RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) 2012

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

2012

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) 2012

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Page 1


2012

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah 3.1.1 Kontribusi PDRB Kalimantan Selatan Kondisi perekonomian Kalimantan Selatan pada tahun 2010 lebih baik dibandingkan dengan tahun 2009. Secara nominal, nilai PDRB Kalimantan Selatan atas dasar harga berlaku pada tahun 2010 adalah sebesar Rp. 58,541 trilyun (dengan migas) atau Rp. 57,862. trilyun (tanpa migas). Sedangkan atas dasar harga konstan, nilai PDRB Kalimantan Selatan tahun 2010 adalah sebesar Rp. 30,674 trilyun (dengan migas) atau Rp. 30.204 trilyun (tanpa migas). Nilai PDRB masing-masing sektor dapat dilihat pada tabel III.1. Tabel III.1 PDRB Kalimantan Selatan Atas Tahun 2008 s/d 2010 Sektor

2008

Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

10.134.130,00

11.434.210,00

12.487.660,00

Kontribusi pd Peningkatan 22,15%

9.942.273,97

10.777.630,005

12.828.100,00

19,38%

4.716.788,18

5.050.647,58

5.611.080,00

6,08%

257.799,27

294.423,72

346.670,00

0,61%

2.861.705,34

3.185.990,00

3.569.930,00

5,52%

6.843.018,03

7.676.030,00

8.956.140,00

15,29%

4.196.446,35

4.721700,00

5.319.610,00

10,85%

2.196.000,94

2.568.310,00

Jasa-jasa

4.609.860,00

5.468.400,00

PDRB dengan 45.758.030,00 Migas PDRB tanpa 45.132.200,00 Migas Sumber : BPS Prov. Kalsel, 2010

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

2009

2010

3.023.570,00

6.399.050,00

6,96%

13,18%

51.177.340,00

58.541.000,00

100,00%

50.548.300,00

57,862.000,00

99,39%

Page 2


2012

Sektor-sektor yang mempunyai kontribusi terbesar terhadap PDRB Kalimantan Selatan adalah sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, perdagangan, restoran dan perhotelan, serta jasa-jasa. Jika dilihat dari data tahun 2008 hingga tahun 2010, sektor yang terus mengalami peningkatan kontribusi terhadap PDRB adalah sekor pertanian dan pertambangan dan penggalian, sektor perdagangan, restoran dan perhotelan dan jasa-jasa. Pada sektor industri pengolahan kontribusinya terjadi penurunan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. Penurunan kontribusi sektor industri pengolahan terutama disebabkan menurunnya produksi industri makananminuman, menurunnya produksi industri kayu sebagai akibat berkurangnya permintaan ekspor dari menurunnya harga karet dunia dan menurunnya permintaan Negara lain terhadap produksi tersebut. Penurunan terjadi pada seluruh jenis industri pengolahan, sebagaimana dirinci pada Tabel III.2 Tabel III.2 Distribusi PDRB Kalimantan Selatan Atas Atas Harga Berlaku Tahun 2008 - 2011 Sektor 1. Pertanian

2008 22,16

2009 22,11

2010 21,33

2. Pertambangan & Penggalian

21,72

21,40

21,91

3. Industri Pengolahan

10,31

9,86

9,58

4. Listrik & air Minum

0,56

0,57

0,59

5. Bangunan

6,24

6,18

6,10

6. Perdag., Hotel & Restoran

14,96

14,96

15,30

7. Angkutan & Komunikasi

9,17

9,21

9,09

8. Keuangan & Jasa Perusahaan

4,80

5,10

5,16

9. Jasa-jasa

10,07

10,60

10,93

Sumber : BPS Prov. Kalsel, 2011


Page 3


2012

3.1. 2. Rencana Target Ekonomi Makro pada Tahun 2012 Pembangunan perekonomian di Kalimantan Selatan sebagai bagian dari pembangunan daerah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaranRPJMD Prov.Kalsel 2011-2015 yakni Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dalam hal ini meningkatkan investasi, produksi dan produktifitas, serta ekspor, meningkatkan peran KUMKM, meningkatkan aktivitas ekonomi regional berbasis potensi lokal, dan mengendalikan tingkat inflasi. Hal ini didukung oleh sektor-sektor dibidang perekonomian seperti pertanian dalam arti luas yang sampai saat ini masih berperan cukup penting dalam perekonomian Kalimantan Selatan dan merupakan satu dari empat sektor utama yang mempunyai kontribusi dominan terhadap struktur perekonomian Kalimantan Selatan selain sektor pertambangan, industri pengolahan, perdagangan, restauran dan hotel. Indikator kinerja makro adalah merupakan tolak ukur kemajuan yang akan dicapai oleh perangkat pemerintah daerah dan seluruh masyarakat pemangku kepentingan (stakeholders) dalam mewujudkan visi dan misi dalam RPJMD melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun yakni dari tahun 2011-2015. 3.2. Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah Total Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2005 adalah sebesar Rp 931.338.238.447,14. Pendapatan Daerah ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2009 tercatat sebesar Rp 2.111.843.952.020,93. Secara rata rata pertumbuhan setiap tahun adalah 23,1% (Tabel III.3). Tabel III.3 Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2005-2009 Tahun

Pendapatan (Rp)

Pertumbuhan

2005 2006 2007 2008 2009

931,338,238,447.14 1,180,022,858,278.30 1,374,741,878,386.00 1,875,512,776,977.70 2,111,843,952,020.93

26.7% 16.5% 36.4% 12.6%

Sumber: Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Selatan (diolah kembali)

Pendapatan Daerah provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas tiga komponen yaitu pertama, Pendapatan Asli daerah (PAD); kedua, Dana Perimbangan dan ketiga, Lain


Page 4


2012

Lain Pendapatan Yang Sah. Jumlah masing masing komponen dari Pendapatan Daerah tersebut dapat dilihat pada Tabel III.4. Tabel III.4 Pendapatan Daerah Menurut Jenis Provinsi Kalimantan Selatan 2005 – 2009 (Rp) Jenis Pendapatan Tahun

PAD

Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Dana Perimbangan

Total Pendapatan

2005

538.913.230.610,14

392.425.007.837,00

0

931.338.238.447,14

2006

585.060.688.879,30

594.962.169.399,00

0

1.180.022.858.278,30

2007

701.158.391.382,00

623.583.487.004,00

50.000.000.000,00

1.374.741.878.386,00

2008

1.052.276.691.447,70

790.997.258.079,00

32.238.827.451,00

1.875.512.776.977,70

2009

1.023.889.419.259,91

1.004.989.665.188,00

82.964.867.573,02

2.111.843.952.020,93

Sumber: ; Biro Keuangan Setda Prov. Kalsel

Berdasarkan Tabel III.4. diatas dapat dihitung kontribusi masing masing komponen terhadap Total Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan selama periode 2005-2009 seperti terlihat pada Tabel III.5

Tabel III.5 Pendapatan Daerah Menurut Komponen Provinsi Kalimantan Selatan 2005-2009 (%) Komponen Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Lain Lain Total

2005

2006

2007

2008

2009

57,9

49,6

51,0

56,1

48,5

42,1 0 100

50,4 0 100

45,4 3,6 100

42,2 1,7 100

47,6 3,9 100

Sumber: Tabel 3.2 (diolah kembali)

Tabel III.5. memperlihatkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen

terbesar dalam Pendapatan Daerah. Selama periode 2005-2009 rata rata pertahun Pendapatan Asli Daerah berjumlah 52,6% dari Total Pendapatan Daerah. Besaran Dana Perimbangan selalu lebih rendah daripada Pendapatan Asli Daerah (kecuali ditahun 2006 posisinya lebih tinggi) dengan rata rata 45,5% pertahun. Antara tahun 2006-2008 terdapat peningkatan kontribusi Pendapatan Asli Daerah namun ditahun 2009 menurun menjadi 48,5% dan ini merupakan angka terendah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Page 5


2012

selama periode 2005-2009. Sebaliknya Dana Perimbangan menurun selam 2006-2008 dan kemudian meningkat menjadi 47,6% ditahun 2009. Lain Lain Pendapatan Yang Sah baru muncul ditahun 2007 dengan rata rata 3,1% . Dengan demikian berarti bahwa keuangan daerah Kalimantan Selatan masih bertumpu pada pendapatan asli daerah (PAD). 3.2.1.2 Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Selatan, seperti halnya provinsi lain, bersumber dari Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan atau dari BUMD dan Lain Lain. Secara keseluruhan Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan yang menggembirakan dari tahun ketahun. Pendapatan Asli Daerah yang tadinya ditahun 2005 bernilai Rp 538.913.230.610,14 milyar meningkat menjadi Rp1.023.889.419.259,91 milyar ditahun 2009. Tingkat pertumbuhannyapun selama tiga tahun terus bertambah baru ditahun 2009 sedikit melambat (Tabel III.6). Tabel III.6 Nilai Pendapatan Asli Daerah Menurut Jenis Provinsi Kalimantan Selatan 2005-2009 (Rp) Jenis Pendapatan

2005

2006

2007

2008

2009

454,434,810,976.08

478,480,923,702

563,757,988,833

904,946,733,712

833,641,848,550

36,158,719,345

43,202,475,613

70,573,555,074

22,106,743,147

35,592,113,356

9,408,311,023

9,313,381,704

20,066,964,458

19,000,527,284

23,035,517,501

38,911,389,266.06

54,063,907,860.30

46,759,883,017

106,222,687,304.70

131,619,939,852.91

538,913,230,610.14 585,060,688,879.30 701,158,391,382 1,052,276,691,447.70 Total PAD PHPMDHP = Penerimaan Hasil Perusahaan Milik Daerah & Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Sumber :; Biro Keuangan Setda Prov. Kalsel

1,023,889,419,259.91

Pajak Daerah Retribusi Daerah PHPMDHP - Lain-lain Pendapatan

Tabel III.7 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Menurut Jenis Provinsi Kalimatan Selatan 2006-2009 Jenis Pendapatan Pajak Daerah

2006

2007

2008

2009

5.3%

17.8%

60.5%

-7.9%

Retribusi Daerah

19.5%

63.4%

-68.7%

61.0%

PHPMDHP - Lain-lain Pendapatan Total PAD

-1.0% 5.3% 63%

115.5% 17.8% 183%

-5.3% 60.5% 114%

21.2% -7.9% 98%

PHPMDHP = Penerimaan Hasil Perusahaan Milik Daerah & Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Sumber: Tabel III.4 (diolah kembali)


Page 6


2012

Setiap komponen Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan setiap tahun dengan beberapa pengecualian. Pajak Daerah pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 7,9% setelah meningkat terus selama 2005-2008. Retribusi Daerah meningkat terus kecuali ditahun 2008 menurun dengan sangat drastis yaitu minus 68,7%. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan dan Penerimaan Hasil Perusahaan Milik Daerah sangat fluktuatif (Tabel II.95). Dilihat dari sharenya (Tabel III.5) Pajak Daerah merupakan komponen terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kalimatan Selatan selama periode 2005-2009 dengan besaran berfluktuasi dimana paling sedikit 80,4% dan paling banyak 86%. Kontribusi Retribusi Daerah terlihat meningkat dari tahun 2005-2007 namun tahun berikutnya mengecil menjadi 2,1%. Ini berkaitan dengan pertumbuhan negatif dari komponen ini pada tahun 2008 seperti sudah diutarakan diatas. Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan atau dari BUMD cenderung meningkat setiap tahun namun kontribusinya masih sangat rendah; pada tahun 2009 misalnya komponen ini memberikan kontribusi baru sebesar 2,2% terhadap Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan. Tabel III.8 Persentase Pendapatan Asli Daerah Menurut Jenis Provinsi Kalimantan Selatan 2005-2009 Jenis Pendapatan Pajak Daerah

2005 84.3%

2006 81.8%

2007 80.4%

2008 86.0%

2009 81.4%

Retribusi Daerah

6.7%

7.4%

10.1%

2.1%

3.5%

PHPMDHP

1.7%

1.6%

2.9%

1.8%

2.2%

- Lain-lain Pendapatan

7.2%

9.2%

6.7%

10.1%

12.9%

PHPMDHP = Penerimaan Hasil Perusahaan Milik Daerah & Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Sumber : Tabel III.6. (diolah kembali)

3.2.1.3 Dana Perimbangan. Nilai Dana Perimbangan yang diterima oleh Provinsi Kalimantan Selatan sangat besar dan hampir sama dengan Pendapatan Asli Daerah. Sebagaimana diutarakan sebelumnya proporsinya hampir mencapai setengah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan terdapat kecenderungan penurunan. Besarnya ketergantungan pada Dana Perimbangan ini adalah karena Provinsi Kalimantan Selatan berada kelompok Kawasan Timur dimana pembangunan bertumpu pada bidang infrastruktur. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Page 7


2012

Tabel III.9 Nilai Dana Perimbangan Menurut Komponen Provinsi Kalimatan Selatan 2005-2009 Komponen Bagi Hasill Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak DAU

2005

2007

2008

2009

89,080,854,757

100,918,608,950

108,149,995,808

114,685,226,300

116,001,430,537

59,179,943,080

115,377,560,449

87,439,491,196

173,713,824,579

361,576,568,651

244,164,210,000

378,666,000,000

427,994,000,000

466,559,207,200

484,059,666,000

0

0

0

36,039,000,000

43,352,000,000

392,425,007,837

594,962,169,399

623,583,487,004

790,997,258,079

1,004,989,665,188

DAK Jumlah

2006

Sumber: Biro Keuangan Setda Prov. Kalsel

Dana Perimbangan terdiri atas empat kompone yaitu Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Secara keseluruhan nilai Dana Perimbangan mengalami peningkatan dari tahun ketahun namun secara persentase ditahun 2007 pertumbuhannya menurun drastis menjadi 4,8% padahal ditahun 2007 tumbuh sebesar 51,6% (Tabel III.8). Tahun tahun berikutnya pertumbuhannya meningkat terus. Penurunan pertumbuhan yang drastis ditahun 2007 ini disebabkan berkurangnya Bagi Hasil Bukan Pajak yang diterima oleh Provinsi Kalimatan Selatan yaitu menurun sebesar 24,2%. Tabel III.10 Pertumbuhan Dana Perimbangan Menurut Komponen Provinsi Kalimatan Selatan 2005-2009 Komponen Bagi Hasill Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak DAU DAK Jumlah

2005

2006

-

2007

2008

2009

13.3%

7.2%

6.0%

1.1%

95.0%

-24.2%

98.7%

108.1%

55.1%

13.0%

9.0%

3.8%

-

20.3% 51.6%

4.8%

26.8%

27.1%

Sumber: Tabel III.8 (diolah kembali)

Dari empat komponen Dana Perimbangan tersebut diatas komponen terbesar adalah Dana Alokasi Umum namun peranannya cenderung menurun; yang ditahun 2005 sebesar 62,2% menjadi 48,2% ditahun 2009 (Tabel III.11). Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Page 8


2012

Posisi kedua adalah Bagi Hasil Pajak dan cenderung menurun. Sebaliknya Bagi Hasil Bukan Pajak yang berada diposisi ketiga cenderung meningkat dan ditahun 2009 menggeser posisi Bagi Hasil Pajak. Dana Alokasi Khusus baru diterima oleh Provinsi Kalimatan Selatan pada tahun 2008. Proporsinya masih rendah yaitu dibawah lima persen. Tabel III.11 Share Dana Perimbangan Menurut Komponen Provinsi Kalimatan Selatan 2005-2009 Komponen Bagi Hasill Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak

2005

2006

2007

2008

2009

22.7%

17.0%

17.3%

14.5%

11.5%

15.1%

19.4%

14.0%

22.0%

36.0%

DAU

62.2%

63.6%

68.6%

59.0%

48.2%

DAK

0.0%

0.0%

0.0%

4.6%

4.3%

Jumlah

100%

100%

100%

100%

100%

Sumber: Tabel III.9 (diolah kembali)

Dilihat dari realisasi pendapatan daerah pada kurun waktu 2005 - 2010, pendapatan asli daerah mencapai pertumbuhan yang cukup menggembirakan yaitu sebesar 30,09 %, sedangkan dana perimbangan keuangan dari pemerintan pusat tumbuh sebesar 13,93 % sebagaimana pada tabel berikut. Tabel III.12 Realisasi Penerimaan APBD dari Tahun 2005 – 2010 NO. 1. 2.

URAIAN JENIS 2005 2006 PENERIMAAN 538.913.230.610,14 585.060.688.879 PAD Dana 392.425.007.837 594.962.169.399 Perimbangan Sumber data : Dinas Pendapatan Prov. Kalsel

2007

2008

2009

2010

701.158.391.382

1.052.276.691.448

1023.889.419.259,91

1.090.111.045.500

623.583.487.004

790.997.258.079

1.004.989.665.188

881.304.254.500

3.2.1.4 Lain-lain Pendapatan yang Sah Jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup seperti berikut. a. b. c. d.

hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga; penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;


Page 9


2012

penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain dari akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah; f. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; h. pendapatan denda pajak; i. pendapatan denda retribusi; j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; k. pendapatan dari pengembalian; l. fasilitas sosial dan fasilitas umum; m. pendapatan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. e.

3.2.1.5 Kebijakan Pendapatan Daerah Pada Tahun 2012 Dalam rangka menunjang kesinambungan pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupaya untuk terus menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial pada tahun 2010 yang akan datang sesuai dengan koridor peraturan peundang-undangan yang berlaku. Untuk menyikapi kondisi sebagaimana dimaksud di atas, maka akan dimplementasikan melalui kebijakan-kebijakan diantaranya sebagai berikut : 1. 2. 3.

Mengoptimalkan penggarapan sumber-sumber / potensi pendapatan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan diluar pajak daerah Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan penyederhanaan prosedur 4. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah. Memperhatikan realisasi penerimaan pada tahun anggaran 2010 sebesar Rp2.312.884.785.031,77 dan target APBD Murni 2011 sebesar Rp2.451.950.555.800,00, maka Pendapatan daerah tahun anggaran 2012 diprediksikan akan mengalami peningkatan kurang lebihRp2.636.695.628.560,00atau meningkatsebesar 7 % - 8 % dibandingkan target APBD Murni 2011. Dengan kenaikan 7 % - 8 % dimaksud, PAD memberikan kontribusi sebesar 60,79 %, Dana Perimbangan 37,70 % dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 1,51 % terhadap total rencana target pendapatan daerah tahun anggaran 2012. Dengan komposisi PAD yang masih dominan dalam memberikan kontribusi terhadap total pendapatan daerah pada tahun anggaran 2012, hal ini menunjukan bahwa usaha-usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi


Page 10


2012

Kalimantan Selatan dilakukan secara berkesinambunganmelalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Selanjutnya dengan memperhatikan kondisi perekonomian Indonesia yang secara umum semakin kondusif ditahun 2011, tentunya berdampak pada perekonomian ditingkat regional, dalam hal ini kondisi perkonomian Provinsi Kalimantan Selatan maka diprediksikan pendapatan daerah TA 2012 menunjukan indikasi yang lebih baik. Dimana prediksi penerimaan pendapatan daerah dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Bagian Pendapatan Asli Daerah, meliputi : A. Pos Pajak Daerah I. 1. 2. 3.

Pos Pajak Daerah yang Diprediksi Naik dan Tetap Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Untuk Pos Pajak Daerah tersebut diatas diprediksikan akan mengalami kenaikan sebesar antara 11 % - 12 % jika dibandingkan dengan target murni tahun anggaran 2011, hal ini disebabkan antara lain semakin sadarnya wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak dan semakin meningkatnya kualitas pelayanan serta bertambahnya kendaraan-kendaraan operasional yang digunakan oleh perusahaan baik sektor pertambangan maupun sektor usaha lainnya dan juga kendaraan yang bersifat privat ditahun 2012. Dengan demikian maka perekonomian di Kalimantan Selatan menunjukan indikasi yang semakin membaik. Dampak lainnya atas kondisi perekonomian tersebut diatas diharapkan pula terjadinya peningkatan pertumbuhan sektor industri dimana baik langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan pula penerimaan daerah dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

II.

Pos Pajak Daerah yang Diprediksi Turun

B. Pajak Air Permukaan Pajak Air Permukaan akan mengalami penurunan sebesar 28% - 29% dibandingkan dengan target tahun anggaran 2011, hal ini dikarenakan kegiatan produksi PT. Pertamina yang memanfaatkan air permukaan mengalami penurunan yang cukup signifikan.Sebagaimana diketahui bahwa kontribusi pemanfaatan air permukaan yang dikenakan sebagai Pajak Air Permukaan mayoritas disumbang oleh PT. Pertamina.


Page 11


2012

C. Pos Retribusi Daerah 1) Retribusi Jasa Umum Untuk Pos Retribusi Jasa Umum mengalami peningkatan antara 9 % -10 % dibandingkan dengan target murni tahun anggaran 2011, hal ini disebabkan antara lain adanya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khusus pelayanan kegiatan bidang kesehatan, sehingga masyarakat merasa mendapatkan pelayanan yang terbaik. 2) Retribusi Jasa Usaha Adapun jenis penerimaan Retribusi Jasa Usaha diprediksikan akan mengalami penurunan sebesar 46% – 47 % . Hal ini antara lain dikarenakan adanya penghapusan pungutan Retribusi Pelayanan Penumpang Pesawat dan juga adanya penurunan penggunaan aset daerah yang dimanfaatkan oleh publik. Namun pada pos retribusi ini masih terdapat adanya kenaikan atas Penjualan Produksi Usaha Daerah . 3) Retribusi Perijinan Tertentu Untuk jenis Retribusi Perizinan Tertentu juga mengalami penurunan sebesar 7 % - 8 %, hal ini antara lain adanya penghapusan terhadap beberapa Perda pungutan yang mengatur bidang perizinan. Namun kondisi ini tidaklah mengurangi kualitas proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. D. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (Bagian laba atas penyertaan modal BUMD) 1) Perusahaan Daerah Bangun Banua 2) Bank Pembangunan Daerah Kal-Sel Untuk pos penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami kenaikan sebesar 18 % - 19 %. Dimana prediksi target bagi hasil keuntungan dari Bank Kalsel mengalami kenaikan sebesar 17% - 18%. Demikian pula dengan PD. Bangun Banua mengalami kenaikan pula sebesar 32%-33% jika dibandingkan dengan target murni tahun anggaran 2011. Kondisi yang demikian ini dilatar belakangi adanya penambahan modal oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan baik kepada Bank Kalsel maupun kepada PD. Bangun Banua, sehingga diharapkan terjadi peningkatan keuntungan bagi hasil yang akan diterima oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan E. Lain lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1) Hasil Penjualan Aset Yang dipisahkan 2) Jasa Giro Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Page 12


2012

3) Pendapatan dari Angsuran / Cicilan Penjualan 4) Pendapatan dari RSU Ulin Banjarmasin. Untuk pos lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah akan terjadi peningkatan sebesar 44 % - 45 % jika dibandingkan dengan target murni tahun anggaran 2011. Kondisi ini disebabkan antara lain terjadi peningkatan pendapatan dari RSU Ulin Banjarmasin sebagai BLUD. 2. Bagian Dana Perimbangan A. Bagi Hasil Pajak 1) PBB 2) PPh Perorangan Untuk pos bagi hasil PBB dan PPh perorangan diperkirakan ada kenaikan antara 3 % – 4 %. Kenaikan ini disebabkan adanya kegiatan intensifikasi berupa pendataan kembali obyek Pajak Bumi dan Bangunan. Adapun Hal lain yang mendorong terjadinya peningkatan penerimaan pada sektor ini adalah berkembangnya area pemukiman, property dan industri yang semakin meningkat. Adapun penerimaan PPh perorangan diprediksi tidak mengalami kenaikan, namun dengan prediksi target yang ditetapkan tersebut masih menunjukan adanya indikator semakin baiknya iklim investasi yang mengakibatkan semakin banyaknya investor yang menanam investasinya pada sektor pertambangan batubara, pertambangan bijih besi dan kegiatan usaha perkebunan sehingga banyak menyerap tenaga kerja. B. Bagi Hasil Bukan Pajak 1) IHH 2) Landrent 3) Penerimaan dari iuran Eksplorasi dan Eksploitasi 4) Penerimaan dari Pertambangan Minyak Bumi Untuk pos bagi hasil bukan pajak, diperkirakan akan terjadi penurunan sebesar 16 %- 17 %, hal ini dikarenakan penetapan target penerimaan dari iuran eksplorasi dan eksploitasi batubara tahun anggaran 2012 akan mempedomani alokasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI. Dimana alokasi setiap tahunnya berubah-ubah sesuai dengan potensi pertambangan umum di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. C. Dana Alokasi Umum


Page 13


2012

Untuk pos DAU, ditargetkan untuk tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 521.822.552.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar 7,96 % dari target murni tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 483.364.720.000,00 D. Dana Alokasi Khusus Untuk pos DAK ini sangat ditentukan oleh kebijakan dari Pemerintah Pusat, oleh karenanya pada tahun anggaran 2012 ini penerimaan dari dana alokasi khusus ditargetkan sama dengan tahun anggaran murni 2011 sebesar Rp. 25.000.000.000,00 E. Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah a. Pendapatan Hibah Penerimaan dari 14.829.569.760,00

Pendapatan

Hibah

ditargetkan

sebesar

Rp.

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Untuk TA 2012Dana Penyesuian dan Otonomi Khusus diperkirakan sama dengan tahun anggaran 2011 murni sebesar Rp. 25.000.000.000,00 Dalam rangka pencapaian target pendapatan daerah akan dilakukan beberapa upaya antara lain sebagai berikut : 1. Mengoptimalkan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. 2. Melakukan Evaluasi Pendapatan Daerah berdasarkan prosentasi Anggaran Kas Pendapatan ( AKP )secara periodik pada semua SKPD penghasil. 3. Pemetaan terhadap obyek-obyek pendapatan daerah yang dikelola oleh masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. 4. Melaksanakan kegiatan koordinasi yang optimal dengan Pemerintah Pusat (Departemen terkait) atas penerimaan negara yang menjadi hak daerah secara proporsional. 3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah Sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006, maka belanja daerah dibagi menjadi 2 kelompok belanja, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja langsung adalah belanja yang secara langsung mempengaruhi/dipengaruhi oleh ada tidaknya suatu kegiatan, sedangkan kegiatan merupakan salah satu indikator dalam mengukur kinerja sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan, seperti berikut.


Page 14

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) a. b.

c.

2012

Belanja Pegawai, belanja pegawai, untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium non PNS. Belanja Barang dan Jasa, belanja barang dan jasa, untuk pengeluaran bahan habis pakai, bahan material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa perlengkapan, sewa perlengkapan dan alat kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus, perjalanan dinas, beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis perjalanan pindah tugas dan lain sebagainya. Belanja Modal, untuk pengeluaran pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan di darat bermotor, alat-alat angkutan darat tidak bermotor, alat-alat angkutan di air bermotor, alat-alat angkutan di air tidak bermotor, alat-alat bengkel, alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer dan lain-lain.

Belanja langsung terbagi dalam 2 (dua) urusan, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Dalam urusan wajib terbagi atas beberapa urusan, yaitu : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20)

Pendidikan Kesehatan Pekerjaan Umum Perumahan Penataan Ruang Perencanaan Pembangunan Perhubungan Lingkungan Hidup Pertanahan Kependudukan dan cacatan sipil Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Sosial Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Penanaman Modal Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adminsitrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 21) Ketahanan Pangan 22) Pembendayaan Masyarakat dan Desa 23) Statistik 24) Kearsipan 25) Komunikasi dan Informatika 26) Perpustakaan Sedangkan urusan pilih terbagi atas urusan-urusan : 1) Pertanian Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Page 15


2012

2) Kehutanan 3) Energi dan Sumberdaya Mineral 4) Pariwisata 5) Kelautan dan Perikanan 6) Perdagangan 7) Industri 8) Ketransmigrasian Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, seperti berikut. a.

Belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai, penerimaan lainnya pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Biaya Pemungutan Pajak Daerah. b. Belanja bunga digunakan untuk pembayaran bunga atas pinjaman Pemerintah Daerah kepada pihak lainnya. c. Subsidi, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. d. Belanja hibah, yaitu pemberian hibah untuk penyelenggaraan program dan kegiatan yang bersifat cross cutting issue. e. Bantuan Sosial, yaitu bantuan sosial organisasi kemasyarakatan antara lain bantuan keagamaan, pendidikan, kemasyarakatan, pengadaan pangan dan bantuan partai politik. f. Belanja Bagi Hasil, meliputi belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Kabupaten/Kota. g. Bantuan Keuangan yang bersifat umum maupun khusus kepada Kabupaten/Kota. h. Belanja tak terduga, untuk kegiatan yang sifatnya tidak bisa atau diharapkan tidak terulang. Proporsi antara anggaran belanja tidak langsung dengan belanja langsung dapat dilihat pada Tabel III.13 berikut : Tabel III.13 Jumlah Dana Belanja Daerah APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006 – 2011 No

Tahun

Belanja Tidak langsung (Rp)

Belanja Langsung (Rp)

1 2006 677,141,553,400.00 553,496,200,200.00 2 2007 638,467,859,408.00 807,223,586,621.00 3 2008 793,497,413,560.00 912,407,840,936.00 4 2009 1,011,688,625,167.00 1,233,354,598,000.00 5 2010 1,231,242,571,300.00 1,366,801,707,694.00 6 2011* 1,218,426,010,000.00 1,361,524,545,800.00 Sumber: Biro Keuangan Setda Prov. Kalsel Keterangan : * APBD Murni


Total (Rp) 1,230,637,753,600.00 1,445,691,446,029.00 1,705,905,254,496.00 2,245,040,223,167.00 2,598,044,278,994.00 2,579,950,555,800.00

Proporsi (BTL dan BL) terhadap Total APBD (%) 55 % dan 45 % 44 % dan 56 % 47 % dan 53 % 45 % dan 55 % 47 % dan 53 % 47 % dan 53 %

Page 16


2012

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Terdapat beberapa komponen yang merupakan sumber dari penerimaan pembiayaan. Beberapa komponen dimaksud adalah sebagai berikut : 1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) 2. Pencairan dana cadangan 3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 4. Penerimaan pinjaman daerah 5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman 6. Penerimaan piutang daerah 7. Penerimaan kembali dana talangan 8. Penerimaan kembali penyertaan modal Pengeluaran pembiayaan dilalokasikan guna menganggarkan pengeluaran daerah yang tidak bersifat belanja, seperti pembayaran utang pokok, pembentukan dana cadangan, dll Pengeluaran pembiayaan terdiri dari : 1. 2. 3. 4. 5.

Pembentukan dana cadangan Penyertaan modal(investasi) pemerintah daerah Pembayaran utang pokok Pemberian pinjaman daerah Dana talangan

Arah kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2011 masih diarahkan untuk menunjang dan memfasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan upaya penguatan modal terhadap perusahaan daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Bank Kalimantan Selatan sebagai salah satu aset daerah Kalimantan Selatan saat ini memerlukan dukungan modal tambahan, Sedangkan penyertaan modal terhadap perusahaan daerah Kabupaten/Kota lebih ditujukan untuk memperkuat permodalan dan kinerja perusahaan daerah yang bergerak pada sektor pelayanan kebutuhan dasar masyarakat (air bersih). Optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terutama yang bergerak dalam transaksi keuangan seperti Bank Kalsel, dapat didayagunakan untuk meningkatkan kinerja perekonomian regional Kalimantan Selatan. Melalui fungsinya sebagai lembaga intermediasi, BUMD tersebut dapat lebih progresif menyalurkan pembiayaannya kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Hal ini dapat dilakukan secara optimal apabila lembaga tersebut mampu menyerap dana masyarakat yang berlebihan dengan memberikan pelayanan yang optimal kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Page 17


2012

para nasabah dan pada saat yang sama memperkuat permodalannya sehingga bank menjadi lebih sehat dan lebih mampu meningkatkan pembiayaannya untuk pengembangan usaha masyarakat. Tabel III.14 Jumlah Dana Belanja Daerah

APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2010 No 1 2 3 4 5 6

Tahun 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Penerimaan (Rp) 89,959,275,388.00 195,626,451,216.00 201,652,308,549.00 268,294,254,496.00 550,122,391,346.00 474,844,776,135.00

Pengeluaran (Rp) 43,553,510,211.00 85,510,458,821.00 58,970,000,000.00 70,809,000,000.00 124,550,000,000.00 96,020,000,000.00

Total (Rp) 46,405,765,177.00 110,115,992,395.00 142,682,308,549.00 197,485,254,496.00 425,572,391,346.00 378,824,776,135.00

Sumber: Biro Keuangan Setda Prov. Kalsel

Kebijakan pembiayaan yang berkaitan dengan pengeluaran anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan baik untuk jenis belanja tidak langsung maupun belanja langsung selama tahun 2012 diarahkan untuk hal berikut. 1. Melakukan efesiensi anggaran terhadap jenis belanja/pengeluaran yang terkesan boros, seperti belanja honor, perjalanan dinas, dan belanja barang dan jasa, dan dianggarkan secara selektif. 2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi anggaran khususnya yang berkaitan dengan bantuan keuangan, bantuan social dan belanja hibah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 3. Bantuan keuangan untuk kabupaten/kota diberikan secara adil dan proporsional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. 4. Belanja langsung diprioritaskan untuk membiayai belanja modal yang dapat memberikan multiflier effect dalam pertumbuhan ekonomi khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar bagi masyarakat secara umum seperti; pembangunan jalan dan jembatan, sarana kelistrikan, sarana air bersih, Pertanian , serta pendidikan dan kesehatan. 5. Meningkatkan sinergi anggaran pembangunan melalui dana sharing antara APBN dan APBD Provinsi, dan antara APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. 6. Mengembangkan pola pelaksanaan anggaran kegiatan pembangunan yang lebih efektif dan efisien, seperti multiyears kontrak yang berbasis kinerja dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam peraturan peundangan yang berlaku. 7. Meningkatkan wajib belajar 12 tahun dan 20 % anggaran pendidikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang diprioritaskan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.


Page 18

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) 2012

Recommend Documents