RKPD 2012 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2012

RKPD 2012 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2012

PEMERINTAH KOTA MATARAM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jalan Pejanggik Nomor 16 Mataram

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MATARAM

Nomor : 13 Tahun 2011 Tanggal : 21 April 2011

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MATARAM TAHUN 2012

ABSTRAK Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2012 ini disusun untuk memenuhi ketentuan Pasal 99 dan Pasal 100 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram 2011–2015 yang merupakan rencana pembangunan dari Walikota Mataram dan Wakil Walikota Mataram terpilih periode 2010-2015. RPJMD Kota Mataram 2011-2015 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Mataram Nomor 2 Tahun 2011. Penyusunan RKPD Tahun 2012 ini juga mengacu kepada: 1) substansi tahapan RPJPD Kota Mataram Tahun 2005– 2025; 2) substansi tahapan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2013 dan 3) substansi tahapan RPJMN Tahun 2010-2014. Sebagai dokumen perencanaan tahunan pembangunan daerah, RKPD memuat (1) rancangan kerangka ekonomi daerah yang terdiri dari gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, (2) program prioritas pembangunan daerah yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan, dan (3) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, yang memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun anggaran yang direncanakan. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan. RKPD Kota Mataram Tahun 2012 merupakan tahapan pelaksanaan RPJMD Kota Mataram 2011-

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2012

i

2015. Tahapan RPJMD ini merupakan tahapan yang penting untuk menjamin konsistensi target dan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. RKPD Kota Mataram Tahun 2012 disusun dengan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Kota Mataram, sebagai berikut: 1.

Biaya pendidikan yang relatif masih menjadi beban bagi masyarakat miskin, adanya ketimpangan akses pada penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, serta belum meratanya daya tampung setiap sekolah.

2.

Rendahnya kesadaran dalam melaksanakan pola hidup bersih dan sehat yang berdampak rendahnya status kesehatan penduduk terutama penduduk kurang mampu, serta belum optimalnya pelayanan kesehatan masyarakat termasuk pemerataan pelayanan Keluarga Berencana (KB).

3.

Tidak sebandingnya kenaikan jumlah penduduk usia kerja dengan penyediaan lapangan kerja dan rendahnya relevansi antara lulusan dan keperluan pasar kerja.

4.

Rendahnya akses Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) pada sumberdaya produktif, permodalan, keterampilan, jaringan pemasaran, lemahnya daya saing produk, serta rendahnya produktivitas pengelola Koperasi.

5.

Lahan pertanian yang semakin sempit dan kualitas SDM petani yang masih rendah, dan belum berkembangnya pengolahan hasil-hasil pertanian.

6.

Rendahnya pendapatan nelayan dan produktivitas tangkapan ikan, serta belum berkembanngnya pengolahan hasil-hasil perikanan.

7.

Masih adanya jalan yang tidak memenuhi kualitas sesuai dengan kelas serta fungsi jalan.

8.

Kurang optimalnya fungsi sarana dan prasarana pengairan dan sumber daya air lainnya sehingga sering terjadi genangan akibat menurunnya kapasitas saluran drainase yang disebabkan oleh sedimentasi dan sampah. Disamping itu, masih terdapat talud sungai dan tanggul pengaman pantai yang mengalami kerusakan sebagai akibat banjir/genangan, longsoran dan abrasi pantai.

9.

Rendahnya kualitas lingkungan permukiman dan perumahan karena terbatasnya ketersediaan prasarana dan sarana dasar lingkungan.

10.

Belum optimalnya koordinasi dan keterpaduan antara perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang.


ii

11.

Meningkatnya

volume

produksi

sampah

dan

menurunnya

kapasitas

pengangkutan sampah, serta terbatasnya pengelolaan sampah. Permasalahan diatas dilihat dari pendekatan berdasarkan 4 (empat) aspek yaitu (a) Aspek geografis dan demografi; (b) Aspek kesejahteraan rakyat; (c) Aspek pelayanan dan (d) Aspek daya saing. Keseluruhan permasalahan diatas akan ditangani dalam perwujudan implementasi program-program prioritas yang dipertajam dalam 3 program unggulan Kota Mataram yaitu program 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mendorong daya saing daerah, 2) Pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal, dan 3) Peningkatan

daya

dukung

infrastruktur

perkotaan

dalam

rangka

pencapaian

peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Untuk menjawab permasalahan pembangunan diatas, Pemerintah Kota Mataram memiliki sejumlah peluang pembangunan sebagai berikut: Kota Mataram sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE), pelimpahan kewenangan pusat ke daerah dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah (pajak/retribusi), peluang tersedianya dana-dana pusat dan provinsi yang dapat dipergunakan untuk pembiayaan pembangunan di Kota Mataram, dan daya tarik investasi di sektor jasa dan perdagangan oleh sektor swasta sebagai daya dukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Keseluruhan permasalahan dan peluang yang ada dapat mempengaruhi proses dan pencapaian kinerja pembangunan Kota Mataram, sehingga perlu untuk terus meningkatkan

kualitas

pembangunannya

dalam

rangka

pencapaian

visi

“Terwujudnya Kota Mataram yang Maju, Religius, dan Berbudaya”.


iii

DAFTAR ISI Halaman PERATURAN WALIKOTA MATARAM TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2012

-

ABSTRAK DAFTAR ISI DAFTAR ISTILAH

i iv vi

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG 1.2. LANDASAN HUKUM 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 1.4. SISTEMATIKA RKPD

1 1 3 5 5

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2010 2.1. EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN 2.1.1 INDIKATOR MAKRO EKONOMI 2.1.1.1 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTTO 2.1.1.2 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI 2.1.1.3 LAJU INFLASI 2.1.1.4 TINGKAT PENGANGGURAN 2.1.2 INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN LAINNYA

6 6 7 7 8 9 10 10

2.2.

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2010 DAN REALISASI RPJMD 2.2.1 PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DALAM RANGKA PENINGKATAN DAYA SAING 2.2.2 PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT BERBASIS POTENSI EKONOMI LOKAL 2.2.3 PENINGKATAN DAYA DUKUNG INFRASTRUKTUR PERKOTAAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN PER 2.2.4 AKUNTABILITAS ANGGARAN

13

ISU STRATEGIS DAN MASALAH MENDESAK RKPD 2012

22

2.3.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN 3.1. KONDISI EKONOMI KOTA MATARAM TAHUN 2010 (TAHUN LALU) DAN TAHUN 2011 (TAHUN BERJALAN)

13 16 18 21

25 25

3.2.

TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH TAHUN 2012

28

3.3.

ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH TAHUN 2012

30


iv

3.4.

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2012 3.4.1 REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2010, PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2011, DAN ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2012 3.4.2 ARAH KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 3.4.3 ARAH KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 3.4.4 ARAH KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2012 4.1. SINKRONISASI PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PUSAT, PROVINSI NTB DAN KOTA MATARAM 4.2.

PRIORITAS DAN SASARAN TIGA PROGRAM UNGGULAN KOTA MATARAM 4.2.1 PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA MATARAM TAHUN 2012 4.2.2 SASARAN, STRATEGI, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA MATARAM TAHUN 2012

33 33 35 36 38 40 40 44 44 45

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2012 5.1. URUSAN WAJIB 5.2. URUSAN PILIHAN

55 55 86

BAB VI PENUTUP

94


v

DAFTAR ISTILAH 1.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

2.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

3.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

4.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

5.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

6.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

7.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.

8.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

9.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.

10.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

11.

Kebijakan umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

12.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

13.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

14.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

15.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.


vi

16.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

17.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

18.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

19.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

20.

Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.

21.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

22.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

23.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

24.

Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

25.

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

26.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

27.

Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

28.

Forum SKPD merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.


vii

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam kerangka teknis penyusunan, RKPD Kota Mataram Tahun 2012 mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sebagai dokumen perencanaan tahunan pembangunan daerah, RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, termasuk di dalamnya gambaran tentang rencana prioritas, isu serta masalah mendesak yang segera perlu diselesaikan. RKPD disusun dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2012 ini merupakan tahapan kedua RPJMD Kota Mataram 2011-2015. Untuk itu, penyusunan RKPD Kota Mataram 2012 ini mengacu kepada: 1) substansi tahapan RPJPD Kota Mataram Tahun 2005– 2025; 2) substansi tahapan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2013 dan 3) substansi tahapan RPJMN Tahun 2010-2014.


1

Selanjutnya, sebagai dokumen resmi pemerintah daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis,

yaitu

menjembatani antara perencanaan jangka

menengah yang bersifat taktis strategis dengan perencanaan penganggaran tahunan daerah yang bersifat teknis operasional. Sebagai rencana pembangunan tahunan, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dokumen ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tahun sebelumnya melalui tahapan proses Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM), antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan pelaku pembangunan (stakeholders), tingkat

keterdesakan

perkembangan

penanganan

lingkungan

strategis

masalah sebagai

pembangunan, landasan

serta

dinamika

penyusunan

Rencana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2012. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2012 merupakan tahapan tahunan pelaksanaan rencana pembangunan lima tahun Kota Mataram tahun 2011–2015. RKPD merupakan dokumen yang mencerminkan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram pada tahun 2012 dalam bentuk program-program pembangunan daerah yang akan diimplementasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) melalui serangkaian pelaksanaan forum-forum perencanaan, sebagai berikut: a. Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) Tingkat Kelurahan dilaksanakan pada minggu IV bulan Januari sd. Minggu ke II bulan Februari 2011. b. Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) Tingkat Kecamatan dilaksanakan minggu ke III Bulan Februari 2011. c. Forum Gabungan SKPD dilaksanakan pada minggu I Bulan Maret 2011. d. Musyawarah

Pembangunan

Bermitra

Masyarakat

(MPBM)

Tingkat

Kota

dilaksanakan pada minggu ke II bulan Maret 2011. e. Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2012.


2

1.2.

LANDASAN HUKUM Peraturan Perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram 2012 adalah sebagai berikut: 1.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;

5.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;

7.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

56

Tahun

2001

tentang

Pelaporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 9.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

10.

Peraturan Pemerintah Nomor

75 Tahun 2005 tentang Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 11.

Peraturan

Pemerintah

Penyelenggaraan Keterangan Informasi

Nomor

3

Pemerintahan

Daerah

Pertanggungjawaban Laporan

Tahun

Kepala

Penyelenggaraan

2007

tentang

Laporan

Kepada

Pemerintah,

Laporan

Daerah

Kepada

Pemerintahan

DPRD,

Daerah

dan

Kepada

Masyarakat; 12.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah,

Pemerintahan Daerah

Provinsi

dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;


3

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 15.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

18.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

19.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025;

20.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2013;

21.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 20092029;

22.

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang

Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota

Mataram; 23.

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram;

24.

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 20052025.

25.

Peraturan Walikota Mataram Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram 2010-2015.


4

1.3.

MAKSUD DAN TUJUAN RKPD Kota Mataram Tahun 2012 dimaksudkan untuk memberikan Arah,

Kebijakan Umum dan Prioritas pembangunan daerah. Selain itu RKPD juga sebagai landasan dan pedoman kebijakan operasional bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Mataram dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) berdasarkan program dan kegiatan, serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) sesuai dengan peran, tugas dan fungsi masing-masing SKPD dalam

rangka mewujudkan percepatan

proses

perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terarahnya proses pengembangan ekonomi daerah dan kemampuan masyarakat, serta pencapaian tujuan pelayanan publik. Tujuan dari penyusunan RKPD adalah untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan tahunan secara efektif dan efisien guna mempertajam prioritas pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan yang dapat mengatasi permasalahan, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan dapat mencapai hasil yang optimal.

1.4.

SISTEMATIKA RKPD Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun

2012 adalah sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2010

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2012

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2012

BAB VI

PENUTUP


5

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2010

2.1.

Evaluasi Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan

Evaluasi mencakup telaahan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang telah dilaksanakan pada tahun 2010 (tahun lalu). Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun 2010 dimaksudkan untuk memberikan gambaran tingkat capaian perencanaan yang telah dituangkan dalam RKPD Kota Mataram Tahun 2010, yang tercermin dalam pencapaian beberapa indikator tingkat pencapaian pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dapat dievaluasi berdasarkan sejumlah indikator yang ditujukan untuk menilai apakah pembangunan telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk meraih masa depan yang lebih baik. Untuk itu Pemerintah Kota Mataram terus melakukan kajian hasil-hasil pembangunan dengan mengevaluasi indikator kemajuan pembangunan di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Ketiga indikator ini secara umum telah digunakan untuk menilai kemajuan pembangunan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya. Sebagai pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram 2010-2015, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012 ini memuat evaluasi terhadap kemajuan pembangunan yang telah dicapai pada tahun 2010, serta evaluasi berjalan terhadap tahapan RPJMD Kota Mataram 2010-2015. Evaluasi ini nantinya akan menjadi bahan untuk menentukan langkah-langkah dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran dengan mempertimbangkan kondisi capaian terkini, dan proyeksi terhadap target capaian pada tahapan-tahapan selanjutnya.


6

2.1.1 Indikator Makro Ekonomi 2.1.1.1 Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) PDRB Kota Mataram, pada triwulan IV-2010, PDRB yang dihitung atas dasar harga (Adh) berlaku mencapai Rp. 1,241 triliun, sedangkan perhitungan Adh konstan mencapai Rp. 573,9 milyar rupiah. Tabel 2.1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Mataram Tahun 2008-2010

2008

Lapangan Usaha

Rp

1 Pertanian

2

% 3

Rp 4

2010 *) % 5

Rp 6

% 7

164.891,34

4,55

173.741,72

4,20

47.968,60

3,86

1.420,30

0,04

895,85

0,02

202,34

0,02

366.763,72

10,12

430.190,96

10,39

149.397,72

12,04

40.374,79

1,11

47.488,46

1,15

9.338,19

0,75

Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan

2009

Listrik, Gas & Air Bersih Bangunan

276.117,54

7,62

346.163,59

8,36

115.958,24

9,34

Perdagangan Hotel & Restoran

710.506,66

19,60

825.078,54

19,93

230.381,20

18,56

1.101.329,59

30,39

1.192.868,40

28,81

351.526,18

28,32

552.271,19

15,24

634.041,99

15,31

196.878,95

15,86

410.662,71

11,33

489.883,15

11,83

139.500,75

11,24

Jumlah 3.624.337,84 *) data pada Triwulan IV tahun 2010.

100

4.140.352,66

100

1.241.152,17

100

Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan Jasa-Jasa

Sumber: BPS Kota Mataram, 2011

Leading sector perekonomian Kota Mataram pada triwulan IV-2010 dicapai oleh sektor pengangkutan dan komunikasi dengan kontribusi sebesar 28,32 persen terhadap PDRB. Sementara sektor perdagangan memberikan kontribusi sebesar 18,56 persen. Sektor lainnya yang memberikan kontribusi cukup besar adalah sektor keuangan, jasa perusahaan dan sektor industri pengolahan, masing-masing sebesar 15,86 persen dan 12,04 persen. Sektor yang mempunyai kontribusi terkecil sebesar 0,02 persen adalah sektor pertambangan dan penggalian disusul oleh sektor listrik, gas, dan air bersih 0,75 persen.


7

Tabel 2.2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha di Kota Mataram Tahun 2008-2010

2008 Rp 2

Lapangan Usaha 1 Pertanian

% 3

85.261,08

Pertambangan & Penggalian

2009 Rp 4

4,56

2010 *) Rp % 6 7

% 5

85.619,41

4,22

22.039,95

3,84

816,40

0,04

473,51

0,02

92,67

0,02

223.162,45

11,93

248.156,64

12,23

68.424,96

11,92

14.362,85

0,77

15.512,74

0,76

4.622,51

0,81

Bangunan

159.674,58

8,53

184.583,82

9,09

53.084,84

9,25

Perdagangan Hotel & Restoran

347.069,32

18,55

383.095,82

18,87

111.314,47

19,39

Pengangkutan & Komunikasi

516.306,21

27,59

549.819,28

27,09

164.903,21

28,73

Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan

307.676,60

16,44

333.532,18

16,43

85.591,57

14,91

Jasa-Jasa

216.870,51

11,59

228.868,58

11,28

63.892,10

11,13

Industri Pengolahan Listrik, Gas & Air Bersih

JUMLAH 1.871.200,00 100,00 2.029.661,98 100,00 *) data sangat sementara pada Triwulan IV tahun 2010.

573.966,28 100.00

Sumber: BPS Kota Mataram, 2011.

Pertumbuhan ekonomi Kota Mataram pada periode 2009-2010 berkisar antara 7-8 % per tahun. Pertumbuhan ekonomi yang positif ini dalam prakteknya dapat dilihat dengan

meningkatnya

pendirian

supermarket,

pusat

perbelanjaan,

aktivitas

transportasi dan pembangunan perumahan di segala penjuru wilayah Kota Mataram. Pertumbuhan ekonomi Kota Mataram juga mampu meningkatkan geliat kegiatan pembangunan dan mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi pada tingkatan yang relatif tinggi di berbagai bidang termasuk peningkatan jumlah produksi barang dan jasa di Kota Mataram.

2.1.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan

ekonomi

merupakan

salah

satu

indikator

untuk

menganalisis

pembangunan ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya mencerminkan aktivitas perekonomian suatu daerah. Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan sesuai dengan yang ditergetkan.


8

Sebagai bagian dari wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram sedikit banyak pasti terpengaruh dengan situasi perekonomian provinsi dan perekonomian nasional. Perekonomian Kota Mataram pada triwulan IV-2010 tumbuh sebesar 0,10 persen, sementara pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB pada triwulan IV-2010 mengalami kontraksi atau pertumbuhan negative sebesar -1,54 persen dari pertumbuhan pada triwulan III-2010. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kuartal (q to q), yakni perbandingan PDRB triwulan IV-2010 terhadap PDRB triwulan III-2010 mengalami pertumbuhan positif meskipun relatif kecil yakni sebesar 0,10 persen. Sektor yang mengalami pertumbuhan yang cukup besar adalah sektor bangunan sebesar 7,85 persen. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kumulatif (c to c) , yaitu PDRB triwulan I sampai dengan triwulan IV secara komulatif tahun 2010 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2009 mengalami pertumbuhan sebesar 7,9 persen. Ini berarti Kota Mataram mengalami peningkatan namun tidak secepat pada tahun 2009 yang mengalami pertumbuhan 8,47 persen. Secara umum, sektor industri pengangkutan dan komunikasi, sektor jasa, serta sektor pertanian mengalami pertumbuhan yang melambat sebaliknya sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel & restoran, serta sektor bangunan mengalami pertumbuhan yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

2.1.1.3

Laju Inflasi

Pertumbuhan ekonomi di Kota Mataram diikuti dengan meningkatnya laju inflasi, hal ini perlu diwaspadai agar laju inflasi tidak lebih tinggi dibandingkan dengan besaran pertumbuhan ekonomi di Kota Mataram. Laju inflasi di Kota Mataram mengalami penurunan dari 13,29% pada tahun 2008 menjadi 3,14% pada tahun 2009, namun demikian pada tahun 2010, laju inflasi Kota Mataram naik menjadi 7,48%.


9

Tabel 2.3. Pertumbuhan PDRB dan Laju Inflasi di Kota Mataram Tahun 2008-2010 No.

Uraian

2008

2009

2010 *)

1

2

3

4

5

1.

Pertumbuhan PDRB

7,76%

8,47%

7,9%

2.

Laju Inflasi

13,29%

3,14%

11,07%

*) data sangat sementara pada Triwulan IV tahun 2010.


2.1.1.4

Tingkat Pengangguran

Tingkat kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada potensi sumber daya yang dimiliki daerah. Salah satu indikator yang dipakai dalam menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang terserap di lapangan pekerjaan. Tingginya angkatan kerja di suatu daerah akan menggerakkan perekonomian di suatu daerah tersebut. Apabila hal sebaliknya terjadi, dapat mengakibatkan timbulnya masalah sosial. Masalah ketenagakerjaan mengandung dua aspek yaitu penyediaan lapangan kerja/usaha dan peningkatan produktifitas tenaga kerja. Berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran terbuka di Kota Mataram sebesar 10,78% pada tahun 2009. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan kondisi pada tahun 2008 yang mencapai 11,89%. Mengingat masih tingginya angka pengangguran, maka harus terus diupayakan penyediaan lapangan pekerjaan. Bergesernya lapangan pekerjaan penduduk 10 tahun ke atas dari sektor pertanian ke sektor industri, dan perdagangan, mengindikasikan bahwa Kota Mataram menuju perekonomian modern.

2.1.2. Indikator Makro Pembangunan Lainnya Indikator makro untuk mengukur capaian keberhasilan pembangunan suatu daerah tidak hanya melihat faktor ekonomi makro semata, melainkan diukur juga dengan aspek pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menggambarkan tentang


10

capaian secara riil terhadap aktivitas pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dari sisi IPM data-data tentang capaian Kota Mataram adalah sebagai berikut: Tabel 2.4

Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Uraian Rasio Lama Sekolah (RLS) Angka Harapan Hidup (AHH) Angka Melek Huruf (AMH) Paritas Daya Beli IPM

2009

2010 *)

9.50 tahun

9.50 tahun

66.00 tahun

66.6 tahun

95.50 %

95.50 %

Rp. 642.170

Rp. 642.170

72.55

72.99

*) data sementara.


Tingkat pencapaian pembangunan suatu daerah dapat diukur pula dari tingkat pelayanan publik. Pelayanan publik yang umumnya digunakan dalam mengukur keberhasilan adalah pelayanan dasar, diantaranya pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sarana prasarana perkotaan. Ketiga pelayanan dasar tersebut adalah indikator yang dapat mewakili pengukuran keberhasilan pelaksanaan suatu program/kegiatan pembangunan. Indikator pendukung keberhasilan pembangunan lainnya dapat diketahui dengan melihat jumlah persentase prevalensi gizi buruk, jumlah penduduk miskin, serta luas kawasan kumuh, luas jangkauan pelayanan persampahan, kondisi jalan dan cakupan layanan air bersih yang langsung bersentuhan dengan manfaat yang diterima oleh masyarakat, sebagaimanan diuraikan dalam tabel berikut ini:


11

Tabel 2.5

Indikator Makro Pembangunan Lainnya Uraian

2009

2010*)

Prevalensi Gizi Buruk

0,04%

0,04%

Penduduk Miskin (KK)

37.043

37.043

Luas Kawasan Kumuh

201,50 Ha

201,50 Ha

4.904 ha

4.904 ha

245,95 km

207,16 km

60.79 %

68.29%

Luas Jangkauan Pelayanan Persampahan Kondisi Jalan Baik Cakupan Layanan Air Bersih *) data sementara.


Pertumbuhan ekonomi yang tidak mengindahkan pembangunan dibidang lain seperti bidang kesehatan dan pendidikan tidak akan banyak bermanfaat. Karena itu upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi harus juga meningkatkan indikator di bidang kesehatan dan pendidikan. Kaitan antara indikator di bidang kesehatan dan pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan yang timbal balik, disatu pihak penyediaan layanan di bidang kesehatan dan pendidikan memerlukan pertumbuhan ekonomi dan di lain pihak status kesehatan dan pendidikan penduduk menentukan tingkat produktivitas yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Indikator kesehatan dan pendidikan yang meliputi Angka Melek Huruf (AMH), Usia Harapan Hidup (AHH), Angka Rata-rata lama sekolah (ALS) mengalami peningkatan dalam tahun-tahun terakhir ini. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang merupakan representasi kemajuan dibidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan mengalami peningkatan dari 72,55 (tahun 2009) menjadi 72,99 (tahun 2010). Indikator makro pembangunan daerah menunjukkan tingkatan pencapaian atas hasil pembangunan daerah yang telah dilaksanakan pada periode tahun sebelumnya, sehingga dapat diketahui besaran kemajuan pembangunan di Kota Mataram di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, fisik dan prasarana sarana perkotaan.


12

2.2.

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2010 dan Realisasi RPJMD

Berdasarkan pengukuran dan analisis capaian kinerja kegiatan yang telah dilakukan berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Mataram dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Mataram secara umum dapat dikatakan berhasil melaksanakan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan baik dan lancar, hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja kegiatan pembangunan sebesar 100% dan kinerja keuangan mencapai 87,26%. Keberhasilan capaian indikator kinerja di atas tidak terlepas dari dukungan dana. Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kota Mataram dalam APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 613.908.356.328,jumlah tersebut telah direalisasi sebesar Rp. 535.677.233.709. Dengan demikian terdapat sisa dana yang belum terealisasi sebesar Rp

78.231.122.619 atau sekitar

13,74 % merupakan dana luncuran pada tahun berikutnya yaitu 2011

Keberhasilan

tersebut juga sangat didukung oleh kinerja seluruh aparatur pemerintah Kota Mataram dalam mengimplementasikan sistim akuntabilitas kinerja pemerintah dengan baik. Keberhasilan yang dicapai Pemerintah Kota Mataram ini tidak terlepas dari permasalahan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Namun permasalahan ataupun kendala yang ada dapat diminimalisir dengan baik melalui evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan program dan kegiatan agar tidak melenceng dari apa yang telah tertuang dalam RPJMD Kota Mataram 2006-2010 dan RKPD tahun 2010. Adapun capaian kinerja masing-masing program unggulan pada tahun anggaran 2010 diuraikan sebagai berikut:

2.2.1 Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka peningkatan daya saing Sasaran pembangunan yang ingin dicapai dalam prioritas peningkatan kualitas SDM ialah peningkatan kualitas SDM yang bertujuan menghasilkan generasi yang sehat, terdidik dan berproduktivitas kerja yang tinggi.


13

Permasalahan yang dihadapi program unggulan peningkatan kualitas SDM dalam rangka mendorong daya saing daerah pada tahun 2010, antara lain: 1.

Biaya pendidikan yang tidak terjangkau bagi masyarakat miskin, adanya ketimpangan akses pada penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, serta belum meratanya daya tampung setiap sekolah.

2.

Rendahnya kesadaran dalam melaksanakan pola hidup bersih dan sehat yang berdampak rendahnya status kesehatan penduduk terutama penduduk kurang mampu, serta belum optimalnya pelayanan kesehatan masyarakat termasuk pemerataan pelayanan KB dan ketersediaan alat kontrasepsi yang diminati.

3.

Tidak sebandingnya kenaikan jumlah penduduk angkatan kerja dengan penyediaan lapangan kerja dan rendahnya relevansi antara lulusan dan keperluan pasar kerja.

Pencapaian sasaran peningkatan kualitas SDM pada tahun 2010 telah dilakukan melalui: No

Sasaran

Evaluasi capaian

1

Peningkatan Kualitas Sektor Pendidikan.

Angka Melek Huruf (AMH) : 95,50% Rasio Lama Sekolah (RLS) : 9,50 Angka Partisipasi Kasar (APK): - SD/MI/Paket A : 108,98 - SMP/MTs/Paket B : 101,66. - SMA/SMK/MA/Paket C: 101,64 Angka Partisipasi Murni (APM): - SD/MI/Paket A : 97,50 - SMP/MTs/Paket B : 76,64 - SMA/SMK/MA/Paket C: 71,79

2

Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.

Angka Harapan Hidup (AHH): 66,6 Angka Kematian Ibu (kasus): 7 Angka Kematian Bayi (kasus): 29 Gizi Buruk (kasus): 41 Cakupan layanan Puskesmas: 100%

3

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.

Partispasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan 80%.


14

Dalam

bidang

pendidikan

pada

tahun

2010

mengalami

kemajuan

cukup

menggembirakan dengan pelaksanaan berbagai macam program pembangunan pendidikan, walaupun terdapat berbagai permasalahan. Kemajuan ini membawa dampak semakin meningkatnya kualitas proses belajar mengajar di berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Dengan dilaksanakannya berbagai program peningkatan pelayanan pendidikan telah dapat meningkatkan cakupan layanan hingga menjangkau daerah pinggiran, daerah dengan penduduk miskin, dan daerah padat penduduk. Secara rinci pembangunan pendidikan di Kota Mataram untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan dilihat dari jumlah sekolah dan siswa pada tahun 2010, adalah sebagai berikut:

jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Swasta 156 buah (Siswa 43.156

orang), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Swasta 40 buah (Siswa 18.494 orang), sedangkan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/K) Negeri dan Swasta 42 buah (Siswa 17.255 orang), Madrasah Aliyah (MA) Negeri dan Swasta 11 buah (Siswa 1.627 orang). Data tersebut bila dibandingkan dengan tahun 2009, pada tahun 2010 mengalami peningkatan jumlah sekolah dan siswa yang bersekolah dengan indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SD: 108,98%, SMP : 101,66%, dan SMA : 101,64%. Dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat

di Kota

Mataram, telah pula dilaksanakan berbagai program pembangunan bidang kesehatan yang

diprioritaskan pada pelayanan kesehatan dasar, jaminan pemeliharaan

kesehatan masyarakat miskin, Usaha Kesehatan Bermitra Masyarakat (UKBM), penyuluhan kesehatan, dan penerapan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA). Hal ini secara signifikan ditunjukkan dengan adaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Kota Mataram menyongsong ”Indonesia Sehat 2015”. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan dengan melaksanakan kegiatan TIM TCC Kota Mataram sebanyak 4 kali, Audit Surveilance ISO 9001:2000, pertemuan program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan sebanyak 4 kali, pembinaan manajemen puskesmas 4 kali, peningkatan pelayanan program UKGS puskesmas di 160 SD, Skreening Kesehatan Gigi Kelompok Usia Dini sebanyak 46 kelompok. Di bidang sosial telah dilaksanakan optimalisasi program Keluarga Berencana (KB) serta upaya-upaya penanganan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditunjukkan dengan meningkatkan pemahaman dan keterampilan berusaha bagi para PMKS. Di bidang ini pula telah dilakukan pembinaan terhadap panti


15

sosial dan panti jompo (werdha), pembinaan terhadap anak-anak terlantar dan eks penyandang penyakit sosial yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Mataram melalui pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Penyandang Masalah PMKS, dan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE). Di bidang ketenagakerjaan, telah dilakukan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui kegiatan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja melalui BLK, hingga tersedianya pencari kerja yang terdidik dan terlatih, pengembangan informasi bursa tenaga kerja/kesempatan kerja, serta dilakukannya pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap tenaga kerja dengan melaksanakan pengawasan dan bimtek keselamatan dan kesehatan kerja yang hasilnya terjadi peningkatan sekitar 40% perlindungan, keselamatan dan kesehatan kerja.

2.2.2 Pemberdayaan Ekonomi Rakyat berbasis Potensi Ekonomi Lokal Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dilakukan dengan berbagai upaya yang bermuara pada penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan produktivitas Koperasi, Usaha Menengah Kecil dan Mikro (KUMKM), ketersediaan akses permodalan usaha, peningkatan peluang pemasaran produk UMKM, serta kemandirian koperasi dalam keberlanjutan usaha dalam jangka panjang, hal ini dapat menjamin adanya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat Kota Mataram. Permasalahan yang dihadapi program unggulan ini pada tahun 2010, antara lain: 1.

Rendahnya akses Koperasi, Usaha Menengah Kecil dan Mikro (KUMKM) pada sumberdaya produktif, permodalan, keterampilan, jaringan pemasaran, lemahnya daya saing produk, serta rendahnya produktivitas pengelola Koperasi.

2.


3.


Pencapaian sasaran program unggulan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat pada tahun 2010, dilakukan melalui:


16

No

Sasaran

Evaluasi capaian

1.

Memberikan bantuan kepada pelaku usaha kecil untuk memperluas market produk. Sehingga dengan pengembangan market diharapkan pelaku usaha kecil mampu semakin mandiri.

Jumlah bantuan sebesar Rp. 395 juta untuk 4 koperasi/IKM (bergilir)

2.

Meningkatnya penguasaan teknologi, manajemen dan ketrampilan industri kecil, menengah dan koperasi untuk mencapai kemandirian usaha IKM di Kota Mataram.

Penyelenggaran pendidikan dan pelatihan perkoperasian sebanyak 4 kali

3.

Mengidentifikasi perkembangan IKM di Kota Mataram dan meng-update teknis yang dimiliki masing-masing IKM. Data-data teknis meliputi jumlah produksi, tenaga kerja dan bahan baku.

Penyusunan data IKM sejumlah 2.915 IKM

4.

Tersedia dan terkendalinya kebutuhan pokok masyarakat dalam jumlah dan harga yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pelaksanaan Operasi Pasar sebanyak 4 kali dalam setahun di beberapa pasar

5.

Meningkatnya kualitas produk-produk yang dihasilkan oleh industri kecil, menengah dan koperasi sehingga sesuai dengan kebutuhan pasar dengan standar serta kualitas yang memadai.

Fasilitasi Pengembangan UKM; penyusunan pemetaan dan penilaian KSP/USP Koperasi, serta bimbingan dan konsultasi terhadap 10 koperasi

6.

Terciptanya pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan unit lembaga mikro dan koperasi.

Pelatihan manajemen usaha kecil terhadap 60 orang pedagang kecil

7.

Tersedianya kebutuhan pangan melalui pembenihan dan intensifikasi ketahanan pangan serta meningkatnya keberdayaan masyarakat petani melalui penataan kelembagaan kelompok masyarakat bidang pertanian.

Terpenuhinya 90% kebutuhan pangan masyarakat sehingga mampu dijangkau oleh masyarakat

8.

Meningkatnya kemampuan dan kemandirian ekonomi produktif masyarakat pesisir dan nelayan melalui pendayagunaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat nelayan dalam rangka penciptaan nilai tambah hasil perikanan sehingga mampu mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat pesisir dan nelayan.

Pemberdayaan 5 kelompok masyarakat pesisir melalui permodalan, pendidikan dan pelatihan


17

Kegiatan PER dipusatkan pada penanganan terhadap kelemahan dari segi permodalan. Upaya pemenuhan sarana dan prasarana teknologi tepat guna dibidang pertanian, sarana dan prasarana dibidang perikanan dan peternakan terus dilakukan. Disamping itu, juga diupayakan peningkatan ketrampilan diantaranya melalui pelatihan bagi pelaku KUMKM sehingga mampu menghasilkan produk-produk yang mampu bersaing di pasaran lokal dan regional, juga diadakan pemberian pelatihan bagi generasi muda agar mampu mengisi lowongan pekerjaan dan menciptakan lapangan kerja baru. Sebagai hasil akhir pelaksanaan program-program di bidang PER ialah terwujudnya indikator ekonomi daerah yang konsisten. Dilihat dari sisi makro, indikator pertumbuhan ekonomi Kota Mataram tercermin dari peningkatan PDRB berdasarkan harga berlaku meningkat dari 3.624.337,84 pada tahun 2008 menjadi 4.140.352,68 pada tahun 2009. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Mataram ini diikuti pula dengan penurunan tingkat inflasi yaitu pada tahun 2008 sebesar 13% turun menjadi 3,24 pada tahun 2009. Hal ini mencerminkan pembangunan ekonomi di kota Mataram cukup stabil.

2.2.3 Peningkatan Daya Dukung Infrastruktur Perkotaan dalam rangka Pencapaian Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Sasaran pembangunan yang ingin dicapai dalam prioritas Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Perkotaan pada tahun 2010 ialah tersedianya sarana dan prasarana perkotaan yang mendukung kegiatan pembangunan di seluruh penjuru Kota Mataram. Beberapa capaian kinerja yang dicapai ialah penyediaan kuantitas jalan dengan kualitas yang mantap, pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi, pembangunan pasar yang representatif untuk mendukung kegiatan ekonomi, dan terwujudnya bangunan RSM (Rumah Sakit Mataram) serta gedung DPRD Kota Mataram. Permasalahan yang dihadapi program unggulan ini pada tahun 2010, antara lain: 1.


2.

Kurang optimalnya fungsi sarana dan prasarana pengairan dan sumber daya air lainnya sehingga sering terjadi genangan akibat menurunnya kapasitas saluran


18

drainase yang disebabkan oleh sedimentasi dan sampah. Disamping itu, masih terdapat talud sungai dan tanggul pengaman pantai yang mengalami kerusakan sebagai akibat banjir/genangan, longsoran dan abrasi pantai. 3.

Rendahnya kualitas lingkungan permukiman dan perumahan karena terbatasnya ketersediaan prasarana dan sarana dasar lingkungan.

4.

Belum optimalnya koordinasi dan keterpaduan antara perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang.

5.

Meningkatnya

volume

produksi

sampah

dan

menurunnya

kapasitas

pengangkutan sampah, serta terbatasnya pengelolaan sampah. Pencapaian sasaran program unggulan Peningkatan Daya Dukung Infrastruktur Perkotaan pada tahun 2010, dilakukan melalui: No

Sasaran

Evaluasi Capaian

1.

Peningkatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi

1. Jalan kondisi baik sepanjang 207,16 km. 2. Luas kawasan kumuh 201,50 Ha 3. Luas jangkauan layanan persampahan 4.904 Ha.

2.

Peningkatan Penataan Kawasan Permukiman dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

1. Tersedianya prasarana dan utilitas pembangunan Rusunawa. 2. Tersedianya infrastruktur lingkungan permukiman dan perumahan yang memadai pada 50 kelurahan 3. Perbaikan 264 unit rumah yang layak huni bagi masyarakat 4. Peningkatan prasarana jalan lingkungan. 5. Tersedianya sanitasi dasar lingkungan berupa MCK yang dilengkapi dengan septiktank dan SPAL pada 9 lokasi yang dapat menampung pembuangan limbah masyarakat dengan rasio 1 unit : 9 KK untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin. 6. Terpeliharanya bantaran sungai sepanjang 350 meter untuk melindungi pemukiman penduduk di sekitar bantaran sungai.


19

7. Terlaksananya lanjutan pembangunan konstruksi tanggul pengaman pantai sepanjang 200 meter. 8. Terbangunnya saluran drainase lingkungan sepanjang 900 meter. 9. Terpeliharanya saluran drainase perkotaan sepanjang 750 meter. 10. Pembangunan turap/talud/bronjong sepanjanng 500 meter untuk perkuatan bantaran sungai yang rawan terjadinya longsoran/erosi. 3.

Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas-Fasilitas Publik

1. Pembangunan Lanjutan 1 unit sarana rekreasi Mataram Water Park. 2. Ketersediaan sistem jaringan perpipaan tersier untuk 6 kelurahan, tower penampung air untuk 2 kecamatan dan sumur bor untuk 2 kelurahan. 3. Terpeliharanya kondisi prasarana jalan dan jembatan secara rutin selama 1 tahun. 4. Pembangunan lanjutan puskesmas Gegutu tahap V,Puskesmas Mataram tahap II, Puskesmas Karang Pule Tahap III, Puskesmas Pejeruk Tahap II, dan Puskesmas Dasan Agung. 5. Rehabilitasi Sedang Puskesmas Pembantu Selagalas. 6. Pembangunan Polindes Pagutan Tahap II. 7. Pembangunan lanjutan gedung sekolah SMKN 8 Mataram, SMA Hang Tuah Mataram, SMK Trisakti Mataram, SMK Pelayaran Mataram dan SMAN 7 Mataram.


20

2.2.4 Akuntabilitas Anggaran Penyusunan APBD Kota Mataram dalam Tahun Anggaran 2010 tetap melaksanakan sistem anggaran kinerja yang menitikberatkan pada upaya peningkatan hasil kerja dengan melihat sejauh mana progam kegiatan pada masing-masing satuan kerja dapat diakomodir dengan titik tekan kegiatan pada aktivitas pejabat struktural. Dalam penyusunan APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2010 struktur APBD meliputi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Selain itu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaksanakan 2 urusan pemerintahan yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (APBD) tahun 2010 sebesar Rp. 613.908.356.328,- yang didistribusikan pada 43 (SKPD setingkat Badan/Dinas, Kantor/Bagian), 6 Kecamatan dan 50 Kelurahan Unit Kerja lingkup Kota Mataram, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 535.677.233.709,- Selengkapnya data realisasi anggaran tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah ini.

Tabel 2.4 Realisasi Belanja Daerah dalam APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2010 No

Uraian

(1) 5 5.1 5.1.1 5.1.4 5.1.5

(2)

5.1.6

5.1.7 5.1.8 5.2. 5.2.1 5.2.2 5.2.3

BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

Tahun 2010 Anggaran Realisasi (3) (4) 613.908.356.328 535.677.233.709 392.947.539.656 352.727.684.564 352.302.802.374 318.945.658.226 14.830.812.849 12.498.551.856 21.298.382.000 19.164.518.782

% (5) 87,26 89,76 90,53 84,47 89,98

400.000.000

0

0

2.158.800.000

2.027.900.000

96,02

1.956.742.432 46.055.700 220.960.816.672 182.949.549.145 35.280.744.592 31.508.520.393 75.975.618.853 68.605.383.319 109.704.453.227 82.835.645.433

2,35 82,80 89,31 90,17 75,51

Sumber: Bagian Keuangan Setda Kota Mataram, 2011.


21

Berdasarkan hasil perhitungan akhir anggaran, secara umum kinerja anggaran masingmasing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dinilai sangat berhasil, dengan capaian nilai kinerja anggaran sebesar 87,26%.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja

kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran maka pencapaian kinerja kegiatan Pemerintah Kota Mataram dinyatakan sangat berhasil dalam pengelolaan keuangan daerah. Dari tabel diatas juga dapat dilihat bahwa persentase realisasi belanja tidak langsung lebih tinggi 6,69% dibanding belanja langsung.

2.3.

Isu Strategis dan Masalah Mendesak RKPD 2012

Berdasarkan RPJMD Kota Mataram 2010-2015, isu-isu strategis pembangunan daerah sebagai berikut: 1.

Tingginya potensi bencana alam banjir/genangan dan abrasi di wilayah kota.

2.

Berkembangnya permukiman Padat, Kumuh, dan Miskin (PAKUMIS).

3.

Tingginya angka kemiskinan.

4.

Lemahnya kualitas SDM dalam mendorong daya saing daerah.

5.

Rendahnya kemampuan daerah dan tingginya ketergantungan pada pemerintah pusat.

6.

Lemahnya kualitas dan akses pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, perijinan, kebersihan, sanitasi, air bersih, kependudukan dan catatan sipil.

7.

Rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat.

8.

Tingginya kemacetan lalu lintas (pada waktu dan lokasi tertentu).

9.

Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung daya saing daerah.

10.

Terbatasnya media ekspresi dan ruang apresiasi bagi masyarakat.

Dalam kebijakan program pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram 2011-2015 disebutkan bahwa sejalan dengan Visi Kota Mataram yaitu "Terwujudnya Kota Mataram yang Maju,

Religius dan Berbudaya”, maka dirumuskan 3 (tiga) program unggulan yang diharapkan akan memberikan efek pengganda (multiplier effect) terhadap keseluruhan program pembangunan, ketiga program dimaksud adalah:


22

1.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah.

2.

Pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis potensi ekonomi lokal.

3.

Peningkatan daya dukung infrastruktur perkotaan dalam rangka pencapaian peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi rakyat

RKPD Kota Mataram Tahun 2012 disusun dengan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Kota Mataram, sebagai berikut: 1.

Biaya pendidikan yang tidak terjangkau bagi masyarakat miskin, adanya ketimpangan akses pada penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, serta Belum meratanya daya tampung setiap sekolah.

2.

Rendahnya kesadaran dalam melaksanakan pola hidup bersih dan sehat yang berdampak rendahnya status kesehatan penduduk terutama penduduk kurang mampu, serta belum optimalnya pelayanan kesehatan masyarakat termasuk pemerataan pelayanan KB dan ketersediaan alat kontrasepsi yang diminati.

3.


4.

Rendahnya keterampilan,

akses

KUMKM

pada

jaringan pemasaran,

sumberdaya lemahnya

produktif,

daya

saing

permodalan, produk,

serta

rendahnya produktivitas pengelola Koperasi. 5.


6.


7.


8.

Kurang optimalnya fungsi sarana dan prasarana pengairan dan sumber daya air lainnya sehingga sering terjadi genangan akibat menurunnya kapasitas saluran drainase yang disebabkan oleh sedimentasi dan sampah. Disamping itu, masih terdapat talud sungai dan tanggul pengaman pantai yang mengalami kerusakan sebagai akibat banjir/genangan, longsoran dan abrasi pantai.


23

9.

Rendahnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman karena terbatasnya ketersediaan prasarana dan sarana dasar lingkungan, dan belum optimalnya cakupan pelayanan air bersih.

10.

Belum optimalnya koordinasi dan keterpaduan program antara perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang.

11.

Meningkatnya

volume

produksi

sampah

dan

menurunnya

kapasitas

pengangkutan sampah, serta terbatasnya pengelolaan sampah.


24

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN 3.1.

Kondisi Ekonomi Makro Kota Mataram Tahun 2010 (Tahun Lalu) dan Tahun 2011 (Tahun Berjalan)

Prospek ekonomi dunia terus membaik dan diperkirakan lebih tinggi dari perkiraan semula. Kecenderungan ini memperkuat keyakinan bank sentral terhadap prospek perekonomian Indonesia sehingga diperkirakan mencapai kisaran 6,0%-6,5% pada tahun 2011. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2011 diperkirakan dapat mencapai 6,4%, ditopang oleh masih kuatnya permintaan domestik

dan

membaiknya sisi eksternal. Kinerja ekspor masih cukup tinggi sejalan dengan pemulihan ekonomi global. Optimisme perekonomian nasional pada tahun 2010 dapat tumbuh sebesar 6%. Capaian ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV yang diperkirakan mencapai 6,1% lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Beberapa sektor yang mempengaruhi kenaikan angka pertumbuhan ekonomi adalah sektor pengangkutan dan komunikasi (1,2%), sektor perdagangan, hotel, dan restoran (1,5%), dan sektor industri pengolahan (1,2%). (Berita Resmi Statistik No.

14/03/Th.XIV, 1 Maret 2011). Kota Mataram berhasil memposisikan diri sebagai daerah paling kondusif dan progresif dalam mencapai kinerja pembangunan daerah. Dilihat dari aspek ekonomi laju pertumbuhan ekonomi Kota Mataram tahun 2010 mencapai 7,93 persen (angka sementara). Meskipun laju pertumbuhan ekonomi Kota Mataram cukup tinggi

namun Kota Mataram

masih dihadapkan

pada

berbagai persoalan

kependudukan dan sosial. Tugas pemerintah daerah dan seluruh pemangku amanah pembangunan Kota Mataram adalah mewujudkan agar perkembangan Kota Mataram ke depan tetap selaras sesuai daya dukung ruang dan kultur masyarakatnya dan tetap terjalin harmonis (www.bps.go.id). Pertumbuhan ekonomi Kota Mataram yang mencapai 7,93% menunjukkan bahwa proses pembangunan di Kota Mataram terus menunjukkan konsistensinya dari tahun ke tahun. Kontribusi terbesar diberikan oleh sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 28,32 persen.

Sementara sektor perdagangan memberikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2012

25

kontribusi sebesar 18,56 persen. Sektor lainnya yang memberikan kontribusi cukup besar adalah sektor keuangan, jasa perusahaan dan sektor industri pengolahan, masing-masing sebesar 15,86 persen dan 12,04 persen. Laju inflasi Kota Mataram pada tahun 2010 berada pada kisaran 11,4% dan diperkirakan angka pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi pada tahun berjalan tidak akan berbeda jauh dengan indikator yang sama pada tahun sebelumnya. Namun demikian dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Mataram terus menunjukkan

konsistensinya

dengan

dibukanya

pusat-pusat

perbelanjaan,

pembangunan properti dan real estate di Kota Mataram sepanjang tahun 2010. Pertumbuhan ekonomi Kota Mataram pada tahun 2010, akan mengikuti trend seperti tahun-tahun sebelumnya, dimana tingkat pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi Kota Mataram lebih tinggi dibandingkan dengan indikator yang sama pada tingkat nasional. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi Kota Mataram tahun 2012 diprediksi sebesar 7,92% (pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5-6%), sedangkan laju inflasi Kota Mataram berada pada kisaran 6-7 %. Indikator lain yang tidak kalah penting ialah indikator di bidang pendidikan dan kesehatan. Tingkat pendidikan dan kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program pembangunan. Tingkat pendidikan dan kesehatan yang lebih baik akan sangat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas manusia sebagai pelaku pembangunan. Sebagai contoh, tenaga kerja yang mempunyai tingkat pendidikan dan kesehatan yang lebih akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dalam mendukung perekonomian daerah dan nasional. Indikator pendidikan seperti Tingkat Melek Huruf dan Angka Lama Sekolah tidak mengalami perubahan antara tahun 2009 dan 2010. Ini antara lain disebabkan oleh adanya anggapan bahwa tingkat pendidikan dan kemampuan membaca dan menulis hanya diperlukan bagi kalangan angkatan kerja. Dengan demikian tingkat buta huruf, yang terkonsentrasi pada usia diatas 45, sulit diturunkan. Namun demikian melalui penerapan program Angka Buta Aksara Nol (ABSANO) dan Angka Drop Out Nol (ADONO) di Provinsi NTB diharapkan tingkat pendidikan masyarakat dapat ditingkatkan. Sehingga pada tahun 2009 dan 2010 Tingkat Melek Huruf dan Angka Lama Sekolah dapat meningkat tajam.


26

Dilihat dari indikator kesehatan, terjadi peningkatan Usia Harapan Hidup dan penurunan Angka Kematian Bayi. Indeks Usia Harapan Hidup Usia penduduk Kota Mataram menunjukkan peningkatan yaitu 65,66 (2010) dibandingkan 64,9 pada tahun 2009. Angka Kematian Bayi mengalami penurunan 41,58 (2007) menjadi 41,25 pada tahun 2008. Dengan peningkatan pelayanan dan sarana kesehatan pada tahun 2009 dan 2010, diharapkan kedua indikator ini mengalami peningkatan signifikan dalam lima tahun ke depan. Selengkapnya data perkembangan Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah Kota dilihat dalam Tabel 3.1 dibawah ini. Tabel 3.1 Perkembangan Indikator Makroekonomi Kota Mataram No

Indikator Makro Pembangunan

1. 2. 3.

Pertumbuhan PDRB Laju Inflasi PDRB (Rp) Menurut harga berlaku Menurut harga konstan PDRB per kapita (Rp) Menurut harga konstan Menurut harga berlaku Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk (KK) Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan Laju Pertumbuhan Penduduk Angka Melek Huruf Angka Usia Harapan Hidup (Tahun) Angka kematian bayi (1/1000 jiwa) Angka Rata-Rata lama Sekolah (Tahun) Angka Partisipasi Sekolah (%) - Usia 7 -12 tahun - Usia 13 – 15 tahun - Usia 16 – 18 tahun Tingkat pengangguran terbuka IPM (Indeks)

4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

14. 15. * **

2009 8,32 % 10,23 %

Tahun 2010* 7,92 % 10,02 %

2011** 7,83 % 3,36 %

4.047.840 2.026.792

4.569.754 2.187.248

4.569.754 2.187.248

5.397.496 10.779.720 375.506 105.560 18 % 1,06 % 92 % 66 40,51 9,5 95 97 72 10,78 % 72,5**

5.692.740 5.692.740 11.893.679 11.893.679 402.254 438.457 116.116 126.567 20 % 19,59 % 1,10 % 1,09 % 90 % 99,54 % 66,25 66,64 40 40,82 10 10 97 99 73 10 % 72,99

>105.27 > 114.19 > 116.96 10 % 73

Angka Sementara dari BPS Kota Mataram. Angka Proyeksi RPJMD Kota Mataram 2010-2015.

Pada tahun berjalan diperkirakan indikator makroekonomi akan mengikuti pola tahun sebelumnya dimana pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 7-8 % dengan tekanan pada pengendalian laju inflasi.


27

3.2.

Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2012

Terkait dengan semakin terbukanya perdagangan internasional dan masih tergantungnya Indonesia pada dukungan bahan baku dan barang modal dari luar negeri serta masih dominannya pembiayaan pusat dalam mendukung pembangunan Kota Mataram, dapat dinyatakan bahwa tantangan kedepan dalam pembangunan Kota Mataram sangat besar. Jika dikaitkan dengan kondisi perekonomian nasional, maka tantangan dan prospek perekonomian Kota Mataram tahun 2012 sebagai berikut: Tantangan 1.

Tingkat kesejahteraan masyarakat masih rentan terhadap gejolak harga (inflasi).

2.

Tingkat pengangguran terbuka terus menurun, namun kategori pengangguran tersembunyi dan pekerja informal masih relatif tinggi.

3.

Arah

perkembangan

perekonomian

Kota

Mataram

cenderung

pada

perdagangan dan jasa. 4.

Kota Mataram sebagai pusat kegiatan nasional, berkembangnya industri MICE

5.


6.

Penciptaan wirausahawan baru untuk menyerap angkatan kerja yang belum memiliki pekerjaan.

Prospek 1.

Posisi geografis Kota Mataram yang terletak pada kawasan segitiga emas pariwisata yaitu Bali-Toraja-Komodo dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) serta lintas transportasi darat Aceh-Atambua merupakan peluang yang strategis bagi pengembangan investasi dan Kota Mataram merupakan salah satu pintu gerbang masuknya wisatawan ke Nusa Tenggara Barat yang ditunjang oleh prasarana dan sarana kepariwisataan. Hal ini membawa dampak pada semakin lancarnya pelayanan arus barang dan jasa antar wilayah.


28

2.

Kebijakan Otonomi Daerah; Diterapkannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional memberikan kewenangan yang luas kepada daerah dalam mengurus daerahnya. Luasnya wewenang ini membuka peluang bagi daerah untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam segala

aspek

kehidupan yang

disesuaikan dengan kondisi riil daerah. Dengan demikian kebijakan-kebijakan tersebut akan dapat diimplementasikan secara nyata. Diberlakukannya Undang-Undang No. 32 dan 17 tahun 2004 memberi kesempatan yang lebih luas kepada Kota Mataram untuk melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan sebagai sumber pembiayaan. 3.

Meningkatkan

kualitas

good

governance

secara

nasional.

Globalisasi

berdampak sangat luas terhadap semua aspek kehidupan masyarakat termasuk diantaranya meningkatnya tuntutan terhadap Good Governance. Meningkatnya tuntutan terhadap Good Governance ini merupakan peluang bagi semua komponen kota untuk membenahi diri dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan, profesional, responsif dan akuntabel sehingga visi pemerintah kota dapat diwujudkan. 4.

Hubungan internasional yang bersifat global seperti Asean Free Trade Area (AFTA),

Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC) dan World Trade

Organization (WTO) memberi peluang yang besar untuk mendayagunakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menjangkau pasar kerja global. Selain itu, adanya kepercayaan dunia internasional yang cukup tinggi terhadap tenaga kerja Indonesia dapat memberi peluang tingginya penyerapan tenaga kerja, sehingga tingkat pengangguran akan semakin rendah.


29

Tabel 3.2 Kondisi Internal dan Eksternal Ekonomi Daerah Kota Mataram Kondisi Internal Kekuatan (Strength)

Kondisi Eksternal

Kelemahan (Weakness)

1. Pusat Pemerintahan, 1. Kepadatan Penduduk yang tinggi dan Perdagangan, Jasa kualitas SDM yang dan Pendidikan belum memadai 2. Jumlah Lembaga 2. Kualitas produk Keuangan yang sebagian KUMKM relatif banyak yang kurang kompetitif 3. Penyangga Daerah Tujuan Wisata Nusa 3. Sistem Pelayanan Tenggara Barat Umum belum optimal 4. Sarana dan prasarana yang 4. Potensi PAD belum mendukung dikelola secara pelaksanaan tugasoptimal serta serta tugas pemerintahan, keterbatasan SDA. pembangunan dan Pelayanan Publik 5. Degradasi lingkungan 5. Adanya sentrasentra industri

3.3.

Peluang (Opportunity) 1. Era ekonomi terbuka 2. Kewenangan/ Otonomi Daerah 3. Tuntutan Penerapan Good Governance 4. Kota Mataram sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan MICE

Ancaman (Threat) 1. Globalisasi 2. Urbanisasi yang tak terkendali 3. Kerawanan Sosial 4. Terbatasnya Infrastruktur (Air dan TPA). 5. Dampak perubahan iklim global.

5. Kota Mataram di kelilingi daerah kabupaten yang mempunyai sumber daya alam

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2012

Pemerintah pusat menetapkan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan kesempatan kerja sebagai agenda utama pembangunan, sebagai dampak krisis finansial

global

yang

terjadi

sebelumnya.

Karena

kemiskinan

merupakan

permasalahan yang bersifat multisektor, maka upaya untuk penurunan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dilaksanakan melalui berbagai program pembangunan secara sektoral dan secara lintas sektor. Prioritas pembangunan dibidang kemiskinan dan angkatan kerja juga menjadi perhatian pemerintah Kota Mataram melalui peningkatan kualitas angkatan kerja, penataan pemukiman kumuh dan penyediaan layanan Jamkesda bagi kalangan tidak mampu. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2012

30

Selain itu, pemerintah Kota Mataram juga terus berupaya menyediakan lapangan kerja yang seluas-luasnya dengan berbagai program di instansi terkait guna meningkatkan kualitas angkatan kerja dan peningkatan lapangan kerja. Terkait

dengan

RPJPD

Kota

Mataram

tahapan

kedua,

difokuskan

pada

pembangunan sumber daya manusia yang didukung oleh membaiknya fondasi makreokonomi. Dalam mewujudkan peningkatan sumber daya manusia pemerintah Kota Mataram berupaya terus meningkatkan efektivitas pelaksanaan programprogram pengurangan kemiskinan, pemerintah pusat membagi program-program tersebut menjadi 3 kluster, yaitu kluster pertama berisi program-program yang memberikan perlindungan sosial dalam rangka meningkatkan akses masyarakat miskin

kepada

kebutuhan

dasar;

kluster

kedua

berisi

program-program

pemberdayaan bagi masyarakat miskin; dan kluster ketiga adalah program-program perkuatan usaha mikro dan kecil. Kluster ketiga ini juga berfungsi untuk meningkatkan kesediaan lapangan kerja bagi generasi muda Kota Mataram. Sedangkan kluster-kluster lainnya berfungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Pemerintah Kota Mataram, sejalan dengan program nasional diatas, juga telah melakukan berbagai program untuk mengentaskan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja. Melalui pemberdayaan ekonomi rakyat diupayakan penciptaan lapangan kerja sehingga jumlah pengangguran dapat dikendalikan dan daya beli masyarakat ditingkatkan. Untuk mempertahankan daya saing KUMKM (Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah) juga telah diupayakan peningkatan ketrampilan SDM usaha kecil dan menengah sehingga mampu menghasilkan produk yang bersaing. Dengan skema ini diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat menghasilkan pembangunan yang lebih berkualitas. Dengan demikian pembangunan ekonomi diarahkan

untuk

mendukung

pemerataan

pendapatan

masyarakat

dan

pengembangan industri dalam negeri. Program pengentasan kemiskinan juga dilakukan melalui pemberian bantuan beasiswa dan bimbingan belajar bagi masyarakat tidak mampu, pemberian bantuan modal usaha dan penataan kembali pemukiman kumuh. Sumber pembiayaan direncanakan berasal dari swadaya masyarakat dan pemangku kepentingan lain yang terkait dengan pembangunan Kota Mataram.


31

Dari sisi pembiayaan pembangunan, pemerintah Kota Mataram terus berupaya meningkatkan kemandirian dalam program pengentasan kemiskinan. Melalui pembiayaan yang bersumber dari BAZDA, program penataan pemukiman kumuh dan pemberian beasiswa dan bimbingan belajar bagi kalangan tidak mampu akan dijadikan sebagai agenda tahunan. Untuk sektor sarana dan prasarana, pemerintah Kota Mataram terus berusaha meningkatan penyediaan infrastruktur guna mendukung kelancaran pembangunan di bidang ekonomi, termasuk diantaranya pembangunan sarana dan prasarana jalan serta peningkatan sarana kesehatan dan pendidikan. Arah kebijakan ekonomi daerah Kota Mataram, pada hakikatnya, merupakan sinkronisasi program pembangunan yang saling terkait erat satu sama lainnya. Perekonomian berbasis kerakyatan yang ditopang dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung merupakan kebijakan pembangunan yang tak terpisahkan satu sama lainnya. Keberhasilan dalam melaksanakan prioritas pembangunan dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dalam menopang

akan menciptakan

ekonomi kerakyatan yang kuat

dan kokoh

perkembangan perekonomian regional dan menjaga stabilitas

perekonomian nasional. Demikian juga halnya di bidang sumber daya manusia, keberhasilan

dalam pembangunan sumber

berpengaruh dalam menopang

daya manusia di tingkat kota akan

peningkatan kemampuan sumber daya manusia

untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja di tingkat provinsi dan nasional. Usahausaha dalam peningkatan kualitas dan kuantiítas sarana dan prasarana perkotaan sudah tentu berhubungan langsung dengan keberhasilan pemerintah dalam program peningkatan sarana dan prasarana publik terutama untuk meningkatkan jalur transportasi daerah kabupaten/kota guna meningkatkan hubungan ekonomi antar daerah. Kebijakan pembangunan ekonomi pada tahun 2012 diarahkan untuk dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi pada kisaran diatas 8% dan sekaligus meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja baru.


32

3.4.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2012

Agar pembangunan ekonomi di daerah dapat berlangsung optimal, dukungan pembiayaan daerah dan penetapan belanja daerah harus tersedia input dan keluaran yang terukur dalam mendukung visi dan misi pembangunan daerah. Untuk itu arah kebijakan keuangan daerah dijabarkan dalam; arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, serta arah kebijakan belanja daerah.

3.4.1 Realisasi

Pendapatan

Pendapatan

Daerah

Daerah Tahun

Tahun

2011,

dan

2010,

Anggaran

Arah

Kebijakan

Pendapatan Daerah Tahun 2012 Realisasi pendapatan daerah 2010 sebesar Rp. 538.034.325.464 atau sebesar 101,15%

dari

jumlah

anggaran

pendapatan

daerah

2010

sebesar

Rp.

531.936.009.349,-. Pendapatan Daerah Kota Mataram dalam APBD murni 2011 dianggarkan sebesar Rp. 554.563.988.545,-. Jumlah tersebut lebih tinggi 3,07% dibandingkan anggaran Pendapatan Daerah 2010. Sebagian besar pos-pos pendapatan daerah 2011 mengalami kenaikan dibandingkan pada realisasi APBD 2010. Kenaikan tertinggi terjadi pada komponen pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 328.201.558.000,- pada tahun 2010, meningkat menjadi Rp. 367.095.372.000,- pada tahun 2011, atau meningkat sebesar 10,60%. Pada sisi lain, terjadi penurunan jumlah pendapatan pada komponen Dana Alokasi Khusus (DAK). Realisasi DAK 2010 sebesar Rp. 49.097.500.000,- atau sebesar 96,20% dari jumlah anggaran DAK 2010 sebesar Rp. 49.197.500.000,-. Pada tahun berjalan terjadi penurunan anggaran DAK 2011 sebesar Rp. 25.487.000.000,- atau berkurang sebesar 48,19%. Kemandirian pembiayaan daerah yang dapat dilihat dari kontribusi PAD terhadap komponen pendapatan daerah secara keseluruhan yang terus menerus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 dan 2011 kontribusi PAD terhadap total Pendapatan


33

Daerah 7,90% dan 9,47%. Komponen PAD pada tahun 2010 dianggarkan sebesar Rp. 42.022.479.900,- meningkat menjadi Rp.

52.510.557.160,- atau sebesar

19,97% pada tahun 2011. Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Mataram No Urut (1) 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3

4.1.4 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.2 4.3

4.3.3

4.3.4 4.3.5

4.3.6

Jenis Pendapatan Daerah (2) PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan Lain-lain PAD yang sah DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus LAIN-LAIN PENDAPATAN YG SAH Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Pendapatan Lainnya

Realiasasi Tahun Lalu 2010 (3) 42.766.391.963 19.454.520.726 13.064.946.159 3.498.891.250

Anggaran Tahun ini 2011 (4)

Proyeksi Tahun depan 2012 *) (5)

52.510.557.160 53,926,617,160.00 30.247.788.000 14.837.225.000 2.600.000.000

31,879,598,000.00 15,802,019,160.00 2,600,000,000.00

6.748.033.828 4.825.544.160 430.646.605.114 425.874.300.425

3,645,000,000.00 434.874.300.425

53.347.547.114 328.201.558.000 49.097.500.000 37.006.676.400

33.291.928.425 367.095.372.000 25.487.000.000 76.179.130.960

33.291.928.425 376.095.372.000 25.487.000.000 92.467.161.932

24.576.182.890

26.179.729.560

39.429.291.435

37.006.676.400

38.467.601.400

38.467.601.400

1.298.850.000

11.531.800.000

11.531.800.000

1.739.619.097

0

3.038.469.097,581.268.079.517

538.034.325.464 554.563.988.545 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH Sumber: Bagian Keuangan Setda Kota Mataram, 2011.

Beberapa masalah yang dihadapi dalam peningkatan PAD antara lain: 1.

Lemahnya manajemen pendapatan daerah di unit-unit pengelola PAD;

2.

Lemahnya penegakan peraturan-peraturan yang ada;

3.

Belum akuratnya data dan sistem yang ada sehingga kurang mendukung perkiraan perhitungan penerimaan pendapatan daerah;

4.

Lemahnya koordinasi dalam rangka optimalisasi PAD.


34

Untuk menjaga kesinambungan proses pembangunan diperlukan peningkatan pendapatan daerah. Peningkatan pendapatan daerah diarahkan pada upaya ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Ekstensifikasi

meliputi penggalian potensi pendapatan asli daerah sedangkan intensifikasi mencakup peningkatan target potensi pendapatan asli daerah. Untuk meningkatkan PAD, Kota Mataram menempuh beberapa strategi yaitu : 1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia aparatur pemerintah untuk lebih profesional dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, khususnya Pendapatan Daerah; 2. Mengadakan inventarisasi terhadap produk hukum, peraturan daerah yang terkena rasionalisasi yang baru disesuaikan dengan tingkat kondisi masyarakat sehingga tidak terjadi ekonomi biaya tinggi; 3. Mempermudah birokrasi dalam pelayanan perijnan usaha (industri dan jasa) dan memperjelas pembiayaan perijinan secara transparan; 4. Inventarisasi potensi PAD termasuk potensi wajib pajak yang belum terdaftar sehingga data potensi menjadi akurat dalam rangka intensifikasi pungutan; 5. Pengawasan semakin diintensifkan untuk menghindari adanya kebocoran dan keterlambatan penyetoran ke kas daerah. 6. Di bidang Penerimaan Bagi Hasil Pajak terutama Pajak Bumi dan Bangunan ditempuh upaya-upaya untuk mencapai target yang ditetapkan, salah satunya melalui Gebyar PBB. 7. Penerimaan dana pembangunan daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, penentuannya berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan.

3.4.2 Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tiga sumber utama pembiayaan APBD Kota Mataram pada tahun 2010 ialah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Dana Cadangan, dan Penerimaan Piutang Daerah. SiLPA tahun 2010 terealisasi sebesar Rp. 62.348.362.455, penerimaan pencairan Dana Cadangan sebesar Rp. 250.000.000,-, serta realisasi penerimaan Piutang Daerah sebesar Rp. 18.944.154.180 yang berasal dari piutang pemerintah Provinsi atas pendapatan bagi hasil pajak.


35

Untuk tahun 2011, SILPA dianggarkan sebesar Rp. 52.749.464.829,- dengan penerimaan piutang daerah yang direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,-. Kedua penerimaan ini akan digunakan untuk menutup defisit anggaran 2011 sebesar Rp. 57.749.464.829,-. Proyeksi pembiayaan daerah pada tahun 2012 direncanakan sebesar Rp. 47.749.464.829.

Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Mataram No

Jenis Pembiayaan Daerah

Realiasasi Tahun Lalu 2010 (3) 62.348.362.455

(1) (2) 3.1.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 250.000.000 3.1.6 Penerimaan Piutang 18.944.154.180 Daerah Jumlah Pembiayaan Daerah 81.542.516.636 Sumber: Bagian Keuangan Setda Kota Mataram, 2011.

Anggaran Tahun ini 2011 (4) 52.749.464.829

Proyeksi Tahun depan 2012 (5) 42.749.464.829

0 5.000.000.000

0 5.000.000.000

57.749.464.829

47.749.464.829

3.4.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2012 Arah pengelolaan belanja daerah disinkronkan dengan peningkatan akuntabilitas kinerja masing-masing SKPD. Dengan demikian dapat diciptakan akuntabilitas penggunaan anggaran yang baik dan bertanggung jawab. Disamping itu, aspek efisiensi dengan mengendalikan pengeluaran/belanja daerah yang bijak diperlukan untuk dapat mengatasi pemborosan anggaran untuk belanja yang tidak bersifat penting atau dibutuhkan dalam menunjang kinerja SKPD. Agar hasil pembangunan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, penetapan skema kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah daerah harus disesuaikan dengan aspirasiaspirasi masyarakat yang tertuang dalam forum MPBM (Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat).


36

Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Mataram No


(1) 2.1

(2) BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.1.1 Belanja Pegawai 2.1.4 Belanja Hibah 2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 2.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab dan Pem. Desa 2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 2.1.8 Belanja Tidak terduga 2.2 BELANJA LANGSUNG 2.2.1 Belanja Pegawai 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.2.3 Belanja Modal JUMLAH BELANJA DAERAH Sumber: Bagian Keuangan Setda

Realiasasi Tahun Lalu 2010 (3)


Proyeksi Tahun depan 2012 (5)

392.947.539.656

401.420.302.399

411.455.809.959

352.302.802.374 14.830.802.374 21.298.382.000 400.000.000

358.513.956.018 9.463.251.000 19.260.565.000 0

367.476.804.918 9.699.832.275 19.742.079.125 -

2.158.800.000

2.188.800.000

2.243.520.000

12.293.573.641 216.165.479.748 35.753.544.455 78.478.265.243 101.933.670.050

1.956.742.432

11.993.730.381

220.960.816.672

210.893.150.974

35.280.744.592 75.975.618.853 109.704.453.227

34.881.506.785 76.564.161.213 99.447.482.976

613.908.356.328

612.313.453.374

627.621.289.707

Kota Mataram, 2011.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa belanja pegawai merupakan pos belanja yang paling besar menyerap anggaran APBD murni 2011 Rp. 352.302.802.374,(64,25%) diikuti belanja modal yang menyerap Rp. 99.447.482.976,- (16,24%), belanja barang dan jasa menyerap Rp. 76.564.161.213,- (12,50%) dari total belanja daerah. Hal yang sama terdapat pada Realisasi Belanja APBD 2010 sebesar Rp. 535.677.233.709,-, belanja pegawai menempati urutan pertama menyerap anggaran sebesar Rp. 318.945.658.226,- (65,42%) disusul dengan belanja modal sebesar Rp. 82.835.645.433,- (15,46%), dan posisi terakhir pada penyerapan untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp. 68.605.383.319,- (12,81%). Dapat

dilihat

bahwa

anggaran

belanja

APBD

murni

2011

sebesar

Rp.

612.313.453.374,- relatif lebih kecil dari anggaran murni 2010 sebesar Rp. 613.908.356.328,-, dengan demikian pada tahun 2011 terdapat penurunan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.594.902.954,- atau sebesar 0.62%.


37

Pada tahun anggaran 2012, diasumsikan bahwa terdapat kenaikan jumlah anggaran belanja daerah pada masing-masing komponen belanja sebesar 2,5%. Sehingga pada tahun 2012, jumlah anggaran belanja daerah menjadi sebesar Rp. 627.621.289.707,- atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 15.307.836.334,-. dari jumlah anggaran belanja daerah pada tahun 2011. Kebijakan belanja daerah pada tahun 2012 diarahkan pada: 1.

Pemberdayaan ekonomi rakyat dan pengurangan beban pengeluaran bagi penduduk miskin.

2.

Peningkatan kualitas pelayanan dan kesempatan pendidikan serta kesehatan bagi keluarga miskin.

3.

Optimalisasi pelaksanaan Good Governance.

4.

Penataan lingkungan dan permukiman kumuh.

5.

Pengembangan ruang kota yang sinergis dalam konsep Mataram Metro.

6.

Penataan drainase perkotaan.

7.

Peningkatan kualitas sarana transportasi.

8.

Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan.

9.

Penciptaan ruang terbuka hijau.

10.

Pengelolaan sampah.

Untuk sasaran, strategi dan program pembangunan Kota Mataram tahun 2012 diuraikan secara detail pada Bab IV, sedangkan rencana program dan kegiatan prioritas tahun 2012 berdasarkan urusan kewenangan pemerintah daerah diuraikan pada Bab V.

3.4.4 Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pengeluaran daerah terdiri dari beberapa jenis pembiayaan antara lain: (1) pembentukan dana cadangan, (2) penyertaan modal (investasi), (3) pembayaran pokok

hutang, dan

(4) pemberian pinjaman

daerah, guna meningkatkan

kemampuan keuangan daerah. Untuk tahun 2009, pembentukan dana cadangan direalisasikan sebesar Rp. 250.000.000,-, sementara pengeluaran daerah dalam bentuk penyertaan modal (investasi) direalisasikan sebesar Rp. 650.000.000,- namun pada APBD tahun 2010 dan APBD tahun 2011 tidak terdapat pembentukan dana cadangan serta penyertaan modal dalam bentuk investasi, demikian pula halnya pada tahun 2012. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2012

38

Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Mataram No


(1) (2) 3 Pengeluaran Daerah 3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 3.2.2 Penyertaan Modal (investasi)

Realiasasi Tahun Lalu 2010 (3)


Proyeksi Tahun depan 2012 (5)

0

0

0

0

0

0

Jumlah Pengeluaran 0 Pembiayaan Daerah Sumber: Bagian Keuangan Setda Kota Mataram, 2011.

0

0

Pemerintah Daerah


39

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2012 4.1.

SINKRONISASI PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PUSAT, PROVINSI NTB DAN KOTA MATARAM

PEMBANGUNAN

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014,

prioritas

nasional yang akan direncanakan dan dijabarkan bahwa sasaran prioritas masingmasing bidang telah dicanangkan oleh presiden terpilih, yaitu: 1.

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;

2.

Pendidikan;

3.

Kesehatan;

4.

Penanggulangan Kemiskinan;

5.

Ketahanan Pangan;

6.

Infrastruktur;

7.

Iklim Investasi dan Iklim Usaha;

8.

Energi;

9.

Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;

10.

Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pascakonflik; dan

11.

Kebudayaan, Kreatifitas, dan Inovasi Teknologi.

Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2012 diarahkan kepada: 1.

Mengatasi kenaikan harga pangan dan energi;

2.

Pelaksanaan APBN secara tepat dan efektif;

3.

Terealisasikannya pembangunan infrastruktur dan listrik;

4.

Penciptaan iklim investasi yang baik;

5.

Pengurangan penyimpangan dan korupsi;

6.

Penertiban praktek usaha pertambangan dan kehutanan yang ilegal dan merusak lingkungan;

7.

Pengikisan dan pencegahan politik uang;

8.

Pelaksanaan program pro-rakyat dan pelayanan masyarakat;


40

9.

Peningkatan bantuan dan perlindungan tenaga kerja;

10.

Kesiagaan dan kesigapan bencana di Pusat dan Daerah.

Sasaran Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2012, adalah: 1. Mengatasi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah 2. Memberikan perhatian dan intervensi khusus kepada wilayah/daerah/lokasi yang pecapaian indikator pembangunannya masih belum mencapai target 3. Meningkatkan sinergi, effisiensi dan effektivitas penganggaran program baik dari Pemerintah Pusat maupun dengan Kabupaten/Kota 4. Meningkatkan dan mengembangkan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan sektor swasta dalam pembangunan di berbagai bidang pembangunan khususnya pada bidang infra struktur dan pembangunan sosial melalui Public Private Partnership. Prioritas Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012 adalah: 1.

Penanggulangan kemiskinan; Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis pemberdayaan masyarakat

2.

Peningkatan

kualitas

pelayanan

pendidikan

&

kesehatan;

mempercepat

tercapainya pemenuhan sosial dasar masyarakat sesuai dengan target MDG’s. 3.

Percepatan

pembangunan

infrastruktur

wilayah;

memperlancar

aktivitas

perekonomian dan mendukung tercapainya ketahanan pangan daerah. 4.

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan ; mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pemantapan kelembagaan pada lini terdepan (Kec/Kelurahan)

5.

Peningkatan kualitas dan daya dukung lingkungan hidup, mengurangi lahan kritis/menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan

6.

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi, meningkatkan daya saing daerah.

Hubungan antara RKPD Kota Mataram 2012 dengan RKPD Provinsi NTB 2012 dan RKP Nasional tahun 2012 akan ditemukan sejumlah penajaman prioritas disamping kesamaan-kesamaan dalam prioritas pembangunan.


41

Prioritas program pembangunan NTB pada masing-masing bidang, adalah: I.

Bidang Ekonomi: 1.

Program PIJAR (Sapi, Jagung, dan Rumput Laut).

2.

Program Wirausaha Baru

3.

Desa Mandiri Pangan

4.

2000 Koperasi Berkualitas

II. Bidang Tata Ruang dan Prasarana 1.

Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan.

2.

Pengelolaan Sumber Daya Air

3.

Peningkatan Aksesibilitas Angkutan Darat, Laut, dan Udara.

4.

Peningkatan Cakupan Pelayanan Air Bersih.

5.

Perbaikan Permukiman Kumuh.

6.

Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

7.

Penyelematan Sumber Mata Air.

8.

Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan.

III. Bidang Sosial. 1.

Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak (Akino).

2.

Penanganan Gizi Buruk.

3.

Perbaikan Sanitasi Lingkungan (Basno).

4.

Pengentasan Buta Aksara (Absano)

5.

Penurunan Angka Drop Out Nol (Adono)


42

Tabel 4.1. Identifikasi Keterkaitan Sasaran Prioritas Nasional, Provinsi NTB terhadap Sasaran Prioritas Pembangunan Kota Mataram Tahun 2012

Nasional (1)

KETERKAITAN SASARAN PROGRAM PRIORITAS Provinsi NTB Kota Mataram (2) (3)

Menanggulangi Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan; Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan ekonomi rakyat dan pengurangan beban pengeluaran bagi penduduk miskin.

Meningkatkan Akses, Kualitas Pendidikan dan kesehatan

Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan & kesehatan; mempercepat tercapainya pemenuhan sosial dasar masyarakat sesuai dengan target MDG’s.

Terealisasikannya pembangunan infrastruktur dan listrik

Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah; memperlancar aktivitas perekonomian dan mendukung tercapainya ketahanan pangan daerah.

1. Peningkatan kesempatan pendidikan dan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin. 2. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Terjadinya konversi lahan pertanian sehingga kawasan hijau dan catchment area berkurang sehingga terdapat perubahan pada struktur tata ruang dan kualitas lingkungan

Pelaksanaan program pro-rakyat dan pelayanan masyarakat;

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan ; mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pemantapan kelembagaan pada lini terdepan (Kec/Kelurahan)

1. Optimalisasi pelaksanaan Good Governance 2. Kepadatan penduduk yang tinggi terutama pada kawasan pemukiman tradisional.

Penertiban praktek usaha pertambangan dan kehutanan yang ilegal dan merusak lingkungan;

Peningkatan kualitas dan daya dukung lingkungan hidup, mengurangi lahan kritis/menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan

1. Penataan lingkungan dan permukiman kumuh Pengembangan ruang kota yang sinergis dalam konsep Mataram Metro 2. Penataan drainase perkotaan 3. Peningkatan kualitas sarana transportasi 4. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan 5. Penciptaan ruang terbuka hijau 6. Pengelolaan sampah


43

4.2.

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA MATARAM TAHUN 2012

4.2.1. PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA MATARAM TAHUN 2012 Berdasarkan identifikasi isu dan masalah mendesak yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2012 adalah sebagai berikut: Prioritas program pembangunan Kota Mataram Tahun 2012 pada masing-masing bidang, adalah: I.

Peningkatan Kualitas SDM dalam meningkatkan daya saing daerah : 1.

Peningkatan akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah.

2.

Pelayanan Kesehatan berdasarkan Good Governance.

3.

Penurunan angka kemiskinan sebesar 3%.

4.

Penurunan Prevalensi Gizi Buruk.

5.

Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan.

II. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) berbasis Potensi Ekonomi Lokal : 1.

Penciptaan Wirausaha Baru.

2.

Pemerataan Pendapatan.

3.

Perluasan Lapangan Kerja.

4.

Pengembangan Produk Unggulan Kawasan.

III. Peningkatan Daya Dukung Infrastruktur Perkotaan dalam rangka Pencapaian Peningkatan Kualitas SDM dan PER 1.

Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan.

2.

Penanganan Genangan.

3.

Peningkatan Rumah Layak Huni.

4.

Pengurangan Kawasan Permukiman Kumuh.

5.

Mitigasi Bencana Alam.


44

4.2.2. SASARAN, STRATEGI, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA MATARAM TAHUN 2012 Untuk mencapai prioritas program pembangunan Kota Mataram Tahun 2012 pada masing-masing bidang, dilaksanakan melalui penetapan sasaran, strategi, dan program pembangunan daerah, sebagai berikut: Tabel 4.2. Penetapan Sasaran, Strategi, dan Program Pembangunan Kota Mataram Tahun 2012 Sasaran Terwujudnya kesetaraan gender di berbagai aspek;

Strategi 1. Peningkatan perlindungan perempuan disertai dengan peningkatan peran perempuan 2. Peningkatan kualitas kehidupan keluarga, perempuan dan anak;

Program Pembangunan Daerah 1. Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan 2. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 3. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan 4. Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 1. Penciptaan iklim usaha-usaha kecil menengah yg kondusif 2. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil

Terciptanya pengembangan usaha dan penciptaan lapangan usaha;

Peningkatan iklim usaha bagi sektorsektor unggulan sebagai faktor penggerak utama perekonomian;

Terwujudnya SDM yang berdaya saing;

Peningkatan kualitas dan 1. Pendidikan anak usia dini profesionalisme SDM; 2. Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun 3. Pendidikan menengah 4. Pendidikan non formal 5. Pendidikan luar biasa 6. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 7. Pengembangan keragaman budaya lokal 8. Penaataan administrasi kependudukan 9. Peningkatan kualitas penduduk usia produktif 10. Peningkatan kualitas penduduk usia produktif 11. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 12. Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup


45

Terlatihnya masyarakat miskin untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan usaha;

Reposisi masyarakat agar mampu menjadi pelaku utama dalam program penanganan kemiskinan;

Terbinanya perilaku hidup bersih dan sehat di wilayah Pakumis.

Peningkatan kesadaran masyarakat untuk berprilaku hidup bersih dan sehat di wilayah Pakumis 1. Peningkatan perlindungan perempuan disertai dengan peningkatan peran perempuan; 2. Peningkatan kualitas kehidupan keluarga, perempuan dan anak;

Terwujudnya kesetaraan gender di berbagai aspek;

Terciptanya pengembangan usaha dan penciptaan lapangan usaha;

Terwujudnya SDM yang berdaya saing;

13. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 14. Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga 15. Pendidikan kedinasan 16. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 17. Pembinaan dan pengembangan aparatur 18. Peningkatan kapasitas kelurahan 19. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 20. Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang cacat 1. Kerjasama pembangunan 2. Perencanaan pembangunan ekonomi 3. Perencanaan sosial dan budaya 4. Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang cacat 1. Upaya kesehatan masyarakat 2. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 3. Pengembangan lingkungan sehat 1. Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan 2. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 3. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan 4. Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 1. Penciptaan iklim usaha-usaha kecil menengah yg kondusif 2. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil

Peningkatan iklim usaha bagi sektorsektor unggulan sebagai faktor penggerak utama perekonomian; Peningkatan kualitas dan 1. Pendidikan anak usia dini 2. Wajib belajar pendidikan dasar profesionalisme SDM; sembilan tahun 3. Pendidikan menengah 4. Pendidikan non formal 5. Pendidikan luar biasa 6. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan


46

Terlatihnya masyarakat miskin untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan usaha;

Reposisi masyarakat agar mampu menjadi pelaku utama dalam program penanganan kemiskinan;

Terbinanya perilaku hidup bersih dan sehat di wilayah Pakumis.

Peningkatan kesadaran masyarakat untuk berprilaku hidup bersih dan sehat di wilayah Pakumis

Terwujudnya masyarakat yang sejahtera;

Peningkatan penanganan masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial;

7. Pengembangan keragaman budaya lokal 8. Penaataan administrasi kependudukan 9. Peningkatan kualitas penduduk usia produktif 10. Peningkatan kualitas penduduk usia produktif 11. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 12. Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup 13. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 14. Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga 15. Pendidikan kedinasan 16. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 17. Pembinaan dan pengembangan aparatur 18. Peningkatan kapasitas kelurahan 19. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 20. Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang cacat 1. Kerjasama pembangunan 2. Perencanaan pembangunan ekonomi 3. Perencanaan sosial dan budaya 4. Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang cacat 1. Upaya kesehatan masyarakat 2. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 3. Pengembangan lingkungan sehat

1. Perencanaan pengembangan kotakota menengah dan besar 2. Perencanaan pembangunan ekonomi 3. Perencanaan sosial dan budaya 4. Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana 5. Pengembangan transmigrasi 6. Peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS


47

Terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat;

Terwujudnya sistem ekonomi yang berbasis kerakyatan dalam mengembangkan potensi sektor unggulan daerah;

7. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 8. Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba 9. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 10. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 1. Pengembangan sistem pendukung Pemberdayaan usaha bagi usaha mikro kecil klaster-klaster menengah unggulan sebagai 2. Pengembangan pemasaran penggerak ekonomi pariwisata lokal 3. Pengembangan destinasi pariwisata 4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 5. Pengembangan budidaya perikanan 6. Pengembangan perikanan tangkap 7. Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 8. Peningkatan dan pengembangan ekspor 9. Penataan struktur dan klaster industri 10. Penataan struktur industri 1. Perencanaan pembangunan 1. Tergalinya potensi ekonomi sumber daya 2. Penciptaan iklim usaha-usaha kecil ekonomi daerah/ menengah yang kondusif lokal; 2. Tersedianya master 3. Peningkatan kesejahteraan petani plan pengembangan 4. Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan ekonomi 5. Peningkatan dan pemasaran hasil daerah/lokal; produksi peternakan 6. Pengembangan pemasaran pariwisata 7. Pengembangan destinasi pariwista 8. Pengelolaan keragaman budaya daerah 9. Pengembangan budidaya perikanan 10. Pengembangan perikanan tangkap 11. Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 12. Peningkatan dan pengembangan ekspor 13. Pembinaan PKL dan asongan 14. Pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah


48

Terwujudnya sistem dan akses permodalan bagi UMKM

1. Terbinanya usaha ekonomi daerah/lokal; 2. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Terciptanya lapangan kerja yang lebih luas

Tersedianya Standar Pelayanan untuk berinvestasi;

Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil

Tersedianya pedoman untuk berinvestasi;

Terwujudnya kesejahteraan Tersedianya data dan masyarakat informasi peluang investasi Terwujudnya integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan

Koordinasi dan sinkronisasi pelayanan sosial dasar;

15. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil 2. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah 3. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 4. Pengembangan industri kecil dan menengah Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi 1. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi 2. Penanaman modal 1. 2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Peningkatan promosi dan kerjasama investasi Penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah Pendidikan anak usia dini Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun Pendidikan menengah Pendidikan non formal Pendidikan luar biasa Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Manajemen pelayanan pendidikan Pelibatan masyarakat peduli pendidikan Obat dan perbekalan kesehatan Upaya kesehatan masyarakat Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Standarisasi pelayanan kesehatan Pelayanan kesehatan penduduk miskin Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Peningkatan pelayanan kesehatan lansia Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak


49

Terwujudnya pelayanan publik yang handal

1.

2.

1. Tersusunnya Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Standar Pelayanan Publik (SPP);

2.

3.

4.

19. Peningkatan kualitas pelayanan publik 1. Perencanaan sosial dan budaya 2. Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 3. Pendidikan anak usia dini 4. Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun 5. Pendidikan menengah 6. Pendidikan non formal 7. Pendidikan luar biasa 8. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Koordinasi, Integrasi 9. Manajemen pelayanan pendidikan dan Sinkronisasi 10. Pelibatan masyarakat peduli penanganan pendidikan Kemiskinan oleh 11. Obat dan perbekalan kesehatan pemerintah, swasta, 12. Upaya kesehatan masyarakat dan masyarakat; 13. Pengawasan obat dan makanan 14. Promosi kesehatan dan Koordinasi, Integrasi pemberdayaan masyarakat dan Sinkronisasi 15. Perbaikan gizi masyarakat pelayanan publik oleh 16. Pencegahan dan penanggulangan pemerintah, swasta, penyakit menular dan masyarakat 17. Pelayanan kesehatan penduduk miskin 18. Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 19. Pembangunan dan penataan lingkungan perumahan 20. Lingkungann sehat perumahan 21. Pemeliharaan/pengelolaan pemakaman 22. Penataan daerah, organisasi dan ketatalaksanaan serta PAN Fasilitasi penyusunan 1. Penyusunan SPM dan SPP 2. Peningkatan sistem pengawasan standart pelayanan internal dan pengendalian minimal (SPM) dan pelaksanaan Standart pelayanan 3. Peningkatan profesionalisme publik (SPP); tenaga pemeriksa dan aparatur Optimalisasi peran pengawasan serta masyarakat 4. Mengintensifkan penanganan dalam pengawasan pengaduan masyarakat pelaksanaan 5. Standarisasi pelayanan kesehatan pelayanan publik; Optimalisasi kapasitas aparat dalam melaksanakan dan mengawasi pelayanan publik;


50

2.1. Terlaksananya penerapan SPM dan SPP dibidang pendidikan, kesehatan, perijinan, kebersihan, air bersih, kependudukan dan catatan sipil.

5. Regulasi yang berpihak pada masyarakat miskin; 6.Restrukturisasi unitunit layanan kesehatan; 7. Inovasi model penyediaan air bersih, persampahan, dan sanitasi yang berbasis masyarakat khususnya bagi kawasan padat, kumuh, dan miskin (PAKUMIS) 8.Regulasi manajemen transportasi dan penyediaan lahan parkir pada fasilitas publik

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

1.1. Terwujudnya pemerataan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan, Kesehatan, air bersih, persampahan, sanitasi, perijinan, transportasi, kependudukan dan catatan sipil.

1. Penambahan sarana pelayanan masyarakat di bidang Pendidikan, Kesehatan, air bersih, persampahan, dan sanitasi; 2. Pengembangan aksesibilitas (jalan baru) sebagai alternative; 3. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan daya saing daerah

Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/posyandu Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan lainnya Penyediaan dan pengelolaan air baku Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Pembangunan dan penataan lingkungan perumahan Lingkungan sehat perumahan Pemberdayaan komunitas perumahan Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Peningkatan pelayanan perparkiran Pengembangan sistem perhubungan

1.

Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun 2. Pendidikan menengah 3. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 4. Obat dan perbekalan kesehatan 5. Upaya kesehatan masyarakat 6. Perbaikan gizi masyarakat 7. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 8. Pelayanan kesehatan penduduk miskin 9. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas 10. Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit lainnya 11. Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 12. Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak


51

1.1. Terwujudnya pengembangan kawasan resapan air;

1. Optimalisasi Kawasan Resapan Air; 2. Relokasi permukiman korban bencana

13. Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit 14. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan lainnya 15. Penyediaan dan pengelolaan air baku 16. Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 17. Pembangunan dan penataan lingkungan perumahan 18. Lingkungan sehat perumahan 19. Pemberdayaan komunitas perumahan 20. Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 21. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 22. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 23. Pembangunan jalan dan jembatan 24. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 25. Tanggap darurat jalan dan jembatan 26. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas 27. Pembangunan jalan dan jembatan 28. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 29. Tanggap darurat jalan dan jembatan 30. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 31. Pembangunan sarana dan prasarana perkotaan 1. Penataan dan pemeliharaan kawasan Ruang terbuka Hijau (RTH) 2. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 3. Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial 4. Penanganan pasca bencana alam dan kerusuhan sosial 5. Pencegahan dini dan penaggulangan korban bencana 6. Pencegahan dini dan penaggulangan korban bencana alam


52

1.1. Terbangun dan terpeliharanya saluran drainase perkotaan;

1.2.Terbentuknya kelembagaan penanggulangan bencana daerah.

Optimalisasi saluran drainase;

Analisis Kebutuhan Lembaga

1.1. Terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana dasar lingkungan

Rekonstruksi dan rehabilitasi permukiman Padat Kumuh dan Miskin (PAKUMIS)

1.2. Terwujudnya perumahan dan permukiman yang layak huni

Sosialisasi dan peningkatan kapasitas perilaku hidup bersih dan sehat;

1.1. Tersedianya media ekspresi dan ruang publik dalam bentuk sarana olahraga, seni, dan budaya.

1. Penyediaan sarana dan prasarana untuk media ekspresi & ruang apresiasi; 2. Optimalisasi sarana dan prasarana untuk ruang ekspresi dan media apresiasi; 3. Inovasi, Kreasi, dan kompetisi budaya; 4. Promosi, investasi dan pemasaran produk-produk industri seni dan budaya

1. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 2. Pembangunan turap/talud/bronjong 3. Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong 4. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya 5. Pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya 6. Pengendalian banjir Penataan daerah, organisasi dan ketatalaksanaan serta PAN 1. Pembangunan dan penataan lingkungan perumahan 2. NUSSP 3. Pengembangan perumahan 4. PNPM Mandiri 5. Pengembangan perumahan 6. Lingkungan sehat perumahan 7. Pemberdayaan komunitas perumahan 8. NUSSP 9. Kerjasama pembangunan 10. Perencanaan pengembangan kotakota menengah dan besar 11. Perencanaan sosial dan budaya 1. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 2. Pengembangan lingkungan sehat 3. Lingkungan sehat perumahan 1. Pembangunan sarana dan prasarana perkotaan 2. Peningkatan sarana dan prasarana olah raga 3. Pengembangan keragaman budaya lokal 4. Pembinaan dan pemasyarakatan olehraga pelajar dan pemuda 5. Pengelolaan keragaman budaya 6. Peningkatan peran serta kepemudaan 7. Pengelolaan keragaman budaya daerah 8. Peningkatan kerjasama perdagangan internasional


53

9. Peningkatan dan pengembangan ekspor 10. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 11. Pengembangan pemasaran priwisata 12. Pengelolaan keragaman budaya daerah 1.2.Terwujudnya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang; 1.3.Tertatanya kawasan sempadan sungai dan pantai.

1. Sosialisasi peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan lingkungan pemukiman; 2. Regulasi pemanfaatan ruang

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

NUSSP Lingkungan sehat perumahan NUSSP Prencanaan sosial dan budaya Pengembangan lingkungan sehat Perencanaan tata ruang Pemanfaatan ruang Pengendalian pemanfaatan ruang


54

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram tahun 2012 disusun dengan mengacu pada aspirasi masyarakat yang diusulkan melalui forum Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) tahun 2011 yang selanjutnya hasil MPBM tersebut diakomodir oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Kota Mataram yang dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA-SKPD). Selain itu penyusunan RKPD Kota Mataram Tahun 2012 disusun berdasarkan kewenangan urusan yang dilimpahkan ke-daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007, sebagai berikut: 5.1. URUSAN WAJIB Urusan Wajib merupakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah

yang

wajib

dilaksanakan

dalam

penyelenggaraan

pembangunan. Pemerintah Kota Mataram melaksanakan

pemerintahan

dan

18 urusan wajib dan 7

urusan pilihan yang terdiri dari: 5.1.1

URUSAN WAJIB PENDIDIKAN

Tujuan urusan wajib pendidikan adalah meningkatkan kualitas SDM bagi masyarakat Kota Mataram melalui pelayanan pendidikan yang bermutu, sedangkan sasarannya adalah: 1)

Meningkatkan kualitas pendidikan;

2)

Meningkatkan kualitas tenaga pendidik;

3)

Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan;

4)

Meningkatkan kualitas manajemen pendidikan;

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program : 1)

Program Pendidikan Anak Usia Dini;

2)

Program Wajib Belajar Sembilan Tahun;

3)

Program Pendidikan Menengah;

4)

Program Pendidikan Non Formal


55

5)

Program Pendidikan Luar Biasa;

6)

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan;

7)

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;

8)

Program Pengembangan Keragaman Budaya Lokal;

9)

Program Peningkatan dan Pengembangan Peran Serta Pelajar dan Pemuda.

10) Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga pelajar dan pemuda.

Urusan Wajib Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, dengan target capaian kinerja program sebagai berikut: Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Awal 2011 2012 RPJMD (Tahun Rp Rp 2010) Target (dlm Target (dlm (%) (%) jutaan) jutaan)

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (outcome)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Tercapainya APK PAUD

40,19

40,5

125

45

131

1 01 16 Program Wajib Belajar Mempertahankan APK dan APM SD Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

108,98 97,50

109 98

34.639

109,2 99

38.103

Kode

(1) 1

URUSAN WAJIB

1 01

Pendidikan

1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini

Mempertahan APK 101,66 101,90 dan APM SMP 76,64 77 1 01 17 Program Pendidikan Menengah

Mempertahan APK 101,64 101,78 71,79 dan APM 72 SMA/SMK

1 01 18 Program Pendidikan Non Formal

Mempertahankan Capaian APK Rata-rata

90

1 01 19 Program Pendidikan Luar Biasa

Mempertahan APK dan APM SLB

1 01 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1 01 21 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

102 77,3 4.642

102 72,4

5.106

91

256

93

256

95

96

172

97

189

Meningkatnya persentase guru yg berkualifikasi S1/D4

74,87

75

759

76

834

Semua lembaga pendidikan formal & non formal terakreditasi

80

82

402

85

364


56

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Awal 2011 2012 RPJMD (Tahun Rp Rp 2010) Target (dlm Target (dlm (%) (%) jutaan) jutaan)



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1 01 23 Program Pengembangan Keragaman Budaya Lokal

Partisipasi siswa dalam pendidikan seni budaya

50

52

553

55

364

1 01 24 Program Peningkatan dan Pengembangan Peran Serta Pelajar dan Pemuda

Partisipasi pemuda & pelajar dalam kegiatan kepemudaan

25

30

97

35

102

1 01 25 Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga pelajar dan pemuda

Meningkatnya peran serta olahraga pemuda

35

40

448

45

471

Kode

(1)

5.1.2

URUSAN WAJIB KESEHATAN

Tujuan urusan wajib kesehatan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Mataram. Sedangkan sasarannya adalah: 1)

Menurunnya angka kematian ibu maternal;

2)

Menurunnya angka kematian bayi;

3)

Menurunnya status gizi buruk pada bayi dan balita;

4)

Meningkatkan umur harapan hidup 65,8 tahun menjadi 68,5 tahun sesuai ratarata harapan hidup nasional;

5)

Meningkatnya antisipasi penanggulangan penyakit menular sepert DB, Flu burung dan lain-lain;

6)

Meningkatnya cakupan penduduk miskin yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan;

7)

Meningkatnya partisipasi masyarakat melalui perilaku hidup bersih dan sehat;

8)

Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan masyarakat.


Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;


57

2)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat;

3)

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;

4)

Program Perbaikan Gizi Masyarakat;

5)

Program Pengembangan Lingkungan Sehat;

6)

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;

7)

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya;

8)

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata;

9)

Program Manajemen Kesehatan.

Urusan Wajib Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD Kota Mataram, dengan target capaian prioritas sebagai berikut:

Kode


1

URUSAN WAJIB

1 02

Kesehatan



1 02 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Meningkatnya mutu ketersediaan dan pemerataan obat di Puskesmas dan jaringannya

95

95,5

1.736

96

1.736

1 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya

88

89,5

2.125

90

2.337

1 02 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Tercapainya Rumah Tangga Sehat

30

35

236

40

259


58

Kode




1 02 20 Program Perbaikan Gizi Menurunnya Masyarakat Persentase Balita Gizi Buruk

1,3

1

544

0,80

544

1 02 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Meningkatnya persentase Cakupan Jamban Keluarga

80

82

259

83

259

1 02 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Minimnya penyebaran penyakit menular

94

95

1.057

96

1.162

1 02 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

Terpenuhinya sarpras puskesamas

89

90

2.457

91

2.357

1 02 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

Pemenuhan sarana dan prasarana RS

85

86

1.561

87

903

1 02 27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

Pemenuhan operasionalisasi RS

95

96

60

97

60

1 02 34 Program Manajemen Kesehatan

Terbangunya sistem informasi kesehatan

90

98

115

99

100

5.1.3.

URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM

Tujuan dan sasaran urusan wajib pekerjaan umum adalah: 1)

Tersusunnya perencanaan program penanganan jalan dan jembatan yang terpadu dan selaras dengan arah pengembangan dan pertumbuhan kota


59

2)

Meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;

3)

Meningkatnya daya tampung volume dan kapasitas jalan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas;

4)

Terpenuhinya kebutuhan air bersih masyarakat dengan peningkatan cakupan pelayanan;

5)

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan;

6)

Tersedianya data yang dapat diakses secara cepat, murah dan akurat;

7)

Peningkatan pembangunan, perbaikan dan perawatan saluran irigasi;

8)

Mengurangi area dan lamanya genangan Banjir.


Program pembangunan jalan dan jembatan

2)

Program pembangunan turap/talud/bronjong

3)

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

4)

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

5)

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

6)

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

7)

Program Pengendalian Banjir

8)

Program Pemeliharaan Saluran Drainase

9)

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan

10)

Program Pembinaan dan Pengawasan Serta Pelayanan Ijin Usaha Jasa Konstruksi

11)

Program Pembangunan dan Penataan Lingkungan Perumahan

12)

Program Penyehatan Lingkungan Permukiman

13)

Program Pengembangan Perumahan

Urusan Wajib Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, dengan capaian prioritas adalah:


60

Kode

1




URUSAN WAJIB

1

03

1

03

15

Program pembangunan jalan dan jembatan

Pekerjaan Umum

1

03

17

Program pembangunan turap/talud/bronjong

Berkurangnya kerusakan dan abrasi sungai dan pantai

1

03

18

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

Terpeliharanya 207.163 15.30 kondisi akses km km jalan

1

03

24

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

Meningkatnya fungsi jaringan pengairan

1

03

26

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Meningkatnya konservasi sumber daya air

Mantapnya 207.163 akses jalan kota km 61%

5,5 km

2.749

5 km

3.023

60%

417

57,50%

458

3.903

14.15 km

4.293

42.56% 46.32% 1.833 50.08% 2.300

79,27% 81,42% 1.091 83,57% 1.110

Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih

3 km

4 km

1.331

4 km

1.000

468

4.75%

514

1

03

27

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

1

03

28

Program Pengendalian Banjir

Menurunnya persentase luas daerah genangan

1

03

31

Program Pemeliharaan Saluran Drainase

Berfungsinya 39,94% 42,94% 2.466 50,94% 2.712 saluran drainase guna mencegah banjir/genangan

1

03

32

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan

1

03

33

85 iujk 90 iujk Program Pembinaan dan Pengawasan Serta Tertibnya Pelayanan Ijin Usaha Jasa penyelenggaraan Konstruksi jasa konstruksi

Meningkatnya ketersediaan sarana publik

4.94% 4.84%

1 unit

1 unit

3.430

1 unit

3.165

138

90 iujk

138


61

Kode




Meningkatnya 96,71% 96,75% 1.935 98,78% 2.128 perumahan dan kawasan layak huni

1

03

35

Program Pembangunan dan Penataan Lingkungan Perumahan

1

03

36

Program Penyehatan Lingkungan Permukiman

Meningkatnya ketersediaan Sanitasi

1 unit

-

-

2 unit

400

1

03

37

Program Pengembangan Perumahan

Berkurangnya back log perumahan

19.621 unit

250 unit

550

250unit

605

1

03

38

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan & permukiman

50 kel

50 kel

2.100

50 kel

2.000

1

03

39

Program Infrastruktur Permukiman

Terwujudnya penguatan kelembagaan penataan lingkungan

-

-

-

3 lemb

100

1

03

40

Program Pembinaan Perumahan

Menigkatnya pemahaman urusan perumahan

-

-

-

1 keg

50

1

03

41

Program Pengawasan dan Pengendalian Perumahan

Menigkatnya penataan dan pengendalian perumahan

-

-

-

1 keg

400

5.1.4.

URUSAN WAJIB PERUMAHAN

Tujuan dan sasaran urusan wajib perumahan adalah : 1)

Terpenuhinya

kebutuhan

perumahan

masyarakat

khususnya

masyarakat

berpenghasilan rendah; 2)

Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman;


62

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program : 1). Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.

Urusan Wajib Perumahan dilaksanakan oleh Kantor Satuan Pemadam Kebakaran, dengan target capaian prioritas adalah:

Kode

1




URUSAN WAJIB

1 04

Perumahan

1 04 19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

5.1.5.

Meningkatnya ketepatan waktu tindak kejadian kebakaran

100%

100%

411

100%

411

URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG

Tujuan dan Sasaran urusan wajib penataan ruang adalah 1)

Tersusunnya dokumen Rencana Tata Ruang;

2)

Meningkatnya pemahaman terhadap rencana tata ruang kota serta meningkatnya kesadaran perijinan terhadap pemanfaatan ruang sesuai ketentuan yang berlaku;

3)

Meningkatnya

kualitas

penataan

ruang

(perencanaan,

pemanfaatan

dan

pengendalian tata ruang) secara konsekwen dan konsisten; 4)

Tersedianya basis data dan informasi yang mendukung kegiatan pembangunan.


Program Perencanaan Tata Ruang;

2)

Program Pemanfaatan Tata Ruang;

3)

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang;

4)

Program Penataan dan Pemeliharaan Ornamen Kota dan Reklame;

5)

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas PJU;


63

6)

Program Pemeliharaan/Pengelolaan Pemakaman;

Urusan Wajib Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Tata Kota dan Dinas Pertamanan, dengan target capaian prioritas adalah:

Kode


1

URUSAN WAJIB

1 05

Penataan Ruang



1 05 15 Program Perencanaan Tata Ruang

Meningkatnya ketersediaan pranata tata ruang kota dan kawasankawasan khusus kota

20

20

97

20

98

1 05 16 Program Pemanfaatan Ruang

Meniingkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang kota dan peruntukan lahan

100

100

222

100

236

1 05 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Meniingkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang kota peruntukan lahan

100

100

551

100

606

1 05 18 Program Penataan dan Pemeliharaan Ornamen Kota dan Reklame

Meningkatnya keindahan ruang kota dan pendapatan daerah

90

90

887

90

887

1 05 19 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas PJU

Meningkatnya luas wilayah kota yang mendapat penerangan malam hari

90

90

1.960

90

1.892


64

Kode




1 05 22 Program Meningkatnya Pemeliharaan/Pengelolaan areal makam Pemakaman yang tertata

5.1.6.

90

90

182

90

183

URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Tujuan dan Sasaran Urusan Wajib perencanaan pembangunan adalah 1)

Tersedianya tenaga teknis dalam bidang inventarisasi pengolahan dan analisis data;

2)

Terwujudnya sistem informasi data yang berkualitas;

3)

Tersedianya data dasar yang benar, dapat dipercaya dan mutakhir pada setiap unit kerja;

4)

Terwujudnya kesadaran tentang arti penting koordinasi pada setiap unit kerja;

5)

Tersusunnya dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah;

6)

Terwujudnya program-program kerjasama dan kemitraan dalam manajemen pembangunan.


Program Pengembangan Data / Informasi ;

2)

Program Kerjasama Pembangunan;

3)

Program Perencanaan Pembangunan Daerah;

4)

Program Perencanaan Sosial dan Budaya;

5)

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA;

6)

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan target capaian prioritas adalah:


65

Kode


1

URUSAN WAJIB

1 06

Perencanaan Pembangunan

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Indikator Awal 2011 2012 Kinerja Program RPJMD (outcome) (Tahun Rp Rp 2010) Target (dlm Target (dlm (%) (%) jutaan) jutaan)

1 06 15 Program pengembangan data/informasi

Tingkat ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan

85

87

212

90

213

1 06 16 Program Kerjasama Pembangunan

Tingkat kemantapan kerjasama pembangunan dengan domain pemerintah daerah, swasta dan masyarakat Pengembangan kemitraan

90

91

318

93

357

1 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah

Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah

91

92

831

94

694

1 06 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi

Tingkat ketersediaan pranata perencanaan program pembangunan ekonomi

87

89

1.118

92

768

1 06 23 Program perencanaan sosial dan budaya

Tingkat ketersediaan pranata perencanaan program pembangunan sosial budaya

85

86

573

89

823

1 06 24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Tingkat ketersediaan pranata perencanaan program pembangunan wilayah dan sumber daya alam

84

84

549

86

649


66

5.1.7.

URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN

Tujuan dan sasaran urusan wajib perhubungan adalah 1)

Tersusunnya perencanaan program penanganan transportasi yang terpadu dan selaras dengan arah pengembangan dan pertumbuhan kota;

2)

Meningkatnya pembangunan prasarana dan sarana transportasi;

3)

Meningkatnya pemeliharaan prasarana transportasi;

4)

Meningkatnya daya tampung volume dan kapasitas jalan untuk mengurangi kemacetan kendaraan;

5)

Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan berlalulintas.


Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

2)

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

3)

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

4)

Peningkatan Pelayanan Perparkiran

5)

Peningkatan Pelayanan Telekomunikasi

6)

Program Pengembangan Sistem Perhubungan

Urusan Wajib Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, dengan target capaian prioritas adalah:

Kode


1

URUSAN WAJIB

1 07

Perhubungan



1 07 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Meningkatnya pelayanan angkutan publik

95

95

52

95

57

1 07 17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Meningkatnya pelayanan angkutan publik

95

95

484

95

400

1 07 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Meningkatnya ketertiban lalu lintas dan angkutan publik

100

100

948

100

948


67

Kode




1 07 20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Meningkatkan kenyamanan dan keamanan lalu lintas

100

100

159

100

159

1 07 21 Peningkatan Pelayanan Perparkiran

Meningkatnya potensi pendapatan daerah

100

100

229

100

229

1 07 22 Peningkatan Pelayanan Telekomunikasi

Meningkatnya akses informasi publik

95

95

19

95

19

1 07 23 Program Pengembangan Sistem Perhubungan

Meningkatnya cakupan pelayanan transportasi publik

95

95

100

95

100

5.1.8. URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP Tujuan dan Sasaran urusan wajib lingkungan hidup adalah 1)

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana persampahan;

2)

Terbangunnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan;

3)

Tertanganinya permasalahan lingkungan hidup perkotaan;

4)

Berkurannya dampak polusi akibat kegiatan

industri, limbah rumah tangga,

limbah kegiatan transportasi; 5)

Terselenggaranya penegakkan hukum terhadap kerusakan lingkungan;

6)

Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan transportasi;

7)

Tersusunnya data base sistem informasi lingkungan;


Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;

2)

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;

3)

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;

4)

Program Peningkatan Pengendalian Polusi;

5)

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).


68

Urusan Wajib Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan, Dinas Pertamanan, dengan target capaian prioritas adalah:


Kode

1

URUSAN WAJIB

1 08

Lingkungan Hidup



Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan

50

50

2.984

60

3.282

1 08 15 Program Pengembangan Meningkatnya Kinerja Pengelolaan cakupan Persampahan (Kantor LH) pelayanan persampahan

90

90

179

90

179

1 08 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Kantor LH)

Berkurangnya pencemaran dan kerusakan lingkungan

70

70

328

70

241

1 08 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (Kantor LH)

Meningkatnya kelestarian sumber daya alam

70

70

538

70

631

1 08 18 Program Peningkatan Pengendalian Polusi (Kantor LH)

Berkurangnya kadar polutan

60

60

75

60

75

1 08 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Dinas Pertamanan)

Meningkatnya rasio luas ruang terbka hijau

90

90

1.917

90

2.108

1 08 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan (Dinas Kebersihan)

5.1.9.

URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Tujuan dan sasaran urusan wajib kependudukan dan catatan sipil adalah : 1)

Pemerataan penyebaran penduduk yang tidak merata;

2)

Meningkatnya pengelolaan administrasi penataan kependudukan;

3)

Meningkatnya keserasian kebijakan pembangunan dalam rangka mobilisasi dan penyebaran penduduk;

4)

Terwujudnya pengendalian arus urbanisasi di Kota Mataram.


69


Program Penataan Administrasi Kependudukan.

Urusan

Wajib

Kependudukan

dan

Catatan

Sipil

dilaksanakan

Dinas

oleh

Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan target capaian prioritas adalah:


Kode

1

URUSAN WAJIB

1 10

Kependudukan dan Catatan Sipil

1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan


Rasio Penduduk ber KTP, Rasio bayi berakte kelahiran .


88

89

928

90

1.020

5.1.10 URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA KELUARGA BERENCANA Tujuan dan Sasaran urusan wajib pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah: 1)

Tercapainya pemahaman konsep kesetaraan dan keadilan gender dikalangan masyarakat

2)

Meningkatkan perlindungan hak-hak anak dan perempuan.


Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

2)

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

3)

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

4)

Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

5)

Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU


70

6)

Program pembinaan peran serta masyarakat dan kelompok usaha dalam pelayanan KB dan peningkatan kesejahteraan

7)

Program Keluarga Berencana

8)

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

9)

Program pelayanan kontrasepsi

Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Keluarga Berencana dlaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, dengan target capaian prioritas adalah:

Kode

1



URUSAN WAJIB

1 11 15 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 11 16 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Meningkatnya komitmen pemerintah terhadap anggaran responsif gender

80

82

15

84

16

1 11 17 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Meningkatnya pemahaman tentang pengarusutamaan hak anak dan pengarusutamaan gender

75

77

23

79

23

1 11 18 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Meningkatnya Kesadaran masyarakat terhadp pemberdayaan perempuan, perempuan dan anak

80

85

23

85

23


71

Kode



1 11 22 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

Meningkatnya pemahaman bagi PKB dan kader

85

86

72

88

79

1 11 24 Program pengembangan model operasional BKBPosyandu-PADU

Meningkatnya Pemantapan keterpaduan BKB

87

87

57

89

59

90

91

48

92

48

Pembinaan KB optimal

100

100

283

100

267

1 12 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Sosialisasi/konseling

100

100

17

100

17

1 12 17 Program pelayanan kontrasepsi

Pelayanan kontrasepsi

95

95

29

95

29

Terlaksannya 1 11 25 Program pembinaan peran serta masyarakat Pembinaan kelompok dan kelompok usaha UPPKS dalam pelayanan KB dan peningkatan kesejahteraan 1 12

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1 12 15 Program Keluarga Berencana

5.1.11. URUSAN WAJIB SOSIAL DAN TENAGA KERJA Tujuan dan Sasaran urusan wajib sosial adalah : 1)

Meningkatnya

kesejahteraan

masyarakat

terutama

masyarakat

miskin,

penyandang masalah PMKS; 2)

Meningkatnya penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana;

3)

Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan;

4)

Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;


72

5)

Perlindungan bagi tenaga kerja dan pengembangan lembaga pengerah tenaga kerja.


Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

2)

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

3)

Program pembinaan anak terlantar

4)

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

5)

Program pembinaan panti asuhan /panti jompo

6)

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

7)

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

8)

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana

9)

Program Pemberdayaan Keluarga Muda Mandiri

10) Program Peningkatan Kualitas Penduduk Usia Produktif 11) Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha 12) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Pengerah Ketenagakerjaan 13) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Urusan Wajib Sosial dan Tenaga Kerja dlaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan target capaian prioritas adalah:

Kode

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Bidang Urusan Indikator Pemerintahan Awal 2011 2012 Kinerja Program dan Program Prioritas RPJMD (outcome) Pembangunan (Tahun Rp Rp 2010) Target (dlm Target (dlm (%) (%) jutaan) jutaan)

1

URUSAN WAJIB

1 13

Sosial

1 13 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Tertanganinya Fakir Miskin

98 77

98,5 79

139

98,7 80


138

73

Kode

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Bidang Urusan Indikator Pemerintahan Awal 2011 2012 Kinerja Program dan Program Prioritas RPJMD (outcome) Pembangunan (Tahun Rp Rp 2010) Target (dlm Target (dlm (%) (%) jutaan) jutaan)

1 13 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Mantapnya pelaksanaan KIE konseling

80

82

74

83

75

Tertanganinya jumlah anak terlantar

80

81

31

82

34

1 13 18 Program pembinaan para Tertanganinya penyandang cacat dan jumlah trauma penyandang cacat dan trauma

25

27

55

28

56

1 13 19 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo

Tertanganinya panti asuhan/panti jompo

40

42

18

44

18

1 13 20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

Terbinanya eks. penyandang penyakit sosial

80

82

74

84

74

1 13 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Terbinanya Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

75

77

63

78

64

1 13 22 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana

Penanganan bencana lebih optimal

90

91

22

94

22

Meningkatnya Keberdayaan keluarga mandiri

90

92

32

93

33

1 14 17 Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha

Meratanya akses informasi ketenagakerjaan

90

90

26

90

28

1 14 18 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Pengerah Ketenagakerjaan

Meningkatnya peran/ fungsi lembaga pengerah tenaga kerja

90

90

79

90

82

1 14 19 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Meningkatnya jumlah tenaga kerja profesional

90

90

134

90

135


74

1 13 17 Program pembinaan anak terlantar

1 13 23 Program Pemberdayaan Keluarga Muda Mandiri

1 14

Ketenagakerjaan

5.1.12. URUSAN WAJIB KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Tujuan dan Sasaran urusan wajib koperasi dan pengusaha kecil menengah adalah : 1)

Meningkatkan peran Koperasi dan UKM dalam mendukung terwujudnya ekonomi kerakyatan sebagai basis dalam pertumbuhan perekonomian daerah;

2)

Peningkatan modal usaha dan pemberdayaan koperasi dan UKM;

3)

Peningkatan promosi dan informasi perekonomian daerah.


Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif i;

2)

Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM;

3)

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;

Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dlaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, dengan target capaian prioritas adalah:

Kode


1

URUSAN WAJIB

1 15

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah


1 15 15 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang konduksif

Mempertahankan stabilitas iklim usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang kondusif

90

90

170

90

172

1 15 17 Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM

Meningkatnya kuantitas pelaku UMKM yang kreatif dan inovatif

90

90

62

90

68

1 15 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Meningkatnya kuantitas koperasi yang sehat

90

90

198

90

200


75

5.1.13. URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Tujuan dan Sasaran urusan wajib kesatuan bangsa dan politik dalam negeri adalah : 1)

Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam pengembangan pendidikan politik serta hubungan antara masyarakat dan legislatif;

2)

Meningkatnya intensitas dialog interaktif dalam rangka partisipasi demokrasi serta dalam mengakomodasi aspirasi rakyat;

3)

Meningkatnya wawasan kebangsaan generasi muda/pelajar;

4)

Terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat;

5)

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya persatuan dan kesatuan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

6)

Berkembangnya kelembagaan perlindungan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat lokal dan peningkatan peran serta masyarakat;

7)

Terciptanya hubungan kemitraan antara masyarakat dengan aparat dalam kerangka perlindungan masyarakat.


Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

2)

Program pengembangan wawasan kebangsaan.

3)

Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan.

4)

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.

5)

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat).

6)

Program pendidikan politik masyarakat.

7)

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.

Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dilaksanakan oleh Badan Kesbang Linmas dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dengan target capaian prioritas adalah:


76

Kode


1

URUSAN WAJIB

1 19

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri



1 19 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Menurunnya angka tindak kriminal

-

60

15

65

16

1 19 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan

Meningkatnya kerukunan antar umat beragama

99

99

123

99

123

1 19 18 Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan

Meningkatnya intensitas koordinasi dan konsolidasi antar stakeholder perlayanan publik

99

99

125

99

125

1 19 19 Program pemberdayaan Menurunnya konflik antar masyarakat untuk menjaga ketertiban dan suku dan antar lingkungan keamanan

99

99

79

99

79

1 19 20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

Menurunnya angka pengguna narkoba dan phycotropika

87

87

32

87

32

1 19 21 Program pendidikan politik masyarakat

Meningkatnya pemahaman politik masyarakat

99

99

254

99

254

97

97

251

97

251

1 19 22 Program pencegahan Implementasi dini dan manajemen penanggulangan korban penanggulangan bencana alam bencana


77

5.1.14.

URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN

DAERAH,

PERANGKAT

DAERAH,

KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN. Tujuan dan Sasaran urusan wajib pemerintahan umum adalah : 1)

Meningkatnya

kualitas,

efektivitas,

efisiensi

dan

tertib

administrasi

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum dan pembangunan di tingkat kelurahan; 2)

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan;

3)

Meningkatnya supremasi hukum, penghargaan terhadap Hak Asasai Manusia dan kepastian hukum serta rasa keadilan;

4)

Meningkatnya Penyusunan dan penyempurnaan produk-produk hukum daerah, meningkatnya kualitas aparat penegak hukum dan meningkatnya pelayanan, bantuan hukum serta budaya tertib hukum guna mendukung kesadaran hukum masyarakat;

5)

Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel serta meningkatnya pengembangan sumber–sumber penerimaan asli daerah;

6)

Meningkatnya kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama serta meningkatnya toleransi dan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama.


Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

2)

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

3)

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

4)

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

5)

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

6)

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.

7)

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.

8)

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah.

9)

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.


78

10) Program Penataan Daerah Otonomi Baru. 11) Program Penataan Daerah, Organisasi dan Ketatalaksanaan Serta PAN. 12) Program peningkatan kualitas pelayanan publik. 13) Program Pendidikan Kedinasan. 14) Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur. 15) Program pembinaan dan pengembangan aparatur. 16) Program Pengendalian Pembangunan Daerah. 17) Program Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan PER. 18) Program Peningkatan Penanaman Modal Daerah. 19) Program Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan. 20) Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan. 21) Program pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan keagamaan. 22) Program Pengembangan Sistem Informasi pertanahan. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian dilaksanakan oleh Inspektorat Kota, Dinas Pendapatan, Sekretariat Daerah, Kantor Pelayanan Perijinan

Terpadu,

Badan

Kepegawaian

Daerah,

SKPKD,

Badan

Pemberdayaan Masyarakat, Sekretariat DPRD, dengan target capaian prioritas adalah: Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kode

1 1 20


Kondisi Kinerja Indikator 2011 2012 Awal Kinerja Program RPJMD (outcome) Rp (Tahun Targe Rp (dlm Target 2010) t (dlm jutaan (%) jutaan) (%) )

URUSAN WAJIB Otda, Pemerintahan Umum, Adm Keuda, Perangkat Daerah, Kepeg, dan Persandian

1 20 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 1 20 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

Menguatnya kapasitas DPRD

90

95

13.297

95

13.297

Meningkatnya Pelayanan kedinasan KDH/WKDH

90

100

936

100

1.029


79

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kode


Kondisi Kinerja Indikator 2011 2012 Awal Kinerja Program RPJMD (outcome) Rp (Tahun Targe Rp (dlm 2010) Target (dlm t jutaan (%) jutaan) (%) )

1 20 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah (Bagian Keuangan)

Meningkatnya kapasitas manajemen pengelola keuangan

90

90

2.165

90

2.165

1 20 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah (Dipenda)

Optimalisasi PAD

20

20

2.832

10

2.832

1 20 19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/kelurahan

Meningkatnya kuantitas tenaga adm. terdidik

90

60

10

60

10

1 20 20 Program peningkatan sistem Optimalisasi sistem pengawasan internal dan pengawasan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

90

90

784

90

784

1 20 21 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Meningkatnya kapasitas pemeriksa dan aparatur pengawas

90

80

134

80

134

Menjalin jejaring 1 20 25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah yang efektif secara Daerah teknis antar lembaga pemerintah

90

90

46

90

46

1 20 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Menurunnya konflik kepentingan antar daerah, antara daerah & pusat serta antar lembaga

90

90

754

90

754

1 20 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Penyelesaian tapal batas wilayah

90

90

481

90

481

1 20 28 Program Penataan Daerah, Organisasi dan Ketatalaksanaan serta PAN

Kelembagaan daerah

90

90

627

90

627

Optimalisasi pelayanan publik

90

90

273

90

273

Terlaksananya pendidikan kedinasan

99

99

259

99

259

1 20 23 Program peningkatan kualitas pelayanan publik 1 20 33 Program Pendidikan Kedinasan


80

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kode


1 20 34 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Kondisi Kinerja Indikator 2011 2012 Awal Kinerja Program RPJMD (outcome) Rp (Tahun Targe Rp (dlm 2010) Target (dlm t jutaan (%) jutaan) (%) ) Meningkatnya kemampuan aparatur

99

99

974

99

1.010

1 20 35 Program pembinaan dan pengembangan aparatur

Terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur

99

99

722

99

732

1 20 36 Program Pengendalian Pembangunan Daerah

Koordinasi pembangunan lebih efektif

99

99

123

99

123

1 20 37 Program Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Meningkatnya kemandirian pelaku usaha mikro

90

90

162

90

162

1 20 38 Program Peningkatan Penanaman Modal Daerah

Pelayanan penanaman modal meningkat

90

90

283

90

283

Sosialisasi dan bantuan Kaling

100

100

10

100

10

1 20 42 Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan

Terbinanya gender dan kepemudaan

90

90

30

90

30

1 20 50 Program pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan keagamaan

Meningkatnya kegiatan sosial dan keagamaan

90

90

74

90

74

1 20 52 Pengembangan Sistem Informasi pertanahan

Penyelesaian konflik pertanahan

90

90

29

90

29

1 20 39 Program Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan


81

5.1.15. URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN Tujuan dan Sasaran urusan wajib ketahanan pangan adalah : 1)

Meningkatnya kesejahteraan petani;

2)

Meningkatnya penganekaragaman pangan ditengah-tengah masyarakat;

3)

Meningkatnya ketahanan pangan daerah.


Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

2)

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

3)

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

4)

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

Urusan Wajib Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian (BKP5), dengan target capaian prioritas adalah:

Kode


1

URUSAN WAJIB

1 21

Ketahanan Pangan



1 21 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Meningkatnya kesejahteraan petani

90

92

14

94

14

1 21 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Meningkatnya ketersediaan pangan di masyarakat

95

96

548

97

548

1 21 17 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

Meningkatnya penerapan teknologi tepat guna

50

60

45

70

45

1 21 18 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

Meningkatnya kemampuan penyuluh

90

92

167

94

167


82

5.1.16. URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tujuan dan Sasaran urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa adalah : 1)

Meningkatnya kemampuan lembaga masyarakat dan dalam pemerintahan dan pembangunan;

2)

Meningkatnya peranan dan partisipasi stakeholder dalam pemerintahan dan pembangunan.


Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

2)

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

3)

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

4)

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

5)

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kota

Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, dengan target capaian prioritas adalah:

Kode


1

URUSAN WAJIB

1 22

Pemberdayaan Masyarakat Desa

1 22 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan


Meningkatnya kapasitas dan keberdayaan masyarakat

90

92

113

94

113

80

83

20

86

22

85

85

26

86

28


83

1 22 16 Program pengembangan Meningkatnya lembaga ekonomi pedesaan Pokmas Pengguna TTG dan Kelembagaan Ekonomi Produktif Masyarakat 1 22 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa


Meningkatnya partisipasi masyarakat pembangunan

Kode



Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Awal 2011 2012 RPJMD (Tahun Rp Rp 2010) Target (dlm Target (dlm (%) (%) jutaan) jutaan) 70

75

6

80

6

1 22 20 Program Peningkatan Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam peran serta Pembangunan Kota masyarakat dalam musyawarah pembangunan

90

92

429

94

429

1 22 23 Program P2KP (PNPM Mandiri)

90

92

65

90

65

1 22 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Meningkatnya kemampuan administrasi aparatur kelurahan

Meningkatnya keberdayaan masyarakat dlm pembangunan

5.1.17. URUSAN WAJIB KEARSIPAN Tujuan dan Sasaran urusan wajib kearsipan adalah : 1)

Meningkatnya pengelolaan kearsipan daerah yang baik dalam rangka menunjang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan;

2)

Meningkatnya Tenaga Fungsional Arsiparis daerah yang profesional.


Program penyelamatan & pelestarian dokumen/arsip;

2)

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan.

Urusan Wajib Kearsipan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, dengan target capaian prioritas adalah:


84

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Bidang Urusan Kinerja Indikator Pemerintahan Kode Awal 2011 2012 Kinerja Program dan Program Prioritas RPJMD (outcome) Pembangunan (Tahun Rp Rp 2010) Target (dlm Target (dlm (%) (%) jutaan) jutaan) 1

URUSAN WAJIB

1 24

Kearsipan

1 24

Meningkatnya Program penyelamatan penyelamatan dan dan pelestarian dokumen/arsip daerah pelestarian dokumen/arsip daerah

80

82

245

84

245

1 24

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

Meningkatnya rasio ketersediaan sarana dan prasarana kearsipan

70

70

37

73

37

5.1.18. URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Tujuan dan Sasaran urusan wajib komunikasi dan informasi adalah : 1)

Meningkatnya penyampaian informasi hasil kajian dan terapan IPTEK yang tepat guna dan berdayaguna;

2)

Mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi kegiatan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan;

3)

Terciptanya

kemandirian

dan

kebebasan

pers

dalam

menggali

dan

menyampaikan informasi secara lengkap, obyektif dan bertanggungjawab serta terjalinnya komunikasi antar pelaku pembangunan yang harmonis. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program : 1)

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

2)

Program kerjasama informasi dengan mass media

Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Mataram, dengan target capaian prioritas adalah:


85

Kode


1

URUSAN WAJIB

1 25

Komunikasi dan Informatika



1 25 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Meningkatnya pengembangan sistem informasi dan komunikasi

80

85

196

90

196

1 25 17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

Meningkatnya pengembangan sistem informasi dan komunikasi

80

85

104

90

104

1 25 18 Program kerjasama informasi dengan mass media

Meningkatnya kerjasama peyebarluasan informasi

90

92

730

94

730

5.2.

URUSAN PILIHAN

Urusan Pilihan merupakan urusan yang menjadi kewenangan daerah disesuaikan dengan karakteristik, kekhasan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan pembangunan, Pemerintah Kota Mataram melaksanakan 6 (enam) urusan pilihan yang terdiri dari: 5.2.1. URUSAN PILIHAN PERTANIAN Tujuan dan Sasaran Urusan Pilihan Pertanian adalah : 1)

Meningkatnya daya saing dan terpenuhinya infrastruktur;

2)

Meningkatkan pendapatan daerah dan perluasan lapangan kerja;

3)

Menciptakan iklim yang kondusif guna menarik minat investor baik asing maupun domestik.


Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

2)

Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan).


86

3)

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan.

4)

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan.

5)

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan.

6)

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak.

7)

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

8)

Program Peningkatan Produksi Peternakan.

Urusan Pilihan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan, dengan target capaian prioritas adalah:

Kode


2

URUSAN PILIHAN

21

Pertanian

2 1 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani



Jumlah gapoktan yang mandiri

30

30

30

40

30

Pengembangan tanaman hortikultura

80

90

419

90

419

Peningkatan mutu hasil olahan pertanian

90

95

211

95

211

2 1 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

Peningkatan kemampuan petani

90

90

115

90

115

2 1 19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Peningkatan kualitas mutu pertanian

95

95

80

95

80

2 1 21 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Meningkatnya mutu peternakan

95

95

122

95

122

2 1 22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan


95

95

234

95

234

2 1 24 Program Peningkatan Produksi Peternakan


95

95

78

95

78


87

2 1 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 2 1 17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

5.2.2.

URUSAN PILIHAN PARIWISATA

Tujuan dan Sasaran Urusan Pilihan Pariwisata adalah : 1)

Meningkatnya aktivitas kepariwisataan dengan mengembangkan pemanfaatan potensi-potensi wisata secara maksimal baik wisata bahari maupun wisata alam;

2)

Meningkatnya manajemen pengelolaan pariwisata serta peningkatan kualitas sumber daya manusia;

3)

Meningkatnya kerjasama dan kemitraan pengelolaan dan pemanfaatan potensipotensi wisata secara maksimal baik wisata bahari maupun wisata alam.


Program pengembangan pemasaran pariwisata

2)

Program pengembangan destinasi pariwisata

3)

Program pengembangan Kemitraan

Urusan Pilihan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dengan target capaian prioritas adalah:

Kode


2

URUSAN PILIHAN

24

Pariwisata

2 4 15 Program pengembangan pemasaran pariwisata


Meningkatnya kunjungan wistatawan

170.000 172.000

196

175.000

215

2 4 16 Program pengembangan Jumlah obyek wisata destinasi pariwisata

10

10

564

12

564

2 4 17 Program pengembangan Kemitraan

2

2

123

2

123

Jumlah mitra yang terbentuk


88

5.2.3.

URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tujuan dan Sasaran Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan adalah : 1)

Meningkatnya pendapatan nelayan dan produktivitas hasil perikanan;

2)

Meningkatnya akses permodalan dan pemasaran yang lebih luas;

3)

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, bantuan modal usaha, bantuan teknologi dan pengembangan sumber daya sarana dan prasarana masyarakat nelayan serta pengembangan pasar ikan.


Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

2)

Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan & pengendalian sumberdaya kelautan

3)

Program pengembangan budidaya perikanan

4)

Program pengembangan perikanan tangkap

5)

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran produksi perikanan

Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan, dengan target capaian prioritas adalah:

Kode


2

URUSAN PILIHAN

25

Kelautan dan Perikanan

2 5 15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 2 5 16 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan & pengendalian sumberdaya kelautan 2 5 20 Program pengembangan budidaya perikanan


Peningkatan usaha kegiatan kelompok

50

50

50

60

55

Terpeliharaanya kelestarian sumber daya ikan

75

75

416

75

416

Meningkatnya usaha budidaya perikanan darat

90

90

797

90

797


89

Kode


2 5 21 Program pengembangan perikanan tangkap

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Indikator Awal 2011 2012 Kinerja Program RPJMD (outcome) (Tahun Rp Rp 2010) Target (dlm Target (dlm (%) (%) jutaan) jutaan) Tersedianya sarana prasarana

90

90

593

90

593

Optimalnya pemasaran produksi perikanan

90

90

677

90

677

2 5 21 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran produksi perikanan

5.2.4.

URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN

Tujuan dan Sasaran Urusan Pilihan Perdagangan adalah : 1)

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan dan jasa;

2)

Meningkatnya pengembangan perdagangan & jasa sebagai lapangan usaha masyarakat;

3)

Memperlancar jalur distribusi barang dan jasa;

4)

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan SDM, penguatan permodalan dan peningkatan askes pasar, pemberdayaan UKM serta pengembangan sentrasentra sesuai dengan kawasan unggulan;

5)

Meningkatnya kerjasama dan kemitraan dalam perluasan jaringan perdagangan dan jasa serta meningkatnya daya saing produk lokal.


Program perlindungan konsumen & pengamanan perdagangan

2)

Program peningkatan perdagangan ekspor

3)

Program peningkatan efiisiensi pedagangan dalam negeri

4)

Pembina pedagang kaki lima dan asongan

5)

Peningkatan kapasita usaha

Urusan Pilihan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, dengan target capaian prioritas adalah:


90

Kode


2

URUSAN PILIHAN

26

Perdagangan


Terlindunginya konsumen

5

5

98

5

98

2 6 17 Program peningkatan perdagangan ekspor

Jumlah produk dan transaksi ekspor

5

5

90

5

90

2 6 18 Program peningkatan efiisiensi pedagangan dalam negeri

Jumlah ijin diterbitkan

5

5

948

5

975

2 6 19 Pembina pedagang kaki lima dan asongan

Jumlah PKL yang mandiri

20

45

306

50

400

2 6 23 Peningkatan kapasita usaha

Jumlah produk yang dipasarkan

50

50

50

50

50

2 6 15 Program perlindungan konsumen & pengamanan perdagangan

5.2.5. URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN Tujuan dan Sasaran Urusan Pilihan Perindustrian adalah : 1)

Meningkatnya Pengembangan industri kecil dan menengah yang bertumpu pada ekonomi kerakyatan;

2)

Meningkatnya akses permodalan dan ketersediaan bahan baku, ketrampilan manajemen usaha dan produksi terutama home industri, menengah dan kecil;

3)

Meningkatnya kerjasama dan kemitraan dalam pengembangan sektor industri.


Program pengembangan industri kecil dan menengah

2)

Program pengembangan dan peningkatan ekspor

3)

Program penataan struktur industri

Urusan Pilihan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, dengan target capaian prioritas adalah:


91


Kode

2

URUSAN PILIHAN

27

Industri

Program peningkatan 2 7 15 kemampuan teknologi industri Program pengembangan 2 7 16 industri kecil dan menengah 2 7 17

Program pengembangan dan peningkatan ekspor

2 7 18

Program penataan struktur industri

5.2.6.



Meningkatnya kemampuan SDM

50

50

73

50

80

Meningkatnya wirausahawan baru

50

50

50

50

55

Meningkatnya jejaring eksportir

-

20

50

20

50

Meningkatnya sarpras klaster

8

8

100

8

100

URUSAN PILIHAN TRANSMIGRASI

Tujuan dan Sasaran Urusan Pilihan Transmigrasi adalah : 1)

Meningkatnya pencapaian sasaran penyuluhan kepada masyarakat.


Program Penempatan Calon Transmigrasi.

Urusan Pilihan Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan target capaian prioritas adalah:

Kode


Capaian Kinerja Program dan Kondisi Kerangka Pendanaan Kinerja Indikator Awal 2012 Kinerja Program 2011 RPJMD (outcome) Rp Rp (Tahun Target Target (dlm (dlm 2010) (%) (%) jutaan)

2

URUSAN PILIHAN

28

Ketransmigrasian

2 8 18 Program Penempatan Calon Transmigrasi

10

33


92

Meningkatnya minat penduduk utk bertansmigrasi

-

10

33

jutaan)

5.2.7. URUSAN PILIHAN KEBUDAYAAN Tujuan dan Sasaran kebudayaan adalah : Melestarikan kebudayaan daerah dan kesenian daerah melalui

kegiatan pembinaan budaya lokal, kesenian lokal dan

pengembangan kelembagaan kebudayaan dan kesenian. 1)

Program Pengembangan Nilai Budaya

2)

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

3)

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Urusan Wajib Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dengan target capaian prioritas adalah:

Kode


2

URUSAN PILIHAN

2 17

Kebudayaan



2 17 15 Program Pengembangan Nilai Budaya

Meningkatnya pemahaman dan pelestarian nilai budaya lokal

80

80

184

80

202

2 17 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Meningkatnya fasilitasi pengembangan pariwisata berbasis kearifan budaya lokal

90

90

61

90

67

2 17 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Meningkatnya jejaring dan kemitraan pariwisata yang berkualitas dan berkesinambungan

95

95

459

95

459


93

BAB VI PENUTUP Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2012 memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan rencana pendanaannya. Sesuai amanat Undang–Undang yang menyebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dasar/pedoman untuk menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2012 ini disusun dengan koordinasi antar SKPD dalam lingkup Pemerintah Kota Mataram dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang/MPBM-Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat), yang berfungsi sebagai Forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama Sinkronisasi Rencana kegiatan penyelerasan program kegiatan yang tercantum dalam Agenda Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Agenda Nasional. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan tugas–tugas pemerintahan umum serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan

partisipasinya

sekaligus

untuk

mengevaluasi

penyelenggaraan

Pemerintahan. Akhirnya harapan kita semua

Rencana

Kerja

Pemerintah Daerah

ini dapat

diimplementasikan secara bertanggung jawab dan bermanfaat dalam memberikan konstribusi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menjadi cita - cita bangsa Indonesia, khususnya pencapaian visi “Terwujudnya Kota Mataram yang Maju, Religius, dan

Berbudaya”.

WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH


94

WALIKOTA MATARAM PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MATARAM TAHUN 2012 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MATARAM, Menimbang

:

a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Mataram tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2012. b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2012 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015 dan rangkuman hasil Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) Kota Mataram Tahun 2011 serta kebijakan pembangunan kota yang disinkronkan dengan kebijakan Nasional dan Provinsi; c. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2012 yang memuat kebijakan secara terinci dan terukur dimaksudkan sebagai pelaksanaan tujuan pembangunan daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Mataram tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2012.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3); 13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 3); 14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); 15. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 3 Seri D); 16. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 1 Seri E).

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MATARAM TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MATARAM TAHUN 2012 Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Mataram. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram. 3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2012 adalah rencana pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang strategis karena merupakan komitmen bersama masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam mencapai visi dan misi daerah. Pasal 2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2012 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Rencana Program Pembangunan Tahun 2012 yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012.

Pasal 3 (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2012 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB VI

PENDAHULUAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2010 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2012 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2012 PENUTUP

(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 4 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal pengundangannya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram. Ditetapkan di Mataram pada tanggal 21 April 2011 WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH Diundangkan di Mataram Pada tanggal 21 April 2011 SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM

H. LALU MAKMUR SAID BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2011 NOMOR : 10 SERI: E

RKPD 2012 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2012

Recommend Documents