PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (DARI RPJPD SAMPAI KE RKPD)
BAHAN DISKUSI DENGAN SKPD KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA TANGGAL 30 JULI 2010 DISUSUN OLEH : PROF. DR. SADU WASISTIONO, MSI (DOSEN IPDN)
A. PENDAHULUAN •
• • •
•
CAUSA PRIMA atau penyebab utama kegagalan negara menciptakan kesejahteraan rakyatnya terletak pada manajemennya (Peter F. Drucker; David McLeod). Manajemen adalam penemuan terbesar Abad ke-21. (Peter F. Drucker). Perencanaan merupakan fungsi pertama dari manajemen yang perlu disiapkan secara matang. Perencanaan dalam bidang pemerintahan yang tepat (dari segi waktu, sasaran dan tujuan, irama pelaksanaan yang akan dijalankan, koordinasi antarbidang) akan memungkinkan tercapainya NILAI 4E ( efektivitas, efisiensi, “equity”, serta “economic”). Perencanaan pembangunan di Indonesia dewasa ini sedang mencari bentuknya yang tepat, setelah mengalami masa turbulensi selama 7 tahun (1997-2004), dan masuk pada era desentralisasi yang seluas-luasnya. Sebelumnya telah dijalankan perencanaan yang konsisten dan berkesinambungan pada masa orde baru, selama 30 tahun dalam suasana sentralistik.
UU No. 5/1974 bersifat Sentralistik Model Perencanaan Eklektik, yaitu perpaduan antara Top Down Planning dengan Bottom Up Planning dengan dominasi perencanaan yang datang dari atas karena : • Kewenangan • Pembiayaan dikendalikan dari Pusat • Personil UU No. 22/1999 bersifat Desentralistik Model Perencanaan Eklektik, yaitu perpaduan antara Top Down Planning dengan Bottom Up Planning dengan dominasi perencanaan Yang datang dari Daerah karena : • Kewenangan • Personil dikendalikan oleh Daerah Pembiayaan masih dipegang Pusat dengan pola Block grant
•
•
•
Pada Masa UU Nomor 32 Tahun 2004, perencanaan pembangunannya menggunakan pendekatan eklektik dengan memadukan pendekatan dari atas (top down planning) dengan pendekatan dari bawah (bottom up planning), dengan peran yang seimbang. Kebijakan perencanaan makro berasal dari pemerintah pusat, yang digunakan sebagai rujukan bagi perencanaan pembangunan di tingkat regional dan lokal. Sedangkan perencanaan pembangunan skala lokal dan regional diakomodasi dalam perencanaan pembangunan makro pada skala nasional. Pertemuan antara perencanaan dari atas dan dari bawah dilakukan secara periodik melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), baik pada saat menyusun RPJPD, RPJMD, RKPD maupun pada saat menyusun RAPBD. Kebijakan melibatkan masyarakat luas dalam berbagai perencanaan yang dibuat oleh pemerintah didasari pertimbangan bahwa indonesia adalah negara unitaris yang berkedaulatan rakyat. (Lihat UUD 1945), bukan kedaulatan penguasa seperti pada masa lalu.
PROBLEMATIKA • • • •
Kelemahan perencanaan dari Pusat; Kelemahan pengendalian dari Pusat; Munculnya egoisme kedaerahan yang berlebihan; Adanya salah tafsir terhadap UU 22/1999 yang dilanjutkan pada masa UU Nomor 32 Tahun 2004. Penggunaan kewenangan Daerah yang luas, belum diimbangi dengan kualitas SDM yang memadai; Dominasi pertimbangan politik dalam pengambilan keputusan publik;
• •
Terjadi : • • •
Tumpang tindih perencanaan antara Pemerintah Pusat, Prop. & Kabupaten/Kota Ketidakkonsistenan antara perencanaan Pusat, Propinsi & Kabupaten/Kota Konflik perencanaan terutama antara Pemerintah Propinsi dengan Kabupaten/Kota
B. PERUBAHAN KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN • •
Untuk mengatasi berbagai masalah perencanaan pembangunan yang muncul setelah reformasi kemudian ditetapkan UU Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Di dalam SPPN kemudian ditetapkan kurun waktu perencanaan yaitu : a. Untuk rencana pembangunan jangka panjang, durasinya ditetapkan selama 20 tahun. b. Untuk rencana pembangunan jangka menenngah, durasinya ditetapkan selama 5 tahun. c. Untuk rencana pembangunan jangka pendek, durasinya ditetapkan selama satu tahun. (lihat Pasal 1 butir nomor 4, 5 , 6,7,8, dan 9 UU Nomor 25 Tahun 2004).
•
•
•
Pemerintah Pusat kemudian mengeluarkan UU Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025. UU terbit terlambat 3 tahun dari jadual yang seharusnya (tahun 2004), sehingga menimbulkan berbagai permasalahan di dalam penyusunan dan implementasinya di daerah. Berdasarkan perintah Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, yang juga digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah sebagai bagian dari rencana pembangunan nasional. Untuk pedoman teknis di tingkat daerah, dikeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tertanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.
C. PENYUSUNAN RPJP DAERAH 2005-2025 •
•
• •
Langkah pertama dalam menyusun RPJP Daerah adalah mempelajari dokumen perencanaan jangka panjang yang telah ada sebelumnya (misalnya dalam bentuk Pola Dasar/Poldas) untuk melihat tahapan pencapaian perencanaan yang sudah dijalankan serta target-target lanjutan yang perlu diakomodasi dalam RPJPD. Perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah sebuah kontinum perencanaan bagi sebuah daerah otonom sebagai suatu entitas, terlepas dari terjadinya pergantian regim pemerintahan. Tahap selanjutnya adalah menetapkan visi daerah untuk kurun waktu 20 tahun. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berdasarkan visi yang telah ditetapkan, kemudian disusun misi, yakni rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
• •
•
RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah (pasal 13 ayat 2 UU 25/2004).
Perencanaan dan pengendalian pembangunan; dan Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang merupakan urusan wajib bagi pemerintahan daerah propinsi dan kabupaten/kota. * Karena urusannya bersifat konkuren, maka dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah mutlak diperlukan kerjasama dan saling pengertian antarsusunan pemerintahan. • Obyek dan subyek perencanaan pembangunan antarsusunan pemerintahan bersifat tumpang tindih. • Terdapat hubungan dalam bidang keuangan, pelayanan umum serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya sehingga mutlak diperlukan perencanaan bersama.
JENIS DAN TINGKATAN VISI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Abstrak
Visi Daerah Visi Pemerintah Daerah
Visi Perangkat Daerah Kongkret & Terukur
Hierarkhi Visi Daerah
• Ciri Visi yang Baik : Spesifik (specific) Sederhana (simple) Terikat Waktu (time-bound) Mungkin untuk dicapai (achieveable) Terukur (measurable)
Visi Strategi Tujuan
Program Kegiatan
Misi
Faktor-faktor Yang Perlu Diperhatikan Dalam Menyusun Visi Daerah Kontributor PDRB Terbesar 1) 2) 3)
Mata Pencarian Penduduk Terbanyak 1) 2) 3)
Penetapan Bisnis Inti (Core Business)
Susun Visi 10 kata
Keunggulan yang diRencanakan di masa Mendatang : 1) 2)
ALUR PENYUSUNAN
VISI PEMBANGUNAN DAERAH
POLA I VISI DAERAH
VISI PEMERINTAH DAERAH
VISI KEPALA DAERAH [
+ VISI PERANGKAT DAERAH
VISI PEMERINTAH DAERAH
Keterangan : 1. a. Visi Daerah bersifat jangka panjang (long – term vision) 20 – 25 tahun b. Visi Daerah disusun oleh para pemegang saham Masyarakat, DPRD dan Pemerintah Daerah 2. a. Visi Kepala Daerah bersifat jangka menengah (Mid – term vision) 5 tahun, sesuai masa jabatan Kepala Daerah b. Visi Kepala Daerah disusun oleh Bakal Calon KDH kemudian dipaparkan dalam Rapat Paripurna DPRD Pasal 37 ayat (1) dan (2) 3. a. Visi Pemerintah Daerah bersifat jangka menengah (Mid – term vision) 5 tahun b. Visi Pemerintah Daerah disusun dengan memadukan antara visi Kepala Daerah dengan visi masing-masing Perangkat Daerah, menurujuk pada visi Daerah
POLA II
[
VISI KDH
+ VISI PERANGKAT DAERAH
VISI PEMERINTAH DAERAH
Dibahas Bersama Para Pemegang Saham (DPRD, Masyarakat, PT dan Pemda)
VISI DAERAH
MEKANISME
KOORDINASI DAN KESEPAKATAN PERENCANAAN MENURUT PARADIGMA UU 22/1999
DEPARTEMEN
GBHN
PROPENAS
POLA DASAR
PROPEDA
RENSTRA
RENSTRA DINAS
REPETADA
POLA DASAR
PROPEDA
RENSTRA
RENSTRA DINAS
REPETADA
D S P (Daftar Skala Prioritas)
= Garis Hubungan Langsung = Garis Hubungan Koordinasi = Garis Hubungan Kesepakatan
FKK (Forum Koordinasi & Kesepakatan)
KESEPAKATAN BUPATI/WALIKOTA DENGAN GUBERNUR
REPETANAS
Pusat
Propinsi
Kab./Kota
Perbandingan Beberapa Pengertian Mengenai Dokumen Perencanaan N O
NAMA DOKUMEN
SIFAT DOKUMEN
ISI POKOK
FUNGSI
1.
Pola Dasar
Perencanaan Induk
1. Visi & Misi 2. Arah Kebijakan & Strategi
Komitmen politis Daerah Untuk Mewujudkan Cita Cita Masyarakat
2.
Propeda
Perencanaan Manajerial
1. Prioritas Daerah 2. Program/Agenda Pembangunan Daerah
Pedoman bagi Semua pelaku pembangunan di Daerah (Pemerintahan, Swasta, & Masyarakat dengan pembiayaan dari berbagai sumber)
3.
Renstrada
Perencanaan Operasional/ Taktis
1. Tujuan/Sasaran Setiap Bidang, Kewenangan dan Sektor 2. Program & Kegiatan Tiap Bidang, Kewenangan & Sektor
Pedoman bagi Pemerin tah Daerah dalam melaksanakan fungsifungsi berdasarkan kewenangan Daerah yang ada dengan pembiayaan dari APBD
NO 4.
NAMA DOKUMEN APBD
SIFAT DOKUMEN Perencanaan Yang bersifat Alokasi Pembiayaan
ISI POKOK Program/Proyek Yang mendapatkan Pembiayaan Dari Pemda
FUNGSI Refleksi dari Kemampuan Pemerintah Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Berdasarkan Kewenangan Yang Ada
Dokumen Perencanaan Pembangunan Menurut UU 32/2004 ttg Pemerintahan Daerah NO
NAMA DOKUMEN
SIFAT DOKUMEN
ISI POKOK
FUNGSI
1.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP)
Perencanaan Induk untuk jangka waktu 20 tahun.
1. Visi & Misi Komitmen politis Daerah 2. Arah Kebijakan Untuk Mewujudkan Cita & Strategi pemb. Cita Masyarakat daerah mengacu RPJP Nasional
2.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM)
Perencanaan Manajerial Untuk masa 5 tahun
1. Prioritas Daerah Berisi : 2. -Arah kebijakan Program/Agenda keuangan daerah Pembangunan -Strategi pembangunan Daerah sbg pendaerah jabaran dari Visi, -Kebijakan umum, Misi dan - Program satuan kerja program Perangkat Daerah Kepala Daerah - Lintas satuan kerja perangkat daerah - Program kewilayahan disertai rencana kerja regulatif & pendanaan indikatif
NAMA DOKUMEN
NO 3.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
•
•
SIFAT DOKUMEN Perencanaan Penjabaran dari RPJM utk jangka waktu 1 tahun.
ISI POKOK Berisi : -Rancangan kerangka ekonomi daerah -Prioritas pemb. daerah -Rencana kerja dan pendanaannya
FUNGSI Refleksi dari Kemampuan Pemerintah Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Berdasarkan Kewenangan Yang Ada Maupun berdasarkan partisipasi masyarakat.
Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang disebut Renstra SKPD yang memuat : visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Renstra SKPD dirumuskan dalam bentuk rencana kerja satuan kerja perangkat daerah yg memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yg dilaksanakan oleh pemda maupun melalui partisipasi masyarakat.
•
Perencanaan pembangunan daerah disusun berdasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, mencakup : a. penyelenggaraan pemerintahan daerah; b. organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah; c. kepala daerah, dprd, perangkat daerah dan PNS daerah; d. keuangan daerah; e. potensi sumber daya daerah; f. produk hukum daerah; g. kependudukan; h. informasi dasar kewilayahan; dan i. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. (Pasal 152).
UUD 1945
MEKANISME KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN MENURUT UU 25/2004 & UU 32/2004
RPJP NAS
RPJM NAS
RKP
RPJP PROP
RPJM PROP
RKPD Prop
RENSTRA SKPD PROP
RENJA SKPD PROP
RPJP KAB/KOTA
RPJM KAB/KOTA
RKPD
RENSTRA SKPD KAB/KOTA
RENJA SKPD KAB/ KOTA
KAB/KOTA
= Garis Hubungan Langsung = Garis Hubungan Koordinasi
RENSTRA KL
RENJA KL
Pusat
Propinsi
Kab./Kota
UUD 1945
MEKANISME KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN MENURUT UU 25/2004 & UU 32/2004
RPJP NAS
RPJM NAS
RKP
RPJP PROP
RPJM PROP
RKPD Prop
RENSTRA SKPD PROP
RENJA SKPD PROP
RPJP KAB/KOTA
RPJM KAB/KOTA
RKPD
RENSTRA SKPD KAB/KOTA
RENJA SKPD KAB/ KOTA
KAB/KOTA
= Garis Hubungan Langsung = Garis Hubungan Koordinasi
RENSTRA KL
RENJA KL
Pusat
Propinsi
Kab./Kota
KERANGKA PEMIKIRAN DISAIN PERENCANAAN DI DAERAH
Aspirasi Masyarakat
Stakeholders/ Masyarakat
Propeda Renstra & Dokumen lain
Tuntutan, Aspirasi, Kebutuhan Masalah di Masyarakat
DPRD PEMDA
Visi, Misi & Strategi Daerah
DPRD PEMDA
P E M D A
Arah & Kebijakan
Strategi & Prioritas
Hal. 1
Unit – unit Kerja
1. Visi, Misi & Tupoksi Unit Kerja; 2. Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan/ Aktivitas; 3. Tolok Ukur Kinerja & Target Kinerja; 4. Rincian Anggaran perAktivitas & SAB
PEMDA
RAPBD
DPRD PEMDA
APBD
Hal. 2
C. PENYUSUNAN RPJMD •
RPJM Daerah memuat : - arah kebijakan keuangan Daerah - strategi pembangunan Daerah; - Kebijakan Umum; - Program Satuan Kerja Perangkat Daerah; - Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah; - Program kewilayahan serta rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. • RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. • Menurut UU Nomor 25 Tahun 2004, RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, sedangkan menurut UU Nomor 32 Tahun 2004, ditetapkan dengan Perda. • UU Nomor 25 Tahun 2004 disusun pada masa UU Nomor 2 Tahun 1999 yang masih terdapat pemisahan antara Kepala Daerah dengan DPRD, sedangkan pada UU Nomor 32 Tahun 2004, antara KDH dengan DPRD sama-sama merupakan UNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH.
D. PENYUSUNAN RENSTRA SKPD * Renstra- SKPD (Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah) memuat : - visi - misi, - tujuan - strategi - kebijakan - program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. *
•
*
* * *
Rencana Kerja – SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD memuat : - kebijakan - program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan ) Jangka Menengah daerah dilaksanakan paling lambat 2(dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD. RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Masa transisi ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak UU ini diundangkan.
E. PENYUSUNAN RKPD •
RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu RKP, memuat : - rancangan kerangka ekonomi daerah; - prioritas pembangunan Daerah; - rencana kerja dan pendanaannya – baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. * Renstra- SKPD (Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah) memuat : - visi - misi, - tujuan - strategi - kebijakan - program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
• •
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (pasal 26 ayat 2 UU 25/2004). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi pedoman penyusunan RAPBD (pasal 25 ayat 2 UU 25/2004).
KAITAN ANTARA VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS
PROGRAM PRIORITAS 1 MISI 1 PROGRAM PRIORITAS 2 … DST
VISI PROGRAM PRIORITAS 1 MISI 2…… DST PROGRAM PRIORITAS 2 ….. DST
KAITAN ANTARA VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS SERTA PENGALOKASIKAN ANGGARAN SETIAP TAHUNNYA APBD I 2 3 4
PROGRAM PRIORITAS 1
MISI 1
PROGRAM PRIORITAS 2 … DST
VISI MISI 2…… DST
PROGRAM PRIORITAS 1 PROGRAM PRIORITAS 2 ….. DST
Contoh : TEMA TAHUN 2011 “ PENINGKATAN DAN PROMOSI INVESTASI TERPADU DI BIDANG INDUSTRI, INFRASTRUKTUR, AGROINDUSTRI DAN PARIWISATA” •
•
•
Dari tema tersebut tergambar bahwa prioritas pembangunan tahun 2011 adalah peningkatan investasi di bidang industri, infrastruktur, agroindustri, dan pariwisata secara terpadu, yang dilakukan melalui promosi. Konsekuensi logis dari penetapan tema berarti sektor industri, infrastruktur, agroindustri serta pariwisata akan menjadi prioritas dalam kegiatan maupun dukungan dananya. Sedangkan sektor-sektor lainnya menjadi pendukung. Pilihan tema di atas, tentunya sudah memperhitungkan kelanjutan dengan tema RKPD tahun-tahun sebelumnya, mengingat tahun 2011 merupakan tahun keempat dari RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2007 – 2012.
BIDANG INTI DAN BIDANG PENDUKUNG DALAM RKPD TAHUN 2011
SEKTOR LAINNYA
SEKTOR LAINNYA
INDUST RI PARIWI SATA SEKTOR LAINNYA
INFRA STRUKTUR
AGRO INDUSTRI SEKTOR LAINNYA
•
•
•
•
Mengingat bidang industri, infrastruktur, agribisnis, dan pariwisata mencakup aktivitas yang sangat luas, melalui Musrenbang sekarang ini tentunya akan ditentukan pilihan prioritas dari masing-masing bidang, termasuk sumber pembiayaannya dari berbagai sumber. Sekaitan dengan penjelasan di atas, Musrenbang sekarang ini tentunya akan mengundang pemangku kepentingan yang relevan seperti kalangan industriawan dan asosiasinya, asosiasi pengembang infrastruktur, asosiasi agribisnis serta asosiasi pariwisata, selain tokoh masyarakat. Apabila kedalaman bidang-bidang prioritas sudah ditentukan, perlu dilanjutkan dengan menentukan target-target yang terukur secara kuantitas. Dalam hal ini perlu adanya Key Result Indicators (KRIs) maupun Key Performance Indicators (KPIs) ( Lihat David Parmenter, 2010) Cara ini akan mempermudah dalam menyusun angka-angka indikatif yang akan dituangkan dalam RAPBD, yang selanjutnya akan dibahas dengan DPRD.
BIDANG INDUSTRI
SUBSEKTOR INDUSTRI ………
SUBSEKTOR INDUSTRI ……….
KONSEN
KONSEN
KONSEN
TRASI ……..
TRASI……
TRASI ……
BIDANG INFRASTRUKTUR SUBSEKTOR INFRA STRU………
SUBSEKTOR INFRSTRUK TUR……….
KONSEN
KONSEN
KONSEN
TRASI ……..
TRASI……
TRASI ……
BIDANG AGROINDUSTRI SUBSEKTOR AGROINDU STRI……
SUBSEKTOR AGROINDU STRI……….
KONSEN
KONSEN
KONSEN
TRASI ……..
TRASI……
TRASI ……
BIDANG PARIWISATA
SUBSEKTOR PARIWI SATA…….
SUBSEKTOR PARIWI SATA…….
KONSEN
KONSEN
KONSEN
TRASI ……..
TRASI……
TRASI ……
•
David Parmenter (2010 : 1) menegaskan bahwa : 1. Key Result Indicators (KRIs) tell you how you have done in a perspective or critical success factor. 2. Result Indicators (RIs) tell you what you have done. 3. Performanve Indicators (Pis) tell you what to do. 4. KPIs tell you what to do increase performance dramatically.
F. PENYUSUNAN APBD •
•
Perencanaan jangka panjang yang tersusun dalam RPJPD yang kemudian dijabarkan dalam RPJMD perlu dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan setiap tahunnya sebagaimana tertuang dalam RKPD. Dari dimensi perencanaan jangka panjang dan jangka menengah serta jangka pendek (tahunan) perlu dibumikan dalam bentuk implementasi program dan kegiatan, yang diwujudkan dalam bentuk anggaran tahuan yang tersusun dalam APBD.
Perencanaan & Penganggaran Daerah Alur Perencanaan & Penganggaran PEMERINTAH PUSAT
Renstra KL
RPJP Nasional
RPJM Nasional
Renja KL
RKA - KL
Pedoman
RAPBN
RKP
Rincian APBN
APBN
DISERASIKAN MELALUI MUSRENBANGDA PEMERINTAH DAERAH
RPJP Daerah
RPJM Daerah
Renstra SKPD
PERENCANAAN
RKPD
KUA
RAPBD
APBD
PPAS
Renja SKPD
RKA – SKPD
PENGANGGARAN
Penjabaran APBD
III. Perencanaan & Penganggaran Daerah (1) A. Umum Disusun sesuai dengan Urusan yang menjadi kewenangan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional. Jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek (Tahunan), RPJP-D, RPJM-D, RKP-D. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian
dan
III. Perencanaan & Penganggaran Daerah (3) C. Fungsi Perencanaan RPJP-D berfungsi : Pedoman penyusunan Visi, Misi, dan Program Prioritas para Calon Kepala Daerah Pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah RPJP-D Provinsi menjadi acuan penyusunan RPJP-D Kabupaten/Kota
RPJM-D berfungsi : Pedoman bagi Kepala SKPD untuk menyempurnakan Rancangan Renstra SKPD menjadi Renstra SKPD Bahan utama penyusunan RKP Daerah
Dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kerja KDH RPJM-D Provinsi merupakan pedoman dalam penyusunan RPJM-D Kabupaten/Kota
III. Perencanaan & Penganggaran Daerah (4) RKPD- digunakan sebagai: Pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD
Pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan APBD tahun berjalan
Pengintegrasian SPM dalam RPJMD Urusan Pemerintahan Urusan Bersama
Urusan Pilihan
Pelayanan Dasar
Urusan Wajib
Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Menjadi salah satu faktor dalam menggambarkan
Urusan Mutlak
Renja-SKPD RKPD
Menjadi acuan dalam penyusunan
RKA-SKPD Rancangan RPJMD
Renstra-SKPD • Visi, Misi dan Tujuan • Strategi dan Kebijakan • Program, Indikasi Kegiatan, Prestasi Kerja Berbasis SPM
Penetapan Perda tentang RPJMD
• Strategi Pembangunan Daerah • Arah Kebijakan Umum • Arah Kebijakan Keuangan Daerah • Program Prioritas Daerah
Analisis Keuangan dan Kondisi Umum Daerah
Kondisi Umum Daerah
• Faktor Geografis • PerekonomiUrusan Pemerintahan yg menjadi Kewenangan Daerah • an Daerah • Kondisi Sosial Budaya • Prasarana dan Sarana • Pemerintahan Umum • Prestasi Kerja Pelayanan Publik Berbasis SPM
IV. Penyusunan KUA dan PPAS (1) A. KU - APBD Sinkronisasi penyusunan rancangan APBD dan APBN (UU No. 17/2003, UU No. 25/2004, UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004) (PP No. 58/2005) Mempedomani pada Permendagri No. 13/2006 jo Permendagri No. 59/2007
IV. Penyusunan KUA dan PPAS (2) 1. Pengertian KUA Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan RAPBD dan RP APBD
IV. Penyusunan KUA dan PPAS (2) RPJM
5 th
5 th
RPJM
5 th
1 th
Renja SKPD 1 th
RPJM 1 th
RKPD
RKP
1 th
KUA
PPAS
Nota kesepakatan DPRD dan Kepda
RKA-SKPD
Pedoman Peny RKA-SKPD TAPD
Raperda APBD
1 th
Dibahas bersama DPRD
IV. Penyusunan KUA dan PPAS (3) Kebijakan Pemb. Nas dan Keu Da
Kerangka Ekonomi Makro dan Prioritas Pembangunan RPJMD
Jaring Asmara Musrenbang
Evaluasi Kinerja Masa Lalu
RKPD KUA & PPAS
Rensta SKPD
DPRD Depdagri Provinsi
BAN ANGGR
PEMDA Per. KDH Pedoman Penyusunan RKA - SKPD
Renja SKPD
RKA - SKPD
Tahap Penyusunan dan Penetapan Perda APBD
Konsultasi Publik
TAPD RAPBD PERDA APBD
Klarifikasi RAPBD
Pengajuan RAPBD Evaluasi Raperda APBD
Persetujuan Raperda APBD
IV. Penyusunan KUA dan PPAS (5) Tahapan-tahapan dalam menyusun PPAS
KUA
Tentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan
Tentukan urutan program dalam masing-masing urusan pemerintahan (wajib dan pilihan)
Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program (berdasarkan prioritas kegiatan)
