RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN Pemerintah Kota Blitar

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018

Pemerintah Kota Blitar 2018

Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2017

*

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pembangunan di daerahnya berkewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan

pembangunan

untuk

periode

1

(Satu)

Tahun

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. RKPD memuat substansi materi yang terdiri dari : a. rancangan kerangka ekonomi daerah; b. program prioritas pembangunan daerah; dan c. rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. Berkaitan dengan pernyataan tersebut, maka dalam rangka pelaksanaan pembangunan pada tahun 2017 di Kota Blitar perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahunan (RKPD) sebagai penjabaran dari pencapian visi pembangunan pada dokumen perencanaan pembangunan yang lainnya. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) oleh Pemerintah Kota Blitar memperhatikan aspek teknokratik, politis, bottom up-top down dan partisipatif. Mekanisme penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2017, sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut : 1. Inventarisasi permasalahan lingkungan di tingkat RT 2. Penggalian informasi pembangunan melalui Forum Konsultasi Publik Bab I | Pendahuluan

-1-


*

3. Penyusunan usulan rencana pembangunan di tingkat RW di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Musrenbang RW) 4. Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2017 di Tingkat Kecamatan 5. Pelaksanaan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Blitar 6. Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2017 7. Harmonisasi dan sinkronisasi program dan kegiatan dengan Provinsi Jawa Timur dan agenda Nasional pada pelaksanaan Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional. 8. Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2017. Salah satu dampak perubahan kebijakan secara nasional dari mekanisme tata kelola pemerintahan yang ditandai dengan berlakunya Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah penyusunan RKPD Tahun 2017 belum berdasarkan pada RPJMD Kota Blitar hasil pemilihan kepala daerah secara serentak. Mengingat sampai dengan jadwal dan tahapan dimulainya penyusunan RKPD Tahun 2017, RPJMD Kota Blitar belum ditetapkan karena Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih belum dilantik sementara Dokumen Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2011-2015 telah berakhir pada tahun 2015. Dengan demikian, kedudukan rancangan awal RKPD Kota Blitar Tahun 2017 berada pada posisi transisi antara RPJMD Kota Blitar Tahun 2011-2015 dengan RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021. Melihat kembali dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005 – 2025 pada periode pembangunan jangka menengah ketiga tahun 2016-2020, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 dan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2016–2020, maka kedudukan RKPD Kota Blitar Tahun 2017 menjadi sangat strategis dalam menjembatani proses pembangunan daerah di Kota Blitar. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 secara regulasi merupakan bagian tak terpisahkan dari RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021, periode tahun kedua dan akan ditetapkan menjadi bagian tak terpisahkan dari peraturan Bab I | Pendahuluan

-2-


*

daerah Kota Blitar tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2016-2021. Berdasarkan ketentuan pasal 273 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan kedalam Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD. Dengan kata lain, rancangan awal RKPD Kota Blitar juga merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Seiring dengan berakhirnya RPJMD Kota Blitar Tahun 2011-2015 maka, Rencana Staretegis (Renstra) SKPD 2011-2015 juga telah berakhir pada tahun 2015. Sebagai dokumen perencanaan yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan Renja SKPD, maka Rancangan Awal RKPD Kota Blitar Tahun 2017 menjadi bagian tak terpisahkan dari Rancangan Renja SKPD tahun 2017. Setelah melalui tahapan yang sistematis dalam penyusunan RKPD dan Renja SKPD, maka secara simultan RKPD dan Renja SKPD ditetapkan menjadi dokumen perencanaan pembangunan di Kota Blitar tahun 2017 yang harus ditaati oleh seluruh pelaksana urusan kewenangan di daerah dan dilakukan secara tertib, transparan dan akuntabel. Perwujudan dari pelaksanaan dokumen rencana pembangunan tersebut adalah proses penyusunan RAPBD tahun 2017 yang didasarkan pada RKPD tahun 2017. Seluruh program dan kegiatan yang rencana pembiayaan anggarannya tertuang pada RAPBD Kota Blitar tahun 2017 merupakan program dan kegiatan yang termuat pada RKPD Kota Blitar Tahun 2017. Memperhatikan dinamika penyelenggaraan pemerintahan yang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu seiring dengan diterbitkannya beberapa regulasi tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka beberapa dokumen perencanaan pembangunan harus dilakukan penyesuaian. Hal ini memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Konsekuensi dari instruksi tersebut diatas maka tahapan penyusunan perencanaan pembangunan bertambah satu tahap yaitu : Perubahan Pertama Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2017. Bab I | Pendahuluan

-3-


*

Substansi Perubahan RKPD yang dilakukan pada dokumen perencanaan

ini

diprioritaskan

pada

penyesuaian

nomenklatur

penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 dan Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar (Satuan Kerja Perangkat Daerah / SKPD) pelaksana urusan pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Perubahan RKPD tidak pada substansi prioritas pembangunan yang dilaksanakan, karena prioritas pembangunan yang ditetapkan pada Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 merupakan hasil keputusan bersama seluruh pemangku kepentingan di Kota Blitar dan proses penyusunannya memperhatikan 4 aspek meliputi ; aspek teknokratis, partisipatif, politis dan bottom up – top down. Berdasarkan uraian diatas maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2017 dilakukan perubahan dan penyesuaian seperlunya. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur / Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1954 ); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia

Tahun

2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Bab I | Pendahuluan

-4-


*

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Pembangunan

Nomor Jangka

17

Tahun

Panjang

2007

Nasional

tentang Tahun

Rencana 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Bab I | Pendahuluan

-5-


*

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025. 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;. 21. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 1/G); 22. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2 ); 23. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar;

Bab I | Pendahuluan

-6-


*

1.3. Hubungan antar Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2017 adalah

dokumen

integrasi

seluruh

perencanaan

pembangunan

berdasarkan aspek teknokratis, bottom up-top down, politis dan partisipatif yang dijabarkan dalam program dan kegiatan. Tema pembangunan daerah Kota Blitar tahun 2017 adalah PEMANTAPAN EKONOMI

KREATIF

DALAM

MENINGKATKAN

KESEJAHTERAAN

MASYARAKAT. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2017 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 DAN RPJMN 2015-2020. RKPD Kota Blitar ini merupakan pedoman dan landasan dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2017. Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah. Penyusunan Renja SKPD dimulai dengan menyusun rancangan Renja SKPD kemudian disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif setelah diselaraskan dengan RKPD yang telah ditetapkan. Rancangan (Renja) SKPD Tahun 2017 adalah salah satu bahan untuk penyusunan Rancangan RKPD Kota Blitar Tahun 2017. Prinsip-prinsip di dalam penyusunannya adalah sebagai berikut: 1. Mengacu pada rancangan awal RKPD Tahun 2017, yang digunakan sebagai acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja SKPD Tahun 2017, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Tahun 2017. 2. Menentukan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan

serta

prakiraan

maju

berdasarkan

program

prioritas

rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja SKPD. 3. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, sebagai acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru. 4. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sebagai acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja SKPD, serta dapat menjawab

Bab I | Pendahuluan

-7-


*

berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. 5. Memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang RKPD Kota Blitar Tahun 2017 di Kecamatan yang terkait dengan SKPD, sebagai acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD, mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD. Diagram alir penyusunan RKPD Kota Blitar Tahun 2017 dan hubungan antar dokumen perencanaan RKPD, RPJPD dan RPJMD dapat dilihat pada gambar 1.1. Gambar 1.1 Diagram Alir dan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

1.4. Sistematika Dokumen RKPD Penyajian

RKPD

disusun

menurut

sistematika

yang

ditetapkan

berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengacu pada hasil (kertas kerja) pasca tahap perumusan rancangan awal RKPD. Penyajian RKPD tersebut disusun menurut sistematika sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Bab I | Pendahuluan

-8-


*

1.3. Hubungan antar Dokumen 1.4. Sistematika Dokumen RKPD 1.5. Maksud dan Tujuan BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah. 2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. 2.3.2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Permasalahan

pada

bagian

ini

merupakan

permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap SKPD. BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n) BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI PENUTUP

Bab I | Pendahuluan

-9-


*

1.5. Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD Kota Blitar Tahun 2017 dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan pemerintah Kota Blitar tahun 2017 sekaligus sebagai penghubung penyelenggaraan pembangunan tahun selanjutnya

serta

menjaga

konsistensi

dan

keterpaduan

antara

perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan. Sedangkan tujuan dari penyusunan RKPD Kota Blitar Tahun 2017, diantaranya adalah sebagai berikut : a) Menyelaraskan skala prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah; b) Memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah tahun 2017; c) Memberikan arah dan pedoman bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD; d) Menjadi Pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD.

Bab I | Pendahuluan

- 10 -


*

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1. Kondisi Geografi, Astronomi dan Topografi Kota Blitar seluas + 32,58 km2 terbagi menjadi 3 (tiga) wilayah adminsitrasi kecamatan dan 21 (dua puluh satu ) kelurahan. Batas wilayah adminstrasi kota Blitar meliputi : 1. Utara

: Kecamatan

Garum

dan

Kecamatan

Nglegok

Kabupaten Blitar 2. Barat

: Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

3. Selatan

: Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

4. Timur

: Kecamatan

Kanigoro

dan

Kecamatan

Garum

Kabupaten Blitar Berdasarkan kondisi astronomis Kota Blitar terletak pada posisi 112°14-112°28 Bujur Timur dan 8°2-8°10 Lintang Selatan. Sementara itu secara geografis Kota Blitar berada ditengah wilayah Kabupaten Blitar dengan posisi rata-rata ketinggian 156 m di atas permukaan laut. Jarak dengan Surabaya sebagai ibukota provinsi kurang lebih 160 km. Tingkat kemiringan lahan di bagian utara 2° sampai 15° , sedangkan bagian tengah sampai selatan memiliki tingkat kemiringan 0° sampai 2°. Kondisi topografi tersebut menggambarkan Kota Blitar sebagai daerah datar pada dataran rendah dengan kemiringan 0 – 2%. Jenis tanah di Kota Blitar termasuk dalam jenis tanah Litosol dan Regosol dengan tingkat kesuburan yang cukup baik. Kedalaman tanah efektif rata-rata di atas 90 cm, sesuai untuk vegetasi mengoptimalkan pertumbuhan akarnya. Sedangkan untuk tekstur tanah termasuk dalam tanah halus dengan jenis tanah litosol dan regosol yang mencakup 75% dari seluruh wilayah kota. Hal ini berarti tanah yang ada mempunyai kemampuan menahan dan mengikat air cukup besar. Sisanya sebesar 25% memiliki tekstur sedang yang sifatnya kurang mampu menahan air, namun jika dilihat dari penyediaan unsur hara maka tekstur halus ini relatif baik dibandingkan tekstur sedang. Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

- 11 -


*

2.1.2. Potensi Kota Blitar memiliki berapa potensi unggulan yang dapat dimanfaatkan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Secara umum potensi andalan Kota Blitar adalah di bidang pariwisata. Banyak tempat bersejarah yang menjadi tanda peristiwa monumental berdirinya Republik Indonesia. Selain tempat peristirahatan terakhir presiden RI yang pertama yaitu Ir.Soekarno, Kota Blitar juga terdapat Eks Markas Tentara PETA pimpinan Shoedanco Soeprijadi yang dikenal sebagai pengobar semangat pemberontakan pada tentara Jepang. Beberapa potensi antara lain adalah Industri Kerajinan Bubut dan Kendang Sentul, Kerajinan Ukir Kayu dan Gembol Kayu Jati, Kerajinan Bathok, Kerajinan Batu Onix, Kerajinan Pisau, Kerajinan Lilin, Kerajinan Lampu hias, Batik, Jasa Repair Kendaraan Jasa Kentheng Teter (Ketok Magic), Makanan Olahan, Sambel Pecel, Wajik Kletik, Gula Merah/Gula Kelapa, Jenang Ketan, Opak Gambir, Sirup Buah, Krupuk, Kuliner Es Pleret Gempol, Es Buah, Belimbing, Perikanan, Ikan Koi 2.1.3. Penggunaan lahan Kawasan budidaya terdiri dari kawasan pertanian, permukiman, perdagangan dan jasa, perkantoran, pendidikan, peribadatan, kesehatan, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan ruang terbuka hijau, kawasan militer, dan kawasan khusus sektor informal. Di sektor pertanian ada dua komoditi utama yang dapat diandalkan menjadi produk komoditi perdagangan di skala regional Propinsi dan Nasional yaitu Ikan Hias dan Buah Blimbing Karangsari. Dukungan potensi holtikultur di luar dari Kabupaten Blitar memberikan peluang pengembangan agro industri. Kawasan permukiman mempunyai luas sekitar 1.161,94 Ha, dengan

distribusi

di

Kecamatan

Sukorejo

seluas

341,08

Ha,

Kepanjenkidul 347,8 Ha, dan Sananwetan seluas 473,06 Ha. Pada sektor industri, berkembangnya kegiatan industri kerajinan Kota Blitar antara lain bubut kayu, sambal pecel, diverifikasi produk dari olahan Blimbing, kerajinan batu onyx telah membentuk kawasan tersendiri. Pengembangan kegiatan ekonomi tersebut didukung oleh peningkatan kapasitas produksi dan perluasan pangsa pasar dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan kota. Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

- 12 -


*

Kawasan paling strategis di Kota Blitar adalah kawasan wisata. Banyaknya peninggalan sejarah yang berhubungan dengan Bung Karno dan perjuangan tentara PETA, dan Perpustakaan Bung Karno, Penataan Kios Souvenir, Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP), Penyediaan Lokasi Parkir dan Pasar Cinderamata yang didukung obyek wisata lainnya seperti Dalem Gebang, Makam Aryo Blitar, Monumen PETA,

Water Park Sumber Udel, Herlingga dan Kampung wisata

menjadikan Kota Blitar semakin menarik untuk dikunjungi. Kawasan Ruang Terbuka Hijau

cukup memadai tapi perlu

pengawasan ketat karena jika tidak dikelola dengan baik akan mengalami penyusutan di masa yang akan datang. Kawasan Ruang Tebuka Hijau (RTH) terdiri RTH publik ( RTH pada jalur jalan kota, RTH taman persimpangan jalan, monumen dan gerbang, RTH Taman, RTH lapangan olahraga dan makam, RTH Hutan Kota dan Kebun bibit, RTH Pengaman jalur Kereta Api, SUTT, dan sungai). Kawasan Khusus Sektor Informal dampak dari

Pertumbuhan

sektor informal di Kota Blitar relatif besar terlihat dari semakin banyaknya pedagang sektor informal yang memenuhi lokasi pinggir jalan-jalan di Kota Blitar. Kawasan Lindung adalah kawasan potensi untuk perlindungan, pengawetan, konservasi dan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungannya

guna

mendukung

kehidupan

secara

serasi

dan

berkelanjutan. Pola pemanfaatan kawasan lindung meliputi kawasan lindung untuk daerah bawahan (resapan air), lindung setempat (sempadan sungai dan sempadan mata air), lindung budaya dan lindung rawan bencana. Kawasan lindung resapan air di Kota Blitar memiliki potensi untuk melindungi/memperkecil bahaya tanah logsor atau banjir melalui peresapan air ke dalam tanah yang dapat meningkatkan volume air tanah. Di Kota Blitar kawasan resapan air terdapat di bagian utara dengan kelerengan 25-40% dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan lindung yang meliputi mata air sebesar 42,89 Ha, sungai sebesar 73,89 Ha, rel kereta api 152,95 Ha, dan SUTT sebesar 40 Ha. Pengamanan terhadap sekitar mata air akan memberikan jaminan terhadap penyediaan air jangka panjang. Pengamanan sekitar sempadan sungai akan mengurangi erosi Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

- 13 -


*

yang apabila didiamkan akan menimbulkan bahaya longsor bagi wilayah tersebut. Kawasan Cagar Budaya yang terdiri dari peninggalan budaya dan ilmu pengetahuan sangat penting terutama yang berhubungan dengan peninggalan Bung Karno dan Supriyadi. Peninggalan sejarah yang sudah ditetapkan sebagai Cagar budaya meliputi Rumah Dinas Danyon 511, Komplek SMPN 3,5,6 (eks asrama PETA), Lokasi SMP I dan Dalem Gebang, Makam Aryo Blitar, dan Hutan Kota Kebon Rojo. Selain sebagai kawasan cagar budaya beberapa kawasan diatas juga merupakan asset wisata dan obyek penelitian di Kota Blitar. 2.1.4. Potensi pengembangan wilayah Pengembangan wilayah Kota Blitar dapat melalui Sistem dan Fungsi Perwilayahan Kota Blitar selain berfungsi sebagai pusat pemerintahan juga diarahkan sebagai kegiatan industri, perdagangan jasa, pariwisata dan pendidikan. Setiap wilayah di Kota Blitar memiliki potensi spesifik, baik pertanian, industri, pariwisata, perikanan dan sebagainya yang akan mendorong perkembangan wilayah. Masingmasing ibukota kecamatan memiliki potensi sumber daya alam walaupun kecil dan sumber daya buatan yang dapat mendorong perkembangan wilayah secara cepat dan menyeluruh. Fasilitas Kawasan Perkotaan yang dimiliki Kota Blitar berupa fasilitas kesehatan yaitu rumah sakit umum tipe B di BWK II di Kelurahan Karangtengah serta fasilitas puskesmas di Kelurahan Bendo, Sananwetan dan Karangsari yang memiliki peralatan lengkap, tenaga medis profesional dan fasilitas rawat inap. Di bidang pendidikan, terdapat beberapa perguruan tinggi dengan berbasis ekonomi, pertanian, kesehatan serta spesifikasi Politeknik. Sistem

Prasarana

Wilayah,

sektor

Jaringan

Prasarana

Transportasi Jaringan Jalan raya di Kota Blitar memiliki hubungan dengan sistem Provinsi dan Nasional melalui jalan arteri sekunder, dan secara internal secara keseluruhan telah mencapai kesemua wilayah Kota Blitar. Prasarana transportasi di Kota Blitar relatif lengkap dan memadai, secara keseluruhan setiap kecamatan dan kelurahan telah dihubungkan oleh jalan dengan akses ke pusat pelayanan/pusat kota. Terdapat sistem angkutan regional Kereta Api antara Surabaya Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

- 14 -


*

Malang - Blitar, Malang – Blitar – Tulungangung – Kediri – Kertosono Surabaya, Malang – Blitar –Yogyakarta - Jakarta. Prasarana sumber daya air kebutuhan air minum di Kota Blitar baru + 48 % dipenuhi dari PDAM

sedangkan yang lainnya masih

mengandalkan sumur bor/sumur gali. Kota Blitar memiliki 26 sumber mata air yang dapat dimanfaatkan untuk sistem pemenuhan air minum. 2.1.5. Wilayah rawan bencana Beradasarkan letaknnya seluruh wilayah Kota Blitar berada pada daerah yang rawan terhadap bencana vulkanologi. Jarak antara Kota Blitar yang hanya berkisar kurang lebih 40 km dapat terjangkau oleh Letusan Gunung Kelud. Walaupun secara teoritis dan analisa pola pergerakan aliran lahar dingin maupun panas dari letusan Gunung Kelud tidak sampai di wilayah Kota Blitar, namun dampak letusan lainya berupa getaran gempa, material pasir dan debu yang dapat merusak bangunan maupun endemic penyakit saluran pernapasan (ISPA). 2.1.6. Demografi Kondisi kepedukdukan sampai dengan tahun 2016 di Kota Blitar adalah sebanyak 144.838 jiwa yang terbagi dalam komposisi kependudukan dengan tingkat kepadatan mencapai 4.672 jiwa per kilometer persegi. Mobilitas penduduk rata rata setiap tahun sebesar 1.938. Mobilitas penduduk di Kota Blitar cukup mempengaruhi pertambahan penduduk pada tiap-tiap tahun. Akumulasi dari mobilitas dan kelahiran menyebabkan pertumbuhan penduduk relatif besar.

Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

- 15 -


*

2.1.7. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.7.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi (Pertumbuhan PDRB) Tabel 2.1

Produk Domestik Regional Bruto (ADHB) Kota Blitar Menurut Lapangan Usaha tahun 2011-2015 (dalam juta rupiah) No

Sektor / SubSektor

Sektor Primer Pertanian, 1 kehutanan, perikanan

Tahun 2011 2012 2013 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

2014

2015*

121.060,4

128.580,4

138.631,5

151.126,5

359,10

329,20

333,30

334,10

326,48

296.976,90

328.716,80

362.075,90

406.255,50

450.994,65

2.452,70

2.516,50

2.463,90

2,497.70

2.513,38

6.758,80

6.605,30

6.760,00

6.913,10

6.966,92

231.675,10

261.616,10

293.658,40

339.583,80

385.779,18

736.284,00

823.265,90

916.321,90

1008152,25

1.119.514,9 1

124.692,40

137.219,20

154.789,10

176.286,40

197.874,75

142.117,20

161.701,40

180.490,10

208.838,80

237.454,04

10 Informasi dan komunikasi 11 Jasa keuangan dan asuransi

372.151,20

408.099,70

443.518,50

471.362,30

510.040,00

297.033,00

352.938,90

410.932,20

466.897,00

542.957,59

12 Real estat 13 Jasa perusahaan Administrasi pemerintahan, 14 pertahanan dan jaminan sosial wajib 15 Jasa pendidikan 16 Jasa kesehatan dan kegiatan social

125.164,30 28.632,20

136.231,00 29.923,30

152.044,30 31.929,10

163.600,20 33.486,60

178.896,71 35.282,64

249.496,70

277.422,60

294.399,80

302.985,60

207.024,50 57.985,30

237.681,20 65.756,70

270.537,70 73.456,70

309.336,00 83.520,60

353.646,52 94.326,12

182.876,70 3.182.740,5 0

186.900,90 3.545.505,1 0

196.812,90 3.929.155,3 0

221.240,00 4.352.417,3 0

235.927,64 4.838.651,2 9

2 Pertambangan dan Penggalian

Sektor Sekunder 3 Industri Pengolahan 4 Pengadaan listrik dan gas

Pengadaan air, 5 pengelolaan sampah, limbah, daur ulang 6 Konstruksi Sektor Tersier Perdagangan besar 7 dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 8 Transportasi dan pergudangan

Penyediaan 9 akomodasi dan makan minum

17 Jasa lainnya JUMLAH

162.733,95

323.415,80

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Kota Blitar Keterangan : * (angka sementara)


- 16 -


*

Tabel 2.2

Produk Domestik Regional Bruto (ADHK) Kota Blitar Menurut Lapangan Usaha tahun 2011-2015 (dalam juta rupiah) No

Sektor / SubSektor

Sektor Primer Pertanian, kehutanan, 1 perikanan 2

Pertambangan dan Penggalian

Sektor Sekunder 3 Industri Pengolahan Pengadaan listrik 4 dan gas 5

Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, daur ulang

6

Konstruksi

Sektor Tersier Perdagangan besar dan eceran, 7 reparasi mobil dan sepeda motor

Tahun 2011 2012 2013 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

2014

2015*

114.103,80

113.400,50

114.440,70

115.675,90

116.208,10

353,00

317,30

306,10

284,70

265,12

279.768,50

295.716,90

311.327,40

334.126,90

354.511,71

2.509,70

2.678,60

2.741,70

2.760,70

2.850,69

6.656,40

6.454,10

6.476,60

6.484,40

6.428,85

220.489,30

233.690,40

248.061,10

262.320,50

699.771,20

760.317,90

817.673,70

869.221,60

934.413,89

277.959,16

8

Transportasi dan pergudangan

118.674,30

126.056,30

134.128,60

142.947,90

152.096,27

9

Penyediaan akomodasi dan makan minum

136.909,40

147.795,30

158.189,50

171.713,90

185.184,00

10

Informasi dan komunikasi Jasa keuangan dan asuransi

362.498,70

390.939,90

422.519,80

447.967,60

480.738,95

283.066,70

309.064,30

343.102,50

368.767,80

402.790,23

118.969,10

127.346,40

136.550,80

144.859,10

154.687,22

27.421,50

27.864,20

28.820,80

29.934,80

30.824,14

238.206,20

245.475,50

250.019,90

252.579,70

257.569,65

194.711,50

207.058,10

220.563,70

235.974,20

251.588,18

56.539,00

61.524,00

65.179,30

69.627,20

74.636,25

177.788,60

180.906,40

185.143,60

193.210,60

198.654,64

2.854.955,7 0

3.038.436,9 0

3.236.606,1 0

3.445.245,8 0

3.881.407,0 5

11

12

Real estat

13

Jasa perusahaan

14

Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib

15 16

Jasa pendidikan Jasa kesehatan dan kegiatan social

17

Jasa lainnya JUMLAH

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Kota Blitar Keterangan : * (angka sementara)


- 17 -


*

2.1.7.2. Fokus Kesejahteraan Sosial 1. Pendidikan a. Angka Harapan Harapan Lama Sekolah dan Angka rata-rata lama sekolah Angka harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Angka capaian di kota Blitar sampai dengan tahun 2015 mencapai sebesar 13,53 tahun sementara tahun 2016 belum terhitung. UNDP dan BPS menetapkan target Angka Harapan Lama Sekolah sebesar 18 tahun. Sementara itu Rata rata lama sekolah penduduk Kota Blitar pada tahun 2015 adalah 9,87 tahun dari kondisi ideal 15 tahun. b. Angka Partisipasi Kasar Angka Partisipasi Kasar Kota Blitar pada akhir tahun 2015 pada tingkat PAUD/TK sebesar 56,49 % c. Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Murni Kota Blitar pada akhir tahun 2015 tercatat sebagai berikut : pada tingkat sekolah dasar sebesar 95,89%, SLTP sebesar 90,31% dan SLTA sebesar 80,22%

2. Kesehatan a. Angka kelangsungan hidup bayi Angka kelangsungan hidup bayi diukur dari Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Balita (AKBA) per 1.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2015 tercatat AKB Kota Blitar sebesar 8,3 dan AKBA sebesar 0,98 b. Angka harapan hidup Angka harapan hidup menunjukan kualitas fisik dan kemampuan penduduk untuk hidup lebih sehat dan rentang waktu yang lama. Konsep pembangunan manusia angka harapan hidup selama 85 tahun. Pencapaian tahun 2015 adalah 73,88 tahun c. Persentase balita gizi buruk Status gizi buruk dapat menjadi faktor predisposisi yang mempengaruhi penyakit infeksi. Kondisi kota Blitar tahun 2015 tidak terjadi kasus gizi buruk. Kasus gizi kurang terjadi sebesar 2,82 %.


- 18 -


*

3. Ketenagakerjaan a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kondisi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Blitar pada tahun 2015 adalah sebesar 71,97%. Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,80 % 2.1.7.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga Kondisi tahun 2015 bidang seni budaya ditunjukan dari jumlah grup kesenian sebanyak 113 kelompok, jumlah even budaya khas kota Blitar sebanyak 3 kali dalam setahun, Jumlah sarana pementasan seni budaya sebanyak 5 tempat. Sementara pada bidang olah raga ditunjukan dengan banyaknya lapangan olah raga per kelurahan yaitu 1 lapangan per kelurahan. Jumlah keseluruhan ditambah dengan lapangan tingkat Kota Blitar adalah 22 buah. 2.1.8 Aspek Pelayanan Umum 2.1.8.1. Fokus Layanan Urusan Wajib 1. Pendidikan (Pendidikan Dasar) Isu strategis bidang pendidikan meliputi pengalihan kewenangan program pendidikan menengah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Meskipun demikian wajib belajar 12 tahun tetap menjadi prioritas pendidikan. Oleh karena itu pencapaian pendidikan dasar 9 tahun harus mencapai angka maksimal. Kondisi pencapaian bidang pendidikan tahun 2015-2016 sebagai berikut : Tabel 2.3. DATA STRATEGIS BIDANG PENDIDIKAN KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO

URAIAN

1

2

1 2 3 4 5

Jumlah kurikulum muatan lokal PAUD Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan dasar SD Sederajat SMP Sederajat Jumlah siswa PAUD Jumlah siswa pendidikan dasar SD Sederajat SMP Sederajat Jumlah anak usia PAUD

TAHUN 2015 2016 3

4

1

1

1 1 6.487

1 1 29.991

13.679 6.498 7.127

13.754 6.593 7.127


- 19 -


NO

URAIAN

1

2

6 7 8

*

TAHUN 2015 2016 3

4

Jumlah anak usia SD Sederajat 14.265 14.265 SMP Sederajat 7.195 7.195 Jumlah satuan pendidikan anak usia dini 194 194 Jumlah satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat SD Sederajat 21 21 SMP Sederajat 16 16

2. Kesehatan Isu strategis bidang kesehatan adalah peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui pemberian jaminan kesehatan dan peningkatan kualitas sarana layanan. Tabel 2.4. DATA STRATEGIS BIDANG KESEHATAN KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO 1 1 2 3 4

8 9

URAIAN 2 Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi Nasional Jumlah Pukesmas Jumlah Pustu Jumlah Tenaga Medis Dokter Bidan Perawat Apotek Toko Obat

TAHUN 2015 2016 3 4 4 3 17

4 3 17

152 117 538 40 5

152 117 538 40 5

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Isu strategis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah peningkatan peran dalam upaya pencapaian program-program nasional meliputi pembangunan insfrastruktur perekonomian dan sarana pendukung perwujudan swasembada pangan. Kondisi insfrastruktur di Kota Blitar pada tahun 2015-2016 sebagai berikut :


- 20 -

*


Tabel 2.5. DATA STRATEGIS BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO 1 1

2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

URAIAN

TAHUN 2015 2016 3 4

2 Jalan Kondisi baik

Jalan Kota Panjang Saluran Irigasi Primer Sekunder Tersier Kwarter Jumlah fasilitas pengelolaan air limbah Luas Cakupan layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) terpusat dan setempat (Ha) Jumlah kelurahan yang rawan air Jumlah bangunan gedung di kota Rata-rata pengajuan IMB pertahun Panjang drainase yang terhubung dengan sungai (Km). Jumlah rata-rata izin usaha jasa konstruksi pertahun Jumlah kawasan strategis dan kawasan perkotaan dalam RTRW Prosentase kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang berdasarkan neraca penggunaan tanah (persen) Luas kawasan budidaya (Ha) Luas ruang terbuka hijau yang ditetapkan dalam RTRW yang disediakan oleh pemerintah (Ha) Jumlah kawasan permukiman Jumlah kapasitas tampungan air (waduk, embung, dan tampungan air lainnya) (m3). Panjang sungai dalam satuan (Km)

263.966

263.966

1.097 n.a n.a n.a 54 unit 80 ha

1.097 n.a n.a n.a 54 Unit 80 ha

0 35.319 727 111.636 km

48

0 35.319 727 111.636 km 48

6

6

97%

97%

0

53

781,92 ha

781,92 ha

1161,94 ha 0

1161,94 ha 0

7,84

7,84

4. Perumahan Isu

strategis

bidang

perumahan

meliputi

Menata

dan

meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha, Penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena

relokasi

program

Pemerintah

Kota,

Penerbitan

izin

pembangunan dan pengembangan perumahan, Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG), Penyediaan rumah korban bencana kota, Pengawasan dan pengendalian perumahan dan kawasan permukiman, Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

- 21 -

*


(PSU)

perumahan,

Sertifikasi

bagi

orang

yang

melaksanakan

perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil. Kondisi pada tahun 2015-2016 sebagai berikut : Tabel 2.6. DATA STRATEGIS BIDANG PERUMAHAN KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO 1

URAIAN

TAHUN 2015 2016 12,58 12,58 ha ha

Luas total kawasan permukiman kumuh (Ha)

2

Jumlah rumah yang terkena relokasi program Pemerintah berdasarkan rencana tata ruang Jumlah rata-rata pengajuan izin pembangunan dan pengembangan perumahan pertahun Jumlah Unit Bangunan Gedung yang memiliki SKBG Indeks resiko bencana Jumlah jenis potensi bencana Jumlah kawasan dengan tingkat kepadatan bangunan tinggi

3 3 3 6 7 8

Jumlah total luas perumahan (Ha)

9 10

11

Jumlah rata-rata sertifikasi dan registrasi bagi perencana perumahan dan permukiman dengan kemampuan kecil dalam satu tahun Proporsi rumah tangga dengan air minum layak Rumah tangga ber-Sanitasi Layak

96

96

5

5

0 1,32 3 4 27,96 ha 5

0 1,32 3 4 27,96 ha 5

41,33% 80%

41,33% 80%

5. Perhubungan Isu strategis bidang perhubungan meliputi Pengawasan dan pengelolaan kegiatan perparkiran, Pengelolaan trayek angkutan umum, Pengalihan kewenangan menjadi Pengelola Terminal C, Uji berkala kenderaan

bermotor, Penyediaan angkutan

umum, Penyediaan

perlengkapan jalan di kota dan Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Untuk Jalan Kota. Kondisi tahun 2015-2016 sebagai berikut : Tabel 2.7. DATA STRATEGIS BIDANG PERHUBUNGAN KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO

URAIAN

1

2

1 2

Jumlah lokasi perparkiran baik yang dikelola pemda maupun pihak swasta (Unit) Jumlah trayek angkutan umum dalam satu kota

TAHUN 2015 2016 3 4

207

207

48

48


- 22 -


NO

URAIAN

1

2

3 4 5 6 7 8 9

*

TAHUN 2015 2016 3 4

Jumlah terminal C 2 2 Jumlah kendaraan bermotor yang wajib uji 4.120 4.120 berkala (unit) Jumlah unit angkutan umum dalam kota (unit) 5.246 5.246 Jumlah rambu jalan (unit) 8.022 8.022 Panjang jalan di kota (km) 263.967 263.967 Panjang trotoar jalan di kota (m) 71.243,2 71.243,2 Jumlah rata-rata pertahun Dokumen Hasil Analisis 22 22 Dampak Lalu Lintas 6. Lingkungan Hidup Isu strategis bidang lingkungan hidup meliputi pengelolaan bahan / limbah B3 , Penilaian AMDAL selesai 100%, Menurunnya beban pencemaran lingkungan pada setiap ekosistem yang ada, minimal tidak melebihi ukuran ambang batas berdasarkan perundangan yang berlaku dan Timbulan sampah dapat dikelola sebanyak 80%. Kondisi tahun 2015-2016 sebagai berikut : Tabel 2.8. DATA STRATEGIS BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016

NO

URAIAN

1

2

1 2 3 4 5

TAHUN 2015 2016 3 4

60 60 Jumlah usaha / kegiatan penghasil limbah B3 Jumlah Dokumen Lingkungan yang dinilai 1.077 1.077 (AMDAL;UKL/UPL/; dan SPPL) Jumlah objek yang harus dilakukan pemantauan kualitas 64 64 lingkungan sesuai ketentuan 17 17 Jumlah bank sampah 40 40 Jumlah TPS

7. Pertanahan Isu strategi bidang pertanahan meliputi Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan serta Pemberian izin lokasi bagi pembangunan di wilayah kota. Kondisi bidang pertanahan tahun 2015-2016 sebagai berikut : Tabel 2.9. DATA STRATEGIS BIDANG PERTANAHAN KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

- 23 -


NO

1 2

URAIAN

*

TAHUN 2015 2016

Luas lokasi rencana pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan rencana tata ruang kabupaten/kota (Ha) Jumlah rata-rata izin lokasi yang diterbitkan pertahun

0,6

0,6

0,2

0,2

8. Administrasi Kependudukan Isu strategis bidang kependudukan dan catatan sipil meliputi pengalihan pengelolaan aparatur catatan sipil dalam lembaga kementerian dalam negeri, Pelayanan pendaftaran penduduk dan Penyusunan profile kependudukan. Kondisi tahun 2015-2016 sebagai berikut : Tabel 2.10. DATA STRATEGIS BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO

1 2 3 4 5 6 7

URAIAN

Jumlah penduduk (jiwa) Jumlah rata-rata mobiltas penduduk per tahun Tingkat kepadatan penduduk (jiwa/km2) Penduduk Wajib KTP Penduduk Ber KTP elektronik Penduduk Berakte kelahiran usia 0-18 tahun Jumlah penduduk diatas 18 tahun berakte

TAHUN 2015 2016 144.838 146.155

5.065

5.065

4.487

4.672

106.165 95.521 31.240 33.587

107.043 103.289 34.209 37.630

9. Pemberdayaan Masyarakat Isu strategis bidang pemberdayaan masyarakat meliputi Fasilitasi kerja sama antar kelurahan dalam 1 (satu) Daerah kota, Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat dan Penyelenggaraan penataan lembaga mitra kelurahan. Fokus dari isu ini adalah Fasilitasi kerjasama antar kelurahan, Pemberdayaan masyarakat kelurahan, Pengembangan Teknologi Tepat Guna di masyarakat kelurahan, Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Melakukan penataan hubungan antara pemerintah kelurahan dan lembaga keswadayaan masyarakat mitra pemerintah kelurahan. Kondisi tahun 2015-2016 sebagai berikut : Tabel 2.11. DATA STRATEGIS BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO

URAIAN

1

2

TAHUN 2015 2016 3 4


- 24 -

*


NO

1 1 2 3

URAIAN

TAHUN 2015 2016 3 4 0 0

2 Jumlah kerjasama antar kelurahan Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kota yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat kelurahan Jumlah kelompok pemanfaat Teknologi Tepat Guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat

143

143

50

50

10. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Isu

strategis

perlindungan

bidang

anak meliputi

pemeberdayaan Pelembagaan

perempuan

PUG

pada

dan

lembaga

pemerintah tingkat kota, Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat kota, Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah kota, Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kota dan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup kota. Kondisi Pemberdayaan Perempuan di Kota Blitar tahun 2015-2016 sebagai berikut : Tabel 2.12. DATA STRATEGIS BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO

1 1 2 3 4 5

URAIAN

2 Indeks Pembangunan Gender Jumlah organisasi perempuan dan anak Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per 1.000 anak usia 0-18 tahun Rasio perempuan korban kekerasan per 10.000 penduduk perempuan usia 18 tahun keatas

TAHUN 2015 2016 3 4 98,23 98,23 46 46 1

1

3

3

4

4

11. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Isu strategis bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera meliputi perlunya peningkatan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya local, Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kota dalam pelaksanaan Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

- 25 -


*

pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB, Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB), Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kota. Kondisi tahun 2015-2016 sebagai berikut : Tabel 2.13. DATA STRATEGIS BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO

URAIAN

1 1 2

2

3 4 5 6 7 8

Jumlah Pasangan Usia Subur Jumlah organisasi kemasyarakatan tingkat kota yang memiliki perjanjian kerjasama dengan pemerintah kota dalam pengelolaan, pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB Jumlah PKB / PLKB Jumlah organisasi kemasyarakatan tingkat kota yang memiliki perjanjian kerjasama dengan pemerintah kota dalam ketahanan dan kesejahteraan keluarga Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS Jumlah Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa Jumlah keluarga Prevelensi Peserta KB Aktif Pertumbuhan penduduk

TAHUN 2015 2016 3 4 23.238 22.255

48

48

21 19

21 19

259 15

262 9

43.336 45.803

74,17. 0,5 %

74,17. 0,2 %

12. Sosial Isu strategis bidang sosial meliputi Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Rehabilitasi Sosial. Berdasarkan isu strategis tersebut fokus pengembangan yang perlu dilakukan adalah Pelaksanaan Pemberdayaan sosial KAT, Pelaksanaan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kota, Pelaksanaan pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan kota dan Pelaksanaan rehabilitasi

sosial

bukan

/

tidak

termasuk

bekas

korban

penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan


- 26 -


*

rehabilitasi sosial pada panti, dan rehabilitasi sosial anak. Kondisi tahun 2015-2016 adalah sebagai berikut : Tabel 2.14. DATA STRATEGIS BIDANG SOSIAL KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO

1 1 2 3

URAIAN

TAHUN 2015 2016 3 4

2 Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial kota 126 147 Jumlah Fakir Miskin dalam Kota 10.100 9.810 29.639 29.639 Jumlah PMKS, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum yang menerima layanan rehabilitasi sosial di luar panti

13. Ketenagakerjaan Isu strategis bidang ketenagakerjaan adalah ketersediaan tenaga kerja yang berkompeten terutama memasuki persaingan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja menjadi isu utama pada pembangunan. Kondisi tahun 2015-2016 sebagai berikut : Tabel 2.15. DATA STRATEGIS BIDANG KETENAGAKERJAAN KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO

URAIAN

1 1

2

2 3

Penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi (PBK) Jumlah Pelatihan dalam satu tahun Jumlah Peserta Jumlah tenaga kerja bersertifikasi Jumlah tenaga kerja ditempatkan Angka partisipasi angkatan kerja

TAHUN 2015 2016 3 4

9 183 n.a 75.516 71,45%

8 245 n.a n.a n.a

14. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Isu strategis bidang koperasi antara lain penguatan koperasi sesuai jati dirinya. Koperasi yang seharusnya menjadi soko guru perekonomian perlu dilakukan pembinaan lebih intensif baik pada tata fungsi maupun tingkat keaktifannya. Untuk itu perlu diperhatikan izin pembukaan

kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas, izin

usaha simpan pinjam, Pelaksanaan pemberdayaan pelaku usaha mikro, Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

- 27 -


*

Pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi dan Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi. Kondisi koperasi dan pembinaan UMK tahun 2015-2016 sebagai berikut : Tabel 2.16. DATA STRATEGIS BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO

URAIAN

1 1

2 Jumlah kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas untuk koperasi simpan pinjam Jumlah usaha simpan pinjam untuk usaha simpan pinjam dan koperasi simpan pinjam Jumlah pelaku usaha mikro Jumlah perangkat organisasi koperasi Jumlah Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam kota

2 3 4 5

TAHUN 2015 2016 3 4

9

9

316

316

12.989 23.738 315

13.127 23.770 316

15. Penanaman Modal Isu strategis bidang penanaman modal adalah terkait Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kota, Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kota dan Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kota. Tabel 2.17. DATA STRATEGIS BIDANG PENANAMAN MODAL KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO 1

1

URAIAN 2 Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan penanaman modal pertahun yang perizinannya menjadi kewenangan kota

2 3

Jumlah regulasi pemberian fasilitas/insentif Jumlah Pelaksanaan promosi dalam satu tahun

4

Jumlah potensi usaha yang merupakan potensi investasi dalam daerah untuk dipromosikan kepada penanam modal (dengan potensi yang terukur) Jumlah perusahaan penanaman modal yang dilakukan pemantauan, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi penanaman modal yang perizinannya dikeluarkan oleh pemerintah kota

5

TAHUN 2015 2016 3 4 5.000 4.126

2 7

2 7

17

17

283

283


- 28 -


*

16. Kebudayaan Isu strategis bidang kebudayaan adalah pelestarian buadaya dalam rangka pemantapan ekonomi kraetif sehin

gga mampu

memberikan nilai tambah pendapatan masyarakat. Program strategis yang perlu dilakukan berupa Pengelolaan cagar budaya peringkat kota, Pelestarian tradisi terutama yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kota, Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kota dan Pengelolaan museum kabupaten kota. Kondisi tahun 2015-2016 sebagai berikut : Tabel 2.18. DATA STRATEGIS BIDANG KEBUDAYAAN KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO

URAIAN

1 1

2 Jumlah yang diduga cagar budaya dan cagar budaya peringkat Kota Jumlah suku bangsa yang terdapat dalam satu kota Jumlah kelompok kesenian Jumlah jenis kesenian Jumlah festival seni dan budaya dalam satu tahun Jumlah sarana pementasan seni budaya Jumlah museum yang dikelola oleh pemerintah kota dan masyarakat

2 4 5 6 6 7

TAHUN 2015 2016 3 4

29 buah 16

29 Buah 16

113 11 3 5 1

113 11 3 5 1

17. Kepemudaan dan Olahraga Isu strategis bidang kepemudaan dan olah raga meliputi Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan,

Penyelenggaraan

kejuaraan

olahraga

tingkat

kota,

Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kota, Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kota dan wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kota. Kondisi tahun 2015-2016 sebagai berikut : Tabel 2.19. DATA STRATEGIS BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO

URAIAN

TAHUN 2015 2016


- 29 -


1 1 2 3 4

2 Jumlah kejuaraan/kompetisi olah raga pelajar dan olahraga tetap tingkat kota Jumlah Kejuaraan/kompetisi Olah Raga yang diikuti Kota Jumlah organisasi kepemudaan, olah raga, dan kepramukaan tingkat Kota Jumlah pemuda pelopor/wirausaha/ pemuda kader tingkat Kota

*

3

4

99

99

206

206

24

24

360

360

18. Ketahanan Pangan Isu strategis bidang ketahanan pangan meliputi Penanganan kerawanan pangan kota, Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan dan Pengelolaan cadangan pangan kota. Kondisi tahun 2015-2016 sebagai berikut : Tabel 2.20. DATA STRATEGIS BIDANG KETAHANAN PANGAN KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO

URAIAN

1 2

Persentase penduduk rawan pangan kota. Peta kerentanan dan ketahanan pangan Kecamatan. Jumlah cadangan pangan pemerintah kota dihitung berdasarkan jumlah penduduk kota x 0,62 kg/kapita/tahun (ton). Regulasi ketahanan pangan Rata-rata ketersediaan pangan utama per tahun (ton) Ketersediaan pangan per jiwa (ton/th/jiwa) Skor PPH Konsumsi berdasarkan % AKG 2200kkal/kapita/hari Angka Konsumsi Energi (kkal/kapita/hari) Prosentase Konsumsi Energi (%)

3 4 5 6 7 8 9

TAHUN 2015 2016 0,26 0,16

Tidak ada

Tidak ada

100

90,62

ADA 43.001

ADA 43.100

0,30 80,48

0,30 80,5

1788 89,4

1790 90

19. Statistik Isu strategis bidang statisti meliputi Basi data kebijakan tahun 2017 adalah data badan Pusat Statistik. Data-data belum tersedia keseluruhan. Penyelenggaraan statistik sektoral menjadi kewenangan di lingkup kota. Beberapa data yang perlu digali pemerintah kota meliputi Kompilasi Produk Administrasi Bidang Politik, Hukum dan HAM serta Survei Bidang Politik, Hukum dan HAM. Kondisi perstatistikan tahun 2015-2016 sebagai berikut : Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

- 30 -


*

Tabel 2.21. DATA STRATEGIS BIDANG STATISTIK KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO

1 2

URAIAN

Kompilasi Produk Administrasi Bidang Politik, Hukum dan HAM Survei Bidang Politik, Hukum dan HAM

TAHUN 2015 2016

0

0

0

0

20. Kearsipan Isu strategis bidang kearsipan meliputi Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah kota dan BUMD kota, Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintahan Daerah kota dan BUMD kota, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) Daerah kota, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kota dan organisasi politik. Kondisi kearsipan tahun 2015-2016 sebagai berikut : Tabel 2.22. DATA STRATEGIS BIDANG KEARSIPAN KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO

URAIAN

1

Jumlah kelurahan yang dibina dalam pengelolaan arsip dinamis Jumlah Perangkat Daerah Kota dan BUMD Kota yang dibina Jumlah arsip yang harus dikelola berdasarkan jumlah perangkat daerah Kota, BUMD Kota, dan Kelurahan dalam rangka penyelamatan dan pelestarian memori kolektif bangsa (dalam satuan boks per tahun)

2 3

TAHUN 2015 2016

21

21

37

83

480

480

21. Komunikasi dan Informatika Isu strategis bidang komunikasi dan informatika meliputi Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah kota terkait Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi serta Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kota, Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah kota terkait Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kota, Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah kota terkait Pengelolaan Saluran


- 31 -


*

Komunikasi Publik Milik Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah. Kondisi tahun 2015-2016 sebagai berikut : Tabel 2.23. DATA STRATEGIS BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO

URAIAN

1 1

2 Jumlah Layanan publik dan Kepemerintahan yang diselenggarakan dengan Sistem Elektronik Jumlah saluran komunikasi/Media (Koran, Majalah, Tabloid, Televisi, Radio, Website, Media Sosial) milik Pemda Jumlah saluran komunikasi/Media (Koran, Majalah, Tabloid, Televisi, Radio) non pemerintah yang beredar di Kota

2 3

TAHUN 2015 2016 3 4

29

145

156

171

85

85

22. Perpustakaan Isu strategis bidang perpustakaan meliputi Pembudayaan gemar membaca dan Pengelolaan perpustakaan. Mengingat minat baca yang masih rendah maka perlu Promosi/Pemasyarakatan Gemar Membaca, Pelayanan Perpustakaan dan Pembinaan Perpustakaan. Kondisi tahun 2015-2016 sebagai berikut : Tabel 2.24. DATA STRATEGIS BIDANG PERPUSTAKAAN KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO

URAIAN

1 1 2

2 Jumlah Promosi Gemar Membaca Jumlah Koleksi (judul) di perpustakaan daerah & satuan pendidikan Jumlah Pemustaka per bulan yang berkunjung Jumlah Perpustakaan Yang Seharusnya Dibina (Perpustakaan SD/MI dan SMP/MTS, Perpustakaan Masyarakat, Perpustakaan Desa/Kelurahan, Perpustakaan Kecamatan, dan Perpustakaan Khusus) Jumlah Penerimaan Karya Cetak dan Karya Rekam/KCKR (Judul /tahun)

3 4

5

TAHUN 2015 2016 3 4 11 20 217.799 217.799 872 179

1.474 179

0

0


- 32 -


*

2.18.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan 1. Investasi Daerah Isu strategis pada bidang ini antara lain berkaitan dengan Jumlah perusahaan penanaman modal yang dilakukan pemantauan, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi penanaman modal yang perizinannya dikeluarkan oleh pemerintah kota, Jumlah potensi usaha yang merupakan potensi investasi dalam kota untuk dipromosikan kepada penanam modal (dengan potensi yang terukur) dan Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan penanaman modal pertahun yang perizinannya menjadi kewenangan kota. Kondisi tahun 2015, 2016 dan target tahun 2017 disajikan sebagai berikut : Tabel 2.25. DATA STRATEGIS BIDANG INVESTASI DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO

URAIAN

1

Jumlah potensi usaha untuk dipromosikan kepada penanam modal Regulasi tentang perijinan

2

TAHUN 2015 2016 17 17 Ada

Ada

2. Pertanian a. Bidang Pertanian Isu strategis bidang pertanian terutama berkaitan dengan program penyediaan lahan berkelanjutan (P2LB). Kondisi bidang pertanian tahun 2015-2016 sebagai berikut : Tabel 2.26. DATA STRATEGIS BIDANG PERTANIAN KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO

URAIAN

1

2

1 2

Luas lahan pertanian (Ha) Jumlah izin usaha (tanaman pangan, Hortikulura dan Perkebunan) Luas lahan Pengembangan Pertanian yang dialiri irigasi (tanaman pangan, Hortikulura dan Perkebunan) Jumlah pengecer/kios sarana pertanian Total Luas daerah irigasi teknis yang luas masingmasing daerah irigasinya kurang dari 1.000 hektar (Satuan:Ha)

3 4 5

TAHUN 2015 2016 3 4 1.097 30

1.097 32

1.119

1.132

37 1.119

37 1.119

b. Bidang Peternakan Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

- 35 -


*

Isu strategis bidang peternakan berkaitan dengan rencana swasembada daging dan peningkatan nilai gizi unsur hewani. Kondisi tahun 2015-2016 sebagai berikut : Tabel 2.27. DATA STRATEGIS BIDANG PETERNAKAN KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO

URAIAN

1 2 3

Jumlah izin usaha peternakan dan kesehatan hewan Jumlah pakan yang beredar dalam 1 (satu) kota (ton) Jumlah Jenis sediaan obat hewan yang beredar dalam 1 (satu) kota Jumlah Jenis rumpun/galur ternak asli/lokal Indonesia dalam satu Kota. Jumlah jenis benih/bibit hijauan pakan ternak yang sumbernya dari dalam 1 (satu) Kota Jumlah unit usaha produk hewan Jumlah peternak Jumlah keterangan kesehatan hewan dan produk hewan, rekomendasi pemasukan, pengeluaran dan produk hewan Jumlah rata rata pemasukan hewan, pengeluaran hewan dan produk hewan (ton) Jumlah jenis pelayanan jasa laboratorium dan pelayanan jasa medik veteriner Populasi hewan (ternak, aneka ternak, hewan kesayangan) Jumlah penyakit hewan menular

4 4 5 6 7 8 9 10 11

TAHUN 2015 2016 2 9 80.491 80.491 277 jenis 277 jenis sediaan sediaan 2 13 6

6

111 6.670

111 6.670

1.505

1.116

767,67

767,67

32

32

472.011

472.011

2

4

3. Perikanan a. Produksi perikanan dan Konsumsi ikan Isu strategis bidang perikanan adalah Minat dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan yang masih perlu ditingkatkan. Ikan merupakan sumber protein tinggi yang penting bagi pertumbuhan dan kecerdasan otak manusia. Kondisi bidang perikanan tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut : Tabel 2.28. DATA STRATEGIS BIDANG PERIKANAN KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO 1 2 3

URAIAN Jumlah rumah tangga pembudidaya ikan Jumlah SIUP dibidang pembudidayaan ikan Luas lahan potensi budidaya ikan (ha)

TAHUN 2015 2016 314 314 0 0 7 7

4. Pariwisata


- 36 -


*

Pariwisata merupakan potensi dan program unggulan di Kota Blitar yang secara berkelanjutan akan terus dikembangkan. Kondisi bidang pariwisata tahun 2015 sampai dengan 2016 sebagai berikut : Tabel 2.29. DATA STRATEGIS BIDANG PARIWISATA KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO 1 1 2 3 4 5 6 7

URAIAN 2 Jumlah usaha pariwisata yang memiliki TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) Jumlah zona kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Jumlah lokasi daya tarik, kawasan strategis, dan destinasi pariwisata yang ditetapkan oleh menteri pariwisata sebagai kewenangan kota Jumlah lokasi daya tarik, kawasan strategis, dan destinasi pariwisata yang ditetapkan oleh walikota sebagai destinasi, daya tarik, atau kawasan pariwisata Jumlah kunjungan Wisatawan Rata-rata lama inap PDRB sektor pariwisata

TAHUN 2015 2016 3 4 119 119 15

15

19

19

15

15

2.804.244 2.804.244 0,99 hari 1,1 hari

5. Perdagangan Isu strategi bidang perdaganagan meliputi ; Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu), Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan, Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat, Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan

penyimpanan

barang

(SKPB),

Pembinaan

terhadap

pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat, Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan, Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.

Tabel 2.30. DATA STRATEGIS BIDANG PERDAGANGAN Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

- 37 -


*

KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO

URAIAN

1 1

2 Jumlah komoditi ekspor berdasarkan HS 2 digit yang produknya hanya ada di kota Blitar Jumlah pelaku usaha yang memiliki izin (pedagang pasar rakyat, PKL, pengusaha toko dan pasar swalayan, dan pusat perbelanjaan) Jumlah pengecer minuman beralkohol Jumlah tanda daftar gudang Jumlah sarana distribusi (pasar) perdagangan Jumlah UTTP (ukuran, takaran, timbangan, dan perlengkapannya). Jumlah distributor dan pengecer pupuk yang bersubsidi

2 3 4 5 6 7

TAHUN 2015 2016 3 4 0 0 2.752

2.752

38 22 9 5.651

38 22 9 67.408

8

9

6. Perindustrian Isu strategis bidang perindustrian meliputi Pelaksanaan Penerbitan Ijin usaha industri (IUI) kecil dan Penerbitan Ijin usaha industri (IUI) Menengah dalam memantapkan ekonomi kreatif. Kondisi tahun 2015-2016 sebagai berikut : Tabel 2.31. DATA STRATEGIS BIDANG PERINDUSTRIAN KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO

URAIAN

1 2

Jumlah perusahaan industri kecil dan menengah Jumlah unit produksi dari industri kecil dan menengah

TAHUN 2015 2016 134 134 2.328 2.379

2.1.9. Aspek Daya Saing Daerah 2.1.9.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari aspek pendapatan masyarakat. PDRB perkapita Kota Blitar selalu mengalami peningkatan. Di tahun 2011 sebesar 159,14%, menjadi 178,27% di tahun 2012, ditahun 2013 sebesar 198,57%, 216,235% di tahun 2014, 239,52% di tahun 2015.

2.1.9.2. Fokus Sumber Daya Manusia Jumlah penduduk Kota Blitar selalu mengalami peningkatan. Namun tingkat pengangguran terbuka (TPT)nya mengalami fluktuatif (naik turun), dimana pertumbuhan jumlah penduduk Kota Blitar tidak berbanding lurus dengan tingkat partisipasi angkatan kerja, maka Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

- 38 -


meningkatnya jumlah penduduk terkadang

*

menjadikan jumlah

penganggur meningkat pula. Pertumbuhan Penduduk dan Tingkat pengangguran relatif kecil. 2.1.9.3. Sumber Daya Manusia Isu strategis bidang ketenegakerjaan adalah masih relatif tingginya angka pengangguran terbuka (TPT). Diperlukan Konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil dan Penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi (PBK) untuk mendorong penyerapan angkatan kerja. Tabel 2.32. DATA STRATEGIS BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BLITAR TAHUN 2015-2016 NO 1 2 3

URAIAN Jumlah perusahaan mikro/kecil Jumlah angkatan kerja usia 15 Tahun ke atas Angkatan kerja bersertifikasi

TAHUN 2015 2016 258 258 104.376 75.516 n.a n.a


- 39 -


*

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2016 2.2.1. Review Capaian Kinerja RPJMD Berdasarkan hasil review terhadap capaian kinerja Recana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2011-2015 yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama menunjukan pencapaian sebagai berikut : Tabel 2. 33

Indikator Pencapaian Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2011-2015 MISI 1 : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERWAWASAN KEBANGSAAN DAN BERKETUHANAN YANG MAHA ESA

Tujuan Meningkatkan wawasan kebangsaan dan jati diri masyarakat Kota Blitar Meningkatkan penerapan nilai– nilai keagamaan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan

Sasaran Strategis Meningkatnya semangat nasionalisme, pelestarian dan pengembangan nilai sejarah, budaya dan kearifan lokal. Meningkatnya aktualisasi nilai – nilai keagamaan

Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap norma social

Target Tahun 2015

Realisasi Tahun 2015

Interpretasi

Jumlah even budaya khas kota Blitar Tingkat partisipasi politik (%)

3 even

3 even

=

73 %

73%

Rasio tempat ibadah dibanding penduduk Prosentase lulusan Siswa SD yang beragama Islam bisa baca Al Qur’an dan rekomendasi dari pemuka agama bagi pemeluk agama lain

1 : 324

1:323

100 %

100%

Konflik karena agama Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketentraman, ketertiban dan keindahan)

0

0

80 %

94,81%

>

>65 %

70,77%

>

Indikator Sasaran

Prosentase poskamling aktif


=

=

=

=

- 40 -


*

MISI 2 : MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KETERJANGKAUAN PELAYANAN PENDIDIKAN Tujuan Meningkatkan kualitas pendidikan dan pemerataan pelayanan pendidikan

Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan


Intepretasi

Target

Rata rata jumlah murid dalam 1 rombongan belajar : SD

25

22

>

SMP

25

30

<

SMA/SMK

30

28*

>

Prosentase guru layak : SD

90 %

83,25%*

<

SMP SMA/SMK

95 % 95 %

86,07% 95,68%

< =

1 : 15 1 : 12,5 1 : 13,5

1 : 18* 1 : 11* 1 : 12*

< = =

7,90 7,70 7,80

7,01 6,56* 6,72*

< < <

100 %

100%

=

SMP SMA/SMK Angka partisipasi murni SD

100 % 100 %

100% 99,93%

= <

100 %

100%

SMP

100 %

94,67%*

<

SMA/SMK

100 %

100%

<

Angka putus sekolah murni SD

0,0 %

0,02%

=

SMP

0,05 %

0,02%*

=

SMA/SMK

0,09 %

0,13%*

=

10,5

9,96

<

99,5 %

95%

<

Indikator Sasaran

Rasio guru dan murid : SD SMP SMA/SMK Rata - rata Nilai Ujian Nasional SD SMP SMA/SMK Prosentase Kelulusan Ujian Nasional SD

Meningkatnya pemerataan pelayanan pendidikan

Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat

Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat

Angka ratarata lama sekolah Angka melek huruf (%)


- 41 -


*

MISI 3 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG ADIL DAN MERATA Tujuan Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan

Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

Sasaran Strategis

Indikator Sasaran

Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau

Rasio tenaga medis per 100.000 penduduk Rasio posyandu balita per RW Rasio posyandu lansia per kelurahan Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin (%) Usia Harapan Hidup Prevalensi bayi gizi kurang (%) Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 kelahiran hidup

Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat

Interpretasi

100

Realisasi Tahun 2015 630

1 :1

1:1

=

1:1

1:1

=

100 %

100%

=

73,29

73,18

=

1,2 %

2,8%

<

14,75%

8,30%

>

0,45

0,98

<

45,11

48,80

<

Target

<

MISI 4 : MEMANTAPKAN PELAKSANAAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG BERBASIS KERAKYATAN DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Tujuan Meningkatkan kualitas sistem perekonomian kerakyatan

Sasaran Strategis Meningkatnya infrastruktur perekonomian masyarakat

Meningkatnya usaha ekonomi kerakyatan

Target


Intepretasi

Prosentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

100 %

98,95%

<

Prosentase panjang jalan yang diterangi PJU Prosentase jaringan irigasi terhadap luas lahan baku sawah Prosentase koperasi Aktif

40 %

80%*

>

76%

100%

>

75 %

75,87%

=

Pertumbuhan PDRB

7,3 %

6,70%*

<

Indikator Sasaran


- 42 -


Tujuan Memantapkan penanggulangan kemiskinan yang komprehensif secara terpadu dan partisipatif

Sasaran Strategis

Indikator Sasaran

Berkurangnya jumlah rumah tangga miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

Prosentase Rumah Tangga Miskin IPM

MISI 5 : MEMANTAPKAN

PELAKSANAAN

*

Intepretasi

5%

Realisasi Tahun 2015 6,94%

80,2

79,53*

<

Target

PEMBANGUNAN

<

BERKELANJUTAN

YANG

PARTISIPATIF BERDASARKAN PRINSIP – PRINSIP OTONOMI DAERAH Sasaran Strategis

Tujuan Meningkatkan pembangunan yang partisipatif

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

Meningkatkan pembangunan yang berwawasan lingkungan

Indikator Sasaran

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Prosentase perempuan dalam lembaga pemerintah Jumlah LPMK aktif Prosentase penduduk wajib KTP yang ber KTP Prosentase SKPD yang menerapkan SAKIP dengan predikat baik Prosentase lembaga pelayanan publik yang mempunyai SPP Prosentase volume sampah yang tertangani Prosentase RTH Publik

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Target


Interpretasi

> 50 %

52,28%

=

21

21

=

100 %

91,67%

<

100 %

6,12%

<

100 %

100%

=

80 %

80%

=

17 %

11,93%

<

2.2.2. Evaluasi Kinerja Tahun Lalu Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja tahun lalu yang diukur dengan indikator kinerja program dan kegiatan pencapaiannya sebagai berikut ; Tabel 2. 34

HaSIL Evaluasi Pencapaian Kinerja Kota Blitar Tahun 2011-2015 Capaian kinerja No

1 1

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 2

2012

2013

2014

2015

Standar

3

4

5

6

7

Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) 8

Fokus Kesejahteraan Sosial


- 43 -


Capaian kinerja No

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

1 1.1.

2

2012

2013

2014

2015

Standar

3

4

5

6

7

*


Pendidikan a.

APK PAUD

56,49 % 100%

(<)

b.

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

114,84 % 90,15 % 95,91% 95,89 % 100%

(<)

c.

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

124,16 % 82,87 % 88,13% 90,31% 100%

(<)

d.

Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C

192,35% 74,69% 73,15% 80,22%

100%

(<)

14,75%

(<)

1.2.

Kesehatan a.

Angka kematian bayi bayi

16,78

16,00

6,04

b.

Persentase balita gizi buruk

0,39%

0,39%

0,39%

64,56%

66,72

0,98

-

-

-

1.3.

8,3

(>)

Ketenagakerjaan a.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

b.

Rasio penduduk yang bekerja

2

81,32%

100%

(<)

-

Belum ada

Fokus Seni Budaya dan Olahraga a.

Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.

90

112

113

113

113

(=)

b.

Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.

3

2

3

3

3

(=)

c.

Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk.

15

15

15

15

15

(=)

d.

Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.

1

1

1

1

1

(=)

-

-

-

-

(=)

3

PELAYANAN UMUM

3.1.

Pelayanan Urusan Wajib

3.1.1.

Pendidikan

a.

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD sederajat

b.

Rasio terhadap murid

c.

Rasio guru/murid per kelas rata-rata SD sederajat

31

30,10

30

d.

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMP sederajat

-

-

-

e.

Rasio terhadap murid SMP sederajat

1:13,77

f.

Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata SMP sederajat

30

37,22

30

30

30

(=)

g. h.

Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)

-

-

-

97,67%

100%

(<)

i.

Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik

65

66

66

66

100%

(=)

j.

Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik

23

24

24

24

100%

(=)

k.

SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik

22

24

24

24

100%

(=)

l.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

164

201

201

201

100%

(=)

m.

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

0,77%

0%

0%

0%

0%

(=)

n.

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

3,10%

6,22%

0%

0%

0,05%

(<)

o.

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

29,48%

23,85%

0,02

0,02

0,09 %

(<)

p.

Angka Kelulusan (AL) SD/MI

99,59% 93,67% 99,87%

100%

100%

(=)

q.

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

95,99 %

100%

100%

(<)

r.

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

99,63% 99,90% 99,34%

100%

100%

(<)

s.

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

71,32%

93%

93%

75%

(=)

3.1.2.

1 : 17,26 1:18,62 1 : 8,80

(=) (=) -

1:14,72 1 : 3,66

99,47

99,96

(=) (>)

Kesehatan

a.

Rasio posyandu per satuan balita

0,90 :1

0,93 :1

0,97 :1

0,97 :1

0,87 :1

(=)

b.

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

0,95:1

0,95:1

1,00:1

1,00:1

0,95:1

(=)


- 44 -


Capaian kinerja No


1

2

2012

2013

2014

2015

Standar

3

4

5

6

7


c.

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

d.

Rasio dokter per satuan penduduk

e.

Rasio tenaga medis per satuan penduduk

f.

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

g.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

h.

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

95,24%

100%

i.

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

100%

100%

j.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

k.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

30,24

56,71

63,08

100%

100%

(<)

l.

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

100%

100%

100%

100%

100%

(=)

m.

Cakupan kunjungan bayi

92,60%

100%

n.

Cakupan puskesmas

Belum ada

o.

Cakupan puskesmas pembantu

Belum ada

3.1.3.

Belum ada (=) 108,92

95,75

73,02

95,00

(<)

68,25%

100%

(<)

89,11%

100%

(<)

90,48% 52,32%

100%

(<)

100%

(=)

176,47% 100%

(>)

100%

100%

(<)

PekerjaanUmum

a.

Proporsi panjang jaringan jalan dalam 99,81% 99,81% 99,81% kondisi baik

b.

Rasio Jaringan Irigasi

c.

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

1 : 480

d.

Persentase rumah tinggal bersanitasi

82,79% 84,66% 96,58%

e.

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk

Belum ada

f.

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

Belum ada

g.

Rasio rumah layak huni

Belum ada

h.

Rasio permukiman layak huni

Belum ada

i.

Panjang jalan dilalui Roda 4

j.

Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)

k.

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )

l.

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air ( minimal 1,5 m)

Belum ada

m.

Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar

Belum ada

n.

Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar

Belum ada

o.

Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat

Belum ada

p.

Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota

Belum ada

q.

Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

Belum ada

r.

Lingkungan Pemukiman

Belum ada

3.1.4. a.

*

99,81%

(=) Belum ada

1 : 353

1 : 325

1 : 324

(=)

80%

(>)

Belum ada 248.87

248.87

248.87

248.87

(=)

Perumahan Rumah tangga pengguna air bersih

39,74% 41,33%


(=)

- 45 -


Capaian kinerja No


1

2

b.

Rumah tangga pengguna listrik

c.

Rumah tangga ber-Sanitasi

d.

Lingkungan pemukiman kumuh

e.

Rumah layak huni

3.1.5.

2013

2014

2015

Standar

3

4

5

6

7

Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) 8 Belum ada

92,31% 93,50% 93,60% 97,89% 0,14%

100%

(<)

0% 100%

(<)

Penataan Ruang

a.

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

b.

Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan

c.

Ruang publik yang berubah peruntukannya

3.1.6.

2012

17%

17%

17%

22,09%

20%

(>)

0%

0%

0%

0%

0%

(=)

Perencanaan Pembangunan

a.

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

(=)

b.

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

(=)

c.

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

(=)

d.

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

(=)

3.1.7.

Perhubungan

a.

Jumlah arus penumpang angkutan umum

b.

Rasio ijin trayek

c.

Jumlah uji kir angkutan umum

d.

Jumlah Terminal Bis

e.

Angkutan darat

f.

Kepemilikan KIR angkutan umum

Belum ada

g.

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

Belum ada

h.

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum

Belum ada

i.

Pemasangan Rambu-rambu

3.1.8.

249.014

(=)

3 5.857

6.048

6.163

1

1

1

(=) 1

1

3.422

(=) (=)

(=)

Lingkungan Hidup

a.

Persentase penanganan sampah

71,00 % 70,00% 80,00 % 80,00 %

b.

Persentase Penduduk berakses air minum

39,74%

c.

Persentase Luas pemukiman yang tertata

Belum ada

d.

Pencemaran status mutu air

Belum ada

e.

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air

Belum ada

f.

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.

Belum ada

g.

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

Belum ada

h.

Penegakan hukum lingkungan

3.1.9.

*

100%

100%

41,33%

100%

(<) (=)

100%

100%

100%

(=)

99,21%

100%

100%

100%

1

100%

(=)

(<)

Pertanahan

a.

Persentase luas lahan bersertifikat

b.

Penyelesaian kasus tanah Negara

c.

Penyelesaian izin lokasi

15

20

16

3.1.10.

Kependudukan dan Catatan Sipil

a.

Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk

86,31%

87,93% 89,98%

100%

b.

Rasio bayi berakte kelahiran

100,00% 88,29% 97,06%

100%

c.

Rasio pasangan berakte nikah


(<) Belum ada

(<) Belum ada

- 46 -


Capaian kinerja No


1

2013

2014

3

4

5

2015

Standar

Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)

6

7

8

d.

Kepemilikan KTP

96,49%

100%

(<)

e.

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

48,84% 48,84%

f.

Ketersediaan database kependudukan skala Kota

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

(=)

g.

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Sudah

Sudah

Sudah

Sudah

Sudah

(=)

50%

(>)

0,1%

(>)

3.1.11.

2

2012

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

b.

Partisipasi perempuan di lembaga swasta Rasio KDRT

d.

Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur

e.

Partisipasi angkatan kerja perempuan

f.

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

3.1.12.

Rata-rata jumlah anak per keluarga

b.

Rasio Petugas PLKB/PKB

c.

Cakupan peserta KB aktif

d.

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

b.

PMKS yg memperoleh bantuan sosial

c.

PMKS memperoleh jaminan sosial Angka partisipasi angkatan kerja

b.

Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun

c.

Tingkat pengangguran terbuka

d.

Keselamatan dan perlindungan

e.

Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah

Persentase koperasi aktif

b.

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

c.

Jumlah BPR/LKM

d.

Prosentase Usaha Mikro dan Kecil dibanding UKM Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

b.

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

c.

Daya serap tenaga kerja

d.

Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

a.

Belum ada 86,41% 86,41% 100%

100%

100%

1,06

1,1

1,38

(=)

100%

100%

(=)

2

(=)

66,67%

100%

(<)

73,35 % 73,60 % 74,17 % 76,23% 76,23%

(=) Belum ada

17

17

17

11

11

(=)

13,03% 12,67% 13,48% 24,42% 24,42%

(=)

87,11% 87,11%

(=)

762

1.352

641

0

0

0

4,2%

3,5%

6,22%

100%

100%

0

(=) 0

0

(=)

100%

100%

100%

(=)

0

0

0

0

(=)

75%

76%

76%

76,19%

76%

(>)

408

298

207

79,83% 79,83%

(<)

(=)

Penanaman Modal

a.

3.1.17.

0,0006 %

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

a.

3.1.16.

0,03%

52,28

Ketenagakerjaan

a.

3.1.15.

0,003%

51,92

Sosial

a.

3.1.14.

51,34

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

a.

3.1.13.

(=)

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a.

c.

*

151.051. 116.783. 79.652. 071.001 897.557 588.670 1987

303

(=)

408

(=) Belum ada

Kebudayaan Penyelenggaraan festival seni dan budaya

3

3

3

3

3


(=)

- 47 -


Capaian kinerja No


1

2013

2014

2015

Standar


3

4

5

6

7

8

b.

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

13

14

18

18

18

(=)

c.

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

10

10

10

10

10

(=)

21

21

21

21

(=)

3.1.18.

2

2012

Kepemudaan dan Olahraga

a.

Jumlah organisasi pemuda

b.

Jumlah organisasi olahraga

c.

Jumlah kegiatan kepemudaan

d.

Jumlah kegiatan olahraga

e.

Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)

18

18

18

18

(=)

f.

Lapangan olahraga

22

22

22

22

(=)

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

(=)

73.31%

(=)

7,03 %

(<)

Ada

(=)

3.1.19.

Kesatuan Bangsadan Politik Dalam Negeri

a.

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

b.

Kegiatan pembinaan politik daerah

3.1.20.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

a.

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

b.

Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk

c.

Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan

d.

Pertumbuhan ekonomi

e.

Kemiskinan

f.

Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah

g.

Penegakan PERDA

h.

Cakupan patroli petugas Satpol PP

i.

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten

j.

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

k.

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik

l.

Sistim Informasi Manajemen Pemda

3.1.21.

65.20%

73.10% 64.00%

6,78

6,57

Ada

Ada

Ada

15menit 15menit 15menit

15menit

(=)

100% Ada

Ada

Ada

Ada

(=)

Ada

Ada

Ada

Ada

(=)

Ketahanan Pangan

a.

Regulasi ketahanan pangan

b.

Ketersediaan pangan utama

3.1.22.

*

74.403,55 88.598 112.504 43.000

(=)

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a.

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

Belum ada

b.

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Belum ada

c.

Jumlah LSM

Belum ada

d.

LPM Berprestasi

Belum ada

e.

PKK aktif

f.

Posyandu aktif

g.

Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat

h.

Pemeliharaan Pasca Program


- 48 -


Capaian kinerja No


1

2

*


2012

2013

2014

2015

Standar

3

4

5

6

7

8

pemberdayaan masyarakat 3.1.23.

Statistik

a.

Buku Kota dalam angka

Ada

Ada

Ada

Ada

(=)

b.

Buku PDRB Kota

Ada

Ada

Ada

Ada

(=)

3.1.24.

Kearsipan

a.

Pengelolaan arsip secara baku

b.

Peningkatan SDM pengelola kearsipan

3.1.25.

Komunikasi dan Informatika

a.

Jumlah jaringan komunikasi

b.

Rasio wartel/warnet terhadap penduduk

c.

Jumlah surat kabar nasional/lokal

Ada

Ada

Ada

Ada

(=)

d.

Jumlah penyiaran radio/TV lokal

7 buah

7 buah

7 buah

7 buah

(=)

e.

Web site milik pemerintah daerah

41 web

41 web 41 web

41 web

(=)

f.

Pameran/expo

3.1.26.

27oprtr 27oprtr

27oprtr

(=) Belum ada

Perpustakaan

a.

Jumlah perpustakaan

1

1

1

1

(=)

b.

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

1.538 orang

2.096 orang

6.230 orang

1.116 orang

(<)

c.

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

12.360 eks

12.908 eks

12.908 eks

10.237 eks

(<)

3.2.

Pelayanan Urusan Pilihan

2.2.1

Pertanian

a.

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar 7,54 ton 7,92 ton 7,95 ton

(=)

b.

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

(=)

2.2.2

6.29

5.97

Pariwisata

a.

Kunjungan wisata

b.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

2.2.3

662.599 819.239 831.858 31.78

32.32

161,07

168,19

176,60

10,6

11,07

12,5

2,162,455

(<) (=)

Perikanan dan Peternakan

a.

Produksi perikanan

b.

Konsumsi ikan

c.

Cakupan bina kelompok petani ikan

Belum ada

d.

Produksi perikanan kelompok petani ikan

Belum ada

2.2.4

Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB

b.

Ekspor Bersih Perdagangan

c.

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

(=)

Belum ada 2.102

2.110

2.328

(=)

Perindustrian

a.

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

b.

Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri

c.

Pertumbuhan Industri.

d.

Cakupan bina kelompok pengrajin

2.2.6

(=)

Perdagangan

a.

2.2.5

3.1

27oprtr

11.28% 11.30%

(=) Belum ada

136

165

196

(=)

Ketransmigrasian

a.

Transmigran swakarsa

0

0

0

0

(=)

b.

Kontibusi transmigrasi terhadap PDRB

0

0

0

0

(=)

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan


- 49 -


Capaian kinerja No


1

2

*


2012

2013

2014

2015

Standar

3

4

5

6

7

20

23

19

(=)

63

63

56

(=)

39,74%

41,33%

8

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian a.

Jenis dan jumlah bank dan cabang

b.

Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang

c.

Jumlah restoran

d.

Jumlah penginapan/ hotel

3.3.1 a. 3.3.2 a.

Lingkungan Hidup Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih

(=)

Komunikasi dan Informatika Rasio ketersediaan daya listrik


Belum ada

- 50 -


2.3.

*

Penelaahan terhadap RPJMN dan RKPD Provinsi Prioritas dan sasaran serta fokus pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut : Tabel 2. 35

Identifikasi Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional dan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur RPJMN (RKP TAHUN 2017)

RKPD Provinsi Tahun 2017

1 DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

2 1. Peningkatan sarana prasarana Pendidikan

1. Revolusi Mental

2. Peningkatan dan pengembangan secara bertahap Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun sebagai kelanjutan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 3. Mengoptimalkan tenaga perawat dari Ponkesdes dan Penyuluhan/pendidikan kesehatan terkait kesehatan jiwa. 4. Peningkatan akses pencari kerja (angkatan kerja) terhadap lapangan kerja di sektor formal melalui pengembangan jejaring informasi pasar kerja, job fair, magang kerja, agar dapat meningkatkan penempatan tenaga kerja melalui Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) 5. Peningkatan kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan melalui upayaupaya pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan 6. Penerapan teknologi pengelolaan tanaman terpadu dengan dengan pemanfaatan alsintan 7. Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) 8. Loan Agreement Untuk Pembiayaan Industri Primer 9. Percepatan Perda LP2B

2. Pembangunan Pendidikan 3. Pembangunan Kesehatan

4. Pembangunan Perumahan dan Permukiman

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN 1. Kedaulatan Pangan 2. Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan 3. Kemaritiman dan Kelautan 4. Pariwisata

10. Peningkatan Infrastruktur Pendukung Pertanian 5. Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi 11. Optimalisasi Pemanfaatan Lahan (KRPL & Khusus (KEK) Karang Kitri) 6. 12. Peningkatan Teknologi Dan Mekanisasi On Farm & Off Farm Pengembangan Industri Primer 7. 13. Penyempurnaan Sistem informasi penanaman modal DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN 14. Pembangunan East Java Investment Super Corridor (EJISC) 1. Pemerataan Antarkelompok Pendapatan 15. Konservasi kawasan Hulu, Percepatan pembangunan infrastruktur SDA, dan Pembangunan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengendali Banjir 2. Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal 16. Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan serta Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

- 51 -


*

RPJMN (RKP TAHUN 2017)

RKPD Provinsi Tahun 2017

1

2 upaya percepatan pembangunan JLS 17. Pembangunan Sistem PengelolaanAir Minumskala Regional dan saerah rawan kekeringan 18. Penyediaan Rumah Susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah 19. Pengembangan TPA Regional

3. Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan 4. Pengembangan Konektivitas Nasional KONDISI PERLU

Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan 20. Penyusunan Rencana Tata Ruang Keamanan Kawasan Strategis Provinsi 21. Sinkronisasi Rencana Pembangunan dengan Rencana Spasial 22. Pengawasan dan pengendalian pencemaran air, udara dan tanah 23. Mengembangkan kemitraan dengan stakeholder private dan masyarakat secara profesional dan pemberdayaan keterlibatan masyarakat berbasis kearifan lokal ( local wishdom) 24. Menata kembali tupoksi skpd dan sop berbasis kiss-mi (restrukturisasi kelembagaan) 25. Peningkatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian kekayaan seni budaya lokal; 26. Penguatan kemitraan pemangku kepentingan kepariwisataan, perhotelan, restoran dan transportasi (maskapai, pelaku penyedia jasa pelayaran, penyedia jasa transportasi darat) untuk meningkatkan jumlah kunjungan dan lama hari berkunjung wisatawan nusantara serta wisatawan asing

2.4.

Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD Merupakan

daftar

inventarisasi

strategis

permasalahan

pembangunan daerah hasil rapat dengar pendapat dan/atau rapat dan /atau hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang dilaksanakan oleh DPRD Kota Blitar pada

tahun 2016. Selengkapnya rumusan pokok-

pokok pikiran DPRD Kota Blitar tersebut adalah sebagai berikut :


- 52 -


*

Tabel 2. 36

Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD dan Validasi Kota Blitar No.

Program/Kegiatan

1

2

Indikator Kinerja 3

Volume

Lokasi

SKPD Terkait

Keterangan

4

5

6

7

1.

Bidang Kesehatan Antisipasi siklus penyakit endemik

80%

1 paket

Kota Blitar

Dinas Kesehatan

2.

Peningkatan kemudahan pelayanan kesehatan melalui program BPJS

60%

Kota Blitar

RSUD Mardi Waluyo

3.

Perbaikan gizi masyarakat melalui peningkatan gizi balita dan lansia serta peningkatan pelayanan kesehatan Peningkatan pelayanan Rumah Sakit

80%

Kota Blitar

Dinas Kesehatan

50%

RSUD Mardi Waluyo

RSUD Mardi Waluyo

Penambahan Pembangunan Puskesmas Pembantu

50%

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

Lingkungan Pengkol Kel. Tanjungsari

Dinas Kesehatan

50% 60%

1 paket 1 paket

Kota Blitar Kota Blitar

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

60%

1 paket

Kota Blitar

Dinas Pendidikan

70% 70%

1 paket 1 paket

Kel. Tanggung Kota Blitar


60% 80%

1 paket 1 paket

Kota Blitar Kota Blitar


4.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Bidang Pendidikan Pemerataan bantuan bagi sekolah swasta Bimbingan belajar secara gratis untuk mendorong prestasi belajar dan pemberian tambahan jam pelajaran untuk pendalaman materi bagi siswa yang kurang berprestasi. Optimalisasi pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu yang berprestasi Fasilitasi pembangunan gedung sekolah SDLB Sosialisasi yang intensif terkait Kartu Indonesia Pintar agar masyarakat mendapatkan pemahaman dan kemudahan untuk mengaksesnya. Peningkatan intensif guru PAUD Peningkatan kualitas bantuan sepatu, tas dan seragam bagi siswa

- Demam berdarah - Foging

Bidang Pekerjaan Umum


- 53 -


No.

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja 3

Volume

Lokasi

4 1 paket

5 - Jl. Pamenang Timur Kel. Bendogerit - Jl. Duku Kel. Karangsari - Jl. Jati Kel. Turi - Gg. Pakyas RT 03 RW 10 Kel. Gedog - Kel. Tanggung - Jl. Kalikrasak Kel. Pakunden - Lingk. Pengkol Kel. Tanjungsari - Jl. Srigading Gg. III Kel. Kepanjenkidul

SKPD Terkait

1 13.

2 Pemeliharaan/pengaspalan ruas jalan Kota Blitar

6 Dinas PU dan Perumahan

14.

Pembangunan jogging track

60%

1 paket

- Kel. Plosokerep

15.

Pembangunan Gedung Olahraga

60%

1 paket

16.

Renovasi dan pemeliharaan gedung pertemuan kelurahan

50%

1 paket

- Lingkungan Tulungrejo Kel. Gedog - Kel. Kepanjenlor

Dinas PU dan Perumahan Kelurahan Kepanjenlor

17.

Pembangunan dan perbaikan talud / saluran irigasi

60%

1 paket

- Jl. Soka jembatan Dimoro - TPU Mbaurekso Kel. Kauman - Jl. Barito Lingk. Dawuhan Kel. Kauman - Sepanjang Sungai Lahar RW 01, 02, 03 Kel. Sukorejo - Kel. Klampok - Makam Dimoro Timur RT 03 RW 01 Kel. Sukorejo - RW 02, RW 07, RW 12 Kel.

Dinas PU dan Perumahan


*

Keterangan 7

- 54 -


No.

Program/Kegiatan

1

2

Indikator Kinerja 3

*

Volume

Lokasi

SKPD Terkait

Keterangan

4

5 Gedog Kel. Turi Kel. Tlumpu Kel. Pakunden Kel. Tanjungsari Jl. Masjid Utara Kel. Kauman Jl. Tengger Kel. Kauman Lingk. Pengkol Kel. Tanjungsari Jl. Kalikrasak Kel. Pakunden Jl. Sungai Hulu Barat RT 01 RW 09 Kel. Bendo Jl. Barito Kel. Kauman Lingk. Jatimalang Kel. Sentul Jl. Toyorejo Kel. Gedog Jl. Kemuning Timur Kel. Plosokerep Jl. Rote Kel. Klampok Lingk. Bendil Kel. Sananwetan Jl. Gotong Royong Kel. Sananwetan Gang sepanjang Jl. Ir. Soekarno dan Jl. Supriyadi Gang sepanjang Jl. Diponegoro, Jl. Sultan Agung, dan Jl. Sudarmo Jl. Bogowonto RT 01 RW 07 Kel. Pakunden RW 05 Jl. Asahan Kel. Pakunden

6

7

18.

Pavingisasi dan pembuatan saluran pembuangan limbah rumah tangga di Jalan Kampung

50%

1 paket

19.

Perbaikan dan pemeliharaan saluran air / drainase

60%

1 paket

-




- 55 -


No.

Program/Kegiatan

Volume

Lokasi

4 1 paket

5 - Jl. Serayu dan Jl. Kapuas Barat

5

1 paket

Jl. Manggar Kel. Sukorejo - Jl. Barito Lingk. Dawuhan Kel. Kauman - Jl. Patimura Kel. Bendogerit - Jl. Bengawan Solo Gg. V Kel. Pakunden - Perempatan Jl. Lawu dan Jl. Semeru - Perempatan Kel. Tanggung (jalan masuk lesehan Indah) Kota Blitar

1 20.

Perbaikan/ pemeliharaan trotoar

21.

Pembangunan resapan air

22.

Bidang Perhubungan Pengadaan dan pengelolaan PJU

70%

1 paket

23.

Pengadaan traffic light

70%

1 paket

24.

Penertiban truk-truk pengangkut pasir atau angkutan yang melebihi tonase Pengadaan sarana prasarana pengaman jalan dan perlintasan kereta api untuk keselamatan pengguna jalan

80%

1 paket

70%

1 paket

26.

Penerapan zona larangan parkir di sekitar alun-alun

60%

1 paket

27.

Penataan parkir

80%

28.

Bidang Koperasi dan UKM Peningkatan bantuan pinjaman modal dana bergulir bagi UKM

29. 30.

25.

2

Indikator Kinerja 3 60%

SKPD Terkait 6 Dinas PU dan Perumahan Dinas PU dan Perumahan

*

Keterangan 7

Dishubkominfo

Dishubkominfo

Dishubkominfo Dishubkominfo

1 paket

- Kel. Gedog - Kel. Sukorejo - Kel. Pakunden Jl. Masjid, Jl. Semeru (depan Pendopo) Kel. Kauman Kota Blitar

80%

1 paket

Kota Blitar

Pelatihan kewirausahaan bagi UMKM

60%

1 paket

Kota Blitar

Bantuan fasilitasi pembentukan koperasi bagi kelompok wanita, pemuda dan pedagang

60%

1 paket

Kota Blitar

Dinas Koperasi dan UKM Dinas Koperasi dan UKM Dinas Koperasi dan UKM

Dishubkominfo Dishubkominfo


- 56 -


No. 1

Program/Kegiatan 2 Bidang Perindustrian dan Perdagangan

Indikator Kinerja 3

Volume

Lokasi

SKPD Terkait

Keterangan

4

5

6

7

31.

Bantuan peningkatan kapasitas usaha IKM dan pemasarannya

60%

1 paket

Tiap Kelurahan yang memiliki potensi sesuai bidangnya

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

32.

Bantuan peningkatan kapasitas usaha berupa rombong dan tenda bagi PKL

60%

1 paket



33.

Pemberian bantuan kepada pedagang dan home industri Tahu serta pelatihan pemanfaatan limbah/ampas Tahu

70%

1 paket



34.

Peningkatan bantuan peralatan bagi pengrajin industri bubut

50%

1 paket

35.

Perbaikan dan pengembangan Pasar

60%

1 paket

Tiap Kelurahan yang memiliki potensi sesuai bidangnya Pasar Legi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kantor Pengelola Pasar

36.

Revitalisasi dan penataan pasar-pasar tradisional

80%

1 paket

Kantor Pengelola Pasar

37.

Fasilitasi peningkatan usaha bagi penjahit.

50%

1 paket

- Pasar APK Kel. Ngadirejo - Pasar Pahing Kel. Tanjungsari - Pasar Templek Kel. Kepanjenkidul Tiap Kelurahan yang memiliki potensi sesuai bidangnya

38.

Pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat

80%

1 paket

Kota Blitar


60%

1 paket

Kota Blitar

80%

1 paket

Kota Blitar

70%

1 paket

Kota Blitar

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

39. 40. 41.

Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan Peningkatan fasilitasi penyediaan lapangan pekerjaan melalui bursa kerja Pemantauan dan pengawasan ketenagakerjaan untuk meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kerja Bantuan peralatan untuk kegiatan pengajian dan kegiatan RW

*



- 57 -


No. 1 42.

Program/Kegiatan


Volume

Lokasi

43.

2 Peningkatan pemberian insentif kepada guru ngaji, Ustadz dan Ustadzah Peningkatan bantuan dana pembangunan untuk mushola dan Masjid

44.

Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

70%

1 paket

Kota Blitar

45.

Fasilitasi pemberdayaan kelompok penyandang cacat

70%

1 paket

Kota Blitar

46.

70%

1 paket

Kota Blitar

60%

1 paket

Kota Blitar

48.

Pengadaan peralatan dan perlengkapan kematian ( kursi, tenda, keranda mayat ) Bidang Lingkungan Hidup Peningkatan perawatan pohon pelindung dan penambahan taman kota / ruang terbuka hijau Peningkatan pemanfaatan sarana IPAL

60%

1 paket

49.

Pemberian bantuan bak sampah dan gerobak sampah di tiap RT/RW

70%

1 paket

- Kel. Sukorejo - Kel. Ngadirejo Kota Blitar

50.

Pengawasan dan penanganan pencemaran lingkungan dampak limbah tahu

60%

1 paket

Kec. Sukorejo

51.

Program Kali Bersih

70%

1 paket

Kota Blitar

Badan Lingkungan Hidup

52.

Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Pengadaan dan pengembangan bibit unggul pertanian dan perkebunan

60%

1 paket

Kota Blitar

60%

1 paket

Kota Blitar

Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan

47.

53.

Pengadaan sarana prasarana bagi petani untuk peningkatan produktifitas pertanian seperti pompa air diesel, hand tractor

4 1 paket

Kota Blitar

5

70%

1 paket

Kota Blitar

SKPD Terkait 6 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

*

Keterangan 7

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup


- 58 -


No.

Program/Kegiatan


Volume

SKPD Terkait

1 54.

2 Pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi persawahan

55.

Bantuan benih, pupuk, dan peralatan pasca panen bagi kelompok tani

60%

1 paket

5 - Kel. Bendo - Kel. Kauman - Kel. Sentul - Kel. Tanggung - Kel. Ngadirejo - Kel. Bendogerit - Jl. Cisarua Kel. Ngadirejo - Jl. Kali Watu Kel. Pakunden Kota Blitar

56.

Pemberian bantuan modal dan pembinaan yang intensif bagi peternak

60%

1 paket

Kota Blitar

57.

Bantuan benih ikan dan bantuan pembangunan kolam

60%

1 paket

Kota Blitar

58.

Fasilitasi peningkatan peran GAPOKTAN

60%

1 paket

Kota Blitar

59.

Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Menjadikan Kawasan Istana Gebang dan Museum PETA sebagai pusat pariwisata daerah

70%

1 paket

Kota Blitar

Dinas Porbudpar

60%

1 paket

Kota Blitar

Dinas Porbudpar

60%

1 paket

Kota Blitar

Dinas Porbudpar

60. 61.

Fasilitasi pendidikan dan pelatihan non formal (bahasa, etika, pengetahuan umum tentang kepariwisataan) bagi tukang becak, kusir, ojek, dan travel Pelestarian budaya dan kesenian jaranan dan reog

4 1 paket

Lokasi

6 Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan

*

Keterangan 7

Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan


-Istana Gebang -Museum PETA

- 59 -


No.

Program/Kegiatan

1 62.

2 Fasilitasi pemberian bantuan peralatan karawitan / gamelan

63.

Fasilitasi pelatihan tari dan karawitan

64. 65. 66. 67.

Bidang Pemuda dan Olahraga Peningkatan dan pemerataan anggaran untuk pembinaan olahraga di seluruh cabang olahraga Penghargaan, penciptaan lapangan pekerjaan atau pemberian modal usaha bagi atlet berprestasi Pembenahan dan pemeliharaan lapangan Dimoro sebagai sarana kegiatan olahraga masyarakat Bidang Pelayanan Perijinan Peningkatan penertiban IMB


Volume

Lokasi 5

SKPD Terkait

4 1 paket

Kota Blitar

6 Dinas Porbudpar

60%

1 paket

Kota Blitar

Dinas Porbudpar

60%

1 paket

Kota Blitar

Dinas Porbudpar Dinas Porbudpar

60%

1 paket

Kota Blitar

Dinas Porbudpar

60%

1 paket

Kel. Pakunden

Dinas Porbudpar

60%

1 paket

Kota Blitar

KPPT


*

Keterangan 7

- 60 -


*

2.5. Permasalahan Pembangunan Daerah Dari hasil analisis terhadap pelaksanaan urusan kewenangan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui program dan kegiatan, dapat diinventarisasi permasalahan pembangunan sebagai berikut : 1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar: a. Pendidikan 1) Angka Partisipasi Kasar PAUD relatif rendah 2) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A belum mencapai target 3) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B belum mencapai target 4) Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C belum mencapai target 5) Masih ada penduduk yang berusia >15 Tahun buta huruf 6) Masih terjadi disemua jenjang pendidikan b. Kesehatan 1) Persentase balita gizi buruk, gizi kurang dan bayi stunting mengalami peningkatan 2) Kasus kematian bayi, Kematian ibu melahirkan masih terjadi 3) Komplikasi kebidanan yang ditangani belum mencapai target 4) Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan belum mencapai target 5) Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) belum mencapai target 6) Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA mencapai 176,47% artinya terjadi peningatan penderita TBC 7) Cakupan kunjungan bayi belum memenuhi target 8) Katersediaan data sebagai dasar pengambilan kebijakan perlu disempurnakan c. Pekerjaan umum dan penataan ruang 1) Ketersedian data menjadi hambatan dan perlu dibangun lebih baik 2) Jaringan Irigasi belum terdata Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

- 61 -


*

3) Rasio tempat ibadah per satuan penduduk belum dilakukan pengkajian standar idealnya 4) Persentase rumah tinggal bersanitasi belum memenuhi target 5) Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk belum memenuhi target 6) Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk belum memenuhi target 7) Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber belum mencapai stndar yang ditetapkan undang-undang d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman 1) Masih dijumpai rumah kurang layak huni di perkotaan 2) Rasio permukiman layak huni 3) Belum semua jalan memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) 4) Terdapat beberapa sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar 5) Belum semua rumah tangga menggunakan air bersih 6) Masih ada rumah tangga yang belum teraliri listrik 7) Masih ada rumah tangga yang belum ber-Sanitasi97,89 8) Masih terdapat lingkungan pemukiman kumuh 9) Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber belum mencapai stndar yang ditetapkan undang-undang 10)Masih banyak bangunan belum ber- IMB e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat 1) Penegakan PERDA belum optimal karena keterbatasan aparatur yang memiliki kewenangan penyidikan (PPNS) 2) Patroli petugas Satpol PP perlu diintensifkan 3) Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) perlu ditingkatkan 4) Masih terdapat mobil PMK yang kurang optimal ketika dioperasionalkan


- 62 -


*

f. Sosial 1) Prosentase keterjangkauan pemberian bantuan peningkatan kapasitas dan kapabilitas kepada PMKS masih rendah 2) Belum seluruh PMKS memperoleh jaminan sosial 3) Angka kemiskinan belum mencapai target 2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a. Tenaga kerja 1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja masih belum memenuhi target 2) Tenaga kerja yang tersedia sebagian besar belum memiliki sertifikasi 3) Angka partisipasi angkatan kerja 4) Tingkat pengangguran terbuka belum memeuhi target 5) Belum seluruh perusahaan menerapkan keselamatan dan perlindungan pekerja b. Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak 1) Masih terjadi Kekerasan dalam rumah tangga 2) Masih terjadi kekerasan terhadap anak anak 3) Partisipasi angkatan kerja perempuan c. Pangan Regulasi daerah terhadap managemen ketahanan masih berbentuk Keputusan Walikota sehingga belum berfungsi mengikat seluruh masyarakat d. pertanahan; Evaluasi terhadap regulasi perijinan pemanfaatan lahan membuat pemerintah daerah belum jelas tindak lanjut implementasinya e. lingkungan hidup; 1) Pengelolaan timbulan sampah belum terselesaikan seluruhnya. 2) Ketersediaan lahan perkotaan untuk pengelolaan sampah semakin menyempit


- 63 -


*

3) Persentase Penduduk berakses air minum belum memenuhi target 4) Pencemaran status mutu air cukup tinggi 5) Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk belum memenuhi target f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 1) Belum seluruh bayi berakte kelahiran 2) Belum seluruh penduduk memiliki KTP g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; 1) Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) belum mandiri 2) Belum semua Posyandu yang terbentuk berstatus aktif 3) Pemeliharaan

terhadapa

hasil

Program

pemberdayaan

masyarakat menimbulkan ketidakjelasan h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 1) Rasio Petugas PLKB/PKB belum memenuhi standar 2) Belum semua pasangan usia subur sebagai peserta KB aktif 3) Pertumbuhan penduduk belum memenuhi target i. perhubungan; 1) Jumlah arus penumpang angkutan umum semakin berkurang 2) Ijin trayek semakin berkurang 3) Terminal Bis Tipe A akan dikelola oleh pemerintah pusat 4) Masih banyak ruas jalan yang perlu rambu-rambu j. komunikasi dan informatika; 1) Belum tersedianya master plan microsel untuk mengatur penempatan titik tower 2) Sistem informasi elektronik (Aplikasi) SKPD belum terintegrasi menjadi satu sistem informasi pemerintah daerah k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; 1) Masih banyak koperasi yang telah memperoleh akte pendirian tidak aktif menjalankan usahanya. Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

- 64 -


*

2) Masih banyak koperasi yang dalam menjalankan usahanya tidak sesuai dengan azas koperasi yang sesungguhnya. 3) Hubungan antara koperasi dan usaha mikro banyak yang bersifat seperti penyedia permodalan dan peminjam modal. l. penanaman modal 1) Investor berskala nasional masih kecil 2) Nilai inventasi masuk belum tercata dengan baik. 3) Potensi nilai investasi masuk belum terinventarisasi. 4) Promosi daerah terhadap potensi yang dapat menarik minat investor belum dilakukan secara masif kepada para calon investor. m. kepemudaan dan olah raga 1) Pembinaan terhadap pemuda berprestasi dan olah raga prestasi belum optimal. 2) Masih banyak cabang olah raga prestasi yang tidak dibina secara berjenjang 3) Sarana olah raga masih difokuskan pada olah raga populer n. Statistik 1) Belum tersedianya kebutuhan seluruh data yang diperlukan dalam pengambilan kebijakan daerah 2) Data-data dari Badan Pusat Statistik (BPS) penerbitannya tidak tepat

pada

saat

dibutuhkan

pemerintah

daerah

dalam

perncanaan pembangunan 3) Keterbatasan

kepampuan

aparatur

daerah

dalam

mengartikulasikan data yang seharusnya dapat disediakan secara mandiri. o. Persandian 1) Ketersedian Personil persandian sangat langka mengingat selama tahun sebelumnya urusan persandian menjadi urusan yang tidak dilaksanakan 2) SKPD pelaksana urusan persandian belum ditentukan secara formal Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

- 65 -


*

p. Kebudayaan 1) Gedung kesenian baru didirikan sehingga masih banyak fasilitas yang belum sempurna. 2) Penyelenggaraan festival seni dan budaya masih sangat kurang apabila dikaitkan dengan penetapan Blitar sebagai kota wisata 3) Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang seharusnya dilestarikan merupakan milik masyarakat yang sangat sulit pengendaliannya. 4) Keterbukaan informasi dalam era globalisasi sangat sulit membendung kehadiran budaya bangsa lainnya masuk dan menjadi budaya masyarakat q. perpustakaan; 1) Jumlah perpustakaan cukup banyak tetapi belum berfungsi optimal 2) Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun tidak memenuhi target pemerintah daerah 3) Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah relatif kurang untuk memenuhi kebutuhan baca masyarakat 4) Minat baca masyarakat relatif rendah r. kearsipan. 1) Pengelolaan arsip secara baku belum diterapkan oleh seluruh instansi di Kota Blitar yang setiap hari memproduksi arsip 2) Kesadaran terhadap pentingnya nilai arsip baru muncul pada saat arsip dibutuhkan. 3) Belum

tersedia

gudang

arsip

yang

representati

untuk

mengamankan, memelihara dan mengelola arsip sesuai standar yang diperlukan. 3. Urusan Pemerintahan Pilihan a. Perikanan 1) Cakupan bina kelompok petani ikan perlu diperluas untuk menigktakan kualitas hasil produksi 2) Produksi perikanan kelompok petani ikan perlu ditingkatakan untuk membantu kebutuhan ikan dari daerah sekitarnya. Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

- 66 -


*

b. Pariwisata 1) Jumlah pengunjung / wisatwan belum memenuhi target yang ditetapkan 2) Rata rata pengunjung / wisatwan yang berkunjung tidak menginap di Kota Blitar 3) Jumlah

hotel

berbintang

relatif

sedikit

sehingga

kurang

memberikan daya tarik pengunjung c. Pertanian; 1) Semakin berkurangnya lahan pertanian dan berubah peruntukan lahan menjadi kawasan pemukiman. 2) Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB semakin mengecil dari tahun ke tahun d. Perdagangan 1) Belum teridentifikasinya kegiatan ekspor impor di Kota Blitar 2) Kawasan perdagangan belum berfungsi dengan optimal 3) Masih terdapat pasar tradisonal yang tidak tertata dengan baik e. Perindustrian 1) Belum dilakukan penghitungan Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri sehingga kesulitan menetapkan kebijakan lanutan 2) Pertumbuhan Industri sektor yang berskala besar relatif kecil. 3) Cakupan bina kelompok pengrajin belum sesuai dengan standar yang diperlukan dalam persaingan global

4. Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah meliputi a. Perencanaan 1) Masih banyak ditemukan program dan kegiatan yang tidak memiliki korelasi dengan arah kebijakan pembangunan 2) Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan didasarkan pada kewajiban formal dan tidak karena kebutuhan sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan yang terukur dan realistis Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

- 67 -


*

3) Hasil Updating data dan informasi mencakup kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, aspek kesejahteraan masyarakat,

aspek

pelayanan umum, aspek daya saing daerah serta dokumen perencanaan lainnya belum seluruhnya akurat. 4) Kemampuan aparat perencana sangat terbatas, sementara beban kegiatan yang dilakukan di SKPD masing masing relatif berlebihan, sehingga tidak fokus pada perencanaan. b. Pengelolaan Keuangan 1) Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah /Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana

Kebutuhan

Pemeliharan

Barang

Milik

Daerah

(RKPBMD) belum memperhatikan ketersediaan barang milik daerah. 2) Peningkatan transparan

kinerja dan

pengelolaan

akuntabel

keuangan

daerah

yang

perlu terus ditingkatkan karena

dalam upaya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setiap tahun terdapat peningkatan aspek penilaian. 3) Penerapan Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual masih banyak memeroleh tantangan dan hambatan. 4) Upaya peningkatan PAD sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih relatif banyak hambatan. 5) Pengelolaan

barang

milik

daerah

masih perlu terus

ditingkatkan terutama pada aset yang berupa tanah. 6) Kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pelaksanaannya tergantung dari petunjuk teknis kementerian terkait, sehingga kadangkala pelaksanaanya menjadi tertunda. c. Kelitbangan 1) Hasil analisis dari lembaga independen yang merekomndasikan alternatif kebijakan tidak tidak sepenuhnya dijadikan pilihan. 2) Kajian ilmiah dari lembaga independen tidak seluruhnya dapat memberikan informasi cukup untuk bahan penentuan kebijakan daerah. Bab II | Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

- 68 -


*

d. Pengawasan 1) Keterbatasan tenaga fungsional Pengawasan

sehingga reviu

dokumen perencanaan tidak dapat optimal. 2) Tindaklanjut

terhadap

hasil

temuan

lambat

sehingga

memperlambat penyelesaian permasalahan. 3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat terjadi penumpukan belanja di triwulan pertengahan dan akhir. 4) Program dan kegiatan SKPD belum sepenuhnya memenuhi capaian SPM dan NSPK masing-masing urusan dan kualitas layanan pemerintahan daerah secara konsisten. 5) Kualitas dan kapasitas APIP secara bertahap perlu ditingkatkn sehingga dapat berperan sebagai garda depan dalam upaya pencegahan korupsi di internal Pemerintahan Daerah . 6) Perlu dilakukan Pengawasan

Reformasi

Birokrasi

melalui

asistensi, pendampingan dan penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di daerah termasuk di dalamnya pembentukan unit pengendalian gratifikasi, zona integritas dan Whistle Blower. e. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 1) Jumlah pegawai semakin berkurang karena pensiun sementara pengadaan pegawai sangat terbatas. 2) Badan kepegawaian daerah belum memiliki ruang khusus untuk pelayanan dan konsultasi kepegawaian. 3) Belum

memiliki

gedung

yang

representatif

untuk

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. 4) Sarana presensi PNS di sekolah swasta dan TK belum tersedia sehingga kesulitan untuk mengetahui tingkat kedisiplinan masuk dan pulang kerja.


- 69 -


*

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2017 menetapkan tema Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Mengurangi Kesenjangan Antarwilayah, Peningkatan Kesempatan Kerja, dan Pengurangan Kemiskinan. Untuk mewujudkan tema tersebut pemerintah menetapkan beberapa prioritas pembangunan tahun 2017. Dalam proses pembangunan daerah, capaian indikator makro ekonomi menjadi salah satu determinan kesuksesan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan melalui program dan kegiatan yang menunjang peningkatan nilai ekonomi masyarakat. Fungsi indikator makro ekonomi dapat berjalan dua arah, menggambarkan evaluasi perjalanan pembangunan dalam periode perhitungan sebelumnya hingga masa kini, akan tetapi juga dapat berfungsi menjadi pijakan untuk penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan pada periode berikutnya. Adapun kerangka ekonomi makro nasional tahun 2017 adalah sebagai berikut : Tabel. 3.1

INDIKATOR MAKRO EKONOMI KOTA BLITAR TAHUN 2015 DAN TARGET 2016-2017 INDIKATOR MAKRO Pertumbuhan Ekonomi (%) (Angka Realisasi & Penyesuaian Target) Rasio Pajak terhadap PDB (%) (Angka Realisasi & Proyeksi)

TAHUN 2015 5,8 (4,8) 13,2

TARGET TAHUN 2016 2017 6,6 7,1 (5,3)** (5,6 – 5,9) 14,2 14,6

(10,6)

(12,2)**

(12,6-12,8)

Pengangguran (%) (Angka Realisasi & Penyesuaian Target)

5,5-5,8

5,2-5,5

5,0-5,3

(6,18)

(x,yz)

(5,3 – 5,6)

Angka Kemiskinan (%) (Angka Realisasi & Penyesuaian Target)

9,5-10,5

Gini ratio (indeks) (Angka Realisasi & Penyesuaian Target)

0,40

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Selaras dengan arah

(11,13) (0,41) 74,8

9,0-10,0

8,5-9,5 (9,5-10,5)

0,39

0,38

75,3

75,7

kebijakan nasional, maka arah kebijakan

ekonomi daerah Kota Blitar pada Tahun 2017 juga menetapkan indikator ekonomi makro daerah Kota Blitar dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Bab III | Rancangan Kerangka Ekonomi Dan Kebijakan Ekonomi Daerah

- 67 -


*

3.1.1 Evaluasi Hasil Perumusan Masalah Pembangunan Daerah a. Pertumbuhan Percepatan ekonomi merupakan salah satu hal yang penting dalam menilai makro ekonomi suatu daerah. Dalam mengukur pertumbuhan ekonomi, alat yang biasa digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan (tahun dasar 2000), rasio persentasenya menunjukkan pertumbuhan riil aktivitas perekonomian Kota Blitar. Tabel. 3.2

LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA BLITAR TAHUN 2011-2015 (DALAM %) Sektor/ Sub sector

No

Sektor primer Pertanian, kehutanan, perikanan 1 2

Pertambangan dan Penggalian

Sektor sekunder Industri pengolahan 3 Pengadaan listrik, gas 4 Pengadaan air, pengelolaan sampah, 5 limbah, daur ulang Konstruksi 6 Sektor tersier Perdagangan besar dan eceran, reparasi 7 mobil dan sepeda motor

8 9

10 11

Transportasi dan pergudangan Penyediaan minum

akomodasi

dan

makan

Informasi dan komunikasi Jasa keuangan dan asuransi

12 Real estat 13 Jasa perusahaan Administrasi pemerintahan, pertahanan 14 dan jaminan sosial wajib

2011

2012

Tahun 2013

2014

2015*

3,02

-0,62

0,92

1,08

-0,19

-19,94

-10,11

-3,53

-6,99

-6,61

3,60 6,98

5,70 6,73

5,28 2,36

7,32 0,69

9,51 0,37

-1,64

-3,04

0,35

0,12

0,08

5,65

5,99

6,15

5,75

5,79

8,32

8,65

7,54

6,30

5,77

6,91

6,22

6,40

6,58

6,49

8,70

7,95

7,03

8,55

8,60

8,72

7,85

8,08

6,02

5,37

7,08

9,18

11,01

7,48

7,92

6,62 3,15

7,04 1,61

7,23 3,43

6,08 3,87

5,94 4,86

3,41

3,05

1,85

1,02

0,70

15 Jasa pendidikan Jasa kesehatan dan kegiatan social 16

5,35

6,34

6,52

6,99

7,66

12,44

8,82

5,94

6,82

5,75

17

Jasa lainnya

3,66

1,75

2,34

4,36

5,35

LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

6,43

6,52

6,45

5,90

5,87

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Blitar Keterangan : * (angka sementara)

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Blitar selama lima tahun, mulai 2011- 2015 mengalami fase naik dan turun. Jumlah terbesar

terjadi

di tahun 2012 sebesar 6,52%, dimana di tahun sebelumnya (2011) sebesar 6,43%, atau dengan kata lain terjadi kenaikan sebesar 0,09% dibanding tahun 2011. Kemudian laju pertumbuhan ekonomi menurun, Bab III | Rancangan Kerangka Ekonomi Dan Kebijakan Ekonomi Daerah

- 68 -


*

tahun 2014 sebesar 5,90% (sesuai data terjadi penurunan sebesar 0,55% dibanding tahun 2013 yang besarnya 6,45%) dan menurut tahun 2015 menurun lagi menjadi 5,87%. Jika dilihat dari ketujuh belas lapangan usaha/ industri, sub sektor penyediaan akomodasi dan makan minum memiliki nilai terbesar (rata-rata 8,2%), sementara sub sektor pertambangan dan penggalian merupakan lapangan usaha/ industri yang memiliki pertumbuhan terendah (rata-rata -8,8%). b. Rasio PAD terhadap PDRB Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan atas perundang-undangan yang berlaku dalam kerangka Peraturan Daerah (Perda). Pendapatan Asli Daerah (PAD) disini terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain- lain PAD yang sah. Rasio

pendapatan

asli

daerah

terhadap

PDRB

dapat

menggambarkan rasio penerimaan pendapatan asli daerah yang bisa dihasilkan dari nilai produk barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatankegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah Kota Blitar. Tabel. 3.3 RASIO PAD TERHADAP PDRB KOTA BLITAR TAHUN 2011-2015 PAD (000 Rp)

Tahun

PDRB ADHB (000 Rp)

Rasio PAD terhadap PDRB (%)

2011 2012 2013

525.640.785,17

3.182.740.500,00

636.409.453,38 728.535.456,67

3.545.505.100,00 3.929.155.300,00

16,52 17,95 18,54

2014 2015*

970.935.493,42 824.363.687,95

4.352.417.300,00 4.838.651.290,00

22,31 17,04

Sumber : BPS Kota Blitar (diolah)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rasio realisasi PAD terhadap PDRB terbesar terjadi di tahun 2014 yaitu sebesar 22,31%, atau dengan kata

lain terjadi peningkatan 3,77% dibanding tahun

sebelumnya. c. PDRB Perkapita, Inflasi dan IDB Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita berhubungan erat dengan tingkat pendapatan masyarakat, perekonomian daerah dengan jumlah penduduk. Semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah, semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut, walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar Bab III | Rancangan Kerangka Ekonomi Dan Kebijakan Ekonomi Daerah

- 69 -


*

penduduk. Perhitungan PDRB perkapita diperoleh dari PDRB (ADHB) dikurangi penyusutan dan pajak tak langsung dibagi dengan jumlah penduduk untuk setiap tahunnya, dalam arti bahwa semakin tinggi jumlah penduduk akan semakin kecil besaran PDRB perkapita daerah tersebut. PDRB sangat dipengaruhi oleh perkembangan inflasi di daerah. Inflasi bisa didefinisikan sebagai sebuah proses meningkatnya hargaharga umum atau menurunnya nilai uang secara terus menerus. Inflasi ringan akan mengganggu perekonomian meskipun masih bisa ditoleransi, inflasi moderat (8-12%) akan bersifat korosif meskipun tidak fatal, dan inflasi berkepanjangan atau hyperinflation akan sangat merusak proses perekonomian. Secara langsung inflasi mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap suatu barang Indeks Daya Beli (IDB). IDB dihitung dengan cara men-deflate indeks PDRB perkapita dengan IHK. Tujuan dilakukannya deflate dengan IHK adalah untuk menghilangkan pengaruh perubahan harga pada PDRB perkapita sehingga

kenaikan

atau

penurunan

indeksnya

mencerminkan

pendapatan riil masyarakat. Peningkatan IDB memberikan gambaran bahwa kemampuan masyarakat dalam mengkonsumsi barang dan jasa mengalami peningkatan. Peningkatan pendapatan yang diperoleh masih melebihi kenaikan harga atau dengan kata lain pendapatannya tidak tergerus oleh inflasi. Dengan IDB yang terus meningkat artinya bahwa kesejahteraan masyarakat juga meningkat secara nyata. Tabel. 3.4

KONDISI INDEK PDRB, INLASI DAN INDEK DAYA BELI (IDB) Uraian

Tahun 2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

Indeks PDRB Per Kapita

159,14

178,27

198,57

216,235

239,52

Inflasi (%)

4,65

4,92

8,48

7,94

7,81

Indek Daya beli

128,2

136,88

140,55

148,74

156,32


- 70 -


*

d. Kemiskinan, Distribusi Pendapatan dan Indeks Pembangunan Manusia Kemiskinan adalah situasi dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan ini bisa diakibatkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar dan sulitnya akses untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan hingga saat ini masih menjadi masalah global. Seseorang dianggap miskin apabila dia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal Tabel. 3.5

ANGKA KEMISKINAN KOTA BLITAR TAHUN 2011-2015 Tahun 2011 2012 2013 2014 2015*

Jumlah Pendud uk 10.100 9.744 9.100 10.100 9.810

Persentase Penduduk Miskin 7,63 7,12 6,73 7,39 7,15

Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln) 257.685 279.661 304.224 327.582 354.869

Sumber : BPS Kota Blitar

Dari tabel dan grafik di atas dapat diketahui bahwa kenaikan garis kemiskinan Kota Blitar sangat dipengaruhi inflasi. jika kenaikan garis kemiskinan ini menyebabkan jumlah penduduk miskin bertambah, berarti kenaikan harga-harga bahan makanan maupun non makanan (inflasi) telah menyebabkan daya beli masyarakat turun. Namun, karena terjadi kenaikan daya beli masyarakat, sehingga meskipun terjadi kenaikan harga-harga bahan makanan maupun non makanan (inflasi), dampaknya tidak menyebabkan jumlah penduduk bertambah di bawah garis kemiskinan. Maka, pemerintah, perlu mengambil kebijakan untuk meredam kenaikan laju inflasi yang menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan. Ketimpangan/ketidakmerataan distribusi pendapatan merupakan salah satu inti permasalahan pembangunan. Ketimpangan distribusi pendapatan, biasanya sejalan dengan rasio pertumbuhan ekonomi suatu daerah/ negara dan proses pembangunan yang sedang berlangsung di suatu wilayah tersebut. Ketimpangan distribusi pendapatan juga merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan di suatu wilayah. Ketimpangan distribusi pendapatan dapat diukur dengan indeks Gini

Ratio,

suatu

ukuran

yang

singkat

mengenai


derajat - 71 -


*

ketidakmerataan distribusi pendapatan dalam suatu negara bisa diperoleh dengan perhitungan menggunakan kurva Lorenz. Koefisien gini ini merupakan ukuran ketidakmerataan agregat dan nilainya terletak antara 0 (nol) berarti terdapat “kemerataan sempurna” sampai 1 (satu) maka terjadi “ketimpangan distribusi pendapatan yang sempurna”. Koefisien gini dari negara-negara yang

mengalami

ketidakmerataan tinggi berkisar 0,5-0,7, ketidakmerataan sedang berkisar antara 0,36-0,49, dan yang mengalami ketidakmerataan rendah berkisar 0,2-0,35. Tabel. 3.6

RASIO KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN KOTA BLITAR Uraian Gini Ratio Derajat Ketidakmerataann

2011 0,34 rendah

Tahun 2012 0,38 Sedang

2013 0,40

2014 0,35

2015* 0,39

sedang

rendah

Sedang


Sebagai Tujuan akhir dan sekaligus titik berat pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat (social

welfare). Keberhasilan

pembangunan diukur dengan beberapa parameter, salah satu nya adalah Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Indeks). IPM juga bisa didefinisikan sebagai suatu proses untuk memperluas pilihanpilihan bagi penduduk. Dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir sedangkan upaya pemabangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Komponen IPM adalah usia hidup (longevity), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent living). Usia hidup diukur dengan angka harapan hidup, yang dihitung menggunakan metode tidak langsung (metode Brass, varian Trussel) berdasarkan variabel rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. Komponen pengetahuan diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah yang dihitung berdasarkan data Susenas. Sedangkan komponen standar hidup layak, diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil (PDB per kapita riil) yang telah disesuaikan (adjusted real GDP percapita).


- 72 -


*

Tabel. 3.7

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA BLITAR TAHUN 2011-2015 Tahun

Angka Harapan Hidup

Angka Melek Huruf

Rata-rata Lama Sekolah

2011 2012 2013 2014 2015*

72,51 72,80 73,00 73,29 73,55

97,27 97,31 97,48 97,52 97,60

9,75 9,77 9,87 9,97 10,04

Pengeluaran Per Kapita disesuaikan (000 Rp) 654,18 657,09 659,38 662,74 665,62

IPM 77,89 78,31 78,70 79,06 79,45


Perkembangan IPM Kota Blitar dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2014, IPM Kota Blitar mencapai 79,06 naik dari tahun sebelumnya yaitu 78,70. Dengan pencapaian IPM sebesar 79,06 maka menurut konsep pembangunan manusia yang dikembangkan oleh PBB pencapaian pembangunan manusia Kota blitar masuk dalam kategori menengah atas. Masih diperlukan upaya jauh lebih keras untuk bisa masuk ke dalam kategori tinggi. Meskipun demikian, pencapaian IPM Kota Blitar ini jauh di atas IPM Jawa Timur yang sebesar 72,18 di tahun 2011, 72,83 ditahun 2012, 73,54 di tahun 2013 dan 74,10 di tahun 2014. Bahkan jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain se Jawa Timur, IPM Kota Blitar menempati urutan tertinggi ke tiga. Hal ini menggambarkan keberhasilan pembangunan manusia di Kota Blitar. Di sisi lain, pencapaian aktual IPM Kota Blitar masih jauh dari besaran IPM ideal. Masih ada gap sebesar 21,24 poin hingga mencapai kondisi ideal. Agar IPM terus meningkat, dibutuhkan program yang mengacu pada tiga bidang pembangunan manusia yaitu, kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Tingkat kemajuan pencapaian IPM terhadap sasaran ideal IPM diukur dengan menghitung reduksi shortfall. Angka tersebut merupakan rasio pencapaian kesenjangan antara jarak yang sudah ditempuh dengan yang harus ditempuh untuk mencapai kondisi yang ideal. Semakin tinggi angka reduksi berarti semakin cepat kenaikan IPM. Namun laju perubahan ini cenderung melambat pada tingkat IPM yang lebih tinggi.


- 73 -


*

Tabel. 3.8

KECEPATAN PERUBAHAN IPM KOTA BLITAR Tahun

Perubahan IPM

2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014

0,47 0,42 0,39 0,06

Kesenjangan Terhadap IPM Ideal 22,11 21,69 21,30 21,24

Kecepatan Perubahan IPM (reduksi shortfall) 2,13 1,94 1,83 0,31


Perubahan besaran IPM tiap tahun semakin besar. Dalam rentang waktu 2010-2014, perubahan IPM terbesar terjadi pada tahun 2011 yang mencapai 0,47 poin. Dengan perubahan IPM sebesar 0,47 poin, kecepatan perubahannya (reduksi shortfall) mencapai 2,12 tercepat dalam rentang waktu 2010-2014. Namun di tahun berikutnya, semakin lambat kecepatan perubahannya. Bahkan dua tahun terkhir, kecepatan perubahan IPM terus melambat sampai pada level 0,31, di bawah kecepatan rata-rata Jawa Timur. e. Pertumbuhan Penduduk dan Tingkat Pengangguran Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja (labor force) secara tradisional dianggap sebagai faktor positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin banyak angkatan kerja berarti semakin banyak faktor produksi tenaga kerja, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestik. Namun demikian, kemampuan sistem ekonomi masing-masing negara (daerah) dalam menyerap dan mempekerjakan tambahan tenaga kerja itu secara produktif. Kemampuan tersebut tergantung pada tingkat dan jenis akumulasi modal dan tersedianya faktor-faktor lain yang dibutuhkan, seperti keahlian manajerial dan administratif. Secara keseluruhan, jika penawaran tenaga kerja tidak sebanding dengan permintaannya, maka akan terjadi pengangguran. Pengangguran merupakan masalah besar tidak hanya di negara berkembang tetapi juga negara-negara maju, namun demikian tingkat pengangguran di negara-negara berkembang pada umumnya lebih tinggi. Pengangguran mempunyai dampak negatif tidak hanya pada masalah ekonomi, tetapi juga menjadi pemicu ketidakamanan dan ketidaknyamanan sosial. Menurut Sakernas (Survey Keadaan Angkatan Kerja Nasional), pengangguran didefinisikan sebagai berikut: 1. Mereka yang sedang mencari pekerjaan dan saat itu tidak bekerja. Bab III | Rancangan Kerangka Ekonomi Dan Kebijakan Ekonomi Daerah

- 74 -


*

2. Mereka yang mempersiapkan usaha yaitu suatu kegiatan yang dilakukan

seseorang

dalam

rangka

mempersiapkan

suatu

usaha/pekerjaan yang baru. 3. Mereka yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, disebut dengan penganggur putus asa. 4. Mereka yang sudah mempunyai pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Orang yang tidak sedang mencari keja seperti ibu rumah tangga, siswa sekolah dan lainnya yang karena sesuatu hal tidak/belum

membutuhkan

pekerjaan.

Dari

beberaapa

jenis

pengangguran, pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang sungguh sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Penyebabnya antara lain: a. Tidak tersedianya lapangan kerja. b. Lapangan kerja yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. c. Tidak berusaha mencari pekerjaan secara keras karena memang malas.

Masalah

pengangguran

tidak

bisa

dipisahkan

dari

Tingkat

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK pada tahun 2014 menurun sebesar 0,23 persen dari tahun sebelumnya. Penurunan tersebut menunjukkan berkurangnya jumlah orang yang berada di pasar tenaga kerja, baik mereka yang sudah berstatus bekerja maupun mereka yang masih mencari pekerjaan pada tahun 2014 dibandingkan tahun 2013. Penurunan jumlah orang yang berada di pasar kerja pada tahun 2014 lebih didominasi oleh menurunnya mereka yang mencari pekerjaan atau pengngguran dibandingkan kenaikan jumlah yang sudah bekerja. Akibatnya persentase pengangguran terbuka di Kota Blitar pada tahun 2014 mengalami penurunan. Jika tahun lalu persentase pengangguran terbuka sebanyak 6,22%, pada tahun 2014 turun menjadi 5,71%.


- 75 -


*

Tabel. 3.9

INDIKATOR KETENAGAKERJAAN KOTA BLITAR TAHUN 2011-2015 Tahun

Jumlah Penduduk Kota Blitar (jiwa)

2011 2012 2013 2014 2015*

140.574 143.218 146.602 145.111 146.672

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 67,27 64,56 66,72 66,46 66,22

Jumlah penganggur (jiwa)

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

2.829

4,20

2.303 4.212 3.963 3.772

3,55 6,22 5,71 3,80


Tingkat pengangguran terbuka Kota Blitar pada tahun 2011 adalah

sebesar 4,20% dari total jumlah penduduk sebanyak 140.574. Pada tahun 2012, tingkat pengangguran terbuka adalah sebesar 3,55% dari jumlah penduduk yaitu sebanyak 143.218. Pada tahun 2013, tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,22% dari jumlah penduduk sebanyak 146.602 (mengalami peningkatam 2,67% dari tahun sebelumnya) dan sebesar 5,71% pada tahun 2014 dari jumlah penduduk sebanyak 145.111. 3.1.2 Kondisi Ekonomi Daerah Perkiraan Realisasi Tahun 2016 dan Perkiraaan Tahun 2017 Kota Blitar memiliki struktur ekonomi yang didominasi sektor tersier sebagai penggerak iklim perekonomian regionalnya. Tren fluktuasi perekonomian juga sangat bergantung pada kondusifitas perekonomian nasional dan global. Pemerintah Kota Blitar membuat rencana target ekonomi makro pada tahun perencanaan 2017, lebih bersifat prediksi dan proyeksi yang akan terjadi atas dasar tren pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Terdapat banyak faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti perubahan kebijakan pemerintah di sektor moneter maupun sektor riil. Di samping itu, perekonomian daerah dipengaruhi perekonomian global seperti naik turunnya harga minyak dunia, nilai tukar mata uang asing, dan lain sebagainya. Prediksi dan proyeksi dalam penentuan kondisi ekonomi makro Kota Blitar selain sebagai kerangka implementatif atas pelaksanaan RKPD 2017 sekaligus sebagai public policy guidance dengan latar belakang kondisi ekonomi makro Kota Blitar pada tahuntahun sebelumnya serta kondisi umum perekonomian nasional dan perekonomian provinsi Jawa Timur. Bab III | Rancangan Kerangka Ekonomi Dan Kebijakan Ekonomi Daerah

- 76 -


*

Kondisi perekonomian Kota Blitar pada tahun 2017 mendatang, secara

keseluruhan

diprediksikan

masih

mampu

mencapai

pertumbuhan positif, hanya beberapa sektor saja yang negatif, dikarenakan sumber daya alam di sektor tersebut sangat terbatas (kecil) sehingga perkembangannya cukup sulit. Namun demikian, tetap harus dipersiapkan kabijakan pembangunan ekonomi secara matang guna mengantisipasi dinamika ekonomi di tingkat regional maupun nasional. Oleh sebab itu, perlu mendorong kemandirian ekonomi dan daya saing produk lokal (sektor unggulan) di pasar regional maupun global. Struktur perekonomian Kota Blitar didominasi sektor tersier, dan menurunnya sektor primer. Oleh karena itu, sektor tersier inilah yang secara signifikan berpengaruh terhadap laju pertumbuhan PDRB secara agregat. Target pencapaian indikator ekonomi makro Kota Blitar tahun 2017 diprediksikan sebagai berikut : Tabel. 3.10

RENCANA TARGET INDIKATOR EKONOMI MAKRO (PERIKANAN REALISASI 2016 DAN PROYEKSI TAHUN 2017 KOTA BLITAR) No

1 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16

Indikator Ekonomi Makro

2 PDRB (ADHB) PDRB (ADHK) Pertumbuhan PDRB (ADHB) Pertumbuhan PDRB (ADHK) Struktur PDRB (sektor) - Sektor Primer - Sektor Sekunder - Sektor Tersier Laju Pertumbuhan Ekonomi Indeks PDRB Perkapita Laju Inflasi Indeks Daya Beli (IDB) Laju Pertumbuhan IDB Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk Miskin Prosentase penduduk miskin Indeks Pembangunan Manusia (IPM) - Angka Harapan Hidup - Angka Melek huruf - Rata-rata lama sekolah Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Rencana Target Ekonomi Makro Perkiraan tahun Proyeksi tahun 2016 2017 3 4 5.383.042.360.000 4.130.946.410.000 11,25% 6,43%

5.992.944.790.000 4.398.305.680.000 11,33% 6,47%

175.551.960.000 948.469.820.000 4.259.021.580.000 5,74% 265,31% 7,81% 164,28% 2,68% 148.249 jiwa 9.502 jiwa 6,79%

189.003.660.000 1.063.294.620.000 4.740.646.520.000 5,81% 293,88% 7,81% 172,64% 2,40% 149.844 jiwa 9.404 jiwa 6,65%

79,85% 73,81% 97,69% 10,12% 3,97%

80,25% 74,08% 97,77% 10,20% 4,15%

65,75%

65,99%

Sumber : BPS Kota Blitar (diolah)


- 77 -


*

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Struktur

keuangan

daerah

yang

tertuang

dalam

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, terdiri atas : (1) Penerimaan Daerah yang meliputi Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah, (2) Pengeluaran Daerah yang meliputi Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Kondisi keterbatasan sumber daya yang dimiliki Kota Blitar mengakibatkan sumber Penerimaan Daerah sampai dengan saat ini masih sangat tergantung pada pendapatan dana transfer dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Namun berbagai upaya untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui peningkatan target penerimaan daerah dari Pendapatan Asli Daerah akan terus dilakukan baik melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang sudah ada maupun penetapan

sumber-sumber

pendapatan

yang

baru

dengan

tetap

mengutamakan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat. Belanja Daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana amanat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Belanja Daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah akan dialokasikan apabila terjadi surplus Pendapatan Daerah dengan prioritas penggunaan untuk investasi pemerintah daerah kepada BUMD sebagaimana amanat Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, dan pemberian pinjaman kepada unit usaha masyarakat dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian daerah. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor:37/PMK.07/2016 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, berdasarkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2014 menetapkan bahwa Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) Kota Blitar tergolong tinggi (indeks lebih dari sama dengan 1 Bab III | Rancangan Kerangka Ekonomi Dan Kebijakan Ekonomi Daerah

- 78 -

*


dan kurang dari 2) dan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 serta APBD Tahun Anggaran 2016 Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Kota Blitar juga termasuk kategori tinggi (selisih diatas 400 Milyar). Hal ini menunjukan bahwa ditengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki Kota Blitar

tetap

mengedepankan

prioritas

pembiayaan

daerah

untuk

mendukung terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat. Kapasitas keuangan daerah dan kerangka pendanaan berdasarkan evaluasi atas kinerja keuangan daerah tercermin sebagai berikut : a) Rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah Kota Blitar tahun 2014 dan tahun 2015 serta target Tahun 2016 : Tabel. 3.11

RATA-RATA PERTUMBUHAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH KOTA BLITAR No.

Uraian

Realisasi Tahun 2014 (Rp)


Target Tahun 2016 (Rp)

Ratarata Pertumb (%)

1

PENDAPATAN

703.295.836.804,34

769.619.811.277,08

833.622.443.561,80

8,87

1.1

Pendapatan Asli Daerah

102.757.907.576,22

121.141.005.537,08

108.170.662.467,80

3,59

1.1.1

Pajak Daerah

21.258.883.283,00

24.074.831.596,66

22.913.458.836,00

4,21

1.1.2

Retribusi Daerah

8.303.057.104,00

8.922.046.672,50

8.662.434.703,80

2,27

1.1.3

Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan

921.913.877,24

985.410.769,74

1.116.831.400,00

10,11

1.1.4

Lain-Lain PAD yang sah

72.274.053.312,10

87.158.716.498,18

75.477.937.528,00

3,60

1.2

Dana Perimbangan

462.066.153.849,00

536.976.836.825,00

569.067.973.000,00

11,09

1.2.1

Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

53.795.745.257,00

49.308.924.393,00

63.664.864.000,00

10,39

1.2.2

Dana Alokasi Umum

392.221.911.000,00

400.654.035.000,00

428.743.959.000,00

4,58

1.2.3

Dana Alokasi Khusus

23.097.660.000,00

33.381.736.000,00

76.659.150.000,00

87,08

1.3

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

131.422.612.971,00

165.134.110.347,00

156.383.808.094,00

10,18

1.3.1

Hibah

0,00

0,00

0,00

0

1.3.2

Dana Darurat

0,00

0,00

0,00

0

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan 1.3.3 58.297.196.971,00 54.056.306.347,00 Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan 1.3.4 70.065.539.000,00 81.694.661.000,00 Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau 1.3.5 2.698.877.000,00 29.383.143.000,00 Pemerintah Daerah Lainnya Sumber : BPKAD Kota Blitar, Mei 2016 Penjelasan : Realisasi Tahun Anggaran 2015 sebelum dilakukan Audit BPK

56.502.847.154,00

(1,37)

92.375.220.940,00

14,84

7.505.740.000,00

457,13


- 79 -


*

b) Rata-rata pertumbuhan realisasi Belanja Tidak Langsung tahun 2014 dan tahun 2015 serta target tahun 2016 sebagai berikut: Tabel. 3.12

RATA-RATA PERTUMBUHAN REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG KOTA BLITAR No .

Uraian



295.476.082.886,88

306.260.603.097,06

Target Tahun 2016 (Rp)

Rata-rata Pertumb (%)

1.

Belanja Pegawai

2.

Belanja Bunga

0,00

0,00

3.

Belanja Subsidi

0,00

546.600.000,00

1.421.160.000,00

80,00

4.

Belanja Hibah

16.047.191.000,00

22.905.728.650,00

8.380.000.000,00

(10,34)

7.306.440.000,00

7.905.645.000,00

8.207.920.000,00

6,01

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

386.238.752,00

480.911.040,00

499.999.960,00

14,24

130.462.000,00

0,00

750.000.000,00

0

319.346.414.638,88

338.099.487.787,06

386.329.723.449,80

Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ 6. Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan 7. Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada 8. Partai Politik Belanja Tidak 9. Terduga Jumlah Belanja Tidak Langsung 5.

367.070.643.489,80

11,75 0

10,07

Sumber : BPKAD Kota Blitar, Mei 2016 Penjelasan : Realisasi Tahun Anggaran 2015 sebelum dilakukan Audit BPK

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah yang mencakup 3 (tiga) komponen yaitu : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terus dioptimalkan untuk mendukung pendanaan prioritas program setiap tahun dengan mempertahankan dan meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Ditengah keterbatasan sumber-sumber pendapatan daerah harus diimbangi dengan berbagai upaya yang antara lain : 1. Mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui pembenahan manajemen penerimaan PAD, melakukan evaluasi terhadap ketetapan pajak dan retribusi daerah yang telah ditetapkan, menetapkan target pendapatan berdasarkan potensi sumber pendapatan baru. 2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu upaya

untuk

meningkatkan

kesadaran

masyarakat


dalam - 80 -


*

melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan retribusi daerah. 3. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dengan tidak mengurangi fungsi yang berorientasi pada pelayanan. 4. Melakukan koordinasi secara sinergis dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan antar SKPD Penghasil PAD. 3.2.1.1 Analisis Sumber Pendapatan Daerah Rasio sumber-sumber pendapatan terhadap total pendapatan daerah menggambarkan seberapa besar persentase kontribusi yang dapat dilihat setiap tahun. Pada periode kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, proporsi kontribusi setiap sumber pendapatan tercermin pada tabel berikut : Tabel. 3.13

PROSENTASE SUMBER PENDAPATAN DAERAH KOTA BLITAR No

Uraian

Tahun 2014 (%)

2015 (%)

2016 (%)

14,61

15,74

12,98

1

PENDAPATAN

1.1


1.1.1

Pajak Daerah

3,02

3,13

2,75

1.1.2

Retribusi Daerah

1,18

1,16

1,04

1.1.3


0,13

0,13

0,13

1.1.4


10,28

11,32

9,05

1.2

Dana Perimbangan

65,70

69,77

68,26

1.2.1


7,65

6,41

7,64

1.2.2

Dana Alokasi Umum

55,77

52,06

51,43

1.2.3

Dana Alokasi Khusus

3,28

4,34

9,20

1.3


18,69

21,46

18,76

1.3.1

Hibah

0,00

0,00

0,00

1.3.2

Dana Darurat

0,00

0,00

0,00

1.3.3

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

8,29

7,02

6,78

1.3.4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

9,96

10,61

11,08

1.3.5

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

0,38

3,82

0,90

100,00

100,00

100,00

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH Sumber : BPKAD Kota Blitar, Mei 2016

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa ketergantungan terhadap dana transfer masih sangat tinggi dengan rasio mencapai 87,55%. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih besar Bab III | Rancangan Kerangka Ekonomi Dan Kebijakan Ekonomi Daerah

- 81 -


*

diperoleh dari Lain-lain PAD Yang Sah, terutama dari komponen pendapatan BLUD RSUD dan Kapitasi Jaminan Kesehatan yang penggunaannya sangat terbatas dan telah ditentukan. Hal ini menunjukan

bahwa

masih

pengelolaan

pendapatan

sangat

daerah

terbatasnya

untuk

keleluasaan

mendanai

program

pembangunan yang menjadi prioritas daerah. 3.2.1.2 Analisis Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Perkembangan realisasi setiap komponen pendapatan daerah selama kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dengan membandingkan antara target yang dianggarkan dalam Perubahan APBD dengan realisasi Pendapatan Daerah pada tahun anggaran berkenaan, tergambarkan sebagai berikut : Tabel. 3.14

KINERJA REALISASI PENDAPATAN DAERAH Uraian

No 1

2

2013

Kinerja Tahun (%) 2014

2015

3

4

5

1

PENDAPATAN

1,98 OT

2,92 OT

0,07 OT

1.1.


18,77 OT

19,87 OT

21,07 OT

1.1.1.

Pajak Daerah

32,50 OT

28,50 OT

9,79 OT

1.1.2.

Retribusi Daerah

16,64 OT

15,16 OT

5,20 OT

1.1.3.


0,00 E

0,00 E

11,77 UT

1.1.4.


16,57 OT

18,39 OT

27,18 OT

1.2.

Dana Perimbangan

0,35 UT

1,80 UT

4,27 UT

1.2.1.


3,03 UT

1,63 UT

22,44 UT

1.2.2.

Dana Alokasi Umum

0,00 E

0,00 E

0,00 E

1.2.3.

Dana Alokasi Khusus

0,00 E

25,00 UT

17,90 UT

1.3.


1,88 OT

9,59 OT

0,59 OT

1.3.1

Hibah

0,00 E

0,00 E

0,00 E

1.3.2

Dana Darurat

0,00 E

0,00 E

0,00 E

1.3.3


6,18 OT

23,61 OT

1,18 OT

1.3.4


0,00 E

0,00 E

0,49 OT

1.3.5


0,00 E

0,00 E

0,18 UT

Keterangan :   

Dalam hal pelampauan target pendapatan atau over target diisi dengan (OT), Dalam hal tidak mencapai target yang ditetapkan atau under target diisi dengan (UT), Dalam hal mencapai target yang ditetapkan atau equal diisi dengan (E).


- 82 -


*

3.2.1.3 Analisis proyeksi pendapatan daerah Proyeksi pendapatan daerah tahun 2017 dilakukan dengan memperhitungkan rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah dari tahun-tahun sebelumnya serta memperhatikan faktor-faktor yang berdampak terhadap pendapatan daerah, antara lain : 1. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan

ekonomi, inflasi dan lain-lain) 2. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah,

khususnya untuk masing-masing komponen PAD. 3. Kebijakan dibidang keuangan negara.

Beradasarkan perhitungan sebagaimana tersebut diatas maka proyeksi pendapatan tahun 2017 sebagai berikut : Tabel. 3.15

PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH KOTA BLITAR No

Proyeksi Tahun 2017 (Rp) 3

Uraian

1

2

766.422.009.099,00

1

PENDAPATAN

1.1.


1.1.1.

Hasil Pajak Daerah

1.1.2.

Hasil Retribusi Daerah

1.1.3.

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1.1.4.


1.2.

Dana Perimbangan

1.2.1.


583.512.907..976,00 64.622.260.976,00

1.2.2.

Dana Alokasi Umum

428.743.959.000,00

1.2.3.

Dana Alokasi Khusus

90.146.688.000,00

1.3.


68.353.580.503,00

1.3.1

Hibah

1.3.2

Dana Darurat

1.3.3


1.3.4


1.3.5

114.575.520.620,00 23.735.070.000,00 8.078.525.470, 00 1.022.000.000,00 81.739.925.150,00

0,00 0,00 60.853.580.503,00 5.000.000.000,00 7.500.000.000,00


771.442.009.099,00

Jumlah pendapatan

3.2.1.4 Analisis penerimaan pembiayaan daerah

Penerimaan

pembiayaan

daerah

pada

tahun

2017

diproyeksikan hanya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). SiLPA tahun 2016 diharapkan akan menurun dari tahun-tahun sebelumnya seiring dengan semakin baiknya

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan.

Perolehan SiLPA diproyeksikan dari adanya pelampauan target realisasi pendapatan daerah dan efisiensi belanja yang direncanakan. Bab III | Rancangan Kerangka Ekonomi Dan Kebijakan Ekonomi Daerah

- 83 -


*

Tabel. 3.16

PROYEKSI PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH No

Uraian

Proyeksi Tahun 2017 (Rp)

1

2

3

1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

1.1

Pelampauan penerimaan PAD

1.2

Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan

1.3

Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1.4

Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya

1.5

Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan

1.6

Kegiatan lanjutan

2

Pencairan Dana Cadangan

2.1


3

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

3.1

Hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD

3.2

Hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga

4

Penerimaan Pinjaman Daerah

4.1

Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah

4.2

Penerimaan Pinjaman Daerah dari pemerintah daerah lain

4.3

Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank

4.4

Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank

4.5

Penerimaan hasil penerbitan Obligasi daerah

5

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

5.1

Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman

6

Penerimaan Piutang Daerah

6.1

Penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah

6.2

Penerimaan piutang daerah dari pemerintah

6.3

Penerimaan piutang daerah dari pemerintah daerah lain

6.4

Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bank

6.5

Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bukan bank

17.444.200.326,45 00,00 00,00 00,00 17.444.200.326,45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.2 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kebijakan penerimaan pembiayaan akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA), penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Bab III | Rancangan Kerangka Ekonomi Dan Kebijakan Ekonomi Daerah

- 84 -


*

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah diprioritaskan untuk penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, terutama kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi

kebijakan-kebijakan

yang

akan

berdampak

pada

peningkatan penerimaan pembiayaan daerah. Sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan proyeksi/target tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah sebagai berikut : Tabel. 3.17

REALISASI DAN PROYEKSI/TARGET PENDAPATAN, PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2014 S.D TAHUN 2017 KOTA BLITAR Jumlah

NO

Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah



Tahun Berjalan 2016

Proyeksi /Target pada Tahun 2017

1

2

3

4

5

6

3.1

Penerimaan pembiayaan

62.958.324.232,21

110.735.343.271,47

16.432.912.811,00

17.444.200.326,45

3.1.1

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)

62.958.324.232,21

107.169.829.063,98

16.432.912.811,00

17.444.200.326,45,00

3.1.2


0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.4

Penerimaan pinjaman daerah

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.5

Penerimaan kembali pemberian pinjaman

0,00

3.565.514.207,49

0,00

0,00

Penerimaan piutang daerah

0,00

0,00

0,00

0,00

62.958.324.232,21

110.735.343.271,47

16.432.912.811,00

17.444.200.326,45,00

3.1.6

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 3.2

Pengeluaran pembiayaan

0,00

2.750.000.000,00

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

3.2.1

Pembentukan dana cadangan

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.2

Penyertaan modal (Investasi) daerah

0,00

2.750.000.000,00

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

3.2.3

Pembayaran pokok utang

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.4

Pemberian pinjaman daerah

0,00

0,00

0,00

0,00

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

0,00

2.750.000.000,00

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

62.958.324.232,21

62.958.324.232,21

107.985.343.271,47

14.444.200.326,45

JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO


- 85 -


*

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan belanja yang bersifat wajib dan rutin, antara lain : belanja pegawai, belanja subsidi, belanja bantuan keuangan kepada partai politik serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun 2017. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD. Belanja Tidak Langsung untuk belanja hibah, belanja sosial dan belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung. 3.2.3.1 Analisis belanja daerah tahun 2017 a. Belanja tidak langsung, meliputi: 1) Gaji dan tunjangan PNS berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan Pemerintah, dengan mempertimbangkan adanya kenaikan gaji dan tunjangan yang antara lain akibat dari : kenaikan pangkat dan jabatan, gaji berkala, tunjangan keluarga, dan sejumlah accress yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 2) Belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH dihitung sesuai dengan ketentuan mengenai

besarnya

penghasilan

dan

penerimaan

pimpinan/anggota DPRD yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 3) Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengacu pada target yang ditetapkan. 4) Tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru PNS sesuai perkiraan alokasi dana transfer dari Pemerintah. 5) Tunjangan Perbaikan Penghasilan PNS dengan berpedoman pada ketetapan tambahan penghasilan PNS yang diarahkan untuk lebih meningkatkan kinerja pegawai secara lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. 6) Belanja bantuan partai politik ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


- 86 -


*

7) Belanja hibah dan bantuan sosial dengan berpedoman pada ketentuan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 yang secara teknis telah diatur dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 8) Belanja tidak terduga untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap

darurat

yang

tidak

dapat

diprediksi

sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah, dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2016. b. Belanja langsung, meliputi : 1) Penganggaran belanja langsung digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas : urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan. 2) Penganggaran belanja langsung diimplementasikan melalui program dan kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan isu-isu strategis dan hasil sinkronisasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. 3) Penganggaran belanja langsung disusun berdasarkan target capaian kinerja yang jelas dan terukur dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. 4) Penganggaran honorarium dan uang lembur kepada PNS dilakukan secara lebih selektif dengan memperhatikan pemberian tambahan penghasilan. Tabel. 3.18

PROYEKSI BELANJA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2017 No

Uraian

1

2

2

BELANJA DAERAH

2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5

Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial

2.1.6

Belanja Bagi Hasil

Proyeksi tahun 2017 (Rp) 3 780.886.209.425,45 353.860.708.567,85 333.939.548.607,85 0,00 1.421.160.000,00 9.020.000.000,00 8.230.000.000,00 0,00


- 87 -

*


No 1 2.1.7 2.1.8 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3

Proyeksi tahun 2017 (Rp)

Uraian

3

2

499.999.960,00 750.000.000,00 427.025.500.857,60 41.721.486.860,00 274.685.349.036,80 110.618.664.960,00 780.886.209.425,45

Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Jumlah Belanja

3.2.3.2 Analisis pengeluaran pembiayaan tahun 2017 Pengeluaran pembiayaan daerah lebih diprioritaskan untuk pemanfaatan surplus penerimaan daerah yang tidak dapat dialokasikan untuk menambah capaian program dan kegiatan pada belanja langsung dan pelaksanaan amanat peraturan perundangundangan, antara lain terkait penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hasil analisis terhadap belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2017 yang bersifat mengikat tergambar pada tabel berikut : Tabel. 3.19

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BELANJA & PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH KOTA BLITAR No

Uraian

A

Belanja Tidak Langsung

1.

Belanja Gaji dan Tunjangan

2

Belanja Bunga

3.

Proyeksi RPJMD tahun 2017 (Rp)

Proyeksi RKPD tahun 2017 (Rp)

Selisih (Rp)

377.522.409.600,00

353.860.708.567,85

23.661.701.032,15

369.243.088.872,00

333.939.548.607,85

35.303.540.264,15

0,00

0,00

0,00

Belanja Subsidi

1.421.160.000,00

1.421.160.000,00

0,00

4.

Belanja Hibah

9.020.000.000,00

9.020.000.000,00

0,00

5.

Belanja Bantuan Sosial

8.230.000.000,00

8.230.000.000,00

0,00

6.

Belanja Bagi Hasil

0,00

0,00

0,00

7.

Belanja Bantuan Partai Politik

525.000.000,00

499.999.960,00

25.000.040,00

8.

Belanja Tidak Terduga

750.000.000,00

750.000.000,00

0,00

B

Pengeluaran Pembiayaan

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

0,00

1.

Pembentukan Dana Cadangan

0,00

0,00

0,00

2.

Pembayaran Pokok Utang

0,00

0,00

0,00

3.

Penyertaan Modal

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

0,00

380.522.409.600,00

356.860.708.567,85

23.661.701.032,15

TOTAL PENGELUARAN WAJIB DAN MENGIKAT


- 88 -


*

Penghitungan pagu indikatif telah memperhitungkan pengurangan terlebih dahulu kebutuhan dana untuk program dan kegiatan yang bersifat wajib/mengikat yang harus diselenggarakan karena : Menyangkut pelayanan dasar wajib yang diamanatkan oleh peraturan

a.

perundang-undangan; Menyangkut kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus

b.

diselenggarakan Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah, serta target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, sebagai berikut : Tabel. 3.20

REALISASI DAN PROYEKSI/TARGET PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2014 S.D TAHUN 2018 NO

Uraian

1

2

1.1

Pendapatan asli daerah

1.1.1

Pajak daerah

1.1.2 1.1.3 1.1.4

Retribusi daerah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1.2

Dana perimbangan

1.2.1

Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak

1.2.2

Dana alokasi umum


Jumlah Tahun Berjalan 2016 5


102.757.907.576,34

121.141.005.537,08

108.170.662.467,80

21.258.883.283,00

24.074.831.596,66

22.913.458.836,00

8.303.057.104,00

8.922.046.672,50

8.662.434.703,80

921.913.877,24

985.410.769,74

1.116.831.400,00

72.274.053.312,10

87.158.716.498,18

75.477.937.528,00

469.115.316.257,00

483.344.695.393,00

656.443.193.940,00

53.795.745.257,00

49.308.924.393,00

63.664.864.000,00

392.221.911.000,00

400.654.035.000,00

428.743.959.000,00

Dana alokasi khusus

23.097.660.000,00

33.381.736.000,00

164.034.370.940,00

1.3

Lain-lain pendapatan daerah yang sah

131.422.612.971,00

165.134.110.347,00

69.008.587.154,00

Hibah

1.3.2

Dana darurat

1.3.3 1.3.4 1.3.5

Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya

114.575.520.620,00 23.735.070.000,00 8.078.525.470, 00 1.022.000.000,00 81.739.925.150,00 583.512.907..976,00

Proyeksi /Target pada Tahun 2018 7 116.079.668.850,00 24.883.855.000,00 9.074.271.950,00 1.116.831.400,00 81.004.710.500,00 665.487.779.100,00

64.622.260.976,00

1.2.3

1.3.1

Proyeksi /Target pada Tahun 2017 6

361.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67.492.291.000,00 428.743.959.000,00 90.146.688.000,00 68.353.580.503,00 0,00 0,00

468.920.078.000,00 129.075.410.100,00 67.466.169.850,00 0,00 0,00

60.853.580.503,00 58.297.196.971,00

54.056.306.347,00

56.502.847.154,00

70.065.539.000,00

81.694.661.000,00

5.000.000.000,00

54.960.429.850,00 5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

7.500.000.000,00 2.698.877.000,00

29.383.143.000,00

7.505.740.000,00

A

JUMLAH PENDAPATAN

2.1

Belanja Tidak Langsung

319.346.414.638,88

338.099.487.787,06

388.185.463.449,80

353.860.708.567,85

413.628.594.800,00

2.1.1

Belanja pegawai

295.476.082.886,88

306.260.603.097,06

367.070.643.489,80

333.939.548.607,85

385.653.594.800,00

2.1.2

Belanja bunga

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

Belanja subsidi

2.1.4

Belanja hibah

2.1.5

Belanja bantuan social

2.1.6

2.1.7

Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota lainnya Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa* (Partai Politik)

2.1.8

Belanja tidak terduga

B

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

703.295.836.804,34 769.619.811.277,08 833.622.443.561,80

7.505.740.000,00 771.442.009.099,00

849.033.617.800,00

0,00

546.600.000,00

1.421.160.000,00

1.421.160.000,00

1.450.000.000,00

16.047.191.000,00

22.905.728.650,00

9.745.900.000,00

9.020.000.000,00

15.000.000.000,00

7.306.440.000,00

7.905.645.000,00

8.697.760.000,00

8.230.000.000,00

10.000.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

386.238.752,00

480.911.040,00

499.999.960,00

499.999.960,00

525.000.000,00

130.462.000,00

0,00

750.000.000,00

750.000.000,00

1.000.000.000,00


- 89 -


NO

Uraian

2.2

Belanja Langsung

2.2.1

Belanja pegawai

2.2.2 2.2.3 C

D

3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 E 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 F

H

Jumlah Tahun Berjalan 2016




339.732.917.333,69

444.049.304.809,60

458.869.892.923,00

427.025.500.857,60

451.565.928.676,00

9.778.596.905,00

26.661.083.011,50

25.761.231.339,00

41.721.486.860,00

25.351.182.398,24

Belanja barang dan jasa

203.627.992.865,69

249.051.395.576,92

259.075.449.106,00

274.685.349.036,80

254.951.670.565,94

Belanja modal

126.326.327.563,00

168.336.826.221,18

174.033.212.478,00

110.618.664.960,00

171.263.075.711,83

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

339.732.917.333,69

444.049.304.809,60

458.869.892.923,00

427.025.500.857,60

451.565.928.676,00

TOTAL JUMLAH BELANJA

659.079.331.972,57

782.148.792.596,66

847.055.356.372,80

780.886.209.425,45

865.194.523.476,00

Surplus/(Defisit)

44.216.504.831,77

-12.528.981.319,58

-13.432.912.811,00

-17.444.200.326,45

-16.160.905.676,00

Penerimaan pembiayaan

62.958.324.232,21

110.735.343.271,47

16.432.912.811,00

17.444.200.326,45

19.160.905.676,00

62.958.324.232,21

107.169.829.063,98

16.432.912.811,00

17.444.200.326,45

19.160.905.676,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.565.514.207,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62.958.324.232,21

110.735.343.271,47

16.432.912.811,00

17.444.200.326,45

19.160.905.676,00

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) Pencairan Dana Cadangan Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Penerimaan pinjaman daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Penerimaan piutang daerah JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN Pengeluaran pembiayaan Pembentukan dana cadangan Penyertaan modal (Investasi) daerah Pembayaran pokok utang Pemberian pinjaman daerah JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembiayaan neto

G


*

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun rencana (SILPA) PAGU ANGGARAN Belanja Langsung SKPD = (G tahun lalu + A + E) – (B+F)

0,00

2.750.000.000,00

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.750.000.000,00

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.750.000.000,00

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

62.958.324.232,21

107.985.343.271,47

13.432.912.811,00

14.444.200.326,45

16.160.905.676,00

107.174.829.063,98

95.456.361.951,89

0,00

0,00

0,00

509.866.070.629,88

646.680.495.825,47

537.893.342.063,89

427.025.500.857,60

451.565.928.676,00

Secara makro, arahan kebijakan ekonomi Kota Blitar Tahun 2017, menekankan pada upaya pemantapan ekonomi kreatif yang dapat menyerap tenaga kerja, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), peningkatan kualitas sarana dan prasarana, kualitas dan kuantitas produksi dan daya saing pelaku ekonomi dan infrastruktur daerah dalam memanfaatkan peluang pasar bebas ASEAN atau MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) yang sudah dimulai pada tahun 2015.


- 90 -

*


BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Memperhatikan isu strategis yang berkembang baik pada tingkat nasional, regional dan kelokalan serta kedudukan tahun 2017 yang merupakan tahun krusial dalam penyelenggaraan pembangunan untuk mengawali pelaksanaan RPJMD Kota Blitar periode 2016-2021 yang didasarkan pada visi dan misi walikota terpilih maka ditentukan tema pembangunan Kota Blitar tahun

2017

adalah

PEMANTAPAN

EKONOMI

KREATIF

DALAM

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA TAHUN 2017. Tema ini dioperasionalisasikan menjadi beberapa sub tema prioritas meliputi : 1. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kebijakan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif terdiri dari bidang kegiatan meliputi periklanan, arsitektur, pasar seni dan barang antik, kerajinan, desain, fashion (mode), film, video dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, radio dan televisi, riset dan pengembangan, serta kuliner. Dalam

rangka

mendukung

pengembangan

pariwisata

dan

ekonomi kreatif ini memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: a. Mengangkat identitas kelokalan dan perlindungan melalui sistem Hak Kekayaan

Intektual (HKI) dan memberikan fasilitasi bagi pekerja

kreatif dalam hal kemudahan, pemodalan usaha, aksesibilitas pasar, keluar masuk karya kreatif serta perijinan usaha bidang ekonomi kreatif; b. Peningkatan fungsi sarana dan prasarana yang telah tersedia sebagai zona

kreatif/ruang kreatif/kota kreatif

bagi insan/pekerja/pelaku

kreatif; d. Fasilitasi

tempat/ruang/zona

untuk promosi/pameran karya-karya

kreatif. 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas insfrastruktur dan suprastruktur a.

Insfrastruktur dan suprastruktur Wisata pendukung ekonomi kreatif

b.

Insfrastruktur pelayanan publik meliputi peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan formal dan non formal, kesehatan, ketersediaan air bersih dan olah raga serta kebudayaan dan peribadatan.

Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah

- 92 -


c.

*

Penguatan akses layanan internet gratis dengan penyediaan hotspot free wifi berbasis serat optik dan non kabel.

3. Peningkatan Daya saing daerah a. Mempertahankan

kebijakan

strategis

bidang

pendidikan

dan

peningkatan minat baca masyarakat. b. Penyediaan tenaga kerja berkualitas dan peningkatan kualitas produk barang dan jasa melalui standarisasi dan sertifikasi. c. Pemberian insentif bagi investasi daerah yang banyak menyerap tenaga kerja berupa penyederhanaan perijinan Disamping itu dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan, dimana pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan maka ditetapkan sub tema pendukung yaitu : 1. Penyelenggaraan urusan wajib dasar berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM). a. Bidang Pendidikan 1) Pendidikan Dasar; Menjamin anak usia 7 sampai dengan 15

tahun

mendapatkan

pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan. 2) Pendidikan Anak Usia Dini; Menjamin anak usia 1 sampai dengan 6 tahun mendapatkan pendidikan usia dini sesuai dengan standar nasional pendidikan. Selain

itu,

beberapa

kegiatan

bidang

pendidikan

yang

perlu

diselaraskan sebagai berikut: 1) Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD. 2) Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP. 3) Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SDLB/SMPLB. 4) Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA. 5) Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK. 6) Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SMPLB. b. Bidang Kesehatan 1) Menjamin setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. 2) Menjamin setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.


- 93 -


*

3) Menjamin setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. 4) Menjamin setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. 5) Menjamin setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. 6) Menjamin setiap warga negara Indonesia usia 15 sampai dengan 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. 7) Menjamin setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. 8) Menjamin setiap

penderita

hipertensi

mendapatkan

pelayanan

kesehatan sesuai standar. 9) Menjamin setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. 10) Menjamin setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. 11) Menjamin setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar. 12) Menjamin setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga

pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai

standar. 13) Menjamin setiap orang di satuan pendidikan dasar mendapatkan pelayanan higiene sanitasi pangan sesuai standar. Selain itu, beberapa kegiatan bidang kesehatan diperhatikan antara lain sebagai berikut: 1) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan. 2) Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan. 3) Pembinaan Perbaikan Gizi Masyarakat. 4) Pembinaan Kesehatan Bayi, Anak dan Remaja. 5) Pembinaan Kesehatan Ibu dan Reproduksi. 6) Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga. 7) Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra. 8) Pengendalian Penyakit Menular Langsung. 9) Pengendalian Penyakit Tidak Menular. c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah

- 94 -


*

1) Fasilitasi ketersediaan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga sesuai dengan standar air bersih. 2) Fasilitasi ketersediaan pengelolaan air limbah rumah tangga sesuai dengan standar. Selain itu, beberapa kegiatan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang memperhatikan antara lain, sebagai berikut: 1) Peningkatan ketahanan air. 2) Peningkatan layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku. 3) Peningkatan kapasitas tampung sumber-sumber air. 4) Peningkatan kinerja layanan irigasi. 5) Peningkatan kapasitas pengendalian daya rusak air. 6) Peningkatan upaya konservasi sumber daya air. 7) Peningkatan keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA. 8) Layanan teknis pengendalian banjir dan lahar gunung berapi. 9) Penyediaan tanah untuk konstruksi embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibebaskan. d. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman: Menjamin setiap

korban

bencana

berhak

memperoleh rumah sesuai

dengan standar rumah layak huni. Selain itu beberapa kegiatan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman memperhatikan antara lain sebagai berikut: 1) Penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan dengan fokus tersedianya dokumen perencanaan penanganan kawasan permukiman kumuh daerah. 2) Data dan profil perumahan di daerah; 3) Penyediaan layanan sanitasi untuk mencapai universal access melalui Percepatan

Pembangunan

Sanitasi Permukiman

(PPSP),

yaitu

pembagian 85% penduduk dengan akses layak yang terdiri dari sistem setempat dan terpusat dan 15% akses dasar untuk penduduk di kawasan berkepadatan rendah dan kawasan dengan tingkat resiko sanitasi rendah. e. Bidang

Ketentraman,

Ketertiban

Umum

dan

Perlindungan

Masyarakat. 1) Menjamin setiap warga negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran menerima layanan sesuai standar.


- 95 -


*

2) Menjamin setiap warga negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran memerlukan pertolongan memperoleh pertolongan. 3) Menjamin setiap warga negara yang menjadi korban dan terdampak bencana menerima layanan sesuai standar. 4) Menjamin setiap warga negara korban bencana berhak mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan). 5) Menjamin setiap warga negara berhak mendapatkan layanan akibat gangguan trantibum. 6) Menjamin setiap warga negara berhak mendapatkan layanan trantibum dalam semua aktivitas. Selain itu, beberapa kegiatan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan

masyarakat

memperhatikan

penanganan konflik sosial,

antara lain, meliputi: 1) Penanganan konflik sosial meliputi pencegahan, penghentian dan pemulihan konflik. 2) Pengidentifikasian potensi konflik dan menemukan solusi penyelesaian agar tidak berkembang menjadi konflik lebih besar. 3) Penanganan faham radikal dan terorisme (khususnya ISIS) melalui mekanisme deteksi dini dan cegah dini. 4) Penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi penanganan konflik sosial serta fasilitasi tim terpadu penanganan konflik tingkat Kota dan Kecamatan. 5) Pembentukan dan pemberdayaan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM). 6)

Peningkatan

kapasitas

dan

pemberdayaan

organisasi

kemasyarakatan(Ormas). 7) Penyelenggaraan

kegiatan

revitalisasi

dan

aktualisasi nilai-nilai

Pancasila secara rutin. 8) Pembentukan

dan

pemberdayaan

pusat

pendidikan wawasan

kebangsaan di daerah dalam menyelenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan. 9) Pemberdayaan dan penguatan kapasitas anggota dan kelembagaan forum kerukunan umat beragama(FKUB). 10) Pemantauan dan pengawasan orang asing, ormas asing, lembaga asing dan tenaga kerja asing. 11) Pelaksanaan revolusi mental. Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah

- 96 -


*

f. Bidang Sosial 1)

Menjamin

setiap

penyandang

disabilitas

berhak mendapatkan

rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga sesuai standar. 2) Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga; setiap anak berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga sesuai standar. 3) Rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga; setiap lanjut usia berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga sesuai standar. 4) Rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga; setiap tuna

sosial

berhak

mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti

dan/atau lembaga. 5) Rehabilitasi sosial tuna sosial di luar panti dan/atau lembaga; setiap korban bencana berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan dukungan psikososial sesuai standar pada saat tanggap darurat dan pasca bencana. Selain itu, beberapa kegiatan bidang sosial memperhatikan

antara lain

sebagai berikut: 1) Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas (fisik, mental, sensorik, intelektual) dalam panti dan luar panti. 2) Rehabilitasi sosial penyandang anak (anak balita, anak terlantar, anak yang

berhadapan

dengan

hukum,

anak yang membutuhkaan

perlindungan khusus) dalam panti dan luar panti. 3) Rehabilitasi sosial penyandang lanjut usia dalam panti dan luar panti. 4) Rehabilitasi sosial tuna sosial (gelandangan, pengemis, korban tindak kekerasan, korban perdagangan orang) dalam panti dan luar panti. 5)

Pemberian bantuan Peralatan Kerja, Peralatan Rumah Tangga dan Bibit Tanaman.

8)

Membangun

sistem

pelayanan

sosial

terpadu

melalui Pusat

Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) di Kelurahan. 9)

Terbangunnya sistem layanan dan rujukan terpadu bagi penduduk miskin dan rentan .

2. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi


- 97 -


*

Dalam upaya peningkatan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pedoman

Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Oleh karena itu perumusan kegiatan tahun 2017 antara lain memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Reviu peraturan daerah dan peraturan kepala daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sesuai kewenangan daerah; b. Merancang perangkat daerah dengan mempertimbangkan faktor umum yang terdiri dari jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD dan faktor teknis terkait dengan beban kerja pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; c. Penyusunan analisa jabatan/analisa beban kerja perangkat daerah; d. Penyusunan SOP ketatalaksanaan, sistem kerja, dan budaya kerja perangkat daerah; e. Evaluasi jabatan perangkat daerah; f. Penyusunan peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut peraturan pemerintah tentang organisasi perangkat daerah; g. Penyusunan dan Evaluasi mandiri terhadap LPPD; h. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (EPPD) oleh pemerintah provinsi; dan i.

Penyusunan

dan

publikasi

ringkasan

laporan penyelenggaraan

pemerintah daerah. 4. Pembinaan perencanaan pembangunan daerah. Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah melakukan optimalisasi terhadap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu perumusan kegiatan tahun 2017 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: a. Evaluasi hasil RPJPD periode yang lalu dan melaksanakan review untuk diselaraskan dengan RPJMN 2014-2019;


- 98 -


b.

Updating

data

dan

dipertanggungjawabkan

informasi

yang

dikelola

dalam

dan

akurat, sistem

*

dapat informasi

pembangunan daerah yang transparan dan terintegrasi secara nasional. Data dan informasi dimaksud mencakup kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah serta dokumen perencanaan lainnya; c. Penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah (RKPD dan Perubahan RKPD) dan rencana kerja Perangkat Daerah (Renja PD dan Perubahan Renja

PD) tepat waktu

sesuai

dengan

ketentuan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; d. Peningkatan kemampuan aparat dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah melalui sosialisasi dan/atau bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan e.

Penyusunan

dan

menetapkan

Peraturan

Kepala

Daerah tentang

Pelaksanaan Musrenbang RKPD sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 299 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. 5. Persandian Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pembangunan bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan maka diperlukan peningkatan

kapasitas

pertahanan

serta

stabilitas keamanan

dan

ketertiban yang antara lain dapat terwujud melalui penyelenggaraan kegiatan persandian untuk pengamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah atau negara sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Lembaga Sandi Negara Tahun 2015-2019, yang diarahkan pada sasaran “Terjaminnya layanan sistem keamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah atau negara (information assurance)”. Dalam rangka peningkatan pelayanan persandian, kegiatan Tahun 2017 memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Pelaksanaan tata kelola penjaminan keamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah atau negara sesuai peraturan yang berlaku melalui kegiatan sebagai berikut: 1) Pengelolaan dan perlindungan informasi berklasifikasi. Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah

- 99 -


2) Penyusunan

perencanaan,

penyelenggaraan

anggaran

persandian

untuk

dan

target

*

capaian

pengamanan informasi

di

tingkat pimpinan daerah meliputi kepala daerah, pimpinan dewan dan

pimpinan

perangkat daerah

dan

di

tingkat

pengelola

informasi di setiap perangkat daerah. 3)

Menyusun

kebijakan

teknis

persandian

untuk pengamanan

informasi dengan berpedoman pada NSPK yang telah disusun oleh Lembaga Sandi Negara. 4)

Penetapan

pola

hubungan

komunikasi

sandi

sesuai dengan

besaran dan jumlah perangkat daerahnya. b. Pengelolaan sumber daya persandian melalui kegiatan antara lain sebagai berikut: 1) Penyiapan, pemanfaatan dan pengembangan SDM Sandi, Materiil Sandi dan Jaring Komunikasi Sandi. 2)

Pemenuhan

kompetensi

SDM

Sandi

melalui

penyiapan dan

pengiriman personil untuk mengikuti diklat-diklat sandi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sandi Negara. 3) Peningkatan kompetensi SDM Sandi melalui partisipasi pada kegiatan

pembinaan

persandian

yang diselenggarakan

oleh

Lembaga Sandi Negara baik melalui asistensi, workshop, pelatihan, seminar dan/atau bimbingan teknis persandian. 4) Peningkatan kesadaran keamanan informasi (security awareness) dengan menyelenggarakan sosialisasi atau seminar pentingnya kesadaran

keamanan

informasi

di tingkat

pimpinan

daerah

meliputi kepala daerah, pimpinan dewan dan pimpinan perangkat daerah dan di tingkat pengelola informasi di setiap perangkat daerah. 5) Peningkatan kesadaran keamanan informasi (security awareness) dengan berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi atau seminar pentingnya kesadaran keamanan informasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sandi Negara. 6) Pengelolaan pusat data persandian. c. Dukungan layanan operasional persandian untuk pengamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah atau negara dalam penyelenggaraan kepemerintahan melalui kegiatan sebagai berikut: 1) Pengelolaan dan pemeliharaan materiil, sarana dan prasarana persandian untuk pengamanan informasi. Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah

- 100 -


*

2) Pengamanan fisik dan kontrol terhadap akses informasi atau fasilitas pemroses informasi terutama yang berkaitan langsung dengan pimpinan daerah, pimpinan dewan dan pengelola informasi yang antara lain dengan kegiatan kontra pengindraan. 3) Pemulihan data dari gangguan jaringan sistem informasi dengan tetap menjaga integritas dam ketersediaan data. 4) Pelaksanaan kebijakan manajemen resiko aset informasi organisasi. d. Pengawasan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi secara internal melalui kegiatan sebagai berikut: 1) Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian secara internal pada masing-masing perangkat daerah. 2) Pengawasan dan evaluasi tingkat keamanan informasi secara internal pada masing-masing perangkat daerah. 6. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam rangka peningkatan kualitas penduduk dan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kegiatan Tahun 2017 memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mendukung terwujudnya Penduduk Tumbuh Seimbang melalui penurunan laju pertumbuhan penduduk (LPP), peningkatan angka kelahiran total (TFR) dengan menurunkan tingkat putus pakai dan meningkatkan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), peningkatan pemakaian kontrasepsi (CPR), penurunan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need), penurunan angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15 - 19 tahun), serta penurunan kehamilan yang tidak diinginkan dari Wanita Usia Subur/WUS (1549 tahun). b. Perumusan program dan kegiatan yang sinergi dengan rencana aksi. c. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui Kampung KB, terkait; 1) pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan hingga 1.000 hari pertama kehidupan; 2) Menurunkan angka fertilitas melalui pelayanan KB yang bermutu, merata, dan dapat diakses oleh seluruh keluarga; 3) Perencanaan kehamilan;


- 101 -


*

4) Penggerakan Pelayanan KB (MKJP) dan konseling Kesehatan Reproduksi; 5) Penggerakan Mekanisme Oparasional Lini Lapangan oleh PKB/PLKB dan PPKBD/Sub PPKBD (Kader); dan 6) Pembangunan Keluarga/peningkatan kualitas keluarga melalui berbagai Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL dan UPPKS) dan Generasi Berencana (GenRe); d.

Pendayagunaan

Tenaga

Penyuluh

KB/Petugas

Lapangan

KB

(PKB/PLKB). e. Menjamin ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (alokon) pada fasilitas kesehatan (faskes)/ klinik pelayanan KB di seluruh tingkatan wilayah. 7. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Untuk

mendukung

pelaksanaan

Undang-Undang

Nomor 24

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sesuai dengan kewenangan provinsi

dan

kabupaten/kota

di

bidang urusan

administrasi

kependudukan, kegiatan dalam Tahun 2017 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: a. Penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan,

alokasi

anggaran, pembangunan

demokrasi

serta

penegakan hukum dan pencegahan kriminal; b. Kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil ; d. Menjamin

database

kependudukan

tersambung (online) dengan

provinsi dan nasional; e. Menjamin Pengendalian dan Keamanan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan. 8. Peningkatan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam

rangka

meningkatkan

kualitas

pengelolaan

keuangan

daerah, kegiatan Tahun 2017 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: a. Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah dengan memperhatikan ketersediaan barang milik daerah, Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharan Barang Milik Daerah (RKPBMD); Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah

- 102 -

*


b. Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan

akuntabel

Pengecualian aparatur,

dalam

(WTP)

penataan

upaya

memperoleh

melalui sistem

opini Wajar

peningkatan kualitas

dan prosedur

Tanpa

sumberdaya

pengelolaan

keuangan

daerah, peningkatan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI),serta memberi sanksi kepada pejabat yang melakukan tindakan melanggar ketentuan

perundang-undangan

dibidang

pengelolaan keuangan

Akuntasi

Pemerintahan

daerah; c. Pemantapan Penerapan

Standar

(SAP)

berbasis Akrual melalui penataan kelembagaan, serta penyesuaian dan penerbitan regulasi tentang

kebijakan

dan

sistem akuntansi

pemerintah daerah ; d. Upaya

peningkatan

PAD

memperhatikan

aspek

efisiensi

dan

efektifitas dalam pencapaian target yang ditetapkan dan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai pajak dan retribusi daerah serta pemberian insentif untuk memungut pajak dan retribusi daerah; e. Pengelolaan barang milik daerah ditekankan pada upaya upaya terwujudnya tertib administrasi barang milik daerah ; f. Kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) agar memperhatikan

petunjuk

teknis

kementerian/lembaga

yang

bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut ; g. Dukungan kegiatan-kegiatan dalam bentuk kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan terkait kebijakan investasi pemerintah daerah permanen dan nonpermanen agar dapat mengurangi resiko kegagalan investasi daerah; h. Mempertimbangkan terwujudnya alur informasi secara berjenjang dari kota ke provinsi dan ke pusat atau sebaliknya terkait dengan dukungan

atas terselenggaranya

keterbukaan

informasi

publik

khususnya Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) 9. Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Tahun 2017 memperhatikan antara lain hal hal sebagai berikut: a. Peningkatan kemampuan kelembagaan mitra pemerintahan kelurahan dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan tingkat kelurahan, kecamatan dan kota; b. Peningkatan kapasitas aparat pemerintahan kelurahan ; Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah

- 103 -


*

c. Mewujudkan keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor di kelurahan,

dengan

tetap

terpeliharanya

hak

asal usul dan hak

tradisional, kelestarian adat istiadat, semangat gotongroyong, serta nilai-nilai sosial budaya masyarakat; d.

Fasilitasi

Program

Pemberdayaan

Masyarakat

Kelurahan

dan

Kecamatan(PPMK); e. Penyelesaian penyusunan profil desa dan kelurahan, serta penataan dan pendataan lembaga kemasyarakatan; f. Pengembangan adat istiadat dan budaya masyarakat; 10. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, pemerintah daerah menjabarkan dan melaksanakan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka menengah dan jangka panjang. Kegiatan Tahun 2017 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: a. Pengawasan dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah beserta perubahannya melalui kegiatan reviu dokumen RPJMD, RKPD, RENJA-PD dan RKA PD agar konsistensi dan keselarasan antar dokumen

serta

penerapan

kaidah-kaidah

perencanaan

dan

penganggaran daerah dapat terjamin. b. Pengawasan keuangan dan aset daerah melalui audit keuangan, reviu laporan keuangan setiap semester serta monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran, sehingga secara bertahap dan konsisten tercipta akuntabilitas dan tata kelola pengelolaan keuangan yang baik. c. Pengawasan

pengadaan/jasa

melalui

monitoring

dan evaluasi

kesesuaian pelaksanaan kontrak dengan rencana yang telah di tetapkan,

sehingga

pelaksanaan

pengadaan barang/jasa dapat di

percepat dan tidak terjadi penumpukan belanja di triwulan IV. d. Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah oleh Perangkat Daerah

yang

dilakukan

Jabatan

Fungsional Pengawas urusan

penyelanggaran pemerintahan daerah agar lebih dioptimalkan sehingga capaian SPM dan NSPK masingmasing urusan dan kualitas layanan pemerintahan daerah secara konsisten dapat lebih baik. e. Peningkatan kapasitas APIP secara bertahap sehingga dapat berperan sebagai garda depan dalam upaya pencegahan korupsi di internal Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah

- 104 -


*

Pemerintahan Daerah dan berada pada level 3 (tiga) di Tahun 2019, melalui penguatan pada area peran dan layanan, pengeloalaan SDM, praktek pengawasan, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi serta struktur tata kelola pengawasan. f. Pengawasan Reformasi Birokrasi melalui asistensi, pendampingan dan penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di daerah termasuk di dalamnya pembentukan unit pengendalian gratifikasi, zona integritas dan Whistle Blower System. g. Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) BPK dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah, sehinggga kelemahan sistem

pengendalian

internal pemerintah

dan

nilai

kerugian

sumber

daya

aparatur,

negara/daerah dapat segera diselesaikan. 11. Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam

rangka

meningkatkan

kualitas

kegiatan memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: a. Penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi bagi aparatur yang melaksanakan setiap bidang dan sub-sub bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah; b. Pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi bagi aparatur pemerintahan Daerah guna memastikan penguasaan kompetensi kerja pada bidang, sub bidang dan sub sub bidang urusan pemerintahan; c. Peningkatan kemampuan tenaga pengajar dan pengelola diklat dalam menyelenggarakan diklat berbasis kompetensi;dan d. Koordinasi dan integrasi seluruh kegiatan diklat di pusat dan daerah bagi

kepala

daerah,

DPRD,

dan

PNS,

untuk menunjang

penyelenggaraan pemerintahan, politik dan penerapan SPM di daerah. 12. Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan Dalam rangka penguatan dan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan kegiatan Tahun 2017 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: a. Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) melalui penetapan road map SIDa kedalam peraturan walikota dan penyusunan panduan teknis operasional kegiatan penguatan SIDa. b. Peningkatan

jumlah

hasil penelitian yang dimanfaatkan sebagai

referensi dalam pengambilan kebijakan daearah. 13. Pengembangan Ekonomi Daerah Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah

- 105 -


*

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengembangan ekonomi daerah, kegiatan Tahun 2017 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: a. Penyusunan kebijakan pengelolaan pemberdayaan pasar tradisional terkait dengan kelembagaan, persyaratan, dan kewajiban pemakaian tempat usaha serta pengendalian dan evaluasi ; b. Pengembangan potensi ekonomi daerah melalui produk unggulan daerah dan pemetaan potensi daerah; c. Promosi dan pemasaran produk khas daerah, unggulan daerah dan peluang jenis-jenis investasi daerah; d. Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) daerah untuk menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah; e. Kemudahan memulai usaha serta peningkatan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif di daerah melalui pemberian kemudahan pelayanan

perizinan

dan

non perizinan pada lembaga pelayanan

terpadu satu pintu (PTSP) di daerah; f. Pengembangan kelembagaan forum pengembangan ekonomi daerah (FPED); g. Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal; h. Pengembangan kerjasama ekonomi daerah melalui pola kemitraan. 14. Perdagangan Dalam rangka meningkatkan kualitas perdagangan, kegiatan Tahun 2017 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: a. Pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan ijin usaha toko swalayan. b. Pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya serta fasilitasi penyimpanan bahan berbahaya. c. Menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah. d. Pengendalian pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di daerah. e. Penyelengaraan promosi dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan. f. Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan. 15. Peningkatan produktivitas tenaga kerja


- 106 -


*

Dalam rangka meningkatkan produktivitas tenaga kerja, kegiatan Tahun 2017 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: a. Pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi; b. Akreditasi lembaga pelatihan; c. Pengembangan balai latihan kerja yang kredibel (BLK); d. Penyusunan perencanaan tenaga kerja makro dan mikro di kota; e. Fasilitasi pelayanan penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja dan bursa kerja; f. Fasilitasi perluasan kesempatan kerja; g. Pemberdayaan tenaga kerja melalui wirausaha baru; h. Peningkatan usaha produktif yang menerapkan teknologi tepat guna; i. Fasilitasi penempatan tenaga kerja khusus (difabel, wanita, pemuda dan lanjut usia); j. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan; dan k. Peningkatan perusahaan yang menerapkan norma jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS ketenagakerjaan. 16. Pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah Dalam

rangka

pengembangan

koperasi

dan

usaha

kecil

menengah, kegiatan Tahun 2017 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan. b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan. c. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya . d. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya. e. Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi. f. Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; g. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi. h. Pemberdayaan kemitraan,

usaha

kemudahan

kecil

yang

perijinan,

dilakukan

melalui pendataan,

penguatan kelembagaan


dan

- 107 -

*


koordinasi dengan para pemangku kepentingan, melalui; Bintek dan Fasilitasi Standarisasi Sertifikasi KUKM. i. Pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah. 17. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Dalam

rangka

meningkatkan

pemberdayaan

perempuan

dan

perlindungan anak, kegiatan Tahun 2017 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: a. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan b. Meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). c. Meningkatkan efektivitas kelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) dan

kelembagaan

perlindungan

perempuan dari berbagai tindak

kekerasan. d. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. e. Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup. f. Menguatkan sistem perlindungan anak yang mencakup pencegahan, penanganan,

dan

rehabilitasi

anak

korban tindak

kekerasan,

eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. g. Meningkatkan efektivitas kelembagaan perlindungan anak. 18. Pemberdayaan Komunikasi dan Informatika Dalam

rangka

meningkatkan

pemberdayaan

komunikasi

dan

informatika, kegiatan Tahun 2017 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: a. Pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi, informatika dan penyiaran di wilayah non komersial. b. Pengembangan pembangunan jaringan infrastruktur penyiaran digital dan peningkatan kualitas siaran LPPL. c. Peningkatan kualitas pelayanan keterbukaan informasi publik pada lembaga publik. d. Peningkatan jumlah instansi yang memanfaatkan layanan e Goverment yang

terkonsolidasi,

terintegrasi,

aman

dan

berkualitas untuk


- 108 -


kepentingan

penyelenggaraan

pemerintahan

*

berbasis teknologi

informasi komunikasi (TIK). e. Penyediaan

dan

pengembangan

infrastruktur

&

layanan

telekomunikasi. f.

Penyediaan sarana jaringan infrastruktur wide area network yang berbasis fiber optic.

19. Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan penanaman modal, kegiatan Tahun 2017 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal; b. Pembuatan peta potensi investasi kota; c. Penyelenggaraan

promosi

penanaman

modal

yang

menjadi

kewenangan daerah kota; d. Pelayanan perizinan dan non-perizinan secara terpadu satu pintu e. Pengendalian

pelaksanaan

penanaman

modal

yang

menjadi

kewenangan Daerah; f. Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan. 20. Pemberdayaan Pemuda dan Olah Raga Dalam olahraga,

rangka

kegiatan

meningkatkan

Tahun

pemberdayaan

pemuda

dan

2017 memperhatikan antara lain hal-hal

sebagai berikut: a. meningkatkan pembibitan dan pengembangan bakat olahragawan berprestasi; b. meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan keolahragaan; dan c. meningkatkan kerja sama dan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat termasuk industri olahraga. d. memperkuat

kelembagaan

pramuka

dalam

upaya peningkatan

kepramukaan yang berkarakter. 21. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Dalam rangka pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, maka

perumusan

kegiatan

dalam

RKPD

Tahun

2017

supaya

memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: a. Peningkatan pengelolaan perikanan optimalisasi

produk

perikanan

budidaya untuk mendorong

sehingga

memenuhi

kebutuhan

domestic ; Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah

- 109 -


*

c. Penguatan daya saing hasil perikanan d. Pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan e. Pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat perikanan. 22. Peningkatan pelayanan ketahanan pangan Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan ketahanan pangan, kegiatan Tahun 2017 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: a. Penyediaan pangan dan penanganan kerawanan pangan. b. Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal. c. Pengawasan stabilisasi harga, distribusi dan keamanan pangan. d. Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian. e. Pengelolaan

lahan

pertanian, holtikultura, perkebunan, dan

peternakan. f. Pengelolaan air irigasi untuk pertanian g. Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian h. Peningkatan produksi bibit ternak i.

Peningkatan

produksi

dan

produktivitas

hortikultura

ramah

lingkungan j. Pengkajian dan percepatan diseminasi inovasi teknologi pertanian k. Penelitian/perekayasaan dan pengembangan mekanisasi pertanian, tanaman holtikultura, perkebunan, tanaman pangan l. Fasilitasi sarana pasar tani, pasar ternak, sub terminal agribisnis, unit pemasaran poktan/gapoktan m. Penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian n. Peningkatan produksi pakan ternak. 23. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, maka kegiatan Tahun 2017 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: a. Pengelolaan lingkungan yang terstruktur dan komprehensif antara lain

melalui

upaya

penanggulangan

pencemaran lingkungan,

pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati untuk mewujudkan keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan . b. Pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pencegahan pemberian ijin pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukan Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah

- 110 -


yang telah kawasan

ditetapkan

budidaya

dalam

RTRW, optimalisasi

dan pengamanan

kawasan

*

pemanfaatan

lindung,

serta

kegiatan sosialisasi/penyuluhan pemanfaatan struktur ruang dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang. c. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan pelestarian flora dan fauna identitas daerah. d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi, pengelolaan irigasi secara terpadu, pengelolaan jaringan irigasi. e. Penyusunan kebijakan pengelolaan sumberdaya air f. Pelaksanaan Inventarisasi GRK untuk mendorong penurunan emisi gas rumah kaca yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Gerakan Rumah Kaca, serta terintegrasi dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD . 24. Penanganan Bencana Dalam rangka antisipasi pra bencana, penanggulangan bencana dan pasca bencana yang menimbulkan kerugian harta benda dan korban jiwa manusia, maka kegiatan Tahun 2017 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: a. Perumusan kebijakan bidang pengurangan resiko bencana, sarana dan prasarana, tanggap darurat dan pasca bencana, standardisasi pemadam kebakaran dan SDM damkar; b. Fasilitasi bidang pengurangan resiko bencana, sarana dan prasarana, tanggap

darurat

dan

pasca bencana,

standardisasi

pemadam

kebakaran dan SDM damkar; c. Sarana Prasarana yang dialokasikan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran; d. Implementasi penerapan SPM bidang pemadam kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan; e. Melakukan kerjasama dalam penanggulangan bencana dan kebakaran; f. Peningkatan partisipasi organisasi kemasyarakatan dan komunitas sukarelawan

yang

bergerak

dalam

upaya pengurangan resiko

bencana dan kebakaran. 25. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum


- 111 -


*

Dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum, maka kegiatan Tahun 2017 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut: a.

Pengembangan

kerjasama

antar

daerah

dan

pengembangan

kerjasama daerah dengan pihak ketiga (BUMN, BUMD, swasta, kementerian/lembaga dan lembaga berbadan hukum). b. Penguatan penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah melalui kegiatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. c. Penegakan Peraturan Daerah dalam menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. 26. Pembangunan Prasarana Pemerintahan Pembangunan prasarana pemerintahan harus dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, hemat, tidak berlebihan, dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, persyaratan administratif, persyaratan teknis, klasifikasi, standar luas, standar jumlah lantai, penyusunan rencana

kebutuhan,

rencana

pendanaan supaya berpedoman pada

Peraturan Perundangan Beberapa sub tema sebagaimana tersebut dimaksudkan dalam rangka pencapaian tema pembangunan tahun 2017. Beberapa indikator kinerja utama sesuai arahan Rancangan Awal RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut : 1. Jumlah kasus sara 2. Angka rata-rata lama sekolah 3. Pertumbuhan Ekonomi 4. PDRB perkapita ADHK 5. PDRB perkapita ADHB 6. Prosentase wisatawan 7. Angka kemiskinan 8. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 9. Luasan RTH 10. Indeks kualitas lingkungan Hidup 11. Angka Usia Harapan Hidup (AHH) 12. Persentase rumah layak huni 13. Angka kriminalitas yang tertangani 14. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah

- 112 -


*

15. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Secara operasisonal tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2017 merupakan penjabaran dari Visi dan misi Walikota terpilih yang tertuang pada Rancangan Awal RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021 khususnya untuk periodisasi tahun kedua. Visi Kota Blitar yakni “Masyarakat Kota Blitar Sejahtera Melalui APBD Pro Rakyat” akan diwujudkan melalui misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan Aktualisasi Nilai-Nilai Religius Dalam Kehidupan Bermasyarakat Misi ini bertujuan Meningkatkan kualitas kehidupan dan kerukunan antar umat

beragama

dengan

menetapkan

sasaran

pada

meningkatnya

kemakmuran tempat ibadah dan meningkatnya toleransi masyarakat dan kerukunan antar umat beragama. 2. Meningkatkan Kualitas SDM Yang Cerdas dan Berdaya Saing Tinggi Misi ini bertujuan Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengetahuan masyarakat dengan menetapkan sasaran Meningkatnya pendidikan yang berkualitas, Meningkatnya minat baca masyarakat dan meningkatnya kompetensi dan profesionalitas pemuda. 3. Meningkatkan Kemandirian Meningkatkan

Kemandirian Ekonomi

Yang Berorientasi Pada Industri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Yang Berdaya Saing Dan Berwawasan Lingkungan Misi ini bertujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Memantapkan pertumbuhan industri pariwisata daerah dan ekonomi kretaif, Meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat dan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan penataan ruang. Untuk mencapai beberapa tujuan tersebut ditetapkan sasaran Meningkatkan kontribusi koperasi, UKM, perdagangan dan perindustrian terhadap perekonomian, Meningkatnya investasi daerah, Meningkatnya cadangan pangan daerah guna mewujudkan ketahanan pangan, Meningkatnya kontribusi sektor jasa dan pariwisata, Meningkatnya pemerataan dan kesejahteraan, Meningkatnya penyerapan tenaga kerja, Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan, Meningkatnya kualitas penataan ruang, Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam dan Menigkatnya kinerja pelayanan insfrastruktur perkotaan, transportasi dan teknologi informasi. Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah

- 113 -

*


4. Meningkatkan Deraja Kesehatan Masyarakat Yang Berbasis Sistem Pelayanan Berkualitas Dan Partisipatif Misi ini bertujuan Meningkatkan derjat kesehatan masyarakat dan meningkatkan kualitas insfrastruktur permukiman yang sehat dan layak. Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Meningkatnya kualitas kesehatan

masyarakat,

Meningkatnya

pengendalian

penduduk

dan

pelayanan keluarga berencana, Meningkatnya akses terhadap pelayanan air minum dan sanitasi dan Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan yang layak. 5. Meningkatkan Keharmonisan Sosial Dengan Semangat Rukun Agawe Santoso Misi ini bertujuan Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram dengan menetapkan sasaran Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tentram, nyaman dan tertib, Menurunnya kasus KDRT dan Traficcking dan menguatnya budaya tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan kearifan lokal yang berwawasan kebangsaan. 6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional Misi ini bertujuan Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip prinsip pemerintahan yang baik dengan menetapkan sasaranMeningkatnya tata kelola birokrasi, akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah dan meningkatnya kualitas pelayanan publik. 4.2. Prioritas Pembangunan Memperhatikan

hasil

evaluasi

terhadap

pencapaian

kinerja

pembangunan tahun sebelumnya dan rencana pencapaian yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Walikota terpilih serta penyelerasan rencana pembangunan yang terdapat pada dokumen perencanaan pembangunan baik ditingkat Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional maka prioritas pembangunan Kota Blitar tahun 2017 adalah sebagai berikut ; Tabel.4.1

Prioritas Pembangunan Daerah Program Prioritas Tahun 2017 Prioritas Pembanguan daerah (Berdasarkan RPJPD 2005-2025) (RKPD 2017) 1. Meningkatkan kualitas obyek wisata 1. Meningkatkan Wisata pendukung utamanya wisata sejarah dan ekonomi kreatif dengan menambah obyek wisata lainnya, mengoptimalisasi fungsi akomodasi wisata serta memperluas pengembangan pasar daerah, Sarana jaringan wisata untuk semakin promosi daerah, Obyek wisata daerah meningkatkan jumlah dan lama dan kawasan taman teknologi serta kunjungan wisatawan; pelestarian budaya yang berwawasan Bab IV | Rencana Program Prioritas Daerah

- 114 -


Program Prioritas Tahun 2017 (Berdasarkan RPJPD 2005-2025) 2. Memantapkan karakter dan budaya lokal dalam kehidupan masyarakat, melalui muatan lokal dimasukkan ke semua jenjang pendidikan; 3. Memantapkan penyediaan layanan pendidikan berkualitas yang disertai perwujudan lingkungan berwawasan pendidikan;

4. Memantapkan layanan kesehatan;

5. Mewujudkan peningkatan investasi yang mampu menjadi katalisator dalam percepatan pengembangan perdagangan barang dan jasa; 6. Terwujudnya pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana lingkungan untuk tumbuh dan berkembangnya lingkungan yang kondusif;

7. Semakin mantapnya budaya daerah yang tercermin pada munculnya budaya inovatif yang berorientasi pada iptek dengan tetap memelihara dan mengembangkan budaya lokal.

8. Mengembangkan pemerintahan yang tinggi;

birokrasi berkompetensi

*

Prioritas Pembanguan daerah (RKPD 2017) kebangsaan 2. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan melalui Peningkatan fasilitasi sarana ibadah dan kegiatan keagamaan 3. Mempertahankan dan melanjutkan kebijakan strategis bidang pendidikan yakni sekolah gratis untuk seluruh masyarakat Kota Blitar 4. Meningkatkan daya saing di bidang penyediaan tenaga kerja berkualitas dan peningkatan kualitas produk barang dan jasa melalui standarisasi dan sertifikasi 5. Meningkatkan pelayanan publik meliputi peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan formal dan non formal, kesehatan, ketersediaan air bersih dan olah raga serta kebudayaan. 6. Meningkatkan daya dukung bagi investasi daerah yang banyak menyerap tenaga kerja melalui perijinan 7. Mendukung program nasional pengembangan infrastruktur jaringan irigasi, sanitasi, pengendalian banjir, bantaran sungai, jaringan jalan , embung ,pengendalian tata ruang , sarana dan prasarana lingkungan untuk tumbuh dan berkembangnya lingkungan yang kondusif. 8. Mengembangkan ekosistem yang mendukung bagi daya dukung pengetahuan, perkembangan kreativitas dan keinovasian serta daya saing melalui pengembangan klaster industri unggulan daerah, dan penguatan pembangunan ekonomi kreatif berbasis pengembangan industri pariwisata dan pendayagunaan teknologi informasi komunikasi dan transportasi. 9. Meningkatkan kualitas hidup dan keberdayaan masyarakat miskin dan pemerataan layanan serta bantuan dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 10. Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat dan peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan 11. Mengembangkan birokrasi pemerintahan yang berkompetensi tinggi bersih dan profesional


- 115 -


*

Berdasarkan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan untuk tahun 2017 sebagaimana uraian di atas, maka selanjutnya dapat dijabarkan dalam indikasi rencana program dan kegiatan prioritas Daerah Kota Blitar pada tahun 2017 sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.2 sebagai berikut:


- 116 -


*

Tabel. 4.2 Penjelasan Indikasi Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2017 No

Prioritas Pembangunan

Program/Pembangunan

Kinerja

SKPD

Indikator 1 1.

2 Meningkatkan Wisata pendukung ekonomi kreatif dengan mengoptimalisasi fungsi pengembangan pasar daerah, Sarana promosi daerah, Obyek wisata daerah dan kawasan taman teknologi serta pelestarian budaya yang berwawasan kebangsaan

3 Program kemitraan kebangsaan

Target

4

pengembangan

5

wawasan Persentase Penduduk usia 15 - 49 tahun mengikuti Agenda Peningkatan Wawasan Kebangsaan

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Jumlah kerusuhan bernuansa SARA

Program Penyempurnaan Dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi Prosentase kinerja baik bagi ormas terdaftar

Bakesbangpol dan PBD

0


72 %

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Prosentase siswa SMU dan sederajat yang mengikuti pendidikan bela negara

1,72%

Program penertiban perundangan daerah

2.5%

dan

penegakan

peraturan

Prosentase penurunan pelanggaran peraturan daerah

Program peningkatan kapasitas satuan perlindungan Prosentase anggota masyarakat peningkatan kapasitas Program pemeliharaaan pencegahan tindak kriminal Program peningkatan masyarakat (pekat)

kantrantibmas

pemberantasan

linmas

yang

memperoleh

dan Prosentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan sesuai prosedur

penyakit Prosentase Penanganan Penyakit Masyarakat

6

10 %

Bakesbangpol dan PBD Bakesbangpol dan PBD

34% 82%

Sat Pol PP dan Linmas Sat Pol PP dan Linmas Bakesbangpol dan PBD

95%

Sat Pol PP dan Linmas

20%


15 menit

Sat Pol PP dan Linmas

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban Prosentase penduduk yang mendapatkan sosialisasi bencana alam tentang mitigasi bencana

15%


Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Jumlah pengelolaan kekayaan upacara adat budaya dan nilai sejarah Kota Blitar

2 kali

Disbudpar

Fasilitasi Pelestarian Nilai Geografis Sejarah Khas Kota

1 kali

Disbudpar

Program perbaikan perumahan akibat bencana alam

Prosentase korban bencana direhabilitasi

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan Tingkat respon penanggulangan kebakaran bahaya kebakaran


- 116 -


No 1


Program/Pembangunan

2

Kinerja

SKPD

Indikator

Target

4

5

3

*

6

Blitar, Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program pengembangan kekayaan budaya

kerjasama

Jumlah pengelolaan ragam seni budaya pengelolaan Jumlah kemitraan nilai budaya

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Prosentase Organisasi Kepemudaan yang dibina

Disbudpar

40 %

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Prosentase peningkatan peran serta masyarakat dalam perkembangan olah raga yang ada di masyarakat

40%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Prosentase peningkatan jumlah sarana dan prasarana olah raga

Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga Prosentase guru yang berkualifikasi akademik sesuai kependidikan peraturan perundangan yang berlaku Prosentase guru yang berkompetensi kinerja amat baik Program Perencanaan Kesejahteraan Rakyat Program Peningkatan Kebudayaan

Dan Nilai-Nilai

Jumlah kerjasama dan dukungan nilai seni budaya

Program dukungan pelayanan kesejahteraan rakyat Mempertahankan dan melanjutkan kebijakan Program Pendidikan Anak Usia Dini strategis bidang pendidikan yakni sekolah gratis Program Pendidikan Dasar untuk seluruh masyarakat Kota Blitar.

Dan Prosentase beragama

kerukunan

Prosentase pelayanan kesejahteraan rakyat

dan

harmoni

administrasi

antar di

Tercapainaya Angka Partisipasi Kasar PAUD/TK

73% 100% 90% 12

Pengembangan Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pengembangan kesejahteraan rakyat Agama

7 71,5%

Prosentase sarana prasarana pasar dalam kondisi baik

Program Pengembangan Nilai Budaya

3.

3 mitra

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda Prosentase jumlah pemuda trampil

Program Pengembangan Pasar Daerah Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan melalui Peningkatan fasilitasi sarana ibadah dan kegiatan keagamaan

Disbudpar

67 %

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Prosentase Pos Kamling aktif

2.

14 kali

umat bidang

45% 25% 20%

Dispora Dispora Dispora Dispora Sat Pol PP dan Linmas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Disporbudpar Bagian Kesra Setda Kota Bagian Kesra Setda Kota Bagian Kesra Setda Kota

95 %

Dinas Pendidikan

Tercapainya APK SD/MI

100%

Dinas Pendidikan

Tercapainya APM SD/MI

100%

Dinas Pendidikan


- 117 -


No


Program/Pembangunan

Kinerja

SKPD

Indikator 1

2

3

Target

4

5

Dinas Pendidikan

Angka Kelulusan SD/MI

100%

Dinas Pendidikan

Rata - rata nilai ujian nasional SD/MI

80%

Dinas Pendidikan

Angka melanjutkan SD ke SMP

100%

Dinas Pendidikan

Tercapainya APK SMP/MTs

100%

Dinas Pendidikan

Tercapainya APM SMP/MTs

100%

Dinas Pendidikan

0%

Dinas Pendidikan

Angka Kelulusan SMP/MTs

100%

Dinas Pendidikan

Rata - rata nilai ujian nasional SMP/MTs

80%

Dinas Pendidikan

Angka melanjutkan SMP/MTs Ke SMA/SMK/MA

100%

Dinas Pendidikan

Tercapainya angka partisipasi Kasar SMA/SMK/MA

100 %

Dinas Pendidikan

65

Dinas Pendidikan

memiliki

70 %

Dinas Pendidikan

Prosentase Lembaga pendidikan memperoleh akreditasi minimal B untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK

50 %

Dinas Pendidikan

Angka Putus Sekolah SMP/MTs

Rata rata nilai ujian nasional SMA/SMK/MA Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Meningkatkan daya saing di bidang penyediaan Program Pendidikan Non Formal tenaga kerja berkualitas dan peningkatan kualitas produk barang dan jasa melalui standarisasi dan sertifikasi.

6

0%

Angka Putus Sekolah SD/MI

Program Pendidikan Menengah

Prosentase lembaga keunggulan lokal

pendidikan

yang

Dinas Pendidikan

Presentase pendidikan kecakapan hidup bagi warga belajar PKBM dengan keluaran baik

70%

Presentase kinerja manajemen pengelolaan lembaga dengan nilai amat baik

70%

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Prosentase pengunjung Perpustakaan perpustakaan

yang

*

puas

atas

layanan

Jumlah pemustaka Jumlah judul koleksi perpustakaan Jumlah perpustakaan yang sesuai tipologi standar

Dinas Pendidikan

40 %

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

11.540 orang


6.785 judul


5 unit

Kantor Perpustakaan dan


- 118 -


No 1


Program/Pembangunan

2

Kinerja

SKPD

Indikator

Target

4

5

3

*

6 Arsip Daerah

Program Penduduk

Peningkatan

Pelayanan

Pendaftaran Prosentase cakupan kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk

Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil

Prosentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil

Program Pengelolaan Kependudukan

Prosentase Validitas data kependudukan

Informasi

Administrasi

100 %

Dinas Kependudukan

85 %

Dinas Kependudukan

2

Dinas Kependudukan

100%

Dinas Kependudukan

Jumlah profil kependudukan yang tercetak

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Prosentase Penduduk Wajib KTP dan NIK

Program Keluarga Berencana

Menurunnya Total Fertility Rate (FTR)

2.05 %

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Menurunnya usia kawin pertama wanita kurang dari umur 20 tahun

13.50 %

Prosentase capaian perkiraan permintaan masyarakat (PPM) KB baru MJKP

100%

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri Cakupan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

Dinas Kependudukan

Program Profil Kependudukan

Program pelayanan kontrasepsi

77 % 73,82 %

100%

Prosentase Sistem Administrasi Kearsipan yang sesuai NSPK Kearsipan

Bapemas dan KB Bapemas dan KB Bapemas dan KB 76.57 % 0

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip Prosentase dokumen atau arsip daerah yang telah daerah dilakukan penyelamatan

86,085 %

Program pemeliharaan prasarana kerasipan

46,154%

rutin/berkala sarana dan Prosentase sarana prasarana kearsipan dalam kondisi baik

Bapemas dan KB

KAPD KKP

43,66%

KKP

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

Prosentase Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

KKP

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Prosentase jumlah rumusan kebijakan kearsipan yang menjadi kebijakan

80%

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Presentase ketersediaan obat yang memenuhi syarat

100%

Dinas Kesehatan

Program peningkatan sumber daya kesehatan

Prosentase peningkatan kualitas tenaga kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Angka harapan hidup (UHH)

Program pengawasan obat dan makanan

Prosentase screning PTM bagi penduduk berisiko usia

KKP

100%

Dinas Kesehatan

73,5 tahun

Dinas Kesehatan

12%

Dinas Kesehatan


- 119 -


No 1


Program/Pembangunan

2

Kinerja

SKPD

Indikator

Target

4

5

3

*

6

kurang dari 15 tahun secara kumulasi Program promosi masyarakat

kesehatan

dan

pemberdayaan Prosentase kelurahan siaga aktif berstara purnama dan Mandiri

28,57%

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Prosentase peningkatan akses dan lingkungan yang memenuhi standart kesling

86%

Program Pengendalian Penyakit

Prosentase upaya pencegahan dan penangulangan penyakit dan masalah kesehatan

80%

Prosentase peningkatan mutu dan standart pelayanan kesehatan

90%

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan Prosentase peningkatan pembangunan kesehatan

100%

Program peningkatan kesehatan lanjut usia

75%

Dinas Kesehatan

100 %

Dinas Kesehatan

Prosentase lansia yang mendapat layanan kesehatan

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru- Prosentase capaian standar sarana prasarana Rumah paru/rumah sakit mata Sakit Kelas B Non Pendidkan sebagai RS rujukan Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

Prosentase elemen akreditasi pelayanan yang memenuhi standar akreditasi RS versi 2012

Dinas Kesehatan

RSD Mardi Waluyo 74% 85%

RSD Mardi Waluyo

Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Prosentase kecukupan kesehatan masyarakat miskin

100 %

Dinas Kesehatan

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Prevalensi Gizi buruk pada balita

0,1 %

Dinas Kesehatan

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Angka kematian balita (AKABA)

10,2

Dinas Kesehatan

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan Prosentase pengawasan keamanan pangan makanan Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan Angka kematian ibu (AKI) anak Program peningkatan keselamatan bayi

Angka kematian bayi (AKB)

Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Prosentase peningkatan proporsi kelengkapan alat

8,88%

Dinas Kesehatan

85%

RSD Mardi Waluyo


- 120 -


No 1


Program/Pembangunan

2

Kinerja

kesehatan ideal (RSD)

Program standarisasi pelayanan kesehatan (RSUD)

Akreditasi Rumah Sakit

Target

4

5

6

4 Paripurna

RSD Mardi Waluyo

26%

BLH

5%

BLH

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Prosentase sumber mata air yang terkonservasi Alam Prosentase penurunan emisi GRK

6.

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Jumlah akses informasi pengelolaan lingkungan

2 akses

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Prosentase pemenuhan baku mutu lingkungan

82.50

BLH

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Prosentase RTH publik

10.36

BLH

Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

3,70%

Dinsosnaker Dinsosnaker

Meningkatkan daya dukung bagi investasi daerah Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga yang banyak menyerap tenaga kerja melalui kerja perijinan Program Peningkatan Kesempatan Kerja

7.

Mendukung program nasional pengembangan infrastruktur jaringan irigasi, sanitasi, pengendalian banjir, bantaran sungai, jaringan jalan , embung ,pengendalian tata ruang , sarana dan prasarana lingkungan untuk tumbuh dan berkembangnya lingkungan yang kondusif.

SKPD

Indikator 3 Bidang Kesehatan)

*

Prosentase Peningkatan Kesempatan Kerja

15%

Program pembinaan lingkungan sosial (DBHCHT bidang tenaga kerja)

Penurunan prosentase Angka Pengangguran

6%

Program Perlindungan Ketenagakerjaan

Besaran kasus yang disesaikan dengan perjanjian bersama (PB)

Pengembangan

Lembaga

79 %

Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

Dinsosnaker Dinsosnaker Dinkop dan UKM

Jumlah UKM Program Pengembangan Kewirausahaan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

BLH

13.100

dan Jumlah pameran

Dinkop dan UKM 12

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Pertumbuhan wirausaha baru

0,38%

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

75,7 %

Dinkop dan UKM Dinkop dan UKM

Prosentase Koperasi Aktif Yang RAT Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Prosentase Koperasi sehat Koperasi Jumlah Koperasi yang mendapat fasilitas dana bergulir Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Prosentase Peningkatan Kerjasama Investasi

14 %

Dinkop dan UKM

90 unit

Dinkop dan UKM

0,5%

Dinkop dan UKM


- 121 -


No 1


Program/Pembangunan

2

Kinerja

SKPD

Indikator

Target

4

5

6

3

*

Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Koperasi Dan UKM)

Prosentase UKM Terlatih

7,6 %

Dinkop dan UKM

Program peningkatan perdagangan

Prosentase pasar yang direvitalisasi

66 %

KPPD

85 %

KPT

sarana

dan

prasarana

Program peningkatan pelayanan perijinan

Prosentase realisasi perizinan selesai tepat waktu

Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi Prosentase kenaikan realisasi PMDN Peningkatan Kapasitas Sdm Petani Dan Lembaga Tani Program Peningkatan pertanian/perkebunan

Ketahanan

Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program peningkatan pertanian/perkebunan

pemasaran

hasil

penerapan

5%

Distantanak

Prosentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah

83 %

Distantanak

Prosentase penduduk rawan pangan yang sudah ditangani sesuai prosedur

50%

Distantanak

Prosentase peserta pelatihan introduksi pangan alternatif non beras yang berminat menerapkan diversifikasi pangan (%)

Distantanak 20%

Prosentase keamanan pangan segar yang terpantau (%)

55%

Rata-rata omzet penjualan produk hasil pertanian Kota Blitar yang dipromosikan (Rp./bulan/jenis produk)

700.000/bulan /jenis produk

produksi

Distantanak Distantanak

teknologi

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Distantanak

4 kg/kapita/bula n

Pangan Rata-rata cadangan pangan di tingkat rumah tangga

Program Pembinaan Konsumsi Pangan

Program peningkatan pertanian/perkebunan

Prosentase peningkatan kelas kelompok tani per tahun (%)

Disperindag 3%

Distantanak Jumlah kebun percontohan penerapan teknologi pertanian yang beroperasi penuh selama 1 th (lokasi) Produktivitas padi tahun ini (ton/ha) Prosentase luas serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang ditangani sesuai prosedur (%)

3 8.08 ton/ha 80%


Distantanak Distantanak

- 122 -


No 1

Prioritas Pembangunan 2

Program/Pembangunan

Kinerja

3

Program pemberdayaan pertanian/perkebunan lapangan

Target

4

5

penyuluh Prosentase penyuluh pertanian yang berkinerja BAIK berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyuluh (Permentan no.91/Permentan/OT.140/9/2013)(%)

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit Prosentase kejadian penyakit menular hewan yang ternak ditangani sesuai prosedur (%)

Program peningkatan produksi hasil peternakan

SKPD

Indikator Prosentase luas lahan terairi irigasi selama 3 Masa Tanam (%)

25%

Distantanak 44% 100%

Distantanak

100%

Prosentase peningkatan produksi daging per tahun (%)

2%

Distantanak

Prosentase peningkatan produksi susu per tahun (%)

2%

Distantanak

Prosentase peningkatan produksi telur per tahun (%)

2%

Rata-rata omzet penjualan produk hasil pertanian Kota Blitar yang dipromosikan (Rp./bulan/jenis produk)

Distantanak

8 produk

Distantanak Distantanak Distantanak

700,000.00

Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Pertanian)

Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

6 Distantanak

Prosentase produk RPH yang dijamin Aman, Sehat, Utuh & Halal (ASUH) (%)

Program Penanganan Pasca Panen Dan Pemasaran Jumlah produk olahan hasil pertanian yang memenuhi Hasil Pertanian kriteria layak dipasarkan (produk)

Program pengembangan budidaya perikanan

*

Distantanak Prosentase petani terlatih per tahun

2%

Prosentase peningkatan produksi ikan konsumsi per tahun (%)

5%

Prosentase peningkatan produksi ikan hias per tahun (%)

2.5 %

Prosentase peningkatan produksi benih ikan per tahun (%)

2%

Prosentase peningkatan produksi benih ikan di UPTD BBI & PIAIH per tahun (%)

5%

Prosentase peningkatan konsumsi ikan

2%

Distantanak

Prosentase ketersediaan informasi pemasaran ikan di

42%

Distantanak

Distantanak Distantanak Distantanak


Distantanak

- 123 -


No 1


Program/Pembangunan

2

Kinerja

SKPD

Indikator

Target

4

5

3

*

6

UPTD BBI & PIAIH (%) Program Pembinaan Sosial (DBHCHT) Bidang Kelautan Jumlah produk olahan hasil perikanan yang memenuhi dan Perikanan kriteria layak dipasarkan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program gorong

pembangunan

saluran

drainase/gorong-

6 produk

Prosentase ketersediaan jalan terbangun

99,81%

DPU dan Pemukiman

Prosentase jembatan terbangun

96,08%

DPU dan Pemukiman

Prosentase saluran drainase/gorong-gorong terbangun

65%

Prosentase talud dalam kondisi baik

65%

Prosentase turap/talud/bronjong terbangun

65%

Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong Program Pembangunan turap/talud/brojong

sarana

dan

DPU dan Pemukiman DPU dan Pemukiman

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Prosentase jalan berselamatan Program peningkatan kebinamargaan

Distantanak

dalam

kondisi

mantap

dan

prasarana Prosentase sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Prosentase jaringan pengairan dalam kondisi baik

74% 65% 95.20%

DPU dan Pemukiman DPU dan Pemukiman DPU dan Pemukiman DPU dan Pemukiman

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Prosentase masyarakat yang terlayani air bersih

60%

DPU dan Pemukiman

Program pembangunan sarana prasarana kota

Prosentase sarana dan prasarana kota terbangun

55%

Program standarisasi bidang pekerjaan umum

Prosentase bangunan pemerintah sesuai standarisasi bidang pekerjaan umum

60%

Program Pengembangan Perumahan

Prosentase peningkatan rumah layak huni

97 %

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Prosentase lingkungan sehat perumahan

40%

DPU dan Pemukiman

Penataan kawasan permukiman

Prosentase penanganan kawasan permukiman prioritas

80%

DPU dan Pemukiman

Program Perencanaan Tata Ruang

Prosentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang dalam peta analog dan peta digital di kota dan kecamatan

Program Pemanfaatan Ruang

Prosentase bangunan ber-IMB

DPU dan Pemukiman DPU dan Pemukiman DPU dan Pemukiman

DPU dan Pemukiman 80% 79,9%

DPU dan Pemukiman


- 124 -


No 1


Program/Pembangunan

2

Kinerja

SKPD

Indikator

Target

4

5

3 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

97.8%

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Prosentase Prasarana dan fasilitas LLAJ dalam kondisi Fasilitas LLAJ baik

80,5 %

kelaikan

pengoperasian

Program peningkatan pelayanan angkutan Program Pembangunan Perhubungan

Sarana

dan

Prasarana

8.

Mengembangkan ekosistem yang mendukung bagi daya dukung pengetahuan, perkembangan kreativitas dan keinovasian serta daya saing melalui pengembangan klaster industri unggulan daerah, dan penguatan pembangunan ekonomi kreatif berbasis pengembangan industri pariwisata dan pendayagunaan teknologi informasi , komunikasi dan transportasi.

Dinhub Kominfo

Prosentase kendaraan yang lolos uji kendaraan

92%

Prosentase prasaranan dan fasilitas terminal dalam kondisi baik

60%

Prosentase penurunan angka pelanggaran lalu lintas

14,48%

Program peningkatan pelayanan perpakiran

Prosentase pelayanan perpakiran

82,01%

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Prosentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas

5,08%

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Prosentase tanah asset bersertifikat Program Pengembangan data/informasi

Prosentase ketersediaan pembangunan

Program Kerjasama Pembangunan Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan Pembangunan Daerah Program perencanaan menengah dan besar

Tingkat pemanfaatan pengembangan

data

92

dasar

perencanaan

dokumen

kota-kota Tingkat pemanfaatan keciptakaryaan

Program perencanaan pembangunan daerah

Program perencanaan pembangunan ekonomi

Dinhub Kominfo Dinhub Kominfo Dinhub Kominfo Dinhub Kominfo Dinhub Kominfo Bagian Tapem Setda Bappeda

80% penelitian

dan

Kelembangaan Prosentase aparatur perencana yang memiliki sertifikat bimbingan teknis perencanaan

pengembangan

6 DPU dan Pemukiman

Prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap dokumen rencana tata ruang

Program peningkatan kendaraan bermotor

*

dokumen

perencanaan

100%

Bappeda Bappeda

7% 100%

Bappeda

Prosentase SKPD yang kualitas perencanaan baik

80%

Bappeda

Tingkat kesesuaian RKPD dengan RPJMD

100%

Bappeda

Tingkat pemanfaatan dokumen perencanaan bidang pemerintahan

100%

Tingkat pemanfaatan dokumen perencanaan bidang kesejahteraan rakyat

100%

Prosentase

100%

ketersediaan

dokumen

perencanaan

Bappeda Bappeda


Bappeda

- 125 -


No 1


Program/Pembangunan

2

Kinerja

3

*

SKPD

Indikator

Target

4

5

6

pembangunan bidang ekonomi Program perencanaan sosial budaya

tingkat pemanfaatan dokumen perencanaan sosial budaya

100%

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber Tngkat pemanfaatan dokumen perencanaan prasarana daya alam wilayah dan sumber daya alam

100%

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan sampah

62%

Prosentase sampah yang terolah di TPA

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Prosentase Lingkungan Hidup lingkungan Program daerah

pengembangan

usaha/kegiatan

yang

taat

peraturan

Bappeda BLH BLH

62%

data/informasi/statistik Prosentase Ketersediaan Data Statistik Daerah

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Prosentase Peningkatan Penyebarluasan Media Massa melalui pendayagunaan media informasi

64% Informasi

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi Prosentase Kompetensi TIK aparatur pemerintah, dan informasi pemberdayaan masyarakat, danpos telekomunikasi melalui kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi, fasilitasi pembentukan kelompok komunikasi sosial Prosentase peningkatan penyebarluasan melalui pendayagunaan media informasi

Dishub Kominfo Dinhub Kominfo 44% Dinhub Kominfo 40%

informasi

Program Peningkatan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Bidang Kominfo

Prosentase sarana Prasarana dan Fasilitas Bidang Kominfo

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Prosentase Pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi dalam layanan pemerintahan dan layanan publik.

Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Prosentase pelanggaran barang kena Cukai Ilegal yang (Perdagangan) ditindak Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan Prosentase barang dan Jasa yang diawasi

Bappeda

40%

Program pengkajian dan penelitian bidang informasi Prosentase tersedianya dokumen perencanaan, dan komunikasi pengkajian, penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika.

Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik

Bappeda

Dishub Kominfo 40% 47%

Dishub kominfo Dishub Kominfo

22,22% 30%

Disperindag Disperindag

37,8%


- 126 -


No 1


Program/Pembangunan

Kinerja

3

SKPD

Indikator

Target

4

5

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri Kontribusi Peningkatan PDRB dari Sektor Perdagangan Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

Prosentase pedagang kaki lima dan Asongan yang dibina

Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Perdagangan) Meningkatkan % PKL terbina Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Prosentase peningkatan Kontribusi PDRB dari sektor Industri

1%

Disperindag Disperindag Disperindag

0,036 %

Disperindag

12 %

Prosentase jumlah wisatawan yang menginap

48,39%

Disporbudpar

Frekuensi tingkat hunian dalam satu hari

1,15

Disporbudpar

Prosentase jumlah kunjungan wisatawan

5,17 %

Disporbudpar

Program Pengembangan Kemitraan

Frekuensi pembinaan insan wisata

5 kali

Disporbudpar

Fasilitasi

Dan Prosentase rekomendasi / rumusan kebijakan bidang ekonomi

Program sosialisasi ketentuan di bidang Cukai

10.

0,057%

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi Bidang Perekonomian

9.

6 Disperindag

12%

Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT) Bidang Perindustrian Meningkatanya prosentase IKM terlatih Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

*

Meningkatkan kualitas hidup dan keberdayaan Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat masyarakat miskin dan pemerataan layanan serta Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah bantuan dasar bagi penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya kesejahteraan sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi penggunaan DBHCHT Prosentase penurunan Kesejahteraan Sosial (PMKS)

penyandang

Masalah

Prosentase Potensi sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam pelayanan kesejahteraan social

Bagian Setda

Perekonomian

90% 4 jenis

Bagian Setda

Perekonomian

7,13%

10%

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Prosentase lembaga Kesejahteraan sosial yang dibina

90%

Program pembinaan lingkungan sosial (DBHCHT bidang sosial) Meningkatkan % PMKS Terlatih

20 %

Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat dan peningkatan pengarusutamaan gender dalam Program peningkatan kualitas pembangunan pemerintahan dan pembangunan

Prosentase Jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan wilayah.

Dinsosnaker

Dinsosnaker Dinsosnaker Dinsosnaker Kecamatan

100%


- 127 -


No


Program/Pembangunan

Kinerja

SKPD

Indikator 1

2

3

Target

4

5

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Nilai IKM

Program peningkatan keberdayaan masyarakat

Prosentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan

82 5,6%

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan jumlah Penghargaan dalam bidang perempuan dan anak Gender dan Anak yang diraih dalam setahun

1

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan Perempuan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih

100%

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Prosentase wanita yang menjadi organisasi kewanitaan

1,8%

Program penyusunan standar kompetensi aparatur Program Peningkatan Pemerintah

Kualitas

Pelayanan

Prima

*

Prosentase jabatan yang telah memiliki kompetensi yang dihitung pada tahun ke N

Standar

Prosentase SKPD Melaksanakan IKM

77% 100%

Program penataan ketatalaksanaan dan pelayanan Jumlah SKPD yang berada pada zona kuning dan hijau publik (ombusmen) Rata-rata IKM

Bapemas dan KB Bapemas dan KB Bapemas dan KB Bapemas dan KB Bagian Ortala Setda Kota Bagian Ortala Setda Kota Bagian Ortala Setda Kota

20 SKPD Sangat Baik

Prosentase SKPD yang memeiliki SOP yang dihitung pada tahun n

6 Kecamatan

Bagian Ortala Setda Kota Bagian Ortala Setda Kota

100%

Program fasilitasi, koordinasi dan pembinaan layanan Prosentase Rumusan Kebijakan yang Menjadi Pedoman administrasi pembangunan Pelaksanaan Kegiatan

90

Program koordinasi pengendalian pelaksanaan pembangunan

50

Bagian Pembangunan Setda Kota

Program pengembangan informasi dan dokumentasi prosentase ketersediaan dokumentasi pembangunan pemerintah daerah daerah

70

Bagian Humas protokol Setda Kota

Program pengembangan komunikasi, informasi dan prosentase SKPD / lembaga instansi Vertikal yang aktif media masa di Bakohumas

75

Bagian Humas Protokol Setda

dan

Program peningkatan pelayanan kehumasan dan prosentse Kegiatan kedinasan yang sesuai standar keprotokolan kepala daerah/wakil kepala daerah keprotokolan

65

Bagian Humas Protokol setda

dan

Program fasilitasi penerimaan tamu daerah

72

Bagian Humas Protokol

dan

evaluasi

Prosentase jumlah SKPD kategori tertib Administrasi

prosentase

tamu

yang

terlayani

sesuai

standar


BLP Setda Kota

- 128 -


No 1


Program/Pembangunan

2

Kinerja

3

SKPD

Indikator

Target

4

5

keprotokolan Program sosialisasi ketentuan dibidang cukai (humas)

6 Setda Kota

Prosentase pemberitaan positif di media massa kegiatan pembangunan di Kota Blitar

65


dan

Program kerjasama informasi dengan mas media Prosentase pemberitaan dan publikasi luar ruang (humas) tentang kegiatan yang bersumber DBHCHT

75


dan

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat Prosentase Pencapaian Prolegda 11

*

80%

Mengembangkan birokrasi pemerintahan yang Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala Persentase Terpenuhinya fasilitasi penyelenggaraan berkompetensi tinggi bersih dan profesional daerah/ wakil kepala daerah tugas pimpinan daerah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Predikat Pengelolaan keuangan keuangan daerah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Prosentase dokumen perencanaan dan Pelaporan SKPD Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun Program pembinaan dan keuangan kabupaten/ kota

fasilitasi

pengelolaan

Terwujudnya kualitas layanan administrasi keuangan

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan Persentase hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH minimal Baik (B) Prosentase SKPD yang tidak mendapat berindikasi kerugian negara/daerah Prosentase kasus/pengaduan terselesaikan

masyarakat

temuan yang

kapasitas

BPKAD

100

BPKAD

100 30% 72,5% 100% 90%

Persentase reomendasi hasil audit APIP yang selesai ditindaklanjuti

82.5%

kelembagaan Jumlah SKPD/Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran

Bagian Umum Setda Kota

Wajar tanpa pengecualian (WTP)

Persentase reomendasi hasil audit BPK RI yang selesai ditindaklanjuti

Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah Prosentase peningkatan pendapatan asli daerah Program peningkatan (Pemerintah Daerah)

100%

Sekretariat DPRD

80% 28


BPKAD Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat Dispenda Bagian Ortala Setda Kota

- 129 -


No 1


Program/Pembangunan

Kinerja

SKPD

Indikator

Target

4

5

3

*

Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Nilai SAKIP Pemerintah Daerahhasil evaluasi Kemen Baik (Lakip Kota) PAN RB

6 Bagian Ortala Setda Kota

B Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Prosentase peningkatan jumlah dan kualitas kerjasama Daerah antar pemerintah daerah Program peningkatan kapasitas otonomi daerah

Program Dukungan Layanan Pengadaan Barang/Jasa

85%

Prosentase lembaga yang memperoleh fasilitasi dan asistensi dalam rangka peningkatan kapasitas otonomi daerah

70%

Prosentase keberhasilan barang/jasa secara lelang

90%

pelaksanaan

pengadaan

Bagian Tapem Setda

Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa Persentase Pengawas Pemerintahan/Auditor yang lulus dan aparatur pengawasan sertifikasi

100%

Program Penataan dan Penyempurnaan sistem dan prosedur pengawasan

100%

kebijakan Persentase pemenuhan dokumen kebijakan sistem dan prosedur pengawasan secara memadai

Program Pengawasan Dalam Rangka Percepatan Persentase SKPD yang telah menerapkan tahapan SPIP Menuju Good Governance, Clean Government, Dan Pelayanan Publik Indeks Reformasi Birokrasi Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Program fasilitasi bantuan hukum

Program penataan ketatalaksaan dan pelayanan publik

30% 58 (CC)

BLP Setda Kota Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat Bagian Hukum Setda Kota

Prosentase peraturan perundangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan diatasnya

100%

Prosentase Fasilitasi Bantuan Hukum

100%

Program publikasi dan penyebarluasan peraturan Prosentase Publikasi dan Penyebarluasan Peraturan perundang-undangan Perundang-Undangan

Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota

100%

Jumlah SKPD yang berada pada zona kuning dan hijau (ombudsman)

40

Rata-rata IKM

70

Prosentase SKPD yang memiliki SOP yang dihitung pada tahun ke N

45

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Prosentase aparatur yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan

87%

Fasilitasi Pindah/Purna Tugas Pns

Prosentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian

100%


Bagian Hukum Setda Kota Bagian Hukum Setda Kota Bagian ortala Setda Kota Bagian ortala Setda Kota Bagian ortala Setda Kota BKD BKD

- 130 -


No 1


Program/Pembangunan

2

Kinerja

SKPD

Indikator

Target

4

5

3

*

6

Aparatur yang Pindah/Purna Tugas Program Peningkatan Aparatur

Kompetensi

Sumber

Daya Prosentase Aparatur peningkatan kompetensi

memperoleh

kesempatan

45%


BKD

- 131 -


*

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 Memperhatikan dan mencermati hasil analisis terhadap pencapaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya serta mempertimbangkan proyeksi makro ekonomi daerah tahun 2017 dan kedudukan Perubahan RKPD Tahun 2017 serta capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD maka ditetapkan program dan kegiatan prioritas tahun 2017. Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan integrasi dari aspek-aspek yang menjadi prinsip penyusunan RKPD meliputi pengakomodasian aspek teknokratis, politis, botom up-top down dan partisipatif. Program dan kegiatan yang dituangkan pada Perubahan RKPD 2017 diharapkan berdampak paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat. Mengingat program dan kegiatan ini adalah implementasi dari upaya perwujudan visi dan misi Walikota terpilih. Program dan kegiatan disertai dengan indikator kinerja terukur sehingga akan dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerjanya. Selain itu program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD tahun 2017 juga bertujuan untuk menjamin terselenggaraanya

urusan

pemerintahan baik urusan wajib berkaitan pelayanan dasar, urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan yang menjadi unggulan daerah. Program dan kegiatan ini harus dilaksanakan walaupun tidak secara langsung berkaitan dengan pencapaian visi kepala daerah terpilih. Hal ini tidak terlepas dari pemerintah daerah merupakan satuan kesatuan negara yang bertujuan untuk mewujudkan rakyat Republik Indonesia sejahtera. Program dan kegiatan prioritas tahun 2017 pemerintah Kota Blitar yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar selengkapnya sebagai berikut :

Bab V | Rencana Program Prioritas Daerah

- 127 -


*

BAB VI PENUTUP RKPD Kota Blitar tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan Visi dan Misi Walikota Blitar sebagaimana dimuat pada RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021. Perubahan pertama RKPD 2017 selain melaksanakan amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah juga berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021 dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar tahun 2005-2025 serta memperhatikan RPJMN Republik Indonesia Tahun 2014-2019 yang mengusung semangat Nawa Cita. RKPD 2017 menetapkan tema pembangunan “Memantapkan Ekonomi Kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. Tema ini selaras dengan tema nasional tahun 2017 yakni “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk

Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi

Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”. Besar harapan pemerintah pusat yang diserahkan kepada pemerintah daerah. Penugasan pemerintah pusat ini tampak jelas dari berubahnya struktur pendanaan di daerah dimana dana alokasi khusus besarannya ditingkatkan sementara dana dana desentralisasi lainnya semakin dikurangi. Mengingat demikian sentral peran pemerintah daerah dalam pencapaian pembangunan maka dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2017, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kota Blitar wajib ; 1. Menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. 2. Menggunakan Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2017 sebagai pedoman dalam proses perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2017. Sesuai dengan tema pembangunan yang ditetapkan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 di Kota Blitar diarahkan pada penyesuaian kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang 23 tahun 2014 tentang

- 239 -


*

Pemerintah Daerah dan isu strategis yang menjadi menjadi perhatian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2017 dapat menjadi dokumen penjabaran visi dan misi walikota terpilih sekaligus memenuhi harapan pemerintah pusat untuk mendukung Nawa Cita serta menjawab tantangan dengan memberikan solusi atas permasalahan pembangunan mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Dengan demikian maka dokumen Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2017 menjadi pedoman untuk menyusun Rancangan APBD yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2017 serta Prioritas dan Plafon

Anggaran

Sementara

(PPAS)

Tahun

2017.

Adapun

kaidah

pelaksanaannya adalah sebagai berikut : 1.

Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan pembangunan

masa

transisi

yang

disusun

tahun

2016.

Pada

perkembangannya dimungkinkan terjadi perubahan kembali akibat ketentuan peraturan perundang undangan yang mengubah struktur dan tata kerja organisasi perangkat daerah. Oleh karena itu Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2017 dapat diubah kembali sewaktu-waktu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi sepanjang dalam koridor ketentuan yang berlaku. 2.

Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2017 memuat program dan kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik. Penentuan kebijakan program dan kegiatan didasarkan pada beberapa aspek meliputi rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya;

3.

Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh stakeholders pembangunan termasuk masyarakat luas, dunia usaha, berkewajiban dan berperan serta untuk melaksanakan program – program pada Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2017 dengan sebaik – baiknya;

4.

Dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota Blitar, APBD Provinsi Jawa Timur maupun dari APBN, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu membuat Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2017 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – SKPD);

- 240 -


5.

*

Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui

Forum

SKPD

serta

forum

penyelenggaraan

Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat; 6.

Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program

-

program

pembangunan.

Program

tersebut

direncana

berdasarkan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat

diharapkan

dapat bertindak sebagai pengawas dalam

pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan pembangunan di Kota Blitar; 7.

Dalam rangka menjamin kualitas perencanaan sebagaimana termuat di dalam dokumen Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2017, Inspektorat Daerah Kota Blitar dapat melakukan review terhadap substansi program dan kegiatan yang didasarkan pada pertimbangan ketepatan, keselarasan, kewajaran dan konsistensi antar dokumen perencanaan.

8.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Perubahan

RKPD

Kota

Blitar

Tahun

2017,

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Blitar berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dimuat dalam dokumen Perubahan RKPD tahun 2017, ke dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja–SKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017. 9.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2017 sesuai ketentuan yang berlaku.

10. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah yang memberikan kewenangan, baik dari aspek administrasi keuangan, administrasi pelaksanaan kegiatan, maupun dari segi manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat. WALIKOTA BLITAR, ttd MUH. SAMANHUDI ANWAR - 241 -

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN Pemerintah Kota Blitar

Recommend Documents