DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 050/200/II/BANGDA/2008
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH DEPARTEMEN DALAM NEGERI 2008
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH DEPARTEMEN DALAM NEGERI 2008 i
ii
DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 28 Februari 2008 Nomor Sifat Lampiran Hal
: : : :
050/200/II/Bangda SEGERA 1 (Satu) berkas Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kepada Yth. Sdr. Gubernur di Seluruh Indonesia
SURAT EDARAN Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 4 Ayat 1, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana Pembangunan Daerah tersebut merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun. Selanjutnya, bahwa salah satu dokumen perencanaan yaitu Dokumen RKPD mempunyai peranan sangat strategis, karena menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Berdasarkan hal tersebut dan sebagai upaya untuk membantu Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan, khususnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah provinsi/kabupaten/kota, maka dipandang perlu menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Maksud dan tujuan dari pedoman ini adalah untuk memperjelas tahapan, langkah dan substansi penyusunan RKPD dan Renja SKPD, termasuk pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai kabupaten/kota dan provinsi. Pedoman terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu: 1. Bagian A: Umum, berisi latar belakang, landasan hukum, fungsi kedudukan dan pendekatan RKPD, tujuan, sasaran dan ruang lingkup pedoman, serta sistematika pedoman.
iii
iv
2. Bagian B: Proses Penyusunan RKPD, antara lain berisi tentang persiapan dan pengorganisasian pemangku kepentingan, penyusunan rancangan awal RKPD, Renja SKPD, proses musrenbang, dan pengintegrasian RKPD ke dalam proses penganggaran daerah. 3. Bagian C: Teknis Penyusunan Dokumen RKPD (prototype), berisi langkah-langkah dalam menyusun dokumen mulai tahap persiapan dan pengorganisasian hingga proses penganggaran. 4. Bagian D: Penutup, berisi kaidah dalam menggunakan pedoman. Surat edaran ini disampaikan untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan dengan terbitnya pedoman ini diharapkan daerah dapat menyusun RKPD disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan kemampuan perencanaan di masing-masing daerah dengan tetap mengindahkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam peraturan perundangan dan tata kepemerintahan yang baik. Kepada para Gubernur diminta untuk menindaklanjuti Surat Edaran dimaksud dan selanjutnya memberitahukan dan mensosialisasikan kepada para Bupati dan Walikota di wilayah masing-masing. Demikian untuk menjadi perhatian.
a.n. MENTERI DALAM NEGERI DIREKTUR JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
H. SYAMSUL ARIEF RIVAI
Tembusan disampaikan kepada Yth: 1. Bapak Menteri Dalam Negeri (Sebagai Laporan) 2. Bapak Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas 3. Sdr. Bupati/Walikota Seluruh Indonesia
v
vi
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH Jalan Taman Makam Pahlawan No. 20 Kalibata - Jakarta Selatan
KATA PENGANTAR Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disyaratkan UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Mengingat pentingnya peranan RKPD dalam kerangka perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, yaitu sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan sebagai pedoman penyusunan RAPBD, maka diperlukan pedoman penyusunan RKPD untuk menjamin kualitas proses penyusunan dan kualitas substansi dokumen ini benar-benar memenuhi pendekatan perencanaan serta efektif dan responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, terbitnya SE Mendagri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah ini menjadi satu hal yang penting dan strategis sebagai pedoman teknis/operasional penyusunan RKPD. Dengan adanya SE Mendagri ini diharapkan proses penyusunan dan substansi dokumen RKPD di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia dapat memenuhi ketentuan tentang sistem, prosedur, dan proses penyusunan RKPD dan berkontribusi signifikan dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara berkelanjutan.
Jakarta, 28 Februari 2008
Afriadi S. Hasibuan Direktur Perencanaan Pembangunan Daerah Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri
vii
viii
DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SAMBUTAN Puji dan Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya SE Mendagri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah ini. Dengan adanya pedoman ini, Pemerintah Daerah telah dilengkapi dengan suatu pedoman teknis/operasional penyusunan RKPD, guna mendukung perencanaan tahunan daerah yang memenuhi peraturan perundangan tentang sistem perencanaan pembangunan nasional serta prinsipprinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance). Pedoman yang ditujukan untuk memperjelas tahapan, langkah-langkah, dan substansi untuk penyusunan RKPD ini dirancang dengan pendekatan sefleksibel mungkin sehingga daerah dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kondisi dan perkembangan kemampuan perencanaan di masing-masing daerah, namun tetap mengindahkan ketentuan-ketentuan yang bersifat prinsip sebagaimana terkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik. Direktorat Perencanaan Ditjen Bangda menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah bekerjasama dalam pengembangan dan penyusunan pedoman ini, khususnya pihak peserta Konsultasi Regional pada akhir November 2007, yang telah menyampaikan kritik dan masukannya untuk penyempurnaan rancangan pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat memenuhi harapan kita semua untuk perbaikan kualitas perencanaan daerah dalam rangka perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara berkelanjutan.
Jakarta, 28 Februari 2008
H. Syamsul Arief Rivai Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri
ix
x
Daftar Isi SURAT EDARAN ................................................................................................................ iii KATA PENGANTAR ........................................................................................................... vii SAMBUTAN ........................................................................................................................ ix DAFTAR ISI ......................................................................................................................... xi DAFTAR PERISTILAHAN DAN SINGKATAN .................................................................... xv
BAGIAN A: UMUM .............................................................................................................. 1 1. Latar Belakang ............................................................................................................ 3 2. Landasan Hukum ........................................................................................................ 3 3. Fungsi, Kedudukan, dan Pendekatan RKPD .............................................................. 3 3.1. Fungsi RKPD ....................................................................................................... 3 3.2. Kedudukan RKPD dalam Sistem dan Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah ................................................................ 4 3.3. Pendekatan Perencanaan dalam Penyusunan RKPD......................................... 5 3.4. Tahapan dalam Proses Penyusunan RKPD ........................................................ 7 4. Tujuan, Sasaran, dan Ruang Lingkup Pedoman ......................................................11 4.1. Tujuan dan Sasaran Pedoman ...........................................................................11 4.2. Ruang Lingkup dan Substansi Pedoman ...........................................................11 5. Sistimatika Pedoman .................................................................................................11 A. Umum .................................................................................................................11 B. Proses Penyusunan RKPD ................................................................................11 C. Teknis Penyusunan RKPD ................................................................................ 12 D. Penutup ............................................................................................................. 12 BAGIAN B: PROSES PENYUSUNAN RKPD ................................................................... 13 1. PERSIAPAN DAN PENGORGANISASIAN PEMANGKU KEPENTINGAN .............. 15 1.1. Orientasi RKPD ................................................................................................. 15 1.2. Identifikasi Pemangku Kepentingan .................................................................. 15 1.3. Pembentukan Tim dan Rekrutmen Fasilitator .................................................... 16 1.4. Penyusunan Agenda Kerja Penyiapan Dokumen ............................................. 17 1.5. Pengumpulan Data dan Informasi ..................................................................... 17 1.6. Penyiapan Daftar Isi ........................................................................................... 17 2. PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD ........................................................... 18 2.1. Prinsip-prinsip Penyusunan Rancangan Awal RKPD ........................................ 18 2.2. Tata Cara Penyusunan ...................................................................................... 19
xi
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD .......................................................... 20 3.1. Prinsip-prinsip Penyusunan Rancangan Renja SKPD ...................................... 21 3.2. Tata Cara Penyusunan ...................................................................................... 22 3.2.1. Kegiatan Persiapan: ................................................................................ 22 3.2.2. Kegiatan Analisis dan Pengkajian Dokumen: .......................................... 23 3.2.3. Kegiatan Penyusunan Rancangan Renja SKPD: .................................... 23 PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD ...................................................................... 25 4.1. Prinsip-prinsip Penyusunan Rancangan RKPD ................................................. 25 4.2. Tata Cara Penyusunan ...................................................................................... 26 MUSRENBANG ........................................................................................................ 26 5.1. Musrenbang Desa/Kelurahan ............................................................................ 28 5.2. Musrenbang Kecamatan .................................................................................... 29 5.3. Forum SKPD/Gabungan SKPD Kabupaten/Kota .............................................. 30 5.4. Musrenbang Kabupaten/Kota ............................................................................ 31 5.5. Forum SKPD/Gabungan SKPD Provinsi ........................................................... 32 5.6. Musrenbang Provinsi ......................................................................................... 33 6.7. Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion/FGD) ............................ 34 PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RKPD .............................................................. 34 6.1. Prinsip-prinsip Penyusunan Rancangan Akhir RKPD ....................................... 34 6.2. Tata Cara Penyusunan Rancangan Akhir RKPD ............................................... 35 PENYUSUNAN RENJA SKPD.................................................................................. 35 7.1. Prinsip-prinsip Penyusunan Renja SKPD .......................................................... 35 7.2. Tata Cara Penyusunan Renja SKPD ................................................................. 36 PENYIAPAN DAN PENETAPAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG RKPD DAN PERATURAN KEPALA SKPD TENTANG RENJA SKPD ...................... 36 8.1. Penyiapan dan penetapan PERKADA ............................................................... 36 8.2. Penyiapan dan penetapan PERKA SKPD ......................................................... 37 PENGINTEGRASIAN RKPD KE DALAM PROSES PENGANGGARAN DAERAH .. 37 9.1. Penyusunan KUA dan PPAS ............................................................................. 38 9.2. Penyusunan RKA SKPD ................................................................................... 39 9.3. Penyusunan RAPBD ......................................................................................... 39
BAGIAN C: TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN RKPD (PROTOTYPE) ........................ 41 BAB I.
PENDAHULUAN ............................................................................................... 43 1.1. Latar Belakang ............................................................................................ 43 1.2. Landasan Hukum ........................................................................................ 43 1.3. Maksud dan Tujuan .................................................................................... 43 1.4. Sistimatika Dokumen RKPD ....................................................................... 43
BAB II. EVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH .................................. 43 2.1. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah ............................ 43 2.2. Evaluasi Status dan Kedudukan Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah ........................................................................................................ 44 2.4. Isu Strategis dan Masalah Mendesak ........................................................ 44
xii
BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH ............................................. 45 3.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun ... (tahun lalu) dan Perkiraan Tahun .... ....... (tahun berjalan) ........................................................................................... 45 3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun ..... dan Tahun ..... 45 3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah. ............................................................... 45 3.4. Analisis dan Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan Daerah ..................... 46 3.4.1. Dana Desentralisasi / APBD ............................................................. 46 3.4.2. Dana Dekonsentrasi / APBN ............................................................. 47 3.4.3. Dana Tugas Pembantuan / APBN.................................................... 47 3.4.4. Dana Otonomi Khusus / APBN ......................................................... 47 3.5. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ............................................................. 47 3.5.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ................................................. 48 3.5.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah ........................................................ 48 3.5.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ................................................ 49 BAB IV. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN (Tahun Rencana) ................. 49 4.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah .................................. 49 4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah ............................. 49 BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ................................................................ 50 BAB VI. KAIDAH PELAKSANAAN .................................................................................... 50 BAGIAN D. PENUTUP ...................................................................................................... 51
Daftar Bagan Bagan 1. Bagan 2a. Bagan 2b. Bagan 3. Bagan 4.
Alur Perencanaan Pembangunan Daerah Menurut UU 25/2004 .................... 5 Alur Perencanaan RKPD, Renja SKPD, KUA, PPAS, dan APBD ................... 9 Alur Penyusunan Dokumen RKPD dan Dokumen Renja SKPD ................... 10 Proses Penyusunan Dokumen Rancangan Awal RKPD ............................... 20 Proses Penyusunan Dokumen Rancangan Renja SKPD.............................. 25
xiii
Daftar Tabel Tabel 1. Tabel 2. Tabel 3. Tabel 4. Tabel 5. Tabel 6. Tabel 7. Tabel 8. Tabel 9. Tabel 10. Tabel 11. Tabel 12. Tabel 13. Tabel 14.
Contoh Susunan Tim Penyusun RKPD ........................................................... 57 Contoh Kalender Penyusunan RKPD dan Renja SKPD ................................. 58 Inventarisasi Sumber dan Jenis Data/Informasi untuk Penyusunan RKPD .... 59 Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu dan Review Pencapaian RPJMD ........................................................................................ 60 Format Daftar Rancangan Program dan Kegiatan RKPD/Renja SKPD .......... 61 Contoh Prototype Daftar Isi Renja SKPD ........................................................ 62 Pengisian RKA-SKPD 2.2.1 dan Penyusunan Prakiraan Maju Berdasarkan Biaya Satuan Per Keluaran Kegiatan ............................................................. 63 Evaluasi Status dan Kedudukan Pencapaian Kinerja Pembangunan Provinsi/ Kabupaten/Kota* Tahun....dan Tahun... ........................................................... 64 Identifikasi Isu dan Masalah Mendesak di Tingkat Nasional, Provinsi.....dan Kab/Kota.......Tahun. ........................................................................................ 65 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Prov./Kab./Kota......Tahun........dan Tahun..........serta Perubahannya .................................................................... 66 Analisis Kondisi Lingkungan Internal dan Eksternal Prov./Kab./Kota .............. 67 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan, Belanja, Pembiayaan Daerah, dan Pagu Anggaran RKPD .............................................................................................. 68 Contoh Matrik Prioritas Pembangunan ............................................................ 70 Rencana Kerja dan Pendapatan Menurut Bidang Urusan Pemerintahan Daerah di Provinsi/Kab./Kota........Tahun.......(tahun rencana) ........................ 70
Daftar Referensi Referensi R-1. Sasaran dan Indikator Kinerja Pencapaian Pembangunan 2004-2009 .... 73 Referensi R-2. Indikator Kemajuan Otonomi Daerah ........................................................ 75 Referensi R-3. Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah .......................... 76 Referensi R-4. Indikator Kinerja Kunci yang digunakan untuk Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah .......................................................... 77 Referensi R-5. Contoh Tolok Ukur Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan Pemerintah Daerah Menurut SKPD ............................................................................. 81
xiv
Daftar Peristilahan dan Singkatan 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat dengan RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode dua puluh (20) tahun. 2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode dua puluh (20) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode lima (5) tahun. 4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode lima (5) tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 5) Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode satu (1) tahun. 6) Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu (1) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 7) Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran. 8) Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, kepala daerah/ wakil kepala daerah, dan SKPD. 9) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima (5) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. 10) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 11) Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat dengan RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD yang merupakan penjabaran dari RKPD dan Renstra SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
xv
12) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah. 13) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. 14) Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat ILPPD adalah informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat melalui media yang tersedia di Daerah. 15) Rencana Tata Ruang, yang selanjutnya disingkat dengan RTR adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang. 16) Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat dengan RTRW adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang wilayah. 17) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 18) Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 19) Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat dengan KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu (1) tahun. 20) Pagu indikatif merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja SKPD. 21) Pagu sementara merupakan pagu anggaran yang didasarkan atas kebijakan umum dan prioritas anggaran hasil pembahasan Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD. 22) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat dengan PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKASKPD setelah disepakati dengan DPRD. 23) Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 24) Prakiraan maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya. 25) Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana. xvi
26) Kinerja adalah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 27) Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. 28) Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. 29) Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. 30) Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 31) Misi adalah Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 32) Agenda pembangunan adalah penerjemahan visi ke dalam tujuan-tujuan besar (strategic goals) yang dapat mempedomani dan memberikan fokus pada penilaian dan perumusan strategi, kebijakan dan program. 33) Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 34) Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/ Daerah untuk mencapai tujuan. 35) Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. 36) Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 37) Kerangka regulasi adalah rencana kegiatan melalui pengaturan yang mendorong partisipasi masyarakat maupun lembaga terkait lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan kabupaten/kota. 38) Kerangka Anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang perlu dibiayai oleh APBD untuk mencapai tujuan pembangunan kabupaten/kota. 39) Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 40) Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. 41) Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. 42) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 43) Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat dengan ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. xvii
44) Stakeholder atau pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari pelaksanaan pembangunan. Stakeholder dapat berupa kelompok, organisasi, dan individu yang memiliki kepentingan/ pengaruh dalam proses pengambilan keputusan/ pelaksanaan pembangunan. 45) Konsultasi Publik adalah kegiatan partisipatif yang bertujuan untuk menghadirkan stakeholder dalam rangka mendiskusikan dan memahami isu dan permasalahan strategis pembangunan daerah; merumuskan kesepakatan tentang prioritas pembangunan dan mencapai konsensus tentang pemecahan masalah-masalah strategis daerah. Konsultasi publik dilakukan pada berbagai skala, tahapan dan tingkatan pengambilan keputusan perencanaan daerah. Konsultasi publik dapat berupa musrenbangda di peringkat kabupaten/kota, konsultasi forum stakeholder atau focus group discussions di peringkat SKPD maupun di peringkat lintas SKPD. 46) Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. 47) Musrenbang Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan stakeholder desa/ kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa/ kelurahannya dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya. 48) Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholder kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota pada tahun berikutnya. 49) Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, kegiatan/sektor dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait. 50) Musrenbang Kabupaten/Kota adalah musyawarah stakeholder Kabupaten/kota untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten/Kota berdasarkan Renja-SKPD hasil Forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran Rancangan RKPD. 51) Tim Penyelenggara Musrenbang adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan persiapan, memfasilitasi pelaksanaan, dan menindaklajuti hasil Musrenbang. 52) Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang melalui pembahasan yang disepakati bersama. 53) Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman dalam memfasilitasi dan memandu diskusi kelompok ataupun konsultasi publik. Seorang fasilitator harus memenuhi kualifikasi kompetensi teknis/substansi dan memiliki keterampilan dalam penerapan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang efektivitas dan partisipatifnya kegiatan. 54) Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang. 55) Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta Musrenbang untuk menghadiri Musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi. 56) NGO adalah singkatan dari Non-Governmental Organization atau Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM. 57) CBO adalah singkatan dari Community Based Organization (Kelompok Masyarakat Sipil). 58) CSO adalah singkatan dari Civil Society Organization (Organisasi Masyarakat Sipil). xviii
UMUM
1
2
BAGIAN A: UMUM
1. Latar Belakang
U
ndang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), rencana pembangunan daerah jangka menengah 5 tahun (RPJMD), dan rencana pembangunan jangka pendek/1 tahun (RKPD). Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan, untuk itu maka sesuai amanat dalam kedua undang-undang diatas, Bappeda merupakan institusi yang ditunjuk dan berfungsi sebagai koordinator dalam penyelenggaraan perencanaan daerah yang juga mengkoordinasikan perencanaanperencanaan yang bersifat sektoral di daerah. 2. Landasan Hukum Kewajiban daerah untuk menyusun RKPD sebagai dasar dan acuan penyusunan RAPBD diamanatkan melalui beberapa peraturan perundangan, antara lain: 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/ Kota; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
3
3. Fungsi, Kedudukan dan Pendekatan RKPD 3.1. Fungsi RKPD Fungsi RKPD mencakup sebagai berikut: • Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional; • Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah; • Mengarahkan proses penyusunan RENJA dan RKA SKPD; • Menjadi dasar pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD; • Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah; • Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah; • Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target standar pelayanan minimal dan mengukur kinerja pelayanan SKPD; • Instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat. • Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Pusat.
3.2. Kedudukan RKPD dalam Sistem dan Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD. Dari segi kerangka waktu, penyusunan dokumen RKPD harus diselesaikan pada setiap bulan Mei, sedangkan dokumen APBD harus sudah disahkan paling lambat tanggal 1 Desember. Substansi RKPD memuat program dan kegiatan SKPD dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Renja SKPD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD).
4
RPJP NASIONAL
Pedoman
RPJM NASIONAL
Dijabarkan RKP
Diperhatikan Pedoman RPJP DAERAH 20 Tahun
Dijabarkan RPJM DAERAH
RKPD DAERAH
Pedoman
Pedoman Penyusunan RAPBD
Diacu
RENSTRA SKPD
Pedoman
RENJA SKPD 1 Tahun
5 Tahun
Bagan 1. Alur Perencanaan Pembangunan Daerah Menurut UU 25/2004 3.3. Pendekatan Perencanaan dalam Penyusunan RKPD Ada lima pendekatan dalam penyusunan RKPD, yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif, top-down, dan bottom-up. a. Pendekatan Teknokratis (Strategis dan Berbasis Kinerja) Dokumen RKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis. Kualitas dokumen RKPD sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang diusulkan RKPD dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang disepakati dalam Musrenbang RKPD. Penyusunan RKPD sangat erat kaitannya dengan kompetensi dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan. Pendekatan teknokratis bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Review menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu 2. Rumusan status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah masa kini 3. Rumusan peluang dan tantangan ke depan yang mempengaruhi penyusunan RKPD 4. Rumusan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan 5. Pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana (kendala fiskal daerah) 6. Rumusan dan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis kinerja 7. Tolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan dengan mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimal 8. Tolok ukur dan target kinerja keluaran 9. Tolok ukur dan target kinerja hasil 10. Pagu indikatif program dan kegiatan. 11. Prakiraan maju pendanaan program dan kegiatan untuk satu tahun berikutnya 12. Kejelasan siapa bertanggungjawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian, termasuk review kemajuan pencapaian sasaran
5
b. Pendekatan Demokratis dan Partisipatif Pendekatan demokratis dan partisipatif bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Identifikasi pemangku kepentingan yang relevan untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di setiap tahapan penyusunan RKPD 2. Kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan non pemerintah dalam pengambilan keputusan 3. Transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan 4. Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal 5. Rasa memiliki masyarakat terhadap RKPD 6. Pelibatan media 7. Pelaksanaan Musrenbang RKPD yang berkualitas dari segi penerapan perencanaan partisipatif 8. Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti: perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, dan kebijakan dan prioritas program c. Pendekatan Politis Pendekatan politis bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Konsultasi dengan Kepala Daerah untuk penerjemahan yang tepat, sistematis atas visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah 2. Keterlibatan aktif DPRD dalam proses penyusunan RKPD 3. Jaring aspirasi masyarakat (reses) oleh DPRD merupakan bagian integral dari proses penyusunan RKPD 4. Pokok-pokok pikiran DPRD dalam proses penyusunan RKPD 5. Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD yang setelah ditetapkan akan mengikat semua pihak sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD d. Pendekatan Bottom-up Pendekatan bottom-up bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah Terpilih 2. Memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan daerah 3. Mempertimbangkan hasil Forum SKPD e. Pendekatan Top-down Pendekatan top-down bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut: 1 Sinergi dengan RKP dan RENJA K/L 2 Sinergi dan konsistensi dengan RPJMD maupun RPJPD 3 Sinergi dan konsistensi dengan RTRWD 4 Penanganan masalah dengan pendekatan holistik dan pendekatan sistem. 5 Sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan pembangunan global seperti Millenium Development Goals (MDGs), Sustainable Development, pemenuhan Hak Asasi Manusia, pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), dan sebagainya.
6
3.4. Tahapan dalam Proses Penyusunan RKPD Secara garis besar, tahapan proses penyusunan RKPD dapat dibagi dalam delapan tahapan utama, yaitu: Tahap 1
Persiapan dan Pengorganisasian Para Pemangku Kepentingan
Pada tahap ini dilakukan orientasi mengenai RKPD, identifikasi para pemangku kepentingan untuk dilibatkan dalam proses penyusunan RKPD, pembentukan Tim Penyusun RKPD, Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan Dokumen, pengumpulan data dan informasi, serta penyusunan daftar isi RKPD.
Tahap 2
Penyusunan Rancangan Awal RKPD
Tahapan ini mencakup kegiatan-kegiatan review RPJMD, review usulan program dan kegiatan SKPD tahun lalu dan prioritas untuk tahun rencana, analisis isu strategis dan prioritas pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan bersama para pemangku kepentingan terkait, menyusun dokumen rancangan awal RKPD, dan pembahasan rancangan awal RKPD dengan SKPD.
Tahap 3
Penyusunan Rancangan Renja SKPD
Tahapan ini meliputi kegiatan persiapan penyusunan, kegiatan analisis dan pengkajian dokumen terkait, dan kegiatan penyusunan Rancangan Renja SKPD.
Tahap 4
Penyusunan Rancangan RKPD
Pada tahap ini dilakukan penilaian dan pembahasan atas rancangan Renja SKPD yang disampaikan Kepala SKPD kepada Bappeda, pengintegrasian rancangan Renja SKPD ke dalam Rancangan Awal RKPD untuk menjadi Rancangan RKPD, pembahasan dengan para pemangku kepentingan terkait untuk memperoleh masukan dan pertimbangan bagi rancangan RKPD, penyiapan ringkasan Rancangan RKPD untuk sebagai bahan pembahasan dalam Musrenbang tahunan daerah, dan penyampaian tembusan Rancangan RKPD kepada Bappenas dan Bappeda Provinsi sebagai masukan dalam penyusunan RKP Nasional dan RKPD Provinsi.
Tahap 5
Musrenbang
Tahap ini merupakan pelibatan para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan perencanaan, melalui pelaksanaan Musrenbang sejak tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, Forum SKPD/gabungan SKPD Kabupaten/Kota, Musrenbang Kabupaten/Kota, Forum SKPD/Gabungan SKPD Provinsi, dan Musrenbang Provinsi, sesuai jadwal yang ditetapkan.
Tahap 6
Penyusunan Rancangan Akhir RKPD/Renja SKPD
Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan atas Rancangan RKPD berdasarkan hasil kesepakatan dalam Musrenbang tahunan daerah dengan tetap memperhatikan rancangan RKP untuk RKPD Provinsi, dan rancangan RKPD Provinsi untuk RKPD Kabupaten/Kota.
Tahap 7
Penyiapan dan Penetapan Peraturan RKPD/Renja SKPD
Pada tahap ini dilakukan penyiapan dan penetapan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan penyiapan dan penetapan peraturan Kepala SKPD untuk Renja SKPD.
Tahap 8
Pengintegrasian RKPD ke dalam Proses Penganggaran Daerah
Pada tahap ini RKPD perlu diterjemahkan ke dalam proses penganggaran melalui penyusunan KUA, PPAS, dan RKA SKPD.
7
Bagan 2A memperlihatkan alur proses penyusunan RKPD, Renja SKPD, KUA, PPAS, dan APBD. Bagan tersebut menunjukkan kedudukan RKPD dalam proses perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, dimana RKPD merupakan acuan penyusunan KUA, PPAS, dan APBD. Bagan 2B memperlihatkan rincian tahapan dan kegiatan dalam proses penyusunan RKPD dan Renja SKPD
8
9
Renstra SKPD (Peraturan Kepala SKPD)
m- 4 Feb
m- 4 Jan
Musrenbang Desa/Kel.
m- 3 Feb
Musrenbang Kecamatan
m- 1 Mar
m- 1 Mar
Rancangan RKPD
Pembahasan Forum SKPD
Rancangan Renja SKPD
m- 1 Feb
Rancangan Awal RKPD
RKP
m- 3 Mar
Musrenbang Daerah/RKPD
Keterangan: m Batas waktu penyelenggaraan pada minggu ke..... -----> Konsultatif/Sosialisasi
m- 4 Jul
Nota Kesepakatan PPAS
Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD
m- 2/3 Jul
Pembahasan KUA & PPAS (TAPD & Panggar DPRD
Dokumen Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA)
m- 1 Jun
Penyusunan Rancangan PPAS
Konsultasi dgn Delegasi Peserta Musrenbang
m- 4 Mei
Penetapan Peraturan Kep. SKPD ttg Renja SKPD
m- 4 Mei
Penetapan Peraturan Kep. Daerah ttg RKPD
m- 4 Mei
Dokumen Renja SKPD (Perka SKPD)
Renja SKPD
m- 4 Mei
Dokumen RKPD (Perkada)
m- 2 Mei
Rancangan Akhir RKPD
Penyusunan Rancangan KUA
Pedoman Penyusunan APBD
Bagan 2A. Alur Penyusunan RKPD, Renja SKPD, KUA, PPAS dan APBD
Proses Partisipatif
Proses Legislasi/ Politis
Proses TeknoKratis
Dokumen RPJM-D (PERDA)
PENYUSUNAN RKPD DAN RENJA SKPD
m- 2 Des
m- 1 Des
Konsultasi Publik Ranperda APBD (RAPBD)
Evaluasi Ranperda APBD dan Ranpekada Penjabaran APBD oleh Gubernur
m- 3 Des
Penetapan Kepala Daerah tentang Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD
m- 4 Des
PERDA tentang APBD
m- 4 Des
PERKADA tentang Penjabaran APBD
Keputusan Bersama Kepala Daerah dan DPRD thdp Ranperda APBD
m- 2 Okt
Pembahasan Ranperda APBD oleh Pemda dan DPRD
Rancangan PERDA tentang APBD
Sosialisasi Ranperda kepada Masyarakat
m- 1 Agt
Penetapan SE KaDa ttg Pedoman Penyusunan RKA-SKPD
RKASKPD
m- 2 Sept
Rancangan PERKADA tentang Penjabaran APBD
PENYUSUNAN KUA DAN APBD
10
Bagan 2B. Proses Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Dokumen Rencana Kerja SKPD ( Renja SKPD)
4. Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup Pedoman 4.1. Tujuan dan Sasaran Pedoman Pedoman ini dirancang untuk membantu Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajibannya yang ditentukan oleh peraturan perundangan tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, khususnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah provinsi/kabupaten/kota. Pedoman ini ditujukan untuk memperjelas tahapan, langkah-langkah, dan substansi untuk penyusunan RKPD dan Renja SKPD, termasuk pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Pedoman ini dirancang dengan pendekatan seluwes mungkin sehingga daerah dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kondisi dan perkembangan kemampuan perencanaan di masing-masing daerah, namun tetap mengindahkan ketentuanketentuan yang bersifat prinsip sebagaimana terkandung dalam Undang-undang 25/2004, PP-8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance). 4.2. Ruang Lingkup dan Substansi Pedoman Pedoman penyusunan RKPD secara umum merupakan pedoman bagi daerah kabupaten/ kota maupun provinsi yang berisikan mengenai tata cara penyusunan dokumen RKPD mulai dari tahap persiapan, penyiapan dan penetapan RKPD dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah, hingga proses pengintegrasian RKPD ke dalam proses penganggaran tahunan daerah. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan tahunan daerah (Musrenbangda) merupakan bagian dari proses penyusunan RKPD. Oleh karena itu pedoman ini mencakup juga hal-hal pokok/prinsip-prinsip dalam pelaksanaan musrenbang tahunan daerah mulai dari musrenbang desa/kelurahan sampai dengan musrenbang Provinsi. Pengaturan penyelenggaraan Musrenbang secara lebih lebih terinci akan diatur dalam Permendagri tersendiri tentang Musrenbang. 5. Sistimatika Pedoman Pedoman penyusunan RKPD ini secara garis besar terbagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu: A. UMUM Merupakan pengantar bagi pengguna pedoman untuk memahami filosofi dan latar belakang penyusunan RKPD, substansi utama RKPD, pendekatan perencanaan, serta keterkaitan dokumen RKPD dengan dokumen lainnya.
11
B. PROSES PENYUSUNAN RKPD Berisikan penjelasan singkat tentang tahapan-tahapan dalam penyusunan RKPD dilengkapi dengan bagan alir penyusunan RKPD. C. TEKNIS PENYUSUNAN RKPD Berisikan pedoman langkah-langkah dalam rangka menyusun dokumen, mulai dari tahap persiapan dan pengorganisasian para pemangku kepentingan, penyusunan rancangan RKPD/Renja SKPD, hal-hal pokok dan prinsip-prinsip penyelenggaraan Musrenbang, penyusunan Rancangan Akhir RKPD/Renja SKPD, penyiapan dan penetapan RKPD/Renja SKPD, dan pengintegrasian RKPD ke dalam proses penganggaran daerah. D. PENUTUP Berisikan kaidah-kaidah dalam menggunakan pedoman penyusunan dokumen RKPD. Pedoman teknis penyusunan RKPD diupayakan agar lebih bersifat operasional, sehingga mudah diikuti para pengguna, untuk keperluan itu juga dilengkapi dengan lampiran-lampiran teknis dan matriks/tabel-tabel untuk mempermudah kajian.
12
PROSES PENYUSUNAN RKPD
13
14
BAGIAN B: PROSES PENYUSUNAN RKPD 1. PERSIAPAN DAN PENGORGANISASIAN PEMANGKU KEPENTINGAN
K
ualitas suatu perencanaan akan dipengaruhi oleh sejauhmana kematangan dalam tahap persiapan, sedangkan legitimasinya dari sisi partisipasi ditentukan oleh seberapa jauh keterlibatan para pemangku kepentingan. Tahapan persiapan dan pengorganisasian pemangku kepentingan meliputi : orientasi mengenai RKPD, identifikasi para pemangku kepentingan untuk dilibatkan dalam proses penyusunan RKPD, pembentukan Tim Penyusun RKPD, Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan Dokumen RKPD, pengumpulan data dan informasi, serta penyusunan daftar isi RKPD. 1.1. Orientasi RKPD Kesamaan pemahaman merupakan salah satu syarat pencapaian kesepakatan untuk tujuan bersama. Oleh karena itu, maka dalam penyusunan RKPD perlu dilakukan orientasi bagi pihak-pihak yang terkait, baik yang menyangkut proses dan pendekatan perencanaan maupun berkaitan dengan substansi perencanaan itu sendiri. Adapun proses orientasi mengenai RKPD, adalah sebagai berikut: Langkah-1 : Membentuk tim inti penyusun RKPD yang anggotanya berasal dari unsur Bappeda Langkah-2 : Mempelajari peraturan perundangan yang terkait dengan penyusunan RKPD Langkah-3 : Menyusun jadwal/agenda, bahan presentasi dan narasumber untuk kegiatan orientasi RKPD (dari unsur Bappeda, atau bila dipandang perlu dapat mengundang narasumber dari luar daerah yang memahami betul tentang RKPD). Langkah-4 : Melakukan lokakarya/workshop orientasi dengan mengundang seluruh SKPD, DPRD, Perguruan Tinggi dan unsur LSM yang relevan untuk mengikuti orientasi. Langkah 5 : Menyusun kesepakatan bersama mengenai pokok-pokok yang perlu dilakukan dalam penyusunan RKPD, baik yang menyangkut proses penyusunan, substansi utama, pendekatan RKPD, maupun rancangan sementara agenda penyusunan dokumen RKPD. 1.2. Identifikasi Pemangku Kepentingan Identifikasi para pemangku kepentingan dimaksudkan untuk mencari siapa dan dari unsur mana yang memiliki kompetensi untuk dilibatkan secara aktif dalam proses penyusunan RKPD. Untuk itu, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: Langkah-1 :
Menyusun inventarisasi daftar perguruan tinggi, asosiasi-asosiasi, LSM dan individu yang memiliki kompetensi dalam perencanaan pembangunan. Data dapat bersumber dari Bappeda sendiri, Kesatuan Bangsa, atau sumber lainnya.
15
Langkah-2 :
Langkah-3 :
Langkah-4 :
Melakukan kajian pengalaman dari institusi atau individu yang terdaftar dan selanjutnya menentukan siapa individu atau institusi yang cocok untuk dilibatkan sebagai tim penyusun, fasilitator, narasumber, advisor atau sebagai mitra diskusi, dan juga menentukan keterlibatan masing-masing dalam keseluruhan proses penyusunan RKPD. Menyiapkan surat permintaan resmi dari Bappeda atau Kepala Daerah untuk pelibatan para pemangku kepentingan dalam proses penyusunan RKPD sesuai peran yang dikehendaki. Mengundang para pemangku kepentingan yang relevan dan sesuai perannya dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka penyusunan dokumen RKPD.
1.3. Pembentukan Tim dan Rekrutmen Fasilitator Mengingat RKPD merupakan rencana tahunan daerah yang mencakup seluruh bidang pembangunan di daerah, maka tim penyusun sebaiknya juga melibatkan unsur para pemangku kepentingan di luar Bappeda, misalnya unsur perguruan tinggi, unsur asosiasi/ LSM, dan unsur SKPD lain yang sangat terkait dengan kepentingan RKPD. Untuk lebih efektifnya kerja tim, maka tim penyusun dibagi dalam kelompok-kelompok kerja (POKJA). Dengan demikian, tim penyusun akan terdiri atas Tim Inti dan Kelompok Kerja. Tim Inti sendiri terbagi habis di dalam POKJA. Pembagian pokja perlu diatur berdasarkan fungsi pemerintahan daerah atau gabungan beberapa fungsi yang mempunyai keterterkaitan erat, serta sesuai dengan kebutuhan daerah, sehingga setiap pokja-dalam proses pematangan konsepnya-dapat melakukan diskusi masing-masing secara terpisah. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: Langkah-1 : Menentukan pilihan calon-calon anggota kelompok kerja/tim penyusun RKPD dan calon individu/kelompok mitra diskusi yang dinilai potensial berdasarkan hasil kajian identifikasi para pemangku kepentingan. Langkah-2 : Menyusun surat permintaan kesediaan kepada calon terpilih anggota kelompok kerja tim penyusun RKPD melalui atasan calon tersebut, untuk bergabung menjadi anggota kelompok kerja tim penyusun RKPD. Langkah-3 : Untuk hal yang sama, menyusun surat permintaan kesediaan pada calon individu/kelompok untuk dapat berperanserta dalam diskusi-diskusi terfokus yang akan dilaksanakan selama proses penyusunan dokumen RKPD. Langkah-4: Merekrut fasilitator yang kompeten dari unsur pemerintah/non pemerintah, guna memastikan terdapatnya kualitas hasil kesepakatan dan pengambilan keputusan dalam diskusi kelompok terfokus, konsultasi publik, dan musrenbang.
Tabel 1 memperlihatkan contoh pengorganisasian dan susunan Tim Penyusun RKPD.
16
1.4. Penyusunan Agenda Kerja Penyiapan Dokumen Penyusunan rencana kerja perlu dilakukan sebagai acuan bagi tim penyusun dalam proses penyiapannya. Rencana kerja mengatur rincian kegiatan apa yang perlu dilakukan (termasuk seluruh kegiatan musrenbang dan forum SKPD), siapa yang melakukan, metoda pelaksanaannya bagaimana, serta kapan kegiatan tersebut akan dilakukan. Langkah-langkah penyusunan rencana kerja secara umum adalah sebagai berikut: Langkah-1 : Menyusun rincian agenda kegiatan yang harus dilakukan dalam proses penyusunan dokumen RKPD dan memberi catatan batas waktu (deadline) pada kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundangan. Lihat Lampiran 1 Contoh Kalender Penyusunan RKPD dan Renja SKPD Langkah-2 : Merumuskan keluaran/output serta metoda pelaksanaan dari setiap rincian kegiatan tersebut. Langkah-3 : Menyusun matrik rencana kerja yang berisikan rincian kegiatan, keluaran, metoda dan jadwal pelaksanaan Langkah-4 : Menjabarkan rencana kerja penyusunan RKPD tersebut oleh masing-masing Pokja Tabel 2 memperlihatkan contoh Kalender Penyusunan RKPD dan Renja SKPD.
1.5. Pengumpulan Data dan Informasi Setiap usulan program dan kegiatan perlu didukung dengan data dan informasi yang memadai dan akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data/informasi yang dikumpulkan sedemikian rupa sehingga memperlihatkan secara jelas status, kedudukan, capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah. Langkah-1: Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan RKPD dan menuangkannya dalam bentuk matrik (check list) untuk memudahkan pemantauan. Langkah-2: Melakukan pengumpulan data/informasi dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan Langkah-3: Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.
Tabel 3 memperlihatkan contoh check list untuk inventarisasi sumber dan jenis data/ informasi yang diperlukan dalam penyusunan RKPD.
17
1.6. Penyiapan Daftar Isi Dokumen RKPD merupakan dokumen yang menjabarkan rencana jangka menengah daerah ke dalam rencana tahunan dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan tahunan, sehingga akan dijadikan acuan bagi proses penyusunan RAPBD, mulai dari perumusan Kebijakan Umum APBD, penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran hingga penyusunan RKA-SKPD dan RAPBD. Oleh karena itu substansi RKPD seyogyanya mampu menjawab kebutuhan materi bagi proses perencanaan dan penganggaran selanjutnya. 2. PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD Rancangan Awal RKPD merupakan kunci penting dalam menentukan kualitas seluruh proses penyusunan RKPD. Rancangan Awal menginformasikan rancangan kerangka ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah prioritas pembangunan daerah dan rencana keja program dan kegiatan yang dilengkapi dengan rancangan pagu indikatif untuk setiap SKPD untuk tahun yang direncanakan sebagai acuan bagi setiap SKPD dalam menyiapkan rancangan Renja SKPD. Rancangan Awal RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan indikatif untuk tahun yang direncanakan. Arah kebijakan keuangan daerah di dalam Rancangan Awal RKPD Provinsi memuat indikasi belanja bagi hasil pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, indikasi belanja dana dekonsentrasi, indikasi belanja dana sektoral, serta indikasi belanja tugas pembantuan pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan kepada pemerintahan desa, sedangkan arah kebijakan keuangan daerah dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten/Kota memuat indikasi belanja bagi hasil pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa serta indikasi bantuan keuangan pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa. Informasi ini sangat berguna sebagai acuan desa dalam menyusun rancangan RKT (Rencana Kerja Tahunan) desa. Di dalam penyusunan rancangan awal RKPD dilakukan review RPJMD, review usulan program dan kegiatan SKPD dari usulan tahun lalu dan prioritas pembangunan untuk tahun rencana, kajian terhadap RKP, analisis isu strategis dan prioritas pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan bersama para pemangku kepentingan yang terkait, merumuskan rancangan awal RKPD, dan pembahasan rancangan awal RKPD dengan SKPD. Penyusunan Rancangan Awal RKPD merupakan tanggung jawab Kepala Bappeda, untuk itu Bappeda membentuk tim penyusun RKPD yang bertugas melaksanakan seluruh proses penyusunan dokumen RKPD. 2.1. Prinsip-prinsip Penyusunan Rancangan Awal RKPD Hal prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan rancangan awal RKPD adalah: 1. Penyusunan Rancangan Awal RKPD berpedoman pada hasil review RPJMD dan capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, hasil review terhadap usulan-usulan SKPD yang tertuang dalam prakiraan maju yang diajukan tahun sebelumnya, serta memperhatikan perkiraan kemampuan keuangan daerah . 18
2. Substansi utama yang termuat dalam rancangan awal RKPD, meliputi a. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu b. Rancangan kerangka ekonomi daerah c. Arah kebijakan keuangan daerah, termasuk indikasi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. d. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah e. Rencana program dan kegiatan prioritas serta pagu indikatif SKPD 3. Informasi pagu indikatif bagi setiap SKPD dan indikasi belanja bagi hasil serta belanja bantuan keuangan merupakan informasi yang harus disampaikan dalam rancangan awal RKPD. Ketersediaan informasi ini akan sangat dibutuhkan oleh setiap SKPD (dan desa untuk RKPD kabupaten/kota) sebagai acuan dalam merumuskan rancangan rencana kerja SKPD (dan rencana kerja tahunan desa). Pagu indikatif SKPD dan indikasi belanja hibah dan belanja bantuan keuangan tersebut juga berfungsi sebagai koridor pendanaan dalam pembahasan forum SKPD maupun dalam pelaksanaan musrenbang desa dan musrenbang kecamatan, sehingga proses pelaksanaan musrenbang menjadi lebih efektif dan efisien. 4. Pengalokasian besaran pagu indikatif berorientasi pada asas pemenuhan kebutuhan, efisiensi, keadilan, dan penilaian kinerja, serta sinergi sumber-sumber pendanaan. 5. Perhitungan pagu indikatif anggaran program dan kegiatan yang dialokasikan bagi setiap SKPD didasarkan pada kebutuhan SKPD untuk melaksanakan urusan wajib/pilihan pemerintah daerah prioritas sesuai tingkat dan sasaran pelayanan program dan kegiatan. 6. Penyusunan rancangan awal RKPD dilakukan oleh Tim Inti Penyusunan RKPD dibawah tanggung jawab Bappeda, yang prosesnya dilakukan secara partisipatif. 7. Penyusunan rancangan awal RKPD dapat dimulai segera setelah dicapainya persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap Ranperda APBD untuk pelaksanaan tahun sebelumnya (sekitar bulan Desember). Selanjutnya, paling lambat pada Minggu ke-3 bulan Januari Rancangan Awal RKPD sudah selesai disusun dan disebarkan kepada setiap SKPD dan unit kegiatan. 2.2.
Tata Cara Penyusunan
Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan rancangan awal RKPD adalah sebagai berikut: 1. Bappeda melakukan review RPJMD untuk melihat seberapa jauh pencapaian target kinerja program; isu dan permasalahan yang dihadapi; dan indikasi prioritas program pada tahun rencana 2. Bappeda melakukan kompilasi rancangan program/kegiatan setiap SKPD untuk tahun rencana. Kompilasi rancangan program/kegiatan setiap SKPD ini diambil dari prakiraan maju RKA-SKPD tahun (n+1) dari usulan tahun sebelumnya untuk dikonfirmasi kembali kepada setiap SKPD. 3. Bappeda menyiapkan konsep Surat Edaran Kepala Daerah yang ditujukan kepada seluruh SKPD, berisikan permintaan agar setiap SKPD mengkonfirmasi, mereview atau memperbaiki usulan atas rencana program dan kegiatan tahun rencana yang diajukan pada tahun sebelumnya, dengan memperhatikan prioritas daerah. 4. Kepala Daerah mengeluarkan Surat Edaran untuk seluruh SKPD dengan dilengkapi dengan formulir-formulir isian/matriks rencana program dan kegiatan SKPD yang telah
19
5. 6.
7.
8.
9.
10.
disiapkan Bappeda, disertai batas waktu pengembalian formulir isian tersebut kepada Bappeda. Bappeda menerima pengembalian formulir isian rencana program dan kegiatan yang telah dikonfirmasi/ direview/ dievaluasi atau usulan perubahan dari masing-masing SKPD. Bappeda melakukan pengecekan dan perbaikan terhadap matriks-matriks program setiap SKPD berdasarkan pengembalian formulir isian dari SKPD yang disesuaikan dengan hasil review RPJMD, serta hasil monitoring dan evaluasi kinerja pencapaian tahun lalu. Dalam melaksanakan langkah (1), (2), (3), (4) dan (5), secara simultan Bappeda melalui Tim Intinya menyiapkan dokumen Rancangan Awal RKPD secara lengkap dengan menggunakan pedoman sebagaimana dijelaskan dalam Bagian-C. Bappeda bersama Sekda mengundang seluruh Kepala SKPD untuk pembahasan rancangan awal RKPD, guna disepakati sebagai pedoman penyusunan rancangan Renja-SKPD. Bappeda mengirimkan rancangan awal RKPD yang disertai dengan jadwal kalender perencanaan daerah untuk tahun yang direncanakan kepada seluruh SKPD sebagai bahan bagi SKPD untuk menyusun Rancangan Renja SKPD. Rancangan awal RKPD Kabupaten/Kota juga merupakan bahan acuan bagi desa/kelurahan dan kecamatan untuk melakukan Musrenbang desa/kelurahan dan musrenbang kecamatan. Pengiriman rancangan awal RKPD tersebut disertai dengan catatan agar setiap SKPD menyerahkan rancangan Renja SKPD kepada Bappeda sesuai dengan kalender perencanaan yang disampaikan.
. Secara diagramatis dapat digambarkan sebagai berikut :
Abalisis Kondisi dan Permasalahan Daerha Mutakhir
Perkiraan Kemampuan Keuangan Daerah
Review RPJMD - Prioritas dan Target Program - Perkiraaan Capaian
Penyiapan Rumusan Rancangan Awal RKPD
Review Usulan Program dan Kegiatan dari RKA-SKPD Tahun Sebelumnya
Rumusan Kebijakan Keuangan Daerah; Prioritas Program dan Kegiatan; serta Pagu Indikatif
Bagan 3. Proses Penyusunan Rancangan Awal RKPD
Tabel 4 memperlihatkan contoh format yang dapat digunakan untuk mereview realisasi target capaian kinerja RPJMD. Format ini dapat digunakan untuk menganalisis kesenjangan pencapaian program/kegiatan, faktor-faktor penyebabnya, dan mengidentifikasi kebutuhan prioritas program dan kegiatan tahun rencana. Tabel 5 kolom 5, 6 dan 7 memperlihatkan contoh format yang dapat digunakan untuk mereview usulan program dan kegiatan SKPD serta prioritas tahun rencana berdasarkan prakiraan maju (n+1) RKPD tahun berjalan.
20
3. PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD Rancangan Renja SKPD merupakan rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD pada tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih. Program dan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD masih bersifat indikatif yang diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah. Pada tahap ini dilakukan kegiatan persiapan penyusunan, kegiatan analisis dan pengkajian dokumen terkait, dan kegiatan penyusunan Rancangan Renja SKPD. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tanggung jawab masing-masing kepala SKPD yang proses penyusunannya mengacu pada rancangan awal RKPD, untuk itu masingmasing SKPD perlu membentuk tim penyusun Renja SKPD yang bertugas melaksanakan seluruh proses penyusunan dokumen Renja SKPD sampai dengan penyusunan RKA-SKPD. 3.1. Prinsip-prinsip Penyusunan Rancangan Renja SKPD Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut: 1. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD. 2. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. 3. Substansi rancangan Renja SKPD memuat evaluasi status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan SKPD terhadap Renstra SKPD; evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu; rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan; dana indikatif serta sumber dananya dan prakiraan maju. 4. Penyusunan program dan kegiatan SKPD untuk tahun yang direncanakan mengacu pada ketentuan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada (jika SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia). 5. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD. 6. Progam/kegiatan dalam RKPD Provinsi dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan untuk didanai APBD Provinsi, APBN dan sumber lainnya, sedangkan untuk RKPD Kabupaten/Kota dirinci menurut sumber dana APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya. 7. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1. 8. Dibentuknya forum SKPD sebagai forum diskusi, tidak hanya ditujukan untuk pembahasan program dan kegiatan tahunan saja, melainkan juga sebagai sarana diskusi dalam pembahasan berbagai persoalan pembangunan yang terkait dengan bidang SKPD masing-masing. Untuk itu pemilihan peserta forum SKPD harus yang betul-betul memiliki komitmen, serta sesuai dengan kapasitas dan kompetensi menurut bidangnya. 9. Rancangan Renja SKPD Kabupaten/Kota selesai disusun dan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Bappeda paling lambat pada minggu ke-4 bulan Februari, sedangkan untuk Renja SKPD Provinsi paling lambat pada minggu pertama bulan Maret. 21
10. Program dan kegiatan di dalam Renja SKPD Kabupaten/Kota yang diusulkan untuk didanai melalui APBD Provinsi dan APBN, dan/atau usulan program/kegiatan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DAK. Tembusannya disampaikan oleh SKPD Kabupaten/Kota kepada SKPD Provinsi dan Kementerian/Lembaga yang sesuai. 11. SKPD Provinsi melakukan pengkajian terhadap usulan program/kegiatan yang disampaikan SKPD terkait dari kabupaten/kota yang ada di provinsi, selanjutnya dibahas bersama SKPD-SKPD kabupaten/kota tersebut dalam forum SKPD Provinsi untuk menentukan kesepakatan prioritas terhadap program/kegiatan yang diusulkan untuk didanai APBD Provinsi dan/atau APBN.
Tabel 5 kolom 1, 2, 3, 4, 8 sampai dengan 14 memperlihatkan contoh format yang dapat digunakan untuk menyusun rancangan program dan kegiatan RKPD/Renja SKPD
3.2. Tata Cara Penyusunan 3.2.1. Kegiatan Persiapan: Kegiatan penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dilakukan sebelum Rancangan Awal RKPD diterima SKPD, atau segera setelah RAPBD tahun sebelumnya disahkan menjadi APBD (awal Desember). Langkah-langkah pada Kegiatan Persiapan mencakup: 1. Melakukan identifikasi para pemangku kepentingan Identifikasi dan seleksi para pemangku kepentingan yang akan dilibatkan sebagai peserta forum SKPD, dan/atau yang akan dipilih sebagai anggota Tim Penyusun Renja SKPD, mencakup individu ataupun lembaga yang dinilai kompeten, relevan, dan representative. Jika kegiatan ini telah dilakukan pada waktu penyusunan Renja tahun sebelumnya, maka pada langkah ini cukup mereview dan melakukan perubahan yang diperlukan berdasarkan masukan tahun sebelumnya. 2. Pembentukan Tim Penyusun Renja SKPD Pada langkah ini selain membentuk Tim Penyusun Renja SKPD disarankan pula untuk menetapkan fasilitator untuk membantu proses pelaksanaan perencanaan partisipatif yang efektif dan efisien. Tim yang dibentuk diusahakan melibatkan anggota dari unsur LSM yang memiliki kompetensi dan komitmen. Tim penyusun Renja SKPD, dapat dibentuk untuk masa waktu beberapa tahun, dan dapat juga sekaligus dirangkap/ merangkap Tim penyusun Renstra SKPD. Jika tim telah terbentuk pada tahun sebelumnya, maka jika diperlukan dapat direview kembali. 3. Penyiapan Kelembagaan Forum SKPD Pada langkah ini dilakukan penyiapan kelembagaan forum SKPD yang pesertanya merupakan perwakilan para para pemangku kepentingan yang memiliki relevansi dan kompetensi khusus serta punya komitmen dengan SKPD yang bersangkutan. Jika kelembagaan forum SKPD ini sudah terbentuk, maka tinggal dilanjutkan. 4. Pengisian Formulir (Isian) Pada langkah ini Tim Penyusun Renja SKPD melakukan konfirmasi terhadap formulir
22
isian/matrik yang disampaikan oleh Kepala Daerah tentang usulan program dan kegiatan yang diajukan SKPD tahun sebelumnya dalam rangka prakiraan maju serta menyerahkan formulir isian yang telah dilengkapi dan telah direview kepada Bappeda. 5. Penyusunan Rencana Kerja Tim untuk Penyusunan Renja SKPD Tim Penyusun Renja SKPD menyusun rencana kerja untuk penyusunan Renja SKPD serta menyiapkan outline atau daftar isi Renja SKPD dengan lampiran berupa format kegiatan yang akan dianggarkan. Format kegiatan yang akan dianggarkan tersebut menggunakan format sesuai ketentuan yang diatur dalam PERMENDAGRI No 59/2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13/2006. 6. Kompilasi Informasi/Konsultasi dengan Kementrian/Lembaga (K/L) Terkait Tim Penyusun Renja SKPD meminta/mengumpulkan informasi atau berkonsultasi dengan K/L sehubungan dengan rancangan Renja K/L untuk bidang/sektor terkait di provinsi dan kabupaten/kota. 7. Kompilasi Informasi/Konsultasi dengan Provinsi Terkait Tim Penyusun Renja SKPD kabupaten/kota meminta/mengumpulkan informasi atau berkonsultasi sehubungan dengan rancangan Renja SKPD Provinsi untuk bidang/sektor terkait. Tabel 6 memperlihatkan Prototype Daftar Isi Rancangan Renja SKPD
3.2.2. Kegiatan Analisis dan Pengkajian Dokumen: Merupakan kegiatan pengkajian terhadap dokumen program/kegiatan yang terkait langsung dengan penyusunan Renja SKPD dalam rangka koordinasi dan sinergi program/kegiatan SKPD. Kegiatan dapat dilaksanakan sebelum rancangan awal RKPD diterima. Langkah-langkah pada kegiatan analisis dan pengkajian dokumen ini mencakup: 1. Melakukan Kajian terhadap Rancangan Awal RKP Nasional (dan RKPD Provinsi) Langkah ini dimaksudkan untuk melihat arahan dan prioritas program/kegiatan yang terkait SKPD yang bersangkutan. 2. Review RPJM Nasional dan RPJM Provinsi Melakukan identifikasi arahan dan prioritas RPJM Nasional untuk diakomodasikan dalam penyusunan Renja SKPD Provinsi. Untuk Renja SKPD Kabupaten/Kota juga perlu mengidentifikasi arahan dan prioritas RPJM Provinsi atau dari Renja SKPD Provinsi tahun yang direncanakan (jika telah disusun), untuk diakomodasikan dan disinergikan dalam penyusunan Renja SKPD Kabupaten/Kota. Jika belum diperoleh informasi untuk tahun yang direncanakan, maka dapat diidentifikasi dari RKP/RKPD Provinsi tahun lalu. 3. Kajian terhadap RPJM Daerah dan Renstra SKPD Melakukan evaluasi status capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan SKPD terhadap RPJM Daerah dan program dan kegiatan dalam Renstra SKPD pada tahun rencana, sesuai Tupoksi SKPD dalam rangka mencapai sasaran hasil pembangunan tahun rencana 4. Kajian dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD Melakukan kajian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD tahun lalu dan tahun berjalan, evaluasi pencapaian SPM serta review terhadap kebutuhan pro-
23
gram dan kegiatan yang diusulkan tahun sebelumnya dalam rangka prakiraan maju pada program/ kegiatan (n + 1) 5. Meminta/menerima Rancangan Awal RKPD secara resmi dari Bappeda 3.2.3. Kegiatan Penyusunan Rancangan Renja SKPD: Kegiatan ini dilaksanakan setelah SKPD menerima secara resmi dokumen Rancangan Awal RKPD dari Bappeda. Langkah-langkah pada kegiatan penyusunan rancangan Renja SKPD mencakup: 1. Mengidentifikasi realisasi target capaian kinerja program dan kegiatan SKPD tahun lalu dan dibandingkan terhadap sasaran dan target Renstra SKPD dan RPJMD pada tahun bersangkutan. 2. Merumuskan program/kegiatan pelayanan wajib/pilihan SKPD sesuai skala prioritasnya untuk pencapaian sasaran dan target Renstra SKPD maupun RPJMD. 3. Mengkaji rancangan awal RKPD program/kegiatan apa saja yang sesuai dengan kebutuhan dan lakukan pengecekan apakan program/kegiatan yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas SKPD sudah termuat dalam rancangan awal RKPD. Jika belum termuat, maka perlu diberi catatan penting pada rancangan awal tersebut. 4. Mengidentifikasi program dan kegiatan RKPD yang bersifat lintas SKPD dan memerlukan koordinasi dalam penyusunan program dan kegiatan. 5. Memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan yang terkait dengan SKPD ke dalam rancangan Renja SKPD Kabupaten/Kota, sedangkan untuk rancangan Renja SKPD Provinsi, dilakukan kajian atas usulan yang disampaikan dari SKPD kabupaten/ kota dengan mempertimbangkan hasil kesepakatan Musrenbang Kabupaten/Kota. 6. Merumuskan perubahan atau revisi atas program dan kegiatan SKPD yang tertulis dalam RKPD dengan merinci tambahan atau koreksi terhadap rencana kegiatan SKPD yang tercantum dalam rancangan awal RKPD. 7. Menyiapkan Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD untuk mendapatkan kesepakatan susunan prioritas kegiatan dan program dalam format rencana kerja RKPD bagi setiap SKPD. Dalam keadaan terdapat kegiatan usulan masyarakat yang mendesak dan tidak atau belum termasuk dalam salah satu program dan kegiatan RKPD yang sudah dirancang maka kepala SKPD menambahkan program dan kegiatan tambahan ke dalam Renja SKPD yang sudah dirancang tersebut. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan besaran pagu indikatif setiap SKPD yang ditentukan dalam rancangan awal RKPD. 8. Merumuskan kembali usulan program dan kegiatan SKPD untuk tahun yang direncanakan dalam bentuk rancangan Renja SKPD, dengan memperhatikan prioritas daerah, kesinambungan program dan kegiatan SKPD serta pagu indikatif yang telah dicanangkan dalam rancangan awal RKPD. Format usulan memperhatikan format RKASKPD. 9. Rancangan Renja SKPD Provinsi memuat hasil identifikasi program dan kegiatan, dirinci menurut kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan serta perkiraan alokasi sumber pendanaan dari APBD kabupaten/kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya.
24
10. Rancangan Renja SKPD kabupaten/kota juga memuat hasil identifikasi program dan kegiatan SKPD Provinsi yang berasal dari RPJM Propinsi dan/atau dari Renja SKPD Provinsi untuk tahun rencana atau dari prakiraan maju APBD Provinsi tahun sebelumnya. 11. Tembusan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota disampaikan kepada SKPD Provinsi dan Kementerian/Lembaga terkait, khususnya daftar program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk ditangani dan/atau dibiayai provinsi dan pemerintah pusat melalui dana APBN (dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, DAK dan Dana Otsus), dan/ atau APBD Provinsi. 12. Untuk Renja SKPD provinsi, tembusannya disampaikan kepada Kemeterian/Lembaga terkait, khususnya daftar program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk ditangani dan/atau dibiayai pemerintah pusat melalui dana APBN (dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, DAK dan Dana Otsus). Skematis proses penyusunan Rancangan Renja SKPD dapat digambarkan sebagai berikut :
Review Renstra SKPD
Evaluasi Capaian Kinerja Pelayanan Wajib/Pilihan SKPD terhadap Target Renstra SKPD
Review Rancangan Awal RKPD Identifikasi Program/ Kegiatan terkait SKPD
Program/Kegiatan SKPD Berdasarkan Skala Prioritas
Usulan Hasil Musrenbang dan Forum
Bagan 4. Proses Penyusunan Rancangan Renja SKPD
25
Rumusan Rancangan Renja SKPD
Identifikasi Program dan Kegiatan yang ditangani Pusat
4. PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD Merupakan tahap lanjutan, berupa kajian dan pembahasan atas rancangan Renja SKPD yang diintegrasikan dengan Rancangan Awal RKPD untuk disperbaiki menjadi Rancangan RKPD, pembahasan dengan para pemangku kepentingan terkait untuk memperoleh masukan dan pertimbangan bagi rancangan RKPD, penyiapan ringkasan Rancangan RKPD sebagai bahan pembahasan dalam Musrenbang tahunan daerah. Ringkasan rancangan RKPD Provinsi disampaikan kepada Bappenas, sedangkan ringkasan RKPD Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bappenas dan Bappeda Provinsi sebagai masukan dalam penyusunan RKP Nasional dan/atau RKPD Provinsi. Rancangan RKPD merupakan integrasi dan harmonisasi antara rancangan awal RKPD dengan rancangan Renja setiap SKPD yang telah mendapatkan konfirmasi dan review dari setiap SKPD. Penyusunan Rancangan RKPD merupakan tanggung jawab Kepala Bappeda, dan materi program/kegiatan yang termuat merupakan bahan utama dalam penyelenggaraan musrenbang tahunan daerah. 4.1. Prinsip-prinsip Penyusunan Rancangan RKPD Prinsip-prinsip penyusunan Rancangan RKPD mencakup: 1. Merupakan proses tindak lanjut dan kesinambungan dari penyusunan rancangan awal RKPD dan penyusunan Renja SKPD. 2. Substansi pokok rancangan RKPD meliputi : evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya; rancangan kerangka ekonomi daerah; arah kebijakan keuangan daerah; prioritas dan sasaran pembangunan daerah; rencana program dan kegiatan prioritas yang dilengkapi dengan pagu indikatif. 3. Menjamin konsistensi program dan kegiatan SKPD terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan prioritas pembangunan daerah. 4. Setiap prioritas pembangunan daerah memiliki maksud mencapai sasaran hasil pembangunan jangka menengah daerah yang terukur dan jelas indikatornya. 5. Menjamin kesinambungan, efisiensi dan efektifitas program/kegiatan yang telah dibangun pada tahun-tahun sebelumnya. 6. Penyelesaian dokumen Rancangan RKPD paling lambat pada minggu ke-2 bulan Maret. 4.2. Tata Cara Penyusunan Tata cara penyusunan Rancangan RKPD adalah sebagai berikut: 1. Bappeda menerima secara resmi naskah rancangan Renja-SKPD yang disampaikan oleh Kepala SKPD 2. Menilai dan membahas konsistensi rancangan Renja-SKPD dengan SKPD yang bersangkutan terhadap tugas dan fungsinya, serta terhadap prioritas pembangunan daerah yang sudah dicanangkan. 3. Mengidentifikasi program-program dan kegiatan-kegiatan yang merupakan lintas SKPD
26
4. 5.
6.
7.
8.
dan lintas wilayah, khususnya yang terkait dengan penanganan isu strategis daerah, kemudian memberi catatan agar program/kegiatan tersebut dapat bersinergi. Mereview kembali besaran program, anggaran yang dibutuhkan, indikator kinerja, dan target kinerja yang hendak dicapai dari setiap program dan kegiatan. Mengintegrasikan rancangan Renja-SKPD ke dalam rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD, dengan memperhatikan prioritas daerah maupun nasional, prioritas program dan kegiatan SKPD, serta perkembangan informasi ketersediaan dana pembangunan. Melakukan beberapa diskusi kelompok terfokus menurut bidang bahasan dengan berbagai kalangan para pemangku kepentingan yang relevan dalam rangka memperoleh masukan dan pertimbangan terhadap draft rancangan RKPD. Menyelesaikan dokumen rancangan RKPD serta menyiapkan ringkasan (summary) atau pokok-pokok materi sebagai bahan pembahasan dalam kegiatan musrenbang tahunan daerah. Menyampaikan tembusan ringkasan rancangan RKPD kepada Bappenas dan/atau Bappeda Provinsi sebagai masukan dalam penyusunan RKP Nasional dan/atau RKPD Provinsi.
5. MUSRENBANG Pelibatan masyarakat dalam penyusunan RKPD adalah melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan/Musrenbang, forum SKPD/Gabungan SKPD, serta kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD). Musrenbang tahunan dan forum SKPD dilaksanakan pada setiap tahun perencanaan yang penyelenggaraannya merupakan tanggung jawab daerah, dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda. Musrenbang tahunan daerah merupakan forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan pembangunan untuk membahas rencana pembangunan daerah dan mengalokasikan kegiatan tersebut menurut prioritasnya kepada pihak yang berwenang atau bertanggungjawab pada kegiatan tersebut, maupun pihak-pihak yang berkomitmen untuk melaksanakannya, dibawah koordinasi Kepala Bappeda. Agar dalam pelaksanaan musrenbang dapat menghasilkan keluaran yang optimal serta menjamin keterlibatan masyarakat yang lebih intensif, maka dalam setiap tahapan musrenbang dari mulai persiapan sampai dengan paska musrenbang perlu difasilitasi oleh fasilitator yang memadai. Musrenbang tahunan atau musrenbang RKPD dan forum SKPD juga berfungsi untuk menjembatani kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan kepentingan masyarakat (top-down dan bottom-up approach), serta mendapatkan komitmen/ kesepakatan para pemangku kepentingan untuk penyempurnaan rencana kerja pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan. Panyelenggaraan musrenbang tahunan daerah dilakukan secara berjenjang mulai dari musrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan, forum SKPD atau forum gabungan SKPD Kabupaten/Kota, Musrenbang Kabupaten/Kota, Forum SKPD atau Gabungan SKPD
27
Provinsi, dan Musrenbang Provinsi. Hasil Musrenbang Kabupaten/Kota sendiri menjadi masukan bagi provinsi dan pusat untuk bahan musrenbang provinsi, musrenbang pusat dan musrenbang nasional maupun dalam rangka penyusunan rancangan akhir RKPD. Penyelenggaraan musrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan, forum SKPD atau gabungan SKPD dan musrenbang kabupaten/kota dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Bappeda Kabupaten/Kota yang pendanaannya dibebankan pada APBD Kabupaten /Kota, sedangkan forum SKPD/gabungan SKPD dan musrenbang provinsi dibebankan pada APBD Provinsi. Keseluruhan penyelenggaraan musrenbang tahunan yang berjenjang mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat nasional, dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut: 1) Musrenbang Desa/Kelurahan; dilaksanakan sepanjang bulan Januari, dan paling lambat akhir bulan Januari seluruh desa/kelurahan telah melaksanakannya. 2) Musrenbang Kecamatan; dilaksanakan sekitar bulan Februari, dan paling lambat akhir minggu ke-3 bulan Februari seluruh kecamatan sudah selesai melaksanakan musrenbang kecamatan. 3) Forum SKPD/Gabungan SKPD Kabupaten/kota; dilaksanakan antara minggu ke-2 Februari sampai dengan akhir minggu ke-1 bulan Maret. 4) Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan sepanjang bulan Maret. 5) Musrenbang Pusat (Musrenbangpus) dilaksanakan pada akhir bulan Maret. 6) Forum SKPD/Gabungan SKPD Provinsi dilaksanakan paling lambat minggu ke-2 bulan Maret. 7) Musrenbang Provinsi dilaksanakan paling lambat akhir bulan Maret. 8) Musrenbang Nasional (Musrenbangnas) dilaksanakan pada akhir bulan April. Musrenbang harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. Inklusif. Memastikan keterlibatan dan keterwakilan para pemangku kepentingan. 2. Relevan. Melibatkan para pemangku kepentingan yang relevan yaitu yang memiliki kepedulian, kompetensi serta peranan (termasuk pengaruh) dalam proses pemecahan permasalahan penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah 3. Sensitif gender. Memastikan bahwa baik laki-laki maupun perempuan mempunyai akses yang sama pada pengambilan keputusan perencanaan daerah 4. Partisipatif dan interaktif; proses pembahasan melibatkan seluruh para pemangku kepentingan secara seimbang, baik dalam penyampaian informasi, analisis, interpretasi informasi, dan pengembangan kesepakatan untuk pengambilan keputusan. 5.1. Musrenbang Desa/Kelurahan Musrenbang Desa/Kelurahan merupakan forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan tingkat desa/kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya. Penyelenggaraan musrenbang desa/ kelurahan menjadi tanggung jawab kepala desa/lurah, dan difasilitasi/disupervisi oleh camat yang bersangkutan di bawah koordinasi kepala Bappeda.
28
Prinsip-prinsip penyelenggaraan Musrenbang Desa/kelurahan: 1. Musrenbangdes/kel ditujukan untuk membahas seluruh rencana kegiatan pembangunan di wilayah desa/kelurahan untuk tahun rencana yang pendanaannya berasal dari berbagai sumber (PADes, ADD/dana bagi hasil, Bantuan desa/kelurahan, PPK/P2KP, swadaya masyarakat, dan sumber dana lainnya). 2. Untuk menjamin pemahaman dan kajian mendalam, maka bahan/materi musrenbang desa/kelurahan sudah dibagikan bersamaan ketika mengantarkan surat undangan kepada peserta yang memiliki kompetensi memadai. 3. Peserta mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengkaji, mendiskusikan, mengusulkan dan mengambil kesepakatan bersama terhadap rumusan hasil musrenbang desa/kelurahan. 4. Mekanisme pembahasan menggunakan fasilitator yang kompeten untuk memandu pembahasan dan penyepakatan hasil musrenbang desa/kelurahan, serta melibatkan narasumber yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. 5. Adanya kejelasan informasi dari Pemda Kabupaten/Kota tentang indikasi Alokasi Dana Desa yang akan diberikan kepada desa untuk tahun anggaran direncanakan serta sumber pendanaan program/kegiatan lainnya. 6. Adanya kesepakatan urutan prioritas isu/permasalahan pembangunan desa/kelurahan dan urutan faktor penyebabnya 7. Adanya kesepakatan urutan prioritas fungsi/urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah untuk menangani isu/permasalahan pembangunan desa/kelurahan 8. Adanya kesepakatan rancangan program dan kegiatan dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah desa/kelurahan (RPJMdes/RPJMkel). 9. Keluaran musrenbang desa/kelurahan berupa : a. Daftar prioritas kegiatan pembangunan skala desa/kelurahan dengan tolok ukur capaian kinerjanya, yang akan didanai melalui dana bagi hasil/Alokasi Dana Desa, bantuan keuangan desa/kelurahan, dana swadaya masyarakat, dan sumber dana program/ kegiatan lainnya. b. Daftar prioritas kegiatan pembangunan lengkap dengan tolok ukur capaian kinerjanya yang diusulkan untuk dilaksanakan melalui SKPD dan/atau kecamatan, namun masih akan dibahas dalam musrenbang kecamatan dan/atau forum SKPD dan musrenbang kabupaten/kota. c. Daftar nama delegasi untuk mengikuti musrenbang kecamatan d. Berita Acara Musrenbang Desa/Kelurahan 10. Paling lambat pada akhir bulan Januari seluruh desa dan kelurahan telah selesai melaksanakan musrenbang desa/kelurahan. 5.2. Musrenbang Kecamatan Musrenbang kecamatan merupakan forum musyawarah pembangunan bersama para pemangku kepentingan tingkat kecamatan. Penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Camat yang bersangkutan dan dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota.
29
Prinsip-prinsip penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan: 1. Sasaran musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan didasarkan atas prinsip-prinsip transparansi, demokratis/partisipatif, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, fokus serta mengarah pada pemecahan masalah dengan kebersamaan. 2. Pelaksanaan musrenbang kecamatan perlu dipandu oleh fasilitator kecamatan yang memahami teknik-teknik fasilitasi dan mengerti tentang mekanisme perencanaan pembangunan di daerah. 3. Peserta musrenbang kecamatan sekurang-kurangnya terdiri atas: delegasi hasil musrenbang desa/kelurahan, institusi/lembaga/organisasi masyarakat tingkat kecamatan; pengusaha/ asosiasi dan lembaga pendidikan yang ada di kecamatan tersebut, serta tokoh-tokoh masyarakat kecamatan setempat. 4. Setiap peserta memperoleh bahan/materi yang lengkap, serta mempunyai kesempatan yang sama untuk menyampaikan pemikiran dan gagasannya terhadap materi bahasan. 5. Narasumber meliputi Bappeda, perwakilan SKPD kabupaten/kota, kepala-kepala cabang SKPD dan kepala unit pelayanan di kecamatan, anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan kecamatan bersangkutan, camat, aparat kecamatan dan para ahli/profesional yang dibutuhkan. 6. Mekanisme pembahasan menggunakan fasilitator yang kompeten untuk memandu pembahasan dan penyepakatan hasil musrenbang kecamatan. 7. Pokok bahasan dalam musrenbang kecamatan adalah mensinergikan hasil musrenbang desa/kelurahan tentang usulan daftar prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui SKPD dan/atau kecamatan, serta rancangan kerja pembangunan kecamatan. 8. Rumusan kesepakatan prioritas program dan kegiatan yang direncanakan harus terukur dan jelas indikator kinerjanya. 9. Adanya kesepakatan urutan prioritas isu/permasalahan pembangunan kecamatan dan urutan faktor penyebabnya 10. Adanya kesepakatan urutan prioritas fungsi/urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah untuk menangani isu/permasalahan pembangunan kecamatan 11. Adanya kesepakatan rancangan program dan kegiatan dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). 12. Keluaran musrenbang kecamatan meliputi : a. Daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan menurut fungsi/SKPD yang siap dibahas pada forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota, yang diusulkan untuk didanai melalui APBD Kabupaten /Kota maupun sumber pendanaan lainnya. b. Daftar delegasi kecamatan untuk mengikuti forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/ Kota. c. Berita Acara Musrenbang Tahunan Kecamatan 13. Adanya sosialisasi kembali oleh delegasi desa/kelurahan kepada masyarakat yang diwakilinya tentang hasil musrenbang kecamatan, sehingga masyarakat dapat mengetahui apa yang disepakati dan apa yang tidak disepakati di tingkat kecamatan. 14. Paling lambat pada minggu ke-3 bulan Februari seluruh kecamatan telah selesai melaksanakan musrenbang kecamatan.
30
5.3. Forum SKPD/Gabungan SKPD Kabupaten/Kota Merupakan wahana pembahasan dan konsolidasi program/kegiatan untuk memperoleh kesepakatan bersama mengenai program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang direncanakan termasuk prioritas dan cara penanganannya, dengan cara membahas dan mensinergikan antara prioritas kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dengan rancangan Renja SKPD yang bersumber dari Renstra SKPD. Pada dasarnya setiap SKPD perlu mempunyai forum diskusi masing-masing, namun jika belum memungkinkan, maka beberapa SKPD yang bidang tugasnya saling mempunyai keterkaitan erat dapat juga membentuk forum gabungan SKPD. Prinsip-prinsip penyelenggaraan forum SKPD/gabungan SKPD Kabupaten/Kota: 1. Forum SKPD/gabungan SKPD merupakan forum pembahasan strategis yang mempertemukan pendekatan teknokratis dan top-down dengan pendekatan partisipatif dan bottom-up. 2. Forum SKPD/gabungan SKPD membahas daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan menurut fungsi/SKPD atau gabungan SKPD, yang akan didanai melalui APBD Kabupaten/Kota maupun sumber pendanaan lainnya. 3. Peserta terdiri dari para delegasi kecamatan, perwakilan institusi/organisasi/ perguruan tinggi atau kelompok masyarakat tingkat kabupaten/kota yang terkait langsung dengan fungsi/SKPD atau gabungan SKPD yang bersangkutan, serta anggota forum SKPD. 4. Narasumber meliputi kepala SKPD kabupaten/kota, kepala dan para pejabat Bappeda, anggota DPRD dari komisi pasangan kerja masing-masing SKPD, ahli/profesional baik yang berasal dari kalangan praktisi maupun akademisi. 5. Mekanisme pembahasan menggunakan fasilitator yang kompeten untuk memandu pembahasan dan penyepakatan hasil Forum SKPD. 6. Forum SKPD dapat digunakan DPRD baik secara perorangan maupun atas nama komisi terkait untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran hasil kegiatan reses dan usulan program dan kegiatannya dalam forum SKPD/ gabungan SKPD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan bersama. 7. Keluaran forum SKPD/gabungan SKPD Kabupaten/Kota, meliputi: a. Rancangan Renja-SKPD berdasarkan hasil Forum-SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD. b. Prioritas kegiatan yang sudah dipilah menurut sumber pendanaan APBD setempat, APBD Provinsi maupun APBN yang termuat dalam rancangan Renja-SKPD disusun menurut kecamatan dan desa. Selanjutnya, hasil kesepakatan prioritas kegiatan per kecamatan disampaikan kepada masing-masing kecamatan oleh para delegasi kecamatan. c. Terpilihnya delegasi SKPD yang berasal dari organisasi dan/atau kelompok-kelompok masyarakat untuk mengikuti musrenbang daerah kabupaten/kota. 8. Penyelenggaraan Forum SKPD/gabungan SKPD paling lambat pada minggu ke-1 bulan Maret telah selesai dilaksanakan seluruhnya.
31
5.4. Musrenbang Kabupaten/Kota Musrenbang kabupaten/kota adalah musyawarah para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota untuk mematangkan rancangan RKPD kabupaten/kota berdasarkan RenjaSKPD hasil forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD. Prinsip-prinsip penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten/Kota: 1. Musrenbang kabupaten/kota memperhatikan hasil pembahasan forum SKPD atau forum gabungan SKPD, hasil musrenbang kecamatan, RPJMD atau Renstra Daerah (bagi daerah yang belum melakukan Pilkada), hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun berjalan dan masukan dari para peserta. 2. Hasil musrenbang kabupaten/kota adalah prioritas kegiatan yang dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD setempat, APBD Provinsi dan APBN sebagai bahan pemutakhiran rancangan RKPD Kabupaten/Kota untuk menjadi dasar dan rujukan utama dalam penyusunan anggaran tahunan (RAPBD). 3. Peserta musrenbang kabupaten/kota adalah delegasi dari musrenbang kecamatan, delegasi dari forum SKPD/gabungan SKPD dan perwakilan institusi/organisasi/ perguruan tinggi yang bekerja di kabupaten/kota. 4. Narasumber terdiri atas: SKPD kabupaten/kota, DPRD, Perguruan Tinggi, perwakilan Bappeda Provinsi, Tim Penyusun RKPD, Tim Anggaran Eksekutif maupun Panitia Anggaran DPRD. 5. Mekanisme pembahasan menggunakan fasilitator yang kompeten untuk memandu pembahasan dan penyepakatan hasil musrenbang kabupaten/kota. 6. Adanya kesepakatan urutan prioritas isu/permasalahan pembangunan kabupaten/kota dan urutan faktor penyebabnya 7. Adanya kesepakatan urutan prioritas fungsi/urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah untuk menangani isu/permasalahan pembangunan kabupaten/kota 8. Adanya kesepakatan rancangan program dan kegiatan dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). 9. Keluaran dari pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota adalah kesepakatan tentang rumusan yang menjadi masukan utama untuk memutakhirkan rancangan RKPD dan rancangan Renja-SKPD, yang meliputi: a) Penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan pagu indikatif menurut fungsi/ SKPD. b) Daftar kegiatan prioritas dengan tolok ukur capaian kinerjanya yang sudah dipilah menurut sumber pembiayaan dari APBD kabupaten/kota, APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya. c) Daftar usulan kebijakan/regulasi pada tingkat pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan/ atau Pusat. d) Rancangan belanja bagi hasil pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, serta indikasi belanja bantuan keuangan pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan kepada pemerintahan desa (untuk RKPD Provinsi). e) Rancangan belanja bagi hasil pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa serta indikasi bantuan keuangan pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa (untuk RKPD Kabupaten/Kota).
32
f)
Daftar delegasi musrenbang kabupaten/kota untuk mengikuti proses penyusunan APBD dan proses musrenbang provinsi. g) Berita Acara pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota. 10. Paling lambat pada akhir bulan Maret, musrenbang kabupaten/kota sudah selesai dilaksanakan.
5.5. Forum SKPD/Gabungan SKPD Provinsi Merupakan wahana pembahasan dan konsolidasi untuk memperoleh kesepakatan bersama mengenai program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD Provinsi pada tahun yang direncanakan termasuk prioritas dan cara penanganannya, dengan cara membahas dan mensinergikan antara prioritas kegiatan pembangunan hasil forum musrenbang kabupaten/ kota dengan rancangan renja SKPD Provinsi yang bersumber dari Renstra SKPD Provinsi. Setiap SKPD perlu memiliki forum diskusi masing-masing, namun dapat pula membentuk forum gabungan SKPD untuk beberapa SKPD yang bidang tugasnya mempunyai saling keterkaitan erat. Prinsip-prinsip penyelenggaraan Forum SKPD/gabungan SKPD Provinsi: 1. Merupakan forum pembahasan strategis yang mempertemukan pendekatan teknokratis dan top-down dengan pendekatan partisipatif dan bottom-up. 2. Membahas daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah provinsi menurut fungsi/ SKPD atau gabungan SKPD, yang akan didanai melalui APBD Provinsi, APBN maupun sumber pendanaan lainnya. 3. Peserta terdiri dari para delegasi kabupaten/kota, SKPD kabupaten/kota terkait seprovinsi, perwakilan institusi/organisasi/perguruan tinggi tingkat provinsi yang terkait langsung dengan fungsi/SKPD atau gabungan SKPD yang bersangkutan, serta anggota forum SKPD. 4. Narasumber meliputi kepala SKPD provinsi, kepala/pejabat Bappeda, anggota DPRD dari komisi pasangan kerja masing-masing SKPD, para ahli/ profesional baik yang berasal dari kalangan praktisi maupun akademisi. 5. Forum SKPD dapat digunakan DPRD baik secara perorangan maupun atas nama komisi terkait untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran hasil kegiatan reses dan usulan program dan kegiatannya dalam forum SKPD/gabungan SKPD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan bersama. 6. Mekanisme pembahasan menggunakan fasilitator yang kompeten untuk memandu pembahasan dan penyepakatan hasil forum SKPD/gabungan SKPD provinsi. 7. Keluaran forum SKPD/gabungan SKPD provinsi, meliputi : a. Rancangan Renja-SKPD berdasarkan hasil forum-SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD. b. Prioritas kegiatan yang sudah dipilah menurut sumber pendanaan APBD Provinsi maupun APBN yang termuat dalam rancangan Renja-SKPD 7. Penyelenggaraan forum SKPD/gabungan SKPD provinsi paling lambat pada minggu ke-2 bulan Maret sudah selesai dilaksanakan seluruhnya.
33
5.6. Musrenbang Provinsi Musrenbang provinsi adalah musyawarah pemangku kepentingan di tingkat provinsi untuk menyempurnakan rancangan RKPD provinsi berdasarkan masukan hasil forum SKPD Provinsi dan hasil musrenbang kabupaten/kota. Prinsip-prinsip penyelenggaraan Musrenbang Provinsi: 1. Musrenbang provinsi membahas kesepakatan bersama prioritas program/kegiatan provinsi dengan memperhatikan hasil forum SKPD atau forum gabungan SKPD provinsi, hasil musrenbang kabupaten/kota, RPJMD/ Renstra Daerah Provinsi, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun berjalan dan masukan dari para peserta. 2. Peserta musrenbang adalah para delegasi kabupaten/kota, para kepala Bappeda dan perwakilan sekda kabupaten/kota se-provinsi, perwakilan institusi/ organisasi/ perguruan tinggi tingkat provinsi, dan anggota forum SKPD atau gabungan SKPD. 3. Narasumber terdiri atas: Kepala Bappeda dan para kepala SKPD provinsi, DPRD, Perguruan Tinggi, perwakilan Kementerian/Lembaga pusat, Tim Penyusun RKPD, Tim Anggaran Eksekutif maupun Panitia Anggaran DPRD. 4. Mekanisme pembahasan menggunakan fasilitator yang kompeten untuk memandu pembahasan dan penyepakatan hasil musrenbang provinsi. 5. Adanya kesepakatan urutan prioritas isu/permasalahan pembangunan provinsi dan urutan faktor penyebabnya 6. Adanya kesepakatan urutan prioritas fungsi/urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah untuk menangani isu/permasalahan pembangunan provinsi 7. Adanya kesepakatan rancangan program dan kegiatan dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD Provinsi). 8. Keluaran musrenbang berupa kesepakatan rumusan yang menjadi masukan utama untuk memutakhirkan rancangan RKPD dan rancangan Renja-SKPD, yang meliputi: a) Penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan pagu indikatif menurut fungsi/ SKPD. b) Daftar kegiatan prioritas dengan tolok ukur capaian kinerjanya yang sudah dipilah menurut sumber pembiayaan APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya. c) Daftar usulan kebijakan/regulasi pada tingkat pemerintah Provinsi dan/atau Pusat. d) Rancangan belanja bagi hasil dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/ kota. e) Rancangan bantuan keuangan provinsi untukpemerintah kabupaten/kota dan untuk pemerintah desa. f) Daftar delegasi musrenbang provinsi untuk mengikuti proses penyusunan APBD Provinsi g) Berita Acara pelaksanaan musrenbang provinsi. 9. Paling lambat pada akhir bulan April, musrenbang provinsi sudah selesai dilaksanakan. 5.7. Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion/FGD) Pelibatan masyarakat dalam penyusunan RKPD/Renja SKPD juga dilakukan melalui serangkaian Diskusi Kelompok Terfokus (FGD/ Focus Group Discussion). Diskusi kelompok
34
terfokus bertujuan untuk mempertajam substansi Rancangan RKPD/Renja SKPD berdasarkan analisis dan kesepakatan para pemangku kepentingan yang ahli/berpengaruh. Pelaksanaan FGD menggunakan fasilitator yang kompeten untuk memandu pembahasan dan penyepakatan hasil FGD. 6. PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RKPD Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan atas Rancangan RKPD berdasarkan hasil kesepakatan dalam Musrenbang tahunan daerah dengan tetap mengacu pada rancangan RKP, sedangkan untuk RKPD Kabupaten/Kota juga memperhatikan rancangan RKPD Provinsi. Penyusunan rancangan akhir RKPD merupakan tanggung jawab Kepala Bappeda dengan masukan utama hasil kesepakatan Musrenbang Tahunan Daerah untuk disampaikan kepada Kepala Daerah, dan selanjutnya diproses untuk ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah. 6.1. Prinsip-prinsip Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Prinsip-prinsip penyusunan Rancangan Akhir RKPD meliputi: 1. Rancangan akhir RKPD wajib mengakomodasikan hasil-hasil kesepakatan musrenbang RKPD. 2. Dalam rancangan akhir RKPD tidak diperkenankan memasukkan program/kegiatan baru yang tidak melalui proses musrenbang, kecuali apabila setelah pelaksanaan musrenbang RKPD kemudian muncul kebutuhan program/kegiatan baru yang bersifat darurat, misalnya karena ada bencana alam, wabah, atau kerusuhan yang perlu segera ditangani. Untuk itu, maka perlu didiskusikan dan mendapat kesepakatan dengan delegasi musrenbang. 3. Rancangan Akhir RKPD merupakan dokumen final RKPD yang telah mengalami serangkaian proses sinergitas dan harmonisasi berbagai pendekatan perencanaan (teknokratis, politis, demokratis/patisipatif, bottom-up dan top-down). 4. Dokumen rancangan akhir yang kemudian ditetapkan menjadi PERKADA merupakan dokumen acuan dalam perumusan Kebijakan Umum APBD dan penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS), serta dalam penyusunan RAPBD. 5. Rancangan Akhir RKPD ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah, paling lambat pada akhir bulan Mei. 6. Nota kesepakatan KUA dan PPAS merupakan acuan bagi kepala daerah dalam menyusun pedoman penyusunan RKA-SKPD dan penyusunan RAPBD. 6.2. Tata Cara Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Tata cara penyusunan Rancangan Akhir RKPD adalah sebagai berikut: 1. Penyusunan rancangan akhir RKPD Provinsi memuat kesepakatan hasil Musrenbang tahunan daerah dan memperhatikan rancangan RKP, sedangkan untuk RKPD kabupaten/kota harus memperhatikan juga rancangan RKPD Provinsi, khususnya
35
tentang program dan kegiatan K/L serta program dan kegiatan provinsi yang akan dilaksanakan di kabupaten/kota. 2. Menyusun naskah rancangan peraturan kepala daerah tentang RKPD dibantu oleh kepala SKPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi hukum. 3. Menyampaikan rancangan akhir RKPD beserta naskah Perkada dan naskah kesepakatan hasil Musrenbang Tahunan Daerah kepada Kepala Daerah. 4. Menginformasikan secara luas rancangan akhir RKPD kepada masyarakat melalui media resmi pemerintah daerah 7. PENYUSUNAN RENJA SKPD Renja SKPD merupakan penyempurnaan dari rancangan Renja SKPD yang berisikan program dan kegiatan yang telah disepakati melalui pembahasan forum SKPD/gabungan SKPD dan musrenbang kabupaten/kota untuk dilaksanakan oleh masing-masing SKPD pada tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD bersifat definitif. Penyempurnaan Renja SKPD merupakan tanggung jawab masing-masing kepala SKPD yang proses penyusunannya mengacu pada dokumen RKPD yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah. 7.1. Prinsip-prinsip Penyusunan Renja SKPD Prinsip-prinsip penyusunan Renja SKPD adalah sebagai berikut: 1. Mengacu pada RKPD yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah dan perlu dipastikan secara resmi bahwa RKPD yang diterima masing-masing kepala SKPD adalah dokumen resmi yang disampaikan oleh Kepala Daerah melalui bagian hukum; 2. Substansi Renja SKPD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja SKPD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD; 3. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan (APBD Kabupaten/kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber lainnya); 4. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/kegiatan, target keluaran kegiatan pada n dan pada n+1, biaya satuan per keluaran kegiatan pada n dan n+1, dan total dana yang diperlukan kegiatan pada n dan n+1. 5. Renja SKPD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan SKPD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKASKPD setelah memperhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). 6. Renja SKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala SKPD paling lambat sebelum pembahasan Kerangka Umum APBD dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD (atau sekitar akhir bulan Mei). Peraturan Kepala SKPD tentang Renja SKPD dapat juga menjadi dokumen pelengkap dalam kerjasama pembangunan antar daerah atau antar SKPD.
36
7.2. Tata Cara Penyusunan Renja SKPD Tata cara penyusunan mencakup hal-hal sebagai berikut: 1. Menyempurnakan rancangan Renja SKPD menjadi Renja SKPD berpedoman pada Perkada RKPD serta memperhatikan Renja K/L. Untuk Renja SKPD kabupaten/kota memperhatikan juga RKPD Provinsi dan Renja SKPD Provinsi; 2. Memasukkan informasi judul kegiatan, kodefikasi, prakiraan maju, tolok ukur dan target kinerja masukan, keluaran, dan hasil program dan prioritas kegiatan kedalam formatformat RKA-SKPD; 3. Menyusun prakiraan maju berdasarkan perhitungan biaya satuan per keluaran kegiatan (Activity Based Cost) dan dengan memperhatikan target capaian keluaran kegiatan pada tahun n dan tahun n+1. 4. Menyerahkan rancangan akhir Renja SKPD kepada Kepala Daerah, melalui Kepala Bappeda;
Tabel 7 memperlihatkan contoh penyusunan prakiraan maju berdasarkan perhitungan biaya satuan per keluaran kegiatan (Activity Based Cost)
8. PENYIAPAN DAN PENETAPAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG RKPD DAN PERATURAN KEPALA SKPD TENTANG RENJA SKPD Pada tahap ini dilakukan penyiapan dan penetapan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD serta penyiapan dan penetapan peraturan Kepala SKPD untuk Renja SKPD, sehingga dokumen RKPD menjadi dokumen resmi yang digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Renja SKPD maupun kelanjutannya dalam proses penyusunan APBD, demikian pula dokumen Renja SKPD menjadi dokumen resmi sebagai rujukan dalam penyusunan RKASKPD. 8.1. Penyiapan dan Penetapan PERKADA Prinsip-prinsip Perkada RKPD adalah sbb: 1. Substansi Perkada adalah rancangan akhir RKPD 2. Naskah Perkada mengacu pada ketentuan teknis dan legislasi yang berlaku. 3. Perkada RKPD adalah dokumen resmi yang menjadi acuan penyempurnaan rancangan renja SKPD dan pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Dalam penyiapan dan penetapan Perkada tentang RKPD, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 1. Kepala Daerah menerima secara resmi naskah Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD 2. Kepala Daerah melakukan pengecekan atas substansi dan kebijakan pembangunan yang akan diterapkan pada tahun rencana; 3. Kepala Daerah melakukan pengecekan atas kesesuaian rancangan akhir RKPD dengan Berita Acara hasil musrenbang provinsi/kabupaten/kota. 4. Kepala Daerah memberikan pengantar dan arahan menggunakan RKPD;
37
5. Kepala Daerah menandatangani dan menyerahkan naskah kepada SKPD yang bertanggungjawab di bidang hukum untuk disebarluaskan kepada SKPD melalui Sekretariat Daerah. 6. Kepala daerah membentuk TAPD dengan memasukkan perwakilan delegasi musrenbang povinsi/kabupaten/kota sebagai mitra kerja TAPD. Kegiatan tindak lanjut pasca ditetapkannya RKPD dengan Peraturan Kepala Daerah mencakup: 1. Perwakilan delegasi musrenbang provinsi/kabupaten/kota membantu TAPD dalam mempersiapkan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), untuk dibahas bersama DPRD; 2. Pembahasan bersama KUA dan PPAS diikuti oleh perwakilan delegasi musrenbang. 8.2. Penyiapan dan Penetapan PERKA SKPD Supaya Renja SKPD menjadi dokumen resmi yang digunakan sebagai salah satu rujukan dalam penyusunan RKA-SKPD, maka Renja SKPD perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala SKPD. Prinsip-prinsip Perka SKPD tentang Renja SKPD adalah sebagai berikut: 1. Substansi Perka adalah Renja SKPD 2. Naskah Perka mengacu pada ketentuan teknis dan legislasi yang berlaku. 3. Perka SKPD adalah dokumen resmi yang menjadi acuan penyelenggaraan program dan kegiatan SKPD pada tahun rencana dan pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Langkah-langkah dalam penyiapan dan penyusunan Perka SKPD adalah sebagai berikut: 1. SKPD menyusun naskah rancngan Peraturan Kepala SKPD tentang Renja SKPD dibantu atau berkonsultasi dengan Kepala SKPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi hukum 2. Bila diperlukan melakukan konsultasi naskah rancangan Peraturan Kepala SKPD tentang Renja SKPD kepada Bappeda dan Sekretaris Daerah 3. Menerbitkan Peraturan Kepala SKPD tentang Renja SKPD; 4. Menyampaikan Peraturan Kepala SKPD tentang Renja SKPD, beserta naskah kesepakatan hasil Forum SKPD kepada Kepala Daerah melalui Bappeda 9. PENGINTEGRASIAN RKPD KE DALAM PROSES PENGANGGARAN DAERAH Pengintegrasian RKPD ke dalam proses penganggaran tahunan daerah dilakukan melalui 3 (tiga) hal, yaitu: penyusunan KUA dan PPAS, penyusunan RKA-SKPD, dan penyusunan RAPBD. Penyusunan KUA dan PPAS, serta penyusunan RKA-SKPD memiliki fungsi penting dan sangat fundamental karena menjembatani proses penerjemahan rencana ke dalam penganggaran yang disusun untuk memastikan bahwa kesepakatan para pemangku kepentingan atas tujuan, sasaran, dan target perencanaan dapat direalisasikan. Oleh karena itu sangat perlu diperhatikan konsistensi dokumen perencanaan seperti RKPD dan Renja SKPD dengan KUA, PPAS, dan RKA SKPD.
38
Uraian pada tahap ini lebih ditujukan untuk menjelaskan hal-hal pokok/esensial dan prinsipprinsip penyusunan KUA, PPAS, dan RKA SKPD serta penyusunan RAPBD. 9.1. Penyusunan KUA dan PPAS Penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan tanggung jawab Kepala Daerah yang dalam penyusunannya dibantu oleh TAPD. Penyusunan rancangan KUA dan PPAS mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan berpedoman pada Pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Prinsip-prinsip penyusunan KUA dan PPAS adalah sebagai berikut: 1. Rancangan KUA disusun mengacu pada dokumen RKPD 2. Rancangan KUA berisikan antara lain: a. Latar belakang penyusunan KUA, tujuan penyusunan KUA dan Dasar hukum KUA. b. Kerangka Ekonomi Makro Daerah, yang menguraikan perkembangkann indikator ekonomi makro daerah pada tahun sebelumnya dan rencana target ekonomi makro pada tahun perencanaan. c. Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD yang mengacu pada asumsi dasar yang digunakan APBN, laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya. d. Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan daerah e. Format KUA diatur dalam Permendagri 59/2007 3. Rancangan PPAS disusun secara simultan dengan penyusunan KUA. 4. PPAS memuat substansi tentang latar belakang dan tujuan penyusunan PPAS, Rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, prioritas belanja daerah, serta plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan. 5. Rancangan KUA dan PPAS tersebut disampaikan kepada DPRD untuk dibahas bersama. 6. Rancangan KUA dan PPAS dibahas bersama Pemda dengan DPRD 7. Pembahasan PPAS melalui langkah-langkah berikut : a. Menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan. b. Menentukan urutan program dalam masing-masing urusan c. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program 8. Pembahasan KUA dan PPAS paling lambat dilaksanakan pada minggu kedua bulan Juli, yang setelah disepakati, kemudian dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama Pemerintah dengan DPRD. 9.2. Penyusunan RKA SKPD RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. RKA SKPD disusun dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. Kepala SKPD dibantu tim penyusun Renja SKPD menyusun RKA-SKPD mengacu pada pedoman penyusunan RKA-SKPD yang ditetapkan Kepala Daerah termasuk lampirannya
39
yang mencakup KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja, standar satuan harga, serta mempertimbangkan standar pelayanan minimal (SPM) 2. RKA SKPD yang disusun menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kinerja. 3. RKA-SKPD berisikan : • Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan SKPD; • Rincian anggaran pendapatan SKPD ; • Rincian anggaran biaya tidak langsung SKPD (periodik atau non kegiatan); • Rekapitulasi rincian anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan SKPD untuk tahun rencana dan tahun berikutnya (n+1); • Rincian penerimaan pembiayaan daerah; • Rincian pengeluaran pembiayaan daerah; Uraian lebih lengkap serta format yang digunakan diatur di dalam Permendagri 59/2007 9.3. Penyusunan RAPBD Penyusunan RAPBD merupakan tahap akhir dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, yang disusun bersama TAPD dengan Panitia Anggaran DPRD sebagai bahan pembahasan paripurna DPRD untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan menjadi dasar pelaksanaan pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan.
40
TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN RKPD (PROTOTYPE)
41
42
BAGIAN C: TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN RKPD (PROTOTYPE)
R
KPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD juga mengacu pada RKP Nasional, terutama dalam sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah. Adapun sistimatika/susunan serta garis besar isi dari dokumen RKPD dapat diuraikan sebagai berikut: BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 1.2. Landasan Hukum Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan musrenbang, perlu dicantumkan. Pada subbab ini tidak perlu semua peraturanperundangan dicantumkan, melainkan cukup pada peraturan-perundangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RKPD 1.3. Maksud dan Tujuan Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan RKPD tahun rencana dalam kaitannya dengan dokumen RPJMD dan isu strategis serta kaitannya dengan Visi dan Misi Kepala Daerah. 1.4. Sistimatika Dokumen RKPD Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya. BAB II. EVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 2.1. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah
43
Mendeskripsikan kedudukan program dan kegiatan tahun rencana dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD. 2.2. Evaluasi Status dan Kedudukan Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah Mengemukakan tentang status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah berdasarkan indikator-indikator makro pembangunan daerah dan penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah. Hal ini dilakukan untuk: 1) Mengetahui sejauh mana kemajuan yang telah dicapai terhadap target kinerja yang diharapkan menurut RPJMD, target pembangunan nasional (RPJM Nasional) maupun sektoral (Renstra K/L) 2) Mengetahui kendala dan tingkat pemanfaatan potensi yang ada 3) Menentukan langkah-langkah atau kebijakan yang diperlukan Tabel 8 memperlihatkan contoh format evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan provinsi/kabupaten/kota
Di dalam bagian referensi dari pedoman ini, diberikan contoh indikator-indikator kinerja yang dapat juga digunakan oleh pemerintah daerah sebagai acuan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan daerah. 2.3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD. Evaluasi mencakup: 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja keluaran yang diharapkan 2) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja keluaran program/kegiatan 3) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD 4) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. 2.4. Isu Strategis dan Masalah Mendesak Untuk RKPD Kabupaten/Kota, bagian ini mengemukakan isu strategis dan permasalahan tingkat daerah (hasil Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan, forum SKPD, dan Musrenbang Kabupaten/Kota) dan keterkaitannya dengan isu strategis dan permasalahan tingkat provinsi dan tingkat nasional. Untuk RKPD Provinsi, bagian bagian ini mengemukakan isu strategis dan permasalahan tingkat provinsi (hasil Musrenbang Kabupaten Kota, forum SKPD Provinsi, dan Musrenbang Provinsi) dan keterkaitannya dengan isu strategis dan permasalahan tingkat nasional. 44
Tabel 9 memperlihatkan contoh format identifikasi isu strategis dan permasalahan mendesak BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH Mengemukakan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup: a) Indikator Pertumbuhan Ekonomi Daerah; b) Sumber-sumber Pendapatan dengan perincian, sumber pendapatan tahun lalu dan satu tahun sebelumnya, tahun berjalan, tahun rencana dan satu tahun setelah tahun rencana sebagai prakiraan maju pendapatan; dan c) Kebijakan Pemerintah Daerah yang diperlukan dalam Pembangunan Perekonomian Daerah meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 3.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun ...(tahun lalu) dan Perkiraan Tahun .... (tahun berjalan) Mengemukakan kondisi dan analisis data statistik Perekonomian Daerah, yang antara lain mencakup: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Inflasi, Sumbangan Sektoral, Tingkat Investasi (termasuk PMA dan PMDN), Ekspor, dan Indikator Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi yang tersedia di Daerah. Hasil analisis tersebut dapat diilustrasikan dalam grafik/bagan agar mudah dipahami. Tabel 10 memperlihatkan contoh format untuk mendokumentasikan perkembangan indicator makro ekonomi provinsi dan kabupaten/kota
3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun ..... dan Tahun ..... Mengidentifikasi tantangan dan prospek perekonomian daerah, khususnya pada tahun rencana (tahun n) dan 1 (satu) tahun setelah tahun rencana ( tahun n+1), dengan terlebih dahulu mengadakan analisis atas Kondisi Internal (kekuatan dan kelemahan) dan juga Kondisi Eksternal (peluang dan ancaman) terhadap pencapaian tujuan-tujuan pembangunan daerah. Hasil analisis digunakan sebagai masukan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi daerah, misalnya dalam menentukan fokus pembangunan ekonomi, identifikasi sektor yang perlu dipercepat perkembangannya, tindakan apa yang perlu diperankan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan dan mendorong pembangunan ekonomi daerah dan kebijakan ekonomi daerah lainnya. Tabel 11 memperlihatkan contoh format untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal provinsi/kabupaten/kota.
3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Berisikan misalnya: arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), RKPD Regional (Provinsi) dan juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen 45
RPJMD. Berdasar pada berbagai dokumen tersebut diturunkan ke kebijakan pengembangan sektoral, regional dan sebagainya. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi kepala daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. 3.4. Analisis dan Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan Daerah Pada dasarnya penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibiayai dari APBD, sedang penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Desa atau sebutan lainnya dalam rangka Tugas Pembantuan. Sumber pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD, meliputi : a. Pendapatan pajak daerah, b. Pendapatan retribusi daerah, c. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan , d. Lain-lain PAD yang sah, Sedangkan pendapatan transfer, meliputi : a. Dana perimbangan, yang terdiri : • Dana Bagi Hasil Pajak • Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber daya Alam) • Dana Alokasi Umum • Dana Alokasi Khusus b. Transfer Pemerintah Pusat lainnya, terdiri : • Dana Otonomi Khusus (hanya untuk Provinsi Aceh dan Provinsi Papua) • Dana Penyesuaian Lain-lain Pendapatan yang sah, meliputi : a. Pendapatan Hibah b. Pendapatan dana darurat c. Pendapatan lainnya 3.4.1. Dana Desentralisasi / APBD Dana Desentralisasi adalah dana yang berasal dari APBD Provinsi / Kabupaten / Kota sebagai konsekuensi atas penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
46
Dalam analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah untuk RKPD provinsi, maka perkiraan belanja tidak langsung harus tergambarkan secara jelas indikasi besaran belanja bagi hasil pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, dan besaran bantuan keuangan pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan kepada pemerintah desa, sedangkan dalam RKPD Kabupaten/Kota memuat perkiraan bagi hasil pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa, dan besaran bantuan keuangan pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa. 3.4.2. Dana Dekonsentrasi / APBN Dana Dekonsentrasi pada dasarnya adalah dana yang berasal dari adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintah (Kementerian / Lembaga) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah, yang dananya bersumber dari APBN, dengan demikian maka analisis dan perkiraan sumber dana dekonsentrasi hanya dilakukan dalam rangka penyusunan RKPD Provinsi. Informasi mengenai dana dekonsentrasi yang lokasi kegiatannya berada pada kabupaten/ kota, perlu diakomodasi dalam dokumen RKPD Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 3.4.3. Dana Tugas Pembantuan / APBN Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari penugasan Pemerintah (Kementerian / Lembaga) kepada Daerah (Gubernur / Bupati / Walikota) dan/atau Desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan, yang dananya bersumber dari APBN. 3.4.4. Dana Otonomi Khusus / APBN Dana Otonomi Khusus adalah dana yang berasal dari bagi hasil Minyak Bumi dan Gas Alam di 2 (dua) provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi NAD (Nanggroe Aceh Darussalam) dan Provinsi Papua, sebagai konsekuensi dari penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua. Tabel 12 memperlihatkan contoh format yang dapat digunakan untuk: 1) Mendokumentasikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dalam 3 tahun terakhir 2) Memproyeksikan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah berdasarkan (a) 3) Memproyeksikan pagu anggaran RKPD pada tahun n dan tahun n+1 3.5. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Berdasar pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah, yang pada dasarnya menjadi acuan/ kerangka dalam pengelolaan APBD. 47
3.5.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah, minimal yang terkait langsung dengan pos-pos Pendapatan Daerah dalam APBD. Arah kebijakan pendapatan daerah meliputi : a. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan; b. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; c. Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target. Arah kebijakan pendapatan daerah dapat mempertimbangkan realisasi dan proyeksi pendapatan sebagaimana ditampilkan pada Bagian A Tabel 12. 3.5.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, minimal yang terkait langsung dengan pengelolaan Belanja (Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung) dalam APBD. Informasi penting yang sangat dibutuhkan dari dokumen RKPD bagi proses penyusunan APBD pemerintahan lainnya, yang terkait dengan kebijakan Belanja Tidak Langsung adalah: • Besaran Belanja Bagi Hasil pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, • Besaran Bantuan Keuangan pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan kepada pemerintah desa, • Besaran Belanja Bagi Hasil pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa, dan • Besaran Bantuan Keuangan pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa. Ketentuan yang berkaitan dengan besaran belanja bagi hasil pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintahan desa, maupun belanja bagi hasil pemerintah kabupaten/kota terhadap pemerintahan desa mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa. Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif setiap SKPD. Arah kebijakan belanja daerah mencakup : a. Kebijakan terkait perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah; b. Kebijakan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan; dan belanja tidak terduga; c. Kebijakan pembangunan daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah. 48
d. Kebijakan belanja berdasarkan : - Urusan pemerintahan daerah (urusan wajib dan urusan pilihan) - Satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Arah kebijakan belanja daerah dapat mempertimbangkan realisasi dan proyeksi belanja daerah sebagaimana ditampilkan pada Bagian D Tabel 12. 3.5.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan dilakukan terkait dengan kondisi keuangan Daerah, apakah cenderung mengalami Defisit Anggaran ataukah dalam kondisi Surplus Anggaran. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya Defisit Anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos Penerimaan Pembiayaan Daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya Surplus Anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Arah kebijakan pembiayaan daerah meliputi : a. Kebijakan penerimaan pembiayaan; b. Kebijakan pengeluaran pembiayaan. Berdasarkan kerangka dan arah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pembiayaan, selanjutnya dirumuskan target penerimaan pembiayaan dan target pengeluaran pembiayaan daerah, yang dituangkan dalam tabel berikut: Arah kebijakan pembiayaan daerah dapat mempertimbangkan realisasi dan proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah sebagaimana ditampilkan pada Bagian E dan Bagian F Tabel 12. BAB IV. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN …. (Tahun Rencana) Mengemukakan secara eksplisit prioritas pembangunan daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, serta aspirasi masyarakat yang disepakati dalam hasil Musrenbang Tahunan Daerah. 4.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Mengemukakan tentang prioritas dan sasaran pembangunan untuk tahun rencana, didasarkan atas hasil analisis atas capaian kinerja, masalah dan tantangan pembangunan, serta isu dan masalah mendesak di daerah. 4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Mengemukakan program-program yang memerlukan prioritas, berdasarkan pada sasaran yang harus dicapai dalam dokumen RPJMD, pencapaian kinerja, masalah dan tantangan pokok pembangunan, serta tema, tujuan, dan arah kebijakan pembangunan daerah.
49
Pada bagian ini dirumuskan: - Kriteria Penyusunan Prioritas - Prioritas isu-isu pembangunan daerah untuk tahun rencana - Prioritas pembangunan daerah - Sasaran pembangunan daerah - Urutan prioritas urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah - Urutan prioritas program pada masing-masing prioritas urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah - SKPD yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program
Tabel 13 memperlihatkan contoh format penyusunan matriks prioritas program
BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN Mengemukakan rincian program dan kegiatan pokok RKPD tahun rencana, instansi pelaksana/SKPD, indikator capaian masing-masing program dan kegiatan serta pagu indikatifnya. Tabel 14 memperlihatkan contoh format yang dapat digunakan untuk menyusun rencana kerja dan pendanaan menurut bidang urusan pemerintahan daerah di provinsi/kabupaten/kota.
BAB VI. KAIDAH PELAKSANAAN Bagian ini memuat arahan Kepala Daerah bagi SKPD dalam rangka menyusun dokumen Renja SKPD. Bagian ini dapat memuat antara lain: 1) Prinsip-prinsip penyusunan dan pelaksanaan Renja SKPD untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan daerah dalam RKPD 2) Keterpaduan dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan di dalam dan di antara SKPD dengan memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas SKPD 3) Keterpaduan dan sinkronisasi program dan kegiatan dilakukan melalui Musrenbang, FGD, dan forum-forum konsultasi publik 4) Peranan masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan RKPD 5) Penegasan RKPD sebagai acuan penyusunan Kebijakan Publik dan APBD 6) Penegasan tentang kewajiban pemerintah daerah untuk mengevaluasi pelaksanaan program RKPD
50
PENUTUP
51
52
BAGIAN D: PENUTUP
P
edoman ini disusun dengan tujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajibannya yang ditentukan oleh peraturan perundangan tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, khususnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah provinsi/kabupaten/kota. Pedoman ini telah mencoba untuk memperjelas pengertian, ruang lingkup, pendekatan, proses, tahapan, langkah-langkah, dan substansi untuk penyusunan RKPD dan Renja SKPD, termasuk pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Pedoman ini telah dirancang dengan pendekatan seluwes mungkin sehingga daerah dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kondisi dan perkembangan kemampuan dan kapasitas perencanaan di masing-masing daerah, namun tetap mengindahkan ketentuanketentuan yang bersifat prinsip sebagaimana terkandung dalam Undang-undang 25/2004 dan prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance). Agar pedoman ini dapat digunakan secara efektif, Pemerintah Daerah dapat (1) mensosialisasikan Pedoman ini di lingkungan SKPD, DPRD, dan Organisasi Masyarakat Sipil; (2) menyusun Peraturan Kepala Daerah tentang Penyusunan RKPD/Renja SKPD; (3) menyusun Kalender Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Pembangunan Daerah.
53
54
Tabel/Format berikut ini dirancang untuk membantu Bappeda dan SKPD untuk mengorganisasikan penyusunan dokumen RKPD agar lebih efektif. Tabel/format dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah; ketersediaan data dan informasi; serta ketersediaan sumber daya dan dana untuk melaksanakannya.
55
56
Tabel 1: Contoh Susunan Tim Penyusun RKPD No (1)
Jabatan dalam Tim (2)
Nama (3)
Lembaga (3) Gubernur/Bupati/Walikota Sekretaris Daerah Kepala Bappeda ............................
1 2 3 4
Penanggung jawab Pengarah Ketua Tim Sekretaris
.................................... .................................... .................................... ....................................
5
Kelompok Kerja (Pokja) A : Fungsi Pelayanan Umum, Ketertiban dan Keamanan
1. ............................... 2. ............................... dst. .............................
6
Pokja B : Fungsi Ekonomi
1. ................................ 2. ................................ dst. .............................
7
Pokja C : Lingkungan Hidup, Perumahan dan Fasilitas Umum
1. ............................... 2. ............................... dst. ............................
8
Pokja D : Fungsi Kesehatan
1. ............................... 2. ................................ dst. ..............................
9
Pokja E : Fungsi Pendidikan, Budaya dan Pariwisata
1. ................................ 2. ................................ dst. .............................
Pokja F: Fungsi Perlindungan Sosial
1. ............................... 2. ............................... dst. .............................
10
Catatan: Pokja dapat merupakan gabungan beberapa fungsi
57
Tabel 2. Contoh Kalender Penyusunan RKPD dan Renja SKPD
58
Tabel 3. Inventarisasi Sumber dan Jenis Data/Informasi untuk Penyusunan RKPD Kode
1
Dokumen Sumber Data/ Informasi RPJMD
Data yang dibutuhkan
Tahun Data
Program untuk tahun rencana
Sumber
Bappeda
Pencapaian kinerja program 2
RKPD tahun lalu
Isu prioritas, prioritas pembangunan, sasaran pembangunan, dan target program prioritas
3
Laporan hasil evaluasi RKPD tahun lalu (LPPD, LKPJ)
Evaluasi capaian program dan kegiatan pembangunan tahun lalu Perkembangan kinerja makro pembangunan daerah
4
APBD tahun lalu
Realisasi capaian program dan kegiatan, pendapatan, belanja, dan pembiayaan pembangunan daerah
5
RKA SKPD tahun berjalan
Kompilasi kegiatan dan belanja langsung untuk tahun n dan n+1
6
APBD tahun berjalan yang telah disahkan
7
Kabupaten/Kota dalam Angka
Data makro ekonomi
BPS/Kantor Statistik
8
Laporan SKPD
Data realiasi program, kegiatan, dan anggaran
SKPD
Perkembangan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan SKPD 9 10
dst
* bagi daerah yang belum memiliki RPJMD dapat menggunakan Rencana Strategis Daerah yang masih berlaku
59
Keterangan
60
PEKERJAAN UMUM Program: Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan/jembatan Kegiatan: Pemeliharaan jalan hotmix kabupaten/kota
3
Kegiatan .................. dst...........
KESEHATAN Program............. Kegiatan ............. Kegiatan .................. dst........... Program ............ Kegiatan......... dst..........
2
PENDIDIKAN Program............... Kegiatan ............. Kegiatan .................. dst........... Program............... Kegiatan ......... dst..........
Km (panjang jalan)
500 km
100 km
5
4
3
2
1
1
Target kinerja keluaran kegiatan (RKPD)
Sasaran/ target kinerja capaian program (RPJMD)
Indikator/ tolok ukur kinerja
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
No
85 km
6
Realisasi Kegiatan
85%
7=6/5
Tingkat Realisasi terhadap target kegiatan (%)
40%
9=8/4
8
200 km
Tingkat Realisasi target capaian program (RPJMD) sampai dengan tahun lalu (tahun...) (%)
Realisasi target capaian program (RPJMD) sampai dengan tahun lalu (tahun...)
Tabel 4. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu dan Review Pencapaian RPJMD
Dinas Pekerjaan Umum
10
Organisasi Pelaksana
61
Jumlah
2
3
Program Tolok dan Ukur Kegiatan* Kinerja
4
Target Kinerja Program RPJMD
5
Target Kinerja Keluaran Kegiatan pada n+1 RKPD tahun berjalan
6
Anggaran Kegiatan pada n+1 RKPD tahun berjalan (Rp)
7
Kategori Prioritas**
8
Target Kinerja Keluaran pada Tahun n
9
Target Kinerja Keluaran pada Tahun n+1
10
Biaya Satuan Per Keluaran Kegiatan pada Tahun n (Rp
11
Biaya Satuan Per Keluaran Kegiatan pada Tahun n+1 (Rp)
12
Pagu Indikatif Pada Tahun n (Rp)
13
Pagu Indikatif Pada Tahun n+1 (Rp)
14
Organisasi
Penyusunan Target Kinerja Keluaran Kegiatan dan Perkiraan Pagu Indikatif Program dan Kegiatan pada tahun n dan n+1
Sumber: Tabel Target Pencapaian Kinerja yang Terukur dari Setiap Urusan Pemerintahan Daerah-Lampiran A-X Permendagri 13/2006 Catatan: * Dilengkapi dengan kode (B) sebagai kegiatan baru, (R) sebagai kegiatan replikasi, (L) sebagai kegiatan lanjutan ** Kategori prioritas: tinggi, sedang, rendah ditinjau dari tingkat relevansi terhadap pencapaian visi, misi RPJMD *** n adalah tahun rencana, n + 1 adalah satu tahun setelah tahun rencana
1
Code
Review Usulan Kegiatan (n+1) pada RKPD tahun berjalan
Tabel 5. Format Daftar Rancangan Program dan Kegiatan RKPD/Renja SKPD
Tabel 6. Contoh Prototype Daftar Isi Renja SKPD
BAB I.
PENDAHULUAN
BAB II.
PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN 2.1. Kondisi Umum Pelayanan SKPD 2.2. Kajian Renstra dan Prioritas Program Renstra SKPD 2.3. Evaluasi Pencapaian Program tahun Lalu dan Perkiraan Tahun Berjalan 2.4. Identifikasi Masalah (masalah dan tantangan utama pelayanan SKPD pada tahun rencana) 2.5. Identifikasi Program dan Kegiatan Pusat dan Provinsi Tahun Rencana 2.6. Hasil-hasil Forum SKPD
BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD 3.1. Tujuan dan sasaran program jangka menengah (out come 5 tahun) 3.2. Sasaran dan indikator kinerja kelompok sasaran SKPD Tahun Rencana
BAB IV.
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN RENCANA 4.1 Prioritas Program dan Kegiatan SKPD 4.2 Program dan Kegiatan SKPD, Target Kinerja Capaian Program, Target Kinerja Keluaran Kegiatan, Target Kinerja Hasil, dan Anggaran
BAB V.
PENUTUP
62
Tabel 7 : Pengisian RKA-SKPD 2.2.1 dan Penyusunan Prakiraan maju Berdasarkan Biaya Satuan Per Keluaran Kegiatan Langkah
Uraian
1
Isi kode urusan pemerintahan, kode organisasi, kode program dan kode kegiatan berdasarkan klasifikasi kode dan kegiatan yang telah ditentukan dalam Lampiran A.VII PERMENDAGRI 13/2006.
2
Isi tolok ukur dan target kinerja capaian program, keluaran, hasil dan masukan. Tolok ukur kinerja program adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program. Tolok ukur kinerja keluaran adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk menggambarkan tingkat capaian kinerja keluaran kegiatan. Tolok ukur kinerja hasil adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk menggambarkan tingkat capaian kinerja hasil kegiatan. Tolok ukur kinerja masukan adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk mencapai target kinerja keluaran kegiatan. Target kinerja capaian program adalah total target keluaran yang akan dihasilkan selama program tsb dilaksanakan. Target kinerja keluaran adalah keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Target kinerja hasil adalah hasil (short term outcome) yang diharapkan dicapai setelah keluaran kegiatan diperoleh.Target kinerja masukan adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk mencapai target keluaran kegiatan.
Jumlah Keluaran Kegiatan
Jumlah Belanja Langsung Kegiatan
3
Isi tolok ukur kinerja penerima manfaat kegiatan. Tolok ukur kinerja penerima manfaat kegiatan adalah penjelasan tentang karakteristik kelompok sasaran penerima manfaat kegiatan.
4
Ini berkaitan dengan informasi tentang: (1) Komposisi dan jumlah sumber daya (personil, tenaga, peralatan, material) yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dan menghasilkan keluaran kegiatan (2) Waktu kerja (jam orang, jam peralatan) yang digunakan (3) Biaya satuan masing-masing - sumberdaya (4) Total belanja kegiatan Untuk pelayanan wajib yang dilakukan berulang (kegiatan rutin pelayanan) diharapkan dapat dikembangkan : (1) Standar pelaksanaan kegiatan yang memuat informasi tentang standar komposisi sumber daya untuk menghasilkan keluaran kegiatan tertentu dan (2) Standar belanja kegiatan (perlu direview setiap tahun sesuai dengan perkembangan biaya satuan sumber daya)
5
Untuk dapat menyusun pagu indikatif kegiatan dan perkiraan maju diperlukan informasi tentang biaya per satuan keluaran kegiatan. Biaya per satuan keluaran kegiatan diperoleh dengan cara membagi total jumlah belanja langsung kegiatan terhadap jumlah keluaran kegiatan.
6
63
Apabila kegiatan berkesinambungan, maka untuk dasar penyusunan kebutuhan anggaran tahun n+1, dapat digunakan informasi yang disediakan pada langkah (5) diatas, dengan cara mengalikan target kinerja keluaran kegiatan pada n+ 1 dengan biaya per satuan keluaran kegiatan (setelah mempertimbangkan eskalasi biaya dan inflasi)
Tabel 8. Evaluasi Status dan Kedudukan Pencapaian Kinerja Pembangunan Prov./Kab./Kota ................Tahun ..... dan Tahun...... No
1
Urusan Wajib/Pilihan Pemerintahan Daerah
Indikator*
Indikator Makro Ekonomi
•
Pertumbuhan PDRB
Daerah
•
Laju inflasi Prov/Kab/Kota
•
PDRB per kapita
•
Indeks Gini
•
Pemerataan pendapatan
•
Indeks ketimpangan regional
•
Persentase penduduk di bawah
Kondisi Tahun….
Kondisi Tahun….
Perubahan
garis kemiskinan
2
Urusan Pendidikan
•
dll
•
Angka melek huruf
•
Angka rata-rata lama sekolah
•
Angka partisipasi murni
dll 3
Urusan Kesehatan
•
Angka kelangsungan hidup bayi
•
Angka usia harapan hidup
•
Persentase balita gizi buruk
dll 4
Urusan Pemberdayaan
•
Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur
Perempuan dan Anak •
Persentase jumlah perempuan di lembaga pemerintah
dll 5
Urusan Ketenagakerjaan
•
Angka partisipasi angkatan kerja
•
Tingkat pengangguran terbuka
dll 6
Urusan ........
Catatan : •
Jenis indikator disesuaikan dengan ketersediaan data di daerah, namun yang dapat mencerminkan indikator kinerja pembangunan di daerah
•
Jenis indikator yang digunakan dapat mengacu pada bagian referensi pedoman ini.
64
Tabel 9. Identifikasi Isu dan Masalah Mendesak di Tingkat Nasional, Provinsi ..........dan Kab./Kota............. Tahun .............. Urutan Isu dan Masalah Mendesak No
(1)
Tingkat Nasional*
Tingkat Provinsi**
Tingkat Kab/Kota***
(2)
(3)
(4)
Keterangan: * Dapat mengacu pada rancangan RKP yang, antara lain juga dapat diakses melalui situs resmi Bappenas: www.bappenas.go.id ** Dapat mengacu pada rancangan RKPD Provinsi *** Dapat mengacu pada RPJMD atau hasil-hasil pelaksanaan Musrenbang
65
Tabel 10. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Prov./Kab./Kota ...... Tahun .... dan Tahun.... serta Perubahannya No
Indikator Makro
(1)
(2)
Tahun ....
Tahun .....
(3)
(4)
Tahun ......
Perubahan
(5)
(6)
Keterangan: Kolom (1)
Diisi sesuai dengan nomor urut Indikator Makro Ekonomi yang tersedia.
Kolom (2)
Diisi dengan nama Indikator Makro Ekonomi Daerah yang diambilkan dari data yang tersedia di Daerah, yang antara lain mencakup: a. PDRB (Harga Berlaku dan Harga Konstan) b. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi / PDRB Harga Konstan tahun tertentu c. Tingkat Inflasi d. Struktur PDRB Pendekatan Produksi atau Sektoral e. Produktivitas Sektoral, yang merupakan rasio antara Nilai Tambah Bruto (NTB) setiap sektor terhadap Jumlah tenaga kerja di sektor yang bersangkutan f. Struktur PDRB Pendekatan Pengeluaran (Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Pemerintah, Investasi, dan Kegiatan Perdagangan Luar Negeri) g. Besaran ICOR (Incremental Capital Output Ratio) h. Jumlah Penduduk Miskin i. Tingkat Pengangguran j. Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari perbedaan: - Pendapatan Perkapita - Kemampuan Investasi - Besaran Indeks Gini (Gini Ratio Index) - Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia) - Dan sebagainya k. Berbagai macam besaran rasio dan perbandingan-perbandingan - Pajak Daerah terhadap PDRB - Biaya pendidikan, kesehatan, penelitian dan sebagainya terhadap PDRB - Perbandingan Penerimaan Pemerintah Daerah (PAD dan - Dana Perimbagan terhadap PDRB - Struktur Pembiayaan Pembangunan Daerah - Dan sebagainya.
Kolom (3)
Diisi dengan data tahun sebelumnya sesuai dengan Indikator Makro Ekonomi yang tersedia,
Kolom (4)
Diisi dengan data tahun sebelumnya sesuai dengan Indikator Makro Ekonomi yang tersedia,
Kolom (5)
Diisi dengan data tahun sebelumnya sesuai dengan Indikator Makro Ekonomi yang tersedia,
Kolom (6)
Diisi dengan rata-rata perubahan dari kolom 3, 4, dan 5.
66
Tabel 11 . Analisis Kondisi Lingkungan Internal dan Eksternal Prov./Kab./Kota ...... Kondisi Internal Daerah
Kondisi Eksternal Daerah
No
Kekuatan
Kelemahan
Peluang
Ancaman
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Faktor..............
Faktor..............
Faktor..............
Faktor..............
ANALISIS S W O T Analisis SWOT pada dasarnya ditujukan untuk mengembangkan ‘road map’ untuk memandu pemerintah daerah menuju masa depan. SWOT itu sendiri merupakan analisis atas keadaan internal pemerintahan daerah (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman) Analisis SWOT mencakup: 1) identifikasi atas berbagai kekuatan (potensi) signifikan daerah (ekonomi, sosial dsb) yang dapat mendorong pencapaian tujuan-tujuan. Kekuatan lazimnya adalah yang sudah dilakukan dengan baik oleh daerah yang perlu dipelihara, ditingkatkan untuk menghasilkan ‘competitive advantage’ 2) identifikasi atas berbagai kelemahan signifikan utama daerah- dampak perkembangan eksternal yang dapat menghambat pencapaian tujuan-tujuan. Kelemahan adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan dengan baik dan memerlukan upaya untuk mengatasinya, untuk meminimalkan dampak negatifnya sehingga tidak akan mengurangi ‘competitive disadvantage’ 3) identifikasi berbagai peluang-peluang signifikan utama daerah-dampak perkembangan eksternal yang dapat mendorong pencapaian tujuan-tujuan. Peluang adalah potensi situasi yang menguntungkan yang perlu dioptimasikan dan diprioritaskan untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya 4) identifikasi berbagai ancaman signifikan terhadap pengembangan daerah, dampak perkembangan eksternal yang dapat menghambat pencapaian tujuan-tujuan. Ancaman adalah potensi situasi yang kurang menguntungkan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan kesejahteraan. Ancaman perlu diatasi agar dapat menjamin kelangsungan perkembangan daerah Beberapa tips dalam melakukan SWOT: (1) ada dokumentasi informasi keadaan internal dan external (2) gunakan kerangka berfikir, checklist (3) ada masukan dari para pemangku kepentingan (4) pastikan bahwa SWOT mencerminkan keadaan/situasi sekarang (5) individu terlibat dalam analisis SWOT mengetahui posisi dan peranan masing-masing Langkah-langkah: (1) Review lingkungan internal dan eksternal (2) Identifikasi elemen-elemen penting/utama, baik internal maupun eksternal (3) Identifikasi kekuatan dan kelemahan internal- buat matrix dan isi kolom sejauh mungkin dengan fakta dan angka-angka (4) Identifikasi peluang dan ancaman eksternal (5) Libatkan semaksimal mungkin para pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan ’issues’ (6) Analisis masing-masing isu dan kategorikan kedalam isu penting dan isu ’mendesak’ (7) Fasilitasi terdapatnya konsensus atas 3-5 isu penting dan susun urutan prioritasnya (8) Issues sedemikian rupa sehingga tidak terlalu ‘sempit’ atau terlalu ‘luas’ (9) Tangani isu-isu yang diperkirakan dapat diselesaikan (10) Ubah isu menjadi tujuan (11) Identifikasi kemungkinan strategi untuk pencapaian tujuan
67
Tabel 12 . Realisasi dan Proyeksi Pendapatan, Belanja, Pembiayaan Daerah, dan Pagu Anggaran RKPD Bertambah/ (Berkurang)
Jumlah No
Uraian
1
PENDAPATAN DAERAH
1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3
Pendapatan asli daerah Pajak daerah Retribusi daerah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
1.1.4
1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3
1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3
1.3.4 1.3.5
2
BELANJA DAERAH
2.1.8 B
2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3
(3)
(4)
Tahun Proyeksi ProyekBerja- pada Tahun si pada lan (n-1) Renca-na Tahun (n+1) (n) (5)
Lain-lain pendapatan daerah yang sah Hibah Dana darurat Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya JUMLAH PENDAPATAN
2.1.7
Realisasi Tahun (n-2)
Dana perimbangan Dana bagi hasil pajak/ Bagi hasil bukan pajak Dana alokasi umum Dana alokasi khusus
A
2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6
Realisasi Tahun (n-3)
Belanja Tidak Langsung Belanja pegawai Belanja bunga Belanja subsidi Belanja hibah Belanja bantuan sosial Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja tidak terduga JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Langsung Belanja pegawai Belanja barang dan jasa Belanja modal
68
(6)
(7)
Rp
% (9) =
(8)= 6-5
100*(8)/(5)
Lanjutan Tabel 12.............. Bertambah/ (Berkurang)
Jumlah No
Uraian
Realisasi Tahun (n-3) (3)
C
JUMLAH BELANJA LANGSUNG
D
TOTAL JUMLAH BELANJA
ProyekProyeksi Reali- Tahun Berja- pada Tahun si pada sasi Tahun Tahun lan (n-1) Renca-na (n+1) (n) (n-2) (4)
(5)
Surplus/(Defisit) 3 3.1 3.1.1
3.1.2 3.1.3
3.1.4 3.1.5 3.1.6
E
3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4
F
PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan pembiayaan Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) Pencairan Dana Cadangan Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Penerimaan pinjaman daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Penerimaan piutang daerah JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN Pengeluaran pembiayaan Pembentukan dana cadangan Penyertaan modal (Investasi) daerah Pembayaran pokok utang Pemberian pinjaman daerah JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembiayaan neto
G
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)
H
PAGU ANGGARAN RKPD = [G + A + E] – (B+F)
Referensi: Permendagri 13/2006
69
(6)
(7)
Rp
% (9) =
(8)= 6-5
100*(8)/(5)
Tabel 13 . Contoh Matriks Prioritas Pembangunan No
Isu Prioritas Daerah
Prioritas Pembangunan
1
Sasaran Pembangunan
1.
Urutan Prioritas Urusan Wajib/Pilihan Pemerintahan Daerah
Urutan Prioritas Program
1.
1. 2.
2.
1. 2.
2.
1.
1. 2.
2.
1.
dst
2.
Tabel 14 . Rencana Kerja dan Pendanaan Menurut Bidang Urusan Pemerintahan Daerah di Provinsi / Kab./Kota ............... Tahun ....... (tahun rencana) Kode
Bidang Urusan Pemerintah Daerah
Sasaran Program/ Kegiatan
Target (%)
1
2
3
4
5
6=3x5
7
50/200 atau 25%
Rp 25 juta
1,250
Dinas Pendidikan
1.
Urusan Wajib
1. 01
Pendidikan Program Dikdas 9 Tahun
200 unit ruang kelas selama x tahun
Kegiatan Penambahan Ruang Kelas
50 unit ruang kelas
Dst………………
2.
Urusan Pilihan Jumlah
70
Pagu Biaya Satuan Per Keluaran Indikatif (Juta Rp) Kegiatan
Organisasi
Referensi berikut ini berisikan indikator/tolok ukur kinerja yang dapat digunakan untuk memperlihatkan dan menganalisis status, kedudukan dan kemajuan kinerja pembangunan daerah dan penyelenggaraan fungsi/urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah baik di tingkat provinsi/kabupaten/kota maupun di tingkat SKPD.
71
72
Referensi R-1 Sasaran dan Indikator Kinerja Pencapaian Pembangunan 2004-2009 Sasaran RPJM Nasional 2004-2009
Indikator Kinerja yang Berhubungan dengan Daerah
AGENDA AMAN DAN DAMAI 1. Menurunnya konflik 2. Menurunnya kriminalitas 3. Menurunnya kejahatan di lautan dan lintas batas 4. Tertanganinya separatisme 5. Tertanganinya terorisme 6. Berperannya Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia 7. Terjaganya kedaulatan NKRI
1. Jumlah konflik etnis dan sosial 2. HDI dan HPI wilayah konflik 3. Indeks kriminalitas dan rasio penyelesaian kasus kriminalitas 4. Jumlah pecandu narkoba 5. Angka illegal logging dan illegal trading 6. Sosialisasi dan upaya perlindungan masyarakat terhadap aksi terorisme
AGENDA ADIL DAN DEMOKRATIS 1. Meningkatnya keadilan hukum dan penegakan hukum 2. Terciptanya sistem hukum yang konsekuen dan tidak diskriminatif serta yang memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia 3. Meningkatnya pelayanan masyarakat 4. Meningkatnya penyelenggaraan otonomi daerah 5. Terpeliharanya konsolidasi demokrasi
1. Peraturan daerah yang spesifik mengenai mekanisme dan koordinasi dana dekonsentrasi 2. Perbaikan proses penyelenggaraan Musrenbang 3. Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada 4. Angka Gender-related Development Index (GDI); dan 5. Angka Gender Empowerment Measurement (GEM) Kesejahteraan anak 6. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7. Status gizi balita buruk 8. Persalinan bayi oleh tenaga kesehatan Perlindungan anak 9. Pekerja anak (%) 10. Jumlah anak yang memiliki akte Kelahiran
AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1. Menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi 8,2% pada tahun 2009 2. Terciptanya lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran terbuka menjadi 5,1 persen pada tahun 2009 3. Angka pertumbuhan rata-rata 6,6 persen pertahun 4. Berkurangnya kesenjangan pendapatan dan kesenjangan daerah 5. Meningkatnya kualitas manusia dengan terpenuhinya hak sosial rakyat 6. Membaiknya mutu lingkungan hidup 7. Meningkatnya dukungan infrastruktur.
Ekonomi 1. Pertumbuhan PDRB 2. Struktur PBRB dan PDRB per kapita 3. Kesempatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka 4. Jumlah penduduk miskin 5. Investasi dan aktivitas ekspor impor 6. Peningkatan peran UKM Pendidikan 7. Angka Buta Aksara penduduk usia 15 tahun ke atas 8. Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk setiap jenjang pendidikan
73
Lanjutan Referensi R-1 ....................................... Sasaran RPJM Nasional 2004-2009
Indikator Kinerja yangBerhubungan dengan Daerah 9. Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk setiap kelompok usia sekolah 10. Angka Melanjutkan Sekolah 11. Angka Putus Sekolah 12. Angka Mengulang Kelas 13. Rata-rata Lama Penyelesaian Pendidikan Kesehatan 14. Umur Harapan Hidup (UHH) 15. Angka Kematian Bayi (AKB) 16. Angka Kematian Ibu (AKI) 17. Prevalensi Gizi Kurang Kependudukan dan KB 18. Laju pertumbuhan penduduk (%) 19. Unmet need KB (%) 20. Total Fertility Rate/TFR (per perempuan) 21. Partisipasi laki-laki dalam ber-KB (%) 22. Contraceptive Prevalence Rate/CPR (%) Lingkungan Hidup 23. Kualitas air permukaan dan air tanah 24. Tingkat Pencemaran Pesisir dan Laut 25. Angka Illegal Logging 26. Luas lahan kritis Prasarana dan Sarana 27. Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan berbagai prasarana dan sarana
Sumber: Handbook SPPN RI, Bappenas 2006
74
Referensi R-2 Indikator Kemajuan Otonomi Daerah No
Parameter
Indikator
1
Skala Kehidupan Ekonomi
Pertumbuhan
Pertumbuhan pendapatan Pertumbuhan investasi Pertumbuhan kesempatan kerja
Pemerataan
Distribuís pendapatan Pemerataan akses modal
2
3
Layanan Publik
Resiko-resiko lokal
Sub Indikator
Kesinambungan
Daya dukung lingkungan Daya dukung manusia berkeahlian
Pemberdayaan
Pemberdayaan ekonomi lemah Pemberdayaan ekonomi lokal
Efisiensi
Keterpaduan birokrasi Sanitari birokrasi
Sufisiensi
Ketersediaan kebutuhan dana sosial Ketersediaan infrastruktur
Fasilitasi
Fasilitasi partisipasi sosial Kesetaraan gender Fasilitasi resolusi konflik
Keamanan
Keamanan hak sipil Keamanan hak politik Keamanan hak ekonomi
Stabilitas
Kesinambungan politik Kesehatan makro ekonomi Integrasi sosial
Demokrasi
Supremasi hukum Kontrol dan pertimbangan Pertanggungjawaban politik Kebebasan pers
Otonomi
Kemandirian daerah Lokalisme lokal
Sumber: Handbook SPPN RI, Bappenas 2006
75
Referensi R-3 Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah No
1
2
3
Parameter Umum Derajat kesejahteraan umum
Derajat Pelayanan Publik
Derajat kehidupan demokrasi lokal
Indikator
Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi daerahTingkat pendapatan rata-rata per kapita per tahun (PDRB atau Net Income)
Sosial
-
Infrastruktur
Jaringan Jalan: - Rasio panjang jalan dengan luas wilayah - Rasio panjang jalan dengan kondisi tidak rusak per panjang jalan keseluruhan - Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan umum roda empat Sanitasi - Penurunan presentasi penduduk tanpa akses terhadap sanitasi
Kebutuhan dasar
Kesehatan: - Penurunan angka kematian bayi - Penurunan angka kematian ibu - Rasio jumlah penduduk dengan jumlah rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya Pendidikan: - Rasio jumlah murid per jumlah sekolah - Rasio jumlah murid per jumlah guru - Rasio jumlah guru per jumlah sekolah Angka partisipasi sekolah - Penurunan angka putus sekolah - Nilai rata-rata Ebta Murni/UAN Air bersih: - Akses terhadap air bersih Transportasi umum: - Rasio jumlah kendaraan umum roda 4 per 10.000 penduduk
Pemerintahan
Kepegawaian : Rasio jumlah penduduk dengan jumlah PNS PemdaKeuangan : - Rasio PAD dengan jumlah penduduk
Politik
Pemilu: - Rasio jumlah pemilih yang melakukan pemilihan dengan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih Komposisi partai politik dalam Pemilu - Rasio jumlah partai politik pemenang Pemilu Lokal yang memperoleh kursi di Legislatif dengan jumlah seluruh Partai Politik peserta Pemilu Lokal Angka Kejadian Politik Praktis - Kejadian politik praktis - Massa/demo dalam satu tahun
Penurunan angka pengangguran terbuka Kenaikan angka partisipasi kerja Penurunan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) Kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Sumber: Handbook SPPN RI, Bappenas 2006
76
Referensi R-4 Indikator Kinerja Kunci yang digunakan untuk Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah
A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Parameter Umum
Indikator
1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi
a. Pertumbuhan PDRB
Laju Inflasi
b. Laju inflasi provinsi
Pendapatan per kapita
c. PDRB per kapita
Ketimpangan kemakmuran
d. Indeks Gini
Pemerataan pendapatan
e. Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia
Ketimpangan regional
f. Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)
2. Kesejahteraan Sosial Pendidikan Pendidikan
a. b. c. d. e.
Kesehatan
f. Angka kelangsungan hidup bayi g. Angka usia harapan hidup h. Persentase balita gizi buruk
Kemiskinan
i. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan
Kepemilikan tanah
j. Persentase penduduk yang memiliki lahan
Kesempatan kerja
k. Rasio penduduk yang bekerja
Kriminalitas
l. Angka kriminalitas yang tertangani
Angka melek huruf Angka rata-rata lama sekolah Angka partisipasi murni Angka partisipasi kasar Angka pendidikan yang ditamatkan
3. Seni Budaya dan Olah Raga Grup kesenian
a. Jumlah grup kesenian
Gedung kesenian
b. Jumlah gedung kesenian
Klub olahraga
c. Jumlah klub olahraga
Gedung Olah Raga
d. Jumlah gedung olah raga
77
B. ASPEK PELAYANAN UMUM Parameter Umum
Indikator
1. Pelayanan Dasar Pendidikan
Pendidikan dasar: a. Angka partisipasi sekolah b. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah c. Rasio guru/murid d. Rasio guru/murid per kelas rata-rata Pendidikan menengah: e. Angka partisipasi sekolah f. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah g. Rasio guru terhadap murid h. Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata
Kesehatan
i. Rasio posyandu per satuan balita j. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk k. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk l. Rasio dokter per satuan penduduk m. Rasio tenaga medis per satuan penduduk
Lingkungan hidup
n. Persentase penanganan sampah o. Persentase penduduk berakses air minum p. Persentase luas permukiman yang tertata
Sarana dan Prasarana Umum
q. r. s. t. u. . w. x.
Penataan ruang
y. Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB z. Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan
Perhubungan
aa. ab. ac. ad.
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Rasio jaringan irigasi Rasio tempat ibadah per satuan penduduk Persentase rumah tinggal bersanitasi Rasio tempat pemakaman umum per satuan pendudukv Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Rasio rumah layak huni Rasio permukiman layak huni
Jumlah arus penumpang angkutan umum Rasio ijin trayek Jumlah uji kir angkutan umum Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis
2. Pelayanan Penunjang Penanaman modal
a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) b. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) c. Rasio daya serap tenaga kerja
KUKM
d. Persentase koperasi aktif e. Jumlah UKM non BPR/LKM UKM f. Jumlah BPR/LKM
Kependudukan dan catatan sipil
g. Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk h. Rasio bayi berakte kelahiran i. Rasio pasangan berakte nikah
Ketenagakerjaan
j. Angka partisipasi angkatan kerja k. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
l. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah m. Partisipasi perempuan di lembaga swasta n. Rasio KDRT o. Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur
78
Parameter Umum
Indikator
KB dan KS
p. q.
Rata-rata jumlah anak per keluarga Rasio akseptor KB
Komunikasi dan informatika
r. s. t. u.
Jumlah jaringan komunikasi Rasio wartel/warnet terhadap penduduk Jumlah surat kabar nasional/lokal Jumlah penyiaran radio/TV lokal
Pertanahan
v.
Persentase luas lahan bersertifikat
Pemberdayaan masyarakat dan desa
w. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) x. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK y. Jumlah LSM
Perpustakaan
z. Jumlah perpustakaan aa. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun
Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
ab. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk ac. Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk ad. Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan
Pemuda dan olahraga
ae. af. ag. ah.
Jumlah organisasi pemuda Jumlah organisasi olahraga Jumlah kegiatan kepemudaan Jumlah kegiatan olahraga
C. ASPEK DAYA SAING DAERAH Parameter Umum
Indikator
1. Kemampuan Ekonomi Daerah Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita
a. Angka konsumsi RT per kapita
Nilai tukar petani
b. Perbandingan faktor produksi dengan produk
Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita
c. Persentase Konsumsi RT untuk non pangan
Produktivitas total daerah
d. Dihitung produktivitas daerah setiap sektor pada 9 sektor: 1) Pertanian 2) Pertambangan dan penggalian 3) Industri pengolahan 4) Listrik 5) Bangunan 6) Perdagangan 7) Pengangkutan dan komunikasi 8) Keuangan 9) Jasa
2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Aksesibilitas daerah
a. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan b. Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum c. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun
79
Parameter Umum
Indikator
Penataan wilayah
d. e. f. g. h. i.
Ketaatan terhadap RTRW Luas wilayah produktif Luas wilayah industri Luas wilayah kebanjiran Luas wilayah kekeringan Luas wilayah perkotaan
Fasilitas bank dan non bank
j. Jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya k. Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang-cabangnya
Ketersediaan air bersih
l. Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih
Fasilitas listrik dan telepon
m. Rasio ketersediaan daya listrik n. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik o. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon
Ketersediaan restoran
p. Jenis, kelas, dan jumlah restoran
Ketersediaan penginapan
q. Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel
3. Iklim Berinvestasi Keamanan dan ketertiban
a. Angka kriminalitas b. Jumlah demo
Kemudahan perijinan
c. Lama proses perijinan
Pengenaan pajak daerah
d. Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah
Perda
e. Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha
Status desa
f. Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa
4. Sumberdaya Manusia Kualitas tenaga kerja
a. Rasio lulusan S1/S2/S3
Tingkat ketergantungan
b. Rasio ketergantungan
Sumber: Lampiran PP No 6/2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
80
Referensi R-5 Contoh Tolok Ukur Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan Pemerintah Daerah Menurut SKPD Kode Urusan Wajib/Pilihan: 1. Urusan Wajib 2. Urusan Pilihan
Fungsi dan Urusan Pemerintah Daerah
Tolok Ukur Kinerja sebagai Referensi Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Pelayanan Umum 1
Perencanaan Pembangunan
• Tingkat ketersediaan dan validitas informasi perencanaan pembangunan • Jumlah kerjasama pembangunan antar daerah • Tingkat disparitas pembangunan antar subwilayah • Tingkat kelengkapan rencana wilayah strategis • Tingkat kelengkapan rencana kawasan cepat tumbuh • Tingkat penanganan perencanaan wilayah tertinggal • Tingkat penanganan wilayah strategis • Tingkat penanganan wilayah cepat tumbuh • Tingkat penanganan perkembangan pusat-pusat kegiatan wilayah • Tingkat kesesuaian antara perencanaan pusat kegiatan dengan perkembangan actual • Tingkat penerapan perencanaan partisipatif • Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan daerah • Tingkat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah • Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan daerah • Tingkat implementasi dokumen perencanaan daerah • Kualitas pelaksanaan Musrenbang*
1
Pemerintahan Umum
• • • • • • • • • • •
1
Kepegawaian
• Tingkat kapasitas sumber daya aparatur • Tingkat keterampilan dan aparatur • Tingkat profesionalisme aparatur
1
Statistik
• • • •
Tingkat kapasitas aparatur Tingkat pelayanan penyelenggaraan administrasi daerah Tingkat kapasitas pengelolaan keuangan daerah Tingkat professionalisme dan kompetensi staff Jumlah kasus penyalahgunaan wewenang Jumlah kasus KKN Tingkat pelayanan pengaduan masyarakat Jumlah kerjasama antar pemerintah daerah Jumlah peraturan daerah yang disusun Tingkat partisipasi politik dalam Pilkada* Peraturan Daerah mengenai mekanisme dan koordinasi dana dekonsentrasi*
Tingkat ketersediaan data/informasi dan statistic daerah Tingkat penggunaan teknologi informasi untuk statistik daerah Tingkat validitas dan kemutakhiran data dan informasi daerah Tingkat kemudahan akses informasi
81
Lanjutan Referensi R-5........... Kode Urusan Wajib/Pilihan: 1. Urusan Wajib 2. Urusan Pilihan
Fungsi dan Urusan Pemerintah Daerah
Tolak Ukur Kinerja sebagai Referensi Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan
1
Kearsipan
• Tingkat kelengkapan administrasi kearsipan • Tingkat penerapan teknologi informasi dalam administrasi kearsipan • Tingkat penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan pelestarian dokumen/arsip daerah • Tingkat pelayanan informasi kearsipan daerah • Tingkat keterbukaan informasi kearsipan daerah bagi masyarakat
1
Komunikasi dan Informatika
• Tingkat perkembangan media lokal dalam penyebarluasan informasi pembangunan daerah • Tingkat perkembangan media lokal dalam penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah • Tingkat kapasitas SDM bidang komunikasi dan informasi • Akses masyarakat kepada informasi publik
Ketertiban dan Ketentraman 1
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
• • • • • • • • • • • •
Tingkat kriminalitas Jumlah kasus kriminalitas yang dapat diselesaikan Jumlah konflik etnis dan social* HDI dan HPI wilayah konflik* Sosialisasi dan upaya perlindungan masyarakat terhadap terorisme* Tingkat ancaman konflik antar kelompok masyarakat Jumlah kasus pelanggaran PERDA Jumlah kasus peredaran narkoba Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba Jumlah kasus illegal logging Tingkat pendidikan politik masyarakat Ada/tidaknya sistem penanggulangan korban bencana alam
Ekonomi 1
Perhubungan
• Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor perhubunganq Tingkat ketersediaan prasarana dan sarana/fasilitas perhubungan • Tingkat pelayanan prasarana dan sarana/fasilitas perhubunganq Tingkat pelayanan prasarana dan fasilitas LLAJ • Tingkat pelayanan prasarana dan sarana angkutan umum • Tingkat pelayanan prasarana dan sarana angkutan penumpang dan barang (darat, laut, udara) • Tingkat keselamatan/keamanan lalu lintas transportasi (darat, laut, udara) • Tingkat kecelakaan lalu lintas transportasi
1
Tenaga Kerja
• • • • • • •
Tingkat pengangguran terbuka Jumlah pekerja formal perdesaan/perkotaan Jumlah pekerja pada lapangan kerja kurang produktif Tingkat kesempatan kerja Kapasitas Balai Latihan Kerja Proporsi Tenaga Kerja Indonesia Terdidik Jumlah kasus pelanggaran/penyimpangan regulasi ketenagakerjaan
82
Lanjutan Referensi R-5............ Kode Urusan Wajib/Pilihan: 1. Urusan Wajib 2. Urusan Pilihan
Fungsi dan Urusan Pemerintah Daerah
Tolak Ukur Kinerja sebagai Referensi Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan
1
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
• • • • • • •
Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor KUKM Tingkat kepastian usaha dan perlindungan hukum Laju pertumbuhan UMKM Laju pertumbuhan nilai ekspor produk UMKM Tingkat keterampilan SDM Usaha Mikro Akses ke permodalan pasar Kapasitas usaha dan keterampilan pengelolaan usaha kecil
1
Penanaman Modal
• • • •
Tingkat investasi dalam PDRB Laju pertumbuhan investasi Ada/tidaknya sistem informasi penanaman modal Jangka waktu pengurusan prosedur perijinan start up dan operasi bisnis
1
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
• • • • •
Tingkat keberdayaan masyarakat perdesaan Tingkat perkembangan lembaga ekonomi perdesaan Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Tingkat kapasitas aparatur pemerintahan desa Tingkat kontribusi perempuan dalam pembangunan perdesaan
2
Pertanian
• • • •
Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor pertanian Kualitas SDM pertanian di perdesaan Cakupan bantuan beras bersubsidi pada keluarga miskin Akses terhadap kredit usaha pertanian dan sumberdaya permodalan Tingkat ketahanan pangan kelompok miskin Tingkat produksi bahan pangan protein hewani dan hasil ternak dan ikan Tingkat produksi padi/beras Tingkat sarana hasil produksi pertanian Cakupan lahan beririgasi Kualitas pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cakupan sistem penyuluhan Tingkat penggunaan teknologi tepat guna Nilai tambah hasil pertanian, peternakan, dan perikananq Tingkat infrastruktur perdesaan
• • • • • • • • •
2
Kehutanan
• • • • • • • •
2
Energi dan Sumberdaya Mineral
• Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor listrik, gas (dan air bersih) • Ketersediaan regulasi untuk pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan • Ketersediaan sistem pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan • Cakupan pelayanan kelistrikan
Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor kehutanan Laju pertumbuhan luas hutan produksi Laju pertumbuhan luas Hutan Tanaman Industri Laju deforestasi Nilai tambah hasil hutan kayu Nilai tambah hasil hutan non kayu Cakupan sistem pengelolaan hutan yang berkelanjutan Cakupan penetapan kawasan hutan dalam tata ruang
83
Lanjutan Referensi R-5............ Tolak Ukur Kinerja sebagai Referensi Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Kode Urusan Wajib/Pilihan: 1. Urusan Wajib 2. Urusan Pilihan
Fungsi dan Urusan Pemerintah Daerah
2
Kelautan dan Perikanan
• Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor kelautan dan perikanan • Tingkat perkembangan budidaya perikanan • Tingkat perkembangan perikanan tangkap • Ketersediaan sistem penyuluhan perikanan • Tingkat pengelolaan produksi perikanan • Tingkat pemasaran produksi perikanan • Tingkat perkembangan kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar • Tingkat illegal fishing
2
Perdagangan
• • • • • • • •
Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor perdagangan Ketersediaan program perlindungan konsumen Jumlah kerjasama perdagangan internasional/regional Tingkat pertumbuhan nilai ekspor Tingkat pertumbuhan nilai impor Tingkat efisiensi dan efektivitas pelayanan ekspor-impor Tingkat pertumbuhan realisasi omzet perdagangan per tahun Ketersediaan sistem pembinaan pedagang sektor informal
2
Perindustrian
• • • • • • •
Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor perindustrian Tingkat kapasitas Iptek sistem Produksi Tingkat penerapan standardisasi produk industri Laju pertumbuhan industri kecil dan menengah Tingkat penyerapan tenaga kerja sektor industri Volume ekspor produk industri dalam total ekspor daerah Ketersediaan kebijakan pengelolaan sentra-sentra industri potensial
2
Transmigrasi
• Tingkat perkembangan areal transmigrasi • Jumlah transmigran yang berhasil dimukimkan • Akses transmigran kepada pelayanan pendidikan dan kesehatan • Ketersediaan program penyuluhan bagi transmigrasi lokal/ regional
Lingkungan Hidup 1
Penataan Ruang
• Tingkat kelengkapan Rencana Tata Ruang (mulai RTRW sampai dengan RDTR) • Tingkat pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar subwilayah • Tingkat pengendalian pemanfaatan ruang • Jumlah konflik pemanfaatan ruang antar stakeholder setempat, antar instansi pemerintah, maupun antar kewenangan tingkatan pemerintahan • Perkembangan rasio luas kawasan lindung terhadap luas total wilayah • Proporsi rasio luas kawasan kritis terhadap luas total wilayah • Laju pertumbuhan luas kawasan bersifat kota • Tingkat penanganan kawasan terisolir • Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang
84
Lanjutan Referensi R-5............ Kode Urusan Wajib/Pilihan: 1. Urusan Wajib 2. Urusan Pilihan 1
Fungsi dan Urusan Pemerintah Daerah
Lingkungan Hidup
Tolak Ukur Kinerja sebagai Referensi Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan
• • • • • • • • • • • • • • • •
1
Pertanahan
Tingkat pemanfaatan sumber daya alam Cakupan sistem pengelolaan persampahan Tingkat pencemaran lingkungan (air, tanah, udara) Tingkat pelanggaran dan perusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup Tingkat rehabilitasi/pemulihan sumber daya alam Jumlah kasus kebakaran hutan Jumlah DAS berkondisi kritis Cakupan kawasan konservasi laut Tingkat pengelolaan ekosistem pesisir-laut Ketersediaan Early Warning System/Pernyataan Dini Bencana) Jumlah kasus illegal fishing Jumlah kasus illegal sand mining Jumlah kasus illegal logging Kualitas air permukaan dan air tanah* Tingkat pencemaran pesisir dan laut* Luas lahan kritis*
• Luas daerah yang telah tercakup dalam sistem pendaftaran tanah • Cakupan informasi pertanahan • Tingkat penerapan teknologi informasi pertanahan • Jangka waktu penyelesaian administrasi pertanahan • Tingkat penyelesaian konflik-konflik pertanahan
Perumahan dan Fasilitas Umum 1
Pekerjaan Umum
• • • • • • • • • • • • • •
1
Perumahan Rakyat
• • • • • • • • • •
Tingkat aksesibilitas wilayah Tingkat mobilitas orang/barang Tingkat kondisi prasarana transportasi Tingkat resiko dan periode genangan banjir Jumlah kejadian bencana kekeringan Tingkat ketersediaan jaringan prasarana dan pengelolaan air baku Tingkat pemenuhan kebutuhan air untuk berbagai keperluan (rumah tangga, permukiman, pertanian, industri) Tingkat pengelolaan dan konservasi sumber daya air Tingkat pelayanan air minum Tingkat pelayanan air limbah bagi masyarakat miskin Tingkat pengendalian potensi konflik air Tingkat pengendalian pemanfaatan air tanah Tingkat perlindungan daerah pantai dari abrasi air laut Tingkat kesiagaan penanganan bencana alam Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor perumahan Luas dan sebaran kawasan kumuh Jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah Tingkat kemampuan penyediaan prasarana dan sarana rumah Tingkat kemantapan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman Tingkat pelayanan air bersih Tingkat pelayanan sanitasi Tingkat pelayanan penyehatan lingkungan (air limbah) Tingkat kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana pemakaman
85
Lanjutan Referensi R-5............ Kode Urusan Wajib/Pilihan: 1. Urusan Wajib 2. Urusan Pilihan
Fungsi dan Urusan Pemerintah Daerah
Tolak Ukur Kinerja sebagai Referensi Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Kesehatan 1
Kesehatan
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
1
Keluarga Berencana
• • • • •
Umur harapan hidup Angka kematian bayi Angka kematian ibu melahirkan Persalinan bayi oleh tenaga kesehatan* Tingkat prevalensi/kejadian gizi kurang pada anak balita* Angka kasus anemia gizi besi pada ibu hamil Tingkat ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan Tingkat pemerataan obat dan perbekalan kesehatan Tingkat ketersediaan unit pelayanan kesehatan Tingkat keterjangkauan pelayanan kesehatan Jumlah kasus akibat pangan dan bahan berbahaya Jumlah kasus/kejadian penyakit menular Jumlah kasus penyakit malaria, DBD Tingkat prevalensi HIV/AIDS Persentase perilaku hidup sehat Akses penduduk terhadap sanitasi dasar Tingkat kunjungan penduduk miskin ke Puskesmas Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Akses masyarakat kawasan perbatasan pada pelayanan kesehatan Proporsi tenaga dokter di Puskesmas Pemerataan tenaga kesehatan Tingkat pelayanan kesehatan Ibu dan bayi* Tingkat pelayanan kesehatan anak pra sekolah dan usia sekolah* Cakupan peserta KB aktif* Cakupan pelayanan imunisasi* Cakupan pelayanan kesehatan jiwa Cakupan pelayanan gawat darurat Tingkat pencegahan/pemberantasan penyakit polio, TB Paru, dan ISPA* Jumlah institusi binaan untuk pelayanan kesehatan lingkungan* *beberapa contoh dari SPM bidang Kesehatan di Kab/kota. Selengkapnya dapat dilihat dalam KepMenKes No 1457/ MenKes/SK/X/2003 tentang Standard Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota Laju pertumbuhan penduduk Tingkat kelahiran Total Fertility Rate/TFR (per perempuan)* Tingkat pelayanan kontrasepsi Kapasitas institusi daerah dalam pelaksanaan KB
Pariwisata dan Budaya 1
Kebudayaan
• Ketersediaan kebijakan tentang pelestarian budaya lokal daerah • Jumlah program pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
86
Lanjutan Referensi R-5........... Kode Urusan Wajib/Pilihan: 1. Urusan Wajib 2. Urusan Pilihan 2
Fungsi dan Urusan Pemerintah Daerah
Pariwisata
Tolak Ukur Kinerja sebagai Referensi Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan
• Pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor pariwisata • Tingkat perkembangan kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB • Tingkat perkembangan jumlah obyek wisata • Tingkat perkembangan jumlah wisatawan • Tingkat perkembangan kerjasama/kemitraan pemasaran pariwisata
Pendidikan 1
Pendidikan
• Cakupan pelayanan pendidikan usia dini • Persentase penduduk yang selesai Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun • Angka partisipasi kasar penduduk yang mengikuti pendidikan menengah • Angka partisipasi kasar penduduk yang mengikuti pendidikan tinggi • Tingkat mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada jalur pendidikan formal/non formal • Angka buta aksara penduduk usia >15 th* • Angka melanjutkan sekolah* • Angka putus sekolah* • Angka mengulang kelas* • Rata-rata lama menyelesaikan pendidikan* • Persentase penduduk miskin menyelesaikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun • Tingkat cakupan pendidikan formal terhadap penduduk miskin • Pemerataan pendidikan • Tingkat efektivitas manajemen berbasis sekolah • Jumlah anggaran pendidikan dari APBN/D • Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan • Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan dasar 9 tahun* • Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada pendidikan sekolahdasar/sederajat* • APS pada pendidikan sekolah menengah pertama/ sederajat* • APS pada pendidikan sekolah menengah atas/sederajat* *beberapa contoh dari SPM bidang Pendidikan. Selengkapnya dapat dilihat dalam KepMenDikNas No 129a/ U/2004 tentang Standard Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
1
Pemuda dan Olah Raga
• Tingkat kualitas pemuda (15-35 tahun) • Sports Development Index (SDI) • Prestasi olahraga dalam event-event internasionalq Ada/tidaknya kebijakan pengelolaan prestasi olahraga daerah • Tingkat ketersediaan prasarana dan sarana olahraga
87
Lanjutan Referensi R-5............ Kode Urusan Wajib/Pilihan: 1. Urusan Wajib 2. Urusan Pilihan
Tolak Ukur Kinerja sebagai Referensi Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Fungsi dan Urusan Pemerintah Daerah
Perlindungan Sosial 1
Kependudukan dan Catatan Sipil
• Ketersediaan system administrasi kependudukan • Jumlah anak yang memiliki akte kelahiran* • Akses mayarakat terhadap pelayanan administrasi dan kependudukan • Keterjangkauan biaya pelayanan administrasi dan kependudukan • Lama (waktu) pelayanan administrasi dan kependudukan • Tingkat ke-mutakhir-an data administrasi dan kependudukan
1
Pemberdayaan Perempuan
• Jumlah kebijakan daerah untuk peningkatan kualitas anak dan perempuan • Tingkat kesenjangan antara HDI dan GDI* • Jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan • Akses perempuan terhadap pendidikan • Persentase penduduk perempuan berusia 10 th ke atas yang tidak/belum pernah sekolah • Persentase penduduk perempuan yang buta huruf • Akses perempuan terhadap layanan kesehatan • Angka Gender Empowerment Measurement* (mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi (perempuan dalam angkatan kerja dan rata-rata upah di sektor non-pertanian), politik (perempuan di parlemen) dan pengambilan keputusan (perempuan pekerja profesional, pejabat tinggi, dan manajer)) • Akses perempuan untuk terlibat dalam kegiatan public • Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan • Tingkat keterwakilan perempuan di lembaga legislatif • Persentase perempuan dalam jabatan publik (PNS) • Jumlah (persentase) pekerja anak* • Tingkat perlindungan perempuan
1
Keluarga Sejahtera
• Tingkat kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak • Tingkat/kualitas tumbuh kembang anak • Cakupan pelayanan pasangan usia subur yang tergolong masyarakat miskin
1
Sosial
• Cakupan pembinaan gelandangan, pengemis, dan PMKS, anak jalanan, dan anak cacat • Akses kepada pelayanan sosial dasar bagi masyarakat miskin • Jumlah tenaga pelayanan social untuk berbagai jenis kecacatan • Peluang mengakses pelayanan umum • Persentase penurunan jumlah fakir miskin dan keluarga rentan social • Persentase jumlah penduduk miskin*
Keterangan: 1 Kode Urusan Wajib 2 Kode Urusan Pilihan * Tolok ukur kinerja pencapaian pembangunan 2004-2009 Referensi: 1. Sasaran dan Indikator Kinerja Pencapaian Pembangunan 2004-2009, Handbook SPPN RI, Bappenas, 2006 2. Indikator Kemajuan Otonomi Daerah, Handbook SPPN RI, Bappenas, 2006 3. Lampiran A 1, Lampiran A VI, dan Lampiran A-VII Permendagri 13/2006
88
