RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

I 2018

LAMPIRAN VI: Hasil Konsultasi Publik Pada Rancangan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 LAMPIRAN VI

HASIL KONSULTASI PUBLIK PADA RANCANGAN RKPD PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018 No

Nama

1 Winoto

Isi komentar

Kegiatan yang bagus dan perlu peserta yang tepat juga. bagaimana bisa mengakses program ini? Karena ibu-ibu di bantaran Ciliwung sangat memerlukan kegiatan ini.

2 Winoto

Bukankah Dinas Sosial adalah Dinas Teknis. Jadi kegiatan rencana strategis di Dinas Sosial tidaklah tepat.

3 Winoto

Kegiatan penting. Sebaiknya melibatkan LSM yang bergerak diisu penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan perempuan karena perlindungan sosial sangat terkait dengan isu tersebut. Dengan melibatkan LSM maka terjadi sinkronisasi sehingga dapat saling bersinergi.

Bidang

Kesra

SKPD/UKPD

DINAS SOSIAL

Kegiatan

Peningkatan Manajemen Bencana Bagi PSKB

Pagu

Tanggapan

Untuk dapat mengakses kegiatan tersebut, sesuai dengan Permensos No. 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Taruna 138,352,500 Siaga Bencana, Ibu-Ibu di Bantaran Kali Ciliwung dapat mendaftar sebagai relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana) ke Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta terlebih dulu.

Kesra

DINAS SOSIAL

Sesuai Pasal 2 huruf c, Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Rencana Strategis (Renstra) 82,720,000 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.

Kesra

Pembahasan Kebijakan BIRO dan Penyusunan KESEJAHTERAAN Peraturan Perlindungan SOSIAL Sosial

Terima kasih untuk saran dan masukannya. Dalam pembahasan kebijakan dan penyusunan peraturan terkait 15,165,000 perlindungan sosial, peran serta unsur non pemerintah sangat penting dan akan senantiasa dilibatkan.

Halaman 1 dari 5


No

Nama

Isi komentar

Bidang

SKPD/UKPD

Tanggapan

Kesra

Pemantauan dan Evaluasi BIRO Implementasi Peraturan KESEJAHTERAAN Penanggulangan SOSIAL Kemiskinan

Kesra

Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Peraturan BIRO KESEJAHTERAAN Kelembagaan Pemberdayaan SOSIAL Masyarakat

Terima kasih untuk saran dan masukannya. Pelibatan unsur Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pelaksanaan program 9,410,000 pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk pencapaian target pembangunan Provinsi DKI Jakarta.

4 Winoto

5 Winoto

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah akan semakin efektif jika melibatkan LSM yang memang fokus pada pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan. Karena salah satu kelemahan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah yaitu formalitas atau tidak mendalam. sudah saatnya program pemberdayaan masyarakat ini melibatkan LSM yang benar-benar sudah teruji dalam hal pemberdayaan masyarakat.

6 tri andri

Kota kantor ini memerlukan tambahan atau tanah yang dirasa kurang Pemerintahan Administrasi memadai.... Jakarta Timur

7 Winoto

Pagu

Terima kasih untuk saran dan masukannya. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Peraturan Penanggulangan Kemiskinan dilakukan melalui forum-forum rapat yang di antaranya dengan mengundang narasumber. Narasumber 22,705,000 dalam kegiatan tersebut dapat berlatarbelakang Lembaga Swadaya Masyarakat, Akademisi, dsb. Laporan pelaksanaan kegiatan tersebut dapat diakses oleh masyarakat sebagai bahan untuk pembelajaran bersama.

Kegiatan ini berupa rapat atau mempelajari dokumen? apakah LSM bisa mendapatkan laporan ini? karena ini sangat berguna agar menjadi panduan ketika menyusun kegiatan sehingga tidak terjadi duplikasi. Jika berupa rapat, sebaiknya rapat terbatas yang melibatkan LSM yang aktif dalam pemberdayaan perempuan dan pengentasan kemiskinan

Pelatihan yang sangat penting. Jika pelatihan diberikan secara seminar maka tidak akan berdampak. Perlu dibuka perspektif keadilan gender terlebih dahulu dan pelatihan ini harus instensif dengan metode yang bervariasi serta pelatih yang kredible.

Kegiatan

Kesra

Rehab Total Kantor Lurah Kelapa Dua Wetan

DINAS PEMBERDAYAAN , Pelaksanaan Advokasi PERLINDUNGAN Pengarusutamaan ANAK DAN Gender (PUG) PENGENDALIAN PENDUDUK

Halaman 2 dari 5

Bahwa saat ini sedang dilakukan Proses - usulan penyerahan Aset dari Yayasan PKP ke Kota Adm. Jakarta Timur Kegiatan ini tidak dalam bentuk seminar, melainkan diawali dengan Focus Group Discussion (FGD) untuk membangun pemahaman SKPD terkait konsep PUG, 27,093,000 serta memberikan pelatihan kepada SKPD dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian PP dan PA serta Kementerian PPN/Bappenas.


No

Nama

Isi komentar

8 Winoto

Mengapa tidak ada anggarannya? Apa sudah tidak ada pelaporan kekerasan perempuan dan anak di Jakarta? Padahal ini penting sekali. Sebaiknya, Pemprov mulai bekerjasama dengan LSM Perempuan untuk peningkatan kapasitas terhadap masalah ini agar lebih efektif.

9 Winoto

Sayang sekali kegiatan yang penting ini tidak ada anggarannya. Menjadi pertanyaan, selama ini program keadilan gender masih sekedar wacana saja dan hanya selesai dengan pelatihanpelatihan atau seminar-seminar. Meskipun begitu, bisa mulai mengundang LSM yang aktif di isu Pemberdayaan Perempuan untuk merealisasikan hal ini.

10 Winoto

Pendampingan ini sangat penting agar semua kantor pemerintah memiliki perspektif keadilan gender. Menjadi pertanyaan, apakah para pendampingnya sudah memiliki perspektif keadilan gender? perlu melibatkan LSM yang aktif di isu keadilan gender agar lebih jelas.

Bidang

SKPD/UKPD

Kegiatan

Pagu

Tanggapan

Kesra

DINAS PEMBERDAYAAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Penguatan Kebijakan Pos Pengaduan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Kegiatan ini sudah menjadi tupoksi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk menerima laporan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pelaporan kekerasan tersebut juga sudah dilakukan di lokasi RPTRA dengan melaporkan kepada pengelola RPTRA. Selanjutnya laporan tersebut akan diteruskan kepada UPT P2TP2A. Disamping itu, sinergitas dengan LSM telah dilakukan dan terus ditingkatkan.

Kesra


Pendampingan Penyusunan Draft Peraturan Daerah yang Responsif Gender

Sudah diusulkan oleh Dinas PPAPP kegiatan yang sama dengan nomenklatur (judul kegiatan) yang disempurnakan, yang berbunyi: "Pendampingan Penyusunan Draft Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Setiap SKPD".

Kesra


Halaman 3 dari 5

Pendampingan Penyusunan Draft Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Setiap SKPD

Sesuai dengan Peraturan Gubernur No.170 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No.176 Tahun 2010 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender, pendampingan dilakukan oleh 4 (empat) SKPD penggerak (Bappeda, DPPAPP, BPKD, Inspektorat) ke beberapa 26,812,000 SKPD, terkait penerapan penyusunan draft Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan pembuatan Gender Budget Statement (GBS) yang akan menjadi dasar usulan Renja SKPD tahun 2019. Pendamping sebelumnya sudah diberikan pelatihan Pengarusutamaan Gender oleh Kementerian PP dan PA.


No

Nama

11 Winoto

12 tri andri

Isi komentar

Mohon libatkan LSM yang aktif dalam isu ketimpangan dan pemberdayaan perempuan. agar programnya bisa lebih kongkret dan berperspektif keadilan gender.

perlu ditambahakan kegiatan pengenalan terhadap Lembaga informasi... karena selama ini masyarakat DKI Jakarta belum mengenal betul apa itu lembaga INformasi

Bidang

Kesra

SKPD/UKPD

Kegiatan

DINAS PEMBERDAYAAN , Penyelenggaraan PERLINDUNGAN Rakerda Penanggulangan ANAK DAN kemiskinan PENGENDALIAN PENDUDUK

DINAS KOMUNIKASI, Pemerintahan INFORMATIKA DAN STATISTIK

Penyelenggaraan Komisi Penyiaran dan Komisi Informasi Provinsi

Pagu

Tanggapan

Terkait dengan isu kemiskinan, pemberdayaan perempuan, dan gender, telah melibatkan LSM dalam berbagai forum yang diselenggarakan oleh Pemprov DKI Jakarta, antara lain Rembuk RW s.d. 24,670,000 Sidang Kelompok Musrenbang Provinsi, Forum Konsultasi Publik, FGD dalam rangka Penyusunan Dokumen Teknokratis RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 20182022, serta penyelenggaraan Rakerda Penanggulangan Kemiskinan. Terima kasih atas masukannya, kami akan tambahkan informasi terkait lembagalembaga informasi publik yang ada di Pemprov DKI Jakarta pada kanal-kanal aspirasi publik seperti : aplikasi jakarta smart city, www.beritajakarta.com, [email protected], facebook jakarta.go.id, balai warga di www.jakarta.go.id

MOHON DIKAJI ULANG MENGENAI SYARAT PENYEDIA LAMPU LED SMART SYSTEM HARUS BERSEDIA MENJAMIN GARANSI LAMPU LED SMART SYSTEM 50.000 JAM / 12 TAHUN, MENURUT DINAS Pembahasan isu-isu SAYA TIDAK MASUK AKAL PENYEDIA LAMPU SEPERTI DITEKAN Perekonomian PERINDUSTRIAN strategis perindustrian 13 ARIF SUNARYA UNTUK MEMBERIKAN GARANSI LAMPU LED SMART SYSTEM DAN ENERGI dan energi HINGGA 12 TAHUN, YANG SEWAJARNYA ITU 50.000 JAM / 5,7 TAHUN. ALASANNYA APA HARUS MEMBERIKAN GARANSI HINGGA 12 TAHUN ?

Jaminan/garansi yang disyaratkan adalah selama 5 (lima) tahun, sedangkan jaminan selama lifetime (50.000 jam / ± 12 tahun) 280,000,000 yang disyaratkan adalah terhadap ketersediaan suku cadang untuk keperluan pemeliharaan/perawatan setelah masa garansi habis

MOHON DIKAJI ULANG MENGENAI SYARAT PENYEDIA LAMPU LED SMART SYSTEM HARUS BERSEDIA MENJAMIN GARANSI LAMPU LED SMART SYSTEM 50.000 JAM / 12 TAHUN, MENURUT DINAS Penanganan Limbah 14 ARIF SUNARYA SAYA TIDAK MASUK AKAL PENYEDIA LAMPU SEPERTI DITEKAN Perekonomian PERINDUSTRIAN Pencahayaan Kota UNTUK MEMBERIKAN GARANSI LAMPU LED SMART SYSTEM DAN ENERGI HINGGA 12 TAHUN, YANG SEWAJARNYA ITU 50.000 JAM / 5,7 TAHUN

Jaminan/garansi yang disyaratkan adalah selama 5 (lima) tahun, sedangkan jaminan selama lifetime (50.000 jam / ± 12 tahun) 907,500,000 yang disyaratkan adalah terhadap ketersediaan suku cadang untuk keperluan pemeliharaan/perawatan setelah masa garansi habis

Halaman 4 dari 5


No

Nama

15 tri andri

Isi komentar

Bidang

SKPD/UKPD

Sekretariat Kok bsa 0 anggaran kemana ini.... saya rasa perlu banyak Komisi Penyiaran pemahaman dan urangnya sosialisasi terhadap Komisi Informasi Pemerintahan dan Komisi ke masyarakat Informasi

Sumber : Web eBudgeting (apbd.jakarta.go.id)

Halaman 5 dari 5

Kegiatan

-

Pagu

Tanggapan

-

Anggaran terkait dengan Komisi Penyiaran dan Komisi Informasi berada pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yakni kegiatan Penyelenggaraan Komisi Penyiaran dan Komisi Informasi Provinsi Rp. 5.012.132.379


HASIL KONSULTASI PUBLIK PADA RANCANGAN RKPD PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018 No

Nama

1 Edwin Ali

Isi komentar Sangat terbuka sekali penyusunan dokumen perencanaan di DKI.Ditunggu untuk bab-bab selanjutnya.

2 Ahmad Baihaki

Jika RPJM Daerah telah habis masa berlakunya di tahun 2017, dasarnya apa ya untuk perencanaan DKI di 2018?

3 Kartika Hermawati

Untuk bab 2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah... pada permasalahan "Pencemaran Lingkungan".. bagaimana kalau juga ditambahkan dengan persoalan pencemaran air tanah akibat air limbah domestik, jadi tidak hanya pencemaran sungai. Hal ini terkait pengelolaan air limbah domestik yang belum baik, dalam hal ini belum menggunakan pewadahan yang kedap (septic tank yang memenuhi standar).

Bidang

Keterangan

PPP

Bab I

P4

Bab I

Tanggapan Terima Kasih atas apresiasinya. Sesuai tahapan penyusunan dokumen RKPD, bab-bab lainnya akan diunggah kedalam website RKPD 2017 Sebagaimana diketahui, tahun 2017 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Tahun 2013-2017. Sementara itu RPJMD Tahun 2018-2022 yang merupakan penjabaran dari visi & misi Gubernur Terpilih belum ditetapkan. Untuk itu, sesuai dengan pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang RPJMD Tahun 2013-2017, dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, maka penyusunan RKPD Tahun 2018 berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJP Provinsi DKI Jakarta 2005-2025 dan mengacu pada RPJMN 2015-2019. Hal tersebut dikuatkan lagi dalam pasal 8 ayat (1) Permendagri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan RKPD Tahun 2018, yang menyebutkan bahwa dalam hal daerah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 dan/atau dokumen RPJMD berakhir, penyusunan RKPD Tahun 2018 berpedoman pada: a. arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, program prioritas nasional dalam RKP, serta program strategis nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan memperhatikan visi, misi, serta program kepala daerah terpilih; dan b. Peraturan Daerah mengenai Organisasi Perangkat Daerah Selain itu, sebagai bridging , Pemprov. DKI Jakarta juga menerbitkan Kepgub Nomor 642 Tahun 2017 tentang Program Prioritas SKPD/UKPD Tahun 2018

Terima Kasih atas masukannya. Akan kami coba elaborasikan di dalam dokumen final RKPD

SPKLH

Halaman 1 dari 6

Bab II


Isi komentar

Bidang

Keterangan

Tanggapan

4 Ahmad Baihaki

Masih terdapat data yang hanya sampai tahun 2015. Apakah belum diupdate?

PPP

Bab II

Dokumen yang diunggah di website RKPD ini adalah Dokumen Rancangan RKPD tahun 2018. Sesuai dengan fase penyusunan RKPD saat Konsultasi Publik

5 Ahmad Baihaki

Terkait pendanaan pembangunan, apakah sudah dilakukan ekstensifikasi pendapatan? Menurut saya, retribusi parkir kendaraan bermotor, baik yang dikelola oleh Pemprov maupun yang dikelola oleh swasta, bisa meningkatkan pendapatan daerah. Sejauh mana konsep yang dkembangkan oleh Pemda Jakarta dalam meningkatkan pendapatan dari sektor ini?

Bab III

Terima kasih atas saran dan masukannya. Terkait upaya peningkatan pendanaan pembangunan, kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pendapatan menjadi perhatian Pemprov. DKI Jakarta. Untuk retribusi daerah, Pemprov. DKI Jakarta akan menerapkan kebijakan antara lain: (1) Penyesuaian tarif secara komprehensif untuk beberapa jenis retribusi daerah (2) Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah

No

Nama

Perekonomian

Halaman 2 dari 6


No

Nama

6 Kartika Hermawati

Isi komentar

Bidang

Keterangan

Masukan untuk Misi 1: - arah kebijakan 1... bagaimana kalau juga menambahkan strategi memanen air hujan dalam tata air, dalam hal ini bisa dengan keharusan membuat bio pori dan sumur resapan pada bangunan rumah tinggal/non rumah tinggal; - arah kebijakan 2 " pengelolaan sampah dan limbah yang terpadu"... pertama terkait nomenklatur "limbah".. menurut saya gunakan nomenklatur "air limbah" sesuai nomenklatur dalam urusan pemerintahan daerah, dimana bidang ini merupakan sub urusan bidang pekerjaan umum (lihat Lampiran UU 23/2014 hal. 11). Sedangkan terkait substansi kebijakan, untuk "sampah" bagaimana kalau menarasikan upayaupaya pengurangan produksi sampah 3R.. yang faktanya belum cukup membudaya. Untuk "air limbah".. appreciate karena sudah menambahkan air limbah sistem setempat... pembangungan sewerage system (sistem terpusat) yang sampai sekian zona tersebut memerlukan biaya mahal belum lagi persoalan pembebasan tanah. Barangkali bisa dikaji ulang juga Master Plan Air Limbah dari JICA tentang pembagian zona sewerage system tsb. Selain itu, regulasi yang mendukung penyelenggaraan air limbah domestik agar diselesaikan dan dilaksanakan.

SPKLH

Bab IV

Halaman 3 dari 6

Tanggapan Terima kasih atas saran dan masukannya. Penjabaran arah kebijakan pembangunan ke dalam misi-misi tersebut diambil dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025. Masukannya akan menjadi masukan bagi kami dalam melakukan evaluasi RPJPD 2005-2025 dan/atau penyusunan RPJP selanjutnya


No

Nama

7 Ahmad Baihaki

Isi komentar

Bidang

Keterangan

Posisi Jakarta sebagai Ibukota yang merupakan etalase dari Indonesia, banyak dihuni oleh penduduk yang berasal dari berbagai wilayah dan suku di Indonesia. Alangkah lebih baik jika dapat menitikberatkan bagaimana mempererat kebangsaan di antara penduduk yang majemuk. Masih terdapatnya tawuran antar warga menunjukan bahwa perhatian Pemprov. pada masalah ini terasa kurang. Perlu ada kebijakan yang solutif dan innovatif dalam mengatasi masalah ini, sehingga tawuran ini tidak terulang kembali di tahun 2018

Pemerintahan

Bab IV

Halaman 4 dari 6

Tanggapan Terima kasih atas saran dan masukannya. Tentu saja masalah tawuran antar warga telah menjadi perhatian Pemprov. DKI Jakarta dalam mmengelola keberagaman dan kemajemukan dari masyarakat Jakarta. Kebijakan yang diambil dalam upaya penanganan tawuran tersebut antara lain dilakukan melalui sektor pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, ditambah dengan insiatif untuk melakukan dialog antar pemangku kepentingan di masyarakat dalam upaya preventif pencegahan tawuran antar warga. Selanjutnya kebijakan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan pada SKPD/UKPD di lingkungan Pemprov. DKI Jakarta


No

Nama

8 Windy D Indriantari

Isi komentar Pada arah kebijakan 'Meningkatkan Sistem Transportasi Terpadu Angkatan Umum Massal', alangkah lebih baik bila mulai menarik minat warga menggunakan sepeda sebagai alat transportasi sehari-hari. Untuk tahap awal, buatkan tempat parkir sepeda di tiap halte busway dan stasiun commuter line. Bentuknya yang bisa mengunci sepeda di frame sepeda, bukan hanya bagian roda, agar lebih aman. Beri plang 'Parkir Sepeda'. Itu akan menarik warga untuk mulai menggunakan sepeda dari permukiman ke halte/stasiun terdekat. Selanjutnya secara bertahap dibangun jaringan jalur sepeda. Jalur sepeda yang terpisah dengan jalan kendaraan bermotor seperti di Jalan Daan Mogot, mulai dari perempatan Cengkareng hingga depan Vittoria Residence, Jakarta Barat, itu lumayan bagus. Hanya, kurang lebar. Tapi setidaknya sudah memudahkan pesepeda. Mohon dilanjutkan pembangunan prasarana serupa. Manfaat mengintegrasikan sepeda dalam sistem transportasi : -Mengurangi polusi. -Memudahkan penindakan tegas terhadap pengendara kendaraan bermotor di bawah umur. -Meningkatkan kesehatan warga, sehingga antrean poli BPJS di rumah sakit akan berkurang. -Meningkatkan kebahagiaan warga.

Bidang

Keterangan

Tanggapan Apresiasi terhadap komentar Ibu Windy D Indriantari. Bersepeda membuat tubuh bergerak aktif, dan tubuh yang aktif adalah salah satu syarat penting untuk menjaga kualitas kesehatan manusia. Di samping itu, saat bersepeda, tubuh akan mengeluarkan hormon yang disebut endorfin. Hormon ini memicu rasa nyaman dan suasana hati yang positif. Selain itu, endorfin juga bisa mengurangi rasa sakit. Dengan bersepeda juga telah mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan,dan sesuai Instruksi Presiden No.1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

SPKLH dan Kesra

Bab IV

Halaman 5 dari 6


No

Nama

Isi komentar

Bidang

9 Ahmad Baihaki

Terkait rencana prioritas, saya belum melihat adanya perencanaan prioritas pada masing-masing wilayah. Misalnya, mau dibawa kemanakah wilayah Jakarta Utara? Apakah sudah memberikan solusi atas permasalahan di Jakarta Utara yang dihuni oleh Pemerintahan dan banyak etnis? SPKLH Selanjutnya, pada pengembangan Jabodetabekjur, apa kabarnya dengan rencana Waduk Ciawi? Apakah masuk program nasional atau dapat dimasukkan ke RKPD ini?

10 Ahmad Baihaki

Apakah saya dapat melihat detil usulan hasil anggota DPRD yang turun ke wilayah saya? Terus terang saya penasaran dengan hasilnya. Mohon informasinya

11 Ahmad Baihaki

Saya tidak bisa memberikan komentar pada BAB III. Kenapa ya? Tertulis discussion closed. Apakah sudah Pusdatin Renbang tidak dapat memberikan masukan pada BAB tersebut, sementara pada bagian yang lain saya masih dapat memberikan masukan

PPP

Keterangan

Tanggapan Terima Kasih atas saran dan masukannya. Akan kami coba elaborasikan rencana pengembangan kewilayahan di dalam dokumen final RKPD. Mengenai rencana pembangunan Waduk Ciawi, mengingat lokasi berada di luar Provinsi DKI Jakarta, maka hal tersebut merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat

Bab V

Bab VI

Bab VI

Sumber web RKPD : rkpd.jakarta.go.id

Halaman 6 dari 6

Dokumen yang diunggah di website RKPD ini adalah Dokumen Rancangan RKPD tahun 2018. Ketika sudah ditetapkan menjadi dokumen RKPD, maka detil usulan anggota DPRD yang dirangkum dalam Reses DPRD terdapat pada Lampiran II dokumen RKPD Terima kasih atas saran dan masukannya. Sistem sudah kami perbaiki, silahkan dicoba lagi untuk melakukan input saran ke dalam sistem kami

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Recommend Documents