bidang lingkungan hidup. Pada tabel terlihat penurunan realisasi antara tahun 2012-2013 dan tahun 2014, dikarenakan perbedaan persepsi tentang perhitungan capaian dimana pada tahun 2012-2013 capaian dihitung berdasarkan jumlah pelaku usaha yang dijadikan target SPM dan diambil sampel air dan emisinya, namun berdasarkan Juknis dan hasil konsultasi serta adanya Rakor Evaluasi Pelaksanaan SPM oleh PPE dan KLH, capaian dihitung berdasarkan jumlah pelaku


4


5


6

7

100%

70%

80%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

142%

125%

100%

100%

80%

40%

50%

60%

60%

80%

51,95%

55,13%

63,95%

67,77%

0%


100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

100%

100%

100%

100%

0%

Jumlah kasus lingkungan yang ada semuanya ditindaklanjuti setiap tahun

Pencemaran status mutu air

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

100%

100%

100%

100%

0%

Jumlah kawasan yang sumber data air yang dipantau mutu airnya sesuai dengan target yaitu 3 DAS (Batulicin, Kusan,Satui) dan kawasan industri beradasarkan draf peta RTRWK, meliputi wilayah kecamatan Simpang Empat (Desa Sarigadung dan Desa Gunung Besar) dan Kecamatan Karang Bintang (Desa Manunggal)

129,87% 110,26% 106,58% 112,96%

0%

usaha yang taat dari seluruh jumlah pelaku usaha yang dijadikan target SPM baik itu pelayanan Air dan Udara. Faktor lainnya adalah dari beberapa pelaku usaha yang telah ditetapkan sebagai target SPM beberapa diantaranya tidak aktif/tidak ada kegiatan di Tahun 2014 serta faktor alam kemarau sehingga kondisi settling pond kering, yang menyebabkan beberapa diataranya tidak dapat diambil sampel air nya

0,00%

Adanya peningkatan target dan realisasi disesuaikan dengan hasil evaluasi kegiatan pengawasan yaitu adanya pelaku usaha berdokumen AMDAL yang baru melakukan aktifitas dan aktif kembali kegiatan usahanya, sehingga menambah realisasi kegiatan dan sinkronisasi data jumlah pelaku usaha yang memiliki dokumen AMDAL dengan bidang terkait setiap tahunnya


TABEL 2.2.2. PENCAPAIAN KINERJA MAKRO BLHD KABUPATEN TANAH BUMBU Target Renstra SKPD SPM /Standar Nasional

No

Indikator

(1)

(2) Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air

(3) 100%

(4)

(5)

(6)

(7)

-

100%

100%

100%

2

Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara Dari Sumber Tidak Bergerak

100%

-

100%

100%

100%

3


100%

-

40%

60%

80%

1

IKK

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Realisasi Capaian Tahun 2017

Proyeksi

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

100%

73%

0%

100%

100%

100%

80%

0%

100%

100%

100%

40%

0%

80%

100%

Catatan Analisis (13)


4


100%

5

Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL

-

6

Pencemaran Status Mutu Air

7

Penegakan hukum lingkungan

100%

100%

100%

100%

100%

0%

100%

100%

100%

60%

80%

100%

100%

67,77%

0%

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

100%

100%


2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BLHD Kabupaten Tanah Bumbu 2.3.1. Kinerja Pelayanan BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Berdasarkan telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2011 – 2014, sasaran dan prioritas pembangunan bidang lingkungan yang ingin dicapai adalah : - Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sungai, danau, pesisir dan laut serta air tanah - Terlindunginya kelestarian fungsi lahan, keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan - Membaiknya kualitas udara dan pengelolaan sampah serta bahan berbahaya dan beracun (B3) - Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidupyang terintegrasi Terkait dengan hal tersebut di atas, maka keempat sasaran dan prioritas pembangunan dapat dijadikan sebagai tolak ukur tugas pokok BLHD Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka memenuhi Visi dan Misi BLHD Kab. Tanah Bumbu dan Pimpinan Daerah terpilih serta Implementasi kehendak stake holder sesuai dengan Standard Pelayanan Minimum dan Indikator Kinerja Kunci Bidang Lingkungan tingkat Kabupaten, yaitu : 1. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air 2. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara Dari Sumber Tidak Bergerak 3. Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan Dan/Atau Tanah Untuk Produksi Biomassa 4. Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan 5. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL 6. Penegakan Hukum Lingkungan


7. Pencemaran Status Mutu Air 2.3.2 Permasalahan

dan

Hambatan

yang

dihadapi

dalam

meyelenggarakan tugas dan fungsi BLHD Kab. Tanah Bumbu Identifikasi

Permasalahan

berdasarkan

Tugas

dan

Fungsi

Pelayanan BLHD : 1. Penurunan Kualitas Lingkungan meliputi : a) Kerusakan lingkungan fisik oleh banjir, perambahan hutan, pertambangan, erosi dan sedimentasi ; b) Penurunan

kualitas

dan

kuantitas

air

karena

tidak

terlindunginya sumber air oleh bahan pencemar dari kegiatan

transportasi

sungai,

sampah

domestik,

pembuangan limbah cair/padat ke sungai, erosi dan sedimentasi serta penyempitan daerah tangkapan air. c) Penurunan kualitas udara karena meningkatnya kadar debu dan gas di udara akibat transportasi dan kegiatan prosesing tambang serta industri. d) Penurunan kualitas lingkungan hidup perkotaan karena minimnya hutan kota dan jalur hijau oleh pemukiman dan pembangunan. e) Pengelolaan sampah yang belum maksimal. Permasalahan Pelayanan dan Faktor-faktor yang mempengaruhi : 1. Faktor Internal a. Kapasitas SDM dan kelembagaan pengelolaan yang belum memadai, belum merata kemampuan dan pengetahuan teknis serta manegerial dalam pengelola lingkungan hidup b. Keterbatasan sarana prasarana pembinaan, pengawasan dan pemantauan lingkungan 2. Faktor Eksternal a. Kurangnya data indikator lingkungan dan data dasar AMDAL. b. Kurangnya kesadaran dan kepedulian berbagai lapisan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Hal ini dilihat dari beberapa indikator antara lain:


-

Belum memadainya pengelolaan limbah B3 terutama sampah

medis

dan

belum

idealnya

ratio

tempat

pembuangan sampah dengan jumlah sampah yang dihasilkan -

Belum terpolanya perilaku sikap hidup sehat dan bersih melalui kebersihan lingkungan

-

Masih lemahnya kekuatan masyarakat untuk memantau dan mengendalikan dampak lingkungan hidup secara swadaya serta didalam proses pengambilan keputusan suatu rencana usaha atau kegiatan yang berdampak kepada lingkungan hidup

-

Belum optimalnya kesadaran, kepedulian dan partisipasi masyarakat

dan

dunia

usaha

dalam

pengendalian

pencemaran lingkungan hidup -

Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia dalam memberdayakan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang

mampu

menjamin

kelestarian

fungsinya

bagi

pembangunan yang berkelanjutan.

2.3.3 Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu, terhadap Capaian Program Kegiatan Sesuai SPM dan IKK Bidang Lingkungan Visi Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Tanah Bumbu adalah ” Terwujudnya

Tanah

Bumbu

Menjadi

Pusat

Pelabuhan,

Perdagangan Dan Kota Wisata Terbesar di Pulau Kalimantan Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan Menuju Tanah Bumbu, Maju, Unggul, Mandiri, Sejahtera, Aman, Religius, Berakhlak Mulia dan Berintelektual Tinggi ”. Sedangkan Misi Kabupaten Tanah Bumbu antara lain : 1. Menyelenggarakan mendorong

penataan

pembangunan

ruang

wilayah

berkelanjutan

yang dengan

peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas


2. Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan melalui peningkatan jaringan jasa distribusi lokal, regional dan nasional 3. Mengembangkan wisata unggulan yang selaras dengan pembangunan kehidupan beragama, sosial dan budaya 4. Pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan SDA yang berkelanjutan 5. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya

saing

dengan

peningkatan

akses

layanan

pendidikan dan kesehatan yang terjangkau 6. Menyelenggarakan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih Dengan Memperhatikan Misi Kabupaten Tanah Bumbu tersebut tersebut pada Misi ke-1, 4, dan 6 dapat digambarkan bahwa Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Tanah Bumbu mengarah dan menjawab tantangan ke 5 dari RPJMN Tahun 20102014, yaitu ”Pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak Lingkungan

Hidup.

Kerusakan

Lingkungan

Hidup

akan

menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak berkelanjutan. Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya alam yang tidak tepat akan mengakibatkan Sumber Daya menyusut lebih cepat dan dengan mudah mengembalikan krisis pangan dan energi seperti yang terjadi tahun 2007-2008 yang lalu. Kerusakan Lingkungan Hidup mengakibatkan biaya hidup meningkat yang pada gilirannya menurunkan Kualitas Hidup.

Kerusakan

Lingkungan Hidup juga diduga menjadi salah satu penyebab utama munculnya epidemik dan penyakit saluran pernapasan. Dimensi lingkungan Hidupun makin luas berkaitan dengan perubahan iklim yang mempunyai keterkaitan kuat dengan kerusakan lingkungan hidup dan pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Ancaman Perubahan iklim ini bukan hanya meningkatkan kemungkinan terjadinya goncangan yang tidak terduga seperti bencana alam, tetapi juga dapat mengancam


produktifitas dari sumber daya alam. Jika hal ini terjadi, krisis panganpun dapat terjadi setiap saat.” Dan Misi Pimpinan Daerah tersebut juga menjawab semua SPM serta IKK bidang lingkungan yaitu : 1. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air 2. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara Dari Sumber Tidak Bergerak 3. Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan Dan/Atau Tanah Untuk Produksi Biomassa 4. Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan 5. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL 6. Pencemaran status Mutu Air 7. Penegakan Hukum Lingkungan SPM dan IKK Bidang LH ini sangat berkaitan erat dengan Misi Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ke-1, 4 dan 6. 2.3.4 Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Berdasarkan analisis dari potensi dan kondisi yang berkembang dalam ruang lingkup tugas BLHD Kabupaten Tanah Bumbu, maka tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan BLHD Kabupaten Tanah Bumbu adalah tersebut sebagai berikut : 1) Adanya kewenangan dalam melaksanakan pengendalian dan pengelolaan Lingkungan Hidup 2) Adanya komitmen pimpinan dan pelaksana dalam pengelolaan LH 3) Tersedianya Sumber Daya Manusia dengan berbagai disiplin ilmu 4) Adanya dukungan kebijakan Visi dan Misi Kepala Daerah 5)

Adanya regulasi bidang Lingkungan Hidup


6) Potensi Sumber Daya Alam yang melimpah

2.3.5 Rekomendasi

dan

Catatan

Yang

Strategis

Prioritas

Tahun

Direncanakan Dengan memperhatikan Program dan Rencana BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 serta perkiraan capaian target tahun 2014, beberapa program menjadi prioritas dan menjadi ukuran kinerja Kepala Daerah antara lain tercapainya persentase SPM lingkungan yang ditetapkan secara Nasional dan memenuhi kewajiban yang diamanatkan Undang-Undang dan Peraturan serta dapat mengakomodir keinginan stake holder untuk mendapatkan kenyamanan lingkungan

yang berujung pada

kesejahteraan

masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Adapun Program dan Kegiatan tersebut : 1. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan : Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 2. Program

: Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Kegiatan : -

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

-

Inventarisasi Tingkat Ketaatan Pengelolaan Lingkungan

3. Program

:

Pengendalian

Pencemaran

dan

Perusakan

Lingkungan Hidup Kegiatan : -

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

-

Pemantauan Kualitas Lingkungan

-

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup

-

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

4. Program : Peningkatan Kualitas Akses dan Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kegiatan : Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan


5. Program : Peningkatan Pengendalian Polusi Kegiatan : -

Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair

-

Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup

-

Peningkatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Dari rancangan awal yang telah disusun pada BLHD Kabupaten Tanah Bumbu telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran program yang telah ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang BLHD Kabupaten Tanah Bumbu, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi BLHD Kabupaten Tanah Bumbu. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya,

serta

keterkaitan

dengan

kegiatan-kegiatan

yang

dilaksanakan pada BLHD Kabupaten Tanah Bumbu. Penjabaran dari rancangan awal Rencana Kerja BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun dapat dilihat pada tabel 2.3. berikut ini :


Tabel 2.1.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016 BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Rancangan Awal RKPD No

Program/Kegiatan

(1)

(2)

1

Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

2

2.1

Hasil Analisis Kebutuhan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

(3)

(4)

(5)

Kab. Tanah Bumbu

Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

100%

Pagu Indikatif (Rp.) (000,-)

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.) (000,-)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

511.000

Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Kegiatan :

Kegiatan :

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Program : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kegiatan : Kab. Koordinasi Penilaian Tanah Kota Sehat/Adipura Bumbu

Pengendalian tingkat pencemaran

65%

Perubahan peringkat Adipura dan terlaksananya kegiatan Adiwiyata

ADIPURA : 16 Pamantauan Adipura ADIWIYATA : 28 Sekolah Adiwiyata

Kab. Tanah Bumbu

Program : 1.079.500 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 310.000 Kegiatan : Kab. Koordinasi Tanah Penilaian Kota Bumbu Sehat/Adipura

Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

100%

511.000

Pengendalian tingkat pencemaran

65%

1.079.500

Perubahan peringkat Adipura dan terlaksananya kegiatan Adiwiyata

ADIPURA : 16 Pamantauan Adipura ADIWIYATA : 28 Sekolah Adiwiyata

310.000

Catatan Penting

(12)


2.2

2.3

2.4

Kegiatan : Pemantauan Kualitas Lingkungan

Kab. Tanah Bunbu

Terpantaunya kondisi lingkungan hidup Kab. Tanah Bumbu

65%

Kegiatan : Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup

Kab. Tanah Bunbu

Terlaksananya pengawasan dan penyelesasian perizinan bidang LH

Kegiatan :

Kab. Tanah Bunbu

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan 3

3.1

Program : Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Program : Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Kegiatan : Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kab. Tanah Bumbu

189.000 Kegiatan : Pemantauan Kualitas Lingkungan

Kab. Tanah Bunbu


- 170 pelaku usaha - 80 Penyelesaian produk perizinan - 25 Evaluasi AMDAL/UKLUPL

500.000 Kegiatan : Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup

Kab. Tanah Bunbu


2 Desa Binaan

80.500

Kab. Tanah Bunbu

Peningkatan upaya perlindungan sumber daya alam

100%

Tersedianya instrument pencegahan kerusakan lingkungan hidup dalam bentuk KLHS

Dokumen KLHS

Kegiatan : Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan

Program : 780.600 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

780.600 Program : Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Kegiatan : Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kab. Tanah Bumbu

65%

189.000

Terlaksananya pengawasan dan penyelesasian perizinan bidang LH

- 170 pelaku usaha - 80 Penyelesaia n produk perizinan - 25 Evaluasi AMDAL/UKL -UPL

500.000


2 Desa Binaan

Peningkatan upaya perlindungan sumber daya alam

100%

Tersedianya instrument pencegahan kerusakan lingkungan hidup dalam bentuk KLHS

30 dokumen KLHS

80.500

780.600

2.159.915


4

4.1

5

Program : Peningkatan Kualitas Akses dan Informasi SDA dan LH

Prosentasi peningkatan kualitas data primer dan sekunder LH

Kegiatan : Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan

Tersedianya laporan SLHD dan Menuju Indonesia Hijau (MIH)

2 Laporan

Presentasi Ketersediaan Sarana Pengendalian Polusi Tersedianya dan berfungsinya laboratorium uji kualitas air, tanah dan udara dalam rangka pengendalian peningkatan kadar polusi

94%

Kab. Tanah Bumbu

Program : Peningkatan Pengendalian Polusi

5.1

Kegiatan : Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair

Kab. Tanah Bumbu

5.2

Kegiatan : Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup

Kab. Tanah Bumbu

Terakreditasin ya Lab. Lingkungan BLHD Kab. Tanah Bumbu

78%

25 item peralatan Lab. Lingk

Pemeliharaan akreditasi air dan persiapan akreditasi udara

48.000 Program : Peningkatan Kualitas Akses dan Informasi SDA dan LH

Prosentasi peningkatan kualitas data primer dan sekunder LH

48.000 Kegiatan : Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan

Tersedianya laporan SLHD dan Menuju Indonesia Hijau (MIH)

2 Laporan

Presentasi Ketersediaan Sarana Pengendalian Polusi Tersedianya dan berfungsinya laboratorium uji kualitas air, tanah dan udara dalam rangka pengendalian peningkatan kadar polusi

94%

1.900.000

25 item peralatan Lab. Lingk

1.400.000

Pemeliharaan akreditasi air dan persiapan akreditasi udara

500.000

Kab. Tanah Bumbu

1.900.000 Program : Peningkatan Pengendalian Polusi

1.400.000 Kegiatan : Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair

Kab. Tanah Bumbu

500.000 Kegiatan : Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup

Kab. Tanah Bumbu

Terakreditasinya Lab. Lingkungan BLHD Kab. Tanah Bumbu

78%

48.000

48.000


2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. BLHD Kabupaten Tanah Bumbu dalam mendukung arahan kebijakan telah menetapkan rencana program utama untuk program lima tahun ke depan. Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan dalam unit kerja. Pada BLHD Kabupaten Tanah Bumbu, ada beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka menunjang program yang telah ditetapkan, yaitu : 1. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan : Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 2. Program : Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Kegiatan : - Kajian Lingkungan Hidup Strategis - Inventarisasi Tingkat Ketaatan Pengelolaan Lingkungan 3. Program :

Pengendalian

Pencemaran

dan

Perusakan

Lingkungan Hidup Kegiatan : - Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura - Pemantauan Kualitas Lingkungan - Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup - Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup 4. Program : Peningkatan Kualitas Akses dan Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kegiatan : Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan 5. Program : Peningkatan Pengendalian Polusi Kegiatan : -

Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair

-

Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup

-

Peningkatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan


Semua program kegiatan tersebut merupakan bentuk perumusan dari tujuan dan sasaran misi BLHD Kabupaten Tanah Bumbu untuk mendukung

visi

dan

misi

Kepala

Daerah

dalam

rangka

meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang serasi dan seimbang antara pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan pengelolaannya. Memperhatikan hal tersebut, dalam hal ini adalah pemanfaatan Sumber Daya Alam beserta pengelolaannya, akan menimbulkan dampak kearah penurunan kualitas lingkungan yaitu timbulnya pencemaran lingkungan baik di air, tanah dan udara. Berdasarkan kondisi lingkungan yang demikian dan mengantisipasi adanya

pengaduan

masyarakat

terkait

adanya

pencemaran

lingkungan, maka BLHD Kabupaten Tanah Bumbu juga memuat program kegiatan yang mengakomodir keinginan masyarakat dengan berdasarkan banyaknya pengaduan yang disampaikan, selain program kegiatan wajib lainnya terkait dengan pengawasan dan pemantauan pengelolaan lingkungan hidup serta peningkatan kesadaran, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.


Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kapentingan Tahun 2014 Kabupaten Tanah Bumbu Bapedalda Kabupaten Tanah Bumbu No

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

(1)

(2) -

(3) -

(4) -

Besaran/Volume Catatan (5) -

(6) -

Keterangan : Tidak ada tambahan usulan program dan kegiatan Bapedalda Kab. Tanah Bumbu yang berasal dari hasil jaring aspirasi /usulan masyarakat/hasil reses DPRD


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional - Visi Pembangunan Nasional adalah INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR - Lingkungan Hidup merupakan Misi ke- 6 dari misi pembangunan nasional, yaitu MEWUJUDKAN INDONESIA ASRI DAN LESTARI. Makna misi tersebut adalah : a. Memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat

menjaga

keseimbangan

antara

pemanfaatan,

keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan,

melalui

pemanfaatan

ruang

yang

serasi

antara

penggunaan untuk pemukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi b. Meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan yang berkesinambungan c. Memperbaiki pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan - Kebijakan Lingkungan Hidup merupakan tantangan ke lima dari RPJMN Tahun 2010-2014, yaitu ” Pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak Lingkungan Hidup. Kerusakan Lingkungan Hidup akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak berkelanjutan. Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya alam yang tidak tepat akan mengakibatkan Sumber Daya menyusut lebih cepat dan dengan mudah mengembalikan krisis pangan dan energi seperti yang terjadi tahun 2007-2008 yang lalu. Kerusakan Lingkungan Hidup mengakibatkan biaya hidup meningkat yang pada gilirannya menurunkan Kualitas Hidup. Kerusakan Lingkungan Hidup juga


diduga menjadi salah satu penyebab utama munculnya epidemik dan penyakit saluran pernapasan. Dimensi lingkungan Hidupun makin luas berkaitan dengan perubahan iklim yang mempunyai keterkaitan

kuat

dengan

kerusakan

lingkungan

hidup

dan

pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Ancaman Perubahan iklim ini bukan hanya meningkatkan kemungkinan terjadinya goncangan yang tidak terduga seperti bencana alam, tetapi juga dapat mengancam produktifitas dari sumber daya alam. Jika hal ini terjadi, krisis panganpun dapat terjadi setiap saat.” - Lingkungan hidup dan bencana merupakan kebijakan sembilan dari sebelas kebijakan prioritas RPJMN 2010 – 2014, program aksi dari prioritas kebijakan nasional untuk bidang lingkungan hidup antara lain iklim dan pengendalian perusakan lingkungan - Arah kebijakan pengalokasian DBH (Dana Bagi Hasil) dalam RPJM 2010-2014 bagian ke- 4 yaitu mendorong daerah penghasil SDA, terutama SDA tidak terbarukan untuk meningkatkan upaya konservasi dan penanganan terhadap dampak lingkungan pasca kegiatan eksploitasi . Dengan memperhatikan arah kebijakan Nasional terhadap lingkungan hidup maka terkait dengan tugas pokok dan program BLHD Kabupaten Tanah Bumbu telah menjawab semua Kebijakan Nasional tersebut.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan Rencana Kerja Tahun 2016 Tujuan dan sasaran Rancangan Rencana Kerja Tahun 2016 didasarkan pada isu-isu strategis yang menjadi faktor dalam menjalankan tugas dan fungsi BLHD. Adapun sasaran dari Rencana Kerja Tahun 2016 : 1. Meningkatkan

kemampuan

sumber

daya

manusia

dalam

memberdayakan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mampu menjamin kelestarian fungsinya bagi pembangunan yang berkelanjutan.


2. Melengkapi

prasarana sarana pembinaan, pengawasan dan

pemantauan lingkungan 3. Meningkatkan kesadaran, kepedulian dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup 3.3 Program dan Kegiatan Adapun faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan tahun 2016 meliputi pencapaian vii dan misi

kepala

daerah,

pencapaian

SPM,

pencapaian

IKK

serta

implementasi dari peraturan-peraturan bidang lingkungan hidup. Program dan Kegiatan yang direncanakan pelaksanaannya untuk tahun 2016 sebanyak 3 Program Pembangunan dengan 14 Kegiatan, sebagai berikut : 1. Program

: Pengendalian

Pencemaran

dan

Perusakan

Lingkungan Hidup Kegiatan

: - Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura - Pemantauan Kualitas Lingkungan - Pengawasan

Pelaksanaan

Kebijakan

Lingkungan Hidup - Pengkajian Dampak Lingkungan - Pelayanan Pengaduan Masyarakat - Pengembangan Pengendalian

kapasitas Pencemaran

dalam dan

rangka

Perusakan

Lingkungan Hidup - Pengembangan

Prasarana

dan

Sarana

Laboratorium Lingkungan - Koordinasi Penilaian Adiwiyata - Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Tolak Ukur

: Perubahan

peringkat

Adipura,

Data

kondisi

lingkungan Kabupaten Tanah Bumbu meliputi kualitas air,

tanah dan

udara,

Pengawasan

dan/atau evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup, luas kerusakan lahandan/atau


tanah

untuk

produksi

biomassa,

pelayanan

pengaduan masyarakat, sosialisasi pengendalian pengendalian lingkungan

pencemaran

hidup,prasarana

dan

perusakan

dan

laboratorium

lingkungan, nominasi tingkat provinsi dan nasional sekolah

adiwiyata,

penanggulangan

dan

pemulihan oleh pelaku usaha. 2. Program

: Peningkatan

Kualitas

Dan

Akses

Informasi

Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup Kegiatan

: Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

Tolak Ukur

: Tersedianya data primer maupun data sekunder kondisi lingkungan hidup serta adanya sistem informasi lingkungan hidup untuk dipublikasikan

3. Program Kegiatan

: Peningkatan Pengendalian Polusi :

- Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair - Pengujian Emisi/Polusi Udara akibat Aktifitas Industri - Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup - Peningkatan

Pengelolaan

Laboratorium

Lingkungan Tolak Ukur

:

Pemantauan air limbah dan emisi cerobong pelaku usaha, pemeliharaan akreditasi air dan udara, operasional laboratorium lingkungan.

Rancangan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2016 akan disesuaikan dengan plafon anggaran untuk masing-masing SKPD, sehingga tidak semua program kegiatan yang direncanakan bisa terakomodir. Tetapi tetap diupayakan pelaksanaannya pada tahun anggaran berikutnya.


Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Tanah Bumbu Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Rencana Tahun 2016 Kode Rekening

(1)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

(2)

(3)

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)

Sumber Dana

(3)

(4)

(5)

(6)

BLHD

37 PNS

3.960.000.000

DAU

BLHD

100%

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif ( Rp )

(8)

(9)

(10)

-

40 PNS

LINGKUNGAN HIDUP 5

1.08

1.08

1

1

01.08 01.01

01.08

01.01

Belanja Tidak Langsung :

01

01.02

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya fasilitas listrik, koran, telepon

12 Bulan

4.758.994.000

100%

45.000.000

APBD

-

12 Bulan

50.000.000


1.08

1.08.01

01

1.08

1.08.01

01

1.08

1.08.01

01

1.08

1.08.01

01

1.08 1.08.01

1.08 1.08.01

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

06


07

01

01

Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


08

Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran

BLHD

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang STNK nya


12 Bulan

BLHD

Tersedianya jasa administrasi keuangan


Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran

100%

141.100.000

APBD

-

100%

12 Bulan

BLHD

100%

12 Bulan

120.000.000

100%

144.445.000

APBD

7.000.000

APBD

-

12 Bulan

175.000.000

100 %

12 bulan

100 %

7.000.000


1.08

1.08.01

01

1.08

1.08.01

01

1.08

1.08.01

01

1.08

1.08.01

01

1.08

1.08.01

01

1.08

1.08.01

01

1.08

1.08.01

01

1.08

1.08.01

01


09

Kegiatan : Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja


10

Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor


11

Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


12

Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


BLHD

Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor


12 Bulan

BLHD

Tersedianya alat tulis kantor


BLHD

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kanor

17.100.000

APBD

-

12 Bulan

20.000.000 .

100%

55.000.000

APBD

-

12 Bulan

60.000.000

26.000.000

APBD

-

12 Bulan

27.000.000

100%

12 Bulan

BLHD

100%

100%

12 Bulan

Tersedianya barang cetakan penggandaan


100%

100%

12 Bulan

100%

85.000.000

APBD

-

12 Bulan

4.000.000


1.08

1.08.01

01

1.08

1.08.01

01

1.08

1.08.01

01

1.08

1.08.01

01

1.08

1.08.01

01

1.08

1.08.01

01


13

Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


17

Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

18

Kegiatan : Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah


BLHD

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor


1 tahun

BLHD

Tersedianya makan minum rapat


Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Sektoral

100%

300.000.000

APBD

-

100%

12 Bulan

Banjarmasin, Jakarta, Balikpapan

100%

350.000.000

100%

33.600.000

APBD

-

100%

1 tahun

1 tahun

12 Bulan

35.000.000

100%

909.282.000

APBD

-

1 tahun

1.100.000.000


1.08

1.08.01

01

1.08

1.08.01

01

1.08

1.08.01

01

1.08

1.08.01

01

1.08

1.08.01

02

1.08

1.08.01

03

1.08

1.08.01

03

1.08

1.08.01

03


19

Kegiatan : Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS


21

22

05


BLHD

Tersedianya tenaga non PNS


Kegiatan : Rapat – Rapat Koordinasi Dalam Daerah

Terlaksananya koordinasi dalam daerah

Program : Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor

Program : Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya dsiplin aparatur

Kegiatan : Pengadaan pakaian Khusus hari-hari tertentu

Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

100%

10 PTT 9 THL

Kab. Tanah Bumb u

APBD

-

145.000.000

APBD

-

330.000.000

1 tahun

150.000.000

100%

25.000.000

APBD

-

100%

55 Buah

10 PTT 10THL

100%

100%

1 tahun

BLHD

320.775.000

100%

1 tahun

BLHD

100%

-

-

100%

30.100.000

APBD

-

55 Buah

36.500.000


1.08

1.08.01

16

1.08

1.08.01

16

1.08

1.08.01

16

1.08

1.08.01

16

1.08

1.08.01

16

1.08

1.08.01

16

Program : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 01

Kegiatan : Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura


Kegiatan : Pemantauan Kualitas Lingkungan


Kegiatan : Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup

Pengendalian Tingkat Pencemaran Air

Kab. Tanah Bumbu

16 titk pantau ADIPURA

Pemantauan pada titik pantau ADIPURA


Kab. Tanah Bumbu


Pelaksanaan pengawasan dan/atau evaluasi kebijakan bidang LH

Kab. Tanah Bumbu

75.778.000

APBD

Sedang

42 titik pemantauan


Sedang

Sedang

80.000.000

Sedang

63.640.000

APBD

Sedang

275 pelaksanaan pengawasan dan/atau evaluasi kebijakan bidang lingkungan hidup

16 titik pantau Adipura

42 titik pemantauan

65.000.000

Sedang

348.210.000

APBD

275 pelaksanaan pengawasan dan/atau evaluasi kebijakan bidang lingkungan hidup

350.000.000


1.08

1.08.01

16

1.08

1.08.01

16

1.08

1.08.01

16

1.08 1.08.01

16

1.08

1.08.01

16

1.08

1.08.01

16

1.08

1.08.01

16

1.08

1.08.01

19


Pengkajian Dampak Lingkungan


Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

Program : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup XX

Pelayanan Pengaduan Masyarakat


Pengembangan kapasitas dalam rangka pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup


Kab. Tanah Bumbu

Kajian Luas Kerusakan Lahan dan/tanah untuk Produksi Biomassa


Kab. Tanah Bumbu

Kab. Tanah Bumbu

Terbentuknya dan terbinanya desa binaan sadar lingkungan


Kab. Tanah Bumbu

Jumlah Pelaku Usaha dan/atau Instansi terkai yang mengikuti sosialisasi

73.120.000

APBD

45.000.000

APBD

75.000.000

Kab. Tanah Bumbu

60.000.000

Sedang

29.000.000

APBD

Sedang

100 pelaku usaha yang berdokumen

Kab. Tanah Bumbu

Sedang

Sedang

10 Pengaduan Masyarakat

Kab. Tanah Bumbu

Sedang

Sedang

Kab. Tanah Bumbu

Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti


Sedang

Kab. Tanah Bumbu

35.000.000

Sedang

45.650.000

APBD6

100 pelaku usaha dan /atau instansi terkait

50.000.000


1.08

1.08.01

16

1.08

1.08.01

16

1.08

1.08.01

16

1.08

1.08.01

16

1.08

1.08.01

16

1.08

1.08.01

16


Pengembangan prasarana dan sarana laboratorium lingkungan


Koordinasi Penilaian Adiwiyata


Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran


Kab. Tanah Bumbu

Jumlah prasarana dan sarana laboratorium


25 item peralatan lab. Lh dan 1 bangunan analisa tanah

Kab. Tanah Bumbu

Jumlah Sekolah Adiwiyata yang masuk Nominasi Provinsi dan Nasional


Pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan terhadap pelaku usaha/kegiatan

Sedang

560.000.000

APBD

Sedang

5 Sekolah Adiwiyata

Kab. Tanah Bumbu

Sedang

500.000.000

Sedang

251.430.000

APBD

Sedang

30 pelaku usaha

25 item peralatan lab. Lh

5 Sekolah Adiwiyata

300.000.000

Sedang

86.210.000

APBD

35 pelaku usaha

100.000.000


1.08

1.08.01

19

1.08

1.08.01

19

1.08

1.08.01

20

1.08

1.08.01

20

1.08

1.08.01

20

1.08

1.08.01

20

02

02

Program : Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Persentase Peningkatan Kualitas Data Primer dan Sekunder Kondisi Lingkungan Hidup

Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

Buku Laporan SLHD dan MIH


Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha

Kegiatan : Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktifitas Industri


03

Kegiatan : Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair

Kab. Tanah Bumbu

2 buku laporan

Kab. Tanah Bumbu

Jumlah pelaku usaha yang dipantau emisi cerobongnya


Jumlah Pelaku Usaha yang di pantau air limbahnya

APBD

100 %

5 titik pantau emisi

Kab. Tanah Bumbu

45.000.000

50.000.000

100 %

22.140.000

APBD

100 %

30 titik pantau air limbah

2 buku laporan

5 titik pantau emisi

25.000.000

100 %

70.140.000

APBD

30 titik pantau air limbah

75.000.000


1.08

1.08.01

20

1.08

1.08.01

20

1.08

1.08.01

20

1.08

1.08.01

20


07

08

Kegiatan : Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup


Kab. Tanah Bumbu

Terakreditasinya lab. Lingkungan BLHD Kab. Tanah Bumbu



Kegiatan : Peningkatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan

Tersedianya operasional Laboratorium Lingkungan

JUMLAH

100 %

Pemeliharaan Akreditasi Air dan Udara

Kab. Tanah Bumbu

100 %

145.340.000

APBD

100 %

1 Tahun

Pemeliharaan Akreditasi Air dan Udara

150.000.000

100 %

296.036.000

APBD

1 Tahun

350.000.000

8.401.096.000 9.488.494.000


Tabel. 3.2 Target Indikator Makro SKPD Tahun 2016 Kabupaten Tanah Bumbu Badan Lingkungan Hidup Daerah

No

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi BLHD Kabupaten Tanah Bumbu

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

-1

-2

-3

-4

-5

1


100%

2

Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak

100%

Keterangan

-6

-8


3


100%

4


100%

5


80%

6


100%

7

Pencemaran status mutu air

100%


BAB IV PENUTUP Rencana Kerja (RENJA) BLHD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 ini mermuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program, dan Kegiatan, dimana Rencana Kerja ini digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang Lingkungan Hidup. Catatan penting yang mendapatkan perhatian, baik dalam rangka perencanaan maupun pelaksanaan Rancangan Rencana Kerja adalah terkait pencapaian target pengawasan kegiatan usaha, yang dilaksanakan melalui pembentukan tim pengawasan lapangan terpadu. Tim Pengawasan Lapangan Terpadu ini merupakan koordinasi antara bidang pengawasan dan bidang lain sehingga terbentuk beberapa tim dengan jumlah personil yang mencukupi dan pembagian

kemampuan

personil

yang

merata..

Upaya

ini

berimplikasi pada meningkatnya jumlah kegiatan usaha yang diawasi pada kurun waktu yang sama dengan tetap mengedepankan mutu hasil pengawasan. Pada akhirnya, Rencana Kerja Tahun 2016 ini bertujuan agar BLHD Kabupaten Tanah Bumbu serta aparatnya dapat melaksanakan

tugas

secara

terarah,

bertahap

dan

berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instasi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil. Diharapkan

pelaksanaan

program

kegiatan

sesuai

dengan

perencanaan dan program kegiatan yang telah terlaksana dapat dievaluasi

serta

dapat

digunakan

sebagai

bahan

perbaikan

perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan di tahun anggaran berikutnya.


BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU Jl. Dharma Praja No. 03 Gunung Tinggi Batulicin Telp/Fax : 0518 – 6076050 Website : http/www.bapedaldatanahbumbu.org

RENCANA KERJA BLHD TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU RENCANA KERJA TAHUN 2016

Recommend Documents