RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016

DAFTAR ISI

BAB

BAB

I

II

PENDAHULUAN

I.1

1.1. LATAR BELAKANG

I.1

1.2. LANDASAN HUKUM

I.2

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

I.3

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

I.4

1.5. SISTIMATIKA

I.5

EVALUASI CAPAIAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN

II.1

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

II.1

2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

II.1

2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

II.3

2.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

II.12

2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

II.16

2.1.4.1 KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH

II.16

2.1.4.2 INFRASTRUKTUR WILAYAH

II.27

2.1.4.3 INVESTASI

II.37

2.1.4.4 SUMBERDAYA MANUSIA

II.37

2.1.5 INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN

II.38

PEMERINTAH DAERAH

BAB

III

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SAMPAI TAHUN BERJALAN

II. 39

2.3 MASALAH DAN TANTANGAN POKOK 2016

II.49

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

III.1

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

III.1

3.1.1 KONDISI EKONOMI MAKRO PROVINSI GORONTALO III.1 3.1.2 TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH TAHUN 2016 DAN TAHUN 2017 3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.2.1 PROYEKSI KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

BAB

IV

III.9 III.14 III.16

3.3. ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

III.23

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

IV.1


4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

IV.3

4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

IV.8

4.2.1. ISU STRATEGIS

IV.8

4.2.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

IV.11

4.2.3. SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN IV.21 BAB

V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015

V.1

5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAB

VI

PENUTUP

LAMPIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016

VI.1


DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

1. GAMBAR 1.1 KETERKAITAN PERENCANAAN NASIONAL, DAERAH DAN SKPD

I.4

2. GAMBAR 2.1 PETA PROVINSI GORONTALO

II.1

3. TABEL 2.1 LUAS WILAYAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

II.2

4.

II.3

TABEL 2.2 JUMLAH PENDUDUK GORONTALO 2011 - 2014

5. TABEL 2.3 KONDISI DEMOGRAFI PROVINSI GORONTALO

II.3

6. TABEL 2.4 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) PROVINSI GORONTALO

II.4

7. TABEL 2.5 PENDUDUK USIA 15 TAHUN KEATAS MENURUT JENIS KEGIATAN

II.5

8. TABEL 2.6 PENDUDUK USIA 15 TAHUN KEATAS YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA

II.5

9. TABEL 2.7 PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA MENURUT STATUS PEKERJAAN UTAMA

II.6

10. TABEL 2.8 PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT JUMLAH JAM PER MINGGU

II.6

11. TABEL 2.9 PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN

II.7

12. TABEL 2.10 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA MENURUT PENDIDIKAN

II.7

13. TABEL 2.11 NILAI PDRB DAN LAJU PERTUMBUHAN MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2013 - 2014 (2010)

II.9

14. TABEL 2.12 NILAI PDRB DAN LAJU PERTUMBUHAN MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2013 - 2014 (2000)

II.10

15. TABEL 2.13 PERKEMBANGAN PRODUKSI PERIKANAN PROVINSI GORONTALO 2007 - 2014

II.21

16. TABEL 2.14 HUBUNGAN TARGET DAN REALISASI PRODUKSI PERIKANAN PROVINSI GORONTALO 2007 - 2014

II.21

17. TABEL 2.15. INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

II.38

18. TABEL 2.16 EVALUASI CAPAIAN MISI SATU RPJMD TAHUN 2014

II.40

19. TABEL 2.17 EVALUASI CAPAIAN MISI DUA RPJMD TAHUN 2014

II.41

20. TABEL 2.18 EVALUASI CAPAIAN MISI TIGA RPJMD TAHUN 2014

II.44

21. TABEL 2.19 EVALUASI CAPAIAN MISI EMPAT RPJMD TAHUN 2014

II.46

22. TABEL 2.20 EVALUASI CAPAIAN MISI LIMA RPJMD TAHUN 2014

II.47

23. TABEL 2.11 REALISASI FISIK DAN KEUANGAN TAHUN 2014

II.48

24. TABEL 3.1. NILAI PDRB DAN LAJU PERTUMBUHAN MENURUT

III.2


LAPANGAN USAHA TAHUN 2013 DAN 2014 (TAHUN DASAR 2000) 25. GRAFIK 1 LAJU DAN SUMBER PERTUMBUHAN PDRB TAHUN 2014 ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 (PERSEN)

III.2

26. TABEL 3.2 NILAI PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA BERLAKU DAN HARGA KONSTAN 2000

III.3

27. TABEL 3.3. LAJU PERTUMBUHAN PDRB TRIWULAN MENURUT

III.4

LAPANGAN USAHA 28. TABEL 3.4 STRUKTUR PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2013 DAN 2014

III.4

29. TABEL 3.5 PDRB PERKAPITA PROVINSI GORONTALO

III.5

30. TABEL 3.6 PENDUDUK USIA 15 TAHUN KEATAS MENURUT KEGIATAN

III.6

31. TABEL 3.7 PENDUDUK USIA 15 TAHUN YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA

III.7

32. TABEL 3.8 PENDUDUK USIA 15 TAHUN YANG BEKERJA MENURUT PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN

III.7

33. TABEL 3.9 JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN

III.8

34. TABEL 3.10 INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN P1 DAN INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN TAHUN 2014

III.8

35. TABEL 3.11 PERKIRAAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO GORONTALO TAHUN 2015

III.9

36. TABEL 3.12 PROYEKSI INDIKATOR EKONOMI MAKRO GORONTALO TAHUN 2015 - 2016

III.12

37. TABEL 3.13 REALISASI DAN TARGET PENDAPATAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013 S/D 2015

III.17

38. TABEL 3.14 TARGET DAN REALISASSI PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

III.18

39. TABEL 3.15 KAPASITAS RILL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

III.18

40. TABEL 3.16 PROYEKSI BELANJA DAN PEMBIAYAAN

III.19

41. TABEL 3.17 RENCANA PENGGUNAAN KAPASITAS RILL KEUANGAN

III.20

42. TABEL 3.18 KAPASITAS RILL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK MENDANAI PEMBANGUNAN DAERAH

III.22

43. TABEL 3.19 REALISASI DAN PROYEKSI/TARGET PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013-2016

III.25

44. TABEL 4.1 HUBUNGAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

IV.4

PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012 - 2017

45. TABEL 4.2 PROGRAM PRIORITAS PROVINSI TAHUN 2016

IV.11


46. TABEL 4.3 PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI

IV.18

GORONTALO TAHUN 2016 47. TABEL 4.4 SASARAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

IV.27

48. TABEL 5.1 URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

V.1

49. TABEL 5.2 PROGRAM STRATEGIS PROVINSI GORONTALO 2016


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 telah mengamanatkan adanya

penyusunan

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);

dan

Rencana

Pembangunan

(RKP). Amanat undang-undang

Tahunan

tersebut dijabarkan

atau

Rencana Kerja

ke dalam

Pemerintah

Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang kemudian diatur secara lebih eksplisit Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 ini, landasannya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 - 2017. Visi yang diemban oleh RPJMD 2012 -2017 ini adalah mengupayakan "Terwujudnya

Percepatan Pembangunan Berbagai Bidang Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat Yang Berkeadilan Di Provinsi Gorontalo”.

Kebijakan pembangunan

yang dituangkan dalam RKPD tahun 2016 juga mengakomodir perubahan lingkungan strategis serta arahan Gubernur Gorontalo yang disampaikan dalam berbagai kesempatan. Disamping memuat prioritas pembangunan yang digariskan dalam RPJMD 2012-2017, RKPD 2015 juga memuat prakarsa-prakarsa dalam menjawab isu strategis daerah maupun nasional. Disamping itu, penyusunan RKPD 2016 juga memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 yang telah ditetapkan setelah peralihan pemerintahan yang mengusung Visi "Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat,

Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong ", pencapaian visi ini akan diupayakan melalui 7 Misi yaitu: 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum, 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim, 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera, 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing 6)

Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan

I-1


berbasiskan kepentingan nasional, dan 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Di tahun 2016 Pemerintah Provinsi Gorontalo masih akan berkutat dengan tantangan untuk penyediaan dan peningkatan layanan publik terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan. Perubahan iklim masih menjadi permasalahan yang harus mendapat perhatian dimana pertanian, perikanan dan kesehatan adalah sektor-sektor yang paling besar terkena dampak perubahan iklim. Tantangan lainnya adalah angka kemiskinan cukup tinggi, pengangguran serta kondisi infrastruktur yang belum memadai baik dalam hal ketersediaan maupun kualitasnya. Arah kebijakan pembangunan Provinsi Gorontalo pada tahun 2016 masih tetap diprioritaskan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dengan menitikberatkan pada : 1. Penyediaan layanan dasar yang memadai dengan menggratiskan biaya kesehatan dan pendidikan; 2. Pengembangan sektor pertanian secara menyeluruh, UMKM, pariwisata, industri serta pemberdayaan masyarakat dalam berbagai sektor dalam menciptakan pemerataan ekonomi. 3. Menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan mempertimbangkan sumberdaya alam yang tersedia dan lingkungan; 4. Menyelenggarakan reformasi birokrasi, berdasarkan prinsip Good governance dan clean governance; 5. Melaksanakan upaya percepatan pembangunan melalui pengembangan sektor riil, mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, listrik, irigasi (Waduk), dan air bersih serta membangun Rumah Sakit Provinsi; 6. Menciptakan harmonisasi pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan dengan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 1.2. Landasan Hukum Landasan Hukum yang mendasari penyusunan RKPD ini adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

I-2


Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Perturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;

10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo

11. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2017.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008. 1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah yang meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Disamping itu, Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

I-3


Gambar 1.1 Keterkaitan Perencanaan Nasional, Daerah dan SKPD RPJPN RTRW

Pedoman

Dijabarkan

Diperhatikan

Acuan RPJPD RTRWD

RPJM NASIONAL

Pedoman

RPJM DAERAH

RKP

Acuan Dijabarkan

RKPD Acuan

Pedoman RENSTRA SKPD

Pedoman

RENJA SKPD

RKPD Tahun 2016 merupakan guidelines atas penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2016 yang nantinya akan disepakati bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. RKPD 2016 juga memuat capaian pembangunan. Dengan demikian, fungsi RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2016 adalah untuk hal-hal sebagai berikut : 1. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan daerah, karena memuat seluruh kebijakan publik; 2. Menjabarkan rencana strategis kedalam rencana operasional; 3. Menjamin konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan

tujuan

perencanaan

dan

penganggaran

tahunan

pembangunan daerah; 4. Menjadi pedoman penyusunan KUA, PPAS, dan APBD karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun; 5. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib/pilihan pemerintah daerah; 6. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur pencapaian target kinerja program pembangunan jangka menengah; 7. Menjadi acuan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo untuk Tahun 2016. 1.4 Maksud dan Tujuan Maksud dan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2016 adalah : 1. Untuk mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Provinsi Gorontalo dalam RPJMD 2012 - 2017; 2. Mewujudkan sinergi, integrasi dan sinkronisasi pembangunan baik antar daerah, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;

I-4


3. Terwujudnya

keterkaitan

dan

konsistensi

antara

perencanaan

dan

penganggaran; 4. Sebagai

dasar

pelaksanaan

pengendalian

dan

pengawasan

pelaksanaan

pembangunan; 5. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan pembangunan. 1.5 Sistematika Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2016 disusun sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penjelasan tentang latar belakang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016. 1.2. Landasan Hukum Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016. 1.3. Hubungan Antar Dokumen Menjelaskan tentang hubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 dengan dokumen‐dokumen perencanaan lainnya. 1.4. Maksud dan Tujuan Menjelaskan tentang maksud dan tujuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016. 1.5. Sistematika Memuat sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016.

BAB II.

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah Menjelaskan

tentang

kondisi

terkini

berdasarkan

capaian

target

pembangunan tahun sebelumnya. 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD Menjelaskan hasil capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 serta pencapaian indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2017 2.3 Permasalahan Pembangunan

I-5


Menjelaskan dan melakukan Identifikasi permasalahan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2013-2014. BAB III. RANCANGAN

KERANGKA

EKONOMI

DAERAH

DAN

KEBIJAKAN

KEUANGAN DAERAH 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Menjelaskan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan provinsi, proyeksi dan tantangan pembangunan ekonomi tahun 2016 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Menjelaskan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2016 serta pendanaan pembangunan lainnya. BAB IV.

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2016. 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Mengemukakan tentang prioritas pembangunan untuk tahun 2016, isu strategis, serta prioritas program pembangunan daerah.

BAB V.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Menjelaskan rincian program dan kegiatan prioritas RKPD Tahun 2016, SKPD pelaksana, indikator capaian masing‐masing program dan kegiatan serta pagu indikatifnya.

BAB VI.

PENUTUP Menguraikan tentang hal‐hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen.

I-6


BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi Provinsi Gorontalo merupakan daerah/provinsi pemekaran dari Sulawesi Utara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo dimana pada awal terbentuknya Provinsi Gorontalo baru memiliki 2 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo dan Kota Gorontalo. Seiring dengan perkembangan daerah dan berdasarkan aspirasi masyarakat, maka di Provinsi Gorontalo kemudian terbentuk 2 kabupaten baru yakni Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2003. Akhirnya pada tahun 2007 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2007 disahkan pembentukan satu kabupaten lagi yaitu Kabupaten Gorontalo Utara. Dengan demikian hingga saat ini Provinsi Gorontalo terdiri dari 5 kabupaten dan 1 kota. Wilayah Gorontalo terletak di antara 0°19’ – 1°15’ Lintang Utara dan 121°23’ 123°43’ Bujur Timur. Dari posisi tersebut wilayah ini berbatasan langsung dengan dua Provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Barat dan Provinsi Sulawesi Utara di sebelah Timur. Sedangkan di sebelah Utara berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi dan di sebelah Selatan dibatasi oleh Teluk Tomini. Peta Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada Gambar 2.1 Gambar 2.1 Peta Provinsi Gorontalo

Sumber : RTRW Provinsi Gorontalo 2010-2030.

Luas wilayah Provinsi Gorontalo 12.215,44 km2, jika dibandingkan dengan Wilayah Indonesia luas Provinsi ini hanya sebesar 0,63 persen. Saat ini, Provinsi Gorontalo

II-1


memiliki 6 (enam) wilayah pemerintahan yakni 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yang terdiri dari Kota Gorontalo dengan luas wilayah 66,25 km2, Kabupaten Gorontalo dengan luas wilayah 2.207,58 km2, Kabupaten Boalemo dengan luas wilayah 2.517,36 km2, Kabupaten Pohuwato dengan luas wilayah 4.244,31 km2, Kabupaten Bone Bolango dengan luas wilayah 1.889,04 km2 dan Kabupaten Gorontalo Utara dengan luas wilayah 1.676,15 km2. Dari keenam wilayah ini Kabupaten Pohuwato memiliki luas wilayah terbesar diikuti oleh Kab. Boalemo, sedangkan Kota Gorontalo memiliki luas wilayah terkecil sebesar 0,54% dari total luas wilayah Gorontalo. Didalam pengembangan wilayah sampai dengan tahun 2017 direncanakan Provinsi Gorontalo akan memiliki 8 Kabupaten dan 2 kota. Tabel 2.1 Luas Wilayah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota Luas No.

Wilayah

Wilayah

Persentase

(Km ) 01

Kabupaten

Sumber Data

(%)

2

2.207,58

18,07

Gorontalo

UU No. 29 Thn 1959, UU No. 50 Thn 1999 , UU No. 6 Thn 2003 dan UU No. 11 Thn 2007

02

Kabupaten

2.517,36

20,61

UU No. 50 Thn 1999 dan

Boalemo 03

Kabupaten

UU No. 6 Thn 2003 4.244,31

34,75

UU No. 6 Thn 2003

1.889,04

15,46

UU No. 6 Thn 2003

1.676,15

13,72

UU No. 11 Thn 2007

66,25

0,54

UU No. 29 Thn 1959 dan

Pohuwato 04

Kabupaten Bone Bolango

05

Kabupaten Gorontalo Utara

06

Kota Gorontalo

UU No. 22 Thn 1999 Provinsi Gorontalo

12.215,44

100

UU No. 38 Thn 2000

Sumber : Bappeda Provinsi Gorontalo, (Hasil Olahan), Dirjen PUM Kemendagri

Jumlah Penduduk Provinsi Gorontalo tahun 2014 adalah sebanyak 1.115.633 jiwa. Dari tabel dibawah dapat dilihat bahwa Kabupaten Gorontalo merupakan kabupaten yang jumlah penduduknya lebih banyak. Untuk tahun 2014 penduduk Kabupaten Gorontalo sebesar 31,41 persen dari jumlah keseluruhan penduduk Provinsi, sedangkan Kabupaten Gorontalo Utara merupakan wilayah yang terendah jumlah penduduknya dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Gorontalo.

II-2


Tabel. 2.2 Jumlah Penduduk Provinsi Gorontalo, 2011 - 2014 No

Nama

Tahun

Kabupaten/Kota

2011

2012

2013

2014

01

Kab. Gorontalo

363.763

368.053

365.781

368.149

02

Kab. Boalemo

132.076

136.269

141.547

145.580

03

Kab. Pohuwato

131.560

135.338

139.675

143.338

04

Kab. Bone Bolango

145.015

147.692

148.971

151.094

05

Kab. Gorontalo Utara

106.407

108.079

108.324

109.502

06

Kota Gorontalo

184.062

188.761

193.692

197.970

Provinsi Gorontalo

1.062.883

1.084.192

1.097.990

1.115.633

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

Dan jika dibandingkan dengan luas wilayah yang ada, maka Kota Gorontalo yang hanya punya wilayah seluas 66,25 Km2 memiliki penduduk yang cukup besar, hal ini menunjukkan bahwa Kota Gorontalo adalah wilayah terpadat penduduknya di Provinsi Gorontalo. Kepadatan penduduk Kota Gorontalo rata-rata yaitu 197.970 jiwa/66,2Km2 atau sama dengan 2.989 jiwa/Km2. Untuk rata-rata kepadatan penduduk Provinsi Gorontalo yaitu 91 jiwa/km2. Laju pertumbuhan penduduk mencapai 2,89 %, sedangkan sex ratio sebesar 100,38 yang berarti dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat 100,38 penduduk laki-laki. Tabel 2.3 Kondisi Demografi Provinsi Gorontalo 2011 - 2014 Indikator

Satuan

2011

2012

2013

2014

Jumlah Penduduk

Jiwa

1.062.883

1.084.192

1.097.990

1.115.633

- Laki – Laki

Jiwa

534.027

543.086

550.004

558.862

- Perempuan

Jiwa

528.856

541.106

547.986

556.771

%

2,18

2,09

1.27

2.89

Org/Km2

85

87

88

91

%

100,98

100,36

100.37

100.38

Laju Pertumbuhan Penduduk Kepadatan Penduduk Sex Ratio

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat a. Kondisi Umum Kesejahteraan Masyarakat Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Gorontalo sebagai indikator pencapaian pembangunan telah mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Pada Tahun 2013 mencapai point 71,77 lebih tinggi dari tahun 2012 yang berada pada point 71,31. Peningkatan IPM tersebut merupakan dampak dari meningkatnya komponenkomponen pembentuk IPM yakni angka melek huruf, angka harapan hidup, rata - rata lama sekolah dan rata - rata pengeluaran perkapita.

II-3


Sekalipun trend IPM menunjukkan peningkatan periode 2012-2013 sebagaimana tergambarkan pada tabel 2.4 dibawah ini, namun nilai IPM Provinsi Gorontalo masih jauh dari nilai IPM maksimum yaitu 100 dan nilai IPM Nasional tahun 2012 yaitu sebesar 73,81. Sedangkan dibandingkan dengan provinsi yang lain, IPM Provinsi Gorontalo berada pada posisi bawah dengan peringkat 25 pada tahun 2013. Tabel 2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Gorontalo Tahun 2012 - 2013 Provinsi/ Kab/Kota

Angka Harapan Hidup

Angka Melek Huruf

Rata-rata Lama Sekolah

Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

(tahun)

(persen)

(tahun)

(ribu rupiah PPP)

IPM

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(12)

Provinsi Gorontalo

67.41

67.54

96.16

96.87

7.49

7.52

630.01

633.14

71.31

71.77

Boalemo

68.57

68.64

95.77

95.82

6.57

6.60

608.40

611.25

69.49

69.78

Gorontalo

69.55

69.57

95.00

95.55

6.89

6.90

621.59

624.02

71.12

71.45

Pohuwato Bone Bolango Gorontalo Utara Kota Gorontalo

68.09

68.17

97.08

97.09

6.72

7.04

623.20

626.72

70.76

71.32

69.25

69.28

97.47

98.87

7.85

7.86

627.37

630.70

72.65

73.24

67.37

67.37

94.89

96.67

6.50

6.93

626.08

628.08

69.94

70.81

67.16

67.54

99.47

99.67

10.28

10.28

633.00

636.58

74.17

74.71

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo

Dari Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Gorontalo terlihat bahwa IPM tertinggi adalah kota Gorontalo dengan nilai IPM sebesar 74.71, disusul kabupaten Bone Bolango dengan nilai IPM sebesar 73.24, kemudian Kabupaten Gorontalo dengan nilai IPM sebesar 71.45, kabupaten Pohuwato dengan nilai IPM sebesar 71.32, kabupaten Gorontalo Utara dengan nilai IPM sebesar 70.81, sedangkan kabupaten Boalemo menjadi kabupaten yang paling rendah capaian IPM-nya yaitu sebesar 69.78 point. Dari sisi capaian ketenagakerjaan, berdasarkan data BPS Provinsi Gorontalo jumlah angkatan kerja pada Agustus 2014 mencapai 500.056 orang, berkurang 20.587 orang dari keadaan Februari Tahun 2014 sebesar 520.643 orang, atau bertambah 21.243 orang dari keadaan Agustus 2013 sebesar 478.813 orang. Peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari Agustus 2013 – Agustus 2014 ini disebabkan proporsi penduduk usia kerja yang masuk pasar kerja mengalami kenaikan. Namun jika dilihat dari sisi penyerapan tenaga kerja, peningkatan TPAK ini belum cukup diimbangi penyerapan tenaga kerja. Pada Agustus 2014 jumlah penduduk yang bekerja sebesar 479.137 orang, berkurang 28.802 orang dari keadaan Februari 2014 sebesar 507.939 orang, namun bertambah 20.207 orang dari keadaan Agustus 2013 yang sebesar 458.930 orang. Sedangkan jumlah penganggur pada Agustus 2014 sebesar 20.919 orang, bertambah 8.215 orang

II-4


dari keadaan Februari 2014 yang sebesar 12.704 orang, atau berkurang 1.036 orang dari keadaan Agustus 2013 sebesar 19.883 orang. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Gorontalo pada Agustus 2014 mencapai 4,18 persen (dari angkatan kerja), mengalami kenaikan dibandingkan TPT Februari 2014 sebesar 2,44 persen atau TPT Agustus 2013 sebesar 4,15 persen. Sementara jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja pada Agustus 2014 sebesar 479.137 orang, mengalami penurunan sebesar 28.802 orang dari keadaan Februari 2013 sebesar 507.939, namun mengalami peningkatan sebesar 49.009 orang dari Agustus 2013. Uraian jelas mengenai pengangguran di Provinsi Gorontalo digambarkan dalam tabel 2.5 dibawah ini. Tabel 2.5 Penduduk usia 15 tahun keatas menurut Jenis kegiatan 2013

Kegiatan Utama Bekerja Pengangguran Angkatan Kerja Sekolah Mengurus Rmah Tangga Lainnya Bukan Angkatan Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tingkat Pengangguran Terbuka Total Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas

2014

Februari 459.689 20.693 480.382 73.199 165.787 27.330 266.316 64,33

Agustus 449.104 19.276 468.380 71.153 177.437 38.525 287.115 62,00

Februari 507.939 12.704 520.643 80.375 148.680 36.225 265.280 66,25

Agustus 479.137 20.919 500.056 84.448 174.438 36.875 295.761 62,84

4,31 746.698

4,12 755.495

2,44 785.923

4,18 795.817

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo

Jika dilihat dari lapangan usaha, maka sebagian besar penduduk Gorontalo bekerja di sektor pertanian. Pada bulan Agustus 2014, tercatat penduduk 15 tahun keatas yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 39,24 persen atau 188.033 jiwa dari total penduduk yang bekerja. Sedangkan 60,76 persen lainnya terdistribusi ke sektor industri 8,59 persen atau 41.165 jiwa, di sektor perdagangan 17,56 persen atau sebesar 84.147 jiwa, sektor jasa kemasyarakatan 17,76 persen 85.080 jiwa dan sektor lainnya 16,85 persen atau 80.712 jiwa. Uraian jelas mengenai penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama di Provinsi Gorontalo digambarkan dalam tabel 2.6 dibawah ini. Tabel. 2.6 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama 2013-2014 Kegiatan Utama

Februari 2013

Agustus 2013

Februari 2014

Agustus 2014

Jumlah

Persen

Jumlah

Persen

Jumlah

Persen

Jumlah

Persen

Pertanian

161.467

35,13

161.467

35,13

169.345

33,34

188.033

39,24

Industri Perdagangan Jasa Kemasyarakatan

24.092 80.068

5,24 17,42

24.092 80.068

5,24 17,42

19.196 104.106

3,78 20,50

41.165 84.147

8,59 17,56

105.067

22,86

105.067

22,86

104.443

20,56

85.080

17,76

Lainnya

88.995

19,36

88.995

19,36

110.849

21,82

80.712

16,85

Total

448.489

100,00

445.729

100,00

507.939

100.00

479.137

100,00


II-5


Secara sederhana kegiatan formal dan informal dari penduduk yang bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Dari tujuh kategori status pekerjaan utama, pekerja formal mencakup kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori buruh/karyawan, sisanya termasuk pekerja informal, Berdasarkan identifikasi ini, maka pada Agustus 2014 tercatat 160.122 orang (33.42 persen) pekerja di Gorontalo bekerja pada kegiatan formal dan 319.015 orang (6.58 persen) bekerja pada kegiatan informal. Dari orang yang bekerja pada Agustus 2014, status pekerjaan utama yang terbanyak adalah buruh/karyawan, yaitu 143.806 orang (30,01 persen), diikuti berusaha sendiri sejumlah 114.649 orang (23,93 persen), dan berusaha dibantu buruh tidak tetap sebanyak 79.911 orang (16,68 persen), sedangkan yang terkecil adalah berusaha dibantu buruh tetap sebesar 16.316 orang (3,41 persen). Tabel 2.7 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama 2013-2014 Status Pekerjaan

Februari 2013

Agustus 2013

Februari 2014

Agustus 2014

Jumlah

Persen

Jumlah

Persen

Jumlah

Persen

Jumlah

Persen

Berusaha Sendiri

107.903

23,47

120.921

26,35

133.799

26,34

114.649

23.93

Berusaha dibantu buruh

81.123

17,65

74.299

16,19

73.686

14,51

79.911

16,68

15.205

4,47

15.509

3,38

15.205

2,99

16.316

3,41

Buruh/Karyawan/Pegawai

152.899

33,26

147.435

32,13

175.493

34,55

143.806

30,01

Pekerja bebas

42.414

9,23

42,667

9.29

49,187

9.68

58,755

12.27

Pekerja keluarga tidak

54.779

11,92

58.099

12,66

60.569

11,92

65.700

13,71

459.689

100,00

458.930

100,00

507.939

100,00

479.137

100,00

Utama

tdk tetap/Buruh tdk dibayar Berusaha dibantu buruh tetap

dibayar Total

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

Sementara itu pada Agustus 2014, pekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 8 jam perminggu sebesar 6.389 orang, berkurang 4.709 orang dari keadaan Februari 2014 sebesar 11.098 orang, atau berkurang 2.867 orang dari keadaan Agustus 2013 sebesar 9.256 orang. Sementara itu penduduk yang dianggap sebagai pekerja penuh waktu (full time worker), yaitu pekerja pada kelompok 35 jam keatas jumlahnya 340.246 orang, berkurang 15.665 orang dari keadaan Februari 2014 sebesar 355.911 orang, atau bertambah 33.446 orang dari keadaan Agustus 2013 sebesar 306.800 orang. Tabel 2.8 Penduduk yang bekerja Menurut Jumlah Jam per Minggu 2013-2014 Jam

Kerja

Seluruh

Pekerjaan Gorontalo

Agustus 2013 Jumlah

Februari 2014

Persen

Jumlah

Persen

Agustus 2014 Jumlah

Persen

1–7

9.256

2,02

11.098

2,18

6.389

1,33

8 – 14

22.566

4,92

26.579

5,23

19.115

3,99

15 – 24

59.742

13,02

46.608

9,18

53.763

11,22

II-6


25 – 34

60.566

13,20

67.743

13,34

59.624

12.44

35 + *)

306.800

66,85

355.911

70,07

340.246

71,01

Total

458.930

100,00

507.939

100,00

479.137

100,00


Pada Agustus 2014, pekerja pada jenjang pendidikan SD ke bawah masih tetap tinggi yaitu sekitar 300.343 orang (62,68 persen), sedangkan jumlah pekerja dengan pendidikan tinggi masih relatif kecil. Pekerja dengan pendidikan SMP-SMU hanya sebesar 132.851 orang (27,73 persen) dan pekerja dengan pendidikan Diploma-Universitas hanya sebesar 45.943 orang (9,59 persen). Tabel 2.9 Penduduk yang bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2013-2014 Agustus 2013

Februari 2014

Agustus 2014

Pendidikan Tertinggi yg Ditamatkan

Jumlah

Persen

Jumlah

Persen

Jumlah

Persen

SD ke Bawah

281.336

61,30

311.270

61,28

300.343

62,68

SMP – SMU

134.075

29,21

142.556

28,07

132.851

27,73

Universitas

43.519

9,48

54.113

10.65

45.943

9,59

Total

458.930

100.00

507.939

100.00

479.137

100,00


Jumlah pengangguran pada Agustus 2014 mencapai 20.919 orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,18 persen. Jika dipilah menurut pendidikan, TPT untuk pendidikan SD ke bawah 1,70 persen, pendidikan menengah (SMP-SMU) 8,38 persen dan pendidikan Diploma-Universitas menempati posisi teratas, yaitu sebesar 7,19 persen. Jika dibandingkan keadaan Agustus 2013, maka TPT pendidikan DiplomaUniversitas sedikit

mengalami penurunan, sedangkan TPT

SMU kebawah

mengalami peningkatan. Tabel 2.10 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan 2013-2014 Pendidikan Tertinggi yg Ditamatkan SD ke Bawah

Agustus 2013

Februari 2014

Agustus 2014

1,43

0,90

1,70

SMP – SMU

7,81

5,06

8,38

Universitas

9,25

4,04

7,19

Total

4,15

2,44

4,18


Pendekatan yang dilakukan BPS dalam mengukur kemiskinan adalah kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, artinya kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kemiskinan di Gorontalo berdasarkan survei pada September 2014 persentase penduduk miskin di Provinsi

II-7


Gorontalo sebesar 17,41 persen. Angka ini turun sebesar 0,03 persen dibandingkan persentase

penduduk miskin Maret 2013 yaitu 17,44 persen, dan bila

dibandingkan dengan angka persentase penduduk miskin pada september 2013 yang berada pada angka 18,01 persen terjadi penurunan angka kemiskinan di Gorontalo sebesar 0,6 persen. Pencapaian dalam penurunan angka kemiskinan tersebut belum memenuhi target dalam RPJMD 2012 - 2017 untuk tahun 2014 yang diprediksi berada pada kisaran 16 – 15 persen. Jumlah penduduk miskin hingga September 2014 di Provinsi Gorontalo sebanyak 195.096 jiwa sementara jumlah penduduk miskin Maret 2014 sebanyak 194.169 jiwa. Dengan demikian jumlah penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo selama periode Maret 2014-September 2014 bertambah sebanyak 927 Jiwa. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya kenaikan kebutuhan bahan makanan pokok yang ditunjukkan dengan inflasi sebesar 6,14 persen. Garis Kemiskinan sangat menentukan besar kecil penduduk miskin, karena penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) itu sendiri terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan yang disebut Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Provinsi Gorontalo pada Maret 2014 sebesar Rp. 243.547,- per kapita per bulan meningkat pada bulan September 2014 menjadi Rp. 247.611,- per kapita per bulan, ini berarti mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.064,- per kapita per bulan, atau naik sebesar 1,67 persen. b. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Secara Nasional perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) telah mengalami perubahan tahun dasar yang sebelumnya menggunakan perhitungan tahun dasar 2000 menjadi tahun dasar 2010 berbasis System of National Account (SNA) 2008. Perubahan tahun dasar ini merupakan rekomendasi yang dibuat oleh PBB bagi seluruh Negara agar memperbaharui tata cara dan teknik perhitungan PDB maupun PDRB dengan interval 5 atau 10 tahun sekali. Perubahan ini mencakup konsep, cakupan, klasifikasi, dan metodologi sesuai rekomendasi SNA 2008. Implikasi dari perubahan tahun dasar ini adalah meningkatnya nominal PDRB, perubahan indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, rasio pajak, investasi, dan menyebabkan perubahan input data untuk modeling dan forecasting karena struktur PDRB mengalami perubahan dimana pada perhitungan tahun dasar 2000 hanya mencakup 9 sektor, sedangkan untuk perhitungan PDRB tahun dasar baru 2010 menjadi 17 sektor. Sejalan dengan hal tersebut, untuk perhitungan PDRB Provinsi Gorontalo tahun 2014 Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo telah mengacu pada perhitungan

II-8


tahun dasar 2010. Perekonomian Provinsi Gorontalo tahun 2014 yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku dengan perhitungan tahun dasar 2010 mencapai Rp. 25.201,10 Milyar mengalami peningkatan dibanding tahun 2014 sebesar Rp. 22.128,08 Milar. Dari hasil perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku, maka PDRB perkapita Provinsi Gorontalo tahun 2014 mencapai Rp. 22,6 Juta. Bila dilihat dari Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010, untuk tahun 2014 mencapai Rp. 20.781,31 Milyar meningkat dibanding tahun 2013 sebesar 19.369,15 Milyar. Meskipun nilai PDRB mengalami peningkatan, namun tidak demikian dengan Pertumbuhan Ekonomi tahun 2014 yang tumbuh sebesar 7,29 persen, mengalami pelambatan dibanding tahun 2013 sebesar 7,68 persen (Perhitungan Tahun Dasar 2010). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi di sektor lapangan usaha jasa pendidikan dan pengadaan listrik dan gas yang tumbuh masing-masing sebesar 13,55 persen dan 10,44 persen, sedangkan sektor yang mengalami pertumbuhan terrendah masih pada sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh sebesar 3,36 persen. Namun demikian, meskipun tidak mengalami pertumbuhan yang berarti, sektor primer yaitu Pertanian, kehutanan dan perikanan masih memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo sebesar 37,04 persen dari nilai PDRB ADHK 2010. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat dari table 2.11 Tabel 2.11 Nilai PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 & 2014 (Tahun Dasar 2010) LAPANGAN USAHA (1) 1. Pertanian, Kehutanan, Perikanan 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Pengadaan Listrik dan Gas 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 6. Kontruksi 7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 8. Transportasi dan Pergudangan 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 10. Informasi dan Komunikasi 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 12. Real Estate 13. Jasa Perusahaan 14. Administrasi

Atas dasar harga berlaku (Milyar Rupiah) 2013 2014 (2) (3)

Atas dasar harga Konstan 2010 (Milyar Rupiah) 2013 2014 (4) (5)

Laju Pertumbuhan (Persen) 2013 2014 (6) (7)

8.271,86

9.511,57

7.232,59

7.698,32

6.93%

6.44%

305,45

331,42

273,91

283,11

2.98%

3.36%

887,84

1.051,50

796,02

843,69

7.99%

5.99%

10,74

11,61

13,72

15,15

7.85%

10.44%

10,99

12,75

9,54

10,25

6.78%

7.34%

2.608,11

2.971,32

2.290,42

2.470,12

7.20%

7.85%

2.271,11

2.624,85

1.991,51

2.151,87

10.26%

8.05%

1.327,83

1.535,45

1.112,49

1.207,88

8.76%

8.57%

484,25

540,44

417,94

446,92

8.96%

6.93%

570,28

631,10

538,65

587,23

8.67%

9.02%

845,87

219,20

711,87

748,32

5.32%

5.12%

413,05 21,59 2.035,69

112,54 24,30 2.214,14

367,40 19,05 1.783,31

396,25 20,19 1.906,73

8.84% 7.48% 5.83%

7.85% 5.96% 6.92%

II-9


Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 15. Jasa Pendidikan 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 17. Jasa Lainnya PDRB

907,52

1.051,89

787,96

894,72

13.73%

13.55%

769,34

862,82

667,36

726,38

9.27%

8.84%

386,55 22.128,08

423,69 25.201,10

355,40 19.369,15

374,18 20.781,31

6.48% 7.68%

5.28% 7.29%


Jika dibandingkan PDRB dengan menggunakan perhitungan tahun dasar 2000, nilai PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2014 sebesar Rp. 13.377,95 Milyar meningkat dibanding tahun 2013 sebesar Rp. 11.752,20 Milyar. Sedangkan Nilai PDRB ADHK 2000 untuk tahun 2014 sebesar Rp. 3.928,79 Milyar, lebih besar dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp. 3.646,55 Milyar. Untuk PDRB perkapita ADHB sebesar Rp. 11,99 Juta lebih besar dibanding tahun 2013 sebesar Rp. 10,70 Juta. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Gorontalo jika dihitung menggunakan perhitungan PDRB tahun dasar 2000, untuk tahun 2014 sebesar 7,74 persen mengalami pelambatan dibanding tahun 2013 sebesar 7,76 persen. Namun pencapaian ini masih memenuhi target RPJMD 2012-2017 untuk tahun 2014 dengan interval 7,6 – 8 persen. Secara detail dapat dilihat pada table 2.12 : Tabel 2.12 Nilai PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 & 2014 (Tahun Dasar 2000) LAPANGAN USAHA (1) 1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik, Gas dan Air Bersih 5. Bangunan 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 7. Pengangkutan dan Komunikasi 8. Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa PDRB

Atas dasar harga berlaku (Milyar Rupiah) 2013 2014 (2) (3)

Atas dasar harga Konstan 2000 (Milyar Rupiah) 2013 2014 (4) (5)

Laju Pertumbuhan (Persen) 2013 2014 (6) (7)

3.290,93

3.705,77

990,91

1.047,47

5,90

5.71

132,75

167,52

39,54

41,73

4,80

5.54

600,84

713,90

293,76

320,54

9,54

9.12

62,78

73,16

21,06

22,638

8,10

7.52

833,54

961,45

340,28

374,51

9,24

10.06

1.363,32

1.596,30

570,49

634,43

11,12

11.21

1.072,51

1.218,15

399,95

430,63

8,71

7.67

1.346,35

1.540,19

331,84

358,41

9,18

8.01

3.049,17 11.752,20

3.401,52 13.377,95

658,73 3.646,55

698,47 3,928,79

5,23 7,76

6.03 7.74


Dari table diatas dapat dilihat bahwa sektor-sektor ekonomi yang nilai nominalnya besar memiliki kecenderungan menjadi penyumbang terbesar bagi pertumbuhan, walaupun pertumbuhan sektor bersangkutan relatif kecil. Seperti halnya sektor Pertanian yang meliputi tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan masih menjadi penyumbang terbesar dalam struktur PDRB yaitu sebesar 26,66 persen dari total PDRB, meskipun dari tahun ke tahun sektor primer ini terus mengalami degradasi, diantaranya sebagai akibat dari

II-10


alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman dan faktor lainnya yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun tidak demikian dengan sektor perdagangan, hotel, dan restoran, meskipun kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB hanya sebesar 16,15 persen dari total PDRB, namun sektor ini terus mengalami pertumbuhan yang signifikan dari tahun ketahun, untuk tahun 2014 laju pertumbuhan sektor perdagangan mencapai 11,21 persen.

c. Kesejahteraan Sosial Pembangunan Kesejahteraan Sosial dilakukan melalui pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan KAT, penanganan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial. Penanganan dilakukan melalui pembinaan, pelayanan, rehabilitasi, pemberdayaan, pemberian bantuan dan perlindungan sosial. Pada tahun 2014 penanganan Masyarakat Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) kepada 211 orang PMKS yang dibagi menjadi masing-masing kegiatan yaitu pemberian pelayanan kepada penyandang cacat, perindungan sosial kepada anak terlantar, pemberian pelayanan bagi lansia, rehabilitasi sosial kepada penyandang tuna sosial. Disamping itu adanya bantuan 5 unit sarana dan Prasarana bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT), serta peningkatan kelembagaan kesejahteraan sosial masyarakat bagi 20 lembaga sosial masyarakat. Sebagai wujud perhatian pemerintah kepada jasa kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial maka diberikan santunan bagi keluarga pahlawan/pejuang sebanyak 83 orang serta dalam meningkatkan layanan atas perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial telah diberikan bantuan sosial kepada 175 Kepala Keluarga, 35 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan 65 warga miskin. Upaya penanggulangan kemiskinan juga terus dilakukan melalui kebijakankebijakan pembangunan yang dilakukan melalui upaya-upaya prefentif seperti program pendidikan gratis, kesehatan gratis, perlindungan sosial bagi PMKS, pengembangan KUKM, pembangunan infrastruktur dengan metode padat karya serta

program-program

lainnya.

Kemudian

upaya-upaya

kuratif

seperti

pembangunan mahyani, penciptaan wirausaha baru, bantuan sosial, beasiswa miskin dan lain sebagainya. d. Pemuda dan Olahraga Dalam urusan Kepemudaan dan olahraga diupayakan melalui perwujudan masyarakat gemar berolahraga, kreatif dan inovatif dengan melakukan penataan dan menyempurnakan sistem pembinaan dan pengembangan pemberdayaan olahraga, membangun keserasian dan keharmonisasian program, mekanisme dan hasil pembangunan keolahragaan kabupaten/kota, serta memfasilitasi dan

II-11


mengembangkan jaringan serta akses kemitraan disektor olahraga tingkat provinsi sampai kabupaten/kota. Sampai dengan tahun 2014, jumlah organisasi pemuda di Provinsi Gorontalo sebanyak 28 kelompok, sedangkan jumlah organisasi olahraga sebanyak 23 kelompok. Disamping itu juga prestasi olahraga dalam berbagai event sudah cukup baik, pada tahun 2014 berbagai prestasi Tingkat Nasional diperoleh dalam

berbagai bidang olahraga, diantaranya untuk Cabang Tenis Meja Putri

meraih Medali Emas dan Cabang Pencak Silat meraih medali perak pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) di Jakarta, Untuk cabang Sepak Takraw Juara II Kejuaraan Nasional PPLP di Palu, Asean Beach Games di Thailand, Asian University Games di Palembang, dan Asean School Games di Vietnam, dan meraih medali perunggu pada kejuaraan Asean School Games di Philipina, Asean Games di Korea, dan Kejurnas Super Series di Myanmar. Sementara untuk bidang olahraga Karate memperoleh 3 Medali Perak dan 5 Medali Perunggu pada Kejuaraan Nasional PPLP di Medan, Untuk Bidang Olahraga Renang memperoleh 2 Medali Perak dan 1Medali Perunggu pada Kejuaraan Nasional PPLP di Musi Banyuasin dan untuk Tenis Lapangan meraih 1 Medali Perunggu. Hasil tersebut cukup menggembirakan, untuk itu perlu terus dilakukan peningkatan kesadaran berolahraga di kalangan masyarakat luas, pembibitan olahraga dan peningkatan jumlah ruang publik untuk olahraga yang bisa dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan dan masyarakat luas. Diharapkan dengan peningkatan ruang publik untuk olahraga, pembibitan olahraga dan pemasyarakatan olahraga akan memudahkan pencarian dan penemuan bibit unggul daerah di bidang olahraga dan bisa membudayakan olahraga di masyarakat. 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum a. Pendidikan Pencapaian sasaran urusan pendidikan, selain dilaksanakan melalui program pendidikan formal dilakukan juga melalui program pendidikan non formal beberapa diantaranya

adalah,

Program

PAUD, program

pendidikan dasar, program

pendidikan menengah, program pendidikan untuk kesetaraan, masyarakat, kursus dan kelembagaan dan program pendidikan khusus serta pemberian beasiswa bagi masyarakat miskin. Disamping itu pemerintah Provinsi Gorontalo berupaya mempercepat keberhasilan program wajib belajar 9 tahun dan 12 tahun melalui program pendidikan untuk rakyat (PRODIRA). Pada tahun 2014 beberapa capaian cukup baik, namun ada juga beberapa indikator yang menurun capaiannya atas implikasi dari mulai membaiknya mekanisme pengumpulan data. Capaian pembangunan di sektor pendidikan dapat dilihat dari indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tahun 2014, untuk SD/MI sebesar 114,64 persen, SMP/MTs sebesar 97,82 persen, dan SMA/MA/SMK sebesar 88,19 persen. Jika

II-12


dibandingkan tahun 2013, APK SD/MI sebesar 114,29, APK SMP/MTs sebesar 97,06 dan SMA/MA/SMK sebesar 85,18. Hal ini menunjukkan peningkatan Angka Partisipasi Kasar untuk berarti mengalami peningkatan untuk SD/MI sebesar 0,35 persen, SMP/MTs sebesar 0.76 persen dan SMA/MA/SMK sebesar 3 persen. Angka Partisipasi Murni pada tahun 2014 untuk SD/MI sebesar 100,97 persen, SMP/ MTs sebesar 73,06 persen dan SMA/MA/SMK sebesar 65,87 persen. Pencapaian tersebut lebih baik dibandingkan dengan capaian Angka Partisipasi Murni tahun 2013 yaitu untuk SD/MI sebesar 98,65 persen, SMP/ MTs sebesar 71,95 persen dan SMA/MA/SMK sebesar 64,75 persen. Pencapaian APM telah memenuhi target RPJMD (2012-2017) untuk tahun 2014. Sementara itu, melalui program peningkatan pendidikan non formal diperoleh capaian peningkatan angka melek huruf pada tahun 2014 menjadi 99,68 persen, capaian tersebut lebih baik dari tahun 2013 yang mencapai 99,50 persen. Dalam kebijakan penerapan pendidikan gratis atau lebih dikenal dengan Program Pendidikan untuk Rakyat (PRODIRA) di tahun 2014 telah mengakomodir siswa SMA/MA/SMK sederajat sebanyak 47.124 siswa yang memperoleh bantuan operasional sekolah, jumlah tersebut terdiri dari SMA Negeri dan Swasta sebanyak 26.893 siswa, untuk SMK Negeri dan Swasta sebanyak 18.287 siswa, untuk MA Negeri sebanyak 1.784 siswa dan untuk SMALB sebanyak 160 siswa. Disamping itu melalui program yang sama diberikan insentif untuk peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD sebanyak 9.000 orang, insentif untuk tenaga pendidik PKLK sebanyak 59 orang, insentif tenaga kependidikan PKLK sebanyak 9 orang, insentif guru daerah terpencil sebanyak 405 orang dan insentif untuk guru kontrak sebanyak 120 orang. Capaian bidang perpustakaan dalam pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan, terus dilakukan melalui pengembangan gedung perpustakaan dan peningkatan layanan serta sarananya, peningkatan SDM Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan, juga terus dilakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan Kabupaten/Kota sampai dengan tingkat desa, peningkatan jumlah dan ragam bahan perpustakaan serta pengelolaan mobilisasi perpustakaan keliling hingga ke Kabupaten/Kota. Dari upaya - upaya tersebut pada tahun 2014 jumlah pengunjung mencapai 10.069 orang telah melebihi target yang tetapkan sebesar 5.000 orang, untuk jumlah buku ditahun 2014 sebanyak 4.136 Eksemplar dengan judul sebanyak 1.580 judul, sedangkan koleksi buku dan judul terbitan daerah sebanyak 30 judul. Pada tahun 2014 jumlah pustakawan berjumlah 2 orang dan tenaga teknis perpustakaan berjumlah 15 orang yang bertugas dalam pengolahan buku, pemegang klas bahan pustaka dan IT perpustakaan. Dalam rangka peningkatan kompetensi SDM dalam hal kearsipan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo telah menganggarkan kegiatan peningkatan SDM

II-13


khususnya pelatihan dan diklat pustakawan/tenaga teknis perpustakaan kepada 50 orang tenaga pengelola kearsipan sehingga peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan terhadap pemustaka (masyarakat) dapat dilaksanakan sebaik mungkin. b. Kesehatan Capaian kinerja urusan kesehatan Provinsi Gorontalo saat ini dapat ditunjukkan dengan indikator kinerja urusan kesehatan, yaitu Angka Usia Harapan Hidup (UHH) yang mengalami peningkatan, yang semula 67 tahun pada Tahun 2013 menjadi 67,54 tahun pada Tahun 2014. Capaian untuk angka kematian Ibu (AKI) tahun 2014 telah menunjukkan trend positif. Hal ini ditunjukkan dengan AKI tahun 2014 sebesar 194,8 per 100.000 kelahiran hidup lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 251,7 per 100.000 kelahiran hidup. Namun angka ini masih belum mencapai target RPJMD Tahun 2014,

untuk itu diperlukan upaya keras untuk

mencapai target RPJMD 2012-2017 di tahun 2014 yaitu 159,1 per 100.000 kelahiran hidup dan target MDGs pada tahun 2015 yakni sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan untuk capaian Angka Kematian Bayi (AKB) mengalami trend yang negative artinya terjadi kenaikan pada tahun 2014 sebesar 13,9 per 1.000 kelahiran hidup dibanding tahun 2013 sebesar 13,3 per 1.000 kelahiran hidup. Namun pencapaian ini telah mencapai target RPJMD 2012-2017 di 2014 yaitu 16 per 1.000 kelahiran hidup, dan target MDGs yakni 23 per 1.000 kelahiran hidup tahun 2015. Untuk capaian Angka Kematian Balita (AKABA) pada tahun 2014 sebesar 15,3 per 1.000 kelahiran hidup artinya meningkat jika dibandingkan tahun 2013 sebesar 15 per 1.000 kelahiran hidup. Namun demikian capaian ini telah melampaui target RPJMD 2012-2017 untuk tahun 2014 sebesar 18,50 persen per 1.000 kelahiran hidup dan juga target MDGs sudah terlampaui yakni 32 per 1.000 kelahiran hidup tahun 2015. Pencapaian cakupan prevalensi gizi kurang mengalami kenaikan dimana pada tahun 2013 sebesar 100,3 persen meningkat menjadi 10,86 persen ditahun 2014. Meskipun demikian, pencapaian ini telah melampaui target RPJMD 2012-2017 untuk tahun 2014 sebesar 14,00 persen dan target MDGs yakni 15,5 persen tahun 2015. Capaian lainnya yang terkait dengan target MDGs adalah Pengendalian HIV/AIDS, dimana jumlah penderita HIV/AIDS di Provinsi Gorontalo mengalami penurunan dari tahun 2013 sebanyak 34 orang menjadi 26 orang pada tahun 2014. Sementara itu, untuk melihat tingkat kelayakan hidup penduduk yang sehat dapat dilihat dari akses air bersih dan kelayakan sanitasi. Tercatat bahwa pada tahun 2014 di Provinsi Gorontalo hanya 42,5 persen rumah tangga yang memiliki akses berkelanjutan terhadap air bersih menurun dibanding tahun sebelumnya sebesar 56,3%. Capaian ini belum berhasil mencapai target yang ditetapkan untuk tahun

II-14


2014 sebesar 67%. Sedangkan persentase penduduk yang memiliki akses sanitasi layak seperti jamban sehat hanya sebesar 46,55 persen, mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya sebesar 52,8 persen. Angka ini belum mencapai target tahun 2014 sebesar 61%. Sedangkan persentase rumah tangga yang melaksanakan perilaku Hidup Bersih dan Sehat sebesar 63,55 persen, mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya sebesar 69,37 persen Capaian PHBS tahun 2014 ini belum mencapai target yakni 70%. Hal ini perlu terus diupayakan peningkatan tingkat kelayakan hidup penduduk yang memenuhi kriteria sehat.

Dan dalam upaya peningkatan kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah provinsi melalui program Jamkesta telah membantu pelayanan kesehatan gratis sesuai UU RI Nomor 40 tahun 2004. Untuk tahun 2014, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah memberikan jamkes kepada 235.058 jiwa dari 280.884 kepesertaan Jamkesta. Jumlah ini berkurang dibanding tahun 2013, yang telah memberikan pelayanan kesehatan kepada 272.071 jiwa warga miskin dari 325.236 kepesertaan Jamkesta. Tahun 2014 tenaga kesehatan di Provinsi Gorontalo terdiri dari dokter spesialis sebanyak 58 orang, dokter gigi sebanyak 45 orang, dokter umum sebanyak 273 orang, perawat sebanyak 1.645 orang, bidan sebanyak 1010 orang, apoteker sebanyak 68 orang, sanitarian sebanyak 249 orang, tenaga gizi sejumlah 243 orang, fisiotherapi sejumlah 16 orang, sarjana kesehatan masyarakat berjumlah 485 orang dan tenaga farmasi berjumlah 94 Orang. Tenaga kesehatan tersebut belum tersebar merata di seluruh kabupaten/kota. Sarana pelayanan kesehatan di Provinsi Gorontalo tahun 2014 terdiri dari RSUD sebanyak 9, RS Swasta 3, Puskesmas 93, Puskesmas pembantu 242, Puskesmas keliling 86, Posyandu sebanyak 1304, Desa Siaga aktif sebanyak 525. Untuk Rumah Sakit Umum Provinsi Gorontalo yang telah beroperasi sejak tahun 2014, akan dilakukan pengembangan dan menjadi salah satu prioritas pembangunan Provinsi Gorontalo. c. Lingkungan Hidup Aspek yang menjadi ukuran keberhasilan pembangunan lingkungan hidup di Provinsi Gorontalo ditandai dengan capaian peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup. Dimana menurut data yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup bahwa indeks kualitas lingkungan hidup Provinsi Gorontalo mencapai 97,43 % di tahun 2014, meningkat dibanding capaian tahun 2013 sebesar 95,01 point. Di samping itu tingkat ketaatan pemrakarsa terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan juga mengalami peningkatan dari sebesar 77 persen di tahun 2013 meningkat menjadi 84 persen di tahun 2014. Pencapaian tersebut diperoleh dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan

II-15


terus dilaksanakannya upaya pembinaan teknis dalam sistem manajemen kegiatan pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup. Isu - isu yang menjadi perhatian dalam bidang lingkungan hidup di provinsi Gorontalo adalah kerusakan Danau Limboto, penurunan kualitas air Danau Limboto, pencemaran air sungai, kerusakan mangrove dan terumbu karang, tingkat ketaataan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup masih rendah. Sementara itu, kualitas air di beberapa sungai di Provinsi Gorontalo kualitasnya rendah, dari hasil

pemantauan kualitas air pada tahun 2014 menunjukkan

beberapa parameter sudah melebihi nilai ambang batas yang dipersyaratkan. Gambaran Status Mutu air Sungai yaitu Sungai Bone : Cemar Ringan – Sedang, Sungai Biyonga : Cemar Ringan – Sedang, Sungai Paguyaman : cemar ringan – sedang

Sungai Buladu : Cemar Sedang – Berat, Sungai Taluduyunu : Cemar

Ringan – Cemar Sedang, Sungai Andagile Atinggola : Cemar Ringan – Sedang, dan Sungai Randangan Pohuwato : Cemar Ringan – Sedang. Sementara itu kondisi kualitas udara ambiet di Kab/Kota masih baik. Dalam pengembangan bidang lingkungan hidup beberapa upaya telah dilakukan diantaranya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan data dan informasi lingkungan hidup dan peningkatan kinerja pemerintah Kabupaten dan kota dalam pengelolaan SDA dan lingkungan hidup. Tahun 2014 mulai diupayakan revitalisasi danau limboto, untuk tahap awal dilakukan pengerukan danau limboto, pembersihan enceng gondok, dan pembangunan tanggul pencegah banjir. 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah 2.1.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah Kemampuan ekonomi daerah dapat ditunjukkkan dengan peningkatan kinerja dalam pembangunan ekonomi lainnya, yaitu pembangunan sektoral yang difokuskan pada lingkup pertanian, perindustrian dan perdagangan, KUMKM dan pariwisata. Kemampuan ekonomi tersebut di dukung oleh beberapa sektor sebagai berikut : a. Sektor Pertanian Prioritas Pembangunan di bidang pertanian diarahkan pada peningkatan luas panen komoditi tanaman pangan dan hortikultura, peningkatan produktivitas dan produksi komoditi tanaman pangan dan hortikultura, peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana lahan dan air dan peningkatan ketahanan pangan. Dari prioritas pengembangan tersebut, pencapaian kinerja sektor pertanian di tahun 2014 dapat dilihat dari: Peningkatan produksi jagung tahun 2014 (ASEM) sebesar 719.780 ton pipilan kering, mengalami kenaikan sebesar 50.686 ton atau 7,04

II-16


persen dibandingkan produksi tahun 2013 sebesar 669.094 ton (ATAP). Kenaikan produksi tersebut disebabkan adanya peningkatan luas panen sebesar 8.393 Ha (5,64 persen) dan kenaikan produktivitas sebesar 0,72 Kwintal/hektar (1,48 persen). Namun pencapaian ini belum dapat mencapai target RPJMD untuk tahun 2014 sebesar 789.512 ton, karena disebabkan antara lain petani/masyarakat belum menerapkan teknologi budidaya yang benar dan kurangnya faktor pemupukan, selain itu faktor pola subsidi benih yang mulai diterapkan Tahun 2013 dan 2014 ini varietas benih yang disubsidi oleh pemerintah tidak diminati oleh petani, hal ini didasari oleh realisasi penyerapan subsidi benih jagung untuk provinsi Gorontalo hanya kurang lebih sebesar 25 persen sampai dengan akhir tahun 2014. Dukungan dana APBD melalui bantuan benih jagung hibrida mengalami peningkatan yang cukup significant melalui tambahan anggaran APBD Pergeseran dan APBD-Perubahan namun hasil produksinya baru akan dipanen pada bulan Januari dan Februari 2015 sehingga tidak memberikan pengaruh pada capaian produksi tahun 2014. Berdasarkan angka Sementara (ASEM) produksi padi tahun 2014 sebesar 314.703 ton Gabah Kering Giling (GKG), meningkat sebesar 18.791 ton atau 5,97 persen dibandingkan angka tetap tahun 2013 sebesar 295.912 ton Gabah Kering Giling (GKG). Capaian produksi padi untuk tahun 2014 telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 308.896 ton. Peningkatan produksi utamanya juga disebabkan oleh peningkatan luas panen tahun 2014 sebesar 62.690 Ha, meningkat dibandingkan tahun 2013 sebesar 56.894 Ha atau mengalami peningkatan sebesar 5.796 Ha atau 9,25 % dari tahun 2013. Peningkatan produksi ini berbanding terbalik dengan peningkatan produktivitas padi yang hanya sebesar 50,20 Ku/Ha (ASEM), mengalami penurunan dibanding angka tetap tahun 2013 sebesar 52,01 Ku/Ha atau menurun sebesar 1,81 kw/Ha (-3,61 persen) dan belum mencapai sasaran yang ditetapkan sebesar 55.63 Kw/Ha. Produksi kedelai sesuai asem 2014 sebesar 4.273 ton biji kering, mengalami penurunan dibanding angka tetap tahun 2013 sebesar 4.410 ton. Penurunan produksi terjadi utamanya karena menurunnya luas panen sebesar 137 hektar (3,21 persen) dari 3.367 Ha tahun 2013 menjadi 2.842 Ha tahun 2014. Namun pencapaian ditahun 2014, telah melampaui sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 2.407 ton. Pencapaian ini disebabkan adanya dukungan bantuan benih dari APBD Kabupaten Pohuwato, minat masyarakat tani melalui swadaya serta adanya dukungan bantuan benih kedelai 60 Ha melalui program SLPTT. Penurunan produksi dan produktivitas kedelai disebabkan karena penurunan luas panen dari angka tetap tahun 2013 sebesar 3.367 Ha menjadi 2.842 Ha tahun 2014. Untuk capaian kinerja komoditi utama hortikultura (cabe) terjadi penurunan pada luas panen tahun 2014 sebesar 2.092 Ha dibandingkan dengan 2013 2.296 Ha

II-17


atau mengalami penurunan sebesar 9,75 persen. Penurunan yang signifikan berpengaruh terhadap produksi cabe, dimana pada tahun 2013 produksi cabe mencapai 12.159 ton, sedangkan pada tahun 2014 menurun menjadi 11.526 ton. Capaian ini juga belum mencapai target yang telah ditetapkan untuk tahun 2014 karena selama tahun 2014 banyak tanaman cabe yang terserang penyakit sehingga produksinya mengalami penurunan. Ketahanan Pangan, berdasarkan hasil analisis pola produksi padi angka Sementara (ASEM) 2014 diperoleh angka produksi padi di provinsi Gorontalo mencapai 314.703 ton gabah kering giiling (GKG) meningkat sebesar 18.791 ton (5,97 persen) dibanding Angka Tetap (ATAP) tahun 2013. Dengan konversi gabah ke beras tersedia untuk konsumsi langsung sebesar 58,16 persen, maka ketersediaan beras tahun 2014 mencapai 183.031 ton, maka provinsi Gorontalo mengalami surplus beras sebesar 82.989 ton pada tahun 2014. Implikasi dari pencapaian kinerja sektor pertanian tersebut terlihat berdasarkan Nilai Tukar Petani (NTP) yang merupakan perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani. NTP (NTP Umum) Provinsi Gorontalo tahun 2014 sebesar 100,62 menurun dibandingkan tahun 2013 sebesar 101,07. NTP masing-masing subsektor tercatat subsektor tercatat sebesar 96,31 untuk Subsektor Tanaman Pangan (NTP-P), 121,14 untuk Subsektor Hortikultura (NTP-H), 92,80 untuk Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR), 100,12 untuk Subsektor Peternakan (NTP-T) dan 97,50 untuk Subsektor Perikanan (NTN). Penurunan NTP pada Desember 2014 untuk semua subsektor disebabkan adanya indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun untuk keperluan produksi pertanian yang lebih besar jika dibandingkan dengan kenakan indeks harga hasil produksi pertanian. Pengembangan pertanian juga dilaksanakan melalui peningkatan kompetensi dan pemberdayaan penyuluh, di tahun 2014 mutu penyelenggaraan penyuluh ditingkatkan dengan penyediaan demplot Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) sebanyak 45 unit dan sebanyak 77 Unit lembaga penyuluh difasilitasi dan dikembangkan, serta peningkatan kelas kemampuan kelompok sebanyak 123 kelompok. Kemudian dilakukan juga peningkatan kapasitas penyuluh PPK melalui diklat fungsional sebanyak 31 orang dan diklat teknis bagi 50 penyuluh serta diklat teknis pelaku utama dan pelaku usaha sebanyak 50 orang. Dari sisi pola konsumsi pangan ditunjukkan dengan peningkatan skor pola pangan harapan (PPH) yang terbagi atas Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi. Skor PPH Ketersediaan menggambarkan perbandingan antara kebutuhan kalori (pangan) masyarakat dibandingkan dengan kondisi ketersediaan kalori/pangan didaerah. Hasil analisa

II-18


menunjukkan bahwa Skor PPH Ketersediaan untuk tahun 2014 sebesar 62,81, masih jauh dibawah target yang ditetapkan untuk tahun 2014 yakni sebesar 82,8. Demikian halnya dengan skor PPH Konsumsi merupakan parameter yang digunakan untuk menilai tingkat keanekaragaman dan mutu gizi ketersediaan dan konsumsi

pangan penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa semakin tinggi

skor PPH Konsumsi maka konsumsi pangan semakin beragam. Hasil analisa yang ditunjukkan bahwa pola konsumsi pangan tahun 2014 sebesar 72,8, juga masih dibawah target yang telah ditetapkan dalam RPJMD untuk tahun 2014 sebesar 77,4, dan belum mencapai Standar Pelayanan Minimal 90 serta skor PPH ideal 100 point. Dari hasil analisa juga menunjukkan bahwa Skor PPH diwilayah perkotaan sebesar 77,1 lebih tinggi dibandingkan wilayah pedesaan yang hanya sebesar 73,8. Hal ini mengindikasikan bahwa konsumsi pangan diwilayah perkotaan lebih beragam dan komposisi gizi antar kelompok lebih berimbang dibandingkan dengan konsumsi pangan diwilayah pedesaan. Upaya menjadikan Provinsi Gorontalo sebagai lumbung ternak telah diupayakan dengan mengembangkan usaha peternakan dalam peningkatan populasi ternak sapi. Dari upaya tersebut populasi ternak sapi mengalami peningkatan dari 174.858 ekor tahun 2013 menjadi 189.203 ekor ditahun 2014. Hal ini menunjukkan populasi sapi hanya mencapai 3,65 persen dari yang ditargetkan 4 persen. Dari data Dinas Perternakan dan Perkebunan target populasi sebanyak 206.826, namun ditahun 2014 pemotongan sapi mencapai 15.337 ekor dan pengeluaran ternak keluar dari Provinsi Gorontalo sebanyak 9.500 ekor. Untuk populasi kambing pada tahun 2014 sebesar 83.839 ekor mengalami peningkatan dibanding tahun 2013 sebesar 83.512 ekor. Populasi ternak ayam buras di tahun 2014 juga mengalami peningkatan menjadi 1.397.921 ekor dibanding tahun 2013 yang populasinya sebesar 1.374.185 ekor dan untuk populasi ternak itik mengalami peningkatan di tahun 2014 sebesar 49.463 ekor dibanding tahun 2013 sebesar 48.560 ekor. Kinerja Sektor Peternakan lainnya ditunjukkan melalui produksi hasil peternakan. Untuk produksi daging sapi tahun 2014 sebesar 3.011.474 Kg mengalami penurunan dibandingkan produksi tahun 2013 sebesar 3.617.458 Kg. Demikian halnya dengan produksi daging kambing juga mengalami penurunan dari 177.910 Kg tahun 2013 menjadi 176.524 Kg tahun 2014. Untuk produksi daging ayam buras juga mengalami penurunan dari tahun 2013 sebesar 1.513.115 Kg turun menjadi 1.397.921 Kilogram di tahun 2014, sedangkan untuk ayam ras pedaging mengalami kenaikan dari 577.320 Kg menjadi 582.457 Kg. Penurunan produksi daging sapi, daging kambing maupun daging ayam buras dapat disebabkan karena kenaikan harga daging yang cukup tinggi maupun tingkat konsumsi daging yang rendah.

II-19


Di samping peningkatan populasi ternak dan produksi daging kinerja pembangunan di bidang peternakan ini di upayakan juga melalui Pemeriksaan Produk Hasil Pangan ASUH (PMSR-CM) di Laboratorium Kesmavet sebanyak 570 sampel, Pengendalian dan pengobatan penyakit hewan menular strategis (PMHS) tahun 2014 sebanyak 12.460 ekor dari yang ditargetkan 11.660 ekor. Pengembangan Kelompok Ternak Sapi sebanyak 269 kelompok, Pengembangan Kelompok Ternak Kambing sebanyak 12 kelompok serta Pengembangan Kelompok Ternak Ayam Buras sebanyak 196 kelompok ditahun 2014. Peningkatan juga terlihat dari asupan protein hewani dari jumlah konsumsi daging ditahun 2014 sebesar 2,77 kg/kapita/thn, artinya mengalami peningkatan tingkat konsumsi sebesar 1,73 persen dari yang ditargetkan sebesar 2%/tahun. Dari kinerja perkebunan tahun 2014 perluasan areal kelapa dalam tahun 2014 mencapai 66.899 Ha, dengan peningkatan produksi kelapa dalam menjadi 66.793 ton ditahun 2014 dari 66.345 ton di tahun 2013, sedangkan produksi kakao di tahun 2014 tidak mengalami perubahan dibanding tahun 2013 yaitu sebesar 5.043 ton. Untuk produksi cengkeh di tahun 2014 sebesar 775 ton mengalami peningkatan dibanding tahun 2013 sebesar 755 ton, untuk produksi tebu mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 32.274 ton menjadi 32.521 ton pada tahun 2014. Pencapaian sektor perkebunan ini di hasilkan dari upaya revitalisasi usaha agribisnis yang difokuskan pada 4 (empat) komoditi perwilayahan di Provinsi Gorontalo yang meliputi kelapa, kakao, cengkeh dan tebu dan revitalisasi

pemberdayaan

masyarakat

perkebunan

melalui

pola

sistem

kebersamaan ekonomi. Dalam meningkatkan kinerjanya di sektor peternakan dan perkebunan serta membangun sinergi dengan pemerintah Kabupaten/kota dan masyarakat Dinas Peternakan dan Perkebunan menjadi leading sektor dalam pengembangan pertanian secara terpadu yang dilakukan dengan pembagian kluster pada wilayah-wilayah potensial. Dari Sasaran/fokus pembangunan daerah sektor perikanan dan kelautan, Provinsi Gorontalo mempunyai potensi perikanan tangkap yang besar yang dibagi berdasarkan wilayah pengelolaan dan pemanfaatan (WPP) yaitu WPP Teluk Tomini sampai dengan laut seram potensinya mencapai 595.630 Ton/Tahun, dan WPP Laut Sulawesi sampai Samudera Pasifik potensinya mencapai 630.470 Ton/Tahun. Sedangkan untuk perikanan Budidaya mencakup budidaya perikanan laut, perikanan payau, dan perikanan tawar potensinya sebesar 339.268 Ton per tahun. Dari potensi tersebut, realisasi produksi perikanan tangkap tahun 2014 mencapai 103.017,80 Ton meningkat dibandingkan produksi tahun 2013 yang hanya mencapai 92.171,3 Ton atau naik sebesar 10,53%, sedangkan untuk produksi perikanan Budidaya mengalami penurunan dari 115.300,9 Ton tahun 2013 turun menjadi 57.392,30 Ton ditahun 2014 yang terdiri dari produksi ikan budidaya

II-20


dengan capaian tahun 2014 sebesar 32.457 Ton, dan rumput laut dengan jumlah produksi 24.935,30 ton. Tabel 2.13 Perkembangan Produksi Perikanan Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2014 No. 1. 2.

Uraian Perikanan Tangkap Perikanan Budidaya

Jumlah (Ton)

Produksi Hasil Perikanan (Ton) 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

49.962

62.921

66.717

72.325

76.369

85.815

92.171,3

103.017,80

71.000

78.800

85.653

93.659

129.858

133.340

115.300,9

57.392,30

120.962

141.721

152.370

165.984

206.227

219.155

207.472,2

160.410,10

Sumber : Dinas Perikanan kelautan provinsi Gorontalo

Sedangkan dilihat dari hubungan target dan realisasi pada tahun 2014, produksi perikanan tangkap mencapai 105,84 persen telah melebihi target tahun 2014 sebesar 97.331 ton, realisasi produksi mencapai 103.017,80 ton. Untuk Produksi Perikanan Budidaya tidak mencapai target yang ditetapkan. Dari target produksi perikanan budidaya yang ditetapkan tahun 2014 sebesar 156.248 ton, realisasi produksi hanya mencapai 57.392,30 Ton atau persentase capaiannya hanya sebesar 36,73 persen. Hal ini disebabkan oleh karena produksi rumput laut pada pada tahun 2014 secara nasional rata-rata mengalami penurunan produksi rumput laut, akibat perubahan iklim yang sulit diprediksi, di Provinsi Gorontalo mengalami penurunan produksi atau hanya 24.935,30 ton yang diakibatkan oleh cuaca ekstrim serta tingkat curah hujan yang tinggi menyebabkan penurunan kualitas air laut di daerah pesisir antara lain (terjadi peningkatan kekurangan air dan tingkat menurunnya salinitas air laut). Produksi jenis ikan yang turun produksinya adalah ikan bandeng dan nila. Penurunan ini disebabkan oleh mahalnya pakan ikan di tingkat pembudidaya hal ini dipengaruhi oleh terjadinya inflasi di daerah perdesaan di Provinsi Gorontalo mencapai 7.15 persen tahun 2014. Tabel 2.14 Hubungan Target dan Realisasi Produksi Perikanan Provinsi Gorontalo Tahun 2007 - 2014 No.

Tahun

1

2007

Perikanan Tangkap (Ton) Tingkat Target Realisasi Capaian (%) 53.035 49.962 94,21

2

2008

58.334

62.921

107,86

80.000

78.800

98,50

3

2009

64.166

66.717

103,98

86.295

85.653

99,26

4

2010

70.597

72.325

102,45

101.775

93.659

92,03

5

2011

77.648

76.369

98,35

151.845

129.858

85,52

6

2012

85.815

85.816

100,00

133.340

133.340

100,00

7

2013

90.964

92.171

101,33

144.007

115.301

80,07

8

2014

97.331

103.017,8

105,84

156.248

57.392,3

36,73

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo

II-21

Perikanan Budidaya (Ton) Tingkat Target Realisasi Capaian (%) 75.565 71.000 93,96


Sementara itu produksi perikanan oleh kelompok nelayan dan pembudidaya pada tahun 2014 adalah sebesar 90.847 ton atau 101,01 persen meiningkat dibanding hasil produksi tahun 2013 sebesar 82.203 ton dan telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 89.935 Ton. Produksi perikanan ini adalah produksi perikanan laut dan produksi perikanan budidaya. Dari capaian produksi perikanan baik produksi perikanan tangkap maupun perikanan budidaya tahun 2014 ini memberikan konstribusi pendapatan rata-rata bagi pembudidaya dan nelayan sebesar Rp. 2.286.000 per bulannya.

Nilai ini

didapat dari penjumlahan rata-rata pendapatan pembudidaya sebesar Rp. 1.975.000 per bulannya dan pendapatan rata-rata nelayan sebesar Rp. 2.597.000 per bulannya. Capaian rata-rata pendapatan pembudidaya pada tahun 2014 melebihi target yang ditetapkan yaitu Rp. 1.910.442 pada tahun 2014 atau sebesar 103,38 persen. Sedangkan untuk realisasi rata-rata pendapatan nelayan juga mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan yaitu Rp. 2.234.901 naik atau sebesar 116,20 persen. Selain itu, tingkat capaian konsumsi ikan pada tahun 2014 mencapai 46,81 kg/kapita/thn. Capaian ini sudah mendekati target yang ditetapkan sebesar 91,78 persen yaitu dari target 51 kg/kapita/thn. Dalam rangka peningkatkan produksi perikanan dan peningkatan kehidupan nelayan (PKN) di Provinsi Gorontalo, Pemerintah Provinsi melalui Kepemimpinan Bapak Rusli Habibie dan Idris Rahim mengupayakan beberapa terobosan yaitu dengan melakukan Restrukturisasi Armada Perikanan Tangkap, melalui Bantuan Sarana Produksi Perikanan Tangkap berupa Kapal Inkamina > 30 GT beserta alat tangkapnya.

Langkah ini diambil oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai

jawaban untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pengembangan perikanan tangkap di Provinsi Gorontalo yaitu masih tingginya (97,67 persen) armada tangkap di Provinsi Gorontalo masih berstatus dibawah > 30 GT (perahu tanpa motor dan motor tempel) dan kesemuanya dimiliki oleh nelayan kecil (nelayan tradisional). Dengan kondisi tersebut, nelayan tentu saja tidak akan mampu menghasilkan produksi yang optimal. Apalagi para nelayan juga masih tergantung pada kondisi musim, dan cuaca, yang artinya bisa dipastikan jika mereka tanpa peralatan dan kapal yang memadai dan modern, maka sulit bagi nelayan untuk bisa meningkatkan hasil produksinya, dan produktivitas. Upaya

pengembangan

restrukturisasi

Armada

perikanan

tangkap

melalui

pembangunan dan penyediaan kapal Inkamina Kapasitas diatas 30 GT di Provinsi Gorontalo merupakan upaya dan solusi Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk membangun suatu perikanan tangkap yang modern di Provinsi Gorontalo yang berbasis pada Blue Economy. Keseriusan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam pengembangan perikanan tangkap melalui Restrukturisasi Armada Tangkap Kapal Inkamina > 30 GT,

ditandai dengan komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo

II-22


untuk membangun dan menyediaan kapal Inkamina >30 GT dari tahun 2010 sampai dengan tahun ini 2014, dan semuanya untuk disalurkan kepada kelompok nelayan yang memenuhi kriteria dan persyaratan, khususnya untuk kegiatan operasionalnya. Sebagai informasi dari tahun 2010 sampai tahun 2014 ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui anggaran APBN dan APBD sudah mengalokasikan pembangunan dan penyediaan kapal Inkamina > 30 GT sebanyak 45 unit, dengan nilai total sebesar Rp. 59.250.431.000,-. Disamping penyediaan kapal, bantuan bagi perikanan tangkap lainnya adalah sarana Produksi untuk penguatan system rantai dingin dan pengolahan ikan dari proses penangkapan sampai pasca produksi. Pelaksanaan kegiatan pada Bidang Perikanan Budidaya di Provinsi Gorontalo tahun 2013 dan tahun 2014 ini diarahkan untuk membangun kesiapan masyarakat pembudidaya ikan dalam menghadapi tantangan, mengatasi permasalahan pembangunan perikanan budidaya dan mendayagunakan potensi sumberdaya lahan budidaya untuk mendorong dan menghidupkan kegiatan produksi perikanan berbasis ekonomi rakyat, mendorong dan meningkatkan perolehan devisa negara, serta mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat pembudidaya di pedesaan. Melalui dana APBD Provinsi Gorontalo TA. 2014 melaksanakan Program Pengembangan Budidaya Perikanan diimplementasikan kedalam tiga kegiatan yang mengacu pada pengembangan tiga kawasan perikanan budidaya yaitu (1). Pengembangan kawasan budidaya air tawar ; (2). Pengembangan Kawasan budidaya air payau dan : (3). Pengembangan kawasan budidaya air payau. Dari beberapa program perikanan budidaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, ada tiga program/kegiatan perikanan budidaya yang menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu (1). Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan Laut/Payau dan Operasional UPTD Balai Pengembangan Benih Ikan Laut dan Payau (BPBLP) melalui Penyediaan Benih ikan, bibit rumput laut dan pakan ikan) bagi Pembudidaya kecil, pembudidaya pemula dan Unit Pembenihan Rakyat (UPR); (2). Memberikan sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik bagi pembudidaya yang sudah mampu melaksanakan kegiatan budidaya sesuai dengan standart CBIB. Sampai dengan tahun 2014 Provinsi Gorontalo telah ditargetkan oleh pusat sebanyak 100 kelompok pembudidaya yang disertifikasi.

Target ini

berhasil dilampaui dengan capaian 105 % atau 105 usaha budidaya yang telah disertifikasi.; (3). Melaksanakan program PUMP perikanan budidaya. Program ini bertujuan

untuk Pengembangan Sistem Usaha Perikanan Budidaya yaitu

terpenuhinya kebutuhan modal kerja guna berkembangnya usaha perikanan budidaya yang mandiri. Disamping kegiatan tersebut, pemerintah provinsi juga mendesain Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dengan Program Pengembangan Desa

II-23


Nelayan Tangguh (PDNT) yang merupakan Prigram Inovasi Pemerintah untuk mengatasi permasalahan masyarakat khususnya masyarakat nelayan pesisir. Program PDNT ini merupakan salah satu program yang sangat penting, sehingga pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 program ini sudah menyentuh 28 Desa nelayan dari 77 desa yang ditargetkan. Pada pelaksanaan program PDNT ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo selain memberikan dan mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan sarana produksi perikanan berupa (mesin tempel, mesin katinting, perahu, alat tangkap, cool box dan peralatan perikanan lainnya) juga mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan Waserda (warung serba ada) bagi kelompok perempuan pesisir yang merupakan istri-istri para nelayan. Kegiatan ini juga mengakomodir bahwa program perikanan dan kelautan juga diharapkan berbasis pada pemenuhan kebutuhan gender. Jumlah nelayan/perempuan pesisir yang sudah mendapat sarana produksi perikanan melalui program PDNT yaitu tahun 2012 sejumlah 31 kelompok nelayan atau 403 orang dan tahun 2014 naik menjadi 40 kelompok dengan jumlah 450 orang. Selain Program PDNT (Program Pengembangan Desa Nelayan Tangguh), Pemerintah

Provinsi

Gorontalo

pada

program

kelautan

dan

pesisir

juga

mengalokasikan anggaran pada kegiatan program usaha garam rakyat (PUGAR) yang berlokasi di kec, Wonggarasi Kab. Pohuwato. b. Sektor Kehutanan Pada sektor kehutanan, pada tahun 2012 telah disusun master plan penataan hutan Provinsi Gorontalo 2012-2016 dalam upaya untuk melestarikan hutan di Gorontalo, juga telah dilakukan upaya-upaya dalam penataan kawasan hutan sesuai peruntukkannya, dengan merehabilitasi hutan dan lahan kritis untuk mengurangi isu pemanasan global seluas 4500 Ha, dan penanaman tanaman hutan dengan tanaman produktif seluas 200 Ha, melakukan perlindungan dan konservasi sumberdaya

hutan

dan

pemanfaatan

potensi

sumberdaya

hutan

dengan

melakukan penataan 4 KPH di tahun 2013 serta melaksanakan operasi pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan dalam rangka menurunkan tingkat pencurian kayu, illegal logging dan perambahan hutan. Dalam rangka mendukung kegiatan Rehabilitasi Hutan lindung dengan Gerakan Penanaman 1 Milyar Pohon, Pemerintah Provinsi Gorontalo memberikan kontribusi melakukan penanaman pohon maupun memberikan bantuan bibit kepada masyarakat dan kelompok tani berupa bibit tanaman kehutanan, bibit tanaman Multi Purpose Tree Species (MPTS), bibit tanaman produktif dan bibit tanaman serbaguna sebanyak 50.482 pohon. Untuk hasil produksi hutan terdiri dari kayu log dengan nilai produksi pada tahun 2014 sebesar 60.764,61 M3 meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya

II-24


mencapai 21.772,94 M3, sedangkan untuk kayu gergajian produksi mencapai 21.267,61 M3 artinya meningkat dibanding tahun 2013 yang mencapai 1.324,53 Untuk produksi Rotan mencapai 880 ton jauh menurun dibanding tahun 2013 sebesar 960.000 ton. c. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Lembaga Keuangan. Pengembangan koperasi pada tahun 2014 dilaksanakan melalui sejumlah kegiatan strategis dalam bentuk pembinaan dan sosialisasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta fasilitasi baik kepada koperasi aktif maupun tidak aktif, juga terhadap kelompok masyarakat atau badan usaha yang hendak membentuk koperasi baru dan pembentukan koperasi. yang berkualitas sebanyak 15 koperasi, yang tersebar di 6 kabupaten/kota. Hal itu telah meningkatkan jumlah koperasi, dengan realisasi peningkatan sebanyak 1.131 koperasi dari target yang ditetapkan 1.060 koperasi. Capaian tersebut meningkat dari tahun 2013 yang masih berjumlah 1.101 koperasi. Sedangkan jumlah koperasi berkualitas sebanyak 15 koperasi sudah memenuhi target yang ditetapkan sebanyak 15 koperasi. Capaian tersebut masih sama dengan capaian tahun 2013 sebanyak 15 koperasi. Dengan terus membaiknya iklim usaha dan iklim investasi di daerah, membaiknya akses masyarakat terhadap permodalan baik KUR maupun skim kredit lainnya sebesar Rp. 131.818 M baik yang disediakan oleh perbankan maupun oleh lembaga non bank, tersedianya informasi pasar baik lokal, regional, nasional maupun internasional di tahun 2014 telah meningkatkan jumlah UMKM dengan realisasi 70.590 UMKM dari target yang ditetapkan sebesar 65.705 UMKM, meningkat dibanding tahun 2013 yang sejumlah 63.434 UMKM. Selain itu tahun 2014 Pemerintah Provinsi Gorontalo juga memberikan modal usaha bagi Wira Usaha Baru (WUB) yang terdiri dari WUB keluarga miskin, WUB mahasiswa dan WUB Potensial sebanyak 859 UMKM dari target yang ditetapkan sebanyak 650 UMKM. d. Perdagangan dan Perindustrian. Dalam penyelenggaraan dan pengembangan urusan perdagangan di tahun 2014 telah dilakukan upaya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, meningkatkan ekspor, melakukan upaya efisiensi perdagangan dalam negeri dan melakukan upaya dalam meningkatkan standarisasi mutu barang. Sehingga dari upaya tersebut di tahun 2014 beberapa hasil pencapaiannya dapat ditunjukkan dari perkembangan ekspor menjadi 83.528,53 ton dari target yang di tetapkan sebesar 68.046 ton, meningkatnya jumlah perdagangan antar pulau menjadi sebesar 810.617 ton dari target 789.492 ton. Selain itu untuk menjamin kualitas komoditi yang akan diperdagangkan dilakukan pengujian komoditi

oleh UPTD Balai

Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) yang mencapai 243 kali pengujian serta penerbitan sertifikat mutu sebanyak 12 sertifikat.

II-25


Dalam meningkatkan distribusi Barang/Jasa di tahun 2014 telah dilakukan revitalisasi pasar sebanyak 4 unit 6 pasar tradisional, yaitu Pasar tradisonal Moodu, Pasar Bululi, Pasar Tanggajaya, dan Pasar Panipi. Disamping itu dari sisi pelayanan Pemerintah provinsi di tahun 2014 juga membantu penanganan kasus pengaduan konsumen, yang diindikasikan dengan pemberkasan dan penanganan kasus pengaduan

konsumen

terhadap

seluruh

kasus

yang

diadukan. Kemudian

dilaksanakan tera dan tera ulang alat Ukuran Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP), yang diindikasikan dengan pelaksanaan tera-tera ulang alat UTTP sebanyak 12.750 UTTP sesuai target yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Gorontalo 2012-2017 untuk tahun 2014 sebanyak 12.750 UTTP. Dalam rangka perlindungan konsumen dan keamanan perdagangan dilaksanakan Pasar Tertib Ukur, yang diindikasikan dengan tercapainya 2 Pasar Tertib Ukur di Provinsi Gorontalo, sehingga total pasar Tertib Ukur di Provinsi Gorontalo berjumlah 12 Pasar. Untuk

mengembangkan

sektor

perindustrian

pada

tahun

2014

dalam

meningkatkan kualitas dan kuantitas industri kecil dan menengah diupayakan melalui peningkatan kompetensi sumberdaya manusia, fasilitasi wirausaha baru IKM, disamping itu pengembangan kompetensi inti One Village One Product (OVOP) dan kluster industri juga dilakukan dalam meningkatkan produktivitas produk IKM. Dari upaya yang dilakukan tersebut telah meningkatkan jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) meningkat menjadi sebanyak 13.688 unit di tahun 2014 dibandingkan dengan jumlah IKM ditahun 2013 yang hanya sebesar 12.842 unit dan jumlah sentra IKM 289 sentra IKM ditahun 2014. Selain pencapaian tersebut ditahun 2014 juga dilakukan pembentukan Desa Industri Mandiri (DIM) sebanyak 1 (satu) kluster yang berpusat di Ayula Utara Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango dengan kegiatan Agro Industri Pupuk Pelengkap Cair (PPC). e. Pariwisata dan Budaya Dalam

penyelenggaraan

urusan

pariwisata

di

tahun

2014

di

lakukan

pengembangannya melalui upaya pemasaran dan promosi pariwisata dan melaksanakan Festival Bahari Olele, Festival Karawo, mengikuti pelaksanaan Kemilau

Sulawesi

dan

Festival

kuliner.

Upaya

lainnya

adalah

melalui

pengembangan seni dan budaya daerah dengan melaksanakan pemilihan "Nou dan Uti", pelaksanaan semarak Tumbilatohe, pelaksanaan karapan sapi dan pacuan kuda. Dalam melestarikan mengembangkan seni dan budaya di Provinsi Gorontalo di tahun 2014 juga dilaksanakan workshop pelestarian seni dan budaya. Dari upaya - upaya tersebut diperoleh capaian dalam peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Gorontalo sebanyak 356.799 wisatawan di tahun 2014, capaian ini

II-26


telah melebihi target yang ditetapkan di tahun 2013 dalam RPJMD 2012 - 2017 sebanyak 100.000 wisatawan, untuk rata - rata lama tinggal telah mencapai 4 (empat) hari. Tahun 2014 juga telah disusun masterplan pengembangan kawasan pariwisata Pantai Botutonuo dan Olele. f. Pertambangan Potensi pertambangan di provinsi Gorontalo cukup tinggi, baik itu komoditas logam maupun batuan dan non logam yang tersebar hampir di semua wilayah Gorontalo. Potensi komoditas logam terdiri dari emas yang tereka sebesar 218.133.132.151,07 ton yang berada di Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato. Komoditi perak tereka sebesar 217.463.591.225,87 ton yang tersebar di Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Pohuwato. Komoditi tembaga tereka sebesar 217.976.091224,87 ton yang tersebar di Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo

Utara,

dan

Kabupaten

Pohuwato.

Kemudian

untuk

potensi

pertambangan dengan komoditi batuan dan non logam terdiri atas batuan andesit sebesar 2.506.000.000 ton, granit sebesar 888.500.000 ton, Dasit sebesar 1.776.125.000 ton, Basal sebesar 1.000.000.000 ton, batu gamping sebesar 19.948.748.500 ton, felspar sebesar 2.500.000 ton, lempung 750.000.000 ton, pasir batu & sirtu sebesar 282.250.000 ton, marmer 18.869,96 ton dan toseki sebesar 51.247.568,62 ton. Dari potensi yang ada tersebut, maka di tahun 2014 dalam rangka peningkatan pengamanan dan perlindungan terhadap sumberdaya hutan, sumberdaya mineral dan energi, peningkatan pemahaman, kesadaran, kepedulian serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan, mineral dan energi serta memantapkan dan melindungi keberadaan kawasan hutan dan areal pertambangan di Provinsi Gorontalo dilakukan pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan bagi 37 IUP logam, pengeboran air tanah untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat di daerah sulit air. Dari upaya yang dilakukan tersebut diperoleh capaian peningkatan rasio elektrifikasi sebesar 74,48 persen di Tahun 2014 meningkat dibanding tahun 2013 sebesar 73,58 persen serta Rasio Lokasi Pertambangan Tanpa Izin yang dibina sebesar 23,14 persen ditahun 2014 meningkat dari tahun 2013 sebesar 20,76 persen. 2.1.4.2. Infrastruktur Wilayah a. Infrastruktur Transportasi Peningkatan infrastruktur transportasi dilakukan melalui pengelolaan Jalan Provinsi hingga tahun 2014 sepanjang 432,51 km dan jembatan di ruas jalan Provinsi sejumlah 51 buah dengan panjang 551,80 M. Pada tahun 2014 untuk menjaga kemantapan jalan dan jembatan telah dilakukan pemeliharaan berkala pada ruas jalan Provinsi sepanjang 8,14 Kilometer dan pemeliharaan rutin jalan Provinsi sepanjang

209,41 Kilometer. Panjang jalan provinsi yang dibangun dan

II-27


ditingkatkan sepanjang 27,86 kilometer, sedangkan panjang jalan strategis provinsi yang dibangun dan ditingkatkan sepanjang 5,7 kilometer. Disamping itu jembatan yang dibangun di ruas jalan Provinsi 1 (satu) buah, pembangunan jembatan diruas strategis Provinsi sebanyak 2 (dua) buah. Panjang jalan provinsi yang direhabilitasi/dipelihara dalam meningkatkan kondisi mantap diantaranya meliputi pemeliharaan berkala ruas jalan Molombulahe – Bubaa 3,59 Km, Ruas Tangkobu – Pentadu 2,00 Km, Ruas Bilato – Tangkobu 1,93 Km, Ruas Suwawa-Talubolo 1,34 Km, Ruas Jalan Pangeran Hidayat (Kota UtaraKota Tengah) 1,00 Km, Ruas Batuda’a – Gorontalo 0,26 Km. Selanjutnya untuk penanganan jembatan Provinsi Gorontalo tahun 2014, telah dibangun beberapa jembatan pada ruas jalan Provinsi yakni Jembatan Sigaso sepanjang 25,5 meter, dengan jenis konstruksi Gider Beton I, Jembatan Potanga sepanjang 36,6 meter dengan konstruksi jembatan bailey dan jembatan pada ruas jalan DuhiyadaaImbodu dengan bentang sepanjang 20 meter, dan jenis konstruksi Balok T. Dari pengembangan tersebut, hingga tahun 2014 kondisi jalan di Provinsi Gorontalo adalah dengan kondisi baik 190,45 Km, kondisi sedang 21,18 Km, kondisi rusak ringan 32,96 Km, kondisi rusak berat 77,97 Km, dan jalan yang belum tembus/terbuka masih sepanjang 109,95 Km, kondisi tersebut meningkat dibanding tahun 2013 dimana kondisi jalan di Provinsi Gorontalo adalah dengan kondisi baik 186,47 Km, kondisi sedang 22,70 Km, kondisi rusak ringan 35,42 Km, kondisi rusak berat 77,97 Km. Sedangkan kondisi jalan nasional dalam wilayah Provinsi Gorontalo yang sepanjang 606,696 Km di tahun 2013 yaitu, kondisi baik 232,550 Km, kondisi sedang 302,898 Km, kondisi rusak ringan 34,848 Km, kondisi rusak berat 36,400 Km. Untuk meningkatkan pelayanan transportasi melalui dinas Perhubungan semenjak tahun 2014 disediakan 2 terminal yang sudah memenuhi kriteria tipe B, angkutan darat perintis yang melayani 4 lintasan (Gorontalo-Bondawuna, Gorontalo-Bubaa, Gorontalo-Pangea, Terminal Isimu-Mulyonegoro-Satria), serta pemasangan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan LLAJ diruas jalan provinsi. Pengembangan transportasi laut terus dilakukan melalui peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan kepala kantor pelabuhan Gorontalo yang secara administratif menjalankan operasionalnya. Provinsi Gorontalo memiliki 5 pelabuhan laut yang terletak di pesisir utara dan selatan. Di pesisir utara terdapat pelabuhan anggrek yang di khususkan untuk melayani barang secara cargo dan peti kemas baik pelayaran dalam negeri maupun internasional, serta pelabuhan kwandang digunakan untuk pelayaran rakyat ke Buol dan Toli-Toli Sulawesi Tengah. Sedangkan dipesisir selatan terdapat pelabuhan Gorontalo, pelabuhan Tilamuta dan pelabuhan Bumbulan yang berfungsi sebagai pelabuhan pengumpul dan pendistribusi di daerah kawasan Teluk Tomini. Kelima pelabuhan tersebut terus

II-28


dilakukan upaya pengembangannya baik melalui APBN maupun APBD. Capaian peningkatan produktivitas bongkar muat di pelabuhan Gorontalo tahun 2014 telah mencapai rata - rata 3.526 ton/hari sudah melebihi target RPJMD sebesar 2.700 ton/hari, sedangkan kapasitas layanan kapal di pelabuhan sudah mencapai 10.000 DWT. Pengembangan transportasi udara di Provinsi Gorontalo terus diupayakan melalui peningkatan sarana dan prasarana bandar udara Djalaluddin yang menjadi satu satunya bandar udara di Gorontalo dengan status bandara Nasional kelas II C, kapasitas landasan dapat didarati Boeing 737, Run Way panjang 2.500 m x 45 m, Taxiway 2 buah ukuran 115 m x 23 m, Apron ukuran 231,5 m x 80 m untuk kapasitas parkir 2 (dua) buah pesawat. Untuk tahun 2014 juga telah dilaksanakan pembangunan tahap awal Terminal Baru Bandara Djalaludin seluas 4.896 m2. Disamping itu untuk mewujudkan pembangunan Infrastruktur Kereta Api, maka tahun 2014 telah disusun 1 dokumen untuk Pra-FS/FS jalur Kereta Api. b. Sumberdaya Air dan Irigasi Pada tahun 2014 Indikator kinerja utama yang menjadi tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah : “Terwujudnya Pengembangan / Rehabilitasi

Jaringan irigasi”. Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas irigasi, serta jaringan Lainnya. Berdasarkan Hasil Survey dan perencanaan umum SDA serta memperhatikan Renstra Dinas PU Provinsi Gorontalo maka pada tahun 2014 diprioritaskan pada 7 Daerah Irigasi yang bersumber dari APBD yang terdiri dari Rehabilitasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Bulia, Huludupitango, Tolinggula, Tabulo/Latula, Taluduyunu, Pilohayanga, dan Irigasi Bongo. Realisasi dari target indikator ini sudah mencapai 100%, dimana Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2014 bisa tercapai yaitu sebesar 17.905 Ha melebihi target yang ditetapkan RPJMD untuk tahun 2014 sebesar 17.131 Ha. Pada tahun 2014 Kegiatan Rehabilitasi / Peningkatan Jaringan Irigasi Pertanian (DAK) sebesar 9.911 M, belum mencapai target renstra sebesar 11.000 M. Beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 antara lain program Pengembangan dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan lainnya dengan kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun

dengan

anggaran

sebesar

Rp.

5.191.331.000,-

serta

Kegiatan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK) sebesar Rp. 14.828.237.537,-. c. Pemukiman Dalam urusan pemukiman Pemerintah Provinsi telah melakukan penanganan kawasan pemukiman melalui pembangunan jalan lingkungan di kawasan RSH,

II-29


kawasan pemukiman kumuh nelayan, kawasan kumuh perkotaan yang telah mencapai lebih kurang 30.822 meter. Juga telah di bangun jalan pada kawasan agropolitan dan jalan pada Desa-Desa potensial sepanjang 19,64 km, diatas target yang ditetapkan sepanjang 17 Km, kemudian pembangunan drainase pada kawasan permukiman penduduk lebih kurang 21.500 meter. Untuk tahun 2014 telah dilakukan pembangunan rumah layak huni sebanyak kurang lebih 800 unit Mahyani dari target yang ditetapkan 1.000 unit yang tersebar di kabupaten dan kota se-Provinsi Gorontalo. Disamping itu untuk mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dasar masyarakat desa, maka Pemerintah Provinsi membangun infrastruktur dasar untuk 59 desa tertinggal. Dari upaya yang dilakukan tersebut, capaian indikator dalam mewujudkan desa maju dan mandiri dapat terpenuhi sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 3 desa dan 3 kelurahan. d. Persampahan dan Sanitasi Dalam peningkatan pengelolaan persampahan dari tahun 2011 telah dibangun pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) 3R sebanyak 4 unit. Disamping itu juga telah dibangun tempat pembuangan akhir (TPA) Talumelito yang diperuntukkan untuk melayani 2 (dua) wilayah yaitu kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo dengan kapasitas tampung kurang lebih 355.670 m3. TPA tersebut telah mulai di fungsikan sejak bulan September 2011 dengan sistem sanitari landfill dan juga berfungsi sebagai Kawasan Industri Pengelolaan Sampah (KIPS). Sampai saat ini di Provinsi Gorontalo telah dibangun beberapa TPA dengan sistem sanitari landfill yang konstruksinya dibiayai oleh dana APBN, sedangkan pembebasan lahan dan fasilitas pelengkap lainnya dibiayai oleh APBD kabupaten. Adapun kebutuhan untuk layanan daya tampung TPA 5 (lima) tahun kedepan adalah + 4.745.000 m3, sehingga masih dibutuhkan pembangunan TPA yang ramah lingkungan + 4.089.849 m3. Berdasarkan kemampuan daya tampung TPA tersebut maka dibutuhkan pembangunan baru di Kab. Bone Bolango serta pengembangan sarana prasarana TPA yang ada saat ini. Khusus TPA Talumelito diperlukan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Dalam peningkatan sanitasi dasar, hingga tahun 2011 telah dibangun sarana prasarana seperti septitank komunal 1 (satu) lokasi, air limbah komunal untuk 4 (empat) lokasi. Untuk tahun 2014 telah dibangun MCK sebanyak 56 unit, dalam rangka fasilitasi dan penyediaan sanitasi setempat yang memadai, juga dilakukan pembangunan Jaringan pipa air bersih yang mencakup pemenuhan kebutuhan air bersih bagi 3 160 kepala keluarga yang berlokasi di Kecamatan Pulubala dan Tibawa, Leato Utara, Marisa/Paguat, Tolongio, Tinemba, Lemito, Tongo, Leato Selatan, Dambalo dan Biluhu. Untuk sumur dangkal berlokasi di Desa Ulapato, Tuladenggi, Timuato, Buhu,Mootilango, Tolango, Ilangata, Popalo, Monas, Tudi,

II-30


Lonuo, Dunggala, Talulobutu, Huntu, Tamboo, Sosial, Tangkobu, Popayato Barat, Marisa, Paguat, Telaga Biru;

Sedangkan untuk Pembangunan MCK pada

perkampungan

sanitasi

kumuh,

rawan

dan

daerah

pesisir

berlokasi

di

Kabupaten/kota. Pada tahun 2014 dilaksanakan program percepatan pembangunan sanitasi permukiman (PPSP) di 4 (empat) Kabupaten/Kota yaitu di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan kabupaten Gorontalo Utara. Program PPSP dimaksudkan sebagai program pembangunan sanitasi menyeluruh yang terintegrasi dari pusat hingga daerah, dimana pembangunan dan pengelolaan sanitasi dilakukan secara sinergi oleh seluruh stakeholder sanitasi baik dari pihak pemerintah maupun non-pemerintah diseluruh tingkatan masyarakat. Dari upaya yang dilaksanakan tersebut diperoleh capaian jumlah bangunan penyediaan sanitasi yang terbangun sebanyak 64 unit ditahun 2014, capaian ini telah melebihi target yang ditetapkan sebanyak 120 unit. e. Air Minum dan Air Bersih Target pencapaian pelayanan air minum sesuai dengan target MDG’s Nasional sampai tahun 2016 yaitu 70% untuk air bersih dan target untuk Sanitasi 75 % dari total jumlah penduduk pada suatu daerah. Di Provinsi Gorontalo sampai tahun 2014, pencapaian target air minum baru mencapai 66,45% atau 312.315 jiwa, dan untuk sanitasi tahun 2014 cakupan yang terlayani pada tahun 2014 ±1.674 jiwa. Pembangunan Sektor Air Minum Perkotaan

sampai dengan tahun 2011

sudah terbangun 23 unit SPAM IKK dengan Total Kapasitas Produksi 180 liter/det, Pembangunan Jaringan Pipa pada Kawasan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Pangkalan Pendaratan Ikan, dan desa Tertinggal (PPDT) dengan panjang pipa ± 215 kilometer. Beberapa SPAM IKK maupun SPAM MBR telah dibangun dengan kapasitas antara 10-20 liter/detik yang tersebar di seluruh provinsi Gorontalo. Pembangunan dimaksud untuk memenuhi target pelayanan air minum kepada masyarakat terutama di daerah perdesaan dan perkampungan nelayan. Target pencapaian pelayanan air minum sesuai dengan target MDG’s Nasional sampai tahun 2015 yaitu 68,87 persen untuk air bersih dan target untuk Sanitasi 62,4 % dari total jumlah penduduk pada suatu daerah. Di Provinsi Gorontalo untuk tahun 2014, pencapaian target air minum baru mencapai 42,5 persen atau 474.144 jiwa dan sanitasi mencapai 46,55 persen atau 555.585 jiwa. Pada tahun 2014 jumlah SR yang terlayani oleh akses air bersih melalui fasilitasi dan sistem penyediaan air bersih dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan sebanyak 8.370 SR / 1.674 KK, capaian ini masih jauh dari target yang ditetapkan sebanyak 25.000 SR.

II-31


f. Sumber Daya Energi Provinsi Gorontalo memiliki potensi sumberdaya energi baru terbarukan yang cukup besar untuk dapat dimanfaatkan memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, diantaranya potensi sumber daya air + 65,4 MW dan potensi panas bumi 110 MW. Total potensi energi terbarukan tersebut sebesar 175,4 MW dan yang baru termanfaatkan adalah potensi energi air sebesar 3,5 MW, sedangkan Potensi panas bumi Suwawa 110 MW telah ditetapkan sebagai Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP) dengan SK Menteri ESDM Nomor : 0025 K/30/MEM/2009 telah dilengkapi survey magnetotellurik sehingga siap dilelang.

Potensi panas bumi pentadio

dengan temperature 70°C telah dimanfaatkan sebagai lokasi wisata dan dalam waktu dekat akan ditetapkan sebagai WKP melalui SK Menteri ESDM. Potensi energi panas bumi lainnya yang belum dikembangkan tersebar di 4 (empat) kabupaten yakni Kecamatan Dengilo dengan temperature 50° C, Kecamatan Botumoito dengan temperature 42° C, Kecamatan Boliyohuto dengan temperature 62° C dan Kecamatan Kwandang dengan temperatur 65° C. Dengan total sumberdaya diperkirakan sebesar 160° (MWe). Hingga tahun 2014 sistem jaringan energi listrik di Provinsi Gorontalo terdiri dari 10 (sepuluh) PLTD, 1 (satu) PLTM dan 2 (dua) PLTU masing-masing PLTU Molotabu dan PLTU Anggrek 2 x 25 Watt yang masih dalam proses pembangunan. Dalam rangka

meningkatkan

rasio

elektrifikasi

di

tahun

2013

dilakukan

upaya

pemeliharaan 70 unit PLTS, pemeliharaan 1 unit PLTMH dan menggalakkkan program "Listrik Pintar" bekerjasama dengan PLN yang melakukan penyambungan listrik terhadap Rumah Tangga Miskin (RTM) tersebar di kabupaten dan kota seProvinsi Gorontalo. Dari upaya yang dilakukan tersebut capaian peningkatan rasio elektrifikasi sebesar 74,78 persen di tahun 2014 meningkat dibanding tahun 2013 yang sebesar 74,75 persen. Dan dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui dinas kehutanan dan pertambangan melakukan fasilitasi demi terselenggaranya konversi minyak tanah ke elpiji dan melakukan pengawasan distribusi BBM dan elpiji di kabupaten dan kota se-Provinsi Gorontalo. g. Penataan Ruang Dalam rangka mewujudkan penataan ruang yang efektif dan efisien sejak tahun 2011 telah ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 04 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah

(RTRW)

Provinsi Gorontalo

tahun

2010

-

2030.

Dalam

operasionalisasi amanat Perda RTRW tersebut diupayakan dalam meningkatkan kinerja BKPRD dalam memfasilitasi penyusunan Perda RTRW kabupaten dan kota.

II-32


h. Pemerintahan Umum Dalam urusan pemerintahan umum, beberapa capaian yang telah dilakukan hingga tahun 2014 adalah : a. Pengembangan Kapasitas SDM Aparatur, dilakukan dengan meningkatkan kemampuan SDM aparatur adalah; Bantuan tugas belajar S-2 dan PNS provinsi, bantuan

akhir

studi,

perbaikan

sistem

promosi

dan

analisa

jabatan,

penyelenggaraan diklat formal dan non formal, penataan sistem administrasi kepegawaian secara elektronik dan penerapan SIMPEG. Pada tahun 2014 Pemerintah provinsi telah kembali dapat menyelenggarakan Diklat PIM IV, PIM III dan Diklat PIM II, dimana persentase PNS yang menempati jabatan sesuai standar kompetensi jabatan dapat dilihat dari rasio PNS menduduki jabatan Struktural yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan/ Kepemiminan. Sesuai data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Aparatur Daerah Provinsi Gorontalo per desember 2013 dimana Eselon I yang belum mengikuti diklat kepemimpinan sebanyak 1 orang, Eselon II yang sudah mengikuti diklat kepemimpinan sebanyak 33 orang dan yang belum mengikuti diklat sebanyak 5 orang, Eselon III yang sudah mengikuti diklat kepemimpinan sebanyak 156 orang dan yang belum mengikuti diklat sebanyak 10 orang, sedangkan Eselon IV yang sudah mengikuti diklat kepemimpinan sebanyak 406 orang dan yang belum mengikuti diklat sebanyak 36 orang. b. Dalam hal Pengadaan Barang dan jasa dilakukan Bimtek Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 dan ujian sertifikasi keahlian pangadaan Barang dan jasa sebanyak 2 (dua) kali. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Perbendaharaan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Gorontalo Kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). c. Peningkatan kesejahteraan aparatur, dilakukan dengan pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dengan azas berkeadilan yaitu adanya perubahan metode perhitungan TKD berdasarkan beban kerja. Pemberian tunjangan kinerja daerah dimaksudkan untuk untuk mendorong spirit dan motivasinya dalam meningkatkan kinerja, yang berdampak juga pada peningkatan kesejahteraan aparatur. d. Peningkatan Kualitas Pelayanan Aparatur. Pada obyek ini disediakan prasarana penunjang kegiatan perkantoran, pemberian Kendaraan Dinas Operasional (KDO) bagi pejabat eselon III serta pembangunan gedung kantor pemerintah daerah di lokasi blok plan perkantoran yang terletak di desa ayula kabupaten bone bolango, dan pada tahun 2014 sudah terbangun 8 gedung yang sudah siap ditempati oleh 8 SKPD. e. Reformasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dilakukan melalui implementasi perencanaan pembangunan daerah berbasis IPM, pelaksanaan kualitas

II-33


Musrenbangda dengan melakukan revitalisasi mekanisme pelaksanaannya, evaluasi

kecamatan

IPM

dibawah

rata-rata

Provinsi,

mengadvokasi

pengembangan dan penentuan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Gorontalo, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah. Atas kinerja tersebut

pemerintah

Provinsi

Gorontalo

di

tahun

2014

memperoleh

penghargaan berupa penganugerahan Pangripta Nusantara peringkat III untuk kategori B Daerah dengan kriteria sumber daya belum optimal namun mempunyai potensi untuk menyusun perencanaan pembangunan yang berkualitas, serta penghargaan pengelolaan keuangan daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). f.

Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat, dilakukan dengan membuka komunikasi dengan masyarakat melalui media komunikasi dan cetak dengan mencantumkan nomor telpon Gubernur, Wakil Gubernur dan seluruh kepala SKPD dalam media cetak lokal.

g. Peningkatan

kualitas

pengawasan

dan

pembinaan

penyelenggaraan

pembangunan daerah, di tahun 2014 telah dilakukan penguatan kapasitas SDM pengawas dan pemeriksa bagi Auditor sebanyak 18 Orang dan aparat pengawas yang kompeten dalam pelaksanaan teknis pemeriksaan berjumlah 19 orang, Pembinaan dan Pengawasan serta Evaluasi pelaksanaan kegiatan SKPD secara berkala sebanyak 77 laporan hasil pemeriksaan, penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah sebanyak 38 Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus, peningkatan koordinasi pengawasan ditingkat Provinsi, Regional dan Nasional, identifikasi dini jenis pelanggaran dan tersusunnya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan (SOP). h. Pengembangan teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo, dilakukan melalui pengembangan server website Pemerintah Provinsi, penerapan pelayanan Samsat berbasis teknologi informasi yang memberikan

kemudahan,

kecepatan

dan

kepastian

layanan

kepada

masyarakat, Penerapan layanan Samsat Drive True dan Samsat Delivery serta E-Report. Untuk memudahkan pengelolaan keuangan dan aset diupayakan melalui penerapan aplikasi SIMDA dan SIMBADA i.

Berbagai upaya penerapan teknologi informasi disegala bidang mulai digagas pemerintah Provinsi Gorontalo dari tahun 2012. Untuk tahun 2012 Biro P2E menggagas penggunaan format penyerapan anggaran APBD pada seluruh SKPD Provinsi Gorontalo yang diadopsi dari Format Kendali dari Hulu ke Hilir TEPPA APBD Provinsi Aceh, pembentukan Tim Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Provinsi Gorontalo sebagai penghubung dalam sistem pelaporan ke Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), melaksanakan Rapat Pimpinan SKPD Provinsi untuk evaluasi percepatan penyerapan anggaran, dan melakukan desk proyek perkus

II-34


(perhatian khusus) untuk percepatan pelaksanaan proyek yang mengalami kendala. Sedangkan pada Tahun 2013, Biro P2E telah berinovasi menciptakan format secara sistemik berbasis jaringan melalui aplikasi e-Monep (electronic

monitoring, evaluasi dan pelaporan) untuk percepatan penyerapan anggaran dan pengendalian pembangunan dana APBD Provinsi Gorontalo.

Dengan

penggunaan e-Monep, Provinsi Gorontalo mendapat penghargaan rangking 3 (tiga) nasional berdasarkan penilaian UKP4 dalam hal percepatan penyerapan APBD, dan menghantarkan Wakil Gubernur Gorontalo menjadi pemateri nasional bidang percepatan pembangunan di Istana Kepresidenan Jogjakarta pada bulan Agustus 2013. Provinsi Gorontalo menjadi rujukan nasional dan beberapa daerah telah melakukan studi banding seperti Provinsi Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, dan Kota Bandung; dan beberapa daerah lainnya telah mengkonfirmasi kunjungannya pada Tahun 2014. Sedangkan untuk tahun 2014, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Bappeda Provinsi juga telah menerapkan Perencanaan dan Penganggaran berbasis Elektronik

melalui

dimaksudkan

untuk

aplikasi

e-Renggar.

menjamin

Penerapan

konsistensi

antara

aplikasi

e-renggar

perencanaan

dan

penganggaran daerah. Kedepan diupayakan akan dilakukan pengintegrasian ketiga aplikasi yaitu aplikasi SIMDA, e-Renggar dan e-Monev dalam rangka mendukung pelaksanaan tahapan pembangunan yang sistematis dan akuntabel berbasis elektronik. Tahun 2014 Pemerintah Provinsi Gorontalo juga telah menggagas aplikasi SIMPEDE untuk manajamen perjalanan dinas berbasis elektronik, dan aplikasi SIDAHA yaitu Sistem Informasi Daftar harga Satuan barang yang telah dilaunching Gubernur pada bulan Desember 2014. Disamping itu, beberapa SKPD juga telah menerapkan aplikasi berbasis TI dalam pengelolaan data di masing-masing SKPD. j.

Dalam Meningkatkan kinerja palayanan dalam pengadaan barang dan jasa serta guna meminimalisir praktek KKN dalam proses pengadaan barang dan jasa, pada tahun 2012 telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dibentuk dengan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 40 tahun 2012 tanggal 27 november 2012. Pembentukan ini dimakudkan khususnya dalam edisiensi pengadaan barang/jasa dari sebelumnya ditangani secara terpisah-pisah atau menyebar dimasing-masing SKPD menjadi lebih terintegrasi dalam suatu unit organisasi yang bertugas khusus untuk menangani pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

-

Untuk mengikuti proses pengadaan barang/jasa secara elektronik, setiap perusahaan harus melakukan verifikasi dokumen perusahaan pada sistem LPSE. Pada awal pemberlakuan sistem LPSE Tahun 2009, jumlah dokumen perusahaan yang terverifikasi 325 dokumen, Tahun 2010 meningkat menjadi

II-35


438 dokumen seiring dengan meningkatnya minat masyarakat mengikuti pengadaan barang/jasa secara elektronik, Tahun 2011 sebanyak 237 dokumen, dan Tahun 2012 sebanyak 273 dokumen, sedang Tahun 2013 sebanyak 144 dokumen dan ditahun 2014 sebanyak 91 dokumen. -

Pada Tahun 2014, terdapat 248 paket (Rp. 316.952 Milyar) yang selesai dilelang di LPSE Provinsi Gorontalo, yang digunakan oleh SKPD provinsi dan Satker Non Provinsi. Untuk SKPD Provinsi Gorontalo terdiri atas 215 paket (Rp. 293.573 Milyar) terbagi atas dana APBD 181 paket (Rp. 245.036 Milyar) dan dana APBN 34 paket (Rp. 48.537 M). Untuk SKPD Non Provinsi Gorontalo terdiri atas 33 paket (Rp. 23.379 Milyar) terbagi atas dana APBD 32 paket (Rp. 20.879 Milyar) dan dana APBN 1 paket (Rp. 2.500 M). Sedangkan yang gagal lelang ada 13 paket (Rp. 10.625 M) yang digunakan oleh SKPD provinsi dan Satker Non Provinsi. Untuk SKPD Provinsi Gorontalo gagal lelang dana APBD 8 paket (Rp. 7.870 Milyar). Untuk SKPD Non Provinsi Gorontalo gagal lelang dana APBD 5 paket (Rp. 2.755 Milyar).

k. Peningkatan

Keberdayaan

masyarakat

Pedesaan,

dilakukan

dengan

memfasilitasi program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) di Gorontalo dan

pelaksanaan

program

"Gerbang

Desa"

yang

difokuskan

pada

pengembangan potensi di Desa dan penyediaan infrastruktur yang menunjang peningkatan perekonomian di Desa, atas kinerja tersebut pemerintah Provinsi Gorontalo memperoleh penghargaan SIKOMPAK Award pada tahun 2014. l.

Dalam meningkatkan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, di tahun 2014 Sekretariat DPRD dalam hal memfasilitasi Legislatif telah menyelesaikan 14 (empat belas) buah Ranperda menjadi Peraturan Daerah.

m. Keberhasilan dan penghargaan ditingkat Nasional yang diperoleh pada tahun 2014 adalah : a. Penghargaan dalam pengelolaan keuangan dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI; b. Terbaik I Nasional dari Menkopolhukam dalam bidang Keamanan; c. Terbaik I Nasional dari UKP4 tentang Pengelolaan dan Penyerapan Keuangan; d. Penghargaan kategori Award Akselerasi Penerapan e-Procurement dari LKPP e. Penghargaan Kesatria Bakti Husada pada acara puncak Hari Kesehatan Nasional f.

Penghargaan School and Madrasah Accreditation dari Badan Akreditasi nasional

g. Pangripta Nusantara peringkat III untuk kategori B Daerah dengan kriteria sumber daya belum optimal namun mempunyai potensi untuk menyusun

II-36


perencanaan pembangunan yang berkualitas. Atas penilaian dokumen perencanaan tahun 2013 (RPJMD dan RKPD). 2.1.4.3. Investasi Perkembangan investasi di Gorontalo, dapat ditunjukkan dengan realisasi investasi PMA dan PMDN hingga tahun 2014 yang telah mencapai Rp. 3,243 Trilyun, Investor berskala nasional PMA dan PMDN sejumlah 15 PMA/PMDN serta rasio daya serap tenaga kerja sebesar 18.003. Hal ini seiring dengan semakin meningkatnya

iklim

investasi

yang

kondusif

disertai

dengan

peningkatan

pananganan permasalahan yang dihadapi PMA/PMDN, dan penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu untuk penanaman modal dengan menggunakan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elekteronik (SPIPISE) dan SIPD serta penyelenggaraan promosi dan peningkatan kerjasama investasi. 2.1.4.4 Sumber Daya Manusia Berdasarkan data BPS bahwa pada tahun 2013 Secara umum, komposisi umur penduduk Provinsi Gorontalo adalah 29,18 persen penduduk usia muda (0-14 tahun), 59,03 persen usia produktif 15-64 tahun dan 3,95 persen penduduk usia tua

(65

tahun

lebih).

Dengan

demikian,

angka

ketergantungan

yang

menggambarkan jumlah penduduk usia non produktif yang harus ditanggung oleh jumlah penduduk usia produktif, sebesar 56,13 pesen yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif di Provinsi Gorontalo menanggung sekitar 56 orang penduduk usia belum/tidak produktif. Pemerintah Provinsi Gorontalo terus berupaya mewujudkan sumberdaya manusia yang produktif, untuk itu pada tahun 2014 melalui kegiatan Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran serta tanpa secara langsung mengurangi angka kemiskinan dalam rangka meningkatkan keterampilan bagi para pencari kerja dengan tingkat pendidikan rendah terutama dikecamatan dengan IPM rendah. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain : 1) pelatihan kejuruan otomotif sepeda motor di Kota Gorontalo dan Kec. Bone Raya Kab. Bone Bolango; 2) pelatihan budidaya ikan air tawar di desa Barakati Kab. Gorontalo; 3) pelatihan processing hasil perikanan laut di desa BUbaa Kab. Boalemo; 4) pelatihan kejuruan menjahit di desa Popayato Kab. Pohuwato; 5) pelatihan pengolahan pakan ternak kambing di Kec. Bulango Ulu Kab. Bone Bolango; 6) pelatihan budidaya rumput laut di Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara; 7) pelatihan pembuatan pakan ternak sapi di Kec. Atinggola Kab. Gorontalo Utara.

II-37


2.1.5 Indikator Kinerja Penyelenggaraan pemerintah Daerah Indikator kinerja daerah yang ditetapkan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur hingga akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Tabel 2.15 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah No Indikator Kinerja Target 2014 Realisasi 2014 Misi Pertama, Memfokuskan peningkatan ekonomi atas dasar optimalisasi pemanfaatan potensi kewilayahan, mendorong laju investasi, percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan, sekaligus mengembangkan potensi unggulan dengan mengakselerasi secara cerdas terhadap pencapaian kesejahteraan rakyat 1. Pertumbuhan Ekonomi % 7,6 – 8 7,74 (PDRB tahun dasar 2000), 7,29 (PDRB tahun dasar 2010) 2. IPM 72.26 71,77 (2013) 3. PDRB per kapita ADHB (juta Rp) 10.909.103 11.991.349 (PDRB tahun dasar 2000) 22.589.057 (PDRB tahun dasar 2010) 4. Indeks Gini 0.40 0.40 (Maret 2014) 5. Jumlah nilai investasi berskala 2,604 Trilyun 3,023 Trilyun nasional PMDN dan PMA (Rp.) 6. Jumlah Panjang ruas jalan provinsi 27,86 Km yang dibangun & yang ditingkatkan 33 Km 7. Jumlah jembatan yang dibangun 2 Buah pada ruas jalan Stategis provinsi 2 Buah 8. Jumlah Panjang ruas jalan Strategis provinsi yang dibangun dan yang ditingkatkan 5 Km 5,7 Km 9. Jumlah Luas Areal Jaringan dan bangunan irigasi pertanian yang 17.131 Ha 17.131 Ha dipelihara (Operasi & Pemeliharaan) 13. Ratio Elektrifikasi 75,71% 74,48% Misi Kedua, Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendekatan kesesuaian keahlian serta pemenuhan mutu kwalitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan. 1. Angka Melek Huruf 96,00% 99,68% 2. Angka rata-rata lama sekolah (Belajar) 8.70 9 3. Angka Kematian Ibu/100.000 194,8 159,1 4. Angka Kematian Bayi/1.000 13,9 16 Kelahiran Hidup 5. Persentase penduduk dengan akses 61 % 46,55 sanitasi dasar yang layak 6. Persentase rumah tangga pengguna 67 % 42,50 air bersih yang sehat 7. Angka usia harapan hidup 67.88 67,54 8. Tingkat pengangguran terbuka (%) 4.25 4,18 9. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 65,10% 62.84% Misi Ketiga, Mengembangkan manajemen pengelolaan potensi sumberdaya kelautan, pertanian, peternakan, kehutanan, danau limboto dan potensi lingkungan lainnya yang lebih baik, saling terintegrasi serta lestari demi kepentingan kemakmuran rakyat.

II-38


No 1.

Indikator Kinerja Target 2014 Realisasi 2014 Meningkatnya indeks kualitas 81 97,43 lingkungan 2. Meningkatnya nilai tukar petani (NTP) - Subsektor tanaman pangan 91.86 96,31 - Subsektor Hortikultura 110,40 121,14 3. Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya (NTN-P) 106,45 97,50 4. Nilai Tukar Petani Kebun 128,03 92,80 5. Jumlah Populasi Ternak Besar (sapi/Ekor) 206.826 273.042 6. Jumlah Konsumsi Daging (Sapi)(kg/kapita/th) 3,2 2,77 Misi Keempat, Mengembangkan nilai-nilai religi, dalam kehidupan beragama yang rukun penuh kesejukan sekaligus memelihara keragaman budaya. Serta memperkuat peran pemberdayaan perempuan, perlindungan terhadap anak, termasuk issue kesetaraan gender dalam pembangunan. 1. Indeks Pemberdayaan Gender 57,55 57,55 2. Indeks Pembangunan Gender 64,35 64,35 Misi Kelima, Menciptakan sinergitas diantara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota di gorontalo dalam kaidah otonomi daerah sekaligus untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, menurunkan angka kemiskinan serta menjalankan sistem tata pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi. 1. Persentase penduduk miskin (%) 16 - 15 17,41 (September 2014) 2. Opini Pengelolaan Keuangan WTP WTP

2.2.

Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan Berdasarkan evaluasi program APBD tahun 2011 terhadap indikator RPJMD 2012 dan 2017 dan data BPS Provinsi Gorontalo berdasarkan capaian Misi

sebagai

berikut : Misi Pertama, Memfokuskan Peningkatan Ekonomi Atas Dasar Optimalisasi Pemanfaatan Pembangunan Unggulan

Potensi

Kewilayahan,

Infrastruktur

Dengan

Mendorong

Pedesaan,

Mengakselerasi

Laju

Sekaligus

Secara

Investasi,

Percepatan

Mengembangkan

Cerdas

Terhadap

Potensi

Pencapaian

Kesejahteraan Rakyat. Urusan yang terkait dengan misi pertama tersebut adalah hampir seluruh urusan pembangunan yang berhubungan dengan ekonomi, Urusan pekerjaan umum, Perhubungan, Pariwisata, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, industri, perdagangan, Ketenagakerjaan dan Energi Sumberdaya mineral. Sasaran Misi pertama adalah Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah,

Peningkatan

Pendapatan

Perkapita

Masyarakat

yang

berkeadilan,

Peningkatan Laju Investasi, Peningkatan pertumbuhan Usaha Koperasi dan UKM, Peningkatan Kinerja Ekspor Komoditi Unggulan Daerah dan Diservikasi Komoditi lainnya. Peningkatan Infrastruktur Daerah, Peningkatan Jalan Akses ke pusat-pusat produksi, Terwujudnya Kemandirian Desa dan Peningkatan Infrastruktur Desa.

II-39


Hasil evaluasi menunjukkan rata-rata pencapaian indikator Misi Satu sebagian besar telah mencapai target, seperti pada Tabel di bawah ini : Tabel 2.16 Evaluasi Capaian Misi Satu RPJMD Tahun 2014 No 1.

Indikator Pertumbuhan Ekonomi %

2.

IPM

3.

Laju inflasi provinsi (%)

4.

PDRB per kapita AHB (juta Rp)

5.

Indeks Gini

6.

Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN dan PMA (Rp.) Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di 8 obyek wisata unggulan Peningkatan lama tinggal Jumlah Panjang ruas jalan provinsi yang dibangun dan yang ditingkatkan Jumlah Panjang ruas jalan Strategis provinsi yg dibangun & yang ditingkatkan Jumlah jembatan yang dibangun diruas jalan provinsi Jumlah jembatan yang dibangun pada ruas jalan Stategis provinsi Jumlah Panjang pemeliharaan berkala jalan Provinsi Jumlah Luas Areal Jaringan & bangunan irigasi pertanian yang dipelihara (Operasi dan Pemeliharaan) Jumlah SR yang terlayani oleh akses air bersih melalui fasilitasi & sistem penyediaan air bersih dengan jaringan perpipaan & bukan jaringan perpipaan Jumlah Bangunan penyediaan Sanitasi yang terbangun Jumlah Panjang penanganan erosi, longsor & sedimentasi pada tebing-tebing, badan sungai ke areal Pertanian, persawahan, & permukiman masyarakat Jumlah panjang Tanggul pengaman pantai yg dibangun bagi permukiman masyarakat

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

13.

14. 15.

16. 17.

Meningkatnya layanan angkutan transportasi

Capaian Kinerja 2014 7,74 (PDRB tahun dasar 2000) 71,77 (2013)

7,6 – 8

7,7 – 8,1

>

72,26

72,76

< >

4–7

4-7

10.909.103

11.709.103

0,40

0,38

=

3,023 triliyun

2,604 Trilyun

3,255 Trilyun

>

356.799 orang

100.000 orang

105.000 orang

>

4 hari

4 hari

4 hari

=

27,86 Km

33 Km

10 Km

<

5,7 Km

5 Km

5 Km

>

1 Bh

2 Bh

2 Bh

<

2 Buah

2 Bh

2 Bh

<

8,14 Km

10 Km

10 Km

<

17.905 Ha

17.131 Ha

17.131 Ha

>

8.370 SR

25.000 SR (58 % Pencapaian MDG's)


<

64 Unit

120 Unit

120 Unit

<

838,29 M

1.120 M

1.580 M

<

98 M

200 M

300 M

<

4 terminal memenuhi kriteria tipe B


=

1 unit subsidi layanan angkutan pemadu moda

<


4 lintasan perintis (GtloBondawuna, Gtlo-Bubaa, Gtlo-Pangea, Term IsimuMulyonegoroSatria) Peningkatan produktivitas

Target 2015

Interpretasi blm tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)

6,14 11.991.349 (PDRB tahun dasar 2000) 0,40

-

18.

Target 2014

3.526 ton/hari

II-40

2 unit (subsidi) layanan angkutan pemadu moda 4 lintasan perintis (GtloBondawuna, Gtlo-Bubaa, Gtlo-Pangea, Term IsimuMulyonegoro -Satria) 2.700 ton/hr

4 lintasan perintis (GtloBondawuna, Gtlo-Bubaa, Gtlo-Pangea, Term IsimuMulyonegoro -Satria) 2.800 ton/hr

>

=

>


No

19. 20. 21. 22.

Indikator bongkar muat di pelabuhan seprovinsi Gorontalo Jumlah koperasi (unit) Jumlah koperasi berkualitas (Unit) Jumlah UMKM (Unit)

23.

Jumlah Wirausaha Baru (WUB) yg difasilitasi modal usaha (UMKM) Berkembangnya kluster industri

24.

Jumlah IKM (unit)

25.

Jumlah Sentra IKM (unit)

26.

Perkembangan ekspor (ton)

27.

30.

Jumlah perdagangan antar pulau (ton) Jumlah sarana distribusi barang/jasa yang dibangun Pengujian komoditi

31.

Penerbitan sertifikat mutu

32.

Ratio Elektrifikasi

29

Capaian Kinerja 2014

Target 2014

Target 2015

Interpretasi blm tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)

1.131

1.060

1.080

>

15

15

20

=

70.590

65.705

67.413

>

859

650

750

>

1 kluster

1 kluster

2 kluster

=

13.688

13.075

13.323

>

289 sentra

289 sentra

297 sentra

72.608

102.070

142.897

= <

66.126 ton

810.617

844.663

4 pasar traditional 243 kali



=

12 sertifikat

12 sertifikat

12 sertifikat

=

74,48 %

75.75 %

76.75 %

<

<

>

Misi kedua, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendekatan kesesuaian keahlian serta pemenuhan mutu kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan. Misi kedua ini ditargetkan untuk mempersiapkan sumber daya manusia dengan tingkat kualitas siap pakai, sekaligus bertujuan memberikan jaminan yang memadai melalui layanan “gratis” terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar hingga menengah, termasuk dibidang kesehatan melalui pola insentif yang diistilahkan universal total coverage. Hal ini sangat strategis untuk memastikan pemerintah daerah menciptakan sistem yang berkeadilan dari akses maupun mutu layanan yang baik khususnya bagi warga miskin (pro-poor). Urusan yang terkait dengan misi kedua tersebut adalah urusan pendidikan, kesehatan, urusan perumahan dan ketenagakerjaan. Sasaran Misi kedua adalah Peningkatan kualitas pendidikan, Perluasan Akses PAUD, Perluasan Akses Wajar 12 Tahun dan Paket A, B dan C, Perluasan Pendidikan Non Formal, Terwujudnya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, Terbangunnya infrastruktur kesehatan sampai ke tingkat desa dan Terwujudnya akses layanan kesehatan masyarakat melalui Jamkesda dan Jamkesmas. Hasil evaluasi menunjukkan rata-rata pencapaian indikator misi kedua,

seperti

pada tabel di bawah ini : Tabel 2.17 Evaluasi Capaian Misi Dua RPJMD Tahun 2014 No 1. 2. 3.

Indikator Angka Melek Huruf Angka rata-rata lama sekolah (Belajar) Angka partisipasi kasar :


Target 2014

Target 2015

99,68%

96,00%

96,50%

9

8,70

8,80

II-41

Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) > >


43,77

51,88

54,47

Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) <

114,64

111,15

111,20

>

SMP/MTs

97,82

99,75

99,80

<

SMA/MA/SMK

88,19

83,04

88,09

>

No

4.

Indikator -

TK/PAUD

-

SD/MI

-


Target 2014

Target 2015

Angka Partisipasi Murni : -

SD/MI/Paket A

100,97

97,50

98,00

>

-

SMP/MTs/Paket B

73,06

90,50

92,25

<

-

SMA/MA/SMK/Paket C

65,87

64,00

70,05

>

5.

Angka Kematian Ibu/100.000

194,8

159,1

128,9

<

6.

13,9

16

15

>

9,8

10,30

9,40

>

15,3

18,50

17,40

>

100

100

100

=

10,86

14,00

13,78

>

65

81,25

87,50

<

0,08

0,09

0,09

<

0,011

0,007

0,007

>

0,71

1,00

1,00

<

110%

100%

100%

>

235.058

154.698

138.199

>

17.

Angka Kematian Bayi/1.000 Kelahiran Hidup Angka kematian neonatal/1.000 kelahiran hidup Angka Kematian Balita/1.000 Kelahiran Hidup Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Prevalensi kekurangan gizi (standar WHO, 2005) Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Rasio puskesmas. per satuan penduduk Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk (Jumlah RS/Jlh Pddk x 1000) Rasio Tempat Tidur RS 1/750 Penduduk Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Jumlah masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan gratis Jumlah Posyandu

1.304

1.384

1.440

<

18.

Rasio posyandu per 100 balita

14,58

11,85

12,06

>

19.

Rasio Pustu per 1000 penduduk

0,21

0,25

0,25

<

20.

Persentase rumah tangga pengguna air bersih yang sehat Rasio Dokter Umum per satuan penduduk Rasio Dokter gigi per satuan penduduk Rasio Dokter spesialis per satuan penduduk

42,50

67

68,78

<

0,24

0,27

0,28

<

0,04

0,02

0,03

>

0,05

0,05

0,06

=

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

21. 22. 23. 24.

Rasio tenaga medis (perawat) per satuan penduduk

1,45

1,32

1,40

>

25.

Rasio tenaga medis (bidan) per satuan penduduk

0,89

0,74

0,83

>

26.

Rasio tenaga nutritionist per satuan penduduk

0,22

0,29

0,31

<

0,06

0,07

0,07

<

67,54

67,88

68,24

<

2,32

3,80

3,57

>

27. 28.

Rasio tenaga apoteker per satuan penduduk Angka usia harapan hidup

29.

Persentase balita gizi buruk

30.

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah : - SD/MI

75,24

72.50

73,00

>

- SMP/MTs

68,46

60,00

60,50

>

- SMA/SMK/MA/MK

27,39

15,20

60,50

>

- Angka Putus Sekolah SD/MI

0,01

0,50

0,04

<

- Angka Putus Sekolah SMP/MTs

0,10

0,06

0,05

>

- Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK

0,14

0,35

0,25

31.

Angka Putus Sekolah :

II-42

<


No 32.


Indikator

Target 2015

Angka Kelulusan: - Angka Kelulusan (AL) SD/MI - Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

33.

Target 2014

Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)

100

100

100

=

99,96

99,50

99,65

>

- Angka Kelulusan (AL) SMA/MA/SMK Rasio guru/murid per kelas ratarata - SD/MI

99,88

98,05

98,50

>

659,11

632,80

628,38

>

- SMP/MTs

759,30

752,04

736,24

>

- SMA/SMK/MA/MK

885,06

784,05

766,45

>

Persentase Sekolah pendidikan kondisi bangunan baik - SD/MI

92,30

84,00

85,00

>

- SMP/MTs

96,13

83,00

84,00

>

- SMA/MA

90,28

89,00

90,00

>

- SMK

93,73

85,00

86,00

>

35.

Tingkat pengangguran terbuka (%)

4,25

4,00

>

36.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

4,18 62,84

65,10

65,40

<

34.

Misi Ketiga, Mengembangkan manajemen pengelolaan potensi sumber daya perikanan dan kelautan, pertanian, peternakan, kehutanan, perkebunan dan pariwisata yang lebih baik, saling terintegrasi serta lestari demi kepentingan kemakmuran masyarakat serta memelihara dan melestarikan danau limboto sebagai sumber persediaan air bersih, untuk pengembangan perikanan air tawar dan daerah pariwisata dan meningkatkan pengelolaan das sebagai wujud memelihara linkungan (pro green). Misi ketiga ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas terhadap potensi sumber daya alam kelautan, pertanian, peternakan, kehutanan, perkebunan dan pariwisata. Perairan umum daratan (danau, sungai, waduk), danau limboto, wilayah pesisir, daerah aliran sungai (das) serta waduk harus dimanfaatkan dan dikelola secara terpadu dan berkesinambungan tanpa merusak daya dukung lingkungannya (pro-green). Urusan yang terkait dengan misi ketiga tersebut adalah urusan lingkungan hidup, pertanian dan ketahanan pangan, kelautan dan perikanan serta urusan kehutanan, perencanaan dan Pemberdayaan masyarakat dan Desa. Sasaran Misi Ketiga Adalah Peningkatan pengelolaan sumber daya alam, Terwujudnya Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) Bidang Pertanian dan Perikanan,

Terwujudnya

Kawasan

Ekonomi

Khusus

(KEK),

Peningkatan

produktivitas hasil pertanian dan perikanan, Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup, Peningkatan pengelolaan Sisa Hasil Pertanian (Zero Waste) untuk produkproduk yang mempunyai nilai tambah tinggi, Peningkatan pemeliharaan obyekobyek wisata. Hasil evaluasi menunjukkan rata-rata pencapaian indikator misi ketiga, pada tabel di bawah ini :

II-43

seperti


Tabel 2.18 Evaluasi Capaian Misi Ketiga RPJMD Tahun 2014 No 1. 2.

3.

Indikator Meningkatnya indeks kualitas lingkungan Persentase peningkatan tingkat ketaatan pemrakarsa terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (352 perusahaan) Komoditi tanaman pangan : - Peningkatan produksi padi 3% /tahun (ton) - Peningkatan produktivitas padi 4,72%/tahun (ku/ha) - Peningkatan Produksi jagung sebesar 9,29%/tahun (ton) - Peningkatan Produktivitas jagung sebesar 2,66%/tahun (ku/ha) - Peningkatan Produksi Kedelai 3%/thn (ton) - Peningkatan produktivitas kedelai (ku/ha)

4.

5. 6. 7. 8.

Target 2014

Target 2015


97,43

81

84

>

29 usaha/ kegiatan

20 usaha/ kegiatan

22 usaha/ kegiatan

>

314.703

308.896

318.614

>

50,20

55,63

56,70

<

719.780

789.512

850.269

<

48,37

51,89

52,87

<

4.273

2.407

2.454

>

15,04

13,03

13,15

>

17.559

18.086

<

9.839

17.148

17.319

<

18.310

13.475

13.744

>

62,81

82,8

88,5

<

72,8

77,4

80,9

<

80,7

80,7

87

=

91,86

91,89

>

110,40

110,43

>

4.500

15.350

15.750

<

150,200

212,766

197,016

<

Komoditi Hortikultura : - Peningkatan Produksi Sayuran 3 % per Tahun (Ton) - Peningkatan Produksi Tanaman Hias (Kg,Tgk,Phn) - Peningkatan Produksi Buah buahan 2 % per Tahun (Ton) Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Meningkatnya ketersediaan informasi pasokan dan harga pangan daerah Meningkatnya nilai tukar petani (NTP) - Subsektor tanaman pangan - Subsektor Hortikultura

9.


10.

Rehabilitasi hutan & lahan kritis (Ha) Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)

11.

Produksi hasil hutan (m3)

15.098

96,31 (BPS-Des 2014) 121,14 (BPS-Des 2014)

a. Kayu Bulat (m3)

60.764,61

57.000

58.000

>

b. Kayu Gergajian (m3)

21.267,61

2.646,43

2.671,43

>

880

6.200

6.200

<

c. Non Kayu (ton)

13.

Rasio Lokasi Pertambangan Tanpa Izin yang dibina Nilai Tukar Petani Kebun

92,80

131.50

132.82

<

14.

Perluasan Areal Tebu (Ha)

1.031

1.864

1.864

<

15.

Produksi Tebu (Ton)

32.521

38.418

38.994

<

16.

Perluasan Areal Cengkih (Ha)

9.670

9.550

10.153

>

17.

Produksi Cengkih (Ton)

773

912

912

<

18.

perluasan Areal Kelapa Dalam (Ha)

68.896

66.086

67.156

>

19.

Produksi Kelapa Dalam (Ton)

66.793

62.432

62.463

>

20.

Perluasan Areal Kakao (Ha)

14.205

14.123

14.631

>

21.

Produksi Kakao (Ton) Peningkatan Populasi Ternak Sapi (Ekor) Peningkatan Populasi Kambing (Ekor) Peningkatan Populasi Ayam Buras

5.043

4.002

4.042

>

190.832

206.826

215.100

<

83.127

91.319

94.059

<

1.291.040

1.461.176

12.

22. 23. 24.

23,14 %

27,46%

34,16%

<

II-44

1.680.353

<


No

Indikator



Target 2014

3.011.474

4.228.909

4.313.487

<

206.458

218.845

<

2.268.835

2.654.537

<

3,2

3,4

<

Target 2015

(Ekor)

29.

Peningkatan Produksi Daging Sapi (Kg) Peningkatan Produksi Daging Kambing (Kg) Peningkatan Produksi Daging Ayam Buras (Kg) Jumlah Konsumsi Daging (kg/kapita/th) Produksi perikanan Tangkap (ton)

103.017,80

97.331

105.118

>

30.

Produksi Perikanan Budidaya (ton)

57.392,30

156.248 31.250

170.310 34.062

<

32.457 24.935,30

124.998

136.248

<

160.410,10

253.579

275.428

<

25. 26. 27. 28.

- Produksi Ikan Budidaya (Ton)

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

- Produksi rumput laut (Ton) Total Produksi (Tangkap + Budidaya) (Ton) Produksi Perikanan Kelompok Nelayan/ pembudidaya (Ton) Konsumsi ikan (kg/kap/thn) Cakupan bina kelompok Perikanan (kelompok) Pendapatan Nelayan (Rp/bln) Pendapatan pembudidaya (Rp/bln) Pendapatan pengolah dan pemasar perikanan (Rp./Bln) Desa Nelayan/Pesisir yang Menjadi Desa Tangguh /PDNT (Desa Nelayan/Pesisir)

176.524 1.397.921 2,77

>

90.847

89.935

99.379

>

46,81

51

53

<

511

565

>

2.597.000

2.234.901

2.413.693

>

1.975.000

1.910.442

2.076.650

>

3.830.166

2.916.000

3.149.280

>

12

14

=

106.45

107.42

>

731

12

38.

Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya (NTN-P)

106,89 (BPS-Des 2014)

39.

Tersedianya sarana dan prasarana pada kawasan strategis dan cepat tumbuh

4 Unit, 3 Dok

6 unit

6 unit

<

Misi Keempat, Mengembangkan nilai-nilai religi, dalam kehidupan bermasyarakat yang rukun penuh kesejukan sekaligus memelihara dan melestarikan keragaman budaya dan adat istiadat. Serta memperkuat peran pemberdayaan perempuan, perlindungan

terhadap

anak,

termasuk

issue

kesetaraan

gender

dalam

pembangunan. Misi keempat diarahkan untuk pengembangan kemandirian dengan menumbuh kembangkan semangat partisipasi dan gotong royong, pencerahan terhadap nilai-nilai agama, sekaligus mempertahankan nilai-nilai adat istiadat, serta melakukan pemberdayaan perempuan termasuk perlindungan anak dan kesetaraan gender. Urusan yang terkait dengan misi keempat tersebut adalah urusan sosial, kebudayaan, pemuda dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik, pemberdayaan perempuan dan anak serta urusan perpustakaan dan kearsipan. Sasaran Misi Keempat adalah Peningkatan kemauan dan kemampuan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat khususnya PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, Peningkatan pembangunan yang responsip terhadap PMKS Peningkatan kesejahteran dan pelayanan serta Pembinaan pengembangan nilai – nilai agama, adat dan budaya serta peran pemuda dalam pembangunan, Peningkatan kerukunan beragama, Peningkatan pelestarian budaya daerah Peningkatan indikator kualitas hidup perempuan, Peningkatan peran perempuan di parlemen

II-45


dan birokrasi dan Menurunnya angka tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap Perempuan dan Anak. Hasil evaluasi menunjukkan rata-rata pencapaian indikator misi keempat, seperti pada tabel di bawah ini : Tabel 2.19 Evaluasi Capaian Misi Keempat RPJMD tahun 2014 No

Indikator

1.

Meningkatnya jumlah layanan atas perlindungan dan jaminan kesejahteraan masyarakat Meningkatnya cakupan layanan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan KAT Meningkatnya layanan rehabilitasi terhadap penyandang diabilitas, tuna sosial, lanjut usia, anak bermasalah sosial, korban penyalahgunaan napza & LKS Meningkatnya cakupan layanan dan pembinaan terhadap pilar-pilar kesejahteraan sosial

2. 3.

4.

5.


Target 2014


Target 2015

61 KK

39 KK

60 KK

>

175 KK

100 KK

120 KK

>

211 Org

165 org

145 org

>

23 lembaga/ 46 org

10 lembaga/ 64 org

10 lembaga/ 64 org

>

3

3

3

=

5

5

5

=

57,55%

58,08%

<

64,35%

65,10%

<

6.

Penyelenggaraan festival seni dan budaya Jumlah Pagelaran Budaya

7.

Indeks Pemberdayaan Gender

57,55 %

8.

Indeks Pembangunan Gender

64,35 %

9.

Partisipasi angkatan kerja perempuan

52,10%

40,97%

41,20%

>

10.

65%

50%

60%

>

11.

Implementasi Perencanaan Penganggaran yang responsip Gender Jumlah organisasi pemuda

28

28

29

=

12.

Jumlah organisasi olahraga

23

23

23

=

60 LSM/Ormas & 1 Database

75 LSM/Ormas &1 Database


<

790 Org

15.500 Org

15.300 Orang

<

100 Orang

100 Orang

100 Orang

=

13.

14.

15. 16. 17. 18. 19. 20.

Terlaksananya LSM/Ormas yang mendapat penguatan dan pendataan LSM/Ormas Terlaksananya penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran dan partisipasi politik baik PILEG, PILPRES maupun PILKADA Terlaksananya penguatan kerukunan umat beragama masyarakat melalui Forum Kerukunan Umat Beragama Peningkatan SDM & pengelola kearsipan (orang) Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Meningkatnya jumlah buku dan judul bacaan Ketersediaan jenis buku dan judul terbitan daerah Jumlah Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan

105

65

70

>

10.069 Org

5.000 Org

6.000 Org

>

900

900

30 Judul

15

20

>

17 org

30

35

<

1.580

>

Misi Kelima, Menciptakan sinergitas diantara pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota di gorontalo dalam kaidah otonomi daerah sekaligus untuk meningkatkan kinerja pelayanan public, menurunkan angka kemiskinan serta menjalankan sistem tata pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi.

II-46


Misi kelima diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam perspektif otonomi daerah dan good governance termasuk mendorong penguatan kerjasama daerah dan membangun koordinasi provinsi dan kab/kota untuk mendorong pencapaian target pembangunan daerah. Urusan terkait misi kelima adalah Urusan wajib otonomi daerah, Pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah,

kepegawaian

dan

persandian,

penataan

ruang,

perencanaan

pembangunan, serta urusan lingkungan hidup, komunikasi dan informasi dan Pemberdayaan masyarakat dan Desa. Sasaran misi kelima adalah peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam pelayanan pada masyarakat, terwujudnya sinergitas pembangunan antara provinsi dan kabupaten/kota, tercapainya reformasi birokrasi di provinsi gorontalo, berkurangnya persentase masyarakat miskin dan terwujudnya peningkatan ekonomi masyarakat miskin. Hasil evaluasi menunjukkan rata-rata pencapaian indikator misi kelima,

seperti

pada tabel di bawah ini : Tabel 2.20 Evaluasi Capaian Misi Kelima RPJMD tahun 2014 No 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8.

Indikator Terjadinya peningkatan kualitas pembangunan di Provinsi Gorontalo berbasis penelitian Tersusunnya produk hukum daerah Peningkatan Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian (IKPK) Jumlah/Rasio PNS Profesional tiap SKPD Persentase PNS yang menempati Jabatan sesuai Standar Kompetensi Jabatan Desa Nelayan/pesisir yang menjadi Desa Tangguh/PDNT Persentase penduduk miskin (%) Lembaga diklat terakreditasi

9.

Opini Pengelolaan Keuangan

10.

Rumah Layak huni yang dibangun Terwujudnya Desa Maju dan Mandiri

11.

Target 2014

Target 2015


5 Kajian

5 kajian

6 kajian

=

Perda 15 Pergub/SK 603

Perda 10 Pergub / SK 300

Perda 10 Pergub / SK 300

>


72,03

60

70

>

55%

55%

70%

=

91 %

55%

70%

>

12 Desa

12 Desa

14 Desa

=

17,41 (September 2014) Prajabatan “B” Diklatpim IV “B” Diklatpim III “B” WTP

16 - 15

15,5 - 14

Prajabatan “B” Diklatpim IV “C” Diklatpim III “C” WTP

Prajabtan “B” Diklatpim IV “C” Diklatpim III “C” WTP

800 Unit

1.000 Unit

1.000 Unit

<

3 desa dan 3 kelurahan



=

II-47

> = > > =


2.3.

Realisasi Fisik dan Anggaran tahun 2014 Salah satu

bagian dari

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

rencana

pembangunan adalah dengan pelaksanaan evaluasi realisasi fisik dan keuangan untuk masing-masing instansi. Hal ini perlu dilakukan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna. Secara umum hasil evaluasi realisasi fisik maupun keuangan pelaksanaan program dan kegiatan untuk masing-masing instansi telah menunjukkan kinerja yang baik. Dapat dilihat pada tabel 2.21, realisasi fisik dan keuangan telah mencapai lebih dari 90 persen, meskipun terdapat beberapa SKPD yang masih dibawah 90%. Tabel 2.21 Realisasi Fisik dan Keuangan tahun 2014

NO

SKPD

PAGU ANGGARAN (Rp)

REALISASI FISIK (%)

KEUANGAN (Rp)

(%)

1.

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

73.893.132.500

96,72

71.052.902.897

96,16

2.

Dinas Kesehatan

64.177.285.000

99,50

62.266.991.208

97,02

3.

Dinas Pekerjaan Umum

219.368.457.754

97,53

184.033.051.452

83,89

4.

Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Kehutanan, dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Perikanan dan Kelautan Dinas Peternakan dan Perkebunan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Sosial

15.252.889.800

96,99

13.244.647.171

86,83

10.409.000.000

94,18

9.749.373.658

93,66

11.246.415.000

93,93

10.237.965.906

91,03

8.500.000.000

100

7.538.003.436

88,68

23.016.138.320

95,61

20.694.474.827

89,72

19.164.840.000

96,06

16.840.750.426

87,87

26.938.409.000

89,55

24.639.863.752

91,47

5.150.000.000

100

4.960.938.985

96,33

Dinas Keuangan dan Aset Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah

13.350.300.000

100

12.522.224.185

93,80

9.965.991.800

89,34

7.799.122.617

78,26

4.000.000.000

100

3.849.773.066

96,24

4.300.000.000

100

4.203.025.935

97,75

3.620.000.000

100

3.512.929.862

97,04

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

II-48


17.

26.412.500.000

92,98

25.520.332.268

96,62

3.423.769.000

98,34

3.375.030.585

98,58

3.000.000.000

99,74

2.836.012.933

94,53

5.000.000.000

100

4.845.551.555

96,91

8.250.000.000

98,57

7.737.646.796

93,79

22.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Ketahanan Pangan dan Pusat Informasi Jagung Badan Koordinasi Penyuluh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Inspektorat

5.679.750.000

100

5.460.040.180

96,13

23.

Biro Pemerintahan

36.650.000.000

85,19

35.348.283.233

96,45

24.

3.525.000.000

88,24

2.728.399.900

98,32

8.820.000.000

99

8.612.103.954

97,64

3.525.000.000

99,67

3.396.193.720

97,64

27.

Biro Hukum dan Organisasi Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Rakyat Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Biro Umum

14.035.000.000

98,89

13.194.643.046

94,01

28.

Biro Humas dan Protokol

8.260.000.000

99,98

8.095.809.279

98,01

29.

Sekretariat DPRD

35.429.000.000

100

34.619.172.554

97,71

30

Sekretariat Korpri

2.080.000.000

100

1.905.468.469

91,61

31

Kantor Satpol PP dan Linmas Kantor Perwakilan

3.600.000.000

100

3.506.467.088

97,47

4.141.854.000

100

3.954.415.874

95,47

Kantor Perpustakaan dan Arsip RS. Hasri Ainun Habibie

2.000.000.000

100

1.949.931.937

97,49

6.565.200.000

93,66

5.174.034.120

78,81

629.405.576.874

90,86

18. 19. 20. 21.

25. 26.

32 33. 34

JUMLAH

2.4.

692.749.932.174

Masalah dan Tantangan Pokok 2016 Masalah utama pembangunan daerah pada tahun-tahun mendatang yang perlu menjadi perhatian adalah mengupayakan pencapaian target dari indikator pembangunan yang masih rendah atau belum tercapai sesuai target yang ditetapkan. Sementara untuk masalah dan tantangan pada tiap Misi yang perlu terus direduksi adalah sebagai berikut : Permasalahan pada Misi Pertama adalah: Perekonomian, Perekonomian Provinsi Gorontalo dinilai sudah cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan Provinsi Gorontalo selama 5 (lima) tahun terakhir selalu berada di atas 7 persen, dan diatas rata-rata nasional. Tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo yang diukur menurut perhitungan PDRB tahun dasar 2000 tumbuh mencapai 7,74 persen, sedangkan dihitung menurut

II-49


perhitungan tahun dasar 2010 sebesar 7,29 persen. Dan jika dibandingkan antar Provinsi se-Indonesia untuk tahun 2014 Provinsi Gorontalo berada pada peringkat 5 (lima) dengan laju pertumbuhan ekonomi terbesar. Namun pencapaian pertumbuhan ekonomi ini berbanding terbalik dengan pemerataan pertumbuhan antar sektor. Sumber pertumbuhan sebagian besar masih berasal dari belanja pemerintah daerah, sedangkan sektor strategis seperti industri pengolahan, jasa perusahaan dan pertambangan masih perlu menjadi perhatian. Untuk itu tantangan kedepan dalam memantapkan pertumbuhan ekonomi daerah adalah dengan pemerataaan manfaat dari pertumbuhan ekonomi bagi seluruh masyarakat perlu terus ditingkatkan. Disamping itu, Ekonomi Gorontalo masih bertumpu pada sektor primer pertanian yang walaupun pertumbuhannya tinggi namun relative belum memberi pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat secara langsung dan berkeadilan, kondisi tersebut ditunjukan melalui Indeks Gini Provinsi Gorontalo tahun 2014 yang berada di angka 0,40.

Kondisi ini menunjukkan bahwa

pemeratan pendapatan di Gorontalo belum bisa tercapai, kesenjangannya masih cukup moderat dan tidak terlalu berubah dibandingkan tahun 2013 yang nilai koefisien Gini berada pada angka 0,42 sehingga pertumbuhan ekonomi belum bermanfaat positif buat sebagaian besar masyarakat. Untuk itu kedepan diharapkan berangsur – angsur pertumbuhan ekonomi yang dicapai dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam mengembangkan perekonomian Gorontalo, adalah rendahnya nilai tambah dari produktivitas perekonomian masyarakat sebagai akibat dari rendahnya penguasaan teknologi dan keterampilan terutama teknologi tepat guna, kurangnya permodalan, serta akses pasar yang kurang dan masih rendahnya pertumbuhan sektor industri pengolahan sehingga ekspor keluar daerah masih berupa bahan mentah. Pengembangan wilayah berdasarkan kompetensi inti atau berbasis komuditas unggulan menjadi isu yang mengemuka didalam pengembangan wilayah kabupaten/Kota belum dioptimalkan secara konkrit. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah belum bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena belum dimanfatkan secara memadai untuk mengatasi kesenjangan dan mempercepat pembangunan perekonomian daerah, terutama untuk mendorong penyebaran industri ke daerah. Industri ekonomi Gorontalo selama ini masih di dominasi oleh industri rumah tangga, industri kecil dan menengah. Potensi sumber daya alam lainnya berupa bahan mineral serta potensi perikanan dan kelautan belum memberi manfaat ekonomis kepada masyarakat dan daerah secara penuh.

II-50


Salah satu terobosan daerah dalam pengembangan perekonomian adalah mengembangkan Kawasan industri terpadu Gorontalo yang berada pada Kawasan Pengembangan

Ekonomi

Terpadu

(KAPET)

Gorontalo-Paguyaman-Kwandang

(Gopandang). Pertimbangan dalam mengembangkan KAPET adalah menyediakan suatu kawasan yang memiliki fungsi ekonomi dimana salah satu fungsi ekonomi tersebut adalah zona industri yang menghasilkan produk-produk akhir berkualitas ekspor. Arah kebijakan ini diambil karena juga sesuai dengan arah kebijakan industri nasional dan Masterplan Perluasan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang diharapkan menjadi engine of growth ekonomi daerah. Disamping itu, untuk menggerakkan kembali sektor-sektor primer, pemerintah Provinsi Gorontalo telah menggagas program pertanian terpadu untuk 5 (lima) lokasi, yaitu Kabupaten Boalemo yang berpusat di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Pohuwato berlokasi di Kecamatan Randangan, Kabupaten Gorontalo di Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo Utara di Kecamatan Sumalata dan Kabupaten Bone Bolango yang dipusatkan di Kecamatan Suwawa. Rancang bangun program pertanian terpadu telah di gagas tahun 2014 dengan melibatkan beberapa SKPD teknis, dan mulai dilaksanakan pada tahun 2015. Infrastruktur,

pengembangan

infrastruktur

dilakukan

dengan

terus

meningkatkan penyediaan dukungan mendasar terhadap peningkatan social dan ekonomi masyarakat, yaitu :

Transportasi. masalah dan tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan infrastruktur perhungan darat, laut dan udara. Kondisi jalan provinsi hingga tahun 2014 sepanjang 432,51 Km, dari panjang jalan tersebut dalam kondisi baik 190,45 Km, kondisi sedang 21,18 Km, rusak ringan 32,96 Km dan rusak berat 77,97 Km dan masih banyak akses jalan provinsi yang belum terbuka (Tapa-atinggola 12 Km, Marisa-Tolinggula 59,75 Km, Aladi-Tulabolo 22 Km, Tangkobu-Pentadu 16,20 Km) Kondisi ini mengakibatkan mobilitas kegiatan ekonomi daerah, khususnya dari sentra produksi menuju pasar mengalami perlambatan. Demikian halnya dengan distribusi

barang,

penumpang

dan

jasa

mengalami

hambatan.

Hal

ini

mengakibatkan turunnya daya saing komoditi unggulan dan daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pelabuhan - pelabuhan yang ada juga memiliki keterbatasan-keterbatasan

yang

menyebabkan

rendahnya

kontribusi

sektor

transportasi laut terhadap ekonomi daerah. Meningkatkan kapasitas bongkar muat di pelabuhan Gorontalo, keterbatasan sarana pelabuhan Anggrek, pelabuhan Marisa, serta pelabuhan Tilamuta, merupakan beberapa bagian yang menjadi tantangan untuk bisa diwujudkan. Pelabuhan Gorontalo merupakan pelabuhan pengumpul dan pendistribusi dikawasan teluk tomini, sedangkan Pelabuhan Tilamuta dan Bumbulan sebagai pengumpan ke pelabuhan Gorontalo, Pelabuhan Anggrek terletak di kawasan utara gorontalo yang saat ini melayani aktifitas

II-51


bongkar/muat barang cargo dan peti kemas termasuk ekspor jagung. Keunggulan pelabuhan ini memiliki jarak yang relatif dekat dengan negara-negara tetangga dibandingkan dengan pelabuhan Bitung seperti Malaysia, Philipina, Korea dan Jepang Sedangkan Pelabuhan Kwandang melayani antar pulau utamanya angkutan ternak sapi. Bandar udara Djalaluddin, juga menjadi prioritas daerah dalam meningkatkan sarana prasarana bandara dan fasilitas pendukung bandara menuju bandara International menjadi tantangan yang perlu direalisasikan kedepan.

Infrastruktur Pertanian. Ketersediaan bendungan, jaringan irigasi dan embung di daerah masih rendah. Masih banyak sawah dan lahan perkebunan serta lahan yang belum dimanfaatkan karena tidak dapat diairi. Pembangunan teknologi tepat guna yang mensupply air perlu ditingkatkan untuk menjangkau kawasan pertanian yang sulit air. Demikian halnya di sektor perikanan, peternakan dan perkebunan, sarana penunjang belum tersedia secara memadai. Pembangunan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, serta perlunya Badan Penyuluhan Perikanan dan Kelautan di daerah untuk meningkatkan produksi perikanan perlu mendapatkan perhatian. Hal ini penting mengingat sektor pertanian merupakan sektor unggulan sebagai prime mover pembangunan ekonomi daerah.

Energy Ketenagalistrikan. Gorontalo dihadapkan pada masalah keterbatasan kapasitas pembangkit listrik, tidak adanya kemandirian industry ketenagalistrikan, dan masih menggunakan energy diesel yang membutuhkan biaya yang besar untuk operasionalnya karena menggunakan BBM. Kondisi sampai dengan tahun 2014, kebutuhan listrik Provinsi Gorontalo mencapai ± 80 MW dengan beban puncak siang sebesar 60 MW dan malam 85 MW, sedangkan daya mampu yang tersedia hanya 65 MW yang digunakan untuk 201.777 pelanggan, Selama ini untuk memenuhi kebutuhan listrik di Gorontalo, masih mendapat tambahan suplai energy listrik rata-rata 20-25 MW dari interkoneksi Suluttenggo, namun suplai energy listrik tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan listrik di Gorontalo, sehingga seringkali terjadi pemadaman bergilir. Oleh karenanya dalam rangka memenuhi defisit, dan pemenuhan peningkatan kebutuhan pelanggan yang bertambah hampir 30 persen setiap tahunnnya diperlukan upaya-upaya strategis diantaranya peningkatan

sumber

penggunaan

listrik

di

perdesaan

dan

mempercepat

pembangunan PLTU Anggrek dan Molotabu agar dapat segera beroperasi, serta mendorong percepatan pembangunan PLTG Gorontalo Peaker dengan kapasitas 100 MW yang berlokasi di Paguat Kabupaten Pohuwato.

Perumahan dan Pemukiman. Belum adanya regulasi pengaturan penataan perumahan dan pemukiman, terbatasnya kemampuan dalam menyediakan prasarana dan sarana dasar perumahan seperti lingkungan yang sehat, drainase dan persampahan, menurunnya kualitas pemukiman dan belum optimalnya

II-52


kelembagaan yang bergerak dalam bidang pembangunan pemukiman dan perumahan adalah hal-hal yang menjadi permasalahan dan tantangan dalam pembangunan perumahan dan pemukiman. Kedepan prioritas pembangunan perumahan diarahkan pada pembangunan perumahan swadaya baik melalui APBD maupun APBN dalam rangka mempercepat penurunan kemiskinan.

Akses Layanan Sanitasi dan Air Bersih. Berdasarkan data dinas Pekerjaan Umum Hingga tahun 2014, persentase penduduk dengan akses sanitasi yang layak baru mencapai 46,55 persen dan persentase rumah tangga pengguna air bersih yang sehat baru mencapai 42,55 persen. Ini menunjukkan bahwa masih rendahnya rumah tangga yang menggunakan air bersih dalam aktivitas rumah tangganya sehari-hari di Gorontalo dan masih ada sekitar separuh rumah tangga yang belum memiliki sanitasi yang baik, hal ini menjadi tantangan dalam pembangunan untuk terus ditingkatkan ditingkatkan. Meningkatkan

Indeks

Pembangunan

Manusia,

Indeks

Pembangunan

Manusia adalah suatu indeks komposit mencerminkan kinerja pembangunan manusia yang memuat tiga aspek, yaitu kesehatan, pendidikan dan pendapatan, indeks ini menjadi indikator tingkat pembangunan manusia suatu wilayah melalui pengukuran keadaan penduduk yang sehat dan berumur panjang, berpendidikan dan berketrampilan, serta mempunyai pendapatan yang memungkinkan untuk dapat hidup layak. Tahun 2013 IPM Gorontalo mencapai 71,77, lebih rendah dari IPM nasional 73,81. Tantangan terbesar Gorontalo dalam meningkatkan IPM daerah antara lain bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan kinerja sektor riil agar bisa memberikan multiplier effect kepada masyarakat secara luas, khususnya pada 39 kecamatan ber-IPM di bawah rata-rata IPM Provinsi. Pendapatan masyarakat juga sangat terkait dengan kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok, ketersediaan pangan, kelancaran akses lalu lintas barang/jasa, sehingga beban ekonomi masyarakat menjadi lebih rendah. Hal lain yang cukup penting adalah akses masyarakat terhadap permodalan. Masih terbatasnya kredit bagi usaha kecil menengah dan tingginya tingkat bunga bank masih menjadi masalah yang perlu diperhatikan secara serius. Pariwisata, Provinsi Gorontalo memiliki potensi pariwisata yang cukup memadai, namun pembangunan kepariwisataan menghadapi beberapa masalah antara lain adalah daya saing pariwisata yang masih rendah, belum optimalnya pengelolaan destinasi pariwisata, belum memadainya sarana prasarana pendukung pariwisata, pemasaran dan promosi pariwisata yang belum efektif, dan terbatasnya sumber daya manusia bidang pariwisata. Dari permasalahan tersebut, maka tantangan bidang kepariwisataan adalah menciptakan iklim usaha di bidang pariwisata, meningkatkan

promosi dan

pemasaran

II-53

berbasis

informasi

dan teknologi.


Disamping itu pengembangan kawasan pariwisata strategis difokuskan pada pengembangan objek wisata unggulan sebagai Prime Mover Pembangunan pariwisata. Untuk tahun 2014 telah disusun masterplan kawasan Olele dan Botutonuo. Pengembangan UMKM dan Koperasi, Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM dan koperasi hingga tahun 2014 masih bergelut pada masalah-masalah klasik seperti kesulitan akses terhadap permodalan, pasar, teknologi dan informasi, rendahnya kualitas SDM KUMKM. Disamping itu optimalisasi fungsi lembaga pemberdayaan KUMKM dan masalah iklim usaha yang belum sepenuhnya berpihak kepada KUMKM masih berlaku. Kondisi yang demikian menyebabkan upaya-upaya yang dilakukan oleh KUMKM sendiri terlihat masih berjalan ditempat. Tantangan kedepan dalam upaya mengembangkan koperasi dan UMKM adalah: Penguatan peran KUMKM, Industri Kecil Menengah, & pelaku usaha lainnya; transformasi struktural & kultural para pelaku pasar di daerah dari pseudo-

entreprenuer menjadi pure entreprenuer; memacu pertumbuhan investasi di daerah (optimalisasi pelaksanaan Perda tentang Kemudahan Investasi dan Pergub tentang Kemudahan Perijinan); peningkatan peran Perbankan selaku Agent of

Development guna penguatan modal usaha; kerjasama antar daerah untuk promosi & pemasaran produk; peningkatan kerjasama perdagangan regional, nasional & internasional. Investasi Daerah, Secara makro, perkembangan ekonomi Gorontalo telah menunjukkan pencapaian yang cukup baik. Ekonomi telah tumbuh 7,74 persen pada tahun 2014. Namun, struktur perekonomian tersebut dibentuk oleh investasi Pemerintah melalui konsumsi dan pembangunan infrastruktur. Kendala dalam meningkatkan iklim investasi adalah belum harmonisnya peraturan di tingkat pusat, dan belum sinkronnya peraturan pusat dan daerah serta masih banyaknya pungutan dan retribusi yang membebani pengusaha disamping itu juga dikarenakan kurangnya dukungan ketersediaan infrastruktur termasuk energi yang merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas distribusi arus barang dan orang, serta untuk meningkatkan produktivitas sektor industri yang bernilai tambah. Sehingga dalam meningkatkan investasi di Gorontalo, hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan peran pelaku usaha dalam penyusunan Perda yang mendorong kemudahan investasi, meminimalisir potensi pungutan liar yang memberatkan para pelaku usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, mendorong pelaku usaha agar tidak bergantung pada komponen pembiayaan dari anggaran pemerintah (APBN/APBD), meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja lokal dan penyediaan energi dan

II-54


infrastruktur adalah hal-hal yang menjadi tantangan dalam peningkatan investasi di Gorontalo kedepan. Permasalahan Pada Misi Kedua Pendidikan, Sebagai sektor penentu kualitas SDM, sektor ini menjadi salah satu prioritas pembangunan. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan di Provinsi Gorontalo, salah satu diantarany adalah dengan pemberian subsidi pendidikan. Namun sektor pendidikan ini masih dihadapkan oleh berbagai permasalahan. Masalah yang dihadapi dalam pengembangan sektor pendidikan antara lain yaitu: Masih terbatasnya kesempatan memperoleh pendidikan; terbatasnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan; masih rendahnya profesionalisme guru dan belum meratanya distribusi guru; belum efektifnya manajemen dan tatakelola pendidikan; dan belum terwujudnya pembiayaan pendidikan yang berkeadilan. Tantangan terbesar pada sektor pendidikan adalah perluasan akses serta peningkatan mutu dan daya saing pendidikan, meningkatkan pemerataan akses terhadap pendidikan semua jenjang, meningkatkan pemerataan distribusi guru, meningkatkan kualifikasi akademik dan profesionalisme guru dan meningkatkan manajemen, tatakelola, dan kapasitas lembaga penyelenggara pendidikan secara umum untuk meningkatkan APK dan APM jenjang pendidikan dari pendidikan dasar hingga atas. Disamping itu perluasan akses pendidikan tidak hanya dari pendidikan formal, namun juga diupayakan melalui peningkatan akses pendidikan informal, pemberian soft skill untuk menciptakan masyarakat yang memiliki keterampilan sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesehatan, permasalahan di sektor kesehatan adalah masih terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas terutama pada kelompok rentan seperti penduduk miskin, daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan; pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai standar masih terbatas; belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh; masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular; belum terlindunginya

masyarakat

secara

maksimal

terhadap

beban

pembiayaan

kesehatan; belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas, serta penyebaran sumberdaya manusia kesehatan. Disamping itu, Gorontalo masih menghadapi sejumlah masalah dalam hal sarana prasarana serta akses dan jangkauan masyarakat, angka kematian ibu melahirkan angka kematian bayi, gizi kurang pada balita, sanitasi dan akses air bersih serta ketersediaan tenaga pada bidang kesehatan; masih terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi kesehatan; ditambah lagi dengan permasalahan manajerial dalam sinkronisasi perencanaan kebijakan program dan anggaran serta masih terbatasnya koordinasi dan integrasi

II-55


lintas sektor; pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum dilakukan secara optimal dan belum tersedia biaya operasional yang memadai di Puskesmas dan jaringannya. Semua hal tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam membangun sektor kesehatan. Permasalahan Pada Misi Ketiga Pertanian secara luas, pembangunan sektor pertanian Provinsi Gorontalo dihadapkan pada berbagai permasalahan mulai dari rendahnya produktivitas disektor pertanian yang berimpilikasi pada rendahnya pendapatan petani. Tercatat selama tiga tahun terakhir pendapatan rill petani juga tidak mengalami perubahan yang berarti bahkan cenderung menurun. Jika pada tahun 2012 Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Gorontalo sebesar 102,34, turun menjadi 101,07 ditahun 2013 dan terus merosot menjadi 100,62 ditahun 2014. Hal ini menunjukkan pendapatan yang diterima petani dari sektor pertanian hanya sedikit lebih tinggi dibanding pengeluarannya dan dari tahun ketahun mengalami penurunan. Tidak ada surplus usaha yang berarti bagi petani mengakibatkan sektor pertanian semakin terpinggirkan. Hasil dari sensus pertanian menyatakan bahwa selama 10 tahun terakhir terjadi pengurangan RTUP dari 133.083 RTUP tahun 2003 menjadi 122.515 ditahun 2013. Penurunan tersebut terjadi dihampir seluruh sub sektor pertanian. Potret ini mengisyaratkan bahwa sektor primer akan semakin terpuruk seiring berkembangnya sektor industry dan jasa. Permasalahan lainnya disektor pertanian adalah alih fungsi lahan menjadi lahan industry dan perumahan. Hal ini menyebabkan produksi pangan berfluktuasi. Oleh karenanya, optimalisasi usaha pertanian wajib dilakukan. Namun pada kenyataannya, upaya optimalisasi usaha pertanian masih terkendala berbagai persoalan diantaranya adalah rendahnya kualitas keterampilan SDM, kecilnya skala usaha, serta lahan pertanian yang makin menyempit. Tantangan kedepan dari pengembangan sektor pertanian secara luas adalah meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan yang nantinya akan berdampak positif dalam menjamin ketahanan pangan daerah. Upaya diversifikasi pangan perlu dilakukan dalam rangka memenuhi ketersediaan pangan yang beragam dan berbasis potensi sumber daya lokal. Kedepan masih terus dilakukan perbaikan dan pembangunan infrastruktur lahan dan air serta perbenihan dan perbibitan; meningkatkan sarana prasarana produksi; meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian; mendorong kebijakan pemerintah yang berpihak pada masyarakat petani; meningkatkan pemanfaatan teknologi; membuka akses pembiayaan pertanian dengan

suku

bunga

rendah

bagi

petani/peternak

kecil;

melindungi

dan

meningkatkan kualitas ternak sapi produktif dalam rangka mendukung pencapaian swasembada daging sapi; memperkokoh kelembagaan usaha ekonomi produktif di

II-56


perdesaan;

menciptakan

sistem

penyuluhan

pertanian

yang

efektif;

membudayakan penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah; mengupayakan adaptasi terhadap perubahan iklim dan pelestarian lingkungan hidup; mengupayakan pencapaian Millenium Development Goals (MDG’s) yang mencakup angka kemiskinan, pengangguran, dan rawan pangan; memperkuat kemampuan untuk bersaing di pasar global serta mengatasi pelemahan pertumbuhan ekonomi akibat krisis global; serta memperbaiki citra petani dan pertanian agar kembali diminati generasi penerus. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Alam, dampak perubahan iklim merupakan persoalan yang menjadi tantangan pokok dalam pengelolaan bencana alam di Gorontalo. Hingga saat ini Permasalahan mendasar yang ada ialah masih rendahnya usaha preventif didalam memperkecil kemungkinan timbulnya bencana, masih maraknya penebangan liar (illegal logging) dan pertambangan liar (illegal mining) yang berdampak pada kerusakan hutan dan lingkungan serta pencemaran air, belum baiknya sistem drainase kota, sehingga kebanyakan saluran tidak mampu menampung air, atau bahkan tersumbat sehingga menyebabkan banjir. Untuk itu, upaya rehabilitasi dan reboisasi hutan, kawasan dan lahan kritis perlu ditingkatkan, sejalan dengan itu, sistem drainase perlu diperbaiki, sehingga potensi banjir bisa diperkecil. Demikian halnya dengan kapasitas kelembagaan bencana di daerah sampai dengan tingkat kabupaten/kota, yang harus terus ditingkatkan, peningkatan kapasitas pengurangan risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah dalam sistem perencanaan pembangunan, dan peningkatan kapasitas penanganan kedaruratan Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-PB) yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan yang memadai. Sedangkan dalam pembangunan data & informasi spasial untuk peta rawan bencana masih harus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Dari aspek pengendalian kerusakan lingkungan, masalah dan tantangan pokok yang dihadapi adalah: (i) kecenderungan meningkatnya pencemaran lingkungan; (ii) masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan institusi pengelola; masih rendahnya kesadaran masyarakat; (iii) belum terpadunya kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati, dan potensi timbulnya konflik antar daerah dalam pemanfaatan dan pengelolaan, bertambahnya lahan kritis dan kerusakan hutan; (iv) perlunya peningkatan koordinasi dalam pengelolaan hutan dan konservasi; (v) pengawasan pemanfaatan ruang. Permasalahan Pada Misi Keempat Sosial, Masih tingginya populasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (ketelantaran, kecacatan, ketunaan, korban bencana alam, korban bencana sosial, kemiskinan, dll), Masih kurangnya kepedulian masyarakat termasuk dunia usaha

II-57


dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial terhadap masyarakat yang rentan (Lansia Terlantar dan Anak Cacat) dan Kurangnya lembaga masyarakat yang peduli pada masalah kerawanan sosial merupakan persoalan - persoalan yang menjadi perhatian dalam urusan sosial. Kebudayaan,

Lunturnya

nilai-nilai

kebudayaan

daerah

karena

derasnya

kebudayaan dari luar akibat peningkatan teknologi informasi, Rendahnya apresiasi warga masyarakat dalam mengangkat nilai-nilai kebudayaan daerah, Masih kurangnya informasi dan pelestarian nilai-nilai budaya serta peninggalan sejarah merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam peningkatan kebudayaan daerah. Pemuda dan olahraga, pembangunan pemuda dan olahraga masih akan dihadapkan pada permasalahan belum optimalnya partisipasi dan peran aktif pemuda serta budaya dan prestasi olahraga. Berdasarkan itu, maka tantangan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan pada tahun mendatang adalah meningkatkan peran serta pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan, menanggulangi masalah-masalah sosial seperti kriminalitas, premanisme, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), serta penularan HIV dan AIDS, meningkatkan angka partisipasi sekolah penduduk usia 16-18 tahun dan 19-24 tahun, menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) usia 15 tahun ke atas, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga, meningkatkan ketersediaan ruang terbuka olahraga, meningkatkan jumlah dan kualias SDM keolahragaan, meningkatkan upaya pembibitan atlet unggulan dan meningkatkan apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi. Permasalahan Pada Misi Kelima Penanggulangan Kemiskinan, Penanggulangan kemiskinan adalah program prioritas lintas bidang yang dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik itu oleh kementerian/lembaga di pusat, maupun dinas teknis di tingkat daerah yang didukung oleh para pihak terkait seperti perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat maupun masyarakat sendiri. Sehubungan dengan itu, tingkat kemiskinan yang dicerminkan oleh tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar yang merupakan cerminan dimensi non pendapatan dari kemiskinan, merupakan hasil akhir dari berbagai upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak. Selain itu, pencapaian tingkat kemiskinan pada tahun tertentu merupakan rangkaian hasil dari upaya yang dilakukan tahun-tahun sebelumnya secara konsisten dan kontinyu. Secara garis besar, jumlah penduduk miskin pada tahun 2014 (september) sebesar 194.169 jiwa atau 17,41 persen penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Walaupun dari tahun ke tahun tingkat kemiskinan cenderung menurun, masih banyak permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi dalam rangka

II-58


mempercepat penurunan tingkat kemiskinan. Masih banyak jumlah penduduk miskin yang masuk kedalam kategori hampir miskin dan kelompok ini sangat rentan terhadap terjadinya gejolak sosial ekonomi serta bencana alam, disamping itu program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan saat ini belum optimal dalam memberikan kesempatan kerja yang permanen bagi masyarakat miskin. Disamping itu sesuai data Badan Pusat Statistik persentase penduduk miskin pedesaan sebesar 23,21 pesen sedangkan perkotaan sebesar 6,24 persen. Dari data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk miskin berada dipedesaan. Oleh karenanya tantangan kedepan adalah bagaimana meningkatkan pemerataan

dan

mempercepat

penanggulangan

kemiskinan

khususnya

dipedesaan. Untuk mempercepat tingkat penurunan kemiskinan, maka perlu diintensifkan upaya-upaya prefentif dan kuratif yang berbasis pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Umum, upaya meningkatkan capaian dalam hal otonomi daerah, dan peningkatan pelayanan pada masyarakat persoalan yang masih mengemuka adalah: 1. Masih kurangnya koordinasi dalam penyelenggaran urusan pemerintahan daerah; 2. Keharmonisan hubungan pemerintahan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota; 3. Efesiensi

kelembagaan

perangkat

pemerintahan

daerah

masih

perlu

ditingkatkan; 4. Prinsip pelayanan prima dalam bentuk pelayanan yang lebih berkualitas masih perlu diperbaiki; 5. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah belum optimal; 6. Masih rendahnya kualitas penyusunan Peraturan Daerah; 7. Pengelolaan aset daerah belum tertata dengan baik; 8. Belum optimalnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan; 9. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah; 10. Belum tertatanya organisasi perangkat daerah; 11. Masih kurangnya penelitian dan diseminasi hasil-hasil kajian yang berkontribusi pada pembangunan daerah; 12. Kualitas aparatur daerah belum memadai; 13. Belum optimalnya manajemen kepegawaian daerah; 14. Tindak lanjut perjanjian kerjasama belum optimal; 15. Jumlah peneliti belum memadai; 16. Prasarana dan sarana penelitian belum memadai; 17. Tenaga fungsional belum ada; 18. Standar pelayanan minimal bidang riset belum tersedia; 19. Perubahan political will pemerintah terhadap penelitian; 20. Hasil-hasil penelitian yang lebih berkualitas dihasilkan oleh lembaga-lembaga penelitian lainnya.

II-59


BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2012-2017 merupakan acuan utama dalam perumusan prioritas pembangunan daerah tahun 2016 disamping itu, perumusan prioritas daerah juga memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016. Selanjutnya seluruh SKPD akan menjadikan Prioritas pembangunan daerah sebagai arahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 untuk pencapaian Visi dan Misi daerah hingga tahun 2017. Pada Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo 2012 - 2017 yang kemudian mengalami perubahan dengan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah

Provinsi

Gorontalo

Nomo

02

tahun

2012

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo 2012 - 2017 yang telah ditetapkan menjadi payung penerapan kebijakan pembangunan yang akan diupayakan untuk pencapapaian Visi: ”Terwujudnya Percepatan Pembangunan Berbagai Bidang serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berkeadilan di Provinsi Gorontalo” Pernyataan visi di atas mengandung 2 (dua) unsur penting yaitu : Mewujudkan Percepatan Pembangunan di berbagai bidang

Aspek ini merupakan target kinerja aksi pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah dalam konteks pemerataan melalui optimalisasi segala sumber daya yang ada. Artinya, semua pihak harus lebih berinovasi, sekaligus membangun sinkronisasi antar

daerah

Kabupaten/Kota

untuk

mendorong

akselerasi

pembangunan daerah. Peningkatan Ekonomi Masyarakat Yang Berkeadilan

Merupakan suatu tindakan yang mengedepankan produktivitas dan nilai tambah bagi masyarakat, dengan menyediakan tuntutan kebutuhan

dasar,

membangkitkan

etos

kerja

wirausaha,

meningkatkan kinerja sektor unggulan daerah, meningkatkan laju investasi,

mengurangi

pengangguran,

serta

peningkatan

infrastruktur ekonomi. Semua ini diharapkan akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Gorontalo. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian Visi RPJMD 2012 - 2017 Perwujudan visi RPJMD adalah : 1. Peningkatan Angka IPM (HDI) 2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi 3. Pemerataan Pendapatan (Indeks Gini)

IV-1


4. Penurunan Angka Kemiskinan 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan SKPD dan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance) Untuk pencapaian visi tersebut, dilakukan dengan pelaksanaan Misi sebagai berikut :

Misi I, Memfokuskan peningkatan ekonomi atas dasar optimalisasi pemanfaatan potensi kewilayahan, mendorong laju investasi, percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan, sekaligus mengembangkan potensi unggulan dengan mengakselerasi secara cerdas terhadap pencapaian kesejahteraan rakyat.

Misi II, Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendekatan kesesuaian keahlian serta pemenuhan mutu kualitas penyelenggaraan Pendidikan dan Kesehatan.

Misi III, Mengembangkan manajemen pengelolaan potensi sumber daya Perikanan dan Kelautan, Pertanian, Peternakan, kehutanan, Perkebunan dan Pariwisata yang lebih baik, saling terintegrasi serta lestari demi kepentingan kemakmuran masyarakat serta memelihara dan melestarikan danau limboto sebagai sumber persediaan air bersih, untuk pengembangan perikanan air tawar dan daerah pariwisata dan meningkatkan pengelolaan DAS sebagai wujud memelihara lingkungan (pro Green).

Misi IV, mengembangkan nilai-nilai religi dalam kehidupan bermasyarakat yang rukun penuh kesejukan sekaligus memelihara dan melestarikan keragaman budaya dan adat istiadat. Serta memperkuat peran Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan terhadap anak, termasuk issue kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

Misi V, Menciptakan sinergitas diantara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Gorontalo dalam kaidah otonomi daerah sekaligus untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, menurunkan angka kemiskinan serta menjalankan sistem tata pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi.

Misi Pertama

Diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dalam hal peningkatan

pertumbuhan

ekonomi

(pro-growth)

pencapaian

peningkatan produktivitas ekonomi masyarakats serta laju investasi yang

disesuaikan

dengan

kondisi

masing-masing

daerah

Kabupaten/Kota sehingga rakyat Provinsi Gorontalo lebih cepat keluar

dari

belenggu

kemiskinan,

pengangguran,

minimnya

sandang, pangan dan papan, sekaligus pemenuhan keterbatasan infrastruktur dasar Jalan, Jembatan, Air Bersih, Listrik yang selama ini dikeluhkan oleh khususnya masyarakat pedesaan. Misi pertama ini juga termasuk menindaklanjuti agenda sektor unggulan daerah berupa Konsep Agropolitan dimana jagung sebagai “Branding Gorontalo” yang di integrasikan melalui Pengelolaan Peternakan Sapi, sekaligus meningkatkan manajemen Pertanian dan Perkebunan dengan pola One Village One Production, serta pengembangan intergrate farming sehingga secara nyata dapat

IV-2


meningkatkan kemakmuran rakyat. Disamping itu hal yang didorong berupa membangkitkan industri dan usaha kecil menengah, koperasi, kepariwisataan dan kemudahan dalam akses permodalan diantaranya melalui Kredit Usaha Rakyat yang mudah serta tidak berbelit-belit (pro-poor).

Misi Kedua

Ditujukan untuk mempersiapkan sumber daya manusia dengan tingkat kualitas siap pakai, sekaligus bertujuan memberikan jaminan yang memadai melalui layanan “Gratis” terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar hingga menengah, termasuk dibidang kesehatan melalui pola insentif yang di istilahkan Universal Total Coverage. Misi

kedua

ini

memiliki

peran

strategis

untuk

memastikan

pemerintah daerah menciptakan sistem yang berkeadilan dari akses maupun mutu layanan yang baik khususnya bagi warga miskin (pro-

poor). Misi Ketiga

Ditujukan untuk meningkatkan produktivitas terhadap potensi sumber daya alam Kelautan, Pertanian, Peternakan, Kehutanan, perkebunan dan pariwisata. Perairan umum daratan (danau, sungai, waduk), danau limboto, wilayah pesisir, daerah aliran sungai (DAS) serta waduk harus dimanfaatkan dan dikelola secara terpadu dan berkesinambungan tanpa merusak daya dukung lingkungannya

(pro-green). Misi Keempat

Ditujukan untuk pengembangan kemandirian dengan menumbuh kembangkan semangat partisipasi dan gotong royong, pencerahan terhadap nilai-nilai Agama, sekaligus mempertahankan nilai-nilai Adat Istiadat, serta melakukan pemberdayaan perempuan termasuk perlindungan anak dan kesetaraan gender.

Misi Kelima

Ditujukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam perspektif otonomi daerah dan Good Governance termasuk mendorong penguatan kerjasama daerah dan membangun koordinasi provinsi dan kab/kota untuk mendorong pencapaian target pembangunan daerah.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan Visi dan Misi. Untuk mewujudkan pencapaian visi dan Misi pembangunan daerah hingga Tahun 2017, maka indikator pencapaiannya dapat dilihat dari uraian hubungan visi, misi, tujuan dan sasaran yang menjadi arah dan fokus pelaksanaan pembangunan sebagai berikut :

IV-3


Tabel. 4.1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2012 - 2017

Visi : "Terwujudnya Percepatan Pembangunan Berbagai Bidang Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berkeadilan di Provinsi Gorontalo" Misi

Tujuan

Misi Pertama :

Meningkatkan Memfokuskan pertumbuhan ekonomi Peningkatan Ekonomi daerah Atas Dasar Optimalisasi Potensi Kewilayahan, Mendorong Laju Investasi, Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Sekaligus Mengembangkan Potensi Unggulan Dengan Mengakselerasi Secara Cerdas Terhadap Pencapaian Kesejahteraan Rakyat.

Misi Kedua :

Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendekatan kesesuaian keahlian serta pemenuhan mutu kwalitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan

Sasaran 1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah. 2. Meningkatnya Kinerja Ekspor Komoditi Unggulan Daerah dan Diversikasi Komoditi lainnya. 3. Meningkatnya pendapatan perkapita yang berkeadilan. 4. Terciptanya Laju Investasi. 5. Terwujudnya pertumbuhan Usaha Koperasi dan UKM. 6. Meningkatnya kinerja ekspor komoditi unggulan daerah diversikasi Komoditi lainnya. 7. Meningkatnya lapangan kerja.

Menyediakan infrastruktur untuk percepatan pembangunan daerah

1. Meningkatnya Infrastruktur Daerah. 2. Meningkatnya jalan akses ke pusat-pusat produksi. 3. Membangun Kemandirian Desa. 4. Meningkat & berkembangnya Infrastruktur Desa.

Meningkatkan Kualitas Pendidikan

1. Meningkatnya kualitas pendidikan. 2. Memfasilitasi PAUD bagi seluruh Anak Usia Dini. 3. Memfasilitasi Wajib Belajar (WAJAR) 12 Tahun dan Paket A, B dan C. 4. Mengembangkan Pendidikan Non Formal.

Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat

1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat. 2. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular. 3. Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi risiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk miskin. 4. Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada rumah tangga. 5. Terpenuhinya kebutuhan

IV-4


tenaga kesehatan di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK). 6. Seluruh kabupaten/Kota melaksanakan standar pelayanan minimal (SPM)

Misi Ketiga :

Mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk kemakmuran masyarakat

1. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam. 2. Terwujudnya Kawaasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) Bidang Pertanian dan Perikanan. 3. Terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)/KAPET Gopandang. 4. Meningkatnya produktivitas hasil pertanian dan perikanan. 5. Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup. 6. Peningkatan pengelolaan Sisa Hasil Pertanian (Zero Waste) untuk produk-produk yang mempunyai nilai tambah tinggi.

Misi Keempat :

Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

1. Meningkatnya kemauan dan kemampuan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat khususnya PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. 2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Memelihara keragaman Agama dan Budaya

1. Peningkatan kesejahteran dan pelayanan serta Pembinaan pengembangan nilai – nilai agama, adat dan budaya serta peran pemuda dalam pembangunan. 2. Meningkatnya Upaya pelestarian budaya daerah.

Meningkatkan peran perempuan dan kualitas hidup anak

1. Meningkatnya nilai indikator kualitas hidup perempuan. 2. Peningkatan peran perempuan di parlemen dan birokrasi. 3. Menurunnya angka tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap Perempuan dan Anak.

Mengembangkan Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dalam pelayanan pada masyarakat. 2. Terwujudnya sinergitas pembangunan antara Provinsi

Mengembangkan manajemen pengelolaan potensi sumberdaya kelautan, pertanian, peternakan, kehutanan, danau limboto dan potensi lingkungan lainnya yang lebih baik, saling terintegrasi serta lestari demi kepentingan kemakmuran rakyat.

Mengembangkan nilainilai religi, dalam kehidupan beragama yang rukun penuh kesejukan sekaligus memelihara keragaman budaya. Serta memperkuat peran pemberdayaan perempuan, perlindungan terhadap anak, termasuk issue kesetaraan gender dalam pembangunan

Misi Kelima :

Menciptakan sinergitas diantara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota di

IV-5


gorontalo dalam kaidah otonomi daerah sekaligus untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, menurunkan angka kemiskinan serta menjalankan sistem tata pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi. Pencapaian

tujuan

dan Kabupaten/Kota. 3. Tercapainya reformasi birokrasi di Provinsi Gorontalo. Pengentasan Kemiskinan

sasaran

1. Berkurangnya persentase

masyarakat miskin

2. Terwujudnya peningkatan

ekonomi masyarakat miskin

pembangunan

tersebut

dilaksanakan

dengan

prinsip

penyelenggaraan pemerintahan yang dijadikan landasan, yaitu:

Kepastian Hukum

Mengutamakan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan,

sebagai

dasar

setiap

kebijakan

penyelenggaraan

pemerintahan.

Kepentingan Umum

Mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Good Governance Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan (tata kelola kepemerintahan)

Nepotisme untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang solid, bertanggung jawab, efektif dan efisien, dengan menjaga keserasian interaksi yang konstruktif di antara domain negara, swasta dan masyarakat.

Integrity

(integritas)

Suatu kesatuan perilaku yang melekat pada prinsip-prinsip moral dan etika, terutama mengenai karakter moral dan kejujuran, yang dihasilkan dari suatu sistem nilai yang konsisten;

Akuntabilitas

Bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

Pembangunan yang berkeadilan

Pembangunan sebagai wujud pelaksanaan demokrasi ekonomi adalah upaya pembangunan yang dilandasi dengan jiwa dan semangat kebersamaan dan kekeluargaan dengan mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat

untuk

mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan antarwilayah, dan kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat, melalui pemenuhan kebutuhan akses pelayanan sosial dasar termasuk perumahan beserta sarana dan prasarananya, serta memberikan kesempatan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulangi pengangguran dengan menyeimbangkan pengembangan ekonomi skala kecil, menengah, dan besar. Berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan, maka pelaksanaan pembangunan untuk tahun keempat dalam Rencana Pembangunan jangka

IV-6


menengah Daerah (RPJMD) 2012 - 2017 Provinsi Gorontalo masih tetap di prioritaskan pada. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang dititikberatkan pada sektor

Pendidikan, diarahkan pada peningkatan pelayanan pendidikan dasar, menengah dan atas, serta memberikan subsidi pendidikan (pendidikan gratis) untuk memastikan anak usia sekolah dapat melanjutkan pendidikannya dan kegiatan belajar mengajar dapat berjalan di seluruh Desa

dengan fasilitas dan jumlah guru yang

memadai. Kesehatan,

diarahkan

pada

pemberian

jaminan

pelayanan

kesehatan gratis bagi masyarakat miskin, peningkatan pelayanan pos pelayanan terpadu, pusat kesehatan masyarakat pembantu, dan pusat kesehatan masyarakat di tingkat distrik, serta meningkatkan kemampuan

masyarakat

dalam

peningkatan

pelayanan

pos

kesehatan di tingkat Desa. Percepatan pembangunan infrastruktur

Diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur dasar, dukungan pelayanan transportasi terpadu, energi, penataan permukiman, air bersih dan sanitasi dan persampahan.

Pengembangan Ekonomi Kerakyatan

Program ini diprioritaskan pada pengembangan sektor pertanian secara

menyeluruh,

kehutanan,

Industri

dan

perdagangan,

pariwisata dan budaya serta usaha mikro dan kecil untuk melembagakan kegiatan produktif dan meningkatkan pendapatan warga di tingkat Desa. Berdasarkan arah kebijakan yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2016 tersebut serta mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional, maka ditetapkan tema pembangunan Provinsi Gorontalo tahun 2016 sebagai berikut: Tema Pembangunan Tahun 2016: Mendorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Serta Peningkatan SDM Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Yang Berkeadilan Unsur - unsur tema RKPD 2016 adalah : 1. Mendorong Percepatan  Pembangunan Infrastruktur Daerah

Penyediaan strategis

2. Peningkatan Sumberdaya Manusia &  Kesejahteraan masyarakat

Pengembangan sektor pendidikan dan kesehatan dan menciptakan SDM yang berdaya saing. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkeadilan melalui Peningkatan daya saing daerah (ekonomi kerakyatan) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran Peningkatan kesejahteraan sosial lainnya

3. Peningkatan Ekonomi yang Berkeadilan

Masyarakat 

 

IV-7

infrastruktur

dasar

dan


4.2. Prioritas Pembangunan Daerah 4.2.1 Isu Strategis Isu strategis dalam RKPD 2016 dimaksudkan untuk lebih memfokuskan upaya pemerintah untuk hal-hal yang signifikan, berdampak luas, dan yang berfungsi sebagai pengungkit sehingga penanganannya dapat tuntas. Terkait hal tersebut, maka langkah-langkah strategis yang didorong dalam pembangunan daerah adalah : Meningkatkan Akan dicapai melalui Meningkatkan Kerjasama investasi, pertumbuhan Peningkatan realisasi investasi baik PMDN, PMA dan Swasta murni, ekonomi daerah yang berkeadilan, Perdagangan Antar Pulau, Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah, Mengembangkan Pariwisata Daerah, Mengembangkan IKM, UMKM dan Koperasi, Menurunkan angka pengangguran terbuka, Peningkatan Keterampilan dan Produktivitas Tenaga kerja. Pengembangan infrastruktur untuk percepatan pembangunan daerah

Akan dicapai melalui (a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas

Meningkatkan kualitas Pendidikan

Akan diupayakan dengan (a) Meningkatkan pemerataan dan mutu

infrastruktur

darat,

laut

dan

udara,

(b)

Meningkatkan

Pengembangan Kawasan Strategis, (c) Percepatan Pembangunan Daerah berbasis Desa dan (d) Pembangunan Infrastruktur Desa.

serta pemerataan akses penyelenggaraan PAUD, (b) Meningkatkan kapasitas dan aksesibilitas infrastuktur dalam pelayanan publik, (c) pendidikan gratis, (d) Meningkatkan pemerataan, mutu, relevansi dan daya saing serta perluasan akses penyelenggaraan pendidikan dasar

dan

menengah,

(e)

mendorong

peningkatan

mutu

Pendidikan, (f) Mendorong peningkatan pendidikan luar sekolah (pendidikan informal), (g) Meningkatkan standar mutu kurikulum pendidikan yang terkini, berbudaya, agamis dan anti narkoba dalam rangka membentuk SDM berkarakter unggul, (h) Peningkatan sarana prasarana pendidikan, (i) Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik bersertifikasi, (j) Peningkatan status sekolah (SNP), dan (k) Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar dan berkesataraan di semua kab./Kota serta. Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat

Akan dilakukan dengan (a) Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti, dengan mengutamakan pada upaya promotif dan preventif, (b) Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat, kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alkes dan makanan, (c) Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama untuk mewujudkan

IV-8


Jaminan

Sosial

Kesehatan

Nasional

(d)

Meningkatkan

pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan, (e) Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan yang merata dan bermutu, (f) Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdaya guna dan berhasil guna. Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian secara menyeluruh

diupayakan dengan (a) meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian,

perikanan,

peternakan

dan

kehutanan

(b)

Pengembangan kawasan pertanian yang terintegrasi.

Pengelolaan Dilakukan dengan (a) Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup, lingkungan hidup (b) Rehabilitasi dan reboisasi hutan, kawasan dan lahan kritis, (c) dan bencana alam Perbaikan sistem drainase, (d) Peningkatan kapasitas kelembagaan bencana

di

daerah

sampai

dengan

tingkat

kabupaten/kota,

Peningkatan kapasitas penanganan kedaruratan Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-PB) yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan yang memadai, dan pembangunan data & informasi spasial untuk peta rawan bencana. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat khususnya (PMKS)

Dilakukan dengan (a) Meningkatkan

pelayanan sosial khususnya

bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara adil dan merata dan (b) Mendorong peningkatan dan pengembangan peran serta

masyarakat

dan

dunia

usaha

dalam

penyelenggaraan

kesejahteraan sosial. Pengembangan Budaya daerah

Dicapai melalui peningkatan dan pelestarian nilai-nilai budaya daerah.

Meningkatkan Diupayakan dengan cara (a) Meningkatkan kapasitas kelembagaan peran perempuan dan memberdayakan SDM perempuan, dan (b) Menurunkan Tindak dan kualitas hidup anak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Pengembangan Pemuda dan Olahraga

Dilakukan dengan (a) Meningkatnya partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pengembangan budaya dan prestasi olahraga, (b) Meningkatkan peran serta pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial,

dan

masyarakat

agen

perubahan,

dalam

kegiatan

(c)

Meningkatkan

olahraga,

(d)

partisipasi

Meningkatkan

ketersediaan ruang terbuka olahraga, (e) Meningkatkan jumlah dan kualias SDM keolahragaan, (f) Meningkatkan upaya pembibitan atlet unggulan dan meningkatkan apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi.

IV-9


Pengembangan Wisata

akan dicapai dengan (a) Peningkatan pengelolaan destinasi pariwisata,

(b)

Peningkatan

sarana

prasarana

pendukung

pariwisata, (c) Peningkatan pemasaran dan promosi pariwisata. Pengembangan UMKM dan Koperasi

akan di

lakukan dengan (a) Meningkatkan akses terhadap

permodalan, pasar, teknologi dan informasi, (b) Meningkatkan kualitas SDM Koperasi dan UMKM, dan (c) Peningkatan fungsi lembaga pemberdayaan Koperasi UMKM.

Mengembangkan Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

akan diupayakan melalui Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dangan (a) Mendorong peningkatan pengelolaan keuangan daerah, (b) Mengupayakan efektivitas pengelolaan asset daerah (c) Peningkatan koordinasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, (d) Peningkatan kelembagaan perangkat pemerintahan daerah, (e) Prinsip pelayanan prima

dalam

Meningkatkan

bentuk

pelayanan

evaluasi

yang

lebih

penyelenggaraan

berkualitas,

pemerintahan,

(f) (g)

Peningkatan kualitas penyusunan Peraturan Daerah, dan (h) Belum optimalnya Peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Penanggulangan Kemiskinan

akan diupayakan melalui, (a) pemenuhan

kebutuhan pokok

masyarakat miskin, dan (b) Mendorong peningkatan ekonomi masyarakat miskin.

Dengan memperhatikan kinerja yang telah dicapai, potensi yang dimiliki, tantangan dan masalah yang dihadapi serta keinginan untuk mencapai sasaran RPJMD 2012 – 2017, kemudian penetapan tema pembangunan yang dituangkan lebih lanjut dalam 4 (empat) prioritas serta langkah - langkah strategis sebagaimana diuraikan diatas, maka untuk tahun 2016 fokus pembangunan Gorontalo masih tetap ditekankan pada penanganan isu isu trategis sebagai berikut. 1. Peningkatan ekonomi daerah yang berkeadilan 2. Pengembangan infrastruktur untuk percepatan pembangunan daerah 3. Peningkatan akses, mutu & sarana prasarana pendidikan. 4. Peningkatan akses, pelayanan dan sarana prasarana kesehatan. 5. Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian secara menyeluruh dan Pengembangan kawasan pertanian yang terintegrasi, serta penguatan kedaulatan pangan. 6. Pengelolaan lingkungan hidup dan bencana alam. 7. Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

IV-10


8. Pengembangan budaya dan destinasi wisata 9. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 10. Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pengembangan budaya dan prestasi olahraga. 11. Pengembangan UMKM dan Koperasi. 12. Penanggulangan Kemiskinan. 13. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government)

4.2.2. Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017 yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka untuk pencapaiannya telah juga telah dirumuskan berbagai program prioritas pembangunan daerah untuk lebih memudahkan implementasi dan pengukuran keberhasilannya. Tujuan Program Prioritas Pembangunan Daerah yang menjadi arahan dan fokus pembangunan dikelompokkan menjadi Program Unggulan dan Program Prioritas ditingkat SKPD. Program unggulan merupakan program Gubernur sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD dan disinkronkan dengan kebijakan pembangunan nasional yang harus dilaksanakan oleh daerah. Program unggulan harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sedangkan program prioritas ditingkat SKPD berhubungan dengan tema/program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani. Program prioritas pembangunan Provinsi Gorontalo yang akan dilaksanakan di tahun 2016 dikelompokkan berdasarkan isu-isu strategis yang memerlukan perhatian utama adalah sebagai berikut. Tabel 4.2 Program Prioritas Provinsi Tahun 2016 Isu Strategis

Program Prioritas Pembangunan

SKPD Pelaksana

Isu Peningkatan ekonomi daerah yang berkeadilan

1. 2. 3. 4. 5.

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Pengembangan KUKM Program Pengembangan Industri Kecil Menengah

IV-11

Badan Penanaman Modal & PTSP Dinas Koperasi, UMKM, Perindag Dinas Koperasi, UMKM, Perindag Dinas Koperasi, UMKM, Perindag Dinas Koperasi, UMKM, Perindag


6. 7. 8. 9. 10.

Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Pelatihan Berbasis Kompetensi Tenaga Kerja, Latihan Transmigrasi dan Pengembangan Produktifitas Daerah

Disnakertrans Disnakertrans Disnakertrans Disnakertrans UPTD - BLK, Transmigrasi & Pegembangan Produktivitas

Pengembangan infrastruktur untuk percepatan pembangunan daerah 1. 2. 3.

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program Pembangunan Jalan dan jembatan

6.

Program Rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan jembatan Program Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program peningkatan pelayanan angkutan

7.

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

8.

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat

4. 5.

9. 10.

Program Pembangunan Desa Tertinggal

11.

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

DINAS PU DINAS PU DINAS PU DINAS PU DINAS PU Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kominfo Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kominfo Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kominfo BPM & Pembangunan Desa Tertinggal BPM & Pembangunan Desa Tertinggal DINAS PU

Program Pemanfaatan Ruang DINAS PU 12. Program Pembebasan Tanah Biro Pemerintahan 13. Isu Peningkatan akses, mutu & sarana prasarana pendidikan

1.

Program Perluasan Akses PAUDNI

Dinas DIKBUDPORA

Program Peningkatan Mutu dan Tata Kelola PAUD

Dinas DIKBUDPORA

3.

Program Peningkatan Kompetensi dan Kesejahteraan PTK PAUD

Dinas DIKBUDPORA

4.

Program Perluasan Akses Dikmen

Dinas DIKBUDPORA

5.

Program Peningkatan Mutu dan relevansi Dikmen

Dinas DIKBUDPORA

2.

6. 7. 8. 9.

Program Peningkatan Tata kelola/Manejemen Dikmen Program Pemetaan PTK (PAUDNI, DIKDAS, DIKMEN) Program Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi PTK

Dinas DIKBUDPORA Dinas DIKBUDPORA Dinas DIKBUDPORA

Program Pengembangan dan Penerapan Kurikulum 2013

Dinas DIKBUDPORA

10.

Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan PTK

Dinas DIKBUDPORA

11. 12.

Program Kepengawasan Pendidikan

Dinas DIKBUDPORA

Program Perluasan Akses Pendidikan Tinggi

Dinas DIKBUDPORA

IV-12


13.

Peningkatan Mutu PTK - PNF (UPTD BPKB)

Dinas DIKBUDPORA

14.

Program Penyelenggaraan Ujian Nasional

Dinas DIKBUDPORA

15.

Program Peningkatan Keterampilan PNF (UPTD BPKB) Program Peningkatan Tata kelola Pendidikan Non Formal (UPTD BPKB) Program Peningkatan Keterampilan Pendidikan Non Formal Program Pendidikan Untuk Rakyat (PRODIRA) / Pendidikan Gratis

16. 17. 18.

Dinas DIKBUDPORA Dinas DIKBUDPORA Dinas DIKBUDPORA Dinas DIKBUDPORA

19.

Program Pengembangan Politeknik Gorontalo

Dinas DIKBUDPORA

20.

Program Perluasan Akses Pendidikan dasar

Dinas DIKBUDPORA

21.

Program Peningkatan Mutu dan relevansi Dikdas

Dinas DIKBUDPORA

22.

Program Peningkatan Tata kelola/Manejemen Dikdas

Dinas DIKBUDPORA

Isu Peningkatan akses, layanan dan sarana prasarana kesehatan

1.

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Dinas Kesehatan

2.

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat

Dinas Kesehatan

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan & Penaggulangan Penyakit Menular dan tidak menular Program Pembinaan Upaya Kesehatan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Gratis (JAMKESTA) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Penunjang Laboratorium Kesehatan Provinsi Program Pemeliharaan Sarana dan prasarana Rumah sakit Program Pengadaan Sarana dan prasarana Rumah sakit Program Kemitraan dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat

Dinas Dinas Dinas Dinas

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan UPTD Labkesda RSU Provinsi RSU Provinsi RSU Provinsi

Isu Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian secara menyeluruh dan Pengembangan kawasan pertanian yang terintegrasi serta penguatan kedaulatan pangan Program Peningkatan Produksi Pertanian 1. Dinas Pertanian, TP 2.

Program Peningkatan Nilai Tambah Hasil Pertanian

3.

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Program Pengelolaan Sistim Penyediaan mutu benih tanaman Pangan dan Hortikultura

4. 5.

Pembangunan/Rehabilitasi UPTD/Balai Perbenihan/Perkebunan (DAK)

IV-13

dan Hortikultura Dinas Pertanian, TP dan Hortikultura Dinas Pertanian, TP dan Hortikultura UPTD BBTPH UPTD BBTPH


6.

Program Perlindungan tanaman pangan dan Hortikultura

UPTD BPTPH

7.

Pembangunan/Rehabilitasi UPTD/Balai Perbenihan/Perkebunan (DAK) Program Peningkatan pengawasan dan sertifikasi mutu benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

UPTD BPTPH

8. 9. 10. 11. 12.

Program Pengembangan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Program Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan Program pengembangan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan Program Pengkajian dan Informasi

13.

Program Maize Centre

14.

Program peningkatan populasi dan produksi ternak dalam mendukung swasembada daging

15.

Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Perkebunan

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Program Pengendalian OPT tanaman perkebunan Program penjaminan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (PAH-ASUH) serta pemenuhan persyaratan produk hewan Program Pengembangan Agribisnis Peternakan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Program Penerapan Teknologi Peternakan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana (DAK) Program Perbenihan dan Perlindungan tanaman perkebunan

24.

Program Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan

25.

28.

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan, Penyelidikan Sumber Daya Mineral dan Pengelolaan Air Tanah Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Pengembangan Perikanan Budidaya

29.

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

30.

Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan & Pengendalian Sumberdaya Kelautan Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Program pelayanan sarana produksi Perikanan

26. 27.

31. 32. 33.

Program Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan

IV-14

UPTD BPSB-TPH Badan Ketahanan Pangan dan PIJ Badan Ketahanan Pangan dan PIJ Badan Ketahanan Pangan dan PIJ Badan Ketahanan Pangan dan PIJ Badan Ketahanan Pangan dan PIJ Dinas Peternakan & Perkebunan Dinas Peternakan & Perkebunan Dinas Peternakan & Perkebunan Dinas Peternakan & Perkebunan Dinas Peternakan & Perkebunan Dinas Peternakan & Perkebunan Dinas Peternakan & Perkebunan UPTD Perbibitan Ternak Wonggahu UPTD Perbibitan Ternak Wonggahu UPTD Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Kehutanan, Energi dan SDM Dinas Kehutanan, Energi dan SDM Dinas Kehutanan, Energi dan SDM Dinas Perikanan dan Kelautan Dinas Perikanan dan Kelautan Dinas Perikanan dan Kelautan Dinas Perikanan dan Kelautan Dinas Perikanan dan Kelautan UPTD Taksi Mina Bahari UPTD - LPPMHP


34.

Program Peningkatan Produksi & Pelayanan Teknis

UPTD - BPBIAT

35.

Program Peningkatan Produksi & Pelayanan Teknis

UPTD - BPBILP

36.

Program Pemantapan Penyelenggaraan Penyuluhan

Bakorluh

37.

Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Pengembangan SDM Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

38.

Bakorluh Bakorluh

Isu Pengelolaan lingkungan hidup dan bencana alam 1.

7.

Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Hdiup Program peningkatan pengelolaan lingkungan bagi usaha atau kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya aparatur dan masyarakat dlm pengelolaan lingkungan hidup Program Peningkatan data dan Informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan Program Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan

8.

Program Pengendali Banjir

9.

Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan

10.

Program Kedaruratan Dan Logistik

BPPD

11.

Program Rehabilitasi & Rekonstruksi

BPPD

2. 3. 4. 5. 6.

Badan Lingkungan Hidup & Riset Daerah Badan Lingkungan Hidup & Riset Daerah Badan Lingkungan Hidup & Riset Daerah Badan Lingkungan Hidup & Riset Daerah DINAS PU UPTD TPA TALUMELITO Dinas Kehutanan, Energi dan SDM DINAS PU BPPD

Isu Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 1.

Dinas Sosial

2.

Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Sosial

3. 4.

Program Rehabilitasi Sosial Program Pembinaan Kelembagaan dan Kemitraan

Dinas Sosial Dinas Sosial

Dinas Sosial

Isu Pengembangan budaya dan destinasi wisata 1.

Program Pengembangan Nilai Budaya

2.

Program penyediaan sarana dan prasarana kebudayaan Program Pemeliharaan Sejarah dan cagar budaya Gorontalo

3. 4. 5.

Program Promosi Keragaman Budaya Gorontalo Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

6.

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

7.

Program Pengembangan seni budaya daerah

8.

Program Peningkatan Pelayanan Kegiatan Keagamaan Adat & Budaya

Dinas DIKBUDPORA Dinas DIKBUDPORA Dinas DIKBUDPORA Dinas DIKBUDPORA Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kominfo Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kominfo Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kominfo Biro PP Kesra

Isu Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 1. 2.

Program Perlindungan Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan & Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

IV-15

Biro PP Kesra Biro PP Kesra


Isu Peningkatan partisipasi dan peran pengembangan budaya dan prestasi olahraga

aktif

pemuda

dalam

1.

Program Pengembangan dan pelestarian Olahraga Tradisional

DIKBUDPORA

2.

Program Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

DIKBUDPORA

3.

Program Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Pemuda

DIKBUDPORA

4.

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

DIKBUDPORA

Isu Pengembangan UMKM dan Koperasi 1.

Program Pengembangan KUKM

2.

Program Pengembangan Industri Kecil Menengah

3.

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Peningkatan Standarisasi Mutu Barang

4. 5.

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Dinas Koperasi, UMKM, Perindag Dinas Koperasi, UMKM, Perindag Dinas Koperasi, UMKM, Perindag UPTD - BPSMB UPTD - Metrologi

Isu Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Goverment) Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Dinas Keuangan dan 1.

4.

Keuangan Daerah Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Program Pendidikan Politik Masyarakat

Asset Daerah Dinas Keuangan dan Asset Daerah Dinas Keuangan dan Asset Daerah Kesbangpol

5.

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Kesbangpol

6.

Kesbangpol

8.

Peningkatan ketahanan sosial dan ketahanan budaya masyarakat Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban Program Perencanaan Pembangunan Daerah

9.

Peningkatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi

BAPPEDA

Program Peningkatan Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya Program Perencanaan Bidang Penataan Ruang, Infrastruktur, Perhubungan, Perumahan dan Lingkungan Hidup Program Penataan Administrasi Kependudukan

BAPPEDA

2. 3.

7.

10. 11. 12. 13.

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Program Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Program Penataan Kelembagaan, Analisis Jabatan &Ketatalaksanaan Program Fasilitasi Peningkatan Sisitem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Program Fasilitasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Program Pengendalian Pembangunan Program Pengendalian Ekonomi Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pemerintah Provinsi Gorontalo Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

IV-16

Kesbangpol BAPPEDA

BAPPEDA

Biro Pemerintahan Biro Hukum & Organisasi Biro Hukum & Organisasi Biro Hukum & Organisasi Biro Hukum & Organisasi Biro Hukum & Organisasi Biro P2E Biro P2E Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Inspektorat


30.

& Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem informasi dan prosedur pengawasan Program Pendidikan Kedinasan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Pengembangan Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Kepegawaian Program Peningkatan Pembinaan, Pelayanan dan Fasilitasi Kewirausahaan untuk Kesejahteraan Anggota KORPRI Program Peningkatan Kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemantapan Tugas-Tugas Operasional Dalam Mengantisipasi Gangguan Ketentraman dan Kenyamanan Serta Ketertiban Umum Program Riset Pengembangan Daerah

31.

Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna

32.

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

33.

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pemerintah Prov. Gorontalo Program Penataan Wilayah Provinsi Program Kerjasama Informasi dgn Mas Media

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Supremasi Program Pengkajian Sistem Administrasi Kearsipan Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Pengembangan Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi Program Pengembangan Data dan Informasi

Inspektorat BKPPD BKPPD BKPPD Sekretariat Korpri Satpol PP dan Linmas Satpol PP dan Linmas Badan Lingkungan Hidup & Riset Daerah Badan Lingkungan Hidup & Riset Daerah Biro Umum, Biro Pemerintahan, Kantor Perwakilan Jakarta & Biro Humas Biro Umum Biro Pemerintahan Biro Humas dan Protokol, Dinas Perhubpar & Kominfo Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kominfo Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kominfo Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah BAPPEDA

Isu Penanggulangan Kemiskinan 1.

Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat

2.


3.

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/ Kel Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

4. 5. 6. 7. 8.

Program Penciptaan Wira Usaha Baru (WUB) Program pembangunan dan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

BPM & Pembangunan Desa Tertinggal BPM & Pembangunan Desa Tertinggal BPM & Pembangunan Desa Tertinggal BPM & Pembangunan Desa Tertinggal BPM & Pembangunan Desa Tertinggal Dinas Koperasi, UMKM, Perindag Dinas Nakertrans UPTD Bapelkesman

Selain untuk mempercepat pencapaian sasaran utama pembangunan yang tertuang dalam RPJMD 2012-2017, program prioritas daerah Provinsi Gorontalo

IV-17


juga mendukung sasaran pembangunan nasional sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2016 juga mendukung prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN. Sebagaimana persandingan yang diuraikan pada tabel dibawah ini: Tabel 4.3 Program Prioritas Nasional dan Provinsi Gorontalo Tahun 2016 No

Prioritas Nasional

Program Prioritas Provinsi

1.

Berdaulat dalam Bidang Politik a. Membangun wibawa politik LN dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global. b. Menguatkan sistem pertahanan negara. c. Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat. d. Mewujudkan profesionalitas intelijen negara. e. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik. f. Mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi. g. Memperkuat politik desentralisasi dan otonomi daerah. h. Mendedikasikan diri untuk memberdayakan desa. i. Melindungi dan memajukan hakhak masyarakat adat. j. Pemberdayaan Perempuan dalam politik dan pembangunan. k. Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan. l. Menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

IV-18

1. Program Pendidikan Politik Masyarakat 2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 3. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 5. Peningkatan ketahanan sosial dan ketahanan budaya masyarakat 6. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban 7. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 8. Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa 9. Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat 10. Program Pembangunan Desa Tertinggal 11. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/ Kel 12. Program Pemberdayaan Sosial dan KAT 13. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 14. Program Pemenuhan dan Perlindungan HAM 15. Program Penataan Kelembagaan, Analisis Jabatan (ANJAB), dan Ketatalaksanaan 16. Program Fasilitasi Peningkatan Sisitem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 17. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 18. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 19. Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem informasi dan prosedur pengawasan 20. Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah


21. Program Pendidikan Kedinasan 22. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 23. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 24. Program Peningkatan Kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 25. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 26. Program Perlindungan Masyarakat 2.

Berdikari dalam Bidang Ekonomi a. Mendedikasikan diri untuk pembangunan kualitas SDM. b. Membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan. c. Mendedikasikan program untuk membangun daulat energi berbasis kepentingan nasional. d. Untuk penguasaan SDA melalui 7 langkah & membangun regulasi mewajibkan CSR &/atau saham untuk masyarakat lokal/ sekitar tambang, penguatan kapasitas pengusaha nasional (termasuk penambang rakyat) dalam pengelolaan tambang berkelanjutan. e. Membangun pemberdayaan buruh. f. Membangun sektor keuangan berbasis nasional. g. Penguatan investasi domestik. h. Membangun penguatan kapasitas fiskal negara. i. Membangun infrastruktur. j. Membangun ekonomi maritim. k. Penguatan sektor kehutanan. l. Membangun tata ruang dan lingkungan berkelanjutan. m. Membangun perimbangan pembangunan kawasan. n. Membangun karakter dan potensi wisata. o. Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional. p. Pengembangan industri manufaktur.

IV-19

1. Program Peningkatan Mutu dan Tata Kelola PAUD 2. Program Perluasan Akses PAUDNI 3. Program Perluasan Akses Pendidikan Menengah 4. Program Peningkatan Mutu dan relevansi Dikmen 5. Program Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi PTK 6. Program Pengembangan dan Penerapan Kurikulum 2013 7. Program Perluasan Akses Pendidikan Tinggi 8. Peningkatan Mutu PTK - PNF (UPTD BPKB 9. Program Pendidikan Untuk Rakyat (PRODIRA) 10. Program Perluasan Akses Pendidikan dasar 11. Program Peningkatan Mutu dan relevansi Dikdas 12. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 13. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 14. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 15. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 16. JAMKESTA 17. Program Pembinaan Upaya Kesehatan 18. Program Peningkatan Produksi Pertanian 19. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian 20. Program Pengembangan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 21. Program Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan 22. Program pengembangan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan 23. Program peningkatan populasi dan produksi ternak dalam mendukung swasembada daging 24. Program Pengembangan Agribisnis Peternakan


25. Program Penerapan Teknologi Peternakan 26. Program Pengembangan Perikanan Budidaya 27. Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 28. Program Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan 29. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan, Penyelidikan Sumber Daya Mineral dan Pengelolaan Air Tanah 30. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 31. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 32. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 33. Program Pelatihan Berbasis Kompetensi Tenaga Kerja, Latihan Transmigrasi dan Pengembangan Produktifitas Daerah 34. Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 35. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 36. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 37. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah 38. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 39. Program Pembangunan Jalan dan jembatan 40. Program Rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan jembatan 41. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 42. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 43. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 44. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 45. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 46. Program Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam 47. Program Rehabilitasi hutan & lahan 48. Program Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan 49. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 50. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Hidup 51. Program peningkatan pengelolaan lingkungan bagi usaha atau kegiatan

IV-20


52. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 53. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 54. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 55. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 56. Program Pengembangan Industri Kecil Menengah 57. Program Pengembangan KUKM 58. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 59. Program Pengembangan UMKM 60. Program Penciptaan Wira Usaha Baru (WUB) 3.

Berkepribadian dalam Bidang Kebudayaan a. Berkomitmen mewujudkan pendidikan sebagai pembentuk karakter bangsa. b. Akan memperteguh kebhinekaan Indonesia dan memperkuat restorasi sosial. c. Akan membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olah raga.

1. Program Pengembangan seni budaya daerah 2. Program Pendidikan Untuk Rakyat (PRODIRA) 3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 4. Program Pengembangan Nilai Budaya 5. Program penyediaan sarana dan prasarana Kebudayaan 6. Program Pemeliharaan Sejarah dan cagar budaya Gorontalo 7. Program Pengembangan kapasitas dan keterampilan Pemuda 8. Program Pengembangan dan pelestarian Olahraga Tradisional 9. Program Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 10. Program Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Pemuda 11. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

4.2.3. Sasaran Dan Arah Kebijakan Pembangunan 2016 Pelaksanaan pembangunan Provinsi Gorontalo di tahun 2016 masih tetap difokuskan pada Sasaran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2012 - 2017, sebagai berikut :

Sasaran Pertama, Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah; Meningkatnya Pendapatan Perkapita masyarakat yang berkeadilan; Terciptanya Laju Investasi; Terwujudnya pertumbuhan Usaha Koperasi dan UKM; dan Meningkatnya Kinerja Ekspor Komoditi Unggulan Daerah dan Diversikasi Komoditi lainnya.  Arah kebijakan yang dilakukan dalam pencapaian  sasaran ini adalah :

Mendorong

peningkatan

produktivitas

perikanan, perkebunan dan kehutanan; Mengupayakan iklim investasi yang kondusif;

IV-21

lahan

pertanian,




Mendorong

kerjasama

yang

konkrit

dalam

meningkatkan

investasi; 

Mengupayakan

tersedianya

sarana

dan

prasarana

yang

meningkatkan minat investasi; 

Meningkatkan koordinasi dalam pengembangan investasi baik ditingkat regional dan nasional;



Menciptakan sistem kemudahan investasi;



Mendorong peningkatan perdagangan barang dan jasa antar pulau dan ekspor;



Meningkatkan kelancaran arus dan distribusi barang/jasa di daerah;



Mendorong peningkatan APBD;



Mengembangkan 8 obyek wisata unggulan serta diprioritaskan pada objek wisata Olele dan Botutonuo;



Mendorong berkembangnya IKM, UMKM dan Koperasi;



Mengupayakan

tersedianya

sarana

dan

prasarana

pengembangan SDM.

Sasaran Kedua, Meningkatnya lapangan kerja. Arah kebijakan yang diterapkan



tenaga kerja; dan 

Sasaran

Ketiga,

berkembangnya

Dengan mendorong peningkatan keterampilan dan produktivitas Mengupayakan peningkatan lapangan kerja baru.

Meningkatnya

kualitas

infrastruktur

daerah;

Meningkat

dan

jalan akses ke pusat-pusat produksi pertanian; dan Meningkat dan

berkembangnya infrastruktur Desa, arah kebijakan  dalam pencapaian  sasaran ini adalah : 

Membangun Jalan, Jembatan, Irigasi, Waduk; Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan transportasi darat, laut dan udara; Mengupayakan pengembangan wilayah dan kawasan strategis cepat tumbuh;



Memfasilitasi percepatan pembangunan di desa;

Sasaran Keempat, Meningkatnya kualitas pendidikan; Memfasilitasi PAUD bagi seluruh Anak Usia Dini; Memfasilitasi Wajib Belajar (WAJAR) 12 Tahun dan Paket A, B dan C; dan Mengembangkan Pendidikan Non Formal. arah kebijakan  dalam pencapaian sasaran ini adalah : 

Meningkatkan pemerataan dan mutu serta pemerataan akses penyelenggaraan PAUD; Meningkatkan kapasitas dan aksesibilitas infrastuktur dalam pelayanan publik;



Mengupayakan pendidikan gratis;

IV-22




Meningkatkan pemerataan, mutu, relevansi dan daya saing serta perluasan akses penyelenggaraan pendidikan menengah;



Mendorong peningkatan mutu Pendidikan;



Mendorong peningkatan pendidikan luar sekolah (pendidikan informal);



Meningkatkan standar mutu kurikulum pendidikan yang terkini, berbudaya, agamis dan anti narkoba dalam rangka membentuk SDM berkarakter unggul.



Peningkatan sarana prasaran pendidikan;



Peningkatan status sekolah (SSN, SBI dan ISO 9000);



Meningkatkan

kuantitas

dan

kualitas

tenaga

pendidik

bersertifikasi;



Menyelenggarakan dan meningkatkan pembelajraan berbasis penelitian pada semua jenjang pendidikan;



Melestarikan

penuntasan

mengembangkan

wajib

wajib

belajar

belajar 12

tahun

9

tahun

secara

dan

merata

terutama di wilayah pedesaan dan perbatasan dengan daerah lain;



Mendorong

percepatan

alih

status

penegerian

melalui

pemenuhan sarana prasarana, kualifikasi dosen, dan layanan akademik;



Memperluas akses pendidikan;



Meningkatkan pemerataan, mutu, relevansi dan daya saing serta perluasan akses penyelenggaraan pendidikan dasar;



Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar dan berkesataraan di semua kab./Kota;



Mendorong pelaksanaan kompetisi/lomba secara berjenjang; dan



Mengoptimalkan peran PPLP/Training center

Sasaran Kelima, Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat; Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular; Meningkatnya anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi risiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk miskin; Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada rumah tangga; Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK). Arah kebijakan  dalam pencapaian  sasaran ini adalah : 

Peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita dan KB; Perbaikan gizi masyarakat; Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular diikuti penyehatan lingkungan;

IV-23




Pengembangan sistem jaminan kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan gratis;



Peningkatan

ketersediaan,

keterjangkauan,

pemerataan,

keamanan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan; 

Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana krisis kesehatan;



Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier;



Pemenuhan,

pengembangan

dan

pemberdayaan

SDM

kesehatan; dan 

Menyiapkan sarana prasarana kesehatan.

Sasaran Keenam, Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam; Terwujudnya Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) bidang pertanian dan perikanan; Terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); Meningkatnya produktivitas hasil pertanian dan perikanan; Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup; Peningkatan pengelolaan sisa hasil pertanian (Zero Waste) untuk produk-produk yang mempunyai nilai tambah tinggi. Arah kebijakan  dalam pencapaian sasaran ini adalah :

Mendorong peningkatan produksi dan produktifitas perikanan



Melakukan upaya untuk mengurangi pengrusakan kawasan

dan kelautan, Pertanian, Peternakan & Perkebunan dan Kehutanan; hutan;



Mengupayakan penyelamatan danau limboto;



Meningkatnya ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan lingkungan;



Terjadinya peningkatan kapasitas pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan lingkungan;



Terbangunnya ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan limbah B3;



Meningkatnya indeks kualitas lingkungan;



Meningkatnya kontrol terhadap pengelolaan air sungai;



Terbangunnya upaya pengelololaan lingkungan oleh kegiatan PETI;



Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan LH;



Meningkatnya peran serta masyarakat dlm pelestarian wilayah pesisir dan laut;



Meningkatnya kapasitas masyarakat diwilayah pesisir Danau Limboto dalam pelestarian lingkungan;

IV-24




Peningkatan akses informasi (status mutu air dan ISPU dan indeks) lingkungan hidup;



Meningkatnya kualitas air sungai;



Meningkatnya kualitas air danau limboto;



Meningkatnya kualitas air laut diwilayah Teluk Tomini dan laut sulawesi;



Meningkatnya kualitas udara perkotaan;



Meningkatnya kualitas emisi yang di hasilkan oleh industri;



Meningkatnya kualitas air limbah yang dihasilkan oleh industri;



Meningkatnya sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan;



Pengelolaan sampah terpadu;



Meningkatnya kualitas data dan informasi lingkungan hidup sebagai bagian dari sistem pelaporan publik serta sebagai bentuk dari akuntabilitas publik;



Meningkatnya

kapasitas

aparatur

dalam

pengendalian

pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan;



Meningkatnya kemampuan aparatur Provinsi dan Kab/Kota dalam melakukan penilaian dan pemantauan lingkungan;

Sasaran Ketujuh, Meningkatnya kemauan dan kemampuan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat khususnya PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasarnya; dan Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial.  Arah kebijakan dalam pencapaian sasaran ini  adalah :

Meningkatkan pelayanan sosial khususnya bagi PMKS secara adil dan merata; Mendorong

peningkatan

masyarakat

dan

dunia

dan

pengembangan

usaha

dalam

peran

serta

penyelenggaraan

kesejahteraan sosial;

Sasaran Kedelapan, Peningkatan kesejahteran dan pelayanan serta pembinaan pengembangan nilai-nilai agama, adat dan budaya serta peran pemuda dalam pembangunan dan Meningkatnya Upaya pelestarian budaya daerah. Arah kebijakan  dalam pencapaian sasaran ini adalah :



Meningkatkan penyelenggaraan, pelayanan, Pembinaan dan pengembangan nilai – nilai agama, adat, budaya dan peran pemuda dalam pembangunan. Meningkatkan

pagelaran-pagelaran

seni

budaya

daerah,

mengembangkan sanggar-sanggar seni serta komunitas adat untuk melestarikan budaya lokal.



Mengembangkan serta mempertahankan tradisi dan budaya religi.

Sasaran Kesembilan, Meningkatnya indikator kualitas hidup perempuan; Peningkatan peran perempuan di parlemen dan birokrasi serta menurunnya angka tindak kekerasan

IV-25


dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Pencapaian sasaran ini akan diupayakan dengan.  Arah kebijakan dalam pencapaian sasaran ini adalah :

meningkatkan partisipasi perempuan dalam membagun daerah



meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan serta bidang

melalui bidang Pemerintahan dan Politik dalam pengambilan keputusan; Pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan;



Meningkatkan gerakan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak dan meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak;



Serta menyempurnakan perangkat hukum dalam melindungi individu

dari

berbagai

tindak

kekerasan, eksploitasi,

diskriminasi termasuk KDRT.

Sasaran Kesepuluh, Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dalam pelayanan pada masyarakat; Terwujudnya sinergitas pembangunan antara provinsi dan kabupaten/kota; dan Tercapainya reformasi birokrasi di Provinsi Gorontalo. Untuk mencapai sasaran ini arah kebijakan yang dilakukan adalah. Arah kebijakan yang diterapkan adalah :



Mendorong peningkatan pengelolaan keuangan daerah;



Mengupayakan efektivitas pengelolaan asset daerah;



Melakukan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara serta cinta tanah air;



Memfasilitasi Pendidikan Politik kepada masyarakat;



Memfasilitasi penguatan peran LSM/Ormas;



Meningkatkan pemahaman masyarakat akan bahaya penyakit masyarakat dan kesenjangan sosial;



Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang menangani masalah keamanan dan wilayah perbatasan(POLDA, KODIM, KEJATI, BIN);



Meningkatkan pemahaman masyarakat

tentang ketahanan

ekonomi, seni dan budaya; 

Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama;



Mengefektifkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan;



Mengembangkan Sistem Komunikasi dan Informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;



Mengupayakan tersedianya bahan bacaan yang berkualitas bagi masyarakat;



Mengembangkan

SDM

aparatur

Bidang

Informasi; 

Meningkatkan Layanan Informasi Publik;

IV-26

Komunikasi

dan




Mengupayakan peningkatan kualitas aparatur daerah;



Fasilitasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistim e-procurement dan atau Unit Layanan Pengadaan (ULP);



Mengefektifkan

pengawasan

dan

pengendalian

terhadap

pelaksanaan kegiatan pembangunan; 

Memotivasi percepatan penyerapan anggaran APBD maupun APBN;



Pengendalian Pembangunan Pada Sektor Perekonomian;



Mengupayakan tersedianya bahan bacaan yang berkualitas bagi masyarakat; dan



Mendorong dilakukannya riset dan kajian yang berguna bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.



Mendorong

tersusunnya

SPM

pada

seluruh

SKPD

untuk

meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

Sasaran Kesebelas, Berkurangnya persentase masyarakat miskin. Arah kebijakan yang diterapkan adalah :



dengan

mengupayakan

pemenuhan

kebutuhan

pokok

masyarakat miskin; dan 

Mendorong peningkatan ekonomi masyarakat miskin.

Arah kebijakan yang diterapkan tersebut, dimaksudkan untuk memfokuskan realisasi pencapaian sasaran yang di targetkan sebagaimana indikator kinerja pembangunan yang diuraikan pada tabel dibawah ini. Tabel. 4.4 Sasaran Strategis Pembangunan Daerah No

Indikator

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1.1 Pertumbuhan Ekonomi %

2012 Capaian

2013 Capaian

2014 Capaian

2015 Sasaran

2016 Sasaran

7,71

7,76

7,74

7,7 - 8,1

7.8 - 8.3

10.839.592

11.991.349

11.709.103

12.509.103

1.2

PDRB per kapita ADHB (juta Rp)

1.3 1.4

Laju inflasi provinsi (%) IPM

1.5

Indeks Gini

0,44

0,43

0,40

0,38

0.36

1.6

Persentase penduduk miskin (%)

17,22

18,01

17,41

15,5 - 14

14,5 - 12

1.7

Angka pengangguran terbuka (%)

4,81%

4,12%

4,18%

4,00%

3.75%

1.8

Indeks Pemberdayaan Gender

55,63%

56,02%

57,55%

58,08%

59.72%

1.9

Indeks Pembangunan Gender

61,08%

62,41%

64,35%

65,10%

67.02%

90,00

95,50 %

99,68 %

96,50 %

97,00 %

8,5

8

9

8,80

8,93

40

50,53

43,77

54,47

57.19

129,23

114,29

114,64

111,20

111,25

99,50

97,06

97,82

99,80

99,90

9.562.965 4,08

5,84

6,14

4-7

4-7

71.28

71.76

71,77

72.76

73.26

Fokus Kesejahteraan Sosial 1.

Pendidikan

1.1

Angka melek huruf

1.2

Angka rata-rata lama sekolah (Belajar) Angka partisipasi kasar :

1.3

- Angka Partisipasi Kasar (APK) TK/PAUD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI - Angka Partisipasi Kasar (APK)

IV-27


SMP/MTs

1.4

- Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni : - Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A - Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B - Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/Paket C

73,60

87,15

88,19

88,09

93,09

95,00

96,37

100,97

98,00

98,25

75,00

71,95

73,06

92,25

94,40

56,40

64,75

65,87

70,05

76,05

2.

Kesehatan

2.1

Angka usia harapan hidup

67,16

67

67,54

68,24

68.6

2.2

Persentase balita gizi buruk

4,26

2,32

2,32

3,57

3.34

Pelayanan Urusan Wajib Pendidikan 1. 1.1.

Pendidikan dasar :

1.1.1

Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah : (Jumlah Sekolah dibagi Jumlah Penduduk Usia Sekolah dikali 10.000) - SD/MI

66.16

73.54

75.24

73.00

74.00

- SMP/MTs

50.49

58.52

68.46

60.50

1.2 1.3.

Penuntasan Buta Aksara Fasilitas Pendidikan:

8.000

3.500

3.000

3.500

61.00 3500

1.3.1

Persentase Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Persentase Sekolah pendidikan SMP/MTs. SMA/MA dan SMK kondisi bangunan baik : - SMP/MTs - SMA/MA

80,57

84,43

93,30

85,00

86.00

80,04 87,33

83,03 85,60

96,13 90,28

84,00 90,00

85.00 91.00

83,05

88,63

93,73

86,00

87.00

- Angka Putus Sekolah SD/MI

2,70

0,02

0,01

0,04

0,03

- Angka Putus Sekolah SMP/MTs

3,00

0,04

0,10

0,05

0,03

- Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK

0,86

0,12

0,14

0,25

0,02

- Angka Kelulusan (AL) SD/MI

97,00

100,00

100,00

100,00

100.00

- Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

99,50

89,58

99,96

99,65

99,70

- Angka Kelulusan (AL) SMA/MA/SMK Kesehatan

91,92

94,24

99,88

98,50

98,50

Angka Kematian Ibu/100.000

219,5

251,7

194,8

128,9

102.0

14.8

13,3

13,9

15

12.8

11,8

10,00

9,8

9,40

8.90

20,9

15,35

15,3

17,40

16.20

100

100

100

100

100

16,5

10,87

10,86

13,78

13.56

73,5

60,20

65

87,50

93.75

0,08

0,08

0,08

0,09

0.09

0,007

0,010

0,011

0,007

0.007

0,66

0,84

0,71

1,00

1.00

74%

153,84%

110%

92%

94%

1.3.2

- SMK 1.4

1.5

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11

Angka Putus Sekolah :

Angka Kelulusan:

Angka Kematian Bayi/1.000 Kelahiran Hidup Angka kematian neonatal/1.000 kelahiran hidup Angka Kematian Balita/1.000 Kelahiran Hidup Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Prevalensi kekurangan gizi (standar WHO, 2005) Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Rasio puskesmas. per satuan penduduk Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk (Jumlah RS/Jlh Pddk x 1000) Rasio Tempat Tidur RS 1/750 Penduduk Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

IV-28


2.12 2.13

Jumlah masyarakat miskin yang mendpt pelayanan kesehatan gratis Jumlah Posyandu

1.279

1.233

1.304

1.440

1500

2.14

Rasio posyandu per 100 balita

11,46

49,24

14,58

12,06

12.28

2.15

Rasio Pustu per 1.000 penduduk

0,24

0,22

0,21

0,25

0.26

2.16

Persentase rumah tangga pengguna air bersih yang sehat Rasio Dokter Umum per satuan penduduk Rasio Dokter gigi per satuan penduduk Rasio Dokter spesialis per satuan penduduk Rasio tenaga medis (perawat) persatuan penduduk Rasio tenaga medis (bidan) per satuan penduduk Rasio tenaga nutritionist per satuan penduduk Rasio tenaga apoteker per satuan penduduk Pekerjaan Umum

53,0

59

42,50

68,78

69.56

0,25

0,24

0,24

0,28

0.29

0,02

0,02

0,04

0,03

0.04

0,04

0,04

0,05

0,06

0.06

1,14

1,45

1,45

1,40

1.49

0,57

0,89

0,89

0,83

0.91

0,25

0,22

0,22

0,31

0.33

0,05

0,06

0,06

0,07

0.08

-

7,3 Km

27,86 Km

10 Km

10 Km

-

7,12 Km

5,7 Km

5 Km

5 Km

1 Bh

1 Bh

1 Bh

2 Bh

2 Bh

4 Bh

2 Bh

2 Bh

2 Bh

2 Bh

14,7 Km

15,4 Km

8,14 Km

10 Km

10 Km

52 Km

142 Km

209,41 Km

239,04 Km

249,04 Km

-

90 Meter

531,31 Meter

372 Meter

413 Meter

10.287 M

10.500 M

9.911 M

11.500 M

12.000 M

17.131 Ha

17.304,5 Ha

17.905 Ha

17.131 Ha

17.131 Ha

4.877 M

2.001,29 M

838,29 M

1.580 M

2.200 M

465 M

92 Meter

98 M

300 M

300 M 25.000 SR (58 % Pencapaian MDG's)

2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9

3.10

3.11 3.12

3.13 3.14 3.15 3.16 4.

Jumlah Panjang ruas jalan provinsi yg dibangun & yang ditingkatkan Jumlah Panjang ruas jalan Strategis provinsi yang dibangun dan yang ditingkatkan Jumlah jembatan yang dibangun diruas jalan provinsi Jumlah jembatan yang dibangun pada ruas jalan Stategis provinsi Jumlah Panjang pemeliharaan berkala pada ruas jalan Provinsi Jumlah Panjang pemeliharaan rutin jalan Provinsi Jumlah Panjang jembatan diruas jalan provinsi yang dipelihara Jumlah Luas Areal Jaringan Irigasi pertanian yang direhabilitasi dan ditingkatkan (meter) Jumlah Luas Areal Jaringan dan bangunan irigasi pertanian yang dipelihara (Operasi dan Pemeliharaan) Jumlah Panjang penanganan erosi, longsor dan sedimentasi pada tebing-tebing, badan sungai ke areal Pertanian, persawahan, dan permukiman masyarakat jumlah panjang Tanggul pengaman pantai yang dibangun bagi permukiman masyarakat Jumlah SR yang terlayani oleh akses air bersih melalui fasilitasi dan sistem penyediaan air bersih dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan Jumlah Bangunan penyediaan Sanitasi yang terbangun Jumlah KK yang terlayani melalui penyediaan sistem jaringan dan pengelolaan air limbah Terbangunnya Prasarana dan Sarana Gedung Perkantoran (13 Kantor dalam 1 kawasan) Terbangunnya Prasarana dan Sarana Gedung Rumah Sakit Provinsi Perumahan

185.310

272.071

235.058

138.199

120,868


379 SR

8.370 SR


143 Unit

52 Unit

64 Unit

120 Unit

120 Unit

-

-

4 kws

3 kws

3 kws

-

4 Unit

4 Unit

4 Unit

2 Unit

-

-

1 Paket

1 Paket

1 Paket

IV-29


4.1

Pengendalian banjir pada kawasan permukiman dan pertanian (ha)

5

Penataan Ruang

5.1

Tersedianya sarana dan prasarana pada kawasan strategis dan cepat tumbuh Perencanaan Pembangunan

6 6.1

Tersedianya dokumen perencanaan RPKD yang telah ditetapkan dengan Pergub Terwujudnya sistem perencanaan yang didukung oleh dokumen perencanaan yang terintegrasi (RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, Renja) Perhubungan

6.2

7 7.1

7.2 8 8.1

8.2 8.3 9 9.1 9.2 9.3 9.4 10 10.1

Meningkatnya layanan angkutan transportasi

Peningkatan produktivitas bongkar muat di pelabuhan se-provinsi Gorontalo Lingkungan Hidup Meningkatnya tingkat ketaatan pemrakarsa terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (352 perusahaan) Meningkatnya indeks kualitas lingkungan Cakupan layanan Air bersih dan sanitasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Menekan tindak kekerasan terhadap Perempuan dan anak Kasus-kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tertangani dengan baik Implementasi Perencanaan Penganggaran yg responsip Gender Partisipasi angkatan kerja perempuan Sosial Meningkatnya jumlah layanan atas perlindungan dan jaminan

10 Ha

340 ha

361 Ha

323 ha

300 ha

4 Dok

4 unit, 3 Dok

6 unit, 2 Dok

5 unit

3 Unit

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

-

30%

50%

75%

100 %




-

-

1 unit (Pengadaan bus), 1 unit subsidi layanan angkutan pemadu moda

1 unit (Pengadaan bus), 1 unit subsidi layanan angkutan pemadu moda 5 lintasan perintis (GtloBondawuna, Gtlo-Bubaa, Gtlo-Pangea, Term IsimuMulyonegoroSatria, GtloTapaDulamayo)

3 lintasan perintis (GtloBondawuna, Gtlo-Bubaa, GtloPangea)

4 lintasan perintis (GtloBondawuna, Gtlo-Bubaa, Gtlo-Pangea, Term IsimuMulyonegoroSatria)

4 lintasan perintis (GtloBondawuna, Gtlo-Bubaa, Gtlo-Pangea, Term IsimuMulyonegoroSatria)

2500 ton/hr

3.420 ton/hr

3.526 ton/hr

2800 ton/hr

2900 ton/hr

18 usaha /kegiatan

18 usaha/ kegiatan

29 usaha/ kegiatan

22 usaha /kegiatan

24 usaha /kegiatan

76

95,01

97,43

84

87

47 % / 53 %

52 %/ 57 %

42,5%/ 46,5%

62 %/ 65%

67% / 69 %

17 Kasus

17 Kasus

30 Kasus

35 Kasus

30 Kasus

152 Kasus

127

30 Kasus

52 Kasus

27 Kasus

10%

25%

65%

75%

100%

43,75%

39,02%

52,10%

41,20%

42.11%

3 lintasan angkutan perintis (GtloBondawuna, Gtlo-Bubaa, Gtlo-Pangea)

39 KK

1.144 KK

IV-30

61 KK

100 KK

120 KK


kesejahteraan masyarakat 10.2

11

Meningkatnya cakupan layanan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan KAT Meningkatnya layanan rehabilitasi terhadap penyandang diabilitas, tuna sosial, lanjut usia, anak bermasalah sosial, korban penyalahgunaan napza & LKS Meningkatnya cakupan layanan dan pembinaan terhadap pilar-pilar kesejahteraan sosial Ketenagakerjaan

11.1 11.2

Jumlah perusahaan yang menerapkan Norma Kerja & Norma K3 JumlahTenaga Kerja yang Dilatih

300 Perusahaan

300 Perusahaan

420 Perusahaan

300 Perusahaan

300 Perusahaan

200 Orang

160 Orang

526 Orang

500 Orang

560 Orang

11.3

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

63.08%

62%

62,84%

65.40%

65.75%

12

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 1.011 koperasi 15 Koperasi

1.067 koperasi 16 koperasi 63.057 UMKM




330 UMKM

1.366 UMKM

859 UMKM

750 UMKM

1.000 UMKM

9 PMA/PMDN

7.714

11 PMA/PMDN 3,024 Trilyun 9.642



17 PMA/PMDN 4,069 Trilyun 18,833

3

3

3

3

3

5

5

5

5

5

26

27

28

29

30

23 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

23

23

23

23

10.3

10.4

12.1 12.2 12.3 12.4 13 13.1

Jumlah Koperasi (unit) Jumlah Koperasi Berkualitas (unit) Jumlah UMKM (unit) Jumlah Wirausaha Baru (WUB) yg difasilitasi modal usaha (UMKM) Penanaman Modal

13.3

Jumlah investor berskala nasional PMA dan PMDN Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN dan PMA (Rp.) Rasio daya serap tenaga kerja

14

Kebudayaan

14.1 14.2

Penyelenggaraan festival seni dan budaya Jumlah Pagelaran Budaya

15

Kepemudaan dan Olahraga

15.1

Jumlah organisasi pemuda

15.2

Jumlah organisasi olahraga

13.2

16 16.1

16.2

16.3 17 17.1 17.2

17.3 17.4 17.5

100 KK

4.120 KK

175 KK

160 KK

180 KK

165 org

135 org

211 org

285 org

370 org

10 lembaga/ 64 org

3 lembaga/ 64 org

10 lembaga/ 64 org

20 lembaga/ 64 org

20 lembaga/ 64 org

61.887 UMKM

1,667 Trilyun

Terlaksananya penyuluhan kepada 15.685 Orang 15.700 Org 790 Org 15.300 Orang masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran dan partisipasi politik baik PILEG, PILPRES maupun PILKADA Terlaksananya penguatan 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang kerukunan umat beragama masyarakat melalui Forum Kerukunan Umat Beragama Terlaksananya LSM/Ormas yang 75 74 LSM 60 75 mendapat penguatan dan LSM/Ormas /Ormas & 1 LSM/Ormas LSM/Ormas pendataan LSM/Ormas Database & 1 Database & 1 Database Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian dan Persandian Terjadinya peningkatan kualitas pembangunan di Provinsi Gorontalo 5 kajian 4 kajian 5 kajian 6 kajian berbasis penelitian Tersusunnya produk hukum daerah Perda 10 Perda 10 Perda 15 Perda 10 Pergub / SK Pergub / SK Pergub / SK Pergub / SK 300 300 603 300 Unit Pelayanan Publik (UPP) SKPD yang telah menerapkan 4 UUP Prov 4 UUP Prov 9 UUP Prov 4 UUP Prov SOP,CPP/CBAN Peningkatan Indeks Kepuasan 0 50 72,03 70 Pelayanan Kepegawaian (IKPK) Jumlah/Rasio PNS Profesional tiap 55% 55% 55% 80%

IV-31

15.450 Orang

100 Orang


7 kajian Perda 10 Pergub / SK 300 4 UUP Prov 80 90%


SKPD 17.6 17.7

17.8 18 18.1

Persentase PNS yang menempati Jabatan sesuai Standar Kompetensi Jabatan Lembaga diklat yang terakreditas

Opini Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Ketahanan Pangan

19.2

Meningkatnya skor pola Pangan harapan (PPH) Ketersediaan Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi Meningkatnya Ketersediaan informasi pasokan dan harga pangan didaerah Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rumah Layak Huni (Mahyani) Terwujudnya Desa Maju dan Mandiri

20

Statistik

20.1

Buku Gorontalo Dalam Angka

21

Kearsipan

21.1

Peningkatan SDM & pengelola kearsipan (orang) Komunikasi dan Informatika

18.2 18.3 19 19.1

22 22.1 22.2 22.3

23

Jumlah nilai rata-rata penerapan egovernment Prov. (referensi PeGI) Jumlah SDM Aparatur Pemerintah Provinsi & masyarakat dlm penerapan aplikasi Tek. Informasi Jumlah nilai rata-rata kepuasan publik dalam mengakses informasi kepemerintahan (referensi index kesiapan kompetisi) Perpustakaan

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Meningkatnya Jumlah Buku dan 23.2 Judul Bacaan Ketersediaan jenis buku dan judul 23.3 terbitan daerah Jumlah Pustakawan dan Tenaga 23.4 Teknis Perpustakaan Pelayanan Urusan Pilihan 23.1

1.

Pertanian

1.1

Peningkatan produksi padi 3% per tahun (ton) Peningkatan produktivitas padi sebesar 4,72 % per tahun (ku/ha) Peningkatan Produksi Jagung sebesar 9,29% per tahun (ton) Peningkatan Produktivitas Jagung Sebesar 2,66% per tahun (ku/ha) Meningkatnya Produksi Kedelai sebesar 3 % per tahun (ton) Meningkatnya Produktivitas Kedelai (ku/ha)

55%

55%

55%

80%

90%

Belum terakreditasi (Ket: Sebelumya ada tapi sudah dicabut)

Akreditas:

Akreditas:

Akreditas:

Akreditas:

- Prajabtan “B”

- Prajabtan “B”

- Prajabtan “A”

- Prajabtan “A”

- Diklatpim IV “C” - Diklatpim III “C”

- Diklatpim IV “B” - Diklatpim III “B”



WDP

WTP

WTP

WTP

77.0

62,81

88.5

73.2 73,78%

72,8 80.7%

80.9 87%

94%

1.000 Unit 3 desa dan 3 kelurahan

800 Unit 3 desa dan 3 kelurahan



Ada

Ada

Ada

Ada

30

105

70

70

2.55 (kurang)

2.75 (baik)

3.00 (baik)

3.25 (baik)

3.50 (baik)

64 orang

260 orang

320 orang

380 orang

440 orang

>2 (rendah)

>2.5 (cukup)

>3 (cukup)

>3.25 (cukup)

>3.25 (cukup)

3.152 Org

12.889 Org

10.069 Org

6.000 Org

7,000 Org

5,080

1.553

1.580

900

1,000

80

30

30

20

20

2

10

17

35

35

290.588

295.512

314.703

318.614

53,49

52,01

50,20

56,70

656.864

669.094

719.780

850.269

48,46

47,65

48,37

52,87

4.410

4.273

2,454

13,10

15,04

13,15

WDP 71.3 69.4 73,78%

525 Unit 3 desa dan 3 kelurahan Ada

-

2.247 12,53

IV-32

94.3 84.7

328,521 57.77 927,436 54.00 2,502 13.27


1.2

1.3 1.4

Komoditi Hortikultura : Peningkatan Produksi Sayuran 3 % per Tahun (Ton) Peningkatan Produksi Tanaman Hias (Kg,Tgk,Phn) Peningkatan Produksi Buah - buahan 2 % per Tahun (Ton) Peningkatan Produksi Tanaman Obat (Biofarmaka) 1 %/Tahun (Kg) Perluasan Areal Tebu (Ha)

18,629

16.551

16.897

15.098

18.086

16.852

53.527

9.839

17.319

12.952

14.381

18.310

13.744

186.400

188.270

124.435

192.054

1.764

1.324

1.031

1.864

1,940

17,492 14,019 193,975

1.5

Produksi Tebu (Ton)

30.195

32.521

32.521

31.018

31,297

1.6

Perluasan Areal Cengkih (Ha) Produksi Cengkih (Ton)

9.370 755

9.670 773

10.153 912

10,637

1.7

8.880 910

1.8

perluasan Areal Kelapa Dalam (Ha)

65.664

10.269

68.896

67.156

67,487

1.9

Produksi Kelapa Dalam (Ton)

62.369

66.345

66.793

62.463

62,494

1.10

Perluasan Areal Kakao (Ha)

12.928

13.692

14.205

14.631

15,114

1.11

3.923

5.043

5.043

4.042

4,082

191.223

214.186

190.832

215.100

223,704

86.077

88.513

83.127

94.059

96,881

1.104.859

1.555.867

1.291.040

1.680.353

1,932,405

4.064.695

2.817.969

3.011.474

4.313.487

4,399,756

183.747

134.406

176.524

218.845

231,976

1.657.415

1.232.663

1.397.921

2.654.537

3,105,809

2,7

3,02

2,77

3,4

3.7

2

Produksi Kakao (Ton) Peningkatan Populasi Ternak Sapi (Ekor) Peningkatan Populasi Kambing (Ekor) Peningkatan Populasi Ayam Buras (Ekor) Peningkatan Produksi Daging Sapi (Kg) Peningkatan Produksi Daging Kambing (Kg) Peningkatan Produksi Daging Ayam Buras (Kg) Jumlah Konsumsi Daging (kg/kapita/th) Kehutanan

2.1

Rehabilitasi hutan & lahan kritis (Ha)

14.700

15.000

4.500

15.750

16,200

2.2

Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)

243.116

228.116

150.200

197.016

180,816

2.3

Produksi hasil hutan 55.235

56.000

60.764

58.000

59,000

2.596,43

2.621,43

21.267,61

2.671,43

2,696.43

6.200

6.200

880

6.200

6,200

16.74%

20.76%

23,14%

34.16%

40.86%

72,12%

74,75%

74,48%

76,75%

77,75%

92.000

110.517

356.799

105.000

110,000

3 hari

3 hari

4 hari

4 hari

4 hari

1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.19

a. Kayu Bulat (m3) b. Kayu Gergajian (m3)

3.2

c. Non Kayu (ton) Energi dan Sumber Daya Mineral Rasio Lokasi Pertambangan Tanpa Izin yang dibina Ratio Elektrifikasi

4

Pariwisata

3 3.1

913

4.2 5

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di 8 obyek wisata unggulan (org) Meningkatnya lama tinggal Kelautan dan Perikanan

5.1

Produksi perikanan Tangkap (ton)

85.815

92.171,3

103.017,80

105.118

114,578

5.2

Produksi Perikanan Budidaya (ton) - Produksi Ikan Budidaya (Ton)

133.340 26.668

125.730,3 21.730,3

57.392,30 32.457

170.310 34.062

186,490 37,298

- Produksi rumput laut (Ton)

106.672

103.924,2

24.935,30

136.248

149,192

Produksi Perikanan Kelompok Nelayan/ pembudidaya (Ton) Konsumsi ikan (kg/kap/thn)

75.700

82.203

90.847

99.379

110,807

46,93

48,6

46,8

53

55

4.1

5.3 5.4

430

467

731

565

630

5.6

Cakupan bina kelompok Perikanan (kelompok) Pendapatan Nelayan (Rp/bln)

1.945.558

2.968.642

2.597.000

2.413.693

2,648,545

5.7

Pendapatan pembudidaya (Rp/bln)

1.662.465

1.790.750

1.975.000

2.076.650

2,278,085

5.8

Pendapatan pengolah dan pemasar perikanan (Rp./Bln) Desa Nelayan/PEsisir yang Menjadi Desa Tangguh /PDNT (Desa

2.500.000

2.359.183

3.830.166

3.149.280

3,401,204

6

10

12

14

16

5.5

5.9

IV-33


Nelayan/Pesisir) 6

Perdagangan

6.1

1 pasar tradisional

6 pasar tradisional

4 pasar tradisional

4 pasar tradisional

4 pasar tradisional

768.736 ton

810.617 ton

66.126 ton

844.663 ton

879.294 ton

17.012 ton

83.529 ton

72.608 ton

142.897 ton

200.056 ton

7

Jumlah sarana distribusi barang/jasa yang dibangun Jumlah perdagangan antar pulau (ton) Perkembangan ekspor Perindustrian

7.1

Jumlah IKM (unit)

12.140 IKM

12.842 IKM

13.688 IKM

13.323 IKM

13.696 IKM

7.2

Jumlah Sentra IKM (unit)

272 sentra

415 sentra

289 sentra

297 sentra

312 sentra

7.3

Berkembangnya kluster industri Ketransmigrasian

0 kluster

1 kluster

1 kluster

2 kluster

2 kluster

1 Kimtras

1 Kimtras

2 Kimtras

1 Kimtras

1 Kimtras

- Subsektor Tanaman Pangan

91.82

91.84

96,31

91.89

91.91

- Subsektor Hortikultura Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya (NTN-P)

110.36

110.38

121,14

110.43

110.45

105

99.97

97,50

107.42

108.41

128.00

102.41

92,80

128.04

128.05

0%

30%

45%

60%

75%

40%

50%

60%

70%

80%

6.2 6.3

8

Jumlah Permukiman Transmigrasi 8.1 yang Mandiri Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 1.

Pertanian

1.1

Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP)

1.2 1.3

Nilai Tukar Petani Kebun Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur 1

Penataan Ruang

1.1

Persentase implementasi arahan RTRW yang telah dilaksanakan Persentase kuantitas dan kualitas layanan akses internet pada Pemerintah Provinsi

3.2

Sumber : RPJMD Provinsi Gorontalo 2012 - 2017

Sasaran strategis yang diuraikan dalam tabel diatas merupakan target RPJMD 2012 2017, dimana beberapa indikator telah melampaui target pada capaian tahun 2013 dan 2014 sementara sebagian lainnya masih jauh dari target yang ingin dicapai. Sasaran pencapaian yang masih sangat rendah tersebut membutuhkan perhatian dan kerja keras untuk

upaya

pencapaiannya

hingga

masa

IV-34

akhir

RPJMD

di

tahun

2017.


IV-35


BAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

5.1 Rencana Program dan Kegiatan Dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2016 ini, rencana program yang disajikan adalah program prioritas setiap SKPD yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo (RPJMD) tahun 2012 -2017. Untuk itu, diharapkan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Provinsi Gorontalo dalam perumusan Rencana Kerja (Renja) tahun 2016 mengacu pada program prioritas sebagaimana disajikan dalam tabel 5.2 yang menjadi lampiran rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2016 ini. Program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, juga didasarkan atas penerapan urusan wajib dan pilihan yang telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang duraikan pada tabel 5.1 dibawah ini. Sementara untuk program - program perencanaan, penganggaran dan penetapan kelembagaan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan, yang dilakukan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Tabel 5.1 Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan Daerah No I

Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan

SKPD Penanggung Jawab

URUSAN WAJIB Pendidikan

1


2

Program Peningkatan Mutu dan Tata Kelola PAUD

3

Program Peningkatan Kompetensi dan Kesejahteraan PTK PAUD

4


5

Program Peningkatan Mutu dan relevansi Dikmen

6

Program Peningkatan Tata kelola/Manejemen Dikmen

7

Program Pemetaan PTK (PAUDNI, DIKDAS, DIKMEN)

8

Program Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi PTK

9

Program Pengembangan dan Penerapan Kurikulum 2013

V-1

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga


10

Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan PTK

11


12


13


14


15

Program Peningkatan Keterampilan PNF (UPTD BPKB)

16

Program Peningkatan Tata kelola Pendidikan Non Formal (UPTD BPKB)

17

Program Peningkatan Keterampilan Pendidikan Non Formal

18

Program Pendidikan Untuk Rakyat (PRODIRA)

19


20

Program Perluasan Akses Pendidikan dasar

21

Program Peningkatan Mutu dan relevansi Dikdas

22

Program Peningkatan Tata kelola/Manejemen Dikdas

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

KESEHATAN 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan & Penaggulangan Penyakit Menular dan tidak menular Program Pembinaan Upaya Kesehatan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat JAMKESTA Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Penunjang Laboratorium Kesehatan Provinsi Program Pemeliharaan Sarana dan prasarana Rumah sakit Program Pengadaan Sarana dan prasarana Rumah sakit Program Kemitraan dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat

Dinas Kesehatan Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas

Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan UPTD Bapelkesman UPTD Labkesda RSU Provinsi RSU Provinsi RSU Provinsi

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 40 41 42 43 44 45

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program Pengendali Banjir Program Pembangunan Jalan dan jembatan Program Rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan jembatan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pembinaan Jasa Konstruksi

V-2

DINAS PU DINAS PU DINAS PU DINAS PU DINAS PU UPTD Lab. & Jasa Konstruksi


46 47 48 49 50 51

Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan Program Koordinasi kerjasama dan Pendampingan Advokasi Hukum Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Pemanfaatan Ruang

UPTD TPA TALUMELITO UPTD Layanan Pengadaan Barang dan Jasa BAPPEDA DINAS PU DINAS PU DINAS PU

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN 52 53

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh Program Perencanaan Bidang Penataan Ruang, Infrastruktur, Perhubungan, Perumahan dan Lingkungan Hidup

DINAS PU BAPPEDA

KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 54

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Kesbangpol

55


Kesbangpol

56

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Kesbangpol

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Peningkatan ketahanan sosial dan ketahanan budaya masyarakat Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban

Kesbangpol

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Program Fasilitasi dan Advokasi Hukum Program Pengkajian Kerjasama Program Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Program Pemenuhan dan Perlindungan HAM Program Penataan Kelembagaan, Analisis Jabatan (ANJAB), dan Ketatalaksanaan Program Fasilitasi Peningkatan Sisitem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Program Fasilitasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Program Kedaruratan Dan Logistik Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Program Peningkatan Kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Pemantapan Tugas-Tugas Operasional Dalam Mengantisipasi Gangguan Ketentraman dan Kenyamanan Serta Ketertiban Umum Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program Perlindungan masyarakat

Kesbangpol Kesbangpol Kesbangpol Biro Biro Biro Biro Biro

Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum

dan dan dan dan dan

Organisasi Organisasi Organisasi Organisasi Organisasi

Biro Hukum dan Organisasi Biro Hukum dan Organisasi Biro Hukum dan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Satpol PP dan Linmas Satpol PP dan Linmas Satpol PP dan Linmas Satpol PP dan Linmas Satpol PP dan Linmas

SOSIAL 77 78 79 80

Program Program Program Program

Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Pemberdayaan Sosial Rehabilitasi Sosial Pembinaan Kelembagaan dan Kemitraan


Sosial Sosial Sosial Sosial

TENAGA KERJA 81

Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

V-3

Disnakertrans


82 83 84 85 86

87 88 89

Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Pelatihan Berbasis Kompetensi Tenaga Kerja, Latihan Transmigrasi dan Pengembangan Produktifitas Daerah PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Perlindungan Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Program Peningkatan Pelayanan Kegiatan Keagamaan Adat Dan Budaya.

Disnakertrans Disnakertrans Disnakertrans Disnakertrans UPTD - BLK, Transmigrasi & Pegembangan Produktivitas

Biro PP Kesra Biro PP Kesra Biro PP Kesra

PANGAN 90

Program Pengembangan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

91

Program Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan

92

Program pengembangan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan

93

Program Pengkajian dan Informasi

94

Program Maize Centre

Badan Ketahanan Pangan dan Informasi Jagung Badan Ketahanan Pangan dan Informasi Jagung Badan Ketahanan Pangan dan Informasi Jagung Badan Ketahanan Pangan dan Informasi Jagung Badan Ketahanan Pangan dan Informasi Jagung

Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat

PERTANAHAN 95 96

Program Pensertifikatan Tanah-tanah milik Pemprov Gorontalo Program Pembebasan Tanah

Biro Pemerintahan Biro Pemerintahan

LINGKUNGAN HIDUP 97 98 99 100

101 102

Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Hdiup Program peningkatan pengelolaan lingkungan bagi usaha atau kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya aparatur dan masyarakat dlm pengelolaan lingkungan hidup Program Peningkatan data dan Informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Penataan Wilayah Provinsi

Badan Lingkungan Hidup Daerah Badan Lingkungan Hidup Daerah Badan Lingkungan Hidup Daerah Badan Lingkungan Hidup Daerah

dan Riset dan Riset dan Riset dan Riset

Biro Pemerintahan Biro Pemerintahan

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 103 104 105 106 107

Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat Program Pembangunan Desa Tertinggal Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/ Kelurahan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Program Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

V-4

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal


PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA 108

Program Peningkatan Perencanaan Sosial & Budaya

109

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Pemerintahan

110

Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan & Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

Biro Pemberdayaan Perempuan & Kesejahteraan Rakyat

PERHUBUNGAN 111 112 113

Program peningkatan pelayanan angkutan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 114 115

Program Peningkatan Kapasitas SDM dalam pengembangan Teknologi Informasi Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

116

Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa

117

Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Supremasi

Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika

KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 118


Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

119

Program Pengembangan UMKM


120

Program Penciptaan Wira Usaha Baru (WUB)


PENANAMAN MODAL 121 122 123

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Pengembangan Sumber Daya Investasi

Badan Penanaman Modal & PTSP Badan Penanaman Modal & PTSP Badan Penanaman Modal & PTSP

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 124

Program Pengembangan dan pelestarian Olahraga Tradisional

125


126

Program Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Pemuda

127

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga

dan dan dan dan

STATISTIK 128

Program Pengembangan Data dan Informasi

BAPPEDA

KEBUDAYAAN 129


130

Program penyediaan sarana dan prasarana Kebudayaan

131

Program Pemeliharaan Sejarah dan cagar budaya Gorontalo

V-5

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga


132

Program Promosi Keragaman Budaya Gorontalo

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

PERPUSTAKAAN 133 134 135 136

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Pengelolaan Deposit Terbitan Daerah Program Pengembangan Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi Program Pengembangan Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

KEARSIPAN 137 138 139 II

Program Pengkajian Sistem Administrasi Kearsipan Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

URUSAN PILIHAN PERTANIAN

140 141 142 143 144 145 146 147 148

URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Pengembangan Perikanan Budidaya Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Program pelayanan sarana produksi Perikanan Program Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Program Peningkatan Produksi & Pelayanan Teknis Program Peningkatan Produksi & Pelayanan Teknis


Perikanan Perikanan Perikanan Perikanan

dan dan dan dan

Kelautan Kelautan Kelautan Kelautan

Dinas Perikanan dan Kelautan UPTD Taksi Mina Bahari UPTD - LPPMHP UPTD - BPBIAT UPTD - BPBILP

PARIWISATA 149 150 151

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan seni budaya daerah

Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika

PERTANIAN 152 153 154 155 156 157 158

Program Peningkatan Produksi Pertanian Program Peningkatan Nilai Tambah Hasil Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Program Pengelolaan Sistim Penyediaan mutu benih tanaman Pangan dan Hortikultura Pembangunan/Rehabilitasi UPTD/Balai Perbenihan/Perkebunan (DAK) Program Perlindungan tanaman pangan dan Hortikultura Pembangunan/Rehabilitasi UPTD/Balai Perbenihan/Perkebunan (DAK)

V-6

Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura UPTD BBTPH UPTD BBTPH UPTD BPTPH UPTD BPTPH


159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172

Program Peningkatan pengawasan dan sertifikasi mutu benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Program peningkatan populasi dan produksi ternak dalam mendukung swasembada daging Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Perkebunan

UPTD BPSB-TPH Dinas Peternakan & Perkebunan Dinas Peternakan & Perkebunan

Program Pengendalian OPT tanaman perkebunan Program penjaminan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (PAH-ASUH) serta pemenuhan persyaratan produk hewan Program Pengembangan Agribisnis Peternakan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Program Penerapan Teknologi Peternakan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana (DAK)

UPTD Perbibitan Ternak Wonggahu UPTD Perbibitan Ternak Wonggahu

Program Perbenihan dan Perlindungan tanaman perkebunan

UPTD Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan

Program Pemantapan Penyelenggaraan Penyuluhan Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Pengembangan SDM Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Dinas Peternakan & Perkebunan Dinas Peternakan & Perkebunan Dinas Peternakan & Perkebunan Dinas Peternakan & Perkebunan Dinas Peternakan & Perkebunan

Bakorluh Bakorluh Bakorluh

KEHUTANAN 173 174

Program Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan Program Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan

Dinas Kehutanan, Energi dan SDM Dinas Kehutanan, Energi dan SDM

ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL 175

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan, Penyelidikan Sumber Daya Mineral dan Pengelolaan Air Tanah

Dinas Kehutanan, Energi dan SDM

176

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan

Dinas Kehutanan, Energi dan SDM

PERDAGANGAN 177

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

178

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

179 180 181

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Peningkatan Standarisasi Mutu Barang Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan UPTD - BPSMB UPTD - Metrologi

PERINDUSTRIAN 182



TRANSMIGRASI 183

Program pembangunan dan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi

V-7

Dinas Nakertrans


5.2 Usulan Kabupaten/Kota dan Pokir DPRD Selain rumusan rencana program kegiatan prioritas tahun 2016, Bab ini juga menginformasikan usulan masyarakat yang diperoleh dari pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan dari tingkat Kabupaten/Kota, kunjungan kerja Gubernur maupun Wakil Gubernur, rapat dengan DPRD seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Seluruh usulan kegiatan tersebut akan dipertimbangkan pengalokasian anggarannya dengan melihat ruang fiskal yang tersedia, rumusan hasil aspirasi tersebut terdapat dalam matriks Tabel 5.3 yang menjadi lampiran RKPD ini.

V-8


V-1


BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kondisi perekonomian Provinsi Gorontalo tahun 2015 berikut karakteristiknya serta proyeksi perekonomian tahun 2015-2016 dapat digambarkan melalui Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah yang juga merupakan penjelasan atas analisis statistik perekonomian daerah. Untuk memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun berbagai prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah tahun 2016 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien. 3.1.1 Kondisi Ekonomi Makro Provinsi Gorontalo Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indicator ekonomi makro serta perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Kemudian juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing, dan yang terakhir adalah pengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor. Perekonomian Gorontalo pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 7,74%, lebih lambat bila dibandingkan tahun 2013 yang tumbuh sebesar 7,76%. Nilai PDRB ADHK pada tahun 2014 mencapai Rp3.928 milyar, sedangkan pada tahun 2013 sebesar Rp3.646 milyar. Bila dilihat berdasarkan harga berlaku, PDRB mengalami kenaikan dari Rp11.752 milyar pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp13.378 milyar pada tahun 2014. Di

tahun

2014,

semua

sektor

ekonomi

mengalami

pertumbuhan

positif.

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang mencapai 11,21%, diikuti oleh sektor konstruksi 10,06% dan sektor industri pengolahan serta sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan masing-masing sebesar 9,12% dan 8,01%. Sedangkan sektor yang mengalami pertumbuhan terendah adalah sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh hanya sebesar 5,54%. Peningkatan sektor ekonomi selengkapnya terlihat pada tabel 3.1 dibawah ini.

III-1


Tabel 3.1 Nilai PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 & 2014 (Tahun Dasar 2000) Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rupiah) 2013 2014

LAPANGAN USAHA

(1) 1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik, Gas dan Air Bersih 5. Konstruksi 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 7. Pengangkutan dan Komunikasi 8. Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa PDRB

Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Milyar Rupiah) 2013 2014

Laju Pertumbuhan (Persen) 2013 2014

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

3.290,93

3.705,77

990,91

1.047,47

5,90

5,71

132,75

167,52

39,54

41,73

4,80

5,54

600,84 62,79 833,54

713,90 73,16 961,45

293,76 21,06 340,28

320,54 22,64 374,51

9,54 8,10 9,24

9,12 7,52 10,06

1.363,32

1.596,30

570,49

634,43

11,12

11,21

1.072,51

1.218,15

399,95

430,63

8,71

7,67

1.346,35

1.540,19

331,84

358,41

9,18

8,01

3.049,17 11.752,20

3.401,52 13.377,95

658,73 3.646,55

698,45 3.928,45

5,23 7,76

6,03 7,74

Sumber: Badan Pusat Statistik Gorontalo

Sisi lain yang menarik untuk dicermati adalah besarnya sumbangan masing-masing sektor dalam menciptakan laju pertumbuhan ekonomi selama tahun 2014 yang dalam sumber pertumbuhan. Sektor-sektor ekonomi yang nilai nominalnya besar memiliki

kecenderungan

menjadi

penyumbang

terbesar

bagi

pertumbuhan,

walaupun pertumbuhan sektor bersangkutan relatif kecil (Grafik 1). Sektor perdagangan, hotel, dan restoran, yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu 11,21% memberikan kontribusi sebesar 1,81% terhadap total pertumbuhan ekonomi yang sebesar 7,74%. Sementara itu sektor pertanian, walaupun pertumbuhannya tidak sebesar pertumbuhan sektor perdagangan, hotel, dan restoran, namun namun memberikan kontribusi relatif besar yaitu 1,52% terhadap pertumbuhan ekonomi. Sumber-sumber pertumbuhan secara lengkap dapat dilihat pada Grafik 1 dibawah ini. Grafik 3.1 Laju dan Sumber Pertumbuhan PDRB Tahun 2014 Atas Dasar Harga Konstan 2000 (persen)

III-2


Secara total, nilai PDRB atas dasar harga berlaku pada triwulan IV-2014 mencapai Rp3.497 milyar, sedangkan atas dasar harga konstan (tahun 2000) mencapai Rp1.004 milyar. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku pada triwulan IV-2014 tersebut lebih besar apabila dibandingkan dengan nilai pada triwulan sebelumnya yaitu Rp3.444 milyar. Sedangkan nilai PDRB atas dasar harga konstan triwulan IV-2014 lebih besar dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar Rp1.006 milyar. Pada triwulan IV-2014 ini, nilai PDRB tercatat paling tinggi berasal dari sektor pertanian sebesar Rp934 milyar (ADHB) dan Rp257 milyar (ADHK). Nilai tersebut diikuti oleh sektor jasa-jasa sebesar Rp901 milyar (ADHB) dan Rp181 milyar (ADHK). Nilai sektor-sektor lainnya disajikan lengkap pada Tabel 3.2 dibawah ini. Tabel 3.2 Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2000 (Milyar Rupiah) Harga Berlaku LAPANGAN USAHA

Trw III 2014

(1) 1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik, Gas dan Air Bersih 5. Konstruksi/Bangunan 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 7. Pengangkutan dan Komunikasi 8. Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa PDRB

Trw IV 2014

Harga Konstan 2000 Trw III Trw IV 2014 2014

(2)

(3)

(4)

(5)

953,00 43,67 182,85 18,61 244,08 408,28 309,00 394,94

933,65 45,38 188,87 19,28 258,40 421,74 322,81 406,01

269,59 10,61 81,46 5,72 95,35 161,78 109,43 91,05

257,43 10,77 83,22 5,76 97,83 165,09 110,71 92,43

900,90 3.497,04

180,94 1.005,91

181,19 1.004,42

889,50 3.443,93 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

Kinerja perekonomian Gorontalo pada triwulan IV-2014 atas dasar harga konstan turun sebesar 0,15 dibanding triwulan sebelumnya (q-to-q). Pertumbuhan negatif pada triwulan IV-2014 ini terutama karena sektor pertanian mengalami penurunan cukup signifikan, yaitu 4,51%. Hal ini didorong oleh efek musiman beberapa komoditi pertanian seperti padi yang memasuki musim tanam serta beberapa komoditi perkebunan lain yang telah melewati musim panen. Sementara itu, sektorsektor

lainnya

selama

triwulan

IV-2014

mengalami

pertumbuhan

positif.

Pertumbuhan tertinggi dialami oleh sektor bangunan yang tumbuh sebesar 2,60%, diikuti oleh sektor industri pengolahan sebesar 2,16%. Selanjutnya, perekonomian Gorontalo pada triwulan IV-2014 bila dibandingkan dengan triwulan IV-203 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 8,08%. Semua sektor mengalami pertumbuhan yang positif. Sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 11,67%, diikuti sektor konstruksi/ bangunan yang tumbuh sebesar 8,50% dan sektor industri pengolahan yang tumbuh sebesar 8,30%. Pertumbuhan terendah dialami oleh sektor listrik, gas dan air bersih yang tumbuh hanya sebesar 6,04%.

III-3


Tabel 3.3 Laju Pertumbuhan PDRB Triwulanan Menurut Lapangan Usaha

LAPANGAN USAHA

Trw III-2013 terhadap Trw II-2013

Trw IV2013 terhadap Trw III 2013

Triw IV 2013 terhadap Trw IV-2012

5,88 2,44 2,47 0,91 2,68 3,43 2,94 2,31

-4,51 1,53 2,16 0,76 2,60 2,05 1,17 1,51

7,28 6,07 8,30 6,04 8,50 11,67 6,40 7,37

6,17 4,23

0,14 -0,15

7,35 8,08

(q-to-q) (2)

(1) 1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik, Gas dan Air Bersih 5. Konstruksi/Bangunan 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 7. Pengangkutan dan Komunikasi 8. Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa PDRB

(q-to-q) (3)

(y-on-y) (4)


Kemudian bila dilihat dari distribusi PDRB menurut sektor ADHB menunjukkan peranan dan perubahan struktur ekonomi dari tahun ke tahun. Tiga sektor utama yaitu sektor pertanian, jasa-jasa, dan perdagangan, hotel, dan restoran pada tahun 2014 mempunyai peranan masing-masing sebesar 27,70%; 25,43%; dan 11,93%. Sektor yang memberikan kontribusi terendah adalah sektor listrik, gas, dan air bersih yaitu hanya 0,55% sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini. Pada tahun 2014 terjadi beberapa perubahan peranan pada beberapa sektor ekonomi yang menyebabkan pergeseran struktur yaitu kenaikan peranan pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran dari 11,60% pada tahun 2013 menjadi 11,93%. Begitu juga dengan sektor keuangan, real estat, dan jasa perusahaan mengalami kenaikan dalam memberikan kontribusi terhadap total PDRB dari sebesar 11,46% pada tahun 2013 menjadi sebesar 11,51% pada tahun 2014. Sementara itu, sektor-sektor lainnya walaupun mengalami perubahan dalam peranannya namun tidak menggeser struktur perekonomian. Tabel 3.4 Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha 2013-2014 (Persen) Triwulan III

Lapangan Usaha 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa PDRB Sumber : BPS Provinsi Gorontalo

III-4

2013 28,00 1,13 5,11 0,53 7,09 11,60 9,13 11,46 25,95 100,00

2014 27,70 1,25 5,34 0,55 7,19 11,93 9,11 11,51 25,43 100,00


Kemakmuran masyarakat Gorontalo secara makro dapat digambarkan dengan indikator pendapatan per kapita atau percapita income. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah, maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan bertambah baik. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar sama dengan pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk, maka pendapatan regional sama besar dengan PDRB perkapita. Asumsi ini, digunakan karena sulitnya untuk mendapatkan data pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk dan keluar. Namun peningkatan

PDRB

perkapita

sebagaimana

tabel

3.5

dibawah

belum

menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Gorontalo secara umum. Hal ini disebabkan karena PDRB perkapita yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku masih terkandung faktor inflasi. Tabel 3.5 PDRB Perkapita Gorontalo PDRB Perkapita

2013

2014

Atas Dasar Harga Berlaku (Rupiah)

10.703.375,26

11.991.349,31

Sumber: Bappeda Provinsi Gorontalo

Penetapan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di minggu ke-3 November 2014, mengakibatkan kenaikan harga pada beberapa kelompok, terutama kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Gorontalo, pada bulan Desember 2014 terjadi Inflasi sebesar 4,12%, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 110,70 pada bulan November 2014 menjadi 115,26 pada bulan Desember 2014. Laju inflasi tahun kalender 2014 sebesar 6,14% dan inflasi “year on year” (Desember 2014 terhadap Desember 2013) sebesar 6,14%. Penghitungan inflasi Provinsi Gorontalo diwakili oleh Inflasi yang terjadi di Kota Gorontalo. Inflasi di kota Gorontalo terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks pada kelompok bahan makanan sebesar 8,48%, kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau sebesar 0,51%, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 1,52%, kelompok kesehatan sebesar 0,09%, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,10%, dan kelompok transport, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 9,00%. Sedangkan kelompok sandang mengalami penurunan indeks sebesar 0,01%. Selain pendapatan perkapita dan perubahan inflasi, saat ini Indeks Gini atau Gini

Ratio telah menjadi salah satu aspek yang bisa menunjukkan tingkat kemakmuran masyarakat. Indeks Gini adalah indikator yang mengindikasikan berapa besar tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks Gini Provinsi Gorontalo yang ditahun tahun 2013 berdasarkan perhitungan BPS berada di angka 0,43 bisa ditekan hingga

III-5


turun pada angka 0,40 di tahun 2014. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan antara lapisan penduduk di Gorontalo sudah mulai dapat diminimalisir. Capaian ketenagakerjaan dan kemiskinan yang menjadi gambaran kondisi sosial juga menunjukkan hasil yang cukup baik. Pada bulan Agustus 2014 partisipasi angkatan kerja di Provinsi Gorontalo sebesar 62,84%, mengalami penurunan dibandingkan

keadaan

Februari

2014

sebesar

66,25%,

namun

meningkat

dibandingkan Agustus 2013 sebesar 61,46%. Peningkatan TPAK dari Agustus 2013 - Agustus 2014 ini disebabkan proporsi penduduk usia kerja yang masuk ke pasar kerja mengalami kenaikan. Selama setahun terakhir (Agustus 2013 - Agustus 2014), jumlah penduduk yang masuk angkatan kerja naik sebesar 21.243 orang. Sedangkan pada periode yang sama penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja justru mengalami penurunan. Penduduk bukan angkatan kerja pada Agustus 2014 sebesar 295.761 orang, turun sebesar 4.505 orang dari keadaan Agustus 2013 sebesar 300.266 orang. Tabel 3.6 Penduduk usia 15 tahun keatas menurut kegiatan Jenis Kegiatan

(1)

Agustus 2013

Februari 2014

Agustus 2014

458.930 19.883 478.813 76.509 182.719 41.038 300.266

507.939 12.704 520.643 80.375 148.680 36.225 265.280

479.137 20.919 500.056 84.448 174.438 36.875 295.761

4.15

2.44

4.18

61.46

66.25

62.84

152.130 31.403 120.727

152.028 49.524 102.504

138.891 46.082 92.809

(2)

Bekerja Pengangguran Angkatan Kerja Sekolah Mengurus Rumah Tangga Lainnya Bukan Angkatan Kerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pekerja Tidak Penuh Setengah Penganggur Paruh Waktu

(3)

(4)


Dari sisi penyerapan tenaga kerja, meningkatnya proporsi penduduk yang masuk ke dalam pasar kerja ini mempengaruhi kesempatan kerja dan pengangguran. Pada Agustus 2014 jumlah penduduk yang bekerja sebesar 479.137 orang, berkurang 28.802 orang dari keadaan Februari 2014 sebesar 507.939 orang, namun bertambah 20.207 orang dari keadaan Agustus 2013 sebesar 458.930 orang. Sedangkan jumlah penganggur pada Agustus 2014 sebesar 20.919 orang, bertambah 8.215 orang dari keadaan Februari 2014 sebesar 12.704 orang, atau bertambah 1.036 orang dari keadaan Agustus 2013 sebesar 19.883 orang. Dilihat dari lapangan usaha, maka sebagian besar penduduk Gorontalo bekerja di sektor pertanian. Pada bulan Agustus 2014, tercatat penduduk 15 tahun ke atas

III-6


yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 39,24% dari total penduduk yang bekerja. Sedangkan 60,76% lainnya terdistribusi ke sektor industri 8,59%, perdagangan 17,56%, jasa kemasyarakatan 17,76% dan sektor lainnya 16,85%. Selama setahun terakhir (Agustus 2013-Februari 2014), sektor yang mengalami penurunan pekerja adalah sektor jasa kemasyarakatan dan sektor lainnya, dengan penurunan jumlah pekerja masing-masing sebesar 5.645 orang (6,22%) dan 4.774 orang (5,58%). Tabel 3.7 Penduduk usia 15 tahun yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama Lapangan Pekerjaan Utama

(1)

Agustus 2013 Jumlah Persen

(2)

Pertanian 169.416 Industri 35.129 Perdagangan 78.174 Jasa Kemasyarakatan 90.725 Lainnya 85.486 Total 458.930 Sumber: BPS Provinsi Gorontalo

(3)

36,92 7,65 17,03 19,77 18,63 100,00

Februari 2014 Jumlah Persen

(4)

(5)

Agustus 2014 Jumlah Persen

169.345 19.196 104.106 104.443 110.849 507.939

33,34 3,78 20,50 20,56 21,82 100,00

188.033 41.165 84.147 85.080 80.712 479.137

(6)

(7)

39,24 8,59 17,56 17,76 16,85 100,00

Dalam hal jenjang pendidikan, pada bulan Agustus 2014, pekerja pada jenjang pendidikan SD ke bawah masih tetap tinggi yaitu sekitar 300.343 orang (62,68%), sedangkan jumlah pekerja dengan pendidikan tinggi masih relatif kecil. Pekerja dengan pendidikan SMP-SMU hanya sebesar 132.851 orang (27,73%) dan pekerja dengan pendidikan Diploma-Universitas hanya sebesar 45.943 orang (9,59%). Tabel 3.8 Penduduk Usia 15 Tahun Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan

(1)

Agustus 2013 Jumlah

(2)

SD Kebawah 281.336 SMP - SMU 134.075 Universitas 43.519 Total 458.930 Sumber: BPS Provinsi Gorontalo

Persen

Februari 2014 Jumlah

Persen

Agustus 2014 Jumlah

Persen

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

61,30 29,21 9,48 100,00

311.270 142.556 54.113 507.939

61,28 28,07 10,65 100,00

300.343 132.851 45.943 479.137

62,68 27,73 9,59 100,00

Berdasarkan survei pada September 2014, persentase penduduk miskin di Provinsi Gorontalo September 2014 sebesar 17,41%. Dibandingkan persentase penduduk miskin Maret 2014 sebesar 17,44%, berarti terjadi penurunan sebesar 0,03%. Jumlah penduduk miskin September 2014 di Provinsi Gorontalo sebanyak 195.096 jiwa, sementara jumlah penduduk miskin Maret 2014 sebanyak 194.169 jiwa. Dengan demikian jumlah penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo selama periode Maret 2014-September 2014 bertambah sebanyak 927 jiwa. Pada periode ini, jumlah penduduk miskin di perkotaan mengalami penurunan, sedangkan di perdesaan mengalami kenaikan. Penurunan jumlah penduduk miskin di perkotaan mencapai

III-7


1.331 jiwa (0,36%), sedangkan kenaikan jumlah penduduk miskin di perdesaan sebesar 2.258 jiwa (0,11%). Penduduk miskin di Provinsi Gorontalo masih sebagian besar tinggal di perdesaan yaitu sebesar 87,76% dan sisanya 12,24% tinggal di wilayah perkotaan dari total jumlah penduduk miskin. Tabel 3.9 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Rincian

Persentase Penduduk Miskin/P0 (%)

Indikator Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)

(1)

(2)

(3)

6,60 6,24 -0,36

25.207 23.876 -1.331

23,10 23,21 0,11

168.962 171.220 2.258

17,44 17,41 -0,03

194.169 195.096 927

Perkotaan Maret 2014 September 2014 Perubahan Perdesaan Maret 2014 September 2014 Perubahan Kota+Desa Maret 2014 September 2014 Perubahan Sumber : BPS Provinsi Gorontalo

Ukuran kemiskinan dalam bentuk persentase dan jumlah penduduk miskin sudah sering dijadikan dasar pengukuran kemiskinan. Namun, sebenarnya terdapat dimensi lain atau indikator lain dari kemiskinan itu sendiri, yaitu Tingkat Kedalaman Kemiskinan dan Tingkat Keparahan Kemiskinan yang disajikan dalam bentuk Indeks. Periode Maret 2014-September 2014 terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 17,44% menjadi 17,41%, meskipun secara absolut jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan. Penurunan ini juga diikuti oleh semakin kecilnya jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Dapat dilihat bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) berubah dari 3,287 pada Maret 2014 menjadi 3,128 pada September 2014. Kondisi ini menggambarkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin dekat selisihnya dengan garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Gorontalo juga mengalami penurunan dari 0,896 pada Maret 2014 menjadi 0,832 pada September 2014. Hal ini menandakan bahwa ketimpangan (gap) pengeluaran antara penduduk miskin itu sendiri semakin kecil. Tabel 3.10 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Gorontalo tahun 2014

Indikator

Indikator

Maret 2014

September 2014

Perubahan

(1)

(2)

(3)

(4)

3,287

3,128

-0,159

Kedalaman

III-8


Kemisikinan (P1) Indikator Keparahan Kemiskinan (P2)

0,896

0,832

-0,064

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo

Garis Kemiskinan sangat menentukan besar kecil jumlah penduduk miskin, karena penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) itu sendiri terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan yang disebut Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Provinsi Gorontalo pada Maret 2014 sebesar Rp243.547 per kapita per bulan dan pada September 2014 menjadi Rp247.611 per kapita per bulan, yang berarti naik sebesar Rp4.064 per kapita per bulan atau naik sebesar 1,67%. Pada September 2014, GKM untuk wilayah perkotaan sebesar Rp183.548 dan perdesaan sebesar Rp194.814. Di sini terlihat bahwa pola konsumsi makanan di perdesaan jauh lebih besar dibandingkan di perkotaan. Sedangkan bila diperhatikan GKNM untuk wilayah perkotaan sebesar Rp66.609 dan perdesaan sebesar Rp51.476 maka terlihat bahwa di perkotaan GKNM cenderung lebih tinggi, artinya penduduk perkotaan mempunyai pola konsumsi non makanan jauh lebih tinggi daripada penduduk perdesaan. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh kebutuhan non makanan di perkotaan seperti perumahan, kesehatan, pakaian, perlengkapan serta jasa lebih banyak dan harganya lebih di atas dibandingkan wilayah perdesaan. Bila dibedakan Garis Kemiskinan daerah perkotaan dan perdesaan, maka Garis Kemiskinan di perkotaan September 2014 sebesar Rp250.157 per kapita per bulan dan Garis Kemiskinan di perdesaan sebesar Rp246.290 per kapita per bulan. Berdasarkan kondisi perekonomian Gorontalo ditahun 2014 yang cukup baik peningkatannya, maka perkiraan kondisi indikator perekonomian Gorontalo pada tahun 2015 diuraikan dalam tabel 3.11 dibawah ini. Tabel 3.11 Perkiraan Indikator Ekonomi Makro Gorontalo Tahun 2015 No

Indikator

1.

Pertumbuhan Ekonomi

2.

Inflasi

3.

Penduduk miskin

4.

Tingkat pengangguran terbuka

Perkiraan capaian tahun 2015 7.7 – 8.1% 4 -7 % 15,5 - 14% 4,00%

5. PDRB per kapita ADHB (Rp) Sumber : RPJMD 2012 - 2017 Provinsi Gorontalo

11.709.103

3.1.2 TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH 2016 DAN TAHUN 2017 Tantangan yang diperkirakan dapat berpengaruh pada perekonomian Gorontalo adalah lingkungan perekonomian global, nasional, maupun lingkungan regional Gorontalo sendiri.

III-9


Global, Krisis keuangan Eropa yang masih berlanjut dengan tidak adanya kepastian penyelesaian utang, pemulihan ekonomi AS yang masih lambat, serta mulai menurunnya

kemampuan

negara-negara

Asia

untuk

menjadi

penopang

perekonomian dunia telah meningkatkan resiko ekonomi dunia. Pada tahun 2013, kondisi perekonomian dunia secara perlahan membaik yang disebabkan oleh mulai pulihnya perekonomian negara-negara maju. Namun, ketidakpastian kondisi ekonomi dunia diprediksikan akan masih tetap tinggi hingga tahun 2014 yang berdampak pada pelemahan perdagangan dunia sehingga mendorong penurunan harga komoditi dunia, termasuk harga minyak mentah dunia. Pertumbuhan ekonomi negara-negara regional Asia terkendala oleh masih lambatnya perekonomian Cina dan India. Selama tahun 2013, PDB Cina tumbuh 7,6 persen, terendah sejak tahun 1999. Perlambatan ini merupakan dampak dari reformasi struktural yang dijalankan pemerintah Cina. Cina saat ini sedang memprioritaskan kestabilan ekonomi dibandingkan pertumbuhan yang cepat. Cina akan mengurangi ketergantungan pertumbuhan pada kinerja ekspor dan investasi dan lebih fokus pada target belanja konsumen dalam negeri dan jasa. Di sisi lain, inflasi yang tinggi di India, pertumbuhan ekonomi yang masih lemah, kenaikan defisit fiskal, ketidakseimbangan dalam neraca transaksi berjalan, dan kondisi politik yang tidak stabil, menjadikan tahun 2013 menjadi tahun terberat bagi India. Secara keseluruhan tahun 2013, pertumbuhan ekonomi dunia melambat menjadi 3,0 persen. Pada tahun 2014, perekonomian dunia diperkirakan membaik didukung oleh pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang bertahap, upaya penyelesaian krisis Eropa yang terarah, serta kemampuan ekonomi Cina yang membaik. Dengan demikian, perekonomian dunia pada tahun 2014 diperkirakan IMF tumbuh sebesar 3,6 persen.

Perekonomian Nasional, upaya keras pemerintah dengan berbagai kebijakan dan reformasi struktural ekonomi paska Krisis Asia tahun 1997/98 telah membawa perekonomian nasional pada kondisi: (i) terus menguat yang ditandai dengan ratarata pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir mencapai hampir 6 persen; (ii) secara fundamental mampu dan kokoh menghadapi tekanan krisis ekonomi global, yang dimulai dengan Krisis Keuangan Lehman Brothers (tahun 2009 ekonomi masih tumbuh tinggi sebesar 4,6 persen) dan krisis utang pemerintah di Kawasan Eropa (tahun 2013 ekonomi masih tumbuh tinggi sebesar 5,8 persen). Tercapainya pertumbuhan ekonomi mendekati 6 persen membutuhkan dorongan impor barang modal dan jasa yang cukup besar. Sementara itu melambatnya pertumbuhan ekspor barang dan jasa Indonesia dalam beberapa tahun terakhir disebabkan oleh: (i) melemahnya permintaan dunia yang ditunjukkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia; dan (ii) melemahnya harga komoditi internasional, dimana komposisi ekspor nasional masih didominasi oleh barang komoditi. Kondisi ini mendorong terjadinya ketidakseimbangan eksternal, yang ditunjukkan oleh defisit neraca transaksi berjalan yang melemah dalam beberapa

III-10


tahun terakhir, yaitu dari surplus sebesar 0,3 persen per PDB pada Triwulan III tahun 2011 hingga mencapai defisit sebesar 3,9 persen per PDB pada Untuk

menyelesaikan

ketidakseimbangan

eksternal

ini,

pemerintah

telah

meluncurkan Paket 23 Agustus 2013 dengan empat pilar kebijakan. Pertama, mendorong foreign direct investment (FDI) dengan kebijakan mengurangi hambatan investasi; penyederhanaan prosedur, dan melakukan revisi terhadap daftar investasi negatif.

Kedua,

memperbaiki

neraca

transaksi

berjalan,

dengan

kebijakan

keringanan pajak untuk produk berorientasi ekspor; memberlakukan pajak untuk impor barang mewah; serta meningkatkan produk domestik untuk kebutuhan biodiesel dalam upaya mengurangi impor. Ketiga, mendorong kesempatan kerja dengan kebijakan keringanan pajak untuk sektor labor intensive, mengurangi hambatan pada lokasi kawasan khusus, dan melakukan revisi terkait penetapan kebijakan upah minimum. Keempat, mengurangi inflasi, terutama terkait dengan kebijakan penggantian pembatasan impor, terutama untuk produk daging dan holtikultura. Tantangan perekonomian nasional kedepan adalah Integrasi perekonomian global, terutama sekali adalah akan diberlakukannya The ASEAN Community di tahun 2015. Peningkatan integrasi ini di satu pihak akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian nasional, tetapi di lain pihak juga menuntut daya saing perekonomian nasional yang lebih tinggi. Sementara itu, pengaruh eksternal bagi perekonomian nasional antara lain berasal dari: (a) perekonomian Amerika Serikat, Kawasan Eropa, dan negara industri paling maju lainnya yang diperkirakan masih tetap menjadi penggerak perekonomian dunia dan pasar dari ekspor negara berkembang, termasuk Indonesia (b) perekonomian Asia yang diperkirakan tetap menjadi kawasan dinamis dengan motor penggerak perekonomian Cina dan negaranegara industri di Asia lainnya, baik sebagai negara tujuan ekspor maupun sebagai kawasan yang menarik bagi penanaman modal baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Terdapat tiga perkembangan global yang perlu dicermati dalam tahun 2015, yaitu: (a) krisis di kawasan eropa masih belum pulih (mild recovery) sehingga dikhawatirkan belum mampu meningkatkan permintaan dunia, yang pada akhirnya akan menyulitkan ekspor Indonesia tumbuh lebih cepat; (b) harga komoditas dunia masih masih melanjutkan tren penurunan ataupun flat dan adanya indikasi berakhirnya era supercycle juga akan mempengaruhi ekspor dan investasi Indonesia; (c) rencana akan berakhirnya stimulus moneter (tapering off) di AS sampai di akhir tahun 2014 dan kemungkinan akan diberlakukannya kebijakan uang ketat di Amerika Serikat dan juga negara maju lainnya akan mendorong naiknya biaya untuk mengakses modal internasional. Menghadapi kondisi ini, langkah yang akan dilakukan pemerintah pusat, antara lain: (i) penguatan ekonomi domestik melalui investasi agar daya beli meningkat; (ii)

III-11


meningkatkan efektivitas belanja negara, baik dari arah belanja negara tersebut maupun dari penyerapannya, terutama yang terkait dengan prioritas belanja negara infrastruktur; serta (iii) peningkatan efektivitas penerimaan negara dengan sekaligus pengurangan defisit anggaran. Dengan langkah-langkah ini, secara keseluruhan momentum

pembangunan

yang

sudah

dicapai

pada

tahun

2014

dapat

dipertahankan di tahun 2015, dan dapat ditingkatkan pada tahun 2016.

Perekonomian Gorontalo, Terjadinya efek musiman seperti Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Natal, menjelang tahun baru, serta even tahunan Provinsi antara lain Festival Karawo 2015, perayaan hari ulang tahun provinsi Gorontalo yang dirangkaikan dengan hari patriotik 23 Januari diperkirakan memberikan dampak positif terhadap konsumsi rumah tangga yang akan mendorong peningkatan pertumbuhan perekonomian di tahun 2015. Selain itu, faktor peningkatan dari sisi konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya alokasi anggaran (APBD) Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten dan Kota serta kucuran anggaran dari Pemerintah Pusat (APBN) untuk membiayai berbagai kegiatan didaerah yang jika diupayakan

dapat

memenuhi

target

realisasi

anggaran

menjelang

hingga

berakhirnya tahun 2015 diyakini memberikan dampak yang besar terhadap pembentukan ekonomi Gorontalo. Disamping itu, dengan kondisi dan dinamika nasional yang diyakini makin kuat serta mulai membaiknya perekonomian global beberapa tahun terakhir ini, secara makro pada tahun 2016 - 2017 prospek pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo di prediksi masih dalam kondisi baik, berdasarkan hal tersebut, maka indikator makro ekonomi Gorontalo diproyeksikan sebagai berikut : Tabel. 3.12 Proyeksi Indikator Makro Provinsi Gorontalo 2016 - 2017 Proyeksi

Indikator

2016

2017

Pertumbuhan Ekonomi

7.8 - 8.3%

7.8 - 8.5

Kemiskinan

14,5 - 12%

13-10

3,75%

3.5%

Tingkat Pengangguran Terbuka PDRB Perkapita

12.509.103

Inflasi

5 - 6,5 %

13.309.103 5 - 8%

Sumber : RPJMD Provinsi Gorontalo 2012 - 2017 (diolah)

Dalam mengupayakan tercapainya proyeksi perkonomian tersebut, tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah meningkatkan kesempatan kerja yang banyak, terutama yang bersifat padat karya, lebih menguatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang efektif dengan program "Membangun Desa Dari Gorontalo", mengimplementasikan lebih konkrit dan tepat sasaran untuk programprogram pengentasan kemiskinan diantaranya program perlindungan sosial, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar (seperti akses terhadap pendidikan,

III-12


kesehatan, air bersih, sanitasi dan sebagainya) serta upaya penciptaan program pembangunan yang inklusif, yang dilaksanakan melalui empat jalur strategi, yaitu pertumbuhan (pro-growth), kesempatan kerja (pro-job), pengentasan kemiskinan (pro-poor) dan pelestarian lingkungan hidup (pro-environment) yang diartikan sebagai pembangunan yang mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat. Perekonomian Gorontalo kedepan akan terus dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan eksternal dan internal. Untuk lingkungan eksternal akan lebih diakibatkan oleh perkembangan perekonomian global yang semakin meningkatkan integrasi perekonomian regional seperti menyatunya pasar Asia tenggara (AFTA) melalui pelaksanaan MEA tahun 2015 dan pelaksanaan perdagangan bebas antara ASEAN dan China (FTA). Keadaan ini disatu pihak akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian daerah, tetapi disisi lain menuntut daya saing perekonomian yang lebih tinggi. Dorongan eksternal bagi perekonomian tersebut antara lain berasal dari perekonomian nasional terutama dari daerah di Pulau Jawa, Makassar dan Manado, yang diperkirakan masih tetap menjadi pasar bagi produkproduk pertanian, perkebunan dan kehutanan yang dihasilkan dan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka perekonomian daerah seperti Gorontalo sangat tergantung pada perekonomian nasional. Perekonomian Gorontalo dilihat dari perkiraan kondisi internal yang

akan

berpengaruh positif dalam kurun waktu dua tahun mendatang adalah situasi daerah yang kondusif, yang dibarengi peningkatan kemampuan untuk menegakkan keamanan

dan

ketertiban

serta

pelaksanaan

hukum,

termasuk

dalam

pemberantasan tindak pidana korupsi, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap

berbagai

pelaksanaan

program

pembangunan

terutama

program

pendidikan dan kesehatan gratis yang telah berdampak pada peningkatan partisipasi masyakakat dan dengan sendirinya dapat mendorong kegiatan ekonomi dan sumberdaya alam yang belum dieksploitasi secara maksimal. Disamping itu, adanya lahan yang cukup luas dan belum dimanfaatkan dengan baik dan berkelanjutan, diharapkan kedepan dapat mulai dimanfaatkan sehingga dapat menjadi motor penggerak perekonomian Gorontalo kedepan. Selain tantangan diatas, kedepan tantangan ekonomi Gorontalo masih cukup tinggi, bila dilihat dari beberapa hal dibawah ini : 

Struktur ekonomi Provinsi Gorontalo masih didominasi sektor primer dan belum ada indikasi akan bergeser ke sektor sekunder;



Investasi

pemerintah

masih

mendominasi

pembentukan

perekonomian

dibandingkan swasta; 

Keterbatasa Infrastruktur dan energi yang masih menjadi kendala saat ini;



Dukungan perbankan yang difasilitasi melalui mekanisme KUR belum cukup meningkatkan pembiayaan sektor UMKM;

III-13




Proporsi angka kemiskinan dan pengangguran walaupun ada kecenderungan menurun tetapi pada beberapa tahun kedepan diperkirakan masih relatif besar, sehingga program program pembangunan yang berdampak langsung ke masyarakat dan penciptaan lapangan kerja harus tetap menjadi prioritas.



Perubahan iklim yang ekstrem tetap menjadi hal yang patut dikhawatirkan akan menggangu produksi pangan. Peningkatan produksi pangan melalui perbaikan sistem perbenihan, intensifikasi, proteksi, pengolahan hasil, fasilitasi sarana produksi akan menjadi langkah yang tepat untuk mengantisipasi.



Pada tahun 2016 kemungkinan akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak dan Provinsi Gorontalo salah satu wilayah yang akan melaksanakannya. Perlu penciptaan stabilitas politik dan keamanan.



Dibidang teknologi, Peran Perguruan tinggi dan lembaga litbang dalam pemacuan inovasi untuk pembangunan masih relative rendah, sehingga perlu adanya upaya peningkatan Peran Perguruan tinggi dan lembaga litbang dalam pemacuan inovasi untuk pembangunan Provinsi Gorontalo.

Pengembangan ekonomi Provinsi Gorontalo Tahun 2016 juga akan didukung oleh prioritas pembangunan nasional yang ada dalam 9 (sembilan) Nawa Cita, diantaranya yaitu, Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat

daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan, Akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera serta Mewujudkan kemandirian ekonomi dg menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi dasar perumusan kebijakan keuangan daaerah, berbagai peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta lebih teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang direvisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan revisi kedua menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Sebagai implementasi dari arah kebijakan keuangan daerah tersebut dituangkan dalam APBD dan merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah serta pembiayaan daerah.

III-14


Untuk pendapatan daerah akan bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan yang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi, Dana Penyesuaian. Selanjutnya untuk pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Selain dana dari penerimaan daerah tersebut, daerah menerima dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan dan urusan bersama, yang dialokasikan untuk menunjang program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan berdasarkan prioritas dan bersifat penugasan kepada perangkat daerah. Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2015 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2012-2017 di tahun ketiga, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate

Social Resposibility (CSR). Selain hal tersebut arah kebijakan keuangan daerah tetap mengacu pada visi, misi dan program prioritas sebagaimana yang terkandung didalam RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017. Kebijakan anggaran belanja Tahun Anggaran 2016 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efesien dan efektif. Kebijakan dalam penyusunan belanja daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan pendekatan anggaran kinerja (berorientasi pada hasil), untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran dan kinerja dirumuskan pada tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD guna peningkatan kinerja pelayanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pada prinsipnya bahwa setiap peningkatan alokasi belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan belanja daerah Provinsi Gorontalo tahun 2014 sebagaimana digariskan dalam RPJMD Provinsi Gorontalo 2012‐2017,

mengacu

kepada

visi

”Terwujudnya

Percepatan

Pembangunan

Berbagai Bidang serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berkeadilan di Provinsi Gorontalo” dan program Kepala Daerah yang pengelolaannya akan didasarkan pada prioritas sebagai berikut: 1.

Peningkatan Sumber Daya Manusia yang dititikberatkan pada sektor:

III-15




Pendidikan,

diarahkan

pada

peningkatan

pelayanan

pendidikan

dasar,

menengah dan atas, serta memberikan subsidi pendidikan (pendidikan gratis) untuk memastikan anak usia sekolah dapat melanjutkan pendidikannya dan kegiatan belajar mengajar dapat berjalan di seluruh Desa dengan fasilitas dan jumlah guru yang memadai.



Kesehatan, diarahkan pada pemberian jaminan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin, peningkatan pelayanan pos pelayanan terpadu, pusat kesehatan masyarakat pembantu, dan pusat kesehatan masyarakat di tingkat distrik, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam peningkatan pelayanan pos kesehatan di tingkat Desa.

2.

Percepatan

pembangunan

infrastruktur,

diprioritaskan

pada

pembangunan

infrastruktur dasar, dukungan pelayanan transportasi terpadu, energi, penataan permukiman, air bersih dan sanitasi dan persampahan. 3.

Pengembangan Ekonomi Kerakyatan.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan a.

Realisasi dan Target Pendapatan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013-2015 Pada

tahun

2013

realisasi

pendapatan

daerah

sebesar

Rp1,052,555,928,696.13,

tahun 2014 (sebelum audit BPK RI) sebesar

Rp1,207,338,807,294.53

dan

Rp1,419,850,510,742.25

yang

tahun terdiri

2015 dari

ditargetkan PAD

sebesar

sebesar

Rp.

280.209.528.070,53, Dana Perimbangan sebesar Rp. 800.313.828.654,00, dan komponen lainnya yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dengan realisasi sebesar Rp. 126.815.450.570,00. Perkembangan realisasi pendapatan daerah dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dapat dilihat pada Tabel 3.13 berikut.

III-16


Tabel 3.13 Realisasi dan Target Pendapatan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 S/D 2015 No

(RP)

+

(RP)

+

Kenaikan

PAD

214.614.527.481,13

280.209.528.070,53

30,56

318.172.267.527,25

13,55

22,06

Pajak Daerah

200.883.464.795,00

246.727.108.410,00

22,82

298.220.945.780,25

20,87

21,85

571.212.007,00

1.064.721.893,00

86,40

2.175.000.000,00

104,28

95,34

-

1.946.292.181,00

-

13.159.850.679,13

30.471.405.586,53

131,55

13.776.321.747,00

(54,79)

38,38

722.098.488.898,00

800.313.828.654,00

10,83

936.274.443.215,00

16,99

13,91

26.800.697.898,00

23.660.330.654,00

(11,72)

30.535.792.215,00

29,06

8,67

DAU

652.284.261.000,00

734.279.438.000,00

12,57

845.395.651.000,00

15,13

13,85

DAK

43.013.530.000,00

42.374.060.000,00

(1,49)

60.343.000.000,00

42,41

20,46

115.842.912.317,00

126.815.450.570,00

9,47

165.403.800.000,00

30,43

19,95

453.872.317,00

513.944.633,00

13,24

375.000.000,00

(27,03)

(6,90)

115.389.040.000,00

126.301.505.937,00

9,46

165.028.800.000,00

30,66

20,06

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.4

Lain-lain PAD yang sah

1.2

Dana Perimbangan

Dana Bagi Hasil Pajak / 1.2.1 bagi hasil bukan pajak

Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah Hibah

1.3.5

Dana penyesuaian dan otonomi khusus Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemda Lainnya Dana penguatan infrastruktur dan prasana daerah Dana tambahan penghasilan bagi GURU PNSD

1.3.6

Pendapatan dana darurat

1.3.4

(RP)

16,15

Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yg 1.1.3 dipisahkan

1.3.3

Rata2

17,60

1.1.2

1.3.2

%

1.419.850.510.742,25

1.1.1

1.3.1

Target 2015

14,71

1.1

1.3

%

1.207.338.807.294,53

PENDAPATAN

1.2.3

Realisasi 2014 (sebelum Audit BPK)

1.052.555.928.696,13

1

1.2.2

Realisasi 2013 Uraian

4.000.000.000,00 -

-

Sumber : LRA Tahun 2013-2015 (Tahun 2014 sebelum audit BPK)

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa, meskipun pada tahun 2015 pendapatan daerah mengalami peningkatan cukup signifikan dibanding tahun 2013 dan tahun 2014 yaitu sebesar 17,60% dengan kenaikan rata-rata sebesar

16,15%,

namun

peningkatan

tersebut

lebih

banyak

dipengaruhi/disumbangkan oleh dana transfer pemerintah pusat yaitu dana perimbangan dan dana BOS. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan dana perimbangan pada tahun 2015 sebesar 16,99% sedangkan dana BOS tahun 2015 meningkat sebesar 30,66%. Hal sebaliknya terjadi pada pendapatan asli daerah, dimana pada tahun 2015 ditargetkan naik sebesar 13,55% dibanding realisasi tahun 2014 (sebelum audit BPK-RI) atau lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan realisasi antara tahun 2013 ke tahun 2014 sebesar 30,56%. Hal tersebut disebabkan antara lain oleh prosentase realisasi tahun 2014 yaitu sebesar 96,26%, situasi perekonomian daerah, perekonomian nasional, adanya kenaikan harga BBM, pengalihan wajib pajak kendaraan bermotor khususnya kerndaraan truck/ pick up, dari kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum (plat hitam ke plat kuning) dan beberapa penyebab lain yang tidak dapat diperkirakan pada waktu penetapan target pendapatan.

Selengkapnya realisasi pendapatan daerah

tahun 2014 (sebelum audit BPK-RI) dapat dilihat pada Tabel 3.14 dibawah ini.

III-17


Tabel 3.14 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2014 (Sebelum Pemeriksaan BPK RI) REALISASI ANGGARAN

s/d

PERIODE

PERIODE LALU PENDAPATAN

INI

%

LEBIH/

TOTAL

(KURANG)

1.218.762.778.436,41

0,00

1.207.338.807.294,53

11.423.971.141,88

99,06

PENDAPATAN ASLI DAERAH

291.096.154.035,41

0,00

280.209.528.070,53

10.886.625.964,88

96,26

Pajak Daerah

259.943.069.515,65

0,00

246.727.108.410,00

13.215.961.105,65

94,92

Retribusi Daerah

1.629.000.000,00

0,00

1.064.721.893,00

564.278.107,00

65,36

Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan

4.000.000.000,00

0,00

1.946.292.181,00

2.053.707.819,00

48,66

25.524.084.519,76

0,00

30.471.405.586,53

4.947.321.066,77

119,38

800.445.594.401,00

0,00

800.313.828.654,00

131.765.747,00

99,98

23.792.096.401,00

0,00

23.660.330.654,00

131.765.747,00

99,45

734.279.438.000,00

0,00

734.279.438.000,00

0,00

100,00 100,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

42.374.060.000,00

0,00

42.374.060.000,00

0,00

127.221.030.000,00

0,00

126.815.450.570,00

405.579.430,00

99,68

375.000.000,00

0,00

513.944.633,00

138.944.633,00

137,05

126.846.030.000,00

0,00

126.301.505.937,00

544.524.063,00

99,57

Pendapatan Hibah Dana Penyesuaian dan Otomatis Khusus

Sumber : LRA tahun 2014 (sebelum audit BPK-RI)

b. Kapasitas Riil (Proyeksi) Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016-2017 Penghitungan kerangka pendanaan tetap berlandaskan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Pada bagian ini akan dikemukakan kerangka pendanaan, khususnya kapasitas riil untuk menentukan arah kebijakan umum pendapatan dan belanja daerah tahun 2016 dan 2017 berdasarkan proyeksi/target yang telah direncanakan pada RPJMD Tahun 2012-2017. Kapasitas rill Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada Tabel 3.15 dibawah ini. Tabel 3.15 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo 2016-2017 (Sesuai RPJMD) No 1 2 3

Proyeksi (Rp. Milyar)

Uraian Pendapatan Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda) Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran Total Penerimaan

2016

2017

1.402.315.291.454,31

1.537.181.549.971,56 -

21.328.190.318,56

17.062.552.254,85

1.423.643.481.772,87

1.554.244.102.226,41

711.369.766.635,79

792.681.108.217,22

Dikurangi 4

Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

7

Kapasitas Riil

712.273.715.137,07

Sumber: RPJMD Provinsi Gorontalo 2012 – 2017

III-18

761.562.994.009,19


Berdasarkan tabel tersebut, pendapatan daerah Tahun 2016 diprediksi sebesar Rp1.402.315.291.454,31 dan pada tahun 2017 diharapkan menjadi sebesar Rp1.537.181.549.971,56. Pendapatan tersebut ditambah dengan sisa lebih riil perhitungan anggaran, sehingga menghasilkan total penerimaan daerah Tahun 2016 sebesar Rp1.423.643.481.772,87 dan diharapkan mencapai sebesar Rp1.554.244.102.226,41 pada Tahun 2017. Realisasi dan prediksi total penerimaan ini sebagian akan digunakan untuk belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Selisihnya akan menjadi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, dimana pada Tahun 2016 sebesar Rp712.273.715.137,07 dan diharapkan mencapai sebesar Rp761.562.994.009,19 pada Tahun 2017. Rincian Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama akan diuraikan pada Tabel 3.16 berikut. Tabel 3.16 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama No

Proyeksi

Uraian 2016 (Rp)

2017 (Rp)

A

Belanja Tidak Langsung

667,347,672,934.47

745,333,016,662,73

1

Belanja Pegawai

336,770,583,197.41

377,183,053,181,10

2

Belanja Subsidi

1,528,818,014.05

1,534,408,248,97

3

Belanja Hibah (data diolah)

156,916,551,128.47

158,956,466,293,14

4

Belanja Bansos

2,678,551,520.79

4,075,045,894,20

5

Belanja bagi hasil Kab/Kota

116,488,523,272.69

135,558,016,752,91

6

Bantuan Keuangan (data diolah)

47,964,645,801.07

63,026,026,292,42

7

Belanja Tidak Terduga (antisipasi bencana)

5,000,000,000.00

5,000,000,000,00

B

Belanja Langsung Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis. (hanya Guru) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya ) Belanja sewa gedung kantor( yang telah ada kontrak jangka panjangnya) Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor ( yang telah ada kontrak jangka panjangnya) Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Pembayaran pokok utang Penyertaan Modal Pada PT bank Sulut TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA

34,022,093,701.33

37,348,091,554,49

6,194,371,391.64

7,260,422,708,14

5,137,779,348.64

5,841,565,061,40

22,689,942,961.05

24,246,103,784,96

-

-

-

-

10,000,000,000.00 10,000,000,000.00

10,000,000,000,00 10,000,000,000,00

711,369,766,635.80

792,681,108,217,22

1 2 3 4 5 C 1 2 3

Sumber : Dinas Keuangan dan Aset Daerah

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa, belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor,

III-19


sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya. Selengkapnya rencana penggunaan kapasitas riil Kemampuan keuangan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016-2017 dapat dilihat pada Tabel 3.17 berikut. Tabel 3.17 Rencana penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan keuangan Daerah Provinsi Gorontalo, 2016-2017 No I

Proyeksi

Uraian Kapasitas riil kemampuan keuangan

2016

2017

(Rp) 712.273.715.137,07

(Rp) 761.562.994.009,19

690.467.088.659,84

753.808.389.579,81

Rencana alokasi pengeluaran prioritas I II.a

Belanja Langsung

II.b

Pembentukan dana cadangan Dikurangi:

II.c

Belanja Langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama

34.022.093.701,33

37.348.091.554,49

II.d

Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama

10.000.000.000,00

10.000.000.000,00

646.444.994.958,51

706.460.298.025,32

65.828.720.178,56

55.102.695.983,87

733.176.393.113,03

800.435.712.646,60

667.347.672.934,47

745.333.016.662,73

65.828.720.178,56

55.102.695.983,87

-

-

II

Total Rencana Pengeluaran Prioritas I (II.a+II.bII.c-II.d) Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II) Rencana alokasi pengeluaran prioritas II

III.a

Belanja Tidak Langsung Dikurangi:

III.b III

Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b) Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)*

Sumber : Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo (RPJMD 2012-2017)

Sesuai tabel tersebut penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah akan dialokasikan kepada rencana alokasi prioritas I dan II yang terdiri dari belanja langsung dan pembentukan dana cadangan (Provinsi Gorontalo belum ada kebijakan tentang pembentukan dana cadangan), seperti disajikan pada tabel diatas. Di

perkirakan

bahwa

Rp690.467.088.659,84

total

belanja dan

langsung

diharapkan

tahun

2016

menjadi

sebesar sebesar

Rp753.808.389.579,81 pada tahun 2017. Belanja langsung tersebut, selanjutnya akan dikurangi dengan belanja langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, sehingga menghasilkan total rencana pengeluaran prioritas I yang akan dialokasikan pada program/ kegiatan prioritas I, dimana

III-20


pada

tahun

2016

diprediksi

sebesar

Rp646.444.994.958,51

dan

direncanakan menjadi sebesar Rp.706.460.298.025,32 tahun 2017. Total rencana pengeluaran prioritas I tersebut, akan menjadi dasar bagi Pemerintah provinsi Gorontalo dalam melaksanakan program prioritas I yang merupakan prioritas dalam rangka pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (dedicated) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (dua puluh persen). Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program prioritas I ini antara lain (terutama), diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan yaitu Gorontalo Outer Ring Road (GORR), Program Jamkesta dan Prodira serta pembangunan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat berupa, Rumah Sakit Provinsi. Sementara total belanja tidak langsung tahun 2016 diprediksi sebesar Rp733.176.393.113,03

dan

diharapkan

menjadi

sebesar

Rp800.435.712.646,60 tahun 2017. Belanja tidak langsung tersebut kemudian dikurangi dengan belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta

prioritas

utama,

Rp667.347.672.934,47 Rp745.333.016.662,73

dimana dan pada

tahun

2016

direncanakan tahun

2017,

diprediksi

sebesar

menjadi

sebesar

sehingga

total

rencana

pengeluaran prioritas II tahun 2016 yang akan dialokasikan pada program prioritas II sebesar Rp65.828.720.178,56 tahun 2016 dan direncanakan menjadi sebesar Rp55.102.695.983,87 pada tahun 2017. Program prioritas II, merupakan program prioritas ditingkat SKPD sebagai penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masingmasing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu. Berdasarkan Proyeksi RPJMD tersebut dan dengan melihat realisasi tahun 2013, tahun 2014 serta target tahun 2015, maka pada RKPD tahun 2016 ini pendapatan daerah diprediksi sebesar Rp1.434.761.558.031,26 atau telah melampau target RPJMD Tahun 2012-2017, sedangkan Sisa Lebih Riil

III-21


Perhitungan Anggaran diprediksi sebesar Rp21.328.190.318,56 sehingga total

penerimaan

daerah

Rp1.456.089.748.349,82

tahun

kemudian

2016 dikurangi

diprediksi dengan

sebesar

Belanja

dan

Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama sebagaimana telah direncanakan dalam RPJMD 2012-2017 yaitu sebesar Rp711.369.766.635,79, maka kapasitas rill kemampuan keuangan daerah tahun 2016 diprediksi sebesar Rp744.719.981.714,03. Untuk tahun 2017 kapasitas rill kemampuan keuangan daerah disesuaikan dengan

realisasi

tahun-tahun

sebelumnya,

RPJMD

Tahun

2012-2017

sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dan proyeksi tahun 2016, sehingga diperoleh

prediksi kapasitas rill kemampuan keuangan daerah tahun 2017

sebesar Rp794.803.703.691,87 yang dapat dilihat pada tabel 3.18 berikut. Tabel 3.18 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo 2016-2017 Proyeksi 2016

Uraian Pendapatan

2017

1.434.761.558.031,26

1.570.422.259.654,23

Dana Perimbangan

936.274.443.215,00

1.050.022.653.697,16

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah PAD

165.403.800.000,00

170.862.125.400,00

333.083.314.816,26

349.537.480.557,08

313.131.993.069,26

328.788.592.722,73

Retribusi Daerah

2.175.000.000,00

2.283.750.000,00

Kekayaan Daereah Yang Dipisahkan Lain-Lain PAD Yang Sah

4.000.000.000,00

4.000.000.000,00

13.776.321.747,00

14.465.137.834,35

-

-

21.328.190.318,56

17.062.552.254,85

1.456.089.748.349,82

1.587.484.811.909,08

711.369.766.635,79

792.681.108.217,22

Pajak Daerah

Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda) Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran Total Penerimaan Dikurangi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kapasitas Riil

744.719.981.714,03

794.803.703.691,87

Sumber : Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo (RPJMD 2012-2017)

Berdasarkan tabel 3.18 tersebut kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tahun 2016 sebesar Rp744.71.981.714,03 akan ditambah dengan Belanja langsung

yang

Wajib

dan

Mengikat

serta

Prioritas

Utama

sebesar

Rp34.022.093.701,33 (sesuai RPJMD Tahun 2012-2017/ tabel 3.17), sehingga total belanja langsung diprediksi sebesar Rp778.742.075.415.362. Dengan proyeksi tersebut, penggunaan kapasitas rill kemampuan keuangan Provinsi Gorontalo relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan Provinsi lain, baik secara regional maupun Nasional, Namun dalam kerangka pendanaan

III-22


tersebut yang paling utama adalah sejauh mana kapasitas riil tersebut mampu menggerakkan sektor-sektor penunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan menggali seluruh sumber daya yang ada di Provinsi Gorontalo sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Gorontalo. Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Agar pemanfaatan dana efisien dan efektif, dalam perencanaan anggaran perlu memperhatikan dua hal yaitu: (1) tujuan, sasaran, hasil, manfaat dan indikator kinerja perlu ditetapkan secara jelas, (2) Penetapan prioritas kegiatan, perhitungan beban kerja dan penetapan harga satuan harus dilakukan secara efektif. 3.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Arah kebijakan pembiayaan, sebagaimana ketentuan yang telah diatur pada penjelasan pasal 17 ayat 3 dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pasal 83 ayat 2 berikut penjelasannya dalam Undang-undang Nomor33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka jumlah kumulatif defisit anggaran tidak diperkenankan melebihi 3 persen dari Produk Domestik Regional Bruto tahun bersangkutan. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahuntahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk ”menutup defisit” atau ”memanfaatkan surplus” anggaran. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran sering disebut sebagai penerimaan pembiayaan. Sebaliknya, pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut dengan pengeluaran pembiayaan.

Dengan

kata

lain

pembiayaan

menunjukkan

penerimaan

maupun

pengeluaran kas yang akan dibayar kembali atau diterima kembali. Dalam kondisi terjadi surplus maupun defisit sebagai hasil perhitungan total pendapatan dibandingkan dengan total belanja maka pemerintah akan dihadapkan pada kebijakan: 1) untuk memanfaatkan surplus dalam pengeluaran pembiayaan untuk menghasilkan manfaat yang optimal dan atau 2) untuk mencarikan sumber penerimaan pembiayaan untuk menutupi defisit. Selanjutnya dalam keadaan surplus kebijakan pengeluaran pembiayaan yang ditempuh dapat berupa : 1) Pembentukan dana cadangan;

III-23


2) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; 3) Pembayaran pokok utang; dan 4) Pemberian pinjamaan daerah. Pada situasi defisit maka kebijakan penerimaan pembiayaan yang

ditempuh dapat

berupa: 1) Penggunaan silpa; 2) Pencairan dana cadangan; 3) Hasil penjualan kekayaan negara yang dipisahkan; 4) Penerimaan pinjaman daerah; dan

5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman. Terkait dengan hal tersebut, dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2013, berdasarkan hasil pemeriksaan

BPK-RI

realisasi

pembiayaan

netto

mencapai

sebesar

Rp91,032,865,654.74 ditambah dengan surplus dari pendapatan dikurangi belanja sebesar Rp1,739,151,794.13, maka Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenan Tahun 2013 adalah sebesar Rp92,772,017,448.87. Sementara pada Tahun 2014 (sebelum pemeriksaan BPK-RI), Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenan Tahun 2014 adalah sebesar Rp95,606,023,995.40, sedangkan proyeksi/target Tahun 2016 didasarkan pada realisasi dan target tahun sebelumnya serta proyeksi pada RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017. Realisasi dan proyesi/target pembiayaan daerah Tahun 2013-2016 akan diuraikan pada Tabel 3.19 berikut.

III-24


Tabel 3.19 Realisasi Dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2013-2016

NO

Realisasi 2013 URAIAN

Realisasi 2014 (Sebelum Proyeksi/Target Tahun Audit BPK-RI) 2015

Proyeksi/Target Tahun 2016

1 PENDAPATAN

1.052.555.928.696,13

1.207.338.807.294,53

1.419.850.510.742,25

1.458.619.233.693,68

2 BELANJA

1.050.816.776.902,00

1.204.504.800.748,00

1.468.732.072.042,25

1.469.947.424.012,24

1.739.151.794,13

2.834.006.546,53

(48.881.561.300,00)

(11.328.190.318,56)

101.032.865.654,74

92.772.017.448,87

58.881.561.300,00

21.328.190.318,56

101.032.865.654,74

92.772.017.448,87

58.881.561.300,00

21.328.190.318,56

10.000.000.000,00

0,00

10.000.000.000,00

10.000.000.000,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan

10.000.000.000,00

0,00

10.000.000.000,00

10.000.000.000,00

Pembiayaan neto

91.032.865.654,74

92.772.017.448,87

48.881.561.300,00

11.328.190.318,56

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenan

92.772.017.448,87

95.606.023.995,40

0,00

0,00

SURPLUS/DEFISIT PEMBIAYAAN DAERAH

1 Penerimaan pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

1.1 sebelumnya (SiLPA) 1.2 Pencarian dana cadangan 1.3 Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan 1.4 Penerimaan pinjaman daerah 1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman Penerimaan Kembali Investasi Jangka Pendek Berupa

1.6 Deposito 1.7 Penerimaan piutang daerah Jumlah penerimaan pembiayaan

2 Pengeluaran pembiayaan 2.1 Pembentukan dana cadangan 2.2 Penyertaan modal (Investasi) daerah Investasi jangka pendek berupa deposito

2.3 Pembayaran pokok utang 2.4 Pemberian pinjaman daerah 2.5 Penguatan Modal Pemerintah Daerah

Sumber : Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo telah berusaha untuk mengurangi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenan dari tahun ke tahun. Upaya yang dilakukan antara lain dengan membuat proyeksi pendapatan daerah sesuai dengan perkembangan realisai tahun-tahun sebelumnya dan dengan melihat potensi yang ada. Pada sisi belanja dilakukan efisiensi dan efektifitas, tanpa mengabaikan penyerapan belanja daerah. Dari beberapa upaya yang telah dilakukan tersebut, sehingga pada Tahun 2016 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenan diprediksi sebesar Rp21,328,190,318.56, sedangkan pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00.

III-25


BAB VI PENUTUP

Prioritas dan fokus utama Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2016 adalah untuk penanganan permasalahan pembangunan yang mendesak, seperti infrastruktur, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas pendidikan serta meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui pemberian dan penyaluran berbagai bantuan untuk meningkatkan sektor pertanian, perikanan, peternakan, UMKM, dan Koperasi dalam konteks ekonomi kerakyatan. RKPD tahun 2016 ini menjadi penjabaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Gorontalo 2012 – 2017 untuk tahun keempat. Dengan demikian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 akan didorong untuk percepatan pencapaian sasaran target pembangunan yang pencapaiannya masih jauh dibawah target indikator kinerja yang telah ditetapkan. RKPD tahun 2016 merupakan dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2016 yang dipusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan tahunan. Dalam pelaksanaannya RKPD tahun 2016, menetapkan kaidah-kaidah yang menjadi komitmen bagi seluruh stakeholder baik yang langsung menjadi pelaksana program kegiatan maupun pihak lain yang ikut berperan dalam pembangunan, yaitu : 1. Seluruh SKPD Provinsi Gorontalo dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota serta seluruh pelaku pembangunan di Gorontalo, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2016

secara

sinergis

dan

terintegrasi.

Untuk

memaksimalkan

pendanaan

pembangunan, peran serta kontribusi masyarakat dan dunia usaha perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan. 2. Dalam penyusunan RAPBD Tahun 2016, RKPD Tahun 2016 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAAPBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016, hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Provinsi Gorontalo. 3. Untuk mengoptimalkan sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan program-program

dan

kegiatan-kegiatan

pembangunan,

yang

pendanaannya

bersumber dari APBD, APBN/BLN/PHLN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap SKPD harus menyusun dan membuat RENJA SKPD masing-masing, sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan Tahun 2016. 4. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan, agar difasilitasi melalui Forum SKPD serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan

VI-1


(MUSRENBANG), sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas, dapat terakomodasi secara baik. Untuk itu, tim penyusun RKPD 2016 harus mengawal secara seksama aspirasi dan kepentingan masyarakat mulai dari tingkat desa hingga tingkat pusat di dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG). 5. Setiap SKPD wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2016 sebagaimana Tupoksi masing - masing dan melakukan koreksi serta perbaikan yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara

berkala

setiap

bulan

kepada

Gubernur,

melalui

Biro

Pengendalian

Pembangunan dan Ekonomi, Badan Keuangan dan BAPPEDA Provinsi Gorontalo sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi ,integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan. 6. Akhir tahun anggaran 2016, setiap kepala SKPD wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RKPD Tahun 2016, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing. Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Gubernur melalui Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi, Badan Keuangan dan BAPPEDA Provinsi Gorontalo. 7. Renja SKPD yang telah dibahas dalam Pra Musrenbangda dan Musrenbangda Provinsi tahun 2015, menjadi lampiran Matriks RKPD tahun 2016. Karena itu, dengan tidak mengurangi urgensi tupoksi SKPD, maka acuan asistensi RKA sekaligus RAPBD 2016 seluruhnya

berpatokan

pada

hasil

Musrenbangda

2015.

Artinya,

usulan

program/kegiatan Musrenbangda 2015 akan menjadi prioritas utama dalam RAPBD 2016; 8. Dalam rangka mewujudkan sinkronisasi program antara Kabupaten/Kota dan Provinsi, maka RKPD Provinsi Gorontalo tahun 2016 merupakan pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Kabupaten/Kota tahun 2016. 9. RKPD Tahun 2016 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2016. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas serta efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

GUBERNUR GORONTALO,

RUSLI HABIBIE

VI-2

TABEL 5.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD (STOCK USULAN KABUPATEN KOTA TAHUN 2016 DAN ASPIRASI MASYARAKAT)

RENCANA TAHUN 2016 (STOCK PROGRAM) KODE

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN

1

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

2

3

LOKASI

TARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF

SUMBER DANA

4

5

6

7

PSDA 1

1

1

03.01

24

1 03.01

24

Rehabilitasi / Peningkatan jaringan Irigasi Pertanian -

1

1

03.01

28

1 03.01

28

17,148,867,000

Jumlah panjang Penanganan Jaringan Irigasi yang rehabilitasi / yang ditingkatkan

Rehab Jaringan Irigasi DI. Lomaya Rehab Jaringan Irigasi DI. Alale Rehab D.I Polohungo Rehab D.I Hunggaluwa Rehab D.I Marisa II Rehab D.I Molamahu Rehab D.I Moahudu Rehab D.I Tunggulo Rehab D.I Molowahu Rehab D.I Toidito Rehab D.I Molotuboloo Kiki Rehab D.I Bina Jaya Rehab D.I Rehab Bendung Tonala Rehab D.I Rehab Bendung Prima Rehab D.I Rehab Bendung Modelidu Rehab D.I Rehab Bendung Paris Peningkatan Pengairan irigasi sawah Desa Wubudu Peningkatan tanggul dan saluran irigasi Desa Bubalango dan Desa Deme II Perbaikan Irigasi Desa Bualemo Perbaikan Saluran Irigasi Tolite Jaya* Perbaikan Saluran Irigasi Ilotunggula* Pembangunan Bendung Dsn. Moliliulo Ds. Tangga Barito* Pembangunan Jaringan irigasi Primer D.I Moliliulo* Perbaikan Bendungan Paguyaman akibat longsor Lanjutan Pembangunan Tanggul/Tebing Sungai Popayato Saluran Pembuangan di Desa Patuhu Pembangunan Bendungan Karangetan di desa Padengo Kec. Dengilo Infrastruktur Khususnya Air untuk peternakan di Kecamatan Randangan (Kawasan Strategis Provinsi) Pembangunan Saluran Tertier di Desa Molosipat + 500 M Peningkatan Pengairan irigasi sawah Desa wubudu Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Irigasi Tersebar (17.131 Ha di 29 DI) Peningkatan tanggul dan saluran irigasi Desa Bubalango dan Desa Deme II Peningkatan saluran irigasi, pembangunan tanggul dan normalisasi sungai Perbaikan Irigasi Desa Tenilo Perbaikan Saluran Irigasi

Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Pra Musrenbang 2015 Hasil Pra Musrenbang 2015 Hasil Pra Musrenbang 2015 Hasil Pra Musrenbang 2015 Hasil Pra Musrenbang 2015 Reses 2014 Reses 2014 Reses 2014 Reses 2014 Reses 2014 Reses 2014 Reses 2014 Reses 2014 Reses 2014 Reses 2014 Reses 2014

17,148,867,000 Kab. Bone Bolango Kab. Bone Bolango Tolangohula Limboto Limboto Barat Pulubala Tabongo Limboto Barat Tibawa Pulubala Mootilango Tongohula Tongohula Asparaga Asparaga Mootilango Kab. Gorut Kab. Gorut Kwandang Kab. Gorut Tolinggula, Gorut Tolinggula, Gorut Kab. Boalemo Kab. Boalemo Asparaga, kab. Gorontalo

Reses 2014 Asparaga, kab. Gorontalo

- Pembangunan Saluran irigasi sepanjang 700 m agar di akomodir APBN Balai Sungai Tahun 2015

Reses 2014

Penyusunan Dokumen Perencanaan Serta Pengawasan Teknis Pengendalian Daya Rusak Air

300 Ha

Kab. Pohuwato Kab. Gorut Kab. Gorut Kab. Gorut Kwandang Kab. Gorut Kwandang Kab. Gorut Tolinggula, Gorut

Aparaga Desa Prima / Bululi Kab. Gorontalo Reses 2014 Kab. Gorontalo Reses 2014 Kab. Bone Bolango

Program Pengendali Banjir 16

1,500,000,000 500,000,000

Kab. Pohuwato Kab. Pohuwato Kab. Pohuwato Kab. Pohuwato

- Perbaikan Bendungan Paguyaman akibat longsor

- Pembangunan Saluran air dikawasan padat pemukiman Desa Gandasari - Perbaikan Saluran Jaringan Irigasi Lomaya 1

404,466,273,000

Program Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya

27

KRITERIA

6,327,406,000

6,327,406,000

2,494,055,000 1500 m 387,317,406,000

Dokumen Perencanaan dan Pengawasan

- Study Lingkungan Pembangunan Embung / folder Kawasan Kota Gorontalo - SID pengendali Banjir wilayah Kota Gorontalo

Halaman 1

Provinsi Gorontalo

800,000,000

Kota Gorontalo Kota Gorontalo

500,000,000 300,000,000

APBD

RTRW PROGRAM DED/FS/MP/ PROV RPJMD RTBL/ KAB/KOTA 8

9

10

KESIAPAN LAHAN 11




1 1

1 03.01

2 28

12

Pembangunan Pengamanan badan sungai dan tebing

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN LOKASI


4

5

3 Jumlah panjang Pembangunan Pengaman Sungai dan tebing

KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF 6

KRITERIA

SUMBER DANA

7

242,990,000,000

- Rekonstruksi saluran sekunder Delo

Kota Gorontalo

3,000,000,000

- Peningkatan Saluran Pembuang Lodelombongo

Kota Gorontalo

15,000,000,000

- Peningkatan Saluran Kota Ambarawa

Kota Gorontalo

2,000,000,000

- Konstruksi Saluran Tanggilolipu

Kota Gorontalo

500,000,000

- Konstruksi Saluran Jalan Sultan Botutihe

Kota Gorontalo

1,200,000,000

- Rekonstruksi Tanggul Sungai/Kali Kel. Pohe

Kota Gorontalo

650,000,000

- Penanganan Tebing Rawan Longsor Kel. Leato Utara - Leato Selatan

Kota Gorontalo

1,500,000,000

- Pembangunan Konstruksi cek dam keluarahan Tenilo

Kota Gorontalo

2,500,000,000

- Penanganan Pendangkalan Area Muara

Kota Gorontalo

10,000,000,000

- Pembangunan Embung Di kawasan Kota Gorontalo

Kota Gorontalo

5,000,000,000

- Pembangunan Folder banjir Di kawasan Kota Gorontalo

Kota Gorontalo

7,000,000,000

- Normalisasi dan perkuatan tebing sungai marisa kec. Limboto barat

Kab. Gorontalo

- Normalisasi dan Perk. Tebing Sungai Monggelomo

Kab. Gorontalo

- Normalisasi sungai pilomalula dan pembuatan tanggul banjir sepanjang 500 m

Kab. Gorontalo

- Normalisasi sungai bua, Pembuatan Cekdam dan perkuatan tebing

Kab. Gorontalo

- Pembuatan tanggul Tanah Desa Rojonegoro Pembangunan Tanggul Tanah dan Perkuatan tebing desa pilolalenga kec. Bongomeme kab. Gorontalo - Normalisasi dan Perkuatan Sungai Lamu (Blkng Polres Boalemo)

Kab. Boalemo

Kab. Boalemo

APBD

APBD/ APBN

Kab. Gorontalo

- Normalisasi dan Perkuatan Tebing SuNgai Ohulingo

Kab. Boalemo

- Pembuatan tanggul Pas. Batu Sungai Paguyaman

Kab. Boalemo

5,000,000,000

- Pembuatan tanggul Tanah Desa Rojonegoro

Kab. Boalemo

500,000,000

- Rehab Bronjong Dusun Botuliodu, desa Bendungan Kec. Mananggu Kab. Boalemo

Kab. Boalemo

500,000,000

- Normalisasi dan Pembuatan Tanggul Sungai ohulingo

Kab. Boalemo

1,500,000,000

- Normalisasi Sungai Tilamuta

Kab. Boalemo

2,000,000,000

- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Lamu (Blkng Polres Boalemo)

Kab. Boalemo

300,000,000

- Normalisasi dan Perkuatan Tebing SuNgai Ohulingo

Kab. Boalemo

500,000,000

- Normalisasi dan Perkuatan Tebing SuNgai Ayuhulalo

Kab. Boalemo

1,000,000,000

- Pembuatan tanggul Tanah Desa Rojonegoro

Kab. Boalemo

500,000,000

- Normalisasi dan Pembuatan Tanggul Sungai Odemito

Kab. Boalemo

1,000,000,000

- Normalisasi dan Pembuatan Tanggul Sungai Poluo

Kab. Boalemo

1,000,000,000

- Normalisasi dan Pembuatan Tanggul Sungai Olunga

Kab. Boalemo

1,000,000,000

- Perkuatan tebing dan tanggul sungai Desa Tumba Beringin Jaya

Kab. Gorut

8,000,000,000

- Perkuatan tebing dan tanggul sungai buloila

Kab. Gorut

12,000,000,000

- Perkuatan tebing dan tanggul sungai tolinggula (Sembihingan)

Kab. Gorut

8,000,000,000

- Perkuatan tebing dan tanggul sungai Ginta

Kab. Gorut

16,000,000,000

- Perkuatan tebing dan Tanggul Pengaman Sungai dudepo

Kab. Gorut

18,880,000,000

- Perkuatan tebing dan Tanggul Sungai Ladapa

Kab. Gorut

16,000,000,000

- Perkuatan tebing dan Tanggul Pengaman Sungai Desa Hulawa

Kab. Gorut

5,600,000,000

- Perkuatan tebing dan Tanggul Pengaman Sungai Lilomonu

Kab. Gorut

16,000,000,000

- Perkuatan tebing dan Tanggul Pengaman Sungai Posso

Kab. Gorut

APBN

- Perkuatan tebing dan tanggul Sungai Kanto

Kab. Gorut

APBN

- Perkuatan tebing dan tanggul Sungai Bubode

Kab. Gorut

- Tanggul Pengaman belakang SMPN 5 Sumalata

Kab. Gorut

2,960,000,000

Kab. Gorut

16,000,000,000

- Perkuatan tebing dan tanggul Sungai Soklat (Desa Durian) - Perkuatan tebing dan tanggul Sungai Andagile

masuk kewenangan BWS I SULUT

APBN

Kab. Gorut

APBN

- Perkuatan Tebing Sungai Makarti Jaya

Kab. Pohuwato

5,000,000,000

- Penanggulangan Banjir Desa Bohusami

Kab. Pohuwato

3,000,000,000

- Perkuatan Tebing Sungai Kalimas

Kab. Pohuwato

3,000,000,000

- Perkuatan Tebing Sungai Taluduyunu

Kab. Pohuwato

- Perkuatan tebing sungai lemito

Kab. Pohuwato

- Perkuatan Tebing Sungai Popayato

Kab. Pohuwato

- Penaggulangan Banjir Sungai Bolango

Kab. Pohuwato

- Pembuatan Tanggul Sungai Milangodaa

Kab. Pohuwato Halaman 2


9

10

KESIAPAN LAHAN 11





1

2 - Normalisasi Sungai Tumbulilato

3

4 Kab. Bone Bolango

- Normalisasi Sungai Desa Tilangohula

Kab. Bone Bolango

- Normalisasi Sungai Bilungala

Kab. Bone Bolango

- Normalisasi Sungai Dan Perkuatan Sungai Olele

Kab. Bone Bolango

- Perkuatan Tebing Sungai Taludaa

Kab. Bone Bolango

- Pembangunan Tanggul banjir sungai kawasan Blok Plan Perkantoran Prov

Kab. Bone Bolango

- Pembuatan Bronjong Desa Timbuolo timur dan Timbuolo tengah kec. Botupingge

Kab. Bone Bolango

- Perkuatan tebing Desa Panggulo

Kab. Bonebolango

- Pemeliharaan / pengamanan Danau Perintis (pengerukan Sendimen)

- Normalisasi Sungai Mokonou dan Sungai Tudi di Kecamatan Anggrek (akibat Banjir) - Normalisasi Sungai Lolambango Ds. Limbato - Pembangunan Cek Dam Panggulo (Poligon) - Pembangunan Cek Dam Bulontala Suwawa Selatan - Normalisasi Sungai Bulontala - Pembangunan Tanggul Pasangan Batu Desa Bondaraya - Perkuatan Tebing Sungai Desa Mopuya - Perkuatan Tebing Sungai pengaman Jembatan Bulobulondu - Perkuatan Tebing Sungai Bolango


SUMBER DANA

5

6

7

Kab. Bone Bolango

- Pembuatan Bronjong desa luwohu Kec. Botupingge

- Normalisasi Sungai Potanga di Desa Bualo


Kab. Bone Bolango

- Normalisasi sungai bone

- Pembuatan Tanggul Sungai Buladu di belakang SMP Sumalata timur

Kab. Bonebolango Hasil Rakorbang 2015 Kab Gorut Hasil Rakorbang 2015 Kab Gorut Hasil Rakorbang 2015 Kab Gorut Hasil Rakorbang 2015 Tolinggula, Gorut Hasil Rakorbang 2015 Kab. Bone Bolango Hasil Rakorbang 2015 Kab. Bone Bolango Hasil Rakorbang 2015 Kab. Bone Bolango Hasil Rakorbang 2015 Kab. Bone Bolango Hasil Rakorbang 2015 Kab. Bone Bolango Hasil Rakorbang 2015 Kab. Bone Bolango

1,000,000,000 1,000,000,000 1500 mtr

800,000,000

5000 mtr

2,700,000,000

1650 mtr

1,400,000,000 5,000,000,000

2000 mtr

10,000,000,000

2000 mtr

3,000,000,000

300 mtr 6000 mtr

- Perkuatan Tebing Sungai Bone

Hasil Rakorbang 2015 Kab. Bone Bolango Hasil Rakorbang 2015 Kab. Bone Bolango

- Normalisasi Sungai Panggulo*

Hasil Rakorbang 2015 Kab. Bone Bolango

2000 mtr

- Rehabilitasi Sungai 1000 m

Kec. Tilongkabila Desa Hasil Rakorbang 2015 Miranti

1,000,000,000

- Normalisasi Sungai

Hasil Rakorbang 2015 Kec. Tapa Desa Dunggala

1,000,000,000

- Normalisasi Sungai

Hasil Rakorbang 2015 Kec. Tapa Desa Langge

1,000,000,000

- Normalisasi Sungai Polangguwa

Hasil Rakorbang 2015 Kec. Tapa Desa Meranti

- Pembuatan Bronjong Perkuatan Tebing Sungai Bone


- Pembangunan Tanggul Pasang Batu (bronjong) 450 m

Hasil Rakorbang 2015 Kec. Pinogu Kec. Pinogu Desa Dataran Hasil Rakorbang 2015 Hijau Hasil Pra Musrenbang 2015 Kab. Bone Bolango Hasil Pra Musrenbang 2015 Kab. Bone Bolango

- Pembangunan Tanggul Pasang Batu (bronjong) 450 m - Rehab. Tanggul sungai Peapato Kec. Kabila* - Normalisasi Sungai Peapato Kec. Kabila* - Pelaksanaan Konstruksi Sungai Talumelito - Pelaksanaan Konstruksi Sungai Bionga - Pelaksanaan Konstruksi Sungai Moloupo - Pelaksanaan Konstruksi Sungai Marisa - Pelaksanaan Konstruksi Sungai Tahele - Pelaksanaan Konstruksi Sungai Pilolalenga

1,000,000,000

1,000,000,000

- Penataan Talud Pengaman Pantai Kel. Leato Selatan - Penataan Pantai Pohe – Tanjung Kramat

Hasil Pra Musrenbang 2015 Kec. Hulonthalangi

- Penataan Pantai Wisata Tamboo

Hasil Pra Musrenbang 2015 Kel. Leato Selatan Kec. Dumbo Raya Hasil Pra Musrenbang 2015 Kab. Boalemo

- Rehab Bronjong Dusun Botuliodu, desa Bendungan Kec. Mananggu Kab. Boalemo

2,000,000,000

Hasil Rakorbang 2015 Tibawa Hasil Rakorbang 2015 Dungaliyo

Hasil Pra Musrenbang 2015 Kel. Leato Utara & Kel. Leato Selatan Hasil Pra Musrenbang 2015 Kel. Tanjung Kramat ( RW 02 ) Hasil Pra Musrenbang 2015 Kec. Dumbo Raya

- Pembuatan Sudetan Sungai Tutulo

1,000,000,000

1,000,000,000

Hasil Pra Musrenbang 2015 Kel. Dembe II ( RT 02 / RW 01 dan RT 02/RW 02) Hasil Pra Musrenbang 2015 Kel. Ipilo

- Pembuatan tanggul Pas. Batu Sungai Paguyaman*

1,000,000,000

Hasil Rakorbang 2015 Limboto/Limbar Hasil Rakorbang 2015 Limboto Barat

- Pasangan Batu Sungai Tamalate

- Rehabilitasi Tanggul Abrasi Pantai Tanjung Kramat

1,000,000,000 1000 Meter

1,000,000,000

Hasil Pra Musrenbang 2015 Kota Gorontalo

- Pasangan Batu Talud Penahan Longsor & Pasangan - Bronjong

6000 mtr

Hasil Rakorbang 2015 Telaga Biru Hasil Rakorbang 2015 Limboto

- Pembangunan Cek Dam Kel. Pohe*

- Pasangan Bronjong Sungai Tamalate

KRITERIA

Hasil Pra Musrenbang 2015 Kab. Boalemo Hasil Pra Musrenbang 2015 Kab. Boalemo Halaman 3

1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 3000

APBN 500,000,000


9

10

KESIAPAN LAHAN 11





1

2 - Perkuatan tebing sungai tilamuta*

3 4 Hasil Pra Musrenbang 2015 Kab. Boalemo Hasil Pra Musrenbang 2015 Kab. Boalemo

- Normalisasi Sungai Bongo Ds. Mekar Jaya - Ds.Harapan*

Hasil Pra Musrenbang 2015

- Perkuatan tebing dan normalisasi sungai dulupi *

- Rehabilitasi Talud Muara Sungai Bumbulan Kec. Paguat - Penanggulangan Banjir Sungai Makarti Kec. Taluditi - Pembangunan Tanggul dan Bronjong di Pinggiran Sungai Kalimas Marisa IV - Lanjutan Pembangunan Tanggul/Tebing Sungai Popayato - Saluran Pembuangan di Desa Patuhu - Pembuatan tanggul sungai Balayo-Padengo - Penanggulangan banjir sungai Taluduyunu - Perkuatan tebing sungai Malango - Perkuatan tebing/Pembangunan Bronjong desa Panca Karsa II - Pemeliharaan sungai desa Manunggal Karya - Pembuatan tanggul desa Imbodu - Pembuatan Bronjong/Tanggul Dusun Kemiri Desa Lemito Utara - Pembuatan Bronjong Dusun Potanga Desa Wonggarasi Tengah - Penanggulangan banjir sungai milangodaa - Penanggulangan banjir sungai dudewulo Popayato Barat - Rehabilitasi Talud Muara Sungai Bumbulan Kec. Paguat - Penanggulangan Banjir Sungai Makarti Kec. Taluditi

- Normalisasi Sungai Polangguwa Kec. Tapa Desa Donggala - Pembuatan Bronjong Perkuatan Tebing Sungai Bone Desa Bulontala - Pembangunan Tanggul Pasang Batu (bronjong) Kec. Pinogu - Perbaikan Talud Jembatan di sisikanan jembatan Desa Pelita Jaya

1

1

03.01

28

09

Hasil Rakorbang 2015 Kab. Pohuwato Hasil Rakorbang 2015 Kab. Pohuwato Hasil Rakorbang 2015 Kab. Pohuwato Hasil Rakorbang 2015 Kab. Pohuwato Hasil Rakorbang 2015 Kab. Pohuwato Reses 2014 Kab. Boalemo

Reses 2014 Kab. Gorut Reses 2014 Kab. Gorut

- Normalisasi Sungai Kec. Tapa Desa Dunggala

APBN

Hasil Rakorbang 2015 Kab. Pohuwato Hasil Rakorbang 2015 Kab. Pohuwato

- Normalisasi Sungai di Desa Wubudu

- Normalisasi Sungai Kec. Tapa Desa Langge

Reses 2014 Kab. Gorut Reses 2014 Kab. Bone Bolango

1000 Meter

Reses 2014 Kab. Bone Bolango Reses 2014 Kab. Bone Bolango

1,000,000,000


1,000,000,000


1,000,000,000 1,000,000,000 450 m

- Pembangunan Tanggul Pasang Batu (bronjong) Kec. Pinogu Desa Dataran Hijau


450 meter

- Pembuatan Bronjong/tanggul dari Desa Dunggala ke perbatasan Desa Talumopatu

Reses 2014 Kab. Bone Bolango

200 Meter

Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai -

7 5,000,000,000


Reses 2014 Kab. Pohuwato Reses 2014 Kab. Gorut

- Normalisasi Sungai Kec. Tapa Desa Meranti

6


- Lanjutan Pembangunan Tanggul/Tebing Sungai Popayato - Pembuatan Tanggul di belakang SMP Sumalata timur

- Rehabilitasi Sungai Kec. Tilongkabila Desa Miranti

SUMBER DANA


Reses 2014 Kab. Boalemo Reses 2014 Kab. Boalemo

- Normalisasi Sungai di Kecamatan Anggrek dan Tomilito

5 5 km



- Pembangunan Tanggul dan Bronjong di Pinggiran Sungai di Kec. Paguat

- Peningkatan saluran irigasi, pembangunan tanggul dan normalisasi sungai Kec. Anggrek


Pembangunan Penahan Abrasi Pantai Tilamuta Pembangunan Penahan Abrasi Pantai Botumoito Pengamanan Pantai Bulontio Barat Pengamanan Pantai Desa Windu Pengamanan Pantai Buluwatu Pengamanan Pantai Ponelo Pengamanan Pantai Katialada Pengamanan Pantai Tolinggula Pantai Pengaman pantai imana Pengaman Pantai Dumolodo

Kab. Boalemo Kab. Boalemo Kab. Gorut Kab. Gorut Kab. Gorut Kab. Gorut Kab. Gorut Kab. Gorut Kab. Gorut Kab. Gorut

Halaman 4

10 Meter

143,527,406,000

Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai

KRITERIA

2,000,000,000 1,000,000,000 8,000,000,000 8,400,000,000 8,000,000,000 16,000,000,000 8,000,000,000 16,000,000,000 8,000,000,000 8,000,000,000


9

10

KESIAPAN LAHAN 11





1 -

1 .1.03 .01.

15

1 .1.03 .01.

15

15

09

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan pengawasan pembangunan Jalan dan jembatan

11

15

Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Reses 2014 Reses 2014 Reses 2014

4 Kab. Gorut Kab. Gorontalo Kab. Gorontalo Kab. Gorontalo Kab. Gorontalo Kab. Gorut Kab. Boalemo Kab. Pohuwato Kab. Pohuwato Kab. Pohuwato Kab. Gorut Kab. Gorut Kab. Gorut


SUMBER DANA

5

6

7

12

Duhiadaa - Imbodu (Pelebaran) Gorontalo-Batudaa (Pelebaran) Batudaa-Isimu (Pelebaran) Molombulahe-Bubaa (Pembangunan) Tangkobu - Pentadu Motolohu - Marisa IV Pelebaran Ruas Gorontalo - Tulabolo Proyek Pelebaran Jalan Kecamatan Batudaa di Barengi dengan pembuatan saluran atau drainase Perbaikan Jalan dari Biluhu ke Desa Bongo

Pembangunan Jalan Strategis Provinsi


9

8,000,000,000

2,800,000,000 3,000,000,000 20,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000

APBN APBN APBN

6,327,406,000

525,425,000,000 491,925,000,000 Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan

Studi lingkungan Jalan Tenilo Iluta studi lingkungan Jalan Gorontalo- Biluhu - Tilamuta Perencanaan Jembatan Bogo-bogo Perencanaan Jembatan Tulabolo Perencanaan Jembatan Tapadaa Studi Rekayasa dan Pengembangan Jaringan Jalan Kawasan Kota Gorontalo Studi Lingkungan Jalan Perkotaan

Pembangunan Jalan Provinsi -

1 .1.03 .01.

3


BINA MARGA Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

-

1 .1.03 .01.

2 Pengaman Pantai Hutokalo Abrasi Pantai Desa Bilato Abrasi Pantai Dan Desa Taulaa Abrasi Pantai Desa Lobuto Timur Abrasi Pantai Desa Biluhu Tengah Pengamanan Pantai Desa Topi Pembangunan Tanggul Pantai sepanjang 1000 M Desa Potanga dan 1000 M Desa Dutula Kelanjutan Pembangunan Abrasi Pantai paguat Pembangunan Tanggul Abrasi Torosiaje Pembangunan Tanggul Abrasi Trikora Pembuatan Pemecah Ombak di Pantai Sumalata timur desa Buladu Peningkatan tanggul dan saluran irigasi Desa Bubalango dan Desa Deme II Sumalata Timur Pembangunan tanggul untuk menahan abrasi pantai BIAWU Desa Topi Windu

KRITERIA

8 Dok Kab. Gorontalo

5,000,000,000

Prov. Gorontalo

Kota Gorontalo Kota Gorontalo

500,000,000

75,000,000,000

Jumlah panjang Pembangunan Jalan Provinsi Kab. Pohuwato Kab. Gorontalo Kab. Gorontalo Kab. Boalemo Kab. Boalemo Kab. Pohuwato Kab. Bone Bolango Reses 2015 Kab. Gorontalo Reses 2015 Kab. Gorontalo

5 5 5 5 5 5 5

Jumlah panjang Pembangunan Jalan Strategis Provinsi Kab. Pohuwato Kab. Pohuwato Kab. Gorontalo Utara

- Daenaa - Boalemo - Jl Moluo - Molingkapoto (By Pass) - Jl. Akses Perikanan Dambalo Pantai - Peningkatan Jalan By Pass

Kab. Gorontalo Utara Kab. Gorontalo Utara Kab. Gorontalo Utara

- Peningkatan Jalan Poso - Pakuku - Boalemo


-

Kab. Gorontalo Utara Kab. Gorontalo Kab. Gorontalo Kab. Gorontalo Kab. Boalemo Kab. Boalemo Kab. Boalemo Kab. Boalemo Kota Gorontalo Kota Gorontalo Kota Gorontalo Kota Gorontalo Kota Gorontalo


APBD

9,000,000,000


Halaman 5

APBD

12,500,000,000 12,500,000,000 12,500,000,000 12,500,000,000 12,500,000,000 12,500,000,000 12,500,000,000

309,205,000,000

- Jalan menuju Pelabuhan Paguat - Jl. Menuju TPA Pohuwato - Posso-Pakuku-Daenaa - Jl. Papualangi - Cempaka Putih

Pelebaran Kantor Bupati Gorontalo Utara Satria Jl. Masuk TPA Molantadu Jl. Akses Depan Pabrik Gula Jalan Lintas Selatan Kab. Boalemo Jalan Bukit Karya - Limbatihu Jl. Sukamulya - Saritani Jl. Saritani - Tangga II Jl. Beringin dan Jl. Rambutan (Akses Terminal Baru) Jl. Kancil Jl. Botuliyodu Jl. Barito - Jl. Iloponu - Jl. Tinaloga Jl. Birgen Piola Isa

APBD

500,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000

APBN 5,750,000,000

5 Km 6 Km 6 Km 6 Km

10,000,000,000 12,000,000,000 12,000,000,000 10,000,000,000 21,500,000,000 3,600,000,000 7,200,000,000 13,750,000,000 4,680,000,000

17 Dok

10

KESIAPAN LAHAN 11





1

2 -

3

4 Kota Gorontalo Kota Gorontalo Kota Gorontalo Kab. Bone Bolango

Jl. Sasuit Tubun Jl. Akses Menuju Kantor Gubernur Jl. Katamso

Peningkatan Jalan Ruas Sp. Buata - Duano - Peningkatan Jalan Ruas Sp. Aladi - Tulabolo - Peningkatan Jalan Ruas Sp. Olohuta - Bulotalangi



SUMBER DANA

5

6

7

825,000,000 4,500,000,000 3,500,000,000 15,000,000,000

Kab. Bone Bolango

25,000,000,000

Kab. Bone Bolango

7,000,000,000

- Peningkatan Jalan Ruas Sp. Toto Utara - Permata - Pembangunan Jalan Lonuo Kec. Tilong Kabila - Peningkatan Jalan Ruas Sp. Tapa - Atinggola

Kab. Bone Bolango

3,000,000,000

- Peningkatan Jalan Ruas Sp. Kantor Bupati - Danau Perintis (Jl. Prof. Dr. BJ Habibie) - Peningkatan Jalan Ruas Sp. Bandungan - Logalo

Kab. Bone Bolango

15,000,000,000

Kab. Bone Bolango

15,000,000,000

- Peningkatan Jalan Ruas Sp. Bunuo - Suka Makmur - Jl. Poros Tapadaa - Peningkatan Jalan Ruas Sp. Tulabolo - Pinogu - Peningkatan jalan Ruas Sp. Lomaya - Mongiilo

Kab. Bone Bolango Kab. Bone Bolango Kab. Bone Bolango

10,000,000,000

Kab. Bone Bolango

16,000,000,000

- Peningkatan Jalan Sp. Danau Perintis - Sungai Bone (Riverside) - Peningkatan Jalan Ruas Sp. Danau Perintis - Lombongo

Kab. Bone Bolango

25,000,000,000

Kab. Bone Bolango

20,000,000,000

- Pembangunan Jalan Ruas Sp. Bulobulondu - Kabila Bone - Pembangunan Ruas Jalan Talumolo-Duano

Kab. Bone Bolango

13,500,000,000

Kab. Bone Bolango Kab. Bone Bolango

Hasil Rakorbang 2015 Kota Gorontalo

- Jalan Tinaloga (Belum Diakomodir Jalan Strategis Provinsi) - Jalan Barito (Belum Diakomodir Jalan Strategis Provinsi)


- Pembangunan Ruas jalan Trans Torosiaje - Pembangunan Ruas jalan Bandara-Imbodu

Hasil Rakorbang 2015 Kab. Pohuwato

- Pembangunan Ruas jalan Pilolalenga-Biluhu Tengah - Peningkatan Jalan Pontolo-Panile-Daenaa

Hasil Rakorbang 2015 Kota Gorontalo Hasil Rakorbang 2015 Kab. Pohuwato Hasil Rakorbang 2015 Kab. Gorontalo Hasil Pra Musrenbang 2015 Kab. Gorontalo Utara

5 Km

10,000,000,000

- Peningkatan Jalan Akses Pariwisata Monano - Pembangunan Ruas jalan Gorontalo - Buata - Suwawa

Hasil Pra Musrenbang 2015 Kab. Gorontalo Utara

1,3 Km

2,400,000,000

- Peningkatan Jalan Prof. DR. BJ. Habibie - Peningkatan Jalan Lomaya - Kopi - Bolango Ulu

Hasil Pra Musrenbang 2015 Kab. Bone Bolango

1 km


12 km

- Pembangunan Jalan bulontala - Kabila Bone - Pembangunan Ruas jalan Pilolalenga-Biluhu Tengah*


11 km

- Peningkatan jalan Pentadio Barat - Talumelito * - Peningkatan Jalan Pangadaa - Bhakti

Hasil Pra Musrenbang 2015 Kab. Gorontalo

- Peningkatan Jalan Pongaila - Buhu - Peningkatan Jalan Parungi - Sidomulyo


- Peningkatan Jalan Lakea - Pangahu - Pembangunan Ruas Jalan Talumolo-Duano

Hasil Pra Musrenbang 2015 Kab. Gorontalo Hasil Pra Musrenbang 2015 Kota Gorontalo

2 km

4,000,000,000

- Jalan Tinaloga (Belum Diakomodir Jalan Strategis Provinsi) - Jalan Iloponu - Barito (Belum Diakomodir Jalan Strategis Provinsi)*


1,1 km

2,200,000,000


3 km

6,000,000,000

- Jalan Taman Anggrek I (Belum Diakomodir Jalan Strategis Provinsi)*


0,77 km

1,800,000,000


Hasil Pra Musrenbang 2015 Kab. Gorontalo Hasil Pra Musrenbang 2015 Kab. Gorontalo

Reses 2014 Kab. Boalemo

- Peningkatan Jalan Tambe - Tenilo Kecamatan Tilamuta - Lanjutan Pembangunan Tanggul/Tebing Sungai Popayato


- Pengaspalan Jalan Wanggarasi-Popayato, Randangan-Taluditi - Pembangunan Jalan di Dengilo dan Desa Karya Baru (Akses Perekonomian) - Peningkatan Jalan Marisa-Buntulia - Proyek Pelebaran Jalan Kecamatan Batudaa di Barengi dengan pembuatan saluran atau drainase

Reses 2014 Kab. Pohuwato

-

Perbaikan Ruas Jalan Ombulo Daenaa sepanjang 6 Km Perbaikan/pengaspalan Jalan Desa Otopade yang menghubungkan Dusun Rombongan dan Dusun Moldua (2 Km) Perbaikan /pengaspalan Jalan yang menghubungkan Jalan Desa menuju Pesantren Almuhajidin (900 m) Perbaikan Jalan menuju Dusun Ayula Kec. Bongomeme Ruas Jalan Boidu-Bulango Ulu agar di tangani Provinsi karena anggaran yang tidak mencukupi

5 km


- Untuk Pariwisata (Sail Tomini) di butuhkan sarana dan prasarana serta akses jalan ke Kecamatan Paguyaman Pantai dan Kecamatan Dulupi - Pengaspalan Jalan Lingkar di Lapangan Besar Kec. Botumoito

Reses 2014 Kab. Boalemo Reses 2014 Kab. Boalemo Reses 2014 Kab. Pohuwato Reses 2014 Kab. Pohuwato Reses 2014 Kab. Gorontalo Reses 2014 Reses 2014 Reses 2014 Reses 2014 HalamanReses 6 2014

Kab. Gorontalo Kab. Gorontalo Kab. Gorontalo Kab. Gorontalo Kab. Bone Bolango

KRITERIA RTRW PROGRAM DED/FS/MP/ PROV RPJMD RTBL/ KAB/KOTA 8

9

10

KESIAPAN LAHAN 11





1 1 .1.03 .01.

15

13

15

14

Reses 2014 Reses 2014 Reses 2014 Reses 2014 Reses 2014 Reses 2014 Reses 2014 Reses 2014 Reses 2014 Reses 2014 Reses 2014 Reses 2014 Reses 2014 Reses 2014

4 Kab. Bone Bolango Kab. Bone Bolango Kab. Bone Bolango Kab. Bone Bolango Kab. Bone Bolango Kab. Bone Bolango Kab. Bone Bolango Kab. Bone Bolango Kab. Bone Bolango Kab. Bone Bolango Kab. Bone Bolango Kab. Bone Bolango Kab. Bone Bolango Kota Gorontalo

Kab. Gorontalo Kab. Bone Bolango Kab. Bone Bolango Kab. Bone Bolango Kab. Gorontalo Kab. Gorontalo Kab. Gorontalo Kab. Gorontalo


SUMBER DANA

5

6

7

1500 m 1200 m 500 m 500 m 1000 m

Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Reses 2014 Reses 2014 Reses 2014 Reses 2014 Reses 2014 Reses 2014 Reses 2014 Reses 2014 Reses 2014 Reses 2014 Reses 2014 Reses 2014 Reses 2014 Reses 2014 Reses 2014 Reses 2014 Reses 2014

Halaman 7

Kab. Gorontalo Kab. Gorontalo Kab. Gorontalo Kab. Gorontalo Kab. Gorontalo Utara Kab. Gorontalo Utara Kab. Gorontalo Utara Kab. Gorontalo Utara Kab. Gorontalo Utara Kab. Pohuwato Kab. Pohuwato Kab. Gorontalo Kab. Bone Bolango Kab. Bone Bolango Kab. Bone Bolango Kab. Pohuwato Kab. Pohuwato Kab. Pohuwato Kab. Pohuwato Kab. Gorontalo Utara Kab. Gorontalo Utara Kab. Gorontalo Utara Kab. Gorontalo Utara Kab. Gorontalo Utara Kab. Gorontalo Kab. Gorontalo Kab. Gorontalo Kab. Gorontalo Kab. Bone Bolango Kab. Bone Bolango Kab. Bone Bolango Kab. Bone Bolango

APBD

3,500,000,000 99,220,000,000

Pembangunan Jembatan

Jembatan Totopo Jembatan Tuladenggi Jembatan Isimu Utara Jembatan Isimu Selatan Pembangunan Jembatan Bogo - Bogo Pembangunan Jembatan By Pass 2 Pembangunan Jembatan By Pass 3 Pembangunan Jembatan By Pass 4 Pembangunan Jembatan Moluo - Ponelo Kepulauan Penggantian Jembatan Ruas jalan Motolohu-Marisa IV Pembangunan jembatan gantung desa Tunas harapan Kec. Popayato* Pembangunan Jembatan Ponela (Status Jembatan kabupaten) Pembangunan Jembatan Mongiilo,* Pembangunan Jembatan Mongiilo Utara* Perkuatan Abudment Jembatan Bulobulondu Perbaikan Jembatan dan Plat Deker di Desa Patuhu Pembangunan Jembatan Gantung Tunas Harapan Kec. Popayato Pembangunan Jembatan menghubungkan Desa Sipayo Kec. Paguat Jalan Marisa-Buntulia dan Pembuangan Air Limbah Peningkatan jalan Bogo-bogo yang menghubungkan 3 (tiga) desa : Papualangi, Cempaka putih, Lembato Peningkatan jembatan Masura Pembuatan jembatan Kwandang - Ponelo dan Jembatan Pelabuhan Kwandang - Tihengo Pembangunan jembatan yang menghubungkan Desa Potanga - Ohito Peningkatan Jembatan Dusun Marga Satwa - Nanati Pembangunan Jembatan Yang menghubungkan Desa Molanahu dan Desa Liyodu Perbaikan Jembatan Desa Totopo karena abutmen yang sudah turun Kec. Biluhu Perbaikan Jembatan penghubung antara Reksonegoro dan Bongomeme Perbaikan Jembatan Desa Bihe Jaan Poros Pangahu (Kondisi Rusak parah ) Peningkatan Jembatan Molintogupo Peningkatan Jembatan Tulabolo Pembangunan Jembatan di samping Kantor Camat Tapa ± 60 m Pembangunan Jembatan Bulobulonthu oleh Pemprov


3,500,000,000


Jembatan Alopohu Jembatan Molintogupo Jembatan Tulabolo Jembatan Tapadaa Jembatan Bilato cs Jembatan Tontayuo I Jembatan Tontayuo II JembatanBuhu Kecamatan Tibawa

Pembangunan jembatan Strategis Provinsi -

3

Pembangunan Jalan Akses 1 Km desa Mootayu Peningkatan,Pelebaran Jalan - Jalan Prov yaitu Jln. Brigjen Piola Isa,HB Yasin, Rusli Datau, Jend. Sudirman

Pembangunan Jembatan Provinsi -

1 .1.03 .01.

2 Ruas Jalan Tapa-Buata agar dikelola oleh Provinsi 16.7 m Pengaspalan Jalan Oleh Pemprov kec Pinogu Pengaspalan Jalan Kec. Kabila Desa Dutohe dan Dutohe barat Pengaspalan Jalan Ratulang Kec. Kabila Desa Poowo Barat Peningkatan Jalan Kec. Kabila Desa Toto Selatan Peningkatan Jalan Kec. Kabila Desa Poowo Peningkatan Jalan Kec. Tilongkabila Dusun Jati/Mongolato Pembangunan Jalan 600 m penghubung dusun 1 ke desa Lomaya Kec. Tapa Desa Dunggala Pembangunan Jalan Pinogu (Rabat Beton) Lebar 2 m Perbaikan Jalan Akses Pembangunan Jalan Akses 1 Km Perbaikan Jalan Akses Kec. Tapa Desa Kopi

KRITERIA

7,000,000,000 8,120,000,000 13,050,000,000 13,050,000,000 58,000,000,000

APBD


9

10

KESIAPAN LAHAN 11




1 1 .1.03 .01.

18

1 .1.03 .01.

18

2 Program Rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan jembatan 09

Pemeliharaan / Peningkatan Berkala Jalan Provinsi -

1 .1.03

.1.

27 12

Rehab. Berkala Jalan Kabila-Tapa (Sawah Besar) Ruas Jalan Gorontalo-Suwawa-Tulabolo Ruas Jalan Gorontalo-Tapa-Atinggola Rehab Berkala Ruas Duhiyadaa- Imbodu Lanjutan Rehabilitasi jalan ruas Imbodu Kec. Duhiadaa 9 Km

1 .1.03

.1.

.1.

27

27

11

12

3

LOKASI


4

5

Jumlah Panjang Jalan Provinsi yang drehabilitasi dan rekonstruksi kembali Hasil Pra Musrenbang 2015 Kab. Bone Bolango Kab. Bone Bolango Kab. Bone Bolango Kab. Pohuwato Reses 2014 Kab. Pohuwato

4 Km


7

33,500,000,000

APBD

5,000,000,000 9,500,000,000 9,500,000,000 9,500,000,000 292,993,250,003

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

113,220,250,000

Penyusunan Perencanaan Kegiatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Penyediaan sarana dan prasarana air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan bagi masyarakat - Jaringan Air Bersih Bongomeme - Jaringan Air Bersih Batudaa - Jaringan Air Bersih Bongomeme - Jaringan Air Bersih Batudaa - Jaringan Pembangunan Air Bersih SPAM Batudaa Desa Bongo Nol - Pembangunan Jaringan Distribusi Perpipaan Kota Tilamuta - Pembangunan Jaringan Distribusi Perpipaan Desa Bangga - Jaringan Pengadaan/Pemasangan Air Bersih BatudaaJaringan Pipa Air Bersih Kec. Paguat - Jaringan Pembangunan Air Bersih PAM Batudaa Pedesaan Kec. Wanggarasi - Peningkatan Kapasitas Debit Air Bersih di Kota Marisa - Pengadaan Mobil Tangki Air untuk Kec. Wanggarasi, Patilanggio dan Taluditi - Pembangunan SPAM IKK Bone (kaps 20 i/dtk) - Pembangunan SPAM IKK Tombulilato (kaps 20 i/dtk) - Pembangunan SPAM IKK Bilungala (kaps 20 i/dtk) - Pembangunan SPAM IKK Uabanga (kaps 20 i/dtk) - Pemb. SPAM IKK Bone 20lt/dtk - Pengembangan Jaringan Distribusi Umum (JDU) Bone Raya 3 Km - Pembangunan SPAM IKK Langge 20 lt/dtk - Pengadaan/Pemasangan Jaringan Pipa Air Minum Jl. Sawit - Pengadaan/Pemasangan Jaringan Pipa Air Minum Jl. Rusli Datau - Pengadaan/Pemasangan Jaringan Pipa Air Minum Jl. Budi Utomo - Pengadaan/Pemasangan Jaringan Pipa Air Minum Jl. Maesa - Pengadaan/Pemasangan Jaringan Pipa Air Minum Jl. Panca Krida - Pengadaan/Pemasangan Jaringan Pipa Air Minum Jl. Taman Bunga - Pengadaan/Pemasangan Jaringan Pipa Air Minum Jl. Taman Surya - Pengadaan/Pemasangan Jaringan Pipa Air Minum Kompl. Lap.Buladu - Optimalisasi SPAM Botu - Optimalisasi Pemanfaatan SPAM IKK Duhiyadaa Pengadaan/Pemasangan Pipa Ø 2" - Air Bersih di Desa Siduwonge Kec. Randangan - Fasilitas air Bersih Desa Monano - Pembangunan Jaringan Air Bersih Sambungan Rumah Kab. Gorontalo Utara - Pembangunan saluran air Desa Biawu - Penyediaan Air minum di ASPARAGA Desa Gandasari - Pengadaan Air Bersih (Pembangunan Sumur) Puskesmas Pinogu Penyediaan Prasarana dan sarana Sanitasi bagi masyarakat -

Pembangunan MCK di Kab. Gorontalo Pembangunan MCK di Kab. Gorontalo pemb. MCK biluhu tengah Pembangunan MCK di Kota Gorontalo Pembangunan MCK di Kab. Boalemo Pembangunan MCK di Kab. Pohuwato Pembangunan MCK di Kab. Bone Bolango IPAL Komunal

Jumlah Dokumen Perencanaan/ Pengawasan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Dok

Hasil Rakorbang 2015 Kab. Boalemo

Jumlah Lingkup pelayanan Air Bersih bagi Masyarakat (KK)

Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Reses 2014 Reses 2014 Reses 2014 Reses 2014 Reses 2014 Reses 2014

Halaman 8

700,000,000

700,000,000

700,000,000

700,000,000

78,520,250,000 Kab. Gorontalo Kab. Gorontalo Kab. Gorontalo Kab. Gorontalo Kab. Boalemo Kab. Boalemo Kab. Boalemo Kab. Pohuwato Kab. Pohuwato Kab. Pohuwato Kab. Pohuwato Kab. Bone Bolango Kab. Bone Bolango Kab. Bone Bolango Kab. Bone Bolango Kab. Bone Bolango Kab. Bone Bolango Kab. Bone Bolango Kota Gorontalo Kota Gorontalo Kota Gorontalo Kota Gorontalo Kota Gorontalo Kota Gorontalo Kota Gorontalo Kota Gorontalo Kota Gorontalo Kab. Gorontalo Utara Kab. Pohuwato Kab. Gorontalo Utara Kab. Gorontalo Utara Kab. Gorontalo Utara Kab. Gorontalo Kab. Bone Bolango

M 3 Bh

1 Paket 3 km 1 paket

250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 6,000,000,000 1,200,000,000 500,000,000 450,000,000 450,000,000 500,000,000 1,200,000,000 9,000,000,000 8,000,000,000 8,000,000,000 8,000,000,000 9,000,000,000 2,000,000,000 10,000,000,000 8,000,000,000 350,000,000 350,000,000 350,000,000 350,000,000 350,000,000 350,000,000 350,000,000 500,000,000 350,000,000 1,820,500,000 99,750,000

Jumlah sapras Penyediaan Sanitasi yang dibangun Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015

SUMBER DANA

6 33,500,000,000

CIPTA KARYA

- Penyusunan Master Plan Air Limbah Kabupaten Boalemo

1 .1.03


KRITERIA

26,300,000,000 Kab. Gorontalo Kab. Gorontalo Kab. Gorontalo Kota Gorontalo Kab. Boalemo Kab. Pohuwato Kab. Bone Bolango Kab. Bone Bolango

10 Unit 30 Unit 3 Unit 10 Unit 20 Unit 20 Unit 20 48

300,000,000 1,425,000,000 150,000,000 475,000,000 950,000,000 950,000,000 950,000,000 19,200,000,000

APBN

APBN APBN APBN APBN

APBN


9

10

KESIAPAN LAHAN 11






LOKASI

1

2 - Pembangunan MCK di Kab. Gorontalo Utara Pembangunan MCK 10 Unit (Kec. Wanggarasi, Lemito, Popayato Timur, Popayato dan Popayato Barat, masing-masing 2 Unit) - Pembangunan MCK di Kec. Pinogu

1 .1.03

.1.

Penyediaan prasarana dan sarana Sistem pengolahan Air Limbah

27

-

1.03 1.03 1 .1.03

.1. .1.

29 29

Pembangunan SPAL Desa Saripi Pembangunan IPAL Komunal Desa Buti Pembangunan IPAL Komunal Desa Kuala Lumpur Pengadaan/Pemasangan Ipal Komunal di Kws. Pemukiman Torosiaje Laut (pabrikasi) Pembangunan PS. Air Limbah Penunjang RSH di Kab. Pohuwato Penyusunan DED Drainase Kab. Bone Bolango Pembangunan PS. Air Limbah Penunjang RSH di Kota Gorontalo Pembangunan PS. Air Limbah Penunjang RSH di Kab. Gorontalo Pembangunan PS. Air Limbah Penunjang RSH di Kab. Gorontalo Utara Pembangunan Pembuangan Air Limbah Peningkatan Sarpras pengolahan air limbah kawasan koridor ekonomi kec. Kwandang

3

4 Hasil Rakorbang 2015 Kab. Gorontalo Utara

5 20

20 Unit

Pembangunan / peningkatan Infrastruktur Permukiman

SUMBER DANA

6

7 950,000,000

Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Reses 2014 Hasil Rakorbang 2015

950,000,000 7,700,000,000

Jumlah Kawasan yang di tangani Kab. Boalemo Kab. Boalemo Kab. Boalemo Kab. Pohuwato Kab. Pohuwato Kab. Bone Bolango Kota Gorontalo Kab. Gorontalo Kab. Gorontalo Utara Kab. Pohuwato Kab. Gorut

1 Kws

1,500,000,000 400,000,000 400,000,000 2,500,000,000 350,000,000 1,000,000,000 350,000,000 350,000,000 350,000,000

1 kws

500,000,000

1 Unit 1 Unit 1 Kws 1 Kws 1

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 06


Reses 2014 Kab. Pohuwato Hasil Rakorbang 2015 Kab. Pohuwato

179,773,000,003 Jumlah Panjang Infrastruktur Perkotaan dan Perdesaan yang dibangun/ ditingkatkan

110,273,000,003

PEMBANGUNAN/ PENINGKATAN JALAN - Peningkatan Jalan Akses Agropolitan desa Huyula


2500 m

1,250,000,000

- PEMBANGUNAN JALAN AKSES AGRO DESA IMBODU KEC. MARISA


m

2,000,000,000

- Peningkatan Jalan (Paving Blok) Perum Mega Merona Desa Marisa Selatan


1000 m

950,000,000

- PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN DESA

Kab. Boalemo

950,000,000

- PEMBANGUNAN JALAN DESA LIMBATO

Kab. Boalemo

950,000,000

- PEMBUATAN JALAN LINGKAR DESA

Kab. Boalemo

950,000,000

- PEMBUAKAAN JALAN ALTERNATIF MENUJU RSTN LAMU

Kab. Boalemo

950,000,000

- PENINGKATAN JALAN DUSUN BONGO III

Kab. Boalemo

950,000,000

- PENINGKATAN JALAN PEMUKIMAN TINGKAT DESA

Kab. Boalemo

950,000,000

- PEMBUATAN JALAN LINGKAR DUSUN BONGO IV

Kab. Boalemo

950,000,000

- PEMBANGUNAN JALAN RABAT BETON (PAVING BLOK) SALILAMA


m

250,000,000

- Pembangunan Jalan Akses Pertanian Desa Tenilo Kecamatan Tilamuta


m

2,000,000,000

- Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Girisa


m

- Peningkatan Jalan Aspal Desa Dunggilata Kec Bulawa


1,000,000,000

- Pembangunan jalan kawasan Block plan


10,000,000,000

- Peningkatan Jalan kawasan wisata olele (lanjutan)


3,000,000,000

- Peningkatan Jalan Masiaga (lanjutan)


4,500,000,000

- Pengaspalan Jalan desa Dutohe Kec. Kabila


2,000,000,000

- Jalan Lingkungan Desa Sogitia (Kws.Strategis Nasional Teluk Tomini)


1,000,000,000

- Jalan Lingkungan Kaidundu (Kws.Strategis Nasional Teluk Tomini)


1,000,000,000


950,000,000

- Jalan Lingkungan Perumahan Desa Tunas Jaya (Bone Pesisir)


950,000,000

- Jalan Lingkungan Desa Lembah Hijau


950,000,000

- Jalan Lingkungan Kawasan Kasiba Desa Iloheluma


950,000,000

- Jalan Lingkungan Pesisir Sungai Bone


950,000,000

- Jalan Akses Agropolitan Desa Dunggala


950,000,000

- Jalan Lingkungan Bunga-Alo


950,000,000

Hasil Halaman Rakorbang 2015 Kab. Bone Bolango 9

100,000,000

Jalan Lingkungan Desa Kec. Kabila Bone

Pek. Jalan Setapak + MCK dan Saluran Kec. Tilongkabila

KRITERIA

200,000,000


9

10

KESIAPAN LAHAN 11




1

2 - Pek. Jalan Setapak + MCK dan Saluran Kec. Bone Pantai


3

LOKASI



SUMBER DANA

4

5

6

7


100,000,000


80,000,000

- Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan Swadaya Nelayan Desa Tihu Kec. Bone Pantai


80,000,000

- Pek. Jalan Setapak + MCK dan Saluran Desa Olele


100,000,000

- Pembangunan Jalan Akses Pariwisata Desa Olele


2,500,000,000

-

Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan Bumi Bone Bolango (Lanjutan) Desa Iloheluma Kec. Tilongkabila

- Pembangunan Jalan Akses Desa Bongopini Kec. Tilong Kabila (*Koordinasi Tanah)


2,150,000,000

- Pek. Jalan Lingkungan Desa Moutong


400,000,000

- Pek. Jalan Lingkungan Desa Inomata


400,000,000

- Pek. Jalan Lingkungan Desa Botumeito


400,000,000

- Pek. Jalan Lingkungan Desa Kayudundu Barat


500,000,000

- Peningkatan Jalan Desa Mongiilo


100,000,000

- Pek. Peningkatan Jalan Usaha Tani Lokasi DesaTaludaa


200,000,000

- Peningkatan jalan Desa Bongoime depan Rumah Makan Meranti - By Pass


3,750,000,000

- Pembangunan Jalan akses Desa Bongoime Dusun 4 - Tunggulo Dusun 2


2,000,000,000

- Peningkatan jalan Desa Toto Selatan Dusun 2 Jl. Depan PU Provinsi


1,500,000,000

- Pembukaan jalan akses Desa Huluduotamo Dusun 3 Kec. Suwawa


500,000,000

- Peningkatan jalan Desa Huluduotamo Dusun 3 Kec. Suwawa


750,000,000

- Jalan Akses Minapolitan Desa Popalo (1km)


750,000,000

- Jalan Tani Desa Didingga Dusun Elengge-Buade


750,000,000

- Jalan Tani Desa Tolitohuyu Dsn Wisata Puncak


750,000,000

- Jalan Tani Desa Ilohelumo


750,000,000

- Jalan Tani Desa Molingkapoto


750,000,000

- Jalan Tani Desa Ombulodata


750,000,000

- Jalan Tani Desa Huidu Melito Dsn Bongo


750,000,000

- Jalan Tani Desa Bintana


750,000,000

- Jalan Agropolitan Desa Imana (200 m)


750,000,000

- Pek. Peningkatan Jalan Agropolitan Lokasi Desa Monggupo s/d Bintana

Hasil Rakorbang 2015 Kab. Gorontalo Utara

150,000,000

- Pek. Peningkatan Jalan Minapolitan Lokasi Desa Monano + Kec. Anggrek


100,000,000

- Pek. Peningkatan Jalan Minapolitan Lokasi Desa Tolongio + Kec. Anggrek


100,000,000

- Jalan Tani di Deme 1 Kab. Gorontalo Utara


1,500,000,000

- Pekerjaan Jalan Paving Blue Merlin Desa Leato


200,000,000

- Pek. Jalan Lingkungan Kel Heledulaa Selatan


329,000,000

- Pek. Jalan Lingkungan Kel Molosipat Kec. Sipatana (Kompleks Perum Ersa Permai)


329,000,000

Pekerjaan Jalan Lingkungan, Paving Stone dan Plat Duiker Kel. Wongkaditi Perum Taman Indah dan Pinan Jaya Kota Gorontalo


100,000,000

- Paving Perum Asparaga


500,000,000

- Jalan lingkungan (Paving Blok) Kel.Molosifat W Kec.Kota Barat


500,000,000

- Pengaspalan Jalan Masuk Perum Awara Karya Kel. Liluwo Kec. Kota Tengah


750,000,000

- Pekerjaan Jalan Perum.Rasaindo I Komp. Jl. Ampi Kec. Sipatana Kel.Molosipat


200,000,000

- Pembangunan Jalan Rabat beton (Paving Blok) Kel. Dulomo selatan Kec. Kota Utara


750,000,000

- Peningkatan Jalan Iloponu - Pulubala

Hasil Rakorbang 2015 Kab. Gorontalo

2,000,000,000

- Peningkatan Jalan Hepu - Kayumas (aspal) Kec. Tibawa


- Pekerjaan jl tahir manyo kec. Telaga biru

Hasil Rakorbang 2015 Kota Gtlo

- Pembangunan Jalan Desa Dulamayo Barat - Kel. Malahu Kec. Limboto


800,000,000

- Pek. Jalan Lingkungan Perum BTN Kec. Limboto


125,000,000

- Paving Belakang Kampus UG Limboto


500,000,000

Halaman 10

KRITERIA

2,000,000,000 2,000.00

5,000,000,000


9

10

KESIAPAN LAHAN 11




1


2

3

KRITERIA

LOKASI



SUMBER DANA

4

5

6

7

- Pengaspalan Jalan Dusun Segar Desa Pangadaa Kec. Dungaliyo Kab.Gorontalo ± 550 m


1,500,000,000

- Pengaspalan Jalan Buade - Pulubala Desa Molas Kec. Bongomeme Kab. Gorontalo ±1950 m


5,000,000,000

Pengaspalan Jalan Desa Huntulohulawa Dusun Dulslowo Kec. Bongomeme Kab. Gorontalo ± 1800 m


5,000,000,000

- Jalan Akses Pertanian desa Toyidito Kec. Pulubala - Desa Botumoputi Kec. Tibawa


750,000,000

- Peningkatan Jalan Akses Dulohupa


750,000,000

- Pekerjaan Jalan Dusun Sidomulyo Selatan


750,000,000


2,400,000,000


1,500,000,000

- Pembangunan Jalan Akses Desa Ayuhula Kec. Bongomeme (*) - Pembangunan Jalan Akses Pertanian Desa Sukamakmur, Ds. Gandasari dan Ds. Margomulya Jalan Akses Pertanian Ruas Siduan-Sipayo sepanjang 1,5 Km dan Ruas Kota Raja -Towayu sepanjang 3 Km


- Pembangunan Tanggul Pantai sepanjang 1000 M Desa Potanga dan 1000 M Desa Dutula


- Pengaspalan Jalan Tani menuju Akses Lahan Pertanian + 4 Km di Desa Hutamonu


- Pembangunan Jalan di Pesisir Pantai (Akses Pertanian dan Perikanan) + 1,5 Km


- Pemasangan Lampu penerang jalan disepanjang Jalur Trans Sulawesi di Marisa


- Perbaikan Jalan Akses Pertanian (Ayula, Taluditi dan Patilanggio)


- Penataan Lokasi Wisata Pantai Kelapa 2 Kec. Marisa


-

-

Pembangunan jalan Akses Pertanian menghubungkan Desa Bendungan/Buti Kec. Mananggu dengan Desa Karangetan Kec. Dengilo sepanjang 3,5 Km


-

Jalan Tani Desa Motolohu Selatan Dusun Sipatana Kec. Randangan sepanjang 2 Km dan Plat Deker besar 1 buah


-

Pengaspalan jalan Desa di Kecamatan Kwandang, Anggrek, Tomilito, Gentuma dan Biawu Peningkatan Jalan lingkar Desa Wubudu Kec. Sumalata Peningkatan jalan Didesa Buluwatu Kec. Sumalata Pembuatan jalan tani untuk pertanian Kec. Sumalata Pengaspalan Jalan Desa Liyodu Pembuatan Jalan Usaha Tani sepanjang 4 Km di desa Lamahu Dusun Mosoroe Pembuatan Jalan Usaha Tani sepanjang 4 Km di ASPARAGA Desa Gandasari

Reses 2014 Reses 2014 Reses 2014 Reses 2014 Reses 2015 Reses 2014 Reses 2014

Kab. Gorontalo Utara Kab. Gorontalo Utara Kab. Gorontalo Utara Kab. Gorontalo Utara Kab. Gorontalo Kab. Gorontalo Kab. Gorontalo

- Peningkatan Jalan Akses Kec. Tapa Desa Meranti


- Peningkatan jalan dusun I Kec. Tapa Desa Dunggala

Reses 2015 Kab. Gorontalo

- Peningkatan Jalan Kec. Tapa Desa Langge


- Pembangunan Jalan Usaha Tani 5 Km dan Jembatan Kec. Tilongkabila Desa Tunggulo, Desa Bongoime,


3

PEMBANGUNAN DRAINASE - PEMBANGUNAN DRAINASE SARI TANI

Kab. Boalemo

350,000,000

- PEMBANGUNAN DRAINASE TANJUNG HARAPAN

Kab. Boalemo

350,000,000

- PEMBANGUNAN DRAINASE BATU KRAMAT

Kab. Boalemo

350,000,000

- PEMBANGUNAN DRAINASE BUBAA

Kab. Boalemo

350,000,000

- PEMBANGUNAN DRAINASE BATU APITALAWU

Kab. Boalemo

350,000,000

- Pembangunan Drainase Desa Harapan (Resetlement) Kec. Wonosari


m

- Pembangunan Drainase Kec. Popayato


350,000,000 350,000,000

- Pembangunan Drainase Kec. Taluditi


350,000,000

- Pembangunan Drainase Kec. Buntulia


350,000,000

- Pembangunan Drainase Kec. Dengilo


350,000,000

- Pembangunan Drainase Jalan Trans Sulawesi - Desa Panca Karsa I Kec. Taluditi


5300 m

180,000,000

- Desa Suka Makmur Kec. Patilangiio


2000 m

1,200,000,000

- Pembuatan saluran air di jln Tayeb Moh. Gobel


1000

Halaman 11

700,000,000


9

10

KESIAPAN LAHAN 11




1

2

.1.

29

07



SUMBER DANA

4

5

6

7

3


200,000,000

- Saluran Air Jalan Madura Kota Gorontalo


350,000,000


350,000,000

- Pembangunan Saluran Perum.Fitrah Mandiri


200,000,000

- Drainase / Saluran padat permukiman di Desa Karya Baru, Kec. Asparaga


350,000,000

- Pembuatan Riyol desa Liyodu Kec. Bongomeme


350,000,000

- PEMBUATAN DRAINASE DTM AYUHULALO


350,000,000

- Drainase Desa Molohu dan Gandaria Kec.Tolangohula


- Pembangunan Drainase Primer


1,000,000,000

- Pembangunan Drainase Desa Permata Kec. Tilongkabila


350,000,000

- Pembangunan Drainase Desa Bongoime Jl. Perkebunan Dusun 4 Kec. Tilongkabila


350,000,000

- Pembangunan Drainase Desa Huluduotamo Dusun 1 Kec. Suwawa


350,000,000

Saluran/Drainase Jl. Pangeran Hidayat, samping Masjid Al-Marhamah, Dulalowo Timur Kec. Kota Tengah

350,000,000

Pembangunan Drainase di Jalan Trans Kec. Popayato (Desa Milangodaa 300 M, Desa Maleo 250 M dan Desa Molosipat 300 M)


- Pembangunan Drainase Jl. Trans Sulawesi Desa Motolohu Dusun Sigatange Utara Kec. Randangan


- Pembangunan Drainase Jl. Provinsi Desa Duhiadaa Kec. Duhiadaa


- Pembangunan Drainase depan kantor camat Tolinggula

Reses 2014 Kab. Gorut

- Drainase / Riol Kec Kabila Desa Tumbihe


300 m

200,000,000

- Drainase / Riol Kec Kabila Desa Oluhuta


500 m

750,000,000

- Drainase / Riol Kec. Tilongkabila Desa Miranti


- Pembuatan Saluran Drainase desa Pinogu Permai


500 m

- Saluran / Drainase Kec Kota Tengah Dulalowo Timur

Reses 2014 Kota Gorontalo

200 m

- Resapan air dan saluran di jalan protokol Kec Kota Tengah Liluwo


- Saluran air di jln Arif rahman hakim yang tersumbat


- Pembuatan saluran di jln dua susun (Ruas Cokroaminito cs)


-

02

LOKASI

- Pek. Saluran Lanjutan Saluran Jln. Nani WartaBone

-

1 .1.03


Pembangunan Prasarana dan sarana Gedung Perkantoran Hasil Rakorbang 2015 Kota Gorontalo

- Pembangunan Gardu Listrik dan jaringannya kompleks Block Plan


-

100,000,000

1.00

- Lanjutan Pembangunan kantor Dinas PU Provinsi Gorontalo

Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Layanan Umum

1.00

200,000,000

1 Unit

500,000,000

Jumlah Kawasan yang terfasilitasi Layanan Umum

67,800,000,000

PENATAAN TAMAN KOTA IBUKOTA KECAMATAN tabulo PENGADAAN TIANG LISTRIK DAN PEMASANGAN TANGGA JAYA PEMASANGAN TIANG LISTRIK + JARINGAN PANGI PEMASANGAN LISTRIK DAN JARINGAN POLOHUNGO PEMBANGUNAN DAN PEMASANGAN JARINGAN LISTRIK TOWAYU Penataan Kembali Lingkungan Pemukiman Tradisional Desa Bajo Pembangunan PS Sampah Terpadu 3R Kawasan TPI dan Pelabuhan Desa Pentadu Barat Tilamuta

Kab. Boalemo Kab. Boalemo Kab. Boalemo Kab. Boalemo Kab. Boalemo Hasil Rakorbang 2015 Kab. Boalemo

750,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 100,000,000


1,000,000,000

-

Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2016 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2016 Hasil Rakorbang 2017 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 HasilHalaman Rakorbang 2015 12

Pembangunan PS Sampah Terpadu 3R Desa Bongo II Kec. Wonosari Pembangunan PS Sampah Terpadu 3R Kec. Mananggu Pembangunan PS Sampah Terpadu 3R Bongo Nol Paguyaman Penataan Alun-alun Kecamatan Mananggu Pemasangan Lampu Jalan Nasional (100 bh) Lanjutan Pengadan dan Pemsangan PJU Jalan Nasional (Pusat Kota Marisa) Pengadaan Mobil Sampah dan Mobil Penyiraman Taman Pembangunan Jalan pernghubung desa Torsiaje (Jembatan Penghubung) Penataan Kawasan Simpang Empat Andalas Kota Utara Penataan Kawasan Simpang Empat Kawasan Bundaran Tugu Saronde Rehabilitasi Pasar Sentral Rehabilitasi Tangga 2000 Rehabilitasi Potanga Rehab kawasan pusat pertokoan kota gorontlo

KRITERIA

Kab. Boalemo Kab. Boalemo Kab. Boalemo Kab. Boalemo Kab. Pohuwato Kab. Pohuwato Kab. Pohuwato Kab. Pohuwato Kota Gorontalo Kota Gorontalo Kota Gorontalo Kota Gorontalo Kota Gorontalo Kota Gorontalo

45 bh 2 bh 1000 m

1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 750,000,000 1,000,000,000 2,000,000,000 800,000,000 1,000,000,000 8,000,000,000 15,000,000,000 25,000,000,000


9

10

KESIAPAN LAHAN 11





1

2 Lanjutan Pembangunan Patung dan landscape Taman bandara Djalaludin Gorontalo Dukungan PSD Ruang Terbuka Hijau (RTH) Desa Bongopini Dukungan PSD Ruang Terbuka Hijau (RTH) Desa ulohut Kec. Kabila Dukungan PSD Ruang Terbuka Hijau (RTH) Desa Lap. IPPOT Tapa Dukungan PSD Ruang Terbuka Hijau (RTH) Desa Desa bulotalangi timur Pembangunan PS Sampah Terpadu 3R Desa Toto Supervisi TPST/3R Desa Toto Pemasangan Lampu penerangan jalan umum pada ruas jalan provinsi di wilayah Kab. Bone bolango

3

-

Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015 Hasil Rakorbang 2015

Pembuatan Bundaran dan Taman serta pembuatan plat decker di pertigaan Desa Parungi (jalan masuk kearea Boliyohuto) - Penataan Jalan Rusli Datau - Penyediaan Sarana dan Prasarana infrastruktur dasar Wisata Pantai Minanga

1 .1.03 03

15

15

25

1,700,000,000

- Penyusunan Mater Plan Persampahan Kabupaten Boalemo


- Penyusunan DED Drainase Kab. Bone Bolango


700,000,000 1 Dok

1,000,000,000

1,200,000,000 1,200,000,000 Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang KSP

Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (KSP) Gorontalo

400,000,000 Kab. Bone Bolango

Dokumen Ranperda dan Sosialisasi Ranperda

Penyusunan Rancangan Perda dan Sosialisasi Perda RTR KSP -

7 300,000,000 1,050,000,000 50,000,000 1,050,000,000 1,050,000,000 200,000,000 200,000,000 3,500,000,000

Penyusunan Dokumen Perencanaan/Pengawasan Infrastruktur Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

- Penyusunan Kawasan Strategis Provinsi Pendidikan 1 .1.03 03

6

Reses 2014 Kota Gorontalo Hasil Rakorbang 2015 Kab. Gorut

Program Perencanaan Tata Ruang 21

SUMBER DANA


TATA RUANG 15



-

1 .1.03 03

5 1


- Pemasangan Lampu penerang jalan disepanjang Jalur Trans Sulawesi di Marisa

05

4 Kab. Gorontalo Kab. Bone Bolango Kab. Bone Bolango Kab. Bone Bolango Kab. Bone Bolango Kab. Bone Bolango Kab. Bone Bolango


Fasilitasi Ranperda RDTR Kawasan perkotaan kwandang dan RDTR kawasan industri anggrek Fasilitasi Penyusunan RDTR Kawasan Gentuma Raya Fasilitasi Perda RDTR Telaga Fasilitasi Penyusunan RDTR Tilango, limboto, tibawa Penyusunan rencana rinci kawasan strategis Provinsi Sosial Budaya (Benteng Otanaha)

TOTAL

400,000,000 800,000,000

Kab. Gorontalo Utara Kab. Gorontalo Utara Kab. Gorontalo Kab. Gorontalo Kota Gorontalo

100,000,000.00 100,000,000.00 50,000,000.00 150,000,000.00 400,000,000.00

1,224,084,523,003

Halaman 13

KRITERIA RTRW PROGRAM DED/FS/MP/ PROV RPJMD RTBL/ KAB/KOTA 8

9

10

KESIAPAN LAHAN 11

LAMPIRAN

Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 Dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Provinsi Gorontalo SKPD :

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Lembar 1 Dari 6 Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

2

3

1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8


Kebutuhan Dana Pagu Indikatif

9

10

1.01.20


Menigkatnya Kompetensi PTK PNF

850,000,000

950,000,000

1.01.20.01

Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal

Meningkatnya Mutu Pendidikan Non Formal

BPKB

210 Org

500,000,000

APBD

--

250 Org

550,000,000

1.01.20.02

Penyelenggaraan Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi

Terlatihnya Tutor PAUD Yang Mengikuti Diklat

BPKB

90 Org

350,000,000

APBD

--

100 Org

400,000,000

1.01.18


Meningkatnya Kompetensi Pengawas Pendidikan

1.01.18.01

Peningkatan Kompetensi Pengawas

Peningkatan Kompotensi Dan Kinerja Pengawas Pendidikan

1.01.04

Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana Dan SDM Aparatur

Persentase Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

1.01.04.01

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Dikbudpora


Dikbudpora

180 PNS

1.01.04.02

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPTD-BPKB

Persentase Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-BPKB)

BPKB

45 Org

1.01.04.03

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPTD-POLIGON

Persentase Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-POLIGON)

POLTEK

1.01.04.04

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-PLA)

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (UPTDPLA)

1.01.04.05

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-PPLP)

1.01.04.06

130,000,000 Provinsi Gorontalo

150 Org Kab/Kota

130,000,000

200,000,000 APBD

--

150 Org Kab/Kota

9,640,000,000

200,000,000

9,990,000,000

2,000,000,000

APBD

--

12 Bulan

2,050,000,000

500,000,000

APBD

--

12 Bulan

550,000,000

12 Bulan

1,000,000,000

APBD

--

12 Bulan

1,000,000,000

UPTD-PLA

12 Bulan

500,000,000

APBD

--

12 Bulan

550,000,000

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (UPTDPPLP)

UPTD-PPLP

12 Bulan

500,000,000

APBD

--

12 Bulan

550,000,000

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-Museum Daerah)

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (UPTDMuseum Daerah)

UPTD-Museum Daerah

12 Bulan

500,000,000

APBD

--

12 Bulan

550,000,000

1.01.04.07

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran Dikbudpora

Persentase Ketersediian Sarana Dan Prasarana Dikbudpora

DIKBUDPORA

25 Pkt

1,000,000,000

APBD

--

5Pkt

1,050,000,000

1.01.04.08

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (UPTDBPKB)

Persentase Ketersediian Sarana Dan Prasarana (UPTDBPKB)

BPKB

50 Pkt

500,000,000

APBD

--

5 Pkt

550,000,000

1.01.04.09

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (UPTDPoligon)

Persentase Ketersediian Sarana Dan Prasarana (UPTDPOLIGON)

POLTEK

4 Pkt

1,000,000,000

APBD

--

4 Pkt

550,000,000

1.01.04.11

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (UPTDPPLP)

Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Kantor (UPTD-PPLP)

UPTD-PPLP

5 Pkt

500,000,000

APBD

--

5 Pkt

550,000,000

1.01.04.10

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (UPTD-PLA) Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Kantor (UPTD-PLA)

UPTD-PLA

5 Pkt

500,000,000

APBD

--

5 Pkt

550,000,000

1.01.04.12

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (UPTDMuseum)

UPTD-MUSEUM DAERAH

5 Pkt

500,000,000

APBD

--

5 Pkt

550,000,000

1.01.04.13

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan Persentase Sumber Daya Aparatur Dalam Pengelolaan Dan Pelatihan, Bimbingan Teknis Dan Sosialisasi) Dikbudpora Administrasi Kepegawaian Dikpora

DIKBUDPORA

39 Org PNS

140,000,000

APBD

--

42 Org PNS

340,000,000

Printed By : e-Renggar+ At 20 Aug 2015

Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Kantor (UPTD-MUSEUM DAERAH)




Kode


1

2



Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 6

Catatan Penting

Sumber Dana


7

8

9


4

5

1.01.04.14

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan Dan Pelatihan, Bimbingan Teknis Dan Sosialisasi) UPTDBPKB

Persentase Sumber Daya Aparatur Dalam Pengelolaan Administrasi Kepegawaian UPTD-BPKB

BPKB

7 Org

125,000,000

APBD

--

7 Org

150,000,000

1.01.04.15

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan Dan Pelatihan, Bimbingan Teknis Dan Sosialisasi) Pada UPTD-PLA

Tercapainya Sumber Daya Aparatur Dalam Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Dan Pengelolaan Keuangan (UPTD-PLA)

UPTD-PLA

7 Org

125,000,000

APBD

--

7 Org

150,000,000

1.01.04.16

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan Dan Pelatihan, Bimbingan Teknis Dan Sosialisasi) Pada UPTD-PPLP

Tercapainya Sumber Daya Aparatur Dalam Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Dan Pengelolaan Keuangan (UPTD-PPLP)

UPTD-PPLP

7 Org

125,000,000

APBD

--

7 Org

150,000,000

1.01.04.17

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan Dan Pelatihan, Bimbingan Teknis Dan Sosialisasi) Pada UPTD-Museum Daerah

Tercapainya Sumber Daya Aparatur Dalam Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Dan Pengelolaan Keuangan (UPTD-MUSEUM DAERAH)

UPTD-MUSEUM DAERAH

7 Org

125,000,000

APBD

--

7 Org

150,000,000

1.18.05

Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga

Meningkatnya Jumlah Atlit Berprestasi Cabang Olahraga Binaan PPLP

1.18.05.01

Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga

Tersediannya Atlet Yang Berprestasi Binaan PPLP Dari Cabang Atletik, Pencak Silat, Sepak Takraw, Karate, Tenis Meja, Tenis Lapangan, Renang

1.18.04

Program Pembinaan Dan Peningkatan Prestasi Pemuda

Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Bagi Pemuda

1.18.04.01

Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan

Terlaksananya Diklat Bagi Pemuda Tentang Wawasan Kebangsaan

Provinsi Gorontalo

90 Org

900,000,000

APBD

--

90 Org

950

1.18.04.02

Pertukaran Pemuda Antar Provinsi Dan Pertukaran Pemuda Antar Negara, Jambore Pemuda Indonesia, Kapal Pemuda Nusantara

Terealisasinya Wawasan Nasionalisme Kepemudaan

Provinsi Gorontalo

55 Org

500,000,000

APBD

--

55 Org

550

1.17.03

Program Pemeliharaan Sejarah Dan Cagar Budaya Gorontalo

Tersedianya Pengelola Cagar Budaya Di Gorontalo

1.17.03.01

Pengelolaan Dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum Dan Peninggalan Bawah Air

Tersedianya Fasilitas Pelestarian Budaya Daerah

1.01.14

Program Pemetaan PTK (PAUDNI, DIKDAS, DIKMEN)

Tersedianya Database PTK Dalam Rangka Pengembangan Kompetensi

1.01.14.01

Pemetaan PTK PAUDNI, DIKDAS, DIKMEN

Terpetakan Guru Mata Pelajaran

1.01.25

Program Pendidikan Untuk Rakyat (PRODIRA)

Meningkatnya Akses Pada Jenjang Pendidikan Menengah

1.01.25.01

Bantuan Operasional Sekolah SMA/MA/SMK

Tersedianya Biaya Operasional Siswa SMA/MA/SMK

KAB/KOTA

46964 Siswa Kab/Kota

1.01.25.02

Bantuan Operasional Personalia

Tersedianya Insentif Guru SMK Produktif

KAB/KOTA

1.01.25.03

Manajemen Prodira

Tersedianya Manajemen Prodira

Provinsi Gorontalo


3

Lokasi


1,325,000,000 Provinsi Gorontalo

68 Org

1,325,000,000

1,375,000,000 APBD

--

75 Org

1,400,000,000

50 Org

100,000,000

150,000,000 APBD

--

480 Org


1 Dokumen

200,000,000

1,375,000,000

1,500


10

150,000,000

250,000,000 APBD

--

1 Dokumen

44,000,000,000

250,000,000

45,400,000,000

42,700,000,000

APBD

--

51669 Siswa Kab/Kota

44,000,000,000

60 Org

720,000,000

APBD

--

60 Org

800,000,000

1 Kegiatan

580,000,000

APBD

--

1 Kegiatan

600,000,000




Kode



2

3

1

Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

1.18.02

Program Pengembangan Dan Pelestarian Olahraga Tradisional

Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Memahami Dan Menguasai Olahraga Tradisional

1.18.02.01

Penyelenggaraan Pelestarian Olahraga Tradisional

Terselenggaranya Olahraga Tradisional

1.01.16

Program Pengembangan Dan Penerapan Kurikulum 2013

Meningkatnya Mutu Dan Relevansi Pendidikan

1.01.16.01

Penerapan Kurikulum 2013

Adanya Kurikulum Yang Sesuai Dengan Potensi Daerah

1.18.01

Program Pengembangan Kapasitas Dan Keterampilan Meningkatnya Kapasitas Dan Keterampilan Pemuda Pemuda

1.18.01.01

Pembinaan Organisasi Pemuda

Terselenggaranya Usaha Pemuda Produktif Dalam Bidang Keterampilan

1.17.01


Meningkatnya Jumlah Siswa/Pemuda Yang Memahami Adat Istiadat Gorontalo

1.17.01.01

Pelestarian Dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

Terlatihnya Siswa/Pemuda Yang Memahami Adat Istiadat Gorontalo

1.01.26


Meningkatnya SDM Yang Berkualifikasi Ahli Madya Di Bidang IT, Di Bidang THP Dan Di Bidang MPP

1.01.26.02

Kerjasama Kelembagaan

Tersediannya Mou Untuk Program Studi Politeknik Gorontalo

POLTEK

8 Dudi

1.01.26.01

Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi

Tersedianya Kegiatan Akademik Dan Mahasiswa Politeknik Gorontalo

POLTEK

458 Org

1.01.17

Program Peningkatan Kesejahteraan Dan Perlindungan PTK

Meningkatnya Kinerja PTK Non PNS

1.01.17.01

Peningkatan Kesejahteraan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Non PNS

Meningkatnya Kesejahteraan PTK Non PNS

1.01.24

Program Peningkatan Keterampilan Pendidikan Non Formal

Meningkatnya Keterampilan Pemuda Putus Sekolah Dan Menurunnya Angka Tuna Aksara

1.01.24.01

Kemampuan Literasi Masyarakat

Terbentuknya Kelompok Usaha Pemuda Putus Sekolah Dan Menurunnya Angka Tuna Aksara

PROVINSI GORONTALO

1290 Org/Life Skill

1.01.24.02

Penguatan Program Pendidikan Keaksaraan (Paket A, Paket B, Paket C)

Tersedianya Bantuan Operasional Untuk Paket A, Paket B Dan Paket C

PROVINSI GORONTALO

390 Orang

1.01.22

Program Peningkatan Keterampilan PNF (UPTD BPKB) Meningkatnya Pengetahuan Dan Keterampilan Masyarakat

1.01.22.01

Peningkatan Kompetensi Pendidikan Non Formal


Tersedianya Model Keterampilan Fungsional

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Catatan Penting

8



9

10


200 Org

200,000,000

250,000,000 APBD

--

814 Org


363 Sekolah

300,000,000

350,000,000 APBD

--

364 Sekolah


90 Org

1,000,000,000

1600 Orang

100,000,000

APBD

--

110 Org

APBD

--

1600 Orang

350,000,000

APBD

--

8 Dudi

1,000,000,000

APBD

--

458 Org

8,000,000,000

APBD

-

13989 Jumlah Guru

1,000,000,000

APBD

--

1696 Org/Life Skill

250,000,000

APBD

--

390 Orang

350,000,000

10,500,000,000

8,080,000,000

1,350,000,000

350,000,000 100 Org

400,000,000

8,080,000,000

1,250,000,000

BPKBBPKB

150,000,000

10,900,000,000

8,000,000,000 13989 Jumlah Guru

1,050,000,000

150,000,000

1,350,000,000

Provinsi Gorontalo

350,000,000

1,050,000,000


250,000,000

1,050,000,000 300,000,000

400,000,000 APBD

--

100 Org

400,000,000




Kode



2

3

1


Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8



9

10

1.01.10

Program Peningkatan Kompetensi Dan Kesejahteraan Meningkatnya Kompetensi Dan Kesejahteraan PTK PAUD PTK PAUD

1.01.10.01

Motivasi Dan Peningkatan Mutu Layanan Pendidik Tenaga Kependidikan Pra Sekolah

Meningkatkan Motivasi Dan Mutu Layanan PAUD Dan Dikmas

1.01.15

Program Peningkatan Kualifikasi Dan Kompetensi PTK

Meningkatnya Kompetensi Dan Kualifikasi PTK (Kualifikasi)

1.01.15.01

Pelaksanaan Seleksi Pendidik Tenaga Kependidikan Berprestasi Dan Berdedikasi

Terpilihnya PTK, Kepsek, Dan Pengawas Berprestasi Dan Berdedikasi Yang Mengikuti Seleksi Ke Tkt Nasional

1.01.28

Program Peningkatan Mutu Dan Relevansi Dikdas

Meningkatnya Kualitas Dan Relevansi Layanan Pendidikan Dasar (% Kelulusan UN SD/MI, SMP/ Mts)

1.01.28.01

Gebyar Multi Talenta Dan Jambore Anak Berkebutuhan Khusus Pendidikan Khusus Layanan Khusus

Memantapkan Peserta Gebyar Multi Talenta Dan Jambore Anak Berkebutuhan Khusus PKLK

PROVINSI GORONTALO

43 Peserta

352,000,000

APDB

--

43 Peserta

400,000,000

1.01.28.02

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD, SMP, Dan PKLK

Terseleksinya Siswa SD,SMP, Dan PKLK Peserta O2SN Ke Tingkat Nasional

Provinsi Gorontalo

518 Siswa

750,000,000

APBD

--

510 Siswa

800,000,000

1.01.28.03

Festival Dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD, SMP Dan PKLK

Terseleksinya Siswa SD,SMP, Dan PKLK Peserta FLS2N Ke Tingkat Nasional

Provinsi Gorontalo

362 Peserta

700,000,000

APBD

--

354 Peserta

750,000,000

1.01.28.04

Olimpiade Sains Nasional (OSN), SD, SMP Dan PKLK

Terseleksinya Siswa SD,SMP, Dan PKLK Peserta OSN Dan Lomojari Ke Tingkat Nasional

Provinsi Gorontalo

29 Siswa

350,000,000

APBD

--

21 Siswa

400,000,000

1.01.12

Program Peningkatan Mutu Dan Relevansi Dikmen

Meningkatnya Kualitas Dan Relevansi Layanan Pendidikan Menengah (% Kelulusan UN SMA/MA/ SMK)

1.01.12.01

Peningkatan Prestasi Siswa

Beasiswa Gorontalo Siap Dalam Daerah Luar Daerah

Provinsi Gorontalo

110 Org

400,000,000

APBD

--

125 Org

450,000,000

1.01.12.02

Pengembangan Unit Produksi Dan Inovasi Pembelajaran Praktek SMK

Tersedianya Tenaga Siap Pakai Tamatan SMK

Provinsi Gorontalo

4848 Org

100,000,000

APBD

--

4900 Org

150,000,000

1.01.12.03

Lomba Cerdas Cermat

Terpilihnya Siswa SLTA Yang Mewakili Provinsi Gorontalo Pada LCC Tentang Perubahan UUD 1945 Dan Tap MPR RI Serta Ketatanegaraan RI

Provinsi Gorontalo

180 Orang

125,000,000

APBD

--

180 Orang

150,000,000

1.01.12.04

Lomba Debat Bahasa

Terpilihnya Peserta Debat Bahasa Inggris,Bah Indonesia, Bahasa Jepang, Bahasa Mandarin SMK Ke Tingkat Nasional

Provinsi Gorontalo

84 Orang

180,000,000

APBD

--

84 Orang

200,000,000

1.01.12.05

Olimpiade Sains Terapan SMK

Terpilihnya Calon Peserta Olimpiade Sains Terapan SMK Ke Tkt Nasional Mewakili Provinsi Gorontalo

Provinsi Gorontalo

90 Orang

150,000,000

APBD

--

90 Orangg

200,000,000

1.01.12.06

Lomba Kompetensi Siswa SMK

Terpilih Siswa SMK Wakil Provinsi Gorontalo Ke Tkt Nas Untuk 20 Bidang Lomba Dan Siswa Tamatan SMK Yang Siap Pakai

Provinsi Gorontalo

145 Orang

340,000,000

APBD

--

145 Orang

400,000,000

1.01.12.07

Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA/SMK

Terpilihnya Calon Peserta Ke Olimpiade Sains Tkt Nas Yang Mewakili Provinsi Gorontalo

Provinsi Gorontalo

162 Orang

190,000,000

APBD

--

162 Orang

250,000,000


2,000,000,000 KAB/KOTA

750 Org Kab/Kota

2,000,000,000

2,050,000,000 APBD

--

660 Org Kab/Kota


1496 Org Kab/Kota

2,000,000,000

2,050,000,000

2,050,000,000 APBD

--

1594 Org Kab/Kota

2,152,000,000

2,050,000,000

2,350,000,000

2,475,000,000

3,000,000,000




Kode


1

2




Catatan Penting

Sumber Dana


7

8

9


4

5

1.01.12.08

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA/SMK

Terpilihnya Calon Peserta Olimpiade Olahraga Ke Tkt. Nasional Mewakili Provinsi Gorontalo

Provinsi Gorontalo

342 Orang

450,000,000

APBD

--

342 Orang

500,000,000

1.01.12.09

Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA/SMK

Terpilih Calon Peserta Festival Seni SMA/Smkke Tkt Nasional Mewakili Provinsi Gorontalo

Provinsi Gorontalo

282 Orang

380,000,000

APBD

--

282 Orang

450,000,000

1.01.12.10

Parade Cinta Tanah Air

Terpilihnya Siswa SMA Yang Mengikuti Parade Cinta Tanah Air

Provinsi Gorontalo

180 Orang

160,000,000

APBD

--

180 Orang

250,000,000

1.01.07

Program Peningkatan Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan

Tersedianya Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Program

1.01.07.01

Perencanaan, Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi


PROVINSI GORONTALO

9 Dokumen

2,000,000,000

APBD

--

9 Dokumen

2,050,000,000

1.01.07.02

Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Keuangan

Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

PROVINSI GORONTALO

4 Dokumen

300,000,000

APBD

--

4 Dokumen

350,000,000

1.01.23

Program Peningkatan Tata Kelola Pendidikan Non Formal (UPTD BPKB)

Meningkatnya Kompetensi Pengelola PNF Bagi BPKB Dan SKB Se Provinsi Gorontalo

1.01.23.01

Peningkatan Tata Kelola Pendidikan Non Formal

Terciptanya Sinkronisasi Program Antara BPKB Dan SKB

1.01.29

Program Peningkatan Tata Kelola/Manejemen Dikdas Meningkatnya Kompetensi Pengelola Satuan Pendidikan

1.01.29.01

Manajemen BOS Pendidikan Dasar

Terselurnya Dana BOS Ke Kab/Kota

1.01.13

Program Peningkatan Tata Kelola/Manejemen Dikmen

Meningkatnya Kompetensi Pengelola Sekolah

1.01.13.01

TOT Lomba Kompetensi Siswa SMK

Meningkatnya Mutu Layanan SMK

1.17.02

Program Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kebudayaan

Tersedianya Sarana Prasarana Kebudayaan

1.17.02.01

Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kebudayaan

Terbangunnya Taman Budaya Daerah Gorontalo

1.18.03


Meningkatnya Jumlah Pemuda Pelajar Yang Berprestasi Dalam Bidang Olahraga

1.18.03.01

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

Terselenggaranya Poprov/Popda, Pelatda, Popwil, Kejurnas, Liga Pendidikan, Pekan Olahraga Penyandang Cacat, Uji Prestasi Olahraga Takraw

1.01.21


Meningkatnya Jumlah Peserta Ujian Nasional (Jenjang SMA/MA)

1.01.21.01

Penyediaan Ujuian Nasional/Madrasah

Terlaksananya Ujian Sekolah/Madrasah


3

Lokasi


2,300,000,000

2,400,000,000

140,000,000 BPKB

275 Org

140,000,000

200,000,000 APBD

--

285 Org


1254 Sekolah

281,000,000

55 Orang

300,000,000

APBD

--

1254 Sekolah

1 Gedung

1,000,000,000

APBD

--

55 Orang

866 Org

2,100,000,000

APBD

--

1 Gedung

47405 Peserta Ujian

1,500,000,000

1,050,000,000

2,150,000,000 APBD

--

866 Org


350,000,000

1,050,000,000


350,000,000

350,000,000

1,000,000,000 Bidang Kebudayaan

200,000,000

350,000,000


10

2,150,000,000

1,550,000,000 APBD

--

51051 Peserta Ujian

1,550,000,000




Kode



2

3

1

1.01.11


Meningkatnya APM SMA/MA Dan SMK

1.01.11.01

Peningkatan Akses Layanan Pendidikan Menengah

Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Menengah

1.01.08


Meningkatnya APK PAUD

1.01.08.01

Peningkatan Perluasan Dan Pemerataan Akses Layanan Program PAUD

Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Akses Layanan Program PAUD

1.01.27

Program Perluasan Akses Pendidikan Dasar

Meningkatnya APK Dan APM Pendidikan Dasar (SD)

1.01.27.01

Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Khusus Layanan Khusus (PKLK)

Terbangunnya Sarana Dan Prasarana PKLK

1.01.19


Terjaganya Keberlanjutan Pendidikan Bagi Mahasiswa Miskin Dan Berprestasi

1.01.19.01

Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan Dan Kerjasama Stkeholder Pendidikan

Meningkatnya Kreatifitas Mahasiswa Dan Stakeholder Pendidikan

1.01.19.02


Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8



9

10


22 Paket

1,800,000,000

1,850,000,000 APBD

--

25 Paket

2,000,000,000 PROVINSI GORONTALO

1000 Anak

2,000,000,000

2,050,000,000 APBD

--

1000 Anak

1,000,000,000 KAB/KOTA

8 Ruang PKLK Kab/ Kota

1,000,000,000

1,850,000,000

2,050,000,000

1,050,000,000 APBD

--

8 Ruang PKLK Kab/Kota

4,687,000,000

1,050,000,000

4,800,000,000

Provinsi Gorontalo

140 Kelompok

Bantuan Studi Dan Akhir Studi Perguruan Tinggi (S1, S2, S3) Meningkatnya Jumlah Sarjana Yang Selesai Studi Tepat Waktu

Provinsi Gorontalo

1.01.19.03

Pembinaan Prestasi Tamatan SLTA Dan Kerjasama Perguruan Tinggi

Terpilihnya Mahasiswa Berprestasi Yang Unggul Di Bidangnya

Provinsi Gorontalo

1.17.04

Program Promosi Keragaman Budaya Gorontalo

Tersosialisasinya Seni Dan Tari Budaya Daerah Gorontalo

1.17.04.01

Pengembangan Kesenian Dan Kebudayaan Daerah Gorontalo Lestarinya Seni Dan Tari Budaya Daerah Gorontalo

Provinsi Gorontalo

80 Org

750,000,000

APBD

--

120 Org

800,000,000

1.17.04.02

Pengembangan Rintisan Taman Budaya Daerah

Provinsi Gorontalo

50 Orang

710,000,000

APBD

--

50 Orang

700,000,000

Tersedianya Seniman Dan Budayawan Yang Melestarikan Budaya Daerah

JUMLAH DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA :


150,000,000

APBD

--

270 Kelompok

2008 Orang

3,250,000,000

APBD

--

2100 Orang

3,300,000,000

206 Orang

1,287,000,000

APBD

--

250 Orang

1,300,000,000

1,460,000,000

97,390,000,000

200,000,000

1,500,000,000

109,595,001,500


DINAS KESEHATAN


Kode



2

3

1


Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8



9

10

1.02.11

JAMKESTA

Tercapaianya Kepesertaan Semesta Bagi Seluruh Masyarakat Di Provinsi Gorontalo

44,419,000,000

46,639,950,000

1.02.11.01

Manajemen Pembiayaan Jamkesta

Terlaksananya Manajemen Pembiayaan Jaminan Kesehatan

6 Kab/Kota

100%

754,828,000

APBD

--

100%

792,569,400

1.02.11.02

Premi Jamkesta

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PBI Dari Masyarakat Miskin Dan Kurang Mampu Di Provinsi Gorontalo

6 Kab/Kota

100%

43,664,172,000

APBD

--

100%

45,847,380,600

1.02.05

Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan

Meningkatnya Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan Yang Memenuhi Standar Dan Terjangkau Oleh Masyarakat

1.02.05.01

Peningkatan Pemerataan Obat Dan Perbekalan Kesehatan

Terselenggaranya Peningkatan Pemerataan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Disarana Pelayanan Kesehatan

1.02.05.03

1,151,000,000

1,438,750,000

Kab/Kota

6 Kab/Kota

202,880,000

APBD

--

6 Kab/Kota

253,600,000

Peningkatan Mutu Pelayanan Farmas Komunitas Dan Rumah Peningkatan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar Sakit

Puskesmas Dan Provinsi Gorontalo

82,5%, 62,5% Obat

117,225,000

APBD

--

82,5%, 62,5% Obat

146,531,250

1.02.05.04

Peningkatan Mutu Penggunaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan

Peningkatan Persentase Penggunaan Obat Rasional Di Fasyankes Dan Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan Dan PKRT

Provinsi Gorontalo

6 Kab/Kota

92,765,000

APBD

--

6 Kab/Kota

115,956,250

1.02.05.02

Peningkatan Ketersediaan Obat Publik Dan Perbekalan Kesehatan

Terpenuhinya Kebutuhan Obat Assensial (DOEN) Puskesmas Dan Perbaikan Kesehatan Lainnya

Puskesmas

93 Puskesmas

738,130,000

APBD

--

93 Puskesmas

922,662,500

1.02.14


Terlaksananya Adimnistrasi Pelayanan Perkantoran

1.02.14.01

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Dinas Kesehatan

Peningkatan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

1.02.14.02

3,995,047,100

5,476,441,660

Provinsi Gorontalo

100%

136,965,100

APBD

--

100%

1,438,133,550

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPTD Bapelkesman Peningkatan Pelayanan Publik

Provinsi Gorontalo

100%

276,480,000

APBD

--

100%

290,628,510

1.02.14.03

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPTD Labkesda

Meningkatnya Kinerja Organisasi UPTD Labkesda

Provinsi Gorontalo

100%

184,522,000

APBD

--

100%

193,748,100

1.02.14.04

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Dinas Kesehatan

Peningkatan Kinerja Organisasi Dinas Kesehatan

Provinsi Gorontalo

100%

1,206,000,000

APBD

--

100%

1,266,300,000

1.02.14.05

Peningkatan Sarana Dan Prasarana UPTD Bapelkesman

Peningkatan Pelayanan Publik

Provinsi Gorontalo

100%

196,900,000

APBD

--

100%

206,745,000

1.02.14.07

Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur UPTD Bapelkesman

Peningkatan Pelayanan Publik

Provinsi Gorontalo

100%

171,540,000

APBD

--

100%

167,104,500

1.02.14.06

Peningkatan Sarana Dan Prasarana UPTD Labkesda

Terpenuhinya Sarana Dan Prasarana UPTD Bapelkesman

Provinsi Gorontalo

100%

1,418,000,000

APBD

--

100%

1,488,910,000

1.02.14.08

Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Bidang Kesehatan

Provinsi Gorontalo

100%

404,640,000

APBD

--

100%

424,872,000



DINAS KESEHATAN


Kode



2

3

1


Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8



9

10

1.02.15

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin (UPTD Bapelkesman)

Meningkatnya Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

1.02.15.01

Pengobatan Dan Sunatan Massal

Terlayaninya Masyarakat Melalui Pengobatan Dan Sunatan Massal

1.02.15.02

Pelayanan Rujukan Pasien Miskin Ke Luar Daerah

Terlayaninya Rujukan Pasien Miskin Keluar Daerah

1.02.09

Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Meningkatnya Pelayanan Upaya Kesehatan Dasar Dan Kesehatan Rujukan

1.02.09.01

Pemeliharaan Dan Pemulihan Kesehatan

Meningkatnya Cakupan Program Pelayanan Kesehatan Dasar Dan Rujukan

6 Kab/Kota

100%

364,000,000

APBD

--

1.02.09.02

Penilaian Puskesmas Berprestasi

Diperolehnya Data Dan Informasi Tentang Puskesmas Yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Dasar Berbasis Manajemen Dalam Rangka Persiapan Manajemen Puskesmas Dalam Persiapan Pelaksanaan Akreditas Puskesmas

6 Kab/Kota

100%

239,883,500

APBD

1.02.09.04

Peningkatan Upaya Kesehatan Rujukan

Terlaksananya Layanan Pra Rumah Sakit Sebagai Pengampu Sistem Rujukan Call Centre SPGDT

3 RSUD

100%

398,850,000

1.02.09.03

Pelaksanaan BPRS

Terlaksananya Pengawasan Rumah Sakit

12 Rumah Sakit

100%

184,880,000

1.02.08

Program Pencegahan & Penaggulangan Penyakit Menular Dan Tidak Menular

Menurunnya Angka Kesakitan, Kematian Dan Kecacatan Akibat Penyakit

1.02.08.04

Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2)

Menurunnya Angka Kesakitan Malaria (API) Per 1000 Penduduk, Menurunnya % CFR Pada Saat KLB

Provinsi Dan Kab/ Kota

100%

114,390,000

APBD

--

100%

120,109,500

1.02.08.03

Pencegahan Dan Penaggulangan Penyakit Menular (P2ML)

Menigkatnya % Penemuan Kasus TB BTA+, Meningkatnya % Kesembuhan Kasus BTA+ Yang Ditemukan


100%

427,780,000

APBD

--

100%

449,169,000

1.02.08.05

Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)

Meningkatnya % Puskesmas Yang Melaksanakan SE, Deteksi Dini Dan KIE PTM


100%

315,080,000

APBD

--

100%

330,834,000

1.02.08.01

Peningkatan Imunisasi

Meningkatnya % Desa UCI, Meningkatnya % Cakupan Bias, % Balita Yang Mendapatkan Imunisasi Campak


100%

393,370,000

APBD

--

100%

413,038,500

1.02.08.02

Survallans Epidemiologi Dan Penanggulangan KLB

% Penurunan Jumlah Kasus Pada KLB Penyakit, Meningkatnya KLB Yang Ditangani < 24 Jam, Meningkatnya Penemuan Kasus AFP, Meningkatkan Penemuan Suspek Campak CBMS Dan Rubella, Meningkatnya % Kab/Kota Yang Melaksanakan EWARS


100%

142,810,000

APBD

--

100%

149,950,500

1.02.06

Program Pengawasan Obat Dan Makanan

Meningkatnya Pengendalian & Pengawasan Sarana Produksi & Distribusi Obat, Makanan Dan Bahan Berbahaya

1.02.06.01

Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Dan Makanan Berbahaya

Meningkatnya Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Makanan Dan Minuman Dan Bahan Berbahaya


1,977,000,000 6 Kab/Kota

240 Anak/3600 Pasien

RS Rujukan Diluar Daerah Provinsi Gorontalo

20 Orang

2,075,850,000

707,840,000

APBD

--

240 Anak/3600 Pasien

1,269,160,000

APBD

--

20 Orang

1,187,613,500 6 Kab/Kota

382,200,000

-Tambahan

100%

251,877,675

APBD

-Tambahan

100%

418,792,500

APBD

-Tambahan

100%

194,124,000

1,463,101,500

208,000,000

95 Sarana

130,435,000

1,332,618,000

1,246,994,175

1,393,430,000

Kab/Kota

743,232,000

217,400,000

APBD

--

100 Saran

135,956,750


DINAS KESEHATAN


Kode


1

2


3

Lokasi


4

5

Kab/Kota

100 Sarana



Sumber Dana


7

8

9

Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 10

1.02.06.02

Peningkatan Pembinaan Sarana Produksi Dan Distribusi Sediaan Farmasi Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

Terjaminnya Keamanan Obat-Obat Tradisional, Sediaan Farmasi, Alkes Dan PKRT

1.02.07

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Meningkatnya Penyehatan Dan Pengawasan Kualitas Lingkungan

1.02.07.01

Pengendalian Penyehatan Lingkungan Dan Pengembangan Sanitasi Berbasis Masyarakat

Meningkatkan Persentase Masyarakat Terhadap Akses Air Bersih, Meningkatkan Persentase Masyarakat Terhadap Akses Jamban, Meningkatkan Persentase Rumah Sehat, Meningkatnya Persentase Desa STBM, Persentase TTU/ Institusi Yang Dibina

1.02.01

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak

1.02.01.02

Penyelamatan Ibu Hamil, Bersalin Melalui Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)

Menurunnya Angka Kematian Ibu Dan Bayi

Kab/Kota

72 RTK, 150 Bumil

450,864,000

APBD

--

90 RTK, 180 Bumil

495,950,400

1.02.01.03

Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja

Meningkatnya Pengetahuan Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi Yang Sehat

Kab/Kota

300 Siswa SMP/SMA

187,278,000

APBD

--

420 Siswa SMP/SMA

206,005,800

1.02.01.01

Peningkatan Kapasitas Bidan Desa Dalam Penanggulangan Kegawatdaruratan Ibu Dan Bayi Di 3 Kab/Kota AKI/AKB Tinggi

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dengan Terlatihnya Bidan Desa Dalam Menangani Ibu Dan Bayi

Kab. Gtlo, Bone Bolango Dan Kota Gorontalo

150 Bidan Desa

161,859,000

APBD

--

1180 Bidan Desa

178,044,900

1.02.01.04

Akselerasi Penurunan AKI Dan AKB Di Kab/Kota

Menurunnya Angka Kematian Ibu, Bayi Dan Balita Di Provinsi

Kab/Kota

100% Bumil Dan Balita

764,540,000

APBD

--

100% Bumil Dan Balita

840,994,000

1.02.02

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Anak Balita

1.02.02.01

Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah

Teridentifikasinya Penyakit Secara Dini Yang Terjadi Pada Anak Sekolah

1.02.02.02

Pelayanan Kesehatan Anak Balita Melalui Lomba Balita Sehat Meningkatnya Kesehatan Dan Kualitas Hidup Anak Balita

1.02.02.03

Supervisi Fasilitatif Pemerataan Tenaga Kesehatan Khususnya Bidan

Diperolehnya Data Tenaga Bidan

1.02.02.04

Pertemuan Penguatan Sistem Rujukan Maternal Dan Reonatal Di Provinsi Dan Kab/Kota

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Terutama Rujukan Ibu, Bayi Dan Balita Ke Fasilitas Kesehatan

1.02.02.05

77,565,000

APBD

--

914,575,000 Provinsi Dan 6 Kab/ Kota

100%

914,575,000

APBD

--

100%

1,564,541,000

960,303,750

1,720,995,100

707,852,500

754,745,125

57.826 Siswa SD, SMP, SMA

236,000,000

APBD

--

Provinsi Gorontalo

18 Balita Gizi Buruk

70,700,000

APBD

Kabupaten/Kota

100% Tenaga Bidan

76,080,000


100%

Sistem Pembentukan Kelas Pranikah Bagi Tenaga Kesehatan Tenaga Kesehatan Terampil Dalam Melaksanakan Kelas Dan Masyarakat Kab/Kota Pranikah

Kab/Kota

1.02.02.06

Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Hamil, Bayi Dan Balita Didaerah Terpencil Dan Jaringannya

Terlayaninya Kesehatan Pada Ibu Hamil Bayi Dan Balita Didaerah Terpencil Jaringannya

Kab/Kota

1.02.13


Meningkatnya Koordinasi Dan Keterpaduan Perencanaan, Pelaksanaan, Pembinaan Dan Evaluasi Program Pembangunan Kesehatan

58.456 Siswa SD, SMP, SMA

259,600,000

-Tambahan

18 Balita Gizi Buruk

74,235,000

APBD

-Tambahan

100% Tenaga Bidan

79,884,000

159,877,500

APBD

Tambahan

100%

167,871,375

100% Tenaga Bidan

68,445,000

APBD

Tambahan

100% Tenaga Bidan

71,567,250

100% Bumil, Bayi, Balita

96,750,000

APBD

Tambahan

100% Bumil, Bayi, Balita

101,587,500

1.02.13.01

Penyusunan Renja SKPD Bidang Kesehatan

Tersusunnya Dokumen Tahunan Perencanaan Program Pembangunan Kesehatan Dikes Provinsi Gorontalo

1,685,180,000

Provinsi Gorontalo

81,443,250

960,303,750

Kab/Kota


100 Sarana

1 Dok

485,300,000

1,769,439,000

APBD

--

1 Dok

509,565,000


DINAS KESEHATAN


Kode


1

2


3

Lokasi



Catatan Penting

Sumber Dana


4

5 7 Dok Profil

626,466,000

APBD

--

7 Dok Profil

657,789,300

Terpantaunya Kegiatan Pembangunan Kesehatan Di Kabupaten/Kota Se Provinsi Gorontalo

6 Kab/Kota

100%

286,470,000

APBD

--

6 Kab/Kota

300,793,500


Tersedianya Laporan Kemajuan Penyelesaian TLHP

Provinsi Gorontalo

2 Dok

286,944,000

APBD

--

2 Dok

301,291,200

1.02.04

Program Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat

Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1.02.04.03

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional

Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Tradisional Pada Masyarakat Daerah Terpencil

1.02.04.04

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja Dan Olahraga

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

1.02.04.01

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Dipuskesmas Dan Jaringannya

Masyrakat Daerah Terpencil Mendapat Pelayanan Kesehatan

1.02.04.02

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Gangguan Pasien Gangguan Jiwa Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa

1.02.04.06

Pelayanan Kesehatan Masyarakat Didaerah Terpencil Dan Jaringannya

Masyarakat Didaerah Terpencil Mendapat Pelayanan Kesehatan

1.02.04.05

Penunjang Pelayanan Laboratorium Kesehatan (UPTD Labkesda)

Meningkatnya Mutu Pelayanan UPTD Labkesda

1.02.03

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Meningkatnya Kualitas Penanganan Masalah Gizi Masyarakat (Balita Gibur)

1.02.03.01

Pelatihan Tenaga Pendidik Mulok Ilmu Gizi Berbasis Makanan Tenaga Pendidik Dapat Mengajarkan Ilmu Gizi Berbasis Khas Daerah Gorontalo Makanan Khas Gorontalo Pada Siswa

Provinsi Gorontalo

24 Guru, 20 Antropometri

143,998,000

APBD

--

1.02.03.04

Survei Pemantauan Status Gizi Keluarga Sadar Gizi

Tersedianya Data Status Gizi Tingkat Provinsi Gorontalo

Provinsi Gorontalo

Balita Di 6 Kab/Kota

418,450,000

APBD

-Tambahan

1.02.03.02

Penunjang Pelayanan Penderita Gizi Buruk (Disesuaikan Dengan Kegiatan TFC)

Peningkatan Status Gizi Balita

Provinsi Gorontalo

100% Balita Gibur

30,062,000

APBD

1.02.03.03

Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin

Peningkatan Status Gizi Balita Dan Ibu Hamil KEK

Provinsi Gorontalo

200 Balita, 50 Bumil KEK

557,940,000

APBD

1.02.10

Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan Promosi Kesehatan Kepada Masyarakat

1.02.10.01

Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat

Tersebarnya Informasi Sadar Hidup Sehat Melalui Media Elektronik Dan Media Cetak

1.02.10.02

Peningkatan Kegiatan PHBS Di Sekolah

1.02.10.03 1.02.10.04

Peningkatan Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Kesehatan

Tersedianya Dokumen Profil Kesehatan

1.02.13.03

Perencanaan Koordinasi Monitoring Dan Evaluasi

1.02.13.05

7

8

9


Provinsi Gorontalo

1.02.13.02

6


1,261,366,500

10

1,324,434,825

Provinsi Gorontalo

1000 Buku

75,450,000

APBD

--

1000 Buku

79,222,500

Kota Gorontalo

100 Orang

80,329,500

APBD

--

150 Orang

84,345,975

Desa Terpencil (5 Kab/Kota)

1500 Orang

350,839,500

APBD

--

2000 Orang

368,381,475

6 Kab/Kota

350 Pasien

242,825,000

APBD

--

200 Pasien

254,966,250

10 Desa Terpencil (5 Kab/Kota)

1500 Orang

272,444,500

APBD

Tambahan

2000 Orang

286,066,725

Provinsi Gorontalo

100%

239,478,000

APBD

--

100%

251,451,900

1,150,450,000

1,207,972,500 24 Guru, 20 Antropometri

151,197,900

Balita Di 6 Kab/Kota

439,372,500

--

100% Balita Gibur

31,565,100

--

200 Balita, 50 Bumil KEK

585,837,000

1,308,845,000

1,421,231,500

Provinsi Gorontalo

6 Kali

151,225,000

APBD

--

31 Kali Dan 2200 Lbr

158,786,250

Anak Sekolah Dasar Melakukan PHBS

Kab/Kota

55 Orang

80,337,000

APBD

--

55 Orang

84,353,850

Peningkatan Kemampuan Dan Pengetahuan Kader

Terselenggaranya Pembinaan Desa Siaga Dan Pelayanan Kesehatan Terpadu

Kab/Kota

114 Kader Posyandu

94,298,000

APBD

--

114 Kader Posyandu

99,012,900

Bimtek/Monitoring Promosi Kesehatan Di Dinas Kesehatan Puskesmas Dan RS Se-Provinsi Gorontalo

Tersedianya Data LKBM/Desa Siaga, PHBS Dan Data Promosi Kesehatan Di Rumah Sakit

6 Kab/Kota

100%

38,100,000

APBD

--

100%

40,005,000



DINAS KESEHATAN


Kode


1

2





4

5

Meningkatnya Kinerja Kader Dalam Pelayanan Posyandu

Provinsi Gorontalo

3567 Kader

535,050,000

APBD

Tambahan

3567 Kader

588,555,000

1.02.10.06

Perkemahan Saka Bakti Husada Nasional (Pramuka)

Meningkatnya Wawasan Dan Pengalaman Anggota Saka Bakti Husada Di Bidang Pramuka

Kab/Kota

1 Kali

409,835,000

APBD

Ttambahan

40 Orang

450,518,500

1.02.12

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan

1.02.12.01

Bimtek Bagi Tim Penilaian Angka Kredit Dan KTI Jabatan Fungsional Kesehatan

Meningkatnya Pengetahuan Dan Keterampilan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Menilai Dan Menetapkan DUPAK Pejabat Fungsional Kesehatan Dengan Tepat Dan Benar Sesuai Periode Penilaian

1.02.12.02

Pertemuan Pemutakhiran Data Profil Kesehatan Tingkat Provinsi Gorontalo

Tersusunnya Data Profil Kesehatan Di Kab/Kota

1.02.12.03

Pembekalan Dan Pembinaan Teknis Bagi Dokter/Dokter Gigi/ Tersosialisasinya Program Kesehatan Di Provinsi Gorontalo Bidan PTT Terhadap 150 Dokter/Dokter Gigi Dan Bidan PTT

1.02.12.04

Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan


7

8

9


Pemberiaan Penghargaan Kepada Kader Kesehatan

Terpilihnya 12 Nakes Teladan Tingkat Provinsi Gorontalo

6

Catatan Penting

Sumber Dana

1.02.10.05

JUMLAH DINAS KESEHATAN :

3

Lokasi


363,940,000

10

382,200,000

Provinsi Gorontalo

34 Orang

43,661,000

APBD

--

150 Orang

45,844,050

6 Kab/Kota

34 Orang

57,648,000

APBD

--

36 Orang

60,530,400

Provinsi Gorontalo

150 Dr/Drg/Bidan/PTT

143,795,000

APBD

--

150 Dr/Drg/Bidan/PTT

150,984,750

6 Kab/Kota

12 Nakes

118,836,000

APBD

--

24 Nakes

124,840,800

63,287,840,600

68,099,809,135


RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HASRI AINUN HABIBIE


Kode



2

3

1


Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8



9

10

1.02.21

Program Kemitraan Dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat

Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Rumah Sakit

1.02.21.01

Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter Dan Paramedis

Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Rumah Sakit

Kab. Gorontalo

100%

755,636,000

APBD

-

100%

982,326,800

1.02.21.02

Pelayanan Medik RSUD Dr.Hasri Ainun Habibie

Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Medik Rumah Sakit

Kab. Gorontalo

100%

6,288,410,000

APBD

-

100%

8,174,933,000

1.02.22

Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana Dan SDM Aparatur Rumah Sakit

Jumlah SDM Aparatur Yang Mengikuti Diklat/ Bimtek

1.02.22.02

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan Dan Pelatihan, Bimbingan Teknis Dan Sosialisasi)

Terlatihnya Dokter Dan Tenaga Medis Sesuai Kompetensinya Serta Terlaksananya Bimbingan Teknis

Kab. Gorontalo

100%

51,460,000

APBD

-

100%

66,898,000

1.02.22.01

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran RSUD

Kab. Gorontalo

100%

1,281,794,000

APBD

-

100%

1,666,332,200

1.02.20

Program Pengadaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat

1.02.20.01

Pengadaan Sarana Dan Prasarana RSUD Dr. Hasri Ainun Habibie

Terlaksananya Pelayanan Kesehatan

Kab. Gorontalo

100%

1.02.20.02

Pembangunan Sarana Dan Prasarana Gedung Rumah Sakit

Terpenuhinya Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan

Kab. Gorontalo

5 Gedung/ 1 Prasarana Luar Bangunan

JUMLAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HASRI AINUN HABIBIE :


7,044,046,000

9,157,259,800

1,333,254,000

1,733,230,200

58,517,652,000

94,445,059,621

252,500,000

APBD

-

100%

58,265,152,000

APBD

-

6 Gedung

66,894,952,000

328,250,000 94,116,809,621

105,335,549,621


DINAS PEKERJAAN UMUM


Kode



2

3

1


Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8



9

10

1.05.05

Program Pemanfaatan Ruang

Terselenggaranya Fasilitasi Kelembagaan Dalam Penyelesaian Konflik Penataan Ruang

1.05.05.01

Koordinasi Dan Fasilitasi Penyusunan Pemanfaatan Ruang Lintas Kab/Kota

Terlaksananya Pelatihan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1.03.10

Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan

Tersedianya Dokumen Study Kelayakan, Dokumen Databse, Dokumen Lingkungan, Dokumen Perencanaan Teknis (Detail Engginer Desain/ DED Dan Simplified Design Serta Dokumen Pengawasan.

1.03.10.01

Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Pengawasan Pembangunan Jalan Dan Jembatan

Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pengawasan Jalan Dan Jembatan

Provinsi Gorontalo

9 Dokumen

2,775,000,000

APBD

-

17 Dokumen

2,000,000,000

1.03.10.02

Koordinasi Dan Fasilitasi Pengembangan Jaringan Jalan

Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Jaringan Jalan

Provinsi Gorontalo

2 Dokumen

325,000,000

APBD

-

3 Dokumen

350,000,000

1.03.10.03

Pembangunan Jalan Provinsi

Jumlah Panjang Pembangunan Jalan Provinsi

Provinsi Gorontalo

9 Km

25,100,000,000

APBD

-

10 Km

34,000,000,000

1.03.10.04

Pembangunan Jalan Strategis Provinsi

Jumlah Panjang Pembangunan Jalan Strategis Provinsi

Provinsi Gorontalo

6 Km

10,870,000,000

APBD

-

5 Km

17,000,000,000

1.03.10.05

Pembangunan Jembatan Provinsi


Provinsi Gorontalo

2 Buah

25,425,000,000

APBD

-

2 Buah

10,600,000,000

1.03.10.06

Pembangunan Jembatan Strategis Provinsi


Provinsi Gorontalo

2 Buah

23,620,000,000

APBD

-

2 Buah

10,500,000,000

1.03.16

Program Pembinaan Jasa Konstruksi

Tersedianya Tenaga Kerja Konstruksi Yang Berkualitas (Orang)

1.03.16.01

Pemberdayaan Masyarakat Usaha Jasa Konstruksi

Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Yang Bersertifikat

Provinsi Gorontalo

120 Orang

455,000,000

APBD

-

120 Orang

516,000,000

1.03.16.01

Pemberdayaan Masyarakat Usaha Jasa Konstruksi

Jumlah Badan Usaha Dan Lembaga Konstruksi Yang Mengikuti Sosialisasi

Provinsi Gorontalo

80 Badan Usaha

455,000,000

APBD

-

80 Badan Usaha

516,000,000

1.03.08

Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya

Tersedianya Dokumen Perencanaan Dan Pengawasan Teknis Irigasi (Dok)

1.03.08.01

Koordinasi Dan Memfasilitasi Perluasan Jaringan Irigasi Randangan, Dumbaya Bulan Dan Irigasi Baru Lainnya Serta Revitalisasi Danau Limboto.

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Rapat Dan Koordinasi Tentang Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa Dan Jaringan Lainnya

Provinsi Gorontalo

4 Keg

1.03.08.02

Penyusunan Dokumen Perencanaan Serta Pengawasan Teknis Irigasi

Jumlah Dokumen Informasi Data Base SDA Dan Dokumen Perencanaan Serta Pengawasan Irigasi

Provinsi Gorontalo

1.03.08.03

Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun

Luas Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pertanian

1.03.08.04

Koordinasi Dan Sinkronisasi Sumber Daya Air

Jumlah Kegiatan Workshop, Koordinasi Dan Sosialisasi SDA Lintas Sektoral



3 Kegiatan

850,000,000

1,500,000,000 APBD

-

3 Kegiatan

88,115,000,000

1,500,000,000

74,450,000,000

910,000,000

1,032,000,000

4,720,000,000

5,150,000,000

250,000,000

APBD

-

4 Keg

250,000,000

10 Dokumen

1,720,000,000

APBD

-

10 Dokumen

1,650,000,000

Provinsi Gorontalo

10.129,50 Ha

2,500,000,000

APBD

-

10.129,50 Ha

3,000,000,000

Provinsi Gorontalo

2 Kegiatan

250,000,000

APBD

-

2 Kegiatan

250,000,000




Kode



2

3

1


Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8



9

10

1.03.13

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah

Tersedianya Dokumen Perencanaan/Pengawasan Pengembangan Kinerja Air Minum Dan Air Limbah

1.03.13.01

Penyusunan Perencanaan Kegiatan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah

Jumlah Dokumen Perencanaan/ Pengawasan Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah

Provinsi Gorontalo

2 Dokumen

1,100,000,000

APBD

-

-

1.03.13.02

Penyediaan Sarana Dan Prasarana Air Minum Dengan Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Bagi Masyarakat

Jumlah Lingkup Pelayanan Air Bersih Bagi Masyarakat (KK)

Provinsi Gorontalo

64% Target MDG's)

1,920,000,000

APBD

-

70% Target MDG's)

2,650,000,000

1.03.13.03

Penyediaan Prasarana Dan Sarana Sanitasi Bagi Masyarakat

Jumlah Sapras Penyediaan Sanitasi Yang Dibangun

Provinsi Gorontalo

110 Unit

3,420,000,000

APBD

-

120 Unit

3,600,000,000

1.03.13.04

Penyediaan Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Air Limbah

Jumlah Kawasan Yang Di Tangani

Provinsi Gorontalo

3 Kawasan

1,620,000,000

APBD

-

3 Kawasan

2,200,000,000

1.03.20

Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan

Terwujudnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan (Orang)

1.03.20.01

Peningkan Kapasitas Dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan

Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Dan Pelatihan Pengelolaan Persampahan

1.03.12

Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tersedianya Dokumen Perencanaan/Pengawasan Pengembangan Infrastruktur Permukiman (Paket) Tumbuh

1.03.12.01

Penyusunan Dokumen Perencanaan/Pengawasan Infrastruktur Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh

Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pengawasan

Provinsi Gorontalo

5 Dokumen

3,350,000,000

APBD

-

5 Dokumen

2,500,000,000

1.03.12.02

Pembangunan Prasarana Dan Sarana Gedung Perkantoran

Pembangunan Gedung Serta Sarana Dan Prasarana Gedung Perkantoran

Provinsi Gorontalo

5 Unit

23,120,000,000

APBD

-

2 Unit

8,400,000,000

1.03.12.03

Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Permukiman

Jumlah Panjang Infrastruktur Perkotaan Dan Perdesaan Yang Dibangun/ Ditingkatkan

Provinsi Gorontalo

17 Km

10,830,000,000

APBD

-

17 Km

13,000,000,000

1.03.12.04

Pembangunan Sarana Dan Prasarana Fasilitas Layanan Umum

Jumlah Kawasan Yang Terfasilitasi Layanan Umum

Provinsi Gorontalo

2 Kawasan

1,320,000,000

APBD

-

1 Kawasan (50 Buah)

4,500,000,000

1.03.09

Program Pengendali Banjir

Tersedianya Dokumen Perencanaan Penanggulangan Banjir/ Abrasi Pantai (Dok)

1.03.09.01

Penyusunan Dokumen Perencanaan Serta Pengawasan Teknis Pengendalian Daya Rusak Air

Umlah Dokumen Perencanaan Dan Pengawasan

Provinsi Gorontalo

5 Dokumen

970,000,000

APBD

-

4 Dokumen

2,000,000,000

1.03.09.02

Pembangunan Pengamanan Badan Sungai Dan Tebing

Jumlah Panjang Pembangunan Pengaman Sungai Dan Tebing

Provinsi Gorontalo

1.650 Meter

5,200,000,000

APBD

-

2.200 Meter

12,000,000,000

1.03.09.03

Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai

Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai

Provinsi Gorontalo

300 Meter

4,470,000,000

APBD

-

300 Meter

3,150,000,000

1.05.04


1.05.04.01

Bimtek Pengendalian Pemanfaatan Ruang


8,060,000,000

9,150,000,000


300 Orang

282,559,000

310,814,900 APBD

-

1 Kegiatan

38,620,000,000

10,640,000,000

Provinsi Gorontalo

6 Laporan

600,000,000

310,814,900

28,400,000,000

17,150,000,000

600,000,000 Koordinasi Dan Fasilitasi Pemanfaatan Ruang Lintas Kab/ Kota

700,000,000

600,000,000 APBD

-

6 Laporan

600,000,000




Kode



2

3

1


Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8



9

10

1.03.03

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prosentase Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Prasarana Dan SDM Aparatur

1.03.03.01


Optimalisasi Dan Administrasi Serta Kinerja Dinas PU

Provinsi Gorontalo

95%

1,400,000,000

APBD

-

95%

1,450,000,000

1.03.03.02

Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur

Sosialisasi Dan Pelatihan Teknis Aparatur

Provinsi Gorontalo

80 Orang

1,200,000,000

APBD

-

80 Orang

1,300,000,000

1.03.03.03

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana Perkantoran

Provinsi Gorontalo

1 Kegiatan

3,200,000,000

APBD

-

1 Kegiatan

1,200,000,000

1.03.15

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prosentase Pelayanan Jasa Administrasi Prasarana Dan SDM Aparatur (UPTD Laboratorium & Perkantoran UPTD Jasa Konstruksi)

1.03.15.01

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPTD Laboratorium Optimalisasi Dan Administrasi Serta Kinerja UPTD

Provinsi Gorontalo

95 %

1,000,000,000

APBD

-

95 %

1,450,000,000

1.03.15.02

Peningkatan Sarana Dan Prasarana UPTD Laboratorium

Persentase Peningkatan, Operasional Serta Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran UPTD

Provinsi Gorontalo

95 %

2,800,000,000

APBD

-

95 %

1,450,000,000

1.03.15.03

Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur UPTD Laboratorium

Persentase Aparatur Yang Mengikuti Sosialisasi Dan Pelatihan Teknis

Provinsi Gorontalo

95 %

600,000,000

APBD

-

95 %

1,450,000,000

1.03.19

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prosentase Pelayanan Jasa Administrasi Prasarana Dan SDM Aparatur (UPTD TPA Talumelito) Perkantoran UPTD

1.03.19.01

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran TPA Talumelito

Optimalisasi Dan Administrasi Serta Kinerja UPTD

Provinsi Gorontalo

95 %

1,350,000,000

APBD

-

1 Kegiatan

1,450,000,000

1.03.19.02

Peningkatan Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana TPA

Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana Perkantoran UPTD

Provinsi Gorontalo

90 %

2,500,000,000

APBD

-

1 Kegiatan

1,300,000,000

1.03.07



1.03.07.01

Penatausahaan Dan Pelaporan Keuangan SKPD

Tersusunnya Laporan Keuangan

Provinsi Gorontalo

1 Kegiatan

150,000,000

APBD

-

1 Kegiatan

150,000,000

1.03.07.02

Peningkatan Kinerja Penyusunan Program

Tersusunnya Perencanaan Program Tahunan

Provinsi Gorontalo

3 Kegiatan

600,000,000

APBD

-

3 Kegiatan

600,000,000

1.03.07.03

Perencanaan, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Terlaksananya Pelaporan Kegiatan

Provinsi Gorontalo

1 Kegiatan

380,000,000

APBD

-

1 Kegiatan

400,000,000

1.05.03

Program Perencanaan Tata Ruang

Ketersedian Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang

1.05.03.02

Penyusunan Rancangan Perda Dan Sosialisasi Perda RTR KSP

Dokumen Ranperda Dan Sosialisasi Ranperda

Provinsi Gorontalo

3 Kegiatan

200,000,000

APBD

-

3 Kegiatan

250,000,000

1.05.03.03

Pembuatan Data Spasial Berbasis GIS

Dokumen Data Spasial Infrastruktur GIS

Provinsi Gorontalo

2 Dokumen

750,000,000

APBD

-

2 Dokumen

600,000,000

1.05.03.01

Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (KSP) Gorontalo

Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang KSP

Provinsi Gorontalo

1 Dokumen

300,000,000

APBD

-

1 Dokumen

500,000,000


5,800,000,000

3,950,000,000

4,400,000,000

4,350,000,000

3,850,000,000

2,750,000,000

1,130,000,000

1,150,000,000

1,250,000,000

1,350,000,000




Kode



2

3

1


Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8



9

10

1.03.11

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan

Terwujudnya Kondisi Jalan Mantap 60 % Dengan Pemeliharaan Berkala Dan Rekonstruksi Jalan (Km)

1.03.11.03

Pemeliharaan / Peningkatan Berkala Jalan Provinsi

Jumlah Panjang Jalan Provinsi Yang Drehabilitasi Dan Rekonstruksi Kembali

Provinsi Gorontalo

4 Km

7,620,000,000

APBD

-

10 Km

29,250,000,000

Jumlah Panjang Penanganan Jaringan Irigasi Yang Rehabilitasi / Yang Ditingkatkan

Provinsi Gorontalo

12.000 Meter

28,000,000,000

APBD

-

13.000 Meter

34,000,000,000

1.03.11.01

Rehabilitasi / Peningkatan Jaringan Irigasi Pertanian (DAK)

41,115,000,000

76,949,000,000

1.03.11.02

Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Pengawasan Peningkatan/Rehab Jalan Dan Jembatan

Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pengawasan Jalan Dan Jembatan

Provinsi Gorontalo

1 Dokumen

375,000,000

APBD

-

1 Dokumen

375,000,000

1.03.11.04

Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi

Jumlah Panjang Jalan Provinsi Yang Dipelihara ( 60 % Kondisi Mantap)

Provinsi Gorontalo

249,04 Km

5,120,000,000

APBD

-

259,04 Km

13,324,000,000

JUMLAH DINAS PEKERJAAN UMUM :


210,342,559,000

228,241,814,900


BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


Kode



2

3

1


Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8



9

10

1.06.17

Program Kerjasama Pembangunan

Persentase Peningkatan Kerjasama Pembangunan Daerah

1,000,000,000

1,250,000,000

1.06.17.01

Pengembangan Kerjasama Internasional (Kerjasama Kawasan Regional, Kerjasama Investasi, Kerjasama Luar Negeri, Kerjasama PTLN)

- Tersusunnya Roadmap Kerjasama Internasional Dan Rencana Aksi;- Terlaksananya Penandatanganan

Provinsi Gorontalo

1 Kegiatan

250,000,000

APBD

-

1 Kegiatan

300,000,000

1.06.17.02

Evaluasi Kerjasama Pembangunan Daerah

Review Dan Rencana Tindak Perjanjian Kerjasama / Mou Dengan Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Program Strategis Daerah

Provinsi Gorontalo

1 Kegiatan

100,000,000

APBD

-

1 Kegiatan

150,000,000

1.06.17.03

Pengembangan Kerjasama Regional Sulawesi, KTI Dan Nasional

- Harmonisasi Kerjasama Regional Sulawesi Dan Forum KTI; - Terlaksananya Kegiatan Forum Komunikasi Kerjasama CSR Di Provinsi Gorontalo

Provinsi Gorontalo

1 Kegiatan

300,000,000

APBD

-

1 Kegiatan

350,000,000

1.06.17.04

Forum FGD Kerjasama Internasional (ASEAN, Sister City, Asia - Sinkronisasi Kegiatan Kerjasama Internasional Pusat Dan Pasific, Kerjasama Timur Tengah, KSST, UCLG ASPAC, NAM Daerah; - Tersusunnya Data Base Kerjasama SSTC, CIRDAP) Internasional; - Pelaksanaan Konferensi Internasional

Provinsi Gorontalo

1 Kegiatan

250,000,000

APBD

-

1 Kegiatan

300,000,000

1.06.17.05

Diseminasi Perundangan Kerjasama Regional

Terlaksananya Kegiatan Diseminasi Perundangan Kerjasama Regional

Provinsi Gorontalo

1 Kegiatan

100,000,000

APBD

-

1 Kegiatan

150,000,000

1.06.06



1.06.06.01


Terlaksananya Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran BAPPEDA Provinsi Gorontalo

1.06.06.02


1.06.06.03

4,425,000,000

4,650,000,000

Bappeda Provinsi

12 Bulan

700,000,000

APBD

-

12 Bulan

750,000,000

Meningkatnya Sarana Prasarana Kantor

BAPPEDA

18 Paket

2,750,000,000

APBD

-

20 Paket

2,800,000,000

Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Perencana Lingkup BAPPEDA

Meningkatnya Kemampuan SDM

BAPPEDA

1 Kegiatan

250,000,000

APBD

-

1 Kegiatan

275,000,000

1.06.06.04

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTB-KP)

Tercapainya Pelayanan Administrasi Pada Unit Kerja (UPTB-KP)

BAPPEDA

12 Bulan

150,000,000

APBD

-

12 Bulan

175,000,000

1.06.06.05

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (UPTB-KP)

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (UPTB-KP)

UPTB-KP

6 Paket

150,000,000

APBD

-

6 Paket

175,000,000

1.06.06.06

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTB Pusat Data)

Tercapainya Pelayanan Administrasi Pada Unit Kerja (UPTB Pusat Data)

UPT Pusat Data

12 Bulan

175,000,000

APBD

-

12 Bulan

200,000,000

1.06.06.07

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (UPTB Pusat Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pada Unit Kerja (UPTB Data) Pusat Data)

UPT Pusat Data

7 Paket

250,000,000

APBD

-

8 Paket

275,000,000





Kode



2

3

1


Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8



9

10

1.23.01

Program Pengembangan Data Dan Informasi (UPTB Data)

Persentase Tersusunnya Dokumen Data/Informasi, Potensi Pembangunan Berbagai Sektor Dan Kinerja SKPD Se- Provinsi Dan Kab/Kota Sebagai Dasar Penyusunan Program/Kegiatan Pembangunan

1.23.01.03

Pengembangan Dokumen Kawasan Dan Sistem Aplikasi Keruangan

- Tersosialisasinya Dokumen Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan Berbasis Geospasial; Tersosialisasinya Dokumen Pengembangan Kawasan Perkotaan Terintegrasi Berbasis Geospasial; Tersosialisasinya Dokumen Kawasan DOB; Tersosialisasinya Siste

Provinsi Gorontalo

1 Kegiatan

400,000,000

APBD

-

1 Kegiatan

450,000,000

1.23.01.02

Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Meningkatnya Kualitas Data Dan Informasi Inerja Pembangunan Daerah

Provinsi Gorontalo

1 Kegiatan

500,000,000

APBD

-

1 Kegiatan

550,000,000

1.23.01.01

Penyusunan Dan Pemutakhiran Data Pembangunan Provinsi Gorontalo

Terinformasinya Data Perencanaan Pembangunan Kepada Masyarakat

Provinsi Gorontalo

2 Dokumen

375,000,000

APBD

-

2 Dokumen

400,000,000

1.23.01.04

Sinkronisasi Data Dan Informasi Pembangunan

Meningkatnya Manajemen Data Dan Informasi Pembangunan Daerah

Provinsi Gorontalo

1 Kegiatan

350,000,000

APBD

-

1 Kegiatan

400,000,000

1.05.02


Persentase Kegiatan Penataan Ruang Dan Kinerja BKPRD Kabupaten/Kota

1.05.02.01

Revisi RTRW Provinsi Gorontalo 2010-2030

Terlaksananya Kegiatan Revisi RTRW Provinsi Gorontalo 2010-2030

1.06.12

Program Peningkatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Persentase Terciptanya Program Ekonomi Yang Terarah, Terintegrasi, Sinergis Dan Berkesinambungan

1.06.12.01

Perencanaan Pembangunan Sektor Ekonomi Daerah

'- Koordinasi Perencanaan Tahunan Sektor Ekonomi Daerah;- Koordinasi Kawasan Pertanian Terpadu;Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir;- Koordinasi Penanganan Lahan Kritis;- Monitoring Evaluasi Kegiatan Sektor

Provinsi Gorontalo

8 Kegiatan

400,000,000

APBD

-

8 Kegiatan

450,000,000

1.06.12.02

Penyusunan Tabel Input Output Daerah

Tersusunnya Tabel Input Output Provinsi Gorontalo Tahun 2016

Provinsi Gorontalo

1 Dokumen

200,000,000

APBD

-

1 Dokumen

250,000,000

1.06.12.03

Perencanaan Pembangunan Sektor Industri Daerah

- Koordinasi KAPET GOPANDANG;- Monev Pengembangan Industri Kecil;- Rapat Koordinasi Industri;- Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah;Penyusunan Master Plan Kawasan Industri Provinsi Gorontalo

Provinsi Gorontalo

3 Kegiatan Dan 2 Dokumen

600,000,000

APBD

-


650,000,000

1.06.13

Program Peningkatan Perencanaan Pembangunan Sosial Dan Budaya

Persentase Tersedianya Arah Kebijakan Lintas Kementerian, Pembangunan Ekonomi Daerah Yang Sinergis Dengan Kab/Kota

1.06.13.02

Sinkronisasi Dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Berbasis Capaian IPM

-Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Berbasis Capaian IPM;- Tersusunnya Laporan Hasil Perencanaan Pembangunan Berbasis Capaian IPM


1,625,000,000

1,800,000,000


1 Kegiatan

500,000,000

0 APBD

-

-

1,200,000,000

1,350,000,000

1,250,000,000

Provinsi Gorontalo

1 Dokumen

200,000,000

0

1,400,000,000

APBD

-

1 Dokumen

250,000,000




Kode


1

2


Lokasi




Sumber Dana


7

8

9


3

4

5

1.06.13.04

Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan

- Terkoordinasinya Program Penanggulangan Kemiskinan Antara Pemerintah Pusat, Regional Dan Daerah; Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Dan Peningkatan Pendapatan Melalui Integrasi/Sinergi Program Kemiskinan Sesuai Kondisi Wilayah.

Provinsi Gorontalo

1 Kegiatan

100,000,000

APBD

-

1 Kegiatan

150,000,000

1.06.13.01

Sinergitas Program Dengan Kementerian/Lembaga Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan

- Terkoordinasinya Program Pemerintah Daerah Dengan Pusat; - Tersusunnya Dokumen Perencanaan APBD/APBN; -Terkoordinasinya Program-Progam Pro

Provinsi Gorontalo

1 Kegiatan

950,000,000

APBD

-

1 Kegiatan

1,000,000,000

1.06.07



1.06.07.01


Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Administrasi Keuangan BAPPEDA Provinsi Gorontalo

1.06.07.03

Diseminasi Perencanaan Pembangunan

1.06.07.02

775,000,000

10

850,000,000

BAPPEDA

1 Dokumen

150,000,000

APBD

-

1 Dokumen

150,000,000

Tercapainya Informasi Program Dan Produk-Produk Perencanaan Pembangunan Daerah Di Tingkat Pusat

Provinsi Gorontalo

1 Kegiatan

100,000,000

APBD

-

1 Kegiatan

150,000,000

Sinergitas Perencanaan, Monitoring Dan Evaluasi Pelaporan

Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Yang Terkoordinasi Dengan Kabupaten/Kota Dan SKPD

Provinsi Gorontalo

1 Kegiatan

525,000,000

APBD

-

1 Kegiatan

550,000,000

1.06.11

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

1.06.11.01

Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah

'- Tersusunnya Dokumen RKPD 2017;- Tersusunnya Dokumen KUA PPAS;- Tersusunnya Dokumen KUA PPAS

Provinsi Gorontalo

1 Kegiatan

850,000,000

APBD

-

1 Kegiatan

900,000,000

1.06.11.03

Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Gorontalo 2018-2022

'- Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan RPJMD Provinsi Gorontalo; - Terlaksanannya Persiapan Penyusunan RPJMD Provinsi Gorontalo 2018-2022;

Provinsi Gorontalo


300,000,000

APBD

-


350,000,000

1.06.11.02

Penyusunan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dan Pengendalian, Evaluasi Dokumen Rencana Pembangunan Daerah

Tersusunnya Dokumen LKPJ Gubernur Tahun 2015, Terlaksananya Evaluasi Dan Pengendalian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Gorontalo

1 Dokumen

75,000,000

APBD

-

1 Dokumen

100,000,000

1.06.16

Program Perencanaan Bidang Penataan Ruang, Infrastruktur, Perhubungan, Perumahan Dan Lingkungan Hidup

Persentase Arah Kebijakan Pembangunan, Infrastruktur, Perhubungan, Perumahan, Pemukiman

1.06.16.02

Koordinasi Perencanaan Pengelolaan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan

Terlaksananya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Program AMPL, PAMSIMAS, PPSP Dan SANIMAS Di Provinsi Gorontalo

Provinsi Gorontalo

1 Kegiatan

200,000,000

APBD

-

1 Kegiatan

150,000,000

1.06.16.03

Penguatan Kapasitas Pokja Danau Limboto

Terlaksananya Koordinasi Dan Sinkronisasi Pokja Danau Limboto Di Provinsi Gorontalo

Provinsi Gorontalo

1 Kegiatan

300,000,000

APBD

-

1 Kegiatan

250,000,000

1.06.16.01

Pengembangan Perencanaan Kegiatan Tata Ruang, Infrastruktur, Perhubungan Dan Lingkungan Hidup

- Terkoordinasinya Program/Proyek Tata Ruang, Infrastruktur Dan Lingkungan Hidup Dengan K/L & Kab./ Kota;- Tersosialisasinya PERGUB RP3KP;- Tersosialisasinya KSP Pertambangan

Provinsi Gorontalo

1 Kegiatan

600,000,000

APBD

-

1 Kegiatan

750,000,000

JUMLAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH :


1,225,000,000

1,350,000,000

1,100,000,000

13,100,000,000

1,150,000,000

13,800,000,000


DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


Kode



2

3

1


Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8



9

10

350,000,000

750,000,000

1.25.03

Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa

1.25.03.01

Peningkatan Layanan Media Informasi Publik

1.07.07


1.07.07.01


Barang Habis Pakai Kantor

Prov. Gorontalo

1 Kegiatan

575,000,000

APBD

-

1 Kegiatan

700,000,000

1.07.07.02


Sapras Perlengkapan Kantor Dan

Prov. Gorontalo

1 Kegiatan

1,215,000,000

APBD

-

1 Kegiatan

1,300,000,000

1.07.07.03

Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

Bimtek, Pelatihan Dan Sosialisasi

Prov. Gorontalo

10 Orang

175,000,000

APBD

-

10 Orang

200,000,000

1.07.03

Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan

1.07.03.01

Fasilitasi Pengembangan Sarana Dan Dan Prasarana Perhubungan

Koordinasi/Konsultasi

Prov. Gorontalo

8 Kali

450,000,000

APBD

-

8 Kali

800,000,000

1.07.03.02

Forum Koordinasi Teknis Perhubungan Laut Dan Udara

Rakornis LU

Prov. Gorontalo

4 Kali

150,000,000

APBD

-

4 Kali

200,000,000

2.04.01

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

2.04.01.01

Pelatihan Kelembangaan Masyarakat Obyek Wisata Dan Sinergitas Stakehoulder Pariwisata

Menguatnya Kelembagaan,Masyarakat Desa Di Desa Wisata,(Olele, Botutonuo, Monano Dan Bubohu)

2.04.01.02

Penataan Obyek Wisata Prov. Gorontalo

Penataan Obyek Wisata Unggulan

1.25.02

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa

1.25.02.01

Peningkatan Infrastruktur Jaringan E-Government

Jaringan Sambungan E-Gov,Prov. Gtlo

Prov. Gorontalo

75 Titik

2,000,000,000

APBD

-

75 Titik

3,500,000,000

1.25.02.02

Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Dan Website Seluruh SKPD

Jaringan Sistem Informasi,Dan Website Yang Terintegrasi

Prov. Gorontalo

5 Aplikasi

1,024,000,000

APBD

-

5 Aplikasi

1,500,000,000

2.04.02


2.04.02.01

Promosi Pariwisata Nusantara Dalam Negeri

Promosi Pariwisata Dalam Negeri

2.04.02.02

Promosi Pariwisata Luar Negeri

Promosi Pariwisata Luar Negeri

2.04.02.03

Koordinasi Pengembangan Dan Promosi Dan Promosi Pariwisata



Konten Layanan Informasi

Prov. Gorontalo

1 Kegiatan

350,000,000

APBD

-

1 Kegiatan

1,965,000,000

750,000,000

2,200,000,000

600,000,000

1,000,000,000

3,172,000,000

3,283,000,000

Prov. Gorontalo

4 Obyek Wisata

150,000,000

APBD

-

4 Obyek Wisata

125,000,000

Kab/Kota Se-Prov. Gorontalo

5 Obyek Wisata

3,022,000,000

APBD

-

3 Obyek Wisata

3,158,000,000

3,024,000,000

5,000,000,000

1,000,000,000

1,250,000,000

Prov. Gorontalo

5 Kegiatan

690,000,000

APBD

-

5 Kegiatan

940,000,000

Eropa

1 Kali

250,000,000

APBD

-

1 Kali

250,000,000

Prov. Gorontalo

5 Kali

60,000,000

APBD

-

5 Kali

60,000,000


DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


Kode



2

3

1


Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8



9

10

800,000,000

867,000,000

2.04.03

Program Pengembangan Seni Budaya Daerah

2.04.03.01

Pelestarian Nilai Seni Dan Budaya Daerah Gorontalo

1.07.02

Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas

1.07.02.01

Pengadaan Dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLAJ

Pemeliharaan Faskes LLAJ

1.07.02.02

Pengadaan Dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLAJ (Dana DAK)

Pengadaan Dan Pemasangan,Faskes LLAJ,Faskes LLAJ Pada Ruas Jalan Prov.

1.25.01

Program Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Pengembangan Teknologi Informasi

1.25.01.01

Peningkatan SDM Aparatur Dalam Pengelolaan Teknologi Informasi

1.07.01

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

1.07.01.01

Pembangunan Fasilitas Penunjang Terminal Tipe B Dan Jembatan Timbang

- Fas. Pendukung Terminal Tipe B,

JT. Molotabu Dan Marisa

1 Terminal Tipe B

600,000,000

APBD

-

-

1.07.01.01

Pembangunan Fasilitas Penunjang Terminal Tipe B Dan Jembatan Timbang

- Sapras Jembatan Timbang

JT. Molotabu Dan Marisa

2 Jbtn Timbang

50,000,000

APBD

-

2 Jbtn Timbang

1.07.01.02

Pelayanan Angkutan Darat Penunjang Operasional Bus Perintis

Subsidi Bus Perintis

Prov. Gtlo

5 Lintasan

1,394,000,000

APBD

-

5 Lintasan

2,115,000,000

1.07.01.03

Pemilihan Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan Dan Pelopor Keselamatan

AKUT Dan Pelopor Keselamatan Transportasi Darat

Prov. Gtlo

1 Kegiatan

85,000,000

APBD

-

1 Kegiatan

85,000,000

1.07.10


1.07.10.01

Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan

Pelaksanaan Ivent Pariwisata Pariwisata Daerah

5 Kegiatan

800,000,000

APBD

-

5 Kegiatan

1,380,000,000 Kab/Kota Se- Prov. Gorontalo

APILL 2 Unit

Prov.Gtlo

1 Lokasi

Sosialisasi Website,Pelatihan Tenaga Sandi,Sosialisasi Jasa Titipan

Prov. Gorontalo

1 Kegiatan

70,000,000

APBD

-

APILL 2 Unit

1,310,000,000

APBD

-

1 Lokasi

489,000,000

APBD

-

1 Kegiatan

12 Kali

637,000,000

15,546,000,000

1,700,000,000

830,000,000

2,250,000,000

637,000,000 Prov. Gorontalo

100,000,000

830,000,000

2,129,000,000


867,000,000

1,800,000,000

489,000,000

JUMLAH DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA :


Prov. Gorontalo

0 50,000,000

970,000,000 APBD

-

12 Kali

970,000,000

20,200,000,000


BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RISET DAERAH


Kode



2

3

1


Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8



9

10

920,702,000

1,000,000,000

1.20.99

Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna

1.20.99.01

Workshop Penguatan Teknologi Tepat Guna

Terselenggaranya Workshop Serta Pemberian Bantuan Kepada Kelompok Yang Telah Merekayasa Atau Menemukan Suatu Produk Teknologi Tepat Guna Yang Di Ikuti Oleh 100 Orang

Provinsi Gorontalo

1 Kali Workshop, 3 Unit

410,702,000

APBD

-

1 Kali Workshop, 3 Unit

450,000,000

1.20.99.02

Gelar Kreativitas Dan Inovasi Teknologi Tepat Guna

Terselenggaranya Lomba Kreativitas Dan Inovasi Teknologi Tepat Guna Di Provinsi Gorontalo Dan Ikut Berperan Serta Dalam Pameran Hakteknas/TTG Yang Diselenggarakan Oleh Kemenristek RI Yang Diikuti Oleh 75 Orang

Provinsi Gorontalo

1 Model

150,000,000

APBD

-

1 Model

150,000,000

1.20.99.03

Teknologi Tepat Guna Pembuatan Jagung Instan

Terciptanya Jagung Instan Yang Menjadi Produk Unggulan Daerah Provinsi Gorontalo

Provinsi Gorontalo

1 Model

250,000,000

APBD

-

1 Model

250,000,000

1.20.99.04

Pengolahan Eceng Gondok Menjadi Pupuk Kompos Dan Kerajinan Tangan

Jumlah Unit Usaha Pengolahan Eceng Gondok Menjadi Pupuk Kompos Dan Kerajinan Tangan

Kab. Gorontalo Dan Kota Gorontalo

4 Usaha/Kegiatan

110,000,000

APBD

-

4 Usaha/Kegiatan

150,000,000

1.08.01

Program Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hdiup

1.08.01.01

Pembinaan & Penilaian Adipura

Meningkatnya Peran Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan

Kab/Kota Se Provinsi Gorontalo

3 Kab/Kota

200,000,000

APBD

-

3 Kab/Kota

250,000,000

1.08.01.01




3 Kab/Kota

200,000,000

APBD

-

3 Kab/Kota

250,000,000

1.08.01.01




3 Kab/Kota

200,000,000

APBD

-

3 Kab/Kota

250,000,000

1.08.01.03

Pemantuan Dan Pengawasan Pelaksanaan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)

Rekomendasi Pengendalian Gas Rumah Kaca


1 Laporan

250,000,000

APBD

Kegiatan Baru

1 Laporan

250,000,000

1.08.01.04

Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Pesisir

Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Wilayah Pesisir Dan Laut

Desa Katialada Kab. Gorontalo Utara

30 Masyarkt & 5000 Bibit

250,000,000

APBD

-

40 Masyarakat

350,000,000

1.08.01.02

Penetapan Kelas Air Dan Rencana Umum Pemulihan Kualitas Jumlah Sungai Yang Ditetapkan Kelasnya Sebagai Kontrol Lingkungan Sungai Terhadap Pengelolaan Air Sungai

Sungai Bone

1 Sungai

450,000,000

APBD

-

1 Sungai (S. Paguyaman)

450,000,000

1.08.04

Program Peningkatan Data Dan Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup

1.08.04.01

Peningkatan Data Dan Informasi SDA Dan Lingkungan Hidup Tersedianya Layanan Data Indeks Kualitas Lingkungan Berbasis WEB Yang Dapat Diakses

Provinsi Gorontalo

1 Model Aplikasi

150,000,000

APBD

-

0

1.08.04.02

Pengumpulan, Pengolahan Dan Penyusunan Data SLHD, SPM, IKLH

Provinsi Gorontalo

3 Dokumen

125,000,000

APBD

-

3 Dokumen


1,550,000,000

1,800,000,000

2,425,000,000

Tersedianya Data Dan Informasi SLHD

525,000,000 0 150,000,000




Kode


1

2


3

Lokasi




Sumber Dana


7

8

9


4

5

Sungai Strategis Provinsi Gorontalo (S. Biyonga, S. Taluduyunu, S. Buladu, S. Bone Dan S. Paguyaman) Dan Titik Sampling Kualitas Udara Di 6 Kabupaten/Kota (Wilayah Transportasi, Perkantoran, Pemukiman Dan Perdagangan Di Kab/ Kota)

5 Sungai, 2 Kali Pemantau

350,000,000

APBD

-

5 Sungai, 2 Kali Pemantau

10

Provinsi Gorontalo

1 Dokumen

400,000,000

APBD

-

0

0

Pesisir Kota Gorontalo

1 Dokumen

250,000,000

APBD

-

0

0

Danau Limboto

1 Dokumen

150,000,000

APBD

-

0

0

1 Dokumen

250,000,000

APBD

-

0

0

Danau Limboto

1 Laporan

300,000,000

APBD

Kegiatan Baru

0

0

Danau Limboto

1 Dokumen

175,000,000

APBD

Kegiatan Baru

0

0

Provinsi Gorontalo

1 Dokumen

275,000,000

APBD

Kegiatan Baru

0

0

1.08.04.03

Pemantauan Kualitas Lingkungan (Air Sungai Dan Udara Ambien)

Tersedianya Data Base Kualitas Air Sungai Dan Udara Ambien Di Provinsi Gorontalo

1.08.04.04

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Gorontalo

Acuan Dalam Pelaksanaan Evaluasi Serta Perbaikan Rumusan Kebijakan, Rencana Dan Program RTRWP Gorontalo 2011-2031

1.08.04.06

Kajian Daya Dukung & Daya Tampung Lingkungan Hidup Pesisir & Laut Kota Gorontalo

Terlaksananya Kegiatan Penentuan Daya Dukung & Daya Tampung Lingkungan Pesisir

1.08.04.05

Kajian Beban Pencemaran Dan Daya Tampung Lingkungan Danau Limboto

Terlaksananya Kegiatan Penentuan Beban Pencemaran Dan Daya Tampung Lingkungan Danau Limboto

1.08.04.07

Studi Lingkungan Pantai Di Wilayah PETI

Teridentifikasinya Besaran Indek Diversitas Sungai, Pesisir Wilayah Pesisir Pantai Dan Laut Yang Mempengaruhi Kondisi Lingkungan Pantai Ulele - Tombulilato

1.08.04.08

Penyusunan KLHS Kawasan Ekosistem Danau Untuk Mendukung Penyusunan RDTR Dan Zonasi Pemanfaatan Ekosistem Perairan Danau Limboto

Tersusunnya Kajian Lingkungan Hidup Kawasan Ekosistem Danau

1.08.04.09

Pembuatan Peta Neraca Lingkungan Hidup

Tersedianya Peta Neraca Lingkungan Hidup (Profil Danau Limboto)

1.08.04.10

Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati Provinsi Gorontalo

Tersedianya Data Keanekaragaman Hayati Spesifik Di Provinsi Gorontalo

1.08.03

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Dan Masyarakat Dlm Pengelolaan Lingkungan Hidup

1.08.03.03

Bintek Pengawasan Pelaksanaan Ketentuan Izin Lingkungan Meningkatnya Pemahaman Aparatur BLH Dalam Melakukan Pengawasan Ketentuan Izin Lingkungan

Provinsi Gorontalo

25 Org Aparatur 50 Pelaku

250,000,000

APBD

-

25 Orang Aparatur 50 Pela

250,000,000

1.08.03.04

Pembinaan Dan Pengawasan Komisi Amdal Daerah

Meningkatnya Pemahaman KPA Kabupaten/Kota Terkait Administrasi Proses Amdal/UKL & UPL Serta Mutu Dokumen Amdal

Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo

6 Kabupaten 60 Orang

175,000,000

APBD

-

3 Kabupaten 70 Orang

200,000,000

1.08.03.01

Pembinaan Model Sekolah Adiwiyata

Jumlah Sekolah Yang Akan Dilakukan Penilaian Berdasarkan Usulan Kab/Kota

Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo

18 Sekolah

250,000,000

APBD

-

18 Sekolah

250,000,000

1.08.03.05

Penyusunan & Sosialisasi Perda RPPLH

Tersusun & Tersosialisasikanperda RPPLH Provinsi Gorontalo

Provinsi Gorontalo

1 Kegiatan

275,000,000

APBD

Kegiatan Baru


1,750,000,000

375,000,000

1,550,000,000

0

0




Kode


1

2


3

Lokasi



Catatan Penting

Sumber Dana


4

5 300 Orang Selama 2 Hari

270,000,000

APBD

-

Jumlah Unit Usaha Pembuatan Batu Bata/Batako Yang Memanfaatkan Sedimen Danau Limboto


5 Unit Usaha/Kegiatan

350,000,000

APBD

Kegiatan Baru

Sosialisasi & Pelatihan Pemanfaatan Keramba Jaring Apung (KJA) Yang Ramah Lingkungan Dalam Rangka Gerakan Penyelamatan Ekosistem Danau

Jumlah Masyarakat Yang Diikutkan Dalam Sosialisasi Pemanfaatan KJA Yang Ramah Lingkungan


100 Orang

180,000,000

APBD

-

1.20.101

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi , Sarana Dan Prasarana Dan SDM Aparatur


1.20.101.01


Tertibnya Administrasi Perkantoran Dalam Mendukung Pelaksanaan Kegiatan BLHRD Tahun 2016

Provinsi Gorontalo

100%

350,000,000

APBD

-

1 Kegiatan

550,000,000

1.20.101.01



Provinsi Gorontalo

100%

350,000,000

APBD

-

1 Kegiatan

550,000,000

1.20.101.01



Provinsi Gorontalo

100%

350,000,000

APBD

-

1 Kegiatan

550,000,000

1.20.101.02


Tersedianya Sarana Dan Prasarana Perkantoran Dalam Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2016

Provinsi Gorontalo

100%

615,400,000

APBD

-

2 Kegiatan

350,000,000

1.20.101.03

Peningkatan SDM Aparatur

Meningkatnya Kapasitas Aparatur Yang Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2016

Provinsi Gorontalo

100%

85,000,000

APBD

-

3 Kegiatan

85,000,000

1.08.02

Program Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Bagi Usaha Atau Kegiatan

Meningkatnya Tingkat Ketaatan Pemrakarsa Kegiatan Dalam Pelaksanaan Dokumen Lingkungan

1.08.02.01

Pembinaan Kegiatan/Usaha Untuk Peningkatan Peniliaian Kinerja Perusahaan

Jumlah Pelaku Usaha/Kegiatan Yang Dilakukan Pembinaan

1.08.02.02

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Izin Lingkungan Pada Kegiatan/Usaha Yang Berdampak Terhadap Pencemaran/ Kerusakan Lingkungan

Meningkatnya Ketaatan Penaggung Jawab Kegiatan Dalam Kab/Kota Se Provinsi Melaksanakan Rekomendasi & Ketentuan Izin Lingkungan Gorontalo

1.08.02.03

Pengawasan Dan Penertiban Ijin Pembuangan Air Limbah Usaha/Kegiatan Yang Terdapat Di Sekitar Wilayah Danau Limboto

% Jumlah Kegiatan Yang Telah Memiliki Ijin Pembuangan Air Limbah Ke Danau Limboto

1.20.100


1.20.100.02

Penyusunan Anggaran, Penatausahaan Dan Laporan Keuangan SKPD

Tertibnya Administrasi Pengelolaan Keuangan

Provinsi Gorontalo

100%

130,750,000

APBD

-

200%

150,000,000

1.20.100.01

Perencanaan, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Tersusunya Laporan Perencanaan, Monitoring Dan Evaluasi Dan Laporan Keuangan (Renja, LKIP, LPPD, LKPJ)

Provinsi Gorontalo

100%

370,000,000

APBD

-

100%

350,000,000

1.20.100.01

Perencanaan, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Tersusunya Laporan Perencanaan, Monitoring Dan Evaluasi Dan Laporan Keuangan (Renja, LKIP, LPPD, LKPJ)

Provinsi Gorontalo

100%

370,000,000

APBD

-

100%

350,000,000

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Program 3R Dan Bank Sampah

Meningkatnya Kapasitas Aparatur Dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Program 3R Dan Bank Sampah

1.08.03.07

Pemanfaatan Sedimen Danau Menjadi Batako/Batu Bata

1.08.03.06


7

8

9


Kab. Boalemo & Kab. Pohuwato

1.08.03.02

6


275,000,000

5 Unit

375,000,000

100 Orang

200,000,000

1,750,400,000

2,085,000,000



10

350 Orang Selama 3 Hari

675,000,000

15 Pelaku Usaha/ Kegiatan

203,000,000

APBD

-

20 Kegiatan

250,000,000

24 Kegiatan

160,000,000

APBD

-

26 Perusahaan

225,000,000

20%

150,000,000

APBD

Kegiatan Baru

30%

200,000,000

870,750,000

850,000,000




Kode



2

3

1


Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8



9

10

1.20.98

Program Riset Pengembangan Daerah

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pembangunan Di Provinsi Gorontalo Berbasis Penelitian

1.20.98.01

Study Persepsi Masyarakat Tentang Kinerja Pemeritah Provinsi Gorontalo

Peningkatan Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo

Provinsi Gorontalo

1 Rekomendasi

250,000,000

APBD

-

1 Rekomendasi

1.20.98.02

Evaluasi Status Capaian Dan Implementasi Coral Triangle Inisiative (CTI) Di Provinsi Gorotalo

Meningkatnya Perlindungan Terhadap Wilayah Pesisir Dan Biota Laut Di Teluk Tomini

Provinsi Gorontalo

1 Rekomendasi

200,000,000

APBD

-

0

0

1.20.98.03

Kajian Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah Di Provinsi Gorontalo

Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah Di Provinsi Gorontalo

Provinsi Gorontalo

1 Rekomendasi

250,000,000

APBD

-

0

0

1.20.98.04

Pengembangan Kreativitas Ilmiah Dan Kerjasama Penelitian

Meningkatnya Pengetahuan Hasil-Hasil Penelitian Dan Kerasama Penelitian Dengan Lembaga Terkait

Provinsi Gorontalo

1 Kali Dan 3 Edisi Jumal

330,020,000

APBD

-

1 Kali Dan 3 Edisi Jumal

275,000,000

1.20.98.05

Diseminasi Dan Publikasi Hasil Penelitian

Tersebarnya Informasi Hasil Penelitian Melalui Media Massa Dan Elektronik

Provinsi Gorontalo

1 Kegiatan

182,239,000

APBD

-

1 Kegiatan

130,000,000

1.20.98.06

Kajian Karakteristik Masyarakat Suku Terasing (Polahi) Di Provinsi Gorontalo

Tersebarnya Informasi Hasil Penelitian Melalui Media Massa Dan Elektronik

Provinsi Gorontalo

1 Kegiatan

182,239,000

APBD

-

1 Kegiatan

130,000,000

1.20.98.07

Studi Pengaruh Keberadaan Kelapa Sawit Terhadap Kinerja Daya Dukung LH

Rekomendasi Perbaikan Daya Dukung Lingkungan Di Wilayah Perkebunan Kelapa Sawit

Kab. Pohuwato, Kab. Boalemo, Kab. Gorontalo, Kab. Gorontalo Utara

1 Rekomendasi

200,000,000

APBD

-

0

JUMLAH BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RISET DAERAH :


1,594,498,000

11,374,350,000

785,000,000 250,000,000

0

9,270,000,000


BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


Kode



2

3

1

1.19.05

Peningkatan Ketahanan Sosial Dan Ketahanan Budaya Masyarakat

Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Mengantisipasi Adanya Aksi Kekerasan, Premanisme Dan Aliran Sesat Yg Bernuansa SARA, FKUB, LSM/Ormas

1.19.05.01

Rapat Koordinasi FKUB, Pemantauan/Monitoring Terhadap Aliran Sesat Dan Hari-Hari Besar Keagamaan

Terciptanya Penguatan Peran Dan Fungsi FKUB Dan Teridentifikasinya Penyebab Aliran Sesat

1.19.05.02

Sosialisasi Pencegahan Praktek Prostitusi, Perjudian, Peredaran Miras Dan Penyalahgunaan Narkoba

1.19.05.03


Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8



9

10

650,000,000

425,000,000

6 Kab/Kota

Koordinasi/Pemantauan

250,000,000

APBD

-

Koordinasi/Pemantauan

100,000,000

Terciptanya Peran Serta Masyarakat Dalam Mencegah Praktek Prostitusi, Perjudian Dan Peredaran Miras, Narkoba

Kota Gorontalo

200 Orang

250,000,000

APBD

-

100 Orang

125,000,000

Sosialisasi Penguatan Program LSM/Ormas Dan Pendataan LSM/Orkemas

Terciptanya Penguatan Peran Dan Fungsi LSM/Orkemas Serta Tersedianya Database Orkemas

Kota Gorontalo

100 LSM 1 Database

100,000,000

APBD

-

100 LSM 1 Database

100,000,000

1.19.05.04

Fasilitasi Perizinan Kegiatan Tingkat Pusat Dan Daerah

Terlaksananya Kegiatan Tingkat Pusat Dan Daerah

Kota Gorontalo

10 Kegiatan

50,000,000

APBD

-

20 Kegiatan

100,000,000

1.19.03

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Meningkatnya Dan Berdayanya Forum2 (FPK)

1.19.03.01

Rapat Koordinasi Forum Pembaruan Kebangsaan

Terciptanya Penguatan Peran Dan Fungsi FPK

1.19.11



1.19.11.01


Optimalisasi Layanan Administrasi Perkantoran

Provinsi Gorontalo

100%

475,000,000

APBD

-

100%

525,000,000

1.19.11.03

Peningkatan Kapasitas Aparatur

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Aparatur

Lokal Dan Nasional

10 Orang

100,000,000

APBD

-

10 Orang

100,000,000

1.19.11.02

Peningkatan Sarana Dan Prasaranan Perkantoran

Terpenuhinya Kelengkapan Sarana Dan Prasarana Perkantoran Dalam Menunjang Kelancaran Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi

Provinsi Gorontalo

Pengadaan Mobil,Meubelair

600,000,000

APBD

-

Pengadaan Sapras

600,000,000

1.19.01

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Meningkatnya Pemahaman Dan Partisipasi Politik Masyarakat

1.19.01.01

Sosialisasi Etika Dan Budaya Politik Berbasis Budaya Lokal Dan Simulasi PEMILUKADA Bagi Pimilih Pemula

Terciptanya Partisipasi Politik Bagi Pemilih Pemula Dalam PILKADA

1.19.01.02

Furum Diskusi Politik

Terciptanya Forum Diskusi Politik

1.19.01.03

Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik

Tersedianya Berkas Administrasi Bantuan Keuangan Parpol Yang Memperoleh Kursi Di DPRD

1.19.01.04

Monitoring / Pemantauan Proses PILKADA Gubernur Dan PILKADA Kab. Boalemo

1.19.01.05

250,000,000 Kota Gorontalo

Rakor Pemantauan

250,000,000

250,000,000 APBD

-

Rakor Pemantauan

1,175,000,000

250,000,000

1,225,000,000

1,925,000,000

1,080,000,000

6 Kab/Kota

600 Orang

750,000,000

APBD

-

200 Orang

250,000,000

Kota Gorontalo

100 Orang

100,000,000

APBD

-

100 Orang

100,000,000

Provinsi Gorontalo

12 Parpol

65,000,000

APBD

-

12 Parpol

65,000,000

Teridentifikasinya Potensi-Potensi Konflik Dalam Pelaksanaan PILKADA

6 Kab/Kota

2 PILKADA

800,000,000

APBD

-

PILKADA

500,000,000

Fasilitasi Dan Pendampingan Lembaga Legislatif

Terlaksananya Pendampingan Bagi Anggota Legislatif

6 Kab/Kota

Pendampingan

100,000,000

APBD

-

-

65,000,000

1.19.01.07

Forum Koordinasi Peningkatan Partisipasi Indeks Demokrasi

Terciptanya Nilai Indeksdemokrasi Prov. Gorontalo

Kota Gorontalo

4 Kali Rapat Pokja

100,000,000

APBD

-

4 Kali Rapat Pokja

100,000,000

1.19.01.06

Pembuatan Dan Pemutakjiran Peta Politik Daerah

Tersedianya Peta Politik Daerah

Provinsi Gorontalo

1 Peta

10,000,000

APBD

-

-


0


BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


Kode



2

3

1

1.19.02


Meningkatnya Sikap Dan Perilaku Masyarakat Yang Berlandaskan Pancasila, UUD 1945, Berjiwa Nasionalisme Dan Cinta Tanah Air

1.19.02.01

Kemah Bakti Kebangsaan Bagi Pemuda, Pelajar Dan Mahasiswa

Terciptanya Prilaku Dan Sikap Yang Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan

1.19.04

Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

Meningkatnya Peran KOMINDA Dan TPGKDN Dalam Menciptakan Kondisi Daerah Yang Aman, Tertib Dan Kondusif Dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Daerah

1.19.04.01

Koordinasi Dan Rapat Tim Penanganan Konflik Sosial Provinsi Terlaksananya Koordinasi Dan Rapat TPKS Prov. Gorontalo Gorontalo

1.19.04.02

Monitoring/Pendataan Dan Pengawasan Orang Asing

Tersedianya Data Orang Asing Beserta Aktivitasnya

1.19.06

Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi

Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Mengantisipasi Adanya Aksi Kekerasan, Premanisme Dan Aliran Sesat Yg Bernuansa SARA, FKUB, LSM/Ormas

1.19.06.01

Sarasehan Dan Dialog Ketahanan Ekonomi

Terciptanya Ketahanan Ekonomi Masyarakat

1.19.06.02

Pemantauan / Monitoring Ketersediaan Dan Harga Kebutuhan Pokok

1.19.06.03


Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8



9

10

300,000,000

Kab. Gorontalo

200 Orang

300,000,000

0

APBD

-

-

650,000,000

0

650,000,000

Provinsi Gorontalo

Rakor Pelaporan

400,000,000

APBD

-

Rapat Laporan

400,000,000

6 Kab.Kota

Pemantauan/ Pendataan

250,000,000

APBD

-

Pemantauan/Pendataan

250,000,000

250,000,000

275,000,000

Kota Gorontalo

75 Orang

100,000,000

APBD

-

100 Orang

125,000,000

Teridentifikasinya Ketersediaan Dan Fluktuasi Harga Kebutuhan Pokok

6 Kab/Kota

Rapat Pemantauan

75,000,000

APBD

-

Rapat Pemantauan

75,000,000

Pemantauan / Monitoring Distribusi BBM Dari Praktek Penimbunan, Penggelapan Dan Penyeludupan

Teridentifikasinya Praktek Penimbunan, Penggelapan Dan Penyeludupan BBM

6 Kab/Kota

Rapat Pemantauan

75,000,000

APBD

-

Rapat Pemantauan

75,000,000

1.19.07

Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Keamanan Dan Ketertiban

Meningkatnya Peran Konstruktif Masyarakat Sebagai Mitra Pemerintah Sehingga Mampu Memberikan Sumbangsih Terhadap Percepatan Pembangunan (FKDM)

1.19.07.01

Rapat Koordinasi Penguatan FKDM

Terciptanya Penguatan Peran Dan Fungsi FKDM

Kota Gorontalo

Rakor Pemantauan

250,000,000

APBD

-

Rakor Pemantauan

250,000,000

1.19.07.02

Sosialisasi Peraturan Bidang Kesatuan Bangsa

Tersosialisasinya Peraturan Bidang Kesbang

Kota Gorontalo

100 Orang

150,000,000

APBD

-

100 Orang

150,000,000

1.19.13



1.19.13.01

Rapat Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Program / Kegiatan Bidang Kesbang Dan Politik

Terwujudnya Sinkronisasi Program Dan Kegiatan Bidang Kesbangpol Provinsi Gorontalo

Provinsi Gorontalo

Rakor (2X) Rapat (4X)

250,000,000

APBD

-

Rakor Kab/Kota

300,000,000

1.19.13.02


Terwujudnya Penyusunan Anggaran Yang Berbasis Kinerja Serta Laporan Keuangan Yang Akuntabel

Badan Kesbangpol

Dokumen Laporan Keuangan

150,000,000

APBD

-


150,000,000

JUMLAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK :


400,000,000

400,000,000

400,000,000

6,000,000,000

450,000,000

4,755,000,000


BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH


Kode



2

3

1

1.20.58



1.20.58.01


Terpenuhinya Pelayanan Umum Dan Ketatausahaan BKPPD

1.20.58.02


1.20.58.03


Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8



9

10

4,775,017,250

5,252,518,975

BKPPD Provinsi Gorontalo

1 Paket

994,442,250

APBD

-

1 Paket

1,093,886,475

Tersedianya Sarana Dan Prasarana Perkantoran Yang Representatif

BKPPD Prov. Gorontalo

1 Paket

3,430,575,000

APBD

-

1 Paket

3,773,632,500

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Tersedianya Aparatur SKPD Yang Profesional


1 Paket

350,000,000

APBD

-

1 Paket

385,000,000

1.20.62

Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

Terpenuhinya Kebutuhan Aparatur Sesuai Dengan Kompetensi

1.20.62.12

Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Bagi CPNS

Terselenggaranya Diklat Prajabatan


30 Orang

150,000,000

APBD

-

30 Orang

165,000,000

1.20.62.01

Seleksi Penerimaan ASN

Terpenuhinya Pengisian Formasi Lowong ASN Yang Telah Ditetapkan


1 Paket

300,000,000

APBD

-

1 Paket

330,000,000

1.20.62.02

Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala, Karpeg Dan Karis/Karsu

Terpenuhinya Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala, Karpeg, Dan Karis/Karsu


1 Paket

300,000,000

APBD

-

1 Paket

330,000,000

1.20.62.03

Pembinaan Dan Penanganan Khasus-Khasus Disiplin

Terselenggaranya Pembinaan Dan Penanganan KasusKasus Disiplin


1 Paket

300,000,000

APBD

-

1 Paket

330,000,000

1.20.62.04

Penilaian Dan Penghargaan PNS Teladan Dan Berprestasi

Terselenggaranya Penilaian PNS Teladan Dan Berprestasi


1 Paket

275,000,000

APBD

-

1 Paket

302,500,000

1.20.62.05

Pemberian Bantuan Study Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi PNS Pemerintah Provinsi Gorontalo

Terselenggaranya Pemberian Bantuan Tugas Belajar Dan Ijin Belajar PNS Pemprov Gorontalo


30 Orang

1,000,000,000

APBD

-

30 Orang

1.20.62.06

Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Capra IPDN

Terselenggaranya Seleksi Capra IPDN Dan Bantuan Pendidikan Praja


1 Kali

423,417,500

APBD

-

1 Kali

465,759,250

1.20.62.07

Penyusunan Dokumen Analisis Kebutuhan Pegawai Dan Formasi

Tersedianya Dokumen Kebutuhan Pegawai


1 Dokumen

172,122,500

APBD

-

1 Dokumen

189,334,750

1.20.62.08

Pengembangan Kapasitas Widiyaiswara / Fasilitator

Tersedianya Tenaga Pengajar Widyaiswara / Fasilitator Penyelenggara Diklat Yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi


25 Orang

375,000,000

APBD

-

25 Orang

412,500,000

1.20.62.09

Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Dan Fungsional

Terselenggaranya Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural Dan Fungsional Di Provinsi Gorontalo


1 Paket

350,000,000

APBD

-

1 Paket

385,000,000

1.20.62.10

Pelaksanaan Ujian Dinas Dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat

Terselenggaranya Ujian Dinas Dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat PNS


1 Paket

220,000,000

APBD

-

1 Paket

242,000,000

1.20.62.11

Pelaksanaan Seleksi Jabatan Struktural

Terselenggaranya Pelaksanaan Seleksi Jabatan Struktural


1 Paket

350,000,000

APBD

-

1 Paket

385,000,000

1.20.62.13

Pelayanan Mutasi, Kenaikan Pangkat, Pensiun PNS

Terselenggaranya Pelayanan Kenaikan Pangkat Dan Pensiun PNS


1800 Berkas

350,000,000

APBD

-

1800 Berkas

385,000,000

1.20.62.14

Penyelenggaraan Diklat Teknis Dan Fungsional

Terselenggaranya Diklat Teknis Dan Fungsional


1 Paket

1,250,000,000

APBD

-

1 Paket


6,065,540,000

6,672,094,000

1,100,000,000

1,375,000,000


BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH


Kode


1


2

3

Lokasi


4

5


1 Paket



Sumber Dana


7

8

9


1.20.62.15

Penyusunan Dokumen Analisis Beban Kerja

Tersedianya Dokumen Analisis Beban Kerja

1.20.61

Program Pendidikan Kedinasan

Jumlah PNS Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Kedinasan

1.20.61.01

Pengiriman Peserta Kursus LEMHANAS, Dklat PIM I Dan PIM Terselenggaranya Pengiriman Peserta Kursus LEMHANAS, II Diklat PIM I, Dan PIM II


5 Orang

475,000,000

APBD

-

5 Orang

522,500,000

1.20.61.02

Pelaksanaan Diklat PIM Tingkat IV

Terselenggaranya Diklatpim Tk. IV


40 Orang

850,000,000

APBD

-

40 Orang

935,000,000

1.20.61.03

Pelaksanaan Diklatpim Tingkat III

Terselenggaranya Diklatpim Tk. III


40 Orang

850,000,000

APBD

-

40 Orang

935,000,000

1.20.61.04

Seleksi Calon Peserta Diklat Kepemimpinan

Terselenggaranya Seleksi Calon Peserta Diklat Kepemimpinan


1 Kali

150,000,000

APBD

-

1 Kali

165,000,000

1.20.63

Program Pengembangan Sistem Informasi Dan Pengelolaan Data Kepegawaian

Terselenggaranya Sistem Informasi Kepegawaian Dan Pengelolaan Arsip Kepegawaian Yang Terkini

1.20.63.01

Pengelolaan Data Dan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

Terkelolanya Dan Terpenuhinya Pelayanan Kepegawaian Dengn Sistim Informasi Yang Up To Date


1 Paket

206,900,000

APBD

-

1 Paket

227,590,000

1.20.63.02

Manajemen Kepegawaian Dan Penataan Arsip Induk Pegawai

Terselnggaranya Pengelolaan Arsip Induk Kepegawaian Berkesinambungan


1 Paket

110,000,000

APBD

-

1 Paket

121,000,000

1.20.60



1.20.60.01


Terselenggaranya Penatausahaan Dan Pelaporan Keuangan SKPD


3 Dok

165,000,000

APBD

-

3 Dok

181,500,000

1.20.60.02

Perencanaan, Monitoring Dan Evaluasi

Terselenggaranya Perencanaan Monitoring Dan Evaluasi


4 Dok

135,581,600

APBD

-

4 Dok

149,139,760

1.20.60.03

Koordinasi Dan Konsultasi Di Bidang Kepegawaian Dan Kediklatan

Koordinasi Dan Konsultasi Di Bidang Kepegawaian Dan Kediklatan


1 Paket

300,000,000

APBD

-

1 Paket

330,000,000

JUMLAH BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH :


250,000,000

APBD

-

1 Paket

2,325,000,000

2,557,500,000

316,900,000

348,590,000

600,581,600

14,083,038,850

275,000,000

660,639,760

15,491,342,735


BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PUSAT INFORMASI JAGUNG


Kode



2

3

1


Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8



9

10

1.21.02

Program Pengembangan Distribusi Dan Cadangan Pangan

Tersedianya Cadangan Pangan Di Tingkat Masyarakat

1.21.02.01

Pengembangan Distribusi, Harga Dan Cadangan Pangan

Terwujudnya Tertib Pengelolaan LDPM Dan Lumbung Pangan,Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah,Tersedianya Cadangan Pangan Masyarakat

2.01.26



2.01.26.03


Meningkatnya SDM Aparatur

Provinsi Gorontalo

5 Orang

150,000,000

APBD

-

5 Orang

200,000,000

2.01.26.02

Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran

Tersedianya Administrasi Perkantoran

Provinsi Gorontalo

1 Paket

800,000,000

APBD

-

1 Paket

673,000,000

2.01.26.01


Tersedianya Administrasi Perkantoran

Provinsi Gorontalo

100%

350,000,000

APBD

-

100%

350,000,000

1.21.01

Program Pengembangan Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan

Tersedianya Dokumen Analisis Dan Peta Daerah Rawan Pangan

1.21.01.01

Analisis Ketersediaan Dan Penanganan Daerah Rawan Pangan

Meningkatnya Pengetahuan Tentang Analisis Ketersediaan Dan SPKPG, Tersedianya Dokumen Analisis Dan Peta Daerah Rawan Pangan,Terfasilitasinya Penanganan Daerah Rawan Pangan,Pengembangan Desa Mandiri Pangan

1.21.03

Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Dan Keamanan Pangan

Tersedianya Dokumen Hasil Uji Pangan Segar

1.21.03.02

Pengawasan Keamanan Pangan Segar

Terlaksananya Pengawasan Pangan Segar

Provinsi Gorontalo

1 Dokumen

375,000,000

APBD

-

1 Dokumen

400,000,000

1.21.03.01

Optimalisasi Diversifikasi Pangan Lokal

Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Tentang Pola Konsumsi Pangan Beragam,Bergizi,Seimbang Dan Aman,Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari

Provinsi Gorontalo, Kab/Kota

250 Orang,20 Unit

850,000,000

APBD

-

300 Orang

617,000,000

2.01.23

Program Pengkajian Dan Informasi

Tersedianya Paket Inovasi Teknologi Hasil Pengkajian Dan Pengembangan Jagung

2.01.23.01

Pengkajian Dan Pengembangan Teknologi Inovasi Jagung

Tersedianya Benih Jagung Hibrida Yang Unggul Dan Murah, Meningkatnya Jumlah Petani Yang Mengetahui Cara Membuat Pakan Murah

Provinsi Gorontalo

3 Ton, 80 Org

650,000,000

APBD

-

4 Ton,80 Org

608,000,000

2.01.23.02

Diseminasi Dan Informasi Hasil Pengkajian Dan Pengembangan Inovasi Teknologi Jagung

Tersebarluasnya Paket Inovasi Teknologi Dan Informasi Agribisnis Jagung

Provinsi Gorontalo

2 Paket

500,000,000

APBD

-

2 Paket

550,000,000

2.01.31

Program Peningkatan Perencanaan, Monitoring Dan Evaluasi

Tersedianya Dokumen Perencanaan, Data Dan Evaluasi

2.01.31.01

Penyusunan Rencana Program,Data Monitoring Dan Evaluasi Jumlah Dokumen Perencanaan, Data Dan Evaluasi

Provinsi Gorontalo

1 Dokumen

600,000,000

APBD

-

1 Dokumen

587,000,000

2.01.31.02


Provinsi Gorontalo

100 %

150,000,000

APBD

-

100 %

120,000,000


Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan


5 Kab,50 Ton,3 Klpk

900,000,000

1,071,000,000 APBD

-

5 Kab,400 Kk

1,300,000,000

1,223,000,000


30 Orang,3 Dok,1000Kk,3 U

775,000,000

1,071,000,000

1,049,000,000 APBD

-

30,1 Paket

1,225,000,000

1,049,000,000

1,017,000,000

1,150,000,000

1,158,000,000

750,000,000

707,000,000


BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PUSAT INFORMASI JAGUNG


Kode



2

3

1

JUMLAH BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PUSAT INFORMASI JAGUNG :



Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

6,100,000,000

Catatan Penting

8



9

10 6,225,000,000


DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN


Kode



2

3

1


Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7


Catatan Penting

8



9

10

1,500,000,000

2,000,000,000

1.15.10


1.15.10.01

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Dinas Kumperindag Pelayanan Administrasi Dan Kesekretariatan Kantor

1.15.10.02


Persentase Ketersediaan Sarana Dan Prasarana SKPD

1.15.10.03

Peningkatan Kualitas SDM Aparatur

Bimtek Dan Diklat PNS

1.15.04

Program Penciptaan Wira Usaha Baru (WUB)

Jumlah Wira Usaha Baru (WUB) Yang Difasilitasi Modal Usaha

1.15.04.01

Fasilitasi Pengembangan Wira Usaha Baru (WUB)

Jumlah WUB Yang Difasilitasi Modal Usaha

2.07.01


Meningkatnya Jumlah IKM Dan Sentra IKM Di 6 Kab/ Kota

2.07.01.01

Pengembangan DEKRANASDA Provinsi Gorontalo

Meningkatnya Sentra IKM

Provinsi

13.696 IKM

700,000,000

APBD

-

13.696 IKM

700,000,000

2.07.01.03

Penumbuhan IKM

Meningkatnya Jumlah IKM

6 Kab / Kota

13.696 IKM

800,000,000

APBD

-

13.696 IKM

1,000,000,000

2.07.01.04

Festival Karawo

Meningkatnya Sentra IKM (Karawo)

Provinsi

312 Sentra

1,000,000,000

APBD

-

312 Sentra

1,500,000,000

2.07.01.02

Pengembangan Industri Terpadu

Jumlah Industri Terpadu

Bone Bolango

1 Industri Terpadu

725,000,000

APBD

-

1 Industri Terpadu

1,000,000,000

1.15.02


Penumbuhan Koperasi Baru

1.15.02.01

Fasilitasi Penumbuhan Koperasi Baru

Jumlah Koperasi Baru Yang Difasilitasi Pembentukannya

1.15.02.04

Pengembangan UPTD PLUT KUKM

Persentase Pelayanan Terhadap KUKM

1.15.02.02

Revitalisasi Koperasi

Jumlah Koperasi Berkualitas Yang Difasilitasi Dan Jumlah Koperasi Yang Di Revitalisasi

1.15.02.03

Fasilitasi Kredit Perbankan Kepada UMKM

Pendampingan KUR, Monev Dan Temu Bisnis

1.15.03

Program Pengembangan UMKM

Meningkatnya Jumlah UMKM (Unit)

1.15.03.03

Update Data Base UMKM Provinsi Gorontalo

Meningkatnya Jumlah UMKM

Provinsi

68.829 UMKM

150,000,000

APBD

-

68.829 UMKM

150,000,000

1.15.03.01

Fasilitasi Pendampingan Posdaya Dan SHAT


6 Kab/ Kota

68.829 UMKM

450,000,000

APBD

-

68.829 UMKM

750,000,000

1.15.03.02

Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah


Provinsi & Luar Daerah

68.829 UMKM

500,000,000

APBD

-

68.829 UMKM

500,000,000


Provinsi Gorontalo

100%

550,000,000

APBD

-

100%

700,000,000

Provinsi

100%

750,000,000

APBD

-

100%

1,000,000,000

Luar Daerah

12 PNS

200,000,000

APBD

-

12 PNS

300,000,000

2,241,000,000 6 Kab / Kota

1000 UMKM

2,241,000,000

3,000,000,000 APBD

-

1000 UMKM

3,225,000,000

3,000,000,000

4,200,000,000

2,500,000,000

3,100,000,000

6 Kab/Kota

25 Koperasi Baru

750,000,000

APBD

-

25 Koperasi Baru

850,000,000

Provinsi Gorontalo

90%

500,000,000

APBD

-

90%

600,000,000

6 Kab/Kota

30 Koperasi Berkualitas

850,000,000

APBD

-

15 Koperasi Berkualitas

850,000,000

15 Kecamatan

750 UMKM

400,000,000

APBD

-

750 UMKM

800,000,000

1,100,000,000

1,400,000,000


DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN


Kode



2

3

1


Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8



9

10

2.06.01

Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor

Peningkatan Daya Saing Komoditi Ekspor & Promosi Komoditi Ekspor Gorontalo

2.06.01.01

Promosi Dan Pengembangan Produk Ekspor Daerah

Peningkatan Daya Saing Komoditi Ekspor & Promosi Komoditi Ekspor Gorontalo

2.06.02

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Meningkatnya Volume Perdagangan Antar Pulau Gorontalo

2.06.02.01

Bazar Murah Dan Pengendalian Harga Kebutuhan Masyarakat

Meningkatnya Volume Perdagangan Antar Pulau

6 Kab / Kota

879.294 Ton

1,500,000,000

APBD

-

879.294 Ton

2,500,000,000

2.06.02.02

Revitalisasi Pasar Tradisional

Jumlah Sarana Distribusi Yang Dibangun

6 Kab / Kota

6 Pasar Tradisional

1,500,000,000

APBD

-

6 Pasar Tradisional

2,000,000,000

2.06.02.03

Lomba Pasar Sehat

Jumlah Pasar Bersih Dan Sehat Di Provinsi Gorontalo

Kota

1 Pasar

75,000,000

APBD

-

2 Pasar

1.15.07



1.15.07.01

Penatausahaan & Pelaporan Keuangan SKPD

Persentase Pelayanan Dan Akuntabilitas Keuangan SKPD

Provinsi Gorontalo

100%

200,000,000

APBD

-

100%

300,000,000

1.15.07.02

Koordinasi Dan Sinkronisasi Program/Kegiatan Kumperindag

Persentase Peningkatan Koordinasi & Sinkronisasi Program KUKM Lintas Pusat, Provinsi, Kab/Kota, Lintas Sektor Dan Pelaku Usaha

Provinsi Gorontalo, Kab/Kota & Pusat

100%

500,000,000

APBD

-

100%

750,000,000

1.15.07.03

Peningkatan Perencanaan, Monitoring Dan Evaluasi

Persentase Peningkatan Perencanaan Dan Monev

Provinsi, Kab/Kota & Pusat

100%

300,000,000

APBD

-

100%

500,000,000

2.06.04

Program Peningkatan Standarisasi Mutu Barang

Jumlah Pengujian Dan Penerbitan Sertifikat Mutu Barang

2.06.04.01

Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang

Jumlah Pengujian

Provinsi

200 Kali

750,000,000

APBD

-

200 Kali

2.06.04.02

Bimtek Dan Sosialisasi Standarisasi Mutu Komoditi

Penerbitan Sertifikat Mutu Barang

Provinsi

12 Sertifikat

250,000,000

APBD

-

12 Sertifikat

2.06.05

Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan

Meningkatnya Jumlah UTTP Yang Bertanda Tera Sah Yang Berlaku

2.06.05.01

Sidang Tera - Tera Ulang


6 Kab / Kota

13.500 UTTP

950,000,000

APBD

-

13.500 UTTP

1,000,000,000

2.06.05.02

Pasar Tertib Ukur


6 Kab / Kota

13.500 UTTP

350,000,000

APBD

-

13.500 UTTP

350,000,000

2.06.03.01

Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa Dan UTTP

Persentase Tingkat Penyelesaian Pengaduan Konsumen

Provinsi

90%

600,000,000

APBD

-

90%

750,000,000

JUMLAH DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN :


400,000,000 Pusat, Provinsi Dan 6 Kab/Kota

6 Komoditi Ekspor

400,000,000

600,000,000 APBD

-

6 Komoditi Ekspor

3,075,000,000

4,650,000,000

1,000,000,000

150,000,000

1,550,000,000

1,000,000,000

1,250,000,000

1,900,000,000

17,941,000,000

600,000,000

1,000,000,000 250,000,000

2,100,000,000

23,850,000,000


BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN DESA TERTINGGAL


Kode



2

3

1


Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8



9

10

1.22.07



1,750,000,000

1,900,000,000

1.22.07.01

Pelayanan Administrasi Perkantoran


BPM PDT Provinsi Gorontalo

100%

200,000,000

APBD

-

100 %

250,000,000

1.22.07.02

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana SKPD


100 %

900,000,000

APBD

-

100 %

950,000,000

1.22.07.03

Pelayanan Jasa Administrasi TP PKK

Persentase Pelayanan Jasa Administrasi TP-PKK


100 %

350,000,000

APBD

-

100 %

400,000,000

1.22.07.04


Jumlah SDM Aparatur Yang Mengikuti Diklat/Bimtek


12 Orang

300,000,000

APBD

-

12 Orang

300,000,000

1.22.02


Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Di Perkampungan Kumuh/Miskin Di 283 Desa Tertinggal

1.22.02.03

Peningkatan Kapasitas Dan Ketrampilan Kelompok Usaha PERTANIAN Rumah Tangga Miskin Di Desa Tertinggal

Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Dilatih Untuk Peningkatan Usaha Pertanian Di Desa Tertinggal

25 Desa Tertinggal Di 5 Kab

25 Kelompok/250 KK

1.22.02.02

Pembangunan Insfrastruktur Sosial Budaya Masyarakat Miskin Di Desa Tertinggal

Jumlah Desa Tertinggal Yang Terbangun Infrastruktur Sosial-Nya


1.22.02.01

Pembangunan Insfrastruktur Ekonomi Masyarakat Miskin Di Desa Tertinggal

Jumlah Desa Tertinggal Yang Terbangun Infrastruktur Ekonomi Nya

1.22.02.06

Penyelamatan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Oleh Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan Di Desa Tertinggal

1.22.02.05

6,000,000,000

7,200,000,000

250,000,000

APBD

-

25 Kelompok/25 Desa

25 Desa

2,500,000,000

APBD

-

25 Desa

3,000,000,000


25 Desa

2,500,000,000

APBD

-

25 Desa

3,000,000,000

Jumlah Kelompok Dan Masyarakat Yang Dilatih Untuk Peduli Lingkungan Di Desa Tertinggal


25 Kelompok/250 KK

250,000,000

APBD

-

25 Kelompok/250 KK

300,000,000

Peningkatan Kapasitas Dan Ketrampilan Kelompok Usaha PETERNAKAN Rumah Tangga Miskin Di Desa Tertinggal

Jumlah Kelompok Dan Masyarakat Yang Dilatih Untuk Peningkatan Usaha Peternakan Di Desa Tertinggal


25 Kelompok/250 KK

250,000,000

APBD

-

25 Kelompok/250 KK

300,000,000

1.22.02.04

Peningkatan Kapasitas Dan Ketrampilan Kelompok Usaha PERIKANAN Rumah Tangga Miskin Di Desa Tertinggal Wilayah Pesisir Laut/Danau/Sumber Air Tawar

Jumlah Kelompok Dan Masyarakat Yang Dilatih Untuk Peningkatan Usaha Perikanan Di Desa Tertinggal


25 Kelompok/250 KK

250,000,000

APBD

-

25 Kelompok/250 KK

300,000,000

1.22.03

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Meningkatnya Kapasitas Manajemen Perangkat Desa/ Kel. Desa/ Kel

1.22.03.02

Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa

Jumlah Aparat Desa Yang Terlatih Dalam Hal Pengelolaan Perencanaan Pembangunan Desa

6 Kab/Kota Provinsi Gorontalo

Sekdes/LMD/BPD: 1.386 Org

500,000,000

APBD

-

Sekdes/LMD/BPD: 1.386 Org

500,000,000

1.22.03.01

Pembinaan Kades, Lurah Dan Camat

Jumlah Camat, Kades/Lurah Yang Meningkat Kinerjanya

6 Kab/Kota Provinsi Gorontalo

Camat: 75,Lurah/ Kades:729

300,000,000

APBD

-

Camat:75,Lurah/Kades:729

300,000,000

1.22.01

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Terwujudnya Masyarakat Yang Mandiri Sejahtera

1.22.01.01

Pembangunan Rumah Layak Huni Rumah Tangga Miskin Secara Swakelola

Jumlah Rumah Layak Huni Yang Dibangun Bagi RTSM

1.22.01.03

Penunjang Administrasi PNPM-GSC

Jumlah Cakupan Penerapan PNPM-GCS


800,000,000

800,000,000

24,350,000,000 5 Kab/1 Kota

1200 Unit

21 Kec Lokasi PNPM Generasi Sehat Dan Cerdas

21 Kec Lokasi PNPM

21,600,000,000

300,000,000

22,300,000,000 APBD

-

250,000,000 APBD/APBN -

1000 Unit 21 Kec Lokasi PNPM

19,000,000,000 250,000,000




Kode


1

2


3

Lokasi




Sumber Dana

6

7

Catatan Penting Target Capaian Kinerja

4

5

65 Kecamatan 657 Desa

21 Kec. Lokasi PNPM

5 Kab/1 Kota

21 SKPD, 5 SKPP

Jumlah Lembaga Ekonomi Desa Yang Difasilitasi

5 Kab

25 Lem.Ek.Ds.Tertinggal

500,000,000

APBD

Fasilitasi Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Tertinggal

Jumlah Lembaga Ekonomi Desa Yang Difasilitasi

5 Kab

25 Pokmas/5 Kab

500,000,000

1.22.01.07

Pemberdayaan Lembaga Dan Ormas Perpedesaan

Jumlah Lembaga Perkreditan Desa/LPD Yang Rasio Keuntungannya Naik

10 Desa Yang Memiliki LPD

10 Desa Yg Memiliki LPD

1.22.01.09

Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat Desa Dan Bumdes

Jumlah Kelompok Desa Menjadi Pelaku Bumdes

5 Kab

1.22.01.06

Fasilitasi Penyusunan Dan Pendayagunaan Profil Desa

Persentase Desa Yang Memiliki Profil Desa

1.22.01.04

Penunjang Program & Keg. Nasional Di Daerah (Peng. Ekonomi Lokal Daerah (PELD), Pengemb. Wil. Tertinggal (PWT), Pengembangan Sumber Daya Alam (PSDA) Dan Usaha Ekonomi Masy. (UEM), Pokja HIV/AIDS, ASIP POSYANDU, PAMSIMAS, TNI Manunggal, PDT & Kemenpera

Jumlah Cakupan Dana Sharing Untuk Program Nasional Di Daerah

1.22.04

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Terwujudnya Desa Maju Dan Mandiri

1.22.04.03

Pembinaan Masyarakat Miskin Di Pesisir Pantai Dan Sekitar Hutan

Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Diberdayakan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pantai, Pesisir Dan Daratan

25 Desa Dan 25 Kelurahan Pesisir Pantai Dan Sekitar Hutan

25 Desa/Kel,Pesisir/ Hutan

200,000,000

APBD

-

25 Desa/Kel,Pesisir/Hutan

200,000,000

1.22.04.01

Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tk. Prov. Gorontalo

Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

6 Kab/Kota/ Pencanangan Di 1 Kab/Kota

100%

400,000,000

APBD

-

100%

400,000,000

1.22.04.02

Pemasyarakatan Dan Pemanfaatan TTG

Persentase Kecamatan Yang Memiliki Pos Pelayanan Teknologi Desa

2 Kec/Lomba Inovasi Di 6 Kab/Kota

2,67 % (2 Kec)

5,000,000,000

APBD

-

2,67 % (2 Kec)

800,000,000

1.22.04.05

Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Gorontalo

Jumlah Desa Dan Kelurahan Yang Dinilai, Dan Jumlah Pelaksana Yang Melaksanakan Penilaian Lomba Desa/Kel Serta Pemenang Lomba Desa/Kel Untuk Diikutkan Di Tkt Nasional

-

3 Desa/3 Kelurahan

400,000,000

APBD

-

3 Desa/3 Kelurahan

450,000,000

1.22.04.04

Penguatan Kelembagaan Melalui Pembentukan POKJANAL Dan Sistem Informasi Posyandu (SIP) Prov. Gorontalo

Jumlah Cakupan Sistem Informasi Posyandu (SIP) Provinsi Gorontalo

Wilayah Penguatan SIP Di 6 Kab Kota

6 Kab/Kota

0

-

6 Kab/Kota

1.22.06



1.22.06.01

Sistem Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Program Kegiatan

Persentase Pencapaian Target Kinerja

1.22.01.02

Penunjang Administrasi PNPM-Mpd

Jumlah Cakupan Penerapan PNPM-Mpd

1.22.01.05

Rakor Penangulangan Kemiskinan

Jumlah SKPD Khusus PMD Dan Jumlah RTM Yang Dikoordinasikan Menerima Program

1.22.01.10

Identifikasi Dan Pelatihan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa Tertinggal

1.22.01.08


250,000,000

-

8 -

9


21 Kec. Lokasi PNPM

250,000,000

21 ASKPD, 5 SKPP

200,000,000

-

27 Lem.Ek.Ds. Tertinggal

600,000,000

APBD

-

27 Pokmas

600,000,000

200,000,000

APBD

-

10 Desa Yg Memiliki LPD

200,000,000

Pelatihan 10 Klpk./5 Kab

200,000,000

APBD

-

Pelatihan 15 Klpk/5 Kab

450,000,000

100 Desa Tertinggal / Pemekaran

100 D.T'tinggal/ P'mekaran

200,000,000

APBD

-

100 D.T'tinggal/P'mekaran

200,000,000

Alokasi APBN Di 6 Kab/Kota

10 Kec

10 Kec

550,000,000

200,000,000 APBD/APBN -

450,000,000 APBD/APBN -

6,000,000,000

0

1,850,000,000

800,000,000 BPM PDT Provinsi Gorontalo

100 %

650,000,000

0

850,000,000 APBD

-

100 %

700,000,000




Kode


1


2

3

1.22.06.02

Penyusunan Anggaran, Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Persentase Pelayanan Dan Akuntabilitas Keuangan SKPD

1.22.05

Program Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

Tingkat Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga Menuju Keluarga Sehat Dan Berkualitas Termasuk Peningkatan Peran Serta Perempuan Dalam Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender

1.22.05.03

Peningkatan Sarana Dan Prasarana PKK

Persentase Ketersediaan Sarana Dan Prasarana PKK

1.22.05.04

Pemberdayaan Sosial Dan Keagamaan

1.22.05.01

Lokasi


4

5


100 %

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 6 150,000,000


Sumber Dana


7 APBD

8 -

9 100 %

1,885,000,000

Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 10 150,000,000

2,500,000,000

BPM PDT / TP PKK Provinsi Gorontalo

100 %

300,000,000

APBD

-

100 %

500,000,000

Persentase Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Operasional Tim Penggerak PKK

6 Kab/Kota

100 %

175,000,000

APBD

-

100 %

300,000,000

Perencanaan, Koordinasi, Evaluasi Dan Pelaporan Program Kegiatan PKK

Persentase Cakupan Pelaksanaan Kegiatan

6 Kab/Kota

15 Kelompok

450,000,000

APBD

-

15 Kelompok

450,000,000

1.22.05.02

Peningkatan Program Tertib Administrasi


BPM PDT / TP PKK Provinsi Gorontalo

100 %

300,000,000

APBD

-

100 %

300,000,000

1.22.05.06

Pembinaan Anak Remaja Masyarakat Dan Peningkatan Usaha Kesehateraan Keluarga (UP2K)


6 Kab/Kota

100 %

85,000,000

APBD

-

100 %

300,000,000

1.22.05.10

Koordinasi Dan Fasilitasi Peningkatan Keberdayaan PAUD

Jumlah PAUD Yang Diberdayakan

25 PAUD

25 PAUD

200,000,000

APBD

-

100 %

200,000,000

1.22.05.07

Pangan, Sandang Dan Tata Laksana Rumah Tangga


TP PKK 6 Kab./Kota

100%

250,000,000

APBD

-

100%

250,000,000

1.22.05.09

Pemberdayaan Kader PKK Dan Pengembangan Kesehatan Masyarakat


6 Kab./Kota

100%

125,000,000

APBD

-

100%

200,000,000

JUMLAH BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN DESA TERTINGGAL :


41,585,000,000

37,400,000,000


BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


Kode



2

3

1

1.16.06



1.16.06.02


Tersedianya Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

1.16.06.01


1.16.06.03


Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8



9

10

4,950,000,000

3,000,000,000

Prov. Gorontalo

100%,1 Pkt Aplikasi, 1 Pkt Sarpras PTS, 1 Pkt Alat Kantor, 7 Unit Prwtn Kendaraan

3,150,000,000

APBD

-

100%,1 Pkt Peralatan Kantor, 7 Unit Prwtn Kendaraan

600,000,000

APBD

-

100%

1,200,000,000

APBD

-

12 Org, 30 Org, 10 Org

Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Provinsi Gorontalo

100%

Peningkatan Kualitas SDM

Peningkatan Aparatur Yang Profesional

Dalam Dan Luar Provinsi Gorontalo

12 Org, 30 Org, 10 Org

1.16.03

Program Pengembangan Sumber Daya Investasi

Meningkatnya Akses Informasi Dan Kelembagaan Sumberdaya Investasi (Kelompok Pelaku Usaha)

1.16.03.02

Pengembangan Potensi Investasi Bagi Masyarakat

Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Investasi

Prov Gorontalo

4 Kel Komoditas Unggulan & 4 Kel Pelaku Invesmas, 1X Matchmaking

350,000,000

APBD

-

4 Kel Komoditas Unggulan & 4 Kel Pelaku Invesmas, 1X Matchmaking

350,000,000

1.16.03.03

Perumusan Kebijakan Investasi

Tersedianyan Regulasi Dan Kebijakan Penyelenggaraan Penanaman Modal Dan PTSP

Prov. Gorontalo

1 Dok Kebijakan Teknis Pro Investasi, 1Kl Sosialisasi Regulasi

300,000,000

APBD

-

1 Dok Kebijakan Teknis Pro Investasi, 1Kl Sosialisasi Regulasi

300,000,000

1.16.03.01

Pemutakhiran Data Potensi Investasi Dan Study Kelayakan

Menyajikan Data Potensi Investasi Terkini Dan Tersusunya Study Kelayakan Potensi Investasi

Prov. Gorontalo

3 Dokumen

350,000,000

APBD

-

2 Dokumen

650,000,000

1.16.03.04

Pengembangan Potensi Kawasan Strategis Provinsi (Gopandang)

Data Ketersediaan Lahan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (Gopandang)

400,000,000

APBD

-

4 Laporan Ketersediaan Lahan

400,000,000

1.16.01

Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi

Berkurangnya Hambatan Berinvestasi

1.16.01.01

Penyelenggaraan PTSP

Kemudahan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Dan Peningkatan Kompetensi Aparatur Pengelola PTSP

1.16.01.03

Penyusunan Profil Realisasi Investasi

1.16.01.02

1,400,000,000

Kabupaten 4 Laporan Ketersediaan (Paguyaman, Isimu, Lahan Kwandang, Anggrek)

1,200,000,000

600,000,000 1,200,000,000

1,700,000,000

1,180,000,000

1,255,000,000

Luar Daerah, Kab / Kota, Provinsi Gorontalo

10 Org Prov, 23 Perizinan & Non Perizinan

680,000,000

APBD

-

10 Org Prov, 23 Perizinan & Non Perizinan

680,000,000

Data Dan Informasi Yang Komprehensif Tentang Investasi Di Provinsi Gorontalo

Kab/Kota

1 Dokumen

200,000,000

APBD

-

1 Dokumen

250,000,000

Pengendalian Penanaman Modal

Penyelesaian Masalah Yang Dihadapi Investor

Kab/Kota

4 Prsh,15 PMA,5 PMDN,6 Kl, 6Kl

300,000,000

APBD

-

4 Prsh,15 PMA,5 PMDN,6 Kl, 6Kl

325,000,000

1.16.04

Program Peningkatan Kualitas Perencanaan,Monitoring Dan Evaluasi/Pelaporan

Meningkatnya Perencanaan, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Program Kegiatan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.16.04.01

Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan

Meningkatnya Koordinasi Perencanaan, Monev Dan Pelaporan Program/Kegiatan SKPD

Prov. Gorontalo

7 Dok, 6 Kl Forum

650,000,000

APBD

-

7 Dok, 6 Kl Forum

650,000,000

1.16.04.02

Penatausahaan Dan Pelaporan Keuangan

Terciptanya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD

Prov. Gorontalo

100%

225,000,000

APBD

-

100%

225,000,000


875,000,000

875,000,000


BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


Kode



2

3

1


Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8



9

10

1.16.02

Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi

Meningkatnya Capaian Realisasi Investasi PMDN, PMA, Dan Swasta Murni

1.16.02.02

Gelar Potensi Investasi Daerah

Meningkatnya Jumlah Minat Investor Yang Pada Akhirnya Meningkatnya Investasi Daerah

Luar Daerah, 10X Pameran, 1X Prov.Gtlo, Luar Negeri GPID, 5X Promosi Luar Negeri, 1 Pkt Pengadaan Alat Kelengkapan Pameran

2,500,000,000

APBD

-

10X Pameran, 1X GPID, 5X Promosi Luar Negeri, 1 Pkt Pengadaan Alat Kelengkapan Pameran

1.16.02.01

Kerjasama Investasi Dalam Dan Luar Negeri

Terealisasinya Kerjasama Investasi Antar Investor Dan Pemerintah

Prov. Gorontalo, Luar 2 PMA/PMDN,1 Kl, 1Kl Daerah, Gorontalo Dan Luar Gorontalo

500,000,000

APBD

-

2 PMA/PMDN,1 Kl, 1 Kl

500,000,000

1.16.02.03

Promosi Investasi

Meningkatnya Jumlah Minat Investor Yang Pada Akhirnya Meningkatkan Investasi Daerah

605,000,000

APBD

-

500 Leaflet, 100 CD Prov Investasi, Maintence Dan Update Data, Operasionalisasi SPIPISE Dan SIPID, 3Kl Pelatihan Promosi

480,000,000

JUMLAH BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU :


3,605,000,000

Prov. Gorontalo

500 Leaflet, 100 CD Prov Investasi, Maintence Dan Update Data, Operasionalisasi SPIPISE Dan SIPID, 3Kl Pelatihan Promosi, 1 Pkt Promosi Gula Aren & Kopi Pinogu

12,010,000,000

3,480,000,000 2,500,000,000

10,310,000,000


BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH


Kode



2

3

1


Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8



9

10

1.20.70

Program Kedaruratan Dan Logistik

Terselenggaranya Penanganan Tanggap Darurat Secara Terpadu Dan Menyeluruh Di Daerah Bencana

1.20.70.01

Peningkatan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kedarutan Dan Logistik

Persentase Peningkatan SDM Aparatur Melalui Dukungan Sarana Dan Prasarana Serta Peralatan Dan Logistik Saat Tanggap Darurat

Provinsi Gorontalo

100 % Lokasi Bencana

350,000,000

APBD

-

100 % Lokasi Bencana

400,000,000

1.20.70.02

PUSDALOPS (Pusat Pengendali Operasi Sistem Penanggulangan Bencana)

Ketersediaan Data Dan Informasi Bencana Di 6 Kab/Kota

Provinsi Gorontalo

Seluruh Data Dan Informas

450,000,000

APBD

-

Seluruh Data Dan Informas

450,000,000

1.20.74


Terlaksananya Adimnistrasi Pelayanan Perkantoran

1.20.74.01



Provinsi Gorontalo

100%

400,000,000

APBD

-

100%

400,000,000

1.20.74.02



Provinsi Gorontalo

100%

3,350,000,000

APBD

-

100%

900,000,000

1.20.74.03

Peningkatan Kapasitas SDM


Provinsi Gorontalo

7 Orang Mengikuti Bimtek

100,000,000

APBD

-

9 Orang Mengikuti Bimtek

150,000,000

1.20.68

Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan

Terselenggaranya Pencegahan Dan Kesiapsiagan Dalam Menghadapi Bencana

1.20.68.01

Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana

Jumlah Masyarakat Yang Mampu Dan Sadar Berinisiatif Melakukan PRB

6 Kab/Kota

300 Orang Di 6 Kab/ Kota

300,000,000

APBD

-

Prioritas

350,000,000

1.20.68.02

Pemantauan Kondisi Potensi Bencana

Jumlah Daerah Rawan Bencana Yang Teridentifikasidi 6 Kab/Kota

6 Kab/Kota

Data Potensi Bencana Di 6

90,000,000

APBD

-

Data Potensi Bencana Di 6

150,000,000

1.20.68.03

Pemetaan Risiko Berbasis WEB

Jumlah Ketersediaan Peta Risiko Bencana Di 6 Kab/Kota

6 Kab/Kota

Updating 6 Peta Risiko Be

350,000,000

APBD

-

Updating 6 Peta Risiko Be

150,000,000

1.20.68.04

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

Jumlah Masyarakat Yang Mampu Mengantisipasi Dan Meminimalisir Kerugian Serta Dengan Cepat Membangun Kehidupan Menjadi Normal

6 Kab/Kota

3 Desa Tangguh Di 6 Kab/K

350,000,000

APBD

-

2 Desa Tangguh Di 6 Kab/K

400,000,000

1.20.68.05

Gelar Relawan Forum Pengurangan Risiko Bencana

Jumlah Relawan Tangguh Dalam Penanggulangan Bencana

Provinsi Gorontalo

80 Orang Relawan PB Se-Pr

200,000,000

APBD

-

80 Orang Relawan PB Se-Pr

250,000,000

1.20.77


Tercipnya Perencanaan, Evaluasi Serta Pelaporan Yang Akuntabel

1.20.77.01

Penatausahaan Dan Laporan Keuangan SKPD


1.20.77.02

Perencanaan, Koordinasi, Monitoring Evaluasi Dan Penguatan Tersedianya Dokumen Perencanaan Serta Koordinasi, Kelembagaan Monitoring Evaluasi Serta Data Bencana

1.20.71

Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi

Terselenggaranya Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pada Pasca Bencana Secara Terkoordinasi Dan Terpadu

1.20.71.01

Inventarisasi Kerusakan Infrastruktur

Jumlah Data Kerusakan Infrastruktur


800,000,000

850,000,000

3,850,000,000

1,450,000,000

1,290,000,000

1,300,000,000

650,000,000

750,000,000

Provinsi Gorontalo

100%

100,000,000

APBD

-

100%

150,000,000

Provinsi Gorontalo

100%

550,000,000

APBD

-

100%

600,000,000

497,000,000

6 Kab/Kota

1 Dokumen

197,000,000

650,000,000

APBD

-

1 Dokumen

250,000,000


BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH


Kode


1

2


Lokasi



Catatan Penting

Sumber Dana


3

4

5

Sosialisasi Pemberdayaan Peran Dan Partisipasi Lembaga, Ormas, Dunia Usaha Dan Masyarakat

Persentase Peran Dan Partisipasi Lembaga, Ormas, Dunia Usaha Dan Masyarakat

6 Kab/Kota

90% Peran Serta Lembaga,

100,000,000

APBD

-

100% Peran Serta Lembaga,

150,000,000

1.20.71.03

Monitoring Dan Evaluasi Penanganan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi

Teridentifikasinya Kerusakan Dan Kerugian Akibat Bencana

6 Kab/Kota

100%

200,000,000

APBD

-

100%

250,000,000


7,087,000,000

7

8

9


1.20.71.02

JUMLAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH :

6


10

5,000,000,000


BADAN KOORDINASI PENYULUHAN


Kode



2

3

1


Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8



9

10

2.01.59

Pengembangan SDM Penyuluh, Pelaku Utama Dan Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan

Meningkatnya Kompetensi Penyuluh, Pelaku Utama Dan Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan

2.01.59.01

Penguatan Ketenagaan Penyuluh PPK

Dokumen Database Ketenagaan Bagi Penyuluh PPK, Fasilitasi Sertifikasi Profesi Penyuluh PPK

Provinsi Gorontalo

1 Dokumen, 1 Kegiatan

2.01.59.02

Pengembangan SDM Penyuluh, Pelaku Utama Dan Pelaku Usaha PPK

Jumlah Penyuluh PPK Yang Ditingkatkan Kapasitasnya Melalui Diklat Fungsional & Diklat Teknis, Dan Jumlah Pelaku Utama Dan Pelaku Usaha PPK Yang Ditingkatkan Kapasitasnya Melalui Diklat Teknis

Provinsi Gorontalo

30&90 Penyuluh,100

2.01.58

Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan

Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok Pertanian

2.01.58.02

Penguatan Kelembagaan Penyuluh PPK

Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Tingkat Kecamatan Yang Difasilitasi Dan Dikembangkan, Dokumen Komisi Penyuluhan, Fasilitasi Pembentukan Pos Penyuluhan Desa, Dokumen Database Kelembagaan Penyuluhan

Provinsi Gorontalo

77, 1 Dok,50 Posluh,1 Dok

700,000,000

APBD

-

77, 1 Dok,51 Posluh,1 Dok

2.01.58.03

Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama Dan Pelaku Usaha PPK

Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok, Dokumen Database Kelembagaan Pelaku Utama Dan Pelaku Usaha PPK, Fasilitasi Kelembagaan Pelaku Utama

Provinsi Gorontalo

152 Kel,1 Dok, 1 Keg

900,000,000

APBD

-

184 Kel,1 Dok, 1 Keg

2.01.53



2.01.53.01


Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Perkantoran

Provinsi Gorontalo

100%

1,000,000,000

APBD

-

100%

1,300,000,000

2.01.53.02


Tersedianya Sarana Dan Prasarana Perkantoran

Provinsi Gorontalo

100%

400,000,000

APBD

-

100%

520,000,000

2.01.53.03

Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pendidikan Dan Pelatihan, Bimbingan Teknis Dan Sosialisasi

Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimbingan Teknis

Provinsi Gorontalo

12 Orang

100,000,000

APBD

-

12 Orang

130,000,000

2.01.57

Program Pemantapan Penyelenggaraan Penyuluhan

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penyuluhan

2.01.57.02

Pengembangan Materi Penyuluhan Dan Kemitraan Usaha Bidang PPK

Materi Penyuluhan PPK

Provinsi Gorontalo

8 Judul

600,000,000

APBD

-

9 Judul

2.01.57.01

Pengembangan Metodologi Dan Program Penyuluhan Bagi Pendamping Penyuluh PPK

Dokumen Program Penyuluhan PPK, Fasilitasi Metodologi Penyuluhan

Provinsi Gorontalo

3 Dokumen, 77 Unit

800,000,000

APBD

-

3 Dokumen, 77 Unit

2.01.56


Tersedianya Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi

2.01.56.01

Penyusunan Rencana Program, Data, Monitoring Dan Evaluasi

Tersedianya Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi

Provinsi Gorontalo

7 Dokumen

650,000,000

APBD

-

7 Dokumen

845,000,000

2.01.56.03

Pemantapan Sistem Informasi Kelembagaan Penyuluh, Pelaku Utama Dan Pelaku Usaha

Terselenggaranya Kegiatan Pemantapan Sistem Informasi Kelembagaan Penyuluh, Pelaku Utama Dan Pelaku Usaha

Provinsi Gorontalo

1 Keg

100,000,000

APBD

-

1 Keg

130,000,000

2.01.56.02


Terselenggaranya Penatausahaan Dan Pengelolaan Keuangan SKPD

Provinsi Gorontalo

100%

150,000,000

APBD

-

100%

195,000,000


1,800,000,000

2,340,000,000

1,000,000,000

APBD

-

1 Dokumen, 1 Kegiatan

1,300,000,000

800,000,000

APBD

-

30&60 Penyuluh,125

1,040,000,000

1,600,000,000

2,080,000,000

1,500,000,000

910,000,000

1,170,000,000

1,950,000,000

1,400,000,000

1,820,000,000

900,000,000

780,000,000 1,040,000,000

1,170,000,000


BADAN KOORDINASI PENYULUHAN


Kode



2

3

1

JUMLAH BADAN KOORDINASI PENYULUHAN :



Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

7,200,000,000

Catatan Penting

8



9

10 9,360,000,000


DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI


Kode



2

3

1


Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8



9

10

1.14.13

Program Pelatihan Berbasis Kompetensi Tenaga Kerja, Latihan Transmigrasi Dan Pengembangan Produktifitas Daerah

Meningkatnya Keterampilan Tenaga Kerja Yang Berbasis Kompetensi

1.14.13.01

Pelatihan Berbasis Kompetensi

Meningkatnya Keterampilan Tenaga Kerja Yang Berbasis Kompetensi

1.14.13.02

Peningkatan Keterampilan Bagi Warga Transmigrasi

Meningkatnya Produktivitas Warga Transmigrasi

1.14.06



1.14.06.02


Terselenggaranya Administrasi Perkantoran

Provinsi Gorontalo

12 Bulan

525,000,000

APBD

-

12 Bulan

650,000,000

1.14.06.03


Terlaksananya Bimbingan Teknis/Pelatihan/Seminar, Sosialisasi Dan Workshop

Provinsi Gorontalo

30 Org

301,560,000

APBD

-

30 Org

301,560,000

1.14.06.04


Jumlah Pegawai Yg Mengikuti Tes Urin

Provinsi Gorontalo

86 Org

48,440,000

APBD

-

86 Org

48,440,000

1.14.06.05


Meningkatnya Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

Provinsi Gorontalo

1 Keg

1,501,341,000

APBD

-

1 Keg

400,000,000

1.14.06.06

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (UPTD BLK) Meningkatnya Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

BLK Provinsi

1 Keg

2,500,000,000

APBD

-

1 Keg

3,000,000,000

1.14.06.07

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD BLK)

Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran

Provinsi Gorontalo

100%

154,000,000

APBD

-

100%

190,000,000

2.08.02

Program Pembangunan Dan Pengembangan Masyarakat Dan Kawasan Transmigrasi

Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Dikawasan Transmigrasi

2.08.02.01

Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Di Tersedianya Sarana Dan Prasarana Di Kawasan Kawasan Transmigrasi Transmigrasi

Prov Gorontalo

3 Jembatan Semi Permanen

2.08.02.02

Perencanaan/Ppenyusunan DED Konstruksi

Tersedianya Dokument DED Kontruksi

Prov Gorontalo

2.08.02.03

Pembinaan Mental Spiritual Di Permukiman Transmigrasi

Terlaksananya Pembinaan Spiritual Di Permukiman Transmigrasi

3 Kab

1.14.01

Program Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja

1.14.01.01

Pendayagunaan Tenaga Kerja Perempuan

Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Pendayagunaan Tenaga Kerja Perempuan

1.14.01.04

Temu Konsultasi Bidang Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja

1.14.01.05

Sosialisasi Peraturan Bidang Penempatan Tenaga Kerja


302,000,000

990,000,000

BLK Provinsi

96 Org

192,000,000

APBD

-

300 Org

600,000,000

Provinsi Gorontalo

150 Org

110,000,000

APBD

-

40 Org

390,000,000

5,030,341,000

4,590,000,000

2,220,000,000

3,230,000,000

1,500,000,000

APBD

-

3 Jembatan Semi Permanen

2,000,000,000

12 Dok

550,000,000

APBD

-

1 Paket

1,000,000,000

3 Paket

170,000,000

APBD

-

3 Paket

230,000,000

1,450,000,000

1,360,000,000

Kab/Kota

20 Orang

100,000,000

APBD

-

20 Orang

200,000,000

Terwujudnya Sinkronisasi Dan Sinerjitas Pelaksanaan Program Koordinasi Pelaksanaan Program Dan Lintas Sektor Terkait Bidang Ke-Penta-An Dengan Lintas Sektor/ Instituti Terkait.

Provinsi Gorontalo

6 Kali

250,000,000

APBD

-

6 Kali

260,000,000

Meningkatnya Pemahaman Peraturan Bidang Penempatan Tenaga Kerja

Provinsi Gorontalo

300 Orang

200,000,000

APBD

-

300 Orang

200,000,000




Kode


1

2


3

Lokasi




Sumber Dana


7

8

9


4

5

1.14.01.02

Pengembangan Wirausaha Baru Melalui Kelompok Usaha

Terciptanya Kelompok Wirausaha Baru

Kab/Kota Se Prov Gorontalo

30 Kelompok

700,000,000

APBD

-

100 Orang

600,000,000

1.14.01.03

Pengolahan Layanan Informasi Pasar Kerja

Tersedianya Data Informasi Pasar Kerja Yg "Up To Date" Terkelola Informasi Pasar Kerja Dengan Baik

Provinsi Gorontalo

2 Paket

200,000,000

APBD

-

Pemda Prov/Kab. Kota

100,000,000

1.14.02

Program Pengembangan Hubungan Industrial Dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

1.14.02.01

Fasilitasi Kegiatan Dewan Pengupahan Provinsi (DEPPEPROV)

Penetapan UMP Melalui Peraturan Gubernur

1.14.02.02

Pembinaan Dan Penyelesaian Sengketa / Perselisihan Hubungan Industrial

Terfasilitasinya Penyelesaian Kasus Dan Sosialisasi Tata Cara Penyelesaian Kasus Perselisihan HI

1.14.09

Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Meningkatnya Keterampilan Tenaga Kerja Melalui Pelatihan Berbasis Masyarakat

1.14.09.01

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja

Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Yang Terakreditas

1.14.09.03

Pengembangan Desa Produktif

1.14.09.04

500,000,000

10

625,000,000

PROV Kab/Kota

HS 6, 15 X UMP 1 SK GUB

357,120,000

APBD

-

HS 6, 15 X UMP 1 SK GUB

475,000,000

Kab/Kota

47%

142,880,000

APBD

-

40%

150,000,000

1,995,659,000

2,777,500,000

Kota Gorobtalo Dan Kab. Gorontalo

10 LPKS

100,000,000

APBD

-

10 LPKS

100,000,000

Menigkatnya Jumlah Desa Produktif Yang Dikembangkan

Desa Yg Mempunyai Potensi Sumberdaya & Masyarakat Yg Memiliki Kemauan,Kemampua n Memanfaatkan Sumberdaya Alam

5 Desa

445,000,000

APBD

-

15 Desa

850,000,000

Pelatihan Peningkatan Keterampilan Perncari Kerja

Meningkatnya Keterampilan Tenaga Kerja Melalui Pelatihan Berbasis Masyarakat

Kec.IPM Rendah,Desa Tertinggal,Desa Pemekaran,Desa Binaan,Pos Daya Pondok Peantren

140 Org

830,659,000

APBD

-

320 Org

1,450,000,000

1.14.09.02

Pemagangan Berbasis Pengguna

Meningkatnya Kualitas Jumlah Pencari Kerja

Perusahaan Yg Di Kabupaten./Kota

50 Org

385,000,000

APBD

-

50 Org

150,000,000

1.14.09.05

Pemagangan Luar Negeri

Meningkatnya Kualitas Peserta Magang Luar Negeri

Provinsi Gorontalo

450 Org

195,000,000

APBD

-

100%

187,500,000

1.14.09.06

Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pelatihan Dan Produktivitas (Lattas)

Terkoordinasinya Dan Sinergitas Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja

Provinsi Gorontalo

100%

40,000,000

APBD

-

100%

40,000,000

1.14.11



1.14.11.02

Penyusunan Anggaran Dan Laporan Keuangan SKPD

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dan Pengolahan Keuangan

Provinsi Gorontalo

100%

150,000,000

APBD

-

100%

150,000,000

1.14.11.01

Koordinasi Perencanaan Monitoring Dan Evaluasi

Terlaksananya Rapat Koordinasi Sinkronisasi Konsultasi Program Dan Kegiatan Profil Ketenagakerjaan Dan Kentransmigrasian

Provinsi Gorontalo

2Xrpt,Koor,Tkt Prov & 10X Tkt Pusat

690,000,000

APBD

-

2Xrpt,Koor,Tkt Prov & 10X Tkt Pusat

650,000,000


840,000,000

800,000,000




Kode



2

3

1


Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8



9

10

275,000,000

960,000,000

1.14.03

Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

1.14.03.01

Peningkatan Pengawasan Perlindungan Dan Penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Meningkatnya Pengusaha Dan Pekerja Yang Taat Pada Peraturan Ketenagakerjaan

Provinsi Kab/Kota

300 Perusahaan

150,000,000

APBD

-

300 Perusahaan

710,000,000

1.14.03.02

Monitoring Pembinaan Dan Pengawasan Penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP)

Terlaksananya Monitoring Pembinaan Dan Pengawasan UMP Di 360 Perusahaan

Prov/Kab/Kota

100%

125,000,000

APBD

-

100%

250,000,000

JUMLAH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI :


12,613,000,000

15,332,500,000


DINAS KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)


Kode



2

3

1


Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8



9

10

1.20.54

Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Peningkatan Pendapatan Daerah Sebesar Rp. 1.5 Trilyun Pada Tahun 2017

1.20.54.07

Penyusunan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)

Tercapainya Dokumen NJKB Sebagai Dasar Pengenaan PKB Dan BBNKB Tahun 2014

Prov. Gorontalo

1 Dokumen

201,920,000

APBD

-

1 Dokumen

212,000,000

1.20.54.06

Koordinasi Dan Monitoring Evaluasi Samsat

Tersedianya Laporan Kinerja Pelayanan UPTB/ Samsat

Prov. Gorontalo

5 Dokumen

500,000,000

APBD

-

5 Dokumen

500,000,000

1.20.54.05

Koordinasi Pajak

Tertibnya Kebijakannya Pemungutan Pajak Daerah

Prov. Gorontalo

100%

280,400,000

APBD

-

100%

380,400,000

1.20.54.04

Monitoring, Evaluasi, Pendapatan Daerah

Ditetapkannya Tarif Retribusi Sesuai Dengan Peraturan Daerah & Kelancaran Proses Pencairan DAK

Provinsi Gorontalo

100% & 100&

331,741,000

APBD

-

100% & 100&

331,741,000

1.20.54.01

Intensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah (UPTD Kota Gorontalo Dan Kabupaten Bone Bolango)

Tercapainnya Target Pajak Kendaraan Bermotor & Penurunan Jumlah Tunggakan

Kota Gorontalo Dan Kab. Bone Bolango

100% & 25%

501,818,000

APBD

-

100% & 25%

540,000,000

1.20.54.02

Intensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah (UPTD Kab. Gorontalo Dan Kab. Gorontalo Utara)

Tercapainnya Target Pajak Kendaraan Bermotor & Penurunan Jumlah Tunggakan

Kab. Gorontalo Dan Kab. Gorontalo Utara

100% Dan 25%

540,000,000

APBD

-

100% Dan 25%

540,000,000

1.20.54.03

Intensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah (UPTD Kab. Boalemo Dan Kab. Pohuwato)

Tercapainya Target Pajak Kendaraan Bermotor & Penurunan Jumlah Tunggakan

Kab. Boalemo Dan Kab. Pohuwato

100% & 25%

544,200,000

APBD

-

100% & 25%

540,000,000

1.20.53

Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/ Tersusunnya Ranperda APBD Kab/Kota Sesuai Dengan Regulasi Yang Berlaku Kota

1.20.53.01

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Dan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota

Terlaksananya Penyusunan Ranperda Dan Ranperkada Tepat Waktu

1.20.52

Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1.20.52.01

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD (Induk)

Terlaksananya Penetapan Perda APBD Dan Pergub Penjabaran Tahun Anggaran 2017 Yang Tepat Waktu Dan Berkualitas Sebagai Dasar Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017

Prov. Gorontalo

5 Dokumen

350,000,000

APBD

-

5 Dokumen

350,000,000

1.20.52.02

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD

Terlaksananya Penetapan Perda Perubahan APBD Dan Pergub Penjabaran Perubahan Tahun Anggaran 2016 Yang Tepat Waktu Dan Berkualitas Sebagai Dasar Pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016

Prov. Gorontalo

15 Desember

250,000,000

APBD

-

15 Desember

250,000,000

1.20.52.03

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Ketepatan Waktu Penerbitan Laporan Keuangan

Prov. Gorontalo

31 Maret Tahun Berikutnya

373,559,000

APBD

-

31 Maret Tahun Berikutnya

373,559,000

1.20.52.04

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah

Meningkatnya Konektivitas Jaringan Program Aplikasi Baik SIMDA Maupun Simpd Melalui Sistem Wireless Dan Meningkatnya Sistem Pengelolaan Keuangan Yang Efisien, Efektif, Tranparan Dan Bertanggungjawab

Prov. Gorontalo

29 SKPD

600,000,000

APBD

-

29 SKPD

518,000,000

1.20.52.05

Pelayanan Arus Kas Dan Penyediaan SPD

Tercapainya Dokumen Sebagai Dasar Mengatur Likuiditas Dana Pada BUD

Prov. Gorontalo

3 Dokumen

75,000,000

APBD

-

3 Dokumen

75,000,000


2,900,079,000

3,044,141,000

200,000,000 Prov. Gorontalo

6 Kab/ Kota

200,000,000

200,000,000 APBD

-

6 Kab/ Kota

3,445,684,500

200,000,000

3,803,532,510




Kode


1


2

Lokasi




Sumber Dana


7

8

9


3

4

5

1.20.52.06

Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah

Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Tertib, Taat Pada Peraturan Perundang-Undangan, Efisien, Ekonomis, Efektif, Tranparan, Dan Bertanggungjawab Dengan Memperhatikan Asas Keadilan, Kepatutan, Dan Manfaat Untuk Masyarakat

Prov. Gorontalo

100%

125,000,000

APBD

-

100%

150,000,000

1.20.52.07

Penyusunan Buku Standarisasi Barang Dan Jasa

Buku Standarisasi Barang Dan Jasa

Prov. Gorontalo

150 Buku

93,380,000

APBD

-

150 Buku

99,400,000

1.20.52.08

Penatausahaan Aset

Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah Yang Tepat, Akurat, Transparan, Efisien Dan Mempunyai Kepastian Nilai

Prov Gorontalo

1 Dokumen

430,905,500

APBD

-

1 Dokumen

530,900,000

1.20.52.09

Penatausahaan APBD

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Secara Periodik

Prov. Gorontalo

100%

254,250,000

APBD

-

100%

369,873,510

1.20.52.10

Pelayanan Perbendaharaan

Penerbitan SP2D

Prov. Gorontalo

20 Mnt Dr Brks SPM Lngkp

182,600,000

APBD

-

20 Mnt Dr Brks SPM Lngkp

311,600,000

1.20.52.11

Penyempurnaan Sisdur Penatausahaan Keuangan Daerah

Tersedianya Acuan Dalam Pelaksanaan APBD

Prov. Gorontalo

1 Dokumen

161,740,000

APBD

-

1 Dokumen

130,000,000

1.20.52.12

Pembinaan Akuntansi Dan Laporan Keuangan SKPD

Tersedianya Laporan Keuangan SKPD Sesuai SAP

Prov. Gorontalo

75% Dari Target

119,200,000

APBD

-

75% Dari Target

119,200,000

1.20.52.13

Kebijakan Dan Pengendalian Aset

Tersusunnya Kebijakan Dan Peraturan Pengelolaan Barang Daerah Sebagai Wujud Pengendalian Aset Daerah

Prov. Gorontalo

75%

104,650,000

APBD

-

75%

200,600,000

1.20.52.14

Sosialisasi Paket Regulasi Akuntansi

Penerbitan Laporan Keuangan Sesuai Kebijakan Akuntansi

Prov. Gorontalo

3 Tahun Berikutnya

325,400,000

APBD

-

3 Tahun Berikutnya

325,400,000

1.20.51



1.20.51.02


Terwujudnya Sarana Dan Prasarana Perkantoran

1.20.51.03

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Keuangan Daerah

1.20.51.04

8,374,797,480

10

8,014,533,100

Prov Gorontalo Dan Samsat Kab/ Kota

100%

3,849,622,955

APBD

-

100%

3,000,000,000

Meningkatnya Pemahaman Aparatur Dalam Hal Pengelolaan Keuangan

Prov. Gorontalo

100%

787,400,000

APBD

-

100%

787,400,000

Pelayanan Jasa Administrasi/ Sarana Dan Prasarana Perkantoran (UPTD Kota Gorontalo/ Kab. Bone Bolango)

Meningkatnya Pelayanan Administrasi

Kota Gorontalo

100%

430,951,425

APBD

-

100%

551,300,000

1.20.51.05

Pelayanan Jasa Administrasi/ Sarana Dan Prasarana Perkantoran (UPTD Kab. Gorontalo/ Kab. Gorontalo Utara)


Kab Gorontalo

100%

514,600,100

APBD

-

100%

514,600,100

1.20.51.06

Pelayanan Jasa Administrasi/ Sarana Dan Prasarana Perkantoran (UPTD Kab. Boalemo/ Kab. Pohuwato)


Kab. Boalemo

100%

538,689,000

APBD

-

100%

538,689,000

1.20.51.01


Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Pada DKAD Dan Meningkatnya Pelayanan Administrasi

Prov. Gorontalo

100%

2,253,534,000

APBD

-

100%

2,622,544,000

1.20.50



1.20.50.01


Tersusunnya Renstra, Renja Dan DPA SKPD Serta RKA SKPD



100%

376,416,000

1,488,199,900 APBD

-

100%

376,416,000




Kode


1

2





4

5

Pengelolaan Keuangan Yang Berkualitas

Prov. Gorontalo

100%

100,000,000

APBD

-

100%

131,783,900

1.20.50.03

Pengelolaan Data Dan Pengembangan Teknologii Informasi (PDE)

Terkoneksinya Jaringan Data Dan Informasi Elektronik DKAD Dan Samsat

Prov. Gorontalo

100%

940,000,000

APBD

-

100%

980,000,000

16,336,976,980

7

8

9




6

Catatan Penting

Sumber Dana

1.20.50.02

JUMLAH DINAS KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD) :

3

Lokasi


10

16,550,406,510


DINAS SOSIAL


Kode



2

3

1


Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8



9

10

1.13.08



1.13.08.01



Provinsi Gorontalo

100%

366,144,000

APBD

-

100%

402,758,400

1.13.08.02


Persentasi Ketersediaan Sarana Prasarana SKPD

Provinsi Gorontalo

100%

1,248,258,000

APBD

-

100%

1,373,083,800

1.13.02

Program Pemberdayaan Sosial

Meningkatnya Cakupan Layanan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat Miskin Dan KAT

1.13.02.01

Pemberdayaan Fakir Miskin

Jumlah Keluarga Fakir Miskin Yang Memperoleh Bimbingan Dan Bantuan Sosial

Provinsi Gorontalo

35 Kube

619,558,000

APBD

-

35 Kube

705,005,500

1.13.02.03

Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan Dan Kesetiakawanan Sosial

Jumlah Keluarga Pahlawan Dan Perintis Kemerdekaan Yang Memperoleh Pelayanan Sosial

Provinsi Gorontalo

20 KK

471,152,000

APBD

-

20 KK

400,000,000

1.13.02.02

Pembangunan Sarana Dan Prasarana Komunitas Adat Terpencil (KAT) Untuk Pembimbingan Kesejahteraan Sosial

Jumlah Warga KAT Yang Memperoleh Bimbingan Sosial

Provinsi Gorontalo

10 Unit

273,685,000

APBD

-

-

471,152,000

1.13.04

Program Pembinaan Kelembagaan Dan Kemitraan

Meningkatnya Cakupan Layanan Dan Pembinaan Terhadap Pilar-Pilar Kesejahteraan Sosial

1.13.04.03

Pemberdayaan Melalui Kemitraan Sosial

Jumlah Dunia Usaha Yang Peduli Dengan Permasalahan Kesos

Provinsi Gorontalo

25 WKSBM

131,356,000

APBD

-

25 WKSBM

219,853,050

1.13.04.02

Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM)

Jumlah TKSM Yang Diberdayakan

Provinsi Gorontalo

40 Org

516,854,000

APBD

-

40 Org

350,000,000

1.13.04.01

Fasilitasi Organisasi Kesejahteraan Sosial

Jumlah KT Dan Orsos Yang Diberdayakan

Provinsi Gorontalo

20 Lbr/11 Lembaga

465,439,500

APBD

-

20 Lembaga

300,000,000

1.13.10



1.13.10.01



Provinsi Gorontalo

1 Dok

102,741,500

APBD

-

1 Dok

105,000,000

1.13.10.02

Perencanaan Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi

Tersedianya Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Program Dan SDM Aparatur Yang Mengikuti Diklat /Bimtek

Provinsi Gorontalo

100%

550,000,000

APBD

-

100%

500,000,000

1.13.01

Program Perlindungan Dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

Meningkatnya Jumlah Layanan Atas Perlindungan Dan Jaminan Kesejahteraan Masyarakat

1.13.01.03

Pendataan Dan Penyuluhan Sosial

Jumlah Valid Data PMKS Dan PSKS Dan Masyarakat Yang Memperoleh Informasi Tentang Kesos

Provinsi Gorontalo

1 Laporan

450,000,000

APBD

-

1 Dok

280,000,000

1.13.01.02

Perlindungan Jaminan Sosia Dan Bantuan Bencana Sosial

Jumlah Yang Mendapatkan Jaminan Dan Bantuan Bencana Sosial

Provinsi Gorontalo

64 KK

617,374,000

APBD

-

20 KK/30 Org

680,000,000

1.13.01.01

Koordinasi Dan Peningkatan Kapasitas Petugas Penanggulangan Bencana Bid.Linjamsos

Jumlah Petugas Penanggulangan Bencana Yang Mendapatkan Bimtek Dan Pemantapan

Provinsi Gorontalo

170 KK

327,560,000

APBD

-

160 KK

346,588,800


1,614,402,000

1,775,842,200

1,364,395,000

1,576,157,500

1,113,649,500

869,853,050

652,741,500

605,000,000

1,394,934,000

1,306,588,800


DINAS SOSIAL





1

2

3

1.13.03

Program Rehabilitasi Sosial

Meningkatnya Layanan Rehabilitasi Terhadap Penyandang Diabilitas, Tuna Sosial, Lanjut Usia, Anak Bermasalah Sosial, Korban Penyalahgunaan Napza & LKS

1.13.03.02

Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak

Jumlah Anak Yang Direhabilitasi Dan Mendapat Perlindungan Sosial

Provinsi Gorontalo

103 Anak/Org

337,221,000

APBD

-

103 Anak/Org

360,000,000

1.13.03.03

Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

Jumlah Lanjut Usia Yag Mendapatkan Pelayanan Melalui Panti Dan Non Panti

Provinsi Gorontalo

75 Org

320,416,000

APBD

-

75 Org

350,000,000

1.13.03.04

Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial

Jumlah Tuna Sosial Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial

Provinsi Gorontalo

35 Org

196,666,000

APBD

-

35 Org

200,000,000

1.13.03.05

Pembinaan LKS

Jumlah LKS Yang Dapat Memberikan Layanan Bagi PMKS

Provinsi Gorontalo

15 LKS

343,395,000

APBD

-

15 LKS

360,000,000

1.13.03.06

Rehabilitasi Sosial Napza

Jumlah Korban Napza Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial

Provinsi Gorontalo

40 Org

161,100,000

APBD

-

40 Org

200,000,000

1.13.03.01

Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Jumlah Penyandang Disabilitas Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial

Provinsi Gorontalo

32 Org

411,080,000

APBD

-

32 Org

498,865,800

Kode

JUMLAH DINAS SOSIAL :


Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8



9

10

1,769,878,000

7,910,000,000

1,968,865,800

8,102,307,350


INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO


Kode



2

3

1


Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8



9

10

1.20.32



2,131,442,000

2,344,586,200

1.20.32.01


Jumlah Paket Bahan Dan Peralatan, Tersedianya Jasa Listrik, Telephone, Air, Internet, Kebersihan, Peliputan Serta Jasa Lainnya.

Provinsi Gorontalo

1 Paket

595,000,000

APBD

-

1 Paket

654,500,000

1.20.32.02


Jumlah Paket Penataan Kantor, Jumlah Paket Kenderaan Penunjang Operasional Kantor, Jumlah Peralatan Kantor Penunjang Operasional Kantor

Provinsi Gorontalo

1 Paket, 2 Kendaraan, 1P

886,442,000

APBD

-

1 Paket, 2 Kendaraan, 1 P

975,086,200

1.20.32.03


Auditor Pertama (17 PA, 33 PI), Auditor Muda (3 PA, 3 PI) , Auditor Madya (1 PA)

Provinsi Gorontalo

Auditor Pertama 5, Audito

650,000,000

APBD

-

Auditor Pertama 5, Audito

715,000,000

1.20.36

Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Informasi Dan Prosedur Pengawasan

Terwujudnya Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem, Informasi Dan Prosedur Pengawasan Yang Efektif

1.20.36.01

Penyusunan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan

Jumlah SOP Pengawasan Yang Dibuat Dan Dilaksanakan, Media Informasi Pengawasan Untuk Publik Yang Dapat Diakses

1.20.34



1.20.34.01

Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Dan Laporan Kinerja

Jumlah Dokumen PKPT Yang Disusun, Jumlah Dokumen Peta Pengawasan Inspektorat Prov Dan Kab/Kota Yang Disusun, Jumlah LAKIP Inspektorat Yang Dibuat

1.20.34.02

Penyusunan Anggaran Dan Laporan Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan

1.20.29

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja

1.20.29.01

Pelaksanaan Pengawasan Reguler SKPD Pemerintah Provinsi Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Yang Dibuat

1.20.29.02

Penanganan Kasus Pengaduan Dilingkungan Pemerintah Daerah

1.20.29.03

105,000,000

Provinsi Dan Kab. Kota

1 SOP & 1 Paket Media Inf

105,000,000

115,500,000

APBD

-

1 SOP & 1 Paket Media Inf

198,800,000

115,500,000

218,680,000

Provinsi Gorontalo

1 PKPT, 7 Peta Pengawan,

102,000,000

APBD

-

1 PKPT, 7 Peta Pengawan,

112,200,000

Provinsi/Kab/Kota & Luar Daerah

3

96,800,000

APBD

-

3

106,480,000

4,479,758,000

4,927,733,800

Prov. Gorontalo

244 Laporan

1,529,422,000

APBD

-

244 Laporan

1,682,364,200

Jumlah Kasus Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani Dan Dibuatkan Laporan

Provinsi Gorontalo

46 Laporan

379,000,000

APBD

-

46 Laporan

416,900,000

Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Jumlah Temuan Yang Dapat Ditindaklanjuti Setiap Tahun

Provinsi Gorontalo

5 Dok. TLHP, 110 SKTJM, 2

603,000,000

APBD

-

5 Dok. TLHP, 100 SKTJM, 2

663,300,000

1.20.29.04

Koordinasi Pengawasan Tingkat Provinsi, Regional Dan Nasional

Frekwensi Pelaksanaan Koordinasi

Provinsi Gorontalo

24 Kali

350,000,000

APBD

-

24 Kali

385,000,000

1.20.29.05

Terlaksananya Pengawasan Reguler Kab/Kota

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Kab/Kota Yang Dibuat

Provinsi Gorontalo

6 Laporan

377,700,000

APBD

-

6 Laporan

415,470,000

1.20.29.06

Pelaksanaan SPIP Untuk Pemerintah Provinsi Gorontalo

Jumlah SKPD Yang Akan Disosialisasikan Tentang SPIP

Provinsi Gorontalo

7 Lap. Hasil DA, 7 SKPD

258,900,000

APBD

-

7 Lap. Hasil DA, 7 SKPD

284,790,000

1.20.29.07

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kab/Kota Dan Evaluasi Draft LPPD Provinsi

Provinsi Gorontalo

6 LHE

256,700,000

APBD

-

6 LHE

282,370,000



INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO


Kode


1

2


3

1.20.29.08

Pelaksanaan Pengawasan Program Strategis

Pelaksanaan Pengawasan Program Unggulan

1.20.29.09

Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Laporan Hasil Evaluasi Monitoring, Laporan Pengendalian Gratifikasi Dan LHPKN/LKHSN

JUMLAH INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO :


Lokasi




Sumber Dana


4

5

Provinsi Gorontalo

2 Laporan

340,100,000

APBD

-

2 Laporan

374,110,000

Prov. Gorontalo

9 Laporan

384,936,000

APBD

-

9 Laporan

423,429,600

6,915,000,000

7

8

9


7,606,500,000


SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI


Kode



2

3

1

1.20.81


1.20.81.01

Pelayanan Jasa Adm.Perkantoran


Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8



9

10

1,830,000,000

2,925,000,000

Terwujudnya Optimalisasi Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

Provinsi Gorontalo

1 Pkt

1,090,000,000

APBD

-

1 Pkt

2,050,000,000

1.20.81.02



Provinsi Gorontalo

1 Pkt

650,000,000

APBD

-

1 Pkt

750,000,000

1.20.81.03

Pengembangan SDM Aparatur

Jumlah SDM Yang Mengikuti Diklat/Bimtek

Provinsi Gorontalo Dan Luar Daerah

5 Org/Aparatur

90,000,000

APBD

-

5 Org/Aparatur

125,000,000

1.20.86

Program Peningkatan Kerjasama Antar Organisasi Untuk Optimalisasi Pelayanan KORPRI.

1.20.86.01

Sosialisasi Peraturan Hukum Dan Perundang-Undangan Terkait Kelembagaan KORPRI

1.20.85

Program Peningkatan Mental Rohani Melalui Olahraga, Seni Budaya Dan Agama

1.20.85.02

Dukungan Pelaksanaan MTQ KORPRI Nasional

Terlaksananya Seleksi MTQ Tingkat Kab/Kota Dan Provinsi Dan Pemberangkatan Kedaerah Pelaksanaan MTQ Serta Tumbuhnya Insan ASN Yang Berkarakter Al Qur'an

Provinsi/Kab/Kota Dan Luar Daerah

1 Pkt Keg.& 20 Org

350,000,000

APBD

-

1.20.85.01

Pendalaman Syariat Melalui Kajian Keislaman

Meningkatnya Pemahaman Terhadap Ajaran Agama

Provinsi Gorontalo

175 Aparatur

300,000,000

APBD

Kegiatan Baru

1.20.85.03

Penguatan Jiwa Korps Aparatur Sipil Negara

Terlaksananya Apel/Upacara Dan Peringatan Hari-Hari Nasional Serta Terwujudnya Rasa Kebersamaan Dan Solidaritas Sesama Aparatur

Provinsi Gorontalo

1 Pkt

90,000,000

APBD

-

1.20.85.04

Pelaksanaan Olahraga Bagi PNS Anggota KORPRI Dan Pekan Meningkatnya Sportifitas, Mental, Dan Jasmani Anggota Olahraga KORPRI KORPRI

Provinsi Gorontalo

10 Cab. Olaraga

350,000,000

APBD

Kegiatan Baru

1.20.85.05

Pelaksanaan Kegiatan BAPENI Serta Lomba-Lomba

Provinsi Gorontalo

1 Pkt

150,000,000

APBD

-

1.20.84

Program Peningkatan Pembinaan, Pelayanan Dan Fasilitasi Kewirausahaan Untuk Kesejahteraan Anggota KORPRI

1.20.84.02

Sosialisasi BIMTEK, Penguatan Pelayanan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Dan Bantuan Sosial Bagi Anggota Korpri

Terlaksananya Sosialisasi Pelayanan Dan Bantuan Hukum Bagi Anggota KORPRI

1.20.84.03

Workshop Pelayanan Kesejahteraan Bagi Anggota KORPRI Melalui Usaha Pelaksanaan Kegiatan Serta Sinkronisasi

Tercapainya Sosialisasi Kesejahteraan Anggota KORPRI

1.20.84.01

RAKOR Penguatan Organisasi Dan Kelembagaan KORPRI

Terbentuknya Unit KORPRI SKPD Provinsi Dan Sekretariat KORPRI Kab/Kota

1.20.83


1.20.83.01

Penyusunan Dokumen Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Tersedianya Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Program Capaian Kinerja SKPD Dan Capaian Kinerja SKPD


142,000,000 Persentase Optimalisasi Pelayanan KORPRI


33 SKPD Kab./Kota

142,000,000

145,450,000 APBD

-

33 SKPD Kab./Kota

1,240,000,000

Terlaksananya Kegiatan BAPENI

145,450,000

1,402,675,000 1 Pkt Keg.& 25 Org

417,675,000

200 Aparatur

350,000,000

1 Pkt

115,000,000

12 Cab. Olaraga

360,000,000

1 Pkt

160,000,000

542,100,000

677,100,000

Provinsi Gorontalo

33 SKPD Kab./Kota

215,000,000

APBD

-

33 SKPD Kab./Kota

350,000,000

Provinsi / Kab /Kota

33 SKPD Kab./Kota

181,650,000

APBD

Kegiatan Baru

33 SKPD Kab./Kota

181,650,000


33 SKPD Kab./Kota

145,450,000

APBD

-

33 SKPD Kab./Kota

145,450,000


4 Dok.Perenc. & 3 Dok.LCKS

130,000,000

250,000,000 APBD

-

1 Pkt

150,000,000


SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI


Kode


1 1.20.83.02

2

Penyusunan Pelaporan Realisasi Anggaran Dan Ikhtisar Realisasi Keuangan SKPD

JUMLAH SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI :



Lokasi


3

4

5


Provinsi Gorontalo

1 Pkt


3,979,100,000


Sumber Dana


7 APBD

8 -

9 1 Pkt


5,400,225,000


SEKRETARIAT DPRD


Kode



2

3

1


Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8



9

10

1.20.21

Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Meningkatnya Tata Persidangan DPRD

1.20.21.01

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Jumlah Draft Ranperda Yang Dihasilkan

Provinsi Gorontalo

6 Perda

14,732,506,250

APBD

-

6 Perda

16,205,756,875

1.20.21.02

Hearing/Dialog Dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah Dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

Jumlah Laporan Hasil Hearing/Dialog Dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah Dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

Provinsi Gorontalo

40 Kali

374,609,950

APBD

-

40 Kali

412,070,945

1.20.21.03

Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan

Jumlah Laporan Hasil Rapat Alat Kelengkapan Dewan

Provinsi Gorontalo

84 Kali

1,147,814,470

APBD

-

84 Kali

1,262,595,917

1.20.21.04

Rapat-Rapat Paripurna

Jumlah Laporan Hasil Rapat Paripurna

Provinsi Gorontalo

40 Kali

2,138,396,150

APBD

-

40 Kali

2,352,235,765

1.20.21.05

Kegiatan Reses

Jumlah Kegiatan Reses

Provinsi Gorontalo

3 Kali

3,523,057,175

APBD

-

3 Kali

3,875,362,892

1.20.21.06

Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Dalam Daerah

Jumlah Laporan Kujungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Dalam Daerah

Provinsi Gorontalo

96 Kali

5,996,487,750

APBD

-

96 Kali

6,596,136,525

1.20.21.08

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan

Provinsi Gorontalo

6 Perda

1,394,781,520

APBD

-

6 Perda

1,534,259,672

1.20.21.07

Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD

Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD

Provinsi Gorontalo

1 Tahun

17,458,061,500

APBD

-

1 Tahun

19,920,386,750

1.20.24



1.20.24.01


Jumlah Surat Dan Undangan Yang Telah Didistribusikan

Provinsi Gorontalo

1 Tahun

843,914,500

APBD

-

1 Tahun

928,305,950

1.20.24.02


Presentase Pengadaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

Provinsi Gorontalo

1 Tahun

2,150,370,376

APBD

-

1 Tahun

2,365,407,413

1.20.24.03


Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Provinsi Gorontalo

20 Orang

232,320,000

APBD

-

20 Orang

255,552,000

1.20.28

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pemerintah Provinsi Gorontalo

Meningkatnya Kemampuan SDM Di Sekretariat DPRD Provinsi Gorntalo.

1.20.28.01

Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Lainnya

Jumlah Laporan Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Lainnya

1.20.27

Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan

Terselenggaranya Penyiran/Peliputan, Dokumentasi Kegiatan DPRD.

1.20.27.01

Pelayanan Umum Kehumasan

Terselenggaranya Kegiatan Kehumasan Dalam Memfasilitasi Kegiatan Dewan

Provinsi Gorontalo

1 Tahun

1,410,497,000

APBD

-

1 Tahun

1,551,546,700

1.20.27.02

Pelayanan Protokol Dan Aspirasi

Terselenggaranya Kegiatan Protokol Dan Aspirasi Dalam Memfasilitasi Kegiatan Dewan

Provinsi Gorontalo

1 Tahun

0

APBD

-

1 Tahun

0


46,765,714,765

52,158,805,341

3,226,604,876

3,549,265,363


1 Tahun

292,820,000

322,102,000 APBD

-

1 Tahun

1,410,497,000

322,102,000

1,551,546,700


SEKRETARIAT DPRD


Kode



2

3

1


Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8



9

10

1.20.26



1.20.26.01


Terselenggaranya Perencanaan, Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi

Provinsi Gorontalo

1 Tahun

84,463,324

APBD

-

1 Tahun

92,909,656

1.20.26.02


Tersusunya Dokumen Laporan Keuangan

Provinsi Gorontalo

12 SPJ Dan 1 Lap.Keu

148,817,900

APBD

-

12 SPJ Dan 1 Lap.Keu

163,699,690

JUMLAH SEKRETARIAT DPRD :


233,281,224

51,928,917,865

256,609,346

57,838,328,750


BIRO HUKUM DAN ORGANISASI


Kode



2

3

1


Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8



9

10

1,011,655,000

1,011,655,000

1.20.13

Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana Dan SDM Aparatur

1.20.13.01

Pelayanan Jasa Admninistrasi Perkantoran

Terwujudnya Efektitas Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prov Gorontalo

100%

387,120,700

APBD

-

100%

387,120,700

1.20.13.02

Peningkatan Sarana Dan Prasarana


Prov Gorontalo

100%

573,366,300

APBD

-

100%

573,366,300

1.20.13.03

Pelatihan/Bimbingan Pendidikan Teknis PNS

Meningkatnya Kapasitas Kompetensi Sumber Daya Aparatur

Prov Gorontaloi

12 PNS

51,168,000

APBD

-

15 PNS

51,168,000

1.20.02

Program Fasilitasi Dan Advokasi Hukum

1.20.02.01

Pendampingan Dan Penyelesaian Masalah/Sengketa Hukum

Terwujudnya Pelayanan Dan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Dan Aparat (PNS)

Prov, Kab/Kota

6 X Pendampingan

182,010,000

APBD

-

12 X Pendampingan

350,000,000

1.20.02.02

Orientasi Penanganan Dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Meningkatkan Kapasitas/Kompetensi Aparatur Dalam Menyelesaikan Pengaduan/Gugatan Hukum

Prov Gorontalo

100 Orang

100,000,000

APBD

-

100 Orang

125,000,000

1.20.02.03

Pelayanan Hukum Terpadu Melalui Sidang Itsbat Nikah Mobile

Terselesaikannya Sengketa Hukum Perkawinan Khususnya Dalam Hal Kepemilikan Buku Nikah

Kab/Kota

750 Pasang Suami Istri

450,000,000

APBD

-

900 Pasang Suami Istri

625,000,000

1.20.08

Program Fasilitasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1.20.08.01

Penyusunan Dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

1.20.08.02

732,010,000

1,100,000,000

278,424,000 PROV Kab/Kota

6 Doc SPM

92,808,000

APBD

-

9 Doc SPM

150,000,000

Evaluasi Dan Penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP) Terwujudnya Penyederhanaan Alaur Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah

PROV Gorontalo

32 SOP

92,808,000

APBD

-

32 Sop

75,000,000

1.20.08.03

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

Prov , Kab/Kota

14 Inovasi

92,808,000

APBD

-

28 Inovasi

75,000,000

1.20.07

Program Fasilitasi Peningkatan Sisitem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

1.20.07.01

Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

1.20.07.02

Koordinasi ,Sinkronisasi Dan Konsolidasi Data Kinerja Instansi Meningkatnya Kualitas Pengolahan Data Kinerja Provinsi Pemerintah

1.20.04

Program Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

1.20.04.01

Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil


Terwujudnya Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Minimal

300,000,000

Meningkatnya Peras SKPD Dalam Melakukan Pengembangan Dan Inovasi Di Bidang Pelayanan Publik

432,680,000 Meningkatnya Capaian Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

250,000,000

PROV GORONTALO

2 Doc LAKIP BIRO / PROV

216,340,000

APBD

-

2 Doc LAKIP BIRO / PROV

150,000,000

Kab/Kota

Doc Kinerja

216,340,000

APBD

-

Doc Kinerja

100,000,000

106,800,000 Meningkatnya Kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penanganan Pelanggaran Peraturan Perundang Undangan

Prov Gorontalo

65 PPNS

106,800,000

300,000,000 APBD

-

68 PPNS

300,000,000


BIRO HUKUM DAN ORGANISASI


Kode



2

3

1


Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8



9

10

33,700,000

150,000,000

1.20.05

Program Pemenuhan Dan Perlindungan HAM

1.20.05.01

Focus Group Hak Asasi Manusia ( HAM)

1.20.06

Program Penataan Kelembagaan, Analisis Jabatan (ANJAB), Dan Ketatalaksanaan

1.20.06.02

Validasi Analisis Jabatan Dan Evaluasi Evaluasi Jabatan

Meningkatnya Kapasitas Organisasi

Prov Gorontalo

Doc ANJAB .Doc Evalsi Jbn

140,314,000

APBD

-

Doc ANJAB ,Evaluasi Jab

125,000,000

1.20.06.01

Pembinaan Dan Evaluasi Organisasi Perangkat Derah

Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan

Prov, Kab/Kota

10 Usulan Rubahan OPD/OTK

140,314,000

APBD

-

6 Usulan Rubah OPD/OTK

125,000,000

1.20.01

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Terbentuknya Produk Hukum Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Menjunjung Supremasi Hukum

1.20.01.01

Pengkajian Dan Perdampingan Ranperda

Terbentukanya Produck Hukum Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintah Yang Menjunjung Supremasi Hukum

SKPD,DPRD PROV, KAB/KOTA

Provinsi ,6 Kab/Kota GTLO

142,230,000

APBD

-

Provinsi,6 Kab/Kota Gtlo

300,000,000

1.20.01.02

Pengkajian Peraturan Dan Keputusan Kepala Daerah

Terbentuknya Peraturan Dan Keputusan Kepala Daerah Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang Undangan

SKPD,MASYARAKAT

PROV,Kab/Kota Pengusul

85,681,000

APBD

-

PROV,Kab/Kota Pengusu

300,000,000

1.20.01.03

Sosialisasi Dan Publikasi Peraturan Perundang - Undangan

Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Dan Aparatur Pemerintah Terhadap Peraturan Perundang Undangan

SKPD .PROV.KAB/ KOTA.Dan Masyarakat

PROV.6 Kab/Kota 60 Pnddk

191,172,000

APBD

-

PROV.6 Kab/Kota 60 Pnddk

1.20.01.04

Koordinasi Bidang Hukum

Meningkatnya Pemahaman Terhadap Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Daerah

Pusat Dan Daerah

Prov.6 Kab/Kota

62,490,000

APBD

-

Prov.6 Kab/Kota

1.20.03

Program Pengkajian Kerjasama

1.20.03.01

Evaluasi Dan Sinkronisasi Data Memorandum Of Understanding Dan Perjanjian Kerja Sama

JUMLAH BIRO HUKUM DAN ORGANISASI :


Terwujudnya Sinkronisasi Dan Integrasi Prinsip Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

PROV GORONTALO

1 Doc REK RANHAM PROV

33,700,000

APBD

-

1 DOC Lap Evaluasi RANHAM

280,628,000

250,000,000

481,573,000

1,850,000,000

39,800,000 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengelolaan Dokument MOU Dan Perjanjian Kerja Sama

PROV . KAB/KOTA

32 Doc .MOU/PK

39,800,000

3,397,270,000

150,000,000

1,000,000,000

250,000,000

175,000,000 APBD

-

45 DOC MOU/PK

175,000,000

5,386,655,000


BIRO HUMAS & PROTOKOL


Kode



2

3

1


Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Tercapainya Publikasi Pelayanan Publik Secara Menyeluruh

Catatan Penting

8



9

10

5,192,354,000

5,645,000,000

1.20.124

Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media

1.20.124.01

Penyebarluasan Informasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Terinformasinya Melalui Radio Suara Rakyat Hundalo Tentang Penyelenggaraan Pemda

Biro Humas Dan Protokol

36 Kali

4,547,354,000

APBD

-

40 Kali

5,000,000,000

1.20.124.02

Penyebarluaskan Informasi Melalui Radio Suara Rakyat Hulondalo

Terinformasinya Melalui Radio Suara Rakyat Hundalo Tentang Penyelenggaraan Pemda


36 Kali

645,000,000

APBD

-

36 Kali

645,000,000

1.20.125



1.20.125.01


Persentase Pelayanan Administrasi Dan Kepegawaian


100%

861,000,000

APBD

-

100%

900,000,000

1.20.125.02




100%

1,657,000,000

APBD

-

100%

1,700,000,000

1.20.125.03


Jumlah SDM Aparatur Yg Mengikuti Diklat, Bimtek


8 Org

132,000,000

APBD

-

8 Org

132,000,000

1.20.123


Tercapainya Koordinasi Dan Sinkronisasi Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah

1.20.123.01

Pelayanan Pada Kantor Penghubung Makssar

Tercapainya Koordinasi Dan Sinkronisasi Serta Pelayanan Pemerintah Provinsi Gorontalo Di Sulawesi Selatan Dengan Daerah Lainnya


50 Kali/Keg

645,000,000

APBD

-

50 Kali/Keg

645,000,000

1.20.123.02

Koordinasi Pemerintah Dalam Daerah Provinsi Gorontalo

Tercapainya Koordinasi Dan Sinkronisasi Antara Pemerintah Provinsi Gorontalo Dengan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Lainnya


240 Kali/2 Keg

681,360,000

APBD

-

240 Kali/2 Keg

700,000,000

1.20.123.03

Koordinasi Pemerintah Luar Daerah Provinsi Gorontalo

Tercapainya Koordinasi Dan Sinkronisasi Antara Pemerintah Provinsi Gorontalo Dengan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Lainnya


240 Kali/Keg

489,600,000

APBD

-

240 Kali/Keg

500,000,000

1.20.123.04

Penyusunan Laporan Evaluasi Kegiatan Pimpinan

Tersediannya Laporan Evaluasi Kegiatan Pimpinan


3 Laporan

50,000,000

APBD

-

3 Laporan

50,000,000

JUMLAH BIRO HUMAS & PROTOKOL :


2,650,000,000

2,732,000,000

1,865,960,000

9,708,314,000

1,895,000,000

10,272,000,000


BIRO PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT


Kode



2

3

1


Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8



9

10

1.11.02

Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

Meningkatnya Persentase Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial, Politik Dan Lingkungan Hidup Perempuan

898,139,000

1.11.02.01

Penunjang P2WKSS Dan Gerakan Sayang Ibu

Terlaksanannya Penilaian Program Terpadu P2WKSS Dan Gerakan Sayang Ibu Kab./Kota

6 Kab./Kota

6 Desa/Kel

183,667,000

APBD

-

6 Desa/Kel

202,033,700

1.11.02.02

Forum Koordinasi PUG

Terlaksananya Workshop PPRG Bagi Kab./Kota Dan Terlaksananya Capacity Building Organisasi Perempuan

6 Kab./Kota

20 Perempuan

159,637,500

APBD

-

20 Perempuan

175,601,250

1.11.02.03

Penyelenggaraan Data Gender Dan Anak

Profil Gender Dan Anak Provinsi Gorontalo Dan Advokasi Penyelenggaraan Data Gender Dan Anak Di 6 Kab./Kota

6 Kab./Kota

50 Dok

193,270,000

APBD

-

50 Dok

212,597,000

1.11.02.04

Advokasi Desa Prima Dn PPEP

Terlaksananya Advokasi Desa Prima Dan Tersalurnya Bantuan Untuk Kelompok Usaha Perempuan

6 Kab./Kota

5 Desa/1 Kel/20 KUP

361,564,500

APBD

-

5 Desa/1 Kel/20 KUP

397,720,950

1.11.07



1.11.07.01

Pelayanan Jasa Administrasi, Sarana Prasarana Dan SDM Aparatur

Terlaksannya Penataan Administrasi Serta Peningkatan SDM Bagi Aparatur

Provinsi Gorontalo

95%

531,943,500

APBD

-

95%

585,137,850

1.11.07.02


Terlaksananya Koordinasi,Monitoring Dan Evaluasi Program Kesra

Provinsi Gorontalo

95%

275,000,000

APBD

-

95%

302,500,000

1.11.04

Program Peningkatan Pelayanan Kegiatan Keagamaan Adat Dan Budaya.

Meningkatnya Indeks Kepuasan Layanan Keagamaan, Adat Dan Budaya

1.11.04.01

Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Prov, TC MTQ, Dan Keikutsertaan Kafilah Prov. Gorontalo Di Tingkat Nasional

Terselenggaranya Kegiatan MTQ Tingkat Prov. TC Dan Keikutsertaan Kafilah Prov.Gorontalo Di Tingkat Nasional

1.11.04.02

Fasilitasi Penyelenggaraan Keg. EHA

1.11.04.03

806,943,500

887,637,850

7,189,655,000 Prov.Gtlo & Tingkat Nasional

-

Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan EHA Provinsi Gorontalo Tahun 1435 H / 2014 M

Prov. Gorontalo

Jamah Haji

Fasilitasi Kegiatan Bulan Suci Ramadhan

Terlaksananya Kegiataan Bulan Suci Ramadhan

3 Rmh Jabatan

1.11.04.04

Adat Dan Budaya

Tersenggarannya Upacara Penerimaan Adat Pejabat Negara/Luar Negeri Dan Tata Cara Penyelenggaraan Upacara Adat Gorontalo

1.11.04.05

Pembinaan Pelayanan Keagamaan

Terselenggaranya Pendidikan Keagamaan Dan Bantuan Kepada Masyarakat

1.11.04.06

Monev Program Dan Kegiatan Dan Penatausahaan Dan Pelaporan Keuangan SKPD

Terlaksanannya Perencanaan Kegiatan Dan Sistem Pelaporan Keuangan SKPD

1.11.01

Program Perlindungan Perempuan, Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak

Menurunnya Kasus Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak (%)

1.11.01.01

Forum Koordinasi Perlindungan Perempuan

Terlaksananya Forum Koordinasi Perlindungan Perempuan Dan Kampanye Anti Kekerasan Di Kab./Kota

1.11.01.02

Peningkatan Fasilitasi Dan Pengembangan P2TP2A

Tersedianya Operasional Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Dan Anak


987,952,900

7,908,620,500

615,351,000

APBD

-

-

4,138,255,000

APBD

-

Jamah Haji

100%

377,300,000

APBD

-

100%

415,030,000

Provinsi Gorontalo

100%

182,792,500

APBD

-

100%

201,071,750

6 Kab./Kota

6 Kab./Kota

1,743,720,000

APBD

-

6 Kab./Kota

Prov. Gorontalo

90%

132,236,500

APBD

-

90%

756,882,500

676,886,100 4,552,080,500

1,918,092,000 145,460,150

820,035,750

6 Kab./Kota

300 Org Di 6 Kab./Kota

137,885,000

APBD

-

300 Org Di 6 Kab./Kota

139,138,500

Provinsi Gorontalo

50 Org/12 Bln

195,552,500

APBD

-

50 Org/12 Bln

215,107,750


BIRO PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT


Kode


1


2

Lokasi



Catatan Penting

Sumber Dana


3

4

5

Penguatan Jaringan Kelembagaan Anak

Terlaksananya Forum Anak Tingkat Provinsi Gorontalo Dan Keikutsertaan Duta Anak Gorontalo Mengikuti Forum Anak Tingkat Nasional 2014

6 Kab./Kota

180 Anak Di 6 Kab./ Kota

260,040,000

APBD

-

180 Anak Di 6 Kab./Kota

286,044,000

1.11.01.04

Forum Koordinasi Perlindungan Anak

Terlaksananya Forum Koordinasi Perlindungan Anak

Provinsi Gorontalo

100 Anak Di Prov.Gtlo

70,565,000

APBD

-

100 Anak Di Prov.Gtlo

77,621,500

1.11.01.05

Roadshow Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Anak

Terlaksananya Roadshow Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Anak

6 Kab./Kota

600 Peserta Di 6 Kab/ Kota

92,840,000

APBD

-

600 Peserta Di 6 Kab/Kota

102,124,000


9,651,620,000

7

8

9


1.11.01.03

JUMLAH BIRO PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT :

6


10

10,604,247,000


BIRO PEMERINTAHAN


Kode



2

3

1


Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8



9

10

150,000,000

150,000,000

1.20.118

Program Dukungan Pembentukan Daerah Otonom Baru

1.20.118.01

Fasilitasi Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB)

1.20.122


1.20.122.01



Prov Gorontalo

100%

300,000,000

APBD

-

100%

320,000,000

1.20.122.02



Prov.Gorontalo

100%

395,000,000

APBD

-

100%

500,000,000

1.20.122.03



Prov .Gorontalo

10 Orang

65,000,000

APBD

-

20 Orang

100,000,000

1.09.02

Program Pembebasan Tanah

Tersedianya Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur Pemprov. Gtlo

1.09.02.01

Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Pemda Provinsi Gorontalo

1.10.03

Program Penataan Administrasi Kependudukan

- Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengelola Kependudukan Dan Capil Kab./Kota, Dan Aparat Desa Se- Prov. Gtlo

1.10.03.01

Bimtek/Sosialisasi Bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kab/Kota Dan Aparat Desa Se Provinsi Gorontalo

Terlaksananya Bimtek/ Sosialisasi Bidang Ke Pendudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten /Kota

Prov Gorontalo

200 Peserta

115,000,000

APBD

-

200 Peserta

200,000,000

1.10.03.02

Rapat Koordinasi Dan Sinkronisasi Progaram Kepandudukan Dan Pencatatan Sipil

Terlaksananya Rapat Koordinasi Dan Sinkronnisasi Program Kependudukan Dan Pencapil Di Prov. Gorontalo

Prov Gorontalo

60 Orang

60,000,000

APBD

-

35 Orang

60,000,000

1.10.03.03

Konsultasi,Monitoring Dan Evaluasi Bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Terlaksananya Konsultasi & Monev Prog. Kependudukan & Pencapil

Prov Gorontalo

19 Kali Monev

100,000,000

APBD

-

19 Kali Monev

100,000,000

1.20.117

Program Penataan Wilayah Provinsi

1.20.117.02

Pendataan/Penamaan Rupa Bumi (Toponimi)

Terlaksananya Bimtek Penamaan Rupabumi (Toponimi) Di Kab/Kota

Kabupaten

1 Kegiatan

100,000,000

APBD

-

2 Kegiatan

125,000,000

1.20.117.01

Penetapan Dan Pemasangan Tugu/Pilar Batas Antar Daerah Antar Daerah Dan Fasilitas Perselisihan Batas Antar Daerah

Terfasilitasinya Pelaksanaan Penetapan Batas Wilayah Dan Pemasangan Tugu / Pilar Batas Antra Daerah

Kab/Kota

10 Pilar

225,000,000

APBD

-

37 Pilar

250,000,000

1.20.117.03

Fasilitasi Dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Instansi Vertikal Dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota Se Provinsi Gorontalo

Terfasilitasi Dan Terkoordinasinya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dan Instansi Vertikal Dan Pemerintahan Kab/Kota Se Prov Gorontalo

Prov.Kab/Kota

1 Kegiatan

150,000,000

APBD

-

1 Kegiatan

150,000,000

1.20.116


1.20.116.01

Koordinasi/Konsultasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dengan Pemerinta Pusat , Pemerintah Daerah Provinsi, Instansi Vertikal Dan Pemda Kab/Kota.


Terselenggaranya Fasilitasi Terbentuknya Daerah Otonom Baru (DOB)

Prov Gorontalo

Binaan & Pilkada I 3 DOB

150,000,000

APBD

-

Pembinaan 3 DOB

760,000,000

920,000,000

20,840,000,000 Kab/Kota

399,3 Ha

20,840,000,000

92,500,000,000 APBD

-

399,3 Ha

275,000,000

525,000,000

850,000,000 Prov Gorontalo

20 Kali

350,000,000

92,500,000,000

360,000,000

475,000,000

Terlaksananya Koordinasi Dengan Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah Lainnya Yang Meliputi Urusan Pemerintahan Dan Urusan Lainnya

150,000,000

1,375,000,000 APBD

-

20 Kali

800,000,000


BIRO PEMERINTAHAN


Kode


1

2





5 1 Document LPPD

225,000,000

APBD

-

1 Document LPPD

250,000,000

Fasilitasi Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintahan Pusat/Studi Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Kerja Pejabat Banding Ke Provinsi Gorontalo Pemerintah Pusat/Studi Banding Ke Prov Gorontalo

Prov Gorontalo

17 Kali

125,000,000

APBD

-

17 Kali

125,000,000

1.20.116.04

Bimtek Petugas Pelaksana PATEN Se- Provinsi Gorontalo

Terlaksananya Bimbingan Teknis Bagi Para Petugas Pelaksana PATEN Se Prov Gorontalo

Prov Gorontalo

1 Kali

150,000,000

APBD

-

1 Kali

200,000,000

1.09.01

Program Pensertifikatan Tanah-Tanah Milik Pemprov Gorontalo

Terwujudnya Bidang-Bidang Tanah Yang Berkekuatan Hukum Tetap

1.09.01.01

Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah

Adanya Sertifikat Tanah Milik Pem. Provinsi

1.20.116.03

JUMLAH BIRO PEMERINTAHAN :


Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Prov Gorontalo

7

8

9


4

Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

6

Catatan Penting

Sumber Dana

Prov Gorontalo

1.20.116.02

3

Lokasi


85,000,000 Kab/Kota

16 Bidang

85,000,000 23,435,000,000

10

350,000,000 APBD

-

16 Bidang

350,000,000 96,180,000,000


BIRO PENGADAAN


Kode



2

3

1


Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8



9

10

1.03.21

Program Koordinasi Kerjasama Dan Pendampingan Advokasi Hukum

Terselesainya Sengketa Hukum Dalam Proses PBJ

1.03.21.01

Pendampingan Dan Penerapan Regulasi Dalam Proses PBJ

Jumlah Pendampingan Sengketa Hukum Dan Kegiatan Penerapan Regulasi PBJ

1.03.22

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prosentase Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Prasarana Dan SDM Aparatur (ULP)

1.03.22.01


Tersedianya Sarana Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran.

Provinsi Gorontalo

-

1,000,000,000

APBD

-

-

1,200,000,000

1.03.22.02

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran.


Provinsi Gorontalo

-

5,220,000,000

APBD

-

-

2,100,000,000

1.03.22.03

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Jumlah SDM Aparatur Yang Profesional Serta Memiliki Kompetensi Dan Kapasitas.

Provinsi Gorontalo

-

1,415,000,000

APBD

-

-

1,740,000,000

1.03.23

Program Peningkatan Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan (ULP)

Tersedianya Dokumen Pelaporan Dan Evaluasi UPTD ULP

1.03.23.01

Koordinasi, Perencanaan, Monitoring Dan Evaluasi Program Kegiatan

Tersedianya Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Program Kegiatan.

JUMLAH BIRO PENGADAAN :



-

550,000,000

650,000,000 APBD

-

-

7,635,000,000

5,040,000,000


-

855,000,000

9,040,000,000

650,000,000

500,000,000 APBD

-

-

500,000,000

6,190,000,000


BIRO PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN EKONOMI


Kode



2

3

1


Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8



9

10

1.20.19

Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana Dan SDM Aparatur

Persentasi Pelayanan Jasa Adm. Perkantoran

1.20.19.01


Tersedianya Sarana Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

Biro P2E

2016

575,000,000

APBD

-

2017

620,000,000

1.20.19.02


Tersedianya Sarana Dan Prasarana Perkantoran, Termasuk Kebutuhan LPSE Untuk Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008

Biro P2E

2016

885,000,000

APBD

-

2017

985,000,000

1.20.19.03


Intensitas Pengembangan SDM Bidang Pembangunan Dan Perekonomian Masyarakat

Prov. Gtlo, Jakarta

2016

230,000,000

APBD

-

2017

230,000,000

1.20.20

Peningkatan Perencanaan ,Evaluasi Dan Pelaporan


1.20.20.01

Koordinasi, Perencanaan, Monitoring Dan Evaluasi Program Kegiatan

Jumlah Dokumen Perubahan Renstra, Renja, RKA, ROK, Realisasi Program Dan Kegiatan, Lakip, Laporan Tahunan, LKPJ Dan LPPD Biro P2E

1.20.15

Program Pengendalian Ekonomi

Meningkatnya Kerjasama Dan Koordinasi Antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Dan Stakeholder Bidang Ekonomi.

1.20.15.01

Koordinasi Dan Pengendalian Inflasi Daerah

Terkendalinya Inflasi Daerah (Lebih Kecil Dari Tingkat Inflasi Nasional)

Prov. Gtlo, Jakarta

2016

330,000,000

APBD

-

2017

365,000,000

1.20.15.02

Rapat Koordinasi Dan Evaluasi Bidang Ekonomi

Terkendalinya Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Bidang Ekonomi

Prov. Gtlo, Jakarta

2016

350,000,000

APBD

-

2017

380,000,000

1.20.15.03

Penyusunan Buku Indikator Ekonomi

Tersusunnya Dokumen Indikator Ekonomi Provinsi Gorontalo

Prov. Gtlo

2016

75,000,000

APBD

-

2017

80,000,000

1.20.15.04

Kajian Pembangunan Ekonomi

Tersusunnya Dokumen Kajian Pembangunan Ekonomi Provinsi Gorontalo

Prov. Gtlo

2016

100,000,000

APBD

-

2017

140,000,000

1.20.14

Program Pengendalian Pembangunan

Meningkatnya Percepatan Penyerapan Anggaran Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

1.20.14.01

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Dana APBD Provinsi

Meningkatnya Percepatan Penyerapan APBD Provinsi

Prov. Gtlo, Jakarta

2016

730,000,000

APBD

-

2017

780,000,000

1.20.14.02

Koordinasi Pengendalian Pembangunan Di Kabupaten/Kota Dan Dana APBN

Meningkatnya Percepatan Penyerapan Anggaran Di Kabupaten/Kota Dan APBN

Prov. Gtlo, Jakarta

2016

420,000,000

APBD

-

2017

470,000,000

1.20.14.03

Penyusunan Database Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Provinsi Gorontalo

Optimalnya Pengendalian Pembangunan Bidang Infrastruktur Di Provinsi Gorontalo

Prov. Gtlo

2016

110,000,000

APBD

2017

150,000,000

1.20.14.04

Perkuat SDM Pengendali SKPD Dan Penginputan Target Fisik/Keuangan Ke Aplikasi E-Monep

Meningkatnya Kapasitas SDM Pengendali Dan Percepatan Penyerapan Anggaran

Prov. Gtlo, Jakarta

2016

245,000,000

APBD

-

2017

285,000,000

1.20.14.05

Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

Meningkatnya Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Prov. Gtlo, Jakarta

2016

310,000,000

APBD

-

2017

360,000,000

1.20.14.06

Sosialisasi/Diseminasi Pengembangan Aplikasi LPSE

Meningkatnya Pemahaman Stakeholder Dalam Penggunaan LPSE

Prov. Gtlo

2016

245,000,000

APBD

2017

285,000,000


1,690,000,000

1,835,000,000

350,000,000 Biro P2E

2016

350,000,000

420,000,000 APBD

-

2017

855,000,000

420,000,000

965,000,000

2,060,000,000

2,330,000,000

-

-


BIRO PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN EKONOMI


Kode



2

3

1

JUMLAH BIRO PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN EKONOMI :



Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

4,955,000,000

Catatan Penting

8



9

10 5,550,000,000


BIRO UMUM


Kode



2

3

1


Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8



9

10

1.20.112



1.20.112.02



Biro Umum

90%

5,723,000,000

APBD

-

90%

6,295,300,000

1.20.112.01



Biro Umum

95%

1,414,294,420

APBD

-

95%

1,555,723,862

1.20.112.03

Pemeliharaan Gedung/Peralatan Kantor

Persentase Gedung Kantor Yang Terpelihara

Biro Umum

90%

2,250,550,340

APBD

-

90%

2,475,605,347

1.20.112.04

Pemeliharaan Kenderaan Dinas Operasional

Terpenuhinya Pemeliharaan Kenderaan Dinas Operasional

Biro Umum

28 Unit

880,000,000

APBD

-

28 Unit

968,000,000

1.20.112.05

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan,Pelatihan,Bimtek Dan Sosialisasi)


Biro Umum

25 Org

212,155,240

APBD

-

30 Org

233,370,764

1.20.106


Terpenuhinya Pelayanan Sarana Dan Prasarana Kegiatan Pimpinan

1.20.106.01

Koordinasi/Konsultasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dengan Pempus Dan Daerah Lainnya

Meningkatnya Koordinasi Dan Sinergitas Pemerintah Provinsi Gorontalo Dengan Pemerintah Pusat Dan Pemda Lainya

Biro Umum

30 Keg

293,383,200

APBD

-

40 Keg

381,398,160

1.20.106.02

Monitoring Aset

Adanya Data Base Aset Yang Lengkap Dan Terupdate

Biro Umum

10 Keg

145,000,000

APBD

-

10 Keg

166,778,480

1.20.107

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pemerintah Provinsi Gorontalo

Meningkatnya Koordinasi Dan Sinergitas Pemprov. Gorontalo Dengan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Lainnya

1.20.107.01

Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pemerintahan Provinsi Gorontalo

Persentase Pelayanan Kedinasan Pemerintah Provinsi Gorontalo Yang Dilaksanakan

1.20.113


Terwujudnya Dukungan Administrasi Pelaporan Keuangan

1.20.113.01



Biro Umum

1 Lap

175,000,000

APBD

-

1 Lap

175,000,000

1.20.113.02


Jumlah Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja) Dan Dokumen Pelaporan Dan Evaluasi (LAKIP,LPPD,LKPJ)

Biro Umum

5 Lap

100,000,000

APBD

-

5 Lap

125,000,000

JUMLAH BIRO UMUM :


10,480,000,000

11,527,999,973

438,383,200

548,176,640

330,000,000

Biro Umum

35 Keg

330,000,000

363,000,000

APBD

-

40 Keg

275,000,000

11,523,383,200

363,000,000

300,000,000

12,739,176,613


PIMPINAN SETDA


Kode



2

3

1


Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

1.20.115

Program Pembinaan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Pengembangan Aparatur

Tercapainya Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pemerintah Provinsi Gorontalo

1.20.115.01

Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pemerintahan Provinsi Gorontalo

Jumlah Kegiatan Kedinasan Provinsi Gorontalo Yang Dilaksanakan

Provinsi Gorontalo

108 Kegiatan

1.20.115.02

Pelayanan Umum Rapat Koordinasi Khusus

Jumlah Kegiatan Rapat Khusus Provinsi Gorontalo Yang Dilaksanakan

Provinsi Gorontalo

1.20.115.03

Pelayanan Umum Upacara Kenegaraan

Jumlah Kegiatan Kenegaraan Pemerintah Provinsi Gorontalo Yang Berkualitas

1.20.115.04

Pelayanan Umum Hiburan Masyarakat

1.20.115.05

Catatan Penting

8



9

10

20,082,000,000

20,720,000,000

16,825,000,000

APBD

-

108 Kegiatan

12 Keg/Bln

940,000,000

APBD

-

12 Keg/Bln

895,000,000

Provinsi Gorontalo

12 Kali/Bulan

925,000,000

APBD

-

12 Kali/Bulan

980,000,000

Jumlah Kegiatan Hiburan Masyarakat Gorontalo Yang Bermutu

Provinsi Gorontalo

6 Kali/Tahun

550,000,000

APBD

-

6 Kali/Tahun

1,150,000,000

Pelayanan Umum Atas Asistensi, Evaluasi, Pemeriksaan Dan Pengawasan Kegiatan Pemerintah Provinsi Gorontalo

Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Yang Berkualitas

Provinsi Gorontalo

12 Kali/Bulan

842,000,000

APBD

-

12 Kali/Bulan

1,100,000,000

1.20.114


Tercapainya Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

1.20.114.01

Pelayanan Umum Kedinasan Kepala Daerah (Gubernur)

Jumlah Kegiatan Kedinasan Kepala Daerah (Gubernur)

1.20.114.02

11,250,000,000

16,595,000,000

11,620,000,000

Provinsi Gorontalo

36 Kegiatan

3,600,000,000

APBD

-

36 Kegiatan

3,750,000,000

Pelayanan Umum Rumah Tangga Kepala Daerah (Gubernur) Jumlah Kegiatan Rumah Tangga Kepala Daerah (Gubernur)

Provinsi Gorontalo

25 Kegiatan

2,845,000,000

APBD

-

25 Kegiatan

2,975,000,000

1.20.114.03

Pelayanan Umum Kedinasan Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur)

Jumlah Kegiatan Kedinasan Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur)

Provinsi Gorontalo

20 Kegiatan

2,520,000,000

APBD

-

20 Kegiatan

2,600,000,000

1.20.114.04

Pelayanan Umum Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur)

Jumlah Kegiatan Rumah Tangga Kepala Daerah (Gubernur)

Provinsi Gorontalo

15 Kegiatan

2,285,000,000

APBD

-

15 Kegiatan

2,295,000,000

JUMLAH PIMPINAN SETDA :


31,332,000,000

32,340,000,000


KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO DI JAKARTA


Kode



2

3

1


Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8



9

10

1.20.46

Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media

Terfasilitasinya Kerjasama Dengan Media Masa Di Pusat

1.20.46.01

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Terkumpulnya Data Dan Informasi Pembangunan Di Gorontalo

1.20.40



1.20.40.01


Terlaksananya Oprasional Pelayanan Kantor Perwakilan

Jakarta

100%

1,108,532,000

APBD

-

100%

1,250,000,000

1.20.40.02

Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah

Tersosialisasinya PERPRES, Peraturan Pemerintah, Peraturan Gubernur Di KPPG

Jakarta

100%

75,000,000

APBD

-

100%

100,000,000

1.20.40.03


Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan

Jakarta

100%

1,663,000,000

APBD

-

100%

1,700,000,000

1.20.43


Terfasilitasinya Pagelaran Seni Budaya Gorontalo Di Jakarta

1.20.43.01

Fasilitas Penataan Anjungan Gorontalo Di TMI

Terwujudnya Partisipasi Dan Kegiatan Gorontalodi TMI

1.20.43.03

Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Parawisata

Terselenggaranya Malam Budaya Dan Silaturahim Masyarakat Gorontalo

1.20.43.02

Penunjang Kegiatan Promosi Parawisata

Terlaksananya Pekan Kuliner Gorontalo

1.20.44

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

Terfasiliyasinya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Di Jakarta

1.20.44.01

Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat Dan Daerha Lainnya

Terlaksananya Pendampingan DPRD

1.20.44.02

Pelayanan Keprotokolan

Terlaksananya Pelayanan Protokol Seluruh Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Secara Maksimal

1.20.42



1.20.42.01


Meningkatnya Sarana Pengelolaan Keuangan

1.20.45

Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi

Terfasilitasinya Kegiatan Promosi Di Pusat

1.20.45.01

Fasilitasi/Kerjasama Antara Daerah Dalam Rangka Pembangunan Daerah

Terlaksananya Pertemuan Dan Koordinasi Dengan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Di Gorontalo

Luar Gorontalo

100%

85,000,000

APBD

-

100%

100,000,000

1.20.45.02

Koordinasi Membangun Sinergitas Pembangunan Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan Perantauan

Terlaksananya Pembinaan Dan Pengawasan Asrama Gorontalo

Luar Gorontalo

100%

75,000,000

APBD

-

100%

100,000,000

JUMLAH KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO DI JAKARTA : Printed By : e-Renggar+ At 20 Aug 2015

135,000,000 Kantor Perwakilan,TMII,Dll

100%

135,000,000

150,000,000 APBD

-

100%

2,846,532,000

150,000,000

3,050,000,000

698,750,000

775,000,000

Jakarta

100%

398,750,000

APBD

-

100%

400,000,000

TMII

100%

250,000,000

APBD

-

100%

300,000,000

Kota Tua

100%

50,000,000

APBD

-

100%

75,000,000

805,000,000

850,000,000

Luar Gorontalo

100%

275,000,000

APBD

-

100%

300,000,000

Jakarta

100%

530,000,000

APBD

-

100%

550,000,000

304,420,000 Jakarta

100%

304,420,000

350,000,000 APBD

-

100%

160,000,000

4,949,702,000

350,000,000

200,000,000

5,375,000,000


KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT


Kode



2

3

1


Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8



9

10

1.20.95

Pemantapan Tugas-Tugas Operasional Dalam Mengantisipasi Gangguan Ketentraman Dan Kenyamanan Serta Ketertiban Umum

Tercapaianya Tugas-Tugas Operasional Dalam Mengantisipasi Gangguan Ketentraman Dan Kenyamanan Serta Ketertiban Umum

1.20.95.01

Pemeliharaan Kantratibmas Dan Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Terciptanya Pemerliharaan Kantrantibmas Dan Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

1.20.95.02

Latihan Bersama Dan Rutin Satpol PP Kab/Kota Se-Provinsi Gorontalo

1.20.95.03

Rapat Koordinasi Pemantapan Operasi Dan Sinkronisasi Program Kab./Kota

1.20.96

Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Terwujudnya Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

1.20.96.01

Sosialisasi Tenaga Pengendali Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

Tenaga Pengendali Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Yang Mengikuti Sosiaisasi

1.20.90



1.20.90.01


Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kantor Satpol PP Dan Linmas

100%

100,000,000

APBD

-

100%

110,000,000

1.20.90.02


Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur


100%

390,000,000

APBD

-

100%

431,000,000

1.20.90.03


Jumlah Satpol PP Dan Linmas Dalam Mengikuti Bimtek Dandiklat


20 Org

115,000,000

APBD

-

20 Org

125,000,000

1.20.93

Program Peningkatan Kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Meningkatnya Kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

1.20.93.01

Koordinasi Dan Evaluasi Kinerja PPNS

Rapat Koordinasi Bidang PPNS, Konsultasi Bidang PPNS Pusat Dan Daerah Dan Monitoring/Evaluasi

1.20.94

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

Meningkatnya Kesadaran Hukum Masyarakat

1.20.94.01

Sinkronisasi Program Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban Tercapainya Pemberantasan Penyakit Masyarakat Di Kab/ Masyarakat Dan Pencegahan Tindak Kriminal Dengan Kab./ Kota Kota

1.20.92



1.20.92.01

Penyusunan Program, Anggaran Dan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan (Bulanan, Triwulan Dan Tahunan) Dan Renja SKPD


2,099,000,000


129 Orang

Terlaksanannya Latihan Bersama Antara Satpol PP Kab./ Kota Se-Provinsi Gorontalo

Kantor Satpol PP & Linmas

Terlaksananya Rapat Koordinasi Dan Sinkronisasi Program Satpol PP Kab./Kota Se-Provinsi Gorontalo

Kantor Satpol PP & Linmas

2,170,000,000

1,979,000,000

APBD

-

129 Orang

12 X

75,000,000

APBD

-

12 X

80,000,000

2X

45,000,000

APBD

-

2X

50,000,000

250,000,000 Kantor Satpol PP & Linmas

75 Org

250,000,000

275,000,000 APBD

-

75 Org

605,000,000

1 Keg

265,000,000

285,000,000 APBD

-

1 Keg

90,000,000 Kantor Satpol PP Dan Linmas

50 Org

90,000,000

100%

130,000,000

285,000,000

95,000,000 APBD

-

60 Org


275,000,000

666,000,000


2,040,000,000

95,000,000

140,000,000 APBD

-

100%

140,000,000


KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT


Kode



2

3

1

1.20.97

Program Perlindungan Masyarakat

Peningkatan Pemahaman Tugas Dan Fungsi Linmas

1.20.97.01

Bimtek Dan Pembinaan Satlinmas Kab./Kota

Aparatur Satlinmas Yang Profesional Dalam Pelaksanaan Tugas Dilapangan

JUMLAH KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT :



Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8



9

10

150,000,000 Kantor Satpol PP & Linmas

50 Org

150,000,000

3,589,000,000

180,000,000 APBD

-

60 Org

180,000,000

3,811,000,000


KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH


Kode



2

3

1


Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8



9

10

1.24.08



1.24.08.01

Pelayanan Jasa Administrasi

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Pada Bagi TU, Seksi Perpustakaan, Seksi Arsip Dan Seksi Pembinaan Dan Kerjasama Kelembagaan

Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah

100 %

762,865,000

APBD

-

100 %

839,150,000

1.24.08.02


Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Perkantoran


1 Subbag, 3 Seksi

741,330,000

APBD

-

1 Subbag, 3 Seksi

511,330,000

1.24.08.03


Terpenuhinya Aparat Yang Profesional Di Bidang Perpustakaan, Kearsipan Dan Penatausahaan Perkantoran


12 Orang

147,976,000

APBD

-

20 Orang

230,000,000

1.26.02

Program Pengelolaan Deposit Terbitan Daerah

Terwujudnya Pengelolaan Deposit Daerah

1.26.02.01

Pengumpulan Koleksi Buku Daerah Dan Penelusuran Dan Naskah-Naskah Kuno Daerah

Terlaksananya Pengumpulan Koleksi Buku Daerah Dan Naskah Kuno Daerah

1.26.01

Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan

Meningkatnya Kegemaran Membaca Bagi Masyarakat Dan Tertatanya Pengelolaan Perpustakaan

1.26.01.01

Kegiatan Gerakan Gorontalo Gemar Membaca (GGGM)

Terlaksananya Kegiatan Promosi Perpustakaan

Prov. Gtlo

500 Orang

319,424,000

APBD

-

500 Org/5 Pkt

750,000,000

1.26.01.02

Pengembangan Kapasitas Perpustakaan

Terlaksananya Bantuan Perpustakaan Desa/Kelurahan

Kab/Kota

6 Desa/Kel

153,020,000

APBD

-

6 Desa/Kel

250,000,000

1.26.03

Program Pengembangan Layanan Jasa Perpustakaan Dan Informasi

Terwujudnya Pelayanan Jasa Perpustakaan Terhadap Masyarakat

1.26.03.01

Pelayanan Perpustakaan Keliling

Terlaksananya Layanan Perpustakaan Keliling Yang Berkualitas

1.26.04

Program Pengembangan Pustakawan Dan Tenaga Teknis Perpustakaan

Terwujudnya Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Tenaga Pustakawan Dan Tenaga Teknis Perpustakaan

1.26.04.02

Studi Banding Tentang Penyusunan Pelaksanaan MOU/PKS

Terlaksananya Kegiatan Study Banding Dalam Rangka Penyusunan MOU/PKS

Provinsi Gorontalo

0

0

APBD

-

0

100,000,000

1.26.04.01

Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan

Terlaksananya Bimbingan Nasional Pustakawan Dan Arsipasi Bagi Pengelola Perpustakaan Dan ASN Provinsi Gorontalo

Provinsi Gorontalo

0

0

APBD

-

30 Orang

125,000,000

1.24.01

Program Pengkajian Sistem Administrasi Kearsipan

Tersedia Database Dan Hasil Kajian Administrasi Arsip

1.24.01.02

Penyusunan Pedoman Tentang Penyelenggaraan Kearsipan

Terlaksananya Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Kearsipan


0

0

APBD

-

35 Orang

75,000,000

1.24.01.03

Penyusunan Jadwal Retensi Arsip

Terlaksananya Penyusunan Jadwal Retensi Arsip Di Provinsi Gorontalo


0

0

APBD

-

20 Orang

100,000,000


1,652,171,000

1,580,480,000

71,650,000 Kab/Kota

24 Jdl

71,650,000

110,000,000 APBD

-

15 Jdl

472,444,000

1,000,000,000

124,930,000 Sklh/Ds

108 Lks

124,930,000

110,000,000

135,000,000 APBD

-

110

0

135,000,000

225,000,000

0

175,000,000


KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH


Kode



2

3

1


Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8



9

10

1.24.10



1.24.10.01

Pelaksanaan Koordinasi Dan Pengembangan Perpustakaan Dan Kearsipan

Terlaksananya Sinergitas Dan Sinkronisasi Program/ Kegiatan Bidang Perpustakaan Dan Kearsipan

1.24.10.02

Monitoring Dan Evaluasi Bidang Perpustakaan Dan Kearsipan Terlaksananya Monitoring Dan Evaluasi Bidang Perpustakaan Dan Kearsipan

1.24.02

Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah

1.24.02.02

Pendataan Dan Penelusuran Arsip/Profil Pimpinan Daerah

Terlaksananya Pendataan Dan Penelusuran Arsip/Profil Pimpinan Daerah


0

0

APBD

-

5 Dokumen

100,000,000

1.24.02.03

Sosialisasi Jadwal Retensi Arsip

Terlaksananya Sosialisasi Jadwal Retensi


0

0

APBD

-

33 Orang

110,000,000

1.24.02.04

Pengadaan Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Arsip

Tersediannya Sarana Dan Prasarana Pengolahan Dan Penyimpana Arsip


0

0

APBD

-

1 Paket

10,000,000

JUMLAH KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH :


182,872,000

0


60 Orang

96,867,000

APBD

-

0

0


6 KPAD/30 Desa/Kel

86,005,000

APBD

-

0

0

0

2,504,067,000

220,000,000

3,445,480,000


DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA


Kode



2

3

1


Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8



9

10

2.01.14

Pembangunan/Rehabilitasi UPTD/Balai Perbenihan/ Perkebunan (DAK)

Tersedianya Sarana Prasarana Perbenihan Yang Baik Dan Memadai

2.01.14.01

Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Dan Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK)

Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Balai Benih, Induk Dan Penunjang Sarana Perkantoran

2.01.18.02

Pembangunan Dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Balai Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura UPTD BPTPH

Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Laboratorium Dan Sarana Pengendalian OPT

2.01.10


Persentase Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (%)

2.01.10.01



Provinsi Gorontalo

100%

750,000,000 DAU APBD

-

100%

825,000,000

2.01.10.03

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pertanian


Provinsi Gorontalo

12 Org

315,400,000 DAU APBD

-

15 Org

405,800,000

2.01.10.02


Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Dinas Pertanian TPH

Provinsi Gorontalo

100 %

1,650,000,000 DAU APBD

-

100 %

1,815,000,000

2.01.13

Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana Dan SDM Aparatur (UPTD BBTPH)


2.01.13.01

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD BBTPH)


2.01.21

Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana Dan SDM Aparatur (UPTD BPSBTPH)


2.01.21.01



2.01.17

Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana Dan SDM Aparatur (UPTD BPTPH)


2.01.17.01



2.01.22

Program Pembangunan/Rehabilitasi UPTD/Balai Perbenihan/Perkebunan (DAK)

Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran Yang Baik Dan Memadai

2.01.22.01

Pembangunan Dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Perlindungan Tanaman UPTD BPSBTPH (DAK)

Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Laboratorium Dan Sarana Pengawasan Dan Sertifikasi Benih

2.01.11

Program Pengelolaan Sistim Penyediaan Mutu Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura

Tersedianya Benih Sumber Unggul Dan Bersertifikat Padi Sawah (Kg)

2.01.11.01

Pengelolaan Sistem Penyediaan Mutu Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura

Tersedianya Benih Sumber Unggul Dan Bersertifikat Padi Sawah (Kg), Tersedianya Benih Sumber Unggul Dan Bersertifikasi Benih Jagung (Kg)


3,122,550,000

3,122,550,000

UPTD BBTPH

100 %

930,000,000

DAK

-

100%

930,000,000

Provinsi Gorontalo

100%

2,192,550,000

DAK

-

100%

2,192,550,000

2,715,400,000

3,045,800,000

500,000,000 UPTD BBTPH

100%

500,000,000

550,000,000 APBD

-

100%

500,000,000 UPTD BPSBTPH

100%

500,000,000

550,000,000 APBD

-

100%

500,000,000 UPTD BPTPH

100%

500,000,000

100%

984,476,000

APBD

-

100%

1,536,095 Dan 1,472,174

832,700,000

550,000,000

984,476,000 DAK

-

100%

832,700,000 5 Kab / 1 Kota

550,000,000

550,000,000


550,000,000

984,476,000

915,970,000 APBD

-

1,536,095 Dan 1,472,174

915,970,000




Kode



2

3

1

2.01.02

Program Peningkatan Nilai Tambah Hasil Pertanian

Meningkatnya Jumlah Sarana Produksi Pasca Panen Tanaman Pangan Dan Hortikultura (Unit)

2.01.02.03

Pengembangan Mutu Dan Standarisasi Pertanian

Terlaksananya Keg. Bimtek Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Pangan Bagi Pelaku Usaha

2.01.02.02

Penanganan Pasca Panen Hortikultura

2.01.02.04


Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8



9

10

7,753,537,500

8,448,891,250

Provinsi Gorontalo

1 Paket

292,037,500

APBD

-

1 Paket

321,241,250

Meningkatnya Jumlah Sarana Produksi Hortikultura : Keranjang Panen 10 Paket, Kenderaan Roda 3 5 Unit, Florikultura 1 Paket, Sarana Prasarana Pasca Panen Aneka Cabai 5 Unit

5 Kabupaten, 1 Kota

21

625,000,000

APBD

-

21

687,500,000

Pengembangan Usaha Investasi Dan Pembiayaan

Terlaksananya Kegiatan Program Pembiayaan

5 Kabupaten / 1 Kota

1 Keg

250,000,000

APBD

-

1 Keg

275,000,000

2.01.02.05

Pengembangan Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Pertanian

Tersedianya Sarana Produksi Pertanian Dan Sarana Pengolahan Hasil Pertanian, Fasilitasi Gilingan Padi 3 Kelompok, Bantuan UP3HP 23 Kelompok, Sarana Dan Kelembagaan Pasar Tani 2 Kelompok, Fasilitasi Pengolahan Jagung 1 Unit


29

2,375,000,000

APBD

-

29

2,532,500,000

2.01.02.01

Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan

Meningkatnya Jumlah Sarana Produksi Tanaman Pangan : Kab. Pohuwato, Kab. Lantai Jemur 43 Unit, Perontok Padi 31 Unit, Boalemo, Kab. Moisturetester 60 Unit, Pemipil Jagung 34 Unit, Terpal 200 Gorontalo, Kab. Bone Lembar 3 Unit Bolango, Kab. Gorut

171

4,211,500,000

APBD

-

171

4,632,650,000

2.01.19

Program Peningkatan Pengawasan Dan Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura

'Meningkatnya Penggunaan Benih Bersertifikasi Dan Bermutu

2.01.19.01

Pengawasan Mutu Dan Sertifikasi Benih Pertanian

Meningkatnya Penggunaan Benih Bersertifikasi Dan Bermutu (%)

2.01.06


Tersedianya Dokumen Perencanaan, Evaluasi Program Dan Data Statistik Pertanian

2.01.06.01

Perencanaan Koordinasi Program, Monitoring Dan Evaluasi

Jumlah Dokumen Perencanaan

Provinsi Gorontalo

9 Dok

750,000,000 DAU APBD

-

9 Dok

825,000,000

2.01.06.02

Penyusunan Data, Statistik Dan Sistem Informasi Pertanian

Angka Produksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura/Data Dan Statistik Dan Dok Analisis Lahan Kering (Lanjutan)

Provinsi Gorontalo

3 Dok

650,000,000

-

3 Dok

715,000,000

2.01.06.03

Penyusunan Anggaran, Penatausahaan Dan Laporan Keuangan SKPD

Tersusunnya Dokumen Anggaran, Dan Laporan Bulanan,Triwulan,Semester, Tahunan

Provinsi Gorontalo

12 Bulan

-

12 Bulan

150,000,000

2.01.01

Program Peningkatan Produksi Pertanian

Meningkatnya Produksi Kedelai Sebesar 3 % Per Tahun (Ton)

2.01.01.02

Pengembangan Intensifikasi Aneka Kacang Dan Umbi

- Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Bufferstock Kedelai Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Kacang Tanah, Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Stek Ubi Kayu, Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Kacang Hijau

2.01.01.04

Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Buah Dan Tanaman Hias

- Tersedianya Bibit Buah Durian, - Tersedianya Bibit Rambutan, - Tersedianya Bibit Jeruk, - Tersedianya Bibit Naga, - Tersedianya Bufferstock Benih/Bibit, Pengembangan Kawasan Florikultura


696,334,000 UPTD BPSBTPH

100%

696,334,000

765,967,400 APBD

-

100%

1,550,000,000

1,690,000,000

APBD

150,000,000 DAU APBD

11,990,600,000 5 Kabupaten / 1 Kota 460 Ha, 70 Ha, 12 Ha, 50 Ha

5 Kab/1 Kota

155 Ha, 35 Ha, 50 Ha, 3000 Pohon, 4 Kawasan, 8 Paket

765,967,400

13,205,285,000

690,000,000

Apbd

-

Kedelai 460 Ha, Kacang Tanah 70 Ha, Stek Ubi Kayu 12 Ha, Kacang Hijau 50 Ha

759,000,000

1,134,500,000

APBD

-

155 Ha, 35 Ha, 50 Ha, 3000 Pohon, 4 Kawasan, 8 Paket

1,213,200,000




Kode


1

2


3

Lokasi 4

Target Capaian Kinerja 5



Sumber Dana


7

8

9


2.01.01.01

Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi Palawija

- Terlaksananya Pemberdayaan Kelembagaan Penangkar 5 Kabupaten / 1 Kota Benih Tanaman Pangan Melalui Pengadaan Benih Padi Inhibrida, - Terlaksananya Pemberdayaan Kelembagaan Penangkar Benih Tanaman Pangan Melalui Pengadaan Benih Jagung Komposit, - Terlaksananya Bantuan Pengem

11.100 Ha,500 Ha, 121.500 Kg

8,699,600,000

APBD

-

Padi Inhibrida 11.100 Ha, Jagung Komposit 500 Ha, Jagung Hibrida 121.500 Kg

9,619,935,000

2.01.01.03

Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Sayuran Dan Biofarmaka

- Terlaksananya Pengembangan Kawasan Cabe, Terlaksananya Pengembangan Bawang Merah, Terlaksananya Pengembangan Tomat, - Terlaksananya Pengembangan Biofarmaka

400 Ha, 30 Ha, 111 Ha, 5 Paket

1,466,500,000

APBD

-

400 Ha, 30 Ha, 111 Ha, 5 Paket

1,613,150,000

2.01.03

Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian

Penyediaan Sarana Pupuk Dan Pestisida (Ha)

2.01.03.01

Pengelolaan Sarana Produksi Pupuk Dan Pestisida

Tersedia Dan Terkelolanya Sarana Produksi Pupuk Dan Pestisida

5 Kab / 1 Kota

6 Paket

550,000,000

APBD

-

6 Paket

605,000,000

2.01.03.02

Pengelolaan Dan Penyediaan Alsintan

Tersedianya Dan Terkelolanya Sarana Alsintan

5 Kab / 1 Kota

78 Unit

3,265,000,000

APBD

-

78 Unit

3,591,500,000

2.01.03.03

Pengelolaan Lahan Dan Air

Pembinaan Kelembagaan P3A 6 Kali, Pendampingan TNI 12 Bulan, Pendampingan Dan Monitoring UPSUS Tahun 2016, Pelatihan Pemetaan Potensi Lahan Basah Dan Lahan Kering

5 Kab / 1 Kota

6Kali,12Bln,5Pkt,1Kali

567,600,000

APBD

-

6Kali,12Bln,5Pkt,1Kali

2.01.15

Program Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura

'Menekan Luasan Yang Terserang OPT Dan DPI Maksimal 5 % Dari Luas Tanam/Tahun

2.01.15.01

Pengembangan Sistem Pengamatan, Peramalan Dan Pengendalian OPT (UPTD BPTPH)

Terlaksananya Pengamanan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Dari Gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan (Hama Penyakit) Dan Gangguan Dampak Perubahan Iklim (Banjir Dan Kekeringan)

JUMLAH DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA :



4,382,600,000

4,820,860,000

666,000,000 UPTD BPTPH

100%

666,000,000

36,194,197,500

624,360,000

732,600,000 APBD

-

100%

732,600,000

39,382,399,650


DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN


Kode



2

3

1


Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8



9

10

2.05.05

Program Optimalisasi Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Meningkatnya Pendapatan Pengolah Dan Pemasar Ikan (Rp/Bln)

2.05.05.01

Pengembangan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan

Pengembangan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan Melalui Pembangunan Inkubator UMKM, Kegiatan Pembinaan UMKM Pengolah Di Kabupaten/Kota, Penyediaan Sarana Penjemuran Rumput Laut, Penyedian SRD Untuk Pengolahan Hasil Perikanan

Provinsi Gorontalo

25 Klpk Pengolah Ikan

1,500,000,000

APBD

-

12 Unit Sarana Pengh Ikan

2,000,000,000

2.05.05.02

Penguatan Sistem Informasi Pasar

-

Provinsi Gorontalo

Data Info. Pasar 12 Bln

800,000,000

APBD

-

Data Info. Pasar 12 Bln

1,000,000,000

2.05.05.03

Promosi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN)

-

Provinsi Gorontalo

-

380,000,000

APBD

-

1000 Siswa 3 Kab/Kegiatan

425,000,000

2.05.05.04

Pengembangan Peluang Usaha Dan Investasi Pasca Panen

Terselenggaranya Kegiatan Workshop Pengembangan Ikan Hias Dan Aquaskep Serta Bimtek Kerajinan Kekerangan, Terinformasinya Peluang Usaha Dan Investasi Perikanan Non Pangan, Terbinanya UPPN

Provinsi Gorontalo

2 Kgtn 15 Klp UPPN

200,000,000

APBD

-

4 Kgtn 20 Klp 15 Klp PUMP

750,000,000

2.05.11

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana Presentase Pelayanan Jasa Administrasi Prasarana Dan SDM Aparatur (UPTD Taksi Mina Perkantoran UPTD TMB (%) Bahari)

2.05.11.01

Pelayanan Jasa Adminitrasi Perkantoran (UPTD TMB)

2.05.09

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana Presentase Ketersediaan Sarana Prasarana (%) & Prasarana Dan SDM Aparatur

2.05.09.02


Tersedianya Sarana Dan Prasarana Perkantotan

Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Gorontalo

100% 12 Bulan

2,000,000,000

APBD

-

100% 12 Bulan

3,500,000,000

2.05.09.01

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya Administrasi Perkantoran


100% 12 Bulan

800,000,000

APBD

-

100% 12 Bulan

850,000,000

2.05.09.03


Peningkatan SDM Aparatur (SDM Teknis Perikanan Dan Kelautan, SDM Perencanaan, SDM Pengelolah Keuangan, Dan SDM Kepagawaian)


20 Orang

400,000,000

APBD

-

20 Orang

400,000,000

2.05.15

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana Presentase Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPTD BPBIAT (%) & Prasarana Dan SDM Aparatur (UPTD BPBIAT)

2.05.15.01

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD BPBIAT)

Tersedianya Pelayanan Administrasi UPTD BPBIAT

UPTD BPBIAT DPK Provinsi Gorontalo

100% 12 Bulan

250,000,000

APBD

-

100% 12 Bulan

300,000,000

2.05.15.02

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (UPTD BPBIAT)

Terlaksananya Penyediaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran UPTD BPBIAT

UPTD BPBIAT DKP Provinsi Gorontalo

100% 12 Bulan

100,000,000

APBD

-

100% 12 Bulan

150,000,000

2.05.15.03

Peningkatan Sarana Dan Prasarana UPTD BPBIAT (DAK)

Peningkatan Sarana Dan Prasarana UPTD BPBIAT Untuk Menunjang Penyediaan Benih Dan Induk Ikan Unggul Air Tawar

Provinsi Gorontalo

1 Paket Kegiatan

1,000,000,000

DAK

-

-


Tersedianya Pelayanan Administrasi UPTD TMB

2,880,000,000

4,175,000,000

625,000,000

UPTD TMB DPK Provinsi Gorontalo

100% 12 Bulan

625,000,000

625,000,000

APBD

-

100% 12 Bulan

3,200,000,000

625,000,000

4,750,000,000

1,350,000,000

2,450,000,000

2,000,000,000




Kode



2

3

1


Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8



9

10

2.05.13

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana Presentase Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPTD LPPMHP (%) & Prasarana Dan SDM Aparatur (UPTD LPPMHP)

2.05.13.01

Pelayanan Jasa Adminitrasi Perkantoran (UPTD BPPMHP)

Tersedianya Pelayanan Administrasi UPTD BPPMHP

UPTD - BPPMHP DPK Provinsi Gorontalo

100% 12 Bulan

300,000,000

APBD

-

100% 12 Bulan

300,000,000

2.05.13.02

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (UPTD BPPMHP)

Terlaksananya Penyediaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran UPTD BPPMHP

UPTD - BPPMHP DPK Provinsi Gorontalo

100% 12 Bulan

350,000,000

APBD

-

100% 12 Bulan

385,000,000

2.05.13.03

Peningkatan Sarana Dan Prasarana UPTD BPPMHP (DAK)

Peningkatan Sarana Dan Prasarana UPTD BPPMHP Untuk Menunjang Pengujian Dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan

Provinsi Gorontalo

1 Paket

500,000,000

DAK

-

-

800,000,000

2.05.17

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana Presentase Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPTD BPBILP (%) & Prasarana Dan SDM Aparatur (UPTD UPBILP)

2.05.17.01

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD BPBILP)

Tersedianya Pelayanan Administrasi UPTD BPBILP

UPTD BPBILP DPK Provinsi Gorontalo

100% 12 Bulan

2.05.17.03

Peningkatan Sarana Dan Prasarana UPTD BPBILP (DAK)

Peningkatan Sarana Dan Prasarana UPTD BPBILP Untuk Menunjang Ketersediaan Benih Udang Dan Ikan Unggul Air Laut Dan Payau

Provinsi Gorontalo

1 Paket Kegiatan

2.05.17.02

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran (UPTD BPBILP)

Terlaksananya Penyediaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran UPTD BPBILP

UPTD BPBILP DPK Provinsi Gorontalo

100% 12 Bulan

2.05.12

Program Pelayanan Sarana Produksi Perikanan

Tersedianya Akses Sarana Produksi Perikanan Untuk Nelayan, Pembudidaya Dan Pengolah Serta Pemasar Ikan (Wilayah)

2.05.12.01

Penyediaan Dan Pelayanan Sarana Produksi Perikanan (UPTD-TMB)

Operasional Pelayanan UPTD TMB (Perbaikan Dan Pemeliharaan SPDN Dan Pabrik Es)

2.05.12.01

Penyediaan Dan Pelayanan Sarana Produksi Perikanan (UPTD-TMB)

Pembangunan SPDN

2.05.03

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Pesisir (Rp/ Bln)

2.05.03.02

Konservasi, Rehabilitasi Dan Pengembangan Usaha Rakyat

Terlaksananya Gerakan Rehabilitasi Sejuta Mangrove, Zonasi Kawasankonservasi Perairan Daerah, Pengembangan Usaha Garam Rakyat

Pulau Monduli Kab. 1 Lokasi, 2 KKPD, 2 Ha Boalemo, Desa Biluhu Timur Kab. Gorontalo, Pugar Kab. Pohuwato

2.05.03.01

Pengembangan Desa Nelayan Tangguh (PDNT)

Pengembangan Kawasan Pesisir Menjadi (Desa Nelayan Tangguh) Melalui Penyediaan Bantuan Langsung Masyarakat Pesisir Di Menjadi Desa Nelayan Tanggguh (PMP-PDNT), Bantuan 16 Paket Kedai Pesisir, Pembangunan Tambatan Perahu

Kab. Boalemo, Pohuwato, Gorontalo Utara, Kab. Gorontalo, Bone Bolango


1,150,000,000

1,485,000,000

1,950,000,000

4,100,000,000

250,000,000

APBD

-

100% 12 Bulan

1,500,000,000

DAK

-

-

200,000,000

APBD

-

100% 12 Bulan

950,000,000

300,000,000 3,500,000,000

300,000,000

1,900,000,000

Provinsi Gorontalo

12 Bulan

200,000,000

APBD

-

12 Bulan

200,000,000

Desa Bilato Kab. Gorontalo, Desa Paguat Kec. Paguat Kab. Pohuwato

1 Paket

750,000,000

APBD

-

2 Paket

1,700,000,000

2,765,000,000

16 Desa Nelayan

4,247,500,000

565,000,000

APBD

-

20 Lokasi, 2 KKPD, 2 Ha

1,600,000,000

APBD

-

19 Desa Nelayan

847,500,000

2,500,000,000




Kode


1

2


3

Lokasi 4

5

Pulau Mohinggito Kab. Gorontalo Utara, Pulau Bitila Kab. Pohuwato

2 Unit 2 Pulau Kecil

2.05.03.03

Pengembangan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

2.05.04

Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatnya Wilayah Perairan Bebas Ilegal Pengawasan Dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Fishing Dan Kegiatan Yang Merusak SDKP (%)

2.05.04.01

Pemeliharaan Kapal Pengawas Dan Speed Pengawas

Beroperasinya Kapal Pengawasan Untuk Kegiatan Pengawasan, Mendukung Pencapaian Pengurangan Kegiatan Ilegal Fishing Di Perairan Laut Dan Danau Limboto

2.05.04.02

Pelayanan Administrasi P2SDKP Kapal Pengawas (Operasional Pengawasan)

Terlaksananya Operasional Pengawasan Dan Pendampingan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)

2.05.14

Program Pembinaan Dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan

Tersedianya Data Uji Mutu Ikan Yang Akan Dipasarkan Dan Di Konsumsi (Data Uji)

2.05.14.01

Penguatan Sistem Jaringan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan

Tersedianya Data Uji Mutu Ikan Yang Akan Dipasarkan Dan Dikonsumsi (Data Uji Dan Peningkatan Pengetahuan Pengolahan Ikan Tentang Mutu Hasil Perikanan (Orang)

2.05.01

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Meningkatnya Pendapatan Nelayan (Rp/Bln)

2.05.01.02

Peningkatan Ketrampilan Dan Pengetahuan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap

Peningkatan SDM Perikanan Tangkap Dengan Pelatihan Kab. Gorontalo, Keahlian Nautika Kapal Perikanan, Terlaksananya Kegiatan Boalemo, Pohuwato, Temu Lapang Dan Pembinaan KUB Di Kabupaten/Kota Gorontalo Utara, Bone Bolango Dan Kota Gorontalo

2.05.01.01

Penyediaan Sarana Dan Prasarana Perikanan Tangkap

Pengembangan Sentra Produksi Perikanan Tangkap Melalui Penyediaan Sarana Dan Prasarana Perikanan Tangkap Berupa Kapal < 5 GT Dan Alat Penangkap Ikan, Pembangunan Prasarana PPI, Tambatan Perahu Dan Alat Bantu Penagkapan Ikan


Pengembangan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Serta Pengembangan Marine Eco Tourism, Melalui Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Lainnya




Sumber Dana


7 APBD

8 -

9 3 Unit 3 Pulau Kecil

700,000,000


850,000,000

Perairan Teluk Tomini Dan Laut Sulawesi

2 Unit Kapal 81,23%

300,000,000

APBD

-

2 Unit Kapal 82,23%

350,000,000

Provinsi Gorontalo

100 Hari 1 Thn 2 Wilayah

400,000,000

APBD

-

100 Hari 1 Thn 2 Wilyh

500,000,000


90 Data & 420 Org

250,000,000

300,000,000 APBD

-

100 Data & 600 Org

6,360,000,000

PPI Tenda Kota Gorontalo, Kec. Kwandang, Gentuma, Sumalata, Dulupi, Tilamuta, Batudaa Pantai, Kabila Bone, Bone Pantai, Marisa, Paguat, Lemito, Kec. Bilato Dan Lamu Termasuk 16 Desa Nelayan Yang Menjadi Sasaran PDNT

500 Orang

70 KUB

300,000,000

9,750,015,000

460,000,000

APBD

-

600 Orang

5,900,000,000

APBD

-

80 KUB

750,015,000

9,000,000,000




Kode



2

3

1


Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8



9

10

2.05.02

Program Pengembangan Perikanan Budidaya

- Produksi Rumput Laut (Ton)

2.05.02.03

Pengembangan Kawasan Budidaya Laut

Pengembangan Sentra Produksi Perikanan Budidaya Air Laut Melalui Penyediaan Sarana Produksi Perikanan Budidaya Laut, Pembinaan Dan Penguatan Kapasitas Pembudidaya Yang Menerima Bantuan Sarana Rumput Laut

Kab. Gorontalo Utara Dan Kab. Pohuwato

IL 49,03 Ton, RL 12.500 T

2.05.02.02

Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar

Pengembangan Sentra Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar Melalui Penyediaan Sarana Produksi Budidaya (Pakan Dan Benih Ikan)

Di 6 (Enam) Kawasan Pengembangan Perikanan Budidaya (Kec. Tapa, Kel. Molosipat, Kec. Batudaa, Kec. Limboto Dan Kec. Telaga)

2.05.02.01

Pembinaan Dan Pengembangan Budidaya Air Payau

Pengembangan Sentra Produksi Perikanan Budidaya Air Di 2 (Dua Kawasan Payau Melalui Penyediaan Sarana Produksi Pengembangan Yaitu Pembudidayaan Ikan Dan Intensifikasi Budidaya Air Payau (Kec. Paguat, Marisa, (Khususnya Untuk Komoditi Udang Dan Bandeng) Randangan Kab. Pohuwato) Dan (Kec. Anggrek, Kwandang Kab. Gorontalo Utara)

2.05.10


Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (%)

2.05.10.02

Penyelenggaraan Keuangan SKPD

Terselenggaranya Kegiatan Penyelenggaraan Selama Satu Tahun Dan Tersedianya Dokumen Keuangan SKPD


100% 12 Bln & 2 Dok

150,000,000

APBD

-

100% 12 Bln & 2 Dok

175,000,000

2.05.10.01


Terselenggaranya 4 (Empat Kegiatan Perencanaan), Tersedianya Dokumentasi Perencanaan, Monitoring Dan Evaluasi Serta Pelaporan, Kegiatan Operasional Untuk Menunjang Perencanaan Dan Monev


12 Kgt 12 Bln 10 Dok

700,000,000

APBD

-

12 Kgt 12 Bln 10 Dok

800,000,000

2.05.16

Program Peningkatan Produksi & Pelayanan Teknis (UPTD UPBIAT)

Meningkatnya Produksi Benih Unggul (Juta Ekor)

2.05.16.01

Pengembangan Calon Induk Dan Benih Unggul Ikan Air Tawar

Tersedianya Sarana Produksi Perbenihan Ikan Air Tawar

Provinsi Gorontalo

20 Paket

500,000,000

APBD

-

25 Paket

750,000,000

2.05.16.02

Diseminasi Teknologi Pembenihan Ikan Air Tawar

Terlaksananya Pengembangan/Bimtek Pembenihan Ikan Skala Rumah Tangga (UPR)

Provinsi Gorontalo

3 Kegiatan

300,000,000

APBD

-

3 Kegiatan

300,000,000

2.05.18

Program Peningkatan Produksi & Pelayanan Teknis (UPTD UPBILP)

Meningkatnya Produksi Benih Unggul (Juta Ekor)

2.05.18.01

Peningkatan Produksi Benih Ikan Laut Dan Payau

Tersedianya Sarana Produksi Perbenihan Ikan Air Laut Dan Payau

Provinsi Gorontalo

3 Kegiatan

650,000,000

APBD

-

3 Kegiatan

700,000,000

2.05.18.02

Diseminasi Teknologi Pembenihan Ikan

Terlaksananya Pengembangan/Bimtek Pembenihan Ikan Skala Rumah Tangga (UPR)

Provinsi Gorontalo

3 Kegiatan

300,000,000

APBD

-

3 Kegiatan

300,000,000


5,752,000,000

7,252,000,000

985,000,000

APBD

-

IL 60 Ton, RL 15.000 T

1,485,000,000

75 KUB 18.290 Ton

1,247,000,000

APBD

-

98 KUB 20.000 Ton

1,747,000,000

75 KUB 15.656 Ton

3,520,000,000

APBD

-

100 KUB 16.665 Ton

4,020,000,000

850,000,000

975,000,000

800,000,000

1,050,000,000

950,000,000

1,000,000,000




Kode



2

3

1

JUMLAH DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN :



Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

30,532,000,000

Catatan Penting

8



9

10 44,909,515,000


DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN


Kode



2

3

1


Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8

2.01.49

Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana (DAK)

Lab. Keswan Dan Renovasi UPTD Perbibitan/ Pengembangan Ternak

2.01.49.03

Pembangunan/Renovasi UPTD/Balai Perbenihan/Perbibitan UPT/ Perbenihan Dan Perlindungan Tanaman Perkebunan (Dana Alokasi Khusus/DAK)

Adanya Sarana Prasarana Di UPTD Perbenihan Dan Perlindungan Tanaman Perkebunan

2.01.49.02

Pembangunan/Renovasi UPTD/Balai Perbenihan/Perbibitan UPT/ Pengembangan Ternak (Dana Alokasi Khusus/DAK)

Adanya Sarana Prasarana Di UPTD Pengembangan Ternak

2.01.49.01

Pembangunan/Renovasi Laboratorium Peternakan (Dana Alokasi Khusus/DAK)

Adanya Sarana Prasarana Laboratorium Keswan Dan Kesmavet Peternakan

2.01.44

Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)

Optimalisasi Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Dan Penyakit Zoonosis

2.01.44.02

Diagnosa Dan Penyidikan Secara Cepat, Tepat, Dan Akurat Terhadap Gejala Penyakit Hewan Menular

Terlaksananya Diagnosa Dan Penyidikan Secara Cepat, Tepat Dan Akurat Terhadap Penyakit Hewan

Provinsi Gorontalo

1200 Sampel

350,000,000

APBD

-

2.01.44.01

Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Terkendalinya Penyakit Hewan Menular Strategis Serta Strategis Tersedianya Obat Dan Vaksin

Provinsi Gorontalo

1 Tahun

550,000,000

APBD

Mendukung RPJPN 2005-2025, RPJMD Provinsi Gorontalo 2012 -2017, RKPD Prov.Gorontalo, Renstra Disnakbun, Isu Strategis Daerah Tahun 2015 Ketiga "Percepatan Penanggulangan Kemiskinan"

2.01.48

Program Penerapan Teknologi Peternakan

Tersedianya Bibit Unggul Ternak Sapi (Ekor)

2.01.48.01

Pengembangan Perbibitan Ternak Unggul

Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Budidaya Perbibitan Di UPTD Pengembangan Ternak

2.01.43

Program Pengembangan Agribisnis Peternakan

Pengembangan Kelompok Peternakan

2.01.43.01

Pengembangan Kelompok Peternakan

Tersedianya Pendampingan Kelompok Di Kawasan Pengembangan Ternak

2.01.41

Program Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan

'Optimalisasi Pengendalian Dan Perlindungan Tanaman Perkebunan

2.01.41.01

Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan

Terkendalinya OPT Tanaman Perkebunan

2.01.40

Program Peningkatan Pelayanan Adminstrasi Sarana Dan Prasarana, Dan SDM Aparatur

Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel

2.01.40.01

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran, Sarana Dan Prasarana Dan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Perkantoran Yang Dinas Peternakan Dan Akuntabel, Adanya Sarana Dan Prasarana Dan Perkebunan Meningkatanya SDM Aparatur




9

10

1,650,000,000

3,150,000,000

UPTD Perbenihan Dan Perlindungan Tanaman Perkebunan

100%

650,000,000

APBD

-

100%

1,050,000,000

UPTD Wonggahu

100%

700,000,000

APBD

-

100%

1,050,000,000

Dinas Peternakan Dan Perkebunan

100%

300,000,000

APBD

-

100%

1,050,000,000

900,000,000

997,500,000 1500 Sampel

367,500,000

1 Tahun

630,000,000

2,000,000,000 Desa Wonggahu Dan Desa Lonuo

100%

2,000,000,000

2,100,000,000 APBD

-

100%


34 Kelompok

350,000,000

525,000,000 APBD

-

39 Kelompok


1 Tahun

300,000,000

2,049,800,000

525,000,000

525,000,000 APBD

-

1 Tahun

2,399,800,000 100%

2,100,000,000

525,000,000

2,362,500,000 APBD

Program/Kegiatan Penunjang Lainnya

100%

2,100,000,000




Kode


1

2


3

Lokasi 4

Target Capaian Kinerja 5



Sumber Dana


7

8

9


2.01.40.02

Pelayanan Administrasi Dan Sarana/Prasarana UPTD Perbenihan Dan Perlindungan Tanaman Perkebunan

2.01.47

Program Peningkatan Pelayanan Adminstrasi Sarana Pelayanan Administrasi Dan Sarana/ Prasarana Dan Prasarana, Dan SDM Aparatur (UPTD Pembibitan UPTD Pengembangan Ternak Ternak Wonggahu)

2.01.47.01

Pelayanan Administrasi Dan Sarana/Prasarana UPTD Pengembangan Ternak

Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Dan Tersedianya Sarana Dan Prasarana Yang Memadai Di UPTD Pengembangan Ternak

2.01.45

Program Peningkatan Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Meningkatnya Produk, Produktifitas Dan Mutu Produk Hasil Peternakan

2.01.45.01

Peningkatan Pengolahan Dan Nilai Tambah Hasil Produksi Peternakan

Tersedianya Alat Pengolah Hasil Peternakan Dan Kendaraan Bermotor Roda Tiga Untuk Kelompok

2.01.39

Program Peningkatan Perencanaan,Evaluasi Dan Pelaporan


2.01.39.01


Tersedianya Dokumen Perencanaan, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Dinas Peternakan Dan 5 Dokumen 4 Laporan Perkebunan

400,000,000

APBD

-

5 Dokumen 4 Laporan

420,000,000

2.01.39.02


Tersedianya Laporan Keuangan Yang Akuntabel

Dinas Peternakan Dan 4 Laporan 1 Dokumen Perkebunan

150,000,000

APBD

-

4 Laporan 1 Dokumen

157,500,000

2.01.37

Program Peningkatan Populasi Dan Produksi Ternak Dalam Mendukung Swasembada Daging

Peningkatan Produksi Daging (Sapi,Kambing & Ayam)

2.01.37.04

Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Pakan

Tersedianya Pakan Ternak Sapi, Kambing Dan Unggas

Provinsi Gorontalo

5 Paket

2.01.37.02

Pengembangan Bibit Ternak

Tersedianya Bibit Ternak Sapi,Kambing Dan Unggas

Provinsi Gorontalo

2.01.37.05

Pembangunan Sarana Dan Prasarana Peternakan

Adanya Sarana Dan Prasarana Sapi, Kambing Dan Unggas

2.01.37.06

Penyebaran Dan Pengembangan Ternak

2.01.37.01 2.01.37.03

Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Dan Tersedianya Dinas Peternakan Dan Sarana Dan Prasarana Yang Memadai Di UPTD Perbenihan Perkebunan Dan Perlindungan Tanaman Perkebunan

100%

350,000,000

APBD

-

100%

400,000,000

Dinas Peternakan Dan Perkebunan

100%

400,000,000

525,000,000

APBD

-

100%


5 Paket

250,000,000

262,500,000

525,000,000

315,000,000 APBD


5 Paket

550,000,000

315,000,000

577,500,000

8,160,000,000

12,495,000,000

450,000,000

APBD

-

5 Paket

550 Ek.Sapi,120 Ek.Kmbing

4,900,000,000

APBD

-

Mendukung RPJPN 2005-2025

7,350,000,000

Provinsi Gorontalo

6 Paket

1,050,000,000

APBD

-

6 Paket

1,575,000,000

Terdistribusinya Bibit Ternak Sapi, Kambing Dan Unggas

Provinsi Gorontalo


200,000,000

APBD

-


Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu

Terlaksananya Integrasi Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu

Provinsi Gorontalo

5 Paket

1,000,000,000

APBD

-

5 Paket

Optimalisasi Inseminasi Buatan

Optimalisasi Gertak Birahi/B, Terlaksananya Rakor IB Kab/ Kota

Provinsi Gorontalo

5000 Aksepator

560,000,000

APBD

-

5000 Aksepator


630,000,000

525,000,000 1,575,000,000 840,000,000




Kode



2

3

1


Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8

2.01.38

Program Peningkatan Produksi, Produktifitas Dan Mutu Tanaman Perkebunan

Produksi Cengkih

2.01.38.01

Pengembangan Agribisnis Perkebunan

Tersedianya Areal Dan Bibit Tanaman Perkebunan Serta Meningkatnya Mutu Hasil Pengolahan Perkebunan

Provinsi Gorontalo

900 Ha Dan 50.000 Pohon

2.01.38.02

Peningkatan Mutu Pengolahan Hasil Komoditi Perkebunan

Tersedianya Alat Pengolahan Hasil Perkebunan

Provinsi Gorontalo

2.01.38.03

Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Perkebunan

Adanya Sarana Dan Prasarana Perkebunan

Provinsi Gorontalo

2.01.42

Program Penjaminan Pangan Asal Hewan Yang Aman, 'Meningkatnya Penyediaan (PAH-ASUH) Penjaminan Sehat, Utuh Dan Halal (PAH-ASUH) Serta Pemenuhan Keaman Pangan Asal Hewan Persyaratan Produk Hewan

2.01.42.01

Penyediaan PAH ASUH Dan Jaminan Keamanan PAH

Adanya Rakor PAH ASUH, Bimtek Butchering, Rakor Kesmavet, Sidang Sertifikat Halal Dari MUI, Sosialisasi PAH ASUH

Provinsi Gorontalo

50 Orang

300,000,000

APBD


2.01.42.02

Diagnosa Dan Penyidikan Secara Cepat,Tepat Dan Akurat Terhadap Pangan Asal Hewan (Daging,Susu, Telur) Untuk Menjamin Ketentraman Konsumen Dalam Konsumsi PAHASUH

Terlaksananya Diagnosa Dan Penyidikan Secara Cepat, Tepat Dan Akurat Terhadap PAH-ASUH

Provinsi Gorontalo

300 Sampel

150,000,000

APBD

-

2.01.50

Program Perbenihan Dan Perlindungan Tanaman Perkebunan

'Meningkatnya Kualitas Benih Unggul Perkebunan

2.01.50.01

Perbenihan Dan Perlindungan Tanaman Perkebunan

Legalitas Benih Yang Beredar Dan Optimalnya Fungsi Pengendalian OPT

JUMLAH DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN :




9

10

6,400,000,000

8,715,000,000

4,900,000,000

APBD

-

900 Ha Dan 50.000 Pohon

6 Paket

500,000,000

APBD

-

6 Paket

840,000,000

6 Paket

1,000,000,000

APBD

-

6 Paket

1,575,000,000

450,000,000

472,500,000

50 Orang

315,000,000

320 Sampel

157,500,000


30.000 Benih

300,000,000

24,109,800,000

6,300,000,000

525,000,000 APBD

-

40.000 Benih

525,000,000

33,285,000,000


DINAS KEHUTANAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL


Kode



2

3

1


Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8



9

10

2.02.08



2.02.08.03

Inventarisasi Aset

Penatausahaan Dan Pengadministrasian Aset (Tanah / Bangunan)

Provinsi Gorontalo

1 Kegiatan

100,000,000

APBD

-

-

125,000,000

2.02.08.02

Pelayananan Jasa Administrasi Perkantoran

Tercapainya Pendistribusian Penunjang Keadministrasian

Provinsi Gorontalo

ATK, Cetak Dan Penjilidan

350,000,000

APBD

-

-

400,000,000

2.02.08.04


Tersedianya Sumber Daya Aparatur Yang Terampil Di Bidang Sekretariat Dan Keuangan Dan Terlaksananya Tes Urine (Pemeriksaan Narkoba) Bagi Seluruh Pegawai

-

1 Kegiatan

133,000,000

APBD

-

-

190,000,000

2.02.08.01


Meningkatnya Sarana Prasarana Perkantoran

Kota Gorontalo

1 Kegiatan

600,000,000

APBD

-

-

600,000,000

2.02.01

Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan

Meningkatnya Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Untuk Kesejahteraan Masyarakat

2.02.01.01

Pemetaan Dasar Tematik Kehutanan

Tersedianya Data Dan Peta Kehutanan

Provinsi Gorontalo

1 Peta 7 Tema Skala 1:25.000

350,000,000

APBD

-

-

450,000,000

2.02.01.03

Monitoring Dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan

Terlaksananya Monitoring Dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan

Provinsi Gorontalo

12 IPPKH

150,000,000

APBD

-

-

200,000,000

2.02.01.05

Fasilitasi Pelayanan Izin Pemanfaatan Hutan (IPHHK/ IPHHBK/IUIPHHK/Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan)

Terlaksananya Penerbitan Izin Pemanfaatan Hutan Kepada Se Provinsi Gorontalo Masyarakat Yang Tertib Dan Lancar

5 Lokasi

500,000,000

APBD

-

-

600,000,000

2.02.01.06

Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat

Terbentuknya Kelompok Tani HTR

Kab Pohuwato Dan Gorut

30 Ha (2 Kelompok)

600,000,000

APBD

-

-

850,000,000

2.02.01.02

Rancangan Detail TAHURA/Kebun Raya

Tersedianya Data Rancangan Dan Peta Detail TAHURA / Kebun Raya

Kabupaten Gorontalo

1 Peta Detail Tahura

1,000,000,000

APBD

-

-

1,000,000,000

2.02.01.07

Monitoring Dan Evaluasi IUIPHHK

Terlaksananya Monev Izin Industri Hasil Hutan Kayu Dan Bukan Kayu

Se Provinsi Gorontalo

1 Kegiatan

300,000,000

APBD

-

-

350,000,000

2.02.01.08

Peningkatan Usaha Masyarakat Sekitar Hutan Produksi

Meningkatnya Usaha Pengelolaan Hasil Hutan

Provinsi Gorontalo

50 Ha (2 Kelompok)

450,000,000

APBD

-

-

750,000,000

2.02.01.04

Identifikasi Penggunaan Kawasan Hutan

Tersedianya Data Penggunaan Kawasan Hutan

Provinsi Gorontalo

1 Dokumen

500,000,000

APBD

-

-

650,000,000

2.03.01

Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan, Penyelidikan Sumber Daya Mineral Dan Pengelolaan Air Tanah

Terpenuhinya Kebutuhan Air Di Daerah Sulit Air

2.03.01.02

Pengelolaan Dan Pemanfaatan Potensi Air Tanah

Tersedianya Kebutuhan Air Bersih Untuk Daerah Sulit Air Dan Terlaksananya Penerbitan Izin Pengelolaan Air Tanah

2.03.01.03

Survey Pendahuluan Potensi Calon WPR (Wilayah Pertambangan Masyarakat)

2.03.01.04

Pembinaan Dan Pengawasan Pertambangan Di Kabupaten / Kota


1,183,000,000

1,315,000,000

3,850,000,000

4,850,000,000

1,708,652,000

2,110,000,000

Kab Gorontalo, Bone Bolango, Pohuwato

3 Sumur Bor, 6 Rekontek

444,923,000

APBD

-

-

500,000,000

Adanya Dokumen Data Potensi Calon Lokasi WPR

Kab Bone Bolango

1 Kegiatan

320,967,000

APBD

-

-

400,000,000

Tersedianya Data Hasil Pengawasan IUP

Provinsi Gorontalo

5 IUP

166,730,000

APBD

-

-

210,000,000




Kode



2

3

1

Lokasi



Catatan Penting

Sumber Dana


7

8

9


4

5

2.03.01.01

Survey Potensi Cekungan Air Tanah (CAT) Gorontalo Tahap I Adanya Pemetaan Konservasi Air Tanah Di CAT Gorontalo Tahap I Dan Tersosialisasi Hasil Survey Potensi CAT Mohinoto

Provinsi Gorontalo

2 Laporan

351,032,000

APBD

-

-

400,000,000

2.03.01.05

Pengawasan Dan Pemantapan Kewilayahan IUP CNC Dan Non CNC Di Provinsi Gorontalo

Jumlah IUP Yang Sudah CNC Dan Tata Wilayah IUP Non CNC

Provinsi Gorontalo

10 IUP CNC

125,000,000

APBD

-

-

200,000,000

2.03.01.06

Fasilitasi Pelayanan Izin Usaha Pertambangan

Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Pertambangan

Provinsi Gorontalo

5 Lokasi

300,000,000

APBD

-

-

400,000,000

2.03.02

Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Energi Dan Ketenagalistrikan

2.03.02.01

Pengembangan Energi Baru Terbarukan

Terpenuhinya Kebutuhan Listrik Untuk Masyarakat

Provinsi Gorontalo

30 Unit

737,442,000

APBD

-

-

80,000,000

2.03.02.02

Pengelolaan Dan Pengembangan Panas Bumi

Adanya Dokumen Data Lokasi Potensi Panas Bumi

Provinsi Gorontalo

1 Laporan

106,274,000

APBD

-

-

150,000,000

2.03.02.03

Pengembangan Ketenagalistrikan Daerah

Rasio Elektrifikasi 76%

Provinsi Gorontalo

700 RTM

1,550,000,000

APBD

-

-

2,000,000,000

2.03.02.06

Pengawasan Dan Pendistribusian BBM/LPG 3 Kg

Jumlah Bahan Bakar Minyak Tanah Yang Terdistribusi Untuk Mendukung Kegiatan Sosial Dan Tertibnya Penyaluran BBM Jenis Ke Seluruh APBD/APMS/SPDN

Provinsi Gorontalo

40000 Liter MT

732,816,000

APBD

-

-

850,000,000

2.03.02.07

Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Hilir Migas

Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan Dari Seluruh Pemangku Kepentingan Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Hilir Migas

Provinsi Gorontalo

3 Kegiatan

150,000,000

APBD

-

-

175,000,000

2.03.02.04

Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan Sarana Dan Prasarana Ketenagalistrikan

Terlaksananya Program Pembangunan Sarpras Ketenagalistrikan

Provinsi Gorontalo

1 Kegiatan

125,000,000

APBD

-

-

150,000,000

2.02.09



2.02.09.01

Koordinasi Perencanaan Dan Pengendalian Bidang Kehutanan & ESDM

Terwujudnya Tindak Lanjut Atas Hasil Rapat - Rapat Koordinasi

2.02.09.02

Penatausahaan Sistem Pengelolaan Keuangan

Pelayanan Administrasi Keuangan Yang Optimal

2.02.04

Program Rehabilitasi Dan Perlindungan Hutan

Menurunnya Tingkat Kerusakan Hutan Akibat Perambahan, Kebakaran, Dan Pembalakan Liar Serta Terlaksananya Rehabilitasi Hutan Dan Lahan

2.02.04.01

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Gerakan RHL

Terdistribusinya Bantuan Bibit Secara Gratis Kepada Masyarakat Umum, Kelompok Tani Dan Instansi

Provinsi Gorontalo

40000 Batang

200,000,000

APBD

-

-

375,000,000

2.02.04.03

Pembuatan Areal Model Usaha Tani

Terlaksananya Rehabilitasi Lahan Dan Hutan Dengan Model Agroforestry

Kab Gorontalo Dan Bone Bolango

150 Ha

750,000,000

APBD

-

-

1,150,000,000

2.02.04.02

Fasilitasi Kegiatan Forum DAS Dan Pokja Mangrove Provinsi Gorontalo

Pengelolaan Kelembagaan DAS Yang Optimal Di Provinsi Gorontalo

Kab Gorontalo Dan Pohuwato

2 Lokasi

125,000,000

APBD

-

-

275,000,000

2.02.04.04

Pembuatan Hutan Manunggal

Rehabilitasi Areal Di Sekitar DAS Limboto Untuk Penyelamatan Danau Di Limboto

Kab Gorontalo

200 Ha

1,000,000,000

APBD

-

-

2,000,000,000


6


3,401,532,000

10

3,405,000,000

800,000,000

925,000,000

Se Provinsi Gorontalo

5 Kegiatan

650,000,000

APBD

-

-

750,000,000

Provinsi Gorontalo

1 Kegiatan

150,000,000

APBD

-

-

175,000,000

2,975,000,000

5,000,000,000




Kode


1

2





4

5

Terlaksananya Operasi Gabungan Dan Fungsional

Provinsi Gorontalo

Ilegal Logging Turun 10%

300,000,000

APBD

-

-

350,000,000

2.02.04.07

Pengembangan Dan Pembinaan Hutan Lindung

Terjaganya Kelestarian Hutan Lindung

Provinsi Gorontalo

6 Kab/Kota

250,000,000

APBD

-

-

300,000,000

2.02.04.06

Pengendalian Kebakaran Hutan

Terkendalinya Kebakaran Hutan Di 5 Kabupaten

Provinsi Gorontalo

1 Kegiatan

150,000,000

APBD

-

-

250,000,000

2.02.04.08

Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Data Potensi Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Provinsi Gorontalo

6 Kab/Kota

200,000,000

APBD

-

-

300,000,000

13,918,184,000

7

8

9


Pengamanan Hutan


6

Catatan Penting

Sumber Dana

2.02.04.05

JUMLAH DINAS KEHUTANAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL :

3

Lokasi


10

17,605,000,000

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016

Recommend Documents