RKPD RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA, BANDUNG TAHUN 2017

RKPD RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA, BANDUNG TAHUN 2017

PEMERINTAH

KOTA BANDUNG TAHUN 2016

WALIKOTA BANDUNG PROVINSIJAWA BARAT PERATURANWALIKOTABANDUNG NOMOR 783 TAHUN2016 TENTANG RENCANAKERJA PEMERINTAHDAERAHKOTABANDUNGTAHUN2017 DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA WALIKOTABANDUNG, Menimbang

bahwa untuk Peraturan

melaksanakan

Daerah

ketentuan

Kota Bandung

Pasal 38 ayat (1)

Nomor 07 Tahun

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Evaluasi

Pelaksanaan

Musyawarah sebagaimana Bandung

Rencana

Perencanaan telah diubah

Peraturan

Daerah

Pembangunan

Musyawarah menetapkan

Peraturan

Daerah Kota

Nomor 07 Tahun

Rencana

Perencanaan

Daerah

2009 ten tang Perubahan

Kota Bandung

Pelaksanaan

serta

Pembangunan

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Evaluasi

Pengendalian dan

dengan Peraturan

Nomor 05 Tahun

2008

Atas 2008

Pengendalian dan

Pembangunan

Pembangunan

serta

Daerah,

perlu

Walikota Bandung tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2017; Mengingat

1. Undang-Undang

Nomor 25 Tahun

Perencanaan Pembangunan , 2. Undang-Undang Pemerintahan

Nomor

2004

tentang

Sistem

Nasional; 23

Daerah sebagaimana

Tahun

2014

tentang

telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undartg Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang

Tahun 2014 ten tang Pemerintahan

Nomor 23

Daerah; 3. Peraturan ...

2

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan;

•

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 5. Peraturan Tahapan,

Pemerintah

Nomor 8

Tata

Penyusunan,

Cara

Tahun

2008

tentang

Pengendalian

dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 6. Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang

Pengendalian,

Tahapan, dan

Tata

Evaluasi

Cara

Penyusunan,

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 7. Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016

tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

•

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017; 8. Peraturan tentang

Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 Pokok-pokok

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan


tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung; 10. Peraturan


tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi +

Pelaksanaan

Musyawarah

Rencana

Perencanaan

Pembangunan

Pembangunan

serta Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan


tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

serta

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah; 11. Peraturan

tentang


Rencana Pembangunan

Jangka

Panjang Daerah

(RPJPD)Tahun 2005-2025; 12. Peraturan ...

3

12. Peraturan

Daerah Kota Bandung

tentang Rencana Pembangunan

Nomor 03 Tahun 2014

Jangka Menengah Daerah

(RPJMD)Tahun 2013-2018; 13. Peraturan

Walikota

Bandung

Nomor

121 Tahun

2010

tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan

Daerah serta Pedoman dan Tata

Cara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah; MEMUTUSKAN: Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAHDAERAHKOTABANDUNGTAHUN2017.

BAB I KETENTUANUMUM Pasal 1 ",

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Bandung. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung. 3. Walikota adalah Walikota Bandung. 4. Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah

yang

selanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. 6. Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

yang

selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung. 7. Perencanaan menentukan

adalah tindakan

memperhitungkan 8. Anggaran

serangkaian

proses

untuk

yang tepat dimasa depan dengan

sumber daya yang tersedia.

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah

yang

selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung. 9. Kepala ...

4

•

-

..

9. Kepala Badan Pereneanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Pereneanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung. 10. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah raneangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai aeuan dalam penyusunan RKA-SKPDsebelum disepakati dengan DPRD. 12. Reneana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPDadalah dokumen pereneanaan dan penganggaran yang berisi reneana pendapatan, rene ana belanja program dan kegiatan SKPD serta reneana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 13. Reneana Pembangunan Daerah adalah dokumen yang terdiri dari Reneana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Reneana Pembangunan J angka Menengah Daerah, Reneana Kerja Pemerintah Daerah, Reneana Strategis SKPDdan Reneana Kerja SKPD. 14. Reneana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen pereneanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 15. Reneana Kerja Pemerintah disingkat RKPD, adalah pembangunan daerah untuk

Daerah yang selanjutnya dokumen pereneanaan periode 1 (satu) tahun di

lingkungan Pemerintah Daerah. BABII RKPD Pasal 2 RKPD Tahun untuk

2017 adalah

periode

pedoman

dalam

1 (satu)

dokumen

tahun

penyusunan

yang

pereneanaan

Daerah

digunakan

sebagai

Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja Daerah pada tahun 2017. Pasal ...

..

5

Pasal 3 (1) RKPD Tahun pembangunan

2017

memuat

tahunan

dokumen

Daerah

untuk

perencanaan

periode Tahun

2017. (2) Dokumen

perencanaan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat (1), terdiri dari: a. rancangan kerangka ekonomi daerah; b. program prioritas pembangunan daerah; dan c. rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. (3) Rincian dokumen perencanaan

sebagaimana

dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian

tidak

terpisahkan

dari

Peraturan

Walikota ini. Pasa14 RKPDTahun 2017 dijadikan sebagai: a. acuan

bagi Pemerintah

pembangunan

Daerah

dalam

melaksanakan

di Daerah, baik yang dilaksanakan secara

langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat; dan b. pedoman

dalam

penyusunan

KUA dan

PPAS untuk

menyusun RAPBD. Pasa15

..

(1) RKPD Tahun 2017 dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan. (2) Perubahan Peraturan

RKPD Tahun Kepala

Daerah

2017 dan

ditetapkan menjadi

dengan landasan

penyusunan perubahan KUAdan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan RAPBDTahun 2017. Pasal ...

..

6

Pasal 6 (1)

Penambahan program baru dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan dan Zatau penambahan program dalam RPJMD.

(2) Dalam hal penambahan program baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKPD,tidak perlu merubah RPJMD. (3) Penambahan

kegiatan

dengan perubahan

baru

dan/ atau

dalam

RKPD ditindaklanjuti

penambahan

kegiatan dalam

Rencana Strategis SKPD, sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD.

Pasal 7 (1) Kepala SKPD wajib membuat laporan kinerja triwulan dan

tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang

..

berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-rnasing

program dan zatau

kegiatan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Bappeda, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah triwulan yang berkenaan berakhir. (3) Kepala

Bappeda

sebagaimana

melakukan

dimaksud

pada

evaluasi ayat

atas

(2) dan

laporan

selanjutnya

menyerahkan hasil evaluasi berikut rekomendasi dan langkahlangkah yang diperlukan kepada Walikota. •

(4) Hasil

evaluasi

dipergunakan

sebagaimana sebagai

bahan

dimaksud dalam

pada

ayat

penyusunan

(3)

RKPD

periode tahun berikutnya. Pasa18 Dalam hal terjadi kelebihan anggaran pada proses penyusunan APBD Tahun 2017, maka kelebihan dimaksud diarahkan kepada Program Prioritas sebagaimana tercantum

dalam RKPD Tahun

2017. BAB ...

7

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal Peraturan Agar

9

Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

setiap

pengundangan

orang

dapat

Peraturan

mengetahuinya,

Walikota

ini, dengan

memerintahkan penempatannya

dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal30 Juni 2016 WALIKOTABANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung pada tanggal30 Juni 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ttd.

YOSSI IRIANTO BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 26

SUHARI, SH --=::::::::::=:E~[bina, IV/ a NIP. 19650715 198603 1 027 n>-~JLnL.P:~

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 783 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2017

PENINGKATAN KUALITAS SOSIAL EKONOMI KOTA BANDUNG YANG CERDAS DAN BERDAYA SAING MELALUI PENGUATAN INFRASTRUKTUR, DAYA BELI DAN PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN TAHUN 2017

KATA PENGANTAR Perencanaan merupakan proses menentukan apa yang hendak dicapai pada masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Proses perencanan dilakukan dengan menguji berbagai cara pencapaian serta mengkaji berbagai ketidakpastian yang ada, mengukur kapasitas yang ada untuk kemudian memilih arah terbaik serta langkah-langkah untuk mencapainya. Salah satu tahapan perencanaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung setiap tahunnya adalah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaannya, sekaligus sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) serta penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Sebagai suatu dokumen yang menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan penganggaran, maka dalam penyusunannya dilakukan melalui 5 (lima) metode pendekatan, yaitu (1) Pendekatan Teknokratis, (2) Pendekatan partisipatif dan Bottom-up, (3) Pendekatan Top-Down, (4) Pendekatan Politis, serta (5) Pendekatan Inovatif, sehingga diperoleh hasil yang akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat. Untuk lebih mengedepankan aspek sinkronisasi, penyusunan RKPD juga diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan provinsi.

RKPD Kota Bandung tahun 2017 merupakan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun keempat dari RPJMD Kota Bandung tahun 2013-2018. Oleh karena itu, penentuan dan pencapaian program prioritas pembangunan daerah tahun 2017 menjadi krusial untuk memenuhi target kinerja periode kepemimpinan Kepala Daerah terpilih, sehingga diperlukan program prioritas pembangunan yang dapat membawa dampak signifikan bagi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

R K P D K O T A B A N D U N G T A H U N 2 0 1 7 | KATA PENGANTAR

i

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian dokumen ini, jajaran aparat di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat yang telah mendukung penyusunan dokumen RKPD Kota Bandung Tahun 2017. Semoga apa yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan ini dapat dijadikan pedoman dan memberikan manfaat bagi pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG TTD MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

ii

KATA PENGANTAR | R K P D K O T A B A N D U N G T A H U N 2 0 1 7

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .................................................................................................................................... i DAFTAR ISI ................................................................................................................................................ iii DAFTAR TABEL ....................................................................................................................................... vii DAFTAR GAMBAR .................................................................................................................................... xi DAFTAR GRAFIK .................................................................................................................................... xiii DAFTAR RENJA SKPD ............................................................................................................................ xv BAB 1

PENDAHULUAN .............................................................................................................. 1 - 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

BAB 2

Latar Belakang ........................................................................................................ 1 - 1 Dasar Hukum Penyusunan....................................................................................... 1 - 4 Hubungan Antar Dokumen ....................................................................................... 1 - 5 Sistematika Dokumen RKPD Kota Bandung Tahun 2016 ........................................ 1 - 8 Maksud dan Tujuan .................................................................................................. 1 - 9

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ............................ 2 - 1 2.1 Gambaran Umum Kota Bandung ............................................................................. 2 - 1 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi ................................................................... 2 - 1 2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kota Bandung ........................... 2 - 1 2.1.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi ........................... 2 - 1 2.1.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis.......................................... 2 - 2 2.1.1.1.3 Kondisi Topografi ........................................................... 2 - 2 2.1.1.1.4 Kondisi Geologi ............................................................. 2 - 3 2.1.1.1.5 Kondisi Hidrologi ............................................................ 2 - 3 2.1.1.1.6 Kondisi Klimatologi ........................................................ 2 - 3 2.1.1.1.7 Penggunaan Lahan ....................................................... 2 - 5 2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah................................................... 2 - 6 2.1.1.2.1 Pengembangan Kawasan Perumahan ......................... 2 - 6 2.1.1.2.2 Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa ....................................................................... 2 - 6 2.1.1.2.3 Pengembangan Kawasan Perkantoran ........................ 2 - 7 2.1.1.2.4 Pengembangan Kawasan Industri dan Pergudangan ................................................................ 2 - 7 2.1.1.2.5 Pengembangan Kawasan Wisata Buatan .................... 2 - 7 2.1.1.2.6 Pengembangan Kawasan Ruang Terbuka Nonhijau (RTNH) .......................................................... 2 - 8 2.1.1.2.7 Pengembangan Ruang Kegiatan Sektor Informasl ....................................................................... 2 - 8 2.1.1.2.8 Pengembangan Ruang Evakuasi Bencana .................. 2 - 8 2.1.1.2.9 Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Lainnya ...................................................... 2 - 8 2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana .............................................................. 2 - 9

R K P D K O T A B A N D U N G T A H U N 2 0 1 7 | DAFTAR ISI

iii

2.1.1.4 Demografi .................................................................................... 2 - 10 2.1.1.4.1 Distribusi Jumlah Penduduk ....................................... 2 - 12 2.1.1.4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin ...................................................... 2 - 13 2.1.1.4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Angkatan Kerja ........................................................................... 2 - 14 2.1.1.4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan .................................................................. 2 - 15 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .............................................................. 2 - 15 2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ........................ 2 - 15 2.1.2.1.1 Pertumbuhan PDRB ................................................... 2 - 16 2.1.2.1.2 Laju Inflasi .................................................................. 2 - 20 2.1.2.1.3 PDRB Per Kapita ........................................................ 2 - 22 2.1.2.1.4 Indeks Gini.................................................................. 2 - 24 2.1.2.1.5 Aspek Kesempatan Kerja ........................................... 2 - 24 2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial ......................................................... 2 - 26 2.1.2.2.1 Aspek Pendidikan ........................................................ 2 - 26 2.1.2.2.1.1 Aspek Melek Huruf .................................. 2 - 26 2.1.2.2.1.2 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) ............... 2 - 26 2.1.2.2.1.3 Angka Partsisipasi Kasar (APK) .............. 2 - 27 2.1.2.2.1.4 Angka Partsisipasi Murni (APM) .............. 2 - 27 2.1.2.2.1.5 Angka Pendidikan yang Ditamatkan ........ 2 - 27 2.1.2.2.2 Aspek Kesehatan ........................................................ 2 - 28 2.1.2.2.2.1 Angka Harapan Hidup (AHH) ................... 2 - 28 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum ............................................................................. 2 - 28 2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib ...................................................... 2 - 28 2.1.3.1.1 Pendidikan ................................................................... 2 - 28 2.1.3.1.2 Kesehatan ................................................................... 2 - 29 2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum ......................................................... 2 - 30 2.1.3.1.4 Perumahan .................................................................. 2 - 31 2.1.3.1.5 Penataan Ruang.......................................................... 2 - 31 2.1.3.1.6 Perencanaan Pembangunan ....................................... 2 - 31 2.1.3.1.7 Perhubungan ............................................................... 2 - 32 2.1.3.1.8 Lingkungan Hidup........................................................ 2 - 32 2.1.3.1.9 Pertanahan .................................................................. 2 - 33 2.1.3.1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil ................................ 2 - 33 2.1.3.1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ..................................................... 2 - 33 2.1.3.1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ............. 2 - 34 2.1.3.1.13 Sosial ........................................................................... 2 - 34 2.1.3.1.14 Ketenagakerjaan ......................................................... 2 - 34 2.1.3.1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ......................... 2 - 35 2.1.3.1.16 Penanaman Modal ...................................................... 2 - 36 2.1.3.1.17 Kebudayaan ................................................................ 2 - 37 2.1.3.1.18 Kepemudaan dan Olahraga......................................... 2 - 37 2.1.3.1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ................ 2 - 38

iv

DAFTAR ISI | R K P D K O T A B A N D U N G T A H U N 2 0 1 7

2.1.3.1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian ....................... 2 - 38 2.1.3.1.21 Ketahanan Pangan ...................................................... 2 - 39 2.1.3.1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ........................ 2 - 40 2.1.3.1.23 Statistik ........................................................................ 2 - 41 2.1.3.1.24 Kearsipan .................................................................... 2 - 41 2.1.3.1.25 Komunikasi dan Informatika ........................................ 2 - 42 2.1.3.1.26 Perpustakaan .............................................................. 2 - 42 2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan ..................................................... 2 - 43 2.1.3.2.1 Pertanian ..................................................................... 2 - 43 2.1.3.2.2 Pariwisata .................................................................... 2 - 44 2.1.3.2.3 Kelautan dan Perikanan .............................................. 2 - 44 2.1.3.2.4 Perdagangan ............................................................... 2 - 44 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah ......................................................................... 2 - 45 2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ........................................... 2 - 45 2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur ............................................ 2 - 46 2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi ............................................................... 2 - 47 2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia ...................................................... 2 - 53 2.1.4.5 Fokus Seni Budaya ...................................................................... 2 - 54 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2015 dan Realisasi RPJMD............................................................................................. 2 - 56 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah ................................................................. 2 - 115 2.3.1 Permasalahan Urusan Pendidikan ........................................................... 2 - 115 2.3.2 Permasalahan Urusan Kesehatan ............................................................ 2 - 115 2.3.3 Permasalahan Urusan Pekerjaan Umum ................................................. 2 - 116 2.3.4 Permasalahan Urusan Perumahan .......................................................... 2 - 116 2.3.5 Permasalahan Urusan Penataan Ruang .................................................. 2 - 117 2.3.6 Permasalahan Urusan Perencanaan Pembangunan ............................... 2 - 117 2.3.7 Permasalahan Urusan Perhubungan ....................................................... 2 - 118 2.3.8 Permasalahan Urusan Lingkungan Hidup ................................................ 2 - 118 2.3.9 Permasalahan Urusan Pertanahan .......................................................... 2 - 118 2.3.10 Permasalahan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil ........................ 2 - 119 2.3.11 Permasalahan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ............................................................................ 2 - 119 2.3.12 Permasalahan Urusan Keluarga Berencana ............................................. 2 - 119 2.3.13 Permasalahan Urusan Sosial ................................................................... 2 - 120 2.3.14 Permasalahan Urusan Ketenagakerjaan .................................................. 2 - 120 2.3.15 Permasalahan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ......................................................................................... 2 - 120 2.3.16 Permasalahan Urusan Penanaman Modal ................................................ 2 - 121 2.3.17 Permasalahan Urusan Kebudayaan ......................................................... 2 - 121 2.3.18 Permasalahan Urusan Kepemudaan danOlahraga .................................. 2 - 121 2.3.19 Permasalahan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ................................................................................ 2 - 122 2.3.20 Permasalahan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ................................................... 2 - 122

R K P D K O T A B A N D U N G T A H U N 2 0 1 7 | DAFTAR ISI

v

2.3.21 Permasalahan Urusan Ketahanan Pangan .............................................. 2 - 129 2.3.22 Permasalahan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ................. 2 - 129 2.3.23 Permasalahan Urusan Statistik ................................................................ 2 - 131 2.3.24 Permasalahan Urusan Kearsipan ............................................................. 2 - 131 2.3.25 Permasalahan Urusan Komunikasi dan Informatika ................................. 2 - 132 2.3.26 Permasalahan Urusan Perpustakaan ....................................................... 2 - 132 2.3.27 Permasalahan Urusan Pertanian ............................................................. 2 - 133 2.3.28 Permasalahan Urusan Pariwisata ............................................................ 2 - 133 2.3.29 Permasalahan Urusan Kelautan dan Perikanan ....................................... 2 - 133 2.3.30 Permasalahan Urusan Perdagangan ....................................................... 2 - 133 2.3.31 Permasalahan Urusan Perindustrian ........................................................ 2 - 134 2.3.32 Permasalahan Urusan Ketransmigrasian ................................................. 2 - 134

BAB 3

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ...................................................................................................... 3 - 1 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ............................................................................. 3 - 1 3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Prakiraan 2017.......................... 3 - 1 3.1.2 Kontribusi Sektor-sektor Dalam PDRB ........................................................ 3 - 5 3.1.3 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Bandung .......................... 3 - 17 3.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah 2016 dan 2017 ........................... 3 - 20 3.2.1 Kondisi Ekonomi Global dan Regional ....................................................... 3 - 21 3.2.2 Kondisi Ekonomi Nasional .......................................................................... 3 - 24 3.2.3 Kondisi Ekonomi Jawa Barat ...................................................................... 3 - 25 3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ........................................................................ 3 - 28 3.3.1 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah 2013-2016 ............................ 3 - 29 3.3.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ......................................................... 3 - 35 3.3.3 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah 2013-2016 ................................... 3 - 36 3.3.4 Arah Kebijakan Belanja Daerah ................................................................ 3 - 42 3.3.5 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah 2013-2016 ........................... 3 - 44 3.3.6 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ........................................................ 3 - 45 3.3.7 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016.............................. 3 - 46

BAB 4

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ............................................. 4 - 1 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan ......................................................................... 4 - 3 4.2 Prioritas dan Pembangunan .................................................................................. 4 - 19 4.3 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD .............................................................. 4 - 24

BAB 5

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS..................................................... 5 - 1 5.1 Ringkasan Anggaran SKPD ..................................................................................... 5 - 2 5.2 Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 ............................................................. 5 - 20

BAB VI

vi

PENUTUP (KAIDAH PELAKSANAAN) ............................................................................ VI-1

DAFTAR ISI | R K P D K O T A B A N D U N G T A H U N 2 0 1 7

DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.3 Tabel 2.4 Tabel 2.5 Tabel 2.6 Tabel 2.7 Tabel 2.8 Tabel 2.9 Tabel 2.10 Tabel 2.11 Tabel 2.12 Tabel 2.13 Tabel 2.14 Tabel 2.15 Tabel 2.16 Tabel 2.17 Tabel 2.18 Tabel 2.19 Tabel 2.20 Tabel 2.21 Tabel 2.22 Tabel 2.23 Tabel 2.24 Tabel 2.25 Tabel 2.26 Tabel 2.27 Tabel 2.28 Tabel 2.29 Tabel 2.30 Tabel 2.31 Tabel 2.32 Tabel 2.33 Tabel 2.34 Tabel 2.35

Wilayah Administrasi Kota Bandung .................................................................................. 2 - 1 Rata-Rata Curah Hujan Kota Bandung Tahun 2010-2014................................................. 2 - 4 Temperatur Rata-rata Kota Bandung Tahun 2010-2014 ................................................... 2 - 4 Kelembaban Kota Bandung Tahun 2010-2014 .................................................................. 2 - 4 Rencana Penanganan Kawasan Bencana ....................................................................... 2 - 9 Jumlah dan Komposisi Penduduk Kota Bandung Tahun 2013-2015 .............................. 2 - 11 Distribusi Penduduk Per Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2013-2014...................... 2 - 12 Jumlah Penduduk Kota Bandung Berdasarkan Usia Tahun 2014 ................................... 2 - 13 Jumlah Penduduk Kota Bandung Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2013-2014 ............................................................................................................ 2 - 15 PDRB Kota Bandung Atas Dasar harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) Tahun 2012-2014......................................................................................... 2 - 16 PDRB Kota Bandung Atas Dasar harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) Tahun 2012-2014........................................................................................ 2 - 17 Perkembangan Inflasi Tahunan Tingkat Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Periode 2010-2015 ................................................................................... 2 - 20 PDRB Per Kapita Kota Bandung Tahun 2010-2014 ........................................................ 2 - 22 Angka Melek Huruf Kota Bandung Tahun 2010-2015 ..................................................... 2 - 26 Rata-rata Lama Sekolah Kota Bandung Tahun 2010-2015 ............................................ 2 - 27 Angka Partisipasi Kasar Kota Bandung Tahun 2010-2015 ............................................. 2 - 27 Angka Partisipasi Murni Kota Bandung Tahun 2010-2015 .............................................. 2 - 27 Capaian Kinerja Aspek Pendidikan Kota Bandung Tahun 2009-2015 ............................ 2 - 28 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Bandung .................................................... 2 - 28 Angka Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Bandung Tahun 2011-2015 ................................................................................ 2 - 29 Persentase Guru Berpendidikan > S1 di Kota Bandung Tahun 2011-2015 .................... 2 - 29 Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita di Kota Bandung Tahun 2010-2015 ................................................................................ 2 - 30 Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk di Kota Bandung Tahun 2010-2015 .............. 2 - 30 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Bandung Tahun 2011-2015............................................................................................................ 2 - 30 Rasio Rumah Layak Huni di Kota Bandung Tahun 2011-2015....................................... 2 - 31 Ketersediaan Dokumen Perencanaan di Kota Bandung Tahun 2011-2015 ................... 2 - 32 Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Kota Bandung Tahun 2011-2015.................... 2 - 32 Persentase Penanganan Sampah di Kota Bandung Tahun 2011-2015 ......................... 2 - 32 Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kota Bandung Tahun 2011-2015 ........... 2 - 33 Persentase Jumlah Penduduk yang Sudah Terdaftar Dalam Catatan Sipil di Kota Bandung Tahun 2011-2014 ................................................................................ 2 - 33 Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Bandung Tahun 2011-2014 ................................................................................ 2 - 34 Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Bandung Tahun 2011-2015 ....................................... 2 - 34 Sarana Sosial di Kota Bandung Tahun 2011-2015 .......................................................... 2 - 34 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Bandung Tahun 2011-2015 ......................... 2 - 35 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Bandung Tahun 2011-2015 .............................. 2 - 35

R K P D K O T A B A N D U N G T A H U N 2 0 1 7 | DAFTAR TABEL

vii

Tabel 2.36 Tabel 2.37 Tabel 2.38 Tabel 2.39 Tabel 2.40 Tabel 2.41 Tabel 2.42 Tabel 2.43 Tabel 2.44 Tabel 2.45 Tabel 2.46 Tabel 2.47 Tabel 2.48 Tabel 2.49 Tabel 2.50 Tabel 2.51 Tabel 2.52 Tabel 2.53 Tabel 2.54 Tabel 2.55 Tabel 2.56 Tabel 2.57 Tabel 2.58 Tabel 2.59

Tabel 2.60 Tabel 2.61 Tabel 2.62 Tabel 2.63 Tabel 2.64 Tabel 2.65 Tabel 2.66 Tabel 2.67 Tabel 2.68 Tabel 2.69 Tabel 2.70

viii

Persentase Koperasi Aktif di Kota Bandung Tahun 2011-2015 ....................................... 2 - 35 Jumlah Usaha Kecil Mikro dan Menengah di Kota Bandung Tahun 2011-2015 .............. 2 - 36 Jumlah Investor PMDN/PMA di Kota Bandung Tahun 2011-2015................................... 2 - 36 Jumlah Investasi PMDN/PMA (Milyar) di Kota Bandung Tahun 2011-2015 .................... 2 - 37 Sarana dan Penyelenggaraan Seni dan Budaya serta Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kota Bandung Tahun 2011-2015 ................ 2 - 37 Indikator Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Kota Bandung Tahun 2011-2015 ................................................................................ 2 - 38 Penyelesaian Penegakan Perda di Kota Bandung Tahun 2011-2015 ............................. 2 - 38 Ketersediaan Pangan Utama di Kota Bandung Tahun 2011-2015 .................................. 2 - 39 PKK Aktif di Kota Bandung Tahun 2011-2015 ................................................................. 2 - 40 Posyandu Aktif di Kota Bandung Tahun 2011-2015 ........................................................ 2 - 40 Dokumen Statistik di Kota Bandung Tahun 2011-2015 ................................................... 2 - 41 Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kota Bandung Tahun 2011-2015.............................. 2 - 41 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Kota Bandung Tahun 2011-2015 ................. 2 - 42 Sarana/Prasarana Komunikasi dan Informatika di Kota Bandung Tahun 2011-2015 ...... 2 - 42 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kota Bandung Tahun 2011-2015 ........ 2 - 43 Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kota Bandung Tahun 2011-2015 ..................................................................................... 2 - 43 Produktivitas Padi Per Hektar Kota Bandung Tahun 2011-2015 ..................................... 2 - 43 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kota Bandung Tahun 2011-2015 ............. 2 - 44 Jumlah Kunjungan Wisata Kota Bandung Tahun 2011-2015 .......................................... 2 - 44 Produksi Perikanan Kota Bandung Tahun 2011-2015 ..................................................... 2 - 44 Ekspor Bersih Perdagangan Kota Bandung Tahun 2011-2015 ....................................... 2 - 45 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bandung Periode 2009-2012 (Rp Milyar) ................................................................ 2 - 45 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Atas Dasar Harga Konstan Kota Bandung Periode 2009-2012 (Rp Milyar) ................................................................ 2 - 46 Kontribusi Kelompok Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kota Bandung Periode 2010-2013 (%) ................................................................................................... 2 - 46 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kota Bandung Tahun 2011-2014 ............. 2 - 46 Angka Kriminalitas Kota Bandung Tahun 2013-2014 ...................................................... 2 - 47 Perincian Pendapatan Pajak Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015 (Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI).................................................................................. 2 - 48 Perincian Penerimaan Retribusi Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015 (Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI).................................................................................. 2 - 49 Nilai Investasi Kota Bandung Tahun 2005-2015 .............................................................. 2 - 52 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Bandung Tahun 2010-2015 ............................................. 2 - 53 Rasio Ketergantungan Kota Bandung Tahun 2011-2014 ................................................ 2 - 54 Rekapitulasi Potensi Seni Budaya di Kota Bandung Tahun 2014.................................... 2 - 55 Jenis Sanggar Seni dan Lingkung Seni di Kota Bandung Tahun 2014........................... 2 - 55 Evaluasi Program Pembangunan Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2015 .......................................................... 2 - 57 Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Misi Pembangunan Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2015 ........................................................ 2 - 105

DAFTAR TABEL | R K P D K O T A B A N D U N G T A H U N 2 0 1 7

Tabel 3.1 Tabel 3.2 Tabel 3.3 Tabel 3.4 Tabel 3.5 Tabel 3.6 Tabel 3.7 Tabel 3.8 Tabel 3.9 Tabel 3.10 Tabel 3.11 Tabel 3.12 Tabel 3.13 Tabel 3.14 Tabel 3.15 Tabel 4.1 Tabel 4.2 Tabel 4.3 Tabel 4.4 Tabel 4.5 Tabel 4.6 Tabel 4.7 Tabel 4.8 Tabel 4.9 Tabel 5.1

Perbandingan Sektor Usaha Tahun Dasar 2000 dan 2010 ................................................ 3 - 4 Kontribusi Sektor PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Bandung 2010-2014 (Persen) .................................................................................... 3 - 6 Pertumbuhan Ekonomi 17 Kategori Lapangan Usaha 2011-2014 .................................... 3 - 11 PDRB Per Kapita Kota Bandung Tahun 2010-2014 ......................................................... 3 - 12 PDRB Wilayah Bandung Raya dan Provinsi Jawa Barat termasuk Migas Tahun 2010-2014 (Trilyun Rupiah) ................................................................................... 3 - 13 LPE Wilayah Bandung Raya dan Provinsi Jawa Barat termasuk Migas Tahun 2011-2014 (Persen) .............................................................................................. 3 - 14 PDRB Per Kapita Wilayah Bandung Raya dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2014 (Juta Rupiah) ...................................................................................... 3 - 15 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Bandung Tahun 2015 ............................ 3 - 17 Outlook Pertumbuhan Ekonomi Dunia ............................................................................. 3 - 23 Realisasi Pendapatan Tahun 2014-2015, Penetapan APBD Tahun 2016, dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2017 ............................................................... 3 - 31 Rincian Proyeksi Pendapatan SKPD Tahun 2017 ........................................................... 3 - 32 Realisasi Belanja Tahun 2014-2015, Penetapan APBD Tahun 2016, serta Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2016 ................................................................... 3 – 36 Rincian Proyeksi Belanja Tidak langsung SKPD SKPD Tahun 2017 .............................. 3 - 37 Realisasi Pembiayaan Tahun 2014-2015, Penetapan APBD Tahun 2016, dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2017 .............................................................. 3 - 44 Penetapan APBD 2016 dan Proyeksi Tahun 2017 .......................................................... 3 - 46 Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada Misi 1 ke dalam Strategi Dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah ...................................................................... 4 - 3 Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada Misi 2 ke dalam Strategi Dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah ...................................................................... 4 - 7 Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada Misi 3 ke dalam Strategi Dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah .................................................................... 4 - 21 Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada Misi 4 ke dalam Strategi Dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah .................................................................... 4 - 15 Permasalahan dan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Tahun 2015 sebagai Dasar Penentuan Prioritas Pembangunan Tahun 2017 ............................................................. 4 - 20 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2017 ..................... 4 - 23 Target Kinerja Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2017 .............................................................................................. 4 - 31 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Kota Bandung Tahun 2017 .............................................................................................. 4 - 63 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Jawa Barat dengan Prioritas Pembangunan Kota Bandung Tahun 2017 .............................................................................................. 4 - 73 Ringkasan Anggaran SKPD Tahun 2017........................................................................... 5 - 3

R K P D K O T A B A N D U N G T A H U N 2 0 1 7 | DAFTAR TABEL

ix

x

DAFTAR TABEL | R K P D K O T A B A N D U N G T A H U N 2 0 1 7

DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Gambar 1.2 Gambar 1.3 Gambar 4.1

Tahapan dan Tatacara Penyusunan RKPD ................................................................... 1 - 1 Keterkaitan Dokumen Rencana ..................................................................................... 1 - 5 Hubungan RKPD Kota Bandung 2017 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ......... 1 - 7 Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah ...................................................................... 4 - 2

R K P D K O T A B A N D U N G T A H U N 2 0 1 7 | DAFTAR GAMBAR

xi

xii

DAFTAR GAMBAR | R K P D K O T A B A N D U N G T A H U N 2 0 1 7

DAFTAR GRAFIK Grafik 2.1 Grafik 2.2 Grafik 2.3 Grafik 2.4 Grafik 2.5 Grafik 2.6 Grafik 2.7

Grafik 2.8 Grafik 2.9 Grafik 2.10 Grafik 2.11 Grafik 2.12 Grafik 2.13 Grafik 2.14 Grafik 2.15 Grafik 3.1 Grafik 3.2 Grafik 3.3 Grafik 3.4 Grafik 3.5 Grafik 3.6 Grafik 3.7 Grafik 3.8 Grafik 3.9 Grafik 3.10 Grafik 3.11

Perkembangan Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Bandung Tahun 2013-2015 ............................................................................................................ 2 - 11 Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kota Bandung tahun 2013-2015 .......................... 2 - 13 Komposisi Penduduk Kota Bandung Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013-2015 ........... 2 - 14 Perkembangan Tenaga Kerja dan Pengangguran Kota Bandung Periode 2014-2015 ........................................................................................................ 2 - 15 Kontribusi Jenis Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kota Bandung Tahun 2014 (Atas dasar Harga Berlaku) ............................................................................................ 2 - 18 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung Tahun 2010-2014 ............................. 2 - 19 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung Tahun 2010-2014 Dan Perbandingannya dengan Jawa Barat dan Nasional (Metode Tahun Dasar 2010) ........................................................................................... 2 - 20 Inflasi Tahunan Kota Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Periode 2010-2015 ................................................................................... 2 - 21 Inflasi Tahun 2015 Kota di Jawa Barat ........................................................................... 2 - 22 Perkembangan Pendapatan Per Kapita Kota Bandung Tahun 2010-2014 .................... 2 - 23 Perbandingan Pendapatan Per Kapita Harga Konstan 2010 (Metode Baru) Kota Bandung, Jawa Barat, dan Tingkat Nasional Tahun 2010-2014 ........................... 2 - 23 Perkembangan Gini Ratio Kota Bandung serta Daerah Disekitarnya dan Jawa Barat ............................................................................................................... 2 - 24 Perkembangan Tenaga Kerja dan Pengangguran Kota Bandung Periode 2014-2015 ......................................................................................................... 2 -26 Kontribusi Tiap Komponen Pendapatan Pajak Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015 (%) ............................................................................................. 2 - 48 Jumlah Lingkung Seni dan Forum Komunitas Seni Budaya Kota Bandung Tahun 2006-2014........................................................................................................... 2 – 55 PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Bandung Tahun 2010-2014 (Trilyun Rupiah) ...... 3 - 5 Struktur Ekonomi Kota Bandung tahun 2014 ................................................................... 3 - 9 LPE Kota Bandung Tahun 2011-2014 (berdasarkan Tahun Dasar 2010) ...................... 3 - 10 Penjualan Ritel dan Personal Expenditure AS ............................................................... 3 - 22 PMI Manufaktur dan Orders Breakdown AS .................................................................. 3 - 22 Indeks Manufaktur India ................................................................................................. 3 - 23 Penjualan eceran, IP dan FAI ........................................................................................ 3 - 23 Pertumbuhan dan Distribusi Beberapa Lapangan Usaha Tahun 2015 .......................... 3 - 24 Sumber Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha ................................................. 3 - 25 Peranan Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional tahun 2015 (Persen) ..................... 3 -.25 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi di Jawa dan Nasional ............. 3 - 26

R K P D K O T A B A N D U N G T A H U N 2 0 1 7 | DAFTAR GRAFIK

xiii

xiv

DAFTAR GRAFIK | R K P D K O T A B A N D U N G T A H U N 2 0 1 7

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1.

LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah sebagai bentuk implementasi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangannya. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dalam penyusunannya mengacu juga pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Secara substantif RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja, pendanaannya, dan prakiraan maju. Selain hal tersebut, RKPD juga memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah selama satu tahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten. RKPD disusun melalui tahapan panjang selama kurang lebih 5 (lima) bulan yang terdiri dari persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD. Gambar 1.1 Tahapan dan Tatacara Penyusunan RKPD

R K P D K O T A B A N D U N G T A H U N 2 0 1 7 | BAB 1

1-1

Tahapan dan tatacara penyusunan RKPD sebagaimana tergambarkan dalam gambar 1.1 diatas dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Persiapan penyusunan RKPD Pada tahap persiapan ini serangkaian aktivitas yang dilakukan meliputi: a. Penyusunan rancangan surat keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD b. Orientasi mengenai RKPD kepada seluruh anggota tim dalam rangka penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan , panduan atau pedoman teknis, dan buku literatur c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD d. Pengumpulan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan 2. Penyusunan rancangan awal RKPD Penyusunan rancangan awal RKPD dilakukan melalui 2 (dua) tahapan kegiatan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, yaitu: a. Tahap perumusan rancangan awal RKPD, yang dilakukan melalui serangkaian berikut: 1) Pengolahan data dan informasi 2) Analisis gambaran umum kondisi daerah 3) Analisis ekonomi dan keuangan daerah 4) Evaluasi kinerja tahun lalu 5) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah nasional dan provinsi 6) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD 7) Perumusan permasalahan pembangunan daerah 8) Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah 9) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif 10) Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif 11) Pelaksanaan forum konsultasi publik 12) Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif b. Tahap penyajian rancangan awal RKPD, yang merupakan penyajian dari hasil analisis data/informasi dari tahap perumusan kedalam dokumen RKPD. 3. Penyusunan rancangan RKPD Tahapan penyusunan rancangan RKPD mencakup kegiatan-kegiatan: evaluasi rancangan awal RKP dan rancangan awal RKP tahun rencana, verifikasi dan integrasi rancangan renja SKPD, dan penyelarasan penyajian rancangan RKPD melalui rangkaian proses berurutan, mencakup: a. Tahap perumusan rancangan RKPD b. Tahap penyajian rancangan RKPD 4. Pelaksanaan musrenbang RKPD Musyawarah perencanaan pembangunan RKPD merupakan forum antarpemangku kepentingan dalam rangka membahas rancangan RKPD yang bertujuan untuk: a. Menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi b. Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah pada musrenbang RKPD di kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD kota dilaksanakan c. Mempertajam indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten/kota d. Menyepakati prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah

1-2

BAB 1 | R K P D K O T A B A N D U N G T A H U N 2 0 1 7

5. Perumusan rancangan akhir RKPD Setelah musrenbang RKPD provinsi dan musrenbang RKPD kabupaten/kota diselenggarakan, tahap selanjutnya adalah mensinkronkan hasil kesepakatan musrenbang tersebut kedalam Rancangan RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD. Pada saat bersamaan, dilakukan evaluasi terhadap hasil musrenbang nasional RKP dan musrenbang RKPD provinsi untuk kabupaten/kota guna memperoleh tambahan informasi atau kebijakan yang harus diacu atau diselaraskan dalam rancangan akhir RKPD. 6. Penetapan RKPD RKPD ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah RKP dan RKPD Provinsi ditetapkan, hal ini diharapkan agar terjadi keselarasan antara perencanaan ditingkat pusat dengan daerah. Tahapan panjang dalam proses penyusunan RKPD dimaksud tidak terlepas dari empat pendekatan perencanaan. Pertama pendekatan teknokratis, yaitu menggunakan metoda dan kerangka pikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Kedua pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders). Ketiga Pendekatan politis, penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan KDH terpilih ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan. Dan keempat pendekatan bawah-atas (bottom-up) dan atas-bawah (top-down) dimana hasilnya diselaraskan melalui musyawarah nasional, provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan dan desa sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. RKPD Kota Bandung Tahun 2017 merupakan pelaksanaan perencanaan tahun keempat dari RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018. Berkenaan dengan janji walikota dan wakil walikota terpilih, dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 mencatat ada 20 item janji politik yang terbagi atas aspek: Bandung Sehat (3 item), Bandung Resik (4 item), Bandung nyaman (7 item), Bandung sejahtera (6 item). Dari 20 item tersebut yang harus tercapai di tahun 2017 adalah bebas macet. Untuk mewujudkannya, rencana pembangunan untuk di dua tahun terakhir memprioritaskan pada bidang infrastruktur dan transportasi publik. Selain macet masih ada beberapa permasalahan yang harus diselesaikan, diantaranya pembangunan Bandung Technopolis di kawasan Bandung Timur, konsep Smart City yang perlu diterjemahkan bentuk aplikasinya, dan soal pengolahan sampah. Selain itu juga yang masih harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Bandung adalah berkenaan dengan Indeks Daya Beli. Dengan tujuan untuk menjaga konsistensi, keterpaduan, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas seluruh proses perencanaan dan penganggaran, Pemerintah Kota Bandung dalam penyusunan RKPD Tahun 2017, telah menggunakan sistem e-Budgeting. Sistem e-Budgeting tersebut merupakan inovasi Pemerintah Kota Bandung untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, kegiatan dan pagu anggaran yang akan dilaksanakan oleh SKPD benar-benar dihasilkan melalui proses perencanaan yang transparan. Dengan proses perencanaan dan penganggaran yang terpadu, RKPD Kota Bandung Tahun 2017 menjadi lebih transparan dalam proses penyusunan, dapat dipertanggungjawabkan dari sisi akuntabilitas, konsisten dalam menjaga arah kebijakan jangka menengah, sinergis dengan kebijakan Pemerintah Pusat, berkualitas dalam substansi kebijakan, lebih efisien dan efektif dalam pengelolaan RAPBD, serta mencegah kebocoran dan penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya dan anggaran daerah.


1-3

1.2.

DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasasan penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2017 adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

21.

22. 23. 24.

1-4

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Kewenangan Daerah; Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung 2005-2025;


25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah; 26. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031; 27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018. 28. Peraturan Walikota Bandung Nomor 704 Tahun 2016 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Electronic Budgeting.

1.3.

HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RKPD Kota Bandung Tahun 2017 disusun untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keselarasan, keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. RKPD Kota Bandung tahun 2017 merupakan penjabaran taktis rencana pembangunan jangka panjang (RPJPD Tahun 2005-2025) dan jangka menengah Kota Bandung (RPJMD Tahun 2013-2018), sehingga keberadaannya tidak dapat terpisahkan. Penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2017 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2017, serta RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018. Agar RKPD Kota Bandung Tahun 2017 selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat, perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2017. Gambar 1.2 Keterkaitan Dokumen Rencana


1-5

Secara lebih terperinci hubungan antara RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut : a. Hubungan RKPD Kota Bandung dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 RKPD Kota Bandung Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang wajib mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017. Strategi dan kebijakan pembangunan daerah harus sesuai dan bersinergi dengan Rencana Kerja Pemerintah. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan diantaranya adalah agenda prioritas nasional dan dimensi pembangunan. Sembilan agenda prioritas nasional (Nawacita) yang harus diperhatikan dalam penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2017 yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya Membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat indonesia Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik Melakukan revolusi karakter bangsa Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial

Selain 9 agenda prioritas, fokus pembangunan nasional diarahkan pada dimensi pembangunan: a. b. c.

Dimensi pembangunan manusia (revolusi mental, pendidikan, kesehatan, serta perumahan) Dimensi pembangunan sektor unggulan (kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri) Dimensi pemerataan dan kewilayahan (antar kelompok pendapatan, antar wilayah: desa, perbatasan, tertinggal dan perkotaan)

b. Hubungan RKPD Kota Bandung dengan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2017 wajib mengacu pada dokumen RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2017. Proses penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2017 perlu memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat, yaitu: 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

1-6

Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, kualitas, daya saing pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik, kependidikan, dan pengembangan budaya baca serta pembinaan perpustakaan Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, kualitas dan kesejahteraan tenaga kesehatan Peningkatan iklim investasi dan daya saing usaha Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan Peningkatan ketahanan pangan, pengelolaan pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan Peningkatan kapasitas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) dan daya saing industri Peningkatan kualitas destinasi wisata dan pengembangan seni budaya


8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK Peningkatan stabilitas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Peningkatan kesadaran politik dan hukum Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan Pengurangan dan penanganan resiko bencana Penanganan kemiskinan Peningkatan penataan ruang daerah Peningkatan kualitas ketahanan keluarga Peningkatan peran pemuda dan olahraga

c. Hubungan RKPD Kota Bandung dengan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan pembangunan daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD. RKPD Kota Bandung Tahun 2017 merupakan rencana pembangunan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018. Oleh sebab itu, penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2017 memuat prioritas dan sasaran pembangunan, rincian program dan kegiatan, serta target pembangunan tahun ketiga RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018. Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah harus selaras dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah juga harus selaras dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD. Gambar 1.3 Hubungan RKPD Kota Bandung 2017 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Nasional

Regional Jawa Barat

Kota Bandung

RKP Tahun 2017 RKPD ProvinsiJawa BaratTahun 2017

RPJMD Kota Bandung 2013-2018

RTRW Kota Bandung 2011-2031

RKPD Kota Bandung Tahun 2017 Renja SKPD


1-7

d. Hubungan RKPD Kota Bandung dengan RTRW Kota Bandung 2011-2031 Penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2017 berpedoman pada RTRW Kota Bandung, yaitu dengan menyelaraskan pencapaian strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kota. Penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2017 memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031. Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah yang asumsi-asumsinya, meliputi: 1) Struktur ruang dalam susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional; 2) Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan 3) Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu. e. Hubungan RKPD Kota Bandung dengan Renja SKPD Berdasarkan Pasal 130 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, RKPD Kota yang telah ditetapkan dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD Kota. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran serta target kebijakan program dan kegiatan pembangunan dalam RKPD Kota Bandung Tahun 2017. Perumusan Renja SKPD merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan RKPD. Penyempurnaan rancangan Renja SKPD bertujuan untuk mempertajam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang ditetapkan dalam RKPD.

1.4.

SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD KOTA BANDUNG TAHUN 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, telah menentukan sistematika Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2017 sebagai berikut: BAB1

PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan RKPD, hubungan antar dokumen perencanaan,sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan.

BAB2

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Bab ini menjelaskan tentang : (1) Gambaran umum daerah yang meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah; (2) Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD; serta (3) Permasalahan pembangunan daerah.

1-8


BAB3

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Bab ini menguraikan tentang: (1) Arah kebijakan ekonomi daerah, yang meliputi: kondisi ekonomi daerah tahun lalu dan tahun berjalan, kondisi ekonomi daerah tahun 2016 dan prakiraan tahun 2017, kontribusi sektor-sektor dalam PDRB, serta perkembangan indikator makro ekonomi; (2) Tantangan dan prospek perkonomian daerah tahun 2016 dan 2017 yang menerangkan tentang kondisi ekonomi global dan regional, kondisi ekonomi nasional, serta kondisi ekonomi jawa barat; (3) Arah kebijakan keuangan daerah, yang menerangkan proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, serta arah kebijakan keuangan daerah yang menguraikan arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

BAB4

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Bab ini memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

BAB5

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Bab ini menguraikan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Kota Bandung tahun 2017 yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB6

PENUTUP (KAIDAH PELAKSANAAN) Bab ini memuat penutup dan kaidah pelaksanaan dari RKPD Kota Bandung Tahun 2017.

1.5.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung tahun 2017 adalah: 1. Tersusunnya dokumen rencana kerja pemerintah Kota Bandung selama kurun waktu satu tahun yang memadukan penjabaran RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018, Renstra SKPD, dan Rencana Kerja SKPD. 2. Terdokumentasikannya rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang melibatkan partisipasi masyarakat. Tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2017 adalah: 1. Sebagai pedoman/acuan pelaksanaan program dan kegiatan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. 2. Sebagai pedoman/acuan penyusunan KUA-PPAS dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bandung Tahun 2017.


1-9

BAB 2 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1

GAMBARAN UMUM KOTA BANDUNG

Gambaran umum Kota Bandung merupakan deskripsi dari kondisi daerah Kota Bandung yang mencakup: (i) aspek geografi dan demografi; (ii) aspek kesejahteraan; (iii) aspek pelayanan umum; dan (iv) aspek daya saing daerah. 2.1.1

Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1

Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kota Bandung

2.1.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang merupakan tindak lanjut dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, luas wilayah Kota Bandung adalah seluas 16.729,65 Ha. Secara administratif berbatasan dengan beberapa daerah kabupaten/kota lainnya, yaitu : 1. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat; 2. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi; 3. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung; dan 4. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung. Wilayah administrasi Kota Bandung terbagi menjadi 30 kecamatan dan 151 kelurahan, dengan dibantu oleh masyarakat dalam bentuk organisasi masyarakat dalam bentuk organisasi rukun warga sebanyak 1.578 Rukun Warga (RW) dan 9.843 Rukun Tetangga (RT), dengan rincian sebagai berikut : Tabel 2.1 Wilayah Administrasi Kota Bandung No.

Kecamatan

Jumlah Kelurahan

1.

Bandung Kulon

8

Gempolsari, Cigondewah Kaler, Cigondewah Kidul, Cigondewah Rahayu, Caringin, Warungmuncang, Cibuntu, Cijerah

2.

Babakan Ciparay

6

Margasuka, Cirangrang, Margahayu Utara, Babakan Ciparay, Babakan, Sukahaji

3.

Bojongloa Kaler

5

Kopo, Suka Asih, Babakan Asih, Babakan Tarogong, Jamika

4.

Bojongloa Kidul

6

Cibaduyut Kidul, Cibaduyut Wetan, Mekarwangi, Cibaduyut, Kebonlega, Situsaeur

5.

Astanaanyar

6

Karasak, Pelindung Hewan, Nyengseret, Panjunan, Cibadak, Karang Anyar

6.

Regol

7

Ciseureuh, Pasirluyu, Ancol, Cigereleng, Ciateul, Pungkur Balonggede

7.

Lengkong

7

Cijagra, Turangga, Lingkar Selatan, Malabar, Burangrang, Cikawao, Paledang

Nama Kelurahan


2-1

No.

Kecamatan

Jumlah Kelurahan

Nama Kelurahan

8.

Bandung Kidul

4

Wates, Mengger, Batununggal, Kujangsari

9.

Buah Batu

4

Cijawura, Margasari, Sekejati, Jati Sari

10.

Rancasari

4

Darwati, Cipamokolan, Manjahlega, Mekar Jaya

11.

Gedebage

4

Rancabolang, Rancanumpang, Cisaranten Kidul, Cimincrang

12.

Cibiru

4

Pasirbiru, Cipadung, Palasari, Cisurupan

13.

Panyileukan

4

Mekar Mulya, Cipadung Kidul, Cipadung Wetan, Cipadung Kulon

14.

Ujung Berung

5

Pasanggrahan, Pasirjati, Pasirwangi, Cigending, Pasirendah

15.

Cinambo

4

Cisaranten Wetan, Babakan Penghulu, Pakemitan, Sukamulya

16.

Arcamanik

4

Cisaranteun Kulon, Cisaranten Endah

17.

Antapani

4

Antapani Kidul, Antapani Tengah, Antapani Wetan, Antapani Kulon

18.

Mandalajati

4

Jatihandap, Karang Pamulang, Sindang Jaya, Pasir Impun

19.

Kiaracondong

6

Kebonkangkung, Sukapura, Babakansurabaya, Cicaheum

20.

Batununggal

8

Gumuruh, Binong, Kebongedang, Maleer, Cibangkong, Samoja, Kacapiring, Kebonwaru

21.

Sumur Bandung

4

Braga, Kebonpisang, Merdeka, Babakanciamis

22.

Andir

6

Campaka, Maleber, Garuda, Dunguscariang, Ciroyom, Kebon jeruk

23.

Cicendo

6

Arjuna, Pasirkaliki, Pamoyanan, Pajajaran, Husensastranegara, Sukaraja

24.

Bandung Wetan

3

Tamansari, Citarum, Cihapit

25.

Cibeunying Kidul

6

Sukamaju, Cicadas, Cikutra, Padasuka, Pasirlayung, Sukapada

26.

Cibeunying Kaler

4

Cihaurgeulis, Sukaluyu, Neglasari, Cigadung

27.

Coblong

6

Cipaganti, Lebak Siliwangi, Lebak Gede, Sadang Serang, Sekeloa, Dago

28.

Sukajadi

5

Sukawarna, Sukagalih, Sukabungah, Cipedes, Pasteur

29.

Sukasari

4

Sarijadi, Sukarasa, Gegerkalong, Isola

30.

Cidadap

3

Hegarmanah, Ciumbuleuit, Ledeng

Jumlah

151

Cisaranteun

Binaharapan,

Kebonjayanti,

Sukamiskin,

Babakansari,

Sumber: BPS Kota Bandung, 2015

2.1.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis Secara astronomis, Kota Bandung berada pada 107º36’ Bujur Timur dan 6º55’ Lintang Selatan. Secara geografis, Kota Bandung terletak di bagian tengah “Cekungan Bandung” dengan dimensi luas 233.000 Ha. Cekungan ini terletak di lima daerah administrasi kabupaten/kota, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan 5 (lima) Kecamatan yang termasuk Kabupaten Sumedang. 2.1.1.1.3 Kondisi Topografi Kota Bandung terletak pada ketinggian 791 meter di atas permukaan laut (dpl), dengan titik tertinggi di daerah Utara dengan ketinggian 1.050 meter dan titik terendah di sebelah Selatan dengan ketinggian 675 meter di atas permukaan laut. Di wilayah Kota Bandung bagian selatan sampai lajur lintasan kereta api, permukaan tanah relatif datar, sedangkan di wilayah kota bagian utara berbukit-bukit.

2 -2


Secara topografi & morfologi regional, Kota Bandung terletak pada Cekungan Bandung. Cekungan Bandung merupakan suatu cekungan (basin) yang dikelilingi oleh gunung api dengan ketinggian 650 m sampai lebih dari 2.000 meter. Sungai Citarum yang berhulu di gunung Wayang, Kabupaten Bandung (1.700 m dpl) melewati dasar cekungan dan mengalir ke Waduk Saguling dan bermuara di pantai Utara Jawa.Sebagian besar wilayah cekungan Bandung merupakan daerah datar (kemiringan 0 – 8 %), 21 % merupakan daerah landai (kemiringan 8 % – 15%), 20 % bergelombang (kemiringan lereng 15 % - 25 %), 12 % merupakan daerah curam (kemiringan lereng 25 % - 40 %), dan 5 % merupakan daerah sangat curam (kemiringan lereng > 40 %). 2.1.1.1.4 Kondisi Geologi Keadaan geologis di Kota Bandung dan sekitarnya terbentuk pada jaman kwarter dan mempunyai lapisan tanah alluvial hasil letusan Gunung Tangkuban Perahu. Jenis material di bagian utara umumnya merupakan jenis andosol, sedangkan di bagian selatan serta timur terdiri atas sebaran jenis alluvial kelabu dengan bahan endapan liat. Di bagian tengah dan barat tersebar jenis tanah andosol. Secara geologis Kota Bandung berada di Cekungan Bandung yang dikelilingi oleh Gunung Berapi yang masih aktif dan berada di antara 3 (tiga) daerah sumber gempa bumi yang saling melingkup, yaitu (i) sumber gempa bumi Sukabumi-Padalarang-Bandung, (ii) sumber gempa bumi Bogor-Puncak-Cianjur, serta (iii) sumber gempa bumi Garut-Tasikmalaya-Ciamis. Daerah-daerah ini aktif di sepanjang sesar-sesar yang ada, sehingga menimbulkan gempa tektonik yang sewaktu-waktu dapat terjadi. 2.1.1.1.5 Kondisi Hidrologi Wilayah Kota Bandung dilewati oleh 15 sungai sepanjang 265,05 km, yaitu Sungai Cikapundung, Sungai Cipamokolan, Sungai Cidurian, Sungai Cicadas, Sungai Cinambo, Sungai Ciwastra, Sungai Citepus, Sungai Cibedung, Sungai Curug Dog-dog, Sungai Cibaduyut, Sungai Cikahiyangan, Sungai Cibuntu, Sungai Cigondewah, Sungai Cibeureum, dan Sungai Cinanjur. Sungai-sungai tersebut selain dipergunakan sebagai saluran induk dalam pengaliran air hujan, juga oleh sebagian kecil penduduk masih dipergunakan untuk keperluan MCK. Kota Bandung juga termasuk dalam wilayah Daerah Pengaliran Sungai (DPS) Citarum bagian hulu. Secara Nasional, DPS ini sangat penting karena merupakan pemasok utama waduk Saguling dan Cirata yang digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik, pertanian, dan lainnya. Saat ini kondisi sebagian besar sungai di Kota Bandung telah mengalami pencemaran. Regulasi yang tidak tegas terhadap pengelolahan limbah pabrik menjadi salah satu penyebab tercemarnya sungai yang ada. Selain itu, penurunan kualitas sungai disebabkan oleh pembuangan air kotor oleh warga. Sungai Cikapundung merupakan salah satu sungai penting yang membelah Kota Bandung dan saat ini telah banyak kehilangan fungsi ekologisnya. 2.1.1.1.6 Kondisi Klimatologi Iklim asal Kota Bandung dipengaruhi oleh pegunungan di sekitarnya, sehingga cuaca yang terbentuk sejuk dan lembab. Namun beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan suhu, serta musim hujan yang lebih lama dari biasanya. Dalam beberapa tahun terakhir ini, musim hujan dirasakan lebih lama terjadi di Kota Bandung. Curah Hujan Pada tahun 2014, tingkat curah hujan Kota Bandung bervariasi dari 0,6mm sampai dengan 418,7mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan maret dengan 418,7mm, dan curah hujan terendah pada bulan September dengan nilai 0,6mm. Kondisi curah hujan rata-rata Kota Bandung dari tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:


2-3

Tabel 2.2 Rata-Rata Curah Hujan Kota Bandung Tahun 2010-2014 Tahun 2014

Curah Hujan (mm) 198,80

Hari Hujan (hari) 18,8

LPM (%) 60,3

2013

223,45

20

59

2012

209,23

18

61,5

2011

149,06

17,92

61

2010

322,40

23,8

50

Sumber : BPS Kota Bandung, 2015

Suhu Pada Tahun 2014 Kota Bandung tercatat mencapai suhu tertinggi 30,90 C yang terjadi pada bulan Oktober dan suhu terendah 18,30 C pada bulan September. Secara alamiah, Kota Bandung tergolong daerah yang cukup sejuk. Kondisi temperatur rata-rata Kota Bandung dari tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.3 Temperatur Rata-rata Kota Bandung Tahun 2010-2014

2014

Rata-rata 23,4

Temperatur (0C) Maksimum 29,1

Minimum 19,8

2013

23,5

29,0

19,9

2012

23,4

29,3

19,5

2011

23,4

29,2

19,7

2010

23,3

28,4

20,0

Tahun


Adanya dampak perubahan iklim, menjadikan kondisi udara lebih buruk dari keadaan yang semestinya.. Pada kondisi tertentu, polutan di udara membutuhkan adanya suhu yang sesuai dan perputaran angin yang lancar. Polutan dapat terjebak lebih lama di udara lokal, dan membahayakan penduduk kota. Sebaliknya polutan yang sudah terjebak itupun dapat beresiko terurai menjadi materi yang lebih membahayakan penduduk kota dan sekitarnya. Di pusat kota polutan pun lebih banyak di bandingkan dengan wilayah pinggiran. Ruang Terbuka Hijau (RTH) perlu ditingkatkan dalam mengendalikan kualitas udara dan pencemaran udara yang dikarenakan aktivitas penduduk berkontribusi dalam meningkatkan iklim mikro di Kota Bandung. Pada tahun 2014 Ruang Terbuka Hijau seluas 2.030,76 Ha atau sebesar 12,14% dari luas Kota Bandung, meningkat menjadi 12,15% (20.329,78 Ha) pada tahun 2015. Kelembaban Selama tahun 2014, nilai kelembaban tertinggi yang terjadi pada bulan Januari dan Maret dengan nilai 82%. Kelembapan terendah terjadi pada bulan September dengan nilai 64%.Kondisi kelembaban rata-rata Kota Bandung dari tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

2 -4


Tabel 2.4 Kelembaban Kota Bandung Tahun 2010-2014 No 1

Tahun 2014

Rata-rata (%) 77,17

2

2013

77

3

2012

76

4

2011

76

5

2010

84


2.1.1.1.7 Penggunaan Lahan a. Kawasan Budidaya Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di Kota Bandung terdiri dari:     

Kawasan permukiman Kawasan pertanian Kawasan perdagangan dan jasa Kawasan industri Kawasan perkantoran

b. Kawasan Lindung Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung di Kota Bandung terdiri dari:  Kawasan yang memberikan perlindungan  Kawasan pelestarian alam dan cagar kawasan bawahannya budaya  Kawasan perlindungan setempat  Kawasan Eks Industri  Kawasan RTH  Kawasan rawan bencana  Kawasan lindung lainnya. Penggunaan lahan di Kota Bandung didominasi oleh lahan permukiman, meningkat sangat signifikan dari tahun 2013. Pada tahun 2014 sebesar 57,23% (9.601,46 Ha), persentase tersebut terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan pembangunan Kota Bandung, terutama pertumbuhan perumahan di bagian timur dan utara Kota Bandung. Persentase luas lahan pertanian basah di tahun 2014 tercatat hanya sekitar 6,75% berkurang dari tahun sebelumnya. Sedangkan penggunaan lahan untuk perdagangan dan jasa mencapai 2,35% dan penggunaan lahan untuk industri sebesar 5,36% dari total lahan yang ada. 2.1.1.2

Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri dan pergudangan, wisata buatan, ruang terbuka nonhijau, ruang sektor informal, ruang evakuasi bencana, dan kawasan peruntukan lainnya.


2-5

2.1.1.2.1 Pengembangan Kawasan Perumahan Pengembangan perumahan diklasifikasikan menjadi perumahan kepadatan tinggi, kepadatan sedang dan kepadatan rendah. Perumahan dengan kepadatan tinggi berbentuk rumah susun, flat atau apartemen, direncanakan di Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo, Andir, Bandung Kulon, BojongLoa Kidul, Regol, Babakan Ciparay, BojongLoa Kaler, AstanaAnyar, Lengkong, Sumur Bandung, BuahBatu, Batununggal, Kiara Condong, Antapani, dan Cibeunying Kidul. Perumahan kepadatan sedang rata-rata kavling bangunan direncanakan 150 m2, yaitu di Kecamatan Bandung Wetan, Bandung Kidul, Cibeunying Kaler, MandalaJati, Arcamanik, Rancasari, dan Cibiru. Perumahan kepadatan rendah rata-rata kavling bangunan direncanakan 200 m2, yaitu di Kecamatan Cidadap, UjungBerung, Gedebage, Cinambo, dan Panyileukan. Kepadatan perumahan yang direncanakan ini untuk rata-rata perwilayah dan kecamatan dengan pengembangan secara horizontal yang disesuaikan dengan ketersediaan ruang untuk pengembangan perumahan. Selain itu, kebijakan pembangunan perumahan secara vertikal diterapkan untuk perencanaan perumahan dikawasan sekitar inti pusat kota, yang saat ini merupakan kawasan sangat padat yang sebagian besar merupakan slumarea (daerah kumuh) dengan KDB (Koefisien Dasar Bangunan) yang mendekati 80%90%, sementara nilai lahannya sangat strategis dan bernilai ekonomi tinggi. Pada daerah kumuh ini akan dilakukan urbanrenewal dan revitalisasi sehingga tercapai kualitas lingkungan yang baik, baik dengan cara pendekatan land consolidation (konsolidasi lahan) maupun land sharing (sharing lahan). Urban renewal dan redevelopment direncanakan pada beberapa daerah kumuh antara lain di Kelurahan Tamansari, Andir, Braga, Cigondewah, Cicadas dan Kiara Condong diatas tanah milik pemerintah daerah. 2.1.1.2.2 Pengembangan KawasanPerdagangan dan Jasa Berdasarkan RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031, kawasan jasa meliputi kegiatan berikut ini: a. Jasa keuangan,meliputi bank,asuransi,keuangannon bankdan pasar modal; b. jasa pelayanan,meliputi komunikasi,konsultan dan kontraktor; c. jasa profesi,meliputi pengacara,dokter dan psikolog; d. jasa perdagangan,meliputi ekspor-impor dan perdagangan berjangka;dan e. jasa pariwisata,meliputi agen dan biro perjalanan dan penginapan Kawasan jasa direncanakan untuk dikembangkan sebagai berikut: a. pengembangan kegiatan jasa profesional, jasa perdagangan, jasa pariwisata, dan jasa keuangan kewilayah BandungTimur; b . pengembangan kegiatan jasa profesional, jasa perdagangan, jasa pariwisata, dan jasa keuangan di SPK wilayah Bandung Timur, SPK Sadang Serang, dan sisi jalan arteri primer dan arteri sekunder sesuai dengan peruntukannya; dan c. pembatasan konsentrasi perkantoran di wilayah Bandung Barat. Untuk kawasan perdagangan di Kota Bandung terdiri atas pasar tradisional dan pusat perbelanjaan berupa grosir, eceran aglomerasi, dan eceran tunggal/toko. Pengembangan kawasan pasar tradisional akan dilakukan di pusat kegiatan yang akan dijadikan sebagai pusat sekunder. Bentuk pasar ini bisa berupa pasar modern (shoppingmall), ataupun pasar tradisional namun dengan penataan dan pengaturan yang ketat agar terjaga lingkungannya (sebaiknya berupa pasar tertutup/dalam gedung). Rencana pengembangan fasilitas pasar tradisional adalah sebagai berikut: a. peningkatan Pasar Induk Gedebage yang terpadu dengan pengembangan PPK Gedebage. Sejalan dengan rencana pengembangan pusat lelang ternak, maka di Gedebage juga akan dibangun pasar pusat pelelangan ternak. Untuk itu diperlukan perencanaan yang lebih lengkap, mengingat bahwa untuk pasar hewan tentu ada prasarana dan sarana khusus yang harus disiapkan seperti tempat pemeriksaan kesehatan ternak, kandang, pool kendaraan pengangkut,dan lain-lain;

2 -6


b. pembangunan kembali (redevelopment) kawasan Pasar Andir, Pasar Kiaracondong, Pasar Ciroyom, Pasar Ujungberung, dan pasar-pasar khusus lainnya c. pengaturan dan penataan pasar yang masih sesuai dengan peruntukannya dan relokasi pasar lingkungan kelurahan/kecamatan dan sekitarnya yang sudah tidak sesuai lagi peruntukannya di 30 kecamatan d. pengaturan kegiatan perdagangan grosir diJalan Soekarno-Hatta, termasuk Pasar Induk Caringin dan Gedebage. Arahan pengembangan kawasan pusat perbelanjaan adalah sebagai berikut: a. pengendalian pusat belanja di Wilayah Bandung Barat; b. pengembangan pusat belanja ke Wilayah Bandung Timur c. pengendalian perkembangan pusat belanja dan pertokoan yang cenderung linier sepanjang jalan arteri dan kolektor. 2.1.1.2.3 Pengembangan Kawasan Perkantoran Konteks pengembangan kawasan perkantoran yang dimaksud adalah pengembangan kawasan perkantoran pemerintahan. Pengembangan kawasan perkantoran Kota Bandung dilaksanakan dengan mempertahankan perkantoran pemerintah berskala nasional, provinsi dan kota pada lokasi yang sudah berkembang dan mengembangkan perkantoran pemerintahan baru di PPK Gedebage. 2.1.1.2.4 Pengembangan Kawasan Industri dan Pergudangan Rencana pengembangan kawasan industri dan pergudangan adalah sebagai berikut:  Relokasi industri yang tidak ramah lingkungan dan menimbulkan dampak terhadap lalu lintas dan jaringan jalan ke wilayah luar kota secara bertahap;  Mempertahankan industri kecil dan menengah ramah lingkungan yang ada di lingkungan perumahan;  Pengalihfungsian industri yang tidak ramah lingkungan menjadi kegiatan jasa dan perumahan;  Pembatasan kawasan pergudangan di Wilayah Bandung Barat, dan diarahkan untuk dikembangkan ke Wilayah Bandung Timur. Sedangkan pengembangan kawasan industri rumah tangga adalah sebagai berikut:  menetapkan dan mengembangkan kawasan industri rumah tangga yang terdiri atas –sentra kaos Surapati, sentra Tekstil Cigondewah, sentra Boneka Sukamulya, sentra Rajutan Binongjati, sentra Sepatu dan Olahan Kulit Cibaduyut; serta-sentra industri potensial lainnya yang dapat dikembangkan  pengembangan fasilitas kota yang menunjang kegiatan industri rumah tangga;dan  revitalisasi bangunan tua/bersejarah menjadi bagian dari industri rumah tangga. 2.1.1.2.5 Pengembangan Kawasan Wisata Buatan Rencana pengembangan kawasan wisata buatan adalah sebagai berikut:  Mempertahankan kawasan dan bangunan bersejarah;  Pengembangan obyek wisata di Wilayah Bandung Timur;  Mempertahankan obyek wisata pendidikan dan wisata budaya kota;  Pengembangan sarana konferensi ke arah Wilayah Bandung Timur;  Pengendalian dan pembatasan kegiatan hiburan di lokasi sekitar kegiatan peribadatan, pendidikan dan perumahan.


2-7

2.1.1.2.6 Pengembangan Kawasan Ruang Terbuka NonHijau (RTNH) Rencana pengembangan kawasan ruang terbuka non hijau terdiri dari RTNH Publik dan RTNH Privat. RTNH publik meliputi lapangan terbuka nonhijau yang dapat diakses oleh masyarakat secara bebas. RTNH privat adalah plaza milik swasta atau perorangan yang dapat diakses oleh masyarakat sesuai ketentuan yang ditetapkan. 2.1.1.2.7 Pengembangan Ruang Kegiatan Sektor Informal Rencana pengembangan ruang kegiatan sektor informal di Kota Bandung adalah sebagai berikut:  Pembatasan ruang publik yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk kegiatan sektor informal;  Kewajiban dan insentif bagi sektor formal dalam penyediaan ruang paling kurang 10% untuk kegiatan sektor informal;  Pemanfaatan ruang publik untuk kegiatan PKL hanya diperbolehkan pada lokasi dan waktu sesuai dengan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan;dan  Ketentuan lainnya yang harus diatur adalah batas gangguan yang diijinkan, ketentuan ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota, perlindungan terhadap fungsi utama ruang publik, serta keamanan dan keselamatan pengguna ruang publik 2.1.1.2.8 Pengembangan Ruang Evakuasi Bencana Rencana pengembangan ruang evakuasi bencana di Kota Bandung adalah sebagai berikut:  pengembangan ruang evakuasi bencana banjir diarahkan di Taman Tegallega di Kecamatan Regol dan Stadion Utama Sepakbola di Kecamatan Gedebage;  pengembangan ruang evakuasi bencana longsor diarahkan di Taman Gasibu dan Sasana Budaya Ganesha di Kecamatan Bandung Wetan dan Sport Centre Jawa Barat di Kecamatan Arcamanik;  pengembangan taman-taman lingkungan berupa taman skala Rukun Tetangga (RT), taman skala Rukun Warga (RW), lapangan olahraga, atau ruang terbuka publik lainnya menjadi titik atau pos evakuasi skala lingkungan dikawasan perumahan;  pengembangan ruang evakuasi bencana gempa bumi diarahkan pemanfaatan ruang terbuka publik yang cukup besar seperti dialun-alun kota, dilapangan-lapangan olahraga, halaman/gedung sekolah, dan lain-lain sebagai ruang evakuasi skala kota;  pengembangan ruang evakuasi bencana kebakaran diarahkan ditaman-taman lingkungan skala rukun warga dan skala rukun tetangga, lapangan olahraga, atau ruang terbuka publik. 2.1.1.2.9 Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Lainnya Rencana pengembangan kawasan peruntukan lainnya di Kota Bandung terdiri dari, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan pertanian dan pelayanan umum pendidikan, kesehatan dan peribadatan. a. Kawasan Pertahanan dan Keamanan Kondisi eksisting dari kawasan kegiatan militer adalah terkonsentrasi di Kota Bandung bagian Barat, yaitu berada di SWP Cibeunying dan SWP Karees. Pengembangan kawasan kegiatan militer ini direncanakan sebagai berikut:  Mempertahankan perkantoran dan instalasi pertahanan keamanan meliputi Kawasan Pangkalan Angkatan Udara (LANUD) Husein Sastranagara dan Pangkalan Angkatan Laut (LANAL) Bandung;  Pengamanan kawasan perkantoran dan instalasi pertahanan keamanan yangbaru sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pertahanan keamanan. b. Kawasan Pertanian Rencana mempertahankan kawasan pertanian yaitu mempertahankan kawasan pertanian tanaman pangan melalui intensifikasi lahan pertanian di Kecamatan Mandalajati, Ujung Berung dan Cibiru. 2 -8


2.1.1.3

Wilayah Rawan Bencana

Kota Bandung berada di Cekungan Bandung yang dikelilingi oleh gunung berapi yang masih aktif dan berada di antara 3 (tiga) daerah sumber gempa bumi yang saling melingkup, yaitu (i) sumber gempa bumi Sukabumi-Padalarang-Bandung, (ii) sumber gempa bumi Bogor-Puncak-Cianjur, serta (iii) sumber gempa bumi Garut-Tasikmalaya-Ciamis. Daerah-daerah ini aktif di sepanjang sesar-sesar yang ada, sehingga menimbulkan gempa tektonik yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Selain itu, Kota Bandung yang berpenduduk banyak dan padat serta kerapatan bangunan yang cukup tinggi juga berisiko tinggi pada berbagai bencana. Ancaman bencana geologis bagi Kota Bandung sangat besar karena dikelilingi patahan (sesar/fault) dari 3 (tiga) penjuru, setiap sesar menyimpan potensi kegempaan. Di utara Sesar Lembang, di Barat patahan Cimandiri dan di selatan patahan dengan jalur Baleendah dan Ciparay hingga Tanjungsari. Selain itu dasar Cekungan Bandung memiliki tingkat sedimentasi yang tinggi akan memberikan efek yang lebih besar apabila terkena rambat gelombang gempa. Sedimentasi tertinggi terdapat di Kawasan Cibiru, Gedebage, Soekarno-Hatta dan Tol Purbaleunyi. Beberapa wilayah rawan bencana di Kota Bandung yang terindentifikasi antara lain sebagai berikut: 1. Daerah Rawan Banjir, diutara jalan tol Purbaleunyi dan 68 (enampuluh delapan) lokasi; terutama daerah-daerah yang dilewati oleh 5 (lima) aliran sungai yaitu aliran sungai Cipaku, Cikapundung, Cibeunying, Cipamokolan dan Cipadung. 2. Daerah Rawan Bencana Gempa Bumi: Bandung Kulon, Bandung Wetan, Batununggal, Bojongloakaler, Cicendo, Cinambo, Coblong, Kiaracondong, Lengkong, Regol, Sukajadi, Sukasari dan Sumur Bandung. 3. Daerah Rawan Longsor: Cibiru, Mandalajati, Ujungberung, Cibeunying Kaler, Cidadap dan Coblong. 4. Daerah Rawan Kebakaran di permukiman padat diantaranya: Kecamatan Babakan Ciparay dan Cicendo merupakan kecamatan dengan jumlah kejadian yang terbanyak, kemudian disusul kecamatan Astana Anyar, Bandung Kidul, Bandung Wetan, Sukajadi, Bandung Kulon, Batununggal, Bojongloa Kaler, Cibeunying kidul dan Cibiru. 5. Daerah rawan bencana letusan gunung berapi Berikut merupakan rencana penangan kawasan bencana di Kota Bandung. Tabel 2.5 Rencana Penanganan Kawasan Bencana No 1

Rencana penanganan bencanakebakaran

Rencana Penanganan Kawasan Bencana rawan a. pengembangan sistem proteksi kebakaran pada bangunan;dan b. peningkatan cakupan pelayanan penangulangan bencana kebakaran

2

Rencana penanganan bencana gerakan tanah

rawan

a. relokasi bangunan di wilayah rawan bencana longsor b. pengendalian pembangunan di wilayah rawan gerakan tanah

3

Rencana penanganan bencana genangan banjir

rawan

a.rehabilitasi dan penataan saluran drainase jalan; b.peningkatan kapasitas saluran drainase jalan; c. pengendalian terhadap alih fungsi lahan;dan d.peningkatan peresapan air melalui rekayasa teknis

4

Rencana penanganan bencana gempa bumi

rawan

pengendalian pembangunan pada kawasan rawan gempa bumi sesuai dengan tingkat kerentanan bencana.

5

Rencana penanganan rawan bencana letusan gunung berapi

pengendalian pembangunan padakawasan rawan letusan gunung berapi sesuai dengan tingkat kerentanan bencana.


2-9

2.1.1.4

Demografi

Perubahan demografis merupakan salah satu tantangan utama pembangunan daerah saat ini. Salah satu modal pembangunan, selain sumber daya alam, ilmu pengetahuan, dan teknologi adalah jumlah penduduk dan Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan kata lain, penduduk merupakan modal dasar yang sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan. Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (sustainable development), diperlukan komponen penduduk yang berkualitas. Hanya dengan adanya penduduk yang berkualitas, keberadaan potensi sumber daya yang beraneka ragam dapat dimanfaatkan secara tepat, efisien, dan berkesinambungan. Keberadaan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan bermoral adalah jaminan masa depan suatu daerah. Perkembangan jumlah penduduk Kota Bandung selama periode 2013-2015 cukup mengalami peningkatan yang signifikan. Jika pada tahun 2013 jumlah penduduk Kota Bandung berjumlah 2.458.503 jiwa, kemudian mengalami peningkatan menjadi sebanyak 2.470.802 jiwa pada tahun 2014, atau mengalami peningkatan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,50%. Di tahun 2015, jumlah penduduk kembali bertambah menjadi sebesar 2.481.469 jiwa, atau mengalami laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,43%. Jika dilihat dari tren-nya, LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk) Kota Bandung selama 3 tahun terakhir ini cenderung mengalami penurunan secara moderat. Penduduk atau masyarakat merupakan titik sentral dalam pembangunan (people-centered development). Hal tersebut menjadi penting karena peran penduduk sejatinya adalah sebagai subjek dan objek dari pembangunan. Besaran, komposisi, kualitas, dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial, serta kebijakan pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang cepat, namun memiliki kualitas yang rendah, akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan yang semakin terbatas. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan. Selain akibat pertumbuhan penduduk secara alami (fertilitas), adanya migrasi masuk yang lebih besar dari migrasi keluar (migrasi neto positif) inilah yang menyebabkan jumlah penduduk Kota Bandung terus bertambah setiap tahunnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa geliat perkembangan aspek sosial ekonomi Kota Bandung yang terus meningkat hingga saat ini menjadi daya tarik tersendiri bagi penduduk daerah lain untuk mengadu nasib. Ditambah lagi peran Kota Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat yang menjadikan magnet penarik bagi penduduk dari daerah lain untuk datang ke Kota Bandung, baik yang bertujuan untuk menetap ataupun komuter. Penduduk yang semakin besar ini mendorong perubahan tatanan aspek-aspek kehidupan Kota Bandung yang meliputi aspek sosial, ekonomi, spasial, pola demografis, dan sebagainya yang semakin kompleks. Dinamika ini perlu diantisipasi oleh Pemerintah Kota Bandung dalam penyediaan pelayanan publik (public services) secara layak dan menyeluruh bagi masyarakat. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, diketahui bahwa Kota Bandung merupakan kota terpadat ke-3 (tiga) di Indonesia, setelah Jakarta dan Surabaya. Penduduk yang semakin besar ini mendorong perubahan tatanan aspek-aspek kehidupan Kota Bandung yang meliputi aspek sosial, ekonomi, spasial, pola demografis, dan sebagainya yang semakin kompleks.

2 - 10


Tabel 2.6 Jumlah dan Komposisi Penduduk Kota Bandung Tahun 2013-2015 Peningkatan/Penurunan Periode 2014-2015 (%)

Uraian

2013

2014

2015*

Jumlah Penduduk (jiwa) Rata-rata Kepadatan Penduduk (jiwa/km2) Laju Pertumbuhan Penduduk (%)

2.458.503 14.694 0,57

2.470.802 14.768 0,50

2.481.469 14.832 0,43

0,43 0,43 -0,07

a. Jenis Kelamin Pria (orang) Perempuan (orang)

1.242.885 1.215.618

1.248.478 1.222.324

1.253.274 1.228.195

0,38 0,48

b. Angkatan Kerja (orang)

1.176.377

1.192.770

1.192.521

-0,02

Jumlah yang Bekerja (orang)

1.047.235

1.096.799

1.084.989

-1,08

129.142

95.971

107.532

12,05

10,98

8,05

9,02

12,05

Komposisi Penduduk, menurut:

Jumlah pengangguran (orang) Tingkat Pengangguran (%) Sumber: BPS Kota Bandung, 2016

Grafik 2.1 Perkembangan Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Bandung Tahun 2013 – 2015 LPP (%)

Jumlah Penduduk (Jiwa) 0,57

0,6

2.540.000

0,50 0,43

2.520.000

0,5 0,4

2.500.000

2.481.469 2.480.000 2.460.000

0,3

2.470.802 2.458.503

0,2 0,1

2.440.000 2.420.000

0,0

2013

Jumlah Penduduk (jiwa)

2014

2015

Pertumbuhan Penduduk



2 - 11

2.1.1.4.1 Distribusi Jumlah Penduduk Perkembangan jumlah penduduk di Kota Bandung pada Tahun 2013-2014 dapat dilihat dari data berikut: Tabel 2.7 Distribusi Penduduk Per Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2013-2014 Kecamatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Bandung Kulon Babakan Ciparay Bojongloa Kaler Bojongloa Kidul Astanaanyar Regol Lengkong Bandung Kidul Buah Batu Rancasari Gedebage Cibiru Panyileukan Ujung Berung Cinambo Arcamanik Antapani Mandalajati Kiaracondong Batununggal Sumur Bandung Andir Cicendo Bandung Wetan Cibeunying Kidul Cibeunying Kaler Coblong Sukajadi Sukasari Cidadap

Jumlah Penduduk (Jiwa) 2013 2014 142.411 142.697 147.096 147.388 120.405 120.644 85.668 85.992 68.830 68.694 81.467 81.635 71.187 71.333 58.957 59.075 95.108 94.946 76.895 75.144 37.082 35.757 72.016 70.066 40.248 39.169 76.902 75.151 25.231 24.663 69.313 67.999 74.461 74.234 63.578 62.875 131.972 131.566 120.927 120.555 36.579 35.749 97.553 97.278 99.752 99.468 31.124 30.805 107.806 107.727 70.924 70.878 131.530 131.435 108.375 108.045 81.908 81.659 58.672 58.175

Jumlah Total

2.483.977

2.470.802

Kepadatan (Jiwa/Km2) 2013 2014 22.045 22.089 19.744 19.784 39.737 39.817 13.685 13.737 23.817 23.770 18.946 18.985 12.065 12.090 9.729 9.748 11.994 11.973 10.490 10.252 3.870 3.732 11.395 11.086 7.891 7.680 12.015 11.742 6.857 6.702 11.808 11.584 19.647 19.587 9.532 9.427 21.564 21.498 24.042 23.967 10.759 10.514 26.295 26.220 14.541 14.500 9.181 9.087 2.054 20.519 15.761 15.751 17.895 17.882 25.204 25.127 13.063 13.024 9.602 9.521 14.847

15.713


Dapat dipastikan bahwa semakin besar jumlah penduduk tiap tahunnya, maka tantangan Kota Bandung dalam pembangunan ke depan pun menjadi lebih besar pula. Untuk itu diperlukan kebijakan yang tepat sehingga tekanan penduduk yang semakin besar tidak memunculkan konflik sosial, kesenjangan ekonomi, degradasi lingkungan, dan kurangnya dukungan ketersediaan infrastruktur yang layak. Besaran jumlah penduduk tersebut mendiami wilayah seluas 167,31 km 2 (berdasarkan data BPS Kota Bandung), sehingga rata-rata kepadatan penduduk Kota Bandung pada tahun 2015 adalah 14.832 jiwa per km2. Dalam tataran regional Jawa Barat ataupun Nasional, tingkat kepadatan penduduk Kota Bandung merupakan salah satu yang tertinggi jika dibandingkan dengan kab/kota lainnya. Dari grafik berikut terlihat bahwa kepadatan penduduk Kota Bandung terus mengalami kenaikan tiap tahunnya. Peningkatan kepadatan dan aktivitas penduduk ini juga berimplikasi pada makin terbatasnya pemanfaatan lahan di Kota Bandung. 2 - 12


Grafik 2.2 Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kota Bandung Tahun 2013-2015 Kepadatan Penduduk/Km2 14.832

14.850 14.800

14.768

14.750 14.700

14.694

14.650 14.600

2013

2014

2015*

2.1.1.4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin Berdasarkan kategori usia, komposisi penduduk di Kota Bandung didominasi oleh masyarakat usia produktif. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk usia produktif (15-64) pada tahun 2014 yang mencapai 76,51% (dari 2.481.469 jiwa) dari total jumlah penduduk. Kondisi ini merupakan bonus demografi dalam pembangunan kota. Bonus demografi dimaknai dengan keuntungan ekonomi yang disebabkan besarnya jumlah tabungan dari penduduk produktif sehingga dapat memacu investasi dan pertumbuhan ekonomi yang sering disebut dengan jendela kesempatan. Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Kota Bandung Berdasarkan Usia Tahun 2014 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Usia 0–4 5–9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+ Jumlah

Laki-laki 107,497 98,804 90,155 111,943 134,363 120,946 112,928 100,306 91,100 76,996 65,140 52,784 33,736 51,206

Perempuan 103,075 93,323 87,327 114,825 126,340 110,911 105,970 97,635 90,074 78,762 66,638 52,779 32,491 62,174

Jumlah 210,572 192,127 177,482 226,768 260,703 231,857 218,898 197,941 181,174 155,758 131,778 105,563 66,227 113,380

Persentase (%) 8.52 7.78 7.18 9.18 10.55 9.39 8.86 8.01 7.33 6.31 5.33 4.27 2.68 4.59 100


Potensi tersebut harus dioptimalkan oleh Pemerintah Kota melalui peningkatan kualitas dan investasi sumber daya manusia (human capital investement) mulai dari pendidikan, kesehatan, kemampuan komunikasi, keterampilan, serta penguasaan teknologi. Bonus demografi tidak akan memberikan dampak yang signifikan jika Pemerintah minim melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jika, mayoritas penduduk yang berusia produktif memiliki kualitas yang rendah, maka akan memicu gelombang pengangguran massal dan semakin menambah beban daerah.


2 - 13

Grafik 2.3 Komposisi Penduduk Kota Bandung Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013 – 2015 Jumlah Penduduk (Jiwa) 1.260.000 1.250.000

1.253.274 1.248.478 1.242.885

1.240.000

1.228.195

1.230.000 1.220.000

1.222.324 1.215.618

1.210.000 1.200.000 1.190.000

2013 · Pria (orang)

2014 · Perempuan (orang)

2015*


Dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang berjenis kelamin pria lebih banyak dibanding dengan perempuan. Di tahun 2015, jumlah penduduk Kota Bandung yang berjenis kelamin pria adalah sebanyak 1.253.274 jiwa, sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 1.228.195 jiwa. Pertumbuhan penduduk Kota Bandung menurut jenis kelamin relatif seimbang selama periode tahun 2014-2015, dimana peningkatan penduduk pria dan perempuan masing-masing sebesar 0,43%.

2.1.1.4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Angkatan Kerja Jumlah angkatan kerja Kota Bandung mengalami peningkatan sebesar 1,39% selama periode tahun 2013-2014. Pada tahun 2013, angkatan kerja yang berada di Kota Bandung tercatat sebanyak 1.176.377 orang dan meningkat menjadi 1.192.770 orang di tahun 2014. Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka di Kota Bandung di tahun 2013 yang sebesar 10,98%, mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2014 menjadi sebesar 8,05%. Hal ini mengindikasikan bahwa pertambahan angkatan kerja mampu diserap oleh peningkatan jumlah lapangan kerja yang ada. Namun pada tahun 2015, pengangguran terbuka mengalami kenaikan menjadi sebesar 9,02%. Peningkatan tingkat pengangguran terbuka dalam setahun terakhir adalah akibat adanya pemutusan hubungan kerja serta daya serap yang menurun karena peningkatan jumlah angkatan kerja. Kondisi ini juga merupakan implikasi atas faktor eksternal, terutama akibat adanya pelambatan ekonomi secara nasional ataupun global. Faktor utama yang dikaitkan dengan lambatnya pertumbuhan ini adalah penurunan harga-harga komoditas global dan penurunan ekspor . Tingkat pertumbuhan yang lebih lambat ini merupakan tantangan baru dan menegaskan perlunya fokus pada upaya untuk memperkuat daya saing dan produktivitas melalui pekerjaan layak (decent work).

2 - 14


Grafik 2.4 Perkembangan Tenaga Kerja dan Pengangguran Kota Bandung Periode 2014-2015 Jumlah Orang 1.600.000 1.400.000 1.200.000

Tk.Penganggur (%) 10

9,02 8,05

9 8

95.971

107.532

7

1.000.000

6

800.000

5

600.000

4

1.096.799

1.084.989

400.000

3 2

200.000

1

0

0

2014 Jumlah yg Bekerja

Jumlah Pengangguran

2015 Tingkat Pengangguran


2.1.1.4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tingkat pendidikan penduduk mencerminkan kualitas sumberdaya manusia dan potensi kekuatan pembangunan daerah. Menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan, di tahun 2014 penduduk Kota Bandung didominasi oleh mereka yang menamatkan tingkat pendidikan SLTA dan SMK yang mencapai 32,90%, dlikuti oleh kelompok penduduk dengan tingkat pendidikan SD kebawah yakni sekitar 20,91%, SLTP tercatat sebesar 20,20%, selebihnya sekitar 15,77% adalah penduduk yang menamatkan pendidikan tingkat perguruan tinggi. Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Kota Bandung Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2013-2014 No 1 2 3 4 5 6

Uraian Tidak/belum pernah sekolah/tidak/belum tamat SD SD/MI/sederajat SMP/MTs/sederajat SLTA/sederajat SMK/sederajat Perguruan Tinggi Jumlah

2013 288.874 522.186 448.677 867.606 331.160 288.874 2,458,503

2014 252.516 516.645 499.102 812.894 389.645 252.516 2,470,802


2.1.2

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Subbab ini memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat, mencakup (i) kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (ii) kesejahteraan sosial, serta (iii) seni budaya dan olah raga. 2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomimasyarakat merupakan tujuan utama pembangunan. Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap beberapa indikator, yaitu pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, indeks gini, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, indeks ketimpangan Williamson (indeks ketimpangan regional), persentase penduduk diatas garis kemiskinan, dan angka kriminalitas.


2 - 15

2.1.2.1.1 Pertumbuhan PDRB PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan . PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Sementara, PDRB Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula. Nilai dan kontribusi sektoral (lapangan usaha) PDRB Kota Bandung tahun 2012-2014 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.10 PDRB Kota Bandung Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) Tahun 2012─2014 No A B C D E F G H I J K L M,N O P Q R,S,T,U

Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estat Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya PDRB

2012

2013*

Rp (Juta)

%

Rp (Juta)

%

Rp (Juta)

%

173.418

0,1%

180.669

0,1%

180.982

0,1%

-

0,0%

-

0,0%

-

0,0%

28.225.278

23,6%

29.371.304

22,8%

30.755.949

22,1%

131.660

0,1%

138.005

0,1%

142.707

0,1%

232.966

0,2%

247.171

0,2%

260.825

0,2%

10.576.563

8,8%

11.480.053

8,9%

12.260.691

8,8%

34.543.406

28,9%

37.550.557

29,1%

40.412.177

29,1%

8.686.235

7,3%

9.502.248

7,4%

10.315.597

7,4%

5.355.101

4,5%

5.900.297

4,6%

6.552.048

4,7%

10.711.883

9,0%

12.155.505

9,4%

13.947.533

10,0%

6.332.910

5,3%

6.801.284

5,3%

7.320.271

5,3%

1.662.292

1,4%

1.777.795

1,4%

1.880.435

1,4%

850.784

0,7%

940.256

0,7%

1.039.534

0,7%

3.986.088

3,3%

3.985.219

3,1%

4.022.538

2,9%

3.494.789

2,9%

3.760.747

2,9%

4.027.142

2,9%

1.038.193

0,9%

1.149.455

0,9%

1.274.377

0,9%

3.630.685

3,0%

4.048.003

3,1%

4.518.257

3,3%

119.632.251

100,0%

128.988.568

100,0%

138.911.063

100,0%

Sumber: BPS Kota Bandung, 2015. *) Angka sangat sementara ** Angka sangat sementara

2 - 16

2014**


Tabel 2.11 PDRB Kota Bandung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) Tahun 2012─2014 No

Lapangan Usaha

A

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan

B C D E

F G

H I J K L M,N O

P Q R,S,T,U

2012

2013*

2014**

Rp (Juta) 193.987

% 0,1%

Rp (Juta) 219.109

% 0,1%

Rp (Juta) 236.522

% 0,1%

-

0,0%

-

0,0%

-

0,0%

30.575.874

23,2%

33.136.007

21,8%

37.095.553

21,5%

126.565

0,1%

128.446

0,1%

134.553

0,1%

259.174

0,2%

291.785

0,2%

332.944

0,2%

11.809.520

8,9%

13.657.347

9,0%

15.542.878

9,0%

37.466.189

28,4%

43.172.759

28,4%

47.982.312

27,8%

10.096.139

7,6%

12.932.830

8,5%

15.966.908

9,2%

5.823.784

4,4%

6.785.258

4,5%

7.986.461

4,6%

11.601.911

8,8%

13.608.490

9,0%

15.627.204

9,1%

7.228.931

5,5%

8.687.069

5,7%

10.016.161

5,8%

1.743.671

1,3%

1.961.795

1,3%

2.139.832

1,2%

994.813

0,8%

1.153.165

0,8%

1.328.737

0,8%

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan

4.484.025

3,4%

4.781.210

3,2%

5.129.944

3,0%

4.297.600

3,3%

4.890.266

3,2%

5.559.570

3,2%

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya

1.183.806

0,9%

1.421.210

0,9%

1.734.019

1,0%

4.103.550

3,1%

4.945.669

3,3%

5.815.783

3,4%

131.989.539

100,0%

151.772.415

100,0%

172.629.381

100,0%

Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estat Jasa Perusahaan

PDRB Sumber: BPS Kota Bandung, 2015.

*) Angka sangat sementara ** Angka sangat sementara

Bandung saat ini memang telah terkenal sebagai kota jasa yang unggul dalam banyak bidang. Hal ini menjadikan pemerintah daerah menempatkan sektor jasa sebagai faktor utama pengembangan daya saing di kota. Berdasarkan harga berlaku, pada tahun 2012, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor memberikan kontribusi sebesar 28,4% terhadap perekonomian Kota Bandung dan kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar 27,8% di tahun 2014. Industri pengolahan merupakan sektor terbesar kedua yang memberikan kontribusi sebesar 21,5% terhadap perekonomian Kota Bandung berdasarkan harga berlaku di tahun 2014. Namun jika dilihat dari tren-nya, kontribusi sektor industri pengolahan cenderung mengalami penurunan tiap tahunnya, dimana pada tahun 2012 kontribusi sektor ini masih berada di kisaran 23,2%. Kontribusi sektor lainnya yang cukup besar adalah (i) sektor konstruksi, (ii) sektor transportasi dan pergudangan, dan (iii) sektor informasi dan komunikasi, dimana pada tahun 2014 berada di kisaran 9% (berdasarkan harga berlaku).


2 - 17

Grafik 2.5 Kontribusi Jenis Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kota Bandung Tahun 2014 (Atas Dasar Harga Berlaku) 27,8% 21,5%

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Industri Pengolahan

9,2% 9,1% 9,0% 5,8% 4,6% 3,4% 3,2% 3,0% 1,2% 1,0% 0,8% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0%

Transportasi dan Pergudangan Informasi dan Komunikasi Konstruksi Jasa Keuangan dan Asuransi Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Jasa lainnya Jasa Pendidikan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Real Estat Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Perusahaan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pengadaan Listrik dan Gas Pertambangan dan Penggalian

0%

10%

20%

Kontribusi

30%


Dominasi peranan sektor tersier di Kota Bandung juga terlihat dari persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha. Penduduk yang bekerja di jasa dan perdagangan di tahun 2014 telah mencapai 58,1%. Untuk menghadapi persaingan yang semakin kompetitif, pengembangan ekonomi Kota Bandung memerlukan pendekatan yang bersifat terobosan atau revolusioner. Terdapat 4 (empat) aspek yang perlu dikembangkan dalam meningkatkan daya saing kota (city competitiveness), yaitu (i) lembaga (institutions), (ii) kebijakan dan regulasi yang kondusif bagi dunia usaha, (ii) infrastruktur fisik dasar (hard connectivity), dan (iv) modal sosial (soft connectivity). Langkah yang perlu dipersiapkan lebih lanjut oleh kalangan dunia usaha Kota Bandung adalah diberlakukannya ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada 31 Desember tahun 2015. Dengan adanya kesepakatan MEA, maka akan diberlakukannya free trade (pasar bebas) di antara negara-negara ASEAN, sehingga baik barang, jasa, investasi, serta tenaga kerja (skilled labor) bisa bebas masuk ke seluruh negara-negara ASEAN. Dengan MEA 2015, ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan satu kesatuan basis produksi. Hal ini akan mengakibatkan persaingan akan semakin menguat dan memunculkan peluang sekaligus tantangan. Kesiapan Kota Bandung perlu dilakukan di segala bidang secara cermat dan menyeluruh. Edukasi masyarakat tentang peluang MEA, peningkatan daya saing perekonomian daerah, serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja akan menjadi aset berharga untuk meraih keberhasilan MEA. Perkembangan LPE Kota Bandung dengan menggunakan tahun dasar 2000 (metode lama) dari tahun 2010 hingga tahun 2012 mengalami tren kenaikan, namun sedikit mengalami penurunan di tahun 2013. Jika pada tahun 2010 LPE Kota Bandung ada di kisaran 8,45%, di tahun 2013 menjadi sebesar 8,87%. Di sisi lain, LPE dengan menggunakan metode baru (tahun dasar 2010) cukup mengalami fluktuasi. Pada tahun 2011 LPE berada di kisaran 7,91%, meningkat menjadi 8,53% di tahun 2012, namun selanjutnya mengalami penurunan secara berturut-turut menjadi 7,82% dan 7,69% pada tahun 2013 dan 2014. Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akibat pengurangan subsidi yang dilakukan pemerintah di tahun 2013 memberikan dampak pada melambatnya berbagai kategori lapangan usaha ekonomi di Kota Bandung, sehingga pada tahun 2013 secara rata-rata pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Walaupun LPE Kota Bandung masih relatif tinggi, namun kondisi ini menunjukkan sedikit pelambatan. 2 - 18


Pemulihan pertumbuhan ekonomi global yang masih belum sesuai harapan dan perekonomian Indonesia yang masih terus mengalami perlambatan berpengaruh terhadap LPE Kota Bandung. Pemulihan ekonomi dunia diprediksi masih akan berjalan lambat sebagai akibat dari lesunya aktivitas investasi. Kondisi ini adalah imbas dari tingkat konsumsi dunia yang rendah. Lesunya konsumsi dunia merupakan konsekuensi dari tingkat kemakmuran (wealth) dunia yang masih rendah pasca terjadinya krisis keuangan dunia yang terjadi di tahun 2008 yang lalu. Pertumbuhan yang terus berjalan lambat juga disertai dengan menurunnya harga minyak dunia. Grafik 2.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung Tahun 2010–2014 9,5

8,73

Persentase (%)

9,0

8,98

8,87 LPE (Metode Lama)

8,45 8,5

8,53 8,0

LPE (Metode Baru)

7,91

7,82

7,5

7,69

7,0

2010

2011

2012

2013

2014

Sumber: BPS Kota Bandung, 2015.

Selama periode 2011-2014, laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Tingkat Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Bandung relatif lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi makro secara regional Jawa Barat dan nasional. Pada tahun 2013-2014, di tengah masih melemahnya perekonomian global dan domestik, Kota Bandung masih dapat mempertahankan LPE-nya di atas 7,6%. Relatif stabilnya iklim perekonomian Kota Bandung selama ini harus tetap dijaga dan dipelihara oleh semua pemangku kepentingan agar dapat mempertahankan laju pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan pemerataan hasil-hasil pembangunan bagi masyarakat secara lebih luas lagi. Potret perkembangan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Kota Bandung dapat dilihat dari dimensi yang lebih luas lagi. Hal ini dikarenakan tingkat pertumbuhan ekonomi tidak berdiri sendiri dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas, melainkan saling bertautan (berkorelasi) dan berinteraksi dengan aspek dan indikator makro lainnya. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi dan mempengaruhi indikator-indikator pembangunan lainnya. Hal ini berguna untuk dapat melihat kerangka pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat secara lebih komprehensif dan holistik.


2 - 19

Grafik 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung Tahun 2011–2014 dan Perbandingannya dengan Jawa Barat dan Nasional (Metode Tahun Dasar 2010) 8,53

9,0 8,5

7,91

Persentase (%)

8,0

7,82

7,69

7,5 7,0

6,50

6,5

6,17

6,50

6,34

6,03

6,0

5,58

5,5

5,02 5,06

5,0 4,5

2011

Nasional

2012

Jawa Barat

2013

2014

Kota Bandung

Keterangan: LPE Kota Bandung dan Jawa Barat (Sumber: BPS Kota Bandung dan Jawa Barat, 2015) LPE Nasional (Sumber: BPS Pusat, 2015)

Secara umum, indikator makro ekonomi Kota Bandung periode 2010-2014 menunjukkan peningkatan dan pertumbuhan yang cukup signifikan. Hal ini dapat menjadi salah satu indikasi bahwa tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandung menjadi lebih baik jika dibandingkan sebelumnya.

2.1.2.1.2 Laju Inflasi Kota Bandung selama periode 2010-2015 mengalami fluktuasi laju inflasi tiap tahunnya. Pada tahun 2010 tingkat inflasi ada di kisaran 4,53%, pada tahun 2011 tingkat inflasi yang ada mengalami penurunan menjadi hanya sebesar 2,75%. Namun pada tahun 2013, tingkat inflasi Kota Bandung mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 7,97%. Pada tahun 2014, inflasi Kota Bandung sedikit mengalami penurunan menjadi sebesar 7,76% dan terakhir pada tahun 2015, inflasi kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi sebesar 3,93%. Tabel 2.12 Perkembangan Inflasi Tahunan Tingkat Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Periode 2010-2015 No 1 2 3

Cakupan Kota Bandung Prov. Jawa Barat Nasional

2010 4,53 6,62 6,96

2011 2,75 3,10 3,79

Tingkat Inflasi (%) 2012 2013 4,02 7,97 3,86 9,15 4,30 8,38

2014 7,76 7,60 8,36

2015 3,93 2,73 3,35

Sumber: BPS Kota Bandung, BPS Provinsi Jawa Barat, BPS Pusat, dan Bank Indonesia

Tujuan utama pembangunan pada dasarnya adalah untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, yaitu pertumbuhan yang memiliki basis luas dan dapat mengurangi ketidaksetaraan pendapatan. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, maka tujuan pembangunan dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan diharapkan dapat terwujud. Namun secara pararel juga harus didukung dengan adanya pemerataan dan keadilan atas hasil-hasil pembangunan secara luas. Ini berarti bahwa pertumbuhan yang dicapai bersifat inklusif yang dapat menjangkau seluruh wilayah dan masyarakat dengan tetap menjaga keberlanjutan di masa depan. 2 - 20


Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa telah dilakukan perubahan tahun dasar PDRB dari tahun 2000 ke 2010. Hal ini berimplikasi juga terhadap nilai Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung. LPE dengan menggunakan metode lama (tahun dasar 2000) memiliki kecenderungan nilai yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan LPE menggunakan metode baru (tahun dasar 2010). Penurunan inflasi yang terjadi di tahun 2015 terutama disebabkan oleh komoditas yang harganya ditentukan oleh pemerintah (kelompok administered prices), seperti bahan bakar rumah tangga, bensin, maupun tarif listrik (khususnya golongan industri) seiring kebijakan pemerintah merespon perkembangan ekonomi global. Pergerakan harga komoditas kelompok administered prices cenderung menurun seiring penetapan berbagai kebijakan pemerintah berupa penurunan harga, seperti BBM subsidi jenis solar serta BBM non subsidi, seperti Pertamax, Gas Elpiji 12 Kg, dan penurunan TTL golongan industri. Tekanan inflasi dari kelompok inti juga relatif stabil bahkan menurun sebagai dampak dari pergerakan nilai tukar rupiah yang lebih terkendali, maupun dari harga komoditas global yang terus terkoreksi. Namun demikian, tekanan inflasi dari kelompok volatile foods mendekati penghujung tahun 2015 terpantau semakin meningkat. Di Jawa Barat selama dua belas bulan terakhir ini dari tujuh kelompok pengeluaran, yang mengalami inflasi tertinggi, yaitu kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 5,30%, diikuti kelompok bahan makanan sebesar 4,73%, kelompok kesehatan sebesar 4,60%, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 2,53%, kelompok sandang sebesar 2,23% dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 1,50%. sementara kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami deflasi sebesar 1,02%. Grafik 2.8 Inflasi Tahunan Kota Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Periode 2010-2015 10 9

7,97

Persentase (%)

8

7,76

7 6 5

4,53

4

4,02

3,93

2,75

3 2 1 0

2010

2011

2012

Prov. Jawa Barat

2013 Nasional

2014

2015

Kota Bandung

Sumber:BPS Kota Bandung, BPS Jawa Barat, dan BPS Pusat

Jika dibandingkan dengan tingkat inflasi di level nasional dan regional Jawa Barat, besaran inflasi di Kota Bandung pada tahun 2015 memiliki nilai yang lebih tinggi. Selain itu, tingkat inflasi Kota Bandung di tahun 2015 juga relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan 6 kota lainnya di Jawa Barat (Cirebon, Depok, Sukabumi, Bekasi, Bogor, Tasikmalaya).


2 - 21

Grafik 2.9 Inflasi Tahun 2015 Kota di Jawa Barat 4,50

3,93

4,00

3,53

3,35

Persentase (%)

3,50 3,00 2,50 2,00

2,73

2,70 2,20

2,22

Sukabumi

Bekasi

1,87 1,56

1,50 1,00 0,50 Cirebon

Depok

Bogor

Tasikmalaya Bandung

Jawa Barat Nasional

Sumber: BPS dan Bank Indonesia, 2015

2.1.2.1.3 PDRB Per Kapita Indikator lain untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan perkapita. Nilai pendapatan perkapita diperoleh dengan membagi PDRB dengan jumlah penduduk. Selengkapnya, nilai pendapatan perkapita dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.13 PDRB Per Kapita Kota Bandung Tahun 2010-2014 No 1

2

Pendapatan Perkapita Pendapatan Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah) Pendapatan Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (juta rupiah)

2010

2011

2012

2013*

2014**

42,35

47,35

53,99

61,73

69,87

42,35

45,38

48,94

52,47

56,22

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010-2014, *angka sementara, **angka sangat sementara

Pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan secara luas untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Jika pendapatan per kapita (riil) meningkat, dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Perkembangan pendapatan per kapita Kota Bandung menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Jika pada tahun 2010 pendapatan per kapita riil (metode baru) baru mencapai Rp 42,35 juta per orang, pada tahun 2014 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi Rp 56,22 juta per orang atau mengalami pertumbuhan sebesar 32,8%.

2 - 22


Grafik 2.10 Perkembangan Pendapatan per Kapita Kota Bandung Periode 2010-2014 80

56,22

60

69,87 70

61,73 53,99 47,43

50

Rp Juta

42,35

42,35

52,96

40

45,14

39,22

40 34,69

48,94

45,38

Rp Juta

60

50

52,47

30

30

20

13,41

20

15,26

14,14

16,63

10

10 0

0

2010

2011

2012

2013

2014

2010

PDRB per Kapita (Berlaku) (Metode Lama) PDRB per Kapita (Berlaku) (Metode Baru)

2011

2012

2013

2014

PDRB per Kapita (Konstan) (Metode Lama) PDRB per Kapita (Konstan) (Metode Baru)

Sumber: BPS Kota Bandung. 2015

Jika menggunakan harga berlaku (metode baru), pendapatan per kapita Kota Bandung pada tahun 2010 mencapai Rp 42,35 juta per orang, kemudian mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp69,87 juta per orang di tahun 2014 atau mengalami peningkatan sebesar 65%. Jika dibandingkan dengan tingkat nasional, pendapatan per kapita Kota Bandung berada di atas level Provinsi Jawa Barat dan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Bandung relatif lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata regional Jawa Barat dan tingkat nasional. Pada tahun 2010, pendapatan per kapita nasional (atas dasar harga konstan 2010) berada di level Rp28,78 juta per orang dan meningkat di tahun 2014 menjadi sebesar Rp33,98 juta per orang atau meningkat sebesar 18,1%. Sedangkan di wilayah regional Jawa Barat terlihat bahwa pada tahun 2010 pendapatan per kapita Jawa Barat (atas dasar harga konstan 2010) berada di level Rp20,97 juta per orang dan meningkat di tahun 2014 menjadi sebesar Rp24,96 juta per orang atau meningkat sebesar 19%. Terlihat bahwa pendapatan per kapita Kota Bandung lebih dari 2 kali lipat pendapatan per kapita Jawa Barat. Grafik 2.11 Perbandingan Pendapatan Per Kapita Harga Konstan 2010 (Metode Baru) Kota Bandung, Jawa Barat, dan Tingkat Nasional Periode 2010-2014 60

Rp Juta

50

42,35

45,38

40 30

21,98

23,04

56,22

52,47

33,98

32,79

31,48

30,12

28,78 20,97

48,94

24,12

24,96

20 10 0

2010 Sumber:   

2011 Jawa Barat

2012 Nasional

2013

2014 Kota Bandung

PDRB per kapita Kota Bandung (Sumber: BPS Kota Bandung, 2015) PDRB per kapita Jawa Barat (Sumber: BPS Prov. Jawa Barat, 2015) PDB per kapita Nasional (Sumber: BPS Pusat, 2015)


2 - 23

2.1.2.1.4 Indeks Gini Tujuan pembangunan adalah peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Bila peningkatan tidak diiringi dengan pemerataan, maka akan menimbulkan fenomena ketimpangan wilayah. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah Gini Ratio, Indeks Williamson dan Kriteria Bank Dunia. Koefisien Gini (Gini Ratio) merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz. yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi variabel tertentu dengan distribusi Uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna. Semakin besar nilai Indeks Gini, maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi. Indeks Gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi kemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna. Standar penilaian ketimpangan Gini Rasio ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut (Hera Susanti dkk. Indikator-Indikator Makro Ekonomi. LPEM-FEUI. 1995) :  GR < 0,4 dikategorikan sebagai ketimpangan rendah  0,4 0,5 dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi. Grafik 2.12 Perbandingan Gini Ratio Kota Bandung Serta Daerah Disekitarnya dan Jawa Barat 0,45

0,411 0,376

0,4 0,35

0,31 0,283

0,3 0,25

0,296

0,27

0,358 0,293

0,357

0,289

0,296

0,373

0,415

0,358

0,344 0,309

0,285

0,238

0,2 0,15

0,422

0,344

0,373

0,404

0,274

0,272

0,1 0,05 0

2008 Cimahi

2009

2010

2011

Kab Bandung Barat

2012

Kab Bandung

2013 Bandung

Perkembangan gini ratio di Kota Bandung merupakan yang terbesar dibandingkan dengan daerah sekitarnya yang ada di Jawa Barat serta dari Provinsi Jawa Barat itu sendiri. Dari tahun 2010 hingga tahun 2013 angka gini ratio selalu merangkak naik dan bahkan sudah mencapai angka 0,422 pada tahun 2012. Angka gini ratio yang lebih dari 0,5 mengindikasikan bahwa di wilayah tersebut ketimpangan distribusi

2 - 24


pendapatannya tergolong tinggi, sebaliknya jika angka gini ratio kurang dari 0,4 maka dapat mengindikasikan bahwa di wilayah tersebut ketimpangan pendapatannya tergolong rendah. Angka gini ratio dari tahun 2008-2010 di Kota Bandung dapat mengandung arti bahwa ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat di kota tersebut tergolong rendah, akan tetapi angka gini ratio dari tahun 2011-2013 di Kota Bandung dapat memberikan gambaran bahwa ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat di kota tersebut sudah menaik ke level sedang. Ini merupakan suatu peringatan dini terhadap Kota Bandung agar bisa menurunkan angka gini ratio yang sudah mencapai level sedang tersebut, jangan sampai angka tersebut berubah lebih parah menjadi level yang tinggi di tahun-tahun berikutnya. Kota Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat dimana aktivitas ekonomi, pemerintahan, maupun pendidikan semuanya berada di Kota bandung sudah tentu harus bisa menjadi panutan bagi kota dan kabupaten lainnya, terutama yang berada di Propinsi jawa Barat. Pertumbuhan ekonomi yang rata-rata diatas 8 % pertahun tidak bisa mengindikasikan bahwa kesejahteraan di kota tersebut juga tercapai, masih banyak indikator yang harus dipertimbangkan jika kita ingin melihat tingkat kesejahteraan di suatu wilayah. Berikut ini adalah perkembangan laju pertumbuhan ekonomi dan gini ratio di Kota Bandung dari tahun 2008-2013.

2.1.2.1.5 Aspek Kesempatan Kerja Jumlah angkatan kerja Kota Bandung mengalami peningkatan sebesar 1,39% selama periode tahun 2013-2014. Pada tahun 2013, angkatan kerja yang berada di Kota Bandung tercatat sebanyak 1.176.377 orang dan meningkat menjadi 1.192.770 orang di tahun 2014. Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka di Kota Bandung di tahun 2013 yang sebesar 10,98%, mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2014 menjadi sebesar 8,05%. Hal ini mengindikasikan bahwa pertambahan angkatan kerja mampu diserap oleh peningkatan jumlah lapangan kerja yang ada. Namun pada tahun 2015, pengangguran terbuka mengalami kenaikan menjadi sebesar 9,02%. Peningkatan tingkat pengangguran terbuka dalam setahun terakhir adalah akibat adanya pemutusan hubungan kerja serta daya serap yang menurun karena peningkatan jumlah angkatan kerja. Kondisi ini juga merupakan implikasi atas faktor eksternal, terutama akibat adanya pelambatan ekonomi secara nasional ataupun global. Faktor utama yang dikaitkan dengan lambatnya pertumbuhan ini adalah penurunan harga-harga komoditas global dan penurunan ekspor . Tingkat pertumbuhan yang lebih lambat ini merupakan tantangan baru dan menegaskan perlunya fokus pada upaya untuk memperkuat daya saing dan produktivitas melalui pekerjaan layak (decent work). Tingkat pengangguran merupakan fenomena multi-dimensional, terutama fenomena ekonomi dan sekaligus fenomena sosial. Dampak dari tingkat pengangguran akan sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Diharapkan dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Bandung setiap tahunnya ke depan, maka secara simultan dapat memperluas kesempatan kerja, yang pada akhirnya dapat meminimalisasi tingkat pengangguran yang ada. Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan Kota Bandung yang tinggi perlu diupayakan agar mampu menciptakan perubahan dan perbaikan-perbaikan dalam masyarakat, seperti mengurangi kemiskinan, pengangguran, penciptaan lapangan kerja, dan mengurangi kesulitan-kesulitan lain dalam masyarakat.


2 - 25

Grafik 2.13 Perkembangan Tenaga Kerja dan Pengangguran Kota Bandung Periode 2014-2015 Jumlah Orang

Tk.Penganggur (%) 10

9,02

1.600.000

8,05

1.400.000

9 8

1.200.000

95.971

7

107.532

1.000.000

6

800.000

5 4

600.000

1.096.799

1.084.989

400.000

3 2

200.000

1

0

0

2014

2015

Jumlah yg Bekerja

Jumlah Pengangguran

Tingkat Pengangguran

Sumber: BPS Kota Bandung

2.1.2.2

Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap kinerja aspek pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan kesempatan kerja. 2.1.2.2.1 Aspek Pendidikan Analisis kinerja atas aspek pendidikan dilakukan terhadap indikator angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, dan angka partisipasi murni. 2.1.2.2.1.1 Angka Melek Huruf Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Standar UNDP minimal 0% dan maksimal 100%. Pada periode 2010-2014. capaian angka melek huruf Kota Bandung selalu mengalami trend peningkatan. Angka melek huruf di Kota Bandung pada tahun 2014 sebesar 99,63%. meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2010 yang berada di tingkat 99,54%. Tabel 2.14 Angka Melek Huruf Kota Bandung Tahun 2010-2015 No

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

1

Angka Melek Huruf (AMH) (%)

99,54

99,55

99,58

99,62

99,63

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung, 2016

2.1.2.2.1.2 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Standar UNDP adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun. Rata-rata lama sekolah Kota Bandung terus mengalami trend kenaikan dari tahun ke tahun, mulai dari 10.68 tahun pada tahun 2010, menjadi 10.85 tahun pada tahun 2014.

2 - 26


Tabel 2.15 Rata-Rata Lama Sekolah Kota Bandung Tahun 2010-2015 No 1

Uraian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) - tahun

2010

2011

2012

2013

2014

10,68

10,70

10,74

10,81

10,85


2.1.2.2.1.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka partisipasi kasar adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Capaian tingkat APK Kota Bandung pada tahun 2015 untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs melampaui 100%, yaitu 102,01% untuk APK SD/MI dan 103,19% untuk APK SMP/MTs. Sedangkan APK untuk SMA/SMK/MA menunjukkan angka 104,25%. Hal ini didukung oleh adanya penguatan penyelenggaraan program sekolah gratis melalui pendanaan BOS APBN, BOS Provinsi, dan BOS Kota. Tabel 2.16 Angka Partisipasi Kasar Kota Bandung Tahun 2010-2015 No

Angka Partisipasi Kasar (APK)

Satuan

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

SD/MI

%

131.05

131.05

131.05

131.05

109,13

102,01

2

SMP/MTs

%

116.16

116.16

116.16

116.16

108,19

103,19

3

SMA/SMK/MA (khusus Kota Bandung)

%

98.84

98.88

98.92

98.96

99,31

104,25


2.1.2.2.1.4 Angka Partisipasi Murni (APM) Angka partisipasi murni adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Bandung pada tahun 2015 secara umum untuk jenjang pendidikan SD/MI mencapai 102,01% dan SMP/MTS mencapai target 100%. Hanya saja, untuk jenjang pendidikan SMA/MA/MK kondisi APM yang ada, masih dibawah 100 % yaitu sebesar 94,86%. Hal ini menunjukan perlunya dukungan program yang mampu mendorong keberlanjutan pendidikan dari tingkat menengah ke tingkat atas. Tabel 2.17 Angka Partisipasi Murni Kota Bandung Tahun 2010-2015 No

Jenjang Pendidikan

1

SD/MI/Paket A

2

SMP/MTs/Paket B

3

SMA/SMK/MA/Paket C

2010

2011

2012

2013

2014

2015

123,13 %

123,13 %

123,13 %

123.13 %

104,3%

102,01%

100 %

100 %

100 %

100 %

100%

100%

83,39 %

85,79 %

88,19 %

90.59 %

94,04%

94,86%


2.1.2.2.1.5 Angka Pendidikan yang Ditamatkan Angka pendidikan yang ditamatkan (APT)adalah rasio jumlah penduduk yang mencapai jenjang pendidikan tertentu terhadap total jumlah penduduk. Secara umum tingkat kelulusan setiap jenjang pendidikan telah mencapai target yang ditetapkan.


2 - 27

Tabel 2.18 Capaian Kinerja Aspek Pendidikan Kota Bandung Tahun 2010-2015 No

APT

2010

2011

2012

2013

2014

1

SD / MI / Sederajat

22,3%

25,0%

23,7%

21,2%

20,9%

2

SLTP / MTs / Sederajat

20,6%

19,6%

20,1%

18,3%

20,2%

3

SMU / MA / Sederajat

32,3%

32,6%

32,5%

35,3%

32,9%

4

Perguruan Tinggi

14,6%

14,1%

14,3%

13,5%

15,8%


2.1.2.2.2 Aspek Kesehatan Analisis kinerja atas aspek kesehatan dilakukan terhadap indikator angka kematian bayi dan angka usia 2.1.2.2.2.1 Angka Harapan Hidup (AHH) Angka Harapan Hidup merupakan perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak 0 tahun yang akan dicapai oleh sekelompok penduduk. Angka Harapan Hidup pada 2010 sebesar 73,73 dan pada 2014 menjadi 73,84. Hal ini berarti menunjukkan penambahan sebesar 0,11 poin atau terjadi peningkatan sebesar 0,15%. Tabel 2.19 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Bandung No

Uraian

Satuan

2010

2011

2012

2013

2014

1

Angka Harapan Hidup

Tahun

73,73

73,79

73,81

73,83

73,84

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandung, 2015

2.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM 2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Fokus layanan urusan wajib dilakukan melalui analisis kinerja atas indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah yang menjadi pelayanan dasar masyarakat, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan. 2.1.3.1.1Pendidikan Urusan pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan, mengingat melalui sektor pendidikan inilah modal sumber daya manusia berkualitas yang mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan dibentuk. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pendidikan salah satunya dapat dilihat dari indikator berikut:

2 - 28


Angka Putus Sekolah Salah satu indikator yang digunakan dalam menilai berhasil/tidaknya pembangunan di bidang pendidikan adalah angka putus sekolah, yaitu indikator yang mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Data yang tersedia menunjukkan bahwa angka putus sekolah di Kota bandung pada periode 2011 sampai dengan 2015 cukup rendah (< 1 %). Misalnya pada tahun 2015, angka putus sekolah untuk masing-masing jenjang pendidikan diperoleh persentase sebagai berikut, SD/MI sebesar 0,01%, SMP/MTs sebesar 0,01% dan SMA/SMK/MA sebesar 0,2%. Kecilnya angka putus sekolah tersebut diantaranya disebabkan oleh adanya program sekolah gratis, meningkatnya fasilitas pendidikan, kemampuan pendidik, serta peningkatan anggaran pendidikan yang berasal dari daerah maupun pusat. Berikut adalah gambaran lengkap mengenai angka putus sekolah Kota Bandung berdasarkan jenjang pendidikan selama kurun waktu 2011 – 2015. Tabel 2.20 Angka Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Bandung Tahun 2011-2015 No 1 2 3

Jenjang Pendidikan SD/MI: SMP/MTs: SMA/MA/SMK:

2011 0,001% 0,04% 0,20%

2012 0,001% 0,02% 0,10%

2013 0,001% 0,02% 0,05%

2014 0,001% 0,01% 0,02%

2015 0,01% 0,01% 0,2%


Persentase Guru Berpendidikan > S1 Tenaga pendidik/guru mulai jenjang pendidikan PAUD sampai SMA/MA/SMK sebagaimana tertuang dalam pasal 29 ayat 1-6 Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, harus mempunyai kualifikasi pendidikan minimal Diploma IV atau Sarjana (S1). Tabel 2.21 Persentase Guru Berpendidikan > S1 di Kota Bandung Tahun 2011-2015 No 1

Uraian Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

2011 90%

2012 90%

2013 90%

2014 93%

2015 95%


Selain dua indikator tersebut diatas, pelayanan pendidikan dapat dilihat dari tingkat partisipasi sekolah, indeks pendidikan, angka rata-rata lama sekolah, dan penduduk berusia >15 tahun melek huruf. Pada tahun 2015, Angka Partisipasi Sekolah (APS) baik Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni di tiap level pendidikan di Kota Bandung mencapai 100 %. Capaian Indeks Pendidikan Kota Bandung sebesar 90,53%. Capaian angka Rata-rata lama sekolah di Kota Bandung sebesar 11,15 tahun, dan persentase penduduk berusia >15 tahun melek huruf sebesar 99,65%. 2.1.3.1.2 Kesehatan Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Bahkan Untuk mendapatkan penghidupan yang layak di bidang kesehatan, amandemen kedua UUD 1945, Pasal 34 ayat (3) menetapkan: ”Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak”. Di era otonomi daerah amanat amandemen dimaksud, mempunyai makna penting bagi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang layak, tanpa ada diskriminasi sosial, budaya, ekonomi dan politik.


2 - 29

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan dasar dengan fokus pada ibu dan anak yang meliputi: peningkatan status kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak, secara pengalaman empirik dibeberapa tempat dapat dilakukan pada tingkatan Posyandu. Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai. Berikut adalah gambaran lengkap mengenai ketersediaan posyandu selama kurun waktu 2011-2015. Tabel 2.22 Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita di Kota Bandung Tahun 2010-2015 No 1

Uraian Jumlah Posyandu

2011 1.945

2012 1.959

2013 1.959

2014 1.967

2015 1.973


Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk Puskesmas, Poliklinik dan Pustu merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan.Secara lengkap mengenai rasio puskesmas, poliklinik dan pustu terhadap jumlah penduduk di Kota bandung selama kurun waktu 20112015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.23 Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk di Kota Bandung Tahun 2010-2015 No 1

Uraian Rasio Puskesmas per satuan penduduk

2011 0,030

2012 0,030

2013 0,029

2014 0,030

2015 0,029


2.1.3.1.3Pekerjaan Umum Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat sangat berkaitan dengan jaringan jalan yang baik. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, maka semakin baik kondisi infrastruktur jalan, maka semakin baik pula roda perekonomiannya. Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi didasarkan pada besarnya persentase tingkat kerusakan, terbagi ke dalam beberapa tingkatan, yaitu: baik, sedang, rusak sedang, rusak dan rusak berat. Berikut gambaran proporsi panjang jaringan jalan di Kota bandung dalam kondisi baik selama kurun waktu 2011-2015. Tabel 2.24 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Bandung Tahun 2011-2015 No 1

Uraian Proporsi Kondisi Baik (%)

2010 49,22%

2011 57,68%

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung, 2016

2 - 30


2012 64,15%

2013 68,96%

2014 80%

2015 91,22%

2.1.3.1.4 Perumahan Rasio Rumah Layak Huni Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Berikut gambaran rasio rumah layak huni di Kota bandung berdasarkan kondisi selama kurun waktu 2011-2015. Tabel 2.25 Rasio Rumah Layak Huni di Kota Bandung Tahun 2011-2015 No 1

Uraian Rasio Rumah Layak Huni

2011 69,60%

2012 70,69%

2013 71,47%

2014 71,61%

2015 71,74%

Sumber: Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung, 2016

2.1.3.1.5 Penataan Ruang Dalam hal penataan ruang, indikator penilaian difokuskan pada persentase penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dan tertib pemanfaatan ruang.Dalam hal persentase penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, pada tahun 2015 tidak ada target. Tertanganinya jumlah pengaduan, permasalahan, dan pelanggaran yang ditertibkan dan diselesaikan serta pelaksanaan penyegelan bangunan yang melanggar pemanfaatan ruang sebanyak 1.679 laporan dari 2.583 pengaduan, permasalahan adanya pelanggaran yang masuk keDinas Tata Ruang dan Cipta Karya; pertama adalah kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan dan ketaatan untuk memiliki IMB masih kurang, sehingga masih banyak ditemukan pelanggaran tata ruang dan bangunan. Permasalahan kedua adalah insentif petugas pengawasan dan penertiban bangunan masih belum memadai. Formulasi perhitungan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti sebanyak 1.679 laporan dibagi jumlah pengaduan keseluruhan sebanyak 2.583 dikalikan 100%. Adapun dalam hal tertib pemanfaatan ruang, terealisasi 100%. Penyiapan perangkat untuk perwujudan tertib pemanfaatan ruang telah terlaksana pada tahun 2015 dengan telah ditetapkannya Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ) Kota Bandung, sebagai acuan dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang terutama sebagai acuan dalam perizinan. Faktor pendorong pencapaian target adalah komitmen bersama untuk mewujudkan tertib pemanfaatan ruang, melalui penyusunan dan penetapan Perda RDTR dan PZ, serta kegiatan sosialisasi RDTR dan PZ yang telah dilaksanakan pula pada tahun 2015 untuk meningkatkan pemahaman aparat Pemerintah Kota Bandung.

2.1.3.1.6 Perencanaan Pembangunan Ketersediaan Dokumen Perencanaan Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).


2 - 31

Tabel 2.26 Ketersediaan Dokumen Perencanaan di Kota Bandung Tahun 2011-2015 No 1

Uraian Dokumen RPJPD

2011 Ada

2012 Ada

2013 Ada

2014 Ada

2015 Ada

2

Dokuemn RPJMD

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

3

Dokmen RKPD

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

4

Dokumen RTRW

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung, 2016

2.1.3.1.7Perhubungan Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Jumlah arus penumpang umum (bis/kereta api/pesawat udara) yang masuk/keluar daerah Kota bandung selama 1 (satu) tahun, dalam kurun waktu 2011-2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.27 Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Kota Bandung Tahun 2011-2015 No 1

Uraian Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

2011 5.834.592

2012 6.156.085

2013 9.186.378

2014 8.195.919

2015 6.956.581

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandung, 2016

2.1.3.1.8Lingkungan Hidup Persentase Penanganan Sampah Salah satu masalah yang dihadapi kota-kota di Indonesia khususnya di Kota Bandung adalah masalah persampahan. Salah satu masalah persampahan yang cukup rumit dalam penyelesaiannya adalah pengadaan dan pengelolaan fasilitas tempat pembuangan sampah akhir (TPSA) yang layak, baik secara teknis maupun non teknis. Keberadaan TPSA selain dapat menampung timbulan sampah yang dihasilkan juga harus dapat meminimalisasi bahaya yang mungkin timbul akibat penimbunan sampah tersebut. Berikut adalah kondisi penanganan persampahan di Kota Bandung secara lengkap dalam kurun waktu 2011-2015. Tabel 2.28 Persentase Penanganan Sampah di Kota Bandung Tahun 2011-2015 No 1

Uraian Persentase Pananganan Sampah

2011 73%

2012 85%

2013 74%

2014 87,23%

2015 87,41%

Sumber: Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung, 2016

Persentase Penduduk Berakses Air Minum Syarat-syarat air minum menurut KementerianKesehatan adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Walaupun air dari sumber alam dapat diminum oleh manusia, terdapat resiko bahwa air ini telah tercemar oleh bakteri (misalnya Escherichia coli) atau zat-zat berbahaya. Walaupun bakteri dapat dibunuh dengan memasak air hingga 100 °C, banyak zat berbahaya, terutama logam, tidak dapat dihilangkan dengan cara ini.Untuk menghitung persentase penduduk berakses air bersih dapat disusun tabel sebagai berikut

2 - 32


Tabel 2.29 Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kota Bandung Tahun 2011-2015 No 1

Uraian Persentase Penduduk berakses air Minum

2011 72,00%

2012 72,43%

2013 70%

2014 70%

2015 70,65%

Sumber: Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung, 2016

2.1.3.1.9Pertanahan Persentase Luas Lahan Bersertifikat Dalam hal pertanahan, indikator penilaian difokuskan pada persentase konflik pertanahan yang terfasilitasi dan sertifikat tanah milik pemerintah kota.Pada tahun 2015 dari target sebesar 100% dapat terealisasi sebesar 58,33%. Pada tahun 2015 terdapat 12 kasus yang terdaftar, terdiri atas 4 kasus yang dimenangkan oleh Pemerintah Kota Bandung (gugatan perdata tanah akses Jalan Tol Saroja, tanah kantor Kelurahan Braga, tanah eks RPH Setiabudi, dan tanah SMUN 22), 3 kasus yang dimenangkan oleh penggugat (gugatan perdata atas tanah eks TPA Cieunteung, gugatan TUN dalam proses banding atas tanah mata air Cikareo, dan gugatan perdata dalam proses banding atas tanah Jalan Cibadak), serta 5 proses perkara dalam proses pemeriksaan (gugatan perdata atas tanah Puskesmas Dago, tanah kantor Kelurahan Binong dan SDN Binong Jati, tanah kantor Kelurahan Ledeng dan Puskesmas Ledeng, tanah ruang dagang/kios Pasar Balubur, dan gugatan perdata atas hak-hak sewa tanah masyarakat Kawasan Kiaracondong). Tidak tercapainya target (kasus terselesaikan) karena dari 12 kasus yang masuk, 5 kasus masih dalam proses. Sedangkan Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kota dari target sebanyak 150 dokumen, dapat terealisasi sebanyak 71 dokumen. Penyerahan hasil pengadaan tanah tahun 2015 tidak tercapai karena pengadaan tanah tidak terealisasi. 2.1.3.1.10

Kependudukan dan Catatan Sipil

Persentase Jumlah Penduduk yang sudah Terdaftar dalam Catatan Sipil Indikator ini dapat menggambarkan tertib administrasi kependudukan. Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran dan Akte Nikah. Peningkatan/penurunan jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran dan Akte Nikah menggambarkan tingkat kesadaran masyarakat mengenai identitas diri/administrasi kependudukan. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai kepemilikan administrasi kependudukan dengan fokus kepemilikan KTP selama kurun waktu 2011-2015. Tabel 2.30 Persentase Jumlah Penduduk Yang Sudah Terdaftar Dalam Catatan Sipil di Kota Bandung Tahun 2011-2014 No 1

Uraian Persentase Penduduk memiliki KTP

2011 96,75

2012 96,75%

2013 95,5 %

2014 99,05%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, 2015

2.1.3.1.11

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan diperlukan dalam rangka memberdayakan perempuan menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan salah satunya dapatdiukur dari partisipasi angkatan kerja perempuan, baik pada lembaga pemerintah maupun swasta. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai persentase partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Bandung selama kurun waktu 2011-2014.


2 - 33

Tabel 2.31 Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Bandung Tahun 2011-2014 No 1

Uraian Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

2011 54%

2012 43,47%

2013 38,00%

2014 47.97%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, 2015

2.1.3.1.12

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Cakupan Peserta KB Aktif Cakupan peserta KB aktif adalah perbandingan antara jumlah peserta KB aktif dengan Pasangan Usia Subur. Cakupan peserta KB aktif menunjukkan tingkat pemanfaatan kontrasepsi di antara Pasangan Usia Subur. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat diketahui bahwa Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Bandung selama kurun waktu 2011-2015 berada pada kisaran 60%-70%. Selama 5 tahun terakhir, cakupan peserta KB aktif terus mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.32 Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Bandung Tahun 2011-2015 No 1

Uraian Cakupan Peserta KB Aktif

2011 63,01%

2012 63,01%

2013 68,10%

2014 68,75%

2015 70,10%

Sumber: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung, 2016

2.1.3.1.13

Sosial

Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi Menunjukan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di suatu daerah. Adapun jumlah sarana sosial di Kota Bandung dalam kurun waktu 20112015 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.33 Sarana Sosial di Kota Bandung Tahun 2011-2015 No 1

Uraian Jumlah Sarana Sosial

2011 60 buah

2012 60 buah

2013 60 buah

2014 60 buah

2015 60 buah

Sumber: Dinas Sosial Kota Bandung, 2016

2.1.3.1.14

Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei.Pada kelompok umur muda (15-24) tahun, TPAK cenderung rendah, karena pada usia ini mereka lebih banyak masuk kategori bukan angkatan kerja (sekolah). Begitu juga pada kelompok umur tua (diatas 65 tahun), TPAK rendah dikarenakan mereka masuk pada masa purnabakti (pensiun). Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai TPAK di Kota Bandung selama kurun waktu 2011-2015.

2 - 34


Tabel 2.34 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Bandung Tahun 2011-2015 No 1

Uraian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

2011 61,40%

2012 63,14%

2013 63,55%

2014 63,04%

2015 62,52%


Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan. Gambaran tingkat pengangguran terbuka di Kota Bandung selama kurun waktu 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.35 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Bandung Tahun 2011-2015 No 1

Uraian Tingkat Pengangguran Terbuka

2011 10,34%

2012 9,17%

2013 10,98%

2014 8.05%

2015 9.02%


2.1.3.1.15

Koperasi dan Usaha Kecil menengah

Persentase Koperasi Aktif Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, menurunkan kemiskinan dan memperluas lapangan pekerjaan. Semakin banyaknya koperasi yang aktif, maka diharapkan semakin berdayanya ekonomi berbasis kerakyatan, menurunnya kemiskinan dan menurunnya jumlah pengangguran. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai koperasi aktif di Kota Bandung selama kurun waktu 2011-2015. Tabel 2.36 Persentase Koperasi Aktif di Kota Bandung Tahun 2011-2015 No 1

Uraian Persentase Koperasi Aktif

2011 77,44%

2012 78.09%

2013 78,66%

2014 81,76%

2015 83,50%

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung, 2016

Jumlah Usaha Kecil Mikro dan Menengah Binaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan Pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pengertian-pengertian UMKM tersebut adalah : 1. Usaha Mikro Kriteria kelompok Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. 2. Usaha Kecil Kriteria Usaha Kecil Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadibagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besaryang memenuhi kriteria Usaha Kecil.


2 - 35

3. Usaha menengah Kriteria Usaha Menengah Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat diketahui bahwa Jumlah Usaha Kecil Mikro dan menengah di Kota Bandung selama kurun waktu 2011-2015 berada pada kisaran 4400-5200 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.37 Jumlah Usaha Kecil Mikro dan Menengah di Kota Bandung Tahun 2011-2015 No 1

Uraian Jumlah Usaha Kecil Mikro dan Menengah

2011 4425

2012 4531

2013 4581

2014 4336

2015 5251


2.1.3.1.16

Penanaman Modal

Jumlah Proyek Berskala Nasional (PMDN/PMA) Hampir semua kabupaten/kota membutuhkan modal dalam negeri maupun modal asing dalam rangka melaksanakan program/kegiatan pembangunan. Modal dalam negeri maupun modal asing merupakan suatu hal yang semakin penting bagi pelaksanaan pembangunan suatu daerah. Sehingga kehadiran investor nampaknya tidak mungkin dihindari, namun kehadiran investor asing sangat dipengaruhi oleh kondisi internal negara, seperti stabilitas ekonomi, politik, penegakan hukum dan lain sebagainya. Penanaman modal memberikan keuntungan kepada semua pihak, tidak hanya bagi investor saja, tetapi juga bagi perekonomian di tempat modal itu ditanamkan serta bagi negara asal para investor.Kebijakan mengundang investor, terutama investor asing adalah untuk meningkatkan potensi ekspor dan substitusi impor, juga agar terjadi alih teknologi yang dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional Indonesia, khususnya Kota Bandung. Gambaran mengenai jumlah investor PMDN/PMA di Kota Bandung selama kurun waktu 2011-2015 disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.38 Jumlah Investor PMDN/PMA di Kota Bandung Tahun 2011-2015 No 1 2 3

Uraian PMA PMDN Total

2011 35 15 50

2012 48 17 65

2013 40 13 53

2014 51 20 71

2015 142 60 202


Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Semakin banyak nilai realisasi investasi PMDN dan PMA maka semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimililiki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Dan semakin banyak realisasi proyek maka akan semakin menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan.Jumlah realisasi investasi PMDN/PMA di Kota bandung kurun waktu 2011-2015 dibuktikan pada tabel jumlah investasi PMDN/PMA di Kota Bandung berikut ini.

2 - 36


Tabel 2.39 Jumlah Investasi PMDN/PMA (Milyar) di Kota Bandung Tahun 2011-2015 No 1 2 3

Uraian PMA PMDN Total

2011 9.016,3 515,1 9.531,4

2012 624,1 933,1 1.557,2

2013 183,8 1.578,4 1.762,2

2014 190,5 3.420,6 3.611,1

2015 321 4.957 5.278


2.1.3.1.17

Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kebudayaan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja jumlah sarana dan penyelenggaraan seni dan budaya serta jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.Berikut gambaran indikator kinerja kebudayaan di Kota bandung selama kurun waktu 2011-2015. Tabel 2.40 Sarana dan Penyelenggaraan Seni dan Budaya serta Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kota Bandung Tahun 2011-2015 No 1

Uraian Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya

2011 26 buah

2012 26 buah

2013 26 buah

2014 26 buah

2015 26 buah

2

Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

486 kali

154 kali

87 pagelaran

120 pagelaran

146 pagelaran

3

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

15,54%

15,54%

15,54%

15,54%

15,54%

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, 2016

2.1.3.1.18

Kepemudaan dan Olah Raga

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kepemudaan dan olahraga dapat dilihat dari jumlah organisasi pemuda dan jumlah organisasi olahraga. Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Semakin banyak jumlah organisasi pemuda, menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberdayakan pemuda. Sampai dengan tahun 2015, terdapat 834 organisasi kepemudaan/komunitas. Selanjutnya, banyaknya jumlah organisasi olahraga menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakanmasyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang di bidang olahraga. Sampai dengan tahun 2015 ini, belum dilakukan pendataan tentang seberapa banyak jumlah organisasi olahraga yang ada di Kota Bandung.


2 - 37

2.1.3.1.19

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri diantaranya dapat dilihat dari indikator kinerja kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP serta kegiatan pembinaan politik daerah. terkait dengan hal tersebut, berikut gambaran mengenai indikator kinerja kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di Kota Bandung dalam kurun waktu 2011-2015. Tabel 2.41 Indikator Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Kota Bandung Tahun 2011-2015 No 1

Uraian Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

2011

2012

2013

2014

2015

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat, 2016

2.1.3.1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah (Perda). Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Pembangunan kawasan perkotaan tak terlepas dari K3 (ketertiban, kebersihan dan keindahan). Ketertiban berhubungan erat dengan penataan ruang publik, privat dan lainnya. Tingkat urbanisasi dan pertumbuhan kawasan perkotaan yang tinggi menjadi suatu kondisi potensial terhadap ketertiban. Penyalahgunaan ruang publik seperti jalan, trotoar, daerah hijau, daerah resapan dll. Pertumbuhan penduduk, tingkat konsumsi, industrialisasi dan keterbatasan ruang menjadi konsekuensi logis dari perkembangan kota. Di sisi lain hal ini akan berdampak negatif bila kebersihan lingkungan tidak dikelola secara baik. Tingginya produksi sampah di kawasan perkotaan menjadi ancaman serius terhadap kebersihan kawasan perkotaan.Keindahan adalah hasil dari sinergi antara ketertiban dan kebersihan dimana kawasan perkotaan bisa menjadi tempat yang tertata dan terkelola secara baik. Setiap pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan di Kabupaten/Kota harus ditindak sesuai dengan peraturan daerah yang ada. Hal ini bertujuan untuk memelihara ketertiban, ketentraman, dan keindahan di Kabupaten/Kota. Menjadi tugas Polisi Pamong Praja sebagai aparatur daerah untuk melaksanakan tugas penegakan Perda, termasuk Perda tentang ketertiban, ketentraman, dan keindahan. Tabel 2.42 Penyelesaian Penegakan Perda di Kota Bandung Tahun 2011-2015 No 1

Uraian Persentase Penyelesaian Penegakan Perda

2011 100%

2012 100%

2013 100%

2014 100%

2015 111,98%

Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, 2015

Dari target sebesar 75% dapat terealisasi sebesar 83,99%. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam melaksanakan penyelesaian penegakan Perda mampu melebihi target kinerja sebesar 111,98%. Hal ini terjadi dikarenakan pada tahun 2015 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung mampu menyelesaikan penindakan sebanyak 3.806 orang pelanggar dari sejumlah laporan yang masuk sebesar 4.531 laporan.

2 - 38


Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran Untuk memberikan proteksi terhadap bencana kebakaran, menurut Kepmeneg PU No. 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Kebakaran Perkotaan, suatu kotaperlu membentuk WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran. Jumlah minimal WMK untuk suatu daerah tergantung luas daerah tersebut, dengan minimal satu WMK.Manajemen Penanggulangan Kebakaran adalah upaya proteksi kebakaran suatu daerah yang akan dipenuhi dengan adanya instansi kebakaran sebagai suatu public service dalam suatu WMK. Respon time (waktu tanggap) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Pada tahun 2015 dari target < 18 menit dapat terealisasi 14,20 menit. Kesadaran masyarakat/khususnya pengguna jalan meningkat dalam memberikan akses yang seluas-luasnya di ruas jalan tertentu ketika terjadi TK 65 (kejadian kebakaran) maupun ketika tiba di lokasi kebakaran. Untuk mencapai SRT < 15 menit, perlu didukung oleh penyediaan SDM, sarana prasarana (mobil pemadam kebakaran dan motor unit reaksi cepat), pos kewilayahan, hydrant, dan peran serta masyarakat/satwankar.

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka dari itu pemerintah perlu terus berupaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima layanan. Kepuasan penerima layanan dapat dicapai apabila penerima layanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan atau diharapkan. Berkaitan hal tersebut di atas, maka perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur di dalam menilai tingkat kualitas pelayanan yang diselenggarakan pemerintah. Di samping itu data IKM dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih memerlukan perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Dalam kurun waktu 2011-2015, Pemerintah Kota Bandung senantiasa telah menyusun indeks kepuasan masyarakat.

2.1.3.1.21

Ketahanan Pangan

Ketersediaan Pangan Utama Ketahanan pangan merupakan agenda penting di dalam pembangunan ekonomi. Kejadian rawan pangan menjadi masalah yang sangat sensitif dalam dinamika kehidupan sosial politik. Oleh sebab itu, menjadi sangat penting untuk mampu mewujudkan ketahanan pangan, khususnya di Kota Bandung. Ketersediaan pangan utama Kota Bandung selama kurun waktu 2011-2015 mengalami penurunan, hal ini disebabkan salah satunya oleh peningkatan jumlah penduduk.Secara lebih lengkap mengenai ketersediaan pangan utama Kota Bandung selama kurun waktu 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.43 Ketersediaan Pangan Utama di Kota Bandung Tahun 2011-2015 No 1

Uraian Ketersediaan Pangan Utama

2011 119,92 kg/kapita/thn





Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung, 2016


2 - 39

2.1.3.1.22

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

PKK Aktif Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah serta pengelolaanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Semakin besar rata-rata jumlah kelompok binaan PKK maka dapat menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui PKK, juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui PKK. Adapun perkembangan PKK Kota Bandung dalam kurun waktu 2011-2015 dapat terlihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.44 PKK Aktif di Kota Bandung Tahun 2011-2015 No 1

Uraian Persentase PKK Aktif

2011 86%

2012 100%

2013 100%

2014 100%

2015 100%

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat, 2016

Posyandu Aktif Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Tujuan penyelenggaraan Posyandu: 1. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu Hamil, melahirkan dan nifas). 2. Membudayakan NKKBS. 3. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera. 4. Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera. Adapun perkembangan Posyandu Kota Bandung dalam kurun waktu 2011-2015 dapat terlihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.45 Posyandu Aktif di Kota Bandung Tahun 2011-2015 No 1

Uraian Persentase Posyandu Aktif

2011 10%

2012 100%


2 - 40


2013 100%

2014 100%

2015 100%

2.1.3.1.23

Statistik

Dokumen Statistik (Buku Kota Dalam Angka dan Buku PDRB Kota) Instrumen analisis sebagai bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan penentuan/perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah adalah data/informasi statistik (dokumen statistik). Ketersediaan dokumen statistik memudahkan pemerintah dalam mendapatkan data potensi daerah secara umum sebagai bahan evaluasi atas kinerja/pelaksanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Dokumen Statistik sebagaimana dimaksud di atas adalah antara lain buku kota dalam angka dan buku PDRB Kota. Berikut adalah ketersediaan dokumen statistik di Kota bandung selama kurun waktu 2011-2015. Tabel 2.46 Dokumen Statistik di Kota Bandung Tahun 2011-2015 No 1 2

Uraian Buku Bandung Dalam Angka Buku PDRB Kota Bandung

2011 Ada

2012 Ada

2013 Ada

2014 Ada

2015 Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada


2.1.3.1.24

Kearsipan

Pengelolaan Arsip secara Baku Kearsipan (filing) adalah sesuatu proses pengaturan dan penyimpanan bahan-bahan secara sistematis sehingga bahan-bahan secara sistematis sehingga bahan-bahan tersebut dengan cepat dicari atau diketahui tempatnya setiap kali diperlukan. Pengertian arsip menurut Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam pelaksanaan penyimpanan arsip, pada pokoknya dikenal 4 (empat) macam sistem penyimpanan arsip yaitu : 1. Penyimpanan arsip menurut abjad 2. Penyimpanan menurut wilayah 3. Penyimpanan menurut nomor 4. Penyimpanan menurut tanggal Dalam hal pengelolaan arsip secara baku ini, baru sebagian kecil SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang melaksanakannya. Sampai tahun 2014 hanya 11% dari seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku. Penerapan pengelolaan arsip secara baku di Kota Bandung dalam kurun waktu 2010-2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.47 Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kota Bandung Tahun 2011-2015 No 1

Uraian Pengelolaan Arsip secara Baku

2011 7.69%

2012 7,69%

2013 11%

2014 11%

2015 58,23%

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung, 2016


2 - 41

Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Mengelola arsip adalah mengelola informasi, yang mana pengetahuan menyeluruh mengenai arsip, baik dari segi fisik, struktur, content maupun context-nya menjadi sangat diperlukan. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten, mampu, dan terampil mengelola arsip dengan baik. terkait dengan hal ini, Pasal 7 dan 30 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menegaskan perlunya pengembangan sumber daya manusia melalui upaya pengembangan kompetensi dan keprofesionalan arsiparis melalui penyelenggaraan, pengaturan, serta pengawasan pendidikan dan pelatihan kearsipan. Selama kurun waktu 2011-2015 Pemerintah Kota Bandung senantiasa konsisten melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan SDM pengelola kearsipan. Tabel 2.48 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Kota Bandung Tahun 2011-2015 No 1

Uraian Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

2011 1 Kegiatan

2012 2 Kegiatan

2013 1 Kegiatan

2014 1 Kegiatan

2015 3 pameran & 1 kegiatan


2.1.3.1.25

Komunikasi dan Informatika

Sarana/Prasarana Komunikasi dan Informatika Sarana/prasarana komunikasi dan informatika saat ini telah berkembang dengan pesat dan telah merevolusi cara hidup manusia, baik cara berkomunikasi, cara belajar, cara bekerja, cara berbisnis dan lain sebagainya. Dengan teknologi komunikasi dan informasi segala aktivitas manusia dapat dilakukan melalui cara baru, inovatif, instan, transparan, akurat, tepat waktu, dan efektif. Selain itu, semua proses pelaksanaaan kegiatan serta konten dapat ditransformasikan dari fisik dan statis menjadi digital, mobile, virtual serta personal, dengan demikian kecepatan kinerja akan meningkat. Teknologi informasi dapat digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.Gambaran mengenai sarana/prasarana komunikasi dan informatika yang tersedia di Kota bandung selama kurun waktu 20112015 dapat terlihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.49 Sarana/Prasarana Komunikasi dan Informatika di Kota Bandung Tahun 2011-2015 No 1

Uraian Website Milik Pemerintah Kota Bandung

2011 ada

2012 ada

2013 ada

2014 Ada

2015 Ada

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, 2016

2.1.3.1.26

Perpustakaan

Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun Indikator efektivitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah dapat dilihat dari banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan. Banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan dapat menggambarkan tingginya budaya baca di daerah. pada tahun 2015 jumlah pengunjung perpustakaan daerah Kota Bandung tercatat sebanyak 0,69%, jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

2 - 42


Tabel 2.50 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kota Bandung Tahun 2011-2015 No 1

Uraian Jumlah pengunjung Perpustakaan per Tahun

2011 0,07%

2012 0,20%

2013 0,25%

2014 0,33%

2015 0,69%


Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah Banyaknya koleksi buku yang tersedia pada perpustakaan dapat menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakan. Selain itu juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan. Secara terperinci mengenai koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah selama kurun waktu 2011-2015 dapat terlihat pada tabel berikut. Tabel 2.51 Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kota Bandung Tahun 2011-2015 No 1

Uraian Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

2011 33,20%

2012 33,3%

2013 37%

2014 40%

2015 40%


2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan 2.1.3.1.1Pertanian Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Produktivitas tanaman pangan adalah kemampuan suatu tanah untuk menghasilkan tanaman pangan yang sedang diusahakan dengan sistem pengelolaan tertentu, termasuk didalamnya proses produksi. Walaupun Kota Bandung bukan merupakan daerah sentra produksi pertanian akan tetapi masih berpotensi untuk menghasilkan produk pertanian seperti padi dan palawija. Dari data di lapangan, diketahui bahwa sentra produksi padi di Kota Bandung adalah Kecamatan Ujung Berung, Rancasari, Cibiru, Cinambo, Gedebage, Buah Batu, dan Arcamanik. Produktivitas tanaman padi pada tahun 2015 sebanyak 6,505 ton/ha, mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Tabel 2.52 Produktivitas Padi Per Hektar Kota Bandung Tahun 2011-2015 No 1

Uraian Produktivitas padi per hektar (ton/ha)

2011 6,1 ton/ha

2012 6,202

2013 6,295

2014 6,503

2015 6,505


Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Mengingat Kota Bandung bukan merupakan daerah sentra produksi pertanian, kehutanan, dan perikanan, maka kontribusi sektor tersebut terhadap pencapaian PDRB Kota Bandung pun nilainya cukup kecil, hanya berada pada kisaran 0,13%.Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Bandung dalam kurun waktu 2011-2015.


2 - 43

Tabel 2.53 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kota Bandung Tahun 2011-2015 No 1

Uraian Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB

2011 0,16%

2012 0,15%

2013 0,14%

2014 0,14%

2015 0,13%


2.1.3.2.1Pariwisata Kunjungan Wisata Jumlah kunjungan wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara ke Kota Bandung semakin mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan antara lain oleh semakin meningkatnya infrastruktur kota dan peningkatan promosi pariwisata. Jumlah wisawatan yang datang ke Kota Bandung dalam kurun waktu 2011-2015. Tabel 2.54 Jumlah Kunjungan Wisata Kota Bandung Tahun 2011-2015 No 1

Uraian Jumlah Kunjungan wisata (orang)

2011 4.076.072

2012 3.513.705

2013 3.726.447

2014 5.807.564

2015 6.061.094

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, 2016

2.1.3.2.2Kelautan dan Perikanan Produksi Perikanan Sektor perikanan di Kota Bandung, terbagi ke dalam dua jenis, yaitu perikanan air tawar dan budidaya ikan hias. Keterbatasan lahan dan lingkungan padat penduduk menjadi hambatan dalam pengembangan perikanan ikan tawar, sehingga jenis perikanan ini hanya dilakukan dalam skala kecil. Namun demikian, produksi ikan konsumsi masih cukup besar bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2015, produksi ikan konsumsi mencapai 101% dari target yang ditetapakan sebesar 2.600 ton. Tabel 2.55 Produksi Perikanan Kota Bandung Tahun 2011-2015 No 1

Uraian Produksi Perikanan

2011 109%

2012 103,91%

2013 103%

2014 106,3%

2015 101%


2.1.3.2.3Perdagangan Ekspor Bersih Perdagangan Nilai ekspor perdagangan Kota Bandung didapat sebesar US$ 635 juta, dihitung berdasarkan atas penerbitan surat keterangan asal komoditi yang merupakan rekomendasi yang menyatakan barang tersebut diproduksi di Bandung. Berikut gambaran mengenai ekspor bersih perdagangan Kota Bandung selama kurun waktu 2011-2015 Tabel 2.56 Ekspor Bersih Perdagangan Kota Bandung Tahun 2011-2015 No 1

Uraian Ekspor bersih perdagangan ($ juta)

2011 653,6

2012 669,2


2 - 44


2013 601,5

2014 603

2015 635

2.1.4

ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiflier effect bagi peningkatan daya saing daerah. Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikatorpengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi nonpangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga Per Kapita (Angka Konsumsi RT Per Kapita) Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya. Komponen tertinggi penyumbang PDRB menurut penggunaan pada tahun 2012 adalah komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, yang menyumbang sekitar 60,57% terhadap total PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa ditinjau dari sisi pengeluaran, perekonomian Kota Bandung sebagian besar digunakan untuk konsumsi rumah tangga. Tabel 2.57 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bandung Periode 2009-2012 (Rp Milyar) Kelompok Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga  Makanan  Non Makanan Produk Domestik Regional Bruto

2009*) 43.136,26 18.081,11 25.055,14 70.281,16

Tahun 2010*) 2011*) 50.374,67 58.363,29 21.085,55 25.224,68 29.289,12 33.138,61 82.002,18 95.612,86

2012**) 67.306,69 28.068,96 39.237,73 111.121,55

Sumber: BPS Kota Bandung, PDRB Menurut Penggunaan Kota Bandun Tahun 2009-2015 *) Angka Perbaikan, **) Angka Sementara

Tabel 2.58 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Atas Dasar Harga Konstan Kota Bandung Periode 2009-2012 (Rp Milyar) Kelompok Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga  Makanan  Non Makanan Produk Domestik Regional Bruto

2009*) 19.303,12 8.215,33 11.087,79 29.228,27

Tahun 2010*) 2011*) 20.995,85 22.988,97 8.736,11 9.400,39 12.259,73 13.588,58 31.697,28 34.463,63

2012**) 24.901,53 9.697,99 15.203,54 37.558,32

Sumber: BPS Kota Bandung, PDRB Menurut Penggunaan Kota Bandung Tahun 2009-2013 *) Angka Perbaikan, **) Angka Sementara

Secara total pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki kecenderungan yang meningkat setiap tahunnya seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan tingkat perekonomian di Kota Bandung.


2 - 45

Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita (Persentase Konsumsi RT untuk Non Pangan) Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita dibuat untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga di luar pangan. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dapat dicari dengan menghitung persentase konsumsi RT untuk non pangan, yaitu proporsi total pengeluaran rumah tangga untuk non pangan terhadap total pengeluaran. Sejak tahun 2009 konsumsi non makanan memiliki proporsi yang lebih besar daripada konsumsi makanan. Pada tahun 2009, konsumsi non makanan mencapai Rp 25.055,14 milyar dan meningkat menjadi Rp 39.237,73 milyar pada tahun 2012 (atas dasar harga berlaku). Komposisi pengeluaran non makanan yang makin besar menjadi indikasi bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan. Tabel 2.59 Kontribusi Kelompok Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kota Bandung Periode 2010-2013 (%) Kelompok Pengeluaran

Tahun 2011 2012 41,85 43,29 58,15 56,71 100,00 100,00

2010 41,91 58,09 100,00

 Makanan  Non Makanan TOTAL Atas Dasar Harga Konstan  Makanan  Non Makanan TOTAL

42,56 57,44 100,00

41,61 58,39 100,00

40,89 59,11 100,00

2013 41,70 58.30 100,00 38,94 61,06 100,00

Sumber: BPS Kota Bandung, PDRB Menurut Penggunaan Kota Bandung Tahun 2009-2014 (olahan)

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (availability) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan. Tabel 2.60 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kota Bandung Tahun 2011-2014 URAIAN Panjang jalan (km) Jumlah kendaraan (kend) Rasio (kend/km)

2011

2012

2013

2014

1185,38

1236,48

1236,48

1236,48

1.320.749

1.352.089

1.443.217

1.539.409

1114,20

1093,50

1167,20

1244,99

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandung, 2016

2 - 46


2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi Angka Kriminalitas Angka kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.Keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu aspek strategis yang perlu dijaga untuk mewujudkan stabilitas suatu daerah yang berimbas pada Iklim investasi. Tabel 2.61 Angka Kriminalitas Kota Bandung Tahun 2013-2014 Jenis Kejadian 1. Pencurian Kendaraan Roda 2 2. Pencurian Kendaraan Roda 4 3. Pencurian dengan Pemberatan 4. Pencurian Dengan Kekerasan 5. Pencurian Biasa 6. Penganiayaan Ringan 7. Penganiayan Berat 8. Penipuan 9. Penggelapan 10. Pemerasan/Ancaman Keras 11. Pengrusakan 12. Kebakaran 13. Pembunuhan 14. Pemerkosaan 15. Perzinahan 16. Penculikan 17. Narkotika 18. Pemalsuan Mata Uang 19. Pemalsuan Surat 20. Pemalsuan Merk 21. Sumpah Palsu 22. Perjudian 23. Penghinaan 24. Cemar Nama Baik 25. Penadahan 26. Korupsi 27. Senpi, Handak, Sajam 28. Lain-lain Kriminalitas Jumlah / Total Sumber: BPS Kota Bandung, 2015

2013

2014

960 144 574 370 184 203 96 748 251 36 49 12 4 14 9 6 151 2 41 9 8 32 5 8 2 1 17 639 4575

1152 143 654 312 223 182 141 877 224 23 32 1 4 11 11 1 198 5 32 5 2 18 8 6 2 0 11 611 4889

Berdasarkan tabel di atas, pada periode tahun 2013-2014 angka kriminalitas di Kota Bandung cenderung meningkat.


2 - 47

Jumlah dan Macam Pajak Dan Retribusi Daerah Instrumen utama dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak (taxing power) dan transfer ke daerah. Dalam hal ini, kebijakan taxing power kepada daerah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut, pajak daerah yang dapat dipungut oleh daerah adalah 16 jenis, meliputi 5 jenis yang dapat dipungut provinsi dan kab/kota sebanyak 11 jenis. Jenis pajak daerah yang menjadi pendapatan asli daerah, meliputi: a) pajak hotel; b) pajak restoran; c) pajak hiburan; d) pajak reklame; e) pajak penerangan jalan; f) pajak parkir; g) Pajak Bumi Bangunan (PBB); h) Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan i) pajak air tanah. Tabel 2.62 Perincian Pendapatan Pajak Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015 (Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI) No

Uraian

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Parkir Pajak Air Bawah Tanah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Jumlah

Tahun Anggaran 2015 Target Pendapatan Realisasi Pendapatan (Rp) (Rp) 260.000.000.000,00 215.285.361.236,00 170.000.000.000,00 181.868.358.705,00 60.000.000.000,00 50.449.101.884,00 15.000.000.000,00 18.107.052.336,00 180.000.000.000,00 178.144.137.262,00 30.000.000.000,00 20.234.816.571,00 32.850.000.000,00 30.260.440.425,00 422.000.000.000,00 399.912.248.339,00

% 82.80 106.98 84.08 120.71 98.97 67.45 92.12 94.77

428.150.000.000,00

399.885.860.295,00

93.40

1.598.000.000.000,00

1.494.147.377.053,00

93.50

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2015

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa pajak hotel realisasinya tidak mencapai target, (82.80%) dari yang telah ditetapkan pada tahun 2015. Sedangkan realisasi pajak restoran melampaui target pada tahun 2015. Hal ini sejalan dengan penambahan jumlah restoran dan rumah makan baru, serta penerapan pajak restoran atas jasa boga/catering sebagai pengganti pajak pertambahan nilai yang dimulai tahun 2012. Grafik 2.14 Kontribusi Tiap Komponen Pendapatan Pajak Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015 (%) Pajak Air Tanah 2,0% BPHTB 26,8%

Pajak Restoran 12,2%

Pajak Hotel 14,4%

PBB 26,8%

Pajak Hiburan 3,4% Pajak Reklame 1,2% Pajak Pajak Parkir Penerangan 1,4% Jalan 11,9%


2 - 48


Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa komponen pajak daerah yang memberikan kontribusi terbesar diperoleh dari BPHTB dan PBB yang mencapai 26,8%. Kontribusi terbesar kedua berasal dari pajak hotel yang mencapai 14,4%, kemudian diikuti oleh pajak hiburan sebesar 3,4%. Hal ini menunjukkan efektifnya pelimpahan kewenangan BPHTB dan PBB yang diserahkan kepada pemerintah daerah. Selain itu juga menunjukkan semakin dominannya peran sektor jasa dan perdagangan di Kota Bandung. Sektor pariwisata yang terus menunjukkan akselerasinya di Kota Bandung sangat mendorong penerimaaan pajak daerah. Retribusi Daerah Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi memiliki dua prinsip yaitu sebagai sumber pendapatan (budgetary) dan sebagai pengatur (regulatory). Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Jenis retribusi daerah yang menjadi bagian PAD Kota Bandung, meliputi: a) retribusi pelayanan kesehatan; b) retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat; c) retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum; d) retribusi pengujian kendaraan bermotor; e) retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran; f) retribusi bidang perhubungan; g) retribusi rumah potong hewan; h) retribusi tempat rekreasi dan olah raga; i) retribusi izin mendirikan bangunan; j) retribusi izin gangguan/keramaian; dan k) retribusi ijin trayek. Adapun rincian pendapatan dari retribusi daerah pada tahun anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.63 Perincian Penerimaan Retribusi Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015 (Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI) No 1 2 3 4

5

6 7

Uraian Retribusi Pelayanan Kesehatan – Puskesmas Retribusi Pelayanan Penguburan / Pemakaman Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi Retribusi Tempat Rekreasi

Target Pendapatan (Rp)

Tahun Anggaran 2015 Realisasi % Pendapatan (Rp)

SKPD

5.523.238.797,00

8.012.980.000,00

145.08

Dinkes

3.590.050.000,00

3.793.450.000,00

105.67

Diskamtam

9.120.000.000,00

5.071.064.500,00

55.60

0,00

5.502.006.200,00

1.400.000.000,00

810.208.600,00

57.87

3.200.000.000.00

0,00

0.00

Diskominfo

609.950.000,00

1.193.276.000,00

195.64

Diskamtam

Dishub Dishub

DPPK


2 - 49

No

Uraian

8 9

Retribusi Bidang Perhubungan Retribusi Rumah Potong Hewan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Retribusi Ijin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan

10 11 12

Retribusi Pemberian Izin Trayek Jumlah

Target Pendapatan (Rp) 0,00 2.000.000.000,00

Tahun Anggaran 2015 Realisasi % Pendapatan (Rp) 7.798.136.620,00 1.652.970.000,00 82.65

Dishub Dispertapa

77.250.000.000,00

26.133.792.450,00

33.83

BPPT

4.000.000.000,00

4.429.516.460,00

110,74

BPPT

870.000.000,00

588.447.000,00

67,64

107.563.238.797,00

64.985.847.830,00

60.42

SKPD

Dishub, BPPT


Tabel tersebut, menunjukan bahwa total perolehan retribusi daerah Kota Bandung pada tahun 2015 tidak mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu Rp107.563.238.797,00 dan hanya terealisasi sebesar Rp64.985.487.830,00 atau 60,42%. Dari 12 (dua belas) komponen retribusi yang dipungut, terdapat 4 (empat) komponen retribusi yang melebihi target, 2 (dua) komponen tidak ditarget, 5 (lima) komponen tidak mencapai target, dan 1 (satu) komponen tidak menghasilkan retribusi. Empat komponen retribusi yang melebihi target yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut. 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan– Puskesmas yang dikelola oleh Dinas Kesehatan dengan perolehan sebesar Rp 8.012.980.000,00 dari target sebesar Rp 5.523.238.797,00 atau mencapai 145,08%. Retribusi ini berhasil melebihi target dikarenakan adanya penurunan target retribusi serta adanya klaim jaminan persalinan(Jampersal) melalui BPJS yang masuk ke Dinas Kesehatan Kota Bandung. 2. Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman yang dikelola oleh Dinas Pemakaman dan Pertamanan, penerimaannya terealisasi sebesar Rp3.793.450.000,00 dari target sebesar Rp3.590.050.000,00 atau mencapai 105.67%. Retribusi ini berhasil melebihi target dikarenakan telahdilaksanakannya pemberitahuan/sosialisasi door to door oleh petugas pemakaman serta sosialisasi melaui media koran dan elektronik. 3. Retribusi Tempat Rekreasi yang dikelola oleh Dinas Pemakaman dan Pertamananmendapat pencapaian yang cukup menggembirakan dengan perolehan melebihi target. Retribusi ini melebihi target, dengan realisasi penerimaan mencapai Rp1.193.276.000,00dari target sebesar Rp609.950.000,00 atau mencapai 195.64%. Retribusi ini melebihi target dikarenakan semakin banyaknya kunjungan wisatawan ke tempat rekreasi, serta banyaknya event-event dan permohonan ijin sewa lapang (di Lapangan Tegallega). 4. Retribusi Izin Gangguan/Keramaian yang dikelola oleh BPPT yang semula dianggarkan mendapat perolehan Rp4.000.000.000,00, pada akhir tahun perolehan mencapai Rp4.429.516.460,00 atau mencapai 110,74%. Hal ini dikarenakanadanya pengawasan dan pengendalian perpanjangan/heregistrasi izin gangguan. Serta implikasi dari meningkatnya pendapatan IMB tahun 2013 dan 2014 dari peruntukan usaha yang dilanjutkan dengan pendaftaran izin gangguan di tahun 2015, yang dikarenakan pula kemudahan dalam pendaftaran perijinan melalui On Stop Service (OSS). Sedangkan 2 (dua) jenis retribusi yang tidak ditargetkan untuk menghasilkan pendapatan tetapi menghasilkan pendapatan adalah Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Bidang Perhubungan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan. Terdapat beberapa komponen retribusi yang sudah direncanakan, namun tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun 5 (lima) retribusi yang tidak mencapai target tersebut adalah sebagai berikut:

2 - 50


1. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang dikelola Dinas Perhubungan,pada tahun 2015 terealisasi sebesar Rp5.071.064.500,00 dari target sebesar Rp9.120.000.000,00 atau mencapai 55,60%. Retribusi tersebut belum dapat memenuhi target walaupunDinas Perhubungan Kota Bandung telah melakukan upaya penertiban dan pembinaan juru parkir; melaksanakan kajian uji potensi dan uji petik serta mencari lokasi parkir yang potensial; melaksanakan penggunaan mesin parkir dalam pengelolaan retribusi parkir oleh pihak ketiga; serta menerapkan retribusi parkir langganan terhadap taxi dan travel di Kota Bandung. 2. Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang dikelola Dinas Penanggulangan dan Pencegahan Kebakaran dengan perolehan sebesar Rp810.208.600,00 dari target sebesar Rp1.400.000.000,00 atau mencapai 57,87%. Retribusi tersebut belum memenuhi target dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penyuluhan bahaya kebakaran serta kurangnya tenaga ahli yang sesuai dibidangnya yaitu tentang pemeriksaan dan pengawasan proteksi gedung.Disamping itu, dilihat dari sumber daya manusia dari Dinas Penanggulangan dan Pencegahan Kebakaran (DPPK), yaitu: kurangnya sosialisasi tentang penanggulangan dan pencegahan kebakaran, kurangnya petugas penagih retribusi, kurangnya tim pemeriksa Alat Pemadam Kebakaran (APK), serta kurangnya tim pengawasan gedung. 3. Retribusi Rumah Potong Hewan yang dikelola oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mendapat perolehan sebesar R1.652.970.000,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000,00 atau hanya mencapai 82.65% dari target. Hal tersebut dikarenakan: a) Tingginya target PAD pada tahun 2015 yang naik sebesar Rp500.000.000,00 tidak berdasarkan potensi jumlah kenaikan pemotongan; b) Harga karkas sapi yang terus naik sejak awal Ramadhan sampai akhir tahun 2015 dari harga Rp74.000,00 menjadi Rp88.000,00, menyebabkan para pemotong sebagian beralih ke daging beku impor yang harganya lebih murah Rp15.000,00 – Rp20.000,00 per kg; c) Pengurangan kuota impor sapi dari Australia dan New Zealand pada triwulan III tahun 2015 sebesar 20% dari kebutuhan sapi impor, menyebabkan pengurangan jumlah sapi yang dipotong di RPH. Hal ini sangat berdampak karena 90% sapi yang dipotong di Kota Bandung adalah sapi impor; d) Sapi impor memiliki berat hidup rata-rata satu setengah kali berat hidup sapi lokal, sementara tarif retribusi per ekor sama yaitu Rp30.000,00. Hal ini menyebabkan jumlah potongan per ekor berkurang sehingga pendapatan retribusi juga berkurang. 4. Retribusi IMB yang dikelola oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan capaianRp26.133.792.450,00dari target sebesar Rp77.250.000.000,00 atau mencapai 33.83%. Retribusi ini tidak mencapai target dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan perijinan serta belum terintegrasinya pelayanan perijinan secara penuh dari persyaratan-persyaratan yang menjadi syarat dalam pengajuan perijinan. Terjadinya kekosongan Peraturan Walikota Bandung tentang Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sejak penerapan On-Line Services System (OSS) tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan terbitnya Peraturan Walikota Bandung Nomor 855 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 495 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu pada tanggal 8 September 2015, implikasi dari penerapan OSS yang merubah rekomendasi gambar teknis Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya menjadi persyaratan dalam mendaftarkan Izin Mendirikan Bangunan. 5. Retribusi Izin Trayek yang dikelola oleh BPPT mendapat perolehan sebesar Rp588.447.000,00 dari target sebesar Rp870.000.000,00 atau mencapai 67,64%. Hal ini dikarenakan adanya keterlambatan permohonan perpanjangan izin trayek yang harusnya jatuh tempo tahun 2015, akibat akan adanya peraturan baru yang mengharuskan pengusaha angkot berbentuk badan usaha.Serta fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai pelayanan perijinan terpadu yangmengeluarkan izin sebagai kontrol, bukan sebagai fungsi pendapatan.


2 - 51

6. Sedangkan Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi tidak dapat terealisasi akibat: a. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 pada tanggal 26 Mei 2015 bahwa penjelasan Pasal 124 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang menyatakan bahwa tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% dari NJOP PBB menara telekomunikasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. b. Berdasarkan surat Kementerian Keuangan RI Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor: S349/PK/2015 perihal Perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terkait putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu: 1) Berkenaan dengan Keputusan MK tersebut, diminta kepada seluruh Kepala Daerah agar perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang telah dan diatur dalam Peraturan Daerah berpedoman pada tata cara perhitungan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam pasal 151, pasal 152 dan pasal 161 Undang-Undang PDRD; 2) Terkait dengan hal tersebut, diminta bantuan para gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk melakukan koordinasi dan evaluasi atas pelaksanaan putusan MK dimaksud. c. Berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor: S-743/PK/2015 tanggal 18 November 2015 perihal Tindaklanjut Perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, bahwa peraturan daerah yang tarif retribusinya didasarkan pada penjelasan pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tidak bisa dijadikan dasar pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi; d. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya untuk merubah Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi serta Perubahan Peraturan Walikota Nomorh 1127 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 15 Tahun 2012 sebagai dasar penetapan retribusi pengendalian dan sudah masuk dalam prolegda tahun 2016, sehingga pemungutan retribusi menara telekomunikasi tahun 2015 belum dapat direalisasikan. Nilai Investasi Selama kurun waktu 10 tahun dari tahun 2005-2015, nilai investasi Kota Bandung Tahun 2005-2015 mengalami fluktuasi yang cukup dinamis. Pada tahun 2015, nilai investasi Kota Bandung (PMDN dan PMA) mencapai 5.550.089.995.203 dengan jumlah proyek 182 proyek, dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 5.102 orang. Berikut merupakan data lengkap, nilai investasi Kota Bandung Tahun 2005-2015. Tabel 2.64 Nilai Investasi Kota Bandung Tahun 2005-2015 PMA

PMDN

Tahun

Proy ek

2 - 52

Nilai Investasi

Tenaga Kerja

Proy ek

Nilai Investasi

Tenaga Kerja

Jumlah Proyek

T O T A L PMA dan PMDN Jumlah Tenaga Jumlah Investasi Kerja

2005

11

75.288.931.796

280

4

75.493.288.889

209

15

489

150.782.220.685

2006

8

154.342.972.040

194

6

26.813.306.158

764

14

958

181.156.280.198

2007

12

341.560.986.723

1.020

2

11.100.000.000

125

14

1.145

352.660.986.723

2008

21

1.627.484.123.532

4.397

6

1.064.698.994.914

913

27

5.310

2.692.183.118.446

2009

16

168.384.928.000

805

5

260.177.320.330

1.984

21

2.789

428.562.248.330


PMA

PMDN

Tahun

Proy ek

Nilai Investasi

Tenaga Kerja

Proy ek

Nilai Investasi

Tenaga Kerja

T O T A L PMA dan PMDN Jumlah Jumlah Tenaga Jumlah Investasi Proyek Kerja

2010

41

855.457.502.923

6.717

10

13.304.641.269.029

1.315

51

8.032

14.160.098.771.952

2011

35

9.016.289.000.990

6.601

15

515.098.065.067

57.576

50

64.177

9.531.387.066.057

2012

48

624.103.940.700

8.801

17

933.165.548.509

4.419

65

13.220

1.557.269.489.209

2013

40

183.836.466.000

2.339

13

1.578.456.900.000

6.291

53

8.630

1.762.293.366.000

2014

51

190.530.250.000

4.103

20

342.057.681.000

3.233

71

7.336

3.611.107.060.000

2015

142

477.685.000.000

3.087

60

5.072.404.995.223

2015

182

5.102

5.550.089.995.203


2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3) Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Tabel 2.65 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Bandung Tahun 2010-2015 No 1 2 3

Uraian Jumlah Lulusan S1/S2/S3 Jumlah Penduduk Rasio Lulusan S1/S2/S3

2011 282.337 2.424.957 11,64 %

2012 271.984 2.455.517 11,07%

2013 261.402 2.483.977 10,52 %

2014 325.865 2.470.802 13,19%

2015 391.328 2.481.469 15,77%

Sumber: BPS Kota Bandung, Tahun 2016

Data dari tabel diatas, menunjukkan rasio pendidikan sarjana dan pasca sarjana masyarakat kota Surakarta masih rendah dan cenderung menurun setiap tahun. Implikasi kebijakan ke depan adalah mendorong masyarakat meningkatkan jenjang pendidikan anak-anaknya hingga sarjana atau pasca sarjana, untuk mengantisipasi tuntutan kebutuhan lapangan pekerjaan formal.


2 - 53

Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan) Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dependencyratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Tabel 2.66 Rasio Ketergantungan Kota Bandung Tahun 2011-2014 No 1 2 3 4 5

Uraian Jumlah Penduduk < 15 Tahun Jumlah Penduduk > 64 Tahun Jumlah Penduduk usia Tidak Produktif (1+2) Jumlah Penduduk 15-64 Rasio Ketergantungan Sumber: BPS Kota Bandung, Tahun 2015

2011 607.955 102.156 710.111 1.714.846 41,41

2012 615.051 105.721 720.772 1.734.745 41,55

2013 575.782 136.660 712.442 1.771.535 40,22

2014 580.181 113.380 693.561 1.777.241 39,03

Dari tabel di atas, trend angka ketergantungan Kota Bandung dari tahun 2011-2014 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2014, nilai rasio ketergantungan Kota Bandung sebesar 39.03. Artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 39 orang yang belum produktif dandianggap tidak produktif lagi. Dari data demografi Kota Bandung, isu pengendalian jumlah penduduk dan pengendalian penduduk tumbuh seimbang perlu mendapat perhatian dan prioritas. 2.1.4.5 Fokus Seni Budaya Seni dan budaya daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Kota Bandung selama ini telah dikenal sebagai salah satu Kota Seni Budaya. Kesadaran akan pentingnya peran seni dan budaya daerah dalam pembangunan muncul di kalangan masyarakat, Pemerintah Kota Bandung, dan pemangku kepentingan lainnya. Diketahui bahwa hasil rekapitulasi di tahun 2014 untuk potensi seni budaya di Kota Bandung berjumlah 769. Uraian secara lebih detail mengenai potensi seni budaya dapat dilihat dalam Tabel berikut ini.

2 - 54


Tabel 2.67 Rekapitulasi Potensi Seni Budaya di Kota Bandung Tahun 2014 No

GEDUNG SENI DAN BUDAYA

JUMLAH

1

Lembaga Pendidikan Seni

7

2

Galeri

6

3

Gedung Pertunjukan

13

4

Museum

6

5

Gedung Bersejarah

6

Benda Cagar Budaya / Bangunan Lama

637 100/171

JUMLAH

769

Sumber : Bandung Dalam Angka, 2015

Jumlah Lingkung Seni dan Forum Komunitas Seni Budaya pada 2014 sebanyak 1284 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 jumlah lingkup seni dan forum komunitas seni budaya di Kota Bandung cenderung mengalami peningkatan.

Jumlah Lingkug Seni & Forum Komunitas Seni

Grafik 2.15 Jumlah Lingkung Seni dan Forum Komunitas Seni Budaya Kota Bandung Tahun 2006–2014 1300 1250 1200 1150 1100 1050 1000 950 900 850 800 750 700 650 600 550 500 450 400

1284

938

591

591

2006

2007

817

834

834

2008

2009

2010

876

876

2011

2012

2013

2014

Jenis sanggar seni dan lingkung seni yang ada di Kota Bandung juga cukup beragam. Uraian detail terkait jenis sanggar seni dan lingkungan seni dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Tabel 2.68 Jenis Sanggar Seni dan Lingkung Seni di Kota Bandung Tahun 2014 Sanggar Dan Lingkung Seni a Lingkung Seni Kampus Lingkung Seni Masyarakat b Umum c Tembang Sunda Cianjuran d Degung e Kacapian f Wayang Golek g Calung h Teater i Tari Klasik j Angklung k Reog Sumber: Bandung Dalam Angka, 2015

Jumlah

Sanggar dan lingkung seni

13 565

l m

Kuda Lumping

11 25 87 19 33 183 96 6 39

n o p q r s t u

Celempungan Seni Terebang Seni Pantun Pencak Silat Barongsay Benjang Reak Komunitas Sastra Sunda Jumlah (Total)

Kuda Renggong

Jumlah 2 6 1 4 2 144 23 16 9 1284


2 - 55

Namun hingga kini, Kota Bandung masih memerlukan sarana dan prasarana seni dan budaya yang lebih representatif. Selain itu, apresiasi generasi muda terhadap seni dan budaya daerah dirasa masih relatif minim. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi kondisi ini adalah melalui pencanangan pembangunan kawasan sentra seni budaya kreatif berwawasan lingkungan hidup seluas 10 hektar di Jalan Ciporeat, Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Cibiru. Sentra seni tersebut akan menjadi wadah berkesenian para seniman dan warga Kota Bandung. Sentra seni dan budaya kreatif ini merupakan satusatunya di Jawa Barat. Kawasan ini juga diharapkan menjadi ruang ekspresi para seniman. Di sisi lain, pengunjung dapat melihat tempat latihan seni, pembuatan angklung, calung, wayang, serta melihat pentas seni. Sentra seni dirasakan kebutuhannya untuk mengembangkan budaya kreatif warga Kota Bandung.

2.2

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2015 DAN REALISASI RPJMD

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2015 mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2015 dan realisasi capaian kinerja misi RPJMD tahun kedua sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

2 - 56


Tabel 2.69 Evaluasi Program Pembangunan Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2015

No

A1

Urusan/Program

Indikator Kinerja

2 3 Program Pendidikan Anak Usia Dini

4

5

6

2

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

7 8 9

2 - 57

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2016 Perkiraan Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Realisasi Target Capaian S.d RPJMD s.d Tahun 2016 Tahun 2016

Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018

Realisasi Target Kinerja Program s.d Tahun 2014

Target Tahun 2015

Realisasi Tahun 2015

Tingkat Realisasi Tahun 2015


97%

74%

70%

70.1%

100,14%

87%

87%

89,69%

78%

72%

58%

59.04%

101,79%

65%

65%

83,33%

85%

64,89%

69%

69.07%

100,10%

76%

76%

89,41%

80%

57,68%

62%

62.08%

100,13%

68%

68%

85,00%

Dinas Pendidikan

50%

20%

28%

30%

107,14%

35%

35%

70,00%

Dinas Pendidikan

131,05%

109,13 %

131.05%

108.71%

82,95%

131,05%

131,05%

100,00%

Dinas Pendidikan

100%

106,17 %

100%

102.01%

102,01%

100%

100%

100,00%

123,13%

104,03 %

123.13%

103.1%

83,73%

123,13%

123,13%

100,00%

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

Unit Kerja

Urusan Pendidikan 1

1

Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2015

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Kegiatan Keagamaan di PAUD Cakupan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Penunjang PAUD Implementasi Kurikulum, Materi dan Metode Pembelajaran yang Berwawasan Lingkungan dan Warisan Budaya Daerah sebagai Perekat Budaya Nasional APK Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/Paket A (Termasuk Siswa dari Luar Kota Bandung) APK SD/MI/Paket A (Khusus Siswa dari Kota Bandung) APM SD/MI/Paket A (Termasuk Siswa dari Luar Kota Bandung) APM SD/MI/Paket A (Khusus Siswa dari Kota Bandung)


Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan


2 - 58


No

Urusan/Program

Indikator Kinerja

10

11 12

13

14

APK Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Paket B (Termasuk Siswa dari Luar Kota Bandung) APK SMP/MTs/Paket B (Khusus Siswa dari Kota Bandung) APM SMP/MTs/Paket B (Termasuk Siswa dari Luar Kota Bandung) APM SMP/MTs/Paket B (Khusus Siswa dari Kota Bandung) Kegiatan Keagamaan di Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun

15

Rehabilitasi Berat SD/SMP

16

Rehabilitasi Sedang SD/SMP

17 18

19

20

Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Negeri Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Negeri (Kegiatan Lanjutan) Cakupan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan SD/MI Cakupan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan SMP/MTs





Target Tahun 2015




116,16%

108,19 %

116.16%

105.87%

91,14%

116,16%

116,16%

100,00%

Dinas Pendidikan

100%

103,19 %

100%

103.19%

103,19%

100%

100%

100,00%

Dinas Pendidikan

100%

101,53 %

100%

101.53%

101,53%

100%

100%

100,00%

Dinas Pendidikan

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

Dinas Pendidikan

85%

78,34%

69%

73.37%

106,33%

76%

76%

89,41%

Dinas Pendidikan

102 SD dan 8 SMP 56 SD dan 31 SMP

102 SD dan 8 SMP 56 SD dan 31 SMP

106 SD , 8 SMP 56 SD dan 31 SMP

106 SD , 8 SMP 56 SD dan 31 SMP

105 SD, 9 SMP 60 SD, 32 SMP

-

100,00% 100,00%

94,92% 95,10%

Unit Kerja


1 Unit

0

1 unit

0

0,00%

1 Unit

1 Unit

100,00%

2 Unit

2 unit

2 unit

2 unit

100,00%

2 Unit

2 Unit

100,00%

Dinas Pendidikan

90%

83%

84%

84,79%

100,94%

86%

86%

95,56%

Dinas Pendidikan

100%

92%

94%

94.93%

100,99%

96%

96%

96,00%

Dinas Pendidikan

No

Urusan/Program

Indikator Kinerja

21

22

23

24

2 - 59

Implementasi Kurikulum, Materi dan Metode Pembelajaran yang Berwawasan Lingkungan dan Warisan Budaya Daerah sebagai Perekat Budaya Nasional Tersedia Satuan Pendidikan dalam Jarak yang Terjangkau dengan Berjalan Kaki yaitu Maksimal 3 (Tiga) Kilometer untuk SD/MI dan 6 (Enam) Kilometer untuk SMP/MTs dari Kelompok Permukiman Permanen di Daerah Terpencil Jumlah Peserta Didik dalam Setiap Rombongan Belajar untuk SD/MI Tidak Melebihi 32 (Tiga Puluh Dua) Orang dan untuk SMP/MTs Tidak Melebihi 36 (Tiga Puluh Enam) Orang, untuk Setiap Rombongan Belajar Tersedia 1 (Satu) Ruang Kelas yang Dilengkapi dengan Meja dan Kursi yang Cukup untuk Peserta Didik dan Guru, serta Papan Tulis di Setiap SM P dan MTs Tersedia Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang Dilengkapi dengan Meja dan Kursi yang Cukup untuk 36 (Tiga Puluh Enam) Peserta





Target Tahun 2015




100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

Dinas Pendidikan

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

Dinas Pendidikan

SD: 92,00%, SMP : 99%

SD : 86,26%, SMP : 97,24%

SD: 87,22% dan SMP: 97,40%

SD: 87,36% dan SMP: 98,77%

100,78%

SD:89,25%; SMP:97,60 %

SD:89,25%; SMP:97,60%

97,80%

Dinas Pendidikan

75,50%

58,53 %

60.5%

60.83%

100,55%

65,00%

65,00%

86,09%

Dinas Pendidikan


Unit Kerja

2 - 60


No

Urusan/Program

Indikator Kinerja

25

26

27

28

Didik dan Minimal Satu Set Peralatan Praktek IPA untuk Demonstrasi dan Eksperimen Peserta Didik di Setiap SD/MI dan SMP/MTs Tersedia 1 (Satu) Ruang Guru yang Dilengkapi dengan Meja dan Kursi untuk Setiap Orang Guru, Kepala Sekolah dan Staf Kependidikan Lainnya, dan di Setiap SMP/MTs Tersedia Ruang Kepala Sekolah yang Terpisah dari Ruang Guru di Setiap SD/MI Tersedia 1 (Satu) Orang untuk Setiap 32 (Tiga Puluh Dua) Peserta Didik dan 6 (Enam) Orang Guru untuk Setiap Satuan Pendidikan dan untuk Daerah Khusus 4 (Empat) Orang Guru Setiap Satuan Pendidikan

di Setiap SMP/MTs Tersedia 1 (Satu) Orang Guru untuk Setiap Mata Pelajaran, dan untuk Daerah Khusus Tersedia 1 (Satu) Orang Guru untuk Setiap Rumpun Mata Pelajaran di Setiap SD/MI Tersedia 2 (Dua) Orang Guru yang Memenuhi Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV dan 2 (Dua) Orang Guru yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidik




Target Tahun 2015


SD: 100%, SMP : 99%

SD : '98,65 %, SMP : 97,24%

SD: 87,22% dan SMP: 97,40%

SD: 98,77% dan SMP: 99,54%

100,00%

98,04%

98.3%

100,00%

97,70%

100,00%

99,39 %




Unit Kerja

107,72%

SD:99,00%, SMP :SMP:97,60 %

SD:99,00%, SMP :SMP:97,60%

98,80%

Dinas Pendidikan

98.4%

100,10%

98,60%

98,60%

98,60%

Dinas Pendidikan

97.6%

97.7%

100,10%

98,50%

98,50%

98,50%

Dinas Pendidikan

99.5%

99.51%

100,01%

99,70%

99,70%

99,70%

Dinas Pendidikan

No

2 - 61





Target Tahun 2015




29

di Setiap SMP/MTs Tersedia Guru dengan Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV Sebanyak 70% dan Separuh Diantaranya (35%) dari Keseluruhan Guru Telah Memiliki Sertifikasi Pendidik, untuk Daerah Khusus MasingMasing Sebanyak 40% dan 20%

90,90%

81,11 %

80.9%

81.11%

100,26%

90,00%

90,00%

99,01%

Dinas Pendidikan

30

di Setiap SMP/MTs Tersedia Guru dengan Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV dan Telah Memiliki Sertifikasi Pendidik Masing-Masing 1 (Satu) Orang untuk Mata Pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris

99,00%

98,16%

97.9%

98.16%

100,27%

98,00%

98,00%

98,99%

Dinas Pendidikan

31

di Setiap Kabupaten/Kota Semua Kepala SD/MI Berkualifikasi Akademik S-1 atau D-IV dan Telah Memiliki Sertifikasi Pendidik

99,85%

99,39 %

99.45%

99,51

100,06%

99,60%

99,60%

99,75%

Dinas Pendidikan

32

di Setiap Kabupaten/Kota Semua Kepala SMP/MTs Berkualifikasi Akademik S-1 atau D-IV dan Telah Memiliki Sertifikasi Pendidik

99,90%

99,54

99,45

99,55

100,10%

99,60%

99,60%

99,70%

Dinas Pendidikan

Urusan/Program

Indikator Kinerja


Unit Kerja

2 - 62


No





Target Tahun 2015




33

di Setiap Kabupaten/Kota Semua Pengawas Sekolah dan Madrasah Memiliki Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV dan Telah Memiliki Sertifikasi Pendidik

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

Dinas Pendidikan

34

Pemerintah Kabupaten/Kota Memiliki Rencana dan Melaksanakan Kegiatan untuk Membantu Satuan Pendidikan dalam Mengembangkan Kurikulum dan Proses Pembelajaran yang Efektif

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

Dinas Pendidikan

35

Kunjungan Pengawas ke Satuan Pendidikan Dilakukan 1 (Satu) Kali Setiap Bulan dan Setiap Kunjungan Dilakukan Selama 3 (Tiga) Jam untuk Melakukan Supervisi dan Pembinaan

SD: 99,95%, SMP : 99,30%

SD: '99,88%, SMP: 97,24%

SD: 87,22% dan SMP: 97,40%

SD: 99,88% dan SMP: 100,00%

108,59%

SD:99,90%, SMP:98,80 %

SD:99,90%, SMP:98,80%

100,00%

Dinas Pendidikan

36

Setiap SD/MI Menyediakan Buku Teks yang Sudah Ditetapkan Kelayakannya oleh Pemerintah Mencakup Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dengan Perbandingan 1 (Satu) Set untuk Setiap Peserta Didik

95,60%

93,76 %

94%

95.71%

101,82%

94,70%

94,70%

99,06%

Dinas Pendidikan

Urusan/Program

Indikator Kinerja

Unit Kerja

No

Urusan/Program

Indikator Kinerja

37

38

39

40

2 - 63

Setiap SMP/MTs Menyediakan Buku Teks yang Sudah Ditetapkan Kelayakannya oleh Pemerintah Mencakup Semua Mata Pelajaran dengan Perbandingan 1 (Satu) Set untuk Setiap Peserta Didik Setiap SD/MI Menyediakan 1 (Satu) Set Peraga IPA dan Bahan yang Terdiri atas Model Kerangka Manusia, Model Tubuh Manusia, Bola Dunia (Globe), Contoh Peralatan Optik, Kit IPA untuk Eksperimen Dasar dan Poster/Carta IPA Setiap SD/MI Memiliki 100 (Seratus) Judul Buku Pengayaan dan 10 (Sepuluh) Buku Referensi, dan Setiap SMP/MTs Memiliki 200 (Dua Ratus) Judul Buku Pengayaan dan 20 (Dua Puluh) Buku Referensi Setiap Guru Tetap Bekerja 37,5 Jam per Minggu di Satuan Pendidikan, Termasuk Merencanakan Pembelajaran, Melaksanakan Pembelajaran, Menilai Hasil Pembelajaran, Membimbing atau Melatih Peserta Didik dan Melaksanakan Tugas Tambahan





Target Tahun 2015




97,55%

95,85%

96%

97.24%

101,29%

96,60%

96,60%

99,03%

Dinas Pendidikan

99,90%

97,91%

98%

98.28%

100,29%

98,60%

98,60%

98,70%

Dinas Pendidikan

SD: 100%, SMP : 100%

SD : '100%, SMP: 97,24%

SD: 87,22% dan SMP: 97,40%

SD: 100,00% dan SMP: 100,00%

108,66%

SD: 100%, SMP : 100%

SD: 100%, SMP : 100%

100,00%

Dinas Pendidikan

SD: 99,60%, SMP : 99,45%

SD : '99,45 %, SMP: 97,26%

SD: 87,22% dan SMP: 97,40%

SD: 99,36% dan SMP: 91,39%

103,87%

SD:99,35%, SMP:90,45 %

SD:99,35%, SMP:90,45%

100,00%

Dinas Pendidikan


Unit Kerja

2 - 64


No

Urusan/Program

Indikator Kinerja

41

42

43

44

45

Satuan Pendidikan Menyelenggarakan Proses Pembelajaran Selama 34 (Tiga Puluh Empat) Minggu per Tahun dengan Kegiatan Tatap Muka sebagai berikut: a) Kelas I-II: 18 Jam per Minggu; b) Kelas III: 24 Jam per Minggu; c) Kelas IV-VI: 27 Jam per Minggu; dan d) Kelas VII-IX: 27 Jam per Minggu Satuan Pendidikan Menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Sesuai Ketentuan yang Berlaku Setiap Guru Menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang Disusun Berdasarkan Silabus untuk Setiap Mata Pelajaran yang Diampunya Setiap Guru Mengembangkan dan Menerapkan Program Penilaian untuk Membantu Meningkatkan Kemampuan Belajar Peserta Didik Kepala Sekolah Melakukan Supervisi Kelas dan Memberikan Umpan Balik kepada Guru 2 (Dua) Kali dalam Setiap Semester





Target Tahun 2015




100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

Dinas Pendidikan

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

Dinas Pendidikan

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

Dinas Pendidikan

SD: 99,00%, SMP : 99,00%

SD : '99,97%, SMP: 88,06%

SD: 98,94% dan SMP: 89,00%

SD: 98,96 dan SMP: 89,01%

99,99%

SD:98,96%, SMP:90,00 %

SD:98,96%, SMP:90,00%

95,43%

Dinas Pendidikan

SD: 99,99%, SMP : 99,00%

SD : 99,63 %, SMP:

SD: 99,70% dan SMP: 98,50%

SD: 99,75% dan SMP: 98,62%

100,09%

SD:99,80%, SMP:99,00 %

SD:99,80%, SMP:99,00%

99,90%

Dinas Pendidikan

Unit Kerja

No



Target Tahun 2015



46

Setiap Guru Menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi Mata Pelajaran serta Hasil Penilaian Setiap Peserta Didik kepada Kepala Sekolah pada Akhir Semester dalam Bentuk Laporan Hasil Prestasi Belajar Peserta Didik

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

Dinas Pendidikan

47

Kepala Sekolah atau Madrasah Menyampaikan Laporan Hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada Orang Tua Peserta Didik dan Menyampaikan Rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di Kabupaten/Kota Setiap Akhir Semester

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

Dinas Pendidikan

SD:99,25%, SMP : 99,90%

98,77 %

SD: 98,94% dan SMP: 98,50%

SD: 98,90% dan SMP: 98,62%

SD:98,90%, SMP:98,00 %

SD:98,90%, SMP:98,00%

98,87%

Dinas Pendidikan

99,00%

99,31 %

99,50

104,25

104,77%

99,6%

99,6%

100,61%

Dinas Pendidikan

99,00%

94,04%

93,50

94,86

101,45%

95,6%

95,6%

96,57%

6 sekolah

4 sekolah

4 sekolah

6 sekolah

66,67%

4 sekolah

4 sekolah

66,67%

Urusan/Program

Indikator Kinerja

49 Program Menengah

Pendidikan 50 51

2 - 65



48

3


Setiap Satuan Pendidikan Menerapkan Prinsip-Prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) APK Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Paket C (Khusus Kota Bandung) APM SMA/MA/SMK/Paket C (Khusus Kota Bandung) Jumlah Rintisan Sekolah Inklusif SMA


100,04%

Unit Kerja

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

2 - 66


No

Urusan/Program

Indikator Kinerja


Target Tahun 2015




Unit Kerja

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

Rehabilitasi Berat SMA/SMK

4 sekolah

-

5 sekolah

1 sekolah

20,00%

5 sekolah

5 sekolah

125,00%

53

Rehabilitasi Sedang SMA/SMK

10 sekolah

-

7 sekolah

5 sekolah

71,43%

8 sekolah

8 sekolah

80,00%

54

Ruang Kelas Baru SMA/SMK

28 sekolah

28 sekolah

26 sekolah

15 sekolah

57,69%

27 sekolah

27 sekolah

96,43%

-

-

-

-

-

SMA:1, SMK:1

SMA:1, SMK:1

100,00%

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

Dinas Pendidikan

100%

77%

82%

82.58%

100,71%

89%

89%

89,00%

Dinas Pendidikan

85%

75%

69%

75.46%

109,36%

76%

76%

89,41%

Dinas Pendidikan

100%

96,28%

98%

98.14%

100,14%

99%

99%

99,00%

Dinas Pendidikan

SMA:143 sekolah, SMK: 139 sekolah

-

140 SMA dan 136 SMK

140 SMA dan 136 SMK

100,00%



98,93%

Dinas Pendidikan

56

57 58

59

60

Program Pendidikan Non Formal



52

55

4


Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA/SMK Jumlah SMK yang Bekerjasama dengan Dunia Industri dan Dunia Usaha Peningkatan Pendidikan Kewiraswastaan yang Berbasis Industri Kreatif Kegiatan Keagamaan di Pendidikan Menengah Cakupan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan SMA/MA/SMK Implementasi Kurikulum, Materi dan Metode Pembelajaran yang Berwawasan Lingkungan dan Warisan Budaya Daerah sebagai Perekat Budaya Nasional

61

APK Pendidikan Non Formal

100%

99,7 %

99.8%

99.8%

100,00%

99,9%

99,9%

99,90%

62

APM Pendidikan Non Formal

76%

54%

60%

60.1%

100,17%

67%

67%

88,16%

63

Sertifikasi Pendidikan Formal dan Informal

35 lembaga

15 lembaga

20 lembaga

20 lembaga

100,00%

25 lembaga

25 lembaga

71,43%

Non


No

Urusan/Program

Indikator Kinerja

64

65

66

5

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

67 68

69

70 6

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

71 72

73

2 - 67

Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan Non Formal Cakupan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan Non Formal Implementasi Kurikulum, Materi dan Metode Pembelajaran yang Berwawasan Lingkungan dan Warisan Budaya Daerah sebagai Perekat Budaya Nasional Tingkat Kualifikasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Tingkat Sertifikasi Tenaga Pendidik Tersedianya Sistem Informasi Berbasis Information and Communication Technology (ICT) di Pendidikan Dasar (Dikdas) Jumlah Guru Honorer dan Guru Yayasan yang Memperoleh Bantuan Jumlah Rintisan Sekolah Inklusif SMP Persentase Satuan Pendidikan yang Menerapkan PrinsipPrinsip MBS Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Kemitraan Global





Target Tahun 2015




97%

72%

78%

78.8%

101,03%

84%

84%

86,60%

Dinas Pendidikan

90%

69%

73%

73.18%

100,25%

78%

78%

86,67%

Dinas Pendidikan

316 lembaga

270 lembaga

280 lembaga

280 lembaga

100,00%

290 lembaga

290 lembaga

91,77%

Dinas Pendidikan

100%

93%

95%

95%

100,00%

98%

98%

98,00%

100%

92%

94%

94%

100,00%

96%

96%

96,00%

205 sekolah

205 sekolah

205 sekolah

205 sekolah

100,00%

206 sekolah

206 sekolah

100,49%

Dinas Pendidikan

20,000 orang

19.079 orang

20,000 orang

19,079 orang

95,40%

20,000 orang

20,000 orang

100,00%

Dinas Pendidikan

4 sekolah

3 sekolah

4 sekolah

7 sekolah

175,00%

4 sekolah

4 sekolah

100,00%

Dinas Pendidikan

100%

76%

80%

98.76%

123,45%

87%

87%

87,00%

Dinas Pendidikan

1

0

1 sekolah

1 sekolah

100,00%

1

1

100,00%

Dinas Pendidikan


Unit Kerja

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

2 - 68


No

Urusan/Program

Indikator Kinerja

74 75 76 7

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis

77

78 A2

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

2 3 4

2




Target Tahun 2015




107 sekolah

107 sekolah

107 sekolah

107 sekolah

100,00%

107 sekolah

107 sekolah

100,00%

0,01%

0,01%

0.01%

0.01%

100,00%

0,01%

0,01%

100,00%

0,01%

0,01%

0.01%

0.01%

100,00%

0,01%

0,01%

100,00%

0,02%

0,02%

0.02%

0.02%

100,00%

0,02%

0,02%

100,00%

100,00%

99,85%

97.8%

97.8%

100,00%

98,8%

98,8%

98,80%

Dinas Pendidikan

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

Dinas Kesehatan

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

RSUD

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

RSKIA

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

Dinas Kesehatan

45%

40%

41%

41%

100,00%

43%

43%

95,56%

Dinas Kesehatan

90 UKS

71 UKS (30 SD, 23 SMP, 18 SMA)

90 UKS

90 UKS

100,00%

90 UKS

90 UKS

100,00%

Bag. Kesra

Unit Kerja

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

Urusan Kesehatan 1

1

Jumlah Sekolah yang Telah Mengacu pada Standar Pendidikan Nasional Persentase Angka Putus Sekolah SD/MI Persentase Angka Putus Sekolah SMP/MTs Persentase Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA Persentase Siswa yang Menyelesaikan Wajib Belajar (Wajar) Pendidikan Menengah (Dikmen) 12 (Dua Belas) Tahun


Program Upaya Kesehatan Masyarakat

5

6

Terpenuhinya Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Sesuai dengan Kebutuhan Cakupan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Sesuai Kebutuhan Cakupan Layanan Obat dan Perbekalan Kesehatan Persentase Indikator Pelayanan Kesehatan yang Mencapai Target Cakupan Pelayanan Anak Sekolah Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah

No

3

Urusan/Program

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Indikator Kinerja

7 8 9

4

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

10 11 12 13

5

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

14 15

16

6

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

17

18

2 - 69

Industri Rumah Tangga Pangan yang Memiliki Sertifikat PanganIndustri Rumah Tangga (P-IRT) Sarana Pelayanan Kefarmasian yang Dibina Jumlah Rukun Warga (RW) Siaga Aktif Tingkat Promosi Kesehatan Rumah Sakit Penerapan Promosi Kesehatan di Rumah Sakit Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Berkualitas Persentase Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat Persentase Penduduk yang Menggunakan Jamban Sehat Jumlah Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Akibat Dampak Asap Rokok Orang yang Berumur 15 Tahun atau Lebih yang Menerima Konseling dan Testing Human Immunodeficiency Virus (HIV) Kecamatan yang Melaksanakan Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan dan Penularan





Target Tahun 2015




100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

35%

30,26

32%

32.3%

100,94%

33%

33%

94,29%

1501 RW

714

959 RW

1229 RW

128,15%

1140 RW

1140 RW

75,95%

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

RSUD

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

RSKIA

85%

73,61%

70%

74.03%

105,76%

75%

75%

88,24%

Dinas Kesehatan

75%

72,47%

60%

72.91%

121,52%

65%

65%

86,67%

80%

69,03%

65%

70.97%

109,18%

70%

70%

87,50%

100 Kel

21 kel

30 kelurahan

33 kelurahan

110,00%

50 kel

50 kel

50,00%

Dinas Kesehatan

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

RSUD

3%

0,42%

1.5%

0.9%

60,00%

2%

2%

66,67%

Dinas Kesehatan

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

Dinas Kesehatan


Unit Kerja

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

2 - 70


No

Urusan/Program

Indikator Kinerja

19 20 21 22 7

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

23 24

8

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya

9

Puskesmas Terakreditasi Persentase Pelayanan Kesehatan Memenuhi Standar Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar

25

Terstandarnya Rumah Sakit

26

Jumlah Puskesmas

27 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata

Penderita Penyakit Menular Lainnya yang Ditangani Tenaga Kesehatan yang Memiliki Sertifkat Ijin Fasilitas Kesehatan yang Memiliki Sertifikat Ijin

28

Pelayanan

Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana Rumah Sakit yang Memadai Cakupan Layanan Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit





Target Tahun 2015




100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

73 puskesmas

8 puskesmas

24 puskesmas

8 puskesmas

33,33%

40 puskesmas

40 puskesmas

54,79%

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

RSUD

100%

0

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

RSKIA

100%

60%

80%

80%

100,00%

85%

85%

85,00%

RSKGM

84 puskesmas

74 puskesmas

77 puskesmas

77 puskesmas

100%

80

80

95,24%

Dinas Kesehatan

100%

100%

100%

100%

100,00%

1 unit, 100%

1 unit, 100%

100,00%

RSUD

100%

34%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

RSKIA

Unit Kerja

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

29

Cakupan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

100%

0

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

RSKIA

30

Tersedianya Sarana Prasarana Rumah Sakit

100%

70%

70%

70%

100,00%

80%

80%

80,00%

RSKGM

dan

No

10

11

12

13

Kemitraan Pelayanan

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak



Target Tahun 2015



31

Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Ditangani Sarana Kesehatan (Rumah Sakit/RS) di Kabupaten/Kota

100%

93,73%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

Dinas Kesehatan

32

Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Terhadap Lansia

62%

46,83%

56%

56%

100,00%

58%

58%

93,55%

Dinas Kesehatan

55%

15,03%

25%

25,21%

100,84%

35%

35%

63,64%

Dinas Kesehatan

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

RSKIA

100%

100%

100%

402%

402,00%

100%

100%

100,00%

RSUD

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

RSKIA

3-5%

6,1%

3% - 5%

27.89%

557,80%

3-5%

3-5%

100,00%

RSKGM

95%

95%

95%

95.45%

100,47%

95%

95%

100,00%

80%

81,96%

80%

81.07%

101,34%

80%

80%

100,00%

90%

94,18%

90%

94.85%

105,39%

90%

90%

100,00%

Indikator Kinerja

33

34 35

14

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

36 37 38 39

15

2 - 71

Program Pelayanan Kesehatan Dasar



Urusan/Program

Program Peningkatan Kesehatan


40

Tempat Pengelolaan Makanan yang Memenuhi Syarat Kesehatan Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Cakupan Pelayanan Rumah Sakit Cakupan Kesehatan Ibu dan Anak Kenaikan Jumlah Kunjungan Pasien per Tahun Cakupan Ibu Hamil Kunjungan Keempat (K4) Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

41

Cakupan Pelayanan Nifas

90%

81,22%

90,00

83,55

92,83%

90%

90%

100,00%

42

Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%


Unit Kerja

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

2 - 72


No

Urusan/Program

Indikator Kinerja





Target Tahun 2015




9 UPT

5 UPT

6 UPT

5 UPT

83,33%

7 UPT

7 UPT

77,78%

Unit Kerja

43

Puskesmas Rawat Inap yang Mampu Melaksanakan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED)

44

Cakupan Kunjungan Bayi

90%

95%

90%

95.1%

105,67%

90%

90%

100,00%

45

Cakupan Pelayanan Anak Balita

95%

90,46%

90%

90.2%

100,22%

90%

90%

94,74%

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

90%

79,6%

80%

91.29%

114,11%

85%

85%

94,44%

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

Dinas Kesehatan

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

Dinas Kesehatan

70,30%

77,56

68.8%

72.57%

105,48%

69,30%

69,30%

98,58%

Dinas Kesehatan

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

Dinas Kesehatan

100%

1,06

100%

107.14%

107,14%

100%

100%

100,00%

Dinas Kesehatan

46

47 48 49 50

51 52 53

54

Cakupan Pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (ASI) pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa Kelas 1 (Satu) SD dan Sederajat Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memberikan Pelayanan KB Sesuai Standar Cakupan Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 Penduduk < 15 Tahun

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

No

Urusan/Program

Indikator Kinerja

55

56

57 16

Program Pelayanan Kesehatan Rujukan

58 59

60 17

Program Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan

61 62

18 A3 1 2

2 - 73

Program Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Urusan Pekerjaan Umum Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong

63

1 2





Target Tahun 2015




100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

Dinas Kesehatan

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

Dinas Kesehatan

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

Dinas Kesehatan

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

Dinas Kesehatan

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

Dinas Kesehatan

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

Dinas Kesehatan

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

Dinas Kesehatan

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

Dinas Kesehatan

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

Dinas Kesehatan

100%

80%

90%

91.22%

101,36%

100%

100%

100,00%

DBMP

100%

75%

90%

90.26%

100,29%

100%

100%

100,00%

DBMP

Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita Cakupan Penemuan Pasien Baru Tuberkulosis (TB) Bakteri/Basil Tahan Asam (BTA) Positif Cakupan Penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) yang Ditangani Cakupan Penemuan Penderita Diare Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Kesehatan Persentase Dokumen Evaluasi Pembangunan Kesehatan Persentase Dokumen Data dan Informasi Pembangunan Kesehatan Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang Dilakukan Penyelidikan < 24 Jam Rasio Panjang Jalan dalam Kondisi Baik Panjang Saluran Drainase dan Trotoar yang Dibangun Skala Kota


Unit Kerja

2 - 74


No

Urusan/Program

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Indikator Kinerja




Target Tahun 2015





Unit Kerja

3

Jalan dan Jembatan Fungsional (Panjang)

100%

80%

90%

100%

111,11%

100%

100%

100,00%

DBMP

4

Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

5 unit

8 unit

5 unit

72 unit

1440,00%

5 unit

5 unit

100,00%

DBMP

5

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

5

Panjang Jaringan Pengairan dalam Kondisi Baik

100%

60%

80%

81.2%

101,50%

100%

100%

100,00%

DBMP

6

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

6

Lingkungan Tertata

2 Lokasi, 68 Lokasi

2 Wilayah, 32 Lokasi

2 lokasi

2 lokasi

100,00%

2 Lokasi, 68 Lokasi

2 Lokasi, 68 Lokasi

100,00%

DBMP

7

Berkurangnya Titik Banjir di Kota Bandung

68 Lokasi

30 lokasi

50 lokasi

50 lokasi

100,00%

68 Lokasi

68 Lokasi

100,00%

DBMP

8

Terwujudnya Kualitas Tata Bangunan dan Keandalan Bangunan

Semua SWK di Kota Bandung


semua SWK di Kota Bandung

Wilayah Karees

-



100,00%

Distarcip

Program Penerangan Jalan Umum

9

Persentase Wilayah Kota Bandung yang Terang pada Malam Hari

100%

55%

75%

83.27%

111,03%

100%

100%

100,00%

DBMP

Urusan Perumahan Program Pengembangan Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan

1

-

85 unit

2480 unit

419 unit

16,90%

2480 unit

2480 unit

-

Distarcip

-

8,50%

10.5%

8.71%

82,95%

10,27

10,27

-

Distarcip

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

3

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

Distarcip

3

4

7

8

9 A4 1 2 3

Program Pengendalian Banjir Program Peningkatan Kualitas dan Penertiban Bangunan serta Pembangunan Bangunan

2

Sungai

yang

Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Berkurangnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh Tingkat Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman

No

4 5 A5

Urusan/Program

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Program Pengelolaan Areal Pemakaman Urusan Penataan Ruang

Indikator Kinerja

4

Response Time Rate

5

Cakupan Pengelolaan Pemakaman

1 1

Program Perencanaan Tata Ruang

2

Program Ruang

3

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

A6

Pemanfaatan

2 3 4




Target Tahun 2015




< 15 Menit

< 20

< 18 menit

14.2 menit

100,00%

< 16 Menit

< 16 Menit

93,75%

DPPK

15%

125,75

100%

115.94%

115,94%

20%

20%

133,33%

Diskamtam

-

8 dok

2 dok

2 dok

100,00%

2 Dok RTBL

2 Dok RTBL

-

Distarcip

40%

71,43 %

25%

100%

400,00%

30%

30%

75,00%

Bappeda

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

Distarcip

63,34%

-

65%

100,00%

-

-

-

Distarcip

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

BPPT

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

DPKAD

40%

50%

25%

100%

400,00%

30%

30%

75,00%

Bappeda

40%

75%

25%

100%

400,00%

30%

30%

75,00%

Bappeda

40%

50%

25%

66.67%

266,68%

-

-

-

Bappeda

Areal

Dokumen Perencanaan Tata Ruang Persentase Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang Ditindaklanjuti Terwujudnya Tertib Pemanfaatan Ruang Persentase Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Unit Kerja

Urusan Perencanaan Pembangunan 1

1

Program Pengembangan Data/Informasi

2

Program Pembangunan

3

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

4

4

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

5

2

2 - 75


Kerjasama

3

Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Persentase Data Tersampaikan Persentase Dokumen Kerjasama Daerah yang Ditindaklanjuti

Persentase Dokumen Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh yang Ditindaklanjuti Persentase Dokumen Perencanaan Pengembangan Kota Bandung yang Ditindaklanjuti


2 - 76


No

5

Urusan/Program

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja

6

7 8

9

10 6

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

11 12 13 14 15 16

Persentase Sumber Daya Aparatur yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Dokumen Hasil Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah Tingkat Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang yang Tercakup dalam Dokumen Penganggaran Dokumen Perencanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dokumen Perencanaan BPPT Terwujudnya Penganggaran Berbasis Kinerja




Target Tahun 2015




100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

Bappeda

3 dok

5 dok

3 dok

3 dok

100,00%

3 dok

3 dok

100,00%

Bappeda

2 dok

2 dok

2 dok

2 dok

100,00%

2 dok

2 dok

100,00%

Bappeda

≥ 30 %

33,08

>30%

32.57%

100,00%

> 30

> 30

100,00%

Bappeda

2 dok

2 dok

1 dok

1 dok

100,00%

1 dok

1 dok

50,00%

BKD

100%

2 dok

1 dok

2 dok

200,00%

1 dok

1 dok

50,00%

BPPT

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

DPKAD

2 dok

1 dok

1 dok

100,00%

-

-

-

2 dok

2 dok

1 dok

2 dok

200,00%

1 dok

1 dok

50,00%

DBMP

2 dok

2 dok

1 dok

1 dok

100,00%

1 dok

1 dok

50,00%

Diskamtam

7 dok

9 dok

7 dok

11 dok

157,14%

7 dok

7 dok

100,00%

Bag. Orpad

Tingkat Pelaksanaan Anggaran Dokumen Renja dan Renstra SKPD Dokumen Perencanaan Tersedianya (Jumlah) Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Kota dan SKPD serta Kinerja Pelayanan Publik


Unit Kerja

Dinas Pelayanan Pajak

No

Indikator Kinerja

Target Tahun 2015



40%

80%

25%

40%

160,00%

30%

30%

75,00%

Bappeda

Unit Kerja

25%

100%

400,00%

30%

30%

75,00%

Bappeda

>30%

43,59

> 30%

83.33%

100,00%

30%

30%

100%

Bappeda

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

100,00%

-

-

-

Bappeda

40%

66,47%

25%

80%

320,00%

30%

30%

75,00%

Bappeda

1

Jumlah Prasarana dan Fasilitas Terminal yang Dibangun

2 unit

0

2 unit

3 unit

150,00%

2 unit

2 unit

100,00%

Dishub

2

Jumlah Fasilitas yang Berfungsi dan Berkondisi Baik

3 unit

3 unit

3 unit

3 unit

100,00%

3 unit

3 unit

100%

Dishub

50%

16%

29%

32%

110,34%

35%

35%

70,00%

Dishub

80%

91,30%

65%

91.3%

140,46%

70%

70%

87,50%

Dishub

8

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

18

9

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

19

10

Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang

20

11

Program Perencanaan Bidang Pemerintahan

21

2


40%

17

1


40%

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Urusan Perhubungan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan



Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang Ditindaklanjuti Persentase Dokumen Perencanaan Sosial Budaya yang Ditindaklanjuti Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Ditindaklanjuti Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang Persentase Dokumen Perencanaan Pemerintahan yang Ditindaklanjuti

7

A7

2 - 77

Urusan/Program


3

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

3

Persentase Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana Sarana Angkutan Umum Masal (SAUM) Sesuai dengan Rencana Induk Transportasi Kota

4

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

4

Persentase Halte yang Terbangun di Jalur yang Telah Dilayani Angkutan Umum dalam Trayek


2 - 78


No

5 6 A8

Urusan/Program

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Urusan Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja



Unit Kerja

24,7 km/jam

23.5 km/jam

24.7 km/jam

105,11%

24 km/jam

24 km/jam

96,00%

Dishub

6

Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

97,50%

95,50%

96%

98.23%

102,32%

96,5%

96,5%

98,97%

Dishub

6 Kec

87,23

89,00

87,41

98,21%

6 Kec

6 Kec

100,00%

BPLH

-

69

65

66,67

102,57%

-

-

-

BPLH

-

18,23

24,00

20,74

86,42%

-

-

-

BPLH

-

18

20

20,25

101,25%

-

-

-

BPLH

-

0,23

4,00

0,49

12,25%

-

-

-

BPLH

1 Dokumen Laporan

100%

100%

100%

100,00%

1 Dokumen Laporan

1 Dokumen Laporan

100,00%

BPLH

-

70%

75%

80%

106,67%

-

-

-

BPLH

40%

25%

25%

100%

400,00%

30%

30%

75,00%

b

b2 2

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Target Tahun 2015

25 km/jam

b1

2



Kecepatan Rata-Rata Tempuh Kendaraan

a Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan



5

1

1


3

4

Tingkat Pengelolaan Sampah Kota Persentase Pemrosesan Sampah di Landfill (Tingkat Pengangkutan ke Tempat Pemrosesan Akhir/TPA) Persentase Pengolahan dan Pengurangan Sampah di Sumber Persentase Sampah yang Dikelola dengan Sistem Reuse, Reduce, dan Recycle (3R) Persentase Sampah yang Dikelola dengan Mengkonversi Menjadi Waste to Energy (WTE) Penanganan Pengaduan Kasus Lingkungan Kegiatan dan atau Usaha Memenuhi Tertib Administrasi dan Teknis Pengelolaan Lingkungan Persentase Dokumen Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti

Bappeda

No

3

4

5

6

2 - 79

Urusan/Program

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Indikator Kinerja

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup




Target Tahun 2015




5 Titik

5

5 titik

5 titik

100,00%

5 Titik,

5 Titik,

100,00%

BPLH

1 Sungai

1

1 sungai

2 sungai

200,00%

1 Sungai

1 Sungai

100,00%

BPLH

50 Unit

35

30 unit

30 unit

100,00%

40 Unit

40 Unit

80,00%

BPLH

200,000 Unit

211832 unit

200.000

200.015

100,01%

200,000 Unit

200,000 Unit

100,00%

BPLH

Jumlah Mata Terlindungi

6

Jumlah Sungai dan Sungai yang Terlindungi

7

Jumlah Dangkal

8

Jumlah Lubang Biopori

9

Sungai yang Memenuhi Baku Mutu Kelas IV Gol. B (dari Tercemar Berat Menjadi Tercemar Ringan)

17%

0

17%

12.5%

73,53%

17%

17%

100,00%

BPLH

10

Jumlah Mata Air yang Telah Dipulihkan Akibat Pencemaran Air

5 titik

5

5 titik

5 titik

100,00%

5 titik

5 titik

100,00%

BPLH

11

Informasi Lingkungan Hidup Kota Bandung Mudah Diakses

3 Media

3

-

3 dok

100,00%

3 Media

3 Media

100,00%

BPLH

12

Tingkat Kualitas Udara Perkotaan Memenuhi Baku Mutu Udara Ambien

70%

96%

35%

92.6%

264,57%

60%

60%

85,71%

BPLH

13

Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

100%

6,38%

2%

5.23%

261,50%

95%

95%

95,00%

BPLH

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Sumur

yang

Unit Kerja

5

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Air


Anak

Resapan


2 - 80


No

Urusan/Program

7

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

8

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi

Indikator Kinerja

14

15

16 9

Program Pengelolaan Bidang Air Tanah

17 18

10 A9 1

Program Pengembangan Lingkungan Hidup Urusan Pertanahan Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

19

1

Tertata dan Terpeliharanya Taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung

Persentase Tindak Lanjut Hasil Audit Energi, Masterplan Rencana Pengelolaan Bidang Energi, Persentase Basis Data Bidang Energi Tersedianya Sumur Pantau Tersedianya Sumur Resapan Dalam dan Sumur Resapan Dangkal Terpeliharanya Mata Air Persentase Dokumen Perencanaan Pengembangan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti Persentase Pemanfaatan dan Pengadaan Lahan oleh Pemerintah Kota Bandung




Target Tahun 2015





Unit Kerja

99,17%

Penataan 25 taman, Pemeliharaa n 100 taman, 20 Lokasi penataan RTH, 388 taman RW, 4 taman Tematik, pmeliharaan 11 taman tematik

Penataan 25 taman, Pemeliharaan 100 taman, 20 Lokasi penataan RTH, 388 taman RW, 4 taman Tematik, pmeliharaan 11 taman tematik

96,67%

Diskamtam

66%

66,00%

100%

100%

100,00%

BPLH

2

3

150,00%

2 Unit

2 Unit

100,00%

BPLH

26

20

20

100,00%

20 Unit,

20 Unit,

100,00%

BPLH

5 Titik

5

5

5

100,00%

5 Titik

5 Titik

100,00%

BPLH

40%

50

-

-

-

-

-

-

Bappeda

100,00%

48%

85%

50%

58,82%

90%

90%

90,00%

DPKAD

Penataan 25 taman, Pemeliharaan 200 taman, 20 Lokasi penataan RTH, 388 taman RW, 3 taman Tematik, pemeliharaan 18

99,00

100%

99.17%

100%

100%

100%

2 Unit

0

20 Unit

No

2 3 4

5 A10 1 A11

Urusan/Program

Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Program Perencanaan Pengadaan Tanah Program Persiapan Pengadaan Tanah Program Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah

Indikator Kinerja

2 3 4

5

2 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

3

4

2

2 - 81

Sertifikat Tanah Pemerintah Kota

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

5




Target Tahun 2015




100%

100%

100%

58.33%

58,33%

100%

100%

100,00%

DPKAD

150 dok

0

150 dok

17 dok

11,33%

150 dok

150 dok

100,00%

DPKAD

150 kali

8 kali

150 kali

13 kali

8,67%

150 kali

150 kali

100,00%

DPKAD

150 dok

51 dok

150 dok

71 dok

47,33%

150 dok

150 dok

100,00%

DPKAD

85%

78,76%

78%

99.92%

128,10%

80%

80%

94,12%

Disdukcapil

70,5 poin

73,93 poin

70.15 poin

73.93 poin

105,39%

70,2 poin

70,20 poin

99,57%

BPPKB

30%

18,75%

18%

18%

100,00%

21%

21%

70,00%

BPPKB

65%

58%

59%

59%

100,00%

60%

60%

92,31%

BPPKB

1:01

1:01

1:01

1:01

100,00%

1:01

1:01

100,00%

BPPKB

80%

10%

20%

20%

100,00%

40%

40%

50,00%

BPPKB

Unit Kerja

Milik

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Cakupan Penerbitan Kartu Program Penataan Keluarga, Kartu Tanda 1 Administrasi Kependudukan Penduduk, Akta Kelahiran dan Akta Kematian Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1

1

Persentase Konflik Pertanahan yang Terfasilitasi Dokumen Feasibility Study Pembelian Aset/Tanah Sosialisasi, Penilaian Musyawarah


Indeks Pembangunan Gender Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Politik dan Jabatan Politik Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan Rasio Angka Melek Huruf Perempuan Dibanding Laki-Laki Usia 15-24 Tahun Persentase Kelurahan Ramah Anak


2 - 82


No

Urusan/Program

Indikator Kinerja

6

3

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

7

8

4 A12

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Indeks Pemberdayaan Gender 9 Gender dalam (IPG) Pembangunan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1

1

Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Cakupan Ketersediaan Petugas di Unit Pelayanan Terpadu yang Memiliki Kemampuan untuk Menindaklanjuti Pengaduan/Laporan Masyarakat Cakupan Perencanaan SKPD Responsif Gender dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan melalui Dukungan Anggaran Responsif Gender (ARG)

Program Berencana

Keluarga

2

3

Tingkat Penurunan Fertility Rate (TFR)

Total

Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif (CU/PUS) Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya Dibawah Usia 20 Tahun





Target Tahun 2015




100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

BPPKB

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

BPPKB

100%

50,68%

75%

75%

100,00%

100%

100%

100,00%

BPPKB

65,65%

67,74%

65.4%

65.4%

100,00%

65,55%

65,55%

100,00%

BPPKB

1,95%

1,99%

1.98%

1.97%

99,49%

1,97%

1,97%

101,03%

BPPKB

70,30%

80,81%

68.8%

70.6%

102,62%

69,30%

69,30%

98,58%

BPPKB

3,50%

3,50%

4.55%

4.55%

100,00%

4,37%

4,37%

124,86%

BPPKB

Unit Kerja

No

Urusan/Program

Indikator Kinerja

4 2

Program Kontrasepsi

Pelayanan 5

3

4

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan Keluarga Berencana/Kesehatan Reproduksi yang Mandiri

6

Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat

9

7 8

10

2 - 83

5

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja

6

Program Penyiapan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga

Cakupan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Keluarga Miskin Cakupan Pasangan Usia Subur yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Cakupan Institusi Masyarakat dalam Pelayanan KB/Kesehatan Reproduksi (KR) yang Mandiri Rasio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB per Kelurahan Rasio Pembantu Pembina KB per Kelurahan Persentase Ibu, Bayi dan Anak yang Memperoleh Komunikasi Indformasi dan Edukasi (KIE) dan Pembinaan melalui Kelompok Kegiatan Rata-Rata Usia Kawin Pertama (Pendewasaan Usia Perkawinan/PUP)





Target Tahun 2015




30%

30%

30%

30%

100,00%

20%

20%

66,67%

BPPKB

5%

6,32%

7%

7%

100,00%

6%

6%

120,00%

BPPKB

100%

47,08%

59%

59%

100,00%

71% & 75%

71% & 75%

75,00%

BPPKB

1:02

1:03

1:03

1:03

100,00%

1:3

1:3

66,00%

BPPKB

1;1

1:01

1:1

1:1

100,00%

1;1

1;1

100,00%

BPPKB

90%

50%

60%

60%

100,00%

70%

70%

77,78%

BPPKB

20,33thn

20 tahun

20 tahun

21 tahun

105,00%

20,11 thn

20,11 thn

98,92%

BPPKB

Unit Kerja

11

Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Kelurahan

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

BPPKB

12

Persentase Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga yang Mampu Menggerakkan Partisipasi Masyarakat

60%

42,00%

45%

45%

100,00%

50%

50%

83,33%

BPPKB


2 - 84


No

Urusan/Program

Indikator Kinerja

13 14

15 A13

1

Urusan Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya

1

2 2

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 3

3 4 5

Program Pembinaan Anak Terlantar Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

4

Persentase Keluarga Pra Sejahtera Dibandingkan Jumlah Total Keluarga Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB Cakupan Pasangan Usia Subur Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB

Persentase Keluarga Miskin

Penanganan

Persentase Cakupan Penanganan Korban Trafficking, Korban Bencana dan Orang Terlantar dalam Perjalanan yang Ditangani Persentase Rancangan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial yang Diimplementasikan Persentase Penanganan Anak Terlantar dan Anak Jalanan






Target Tahun 2015



34,29%

36,87%

36.08%

35.01%

97,03%

35,98%

35,98%

104,93%

BPPKB

80%

87,30%

75%

75%

100,00%

78%

78%

97,50%

BPPKB

80%

82,74%

73%

73%

100,00%

75%

75%

93,75%

BPPKB

21,59%

14,66%

19.68%

14.93%

75,86%

20,32%

20,32%

94,12%

Dinsos

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

Dinsos

80%

60%

65%

70%

107,69%

70%

70%

87,50%

Bag. Kesra

4,77%

9,65%

4.77%

28.73%

602,31%

4,77%

4,77%

100,00%

Dinsos

Unit Kerja

5

Persentase Penanganan Penyandang Cacat

13,05%

7,67%

8.16%

9.03%

110,66%

9,79%

9,79%

75,02%

Dinsos

6

Jumlah Penghuni Panti yang Ditangani

3554 orang

1176 orang

3,554 orang

2,420 orang

68,09%

3554 orang

3554 orang

100,00%

Dinsos

No

6

7

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

8

Program Peningkatan Pelayanan Lanjut Usia



Target Tahun 2015



7

Persentase Penanganan Gelandangan, Pengemis, Wanita Tuna Susila (WTS) dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Napza)

17,87%

35,28%

11.91%

29.32%

246,18%

13,90%

13,90%

77,78%

Dinsos

8

Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Ikut Serta dalam Penanganan Masalah Sosial

1,392 PSKS

998 PSKS

1.387

1.387

100,00%

1,387 PSKS

1,387 PSKS

99,64%

Dinsos

9

Persentase Penanganan Lanjut Usia Terlantar

27,28% / 200 orang

20,06%/134 orang

18,03% / 100 orang

63,42% / 352 orang

-

20,87%/100 orang

20,87%/100 orang

-

Dinsos

B

-

Cukup

Tinggi

-

B

B

100,00%

Bag. Kesra

B

-

C

N/A

-

B

B

100,00%

Bag. Kesra

100%

100,00

100%

107.22%

107,22%

100%

100%

100,00%

Bag. Kesra

1,340 orang

100,00%

1520 orang

1520 orang

82,61%

Disnaker

154,76%

2.697 orang

2.697 orang

96,81%

Disnaker

101,72%

11.000 orang

11.000 orang

78,57%

Disnaker

Indikator Kinerja

10

9

Program Sosial Keagamaan

11

12 A14 1

2

2 - 85

Urusan Ketenagakerjaan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja



Urusan/Program

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Pekerja Seks Komersial, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)


Terwujudnya Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Agama Sesuai dengan Agama dan Keyakinan Masing-Masing Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial Keagamaan di Kota Bandung

1

Jumlah Orang yang Dilatih Mandiri

1840 orang

1160 orang

1,340 orang

2

Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan

2786 orang

3849 orang

2,615 orang

3

Jumlah Lowongan Kerja

14.000 orang

9695 orang

10,000 orang


4,047 orang 10,172 orang

Unit Kerja

2 - 86


No

3 A15

1

2

3

4 A16 1

Urusan/Program

Indikator Kinerja

Program Perlindungan dan Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Pengembangan Lembaga 4 Perselisihan Hubungan Ketenagakerjaan Industrial Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Jumlah Usaha Kecil dan 1 Menengah (UKM) yang Berdaya Saing Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Tersedianya Bahan Menengah yang Kondusif Penyusunan Kebijakan 2 Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Urusan Penanaman Modal Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi





Target Tahun 2015




58 Kasus

60 kasus

56 kasus

63 kasus

112,50%

57 Kasus

57 Kasus

98,28%

Disnaker

5641 unit

5097 UMKM

4,594 unit

4,894 unit

106,53%

4.897 unit

4.897 unit

86,81%

Dinas KUKM Indag

1 Kajian

1 kajian

1 kajian

1 kajian

100,00%

1 kajian

1 kajian

100%

Bag. Perekonomian

840 orang

435 orang

600 orang

640 orang

106,67%

680 orang

680 orang

80,95%

Dinas KUKM Indag

Unit Kerja

3

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi dan UKM yang Dilatih serta Tersedianya Sarana Pemasaran Produk Koperasi dan UKM

4

Wirausaha Baru

4.973 orang

0

4514 orang

1879 orang

41,63%

4,621 orang

4,621 orang

92,92%

Dinas KUKM Indag

5

Jumlah UMKM Binaan

270 UMKM

761 UMKM

194 UMKM

300 UMKM

154,64%

189 UMKM

189 UMKM

70,00%

Dinas KUKM Indag

6

Persentase Koperasi Aktif

88,82%

81,77%

82.85%

83.5%

100,78%

84,41%

84,41%

95,03%

Dinas KUKM Indag

1

Nilai Investasi Berskala Nasional (Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing - PMDN/PMA)

4,756 Triliun

3,611 Trilliun

4,059 triliun

5,278 triliun

130,03%

4,291 Triliun

4,291 Triliun

90,22%

Bappeda

No

2

3 A17

Urusan/Program

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Urusan Kebudayaan

Indikator Kinerja

1

2 3 4 A18 1

2

3

2 - 87



Target Tahun 2015





Unit Kerja

2

Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

4,756 Triliun

3,611 Trilliun

4,059 triliun

5,278 triliun

130,03%

4,291 Triliun

4,291 Triliun

90,22%

3

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

3,4 (Sangat Baik)

3,3 (Sangat Baik)

3,10 (baik)

3,17 (baik)

102,26%

80

80

-

10 Orang

12 orang

10 orang

12 orang

120,00%

10 Orang

10 Orang

100,00%

Disbudpar

5 keg

5 keg

5 keg

5keg

100,00%

5 keg

5 keg

100,00%

Bag. Kesra

100 BCB

0

100 BCB

50 BCB

50,00%

100 BCB

100 BCB

100,00%

Disbudpar

60 kali

102 kali

60 kali

146 kali

243,33%

60 kali

60 kali

100,00%

Disbudpar

3 event

3 event

3 event

10 event

333,33%

3 event

3 event

100,00%

Disbudpar

100%

10 OKP

90 OKP

159 OKP

176,67%

90%

90%

90,00%

Dispora

7 Kegiatan

7 kegiatan

7 kegiatan

15 kegiatan

214,29%

7 Kegiatan

7 Kegiatan

100,00%

Dispora

45 orang

100 orang

40 orang

1310 orang

3275,00%

40 orang

40 orang

88,89%

Dispora

1 Program Pengembangan Nilai Budaya


2

Apresiasi Pemerintah Terhadap Seniman dan Budayawan Meningkatnya Patriotisme Heroisme dan Nasionalisme Warga Kota Bandung Perlindungan Bangunan Cagar Budaya Jumlah Pagelaran dan Festival Seni Budaya

Program Pengelolaan 3 Kekayaan Budaya Program Pengelolaan 4 Keragaman Budaya Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan 5 Jumlah Misi Seni Budaya Kekayaan Budaya Urusan Kepemudaan dan Olahraga Cakupan Komunitas Program Pengembangan Pemuda/Organisasi dan Keserasian Kebijakan 1 Kemasyarakatan Pemuda Pemuda (OKP) yang Dibina Program Peningkatan Peran Jumlah Pembinaan Kegiatan 2 Serta Kepemudaan Kepemudaan Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Jumlah Peserta Pelatihan 3 Kewirausahaan dan Kewirausahaan Kecakapan Hidup Pemuda


Bappeda

BPPT

2 - 88


No

Urusan/Program

Indikator Kinerja





Target Tahun 2015




-

0

-

2.700

100,00%

-

-

-

Dispora

4 Dok

3 dok

4 dok

4 dok

100,00%

4 Dok

4 Dok

100,00%

Dispora

Unit Kerja

4

Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

4

Penyuluhan Pencegahan tentang Bahaya Narkoba bagi Pemuda

5

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

5

Jumlah Dokumen Olahraga

6

Jumlah Kejuaraan atau Perlombaan yang Diikuti (Olahraga Prestasi, Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi/Masyarakat)

8 kejuaraan/p erlombaan

9 kejuaraan

8 kejuaraan

8 kejuaraan

100,00%

8 kejuaraan/p erlombaan

8 kejuaraan/perl ombaan

100,00%

Dispora

7

Jumlah Sarana Olahraga yang Terbangun

14 SOR/ GOR

14 SOR/GOR

14 GOR

41 GOR

292,86%

14 SOR/GOR

14 SOR/GOR

100,00%

Dispora

3 Gelanggang

3 gelanggang

3 gelanggang

8 gelanggang

266,67%

3 Gelanggan g

3 Gelanggang

100,00%

Dispora

1

1,2399

1,00

1,18

118,00%

1

1

100,00%

Satpol PP

650 orang

180 orang

550 orang

550 orang

100,00%

580 orang

580 orang

89,23%

Satpol PP

270 kali

144 kali

220 kali

244 kali

110,91%

250 kali

250 kali

92,59%

Satpol PP

Baik

Baik (80%)

Baik

Baik

100,00%

Baik

Baik

100,00%

BKBPM

6

7

8 A19 1

2

3

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Bidang

Program Peningkatan Jumlah Gelanggang Pemuda Sarana dan Prasarana 8 dan Sarana Pendukung Kepemudaan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Cakupan Petugas Perlindungan Program Peningkatan 1 Masyarakat (Linmas) Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 2 Jumlah Linmas Terlatih Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

3

Jumlah Operasi Gabungan

4

Tingkat Pemahaman Terhadap Wawasan Kebangsaan, Ideologi Negara, Toleransi Antar Umat Beragama dan Antar Etnis di Kota Bandung

No

Urusan/Program

4

Program Pengembangan Kebangsaan

5

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

6

Program Pendidikan Politik Masyarakat

7

Kemitraan Wawasan

Program Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator Kinerja

5

6

A20 1

2 - 89




Target Tahun 2015




68,50 – 69,00

78,00%

75%

96.7%

128,93%

80%

80%

100,00%

BKBPM

70%

120%

65%

65%

100,00%

65%

65%

92,86%

Satpol PP

Unit Kerja

7

Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kota Bandung

85%

77,76%

-

-

-

-

-

-

BKBPM

8

Indeks Demokrasi

58%

-

66,50 - 67,00

N/A

-

-

-

-

BKBPM

75%

78,00%

60%

96%

160,00%

65%

65%

86,67%

BKBPM

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

Satpol PP

112,00%

80%

80%

88,89%

Satpol PP

102,94%

90%

90%

90,00%

Setwan

9

10

8

Tingkat Pemahaman Rasa Persatuan dan Kesatuan Bangsa dan 4 (Empat) Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika), dan Terciptanya Suasana Kondusivitas, Rasa Aman di Masyarakat Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Penyakit Masyarakat (Pekat)


Tingkat Kondusifitas Kota melalui Badan Narkotika Kota (BNK) dan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Cakupan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)

Program Penegakan Cakupan Penegakan Peraturan Peraturan Daerah dan 11 90,00% 70,36% 75% 84% Daerah (Perda) Peraturan Walikota Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Peningkatan Terwujudnya Lembaga Kapasitas Lembaga 1 100% 70,00 85% 87.5% Perwakilan Rakyat yang Handal Perwakilan Rakyat Daerah


2 - 90


No

Urusan/Program

Indikator Kinerja

2 2

3

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

3

4

Penerimaan Pajak Daerah

5

IKM Bidang Pembayaran Pajak Daerah

6

4

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

7 8

5

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Nilai dan Pemeringkatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Terlayaninya Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND)/Luar Negeri

9

10

Jumlah Pengembangan Usaha Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang Sehat dan Profitable Terwujudnya Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) Persentase SKPD yang Mendapat Temuan Berindikasi Tindak Pidana Korupsi yang Material

Persentase SKPD yang Telah Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level Berkembang Persentase SKPD Memiliki Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Minimal B





Target Tahun 2015




100%

100%

1 dok

1 dok

100,00%

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

2,460 Trilyun

1,400 Trilyun

1,598 triliun

1,494 Triliun

93,49%

1.850 Triliun

1.850 Triliun

75,20%

B

B

100,00%

B

B

-

A

Unit Kerja

Bag. Pemum

Bagumpal

Dinas Pelayanan Pajak Dinas Pelayanan Pajak Bag. Perekonomian

-

2 unit

1 unit BUMD

2 unit BUMD

200,00%

100,00%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

DPKAD

100%

6,56%

23%

19.67%

85,52%

100%

100%

100,00%

Inspektorat

100%

40,98%

50%

52.46%

104,92%

100%

100%

100,00%

Inspektorat

100%

16,39

44.26%

57.38%

129,64%

100%

100%

100,00%

Inspektorat

-

No

Urusan/Program

Indikator Kinerja

11

12 13

14

6

7

8

2 - 91

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Jumlah SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Terfasilitasi Surveilance Satuan Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 (Non Akumulasi) Jumlah SKPD yang Dilakukan Pengukuran IKM Jumlah Dokumen Reviu Road Map Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Dokumen Progres Pelaksanaan Kebijakan Ruang Lingkup Pembangunan dan Sumber Daya Alam (PSDA)





Target Tahun 2015




68 SKPD

18 SKPD

68 SKPD

56 SKPD

82,35%

68 SKPD

68 SKPD

100,00%

Bag. Orpad

11 SKPD

44 SKPD

15 SKPD

15 SKPD

100,00%

10 SKPD

10 SKPD

90,91%

Bag. Orpad

2 dok

2 dok

2 dok

2 dok

100,00%

2 dok

2 dok

100,00%

Bag. Orpad

11 dok

12 dok

11 dok

12 dok

109,09%

11 dok

11 dok

100%

Bag. Pembangunan

Unit Kerja

15

Cakupan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (KDH)

100%

100%

100%

71.72%

71,72%

100%

100%

100%

Sekda (Non Bagian)

16

Persentase SDM Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang Mendapatkan Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pengembangan Profesi

100%

66.67%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

Inspektorat

17

Tingkat Tercapainya Penyelenggaraan Kegiatan Pengawasan

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

Inspektorat

18

Tingkat Ketersediaan Dokumen Hasil Pengawasan Secara Optimal

100%

0,00

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

Inspektorat


2 - 92


No

Urusan/Program

Indikator Kinerja

19

9

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

20

21 22 10

Program Peraturan Undangan

Penataan Perundang23

24 11

12

13

Program Penataan Daerah Otonomi Baru Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pelaksanan Kegiatan Fisik dan Non Fisik Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah

25 26 27 28 29

Tingkat Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Pengawasan, dan Penilaian yang Terintegrasi Persentase Kerjasama yang Ditindaklanjuti Menjadi Memorandum of Understanding (MoU) Setiap Tahun Tingkat Kepatuhan Daerah dalam Pengelolaan Keuangan/Aset Meningkatnya Penataan Peraturan Perundang-undangan Jumlah SKPD yang Dievaluasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya (Non Akumulasi) Jumlah SKPD yang Menerapkan Standar Prosedur dan Pelayanan Jumlah Titik Koordinat Patok Batas Daerah Persentase SKPD/Unit Kerja yang Dikendalikan (Dalprog) Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kewilayahan Tingkat Pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)





Target Tahun 2015




100%

44,44%

40%

40%

100,00%

60%

60%

60,00%

-

78%

30%

72.66%

242,20%

-

-

-

100%

0

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

DPKAD

100%

18%

40%

50%

125,00%

60%

60%

60,00%

Bag. Hukum

33 SKPD

13 SKPD

33 SKPD

31 SKPD

93,94%

33 SKPD

33 SKPD

100,00%

Bag. Orpad

16 SKPD

14 SKPD

10 SKPD

10 SKPD

100,00%

12 SKPD

12 SKPD

75,00%

Bag. Orpad

4 titik

4 titik

4 titik

4 titik

100,00%

4 titik

4 titik

100,00%

Bag. Pemum

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

B

-

100%

100%

100,00%

B

B

100,00%

100%

100%

84%

84%

100,00%

100%

100%

100,00%

Bag. Pemum

tinggi

0,00

Sedang

Sedang

100,00%

sedang

sedang

-

Bag. Pemum

Unit Kerja

Bappeda

Bag. Kerjasama

Bag. Pembangunan Bag. Pembangunan

No

14

2 - 93

Urusan/Program

Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan

Indikator Kinerja




Target Tahun 2015




30

Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Kewilayahan

75,85

76,29

73,31

80,79

110,20%

a

Indeks Kepuasan Masyarakat

81,66

82,00

68,50

85,99

125,53%

81,33

b


82,9

80,02

68,50

82,04

119,77%

c


85

73,50

73,31

79,50

d


82

77,25

78,15

e


85

77,25

f


85

g


h


Unit Kerja

0,00%

30 Kec.

81,33

99,60%

Kec. Andir

82,5

82,5

99,52%

Kec. Antapani

108,44%

80

80

94,12%

80,03

102,41%

81

81

98,78%

74,94

82,55

110,15%

81

81

95,29%

73,79

71,25

78,50

110,18%

80

80

94,12%

74,5

72,5

67,50

75,00

111,11%

73,5

73,5

98,66%


81,35

81,00

81,00

81,75

100,93%

81,15

81,15

99,75%

i


82

71,13

75,00

75,55

100,73%

78

78

95,12%

j


80

80,02

68,50

83,00

121,17%

80

80

100,00%

k


90

78,00

67,50

80,03

118,56%

85

85

94,44%

l


81,5

72,38

72,50

82,30

113,52%

80,5

80,5

98,77%

m


85

86,30

80,00

86,60

108,25%

86,7

86,7

102,00%


Kec. Arcamanik Kec. Astanaanyar Kec. Babakan Ciparay Kec. Bandung Kidul Kec. Bandung Kulon Kec. Bandung Wetan Kec. Batununggal Kec. Bojongloa Kaler Kec. Bojongloa Kidul Kec. Buahbatu Kec. Cibeunying Kaler

2 - 94


No

Urusan/Program

Indikator Kinerja




Target Tahun 2015





Unit Kerja

n


85

74,93

71,25

76,08

106,78%

82

82

96,47%

Kec. Cibeunying Kidul

o


82

73,60

70,00

80,36

114,80%

81

81

98,78%

Kec. Cibiru

p


87

75,25

68,50

80,67

117,77%

81

81

93,10%

Kec. Cicendo

q


85

75,2

80,00

79,50

99,38%

78

78

91,76%

Kec. Cidadap

r


82

69,62

72,00

84,75

117,71%

80

80

97,56%

Kec. Cinambo

s


86

77,05

73,75

80,25

108,81%

82

82

95,35%

t


100

75,42

77,50

81,03

104,55%

81,05

81,05

81,05%

u


85

69,74

72,50

81,33

112,18%

82

82

96,47%

v


85

81,68

80,00

81,72

102,15%

81

81

95,29%

w


83

79,05

79,05

80,14

101,38%

80

80

96,39%

x


87,5

77,86

80,00

80,05

100,06%

82,5

82,5

94,29%

y


-

71,25

70,00

69,07

98,67%

-

-

-

z


-

75,40

65,00

61,06

93,94%

-

-

-

Kec. Coblong Kec. Gedebage Kec. Kiaracondong Kec. Lengkong Kec. Mandalajati Kec. Panyileukan Kec. Rancasari Kec. Regol

aa


85,75

72,43

72,50

78,50

108,28%

79,33

79,33

92,51%

Kec. Sukajadi

bb


80

79,5

71,95

80,72

112,19%

75,15

75,15

93,94%

cc


85,1

74,57

60,00

78,15

130,25%

81,2

81,2

95,42%

dd


87

81,00

80,00

83,19

103,99%

82

82

94,25%

Kec. Sukasari Kec. Sumur Bandung Kec. Ujungberung

No

15

16

Urusan/Program

Program Kapasitas Aparatur

Peningkatan Sumber Daya

Indikator Kinerja


Target Tahun 2015





Unit Kerja

31

Terpenuhinya Standar Diklat SDM Aparatur Sipil Negara

17%

30%

24.64%

82,13%

15%

15%

88,24%

BKD

32

Persentase Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Telah Memenuhi Target Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

90%

75%

80%

106,67%

80%

80%

88,89%

BKD

33

Terpenuhinya Kompetensi SDM Aparatur Sipil Negara Sesuai Standar

90,00%

73,56%

75,00

75,27

100,36%

80%

80%

88,89%

BKD

34

Persentase Penanganan Terhadap Pelanggaran Disiplin PNS

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

BKD

35

Pelayanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

BKD

100%

-

50%

100%

200,00%

100%

100%

100,00%

BKD

-

-

1 paket

-

-

1 paket

1 paket

-

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 36

2 - 95



Persentase SKPD yang Sudah Online Data Kepegawaian

37

Pembangunan Kepegawaian

Database

38

Jumlah Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) SKPD (Non Akumulasi)

40

-

9 Anjab/ABK

6 Anjab/ABK

66,67%

9

9

22,50%

Bag. Orpad

39

Mewujudkan Pengelolaan Administrasi, Kepegawaian yang Tertib, Akurat dan Valid di Lingkungan Setda

12 dok

-

12 unit kerja

12 unit kerja

100,00%

12 dok

12 dok

100,00%

Bag. TU


Distarcip

2 - 96


No

Urusan/Program

Indikator Kinerja

17

Program Pembangunan Produk Hukum Daerah

40

18

Program Perumusan Implementasi Ekonomi

41

19

20

Koordinasi dan Kebijakan

Program Pembangunan dan Pengembangan Assessment Center Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah

21

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

A21

Urusan Ketahanan Pangan

42

43

44

Jumlah Raperwal/Rakepwal Ketatalaksanaan Terakomodirnya Kebijakan Ekonomi Makro (Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi Umum, Indeks Daya Beli, PDRB/Kapita) Penempatan SDM Aparatur Sipil Negara Sesuai Formasi dan Kompetensi Jumlah Kelompok Sasaran/Jenis yang Mendapatkan Insentif Pajak Persentase Aduan Masyarakat atas Layanan Publik yang Ditindaklanjuti Dibandingkan yang Diterima Inspektorat Setiap Tahun

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Program Ketahanan Pangan Penguatan Cadangan Pangan 2 Ekuivalen Beras Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1

1 A22

1

Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat

2

Program Penanggulangan Kemiskinan

1

2

Jumlah Swadaya Masyarakat dalam Bentuk Partisipasi Keuangan Jumlah Penduduk Miskin





Target Tahun 2015




16 dok

14 dok

10 dok

7 dok

70,00%

12 dok

12 dok

75,00%

Bag. Orpad

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

100,00%

1 dok

1 dok

100,00%

Bag. Perekonomia n

90%

73,56%

78%

78.56%

100,72%

82%

82%

91,11%

BKD

1

12 jenis

1 kelompok

0

0

1

1

100,00%


100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

Inspektorat

91,90%

91,20%

90%

91.26%

101,40%

90,30%

90,30%

98,26%

Dispertapa

60 Ton

26,7 ton

60 ton

72.26 ton

120,43%

60 Ton

60 Ton

100,00%

Dispertapa

Rupiah

219,615 milyar

165 milyar

191.673.47 3.094

116,17%

181,500 milyar

181,500 milyar

82,64%

BKBPM

-

Penurunan Masyarakat Miskin 685.379


98,01%

BKBPM


-

298.871

N/A

Unit Kerja

No

Urusan/Program

Indikator Kinerja

Target Tahun 2015



Unit Kerja

Tinggi

-

Sedang

Sedang

100,00%

Sedang

Sedang

-

30 Kec.

a

Tingkat Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan

Tinggi

-

Sedang

Sedang

100,00%

Sedang

Sedang

-

Kec. Andir

Pembangunan Pemberdayaan

Tinggi

-

Sedang

Sedang

100,00%

Sedang

Sedang

-

Kec. Antapani


Tinggi

-

Sedang

Sedang

100,00%

Sedang

Sedang

-

Kec. Arcamanik


Tinggi

-

Sedang

Sedang

100,00%

Sedang

Sedang

-

Kec. Astanaanyar


Tinggi

-

Sedang

Sedang

100,00%

Sedang

Sedang

-

Kec. Babakan Ciparay


Tinggi

-

Sedang

N/A

-

Sedang

Sedang

-

Kec. Bandung Kidul


Tinggi

-

Sedang

Sedang

100,00%

Sedang

Sedang

-

Kec. Bandung Kulon


Tinggi

-

Sedang

Sedang

100,00%

Sedang

Sedang

-

Kec. Bandung Wetan


Tinggi

-

Sedang

Sedang

100,00%

Sedang

Sedang

-

Kec. Batununggal

d

e

f

g

h

i

2 - 97



Rata-rata Tingkat Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan

c

3



3

b

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan


Tingkat Inovasi dan Kewilayahan Tingkat Inovasi dan Kewilayahan Tingkat Inovasi dan Kewilayahan Tingkat Inovasi dan Kewilayahan Tingkat Inovasi dan Kewilayahan Tingkat Inovasi dan Kewilayahan Tingkat Inovasi dan Kewilayahan Tingkat Inovasi dan Kewilayahan


2 - 98


No

Urusan/Program

Indikator Kinerja




Target Tahun 2015





Unit Kerja

j


Tinggi

-

Sedang

Sedang

100,00%

Sedang

Sedang

-

Kec. Bojongloa Kaler

k


Tinggi

-

Sedang

Sedang

100,00%

Sedang

Sedang

-

Kec. Bojongloa Kidul


Tinggi

-

Sedang

N/A

-

Sedang

Sedang

-

Kec. Buahbatu


Tinggi

-

Sedang

Tinggi

100,00%

Sedang

Sedang

-


Tinggi

-

Sedang

Sedang

100,00%

Sedang

Sedang

-


Tinggi

-

Sedang

Sedang

100,00%

Sedang

Sedang

-

Kec. Cibiru


Tinggi

-

Sedang

Sedang

100,00%

Sedang

Sedang

-

Kec. Cicendo


Tinggi

-

Sedang

Sedang

100,00%

Sedang

Sedang

-

Kec. Cidadap


Tinggi

-

Sedang

Sedang

100,00%

Sedang

Sedang

-

Kec. Cinambo


Tinggi

-

Sedang

N/A

-

Sedang

Sedang

-

Kec. Coblong

l

m

n

o

p

q

r

s


Kec. Cibeunying Kaler Kec. Cibeunying Kidul

No

Urusan/Program

Indikator Kinerja



Target Tahun 2015





Unit Kerja

t


Tinggi

-

Sedang

N/A

-

Sedang

Sedang

-

Kec. Gedebage

u


Tinggi

-

Sedang

Sedang

100,00%

Sedang

Sedang

-

Kec. Kiaracondong


Tinggi

-

Sedang

Sedang

100,00%

Sedang

Sedang

-

Kec. Lengkong


Tinggi

-

Sedang

Sedang

100,00%

Sedang

Sedang

-

Kec. Mandalajati


Tinggi

-

Sedang

Sedang

100,00%

Sedang

Sedang

-

Kec. Panyileukan


Tinggi

-

Sedang

N/A

-

Sedang

Sedang

-

Kec. Rancasari


Tinggi

-

Sedang

Sedang

100,00%

Sedang

Sedang

-

Kec. Regol


Tinggi

-

Sedang

N/A

-

Sedang

Sedang

-

Kec. Sukajadi


Tinggi

-

Sedang

Sedang

100,00%

Sedang

Sedang

-

Kec. Sukasari


Tinggi

-

Sedang

N/A

-

Sedang

Sedang

-

Kec. Sumur Bandung

v

w

x

y

z

aa

bb

cc

2 - 99




2 - 100


No

A23 1 A24

Urusan/Program

Urusan Statistik Program Pengembangan Data/Informasi Urusan Kearsipan

Indikator Kinerja

3

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

Target Tahun 2015



Unit Kerja

Tinggi

-

Sedang

Sedang

100,00%

Sedang

Sedang

-

1

Tingkat Integrasi Data SKPD dalam Bandung Satu Data

5 SKPD

4 SKPD

4 SKPD

4 SKPD

100,00%

4 SKPD

4 SKPD

80,00%

Bappeda

1

1 sistem

1 sistem

2 sistem

200,00%

1 Database

1 Database

100,00%

Pusarda

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

BPPT

100%

102%

80%

119%

148,75%

90%

90%

90,00%

DPKAD

20 SKPD

7 SKPD

8 SKPD

8 SKPD

100,00%

20 SKPD

20 SKPD

100,00%

Bag. TU

3

4

2




2 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan



dd

1

1


Cakupan Sistem Teknologi Informasi (TI) Kearsipan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Persentase Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Arsip Daerah (DPKAD) yang Dapat Diarsipkan Aplikasi Pengarsipan Digital (Disposisi, Daftar Surat Baru, Form Surat)

Kec. Ujungberung

5

Jumlah SKPD yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku

7 SKPD

7 SKPD

7 SKPD

10 SKPD

142,86%

7 SKPD

7 SKPD

100,00%

Pusarda

6

Cakupan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kearsipan

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

Pusarda

7

Peningkatan Kualitas Arsip

-

-

1

1

100,00%

1 Gedung Arsip

1 Gedung Arsip

-

Distarcip

100%

0

50%

90.67%

181,34%

60%

60%

60,00%


100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

Disdukcapil

8

9

Persentase Data Dinas Pelayanan Pajak yang Dapat Diarsipkan Terpeliharanya Arsip Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No

4 A25

1

2

3 A26

2 - 101

Urusan/Program

Indikator Kinerja

Program Peningkatan Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Kualitas Pelayanan 10 bagi SKPD tentang Kearsipan Informasi Kearsipan Urusan Komunikasi dan Informatika Cakupan Wilayah untuk 1 Pelayanan Informasi Pembangunan Tercapainya Komunikasi yang Harmonis Antar Unsur-Unsur Program Pengembangan 2 Masyarakat dan Pemerintah Komunikasi, Informasi dan Demi Terlaksananya Program Media Massa Pembangunan di Kota Bandung Tersedianya Jaringan Komputer dan Sistem Informasi di 3 Lingkungan Bagian Umum dan Perlengkapan (Bagumpal) Program Fasilitasi Cakupan Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya 4 Pemberdayaan Kelompok Manusia Bidang Komunikasi Informasi Masyarakat dan Informasi Program Kerjasama Pelaksanaan Diseminasi dan Informasi dengan Mass 5 Pendistribusian Informasi Media Urusan Perpustakaan





Target Tahun 2015




Kegiatan

1 kegiatan

1

1

100,00%

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100,00%

Pusarda

100%

34,21%

75%

74.83%

99,77%

85%

85%

85,00%

Diskominfo

-10 SKPD 5 Orang 49 Item

30 SKPD

30 SKPD, 36 item

9 SKPD, 6 item

30,00%

- 10 SKPD - 5 Orang, - 69 Item

- 10 SKPD 5 Orang, 69 Item

100%

100%

34,21%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

Bagumpal

30 Paket

30 paket

30 paket

29 paket

96,67%

30 Paket

30 Paket

100,00%

Diskominfo

20 kali

843 kali

14 kali

782 kali

5585,71%

16 kali

16 kali

80,00%

Diskominfo

Unit Kerja

Bag. TU

1

Program Peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan

1

Cakupan Sistem Perpustakaan TI

1 Database

1 database

1 database

3 database

300,00%

1 Database

1 Database

100,00%

Pusarda

2

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Perpustakaan

2

Cakupan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

Pusarda


2 - 102


No

Urusan/Program

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan 3 Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca URUSAN PILIHAN B1

Indikator Kinerja

2

3

4

5





Target Tahun 2015



5760 Pemustaka

15034 pemustaka

4,896 pemustaka

8,658 pemustaka

176,84%

5184 Pemustaka

5184 Pemustaka

90,00%

Pusarda

100,00%

68,04 kw/ha

68,04 kw/ha

97,20%

Dispertapa

903,33%

200

200

66,67%

Dispertapa

40,00%

40 kasus

40 kasus

114,29%

Dispertapa

190,000 pot/tahun 25,000 pohon

190,000 pot/tahun

97,44%

Dispertapa

25,000 pohon

100,00%

Dispertapa

3

Jumlah Pemustaka (Usia 10-59 Tahun)

1

Produktivitas Tanaman Padi

70 kw/ha

65,03 kw/ha

65.05 kw/ha

Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha Olahan Hasil Pertanian Menurunnya Komoditas Produk Pertanian yang Tercemar

300 usaha olahan

136 usaha olahan

150 usaha olahan

65.05 kw/ha 1355 usaha olahan

35 kasus

0

50 kasus

20 kasus

195,000 pot/ tahun 25,000 pohon

186,920 pot/thn

188,500 pot/thn 25,000 pohon

189,002 pot/thn 6,792 pohon

Unit Kerja

Urusan Pertanian

2

1


Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

3 4

Produksi Tanaman Hias

5

Pohon Produktif

6

Cakupan Sarana Pembibitan RTH

7

Prasarana

26,818 pohon

100,27% 27,89%

30%

10%

15%

18.79%

125,27%

20%

20%

66,67%

Diskamtam

Pameran Produk Pertanian

9 kali

9 kali

8 kali

9 kali

112,50%

8 kali

8 kali

88,89%

Dispertapa

8

Mutu Tembakau (Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau/DBHCT)

100%

100,00

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

Dispertapa

9

Kasus Penyakit Zoonosa di Kota Bandung

8 kasus

1 kasus

8 kasus

0

-

8 kasus

8 kasus

100,00%

Dispertapa

10

Populasi Ternak Sapi

1,722 ekor

1554 ekor

1,488 ekor

109,21%

1,562 ekor

1,562 ekor

90,71%

Dispertapa

11

Populasi Ternak Domba

35,693 ekor

29,955 ekor

30,833 ekor

1,625 ekor 30,991 ekor

100,51%

32,375 ekor

32,375 ekor

90,70%

Dispertapa

No

B2 1

2 3 B3

1 B4 1

2 3

2 - 103

Urusan/Program

Indikator Kinerja






Target Tahun 2015



6,035,475 orang

5.807.564 orang

5,480,821 orang

6,061,094 orang

110,59%

5,658,874 orang

5,658,874 orang

93,76%

Disbudpar

5 ODTW

5 ODTW

5 ODTW

5 ODTW

100,00%

5 ODTW

5 ODTW

100,00%

Disbudpar

20 usaha

33 usaha

20 usaha

22 usaha

110,00%

20 usaha

20 usaha

100,00%

Disbudpar

2,750 ton

2764,09 ton

2,630 ton

2,877 ton

109,39%

2,665 ton

2,665 ton

96,91%

Dispertapa

1,121,700 ekor

907.670 ekor

921,700 ekor

922,900 ekor

100,13%

1,021,700 ekor

1,021,700 ekor

91,08%

Dispertapa

Unit Kerja

Urusan Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

1

Program Pengembangan 2 Destinasi Pariwisata Program Pengembangan 3 Kemitraan Urusan Kelautan dan Perikanan

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Jumlah Kunjungan Wisatawan: Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Wisatawan Mancanegara (Wisman) Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) Jumlah Usaha Pariwisata Non Hiburan

1

Peningkatan Konsumsi

Produksi

Ikan

2

Peningkatan Produksi Ikan Hias

Urusan Perdagangan Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Persentase Komoditas Peredaran Barang yang Diawasi Fasilitasi Penyaluran Subsidi Gas 3 (Tiga) Kilogram

58,40%

18,9%

18.9%

0,00

0

18,9%

18,9%

32,36%

62.255 KK (RTM)

0

62.255 KK

0

-

62.255 KK (RTM)

62.255 KK (RTM)

100,00%

3

Meningkatnya Nilai Ekspor

US$ 614 jt

US$ 603 jt

US$ 606 juta

US$ 635 juta

104,79%

US$ 609 jt

US$ 609 jt

99,19%

4

Jumlah Pelaku Usaha Formal yang Mendapatkan Izin Usaha

1,946 unit usaha

1,982 unit usaha

1462 unit usaha

4412 unit usaha

301,78%

1,608 unit usaha

1,608 unit usaha

82,63%

Dinas KUKM Indag

2.750 PKL

2113 PKL

1500 PKL

2335 PKL

155,67%

1.750 PKL

1.750 PKL

63,64%

Dinas KUKM Indag

300 pelaku usaha

100 pelaku usaha

150 pelaku usaha

150 pelaku usaha

100,00%

200 pelaku usaha

200 pelaku usaha

66,67%

Dinas KUKM Indag

1 2

4

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

5

5

Program Persaingan Usaha

6

Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) Mendapat Pembinaan tentang Manajemen Usaha, Organisasi dan Permodalan Jumlah Cakupan Binaan Pedagang Formal


Dinas KUKM Indag Dinas KUKM Indag Dinas KUKM Indag

2 - 104


No

B5

Urusan/Program

Indikator Kinerja





Target Tahun 2015




6%

2,94%

3.2%

3.2%

100,00%

4,4%

4,4%

73,33%

Dinas KUKM Indag

180 pelaku usaha IKM


180 pelaku usaha

318 pelaku usaha

176,67%



100,00%

Dinas KUKM Indag

26,50%

7,17%

17.8%

23.66%

132,92%

21,2%

21,2%

80,00%

Dinas KUKM Indag

-

60%

100%

100%

100,00%

-

-

-

Dinas KUKM Indag

3 kali

2 kali

2 kali

2 kali

100,00%

3 kali

3 kali

100,00%

Dinas KUKM Indag

Unit Kerja

Urusan Perindustrian Program Peningkatan Kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Sistem Produksi Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

1

3

Program Kemampuan Industri

3

4

Program Penataan Struktur Industri

4

5

Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

5

Jumlah Sosialisasi Kota Kreatif

6

Jumlah Unit Usaha Industri Kreatif yang Dibina (Pelaku Industri Kreatif)

270 pelaku industri kreatif

306 orang

190 orang

243 orang

127,89%



81,48%

Dinas KUKM Indag

7

Jumlah Aktivasi Pengembangan Sub Sektor Ekonomi Kreatif

15 subsektor

0

6 subsektor

4 subsektor

66,67%

9 subsektor

9 subsektor

60,00%

Bag. Perekonomian

12 KK

0

10 KK

0

-

10 KK

10 KK

83,33%

Disnaker

180 Orang

180 orang

180 orang

180 orang

100,00%

180 Orang

180 Orang

100,00%

Disnaker

1

2

6

B6 1 2

Peningkatan Teknologi

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Teknopolis Urusan Ketransmigrasian Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Program Transmigrasi Regional

2

1 2

Persentase Industri Berbasis Teknologi Jumlah Unit Usaha dan Sentra yang Dibina Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang Menerapkan Teknologi dalam Proses Produksi Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Gedung Unit Pelayanan Teknis (UPT) Cigondewah

Jumlah Transmigran Jumlah Transmigrasi

Bandung

Penempatan Penyuluhan

Tabel 2.70 Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Misi Pembangunan Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2015 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015 Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016

Realisasi Target Kinerja Tahun 2014

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2016

Perkiraan Perkiraan Realisasi SKPD Tingkat Target Capaian Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Target Realisasi Realisasi Sasaran 2015 RPJMD Tahun 2015 Target 2015 Sampai RPJMD S.d Dengan Tahun 2016 Tahun 2016 Misi 1: “Mewujudkan Bandung Nyaman melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan” No

Indikator Kinerja


Tujuan 1: Mewujudkan Penataan Ruang Kota yang Terpadu dan Berkelanjutan 1 2

Persentase Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Tingkat Keterbangunan Infrastruktur PPK Gedebage

75%

63,34%

63%

65%

103,17%

67%

67%

89,33%

Distarcip

60%

34,90%

40%

37,1%

92,75%

45%

45%

75,0 0%

Bappeda, Distarcip, Dishub, DBMP

Tujuan 2: Menyediakan Infrastruktur, Permukiman,dan Sanitasi Perkotaan yang Nyaman, Umur Pakai Panjang, dan Merata Secara Efektif dengan Konsep Maju, Hijau dan Manusiawi 3

Rasio Luas Jalan Dalam Kondisi Baik

100%

81,03%

85%

91,22%

107,32%

100%

100%

100,00%

DBMP

4

Indeks Aksesibilitas Jalan

7,48

7,41

7,44

7,42

99,73%

7,45

7,45

99,87%

DBMP

5

7

Persentase Wilayah Kota Bandung Terang pada Malam Hari Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik Titik Banjir Terselesaikan

100%

55%

65%

83,27%

128,11%

100%

100%

100,00%

DBMP

100%

58,46%

80,00%

81,24%

101,55%

100%

100%

100,00%

DBMP

68 lokasi

30lokasi

50 lokasi

50 lokasi

100,00%

68 lokasi

68 lokasi

100,00%

DBMP

8

Luas Kawasan Permukiman Kumuh

9,79%

8,50%

10,50%

8,71%

82,95%

10,27%

10,27%

95,33%

Distarcip

9

Jumlah rumah susun yang terbangun

21 unit

0 unit

14 unit

1 unit

7,14%

16 unit

16 unit

76,19%

Distarcip

10

Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

10000 unit

85 unit

2480 unit

1529 unit

61,65%

2480 unit

2480 unit

24,80%

Distarcip

6

2 - 105


2 - 106


Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Tahun 2014



Tingkat Pengelolaan Sampah Kota

90%

87,23%

89,00%

87,41%

98,21%

90%

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2016 90%

25%

69%

65%

66,67%

102,57%

53%

53%

212,00%

65%

18,23%

24,00%

20,74%

86,42%

37%

37%

56,92%

30%

18%

20%

20,25%

101,25%

22%

22%

73,33%

35%

0,23%

4,00%

0,49%

12,25%

15%

15%

42,86%

74%

66,60%

68,00%

70,77%

104,07%

70%

70%

94,59%

13

1) Persentase Pemrosesan Sampah di Landfill (Tingkat Pengangkutan Ke TPA) 2) Persentase Pengolahan dan Pengurangan Sampah di Sumber 2.a. Persentase Sampah yang Dikelola dengan Sistem 3R 2.b. Persentase Sampah yang Dikelola dengan Mengkonversi menjadi WTE Tingkat Pelayanan Air Limbah dengan Sistem Terpusat Tingkat Cakupan Pelayanan Air Minum

85%

70,26%

80,00%

70,65%

88,31%

82%

82%

96,47%

14

Kapasitas Produksi Air Baku

5750 ltr/dtk

2.764ltr/dtk

4000 ltr/dtk

2.874 ltr/dtk

71,85%

4500 ltr/dtk

4500 ltr/dtk

78,26%

No

11

12

Indikator Kinerja


Target Kinerja Sasaran 2015

Realisasi 2015


Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD S.d Tahun 2016 100,00%

SKPD

BPLH, PD Kebersihan

PDAM

Tujuan 3: Mewujudkan Sistem Transportasi yang Aman, Nyaman, Efisien, Memadai, Handal dan Ramah 15

Persentase Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana SAUM Sesuai dengan Rencana Induk Transportasi Kota

16

Persentase Aspek Penyebab Kemacetan yang Terkendali

50%

16%

29%

32%

110,34%

35%

35%

70,00%

Dishub

100%

31,25%

47,00%

46,88%

99,74%

69%

69%

69,00%

Dishub, DPKAD, DBMP, Distarcip

264,57%

40%

40%

80,00%

BPLH

Tujuan 4: Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Penanggulangan Bencana yang Handal 17

Tingkat Kualitas Udara Perkotaan Memenuhi Baku Mutu Udara Ambien

50%

96%

35%

92,6%

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015

No

18

19 20

21 22




Sungai yang Memenuhi Baku Mutu Kelas IV Gol.B (dari Tercemar Berat Menjadi Tercemar Ringan) Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota yang Efektif Menunjang Fungsi Hidroorologi

17,00%

0%

17%

12,50%

73,53%

17%


10%

6,38%

2%

5,23%

261,50%

2%

23%

12,14%

16,00%

12,15%

75,94%

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)

91,96%

45,98%

45,98%

45,98%

<15 menit

< 20 menit

<18 menit

Indikator Kinerja



Realisasi 2015


Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD S.d Tahun 2016

SKPD

100,00%

BPLH

2%

20,00%

BPLH

18%

18%

78,26%

100,00%

68,57%

68,57%

74,57%

BPLH, DPKAD, Dishub, Diskamtam, Distan KP DPPK

14,20 menit

100,00%

<16 menit

<16 menit

93,75%

DPPK

100,00%

≥ 30

≥ 30

100,00%

Bappeda

WTP

WTP

100,00%

DPKAD

20%

20%

65,00%

Misi 2 : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Bersih, dan Melayani Tujuan 1 : Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan. 1.

Persentase Usulan Masyarakat melalui Musrenbang yang Diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan Tujuan 2 : Terlaksananya Reformasi Birokrasi 2 3

2 - 107

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Menurunnya SKPD yang Mendapat Temuan Berindikasi Tidak Pidana Korupsi yang Material

≥30 %

33,08%

≥30 %

32,57%

WTP

WDP

WTP

WDP

13%

6,56%

23%

19,67%


85,52%

Inspektorat

2 - 108



No

4 5

6

Indikator Kinerja

SKPD yang Telah Menerapkan SPIP Level Berkembang Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

8

Persentase Jabatan yang Diisi Sesuai dengan Kompetensi Tingkat Ketepatan Struktur dan Ukuran Organisasi Nilai Evaluasi AKIP Kota

9

Nilai LPPD

7


100%

40,98%

50%

52,46%

104,92%

65%


A

B

B

B

100,00%

B

B

85%

73,56%

76%

75,27%

99,04%

79%

79%

92,94%

Baik

-

Cukup

N/A

N/A

Baik

Baik

100,00%

Bagian Orpad

A

CC

CC

A

100,00%

B

A

100,00%

Bagian Orpad

Sangat Baik = 3,2320

Baik/tinggi = 2,8400

Sangat Baik = 3,0992

Baik

100,00%

Sangat baik= 3,1434

Sangat baik= 3,1434

100,00%

Bagian Pemum

75%

74,83%

99,77%

85%

85%

85,00%

Diskominfo

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

Diskominfo


10

Cakupan Wilayah untuk Pelayanan 100% 34,21% Informasi Pembangunan 11 Tingkat Layanan Interaksi Pengaduan 100% 100% Secara On Line Tujuan 3: Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dan Aparat terhadap Hukum dan HAM 12

Indeks Demokrasi

13 14





Realisasi 2015


SKPD

65,00%

Inspektorat BagianOrpad, BPPT, Kecamatan, Distarcip, DBMP, dan SKPD Pelayanan Publik

BKD

68,5 - 69,00 %

-

66,5-67,00

N/A

N/A

-

-

-

BKBPM

Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum

58%

77,76%

-

-

-

-

-

-

BKBPM

Cakupan penegakan Perda

90%

70%

75%

84%

112,00%

80%

80%

88,89%

Satpol PP


No

Indikator Kinerja




Realisasi 2015



Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2016 Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2016


SKPD

Misi 3: ”Membangun Masyarakat yang Mandiri, Berkualitas, dan Berdaya Saing” Tujuan 1: Mewujudkan Pendidikan yang Merata, Unggul, Terjangkau dan Terbuka 1

Indeks Pendidikan

93,34%

90,53%

91,45%

N/A

N/A

92,08%

92,08%

98,65%

Angka Rata-Rata Lama Sekolah 12 tahun 10,85 tahun (ARLS) 3 Penduduk yang Berusia >15 Tahun 99,95% 100% Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) Tujuan 2: Peningkatan Taraf Kesehatan Masyarakat secara Berkelanjutan

11,37 tahun

N/A

N/A

11,67 tahun

11,67 tahun

97,25%

99,75%

N/A

N/A

99,84%

99,84%

99,89%

2

4

5 6

2 - 109

Persentase Pelayanan Kesehatan Dasar pada Bayi, Balita, Anak, Remaja dan Ibu Persentase Penyakit Menular yang Ditangani Persentase Pasien Miskin yang Dirujuk dan Dilayani oleh PPK II

7

Persentase RS Memenuhi Standar Pelayanan

8

Jumlah RW Siaga Aktif

9

Persentase Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

BPS Kota Bandung BPS Kota Bandung BPS Kota Bandung

95%

101%

85%

99,45%

117,00%

87%

87%

91,58%

Dinkes

100%

81%

100%

101,19%

101,19%

100%

100%

100,00%

Dinkes

100%

100%

100%

100%

100,00%

100%

100%

100,00%

80%

67%

65%

83,48%

128,43%

70%

70%

87,50%

1501 RW

714 RW

959 RW

1229 RW

128,15%

1140 RW

1140 RW

75,95%

Dinkes, RSKIA, RSKGM RSKIA, RSUD, RSKGM Dinkes

35%

13,90%

14%

21,85%

156,07%

20%

20%

57,14%

Dinkes


2 - 110



No

10 11

Indikator Kinerja


Persentase Sarana Air Minum yang Memenuhi Syarat Kasus Penyakit Zoonosa



Realisasi 2015



76,3%

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2016 76,3%

8 kasus

8 kasus

100,00%

Dispertapa

2.557.636 jiwa

102,15%

100,51%

2.557.636 jiwa 1,97%

1,97%

98,98%

BPS Kota Bandung BPPKB


78,30%

72,47%

75,80%

72,97%

96,27%

8 Kasus

1 kasus

8 kasus

0 kasus

2.612.664 jiwa

2.470.802 jiwa 1,99%

2.481.469 jiwa 1,97%

101,96%

1,95%

2.530.122 jiwa 1,98%

Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target RPJMD S.d Tahun 2016 97,45%

SKPD

Dinkes

Tujuan 3: Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat 12 13

Jumlah Penduduk Maksimal Kota Bandung Angka Fertilitas

14

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

65,60%

67,74%

65,35%

73,93%

113,13%

65,4%

65,4%

99,70%

BPPKB

15

Indeks Pemberdayaan Gender (Gender Empowerment Measurement) Kota Layak Anak

70,25%

73,93%

70,1%

70,6%

100,71%

70,15%

70,15%

99,86%

BPPKB

80%

10%

20%

20%

100,00%

40%

40%

50,00%

BPPKB

28%

20,90%

22%

28,38%

129,00%

24%

24%

85,71%

Dinsos

219,615 miliar

Rp179,206 miliar

Rp 165 miliar

Rp 191,7 miliar

116,18%

Rp 181,5 Miliar

Rp 181,5 Miliar

82,64%

BKBPM

289.994 jiwa

NA

298.871 jiwa

N/A

N/A

295.882 jiwa

102,03%

Tinggi

-

Sedang

Sedang

100,00%

295.882 jiwa Sedang

Sedang

Bappeda, BKPPM

3 unit

10 unit

333,33%

3 unit

3 unit

Disbudpar

16 17 18

19 20

Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Terlayani Peran Serta Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat (Miliar Rp) Angka Kemiskinan Tingkat Inovasi Pemberdayaan dan Pembangunan Kewilayahan

Tujuan 4: Meningkatkan Pelestarian Seni Budaya Peran Pemuda Prestasi Olah Raga 21

Jumlah Seni Budaya Tradisi yang Dilestarikan

3 unit


No

22

Indikator Kinerja



Prestasi Olahraga di Tingkat Provinsi dan Nasional


Realisasi 2015



Persentase kontribusi atlit dlm kontingen PON Jabar, Juara 1 POR Pemda

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2016 Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2016 Persentase kontribusi atlit dlm kontingen PON Jabar, Juara 1 POR Pemda


SKPD

-

Juara 2 POR Pemda

Juara 1 POR Pemda

Juara 12 POR Pemda

Dispora

B

-

C

N/A

N/A

B

B

100,00%

Bagian Kesra

B

-

C

Tinggi

100,00%

B

B

100,00%

Bagian Kesra

60 ton

26,7 ton

60 ton

72,26 ton

120,43%

60 ton

60 ton

100,00%

Dispertapa

< 10%

7,76%

< 10%

3,93%

100,00%

< 10%

< 10%

100,00%

10,33%

NA

9,52%

N/A

N/A

9,79%

9,79%

94,77%

614 juta US $

603 juta US $

606 Juta US $

635 Juta US $

104,79%

609 Juta US $

609 Juta US $

99,19%

BPS Kota Bandung BPS Kota Bandung Dinas KUKM Indag

Tujuan 5: Mewujudkan Toleransi dan Pembinaan Umat Beragama 23

24

Terwujudnya Pemahaman dan Pengamalan Agama Sesuai dengan Agama dan Keyakinan Masing-Masing Terwujudnya Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama

Misi 4: Membangun Perekonomian yang Kokoh, Maju, dan Berkeadilan Tujuan 1: Membangun Perekonomian Kota yang Kokoh 1

2 - 111

2

Penguatan Cadangan Pangan Ekuivalen Beras Tingkat Inflasi Umum

3

Laju Perumbuhan Ekonomi (LPE)

4

Nilai Ekspor Kota Bandung (Juta US $)


2 - 112



No

Indikator Kinerja





Realisasi 2015

1,613 Trilyun

1,494 Trilyun

92,62%

146

1,400,864 Trilyun 99.192,32

140

64,99

46,42%

15 kelompok

12 kelompok

1 kelompok

-

-

2,426.158.40 Trilyun


5


6

Penerimaan Retribusi (Miliar Rp)

7

Insentif Pajak Daerah

8

Program/Kegiatan yang Pendanaannya Melibatkan APBN, APBD Provinsi Jawa Barat, dan APBD Kota Bandung

2

6 Program dan 14 Kegiatan pada 6 SKPD

-

-

-

9

Jumlah Perusahaan Swasta yang Berkontribusi terhadap Pembangun-an Kota Setiap Tahun

80 unit

70 unit

40 unit

217 unit

4,756 trilliun

3,611 triliun

4,059 Trilliun

12,808 Trilyun

1,850 Trilyun 142

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2016 Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2016 1,850 Trilyun


SKPD

76,26%

Disyanjak

142

97,26%

1 kelompok

1 kelompok

6,67%

BPPT, Dinkes, RSUD, RSKIA, RSKGM, Dishub, Dispertapa, DPPK, Diskamtam, Dispora Disyanjak

1 program

1 program

50,00%

542,50%

50 unit

50 unit

62,50%

315,55%

4,291 Triliun

4,291 Triliun

90,22%

SKPD yang mendapatkan bantuan APBN atau APBD Provinsi Bagian Perkonomian

Tujuan 2: Membangun Perekonomian Kota yang Maju 10

Nilai Investasi (Rp) Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Bappeda, BPPT


No

Indikator Kinerja




Pendirian Akta Perusahaan

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2016 Pendirian Akta Perusahaan

-

Cukup

Cukup

622 unit

148,10%

450 unit

450 unit

25,37%

82,85%

83,50%

100,78%

84,41%

84,41%

95,03%

5.807.564 orang

5.480.821 orang

6.061.094 orang

110,59%

5.658.874 orang

5.658.874 orang

93,76%

Dis KUKM Indag Disbudpar

10%

8,05%**

10,55%

9,02%

117,09%

10,36 %

10,36 %

96,53%

Disnaker

256.989 lapangan pekerjaan


40.000 lapangan pekerjaan baru


27,55%

50.000 lapangan

50.000 lapangan

19,46%

Disnaker, Dinas KUKM Indag



Realisasi 2015

11

Terbentuknya Perusahaan Patungan untuk Beberapa Layanan Jasa Umum dan Barang Publik

Operasional perusahaan patungan

Draft Raperda dan kajian pengembangan bisnis

Perda Pembentukan Perusahaan Patungan -

Pengajuan Raperda Tentang Perseroan Daerah -

12

Tercapainya Parameter Kota Kreatif yang Meliputi Kebijakan; Infrastruktur; Aspek Hukum, HKI dan Etika Kreatif; Sistem Pendukung; Kapasitas dan Kontribusi Ekonomi Kreatif

Baik

-

13

1774 unit

14

Pelaku usaha Bernilai Tambah dalam Aspek HKI, Paten, Omzet, Akses Modal Sertifikasi Halal, Kuantitas, dan Kualitas Produksi Koperasi Aktif

761 unit

420 unit

88,82%

81,77%

15

Jumlah Kunjungan Wisatawan

6.035.475 orang



SKPD

Bappeda, Bagian Perekonomian Distarcip, Bagian Perekonomia n, Bappeda, Dis KUKM Indag Dinas KUKM Indag

Tujuan 3: Membangun Perekonomian Kota yang Berkeadilan

2 - 113

16

Tingkat Pengangguran Terbuka

17

Lapangan Pekerjaan Baru


2 - 114



No

Indikator Kinerja





Realisasi 2015

15.000 orang

25.970 orang

173,13%

25.000 orang


Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2016 Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2016 25.000 orang


18

Wirausaha Baru

101.000 orang

24,75%

19

Indeks Daya Beli

67,80

67,05

67,07

N/A

N/A

67,32

67,32

99,29%

20

PDRB/kapita (Rp)

23.764.532

NA

17.996.702

N/A

N/A

19.688.869

19.688.869

82,85%

SKPD

Dinas KUKM Indag, Distan KP, Disdik, Dispora, Disnaker BPS Kota Bandung BPS Kota Bandung

2.3

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.3 2.3.1

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH PERMASALAHAN URUSAN PENDIDIKAN

Pada tahun 2015, urusan pendidikan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp252.048.275.618,27 dengan realisasi sebesar Rp228.291.605.482,00 atau 90,57%. Program dan kegiatan pada Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Adapun permasalahan dalam urusan pendidikan adalah : 1. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masih belum sesuai dengan harapan masyarakat (Dinas Pendidikan). 2. Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) yang belum tercapai sesuai target (Dinas Pendidikan). 3. Program Bawaku Sekolah dan Peyelenggaraan Sekolah Gratis pada satuan pendidikan SMA/MA/SMK masih perlu ditingkatkan (Dinas Pendidikan). 4. Fasilitas dan infrastruktur pendidikan SMP dan dan Pendidikan Menengah Negeri belum merata (Dinas Pendidikan). 5. Kinerja tenaga pendidik penerima tunjangan profesi masih perlu ditingkatkan (Dinas Pendidikan). 6. Masih terdapat tenaga pendidik yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan minimal (Dinas Pendidikan). 7. Persepsi masyarakat mengenai sekolah yang difavoritkan kurang mendukung terhadap pemerataan kualitas sekolah (Dinas Pendidikan). 8. Partisipasi masyarakat, khususnya dunia usaha/dunia industri belum optimal dalam pembangunan pendidikan (Dinas Pendidikan). 9. Lulusan SMK yang belum relevansi dengan kebutuhan lapangan pekerjaan (Dinas Pendidikan). 10. Implementasi pendidikan karakter belum optimal (Dinas Pendidikan). 11. Mahalnya biaya pendidikan tinggi salah satu kendala bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi (Dinas Pendidikan). 12. Belum optimalnya pemanfaatan TIK/ICT dalam collecting data dan informasi data pendidikan (Dinas Pendidikan). 13. Program pembangunan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kota belum bersinergi secara optimal (Dinas Pendidikan). 2.3.2

PERMASALAHAN URUSAN KESEHATAN

Pada tahun 2015, urusan kesehatan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 457.097.528.434,00 dengan realisasi sebesar Rp 301.989.172.160,50 atau 66,07%. Program dan kegiatan pada Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh:1) Dinas Kesehatan; 2) Rumah Sakit Umum Daerah; 3) Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak; 4) Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut; dan 5) Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah. Adapun permasalahan pada urusan kesehatan adalah: 1. Belum optimalnya SDM dalam melakukan persuasi dan konseling terhadap sasaran prioritas tes HIV AIDS (pasien TB dan Ibu hamil). 2. Adanya stigma negatif tentang HIV AIDS di masyarakat karena belum optimalnya sosialisasi penyakit HIV AIDS (Dinas Kesehatan). 3. Cakupan pencatatan dan pelaporan pelayanan Kesehatan Dasar Terhadap Lansia masih belum belum optimal 4. Adanya penduduk yang berpindah-pindah sehingga tidak terdata dan tidak melanjutkan pemeriksaan (Dinas Kesehatan).


2 - 115

5. Puskesmas Rawat Inap yang Mampu Melaksanakan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED): Jumlah dan kualifikasi SDM serta sarana sesuai standar belum terpenuhi (Dinas Kesehatan). 6. Terdapat gagal lelang pada pembangunan gedung Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut tahap III sehingga pembangunan gedung tahap III tidak dapat diselesaikan seluruhnya sesuai target perencanaan awal (Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut). 7. Terdapat pelonjakan jumlah kunjungan pasien dari 48.834 kunjungan pada tahun 2014 menjadi 62.455 terutama pasien BPJS,sehingga membutuhkan tenaga tambahan untuk kelancaran operasional pelayanan (Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut). 8. Pembangunan rumah sakit berstandar internasional belum dapat dilaksanakan pada tahun 2015, hal ini berkaitan dengan pengadaan lahan untuk relokasi rumah sakit dilaksanakan di penghujung tahun 2015sehingga proses awal dalam tahap untuk membangun rumah sakit belum dapat terwujud (Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak). 9. Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung belum terakreditasi versi 2012 (Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak). 10. Masih banyaknya masyarakat yang belum menjadi peserta JKN ditandai dengan masih tingginya pasien yang menjadi pasien umum dibandingkan dengan pasien dengan kepesertaan JKN (Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak). 11. Rencana pembelian tanah untuk relokasi Rumah Sakit Umum Daeraholeh DPKAD tidak terlaksana (Rumah Sakit Umum Daerah). 2.3.3

PERMASALAHAN URUSAN PEKERJAAN UMUM

Pada tahun 2015, Urusan Pekerjaan Umum mendapat alokasi anggaran sebesar Rp850.263.859.130,32 dengan realisasi sebesar Rp594.396.621.718,00 atau 69,91%. Program dan kegiatan pada Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh:1) Dinas Bina Marga dan Pengairan; dan 2) Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya. Adapun permasalahan pada urusan pekerjaan umum adalah: 1. Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan drainase dan lingkungan terdapat irisan kewenangan antara Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya dengan Dinas Bina Marga dan Pengairan(Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya). 2.3.4

PERMASALAHAN URUSAN PERUMAHAN

Pada tahun 2015, urusan Perumahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp101.408.910.224,00 dengan realisasi sebesar Rp 74.918.358.095,00 atau 73,88%. Program dan kegiatan pada Urusan Perumahan dilaksanakan oleh: 1) Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya; 2) Dinas Pemakaman dan Pertamanan; dan 3) Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran. Adapun permasalahan pada urusan perumahan adalah: 1. Masih kurangnya tingkat pemahaman dan kepedulian masyarakat akan arti pentingnya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran masih kurang (Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran). 2. Kurangnya kesadaran pemilik bangunan dalam melengkapi bangunan dengan sistem proteksi kebakaran (Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran). 3. Masih rendahnya kerjasama antara instansi terkait dalam sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dalam pembuatan IMB (Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran). 4. Terbatasnya sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya (kurangnya pos wilayah) (Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran). 5. Masih adanya gangguan informasi komunikasi kejadian kebakaran melalui telepon (Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran)

2 - 116


6. Kondisi kemacetan lalu lintas menghambat penanggulangan kebakaran (Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran). 7. Kurangnya sumber air dengan banyaknya hidrant yang tidak berfungsi, serta kecilnya volume debit air sungai (Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran). 8. Masih kurangnya keterampilan petugas (Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran). 9. Masih kurangnya kesejahteraan petugas (Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran). 10. Terbatasnya jumlah/personil pemadam kebakaran yang bersertifikat (Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran). 11. Permasalahan yang mendasar dalam pemberian hibah ini adalah bahwa mekanismenya harus sudah ditempuh 1 (satu) tahun sebelumnya atau minimal 6 (enam) bulan sebelum tahun anggaran kedepan terealisasi dan telah mendapatkan rekomendasi dari Inspektorat. Dengan banyaknya aspirasi dan proposal masyarakat yang masuk dalam pengajuan sarana dan prasarana dasar tersebut dan mengingat mekanisme yang harus ditempuh sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011, berakibat semua kegiatan yang bersifat belanja hibah barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat menjadi tertunda waktu pelaksanaannya hingga tahun anggaran ke depan.(Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya). 2.3.5

PERMASALAHAN URUSAN PENATAAN RUANG

Pada tahun 2015, urusan Penataan Ruang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp8.283.640.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 6.819.873.167,00 atau 82,33%. Program dan kegiatan pada Urusan Penataan Ruang dilaksanakan oleh: 1) Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya; 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan 3) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Adapun permasalahan pada urusan penataan ruang adalah: 1. Penyiapan perangkat untuk perwujudan tertib pemanfaatan ruang telah terlaksana pada tahun 2015 dengan telah ditetapkannya Perda Nomor 10 tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ) Kota Bandung, sebagai acuan dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang terutama sebagai acuan dalam perizinan (Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya). 2.3.6

PERMASALAHAN URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Pada tahun 2015, urusan Perencanaan Pembangunan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp19.866.884.817,00 dengan realisasi sebesar Rp17.689.504.678,00 atau 89,04%. Program dan kegiatan pada Urusan Perencanaan Pembangunan dilaksanakan oleh:1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 2) Badan Kepegawaian Daerah; 3) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu; 4) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 5) Dinas Pelayanan Pajak; 6) Dinas Pemakaman dan Pertamanan; 7) Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah; 8) Kecamatan Astanaanyar;9) Kecamatan Sukasari; dan 10) Kecamatan Sumur Bandung. Adapun permasalahan pada urusan perencanaan pembangunan adalah : 1. Belum optimalnya kapasitas aparatur perencana karena masih kurangnya capacity building (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah). 2. Kondisi kantor, sarana dan prasarana penunjang yang masih kurang memadai (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah). 3. Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi sebagai pendukung dalam proses perencanaan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah). 4. Belum optimalnya kesinambungan/keselarasan dokumen perencanaan kota sebagai dokumen strategis dengan dokumen perencanaan operasional pada SKPD (Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah).


2 - 117

5. Pengumpulan bahan data penunjang pembuatan Renstra dan Renja SKPD terkadang kurang lengkap atau terlambat baik dari internal maupun eksternal (Dinas Pelayanan Pajak). 6. Akurasi bahan data tentang penyusunan perencanaan pembangunan daerah dari internal bidang dan sekretariat kurang terkoordinasi (Dinas Pelayanan Pajak). 2.3.7

PERMASALAHAN URUSAN PERHUBUNGAN

Pada tahun 2015, urusan Perhubungan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp130.354.910.505,00 dengan realisasi sebesar Rp99.251.695.725,00 atau 76,14%. Program dan kegiatan pada Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Adapun permasalahan pada urusan perhubungan adalah: 1. Peralatan ATCS sudah tua dan sering membutuhkan perbaikan sehingga berimbas pada tidak berfungsinya lampu lalu lintas secara optimal (Dinas Perhubungan). 2. Masih ada beberapa kendaraan yang parkir di sembarang tempat yang berakibat pada kemacetan lalu lintas khususnya di daerah sekitar area pendidikan, perbelanjaan, perkantoran, dan kantor pemerintahan (Dinas Perhubungan). 3. Peralihan trayek 05 Cicaheum-Cibaduyut ke trayek 08 Cicaheum-Leuwi Panjang belum beroperasi secara optimal mengingat masih adanya keberatan dari pihak seperti pangkalan ojeg Cicaheum dan sopir angkot Antapani-Ciroyom (Dinas Perhubungan). 2.3.8

PERMASALAHAN URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Pada tahun 2015, urusan Lingkungan Hidup mendapat alokasi anggaran sebesar Rp134.421.237.260,00 dengan realisasi sebesar Rp94.767.720.092,00 atau 70,50%. Program dan kegiatan pada Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh:1) Badan Pengelola Lingkungan Hidup; 2) Dinas Pemakaman dan Pertamanan; dan 3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Adapun permasalahan pada urusan lingkungan hidup adalah: 1. Tidak adanya penggantian kepada warga masyarakat yang terkena bencana antara lain akibat pohon tumbang (Dinas Pemakaman dan Pertamanan). 2. Status lahan yang diajukan oleh warga untuk dibangun Taman RW masih milik private (Dinas Pemakaman dan Pertamanan). 3. Kegiatan 3R dan pengurangan sampah dari sumber belum optimal (Badan Pengelola Lingkungan Hidup). 4. Kurang optimalnya penanganan sampah perkotaan (Badan Pengelola Lingkungan Hidup). 5. Kota Bandung belum memiliki TPA yang representatif (Badan Pengelola Lingkungan Hidup). 2.3.9

PERMASALAHAN URUSAN PERTANAHAN

Pada tahun 2015, urusan Pertanahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp332.527.573.180,00 dengan realisasi sebesar Rp112.730.639.746,00 atau 33,90%.Program dan kegiatan pada Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Adapun permasalahan pada urusan pertanahan adalah : 1. Permasalahan pengadaan tanah a. Tahap Perencanaan i. Sulitnya mencari lokasi tanah yang sesuai dengan kebutuhan. ii. Sulitnya menentukan lokasi tanah yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. b. Tahap Persiapan i. Dokumen lahan yang tersedia sedang dijaminkan kepada pihak bank. ii. Pemilik menguasai dokumen namun fisik tanah dikuasai oleh pihak lain.

2 - 118


iii. Dokumen kepemilikan tanah tidak lengkap. iv. Harga yang dikeluarkan apraisal/penilai tidak sepakat dengan harga yang ditawarkan oleh pemilik lahan. c. Tahap Penyerahan Hasil i. Keterbatasan waktu penyerapan anggaran tahap penyerahan hasil pengadaan tanah (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). 2. Permasalah konflik tanah milik Pemerintah Kota Bandung Lemahnya penguasaan tanah milik Pemerintah Kota Bandung karena ketidaklengkapan data dan dokumen kepemilikan tanah (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). 2.3.10 PERMASALAHAN URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Pada tahun 2015, urusan Kependudukan dan Catatan Sipil mendapat alokasi anggaran sebesar Rp3.971.586.458,00 dengan realisasi sebesar Rp3.591.773.008,00 atau 90,44%. Program dan kegiatan pada Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun permasalahan pada urusan kependudukan dan catatan sipil adalah : 1) Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran penduduk tentang arti penting serta manfaat kartu identitas penduduk dan akta-akta pencatatan sipil serta masih kurangnya disiplin penduduk dalam melaporkan baik peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil). 2.3.11 PERMASALAHAN URUSAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Pada tahun 2015, urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.884.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.633.180.400,00 atau 86,66%. Program dan kegiatan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Adapun permasalahan pada urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak : 1) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang program pengarusutamaan gender, masih adanya anggapan dimasyarakat yang masih tabu tentang gender terutama pada unsur pendid ikan, pekerjaan, politik, dan lainnya. Masih adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak yang terjadi tidak melapor dikarenakan masih beranggapan hal tersebut adalah urusan rumah tangga (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana). 2.3.12 PERMASALAHAN URUSAN KELUARGA BERENCANA Pada tahun 2015, urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mendapat alokasi anggaran sebesar Rp3.990.833.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.601.855.000,00 atau 90,25%.Program dan kegiatan pada Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Adapun Permasalahan Urusan Keluarga Berencana adalah : 1) Masih banyaknya keluarga yang beranggapan banyak anak banyak rezeki, masih kurangnya peserta KB Pria (metode MOP), masih banyaknya peserta KB dari luar Kota Bandung, dan masih banyaknya keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I yang belum mengikuti Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana).


2 - 119

2.3.13 PERMASALAHAN URUSAN SOSIAL Pada tahun 2015, urusan Sosial mendapat alokasi anggaran sebesar Rp48.588.387.675,00 dengan realisasi sebesar Rp32.576.338.458,00 atau 67,05%.Program dan kegiatan pada Urusan Sosial dilaksanakan oleh:1) Dinas Sosial; dan 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah. Adapun Permasalahan Urusan Sosial adalah : 1. Belum adanya sarana Panti Rehabilitasi Sosial yang representatif (Dinas Sosial). 2. Masih kurangnya SDM aparatur pada Dinas Sosial (Dinas Sosial). 2.3.14 PERMASALAHAN URUSAN KETENAGAKERJAAN Pada tahun 2015, urusan Ketenagakerjaan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp9.352.313.198,00 dengan realisasi sebesar Rp8.474.946.780,00 atau 90,62%. Program dan kegiatan pada Urusan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja. Adapun Permasalahan Urusan Ketenagakerjaan adalah : 1. Ketidaksesuaian antara kualifikasi jabatan lowongan kerja dengan bakat,minat, dan kemampuan pencari kerja (Dinas Tenaga Kerja). 2. Masih banyaknya pelanggaran norma kerja dan norma K3 oleh perusahaan yang disebabkan kurangnya kepatuhan perusahaan dalam menerapkan peraturan ketenagakerjaan dan keterbatasan kemampuan sebagian perusahaan untuk melaksanakan ketentuan serta adanya ketidakseimbangan antara jumlah perusahaan sebanyak 7.124 perusahaan dengan tenaga fungsional pengawasan ketenagakerjaan sebanyak 14 orang (Dinas Tenaga Kerja). 3. Meningkatnya kasus perselisihan hubungan industrial yang masuk ke Dinas Tenaga Kerja (Dinas Tenaga Kerja). 4. Terbitnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, diantaranya mengatur bahwa kabupaten/kota sama sekali tidak mempunyai kewenangan apapun dalam urusan pengawasan ketenagakerjaan, namun sesuai Undang Undang Nomor 17 Tahun 1981 menyatakan bahwa perusahaan mempunyai kewajiban melaporkan kinerja kelembagaannya kepada pemerintah melalui instansi yang membidangi ketenagakerjaan (Dinas Tenaga Kerja). Dengan terbitnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka dinas daerah akan mengalami kesulitan dalam memperoleh data perusahaan, karena selama ini penggerak atau pemeriksaan perusahaan yang melanggar norma ketenagakerjaan (diantaranya norma: perusahaan wajib lapor) adalah fungsional pengawas ketenagakerjaan (Dinas Tenaga Kerja). 2.3.15 PERMASALAHAN URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Pada tahun 2015, urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp16.107.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.300.938.087,00 atau 32,91%. Program dan kegiatan pada Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dilaksanakan oleh:1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan; dan 2) Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah. Adapun permasalahan pada urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah adalah : 1. Tidak terkelola dengan baik data peserta pelatihan yang dilakukan oleh SKPD (Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah). 2. Masih banyak rentenir yang berkedok koperasi (Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan). 3. Masih banyak koperasi dlm menjalankan aktivitasnya tidak sejalan dengan jatidiri, prinsip dan azas sebuah organisasi koperasi (Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan). 4. Masih banyak koperasi yang belum melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) (Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan). 2 - 120


5. Terbatasnya UMKM akses terhadap sumber pembiayaan karena masih tingginya tingkat suku bungan perbankan (Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan). 6. Legalitas usaha UMKM masih mengalami kesulitan (Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan). 7. Terbatasnya pemasaran produk UMKM (Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan). 8. Keterbatasan SDM dalam aspek enterpreunership, manajemen, teknis produksi, pengembangan produk, engineering design, quality control, organisasi bisnis, akuntansi, data processing, teknik pemasaran dan penelitian pasar (Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan). 2.3.16 PERMASALAHAN URUSAN PENANAMAN MODAL Pada tahun 2015, urusan Penanaman Modal mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 8.130.533.850,00 dengan realisasi sebesar Rp7.096.910.845,00 atau 87,29%.Program dan kegiatan pada Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh:1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan 2) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu. Adapun permasalahan pada urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah adalah : 1. Masih perlunya peningkatan pelayanan perijinan yang memerlukan rekomendasi teknis dari SKPD (Badan Pelayanan Perijinan Terpadu). 2. Kelembagaan unit kerja yang menangani urusan penanaman modal di Kota Bandung belum berdiri sendiri sehingga banyak keterbatasan dalam melaksanakan 7 fungsi penanaman modal, yaitu: kebijakan, diklat, kerjasama, data informasi, pelayanan,promosi, dan pengendalian (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah). 3. Kota Bandung memiliki banyak potensi investasi, namun belum terpetakan dalam bentuk feasibility study (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah). 2.3.17 PERMASALAHAN URUSAN KEBUDAYAAN Pada tahun 2015, urusan Kebudayaan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp27.914.118.772,00 dengan realisasi sebesar Rp16.294.706.585,00 atau 58,37%.Program dan kegiatan pada Urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh:1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dan 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah. Adapun permasalahan pada urusan kebudayaan adalah : 1) Belum optimalnya keterlibatan dinas terkait dan stakeholder (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata). 2.3.18 PERMASALAHAN URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Pada tahun 2015, urusan Kepemudaan dan Olahraga mendapat alokasi anggaran sebesar Rp127.389.093.134,71 dengan realisasi sebesar Rp88.885.032.330,00 atau 69,77%.Program dan kegiatan pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga. Adapun permasalahan pada urusan kepemudaan dan olahraga adalah : 1. Belum adanya sistem pembinaan pemuda secara komprehensif yang dapat memberi wadah bagi para pemuda untuk mengekspresikan aspirasi dan partisipasi didalam proses pembangunan dalam upaya untuk menciptakan keunggulan dan prestasi pemuda Kota Bandung (Dinas Pemuda dan Olah Raga). 2. Organisasi pemuda yang mandiri menjadi salah satu tantangan yang harus dijadikan fokus bagi agenda pembangunan diberbagai bidang. Hal ini karena tanpa upaya serius untuk menjawab persoalan ini, pencapaian tujuan dan target pembangunan bisa jadi akan terganggu atau menjadi lebih lambat karena ada kelompok yang lebih tidak punya akses dan manfaat terhadap pembangunan (Dinas Pemuda dan Olah Raga).


2 - 121

3. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) keolahragaan dalam pembinaan prestasi cukup kritis, pendekatan ilmiah dalam pelatihan masih kurang diterapkan oleh pelatih cabang olahraga tertentu, sehingga parameter standar yang dibutuhkan untuk mengetahui taraf kualitas fisik, fisiologis dan psikologis atlet yang akan menunjang prestasi sulit diterapkan. Belum adanya sentra pembinaan bibit atlet berupa PPLP sangat menentukan regenerasi atlet berprestasi di kota Bandung, sehingga kesinambungan prestasi terbaik di Jawa Barat dapat terjaga (Dinas Pemuda dan Olah Raga). 4. Sumber dana pembinaan olahraga prestasi, olahraga pendidikan, dan olahraga rekreasi masih dari pos dana hibah dimana peluncuran subsidi dana pada induk organisasi olahraga yang dibutuhkan untuk mendukung pembinaan tersendat-sendat, sehingga secara nyata dan signifikan menghambat kesinambungan dan waktu aktif berlatih yang menjadi standar pembinaan untuk pencapaian prestasi (Dinas Pemuda dan Olah Raga). 5. Kesejahteraan atlet dan pelatih sebagai subjek pembinaan sangat kritis dan patut diperhatikan kondisinya, terutama dalam karier pekerjaan dan pendidikan, serta kualitas hidupnya sebagai top atlet/pelatih yang telah dan/atau akan menjunjung prestasi dan prestise olahraga Jawa Barat di forum nasional dan internasional (Dinas Pemuda dan Olah Raga). 2.3.19 PERMASALAHAN URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Pada tahun 2015, urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri mendapat alokasi anggaran sebesar Rp28.153.962.461,00 dengan realisasi sebesar Rp23.758.075.717,00 atau 84,39%.Program dan kegiatan pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dilaksanakan oleh:1) Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat; 2) Satuan Polisi Pamong Praja; dan 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah. Adapun Permasalahan Pada Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri: a) Belum maksimalnya tupoksi Kesbangpol dalam membangun karakter kebangsaan (Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat). b) Perlunya peningkatan penanganan masalah yang terkait dengan SKB 3 menteri (izin rumah ibadah),bebas menjalankan ibadah, menyiarkan agama, dan lain sebagainya (Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat). c) Masih cukup tingginya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kalangan pemuda (Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat). d) Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan unsur intel dari pihak berwajib belum cukup solid (Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat). e) Parpol dan ormas belum pro aktif dan berinisiatif untuk memberikan bekal pendidikan politik pada kader mereka masing-masing (Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat). 2.3.20 PERMASALAHAN URUSAN URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN Pada tahun 2015, urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian mendapat alokasi anggaran sebesar Rp197.385.846.786,36 dengan realisasi sebesar Rp171.527.707.995,00 atau 86,90%.Program dan kegiatan pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dilaksanakan oleh:1) Inspektorat Kota; 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 3) Badan Kepegawaian Daerah; 4) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 5) Dinas Pelayanan Pajak; 6) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 7) Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah; 8) Bagian Kerjasama Daerah Sekretariat Daerah; 9) Bagian

2 - 122


Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah; 10) Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah; 11) Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah; 12) Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah; 13) Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah; 14) Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah; 15) Sekretaris Daerah (Non Bagian); dan 16) 30 Kecamatan. Adapun Permasalahan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah : 1. Dalam menentukan batas wilayah kota selain dari batas-batas kondisi fisik alam, misalnya sungai, gunung atau laut, masih ada beberapa patok batas wilayah yang bergeser, rusak dan hilang sehingga sulit untuk menentukan batas wilayah secara akurat (Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah). 2. Kendala utama dalam program pembangunan berbasis kolaborasi adalah aspek monitoring dan birokrasi khususnya dalam pengadministrasian berdasarkan prosedur dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah). 3. Dalam aspek monitoring terkendala oleh kurangnya SDM sebagai operator dan pengawas kegiatan.Selain itu, belum adanya kesekretariatan yang dapat mendukung proses monitoring.Sedangkan dalam aspek birokrasi, terkendala proses administrasi dan jenjang koordinasi antar lembaga.Hal tersebut dikarenakan belum optimalnya sosialisasi kepada SKPD dan aparat kewilayahan khususnya tentang kesepahaman prosedur/alur program pembangunan berbasis kolaborasi berdasarkan peraturan perundang-undangan (Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah). 4. Dari aspek sarana, diperlukan server khusus yang berfungsi sebagai database berjalannya aplikasi Program TJSL dimana saat ini server masih tercampur dengan aplikasi lainnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika serta berjalan belum stabil sehingga menghambat akses perusahaan dan masyarakat yang mau memanfaatkan aplikasi Program TJSL (Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah). 5. BUMD: a. PD. Kebersihan: i. Rendahnya prosentase masyarakat yang membayar retribusi kebersihan. ii. Penetapan tarif yang masih di bawah harga keekonomisan. iii. Belum ditetapkannya sistem penagihan atas jasa pelayanan kebersihan secara proporsional. b. PD. Pasar Bermartabat: i. Belum berakhirnya masa kerjasama dari kontrak penataan pasar sehingga belum dapat dilakukan penyesuaian dan peningkatan kontribusi bagi PD. Pasar Bermartabat. ii. Belum optimalnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan. iii. Belum dilakukannya penyesuaian tarif sesuai dengan kondisi terkini (Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah). 6. Belum semua kota memiliki sistem quadro helix yang baik dimana pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan komunitas belum bersinergi dalam memajukan pengembangan ekonomi kreatif sehingga menyulitkan dalam menjalin kerjasama. Selain itu, belum sinkronnya peraturan pusat dengan daerah terkait kriteria produk unggulan daerah (Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah). 7. Adanya pengaruh tekanan Inflasi terhadap perekonomian di Kota Bandung (Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah). 8. Masih kurangnya pemahaman aparatur tentang kepegawaian, keuangan, sandi, dan telekomunikasi (Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah).


2 - 123

9. Adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara hingga saat ini belum disertai dengan peraturan pelaksanaan sehingga menimbulkan keraguan/ketidakpastian dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (Badan Kepegawaian Daerah). 10. Tujuh mata pajak yang tidak dapat tercapai dikarenakan adanya beberapa alasan atau permasalahan, yaitu: a. Pajak Hotel i. Surat Edaran (SE) Menpan Nomor 11 Tahun 2014 tentang larangan PNS rapat di hotel atau melarang rapat di luar kantor sejak bulan November 2014 sampai dengan direvisinya dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor yang baru diterbitkan per tanggal 1 April 2015. Sehingga banyak instansi pemerintah yang tidak menganggarkan kegiatan tersebut dan baru dianggarkan pada anggaran perubahan instansi pemerintah. Pelaksanaan rapat-rapat dinas dihotel menyumbangkan rata-rata 40% dari okupansi hotel, sehingga dengan adanya pelarangan tersebut maka terjadi penurunan okupansi hotel. ii. Penurunan tingkat hunian hotel menurut riset properti komersial Bank Indonesia (BI) terjadi sejak kuartal I tahun 2015. Saat itu tingkat hunian mencapai 77,29% atau 2,27% lebih rendah dibanding pencapaian kuartal IV tahun 2014 yaitu 79,08%. Merosotnya tingkat hunian berpengaruh terhadap tarif kamar per malam. Dalam catatan BI, tarif rata-rata kamar hotel sekitar Rp986.542,00 per malam,anjlok 14,41% ketimbang tarif rata-rata per malamkuartal sebelumnya yaitu Rp1.152.635,00. iii. Penurunan kunjungan wisatawan Malaysia yang masuk melalui Bandara Husen Sastranegara sebanyak 57% menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat. iv. Adanya denda/tunggakan pajak daerah dari piutang pajak hotel yang belum dibayarkan oleh wajib pajak hotel. b. Pajak Hiburan i. Himbauan Kapolda Jawa Barat dan Kapolrestabes Bandung tentang pembatasan jam operasional dari yang tercantum di Perda tutup jam 03.00 WIB menjadi tutup jam 00.00 WIB. Himbauan tersebut baru melonggar setelah Idul Fitri 2015. ii. Pajak Hiburan merupakan pajak self atau wajib pajak yang melaporkan dan menghitung pendapatan/omzet untuk dihitung pajaknya sehingga kita perlu mengadakan verifikasi dan pemeriksaan dan tarif pajak hiburan 35% masih dianggap memberatkan pengusaha. iii. Belum adanya data potensi pajak hiburan untuk menentukan target yang real sesuai dengan realisasi pendapatan pajak hiburan. iv. Adanya denda/tunggakan pajak daerah dari piutang pajak hiburan yang belum dibayarkan oleh wajib pajak hiburan. c. Pajak Parkir i. Meskipun adanya kenaikan tarif parkir sekitar 50% tetapi kenaikan tersebut tidak terlalu signifikan terhadap penerimaan pajak daerah karena tidak dibarengi penambahan luas/lahan parkir. ii. Pajak parkir merupakan pajak self atau wajib pajak yang melaporkan dan menghitung pendapatan/omzet untuk dihitung pajaknya sehingga kita perlu mengadakan verifikasi dan pemeriksaan.

2 - 124


11. 12. 13. 14.

15.

iii. Belum adanya data potensi pajak parkir untuk menentukan target yang real sesuai dengan realisasi pendapatan pajak parkir. iv. Adanya denda/tunggakan pajak daerah dari piutang pajak parkir yang belum dibayarkan oleh wajib pajak parkir. d. Pajak Air Tanah i. Tidak semua objek pajak air tanah menggunakan meteran digital yang terintegrasi dengan penetapan nilai perolehan air (NPA) di BPLH. ii. Belum adanya komunikasi data antara Disyanjak dan BPLH berkaitan dengan monitoring data yang dapat memudahkan dan mempercepat proses penetapan NPA menjadi SKPD, serta dapat mempercepat proses pembayaran oleh WP. e. PBB i. Masih banyak wajib pajak yang bahkan sampai dengan bulan Desember 2015 belum menerima SPPT. ii. Channel pembayaran PBB yang sangat terbatas, baik cara pembayarannya maupun lokasi-lokasi tempat pembayarannya. iii. Adanya wacana penghapusan PBB yang menyebakan WP menunda pembayarannya dan lebih memiih menunggu perkembangan dari wacana penghapusan PBB tersebut. iv. Adanya distorsi data dari hasil pemutakhiran data tahun 2014 yang ternyata tidak sesuai dengan data dan fakta sebenarnya di lapangan. f. Pajak Penerangan Jalan i. Penentuan tarif dan pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh PT. PLN sehingga penetapan hasil target berdasarkan pelaporan penerimaan dari PT.PLN saja. ii. Adanya himbauan pemerintah tentang penghematan energi termasuk hemat pemakaian listrik. g. BPHTB i. Pajak BPHTB merupakan penerimaan pajak hasil dari transaksi jual beli/transaksional properti yang dilakukan masyarakat yang tidak bisa diprediksi kejadiannya. ii. Harga transaksi hanya berdasarkan pelaporan dari pihak Notaris, PPAT, atau BPN. iii. Belum memiliki payung hukum harga pasar dalam menentukan nilai yang sebenarnya dan adanya penundaan pembayaran pajak BPHTB dalam proses balik nama sertifikat karena belum ada kewenangan harga pasar (Dinas Pelayana Pajak). Alokasi anggaran untuk kegiatan penyelenggaraan pengawasan tidak memadai dengan melihat beban tugas Inspektorat yang semakin bertambah (Inspektorat). Keterbatasan SDM Auditor terutama yang memiliki latarbelakang pendidikan akuntansi, farmasi, dan teknik sipil (Inspektorat). Sarana gedung kantor belum ada, pada saat ini masih menggunakan gedung kantor milik pemerintah pusat (Inspektorat). Dalam pelaksanaan rapat kerja dengan SKPD terkait, masih ada beberapa SKPD yang kehadirannya diwakilkan sehingga pengambilan keputusan tidak bisa dilaksanakan secara tepat waktu (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Implementasi kelembagaan ketiga sub bagian di Bagian Pembangunan dan SDAbelum optimal dikarenakan antar sub bagian belum menjadi siklus kelembagaan yang terintegrasi (Bagian Pembangunan dan SDA Sekretariat Daerah).


2 - 125

16. Sub BagianAdministrasi Pengendalian Program melaksanakan tupoksi administrasi program dan kegiatan, serta sebagian implementasi Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah. Sedangkan, dua sub bagian lainnya yaitu Sub Bag Bina Sarana dan Prasarana serta Sub Bagian Bina Sumber Daya Alam berdasarkan tupoksi membantu pimpinan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana serta sumber daya alam. Hal inilah menurut pemahaman kami yang menjadi bertolak belakang karena antar Sub Bagian tidak menjadi alur pekerjaan yang berhubungan (Bagian Pembangunan dan SDA Sekretariat Daerah). 17. Dalam pengukuran tingkat kepuasan masyarakat dalam hal ini Kecamatan Andir belum optimal karena masih dilakukan dengan sistem manual (Kecamatan Andir). 18. Penelaahan penyelenggaraan SAKIP masih dilakukan secara ringkas (Kecamatan Andir). 19. Pengesahan APBD Kota Bandung yang terlambat (Kecamatan Antapani, Kecamatan Astanaanyar, Kecamatan Babakan Ciparay, Kecamatan Bandung Kulon, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kecamatan Coblong, Kecamatan Regol). 20. Secara kuantitas jumlah aparatur di kelurahan masih kurang (Kecamatan Antapani). 21. Adanya kekosongan jabatan yaitu Lurah Antapani Wetan dan Kasi Kemasyarakatan Kelurahan Antapani Kulon (Kecamatan Antapani). 22. Masih ada kelurahan yang belum memiliki kantor tetap, sampai saat ini masih mengontrak (Kecamatan Antapani). 23. Terlambatnya pengesahan anggaran/DPA(Kecamatan Arcamanik dan Kecamatan Cibeunying Kaler), serta masih belum pahamnya lurah selaku KPA dimana lurah belum aktif dalam melakukan proses pengelolaan keuangan yang menjadi tanggungjawabnya (Kecamatan Arcamanik). 24. Kurangnya kualitas dan kuantitas aparatur kecamatan (Kecamatan Bandung Kidul). 25. Kecenderungan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program-program pemerintah (Kecamatan Bandung Kidul). 26. Masih kurangnya fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ada di pemukiman penduduk (Kecamatan Bandung Kidul). 27. Masih adanya penduduk yang termasuk dalam keluarga pra sejahtera (alasan ekonomi) (Kecamatan Bandung Kidul). 28. Masih adanya daerah yang rawan banjir, khususnya di daerah sempadan sungai (Kecamatan Bandung Kidul). 29. Masih rendahnya kesadaran penduduk dalam pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalam penggunaan dan pemanfaatan lahan milik pemerintah, sungai, dan pohon (Kecamatan Bandung Kidul). 30. Masih kurangnya prasarana dan sarana pengelolaan K-3 di lingkungan pemukiman penduduk (Kecamatan Bandung Kidul). 31. Pemerintahan (pelayanan publik): a. Kualitas pelayanan publik, baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun perijinan, perlu ditingkatkan. b. Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan. c. Daya dukung infrastruktur pelayanan publik perlu ditingkatkan (Kecamatan Bandung Wetan). 32. Pembangunan/penataan prasarana permukiman dan lingkungan hidup perlu ditingkatkan, diantaranya: a. Kualitas infrastruktur; b. Kualitas lingkungan hidup; c. Sampah;

2 - 126


33.

34.

35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

44.

45.

d. Rutilahu; e. Sungai Cikapundung dan Cikapayang; f. Banjir cileuncang (Kecamatan Bandung Wetan). Kualitas kemasyarakatanperlu ditingkatkan, diantaranya: a. Kualitas pendidikan; b. Kualitas kesehatan; c. Fasilitasi keluarga tidak mampu; d. Peran lembaga masyarakat; e. Peran organisasi keagamaan (Kecamatan Bandung Wetan). Kualitas ketentraman dan ketertibanperlu ditingkatkan, diantaranya: a. Penanganan PKL; b. Pencegahan curanmor; c. Pengendalian narkoba dan miras (Kecamatan Bandung Wetan). Jumlah aparatur kecamatan dan kelurahan khususnya untuk jabatan fungsional umum (pelaksana) masih sangat kurang (Kecamatan Bojongloa Kidul). Belum adanya petunjuk operasional untukbeberapa bidang pelimpahan kewenangan dari walikota kepada camat dan lurah (Kecamatan Bojongloa Kidul). Masih terlambatnya penetapan anggaran perubahan 2015 (Kecamatan Bojongloa Kidul). Kekurangan SDM untuk penempatan di kelurahan (Kecamatan Buahbatu). Kurangnya jumlah personil yang ada di Kecamatan Cibeunying Kidul, yaitu sebanyak 61 orang, sedangkan idealnya berjumlah 100 orang (Kecamatan Cibeunying Kidul). Pengurusan izin bangunan belum melibatkan unsur kelurahan dan kecamatan (Kecamatan Cibeunying Kidul). Masih terdapatnya sengketa kepemilikan tanah yang belum terselesaikan (Kecamatan Cibeunying Kidul). Tanah TNI/PPI yang dikuasai masyarakat sampai dengan saat ini belum tuntas (Kecamatan Cibeunying Kidul). Kualitas ketenteraman dan ketertiban tingkat kecamatan dan kelurahan: a. Belum adanya pelaksana/personil Satpol PP dalam membantu pelaksanaan tugas dibidang ketenteraman dan ketertiban. b. Personil di tingkat kelurahan yang melaksanakan tugas pokok ketenteraman dan ketertiban masih disatukan dengan Seksi Pemerintahan Kelurahan. c. Ketersediaan dana yang masih terbatas. d. Kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan K-3 masih rendah dan bahaya kebakaran (Kecamatan Cicendo dan Kecamatan Rancasari). Perekonomian, infrastruktur,dan lingkungan hidup a. Usulan daftar prioritas untuk Musrenbang Tingkat Kota Bandung tidak lengkap dan mengalami kesulitan untuk dianalisis. b. Keterbatasan jumlah tenaga gorong-gorong ditingkat kecamatan dalam membersihkan saluran gorong-gorong dan drainase. c. Kesadaran masyarakat tentang upaya pengelolaan sampah masih kurang (Kecamatan Cicendodan Kecamatan Rancasari). Kepegawaian a. Masih kosongnya jabatan struktural yang ada ditingkat kelurahan sehingga pelaksanaan tupoksinya tidak sesuai semestinya (Kecamatan Cicendo dan Kecamatan Rancasari). b. Kekurangan SDM untuk menangani hal yang sifatnya teknis i. Keuangan yang memahami SAP berbasis akrual. ii. Tenaga IT (Kecamatan Cicendo).


2 - 127

46. SDM di tiap kelurahan kurang memadai (Kecamatan Cidadap). 47. Pelaporan data penduduk dari RT/RW sering mengalami keterlambatan (Kecamatan Cidadap). 48. Tenaga yang menangani kurang memahami pentingnya registrasi kependudukan (Kecamatan Cidadap). 49. Terbatasnya SDM yang memiliki sertifikat PPBJ (Kecamatan Cinambo). 50. Masih ada SDM yang belum memahami teknis pengelolaan keuangan sesuai juklak dan juknis yang berlaku (Kecamatan Cinambo). 51. Kualitas ketenteraman dan ketertiban tingkat kecamatan dan kelurahan a. Belum adanya pelaksanaan pengarahan dalam membantu ketentraman dan ketertiban. b. Personil di tingkat kelurahan yang melaksanakan tugas pokok ketertiban masih disatukan dengan seksi pemerintahan kelurahan. c. Tersedianya dana yang masih terbatas. d. Kurangnya tenaga ketertiban K-3 di kecamatan dan kelurahan. e. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan masih rendah dan tingkat kesadaran terhadap kebakaran masih rendah (Kecamatan Gedebage). 52. Perekonomian, infrastruktur, dan lingkungan hidup a. Usulan daftar prioritas untuk Musrenbang Tingkat Kota Bandung perlu dilakukan analisis disesuaikan dengan Program Walikota kedepannya. b. Kurangnya kesadaran masyarakat akan tertib K-3 dan fungsinya tanaman hijau sebagai fungsi pelindung. c. Belum optimalnya pengelolaan sampah basah/kering dan 3R (Kecamatan Gedebage). 53. Kepegawaian: a. Masih kurangnya aparatur di kelurahan dalam bidang akuntansi dan IT. b. Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap tupoksi pekerjaan serta perlunya pelatihan kepada pejabat struktural di tingkat kecamatan dan kelurahan (Kecamatan Gedebage). 54. Masih terbatasnya kewenangan kewilayahan dalam penanganan permasalahan di masyarakat terutama ketenteraman dan ketertiban (Kecamatan Kiaracondong). 55. Masih kurangnya kuantitas aparatur staf/pelaksana (Kecamatan Kiaracondong). 56. Masih rendahnya kualitas sumber daya aparatur kelurahan dan kecamatan, masih kurangnya kuantitas aparaturkelurahan dan kecamatan, serta masih kurangnya tenaga ahli dalam bidang IT dan keuangan/akuntansi (Kecamatan Lengkong). 57. Belum adanya aparatur yang memiliki sertifikat PPBJ (Kecamatan Mandalajati). 58. Masih kurangnya kuantitas aparatur di kelurahan (Kecamatan Panyileukan, Kecamatan Regol). 59. Masih belum memadainya gedung kantor kelurahan (Kecamatan Panyileukan, ). 60. Kurangnya aparatur kelurahan diantaranya kasi ekbang dan personil tenaga operator pengelola keuangan (Kecamatan Sukajadi). 61. Terbatasnya aparaturkecamatan serta adanya beberapa kekosongan jabatan karena mutasi dan meninggal dunia (Kecamatan Sukasari). 62. Penyerapan anggaran masih bertumpuk pada akhir triwulan (Kecamatan Sumur Bandung). 63. Kurang optimalnya perencanaan pelaksanaan kegiatan sehingga mempersulit penyerapan anggaran (Kecamatan Sumur Bandung).

2 - 128


2.3.21 PERMASALAHAN URUSAN KETAHANAN PANGAN Pada tahun 2015, urusan Ketahanan Pangan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.700.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.673.760.950,00 atau 98,46%.Program dan kegiatan pada Urusan Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Adapun Permasalahan pada urusan ketahanan pangan adalah: 1. Belum optimalnya implementasi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) lokal yang diharapkan dapat mengurangi konsumsi beras, serta belum tersedianya bahan pangan pokok pengganti beras (umbi-umbian) sebagai pengganti karbohidrat lainya (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan). 2. Program/kegiatan ketahanan pangan menyangkut berbagai kepentingan mulai dari ketersediaan, distribusi, dan konsumsi yang dalam pelaksanaannya melibatkan bidang dan SKPD terkait, sehingga untuk mencapai target ketahanan pangan tidak bisa terlepas dari kontribusi data dari bidang dan SKPD terkait (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan). 3. Belum optimalnya masyarakat menerima sosialisasi tentang keamanan pangan (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan). 2.3.22 PERMASALAHAN URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Pada tahun 2015, urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendapat alokasi anggaran sebesar Rp225.202.346.808,98 dengan realisasi sebesar Rp212.808.890.478,00 atau 94,50%.Program dan kegiatan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh:1) Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat; dan 2) 30 Kecamatan. Adapun Permasalahan pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa: 1. Belum optimalnya kegiatan pada lingkup penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat: a. Data profil kelurahan. b. Penguatan kelembagaan masyarakat. c. Pelatihan masyarakat. d. Pengembangan manajemen pembangunan partisipatif (Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat). 2. Belum optimalnya kegiatan pada lingkup pengembangan sosial budaya masyarakat yaitugotong royong masyarakat (Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat). 3. Belum optimalnya kegiatan pada lingkup pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat: a. Penguatan kelembagaan masyarakat usaha ekonomi masyarakat kelurahan. b. Pelatihan masyarakat. c. Monitoring, evaluasi, dan inventarisasi (Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat). 4. Belum optimalnya kegiatan pada lingkup pemasyarakatan dan pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) yaitu dalampemasyarakatan dan pemanfaatan TTG (Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat). 5. Kurangnya kapasitas SDM pelaku pemberdayaan masyarakat (Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat). 6. Kurangnya sarana prasarana penunjang pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat (Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat). 7. Tiga hal pokok yang dihadapi Pemerintah Kota Bandung dalam penanggulangan kemiskinan: a. Data kemiskinan: i. Setiap SKPD memiliki data yang berbeda; ii. Data bersifat dinamis.


2 - 129

8. 9. 10. 11.

12.

13.

14. 15. 16. 17. 18.

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

2 - 130

b. Tidak ada keterpaduan dalam penanganan kemiskinan antar SKPD, dan antara pemerintah dengan dunia usaha. c. Kebijakan yang diambil pemerintah pada umumnya hanya bersifat bantuan/pengurangan beban bukan pada akar permasalahan kemiskinan (Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat). Belum optimalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat (Kecamatan Andir). Sebagian besar masyarakat lokal dan pelaku pemberdayaan masyarakat masih terjebak dalam konsep lama yaitu community development (pembangunan masyarakat) (Kecamatan Andir). Sebagian masyarakat lokal masih lebih suka “menikmati” posisinya sebagai objek pembangunan bukan sebagai subjek pembangunan (Kecamatan Andir). Pengesahan APBD Kota Bandung yang terlambat (Kecamatan Antapani, Kecamatan Astanaanyar, Kecamatan Babakan Ciparay, Kecamatan Bandung Kulon, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kecamatan Coblong, dan Kecamatan Regol). Payung hukum petunjuk pelaksanaaan teknis kegiatan PIPPK yang berubah-ubah (Kecamatan Antapani, (Kecamatan Astanaanyar, Kecamatan Babakan Ciparay, Kecamatan Bandung Kulon, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kecamatan Panyileukan, dan Kecamatan Regol). Keterlambatan regulasi berkenaan dengan pengadaan barang/jasa yang akan dikelola oleh RW/masyarakat serta regulasi pelimpahan kewenangan masih belum sepenuhnya memayungi seluruh kegiatan kewilayahan (Kecamatan Arcamanik). Juklak dan juknis PIPPK masih belum jelas (Kecamatan Bojongloa Kidul). Pengurus LKK masih beranggapan PIPPK sama dengan bantuan hibah (Kecamatan Bojongloa Kidul). Perwal yang mengatur tentang PIPPK terlambat serta regulasi pelimpahan kewenangan masih belum sepenuhnya memayungi seluruh kegiatan kewilayahan (Kecamatan Cibeunying Kaler). Masih adanya pemahaman bahwa bantuan 100 juta adalah dalam bentuk uang tunai (Kecamatan Cibeunying Kidul). Pemahaman mengenai alokasi dana PIPPK oleh RW belum begitu dipahami dan petunjuk pelaksanaan/perwal ada yang tidak sesuai dengan dokumen perencanaan (Kecamatan Cicendo). Keterlambatan penetapan dan pengesahan Perda tentang PIPPK (Kecamatan Cidadap). Masyarakat kurang memahami mekanisme penyelenggaraan pelaksanaan PIPPK (Kecamatan Cidadap). Keterbatasan tenaga penyedia pihak ketiga (Kecamatan Cidadap). Terlambatnya pengesahan dan payung hukum PIPPK dan tidak/kurang jelasnya juklak dan juknis peng-SPJ-an PIPPK (Kecamatan Cinambo). Dasar hukum petunjuk pelaksanaaan teknis kegiatan PIPPK yang baru disahkan pada semester 2 (Kecamatan Coblong). Nilai UP (uang persediaan) yang relatif kecil untuk membiayai kegiatan (Kecamatan Coblong). Usulan PIPPK yang diajukan RW belum sesuai dengan standar harga, serta perlu arahan dan pendampingan dari Bappeda dalam pengendalian progres capaian (Kecamatan Gedebage). Adanya aturan Perda LKK yang tidak sesuai dengan aturan diatasnya (Kecamatan Kiaracondong). Terlambat disahkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan (Kecamatan Kiaracondong). Kurangnya partisipasi masyarakat (Kecamatan Lengkong). Masih banyaknya masalah sosial ekonomi dan budaya di kalangan masyarakat (Kecamatan Lengkong). Masih adanya masalah kemiskinan dan pengangguran (Kecamatan Lengkong).


31. Masih banyak masalah keamanan dan ketertiban (Kecamatan Lengkong). 32. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan serta pemanfaatan dan pengelolaan sampah (Kecamatan Lengkong). 33. Terlambatnya pengesahan payung hukum PIPPK (Kecamatan Mandalajati). 34. Usulan PIPPK yang diajukan oleh RW masih banyak belum sesuai antara barang dan harga (Kecamatan Rancasari). 35. Masih terdapat warga miskin yang bergantung pada Raskin(Kecamatan Sukasari). 36. Minimnya kuantitas SDM pelaksana di tingkat kewilayahan dibandingkan dengan tingginya beban kerja PIPPK sehingga menghambat capaian kinerja (Kecamatan Sumur Bandung). 37. Adanya pemahaman yang tidak menyeluruh dari masyarakat tentang penyelenggaraan PIPPK (Kecamatan Sumur Bandung). 38. Kurang matangnya perencanaan PIPPK tahun 2015 menyebabkan terlambatnya pelaksanaan karena menunggu anggaran perubahan tahun 2015 (Kecamatan Sumur Bandung). 2.3.23 PERMASALAHAN URUSAN STATISTIK Pada tahun 2015, urusan Statistik mendapat alokasi anggaran sebesar Rp3.249.990.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.845.207.850,00 atau 87,55%. Program dan kegiatan pada Urusan Statistik dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Permasalahan pada urusan statisti: 1. Ketiadaan data indikator makro dari BPS pada tahun berjalanmenyebabkan pemutakhiran pengukuran kinerja pembangunan tidak dapat dilakukan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah). 2. Adanya perubahan metode perhitungan pada IPM dan PDRB sehingga terjadi ketidakselarasan data dengan tahun-tahun sebelumnya (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah). 2.3.24 PERMASALAHAN URUSAN KEARSIPAN Pada tahun 2015, urusan Kearsipan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp3.093.378.222,00 dengan realisasi sebesar Rp2.678.173.890,00 atau 86,58%. Program dan kegiatan pada Urusan Kearsipan dilaksanakan oleh:1) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah; 2) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu; 3) Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya; 4) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 5) Dinas Pelayanan Pajak; 6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan 7) Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah. Adapun permasalahan pada urusan kearsipan : 1. Belum terselesaikannya pembangunan gedung arsip (lokasi: Jl. Caringin No. 103 Bandung) (Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah). 2. Kurangnya sumber daya manusia pengelola arsip dan arsiparis baik di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerahmaupun di unit SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah). 3. Perlunya peningkatan wawasan aparatur dalam pengelolaan arsip (Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, dan Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah). 4. Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan (Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah). 5. Masih kurangnya sarana gedung penyimpanan arsip (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil). 6. Belum tersedianya tempat penyimpanan arsip yang layak (Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah).


2 - 131

7. Pengarsipan dokumen di Dinas Pelayanan Pajak diperlukan karena pelaporan pajak berupa Daily Salary Report (DSR) berupa bon/nota pembayaran manual atau hasil cash register sebagai bukti penyampaian pelaporan untuk ditetapkan pembayaran pajaknya memerlukan tempat penyimpanan yang tertata dan tersusun dengan rapih sehingga akan mudah apabila ada pemeriksaan internal maupun eksternal. Permasalahan yang dihadapi, meliputi: a. Volume dokumen yang tidak dapat diprediksi; b. Tempat penyimpanan arsip yang tidak memadai; c. Kurangnya SDM yang memahami kearsipan (Dinas Pelayanan Pajak). 8. Belum tersedianya tempat penyimpanan yang memadai (gudang arsip) (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). 2.3.25 PERMASALAHAN URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pada tahun 2015, urusan Komunikasi dan Informatika mendapat alokasi anggaran sebesar Rp42.788.818.540,00 dengan realisasi sebesar Rp37.346.820.350,00 atau 87,28%. Program dan kegiatan pada Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh:1) Dinas Komunikasi dan Informatika; 2) Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah; dan 3) Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah. Adapun Permasalahan pada urusan komunikasi dan informatika adalah : 1. Masih rendahnya pemahaman SDM di SKPD mengenai format data penunjang open data (.csv) (Dinas Komunikasi dan Informatika). 2. Kondisi jaringan infrastruktur SKPD untuk mendukung smart government belum optimal karena kurangnya pemahaman aparatur SKPD dalam menangani permasalahan teknis jaringan TI (Dinas Komunikasi dan Informatika). 3. Masyarakat belum dapat mengoptimalkan keberadaan websitePejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan open data Kota Bandung (Dinas Komunikasi dan Informatika). 4. Belum adanya tata kelola mengenai infrastruktur untuk mendukung pekerjaan ducting bersama dan Micro Cell Pole (MCP). Pekerjaan ducting dan MCP akan menurunkan kabel-kabel fiber optic udara (Dinas Komunikasi dan Informatika). 5. SDM yang memiliki wawasan tentang persandian masih kurang memadai (Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah). 6. Belum adanya tempat penyimpanan alat-alat studio dan komunikasi (Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah). 7. Belum adanya sandiman (Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah). 2.3.26 PERMASALAHAN URUSAN PERPUSTAKAAN Pada tahun 2015, urusan Perpustakaan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp2.411.815.707,00 dengan realisasi sebesar Rp2.016.403.600,00 atau 83,61%.Program dan kegiatan pada Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah. permasalahan pada urusan perpustakaan: 1. Rendahnya minat baca masyarakat (Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah). 2. Masih kurangnya SDM pengelola perpustakaan dan pustakawan baik di Kantor Pusarda maupun di perpustakaan kelurahan dan kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah). 3. Kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan baik di Kantor Pusarda maupun di perpustakaan wilayah (Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah). 4. Belum optimalnya pertumbuhan perpustakaan kelurahan (Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah). 5. Keanekaragaman koleksi bahan pustaka masih terbatas sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat (Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah)

2 - 132


2.3.27 PERMASALAHAN URUSAN URUSAN PERTANIAN Pada Tahun 2015, urusan Pertanian mendapat alokasi anggaran sebesar Rp20.995.691.000,00 dengan realisasi sebesar Rp16.654.011.490,00 atau 79,32%. Program dan kegiatan pada Urusan Pertanian dilaksanakan oleh: 1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan 2) Dinas Pemakaman dan Pertamanan. Adapun permasalahan pada urusan pertanian adalah: 1. Semakin sempitnya lahan pertanian sebagai akibat alih fungsi lahan (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan). 2. Kota Bandung merupakan pusat pemasaran ternak terbesar di Jawa Barat, sehingga resiko masuknya penyakit zoonosa (penyakit yang menular dari ternak ke manusia) dari daerah asal ternak ke Kota Bandung relatif tinggi (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan). 3. Masih rendahnya pengetahuan dan sikap pelaku usaha dibidang pertanian serta masyarakat tentang bahaya penggunaan bahan kimia berbahaya dan produk pertanian yang tidak memenuhi persyaratan keamanan mutu pangan (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan). 4. Limbah padat RPH babi berupa jerahan dan feces tidak bisa dibuang langsung ke luar RPH (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan). 2.3.28 PERMASALAHAN URUSAN URUSAN PARIWISATA Urusan Pariwisata mendapat alokasi anggaran sebesar Rp21.964.462.837,00 dengan realisasi sebesar Rp18.139.212.654,00 atau 82,58%. Program dan kegiatan pada Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Adapun permasalahan pada urusan Pariwisata adalah: 1. Belum maksimalnya peningkatan infrastruktur dalam mengurangi kemacetan lalu lintas di Kota Bandung (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata). 2.3.29 PERMASALAHAN URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Pada tahun 2015, Urusan Kelautan dan Perikanan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp2.350.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.291.912.250,00 atau 97,53%.Program dan kegiatan pada Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Adapun permasalahan pada urusan kelautan dan perikanan adalah: 1. Semakin sempitnya lahan untuk budidaya perikanan sebagai akibat alih fungsi lahan di Kota Bandung (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan). 2. Masih rendahnya pengetahuan dan sikap pelaku usaha dan masyarakat tentang bahaya penggunaan bahan kimia berbahaya dan produk perikanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan mutu pangan (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan). 2.3.30 PERMASALAHAN URUSAN PERDAGANGAN Urusan Perdagangan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp14.588.100.696,00 dengan realisasi sebesar Rp5.760.841.946,00 atau 39,49%.Program dan kegiatan pada Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh:1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan; dan 2) Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya. Adapun permasalahan pada urusan perdagangan adalah : 1. Kelangkaan dan kenaikan harga gas 3 kg (Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan). 2. Kenaikan harga kebutuhan bahan pokok masyarakat (beras, gula pasir, minyak goreng, telur ayam negeri, daging ayam dan daging sapi) (Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan). 3. Terbatasnya peningkatan akses pasar ekspor, fasilitasi perdagangan luar negeri dan informasi peluang pasar komoditi ekspor (Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan).


2 - 133

4. Terbatasnya kemampuan calon eksportir Kota Bandung dalam mengembangkan produk yang berdaya saing (Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan). 5. Terbatasnya informasi distribusi barang impor di Kota Bandung (Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan). 2.3.31 PERMASALAHAN PADA URUSAN PERINDUSTRIAN Urusan Perindustrian mendapat alokasi anggaran sebesar Rp11.622.466.000,00 dengan realisasi sebesar Rp8.200.080.228,00 atau 70,55%.Program dan kegiatan pada Urusan Perindustrian dilaksanakan oleh:1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan; 2) Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya; dan 3) Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah. Adapun permasalahan pada urusan perindustrian : 1. Belum adanya payung hukum tentangpengembangan ekonomi kreatif di Kota Bandung (Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah). 2. Belum optimalnya penjajakan kerjasama dengan kota/kabupaten terkait perluasan jejaring kota kreatif di Indonesia (Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah). 3. Belum optimalnya sinkronisasi program kegiatan dengan SKPD terkait pengembangan kota kreatif (Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah). 4. Kurangnya kreatifitas dalam melakukan diversifikasi produk makanan dan minuman dengan bahan baku lokal (Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan). 5. Kurangnya promosi untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk (Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan). 6. Kurangnya pengetahuan tentang akses permodalan bagi peningkatan usaha (Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan). 7. Kurangnya kemampuan dan kreatifitas dalam mendesain busana muslim yang up to date (Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan). 8. Kurangnya kemampuan dan kreatifitas dalam mendesain produk dan kemasan produk (Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan). 2.3.32 PERMASALAHAN URUSAN KETRANSMIGRASIAN Pada tahun 2015, urusan Ketransmigrasian mendapat alokasi anggaran sebesar Rp479.971.250,00 dengan realisasi sebesar Rp429.861.460,00 atau 89,56%. Program dan kegiatan pada Urusan Ketransmigrasian dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja. Adapun Permasalahan Urusan Ketransmigrasian adalah : 1) Tidak konsistennya kuota penempatan transmigrasi oleh pemerintah pusat berdampak pada tahun 2014 dan 2015 pemberangkatan transmigrasi tidak jadi dilaksanakan (Dinas Tenaga Kerja).

2 - 134


BAB 3 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1

ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

3.1.1.

KONDISI EKONOMI DAERAH TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN 2017

Pertumbuhan ekonomi dianggap begitu penting bagi suatu negara atau daerah, hal ini karena pertumbuhan ekonomi sering digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat. Asumsinya semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka akan semakin tinggi juga tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Pada kenyataannya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, belum tentu berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi tinggi tapi tidak disertai pemerataan pendapatan yang baik, hanya akan memperlebar kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Tapi bukan berarti bahwa laju pertumbuhan ekonomi tidak penting, karena sampai saat ini LPE masih menjadi parameter yang dapat digunakan untuk menilai sampai sejauhmana efektifitas kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah dapat meningkatkan kinerja ekonomi suatu wilayah atau daerah. Baik itu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tujuan utama dari pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional maupun daerah adalah Peningkatan kesejahteraan masyarakat. Makna kesejahteraan mengandung pengertian kebutuhan hidup masyarakat secara kualitas maupun kuantitas dapat dipenuhi secara layak. Paling tidak ada tiga hal yang dapat menjadi ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi yaitu Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (basic needs), Meningkatnya rasa harga diri (self-esteem) masyarakat sebagai manusia, dan Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (freedom from servitude) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Perekonomian Kota Bandung merupakan bagian dari perekonomian nasional dan perekonomian Global yang tidak terpisahkan. Gejolak ekonomi global akan berakibat juga pada kondisi ekonomi Kota Bandung. Terbukti ketika terjadi krisis ekonomi dunia pada tahun 1998, berakibat pada terpuruknya pertumbuhan ekonomi Kota Bandung yang tumbuh negatif, sebesar -20 persen. Sementara pada saat ini, sedang terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, berakibat pada melambatnya pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Hal ini dapat dilihat pada rentang tahun 2012 s.d tahun 2014 laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung trennya cenderung mengalami perlambatan. Pada tahun 2012 LPE Kota Bandung sebesar 8,53 persen, tahun 2013 LPE Kota Bandung sebesar 7,82 persen dan pada tahun 2014 ekonomi Kota Bandung tumbuh sebesar 7,69 persen. Laju Pertumbuhan Ekonomi dihitung bedasakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah atau daerah. Produk domestik Regional Bruto adalah nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi disuatu wilayah yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu yang biasanya dihitung dalam satu tahun. Berbeda dengan struktur PDRB yang bedasarkan pada tahun dasar 2000, maka berdasarkan tahun dasar baru yaitu tahun dasar 2010, struktur PDRB yang semula 9 sektor telah berubah menjadi 17 kategori sektor usaha. Ketujuhbelas kategori sektor usaha yang dimaksud tersebut terdiri dari :


3-1

1.

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan,

2.

Pertambangan dan Penggalian,

3.

Industri Pengolahan,

4.

Pengadaan Listrik dan Gas,

5.

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang,

6.

Konstruksi,

7.

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor,

8.

Transportasi dan Pergudangan

9.

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum,

10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi, 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan; Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

3-2



PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.



PDRB harga berlaku menunjukkan pendapatan yang memungkinkan untuk dinikmati oleh penduduk suatu wilayah



PDRB harga konstan (rill) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun



Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategorikategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar wilayah.



Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai lapangan usaha ekonomi.



PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi dan perdagangan luar negeri.



PDRB dan PRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB dan PRB per satu orang penduduk.



PDRB dan PRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.


Terjadi perubahan tahun dasar dalam menghitung Produk Domestik Regional Bruto karena selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional. Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. PDRB tahun dasar 2010 mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 System of National Accounts (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka Supply and Use Tables (SUT). SNA 2008 merupakan standar rekomendasi internasional tentang cara mengukur aktivitas ekonomi yang sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur item tertentu seperti PDRB. SNA dirancang untuk menyediakan informasi tentang aktivitas pelaku ekonomi dalam hal produksi, konsumsi dan akumulasi harta dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan analisis, pengambilan keputusan, dan pembuatan kebijakan. Dengan menggunakan Kerangka SNA, fenomena ekonomi dapat dengan lebih baik dijelaskan dan dipahami. Sementara manfaat dengan adanya perubahan tahun dasar perhitungan Produk Domestik Regional Bruto adalah :   



Menginformasikan perekonomian regional yang terkini seperti pergeseran struktur dan pertumbuhan ekonomi; Meningkatkan kualitas data PDRB; Menjadikan data PDRB dapat diperbandingkan secara internasional. Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan perubahan tahun dasar secara berkala sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tahun 1960, 1973, 1983, 1993, dan 2000. Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000 karena beberapa alasan berikut : Perekonomian Indonesia tahun 2010 relatif stabil;



Telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terutama dibidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru;



Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun (SNA1993)



Adanya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan, sumber data dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA 2008;



Tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDRB seperti data Sensus Penduduk 2010 (SP 2010) dan Indeks harga produsen (Producers Price Index /PPI);



Tersedianya kerangka kerja SUT yang menggambarkan keseimbangan aliran produksi dan konsumsi (barang dan jasa) dan penciptaan pendapatan dari aktivitas produksi tersebut.

Klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2000 (2000=100) menggunakan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia 1990 (KLUI 1990) sedangkan pada PDRB tahun dasar 2010 (2010=100) menggunakan KBLI 2009. Perbandingan keduanya pada tingkat paling agregat dapat dilihat pada tabel berikut :


3-3

Tabel 3.1 Perbandingan Sektor Usaha Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000

PDRB Tahun Dasar 2010

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan

A. Pertnian, Kehutanan dan Perikanan

2. Pertambangan dan Penggalian

B. Pertambangan dan Penggalian

3. Industri Pengolahan

C. Industri Pengolahan

4. Listrik, Gas dan Air Bersih

D. Pengadaan Listrik, Gas E. Pengadaan Air

5. Konstruksi

F. Kontruksi

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran

G. Perdgangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor

7. Pengangkutan dan Komunikasi

H. Transportasi dan Pergudangan I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum J. Informasi dan Komunikasi

8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

K. Jasa Keuangan L. Real Estate M. N. Jasa Perusahaan

9. Jasa-jasa

O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib P. Jasa Pendidikan Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial R. S. T. U. Jasa Lainnya

Sumber : BPS Kota Bandung 2015

Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk memberikan gambaran mengenai tinjauan ekonomi suatu wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB Kota Bandung atas dasar harga berlaku tahun 2010 mencapai 102,15 trilyun rupiah. Secara umum nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kota Bandung mengalami peningkatan setiap tahunnya. PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2011 meningkat menjadi 115,20 trilyun rupiah dan menjadi 131,99 trilyun rupiah pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2013 PDRB Kota Bandung mencapai 151,77 trilyun rupiah dan meningkat sebesar 13,74 persen menjadi 172,93 trilyun rupiah pada tahun 2014.

3-4


Jika dihitung atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, pada tahun 2011 PDRB Kota Bandung meningkat menjadi 110,23 trilyun rupiah. Kemudian pada tahun 2012 meningkat kembali menjadi 119,63 trilyun rupiah. Tahun 2013 PDRB atas dasar harga konstan mencapai 128,99 trilyun rupiah atau meningkat sebesar 7,82 persen. Kemudian pada tahun 2014 mencapai 138,91 trilyun rupiah atau meningkat sebesar 7,69 persen dibandingkan tahun 2013. Secara nominal, sejak tahun 2010 baik PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan mengalami peningkatan. Grafik 3.1 PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Bandung Tahun 2010 – 2014 (Trilyun Rupiah)


3.1.2.

KONTRIBUSI SEKTOR-SEKTOR DALAM PDRB

Indikator yang seringkali digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi wilayah adalah distribusi persentase PDRB. Distribusi persentase PDRB yang dirinci menurut kategori dan sub kategori menunjukkan peranan masing-masing sektor terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu kategori semakin besar pula pengaruh kategori tersebut di dalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Oleh karenanya dengan hanya melihat pertumbuhan suatu kategori akan kurang tepat tanpa memperhatikan peranan kategori tersebut dalam PDRB. Jadi persentase ini dapat dianggap sebagai penimbang apabila kita ingin melihat pertumbuhan kategori dengan teliti, disamping untuk menilai sampai sejauh mana tahap industrialisasi yang sudah dijalani oleh wilayah yang diteliti. Pergeseran struktur ekonomi Kota Bandung terlihat pada tabel 3.2 yang menunjukkan besarnya peranan masing-masing kategori dalam menyusun PDRB Kota Bandung 2010 – 2014. Berdasarkan tabel ini terlihat bahwa secara umum struktur perekonomian Kota Bandung di dominasi oleh lapangan usaha kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor serta kategori industri pengolahan. Pada tahun 2010 peranan terbesar ditunjukkan oleh lapangan usaha kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yaitu sebesar 29,17 persen. Pada peringkat kedua adalah kategori industri pengolahan yang memberikan peranan sebesar 25,42 persen terhadap totap PDRB Kota Bandung 2010. Kategori yang memberikan peranan terbesar ketiga, keempat, dan kelima dalam penyusunan PDRB Kota Bandung 2010 adalah kategori konstruksi (8,02%), kategori informasi dan komunikasi (7,84%), dan kategori transportasi dan pergudangan (6,55%). Lapangan usaha kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor merupakan kategori yang mendominasi dalam struktur perekonomian Kota Bandung. Selama periode 2010 – 2014 kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor memperlihatkan peranan yang berfluktuasi terhadap pembentukan PDRB Kota Bandung. Tahun 2010 kategori ini memberikan peranan


3-5

sebesar 29,17 persen terhadap total PDRB Kota Bandung. Kemudian pada tahun 2011 kategori ini memberikan peranan sebesar 28,82 persen, melambat sebesar 0,35 persen dibandingkan 2010. Pada tahun 2012 peranan kategori ini kembali melambat menjadi 28,39 persen atau melambat sebesar 0,43 persen dibandingkan 2011. Kemudian pada tahun 2013, kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mengalami peningkatan peranan sebesar 0,06 persen dibandingkan 2012 mencapai 28,45 persen dan kembali melambat cukup tinggi sebesar 0,66 persen dari tahun 2013 menjadi 27,79 persen pada tahun 2014. Peranan lapangan usaha kategori industri pengolahan pada tahun 2010 mencapai 25,42 persen terhadap total PDRB Kota Bandung. Peranannya cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 peranan lapangan usaha kategori industri pengolahan mencapai 24,44 persen, kemudian menurun menjadi 23,17 persen pada tahun 2012. Pada tahun 2013 dan 2014 peranan lapangan usaha kategori industri pengolahan kembali menurun menjadi 21,83 persen dan 21,49 persen.

2013* [5]

2014* [6]

0,14

0,14

B

Tabel 3.2 Kontribusi sektor PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Bandung 2010 – 2014 (Persen) Katagori 2010 2011 2012 [1] [2] [3] [4] Pertanian, Kehutanan, dan 0,16 0,15 0,15 Perikanan Pertambangan dan Penggalian -

-

-

C

Industri Pengolahan

25,42

24,44

24,44

21,83

21,83

Pengadaan Listrik dan gas Pengadaan Air, Pengolahan E Sampah, Limbah dan Daur Ulang F Konstruksi Perdagangan Besar dan G Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor H Trasportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dn I Makan Minum J Informasi dan Komunikasi K Jasa Keuangan dan Asuransi L Real Estate M,N Jasa Perusahaan Admiistrasi Pemerintahan, O Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib P Jasa Pendidikan Jasa kesehatan dan Kegiatan Q Sosial R,S,T,U Jasa Lainnya PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

0,12

0,10

0,10

0,08

0,08

0,20

0,20

0,20

0,19

0,19

8,02

8,43

8,95

9,00

9,00

29,17

28,82

28,39

28,45

27,79

6,55

6,75

7,65

8,52

9,25

4,52

4,44

4,41

4,47

4,63

7,84 5,41 1,41 0,68

8,68 5,38 1,38 0,73

8,79 5,48 1,32 0,75

8,97 5,72 1,29 0,76

9,05 5,80 1,24 0,77

3,80

3,57

3,40

3,15

0,97

2,96

3,06

3,26

3,22

3,22

0,85

0,90

0,90

0,94

1,00

2,89

3,01

3,11

3,26

3,37

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

A

D

Sumber BPS Kota Bandung 2015

3-6


Peranan lapangan usaha konstruksi dari tahun 2010 hingga 2014 memperlihatkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2010 peranan lapangan usaha kategori konstruksi mencapai 8,02 persen terhadap PDRB Kota Bandung, kemudian meningkat menjadi 8,43 persen pada tahun 2011 dan 8,95 persen pada tahun 2012. Tahun 2013 peranan kategori konstruksi kembali meningkat menjadi 9,00 persen. Pada tahun 2014 peranan kategori konstruksi masih sama dengan tahun 2013, yaitu sebesar 9,00 persen terhadap total PDRB Kota Bandung. Lapangan usaha kategori informasi dan komunikasi merupakan lapangan usaha yang memberikan peranan terbesar keempat dalam pembentukan PDRB Kota Bandung. Pada tahun 2010 peranannya mencapai 7,84 persen, dan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2011 peranan kategori informasi dan komunikasi meningkat 0,84 persen dari tahun 2010 menjadi 8,68 persen dan 8,79 persen pada tahun 2012. Pada tahun 2013 dan 2014 peranan kategori informasi dan komunikasi kembali meningkat menjadi 8,97 persen dan 9,05 persen. Lapangan usaha kategori transportasi dan pergudangan memberikan peranan yang cukup besar dalam struktur perekonomian Kota Bandung, yaitu mencapai 6,55 persen pada tahun 2010. Peranannya cenderung meningkat setiap tahunnya, dimana pada tahun 2014 peranannya mencapai 9,25 persen menjadikannya berada pada peringkat ketiga dalam persentase peranan dalam PDRB Kota Bandung 2014, menggeser peranan kategori konstruksi yang turun menjadi posisi kelima pada tahun 2014. Lapangan usaha kategori jasa keuangan dan asuransi pada tahun 2010 berperan sebesar 5,41 persen terhadap pembentukan PDRB Kota Bandung. Besarnya peranan kategori jasa keuangan dan asuransi berada pada peringkat keenam, dan setiap tahunnya memberikan peranan yang meningkat, walau sempat menurun pada tahun 2011. Tahun 2011 peranannya turun menjadi 5,38 persen, kemudian meningkat pada tahun-tahun berikutnya, yaitu 5,48 persen pada tahun 2012, kemudian 5,72 persen pada tahun 2013 dan 5,80 persen pada tahun 2014. Lapangan usaha kategori penyediaan akomodasi dan makan minum memperlihatkan peranan yang berfluktuasi dari tahun 2010 hingga 2014. Pada tahun 2010 peranannya mencapai 4,52 persen, kemudian menurun menjadi 4,44 persen pada tahun 2011 dan kembali menurun menjadi 4,41 persen pada tahun 2012. Pada tahun 2013 dan 2014 peranan lapangan usaha kategori penyediaan akomodasi dan makan minum menunjukkan peningkatan, yaitu menjadi 4,47 persen pada tahun 2013 dan 4,63 persen pada tahun 2014. Kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib pada tahun 2010 memberikan peranan sebesar 3,80 persen terhadap PDRB Kota Bandung. Peranan kategori ini setiap tahunnya menunjukkan penurunan. Tahun 2011 peranan kategori ini turun menjadi 3,57 persen, kemudian turun menjadi 3,40 persen di tahun 2012. Pada tahun 2013 peranannya kembali menurun menjadi 3,15 persen dan tahun 2014 menjadi 2,97 persen. Jasa pendidikan merupakan salah satu lapangan usaha yang memperlihatkan fluktuasi peranan dari tahun 2010 hingga 2014. Pada tahun 2010 peranan lapangan usaha kategori jasa pendidikan mencapai 2,96 persen. Kemudian pada tahun 2011 dan 2012 meningkat menjadi 3,06 persen dan 3,26 persen. Adapun pada tahun 2013 dan 2014 peranannya menurun menjadi 3,22 persen baik tahun 2013 maupun 2014. Lapangan usaha jasa lainnya tahun 2010 memberikan peranan sebesar 2,89 persen terhadap PDRB Kota Bandung. Kecenderungannya menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2011 meningkat menjadi 3,01 persen dan 3,11 persen pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2013 meningkat menjadi 3,26 persen dan 3,37 persen pada tahun 2014.


3-7

Lapangan usaha kategori real estate di Kota Bandung memberikan peranan sebesar 1,41 persen pada tahun 2010. Peranannya cenderung terus menurun hingga 2014. Tahun 2011 peranannya turun menjadi 1,38 persen dan 1,32 persen pada tahun 2012. Tahun 2013 peranannya kembali turun menjadi 1,29 persen dan 1,24 persen di tahun 2014. Lapangan usaha kategori kesehatan dan kegiatan sosial memperlihatkan peranan yang meningkat setiap tahunnya. Tahun 2010 peranan kategori ini mencapai 0,85 persen kemudian meningkat menjadi 0,87 persen tahun 2011. Tahun 2012 meningkat menjadi 0,90 persen, kemudian 0,94 persen di tahun 2013 dan meningkat menjadi 1,00 persen pada tahun 2014. Jasa perusahaan merupakan salah satu kategori lapangan usaha yang peranannya meningkat setiap tahunnya. Tahun 2010 peranan jasa perusahaan mencapai 0,68 persen, kemudian meningkat menjadi 0,73 persen pada tahun 2011 dan 0,75 persen pada tahun 2012. Tahun 2013 peranannya kembali meningkat menjadi 0,76 persen dan 0,77 persen di tahun 2014. Lapangan usaha kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang merupakan kategori lapangan usaha yang peranannya relatif tidak banyak berubah setiap tahunnya. Pada tahun 2010 hingga 2012 kategori ini berperan sebesar 0,20 persen terhadap PDRB Kota Bandung. Kemudian tahun 2013 dan 2014 peranannya turun menjadi 0,19 persen. Peranan lapangan usaha kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2010 mencapai 0,16 persen terhadap total PDRB Kota Bandung. Peranan lapangan usaha kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan cenderung mengalami penurunan pada tahun 2011 hingga 2014. Pada tahun 2014 peranan kategori ini hanya sebesar 0,14 persen. Semakin terbatasnya lahan pertanian di Kota Bandung dan beralihnya Kota Bandung menjadi kota jasa, merupakan diantara penyebab masyarakat yang bekerja pada lapangan usaha kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan semakin sedikit. Lapangan usaha kategori pengadaan listrik dan gas merupakan kategori yang memberikan peranan terkecil dalam perekonomian Kota Bandung. Pada tahun 2010 peranan kategori ini mencapai 0,12 persen dan pada tahun berikutnya peranannya cenderung menurun. Pada tahun 2011 dan 2012 mencapai 0,10 persen, kemudian pada tahun 2013 hingga 2014 peranan katgeori ini mencapai 0,08 persen. Walaupun sejak tahun 2000 peranan lapangan usaha kategori industri pengolahan dan kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mengalami penurunan, namun kedua lapangan usaha ini masih merupakan kategori lapangan usaha yang mendominasi dalam membentuk struktur perekonomian Kota Bandung. Tapi secara umum menunjukkan bahwa sebesar 27,79 persen struktur ekonomi Kota Bandung tahun 2014 dibentuk oleh lapangan usaha kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Kemudian sebesar 21,49 persen dibentuk oleh lapangan usaha kategori industri pengolahan. Struktur ekonomi Kota Bandung dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

3-8


Grafik 3.2 Struktur Ekonomi Kota Bandung Tahun 2014


Lapangan usaha kategori transportasi dan pergudangan memberikan peranan sebesar 9,25 persen dalam struktur ekonomi Kota Bandung tahun 2014. Kemudian lapangan usaha kategori informasi dan komunikasi berperan sebesar 9,05 persen, serta lapangan usaha konstruksi berperan sebesar 9,00 persen dalam struktur ekonomi Kota Bandung tahun 2014. Lapangan usaha kategori pertanian, kehutanan dan perikanan, kategori pengadaan listrik dan gas, kategori pengadaan air, pengeloaan sampah, limbah dan daur ulang, dalam struktur perekonomian Kota Bandung tahun 2014 hanya memberikan peranan sebesar 0,41 persen. Adapun sebesar 44,49 persen struktur ekonomi Kota Bandung dibentuk oleh lapangan usaha kategori lainnya. a. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung Perekonomian Kota Bandung pada tahun 2014 mampu tumbuh sebesar 7,69 persen, melambat sebesar 0,13 persen dibandingkan tahun 2013. Pertumbuhan ekonomi Kota Bandung dari tahun 2011 hingga 2014 memperlihatkan adanya fluktuasi. Tahun 2011 perekonomian Kota Bandung yang dihitung berdasarkan tahun dasar 2010 mampu tumbuh 7,91 persen. Kemudian pada tahun 2012 perekonomian Kota Bandung tumbuh mencapai 8,53 persen atau meningkat 0,62 persen dari tahun 2011. Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akibat pengurangan subsidi yang dilakukan pemerintah di tahun 2013 memberikan dampak pada melambatnya berbagai kategori lapangan usaha ekonomi di Kota Bandung, sehingga pada tahun 2013 secara rata-rata pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan. Tahun 2013 LPE Kota Bandung melambat sebesar 0,71 persen dibandingkan tahun 2012 menjadi 7,83 persen. Kemudian pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi kembali melambat menjadi 7,69 persen.


3-9

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Namun pada intinya pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan suatu perkembangan dari berbagai kegiatan ekonomi. Secara umum pertumbuhan ekonomi lapangan usaha yang dirinci menurut kategori di Kota Bandung memperlihatkan fluktuasi dari tahun 2011, kecuali beberapa kategori lapangan usaha yang menunjukkan pertumbuhan positif dan meningkat setiap tahunnya. Grafik 3.3 LPE Kota Bandung Tahun 2011– 2014 (berdasarkan Tahun Dasar 2010)


Kategori lapangan usaha yang menunjukkan trend meningkat setiap tahunnya di Kota Bandung pada tahun 2011 hingga 2014 adalah lapangan usaha kategori penyediaan akomodasi dan makan minum, kategori jasa keuangan dan asuransi, kategori jasa perusahaan, kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta kategori jasa lainnya. Adapun lapangan usaha kategori lainnya menunjukkan fluktuasi. Sementara berdasarkan kontribusi 17 kategori lapangan usaha dalam pertumbuhan ekonomi Kota selama kurun waktu tahun 2011-2014 ada beberapa lapangan usaha yang mengalami percepatan pertumbuhan dan ada lapangan usaha yang mengalami perlambatan pertumbuhan. Hal ini diakibatkan oleh faktor eksternal yang turut mempengaruhi pertumbuhan tiap kategori lapangan usaha tersebut. Faktor eksternal tersebut diantaranya adalah : dinamika pertumbuhan ekonomi global dan nasional Indonesia dan kebijakan ekonomi nasional yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Sebagai gambaran kontribusi masing-masing kategori lapangan usaha yang terdiri dari 17 kateregori lapangan usaha dapat dilihat pada tabel sebagai berikut di bawah ini :

3 - 10


Tabel 3.3 Pertumbuhan Ekonomi 17 Kategori Lapangan Usaha 2011 - 2014 Katagori

2011

2012

2013*

2014*

[2]

[3]

[4]

[5]

3,69

2,86

4,18

0,17

B

[1] Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian

-

-

-

-

C

Industri Pengolahan

4,41

4,12

4,06

4,71

D

Pengadaan Listrik dan gas

2,91

7,21

4,82

3,41

E

Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

8,51

7,44

6,10

5,52

F

Konstruksi

12,91

14,37

8,54

6,80

G

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

7,57

7,75

8,71

7,62

H

Trasportasi dan Pergudangan

10,15

17,90

9,39

8,56

I

Penyediaan Akomodasi dn Makan Minum

6,76

8,53

10,18

11,05

J

Informasi dan Komunikasi

18.05

13,26

13,48

14,74

K

Jasa Keuangan dan Asuransi

6,93

7,20

7,40

7,63

L

Real Estate

7,42

7,57

6,95

5,77

Jasa Perusahaan

10,31

10,46

10,52

10,56

O

Admiistrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

(0,19)

2,88

(0,02)

0,94

P

Jasa Pendidikan

7,38

7,49

7,61

7,08

Q

Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial

8,82

9,98

10,72

10,87

R,S,T,U Jasa Lainnya

10,28

11,33

11,49

11,62

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

7,91

8,53

7,82

7,69

A

M,N


Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2014 adalah lapangan usaha kategori informasi dan komunikasi, yaitu mencapai 14,74 persen. Kategori informasi dan komunikasi merupakan kategori lapangan usaha dengan laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2011, 2013, dan 2014. Adapun pada tahun 2012 LPE tertinggi terjadi pada kategori transportasi dan komunikasi. Secara berturutturut capaian pertumbuhan ekonomi masing-masing kategori di Kota Bandung tahun 2014 dari yang tertinggi adalah : Informasi dan komunikasi (14,74%), Jasa lainnya (11,62%), Penyediaan akomodasi dan makan minum (11,05%), Jasa kesehatan dan kegiatan sosial (10,87%), Jasa perusahaan (10,56%), Transportasi dan pergudangan (8,56%), Jasa keuangan dan asuransi (7,63%), Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (7,62%), Jasa pendidikan (7,08%), Konstruksi (6,80%), Real estate (5,77%), Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (5,52%), Industri pengolahan (4,71%), Pengadaan listrik dan gas (3,41%), Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (0,94%), dan kategori pertanian, kehutanan dan perikanan (0,17%).


3 - 11

Terdapat satu hal yang perlu disadari terkait dengan angka LPE. Tingginya LPE Kota Bandung menunjukkan tingginya kinerja ekonomi dari lapangan usaha perekonomian yang ada di Kota Bandung, yaitu terjadi peningkatan kinerja produksi dari berbagai kegiatan ekonomi yang ada. Namun ada kalanya tingginya LPE ini tidak sejalan dengan tingginya tingkat daya beli masyarakat atau pendapatan masyarakat. LPE dihitung berdasarkan perkembangan PDRB suatu wilayah, yaitu perkembangan dari aktivitas ekonomi yang terjadi di suatu wilayah. Adapun daya beli masyarakat adalah tingkat kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, dan belum tentu mereka menikmati pertumbuhan yang tinggi. Oleh karena itu upaya percepatan pertumbuhan saja tidak cukup, yang lebih penting adalah bagaimana angka pertumbuhan tersebut bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang perlu dicapai adalah adanya pemerataan pendapatan masyarakat sehingga pendapatan per kapita adalah riil bisa dinikmati. b. PDRB per Kapita Indikator yang dapat digunakan untuk menunjukkan kemakmuran masyarakat secara makro adalah pendapatan per kapita atau Percapita Income. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah berarti tingkat kesejahteraannya bertambah baik dan sebaliknya penurunan pendapatan per kapita berarti tingkat kesejahteraannya semakin menurun. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar (transfer out) sama dengan pendapatan faktor produksi dan transfer masuk (transfer in) maka pendapatan regional sama besar dengan PDRB per kapita. Asumsi ini digunakan karena sulitnya mendapatkan data pendapatan yang masuk dan keluar. Tabel 3.4 PDRB per Kapita Kota Bandung Tahun 2010-2014

Pertumbuhan (%)

ADH Konstan 2010 (Juta Rupiah)

Pertumbuhan (%)

[3]

[4]

[5]

Tahun

ADH Berlaku (Juta Rupiah)

[1]

[2]

2010

42,35

2011

44,43

11,98

45,38

7,15

2012

53,99

13,85

48,94

7,84

2013*

61,73

14,34

52,47

7,21

2014**

69,87

13,18

56,22

7,16

42,35


PDRB per kapita merupakan gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat adanya aktivitas produksi. PDRB per kapita dihitung dengan cara PDRB dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun. Data jumlah penduduk yang dipakai dalam publikasi ini menggunakan angka proyeksi penduduk pertengahan tahun 2010 – 2014. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tahun 2010 mencapai 42,35 juta rupiah. Kemudian meningkat sekitar 11,98 persen di tahun 2011 menjadi 47,43 juta rupiah per kapita setahun. Pada tahun 2012 kembali meningkat sekitar 13,85 persen menjadi 53,99 juta rupiah per kapita setahun dan tahun 2013 meningkat sebesar 14,34 persen menjadi 61,73 juta rupiah. Pada tahun 2014 PDRB per kapita meningkat sebesar 13,18 persen menjadi 69,87 juta rupiah. Artinya dari jumlah nilai tambah bruto yang tercipta oleh sektor ekonomi di Kota Bandung tahun 2014 jika dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun, rata-rata perkapita memperoleh pendapatan sebesar 69,87 juta rupiah per tahun.

3 - 12


Angka PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kapita tahun berjalan, dimana masih terkandung faktor inflasi di dalamnya. Untuk mengetahui PDRB perkapita secara riil, biasa digunakan PDRB perkapita atas dasar harga konstan. PDRB perkapita riil tahun 2010 atas dasar harga konstan 2010 mencapai 42,35 juta rupiah dan meningkat sekitar 7,15 persen pada tahun 2011 menjadi 45,38 juta rupiah. PDRB per kapita tahun 2012 menjadi 48,94 juta rupiah atau mengalami peningkatan sekitar 7,84 persen. Kemudian pada tahun 2013 secara riil PDRB per kapita mengalami peningkatan 7,21 persen menjadi 52,47 juta rupiah. Pada tahun 2014, PDRB per kapita riil meningkat sebesar 7,16 persen menjadi 56,22 juta rupiah. Sekali lagi, angka ini merupakan pendekatan bagi pendapatan perkapita masyarakat. PDRB per kapita ini adalah pendekatan untuk menghitung pendapatan per kapita masyarakat dikarenakan sulitnya memperoleh data pendapatan masyarakat. Menjadi penting mengetahui berapa perkembangan pendapatan per kapita masyarakat, namun yang lebih penting adalah bagaimana pendapatan per kapita tersebut merata dirasakan secara riil oleh seluruh lapisan masyarakat. c. Perbandingan Regional Wilayah Bandung Raya Dalam sistem perekonomian terbuka saat ini perekonomian Kota Bandung dipengaruhi oleh kondisi perekonomian wilayah luar Kota bandung. Demikian juga sebaliknya, perekonomian Kota Bandung sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap perekonomian wilayah sekitar Kota Bandung. Wilayah di luar Kota Bandung yang memenuhi sebagian besar kebutuhan pangan di Kota Bandung adalah wilayah sekitar Kota Bandung, seperti Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, dan Kota Cimahi. Sebetulnya, keterkaitan industri antara Kota Bandung dengan wilayah sekitarnya tidak hanya sebatas pemenuhan dan distribusi hasil produksi pangan saja, namun hampir terjadi di semua sektor ekonomi, baik sektor barang maupun sektor jasa. Keterkaitan industri ini erat kaitannya dengan potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Berikut ini disajikan gambaran mengenai potensi ekonomi wilayah Bandung Raya tahun 2010 – 2014 melalui gambaran struktur ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi, dan PDRB per kapita. 1. Struktur Ekonomi PDRB Provinsi Jawa Barat (dengan migas) atas dasar harga berlaku tahun 2014 mencapai 1.385,96 trilyun rupiah. Adapun jika dihitung atas dasar harga konstan, PDRB Provinsi Jawa Barat tahun 2014 mencapai 1.148,95 trilyun rupiah. Wilayah Bandung Raya (Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, dan Kota Cimahi) memberikan sumbangan yang cukup besar dalam pembentukan PDRB provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2014 wilayah Bandung Raya berperan sebesar 23,27 persen terhadap pembentukan PDRB Provinsi Jawa Barat. Tabel 3.5 PDRB Wilayah Bandung Raya dan Provinsi Jawa Barat termasuk Migas Tahun 2010 – 2014 (Trilyun Rupiah) Kabupaten/Kota

2010

2011

2012

2013*

2014**

[1] Atas Dasar Harga Berlaku

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

102,15 48,43 14,69 19,32 13,57 198,17 906,69

115,20 53,85 16,39 21,34 14,93 221,71 1021,63

131,99 60,05 18,14 24,14 16,50 250,82 1128,25

151,77 67,84 20,26 27,38 18,39 285,64 1258,91

172,63 76,32 22,34 30,66 20,57 322,52 1385,96

Kota Bandung Kabupaten Bandung Kabupaten Sumedang Kabupaten Bandung Barat Kota Cimahi Bandung Raya Provinsi Jawa barat


3 - 13

Atas Dasar Harga Konstan Kota Bandung Kabupaten Bandung Kabupaten Sumedang Kabupaten Bandung Barat Kota Cimahi Bandung Raya Provinsi Jawa barat

102,15 48,43 14,69 19,32 13,57 198,17 906,69

110,23 51,25 15,39 20,42 14,32 211,61 965,62

119,63 54,47 16,40 21,65 15,21 227,37 1.093,41

128,99 57,68 17,19 22,94 16,03 242,82 1.093,95

138,91 61,07 18,00 24,25 16,95 259,18 1.148,95


Di wilayah Bandung Raya, capaian PDRB tertinggi diraih oleh Kota Bandung, kemudian disusul oleh Kabupaten Bandung. Pada tahun 2014 Kabupaten Bandung mencapai PDRB atas dasar harga berlaku senilai 76,32 trilyun rupiah. Pada urutan ketiga adalah Kabupaten Bandung Barat dengan capaian PDRB atas dasar harga berlaku senilai 30,66 trilyun rupiah. Adapun pada urutan keempat adalah Kabupaten Sumedang dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2014 sebesar 22,34 trilyun rupiah dan pada urutan terakhir di wilayah Bandung Raya adalah PDRB Kota Cimahi sebesar 20,57 trilyun rupiah. Berdasarkan tabel tersebut di atas Kota Bandung menyumbang sebesar 53,52 persen pembentukan PDRB wilayah Bandung Raya. Kemudian Kabupaten Bandung memberikan peranan sebesar 23,66 persen, Kabupaten Bandung Barat sebesar 9,51 persen, Kabupaten Sumedang sebesar 6,93 persen, dan Kota Cimahi sebesar 6,38 persen. 2. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kinerja perekonomian seluruh aktivitas/kegiatan perekonomian di wilayah. Pertumbuhan ekonomi Kota Bandung tahun 2010 hingga 2014 lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kota di wilayah Bandung Raya dan pertumbuhan ekonomi ratarata Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2014 LPE rata-rata Provinsi Jawa Barat berada pada level 5,06 persen, mengalami perlambatan dari LPE tahun 2013 yang mencapai 6,34 persen. Tabel 3.6 LPE Wilayah Bandung Raya dan Provinsi Jawa Barat termasuk Migas Tahun 2011 – 2014 (Persen) Kabupaten/Kota

2011

2012

2013*

2014**

[1] Kota Bandung

[3] 7,91

[4] 8,53

[5] 7,82

[6] 7,69

Kabupaten Bandung

5,82

6,28

5,89

5,88

Kabupaten Sumedang Kabupaten Bandung Barat Kota Cimahi

4,79 5,68 5,50

6,56 6,04 6,24

4,84 5,94 5,35

4,70 5,71 5,78

Provinsi Jawa barat

6,50

6,50

6,34

5,06


Pada tahun 2014 hampir seluruh kabupaten/kota di wilayah Bandung Raya mengalami perlambatan ekonomi, kecuali Kota Cimahi. Perlambatan ekonomi terjadi sebagai dampak dari melambatnya kinerja beberapa sektor ekonomi potensi di wilayah masing-masing kabupaten/kota. Salah satu penyebab yang memberikan dampak terberat bagi dunia usaha hingga melambatnya perekonomian wilayah adalah adanya penghapusan subsidi BBM yang berdampak pada meningkatnya harga BBM. Peningkatan harga BBM tidak hanya berpengaruh pada sektor pengangkutan saja, namun memberikan multiplier effect pada sektor ekonomi lainnya.

3 - 14


Jika rata-rata LPE Provinsi Jawa Barat dijadikan sebagai dasar analisis, maka sejak tahun 2010 Kota Bandung berada pada kelompok pertama, yaitu memiliki LPE lebih tinggi dari LPE rata-rata Provinsi Jawa Barat. Hal ini mengindikasikan kinerja sektor ekonomi di Kota Bandung lebih tinggi dari rata-rata kinerja sektor ekonomi Provinsi Jawa Barat. Hal ini dapat dimaklumi karena Kota Bandung sebagai salah satu pusat pertumbuhan berbagai kegiatan ekonomi. Adapun Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi pada tahun 2010 hingga 2013 mempunyai kinerja yang lebih rendah daripada rata-rata Provinsi Jawa Barat, ditunjukkan dengan LPE yang lebih rendah dari LPE Jawa Barat. Namun pada tahun 2014 ketiga Kabupaten Kota ini mampu mencapai kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat, dimana angka LPE Provinsi Jawa Barat lebih rendah dari LPE Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi di tahun 2014. Sedangkan Kabupaten Sumedang, dari tahun 2010 hingga 2014 memiliki capaian LPE yang lebih rendah dari LPE Provinsi Jawa Barat. 3. PDRB Per Kapita PDRB per kapita merupakan salah satu pendekatan untuk mengetahui pendapatan per kapita masyarakat. Indikator pendapatan per kapita sering digunakan sebagai base line yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kendati masih banyak kelemahan dari indikator ini, namun sampai dengan saat ini indikator PDRB per kapita banyak digunakan untuk mengetahui perkembangan pembangunan di suatu wilayah. PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat atas dasar harga berlaku tahun 2014 mencapai 30,1 juta rupiah. PDRB per kapita Kota Bandung dan Kota Cimahi berada di atas rata-rata PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat. Adapun PDRB per kapita Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat. Tabel 3.7 PDRB Per Kapita Wilayah Bandung Raya dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 - 2014 (Juta Rupiah) Kabupaten/Kota

2010

2011

2012

2013*

2014**

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

Kota Bandung

42,35

47,43

53,99

61,73

69,87

Kabupaten Bandung

15,11

16,45

17,98

19,92

21,99

Kabupaten Sumedang

13,33

14,77

16,23

18,01

19,75

Kabupaten Bandung Barat

12,69

13,81

15,40

17,24

19,05

Kota Cimahi

24,88

26,94

29,32

32,20

35,52

Provinsi Jawa barat

21,00

23,30

25,30

27,80

30,10


Untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi daerah digunakan analisis Klassen Typology. Sjafrizal (1997:28-38) mengemukakan analisis ini digunakan untuk membedakan suatu daerah menjadi empat klasifikasi yaitu : 1. daerah maju dan tumbuh cepat (rapid growth region) apabila kabupaten/kota memiliki laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan per kapita lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita provinsi; 2. daerah maju tapi tertekan (retarded region) apabila laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota lebih kecil dari pada laju pertumbuhan ekonomi provinsi akan tetapi pendapatan per kapita kabupaten/kota lebih besar dari pendapatan per kapita provinsi;


3 - 15

3. daerah berkembang cepat (growing region) yaitu daerah yang berkembang dengan cepat apabila laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi provinsi akan tetapi pendapatan per kapita kabupaten/kota lebih rendah dari pendapatan per kapita provinsi; 4. daerah relatif tertinggal (relatively backward region) apabila kabupaten/ kota memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita lebih rendah dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita provinsi. Tabel berikut di bawah ini menunjukkan perbandingan laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di wilayah Bandung Raya dan PDRB per kapita kabupaten/kota di wilayah Bandung Raya dengan laju pertumbuhan dan PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat tahun 2014. LPE Jawa Barat tahun 2014 mencapai 5,06 persen dan PDRB per kapita mencapai 30,01 juta rupiah.

L P E

 Kota Bandung  Kota Cimahi

PDRB Per Kapita Jabar KUADRAN III

Kab Sumedang

KUADRAN I

Rp.30,10 juta J a b a r 5,06 %

 Kab Bandung  Kab Bandung Barat KUADRAN IV

Kabupaten/ kota yang mempunyai laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat terletak pada kuadran I, yaitu Kota Bandung dan Kota Cimahi. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bandungdan Kota Cimahi adalah daerah maju dan tumbuh cepat (rapid growth region), karena merupakan kota yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan per kapita lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita provinsi. Pada kuadran II, adalah kabupaten/kota di wilayah Bandung Raya yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi lebih rendah dengan PDRB per kapita lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat Adapun kabupaten/kota di wilayah Bandung Raya yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita yang lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat ada pada kuadran III. Pada kuadran ini terdapat Kabupaten Sumedang. Dengan demikian Kabupaten Sumedang merupakan daerah relatif tertinggal (relatively backward region), yaitu kabupaten/ kota yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita lebih rendah dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita provinsi.

3 - 16


Pada kuadran IV adalah kabupaten/kota di wilayah Bandung Raya yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat, namun PDRB per kapitanya lebih rendah. Pada kuadran ini terdapat Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Dengan demikian kedua kabupaten ini merupakan daerah berkembang cepat (growing region) yaitu daerah yang berkembang dengan cepat karena laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi provinsi akan tetapi pendapatan per kapita kabupaten/kota lebih rendah dari pendapatan per kapita provinsi. 3.1.3.

PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKRO EKONOMI KOTA BANDUNG

Kondisi perekonomian Kota Bandung tahun 2017 dapat diproyeksikan berdasarkan hasil realisasiperkembangan indikator makro ekonomi, yaitu: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Indeks Daya Beli (Purchasing Power Index), Tingkat Inflasi, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Investasi serta Kinerja Anggaran Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2010-2015. Sebagai gambaran perkembangan indikator makro ekonomi Kota Bandung berupa realisasi data indikator ekonomi tahun 2010sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel berikut. Tabel 3.8 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Bandung Tahun 2010-2015 NO

URAIAN

STN

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

IPM (Metode Lama)

Poin

78,99

79,12

79,32

79,47

79,66

N/A

2

IPM (Metode Baru)

Poin

77,49

78,13

78,3

78,55

78,98

N/A

3

Indeks Pendidikan (Metode Lama)

Poin

90,09

90,14

90,25

90,44

90,53

N/A

4

Indeks Kesehatan (Metode Lama)

Poin

81,22

81,32

81,35

81,38

81,4

N/A

5

Indeks Daya Beli (Metode Lama)

Poin

65,66

65,9

66,35

66,59

67,05

N/A

6

Angka Harapan Hidup (AHH) (Metode Lama)

Thn

73,73

73,79

73,81

73,83

73,84

N/A

7

Angka Melek Hurup (AMH) (Metode Lama)

%

99,54

99,55

99,58

99,62

99,63

N/A

8

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (Metode Lama)

Thn

10,68

10,7

10,74

10,81

10,85

N/A

9

Standar Hidup Layak Konsumsi per kapita yang Disesuaikan (Metode Lama)

Ribu Rp

584,14

585,15

587,1

648,13

650,15

N/A

10

LPE (Metode Lama)

%

8,45

8,73

8,98

8,87

N/A

N/A

11

LPE (Metode Baru)

%

7,91

8,53

7,82

7,69

N/A

12

PDRB (Berlaku) (Metode Lama)

13

PDRB per Kapita (Berlaku) (Metode Lama)

Milyar Rp

82.002

95.612

111.121

130.209

N/A

N/A

Juta Rp

34,69

39,22

45,14

52,96

N/A

N/A


3 - 17

NO

URAIAN

STN

2010

2011

2012

2013

2014

2015

14

PDRB (Konstan)(Metode Lama)

Milyar Rp

31.697

34.463

37.558

40.890

N/A

N/A

15

PDRB per Kapita (Konstan) (Metode Lama)

Juta Rp

13,41

14,14

15,26

16,63

N/A

N/A

16

PDRB (Berlaku) (Metode Baru)

Milyar Rp

102.154

115.203

131.989

151.772

172.629

N/A

17

PDRB per Kapita (Berlaku) (Metode Baru)

Juta Rp

42,35

47,43

53,99

61,73

69,87

N/A

18

PDRB (Konstan) (Metode Baru)

Milyar Rp

102.154

110.234

119.632

128.988

138.911

N/A

19

PDRB per Kapita (Konstan) (Metode Baru)

Juta Rp

42,35

45,38

48,94

52,47

56,22

N/A

20

Tingkat Pengangguran Terbuka

%

12,17

10,34

9,17

10,98

8,05

9,02

21

Inflasi

%

4,53

2,75

4,02

7,97

7,76

3,93

22

Indeks Kebahagiaan

68,23

70,60

Sumber LKPJ 2015 Tahun 2016

Secara umum arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Bandung telah ditetapkan di dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 mengacu pada Misi ke empat yaitu : “Membangun Perekonomian yang Kokoh, Maju dan Berkeadilan. Mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal daerah,untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi Kota Bandung yang berkelanjutan, maka dapat dirumuskan beberapa arah kebijakan pembangunan ekonomi kota sebagai berikut: 1.

2.

3 - 18

Urusan Ketenagakerjaan, melalui: a. menciptakan wirausaha baru dengan arah kebijakan pelatihan bagi calon wirausaha baru. b. pemberian kesempatan memperoleh pelatihan, peningkatan kompetensi kerja produktivitas tenaga kerja dengan arah kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja. c. mengupayakan hubungan industrial harmonis, dinamis dan berkeadilan, kelangsungan usaha serta peningkatan kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja dengan arah kebijakan, peningkatan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja. d. mengupayakan penciptaan lapangan pekerjaan baru dengan arah kebijakan peningkatan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja. Urusan Penanaman Modal, melalui: a. meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar stakeholder penanaman modaldengan arah kebijakan, (1) fasilitasi dan mediasi antara pelaku usaha Kota Bandung dengan investor; (2) Pembentukan & penguatan Task Force atau representasi Promotion Business Centre (PBC) dlm menangani pangsa & peluang investasi di Kota Bandung. b. optimalisasi kinerja pelayanan perijinan investasi dengan arah kebijakan penyederhanaan prosedur perijinan serta optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pelayanan perijinan.


3.

4.

5.

6.

Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, melalui: a. mengembangkan produk-produk unggulan Kota dengan arah kebijakan (1) menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan UMKM; (2) meningkatkan kontribusi swasta dalam pengembangan sektor usaha kecil dan menengah. b. menciptakan wirausaha baru dengan arah kebijakan memfasilitasi wirausaha pemula. c. memberikan dukungan pembiayaan usaha dan formalisasi usaha bagi pelaku ekonomi dengan arah kebijakan fasilitasi pelaku ekonomi untuk mendapatkan HKI, sertifikasi halal, dan standarisasi internasional dalam produksi. d. meningkatnya kontribusi dan berkembangnya koperasi dan UMKM dengan arah kebijakan (1) peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM, serta perlindungan dan dukungan usaha bagi koperasi dan UMKM. e. mengupayakan penciptaan lapangan pekerjaan baru dengan arah kebijakan (1) penciptaan lapangan pekerjaan baru dengan mengembangkan koperasi; (2) penciptaan lapangan pekerjaan baru dengan pada sektor industri kecil dan menengah. f. mendorong investasi yang bersifat padat karya dengan arah kebijakan peningkatan akses teknologi SDM, pasar, kualitas produk dan permodalan bagi koperasi dan UMKM. g. fasilitasi dan intermediasi pengembangan KUMKM dengan arah kebijakan meningkatkan peran KUMKM dalam perekonomian. h. penguatan KUMKM melalui peningkatan kompetensi dan kualitas SDM, jaringan usaha, perluasan aspek permodalan dan daya saing produk KUMKM dengan arah kebijakan fasilitasi dan intermediasi pengembangan KUMKM. Urusan Perindustrian, melalui: a. mengembangkan produk-produk unggulan Kota dengan arah kebijakan pembinaan dan fasilitasi sentra industri potensial melalui pengenalan produk dan promosi offline dan online. b. peningkatan peran industri kecil menengah, sentra industri potensial dan industri kreatif yang berwawasan lingkungan dengan arah kebijakan meningkatkan jumlah komunitas dan klaster industri kecil dan menengah berbasis industri kreatif dan pelaku usaha kreatif. c. memberikan dukungan pembiayaan usaha dan formalisasi usaha bagi pelaku ekonomi dengan arah kebijakan fasilitasi pelaku ekonomi untuk mendapatkan HKI, sertifikasi halal, dan standarisasi internasional dalam produksi. Urusan Pariwisata, melalui: a. optimalisasi daya dukung potensi pariwisata yang berdaya saing serta pengembangan promosi pariwisata yang efektif, kreatif, terarah, terpadu, dan berkelanjutan dengan arah kebijakan optimalisasi pemasaran pariwisata melalui pemanfaatan media cetak maupun elektronik, website, peningkatan koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata, pameran dan peningkatan kemitraan promosi wisata. b. penguatan dan pengembangan destinasi pariwisata dengan arah kebijakan pengembangan destinasi pariwisata. c. mengembangkan Kota Bandung sebagai Kota MICE (Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions) dengan arah kebijakan, mengembangkan sarana prasarana utama dan pendukung bagi pengembangan MICE yang dapat secara signifikan menjadi faktor penarik wisatawan serta trigger bangkitan ekonomi lainnya. Urusan Perdagangan, melalui: a. menjaga stabilitas ketersediaan dan distribusi barang kebutuhan pokok dengan arah kebijakan menjaga keseimbangan antara permintaan dan ketersediaan barang. b. mendorong pertumbuhan ekonomi dari sector jasa serta perdagangan dalam dan luar negeri dengan arah kebijakan meningkatkan pendapatan sector perdagangan.


3 - 19

c.

7.

8.

9.

3.2

peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan penataan peranan kelembagaan perdagangan, dengan arah kebijakan peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor serta peningkatan keberagaman, kualitas dan citra produk ekspor. Urusan Ketahanan Pangan, melalui memfasilitasi ketersediaan dan kemudahan pangan bagi masyarakat, dengan arah kebijakan, meningkatkan pola kosumsi pangan, beragam, bergizi, berimbang dan aman. Urusan Pertanian dan Perikanan, melalui: a. menciptakan wirausaha baru dengan arah kebijakan menciptakan wirausaha pertanian. b. meningkatkan usaha pertanian melalui pemilihan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, produktivitas tinggi, dan mempunyai peluang pasar dengan arah kebijakan mengembangkan sistem agribisnis yang berdaya saing. c. mengembangkan sistem agribisnis yang berdaya saing dengan arah kebijakan peningkatan produksi ikan hias. Urusan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, melalui: a. membangun sistem pengawasan pajak sebagai sistem pengendalian internal yang handal, arah kebijakan, meningkatkan kompetensi dan integritas petugas pelayanan pajak dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petugas pajak yang ramah, bersih dan berwibawa. b. membangun sistem pelayanan publik dalam manajemen pajak daerah yang transparan, partisipatif dan akuntabel, arah kebijakan, tersedianya sistem informasi pelayanan perpajakan yang terintegrasi dan mengembangkan sistem informasi manajemen pajak daerah online. c. membangun kemudahan layanan sarana dan prasarana sebagai partisipasi layanan publik terhadap kebijakan pengawasan pajak daerah, dengan arah kebijakan, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang operasional pengelolaan pajak daerah. d. intensifikasi penerimaan retribusi daerah dengan arah kebijakan pemanfaatan teknologi informasi dalam pencatatan dan pengelolaan retribusi daerah. e. optimalisasi penerimaan daerah yang bersumber dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan arah kebijakan pembinaan BUMD. f. memberikan potongan/keringanan pajak daerah atau retribusi daerah dan kemudahan promosi di fasilitas publik yang disediakan dengan arah kebijakan memberikan insentif fiscal bagi swasta dan masyarakat yang memberikan layanan penyediaan fasilitas publik. g. membentuk perusahaan patungan untuk beberapa layanan jasa umum dan barang publik dengan arah kebijakan pengembangan usaha daerah yang sehat dan profitable.

TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH 2016 DAN 2017

Masih berlanjutnya perlambatan pertumbuhan ekonomi global masih menjadi kendala bagi perekonomian nasional untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan pada tahun 2015 yaitu sebesar 5,1 – 5,3 persen. Terbukti realisasi pertumbuhan ekonomi nasional pada akhir tahun 2015 hanya dapat tumbuh sebesar 4,7 persen. Hal ini terjadi karena tekanan krisis perekonomian dunia yang melanda Amerika Serikat dan negara-negara Eropa masih belum bisa diatasi sepenuhnya. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa dengan dibantu oleh lembagalembaga keuangan dunia seperti World Bank, Asian Development Bank, dan IMF, masih belum sepenuhnya mampu mendorong akselerasi percepatan pertumbuhan ekonomi dunia. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun 2016 dan 2017. Walaupun optimisme adanya perbaikan perekonomian dunia pada tahun tersebut masih tetap ada.

3 - 20


Hal ini tentunya akan menjadi tantangan yang cukup berat bagi perekonomian daerah, khususnya bagi Kota Bandung. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem ekonomi dunia dan nasional kondisi perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut akan berpengaruh juga pada pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Terbukti dalam kurun waktu tahun 2012 laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung trennya cenderung mengalami perlambatan. Pada tahun 2012 LPE Kota Bandung sebesar 8,53 persen, tahun 2013 LPE Kota Bandung sebesar 7,82 persen dan pada tahun 2014 ekonomi Kota Bandung tumbuh sebesar 7,69 persen. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Barat pertumbuhan ekonomi Kota Bandung relatif lebih baik. Tapi bila perlambatan ekonomi dunia dan nasional masih terus berlanjut pada tahun 2016 dan 2017, maka tidak menutup kemungkinan pertumbuhan ekonomi Kota Bandung akan lebih terpuruk dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat atau nasional, bila Pemerintah Kota Bandung tidak bisa mengantisipasinya. Optimisme perbaikan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2016 masih tetap ada, dalam kondisi krisis ekonomi masih tetap ada peluang yang bisa dimanfaatkan untuk tetap bangkit menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil. Semuanya akan tergantung pada bagaimana sikap Pemerintah Kota Bandung untuk menghadapi perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut. Bercermin pada krisis ekonomi dunia pada tahun 1998 yang membuat ekonomi Kota Bandung sangat terpuruk dengan pertumbuhan ekonomi – 20 persen, telah memberi pelajaran yang berharga bagi Pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi krisis ekonomi. Fakta menunjukan bahwa penopang kebangkitan ekonomi Indonesia dan Kota Bandung untuk keluar dari krisis, ternyata adalah UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Produksi UMKM yang berbasis bahan baku lokal sangat membantu pertumbuhan ekonomi Kota Bandung secara bertahap meningkat secara positif. Dengan didukung upaya penguatan pasar dalam negeri pada akhirnya berhasil membawa Kota Bandung keluar dari krisis ekonomi yang berlarut-larut. Pelajaran yang sangat berharga dalam mengatasi krisis ekonomi tersebut, bisa menjadi pola yang bisa diterapkan agar perlambatan pertumbuhan ekonomi Kota Bandung tidak terus berkelanjutan pada tahun 2016 dan 2017. 3.2.1. KONDISI EKONOMI GLOBAL DAN REGIONAL Setelah diperkirakan mengalami perlambatan pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan meningkat secara keseluruhan pada tahun 2016, yang didorong oleh peningkatan perekonomian negara maju dan berkembang secara umum (Kajian ekonomi dan keuangan Regional Provinsi Jawa Barat BI Triwulan IV 2015). World Economic Outlook (WEO) IMF periode Januari 2016 memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2016 adalah sebesar 3,4 % (yoy) meningkat dibandingkan tahun 2015 meskipun tidak seoptimis sebelumnya, karena prediksi tersebut lebih rendah jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada Oktober 2015 sebesar 3,6 % (yoy). Perbaikan ekonomi di Amerika Serikat masih tertahan meskipun tetap menunjukan level yang meningkat, yang dipengaruhi oleh masih lemahnya penjualan ritel dan pengeluaran personal, seta kondisi masih melambatnya lapangan usaha manufaktur yang tercermin dari menurunnya PMI manufaktur negara tersebut. Sementara itu, pemulihan ekonomi di Eropa terus berlanjut yang didorong oleh membaiknya kondisi permintaan domestik maupun kinerja manufaktur.


3 - 21

Grafik 3.4 Penjualan Ritel dan Personal Expenditure AS

Sumber Kajian Ekonomi dan Keuangan Reg.Provinsi Jabar BI Triwulan IV 2015

Grafik 3.5 PMI Manufaktur dan Orders Breakdown AS


Peningkatan ekonomi dunia pada tahun 2016 juga disumbangkan oleh peningkatan perkembangan ekonomi negara berkembang. Ekonomi India diperkirakan tumbuh meningkat pada level 7,5 % (yoy) tercermin dari peningkatan output produksi dan indeks infrastruktur. Namun perlambatan ekonomi Tiongkok menahan laju pertumbuhan negara berkembang yang lebih tinggi. Pertumbuhan investasi dan produksi manufaktur Tiongkok mengalami penurunan, meskipun penjualan eceran mengalami kenaikan, yang sejalan dengan masih berlangsungnya proses rebalancing ekonomi negara tersebut.

3 - 22


Grafik 3.6 Indeks Manufaktur India

Grafik 3.7 Penjualan eceran, IP dan FAI


Tabel 3.9 Outlook Pertumbuhan Ekonomi Dunia Rincian Dunia Negara Maju Amerika Serikat Eropa Jepang Negara Berkembang Negara Berkembang Asia Tiongkok India ASEAN

2015 3,1 1,9 2,5 1,5 0,6 4,0 6,6 6,9 7,3 4,7

WEO IMF 2016 3,4 2,1 2,6 1,7 1,0 4,3 6,3 6,3 7,5 4,8

2017 3,6 2,1 2,6 1,7 0,3 4,7 6,2 6,0 7,5 5,1

Bank Indonesia 2015 2016 3,1 3,5 2,0 2,2 2,6 2,7 1,5 1,6 0,6 1,0 4,0 4,5 6,8 7,3

6,3 7,5

Sumber : WEO-IMF dan Bank Indonesia


3 - 23

3.2.2.

KONDISI EKONOMI NASIONAL

Secara umum kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2015 masih tidak berbedah jauh dengan kondisi ekonomi tahun 2014. Dalam arti masih berhadapan dengan sejumlah tantangan global dan juga domestik. Dari sisi global, pemulihan ekonomi di negara-negara maju masih sesuai dengan harapan. Membaiknya perekonomian Amerika Serikat secara konsisten belum diikuti dengan irama yang sama di kawasan Eropa. Bahkan, China mengarah pada perlambatan yang menghabat pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Tantangan ini menjadi semakin kompleks ketika dinamika geopolitik, sentimen kebijakan normalisasi the Fed (Bank Central AS), dan terus menurunnya harga komoditas utama dunia, sangat mempengaruhi dinamika perekonomian global. Dapat dikatakan bahwa pada tahun 2015, kinerja perekonomian nasional terus diliputi oleh kondisi global yang kurang menggembirakan. Ketidakpastian terkait normalisasi kebijakan moneter di AmerikaSerikat, perlambatan ekonomi di sejumlah negara maju dan negara berkembang utama, serta tren penurunan harga komoditas global masih mewarnai kinerja perekonomian nasional pada tahun 2014 dan 2015. Perekonomian Indonesia tahun 2015 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp11.540,8 triliun dan PDB perkapita mencapai Rp45,2 juta atau US$3,377.1. Ekonomi Indonesia tahun 2015 tumbuh 4,79 persen melambat bila dibanding tahun 2014 sebesar 5,02 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 10,06 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 5,38 persen (Berita Resmi Statistik, 5 Februari 2016 BPS). Grafik 3.8

Sumber : BPS (Pusat) 2016

Perekonomian Indonesia tahun 2015 tumbuh 4,79 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha, kecuali pertambangan dan penggalian yang terkontrasi 5.08 persen. Informasi dan Komunikasi merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,06 persen, diikuti oleh jasa keuangan dan asuransi sebesar 8,53 persen dan jasa lainnya sebesar 8,08 persen. Struktur perekonomian Indonesia merurut lapangan usaha tahun 2015 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu : Industri Pengolahan (20,84 %); Pertanian,Kehutanan dan Perikanan (13,52 %) dan Perdagangan Besar-Eceran; Reparasi Mobil-Sepeda Motor (13,29 %). Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015, Industri Pengolahan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 0,92 persen, diikuti Konstruksi sebesar 0,64 persen dan Pertanian sebesar 0,53 persen.

3 - 24


Grafik 3.9


Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada tahun 2015 masih didominasi oleh kelompok Provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 58,29 persen, kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 22, 21 persen, Pulau Kalimantan 8,15 persen dan Pulau Sulawesi 5,92 persen, dan sisanya 5,43 persen di pulau-pulau lainnya. Grafik 3.10


3.2.3.

KONDISI EKONOMI JAWA BARAT

Berdasarkan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Jawa Barat Triwulan Tahun 2015 yang dilakukan oleh Bank Indonesia, kondisi perekonomian Jawa Barat adalah sebagai berikut : Laju Pertumbuhan Ekonomi Perekonomian Jawa Barat tumbuh meningkat pada triwulan IV 2015 sebesar 5,23 % (yoy), jika dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV 2015, level pertumbuhan Jawa Barat lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,04 %.


3 - 25

Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga menjadi faktor utama pendorong peningkatan pertumbuhan pada triwulan IV. Sementara konsumsi pemerintah tumbuh melambat dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh negatif sehingga menahan laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada triwulan IV. Sedangkan kinerja ekspor dan impor mengalami peningkatan, meskipun peningkatan pertumbuhan impor jauh lebih tinggi dibandingkan ekspor sehingga turut menyebabkan terhambatnya laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada triwulan IV 2015. Dari sisi sektoral, peningkatan kinerja industri pengolahan menjadi faktor utama pendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV. Peningkatan kinerja lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan dan minum; lapangan usaha jasa keuangan; lapangan usaha pertambangan dan penggalian; lapangan usaha jasa perusahaan; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; serta jasa lainnya juga turut memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan IV tahun 2015. Grafik 3.11 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi di Jawa dan Nasional

Sumber Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Jawa Barat Triwulan IV 2015 Bank Indonesia, 2016

Perkembangan Inflasi Inflasi Jawa Barat tercatat mengalami penurunan pada triwulan IV tahun 2015 sebesar 2,73 % (yoy). Secara tahunan, inflasi Jawa Barat berdasarkan perhitungan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) di 7 Kota pada triwulan IV tahun 2015 menunjukan penurunan. Secara tahunan, pada triwulan IV 2015 inflasi Jawa Barat 2,73 % (yoy), menurun dibandingkan triwulan III 2015 yang berada pada lebel 6,11 %(yoy). Sementara secara triwulanan Jawa Barat mengalami penurunan dari triwulan III 2015 mencapai 1,19% (qtq) menjadi sebesar 0,79% (qtq) pada triwulan IV 2015. Menurunnya tekanan inflasi disumbangkan terutama oleh penurunan tekanan administered prices dan kelompik inti. Penurunan yang terjadi terutama disebabkan oleh komoditas yang harganya ditentukan oleh pemerintah (kelompok administered prices) seperti bahan bakar rumah tangga, bensin maupun tarif listrik (khususnya golongan industri), seiring kebijakan pemerintah merespon perkembangan ekonomi global. Tekanan inflasi dari kelompok inti juga relatif stabil bahkan menurun sebagai dampak dari pergerakan nilai

3 - 26


tukar rupiah yang lebih terkendali maupun dari harga komoditas global yang terus terkoreksi. Namun demikian tekanan inflasi dari kelompok volatile food mendekati penghujung tahun 2015 terpantau semakin meningkat. Selain karena seasonal factor yaitu momen Hari Raya Natal dan Tahun Baru yang diikuti dengan peningkatan permintaan masyarakat, mulai berkurangnya pasokan di pasar seiring mulai masuknya musim tanam menjadi faktor-faktor pendorong inflasi dari kelompok tersebut. Inflasi Jawa Barat pada akhi tahun 2015 sebesar 2,73 % (yoy), merupakan inflasi tahunan terendah sejak 2009 dan sekaligus terkendali dibawah inflasi nasional yang mencapai 3,35 % (yoy). Dengan perkembangan tersebut optimisme akan kinerja pengendalian inflasi di Jawa Barat dalam mencapai target sasaran inflasi nasional 2016 sebesar 4,0 ± 1 % semakin terjaga. Perkembangan Stabilitas Sistem Keuangan dan Pengelolaan Sistem Pembayaran Kinerja perbankan Jawa Barat pada triwulan IV masih tumbuh terbatas. Pada perbankan konvensional, pertumbuhan kredit pada Triwulan IV 2015 tercatat lebih rendah (9,6 %) dibandingkan Triwulan III 2015 sebesar 10,55 %. Perlambatan pertumbuhan kredit juga diikuti perlambatan pertumbuhan KPR meskipun sempat mengalami peningkatan pada Triwulan III 2015 pasca pelonggaran LTV. Sementara itu, pertumbuhan DPK juga menunjukan perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi 11,39 % dari 12,18 % pada TW III 2015. Perlambatan DPK tersebut pada gilirannya mendorong tingkat LDR mengalami kenaikan sebesar 90,33 %. Stabilitas sistem keungan hingga triwulan IV 2015 masih terjaga dengan baik. Pertumbuhan kredit terindikasi tumbuh melambat namun dengan kualitas kredit relatif masih terjaga. Resiko kredit masih terjaga dan bergerak dalam tren menurun. Non Performing Loan (NPL) hingga Triwulan IV 2015 cenderung menurun menjadi 2,61 %, namun masih lebih tinggi dibandingkan nasional sebesar 2,47 %. Pada aspek sistem pembayaran, Kinerja sistem pembayaran non tunai pada triwulan IV 2015 yang dilihat dari penggunaan fasilitas SKNBI (Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia) mengalami peningkatan baik dari segi nominal maupun volume dibandingkan triwulan sebelumnya. Secara nominal, transaksi keuangan melalui SKNBI pada periode triwulan IV 2015 sebesar Rp 67,57 triliun, meningkat dibandingkan triwulan III 2015 sebesar Rp 55,56 Triliun. Dari sisi volume, transaksi SKNBI juga menunjukan peningkatan pada periode triwulan IV 2015 menjadi 1,73 juta transaksi dari sebelumnya sebesar 1,52 juta transaksi. Transaksi keuangan ritel melalui SKNBI ini mengalami pertumbuhan yang signifikan dari 1,4 % pada triwulan III 2015 menjadi 20,1 % (yoy). Sementara itu, pada sistem pembayaran tunai, terjadi penurunan netflow pada triwulan IV 2015. Netflow di Jawa Barat tercatat turun menjadi Rp 5,27 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai Rp 9,78 triliun. Penurunan perputaran uang kartal ini sering berakhir pada historis di triwulan III yang terdapat hari raya idul fitri dan idul adha. Perkembangan Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Perbaikan kinerja perekonomian Jawa Barat pada semester II 2015, terindikasi berdampak terhadap peningkatan kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan Provinsi Jawa Barat pada periode laporan. Berdasarkan hasil survei kegiatan dunia usaha, kondisi data ketenagakerjaan di Jawa Barat tercermin dari indeks perkembangan penggunaan tenaga kerja menunjukan perbaikan dengan peningkatan saldi bersih tertimbang (SBT) dari triwulan III 2015 sebesar 4,69 menjadi sebesar – 1,85 pada triwulan IV 2015. Sinyal positif lainnya dari kenaikan indeks ekspektasi kegiatan usaha berdasarkan hasil survei konsumen pada triwulan IV 2015.


3 - 27

Prospek Perekonomian Setelah mengalami peningkatan pada triwulan IV 2015 sebesar 5,23 %, kinerja perekonomian Jawa Barat pada triwulan I 2016 diperkirakan sedikit melambat pada kisaran 5,17 % (yoy). Dari sisi permintaan, investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dengan perkiraan meningkat menjadi faktor yang mendorong kinerja perekonomian di tengah perlambatan konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah sesuai pola historisnya. Sementara itu dari sisi penawaran (lapangan usaha), melambatnya lapangan usaha industri pengolahan menjadi faktor yang menyebabkan perlambatan. Sedangkan lapangan usaha pertanian dan perdagangan serta konstruksi yang diperkirakan meningkat menjadi faktor yang menahan laju perlambatan pada periode tersebut. Disisi lain, tekanan inflasi diperikan meningkat yang didorong oleh berbagai komponen khususnya volatile food. Risiko peningkatan harga pangan pokok dengan terbatasnya pasokan beras menjelang musim panen serta terbatasnya pasokan telur ayam serta adanya tekanan harga daging ayam akibat kenaikan harga pakan menjadi faktor yang mendorong kenaikan komponen volatile foods. Sementara itu tekanan inflasi inti dan inflasi administered price juga diperkirakan meningkat dan mendorong peningkatan inflasi keseluruhan. Tekanan inflasi inti diperkirakan dari kelompok perumahan, makanan jadi dan harga emas. Perekonomian Jawa Barat diperkirakan cenderung meningkat pada kisaran 5,0 % - 5,4 % (yoy) pada triwulan II 2015. Dari sisi permintaan, peningkatan diperkirakan disumbang oleh peningkatan seluruh komponen, seperti konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi maupun ekspor. Sementara itu, secara sektoral, kinerja dua sektor utama Jawa Barat, yaitu sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor diperkirakan meningkat dibanding triwulan sebelumnya dan menjadi pendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat triwulan II 2015. Sementara itu dari sisi inflasi, diperkirakan akan terjadi peningkatan tekanan inflasi Jawa Barat pada triwulan II 2015 pada kisaran 6,2 % - 6,6 % (yoy). Peningkatan tekanan inflasi diperkirakan terjadi khususnya pada kelompok volatile foods menjelang rhamadan dan dari kelompok administered price khususnya akibat resiko pada peningkatan harga bahan bakar minyak dan bahan bakar rumah tangga. Namun demikian, tingkat inflasi Jawa Barat secara keseluruhan tahun 2015 diperkirakan masih berada dalam batas sasaran nasional kisaran 4% ± 1% (yoy).

3.3

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, didefinisikan sebagai: “semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu, baik uang maupun barang yang dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah tersebut”. Hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah berupa pungutan pajak daerah, retribusi daerah, atau sumber penerimaan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintah di daerah (Mamesah, 1995:5). Arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah,dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitasriilkeuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

3 - 28


Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bahwa pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun ketidaktersedianya pendanaan pada suatu urusan pemerintahan. Sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (meliputi pajak daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lainlain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Kedudukan APBD sangatlah penting sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah dalam proses pembangunan di daerah. APBD juga merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik (public accountability) yang diwujudkan melalui program dan kegiatan. APBD merupakan instrumen kebijakan, yaitu sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik. Proses penganggaran yang telah direncanakan dengan baik dan dilaksanakan dengan tertib serta disiplin akan mencapai sasaran yang lebih optimal. APBD juga menduduki posisi sentral dan vital dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. 3.3.1.

REALISASI DAN PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH 2014-2017

Pendapatan Daerahmenurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, didefinisikan sebagai: “hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih”. Secara umum, sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas: 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber PAD terdiri atas: (a) Hasil pajak daerah, yaitu pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada semua obyek pajak, seperti orang/badan, benda bergerak/tidak bergerak; (b) Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa/fasilitas yang berlaku oleh Pemerintah Daerah secara langsung dan nyata; (c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain: i. ii. iii.

Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD; Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

(d) Lain-lain PAD yang sah, antara lain: i. ii. iii. iv. v. vi.

Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; Jasa giro; Pendapatan bunga; Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah; Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah; Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;


3 - 29

vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv.

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; Pendapatan denda pajak; Pendapatan denda retribusi; Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; Pendapatan dari pengembalian; Fasilitas sosial dan fasilitas umum; Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Pemberian sumber PAD bagi daerah ini bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. 2. Dana Perimbangan Dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan/ Pendapatan Transfer merupakan penerimaan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana perimbangan ini terdiri atas: (1) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak; (2) Dana Alokasi Umum; dan (3) Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antardaerah. 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi: Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi antara lain meliputi bagi hasil pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, pajak bahan bakar, bagi hasil air permukaan, dan dana penyesuaian dari otonomi khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi, pada saat nanti ketika evaluasi gubernur atas rancangan APBD. Analisis dan perhitungan pendapatan daerah dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar realisasi dan potensi pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk pendanaan pembangunan di Kota Bandung. Analisis dan perhitungan pendapatan daerah dilakukan dengan melihat data: 1) realisasi pendapatan tahun 2014, 2) realisasi pendapatan tahun 2015, 3) penetapan APBD tahun 2016 dan 4) proyeksi pendapatan tahun 2017 (tahun rencana) Berdasarkan data tahun 2013-2014 terlihat bahwa sumber penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah mengalami kenaikan, sementara penerimaan yang berasal dari Dana Perimbangan mengalami penurunan. Secara agregat, realisasi pendapatan daerah tahun 2015 sebesar Rp. 5,098 Trilyun lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 sebesar Rp. 4,953 Trilyun. Secara umum kontribusi per komponen pendapatan adalah sebagai berikut : Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 1,859 Trilyun (36,44%) pada tahun 2015 dan Rp. 1,715 Trilyun (34,65%) pada tahun 2014. Dari sisi persentase kontribusi ada kenaikan sebesar 1,79 persen pada tahun 2015. Dana Perimbangan sebesar Rp. 1,765 Trilyun (34,62%) pada tahun 2015 dan Rp. 1,886 Trilyun (38,07%) pada tahun 2014. Dari sisi persentase kontribusi ada penurunan sebesar 3.45 persen pada tahun 2015. Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp. 1,472 Trilyun (28,83%) pada tahun 2015 dan Rp. 1,351 Trilyun (27,27%) pada tahun 2014. Dari sisi persentase kontribusi ada kenaikan sebesar 1,56 persen pada tahun 2015. Penurunan kontribusi dana perimbangan disebabkan oleh perubahan struktur yaitu PBB dan BPHTB yang semula masuk dalam komponen dana perimbangan beralih menjadi komponen Pajak Daerah.

3 - 30


Pada tahun 2016, pendapatan daerah ditetapkan pada nilai Rp. 6,355 Trilyun, dengan komposisi terdiri dari Rp. 2,751 Trilyun untuk Pendapatan Asli Daerah, Rp. 2,802 Trilyun untuk Dana Perimbangan, dan Rp. 801,593 Milyar untuk Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sementara itu, untuk perhitungan proyeksi pendapatan daerah tahun 2017, diproyeksikan mencapai angka Rp. 5,817 Trilyun dengan komposisi terdiri dari Rp. 3,252 Trilyun untuk Pendapatan Asli Daerah, Rp. 1,886 Trilyun untuk Dana Perimbangan, dan Rp. 678,995 Milyar untuk Lain-lain Pendapatan yang Sah. Proyeksi pendapatan tahun 2017 tersebut telah memperhitungkan tingkat pertumbuhan masing-masing sumber penerimaan, baik dari pendapatan asli daerah, Dana Perimbangan, maupun Lain-lain Pendapatan yang sah. Tabel 3.10 Realisasi Pendapatan Tahun 2014-2015, Penetapan APBD Tahun 2016, dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2017 Jumlah (Rp) No

Uraian

Realisasi 2014 *

Realisasi 2015 *

Penetapan APBD 2016 **

Proyeksi 2017 ***

4

PENDAPATAN

4.953.463.224.360

5.098.071.916.848

6.355.754.514.638

5.817.400.460.524

4.1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

1.715.579.893.294

1.859.694.643.505

2.751.416.770.000

3.252.403.587.029

4.1.1

Pendapatan Pajak Daerah

1.399.592.298.017

1.494.147.377.053

2.186.416.770.000

2.645.564.291.700

4.1.2

Pendapatan Retribusi Daerah

99.191.059.387

64.985.847.830

203.756.058.000

186.078.930.000

4.1.3

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

9.356.757.469

8.602.757.430

20.000.000.000

20.000.000.000

4.1.4

Lain-lain Pandapatan Asli Daerah yang Sah

207.439.778.421

291.958.661.192

341.243.942.000

400.760.365.329

4.2

DANA PERIMBANGAN

1.886.016.264.020

1.765.831.826.066

2.802.754.414.240

1.886.001.532.429

4.2.1

Dana Bagi Hasil Pajak atau BH Bukan Pajak (SDA)

241.561.583.020

173.384.595.066

291.171.316.000

213.544.943.429

4.2.2

Dana Alokasi Umum

1.596.749.326.000

1.574.737.891.000

1.672.456.589.000

1.672.456.589.000

4.2.3

Dana Alokasi Khusus

47.705.355.000

17.709.340.000

839.126.509.240

0

4.3

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

1.351.867.067.046,00

1.472.545.447.227

801.583.330.398

678.995.341.066

4.3.1

Pendapatan Hibah

0

8.551.912.000

15.500.000.000

0

4.3.2

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

677.406.970.766

749.482.420.357

744.980.302.398

678.995.341.066

4.3.3

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

503.186.210.000

629.172.608.000

0

0

4.3.4

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

171.273.886.280

85.338.506.920

41.103.028.000

0

Sumber: *Data RealisasiAPBD Tahun 2014& 2015, ** Data penetapan APBD 2016 (tahun berjalan) *** Data Proyeksi APBD 2017


3 - 31

Keterangan lebih lanjut mengenai rincian proyeksi pendapatan daerah tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 3.11 Rincian Proyeksi Pendapatan SKPD Tahun 2017 Rincian Pendapatan Tahun 2017 No

URAIAN

SKPD Per Rincian

4.1


4.1.1


4.1.2

3 - 32

Total 3.252.403.587.029 2.645.564.291.700

Pajak Hotel


327.426.000.000

Pajak Restoran


239.842.291.700

Pajak Hiburan


90.750.000.000

Pajak Reklame


350.900.000.000

Pajak Penerangan Jalan


230.868.000.000

Pajak Parkir


38.478.000.000

Pajak Air Bawah Tanah


48.400.000.000

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)


520.300.000.000

Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)


798.600.000.000

Hasil Retribusi Daerah

186.078.930.000

Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman

Dinas Pemakaman dan Pertamanan

3.702.314.000

Retribusi Tempat Rekreasi


629.024.000

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Dinas Perhubungan

Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran

Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

1.443.779.000

Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi

Dinas Komunikasi dan Informatika

3.300.066.000

Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LRA

Dinas Tenaga Kerja

1.092.000.000

Retribusi Rumah Potong Hewan

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

2.062.542.000

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

79.665.669.000

Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi


1.237.524.900

Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan


2.887.558.100

Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi


696.107.700

Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan


197.345.300


89.165.000.000

Rincian Pendapatan Tahun 2017 No

URAIAN

SKPD Per Rincian

4.1.3

4.1.4

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Total 20.000.000.000

Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (PDAM)

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD

11.140.000.000

Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (PT. Bank Jabar)


8.664.565.950

Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (KPKB)


195.434.050

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

400.760.365.329

Penjualan Drum Bekas

Dinas Bina Marga dan Pengairan

10.000.000

Jasa Giro Kas Daerah


62.000.000.000

Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan (Perhubungan)

Dinas Perhubungan

15.595.081.445

Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Dinas Perhubungan

11.004.012.400

Fasilitas Gelanggang Generasi Muda (GGM)

Dinas Pemuda dan Olah Raga

2.137.216.000

Fasilitas Umum GOR

Dinas Pemuda dan Olah Raga

1.940.000.000

Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan


Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPD

22.000.000.000

Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah

Rumah Sakit Umum Daerah

100.000.000.000

Pendapatan BLUD Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak

Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak

28.500.000.000

Pendapatan BLUD Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut

Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut

8.500.000.000

Lain-lain PAD yang Sah Lainnya


Pendapatan Dana Kapitasi JKN

Dinas Kesehatan

200.000.000

15.000.000.000

133.874.055.484


3 - 33


URAIAN

SKPD Per Rincian

4.2

DANA PERIMBANGAN

4.2.1

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

4.2.2

184.517.195.065

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau


2.741.146.437

Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan


11.077.683.494

Bagi Hasil Dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan


61.786.616

Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan


798.986.769

Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi


1.984.723.189

Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi


5.847.041.116

Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi


6.023.859.693

Bagi Hasil dari Pertambangan Umum


492.521.050

Dana Alokasi Umum

1.672.456.589.000 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD

1.672.456.589.000

Dana Alokasi Khusus

4.3

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

4.3.1

Pendapatan Hibah Pendapatan Hibah Dari Pemerintah

3 - 34

213.544.943.429 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD

Dana Alokasi Khusus

4.3.2

1.886.001.532.429

Bagi Hasil Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Dana Alokasi Umum

4.2.3

Total

0 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD

0

678.995.341.066 0 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD

0


678.995.341.066

Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor


278.147.815.757

Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor


170.345.477.777



URAIAN

SKPD Per Rincian

4.3.3

Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor


150.596.257.818

Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan


205.089.814

Bagi hasil dari pajak rokok


79.700.699.900

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Dana Penyesuaian

4.4.4


0

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Bantuan Keuangan Dari Provinsi


JUMLAH

3.3.2.

Total

0

5.817.400.460.524

ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Arah kebijakan pendapatan daerah tahun 2017 disesuaikan dengan kewenangan dan sumber pendapatan daerah dapat dibagi sebagai berikut : a)

Arah kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1.

Mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan: menerapkan sistem on-line penerimaan Pajak Daerah pada beberapa mata anggaran pajak dan membenahi manajemen data penerimaan PAD;

2.

Memantapkan regulasi pajak, antara lain BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan), Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah berikut prosedur dan mekanismenya;

3.

Memantapkan kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;

4. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dengan tetap mengedepankan pelayanan publik serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah;

5.

Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah;

6. Meningkatkan pelayanan dan membuka akses kemudahan terhadap masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;

7. b)

Meningkatkan koordinasi dalam peningkatan pendapatan daerah dengan Instansi/lembaga terkait di tingkat kota dan provinsi;

Arah kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan Dana Perimbangan 1.

Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk meningkatkan dana perimbangan


3 - 35

2. c)

Penguatan data base yang lengkap dan valid sebagai penunjang kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah.

Arah kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan penerimaan pendapatan non-konvensional, antara lain melalui : peluang pendanaan pihak ketiga berupa dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

3.3.3.

REALISASI DAN PROYEKSI BELANJA DAERAH 2014-2017

Alokasi Belanja Daerah yang dikeluarkan pemerintah kota setiap tahunnya dimaksudkan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Belanja daerah terdiri atas: 1.

Belanja Tidak Langsung meliputi belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan tidak terduga; 2. Belanja Langsung yang meliputi belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal. Perkembangan realisasi belanja daerah Kota Bandung mengalami kenaikan dari Rp.4,435 Trilyun pada tahun 2014 menjadi Rp.5,201 Trilyun pada tahun 2015. Dilihat dari proporsinya, perbandingan alokasi Belanja Tidak Langsung (BTL) dengan Belanja Langsung (BL) adalah sebagai berikut pada tahun 2014 sebesar 52,76 % (BTL) dan 47,23% (BL). Sementara pada tahun 2015, menjadi 45,82 % (BTL) dan 54,14 % (BL). Realisasi Belanja Tidak Langsung tahun 2014 mencapai Rp. 2,340 Trilyun meningkat menjadi Rp. 2,383 Trilyun pada tahun 2015. Sedangkan untuk realisasi Belanja Langsung mencapai Rp. 2,095 Trilyun pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp. 2,818 Trilyun pada tahun 2015. Pada tahun 2016, belanja daerah ditetapkan pada nilai Rp. 7,214 Trilyun, dengan komposisi Rp. 2,901 Trilyun untuk Belanja Tidak Langsung, dan Rp. 4,3132 Trilyun untuk Belanja Langsung. Sementara itu, untuk perhitungan proyeksi belanja daerah tahun 2017, diperkirakan mencapai angka Rp. 6,438 Trilyun dengan komposisi Rp. 2,590 Trilyun untuk Belanja Tidak Langsung, dan Rp. 3,848 Trilyun untuk Belanja Langsung. Secara rinci realisasi dan proyeksi belanja dalam kurun waktu 2014-2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 3.12 Realisasi Belanja Tahun 2014-2015, Penetapan APBD Tahun 2016, Serta Proyeksi Belanja Tahun 2017 Jumlah (Rp) No

3 - 36

Uraian

Realisasi 2014 *

Realisasi 2015 *


Proyeksi 2017 ***

5

BELANJA

4.435.668.864.594

5.201.938.207.165

7.214.820.553.022

6.438.726.225.755

5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.340.040.677.769

2.383.630.304.734

2.901.243.729.732

2.590.392.453.663

5.1.1

Belanja Pegawai

2.006.293.221.399

2.139.610.745.499

2.604.092.443.310

2.208.960.620.348

5.1.2

Belanja Bunga

0

0

0

0

5.1.3

Belanja Subsidi

95.628.422.500

116.260.455.000

25.336.000.000

109.806.000.000

5.1.4

Belanja Hibah

164.426.915.411

126.741.369.485

138.558.717.000

258.625.833.315

5.1.5

Belanja Bantuan Sosial

0

0

72.791.138.800


Jumlah (Rp) No

Uraian

Realisasi 2014 *

Realisasi 2015 *


Proyeksi 2017 ***

5.1.6

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kab/Kota dan Pem. Desa Lainnya

835.418.959

900.741.220

1.000.000.000

1.000.000.000

5.1.7

Belanja Tidak Terduga

65.560.700

116.993.530

132.256.569.422

12.000.000.000

5.2

BELANJA LANGSUNG

2.095.628.186.825

2.818.307.902.431

4.313.576.823.290

3.848.333.722.092

5.2.1

Belanja Pegawai

186.822.928.770

242.324.489.985

281.111.023.713

p.m

5.2.2

Belanja Barang dan Jasa

937.364.658.724

1.288.180.584.635

1.986.747.668.886

p.m

5.2.3

Belanja Modal

971.440.599.331

1.287.802.827.811

2.045.718.130.691

p.m


Keterangan lebih lanjut mengenai rincian proyeksi belanja tidak langsung tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 3.13 Rincian Proyeksi Belanja Tidak Langsung SKPD Tahun 2017 No. 1

SKPD Dinas Pendidikan

Rincian Belanja gaji dan tunjangan

902.423.880.504

Tunjangan profesi guru ***

0

Tambahan penghasilan (TPP) 2

Dinas Kesehatan

4

5

6

7

Rumah Sakit Umum Daerah

Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak

Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut



141.630.846.296

Belanja gaji dan tunjangan

73.653.700.809

Tambahan penghasilan (TPP)

35.862.631.999

insentif pemungutan retribusi 3

Rincian BTL Tahun 2017


938.456.400 18.158.522.991


9.984.479.668


8.555.513.906


5.188.738.172


5.891.707.101


3.241.037.464


23.320.540.415


23.037.735.083


10.155.342.072


11.218.007.334

Insentif pemungutan retribusi

72.188.950


3 - 37

No.

8

SKPD


Rincian


13.693.485.136


15.285.511.957

Insentif pemungutan retribusi 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

3 - 38

Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dinas Perhubungan

Badan Pengelola Lingkungan Hidup

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Dinas Sosial

Dinas Tenaga Kerja

Dinas Koperasi, UKM dan Perinustrian Perdagangan


Dinas Pemuda dan Olahraga


216.566.900


16.800.700.538


17.946.370.929


5.401.272.803


8.888.010.887


23.543.400.679


17.673.430.393


4.458.250.000


3.849.789.335


6.081.030.517


6.296.518.630


7.626.336.369


5.604.088.046


8.582.738.713


3.014.663.994


5.016.740.953


5.721.677.456


7.888.107.932

Insentif Pemungutan Retribusi

54.600.000


6.248.831.943


9.782.166.960


7.448.480.014


8.284.533.471


4.228.210.251


5.117.558.578


7.097.189.151


No.

20

21

22

SKPD

Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Rincian


3.975.256.823


5.901.259.513


19.501.916.561


24.223.399.809

Belanja gaji dan tunjangan (termasuk tunj. kesehatan DPRD)

15.408.137.244

Belanja penunjang komunikasi, insentif pimpinan dan anggota DPRD 23

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Belanja gaji dan tunjangan Biaya penunjang operasional KDH/Wa. KDH *

24

25

Sekretariat Daerah

Sekretariat DPRD

27

28

29

30

Dinas Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPD

Dinas Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD

Inspektorat


Badan Kepegawaian Daerah

3.780.000.000

163.171.036 4.229.261.033


36.456.420.236


28.273.669.570


5.231.153.373


7.061.341.274

Belanja penunjang operasional pimpinan DPRD 26


393.120.000


7.249.819.203


8.796.526.393

Asuransi kesehatan

30.732.015.906

Subsidi

109.806.000.000

Hibah

258.625.833.315

Bankeu kepada Parpol

1.000.000.000


12.000.000.000


6.440.244.294


10.922.528.400


22.339.340.055


14.779.464.056

Insentif pemungutan pajak daerah

86.564.668.470


5.251.676.462


7.934.220.517

Iuran Asuransi Ketenagakerjaan

5.500.000.000


3 - 39

No.

SKPD

31

Kecamatan Sukasari

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

3 - 40

Kecamatan Cidadap

Kecamatan Sukajadi

Kecamatan Cicendo

Kecamatan Andir

Kecamatan Coblong

Kecamatan Bandung Wetan

Kecamatan Sumur Bandung

Kecamatan Cibeunying Kidul

Kecamatan Cibeunying Kaler

Kecamatan Astanaanyar

Kecamatan Bojongloa Kaler

Kecamatan Bojongloa Kidul

Kecamatan Babakan Ciparay

Kecamatan Bandung Kulon

Rincian



3.055.899.933


5.969.106.609


2.502.790.589


5.147.141.483


3.285.835.639


6.178.167.028


4.198.175.462


7.504.569.083


4.123.879.619


6.892.752.517


3.932.491.844


7.670.241.083


2.471.674.000


4.200.406.061


3.029.934.431


5.588.910.609


3.982.148.237


7.502.467.957


3.240.941.712


4.969.127.409


3.770.468.473


7.521.832.301


3.337.199.634


5.999.751.028


3.965.912.390


7.479.623.520


4.010.156.744


7.299.995.207


4.992.174.617


8.643.660.480


No. 46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

SKPD Kecamatan Regol

Kecamatan Lengkong

Kecamatan Batununggal

Kecamatan Ujungberung

Kecamatan Kiaracondong

Kecamatan Arcamanik

Kecamatan Cibiru

Kecamatan Antapani

Kecamatan Rancasari

Kecamatan Buahbatu

Kecamatan Bandung Kidul

Kecamatan Gedebage

Kecamatan Panyileukan

Kecamatan Cinambo

Kecamatan Mandalajati

Rincian



4.533.367.976


7.507.748.548


4.436.645.574


8.872.000.283


4.603.418.244


8.434.717.699


4.078.865.832


7.264.981.883


3.899.193.646


7.801.929.083


2.965.856.009


5.575.245.120


3.592.149.050


6.128.677.828


2.928.875.114


5.487.229.828


3.136.093.083


5.992.068.683


3.470.348.569


5.583.211.753


3.079.839.022


5.356.603.828


3.405.233.625


6.193.848.683


3.316.345.547


6.372.264.683


3.338.448.881


6.146.058.683


2.860.452.054


5.611.872.683


3 - 41

No. 61

62

63

64

SKPD Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah



Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Rincian Belanja gaji dan tunjangan

1.816.783.967


2.422.769.464


3.679.243.264


5.661.977.299

Insentif Pemungutan Retribusi

268.130.400


6.519.388.688


8.669.698.541


3.441.837.088


5.747.562.517

JUMLAH

3.3.4.


2.590.392.453.663

ARAH KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2017 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektifitas penggunaan anggaran kedalam program/kegiatan. Kebijakan belanja daerah tahun 2017 diarahkan dengan pengaturan pola pembelajaan yang proporsional,efisien dan efektif. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut:

3 - 42

1.

Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji pokok dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD; pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas; acress yang besarnya 2,5% untuk memenuhi kebutuhan kenaikan gaji berjala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai; serta memperhitungkan tunjangan kinerja daerah (TKD) sebagai bentuk kompensasi dihilangkannya honorarium PNS pada belanja langsung.

2.

Mengalokasikan belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (public service obligation). Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

3.

Mengefektifkan alokasi dana hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah kepada kelompok masyarakat/lembaga yang sesuai dengan ketentuan perundang-udangan dan peraturan yang berlaku dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bentuk fisik dan non fisik.


4.

Mengalokasikan belanja bantuan keuangan yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kelurahan. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah seperti pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dari pemerintah daerah ke pemerintah kelurahan diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan di kelurahan. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait.

5.

Mengalokasikan belanja tidak terduga secara rasional, yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya

Kebijakan untuk belanja langsung meliputi hal-hal sebagai berikut 1.

Penganggaran belanja langsung diprioritaskan untuk menunjang pelayanan dasar Masyarakat meliputi urusan Pendidikan dan urusan Kesehatan serta Peningkatan Infrastruktur Kota bagi pertumbuhan ekonomi untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi Masyarakat

2.

Belanja dalam rangka penyelenggaran urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan fasilitas sosial dan fasilitas umum.

3.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi belanja daerah, penganggaran untuk honorarium bagi PNSD dihilangkan dan dikonversi menjadi tunjangan kinerja daerah (TKD) pada belanja tidak langsung, sedangkan untuk penganggaran untuk honorarium Non PNSD dilakukan dengan memperhatikan asa kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

4.

Pengelolaan pembangunan melalui penerapan belanja sistem multi-tahun untuk kegiatan yang memerlukan dana yang sangat besar dan peruntukannya untuk kepentingan publik.

5.

Mengakomodir serta mempertegas proporsi usulan masyarakat melalui media Musrenbang dan reses DPRD pada beberapa SKPD yang dapat memfasilitasi usulan tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

6.

Mengefisienkan pengeluaran belanja yang bersifat umum dalam kegiatan pada masing-masing SKPD, sesuai dengan kompleksitas, besaran pagu anggaran dan jumlah personilnya. Kebijakan ini terutama terkait Efisiensi Belanja ATK, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan, Belanja Perjalanan Dinas, serta lebih selektif dalam mengakomodir usulan pengadaan Kendaraan Dinas.

7.

Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan terget kinerja dari perjalanan dinas dimaksud.

8.

Moratorium pembangunan gedung kantor, kecuali terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.


3 - 43

3.3.5.

REALISASI DAN PROYEKSI PEMBIAYAAN DAERAH 2014-2017

Pengertian pembiayaan menurut peraturan perundangan adalah sebagai berikut:  Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. (UU No.23/2014)  Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus (Permendagri No.13/2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011) Istilah pembiayaan berbeda dengan pendanaan (funding). Pendanaan diartikan sebagai dana atau uang dan digunakan sebagai kata umum, sedangkan Pembiayaan diartikan sebagai penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Sisi pendapatan dari pembiayaan sebagai faktor penambah sisi penerimaan/pendapatan daerah dimana pos pembiayaan digunakan untuk menutupi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang defisit. Jenis pembiayaan daerah dapat dibedakan sebagai berikut:  Penerimaan Pembiayaan, yang meliputi: SILPA tahun anggaran sebelumnya, Pencairan dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman, Penerimaan kembali pemberian pinjaman dan Penerimaan piutang daerah;  Pengeluaran Pembiayaan yang meliputi: Pembentukan dana cadangan, Penyertaan modal pemerintah daerah, Pembayaan pokok utang dan Pemberian pinjaman. Selanjutnya Pembiayaan Netto adalah selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan Netto harus dapat menutup defisit APBD. Berikut ini ditampilkan tabel mengenai perkembangan pembiayaan daerah tahun 2014-2017. Tabel 3.14 Realisasi Pembiayaan Tahun 2014-2015, Penetapan APBD 2016, Dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2017 Jumlah (Rp) No

3 - 44

Uraian

Realisasi 2014 *

Realisasi 2015 *


Proyeksi 2017 ***

6

PEMBIAYAAN

694.656.377.543

1.098.007.180.955

859.066.038.384

621.325.765.231

6.1

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

710.156.377.543

1.213.007.180.955

859.066.038.384

632.465.765.231

6.1.1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

710.156.377.543

1.213.007.180.955

859.066.038.384

632.465.765.231

6.1.2

Pencairan Dana Cadangan

0

0

0

0

6.1.3

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

0

0

0

0

6.1.4

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

0

0

0

0

6.1.5

Penerimaan Kembali Investasi

0

0

0

0


6.2

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.2.1

Pembentukan Dana Cadangan

6.2.2

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

6.2.3

Pembayaran Pokok Utang

15.500.000.000

115.000.000.000

0

11.140.000.000

0

0

0

0

15.500.000.000

115.000.000.000

0

11.140.000.000

0

0

0

0


3.3.6.

ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang mencakup pembentukan dana cadangan, penerimaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Dalam proyeksi pembiayaan daerah tahun 2017, sumber penerimaan pembiayaan diharapkan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk penyertaan modal pemerintah daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum.


3 - 45

3.3.7.

PROYEKSI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2017

Berdasarkan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan diatas, serta kecenderungan perkembangan (trend) keuangan dalam kurun waktu 2014-2016, selanjutnya diperkirakan pendapatan dan belanja daerah tahun 2017 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut. Tabel 3.15 Penetapan APBD 2016 dan Proyeksi Tahun 2017 No

3 - 46

Uraian

Jumlah (Rupiah) Penetapan APBD 2016 **

Proyeksi 2017 ***

4

PENDAPATAN

6.355.754.514.638

5.817.400.460.524

4.1


2.751.416.770.000

3.252.403.587.029

4.1.1


2.186.416.770.000

2.645.564.291.700

4.1.2

Pendapatan Retribusi Daerah

203.756.058.000

186.078.930.000

4.1.3

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

20.000.000.000

20.000.000.000

4.1.4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

341.243.942.000

400.760.365.329

4.2

DANA PERIMBANGAN

2.802.754.414.240

1.886.001.532.429

4.2.1

Dana Bagi Hasil Pajak atau BH Bukan Pajak (SDA)

291.171.316.000

213.544.943.429

4.2.2

Dana Alokasi Umum

1.672.456.589.000

1.672.456.589.000

4.2.3

Dana Alokasi Khusus

839.126.509.240

0

4.3

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

801.583.330.398

678.995.341.066

4.3.1

Pendapatan Hibah

15.500.000.000

0

4.3.2


744.980.302.398

678.995.341.066

4.3.3

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

0

0

4.3.4

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

41.103.028.000

0

5

BELANJA

7.214.820.553.022

6.438.726.225.775

5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.901.243.729.732

2.590.392.453.663

5.1.1

Belanja Pegawai

2.604.092.443.310

2.208.960.620.348

5.1.2

Belanja Bunga

0

0

5.1.3

Belanja Subsidi ( **)

25.336.000.000

109.806.000.000

5.1.4

Belanja Hibah

138.558.717.000

258.625.833.315

5.1.5

Belanja Bantuan Sosial

0

0

5.1.6

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pem. Desa Lainnya

1.000.000.000

1.000.000.000

5.1.7


132.256.569.422

12.000.000.000

5.2

BELANJA LANGSUNG

4.313.576.823.290

3.848.333.772.092

5.2.1

Belanja Pegawai

281.111.023.713

p.m

5.2.2

Belanja Barang dan Jasa

1.986.747.668.886

p.m

5.2.3

Belanja Modal

2.045.718.130.691

p.m

Surplus/Defisit

(859.066.038.384)

(621.325.765.231)


No

Jumlah (Rupiah)

Uraian


Proyeksi 2017 ***

6

PEMBIAYAAN

859.066.038.384

621.325.765.231

6.1

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

859.066.038.384

632.465.765.231

6.1.1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

859.066.038.384

632.465.765.231

6.1.2

Pencairan Dana Cadangan

0

0

6.1.3

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

0

0

6.1.4

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

0

0

6.1.5

Penerimaan Kembali Investasi

0

0

6.2

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

0

11.140.000.000

6.2.1

Pembentukan Dana Cadangan

0

0

6.2.2

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

0

11.140.000.000

6.2.3

Pembayaran Pokok Utang

0

0

Sumber: ** Data penetapan APBD 2016 (tahun berjalan) *** Proyeksi APBD Tahun 2017


3 - 47

BAB 4 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan Kota Bandung pada Tahun 2017 merupakan prioritas pembangunan pada tahun ke-empat RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi capaian kinerja pembangunan dan analisa lebih lanjut terhadap permasalahan pembangunan daerah terkait, dihubungkan dengan program pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD pada tahun rencana dan kemungkinan perubahannya. Perumusan prioritas pembangunan Kota Bandung Tahun 2017 dilakukan dalam rangka mencapai visi Pemerintah Kota Bandung Tahun 2013-2018 yaitu: “Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera”, dengan penjabaran sebagai berikut: Bandung

: meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1811 hingga sekarang.

Unggul

: menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan warga Kota Bandung.

Nyaman

: terciptanya suatu kondisi dimana kualitas lingkungan terpelihara dengan baik melalui sinergitas lintas sektor sehingga dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya.

Sejahtera : mengarahkan pembangunan kota pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin melalui peningkatan partisipasi dan kerjasama seluruh lapisan masyarakat, agar dapat memfungsikan diri sebagai hamba dan wakil Tuhan di bumi. Kesejahteraan yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan Iingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepecayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.


4-1

Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Bandung Tahun 2013-2018, ditetapkan 4 misi untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Substansi dan keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.

Gambar 4.1 Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah VISI: TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA MISI: MISI 1: Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tataruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

MISI 2: Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani.

MISI 3: Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing.

MISI 4: Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan.

Dalam upaya mencapai visi misi pembangunan jangka menengah serta dengan memperhatikan evaluasi kinerja pencapaian pembangunan sampai dengan tahun 2015 dan mempertimbangkan isu strategis RKPD Kota Bandung Tahun 2017, maka tema pembangunan yang akan diusung adalah sebagai berikut: “Peningkatan Kualitas Sosial Ekonomi Kota Bandung yang Cerdas dan Berdaya Saing melalui Penguatan Infrastruktur, Daya Beli dan Pemberdayaan Kewilayahan Tahun 2017”

4-2


4.1

TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2017 diturunkan berdasarkan misi pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 pada Tahun keempat. Secara lebih rinci, uraian Misi 1 sampai dengan Misi 4 dengan menyertakan strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian target kinerja yang direncanakan dapat digambarkan pada tabel-tabel sebagai berikut: Tabel 4.1 Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada Misi 1 ke dalam Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Misi 1 : Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tataruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan Tujuan 1. Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan

Sasaran Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang konsisten

Strategi

Arah Kebijakan

Meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan konsisten

Penyusunan instrumen pengawasan dan pengendalian yang mengacu kepada rencana tata ruang

Peningkatan mekanisme dan peran pemangku kepentingan dalam perencanaan penataan ruang

Penyelenggaraan forum konsultasi publik dalam peyusunan dokumen perencanaan penataan ruang

Pembangunan kota modern percontohan gedebage dengan tema teknologi

Pengembangan PPK Gedebage melalui: 1) pembangunan pusat pemerintahan, 2) pengembangan kawasan bisnis, 3) pengembangan pusat ilmu pengetahuan & teknologi, 4) pembangunan infrsatruktur TPA berteknologi tinggi yang ramah lingkungan

Penyempurnaan tata cara perijinan penataan ruang sebagai instrumen pengendalian


4-3

Misi 1 : Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tataruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan Tujuan 2. Menyediakan infrastruktur, permukiman dan sanitasi perkotaan yang nyaman, umur pakai panjang dan merata secara efektif dengan konsep Maju, Hijau dan Manusiawi

Sasaran Terwujudnya infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata

Strategi Meningkatkan infrastruktur jaringan jalan yang nyaman, berkualitas dan merata

Arah Kebijakan Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan melalui pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan Pembangunan jalan baru dan pembangunan fly-over di titik rawan macet Mengembangkan trotoar yang nyaman, menerus dan universal

Membangun sarana dan prasarana perkotaan bagi warga kota yang berkebutuhan khusus

Pembangunan trotoar, ruang tunggu terminal serta bangunan publik yang dilengkapi dengan fasilitas bagi kaum difabel

Terwujudnya Bandung caang baranang

Membangun titik PJU di jalan yang menjadi kewenangan Pemkot

Pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan umum (PJU)

Terselesaikannya permasalahan banjir di kota Bandung

Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana sistem drainase dan pengendalian bajir

Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas & kualitas saluran drainase melalui pembangunan & rehabilitasi saluran/drainase & gorong-gorong Mengembangkan prasarana pengendali banjir dengan mengedepankan konsep eco-drain Mengembangkan dan memelihara bantaran tanggul sungai Normalisasi sungai dan menata lingkungan sempadan sungai Pengembangan sungai yang hijau, bersih, memiliki kapasitas pengairan yang memadai dan menajdi ruang publik yang nyaman

4-4


Misi 1 : Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tataruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan Tujuan

Sasaran Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan

Strategi Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dsar permukiman

Arah Kebijakan Penataan kawasan kumuh perkotaan melalui penyediaan hunian dan ruang publik yang layak dan terjangkau Sinergitas pembiayaan dalam penyediaan rumah tidak layak huni dengan Pemerintah Jawa Barat dan Pemerintah Pusat

Terwujudnya infrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitas dan merata

Mendorong pengelolaan sampah padat perkotaan secara berkelanjutan melalui pengurangan sampah dari sumbernya

Peningkatan daur ulang sampah dan mengkonversi sampah menjadi energi dengan teknologi yang ramah lingkungan Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah Mengembangkan kerjasama dengan kab/kota lain dalam operasionalisasi tempat pembuangan akhir sampah Menerbitkan peraturan mengenai kawasan bebas sampah dan peraturan lain terkait pengelolaan sampah Peningkatan peran serta masyarakat dalam mengurangi produksi sampah Terbangunnya infrastruktur TPA berteknologi tinggi yang ramah lingkungan

Peningkatan akses layanan untuk sistem pengolahan limbah terpusat

Meningkatkan akses layanan air limbah melalui sistem terpusat, komunal maupun individu untuk limbah domestik dan non domestik


4-5


3. Mewujudkan sistem transportasi yang aman, nyaman, efisien, memadai, handal dan ramah

Sasaran

Terwujudnya sistem transportasi publik yang nyaman serta mengendalikan kemacetan

Strategi

Arah Kebijakan

Mengembangkan dan memelihara sumber air baku untuk penyediaan air bersih dalam rangka meningkatkan cakupan dan kontinuitas pelayanan air bersih

Mendorong peningkatan layanan dan akses masyarakat terhadap air minum

Tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai

Peningkatan sarana dan prasarana dasar perhubungan Menyediakan fasilitas terminal yang layak Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan Meningkatkan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Pengembangan sistem angkutan umum massal (berbasis rel dan non-rel)

4. Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan dan penanggulangan bencana yang handal

Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan tertanggulanginya bencana secara dini komprehensif

Mengendalikan aspekaspek kemacetan

Menyediakan fasilitas kelengkapan jalan (rambu, marka, traffic light, paku jalan)

Pengendalian pencemaran lingkungan melalui penerapan berbagai instrumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

Mendorong peningkatan kualitas udara perkotaan melalui penerapan berbagai instrumen pengendalian dan peningkatan ruang terbuka hijau

Pelaksanaan rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca

Perluasan cakupan uji emisi kendaraan bermotor

Penataan, pengembangan dan pembangunan babakan siliwangi sebagai pusat ekologi kota

Mendorong terciptanya kawasan babakan siliwangi menjadi pusat ekologi kota

Peningkatan ruang terbuka hijau publik dan privat

Menambah luasan RTH Memeliharan RTH yang sudah ada Pembangunan 1 taman di setiap RW

4-6



Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Meningkatkan rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk

Pengembangan prasarana pemakaman umum

Pembangunan makam tumpang dan makam cadangan

Pengembangan fasilitas pemakaman umum

Peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana

Meningkatkan cakupan pelayanan kebakaran dan bencana

Penyediaan sarana dan prasarana mitigasi bencana

Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan bencana

Sumber: RPJMD Kota Bandung 2013-2018

Tabel 4.2 Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada Misi 2 ke dalam Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Misi 2 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

1. Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan

Meningkatnya partsisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Mewujudkan perencanaan yang berkualitas dan akuntabel

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, aplikatif dan responsif.

2. Terlaksananya reformasi birokrasi

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

Mewujudkan opini BPK : WTP

Menerapkan sistem pengawasan internal

Penerapan SPIP di SKPD

Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Meningkatkan standar kualitas pelayanan SKPD

Desentralisasi urusan pemerintah daerah

Pelaksanaan pelimpahan kewenangan SKPD ke Kecamatan/Kelurahan disertai dengan pendistribusian personil, peralatan, penganggaran, dan dokumen (P3D)

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik

Peningkatan pengelolaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah


4-7

Misi 2 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani Tujuan

Sasaran

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Strategi

Arah Kebijakan

Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan non perijinan

Pelaksanaan standard operating procedure (SOP) pelayanan perijinan dan non perijinan

Meningkatnya kinerja pelayanan tugas dan fungsi DPRD Kota bandung

Terwujudnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan daerah antara eksekutif dan legislatif

Mengkaji, merumuskan, mengembangkan dan mengimplementasikan merit sistem dalam rekruitmen/ mutasi/ promosi aparatur serta memperkuat pengawasan pelaksanaannya

Pemantapan standar kompetensi, perencanaan pengembangan kompetensi serta merit sistem bagi aparatur

SOTK dan Tupoksi yang mencerminkan visi, misi, target dan prioritas pembangunan yang disesuaikan dengan kewenangan daerah

Mengkaji, merumuskan ulang dan melaksanakan perubahan SOTK dan Tupoksi Organisasi Pemerintah Daerah

Penyempurnaan kebijakan dan implementasi kebijakan formasi dan sistem ketatalaksanaan si setiap OPD

Memperkuat pengawasan internal secara berkala atas implementasi kebijakan formasi & sistem ketatalaksanaan di setiap OPD

Meningkatkan kinerja keuangan daerah, pengelolaan aset daerah, dalam penyelenggaraan pembangunan

Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah

Meningkatnya kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah

Mewujudkan tertib pengelolaan aset Mewujudkan pengelolaan kearsipan daerah yang mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Melaksanakan administrasi kependudukan yang berkualitas

4-8


Misi 2 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani Tujuan

Sasaran Berkembangnya tata kelola pemerintahan berbasis egovernment

Strategi

Arah Kebijakan

Pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dalam diseminasi program pembangunan dan penyediaan database profil wilayah

Pelayanan jaringan dan peningkatan penggunaan teknologi informasi di area publik menuju cyber city dan tersedianya infrastruktur teknologi komunikasi dan informatika Pengembangan kerjasama daerah dengan swasta dalam pembangunan basis data kewilayahan

3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparat terhadap hukum dan HAM

Pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dalam pelayanan publik

Membuka layanan partisipasi, aspirasi dan pengaduan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan

Mewujudkan integrasi/konektivitas data melalui pengelolaan satu data pembangunan

Muwujudkan pengelolaan data yanga akurat, relevan dan terkini dengan membangun koneksi data SKPD untuk mendukung proses perencanaan pembangunan Kota Bandung

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik dan perialku demokratis

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan negara

Peningkatan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan negara

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam PEMILU

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilu

Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam penerapan produk hukum

Menata produk hukum daerah dan meningkatkan budaya taat hukum

Menyediakan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Penegakan perda



4-9

Tabel 4.3 Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada Misi 3 ke dalam Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Misi 3 : Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas, dan berdaya saing Tujuan

Sasaran

1. Mewujudkan pendidikan yang merata, unggul, terjangkau dan terbuka

Mewujudkan sistem pendidikan nasional di Kota bandung yang merata, berkeadilan dan berdaya saing secara global

Strategi Pelayanan pendidikan yang merata dan berkeadilan

Arah Kebijakan Pengembangan Sekolah Gratis Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/ SMK dan MA dalam rangka Penguatan Wajar Dikdas sembilan Tahun dan rintisan wajar Dikmen 12 Tahun pada tahun 2018 Pendidikan terjangkau bagi anak-anak dari golongan tidak mampu serta Bantu an Siswa Miskin (Siswa Miskin untuk Tingkat SMA/SMK/MA dan Warga Belajar Perluasan sekolah inklusif Penuntasan buta aksara Pengembangan PAUD Pengembangan standar pelayanan pendidikan mengacu pada standar pendidikan nasional

Peningkatan Sarana dan prasarana pendidikan

Peningkatan Sarana dan prasarana pendidikan Pengembangan dan pengawasan kapasitas guru Pengembangan kurikulum, kualitas materi dan metode pembelajaran Melaksanakan Kemitraan Global Peningkatan kualitas pendidikan non-formal dan informal

4 - 10


Misi 3 : Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas, dan berdaya saing Tujuan

Sasaran

Strategi Pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan lapangan kerja

Arah Kebijakan Mewujudkan pendidikan kejuruan yang luwes dan fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar kerja yang berubah Membangun sistem terpadu pendidikan kejuruan (STPK) yang mencakup semua program kejuruan yang diminati oleh pasar dan telah berkembang pada SMK, dan program-program PNF kejuruan (lembaga kursus, pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup, dan pendidikan kewirausahaan)

Tata kelola pendidikan yang baik dan akuntabel

Mekanisme akuntabilitas publik dengan penajaman pada peran stakeholders dalam fungsi pengawasan Sistem informasi berbasis ICT untuk menginformasikan kinerja satuan pendidikan serta partisipasi masyarakat dalam bentuk pengaduan, usulan dan informasi lainnya yang dapat diakses setiap waktu oleh publik dan semua stakeholders Peningkatan status dan kesejahteraan guru honorer dan guru yayasan

2. Peningkatan taraf kesehatan masyarakat secara berkelanjutan

Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau

Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan Daerah

Mewujudkan minat baca masyarakat

Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, pengendalian penyakit menular dan tidak menular

Meningkatkan pelayanan Puskesmas dengan fasilitas ambulance 24 jam

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat miskin yang dirujuk

Meningkatkan penataan sistem rujukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin

Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular


4 - 11


Sasaran

Strategi Peningkatan standar pelayanan rumah sakit

Arah Kebijakan Meningkatkan sarana dan prasarana serta manajemen rumah sakit Pembangunan Rumah Sakit standar Internasional

3. Peningkatan kualitas hidup masyarakat

Meningkatnya kesadaran individu, keluarga dan masyarakat melalui promosi, pemberdayaan dan penyehatan lingkungan

Penguatan pemberdayaan masyarakat, kerjasama dan kemitraan serta penyehatan lingkungan melalui kampanye hidup sehat

Meningkatkan RW siaga aktif

Terkendalinya kasus penyakit zoonosa

Meningkatkan pemeriksaan hewan & ternak terutama penyakit zoonosa (penyakit yang menular dan membahayakan manusia)

Meningkatkan pengawasan penyakit zoonosa

Terkendalinya jumlah penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan

Meningkatkan kualitas dan kuantitas peserta KB

Meningkatkan Kelestarian dan kemandirian peserta KB

Sosialisasi kesehatan reproduksi remaja dan Pendewasaan Usia Perkawinan

Pembentukan, Pembinaan dan Pengembangan Pusat Informasi KonselingKesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR)

Peningkata Ketahanan dan pemberdayaan keluarga

Pembentukan, Pembinaan dan Pengembangan Bina Keluarga (BKB, BKR, BKL) dan UPPKS

Fasilitasi akses dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, hukum, politik dan teknologi bagi Perempuan

Pembinaan peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera

Penanganan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan

Pemberian layanan (konseling, mediasi dan pendampingan) kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan

Mewujudkan Pengarus utamaan Gender (PUG) dan meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan

Pengembangan Focal Point Gender di SKPD

Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

4 - 12


Meningkatkan promosi kesehatan rumah sakit Meningkatkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat


Sasaran

Meningkatnya penanggulangan PMKS

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan sinergitas programprogram penanggulangan kemiskinan

Strategi

Arah Kebijakan

Mewujudkan Pengarusutamaan Hakhak Anak (PUHA)

Terwujudnya Kota Bandung sebagai Kota Layak Anak

Mengurangi permasalahan sosial dan melalui pemberian pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya secara baik dan dan wajar dalam kehidupan bermasyarakat

Meningkatkan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS; 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas bantuan/jaminan sosial

meningkatkan peran dan fungsi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS

Pendayagunaan dan pemberdayaan PSKS dalam penanganan PMKS dan pembangunan kesejahteraan sosial

Penguatan Kelembagaan, Pengembangan Partisipasi masyarakat dan Peningkatan pemberdayaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat

Desentralisasi urusan Pemerintah Daerah dan kolaborasi dengan kelembagaan kemasyarakatan kel. Penguatan Kelembagaan Masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat dalam pembangunan

Menurunkan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Bandung

Terpantaunya jumlah masyarakat miskin secara akurat, komprehensif dan integral Meningkatnya koordinasi dan Fasilitasi terhadap Penanggulangan Kemiskinan Pelayanan Pemulasaraan dan Pemakaman bagi Warga Miskin Pemberian Bantuan/Subsidi bahan pokok bagi masyarakat miskin Terlaksananya subsidi gas bagi masyrakat berpenghasilan rendah


4 - 13

Misi 3 : Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas, dan berdaya saing Tujuan 4. Meningkatkan pelestarian seni budaya peran serta pemuda prestasi olah raga

Sasaran Meningkatnya pelestarian seni budaya serta prestasi Kepemudaan dan Olahraga

Strategi

Arah Kebijakan

Peningkatan apresiasi masyarakat serta pemerintah terhadap bahasa, sastra dan aksara daerah

Perlindungan budaya lokal

Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap aspek kesejarahan, nilainilai tradisi, permuseuman, dan kepurbakalaan bagi pengembangan budaya daerah

Terwujudnya Kota Bandung sebagai pusat budaya

Peningkatan perlindungan dan pengelolaan keragaman & kekayaan budaya Kota Bandung

Mengembangkan Pusat Gelar Karya Seni dan Budaya Berkelas Dunia untuk Berbagai Pentas Karya Seni

Meningkatkan kualitas dan kuantitas olahragawan berprestasi secara berkelanjutan

Peningkatan pembinaan olahragawan Pembangunan GOR Bulu Tangkis (GOR Bandung), Kolam Renang Caringin, GOR Pajajaran Revitalisasi Sarana Olahraga Bola Volley, Tenis Meja, Futsal, dll Pemeliharaan SUS Gelora BLA yang profesional

Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan dalam rangka perwujudan pemuda mandiri

Peningkatan peran serta organisasi kepemudaan dalam pembangunan Peningkatan pembinaan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif Pembangunan gedung kepemudaan

5. Mewujudkan toleransi dan pembinaan umat beragama

Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama

Pembinaan keagamaan

Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan di masyarakat

Pengembangan pendidikan agama di sekolah

Pelaksanaan kegiatan keagamaan di sekolahsekolah


4 - 14


Tabel 4.4 Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada Misi 4 ke dalam Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Misi 4 : Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan Tujuan 1. Membangun perekonomian kota yang kokoh

Sasaran Terjaganya ketersediaan pangan dan stabilitas harga

Strategi

Arah Kebijakan

Memfasilitasi ketersediaan dan kemudahan pangan bagi masyarakat

Meningkatkan pola konsumsi pangan, beragam, bergizi, berimbang dan aman

Meningkatkan usaha pertanian melalui pemilihan komoditas pertanian yg mempunyai nilai ekonomis tinggi, produktivitas tinggi, dan mempunyai peluang pasar

Mengembangkan sistem agribisnis yang berdaya saing


Peningkatan produksi Ikan Hias

Menjaga stabilitas ketersediaan dan distribusi barang kebutuhan pokok

Menjaga keseimbangan antara permintaan dan ketersediaan barang Monitoring dan Evaluasi ketersediaan komoditas barang yang beredar Menyediakan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah

Terjaganya pertumbuhan ekonomi

Mengembangkan produk- produk unggulan kota

Pembinaan dan fasilitasi sentra industri potensial melalui pengenalan produk & promosi offline & online Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan UMKM Meningkatkan kontribusi Swasta dalam pengembangan sektor usaha kecil dan menengah

Meningkatnya akses dan kualitas usaha perdagangan dalam dan luar negeri

Mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor jasa serta perdagangan dalam dan luar negeri

Meningkatkan pendapatan sektor perdagangan

Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan penataan peranan kelembagaan perdagangan

Peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor serta peningkatan keberagaman, kualitas dan citra produk ekspor


4 - 15

Misi 4 : Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan Tujuan

Sasaran Meningkatnya pendapatan asli daerah

4 - 16

Strategi

Arah Kebijakan

Membangun Sistem Pengawasan Pajak Sebagai Sistem Pengendalian Internal Yang Handal

Meningkatkan kompetensi dan integritas petugas pelayanan pajak dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petugas pajak yang ramah, bersih dan berwibawa

Membangun Sistem Pelayanan Publik Dalam Manajemen Pajak Daerah Yang Transparan, Partisipatif dan Akuntabel


Membangun Kemudahan Layanan Sarana dan Prasarana Sebagai Partisipasi Layanan Publik Terhadap Kebijakan Pengawasan Pajak Daerah

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang operasional pengelolaan pajak daerah

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang operasional pengelolaan pajak daerah

Pemanfaatan Teknologi Informasi dlm pencatatan dan pengelolaan Retribusi Daerah

Optimlisasi penerimaan daerah yang bersumber dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Pembinaan BUMD

Mengembangkan insentif fiskal untuk menarik sektor swasta/masyarakat dalam pembiayaan dan penyediaan fasilitas publik

Memberikan potongan/ keringanan pajak daerah atau retibusi daerah dan kemudahan promosi di fasilitas publik yang disediakan

Memberikan insentif fiskal bagi swasta dan masyarakat yang memberikan layanan penyediaan fasilitas publik.

Meningkatnya sinergitas pembiayaan pusat, provinsi, daerah

Meningkatkan kerjasama pembiayaan pembangunan dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Pembiayaan bersama pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung dalam mendanai projek infrastruktur berskala nasional



2. Membangun perekonomian kota yang maju

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Penggunaan instrumen pembiayaan nonkonvensional dalam pembiayaan pembangunan (obligasi, kemitraan dengan swasta)

Mengembangkan Sistem dan prosedur kemitraan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur

Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pendanaan pembangunan

Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan invetasi

Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar stakeholder penanaman modal

Fasilitasi dan mediasi antara pelaku usaha Kota Bandung dengan Investor

Optimalisasi kinerja pelayanan perijinan investasi

Penyederhanaan prosedur perijinan serta optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pelayanan perijinan

Meningkatnya kontribusi perusahaan patungan untuk layanan jasa penyediaan barang publik terhadap PAD

Membentuk perusahaan patungan untuk beberapa layanan jasa umum dan barang publik

Pengembangan Usaha Daerah yang sehat dan Profitable

Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai kota kreatif

Tercapainya parameter kota kreatif yang meliputi kebijakan; infrastruktur; aspek hukum, HKI dan etika kreatif; sistem pendukung; kapasitas dan kontribusi ekonomi kreatif

Menciptakan infrastruktur yang memadai baik fisik maupun sosial bagi pengembangan ekonomi kreatif

Pembentukan & Penguatan Task Force atau Representasi Promotion Business Centre dlm menangani pangsa & peluang investasi

Fasilitasi kegiatan Komunitas kreatif terkait aktivasi subsektor ekonomi kreatif Mengembangkan Sistem Inovasi daerah (SIDa) melalui penguatan Quadro Helix untuk mendukung pencapaian Bandung Kota kreatif Menciptakan sistem pendukung kreatif melalui pendidikan & pemberdayaan komunitas kreatif


4 - 17


Sasaran

Berkembangnya koperasi dan UMKM

Optimalisasi Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing

Strategi

Arah Kebijakan

Peningkatan peran industri kecil menengah, sentra industri potensial dan industri kreatif yang berwawasan lingkungan

Meningkatkan jumlah komunitas dan klaster industri kecil dan menengah berbasis industri kreatif dan pelaku usaha kreatif

Memberikan dukungan pembiayaan usaha dan formalisasi usaha bagi pelaku ekonomi

Fasilitasi pelaku ekonomi untuk mendapatkan HKI, sertifikasi halal, dan standarisasi internasional dalam produksi

Meningkatnya kontribusi dan berkembangnya Koperasi dan UMKM

Peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM, serta perlindungan dan dukungan usaha bagi koperasi dan UMKM

Optimalisasi daya dukung potensi pariwisata yang berdaya saing serta pengembangan promosi pariwisata yang efektif, kreatif, terarah, terpadu dan berkelanjutan

Optimalisasi pemasaran pariwisata melalui pemanfaatan media cetak maupun elektronik, website, peningkatan koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata, pameran dan peningkatan kemitraan promosi wisata

Penguatan dan pengembangan destinasi Pariwisata

Pengembangan Destinasi Pariwisata

Mengembangkan Kota Bandung sebagai Kota MICE (Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions)

Mengembangkan sarana prasarana utama dan pendukung bagi pengembangan MICE yg dapat secara signifikan menjadi factor penarik wisatawan serta trigger bangkitan ekonomi lainnya Mengembangkan kampung wisata kreatif

3. Membangun perekonomian kota yang berkeadilan

4 - 18

Meningkatnya kesempatan kerja

Pemberian kesempatan memperoleh pelatihan, peningkatan kompetensi kerja produktivitas tenaga kerja

Peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja

Mengupayakan hubungan industrial harmonis, dinamis dan berkeadilan, kelangsungan usaha serta peningkatan kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja

Peningkatan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja



Sasaran

Strategi Mengupayakan Penciptaan Lapangan Pekerjaan Baru

Arah Kebijakan Peningkatan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja Penciptaan lapangan pekerjaan baru dengan mengembangkan koperasi Penciptaan lapangan pekerjaan baru dengan pada sektor industri kecil dan menengah

Menciptakan wirausaha baru

Memfasilitasi wirausaha pemula Menciptakan Wirausaha Pertanian Menumbuhkan calon wirausaha baru Pelatihan bagi calon wirausaha baru

Mendorong upaya peningkatan daya beli masyarakat

Mendorong investasi yang bersifat padat karya

Peningkatan akses teknologi, SDM, pasar, kualitas produk dan permodalan bagi Koperasi dan UMKM

Fasilitasi dan intermediasi pengembangan KUMKM

Meningkatkan peran KUMKM dalam perekonomian

Penguatan KUMKM melalui peningkatan kompetensi dan kualitas SDM, jaringan usaha, perluasan aspek permodalan dan daya saing produk KUMKM

Fasilitasi dan intermediasi pengembangan KUMKM


4.2

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Suatu prioritas pembangunan daerah, pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana. Prioritas pembangunan daerah tahun 2017 disusun dengan memperhatikan; Penetuan Prioriotas Pembangunan didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan serta permasalahan yang belum dapat diselesaikan sehingga menjadi isu strategis. Analisis permasalahan dan hasil evaluasi sebagai dasar penentuan prioritas dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :


4 - 19

Tabel 4.5 Permasalahan dan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Tahun 2015 sebagai Dasar Penentuan Prioritas Pembangunan Tahun 2017 NO

4 - 20

PERMASALAHAN

ANALISIS

IDENTIFIKASI ISU STRATEGIS

1

Belum Optimalnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan terutama yang mendukung pada penyelesaian masalah kemacetan kota

Kulitas Infrastruktur perkotaan masih menjadi permasalahan ditandai dengan (1) belum terselesaikannya permasalahan kemacetan, dari target kecepatan rata-rata tempuh kendaraan 23,50 km/jam baru terealisasi 24,70 km/jam (2) Target Indeks Aksesibilitas Jalan belum tercapai (3) Masih terdapat titik PJU yang tidak menyala (4) Sistem drainase belum seluruhnya terpelihara dalam kondisi baik (5) Lamanya genangan pasca banjir belum tercapai sesuai target (6) Permasalahan pemukiman kumuh yang akan diselesaikan dengan membangun Rumah Susun belum dapat dilaksanakan, dari target 14 unit baru terealisasi 1 unit, demikian juga untuk perbaikan rutilahu, dari target 2480 unit hanya terealisasi 1529 unit (7) Perbaikan rumah tidak layak huni merupakan target yang tidak terpenuhi dari rencana 2.480 Unit tahun 2015 realisasi baru mencapai 419 unit.

Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan

2

Belum Optimalnya Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan

Upaya melakukan peningkatan Kualitas layanan pendidikan dan kesehatan masih menjadi fokus pelayanan pemerintah Kota Bandung. Salah satu upaya yang diharapkan dapat meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan adalah dengan memanfaatkan TIK pada praktek tata kelola pelayanan pendidikan dan Kesehatan. Kondisi pencapaian kinerja pendidikan dan kesehatan digambarkan sebagai berikut : (1) Pelaksanaan PPDB online masih menuai permasalahan (2) Penuntasan Pendidikan dasar 12 Tahun belum tercapai sesuai target (3) Layanan air minum yang memenuhi syarat belum mecapai target (4) pemanfaatan TIK dalam mengintegrasikan layanan pada seluruh RS yang ada di Kota Bandung masih belum optimal (5) permasalahan penyakit AIDS (6) Penangananan Gizi buruk pada balita (7) Target Puskesmas terakreditasi baru tercapai 30%. Dari 24 Puskesmas baru 8 yang terakreditasi

Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan


NO

PERMASALAHAN

ANALISIS


3

Belum optimalnya Pelayanan Publik dan pengembangan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi

Kota Bandung merupakan salah satu Kota di Asia yang menjadi pionir dalam perwujudan smart city, Kota dengan pelayanan publik prima dengan memanfaatkan Teknologi Informasi. Pemanfaatan TIK dalam pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan menjadi isu strategis berkaitan dengan beberapa fakta (1) Cakupan layanan informasi pembangunan belum mencapai target (2) belum semua SKPD memanfaatkan IT dalam tata kelola pemerintahan (3) target aplikasi SKPD/pelayanan publik belum terealisasi seluruhnya (4) efisiensi dan efektifitas pelayanan publik masih dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan TIK

Peningkatan Pelayanan Publik dan pengembangan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi

4

Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup

Isu Lingkungan Hidup memiliki dampak sangat signifikan dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Kota Bandung. Kondisi pencapaian kinerja Lingkungan Hidup digambarkan sebagai berikut : (1) Tingkat pengelolaan sampah belum mencapai target kinerja yang direncanakan baik target pengelolaan di landfill, pengeloaan sampah dengan konsep 3R maupun pengelolaan sampah dengan mengkonversi menjadi energi (2) Sungai yang memenuhi baku mutu belum mencapai target dari target 17%, baru terealisasi 12,5%, (3) target penambahan Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) belum tercapai, Tahun 2015 target sebesar 16% baru terealisasi 12,15%

Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup

5

Belum terintegrasinya Programprogram Penanggulangan Kemiskinan

Beberapa kondisi pencapaian kinerja penangulangan kemiskinan dapat digambarkan sebagai berikut (1) Beragamnya sumber informasi data masyarakat miskin menyebabkan rendahnya tingkat akurasi data (2) Jumlah penduduk miskin yang masih cukup tinggi (3) Jumlah keluarga miskin yang mendapat penanganan belum sesuai target, dari 78.000 keluarga miskin baru ditangani sebesar 14,93%.

Penanggulangan Kemiskinan


4 - 21

NO

4 - 22

PERMASALAHAN

ANALISIS


6

Tingkat ketergantungan APBD terhadap DAU/DAK masih cukup tinggi, sementara Potensi PAD masih dapat ditingkatkan

Kondisi Pendapatan Daerah Kota Bandung dapat digambarkan pada data kinerja sebagai berikut : (1) proporsi PAD terhadap APBD baru mencapai 30% (2) Potensi Pajak Kota Bandung terutama dari pajak dan restoran masih potensial untuk ditingkatkan (3) Realisasi PAD pada Tahun 2015 belum memenuhi target yang ditetapkan, dari target 1,598 T baru dapat direalisasikan sebesar 1.494.T

Peningkatan PAD

7

Belum optimalnya pengembangan KUMKM dan pariwisata Daerah

Beberapa indikasi yang menunjukan bahwa pengembangan KUMKM dan pariwisata daerah Kota Bandung belum berjalan secara optimal adalah: 1. Terbatasnya akses UMKM terhadap sumber pembiayaan karena masih tingginya tingkat suku bunga perbankan, 2. Legalitas usaha UMKM masih mengalami kesulitan, 3. Terbatasnya pemasaran produk UMKM, 4. Keterbatasan SDM dalam aspek enterpreunership, manajemen, teknis produksi, pengembangan produk, engineering design, quality control, organisasi bisnis, akuntansi, data processing, teknik pemasaran dan penelitian pasar, 5. Belum maksimalnya peningkatan infrastruktur dalam mengurangi kemacetan lalu lintas menuju objek wisata.

Pengembangan Ekonomi Kreatif, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pengembangan Pariwisata Daerah

8

Masalah PMKS, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Pengendalian penduduk

(1) Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung semakin banyak, target penanganan oleh Dinas Sosial masih relatif rendah yaitu sebesar 11,91%, demikian juga target penanganan anak jalanan yang berada pada nilai 8,16%, oleh karenanya perlu dilakukan upaya lebih optimal agar target penangangan PMKS dapat ditingkatkan. (2) Kondisi pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak juga masih belum mendapatkan porsi yang cukup dibandingkan dengan permasalahan yang terjadi. (3) Pada aspek pengendalian penduduk, upaya harus dilakukan terutama untuk menangani pertumbuhan penduduk yang bersumber dari urbanisasi.

Penanggulangan PMKS, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Pengendalian penduduk


NO

PERMASALAHAN

ANALISIS


9

Menurunnya peningkatan kesempatan kerja dan Daya beli masyarakat

Peningkatan kesempatan kerja dapat digambarkan kinerjanya sebagai berikut : (1) Target penyediaan 10.000 lapangan pekerjaan baru belum dapat dipenuhi. (2) target Wira Usaha Baru sebanyak 250.000 belum tercapai (3) Tingkat Pengangguran terbuka Kota Bandung meningkat (4) Daya Beli masyarakat Kota Bandung pada Tahun 2015 menurun, sebagai imbas dari kondisi perekonomian global yang memicu inflasi

Peningkatan kesempatan kerja dan Daya beli masyarakat

10

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam bidang hukum, politik dan stabilitas keamanan

Secara data capaian indikator terkait hukum, politik dan stabilitas keamanan selama tahun 2015 menunjukkan kinerja yang baik, namun terlepas dari itu masih terdapat permasalahan yang perlu diselesaikan pada tahun 2017, antara lain: 1. jumlah partisipasi pemilih dalam pilwalkot 2013 hanya mencapai 60,13 persen, 2. Masih cukup tingginya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kalangan pemuda, 3. Masih terdapat PKL yang berjualan di tempat yang dilarang

Peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam bidang hukum, politik dan stabilitas keamanan

Tabel 4.6 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2017

No 1

Prioritas Pembangunan 2017 berdasarkan analisis isu dan permasalahan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan

Sasaran (RPJMD)

Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)

Terwujudnya infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata

1. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 2. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 3. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong 4. Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan 5. Program Peningkatan Kualitas dan Penertiban Bangunan serta Pembangunan Bangunan




4 - 23

No

2

4 - 24

Prioritas Pembangunan 2017 berdasarkan analisis isu dan permasalahan



Sasaran (RPJMD) Terwujudnya sistem transportasi publik yang nyaman serta mengendalikan kemacetan

1. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 2. Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 3. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 4. Program Peningkatan Kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 5. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 6. Program Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas


1. Program Pembangunan Saluran/ Drainase dan Gorong-gorong 2. Program Pengendalian Banjir 3. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan

1. Program Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan 2. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Terwujudnya infrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitas dan merata

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten

1. Program Perencanaan Tata Ruang 2. Program Pengendalian & Pemanfaatan Ruang 3. Program Peningkatan Kualitas dan Penertiban Bangunan serta Pembangunan Bangunan 4. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas 5. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Mewujudkan sistem pendidikan nasional di Kota Bandung yang merata, berkeadilan dan berdaya saing secara global

1. Program PengembanganSekolah Gratis 2. Program Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun 3. Program Pendidikan Menengah 4. Program Pendidikan Non formal 5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 6. Program Pendidikan Anak Usia Dini 7. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca 9. Program Peningkatan Administrasi Perpustakaan


No

3



Sasaran (RPJMD)


Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau

1. Pelayanan Kesehatan Dasar, dan Pencegahan Penyakit 2. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 3. Program Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB 4. Program Pelayanan Kesehatan Rujukan 5. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 6. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 7. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit/ RSJ/ Rumah Sakit Paru/ Rumah Sakit Mata 8. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 9. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 10. Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit/RSJ/ Rumah Sakit Paru/ Rumah Sakit Mata

Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 3. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik

1. Program Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah 2. Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah 3. Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 4. Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu 5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah


4 - 25

No

4

5

4 - 26





Sasaran (RPJMD) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3. Program Pembangunan dan Pengembangan Assesment Center 4. Program Penataan Peraturan Perundangundangan 5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 6. Program Perencanaan Pembangunan 7. Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 8. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 9. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah 10. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Berkembangnya tata kelola pemerintahan berbasis egovernment

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2. Program Perencanaan Kerjasama Daerah 3. Program Pengembangan Data/Informasi

Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan tertanggulanginya bencana secara dini komprehensif

1. Program Peningkatan Pengendalian Polusi 2. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 3. Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam 4. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 5. Pengelolaan Areal Pemakaman 6. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 4. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam 5. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya


1. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 2. Program Pengembangan Lingkungan Sehat


1. Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat 2. Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 3. Program Penanggulangan Kemiskinan 4. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan


No 6

7

Prioritas Pembangunan 2017 berdasarkan analisis isu dan permasalahan Peningkatan PAD


Sasaran (RPJMD)


Meningkatnya pendapatan asli daerah

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Program Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Pajak Daerah 3. Program Pemanfaatan Teknologi Informasi 4. Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi


Program Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah

Meningkatnya kontribusi perusahaan patungan untuk layanan jasa dan penyediaan barang publik terhadap PAD

1. Program Pengembangan Usaha Daerah 2. Program Penelitian dan Pengembangan

Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif

1. Program Pengembangan Infrastruktur Kota Kreatif 2. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Dan Teknopolis 3. Program Penelitian dan Pengembangan 4. Program Peningkatan Peran serta kepemudaan


1. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Dan Teknopolis 2. Program pengembangan Industri Kecil Menengah 3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UKM 4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Meningkatnya pelestarian seni budaya serta prestasi kepemudaan dan olahraga

1. Program Pengembangan Nilai Budaya 2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 4. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 5. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah Raga 6. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan


1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata


4 - 27

No 8

9

4 - 28

Prioritas Pembangunan 2017 berdasarkan analisis isu dan permasalahan Penanggulangan PMKS, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Pengendalian penduduk

Peningkatan kesempatan kerja dan Daya beli masyarakat


Sasaran (RPJMD) Meningkatnya penanggulangan PMKS

1. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 2. Program Pembinaan Anak Terlantar 3. Program Pemberdayaan Fakir Miskin 4. Program Pembinaan Eks-Penyandang Penyakit Sosial (Eks-Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya) 5. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks-Trauma 6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

1. Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 3. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak

Terkendalinya jumlah penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan

1. Program Keluarga Berencana 2. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Pelayanan KB/KR mandiri 3. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Mendorong upaya peningkatan daya beli masyarakat

1. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UKM 2. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif

Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi

1. Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi 2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 3. Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu

Terjaganya ketersediaan pangan dan stabilitas harga

1. Program Ketahanan Pangan 2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 3. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 4. Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan 5. Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi


No

10



Sasaran (RPJMD)



1. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial 2. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 3. Program Koordinasi, Perumusan Dan Implementasi Kebijakan Ekonomi 4. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 5. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM 6. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM 7. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 8. Program Pendidikan Menengah 9. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 10. Program Peningkatan Penempatan Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja


Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor

Meningkatkan kesempatan kerja

1. Peningkatan Kualitas Dan Produktifitas Tenaga Kerja 2. Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 3. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 5. Program Pengembangan Industri Kecil Menengah

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik dan perilaku demokratis


Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Program Perencanaan Pembangunan

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu

Program Pendidikan Politik Masyarakat


1. Program Pembangunan Produk Hukum Daerah 2. Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota


4 - 29

No



Sasaran (RPJMD) Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama

1. Program Sosial Keagamaan 2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 3. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 4. Program Pendidikan Anak Usia Dini 5. Program Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun 6. Program Pendidikan Menengah

Sumber: RPJMD Kota Bandung 2013-2018 (diolah)

Secara lebih lengkap prioritas, sasaran dan program prioritas beserta SKPD yang Penanggungjawabnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

4 - 30


Tabel 4.7 Target Kinerja Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2017 No 1

4 - 31

Prioritas Pembangunan 2017 Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan

Sasaran Terwujudnya infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata

Indiktor Kinerja Sasaran

Target Kinerja Sasaran Tahun 2017


Indikator Kinerja Program (Outcome)

Target Kinerja Program 2017

Urusan

SKPD

Rasio Luas Jalan dalam Kondisi Baik

100%

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Jalan dan Jembatan fungsional – (panjang)

100%

Pekerjaan Umum

DBMP

Indeks Aksesibilitas Jalan

7,48

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Rasio panjang jalan dalam kondisi baik

100%

Pekerjaan Umum

DBMP

Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong

Panjang saluran drainase dan trotoar yg dibangun skala kota

100%

Pekerjaan Umum

DBMP

Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan

Jumlah prasarana dan fasilitas terminal yang dibangun

2 unit

Perhubungan

Dishub

Program Peningkatan Kualitas dan Penertiban Bangunan serta Pembangunan Bangunan

Terwujudnya kualitas tata bangunan dan keandalan bangunan

--

Pekerjaan Umum

Distarcip


Persentase Wilayah Kota Bandung terang pada malam hari

100%


Persentase Wilayah Kota Bandung terang pada malam hari

100%

Pekerjaan Umum

DBMP

Terwujudnya sistem transportasi publik yang nyaman serta mengendalikan kemacetan

Persentase tersedianya fasilitas sarana dan prasarana SAUM sesuai dengan Rencana Induk Transportasi Kota

42%

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Persentase halte yang terbangun di jalur yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek

75%

Perhubungan

Dishub

Persentase aspek penyebab kemacetan yang terkendali

100%

Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

Jumlah fasilitas yg berfungsi dan kondisi baik

3

Perhubungan

Dishub


4 - 32

No


Prioritas Pembangunan 2017

Sasaran


Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan






Urusan

SKPD

Program Peningkatan Kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

97%

Perhubungan

Dishub

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Persentase tersedianya fasilitas sarana dan prasarana SAUM sesuai dengan Rencana Induk Transportasi Kota

42%

Perhubungan

Dishub

Program Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas

Kecepatan rata-rata tempuh kendaraan

24,5 km/jam

Perhubungan

Dishub

Panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik

100%

Program Pembangunan Saluran/ Drainase dan Gorong-gorong

Panjang saluran drainase dan trotoar yg dibangun skala kota

100%

Pekerjaan Umum

DBMP

Titik banjir terselesaikan

68 lokasi

Program Pengendalian Banjir

Berkurangnya titik banjir di Kota Bandung

68 lokasi

Pekerjaan Umum

DBMP

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya

Panjang jaringan pengairan dalam kondisi baik

100%

Pekerjaan Umum

DBMP

Luas kawasan permukiman kumuh

10,03%

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Berkurangnya luas kawasan pemukiman kumuh

--

Pekerjaan Umum

Distarcip


19 unit

Program Pengembangan Perumahan


--

Perumahan

Distarcip

Perbaikan rumah tidak layak huni

2.480 unit

Program Pengembangan Perumahan

Perbaikan rumah tidak layak huni

--

Perumahan

Distarcip

No


Sasaran Terwujudnya infrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitas dan merata

4 - 33






Urusan

SKPD


90%

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan


6 kec

Lingkungan Hidup

BPLH

1.persentase pemrosesan sampah di Landfill (tingkat pengangkutan ke TPA)

35%


Persentase pemrosesan sampah di Landfill (tingkat pengangkutan ke TPA)

--

Lingkungan Hidup

BPLH

2.Persentase Pengolahan dan Pengurangan Sampah di Sumber

55%


Persentase Pengolahan dan Pengurangan Sampah di Sumber

--

Lingkungan Hidup

BPLH

2.a. Persentase sampah yang dikelola dengan sistem 3R

25%

Persentase sampah yang dikelola dengan sistem 3R

--

Lingkungan Hidup

BPLH

2.b. Persentase sampah yang dikelola dengan mengkonversi menjadi WTE

30%

Persentase sampah yang dikelola dengan mengkonversi menjadi WTE

--

Lingkungan Hidup

BPLH

Tingkat pelayanan air limbah dengan sistem terpusat

72%

--

--

Lingkungan Hidup

BPLH

Tingkat cakupan pelayanan air minum

84%

--

--

Lingkungan Hidup

BPLH

Kapasitas Produksi air baku

5000 liter/detik

--

--

Lingkungan Hidup

BPLH


4 - 34


No


Sasaran Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten

2


Mewujudkan sistem pendidikan nasional di Kota Bandung yang merata, berkeadilan danberdaya saing secara global






Urusan

SKPD

Persentase penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang

71%

Program Perencanaan Tata Ruang

Dokumen Perencanaan Tata Ruang

--

Penataan Ruang

Distarcip

Tingkat Keterbangunan Infrastruktur PPK Gedebage

50%

Program Pengendalian & Pemanfaatan Ruang

Persentase Penertiban Pelaanggaran pemanfaatan Ruang

--

Penataan Ruang

Distarcip

Program Peningkatan Kualitas dan Penertiban Bangunan serta Pembangunan Bangunan

Terwujudnya kualitas tata bangunan dan keandalan bangunan

--

Penataan Ruang

Distarcip

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas

Kecepatan Rata-rata tempuh kendaraan

24,5 km/jam

Perhubungan

Dishub

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Rasio panjang jalan dalam kondisi baik

100%

Pekerjaan Umum

DBMP

Indeks Pendidikan

92,71

Program PengembanganSekolah Gratis

Persentase angka putus sekolah SD/MI

0,01%

Pendidikan

Disdik

Angka Rata-rata Lama Sekolah

12 Tahun

Program Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun

Persentase angka putus sekolah SMP/MTs

0,01%

Pendidikan

Disdik

Penduduk diatas usia 15 tahun melek huruf

99,93%

Persentsase angka putus sekolah SMA/SMK/MA

0,02%

Pendidikan

Disdik

No

4 - 35


Sasaran







Urusan

SKPD

Persentase siswa yg menyelesaikan wajar Dikmen 12 Tahun

100%

Pendidikan

Disdik

APK SD/MI/Paket A (Termasuk siswa dari luar kota )

131,05%

Pendidikan

Disdik

APK SD/MI/Paket A (Khusus siswa dari kota Bandung)

100%

Pendidikan

Disdik

APM SD/MI/Paket A (Termasuk siswa dari luar kota Bandung )

123,13%

Pendidikan

Disdik

APM SD/MI/Paket A (khusus siswa dari kota bandung)

100%

Pendidikan

Disdik

APK SMP/MTs/Paket B (Termasuk siswa dari Luar Kota Bandung)

116,16%

Pendidikan

Disdik

APK SMP/MTs/Paket B (Termasuk siswa dari Luar Kota Bandung)

100%

Pendidikan

Disdik

APM/SMP/MTs/Paket B (Termasuk siswa dari Luar Kota Bandung)

100%

Pendidikan

Disdik

APM/SMP/MTs/Paket B (Termasuk siswa dari Luar Kota Bandung)

100%

Pendidikan

Disdik

Kegiatan Keagamaan di Pendidikan Dasar 9 Tahun

80%

Pendidikan

Disdik

Rehabilitas Berat SD/SMP

105/8

Pendidikan

Disdik

Rehabilitas sedang SD/SMP

58/31

Pendidikan

Disdik

Pembangunan unit sekolah baru SMP Negeri

1 unit

Pendidikan

Disdik

4 - 36

No



Sasaran






Urusan

SKPD

Pembangunan unit sekolah baru SMP Negeri (kegiatan lanjutan )

2 unit

Pendidikan

Disdik

Cakupan peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan SD/MI

88%

Pendidikan

Disdik

Cakupan Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan SMP/MTs

98%

Pendidikan

Disdik

Implementasi kurikulum,materi dan metoda pembelajaran yg berwawasan lingkungan dan warisan budaya daerah sebagai perekat budaya Nasional

100%

Pendidikan

Disdik

Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD /MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil

100%

Pendidikan

Disdik

Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD /MI tidak melebihi 32 orang dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 oranguntuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis

SD : 90% SMP : 98%

Pendidikan

Disdik

No

4 - 37


Sasaran







Urusan

SKPD

Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperiman peserta didik

70%

Pendidikan

Disdik

Di setiap SD/MI dan SMP /MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya ; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru

SD : 99,50% SMP : 98%

Pendidikan

Disdik

Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan

99%

Pendidikan

Disdik

Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran

99%

Pendidikan

Disdik

Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S I atau DIV dan 2 (dua) orang guru telah memiliki sertifikat pendidik

99,80%

Pendidikan

Disdik

4 - 38

No



Sasaran






Urusan

SKPD

Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S I atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35%) dari keseluruhan guru telah memiliki sertifikasi pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%

90,60%

Pendidikan

Disdik

Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S I atau D-IV dan telah memiliki sertifikasi pendidik masing-masing satu orang mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris

98,40%

Pendidikan

Disdik

Di setiap Kab/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S I atau D-IV dan telah

99,75%

Pendidikan

Disdik

Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-I atau D-IV dan telah memiliki sertifikasi pendidik

100%

Pendidikan

Disdik

Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif

100%

Pendidikan

Disdik

memiliki sertifikasi pendidik

No

4 - 39


Sasaran







Urusan

SKPD

Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervise dan pembinaan

SD : 99,95% SMP : 98,90%

Pendidikan

Disdik

Setiap SD/MI menyediakan teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika,IPA dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik

95%

Pendidikan

Disdik

Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik

97%

Pendidikan

Disdik

Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri model kerangka manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar dan poster/carta IPA

99,80%

Pendidikan

Disdik

Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP /MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi

SD : 100% SMP : 100%

Pendidikan

Disdik

4 - 40

No



Sasaran






Urusan

SKPD

Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan,termasuk merencanakan pembelajaran,menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan

SD : 99,40% SMP : 95,45%

Pendidikan

Disdik

Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut: a). Kelas I-II : 18 jam per minggu;

100%

Pendidikan

Disdik

Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku

100%

Pendidikan

Disdik

Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya

100%

Pendidikan

Disdik

Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik

SD : 98,98% SMP : 95,00%

Pendidikan

Disdik

b). Kelas III: 24 jam per minggu; c). Kelas IV-V : 27 jam per minggu; d). Kelas VII-IX : 27 jam per minggu;

No


Sasaran






Urusan

SKPD

Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester

SD : 99,90% SMP : 99,45%

Pendidikan

Disdik

Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik

100%

Pendidikan

Disdik

Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

100%

Pendidikan

Disdik

atau Kantor Kementrian Agama di kab./kota setiap akhir semester

Program Pendidikan Menengah

4 - 41


Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)

SD : 99% SMP : 99%

APK SMA/MA/SMK/Paket C (Khusus Kota Bandung)

97,62%

Pendidikan

Disdik

APM SMA/MA/SMK/Paket C (Khusus Kota Bandung)

97,62%

Pendidikan

Disdik

Jumlah rintisan sekolah inklusif SMA

4 sekolah

Pendidikan

Disdik

4 - 42

No



Sasaran




Program Pendidikan Non formal



Urusan

SKPD

Rehabilitasi berat SMA/SMK

5

Pendidikan

Disdik

Rehabilitasi sedang SMA/SMK

9

Pendidikan

Disdik

Ruang kelas baru SMA/SMK

28

Pendidikan

Disdik

Jumlah SMK yang bekerjasama dgn dunia industry & dunia usaha

100%

Pendidikan

Disdik

Peningkatan pendidikan kewiraswastaan yang berbasis industri kreatif

95%

Pendidikan

Disdik

Kegiatan keagamaan di pendidikan menengah

80%

Pendidikan

Disdik

Cakupan peningkatan kualitas sarana & prasarana penunjang pendidikan SMA/MA/SMK

100%

Pendidikan

Disdik

Implementasi kurikulum, materi, dan metoda pembelajaran yang berwawasana lingkungan dan warisan budaya daerah sebagai perekat budaya nasional

SMA : 143 sekolah SMK : 138 sekolah

Pendidikan

Disdik

APK pendidikan non formal

100%

Pendidikan

Disdik

APM pendidikan non formal

72%

Pendidikan

Disdik

Sertifikasi pendidikan non formal & formal

30 lembaga

Pendidikan

Disdik

Peningkatan aksebilitas pendidikan non formal

90%

Pendidikan

Disdik

Cakupan peningkatam kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan nonformal

80%

Pendidikan

Disdik

No


Sasaran






Urusan

SKPD

Implemantasi kurikulum, materi dan metoda pembelajaran yang berwawasan lingkungan dan warisan budaya daerah sebagai perekat budaya nasional

300 lembaga

Pendidikan

Disdik

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Tersedianya sistem informasi berbasis ICT di Dikdas

205 sekolah

Pendidikan

Disdik

Program Pendidikan Anak Usia Dini

APK PAUD

97%

Pendidikan

Disdik

APM PAUD

72%

Pendidikan

Disdik

Kegiatan Keagamaan di PAUD

80%

Pendidikan

Disdik

Cakupan peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang PAUD

76%

Pendidikan

Disdik

Implementasi Kurikulum, Materi

40%

Pendidikan

Disdik

dan Metode Pembelajaran yang Berwawasan Lingkungan dan Warisan budaya Daerah sebagai Perekat budaya nasional

4 - 43


Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Tingkat kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan

100%

Pendidikan

Disdik

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca

Jumlah Pemustaka (orang)

5.472 pemustaka

Pendidikan

Disdik

Program Peningkatan Administrasi Perpustakaan

Cakupan sistem Perpustakaan TI

1 database

Pendidikan

Disdik

4 - 44

No



Sasaran Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau



Persentase pelayanan kesehatan dasar pada bayi, balita,anak,remaja dan ibu

90%

Persentase penyakit menular yang ditangani

Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) Program Pelayanan Kesehatan Dasar



Urusan

SKPD

Cakupan ibu Hamil K4

95%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

100%

Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani

80%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Persentase pasien miskin yang dirujuk dan dilayani oleh PPK II

100%

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

90%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Persentase RS memenuhi Standar Pelayana

75%

Cakupan pelayanan nifas

90%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

100%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Puskesmas rawat inap yang mampu melaksanakan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED)

8 UPT

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Cakupan kunjungan bayi

90%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Cakupan pelayanan anak balita

95%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

100%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

No

4 - 45


Sasaran







Urusan

SKPD

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

100%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Persentase balita ditimbang berat badannya D/S

90%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

100%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Cakupan pnjaringan kesehatan siswa kelas 1 SD & sederajat

100%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Cakupan Desa/Kelurahan UCI

100%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Cakupan peserta KB aktif

69,80%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai standar

100%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Cakupan Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100,000 penduduk < 15 th

100%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita

100%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Cakupan Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif

100%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Jumlah Puskesmas

82

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Program Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB

Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yg dilakukan penyelidikan <24 jam

100%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

4 - 46

No



Sasaran



Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) Program Pelayanan Kesehatan Rujukan



Urusan

SKPD

Cakupan Penderita DBD yang ditangani

100%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Cakupan Penemuan Penderita Diare

100%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin

100%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

100%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Cakupan Kesehatan ibu dan anak

100%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit/ RSJ/ Rumah Sakit Paru/ Rumah Sakit Mata

Cakupan layanan pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit

100%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Cakupan Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit

100%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Tenaga Kesehatan yang memiliki sertifikat ijin

100%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang memiliki sertifikat ijin

100%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Puskesmas terakditasi

56

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Terpenuhinya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan

100%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

No

3

4 - 47



Sasaran






Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit/RSJ/ Rumah Sakit Paru/ Rumah Sakit Mata

Cakupan layanan pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit

100%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit

100%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Urusan

SKPD

Terkendalinya kasus penyakit zoonosa

Kasus penyakit zoonosa

8 kasus

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Kasus penyakit zoonosa

8 kasus

kesehatan


Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah

WTP


Opini audit BPK terhadap laporan keuangan daerah

WTP

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum

Seluruh SKPD

SKPD yang mendapat temuan berindikasi penyimpangan materia/administrasi

16%

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Persentase SKPD yang mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material

16%


Inspektorat

SKPD yang telah menerapkan SPIP level berkembang

100%

Program Penataan danPenyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP level berkembang

80%


Inspektorat

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Tingkat tercapainya penyelenggaraan kegiatan pengawasan

100%


Inspektorat


4 - 48

No



Sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi


Indiktor Kinerja Sasaran Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Persentase jabatan yang disi sesuai dengan kompetensi

A

82%




Urusan

SKPD

Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan


A


Kecamatan

Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu

Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM)

3,3 (sangat baik)


Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Jumlah SKPD yang tefasilitasi Surveilance SMM ISO 9001:20018

68 SKPD


Bagian Orpad

Jumlah SKPD yang dilakukan Pengukuran IKM

15 SKPD


Bagian Orpad

Jumlah Dokumen Reviu Roadmap Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

2 dokumen


Bagian Orpad

Persentase PNS yang telah memenuhi target SKP

85%


Terpenuhinya kompetensi SDM Aparatur Sipil Negara sesuai standar

80%


BKD

Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin PNS

100%


BKD

Pelayanan Administrasi Kepegawaian tepat waktu

100%


BKD

Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

BKD

No


Sasaran

Tingkat ketepatan struktur dan ukuran organisasi

Berkembangnya tata kelola pemerintahan berbasis egovernment

4 - 49



Baik




Urusan

SKPD

Persentase SKPD yang sudah online data kepegawaian

100%


BKD

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terpenuhinya standar diklat SDM Aparatur Sipil Negara

16%


BKD


Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

90%


BKD

Program Pembangunan dan Pengembangan Assesment Center

Penempatan SDM Aparatur Sipil Negara Sesuai formasi dan kompetensi

86%


BKD

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah SKPD yang dievaluasi SOTK- nya (non Akumulasi)

33 SKPD


Bag Orpad

Jumlah SKPD yang menerapkan Standar Prosedur dan Pelayanan

14 SKPD


Bag Orpad

Nilai evaluasi AKIP Kota

A


Persentase SKPD memiliki nilai Evaluasi AKIP Minimal B

91,80%


Bag Orpad

Nilai LPPD

Sangat baik= 3,1876

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Nilai dan Pemeringkatan LPPD

1


Bagian Pemum

Cakupan wilayah untuk Pelayananan informasi pembangunan

100%

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Cakupan wilayah untuk Pelayanan informasi pembangunan

100%


Dinas Kominfo

Tingkat layanan interaksi pengaduan secara on-line

100%

Program Perencanaan Kerjasama Daerah

Tingkat Ketersediaan Data Profil RW

100%


Bappeda


4 - 50


No

4



Sasaran

Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan






Urusan

SKPD

Program Pengembangan Data/Informasi

Tingkat Integrasi Data SKPD dalam Bandung Satu Data

5 SKPD


Bappeda

Tingkat kualitas udara perkotaan memenuhi baku mutu udara ambien

45%

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Tingkat kualitas udara perkotaan memenuhi baku mutu udara ambien

65%

Lingkungan Hidup

BPLH

Persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca

2%

-

Persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca

95%

Lingkungan Hidup

BPLH

Sungai yang memenuhi baku mutu kelas IV gol B.(dari tercemar berat mjd tercemar ringan)

17%

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam

Sungai yang memenuhi baku mutu kelas IV gol B.(dari tercemar berat mjd tercemar ringan)

17%

Lingkungan Hidup

BPLH

Jumlah mata air yang dipulihkan akibat pencemaran air

5 titik

Lingkungan Hidup

BPLH

Penanganan pengaduan kasus lingkungan

1 dokumen laporan

Lingkungan Hidup

BPLH

Kegiatan & atau usaha memenuhi tertib administrasi & teknis pengelolaan lingkungan

-

Lingkungan Hidup

BPLH

Jumlah mata air yang terlindungi

5 titik

Lingkungan Hidup

BPLH

tertanggulanginya bencana secara dini komprehensif

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam

No


Sasaran


Ruang terbuka hijau (RTH) kota yang efektif menunjang fungsi hidroorologi


4 - 51


20%

Tingkat waktu tanggap (response time rate)

< 15 menit

Cakupan pelayanan bencana kebakaran

91,96%

Jumlah RW siaga aktif

1321 RW





Urusan

SKPD

Jumlah sungai dan anak sungai yang terlindungi

1 sungai

Lingkungan Hidup

BPLH

Jumlah sumur resapan dangkal

45 unit

Lingkungan Hidup

BPLH

Jumah lubang biopori

200.000 unit

Lingkungan Hidup

BPLH

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Lingkungan sungai yang tertata

2 lokasi, 68 lokasi

Lingkungan Hidup

BPLH

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Tertata dan Terpeliharanya Taman dan RTH di Kota Bandung

Penataan 25 taman, Pemeliharaan 130 taman, 20 Lokasi penataan RTH, 388 taman RW, 4 taman tematik pemeliharaan 15

Lingkungan Hidup

Diskamtam

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Cakupan pengelolaan areal pemakaman

15%

Lingkungan Hidup

Diskamtam

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Response Time Rite

< 15 menit

DPPK

Cakupan pelayanan bencana kebakaran

91,96%

DPPK

Jumlah RW Siaga Aktif

1321 RW

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kesehatan

Dinkes

4 - 52


No

5



Sasaran







Urusan

SKPD

Persentase kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat

27%


Jumlah kelurahan yang melaksankan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

75 kel

Kesehatan

Dinkes

Persentase sarana air minum yang memenuhi syarat

77,3%


Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas

80%

Kesehatan

Dinkes

Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat

70%

Kesehatan

Dinkes

Persentase penduduk yang menggunakan Jamban sehat

75%

Kesehatan

Dinkes

Peran Serta Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat

Rp. 199.650.000.000

Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah Swadaya Masyarakat dalam bentuk partisipasi keungan

199.650.000.000

Pemberdayaan Masyarakat

BKBPM

Angka kemiskinan

292.923 jiwa

Program Penanggulangan Kemiskinan

Jumlah penduduk Miskin

Penurunan Masy. Miskin 678.526


BKBPM

Tingkat Inovasi Pemberdayaan dan Pembangunan Kewilayahan

Tinggi

Program Perencanaan Pemerintahan


Tinggi


Bappeda

Program Inovasi Pembangunan dan pemberdayaan Kewilayahan


Tinggi


Kecamatan

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Persentase komoditas peredaran barang yang diawasi

18,9%

UKM

Dinas Koperasi UKM dan Indag

Fasilitas penyaluran subsidi gas 3 kg

62.255 KK (RTM)

UKM

Dinas Koperasi UKM dan Indag

Bidang

No


6

Peningkatan PAD

7

4 - 53


Sasaran

Meningkatnya pendapatan asli daerah






Urusan


Rp. 2.118.181 Milyar


Penerimaan Pajak

Rp. 2.118.181 Milyar

Penerimaan Retribusi Daerah

Rp. 144.000 Juta

Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi

Jumlah Perusahaan yang berkontribusi terhadap pembangunan kota setiap tahun

Rp. 144.000 Juta


Insentif pajak daerah

1 kelompok sasaran

Program Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah

Jumlah kelompok sasaran/ jenis yang mendapatkan insentif pajak

1 kelompok sasaran


Disyanjak

Meningkatnya kontribusi perusahaan patungan untuk layanan jasa dan penyediaan barang publik terhadap PAD

Terbentuknya perusahaan patungan untuk beberapa layanan jasa umum dan barang publik

Terbentuknya Perusahaan Patungan

Program Penelitian dan Pengembangan

-

Pembentukan Perusda Holding

Perencanaan Pembangunan

Bappeda

Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif

Tercapainya parameter kota kreatif yang meliputi kebijakan; infrastruktur;aspek hokum;HKI dan etika kreatif; system pendukung kapasitas dan kontribusi ekonomi kreatif

Baik

Program Pengembangan Infrastruktur Kota Kreatif

-

-

-

-



SKPD

Disyanjak

Bagian Perekonomian

4 - 54

No



Sasaran


Meningkatnya pelestarian seni budaya serta prestasi kepemudaan dan olahraga





Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Dan Teknopolis

Jumlah Aktivitasi Pengembangan Sub Sektor Ekonomi Kreatif


Urusan

SKPD Bag Perekonomian

Pelaku usaha bernilai tambah dalam aspek HKI,paten,omzet,aks es modal sertifikasi halal, kuantitas, dan kualitas produksi

475 unit

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Dan Teknopolis

Jumlah unit usaha industri kreatif yang dibina (pelaku industri kreatif)


Koperasi aktif

86,24%

Program Peningkatan kualitas Kelembagaan Koperasi

Persentase Koperasi Aktif

86,24%

Koperasi

Dinas KUKM Perindag

Program pengembangan Industri Kecil Menengah

Jumlah unit usaha dan sentra yang dibina


KUKM

Dinas KUKM Perindag

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UKM

Jumlah UMKM binaan

275 UMKM

KUKM

Dinas KUKM Perindag

Program Pengembangan Nilai Budaya

Apresiasi pemerintah terhadap seniman dan budayawan

10 orang

Pariwisata

Disbudpar

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Perlidungan bangunan cagar budaya

100

Pariwisata

Disbudpar

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Jumlah Pagelaran dan festival seni budaya

60

Pariwisata

Disbudpar

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Jumlah kejuaraan atau perlombaan yang diikuti (olahraga prestasi, olahraga pendidikan, olahraga rekreasi/ masyarakat)

8 kejuaraan/perlombaan

Kepemudaan

Dispora

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah Raga

Jumlah sarana olahraga yang terbangun

14 SOR/GOR

Kepemudaan

Dispora

Jumlah Seni Budaya Tradisi yang dilestarikan

Prestasi Olah raga di tingkat Prov dan Nasional

3 unit

Juara 1 POR Pemda

KUKM

Dinas KUKM Perindag

No


Sasaran


8

4 - 55

Penanggulangan PMKS, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Pengendalian penduduk

Meningkatnya penanggulangan PMKS


Jumlah kunjungan wisatawan

Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terlayani


5.843.652 orang

26%





Urusan

SKPD

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Jumlah Gelanggang Pemuda dan Sarana Pendukung

3 gelanggang

Kepemudaan

Dispora

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Jumlah kunjungan wisatawan : Wisnus & Wisman

5.843.652

Pariwisata

Disbudpar

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata

5 ODTW

Pariwisata

Disbudpar

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

Jumlah Penghuni Panti yang ditangani

3554 orang

Sosial

Dinsos

Program Pembinaan Anak Terlantar

Persentase penanganan anak terlantar dan anak jalanan

4,77%

Sosial

Dinsos

Program Pembinaan EksPenyandang Penyakit Sosial (Eks-Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)

Persentase penanganan Gelandangan, Pengemis, WTS dan Korban Penyalahgunaan NAPZA

15,88%

Sosial

Dinsos

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan EksTrauma

Persentase penanganan penyandang cacat

11,42%

Sosial

Dinsos

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yg ikut serta dalam penanganan masalah sosial

1.392 PSKS

Sosial

Dinsos

4 - 56

No



Sasaran Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara






Urusan

SKPD

Indeks pembangunan gender (IPG)

65,55

Program Keserasian Kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

Indeks pembangunan gender (IPG)

65,6

Pemberdayaan Perempuan

BPPKB

Indeks pemberdayaan Gender (Gender Empo-werment Measurement )

70,2

Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)

65,6


BPPKB

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Cakupan perempuan dan anak koraban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu

100%


BPPKB

Cakupan ketersediaan petugas di unit pelayanan terpadu yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjti pengaduan/laporan masyarakat

100%


BPPKB

Cakupan perencanaan SKPD responsive gender dalam upaya pemberdayaan perempuan melalui dukungan ARG

100%


BPPKB

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak

Persentase Kelurahan Ramah Anak

60%


BPPKB

Program Perencanaan Bidang Sosial Budaya

Cakupan Kota Layak Anak

--


Bappeda

Kota Layak Anak

60%

No


Sasaran Terkendalinya jumlah penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan





Urusan

SKPD

Jumlah penduduk maksimal kota Bandung

2.585.150 jiwa

Program Keluarga Berencana

Tingkat penurunan TFR

1,96%


BPPKB

Angka fertilitas

1,96

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Pelayanan KB/KR mandiri

Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif (CU/PUS)

69,80%


BPPKB

Cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun

4,00%


BPPKB

Cakupan institusi masyarakat dalam KB/KR yang mandiri

KB: 83% KR:100%


BPPKB

Rasio petugas lapangan KB/Penyuluh KB per kelurahan

1:2


BPPKB

Persentase tenaga pendamping kelompok bina keluarga yang mampu menggerakan partisipasi masyarakat

55%


BPPKB

Persentase keluarga pra sejahtera dibandingkan jumlah total keluarga

34,51%


BPPKB

Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber KB

80%


BPPKB

Cakupan pasangan usia subur anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber KB

77%


BPPKB

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

4 - 57



4 - 58


No 9

Prioritas Pembangunan 2017 Peningkatan kesempatan kerja dan Daya beli masyarakat

Sasaran Mendorong upaya peningkatan daya beli masyarakat

Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi

Terjaganya ketersediaan pangan dan stabilitas harga






Urusan

SKPD

Indeks daya beli

67,56

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UKM

Jumlah UMKM binaan

275 UMKM

KUKM

Dinas KUKM Perindag

PDRB/Kapita

Rp. 21.598.737


Dokumen Kebijakan Ekonomi Makro

1 dokumen

KUKM

Bagian Perekonomian

Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Rp. 4,523 Triliun

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif

Jumlah UKM yang berdaya saing

5.246

KUKM

Dinas KUKM Perindag

Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi


4,523 Triliun

Bappeda

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi


4,523 Triliun

Bappeda

Program Ketahanan Pangan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dalam %

Penguatan cadangan pangan ekuivalen beras

60 ton


Tingkat Inflasi Umum

< 10


Pertanian

Distan KP

Penguatan cadangan pangan ekuivalen beras

91,00%

Pertanian

Distan KP

Produktivitas tanaman padi

69,05 kw/ha

Pertanian

Distan KP

Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha Olahan hasil pertanian

250

Pertanian

Distan KP

Menurunnya komoditas produk pertanian yang tercemar

40 kasus

Pertanian

Distan KP

Dokumen Kebijakan Ekonmi Makro

1 dokumen

KUKM

Bagian Perekonomian

No


Sasaran



Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan


4 - 59

Laju Pertumbuhan Ekonomi

10,06%




Urusan

SKPD

Persentase komoditas peredaran barang yang diawasi

18,9%

KUKM

Dinas KUKM Perindag

Fasilitas penyaluran subsidi gas 3 kg

62.255 KK (RTM)

KUKM

Dinas KUKM Perindag

Program Pengembangan Sentrasentra Industri Potensial

Jumlah sosialisasi Bandung Kota Kreatif

3 kali

KUKM

Dinas KUKM Perindag

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Jumlah UKM yang berdaya saing

5.246

KUKM

Dinas KUKM Perindag

Program Koordinasi, Perumusan Dan Implementasi Kebijakan Ekonomi

Terakomodirnya kebijakan ekonomi makro (LPE, tingkat inflasi umum, indeks daya beli, PDRB/Kapita)

1 dokumen

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Jumlah pelaku usaha formal yang mendapatkan ijin usaha

1.769 unit usaha

Perdagangan

Dinas KUKM Perindag

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

Jumlah SDM Koperasi dan UKM yang dilatih serta tersedianya sarana pemasaran produk KUKM

760

UKM

Dinas KUKM Perindag

Wirausaha baru

4.783

UKM

Dinas KUKM Perindag


Peningkatan jumlah pelaku usaha olahan hasil pertanian

250

Pertanian

Distan KP

Program Peningkatan Penempatan Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja

Jumlah pencari kerja yang ditempatkan

2.743

Ketenagakerjaan

Disnaker

Bagian Perekonomian

4 - 60

No



Sasaran





Urusan

SKPD


Nilai Ekspor Kota Bandung

$ 612 Juta

Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor

Nilai Ekspor Kota Bandung

$ 612 Juta

Perdagangan

Dinas KUKM Perindag

Meningkatkan kesempatan kerja

Tingkat pengangguran terbuka

10,17%

Program Peningkatan Kualitas Dan Produktifitas Tenaga Kerja

Jumlah orang yang dilatih mandiri

1,68

Ketenagakerjaan

Disnaker

Lapangan pekerjaan baru

60.000

Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Jumlah fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial

58 kasus

Ketenagakerjaan

Disnaker

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Jumlah pencari kerja yang ditempatkan

2.743

Ketenagakerjaan

Disnaker

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

Wirausaha baru

4.783

KUKM

Dinas KUKM Perindag

Program Pengembangan Industri Kecil Menengah

Jumlah unit usaha dan sentra yang dibina


KUKM

Dinas KUKM Perindag

Wirausaha baru

10



25.000 orang

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik dan perilaku demokratis

Indeks demokrasi

-


Tingkat pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, ideology negara, toleransi antar umat beragama dan antar etnis di Kota Bandung

baik

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Persentase usulan masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan

≥ 30


Tingkat Akomodasi Hasil Musrenbang

≥ 30

BKBPM


Bappeda

No


Sasaran Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu


Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama

Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum

Cakupan penegakan Perda

Terwujudnya pemahaman dan pengalaman agama sesuai dengan agama dan keyakinan masingmasing

Terwujudnya toleransi dan kerukunan umat beragama

4 - 61


Indiktor Kinerja Sasaran -

85%

B

B


Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) Program Pendidikan Politik Masyarakat



Urusan

SKPD

Tingkat partisipasi politik masyarakat Kota Bandung

-


BKBPM

Indeks demokrasi

-


BKBPM

Program Pembangunan Produk Hukum Daerah

Tersusunnya rancangan produk hukum

80%

Otonomi

Bagian Hukum

Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota

Cakupan Penegakan Perda

85%

Ketentraman/ ketertiban

Satpol PP

Program Sosial Keagamaan

Terwujudnya toleransi dan kerukunan umat beragama

B

Bagian Kesra

Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing

B

Bagian Kesra

Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan di Kota Bandung

100%

Bagian Kesra

Tingkat pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, ideology negara, toleransi antar umat beragama dan antar etnis di Kota Bandung

Baik


Pemberdayaan Mayarakat

BKBPM

4 - 62

No



Sasaran





Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Tingkat pemahaman rasa persatuan & kesatuan bangsa dan 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara terciptanya suasana kondusivitas, rasa aman di masyarakat

Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun

Target Kinerja Program 2017 85%

Urusan

SKPD

Pemberdayaan Mayarakat

BKBPM

APK PAUD

Pendidikan

DIsdik

APK SD/MI/Paket A (Termasuk siswa dari luar kota )

Pendidikan

Disdik

Selain berpedoman pada pencapaian target kinerja pada Tahun ke 4 RPJMD Kota Bandung, penetapan prioritas pembangunan juga dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan pada level yang lebih tinggi yaitu RKP Tahun 2017 serta RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2017. Matriks Keterkaitan perencanaan pembangunan nasional, regional Jawa Barat dengan RKPD Kota Bandung terlihat pada Tabel di bawah ini: Keterkaitan Tema RKP 2017, Tema RKPD Provinsi Jawa Barat 2017, dengan Tema RKPD Kota Bandung 2017 TEMA RKP 2017

TEMA RKPD KOTA BANDUNG 2017

TEMA RKPD PROVINSI JAWA BARAT 2017

Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan antarwilayah

Peningkatan Kualitas Sosial Ekonomi Kota Bandung yang Cerdas dan Berdaya Saing melalui Penguatan Infrastruktur, Daya Beli dan Pemberdayaan Kewilayahan Tahun 2017

Memantapkan Pembangunan Menuju Kemandirian Masyarakat Jawa Barat

Sementara untuk melihat keterkaitan prioritas pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan Kota Bandung, dapat dilihat dalam tabel 4.8 di bawah ini: Tabel 4.8 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Kota Bandung Tahun 2017 RKP TAHUN 2017 Prioritas Pembangunan Nasional

RKPD KOTA BANDUNG TAHUN 2017

Arah Kebijakan

Prioritas Pembangunan Kota Bandung

Arah Kebijakan

Dimensi Pembangunan Manusia Revolusi Mental

Reformasi Birokrasi pemerintahan

Peningkatan pelayanan publik dan pengembangan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi komunikasi dan informasi

1. Meningkatkan standar kualitas pelayanan SKPD 2. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan SKPD ke Kecamatan/Kelurahan disertai dengan pendistribusian P3D


4 - 63

RKP TAHUN 2017 Prioritas Pembangunan Nasional

Pembangunan Kesehatan

Arah Kebijakan

RKPD KOTA BANDUNG TAHUN 2017 Prioritas Pembangunan Kota Bandung

Penegakan Hukum dan kelembagaan Politik


1. Menyediakan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan 2. Penegakan perda

Memperkuat upaya promotif dan preventif dengan gerakan masyarakat hidup sehat

Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan

1. Meningkatkan RW siaga aktif 2. Meningkatkan promosi kesehatan rumah sakit 3. Meningkatkan sanitasi total berbasis masyarakat 1. Meningkatkan pelayanan puskesmas dengan fasilitas ambulance 24 jam 2. Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular 3. Meningkatkan penataan sistem rujukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin 4. Meningkatkan sarana dan prasarana serta manajemen rumah sakit 5. Pembangunan rumah sakit standar internasional

Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan

Pembangunan Pendidikan

4 - 64

Arah Kebijakan

Meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi

Penanggulangan PMKS, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta pengendalian penduduk

1. Meningkatkan kelestarian dan kemandirian peserta KB 2. Pembentukan, pembinaan dan pengembangan pusat informasi konselingkesehatan reproduksi remaja (PIK-KRR)

Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar, serta memperluas dan meningkatkan pemerataan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah

Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan

1. Peningkatan Sarana dan prasarana pendidikan 2. Pengembangan Sekolah Gratis Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/ SMK dan MA dalam rangka Penguatan Wajar Dikdas sembilan Tahun dan rintisan wajar Dikmen 12 Tahun pada tahun 2018




Arah Kebijakan


Arah Kebijakan 3. pendidikan terjangkau bagi anak-anak dari golongan tidak mampu serta Bantuan Siswa Miskin (Siswa Miskin untuk SMA/SMK/MA dan Warga Belajar 4. Perluasan sekolah inklusif 5. Penuntasan buta aksara 6. Pengembangan standar pelayanan pendidikan mengacu pada standar pendidikan nasional

Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui perkuatan penjaminan mutu pendidikan, pengembangan kurikulum sesuai kebutuhan zaman, serta perkuatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel

Pengembangan kurikulum, kualitas materi dan metode pembelajaran

Meningkatkan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan guru yang merata

Pengembangan dan pengawasan kapasitas guru

Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat dan layanan pendidikan anak usia dini

Pengembangan PAUD

Meningkatkan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja

1. Mewujudkan pendidikan kejuruan yang luwes dan fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar kerja yang berubah 2. Membangun sistem terpadu pendidikan kejuruan yang mencakup semua program kejuruan yang diminati oleh pasar dan telah berkembang pada SMK, dan programprogram PNF kejuruan (lembaga kursus, pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup, dan pendidikan kewirausahaan)


4 - 65


Arah Kebijakan

Pembangunan perumahan dan permukiman

Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian baru yang layak, aman, dan terjangkau

RKPD KOTA BANDUNG TAHUN 2017 Prioritas Pembangunan Kota Bandung Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan

Arah Kebijakan Sinergitas pembiayaan dalam penyediaan rumah tidak layak huni dengan Pemerintah Jawa Barat dan Pemerintah Pusat

Peningkatan kualitas hunian dan permukiman bagi masyarakat berpendapatan rendah dalam rangka pencegahan dan penanganan permukiman kumuh

Penataan kawasan kumuh perkotaan melalui penyediaan hunian dan ruang publik yang layak dan terjangkau

Peningkatan akses air minum dan sanitasi yang layak melalui sinergi pembangunan infrastruktur, penerapan manajemen layanan terpadu, serta peningkatan keterlibatan dan perubahan perilaku masyarakat

1. Mendorong peningkatan layanan dan akses masyarakat terhadap air minum 2. Meningkatkan akses layanan air limbah melalui sistem terpusat, komunal maupun individu untuk limbah domestik & nondomestik

Dimensi Pembangunan sektor Unggulan Kedaulatan Pangan

Maritim dan kelautan

4 - 66

Peningkatan produksi padi dan pangan lain, terutama produktivitas, diversifikasi dan efisiensi rantai pasokan pangan

Peningkatan kesempatan kerja dan daya beli masyarakat


Kelancaran distribusi pangan dan akses pangan masyarakat

1. Menjaga keseimbangan antara permintaan dan ketersediaan barang 2. Monitoring dan Evaluasi ketersediaan komoditas barang yang beredar 3. Menyediakan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah

Peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat, terutama kecukupan nutrisi bagi masyarakat miskin dan keseimbangan gizi bagi masyarakat

Meningkatkan pola konsumsi pangan, beragam, bergizi, berimbang dan aman

---

---


---



Arah Kebijakan


Arah Kebijakan

Kedaulatan energi

Meningkatkan peranan energi baru dan energi terbarukan dalam bauran energi

Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan

Peningkatan daur ulang sampah dan mengkonversi sampah menjadi energi dengan teknologi yang ramah lingkungan

Pembangunan Pariwisata

Pemasaran pariwisata nasional: mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan manca negara dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara

Pengembangan ekonomi kreatif, usaha mikro, Kecil dan menengah dan pengembangan pariwisata daerah

Optimalisasi pemasaran pariwisata melalui pemanfaatan media cetak maupun elektronik, website, peningkatan koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata, pameran dan peningkatan kemitraan promosi wisata

Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)

Pembangunan destinasi pariwisata: meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di dalam negeri dan di luar negeri

Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pembangunan industri pariwisata: meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk/jasa pariwisata nasional di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran

1. Mengembangkan sarana prasarana utama dan pendukung bagi pengembangan MICE yg dapat secara signifikan menjadi faktor penarik wisatawan serta trigger bangkitan ekonomi lainnya 2. Mengembangkan kampung wisata kreatif

Peningkatan daya saing dan produktivitas industri nasional


Pembinaan dan fasilitasi sentra industri potensial melalui pengenalan produk & promosi offline & online

Mendorong aktivitas ekonomi untuk menghasilkan kesempatan kerja dan usaha yang lebih luas


1. Peningkatan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja 2. Penciptaan lapangan pekerjaan baru dengan mengembangkan koperasi 3. Penciptaan lapangan pekerjaan baru dengan pada sektor industri kecil dan menengah

Pemerataan dan Kewilayahan Antar kelompok pendapatan


4 - 67


Arah Kebijakan

RKPD KOTA BANDUNG TAHUN 2017 Prioritas Pembangunan Kota Bandung

Arah Kebijakan 4. Fasilitasi dan mediasi antara pelaku usaha Kota Bandung & Investor 5. Pembentukan & Penguatan Task Force atau Representasi Promotion Business Centre dlm menangani pangsa & peluang investasi

Pengembangan ekonomi produktif

Pengembangan ekonomi kreatif, usaha mikro, kecil dan menengah dan pengembangan pariwisata daerah

Menciptakan infrastruktur yang memadai baik fisik maupun sosial bagi pengembangan ekonomi kreatif

Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif

Penaggulangan PMKS, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta pengendalian penduduk

Meningkatkan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS; Peningkatan kualitas dan kuantitas bantuan/jaminan sosial

Reforma Agraria

Penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum


Pembangunan 1 taman di setiap RW

Daerah Perbatasan

---

---

---

Daerah Tertinggal

Percepatan pembangunan infrastruktur/konektivitas

Penanggulangan kemiskinan

Meningkatnya koordinasi dan Fasilitasi terhadap Penanggulangan Kemiskinan 1. Pemberian Bantuan/Subsidi bahan pokok bagi masyarakat miskin 2. Terlaksananya subsidi gas bagi masyrakat berpenghasilan rendah

Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik

4 - 68

Desa dan Kawasan Perdesaan

---

---

---

Perkotaan

Membangun kota yang aman, nyaman, dan layak huni dan terpenuhinya standar pelayanan perkotaan


1. Penyempurnaan tata cara perijinan penataan ruang sebagai instrumen pengendalian




Arah Kebijakan


Arah Kebijakan 2. Pengembangan PPK Gedebage melalui: 1) pembangunan pusat pemerintahan, 2) pengembangan kawasan bisnis, 3) pengembangan pusat ilmu pengetahuan & teknologi, 4) pembangunan infrsatruktur TPA berteknologi tinggi yang ramah lingkungan 3. Pembangunan trotoar, ruang tunggu terminal serta bangunan publik yang dilengkapi dengan fasilitas bagi kaum difabel 4. Pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan umum 5. Mengembangkan dan

6.

7.

8.

9.

meningkatkan kapasitas & kualitas saluran drainase melalui pembangunan & rehabilitasi saluran/drainase & gorong-gorong Mengembangkan prasarana pengendali banjir dengan mengedepankan konsep eco-drain Mengembangkan dan memelihara bantaran tanggul sungai Normalisasi sungai dan menata ling. sempadan sungai Pengembangan sungai yang hijau, bersih, memiliki kapasitas pengairan yang memadai dan menjadi ruang publik yang nyaman


4 - 69


Arah Kebijakan


Arah Kebijakan

Mengembangkan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana


1. Mendorong peningkatan kualitas udara perkotaan melalui penerapan berbagai instrumen pengendalian dan peningkatan RTH 2. Mendorong terciptanya kawasan babakan siliwangi menjadi pusat ekologi kota 3. Menambah luasan RTH 4. Memeliharan RTH yang sudah ada 5. Meningkatkan cakupan pelayanan kebakaran dan bencana 6. Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan bencana

Mengembangkan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan TIK

Peningkatan pelayanan publik dan pengembangan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi komunikasi dan informatika

Pelayanan jaringan dan peningkatan penggunaan teknologi informasi di area publik menuju cyber city dan tersedianya infrastruktur teknologi komunikasi dan informatika

Peningkatan PAD



Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, aplikatif dan responsif

Peningkatan PAD



1. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan melalui pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan 2. Pembangunan jalan baru dan pembangunan fly-over di titik rawan macet

Meningkatkan kapasitas pengelolaan kota yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan profesional

Konektivitas

4 - 70


Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan




Arah Kebijakan


Arah Kebijakan

Meningkatkan jaringan transportasi yang mendukung aksesibilitas dari dan menuju kawasan strategis

1. Peningkatan sarana dan prasarana dasar perhubungan 2. Menyediakan fasilitas terminal yang layak 3. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan

Mengurangi kemacetan dan penggunaan kendaraan pribadi

Pengembangan sistem angkutan umum massal (berbasis rel dan non-rel)

Meningkatkan standar keselamatan pelayanan transportasi

1. Meningkatkan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 2. Menyediakan fasilitas kelengkapan jalan (rambu, marka, traffic light, paku jalan)

Mendorong pengembangan industri nasional

Pengembangan ekonomi kreatif, usaha mikro, kecil, dan menengah dan pengembangan pariwisata daerah

Meningkatkan jumlah komunitas dan klaster industri kecil dan menengah berbasis industri kreatif dan pelaku usaha kreatif

Penegakan hukum yang berkualitas


1. Menyediakan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan 2. Penegakan perda

Pencegahan dan pemberantasan korupsi

Peningkatan pelayanan publik dan pengembangan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi dan informasi

1. Mewujudkan opini WTP 2. Peningkatan pengelolaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah 3. Penerapan SPIP

Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan



Pembangunan Politik, Hukum, Peertahanan, dan Keamanan Reformasi regulasi, kepastian dan penegakan hukum


4 - 71



Arah Kebijakan


Stabilitas Keamanan dan Ketertiban

Membangun lingkungan masyarakat bersih dari penyalahgunaan narkoba


Pendayagunaan dan pemberdayaan PSKS dalam penanganan PMKS dan pembangunan kesejahteraan sosial

Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi

Peningkatan kualitas lembaga demokrasi dan hak-hak politik, serta kebebasan sipil



Peningkatan akses dan kualitas informasi publik


1. Membuka layanan partisipasi, aspirasi dan pengaduan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan 2. Muwujudkan pengelolaan data yang akurat, relevan dan terkini dengan membangun koneksi data SKPD untuk mendukung proses perencanaan pembangunan Kota Bandung Pengembangan kerjasama daerah dengan swasta dalam pembangunan basis data kewilayahan

Penguatan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan Reformasi Birokrasi

Penciptaan birokrasi efektif dan efisien

Arah Kebijakan


Penciptaan birokrasi bersih dan akuntabel

1. Mengkaji, merumuskan ulang dan melaksanakan perubahan SOTK dan Tupoksi Organisasi Pemerintah Daerah 2. Memperkuat pengawasan internal secara berkala atas implementasi kebijakan formasi & sistem ketatalaksanaan di setiap OPD

Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah

Pembangunan Ekonomi Perbaikan iklim Investasi dan Iklim usaha

4 - 72

Penyederhanaan perizinan dan penyediaan sarana layanan/fasilitas investasi



Pelaksanaan standard operating procedure (SOP) pelayanan perijinan dan non perijinan



Arah Kebijakan


Arah Kebijakan


Penyederhanaan prosedur perijinan serta optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pelayanan perijinan

Peningkatan Ekspor Non Migas

Peningkatan ekspor nonmigas barang dan jasa yang bernilai tambah lebih tinggi



Reformasi Fiskal

Perpajakan

Peningkatan PAD

1. Meningkatkan kompetensi dan integritas petugas pelayanan pajak dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petugas pajak yang ramah, bersih dan berwibawa 2. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang operasional pengelolaan pajak daerah

Adapun keterkaitan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat dengan prioritas pembangunan Kota Bandung, dapat dilihat dalam tabel 4.9 di bawah ini: Tabel 4.9 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Jawa Barat dengan Prioritas Pembangunan Kota Bandung Tahun 2017 RKPD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa barat Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, kualitas, daya saing pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik, kependidikan, dan pengembangan budaya baca serta pembinaan perpustakaan

Arah Kebijakan Pendidikan gratis dasar dan menengah

Peningkatan sarana dan kapasitas pendidikan formal dan non formal

RKPD KOTA BANDUNG TAHUN 2017 Prioritas Pembangunan Kota bandung Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan

Arah Kebijakan Pengembangan Sekolah Gratis Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/ SMK dan MA dalam rangka Penguatan Wajar Dikdas sembilan Tahun dan rintisan wajar Dikmen 12 Tahun pada tahun 2018 1. Peningkatan Sarana & prasarana pendidikan 2. Peningkatan kualitas pendidikan non-formal dan informal 3. Mewujudkan minat baca masyarakat


4 - 73

RKPD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa barat

Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, kualitas dan kesejahteraan tenaga kesehatan

Arah Kebijakan

RKPD KOTA BANDUNG TAHUN 2017 Prioritas Pembangunan Kota bandung

Pendidikan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah

Pendidikan terjangkau bagi anak-anak dari golongan tidak mampu serta Bantuan Siswa Miskin (Siswa Miskin untuk Tingkat SMA/SMK/MA dan Warga Belajar)

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan

1. Pengembangan dan pengawasan kapasitas guru 2. pengembangan kurikulum, kualitas materi dan metode pembelajaran

Peningkatan kualitas pendidikan usia dini dan mutu pendidikan luar biasa (PLB) dan berkebutuhan khusus

1. Perluasan sekolah inklusif 2. Penuntasan buta aksara 3. Pengembangan PAUD

Peningkatan pelayanan kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, gangguan metal dan gizi


Penguatan manajemen, regulasi, sistem informasi dan penelitian bidang kesehatan

4 - 74

Arah Kebijakan


1. Meningkatkan pelayanan Puskesmas dengan fasilitas ambulance 24 jam 2. Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular 3. Meningkatkan penataan sistem rujukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin 4. Pembangunan Rumah Sakit standar Internasional 5. Meningkatkan RW siaga aktif 6. Meningkatkan promosi kesehatan rumah sakit 7. Meningkatkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Meningkatkan sarana dan prasarana serta manajemen rumah sakit

RKPD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa barat Peningkatan iklim investasi dan daya saing usaha

Arah Kebijakan Peningkatan daya saing tenaga kerja


Arah Kebijakan

Peningkatan Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat

Peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja

Perlindungan, pengawasan dan memberikan bantuan hukum bagi tenaga kerja

Peningkatan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja

Peningkatan penempatan tenaga kerja

1. Peningkatan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja 2. Penciptaan lapangan pekerjaan baru dengan mengembangkan koperasi 3. Penciptaan lapangan pekerjaan baru pada sektor industri kecil dan menengah

Penciptaan iklim usaha yang kondusif

1. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan UMKM 2. Fasilitasi dan mediasi antara pelaku usaha Kota Bandung dengan Investor 3. Pembentukan & Penguatan Task Force atau Representasi Promotion Business Centre dlm menangani pangsa & peluang investasi 4. Penyederhanaan prosedur perijinan serta optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pelayanan perijinan

Peningkatan produksi dan kualitas industri unggulan

Pembinaan dan fasilitasi sentra industri potensial melalui pengenalan produk & promosi offline & online

Peningkatan perdagangan ekspor dan pengembangan pasar luar negeri



4 - 75


Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan

4 - 76

Arah Kebijakan


Arah Kebijakan

Peningkatan peran, kinerja dan daya saing BUMD dan lembaga keuangan dalam pengokohan ekonomi Jawa Barat

Peningkatan PAD

Pembinaan BUMD

Peningkatan unit usaha industri kecil dan menengah serta kemitraan antar industri


1. Meningkatkan jumlah komunitas dan klaster industri kecil dan menengah berbasis industri kreatif dan pelaku usaha kreatif 2. Fasilitasi pelaku ekonomi untuk mendapatkan HKI, sertifikasi halal, dan standarisasi internasional dalam produksi 3. Peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM, serta perlindungan dan dukungan usaha bagi koperasi dan UMKM

Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian


1. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan melalui pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan 2. Pembangunan jalan baru dan pembangunan fly-over di titik rawan macet 3. Mengembangkan trotoar yang nyaman, menerus dan universal 4. Pembangunan trotoar, ruang tunggu terminal serta bangunan publik yang dilengkapi dengan fasilitas bagi kaum difabel



Arah Kebijakan


Arah Kebijakan

Peningkatan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk konservasi, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air

1. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas & kualitas saluran drainase melalui pembangunan & rehabilitasi saluran/drainase & gorong-gorong 2. Mengembangkan prasarana pengendali banjir dengan mengedepankan konsep eco-drain 3. Mengembangkan dan memelihara bantaran tanggul sungai 4. Normalisasi sungai dan menata lingkungan sempadan sungai 5. Pengembangan sungai yang hijau, bersih, meiliki kapasitas pengairan yang memadai dan menajdi ruang publik yang nyaman

Peningkatan kualitas sanitasi

1. Meningkatkan akses layanan air limbah melalui sistem terpusat, komunal maupun individu untuk limbah domestik dan non domestik 2. Mendorong peningkatan layanan dan akses masyarakat terhadap air minum

Penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah/MBR

1. Penataan kawasan kumuh perkotaan melalui penyediaan hunian dan ruang publik yang layak dan terjangkau 2. Sinergitas pembiayaan dalam penyediaan rumah tidak layak huni dengan Pemerintah Jawa Barat dan Pemerintah Pusat

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap hunian


4 - 77


Arah Kebijakan


Pengembangan sistem transportasi darat, udara, dan perairan

Arah Kebijakan Pengembangan sistem angkutan umum massal (berbasis rel dan non-rel)

Pengembangan sistem transportasi massal (mass rapid transport) 1. Peningkatan sarana dan prasarana dasar perhubungan 2. Menyediakan fasilitas terminal yang layak 3. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan 4. Meningkatkan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 5. Menyediakan fasilitas kelengkapan jalan (rambu, marka, traffic light, paku jalan)

Peningkatan sarana dan prasarana dasar perhubungan

Peningkatan ketahanan pangan, pengelolaan pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan

Peningkatan kapasitas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) dan daya saing industri

Peningkatan ketersediaan, penguatan cadangan, distribusi, akses dan penganekaragaman pangan


Peningkatan produksi, hasil pengolahan dan nilai tambah produk perikanan dan kelautan

Peningkatan produksi Ikan Hias

Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, perkebunan, dan peternakan


Peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha KUMKM Peningkatan perlindungan dan dukungan usaha KUMKM


Peningkatan kualitas SDM, akses pasar, teknologi, kualitas produk dan pembiayaan bagi KUMKM

4 - 78

1. Menjaga keseimbangan antara permintaan dan ketersediaan barang 2. Monitoring dan Evaluasi ketersediaan komoditas barang yang beredar 3. Menyediakan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah


Peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM, serta perlindungan dan dukungan usaha bagi koperasi dan UMKM 1. peningkatan akses teknologi, SDM, pasar, kualitas produk dan permodalan bagi Koperasi dan UMKM


Arah Kebijakan


Arah Kebijakan 2. Fasilitasi dan intermediasi pengembangan KUMKM

Peningkatan kualitas destinasi wisata dan pengembangan seni budaya

Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis IPTEK

Penyediaan infrastruktur perdesaan dan infrastruktur strategis di sentra pertanian, wisata, serta industri berbasis agro, perikanan dan bisnis kelautan


Mengembangkan sarana prasarana utama dan pendukung bagi pengembangan MICE yg dapat secara signifikan menjadi faktor penarik wisatawan serta trigger bangkitan ekonomi lainnya.

Pengembangan pariwisata dan produk wisata

1. Optimalisasi pemasaran pariwisata melalui pemanfaatan media cetak maupun elektronik, website, peningkatan koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata, pameran dan peningkatan kemitraan promosi wisata 2. Pengembangan Destinasi Pariwisata 3. Mengembangkan kampung wisata kreatif

Pelestarian dan perlindungan budaya lokal

Perlindungan budaya lokal

Peningkatan kualitas dan kuantitas pusat gelar karya seni dan budaya

1. Terwujudnya Kota Bandung sebagai pusat budaya 2. Mengembangkan Pusat Gelar Karya Seni dan Budaya Berkelas Dunia untuk Berbagai Pentas Karya Seni

Peningkatan kualitas dan pengelolaan kerjasama kemitraan strategis antar tingkatan pemerintah, serta melalui aliansi strategis multi pihak dalam dan luar negeri


Mengembangkan kerjasama dengan kab/kota lain dalam operasionalisasi tempat pembuangan akhir sampah


Pengembangan kerjasama daerah dengan swasta dalam pembangunan basis data kewilayahan


4 - 79


Arah Kebijakan Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

Pengembangan dan penerapan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan menuju cyber province

Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Peningkatan kualitas kinerja aparatur sipil negara dan penyelenggaraan pemerintahan berkualitas dan bersih

4 - 80


Arah Kebijakan


1. Penyusunan instrumen pengawasan dan pengendalian yang mengacu kepada rencana tata ruang 2. Penyelenggaraan forum konsultasi publik dalam peyusunan dokumen perencanaan penataan ruang


Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, aplikatif dan responsif


Muwujudkan pengelolaan data yanga akurat, relevan dan terkini dengan membangun koneksi data SKPD untuk mendukung proses perencanaan pembangunan Kota Bandung


1. Pelayanan jaringan dan peningkatan penggunaan teknologi informasi di area publik menuju cyber city dan tersedianya infrastruktur teknologi komunikasi dan informatika 2. Membuka layanan partisipasi, aspirasi dan pengaduan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan

Peningkatan PAD



Meningkatkan standar kualitas pelayanan SKPD


Pemantapan standar kompetensi, perencanaan pengembangan kompetensi serta merit sistem bagi aparatur


Arah Kebijakan


Arah Kebijakan

Peningkatan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)

Penerapan SPIP di SKPD

Peningkatan pengawasan internal untuk mendukung tata kelola dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Peningkatan pengelolaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah

Peningkatan stabilitas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Peningkatan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat


1. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan di masyarakat 2. Pelaksanaan kegiatan keagamaan di sekolahsekolah

Peningkatan kesadaran politik dan hukum

Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan politik pemilu




1. Mendorong peningkatan kualitas udara perkotaan melalui penerapan berbagai instrumen pengendalian dan peningkatan ruang terbuka hijau 2. Perluasan cakupan uji emisi kendaraan bermotor

Peningkatan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan negara Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan

Peningkatan pengendalian pencemaran air, udara dan tanah, serta penerapan teknologi bersih pada industri

1. Menambah luasan RTH 2. Memeliharan RTH yang sudah ada 3. Pembangunan 1 taman di setiap RW

Peningkatan kualitas pengelolaan kawasan lindung hutan dan non hutan Pengurangan dan penanganan resiko bencana

Peningkatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim

Peningkatan kualitas pengelolaan kawasan lindung hutan dan non hutan

Peningkatan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan negara


1. Meningkatkan cakupan pelayanan kebakaran dan bencana 2. Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan bencana Mendorong terciptanya kawasan babakan siliwangi menjadi pusat ekologi kota


4 - 81

RKPD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa barat Penanganan kemiskinan

Arah Kebijakan Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial terhadap PMKS


Arah Kebijakan


1. Meningkatkan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS; 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas bantuan/jaminan sosial pendayagunaan dan pemberdayaan PSKS dalam penanganan PMKS dan pembangunan kesejahteraan sosial

Pendayagunaan dan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS dan pembangunan kesejahteraan sosial

4 - 82

Peningkatan penataan ruang daerah

Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang


1. Penyusunan instrumen pengawasan dan pengendalian yang mengacu kepada rencana tata ruang 2. Penyempurnaan tata cara perijinan penataan ruang sebagai instrumen pengendalian 3. Penyelenggaraan forum konsultasi publik dalam peyusunan dokumen perencanaan penataan ruang

Peningkatan kualitas ketahanan keluarga

Peningkatan upaya pemberdayaan, keterampilan dan kemandirian perempuan


Pembinaan peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera

Pemberdayaan gender/pemberdayaan perempuan dalam pembangunan

Pengembangan Focal Point Gender di SKPD

Perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dalam rumah tangga serta perdagangan perempuan dan anak (trafficking)


Perwujudan kota layak anak

Terwujudnya Kota Bandung sebagai Kota Layak Anak

Revitalisasi program keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga

Meningkatkan Kelestarian dan kemandirian peserta KB



Arah Kebijakan


Pembentukan, Pembinaan dan Pengembangan Bina Keluarga (BKB, BKR, BKL) dan UPPKS

Penguatan ketahanan keluarga secara fisik, ekonomi dan sosial psikologi

Peningkatan peran pemuda dan olahraga

4.3

Arah Kebijakan

Pengendalian dan penataan kependudukan


Melaksanakan administrasi kependudukan yang berkualitas

Pembangunan sarana olah raga di kabupaten/kota


1. Pembangunan GOR Bulu Tangkis (GOR Bandung), Kolam Renang Caringin, GOR Pajajaran 2. Revitalisasi Sarana Olahraga Bola Volley, Tenis Meja, Futsal, dll 3. Pemeliharaan SUS Gelora BLA yang profesional

Peningkatan pembinaan olahragawan

Peningkatan pembinaan olahragawan

Peningkatan peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan

Peningkatan peran serta organisasi kepemudaan dalam pembangunan

Peningkatan pembinaan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif

1. Peningkatan pembinaan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif 2. Pembangunan gedung kepemudaan

PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang belum terbahas dalam musrenbang dan agenda kerja DPRD untuk tahun rencana. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yaitu penelaahan kajian pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Bandung menjadi bahan masukan didalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2017. Adapun pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2016 secara lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:


4 - 83

1.

MAKNA MUSRENBANG  Kata musrenbang merupakan singkatan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Kata musyawarah berasal dari Bahasa Arab yang menggambarkan bagaimana warga saling berdiskusi memecahkan masalah konflik dan juga problem di masyarakat. Musrenbang, oleh karena itu, identik dengan diksusi di masyarakat/kelurahan tentang kebutuhan pembangunan daerah.  Musrenbang merupakan agenda tahunan di mana warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek. Ketika prioritas telah tersusun, kemudian di usulkan kepada pemerintah di level yang lebih tinggi, dan melalui badan perencanaan Daerah (BAPPEDA) usulan masyarakat dikategorisasikan tentu berdasar urusan dan alokasi anggaran yang berlandaskan kepada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 dan dijabarkan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan rencana kerja tahunan..  Proses penganggaran partisipatif ini menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan masyarakat pada pihak pemerintah. Sehingga diharapkan dalam proses musrenbang pemerintah benar-benar menampung dan menindaklanjuti partisipasi masyarakat dalam rangka merumuskan program pembangunan jangka pendek Pemerintah Daerah Kota Bandung;  Responsibilitas pemerintah dalam pelaksanaan musrenbang menjadi satu kewajiban mutlak dalam rangka menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan bagi masyarakat Kota Bandung, sehingga program perencanaan pembangunan Kota Bandung benar-benar berasal dan berakar dari masyarakat

2.

FOKUS KEBIJAKAN MUSRENBANG KOTA BANDUNG TAHUN 2017 Fokus kebijakan musrenbang Kota Bandung Tahun 2017 adalah sebagai berikut: 1) Prioritas Pendidikan 2) Kesehatan 3) Infrastruktur Kebinamargaan 4) Kemakmuran 5) Lingkungan Hidup 6) Seni Budaya dan Agama

Tentu hal tersebut harus pula di harmonisasi dan sikronisasi dengan: 1) Kebijakan Pendapatan 2) Kebutuhan Belanja Daerah secara keseluruhan 3) Melihat pula prioritas pembangunan lainnya 4) Dan yang terlebih penting adalah Strategi Percepatan Pembangunan dihubungkan dengan capaian indikator RPJM yang tahun 2017 ini memasuki tahun pemantapan capaian visi misi Pemerintah Kota Bandung.

4 - 84


3.

PRIORITAS KEBIJAKAN PENDAPATAN DAN BELANJA  Kebijakan pendapatan keuangan daerah Kota Bandung seyogyanya diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja. Sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi), dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi). Beberapa langkah strategis untuk mendukung pencapaian target ini antara lain dilakukan dengan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah, Optimalisasi Aset Daerah, dan Peningkatan Dana Perimbangan dan bagi hasil Pemerintah Propinsi dan Pusat  Kebijakan belanja keuangan daerah kota bandung diarahkan untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis, terutama untuk mendukung kebutuhan dana program strategis yang memiliki nilai tambah (value-added).

4.

ARAH PENGELOLAAN PAD Arah Pengelolaan PAD: a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah b. Optimalisasi aset daerah c. Peningkatan dana perimbangan dan bagi hasil dari Pemerintah Propinsi dan Pusat.

Adapun sumber-sumber pendapatan daerah berasal dari berbagai komponen, yaitu: a) Pajak Daerah b) Retribusi c) Hasil Perusahaan Milik Daerah (PMD) dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang meliputi hasil penyertaan modal d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dimaksudkan untuk menampung penerimaanpenerimaan dari Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah e) Penerimaan dari dana perimbangan yang meliputi: Bagi hasil pajak, bagi hasil bukan Pajak, DAU, DAK dan penerimaan lain-lain. f) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari Sumbangan dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri dan dari Pendapatan Lain-lain

Rekomendasi Terkait Pengelolaan PAD (a) Perbaikan Manajemen Melalui perbaikan manajemen diharapkan setiap potensi pendapatan daerah dapat direalisasikan. Manajemen yang profesional dapat dicapai dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan perbaikan serta penyederhaan sistem dan prosedur. Perbaikan manajemen ini baik pada internal pemerintahan daerah maupun pada BUMD.


4 - 85

(b) Peningkatan Investasi Peningkatan investasi dapat didorong dengan pembangun iklim usaha yang kondusif bagi berlangsungnya investasi. 5.

ARAH PENGELOLAAN BELANJA DAERAH Arah Pengelolaan Belanja Daerah:  Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.  Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan penyediaan infrastruktur dan peningkatan pendapatan masyarakat serta penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, prioritas penggunaan anggaran juga diarahkan untuk mendanai program strategis pada sektor-sektor unggulan, seperti sektor Pariwisata, industri, Budaya dan Pendidikan.  Tolak ukur dan target kinerja Belanja daerah pada setiap kegiatan harus disertai tolak ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.  Optimalisasi belanja langsung Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.  Transparan dan akuntabel Setiap pengeluaran belanja, dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melalui publikasi masyarakat sehingga mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya menyangkut aspek administrasi keuangan, tetapi juga proses, keluaran dan hasil.

6.

KEBUTUHAN BELANJA DAERAH i.

4 - 86

Permasalahan utama dalam pengelolaan belanja daerah adalah belum mampu secara signifikan meningkatkan kemakmuran dikarenakan adanya mis-allocation dan mis-management dalam pengelolaan APBD. Mis-allocation artinya alokasi belanja yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan prioritas yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat. Mis-management adalah buruknya


tata kelola APBD, seperti keterlambatan penetapan APBD dan rendahnya penyerapan APBD, serta adanya inefisiensi, pemborosan. ii.

Pemerintah daerah perlu membuat skala prioritas dalam menentukan kegiatan-kegiatan apa yang akan dilaksanakan yang didanai dengan APBD, untuk mencegah terjadinya misalokasi. Penentuan prioritas (priority setting) ini penting karena adanya keterbatasan sumberdaya untuk mencapai outcome dan impact yang diinginkan. Dalam penyusunan prioritas ini perlu diperhatikan masalah-masalah mendasar yang dihadapi masyarakat serta faktor-faktor yang menghambat tercapainya tujuan.

iii. Ciri proses penyusunan prioritas yang efektif adalah dimulai dari menentukan program-program yang dibutuhkan, bukan dari besarnya jumlah dana yang tersedia. Dalam priority-based budgeting, fokus utama adalah output bukannya input. Yang pertama diputuskan adalah fungsi pemerintah daerah yang diikuti dengan penyusunan indikator kinerja dan penyesuaian belanja berdasarkan prioritas. iv. Perlunyan keterkaitan antara input dengan output dan outcome dari program dan kegiatan, yang didasarkan pada indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal. Dalam pencapaian output dan outcome tersebut harus dipertimbangkan aspek efisiensi.

7.

PRIORITAS PEMBANGUNAN Prioritas Pembangunan:  Peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk penciptaan lapangan kerja (meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penanaman modal)  Penanggulangan kemiskinan (Meningkatnya pendapatan masyarakat dan menurunnya disparitas pendapatan dan terkendalinya laju pertumbuhan penduduk);  Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik;  Menjaga kualitas kesehatan masyarakat;  Menjaga kualitas mutu pendidikan;  Peningkatan kualitas sarana prasarana publik;  Menjaga stabilitas ketahanan pangan;  Menjaga kualitas sumber daya manuisa yang profesional dan lingkungan hidup;  Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat;  Peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan

8.

STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN Strategi Percepatan Pembangunan: 1) Berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan 2) Prioritas pada kebutuhan kepentingan dan masyarakat


4 - 87

3) Sesuai dengan kearipan lokal 4) Berwawasan lingkungan 5) Non diskrimiatif 6) Mengembangkan potensi Kemitraan 7) Berbasis pada pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta profesional dan akuntabel 8) Anggaran berbasis kinerja

9.

CAPAIAN INDIKATOR RPJMD  Prioritas anggaran diarahkan pada pelaksanaan urusan wajib dan pilihan pemerintahan yang menjadi prioritas pembangunan guna mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Bandung;  Kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pemenuhan belanja tetap (fixed cost), Insentif Berbasis Kinerja, dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan (multi years) tetap menjadi prioritas pertama dalam anggaran belanja;  Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk kepentingan publik yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat seperti peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;  Pengalokasian anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari Anggaran APBD;  penuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau  Anggaran belanja bidang kesehatan didorong untuk upaya peningkatan pelayanan kesehatan, terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, termasuk perbaikan fasilitas kesehatan;  Dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat, anggaran belanja diarahkan pada pengembangan aktivitas ekonomi lokal di sektor dan penguatan struktur ekonomi melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM dengan dukungan infrastruktur;  Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja yang terukur dan telah disesuaikan dengan kebijakan serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran;  Efisiensi belanja dilakukan dengan melaksanakan proper budgeting melalui cost benefit analysis sehingga tingkat efektifitas setiap program dan kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan daerah dapat terpetakan.

10. POTENSI KOTA BANDUNG a. Potensi pengembangan wisata dan peningkatan usaha ekonomi masyarakat secara terpadu dengan daya dukung infrastruktur yang dikelola secara sistematis dan terstruktur sehingga satu sama lain memiliki interconnection (integrated system)

4 - 88


b. Misalnya membuat zona-zona wisata agro wisata dan agro industri  Wisata Belanja ,  Wisaa Seni Budaya Tradisional dan Industri Kerajinan  Wisata Sejarah dan Heritage;  Wisata Industri Tekstil; 

Wisata Hiburan;



Wisata Rekreasi Alam;



Wisata Pendidikan;



Wisata Kuliner;


4 - 89

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen rencana tahunan memuat program dan kegiatan yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, yang disajikan dalam bentuk rencana program dan kegiatan prioritas yang dapat dilaksanakan oleh SKPD. Program dan kegiatan prioritas pembangunan merupakan program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh SKPD baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bandung 2013-2018, prioritas pembangunan daerah, pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dalam upaya memenuhi kewajiban daerah guna melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta optimalisasi pengembangan sistem jaminan sosial. Proses penyusunan program dan kegiatan prioritas dilakukan melalui pendekatan perencanaan komprehensif yang meliputi pendekatan teknokratis, partisipatif, bottom up, top-down, dan politis serta unsur inovatif sehingga diperoleh hasil yang akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Bandung. 1. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD Tahun 2017 berati bahwa RKPD memuat metode dan kerangka berpikir ilmiah serta sistematik dalam melakukan analisis masalah. Dalam pendekatan teknokratis ini dilakukan pelibatan akademisi yang berfungsi sebagai narasumber, serta pelibatan fungsional perencana yang berfungsi sebagai tim pelaksana penyusunan RKPD. 2. Pendekatan partisipatif dan bottom-up dalam penyusunan RKPD Tahun 2017 dilakukan melalui: a. Pelaksanaan musrenbang RKPD yang berkualitas b. Transaparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan, dilakukan melalui e-musrenbang, sehingga masyarakat dapat memantau proses perencanaan pembangunan secara real time. c. Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal d. Pelibatan media 3. Pendekatan top-down yang dilaksanakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2017 dijalankan melalui penyusunan rencana kerja yang sinergi dengan agenda dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2016, sinergi dan konsisten dengan RPJMD maupun RPJPD, serta sinergi dan komitmen terhadap tujuan global seperti SDGs dan pemenuhan SPM. 4. Pendekatan politis pada prinsipnya memandang bahwa proses penyusunan rencana kerja harus mengedepankan kehendak dan kepentingan politis, diantaranya dilakukan melalui: a. Konsultasi dengan kepala daerah untuk penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi dan program kepala daerah. b. Keterlibatan aktif DPRD dalam proses penyusunan rencana, diantaranya dalam bentuk pokokpokok pikiran DPRD maupun reses anggota DPRD. 5. Pendekatan inovatif berarti bahwa RKPD Kota Bandung Tahun 2017 memuat hal-hal yang bersifat baru dan berbeda dari yang sudah ada atau sudah dikenal sebelumnya dalam UU 25/2004, diantaranya berupa rapat koordinasi pimpinan daerah dengan pimpinan SKPD dalam menentukan program dan kegiatan unggulan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017, serta implementasi e-budgeting.


5-1

5.1.

RINGKASAN ANGGARAN SKPD

Ringkasan anggaran SKPD yang tertuang di dalam RKPD bersifat indikatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen RKPD merupakan indikasi yang hendak dicapai. Ringkasan anggaran yang tertuang dalam RKPD ini untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Tahun 2017. Hal-hal yang menjadi perhatian SKPD dalam menetapkan anggaran program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja SKPD yang diinput ke dalam e-budgeting adalah sebagai berikut:

A

Prioritas I:

Prioritas I merupakan prioritas pembangunan daerah tahun rencana dengan tema atau program unggulan (dedicated) Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD (program pembangunan daerah) dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas pendidikan 20% (dua puluh persen) yang terangkum dalam prioritas dan sasaran pembangunan tahunan. Prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian Visi dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B

Prioritas II:

Prioritas II merupakan prioritas program ditingkat SKPD yang berhubungan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang didalamnya telah mengandung penghitungan alokasi pagu kewilayahan dan dengan memperhatikan prioritas I yang berhubungan dengan SKPD terkait. Suatu prioritas II berhubungan dengan tema/program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani.

C

Prioritas III:

Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja tidak langsung, seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi dan kabupaten/kota dan pemerintahan desa, serta belanja tidak terduga

Secara rinci rumusan program prioritas SKPD beserta ringkasan anggarannya dapat terlihat pada tabel 5.1 berikut.

5-2


Tabel 5.1 Ringkasan Anggaran SKPD Tahun 2017 NO 1

2

SKPD/Unit Kerja Dinas Pendidikan 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Pendidikan Anak Usia Dini 4 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 5 Program Pendidikan Menengah 6 Program Pendidikan Non Formal 7 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 8 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 9 Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis Dinas Kesehatan 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program peningkatan disiplin aparatur 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 7 Program Pengawasan Obat dan Makanan 8 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 9 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 10 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 11 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 12 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 13 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 14 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 15 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 16 Program pelayanan kesehatan dasar 17 Program pelayanan kesehatan rujukan 18 Program perencanaan, pengembangan dan evaluasi pembangunan kesehatan 19 Program penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB 20 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 21 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Pagu Belanja Langsung (Rp) 352.424.904.476 2.846.209.602 6.904.030.511 1.980.234.016 55.994.076.500 195.437.000 73.699.295.251 884.356.000 926.533.266 208.994.732.330 346.890.588.759 22.296.773.928 17.319.761.442 636.212.500 734.344.500 11.999.270.789 164.299.376.681 130.243.800 741.260.920 1.778.119.700 456.836.740 428.050.000 19.850.223.329 435.892.311 231.280.980 535.636.350 5.830.047.377 89.328.958.111 9.053.484.711 258.734.590 135.080.000 11.000.000


5-3

NO 3

SKPD/Unit Kerja A

RSU Daerah Kota Bandung selaku SKPD

1 2 3

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

4 5 6 7 8 9

10

4

5-4

62.052.670.723 3.778.796.250 529.085.810 398.682.900 1.527.084.400 73.535.000 1.419.296.250 1.164.832.040 1.005.999.990 50.601.183.607

2.973.470.726

B 1

RSUD Selaku BLUD Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

A

RS Khusus Ibu dan Anak selaku SKPD

1 2 3 4 5

8

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

B

RSKIA Selaku BLUD

28.500.000.000

1


28.500.000.000

A 1 2 3

RS Khusus Gigi dan Mulut Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan disiplin aparatur Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

10.983.260.412 332.067.500 112.359.760 7.084.487.332

6 7

5

Pagu Belanja Langsung (Rp)


99.500.000.000 99.500.000.000

129.069.083.332 5.755.157.892 276.100.000 400.000.000 5.620.031.983 311.762.000 355.100.000 113.976.839.939

2.374.091.518

NO

SKPD/Unit Kerja 4 5 6

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

7

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

7.084.487.332

B

RSKGM Selaku BLUD

8.500.000.000

1


8.500.000.000

8

6

805.916.625.642

1 2 3 4 5 6 7

6.143.928.972 7.751.868.455 285.619.711.945 267.941.946.329 31.301.048.463 2.182.027.850 14.599.428.561

9 10 11

8

1.057.595.000


8

7

Pagu Belanja Langsung (Rp) 1.796.765.820 247.350.000 352.635.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program pembangunan jalan dan jembatan Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Program Pengendalian Banjir Program Penerangan Jalan Umum Program perencanaan pembangunan daerah

23.357.670.159 53.566.009.502 85.138.046.406 28.314.939.000


25.596.754.888

1 2 3

3.509.329.543 722.274.715 21.365.150.630

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran


126.557.796.819

1 2 3 4 5 6 7

7.783.906.973 5.164.927.900 534.336.700 6.951.033.937 151.664.100 104.221.342.289 1.750.584.920

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program pengelolaan areal pemakaman Program pengembangan data/informasi Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)


5-5

NO 9

SKPD/Unit Kerja Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

10

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

11

5-6

Program Peningkatan Kualitas dan Penertiban Bangunan Serta Pembangunan Bangunan Program Pengembangan Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Perencanaan Tata Ruang Program Pemanfaatan Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program perencanaan sosial dan budaya Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Program Pembinaan Lingkungan Hidup

Program Perencanaan Tata Ruang Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Kerjasama Pembangunan Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar Program perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan ekonomi Program perencanaan sosial dan budaya Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang Program Perencanaan Bidang Pemerintahan Program pengembangan data/informasi Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Dinas Perhubungan 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Pagu Belanja Langsung (Rp) 293.289.015.370 42.915.216.558 186.011.612.346 35.047.795.757 1.030.590.611 5.663.854.031 2.207.433.795 398.223.760 16.397.837.320 2.346.346.518 93.037.277 478.142.400 158.291.350 540.633.647 24.560.714.053 767.067.300 1.690.045.127 4.083.135.456 2.769.125.742 252.769.550 464.797.000 553.050.997 314.352.170 437.193.050 3.208.555.200 3.002.874.400 1.107.899.230 1.883.578.566 579.044.600 698.030.000 1.406.661.665 883.708.920 458.825.080 161.615.984.402 5.867.914.925

NO

SKPD/Unit Kerja 2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3

Program peningkatan disiplin aparatur

541.784.020

4


609.609.700

5

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Pogram peningkatan pelayanan angkutan Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

6 7 8 9 10

12

Badan Pengelola Lingkungan Hidup 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2


3 4 5

Program peningkatan disiplin aparatur Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program peningkatan pengendalian polusi

6 7 8 13

14

Pagu Belanja Langsung (Rp) 8.045.346.354

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

1.904.617.900 4.951.863.641 32.313.319.200 7.911.596.400 97.087.009.166 2.382.923.096

14.755.616.316 2.717.987.177 379.719.381 61.744.625 5.690.893.889 3.356.245.487 1.596.964.755 715.367.500 236.693.502 13.725.170.107

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.752.594.709

2


6.177.853.398

3

Program Penataan Administrasi Kependudukan

4.794.722.000

Badan Pemberdayaan Perempuan & KB 1 2 3 4 5 6

Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

8.147.206.273 89.558.400 1.901.823.804 142.012.000 163.019.940 2.230.143.087 645.660.000


5-7

NO

SKPD/Unit Kerja 7 8 9 10 11 12 13

15

Dinas Sosial 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

194.648.200 37.542.000 258.846.500

66.561.403.467 3.156.284.279


1.937.990.600

3 4 5

Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program pembinaan anak terlantar Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Program pembinaan panti asuhan /panti jompo Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

98.010.000 101.926.000 2.154.905.680

11 12 13

5-8

25.380.000

2

6 7 8 9 10

16

Program Keluarga Berencana Program pelayanan kontrasepsi Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga

Pagu Belanja Langsung (Rp) 1.034.456.600 144.644.342 1.279.471.400

Program Peningkatan Pelayanan Lanjut Usia Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Dinas Tenaga Kerja 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program peningkatan disiplin aparatur 4 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 5 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 6 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 7 Program pengembangan wilayah transmigrasi


5.533.487.010 3.153.270.740 1.478.242.793 3.486.379.314 15.527.938.845 29.244.634.606 682.041.600 6.292.000

13.480.379.355 2.526.296.455 948.852.145 222.846.250 1.481.094.430 6.011.673.675 2.093.372.400 196.244.000

NO 17

SKPD/Unit Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan 1 2 3

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur

4

Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Program peningkatan dan pengembangan ekspor Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Program pengembangan industri kecil dan menengah Program peningkatan kemampuan teknologi industri Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Teknopolis

5 6 7 8 9 10 11 12 18

19

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program peningkatan disiplin aparatur 4 Program Peningkatandan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu 5 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kerasipan

7 8 9 20

1.670.807.833 567.601.060 57.750.000 396.246.500 19.835.425.327 1.147.844.000 1.143.378.125 842.742.093 265.529.800 1.228.686.000 60.000.000 12.572.251.000 11.888.447.545 5.150.174.474 4.188.197.751 209.775.000 2.296.862.320 43.438.000 102.739.128.057

Dinas Pemuda dan Olahraga 1 2 3 4 5 6


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Program peningkatan peran serta kepemudaan Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan

12.401.551.089 476.907.000 37.924.000 662.933.800 2.027.842.400 18.040.804 15.627.657.739 23.564.927.001 47.921.344.224

Badan Kesatuan Bangsa & Pemberdayaan Masyarakat

9.863.965.276

1 2 3 4 5

1.882.763.072 1.370.571.122 61.310.000 289.320.000 602.247.400

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program pengembangan wawasan kebangsaan Program pendidikan politik masyarakat Program Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum


5-9

NO

SKPD/Unit Kerja 6 7 8 9 10 11

21

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 1 2 3 4 5 6 7 8

22

5 - 10

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Kelurahan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan/Kelurahan Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Program Penanggulangan Kemiskinan

Pagu Belanja Langsung (Rp) 2.615.035.650 572.302.400 142.419.600 324.575.250 1.017.376.050 986.044.730 19.801.037.817

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Program Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum

3.500.468.255 3.905.518.400 864.492.000 6.326.675.058

Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Program Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Perda dan Perwal

1.477.984.250

Sekretariat Daerah 1 Program perencanaan pembangunan daerah 2 Program Sosial Keagamaan 3 Program pengembangan wawasan kebangsaan 4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 7 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 8 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 9 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 10 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 11 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 12 Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pelaksanan Kegiatan Fisik dan Non Fisik 13 Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah 14 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 15 Program Pembangunan Produk hukum Daerah


1.055.397.400 1.391.501.375

1.279.001.079

207.538.263.139 898.411.642 12.234.316.500 119.535.000 116.628.498.770 59.810.187.069 3.462.321.000 1.798.649.600 509.177.500 2.395.737.900 1.111.240.000 100.000.000 1.067.887.958 1.261.425.000 337.374.000 1.115.518.800

NO

SKPD/Unit Kerja 16 17 18 19 20 21

23

77.082.040.131

1 2 3

48.900.991.854 8.446.309.677 19.350.965.100

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Program peningkatan disiplin aparatur

383.773.500

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

144.638.967.309

1 2 3

6.900.000 400.000.000 122.963.042.240

4

Program pengembangan data/informasi Program perencanaan pembangunan daerah Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan

5

Program Perencanaan Pengadaan Tanah

6 7 8 9 10 11

Program Persiapan Pengadaan Tanah Program Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

12 13 14 15 16 17 25

642.782.000 1.478.675.000 156.200.000 72.532.800 79.730.000

Sekretariat DPRD

4 24

Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa


Inspektorat Kota 1 2

691.385.000 558.759.980 1.383.984.000 560.000.000 4.361.635.421 1.996.822.440 298.559.250 75.529.500 9.111.777.585 138.250.000 183.737.500 622.806.654 42.312.739 1.243.465.000 11.578.584.360

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.251.272.074 620.280.000


5 - 11

NO

SKPD/Unit Kerja 3 4 5 6 7 8

1.267.880.000 492.255.650 85.200.000 36.590.000

Dinas Pelayanan Pajak 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program peningkatan disiplin aparatur 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 6 Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah

22.959.944.361 9.282.854.968 2.557.441.687 445.210.290 765.015.000 1.993.467.065

27

Badan Kepegawaian Daerah 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program peningkatan disiplin aparatur 4 Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 5 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 6 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 7 Program Pembangunan dan Pengembangan Assesment Center

13.478.991.976 2.330.229.954 940.170.400 132.000.000 66.816.000 6.028.453.380 2.681.380.710 1.299.941.532

28

Kecamatan Sukasari 1 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program peningkatan disiplin aparatur 4 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

11.256.099.915 3.933.909.287

Kecamatan Cidadap 1 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

9.243.081.402 3.460.125.946

26

29

5 - 12

Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pagu Belanja Langsung (Rp) 55.000.000 6.770.106.636


7.915.955.351

1.184.561.185 46.475.000 5.322.755.252 768.399.191

1.203.628.144 3.674.179.466 905.147.846

NO 30

31

32

SKPD/Unit Kerja Kecamatan Sukajadi 1 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

14.158.408.629 6.095.000.122

Kecamatan Cicendo 1 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program peningkatan disiplin aparatur 4 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

15.534.022.349 6.111.024.064

Kecamatan Andir

15.816.269.780

1 2 3 4 5 33

2 3 4 5

1.550.101.582 5.509.925.402 1.003.381.523

2.018.624.829 69.850.000 6.252.659.437 1.081.864.019

6.565.415.024 1.917.141.151 108.449.000 6.129.800.500 939.448.105 21.433.823.966

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

8.392.175.627 2.481.828.922 77.041.250 9.387.407.700 1.095.370.467

Kecamatan Bandung Wetan

9.932.541.991

1

4.109.026.321

2 3 4 35

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kecamatan Coblong 1

34


Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kecamatan Sumur Bandung 1

1.633.954.612 3.651.841.901 537.719.157 10.870.602.268


4.368.250.858


5 - 13

NO

SKPD/Unit Kerja 2 3 4

36

Kecamatan Cibeunying Kidul 1

38

39

40

5 - 14

20.892.505.448

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

9.643.276.436

Kecamatan Cibeunying Kaler 1 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 2 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4 Program peningkatan disiplin aparatur 5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

12.658.943.496 5.234.994.853

Kecamatan Astana Anyar 1 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program peningkatan disiplin aparatur 4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

15.221.079.184 6.058.406.712

Kecamatan Bojongloa Kaler 1 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

14.839.700.073 5.427.585.974

Kecamatan Bojongloa Kidul 1 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan

14.005.919.134 5.534.363.104

2 3 4 5 37

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pagu Belanja Langsung (Rp) 1.440.154.157 4.198.219.020 863.978.233


1.930.387.673 92.950.000 7.393.640.801 1.832.250.538

49.499.000 1.300.518.141 36.027.750 10.879.000 5.142.471.083 884.553.669

1.614.931.924 66.805.000 8.725.000 6.345.694.703 1.126.515.845

1.234.309.292 7.700.227.567 477.577.240

NO

SKPD/Unit Kerja 2 3 4 5

41

42

15.984.158.516 6.813.786.163

Kecamatan Bandung Kulon

13.477.374.087

2 3 4

2 3 4

2 3 4 5


7.677.309.287 1.851.330.020 2.435.944.050 1.512.790.730

7.480.026.715 2.326.046.666 9.632.741.030 955.921.467 17.589.206.035


Kecamatan Batununggal 1

1.684.796.658 38.500.000 6.685.139.516 761.936.179

20.394.735.878

Kecamatan Lengkong 1

45


Kecamatan Regol 1

44

5.913.101.350 1.057.661.787

Kecamatan Babakan Ciparay 1 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program peningkatan disiplin aparatur 4 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1

43

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pagu Belanja Langsung (Rp) 1.489.689.893 11.103.000

7.328.650.533 2.195.468.064 80.502.103 6.984.891.552 999.693.783 22.124.559.244 9.169.163.661

2

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3 4 5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

6.500.000 8.554.559.207 1.609.405.358

2.784.931.018


5 - 15

NO 46

SKPD/Unit Kerja Kecamatan Ujung Berung 1 2 3 4 5

47

Kecamatan Kiaracondong 1 2 3 4 5

48

2 3 4

2 3 4 5


Kecamatan Antapani

12.839.649.468 5.592.996.950 1.271.344.766 83.270.000 5.212.486.800 679.550.952 20.100.222.203 8.485.958.852 2.506.202.835 144.875.000 8.176.826.155 786.359.361 12.488.729.507 5.917.586.068 1.371.060.915 4.503.585.740 696.496.784 12.684.222.946 5.759.833.141 1.455.439.402 86.125.000 4.483.440.356 899.385.047 13.323.325.542

1


6.876.041.306

2 3 4

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.229.899.639 32.670.000 17.310.000

5 6

5 - 16


Kecamatan Cibiru 1

50


Kecamatan Arcamanik 1

49




4.642.504.597 524.900.000

NO 51

SKPD/Unit Kerja Kecamatan Rancasari 1

52

2 3

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan

4


Kecamatan Buah Batu 1 2 3 4 5

53

54

541.622.200


6.030.679.172 1.772.096.282 111.300.000 4.478.992.155 1.046.369.003 10.973.491.550 4.331.551.615

2 3 4 5


1.163.069.852

Kecamatan Gedebage

2 3 4 5 6

2 3 4

1.216.182.123 82.750.000 4.179.937.960

11.921.511.683

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kecamatan Panyileukan 1

56

1.338.635.042 6.295.519.009

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan

1

55

9.827.441.321

13.439.436.612

Kecamatan Bandung Kidul 1


4.970.467.874 1.676.283.340 100.198.000 10.400.000 4.648.909.940 515.252.529 10.958.125.586


4.638.843.981 1.344.270.222 4.127.256.570 847.754.813

Kecamatan Cinambo

9.167.640.476

1

3.436.745.146



5 - 17

NO

SKPD/Unit Kerja 2 3 4 5

57

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kecamatan Mandalajati 1


2 3 4 58

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 1 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 2 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 3 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 4 5 6 7 8

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Perpustakaan 9 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan informasi Perpustakaan dan Budaya Baca 59

5.757.361.602 1.763.494.505 6.320.427.936 891.556.350 4.375.479.320 60.120.000 82.082.000 366.311.800 2.331.068.656 618.520.564 27.808.000 61.491.100 49.699.200 778.378.000

49.442.273.528

1 2 3 4

5.637.589.065 788.714.371 224.000.000 23.795.700.653

6

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Program kerjasama informasi dengan mas media

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 1 2 3 4 5

5 - 18

14.732.840.393


5

60

Pagu Belanja Langsung (Rp) 1.105.659.980 49.500.000 4.025.404.990 550.330.360

Program Ketahanan Pangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Ketahan Pangan


2.262.066.664 16.734.202.775 29.298.195.816 2.629.748.000 3.550.500.434 6.076.206.774 191.735.700 9.323.535.388

NO

SKPD/Unit Kerja


(pertanian/perkebunan) 6 7 8 9 10 61

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Program peningkatan produksi hasil peternakan Program pengembangan budidaya perikanan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program pengembangan pemasaran pariwisata Program pengembangan destinasi pariwisata Program Pengembangan Kemitraan JUMLAH PAGU INDIKATIF 2017

5.2.

1.598.567.663 255.350.253 2.953.728.284 554.615.090 2.164.208.230 75.657.572.392 8.888.111.000 744.000.000 8.437.670.000 188.437.500 3.824.694.524 15.761.165.000 69.712.500 3.794.055.700 33.347.391.168 602.335.000 3.848.333.772.092

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017

Program dan kegiatan SKPD Tahun 2017 merupakan rekapitulasi dari hasil Rencana Kerja SKPD Tahun 2017 yang disusun menggunakan matrik program dan kegiatan SKPD, sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:       

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan; Indikator Kinerja; Lokasi Kegiatan; Target Kinerja capaian program; Besaran dana yang dibutuhkan; Target kinerja capaian program/kegiatan;

Penjelasan lebih rinci terkait program dan kegiatan SKPD Kota Bandung pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD di bawah ini.


5 - 19

BAB 6 PENUTUP KAIDAH PELAKSANAAN Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2017 merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Bandung pada Tahun 2017. RKPD ini akan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Bandung Tahun Anggaran 2017. Dalam penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2017, pendekatan penyusunan dokumen perencanaan digunakan 5 (lima) pendekatan yaitu Pendekatan Teknokratis, Pendekatan partisipatif dan Bottom-up, Pendekatan TopDown, Pendekatan Politis, serta Pendekatan Inovatif, sehingga diharapkan dapat disusun dokumen perencanaan yang memenuhi asas akuntabilitas dan kemanfaatannya, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan Kota Bandung pada Tahun 2017. Dalam penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2017 untuk menjamin terlaksananya program dan kegiatan pembangunan secara terarah, efektrif dan efisien, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut : 1.

2.

3.

4. 5.

6.

Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, masyarakat, serta dunia usaha berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2017 secara sinergis dan terintegrasi. Pemerintah Kota Bandung berkewajiban menjamin konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran. Sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Kota Bandung Tahun 2017, RKPD Kota Bandung Tahun 2017 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017. Dalam rangka sinkronisasi & sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi, APBN/BLN/PHLN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap SKPD harus menyusun dan membuat Renja SKPD, sebagai dasar pelaksanaan rencana program dan kegiatan tahun 2017 dengan berpedoman pada dokumen RPKD 2017. Pemerintah Kota Bandung berkewajiban memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RKPD Kota Bandung Tahun 2017. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala SKPD wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulan kepada Walikota melalui Kepala Bappeda. Apabila realisasi SILPA pada akhir tahun anggaran 2016 melebihi dari proyeksi, maka kelebihan tersebut di prioritaskan untuk mendanai kegiatan sebagai berikut :  Pembangunan Infrastruktur pelayanan publik  Kegiatan yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan dan peningkatan daya beli  Kegiatan Penangulangan Masalah Sosial  Kegiatan Penataan Kelembagaan.  Kegiatan yang berkaitan dengan percepatan pembangunan di PPK Gedebage  Kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian kemacetan  Kegiatan pengelolaan sampah berbasis waste to energy  Penyertaan modal PDAM untuk peningkatan cakupan layanan


6-1

7. 8. 9.

Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, dimungkinkan terjadi perubahan RKPD Kota Bandung tahun 2017 bila diperlukan. RKPD Kota Bandung Tahun 2017 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2017. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas serta efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sembilan point di atas merupakan kaidah yang sistematis sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai panduan sekaligus acuan yang harus ditaati berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di dalam menghadapi dinamika pembangunan. Sebab bagaimana pun, pembangunan adalah mencakup seluruh sistem sosial sebagai proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

WALIKOTA BANDUNG TTD MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

6-2


RKPD RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA, BANDUNG TAHUN 2017

Recommend Documents