PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
PERATURAN DAERAH
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2005-2025
KLUNGKUNG 2005
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2005 – 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KLUNGKUNG, Menimbang
:
a.
bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahunan yang memuat visi, misi dan arah pembangunan
daerah
yang
mengacu
kepada
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN); b.
bahwa terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab, merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintah dan pembangunan yang berdaya-guna, berhasil-guna
dan
bebas
dari
KKN
(Korupsi,
Kolusi
dan
Nepotisme); c.
bahwa
untuk
menciptakan
integrasi,
sinkronisasi
dan
mensinergikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2009 – 2025. d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hurup a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Tentang
Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2005 - 2025; Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat
I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ); 2.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3.
Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2003
tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 4.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5.
Undang-Undang Perencanaan
Nomor
25
Pembangunan
Tahun Nasional
Republik Indonesia Tahun 2004
2004
tentang
(Lembaran
Nomor
124,
Sistem Negara
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2008
tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
9.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005
Nomor
140,
Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat
Daerah
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 165); 11.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor
21,
Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817); 12.
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6);
13.
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 3);
14.
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 8). Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG dan BUPATI KLUNGKUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH JANGKA
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
PANJANG
DAERAH
KLUNGKUNG TAHUN 2005 – 2025. BAB I KETENTUAN UMUM: Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
(RPJPD) KABUPATEN
1.
Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3.
Bupati adalah Bupati Klungkung.
4.
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
yang
selanjutnya
disebut
DPRD
adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung. 5.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klungkung Tahun
2005
Klungkung Dokumen
-
2025
adalah
yang
selanjutnya
Perwujudan
Perencanaan
disebut
kehendak
Pembangunan
dengan
rakyat yang
Daerah
RPJPD
Kabupaten
ditetapkan
Kabupaten
sebagai
Klungkung
untuk
Periode 20 (dua puluh) Tahun terhitung sejak Tahun 2009 sampai dengan 2025. 6.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun
7.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun
8.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Klungkung. BAB II HUBUNGAN ANTARA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH LAINNYA Pasal 2
(1) RPJPD Kabupaten Klungkung Tahun 2005 – 2025 dijabarkan melalui RPJMD. (2) RPJMD dijabarkan lebih lanjut dalam RKPD, RKPD merupakan Perencanaan Pembangunan dalam kurun waktu satu tahun,sebagai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah setiap Tahunnya. (3) Perencanaan Strategis SKPD adalah Perencanaan Strategis dalam periode 5 (lima) Tahunan sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Klungkung. (4) RPJPD Kabupaten Klungkung Tahun 2005 – 2025 dimaksud pada ayat (1) menjadi : a. pedoman untuk menuntun Arah dan Kebijakan Pembangunan Kabupaten Klungkung Tahun 2005 - 2025; b. pedoman bagi
Bupati
Terpilih
dalam
merumuskan dan menyusun Visi, Misi
setiap
5
(lima)
tahun
dalam
dan Program Pembangunan yang
disusun dalam RPJMD; c. pedoman
bagi
Pemerintah
Daerah
dalam
menyusun
Arah
Kebijakan
Umum/Kebijakan Umum APBD Kabupaten Klungkung pada setiap tahunnya; dan d. pedoman bagi SKPD dalam menyusun Arah Kebijakan Pembangunan sebagaimana tugas pokok dan fungsinya.
BAB III SISTEMATIKA Pasal 3 Sistematika RPJPD Kabupaten Klungkung Tahun 2005 - 2025 terdiri atas: BAB I
: PENDAHULUAN
BAB II
: KONDISI UMUM DAERAH
BAB III
: VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH
BAB IV
: ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V
: PENUTUP Pasal 4
RPJPD Kabupaten Klungkung Tahun 2005 - 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peratuan Daerah ini. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung yang bertentangan dengan peratuan ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 6 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung. Ditetapkan di Semarapura pada tanggal …. Oktober 2010 BUPATI KLUNGKUNG I WAYAN CANDRA Diundangkan di Semarapura pada tanggal …. Oktober 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG, KETUT JANAPRIA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN .….
NOMOR 2010
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR …
TAHUN 2010
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2005 – 2025
I.
UMUM Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah membawa perubahan besar dalam
perencanaan dan penyelenggaraan Negara. Seiring dengan Amandemen UUD 1945, maka Garis-Garis Besar Haluan Negara tidak ada lagi, sebagai gantinya maka platform Presiden terpilih menjadi acuan dalam program pembangunan. Berkaitan dengan hal itu, maka Presiden Republik Indonesia telah menyusun RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Dalam jangka menengah Presiden menyusun Peraturan Presiden Nomor 7
Tahun 2005
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2004 – 2009. Perubahan payung hukum penyelenggaraan pemerintah di tingkat Nasional, diikuti
pula
oleh
Undang-Undang 1
Tahun
Tahun
Nomor
2005
2004
perubahan 17
tentang
tentang
Undang-Undang Pembangunan
tentang
Nomor
25
Nasional, Daerah
Perimbangan
Keuangan
Kabupaten
antara
masyarakat
Klungkung
yang
tentang 32
Nomor
Pemerintah
Tahun
33
Pusat
15
Negara,
Perencanaan 2004
Tahun
dan
Nomor
Keuangan
Sistem
Nomor
tentang
2004
tentang
Pemerintahan
Daerah
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Rencana
Tahun
Undang-Undang
Nomor
Undang-Undang
(RPJPD).
Klungkung
2004
Munculnya
Undang-Undang
Pertanggungjawaban
Tahun
maka perlu disusun Peraturan Daerah
dan
Negara,
Negara,
Undang-Undang
dan
perundang-undangan.
Keuangan
Perbendaharaan
Pengelolaan
Pemerintahan
Panjang
peraturan
Pembangunan
2008 - 2025 dituangkan
Jangka
sebagai dalam
Panjang
perwujudan Dokumen
Daerah kehendak
Perencanaan
Pembangunan dalam kurun waktu 20 tahun. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klungkung 2005-2025
sebagai
Klungkung
selanjutnya
Menengah
Daerah
tahunnya.
Rencana
payung
hukum
akan
dijabarkan
dalam
sebagai
platform
(RPJMD)
Pembangunan
perencanaan
Jangka
pembangunan
Rencana Bupati Menengah
Kabupaten
Pembangunan terpilih
Jangka
setiap
Daerah
lima
(RPJMD)
selanjutnya sebagai
akan
perencanaan
Pembangunan hasil
dijabarkan
Jangka
Musyawarah
menjadi
strategis Menengah
Perencanaan
Renstra
SKPD Daerah
Satuan
dalam (RPJMD)
Pembangunan
Kerja
lima juga
Perangkat tahunan.
dijabarkan
(Musrenbang)
II.
Rencana berdasarkan
menjadi
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR ……….
Daerah
Rencana
DAFTAR ISI DAFTAR ISI ......................................................................................
i
BAB I
PENDAHULUAN .................................................................
1
1.1
Latar Belakang ................................................................
1
1.2
Pengertian .....................................................................
2
1.3
Maksud dan Tujuan .........................................................
2
1.4
Landasan ........................................................................
2
1.5
Tata Urut ........................................................................
3
BAB II KONDISI UMUM DAERAH ..................................................
5
2.1
Kondisi Pada Saat Ini .....................................................
5
A. Sosial Dasar dan Sosial Budaya ...................................
5
B. Ekonomi ....................................................................
10
C. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ................................
17
D. Sarana dan Prasarana ................................................
18
E. Politik, Hukum dan Pemerintahan ................................
20
F. Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban ......................
23
G. Pengembangan Wilayah, Tata Ruang, dan Lingkungan Hidup 23 2.2
Tantangan ......................................................................
28
A. Sosial Dasar dan Sosial Budaya ...................................
28
B. Ekonomi ....................................................................
32
C. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ................................
36
D. Sarana dan Prasarana ................................................
36
E. Politik, Hukum dan Pemerintahan ................................
40
F. Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban ......................
42
G. Pengembangan Wilayah, Tata Ruang, dan Lingkungan Hidup 42 2.3
Modal Dasar ....................................................................
45
A. Sosial Dasar dan Sosial Budaya ...................................
45
B. Ekonomi ....................................................................
46
C. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ................................
49
i
D. Sarana dan Prasarana ................................................
50
E. Politik, Hukum dan Pemerintahan ................................
51
F. Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban ......................
53
G. Pengembangan Wilayah, Tata Ruang, dan Lingkungan Hidup 53 BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH............................
55
3.1
Visi Daerah .....................................................................
55
3.2
Misi Daerah .....................................................................
55
BAB IV ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
58
4.1
Arah Pembangunan Daerah ..............................................
58
4.2
Tahapan dan Prioritas ......................................................
70
4.2.1. RPJMD I ( 2008-2013) ...........................................
70
4.2.2. RPJMD II (2013-2018) ...........................................
71
4.2.3. RPJMD III (2018-2023)..........................................
71
4.2.4 RPJMD IV (2023-2025) ..........................................
72
BAB V PENUTUP ...............................................................................
73
ii
BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004, mengamanatkan pemerintah pusat mengalihkan sebagian besar kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan ke daerah. Seiring berlakunya Undang-undang tersebut, maka setiap Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dituntut untuk mampu mengidentifikasi keunggulan komparatif (comparative adventages) wilayahnya. Keunggulan komparatif wilayah tersebut untuk selanjutnya harus dapat diarahkan dan dipadukan, serta dikembangkan secara terencana, sehingga tercapai pengembangan wilayah yang optimal, yang tercermin dari luasnya kesempatan kerja dan berusaha, serta adanya insentif ekonomi yangmenguntungkan bagi berbagai pelaku ekonomi.
Daerah memiliki kewenangan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Pendekatan yang digunakan dalam merencanakan pembangunan adalah melalui perencanaan partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sebagai stakeholders. Dengan demikian, wujud perencanaan pembangunan daerah merupakan perpaduan antara perencanaan yang bersifat top-down dan bottom-up. Sebagai amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap Pemerintah Daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan
dengan
mempertimbangkan
keunggulan
komparatif
wilayah
dan
kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Berbagai dokumen perencanaan yang diamanatkan
Undang-undang
tersebut
untuk
segera
disusun
adalah:
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 Pasal 33 ayat (1) Bahwa Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas pembangunan Daerah di daerahnya. RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional. Sementara, RPJM Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang memuat penjabaran visi, misi dan program kerja Kepala Daerah terpilih selama lima tahun masa jabatannya.
1
1.2. PENGERTIAN Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klungkung adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2025.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud: Maksud penyusunan RPJP Daerah adalah: (1) agar tersedia dokumenperencanaan yang menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu lima tahunan; dan (2) agar tersedia arah pembangunan jangka panjang daerah yang dapat menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh komponen daerah (Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, Perguruan Tinggi dan lain-lain) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak. Tujuan: Tujuan penyusunan RPJP Daerah adalah: (1) mengidentifikasi, menganalisis dan memprediksi kondisi umum daerah, baik berupa sumberdaya alam, ekonomi,
SDM,
sarana-prasarana, maupun sosial budaya dan pemerintahan; (2) merumuskan visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Klungkung dalam jangka panjang 20 tahun ke depan; dan (3) untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, toleran, transparan, partisipatif, akuntabel, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat daerah yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju dan sejahtera dalam kurun waktu 20 tahun ke depan. 1.4. LANDASAN Beberapa landasan yang menjadi pondasi ditetapkannya RPJP ini antara lain : Landasan Ideal
: Pancasila.
Landasan Konstitusional
: UUD 1945 (sebagaimana telah empat kali diamandemen).
Landasan Operasional
:
1.
Ketetapan MPR-RI Nomor : VII/MPR/2001 Tentang : Visi Indonesia Masa Depan.
2.
Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 Tentang : Keuangan Negara.
2
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang : Perbendaharaan Negara.
4.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang : Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara.
5.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang : Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang : Pemerintahan Daerah.
7.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang : Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
8.
Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 Tentang : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
9.
SE Menteri Dalam Negeri No. 050/2020/SJ tahun 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah Kabupaten/ Kota.
10. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Bali Tahun 2005-2025. 11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung. 12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung.
1.5.
TATA URUT
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 Kabupaten Klungkung disusun dalam tata urut (sequent) sebagai berikut :
Bab I
Pendahuluan; yang dipilah atas beberapa subpokok sajian yakni (1) Latar Belakang, (2) Pengertian, (3) Maksud dan Tujuan, (4) Landasan Hukum, dan (5) Tata Urut yang dikemas dalam sub pokok “Sistematika Penulisan”.
Bab II
Kondisi Umum Daerah; yang dipapar menjadi subpokok sajian : (1) Kondisi Pada Saat Ini, (2) Tantangan, dan (3) Modal Dasar yang menitikberatkan pada aspek pembangunan daerah.
Bab III
Visi dan Misi Pembangunan Daerah dan Arah Pembangunan Daerah; yang dijabarkan dalam subpokok sajian (1) Visi Daerah yaitu sebagai rumusan umum keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, dan (2) Misi Daerah, yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
3
Bab IV.
Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025; menguraikan subpokok sajian tentang (1) Arah, (2) Tahapan, dan (3) Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 20052025.
Bab V.
Penutup; menguraikan statement bahwa RPJPD ini merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai corridor dalam penyusunan visi, misi dan program calon Kepala Daerah dan pedoman dalam penyusunan RPJMD setelah 3 bulan kepala daerah Kabupaten Klungkung terpilih dilantik secara resmi.
4
BAB II KONDISI UMUM DAERAH 2.1.
KONDISI PADA SAAT INI
Pembangunan daerah yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan diberbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang Sosial Dasar dan Sosial Budaya, Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Sarana dan Prasarana, Politik, Hukum dan Pemerintahan, serta Pengembangan Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup. Disamping banyaknya kemajuan yang telah dicapai, masih juga banyak tantangan atau masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Untuk itu masih diperlukan upaya mengatasinya dalam pembangunan daerah 20 tahun kedepan. A. Sosial Dasar dan Sosial Budaya 1. Pembangunan bidang sosial dasar dan sosial budaya terkait erat dengan kualitas hidup masyarakat Klungkung pada khususnya dan Bali pada umumnya. Kondisi kehidupan masyarakat dapat tercermin pada aspek kuantitas dan struktur umur penduduk
serta
kualitas
penduduk
meliputi
pendidikan,
kesehatan,
dan
lingkungan. 2. Di bidang kependudukan, upaya untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk secara berkelanjutan hingga dari waktu ke waktu laju pertumbuhan penduduk dapat diturunkan. Penduduk merupakan salah satu sumber daya yang berperan penting dalam proses pembangunan. Berdasarkan hasil registrasi jumlah penduduk Kabupaten Klungkung tahun 2008 berjumlah 176.822 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 980 jiwa/ km2. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk yang dicapai tahun 2008 sebesar 0,822% pertahun. Penyebaran penduduk di empat kecamatan, yaitu kecamatan Klungkung 54.111 jiwa, kecamatan Banjarangkan 39.037 jiwa, kecamatan Dawan 36.226 jiwa, dan kecamatan Nusa Penida 47.448 jiwa. Jumlah Rumah Tangga Miskin di wilayah Klungkung berdasarkan pendataan tahun 2006 sebanyak 8460 RTM. 3. Upaya pembangunan kualitas manusia tetap menjadi perhatian penting. Sumber daya manusia (SDM) merupakan subyek dan sekaligus obyek pembangunan yang mencakup seluruh siklus hidup manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Klungkung senantiasa menunjukan perkembangan yang lebih baik dengan ditandai peningkatan angka IPM tahun 2007 sebesar 68,89 menjadi 69,66 pada tahun 2008, angka ini masih lebih kecil dari IPM Provinsi Bali sebesar 70,10 dan berada pada urutan ke-7 dibanding kabupaten/kota lainnya di Bali.
Secara rinci angka 5
tersebut merupakan komposit dari angka harapan hidup 69,00 angka melek aksara penduduk usia 15 tahun keatas 80,89 persen, angka partisipasi kasar (APK) rata-rata dari tahun 2004 sampai dengan 2008 untuk tingkat pendidikan dasar, SD mencapai 107,91% dan SMP mencapai 94,58% sedangkan untuk tingkat pendidikan lanjutan/SMA mencapai 55,71%, dan produk domestik reginal bruto (PDRB) per kapita yang dihitung berdasarkan paritas daya beli (purchasing power parity) sebesar US $3.361. 4. Pembangunan dibidang kesehatan menunjukkan masyarakat Klungkung dalam status kesehatan yang relatif baik tercermin dari meningkatnya perilaku pola hidup sehat masyarakat, turunnya angka kematian bayi berbanding kelahiran hidup, dan angka kematian ibu melahirkan, yaitu Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2008 sebesar 7,03 per 1000 kelahiran hidup, Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2008
sebesar140,59 per kelahiran hidup. Dari kegiatan upaya perbaikan gizi
masyarakat diperoleh gambaran sebanyak 2.310 balita yang ditimbang ditemukan sebanyak 13 balita (0,56%) masuk kategori gizi buruk, 214 balita (9,26%) kategori gizi kurang, 2.050 balita (88,75%) kategori gizi baik, dan yang termasuk kategori gizi lebih sebanyak 33 balita (1,43%).
Penyebab gizi buruk tersebut
antara lain karena Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), kelainan bawaan atau adanya penyakit penyerta, pola asuh yang kurang memenuhi syarat dan sebagian dari keluarga miskin. Pengamatan dan pencegahan penyakit menular dilakukan melalui kegiatan imunisasi seperti Diptheri, Pertusis, Tetanus, TBC Paru, Polio. Cakupan Imunisasi TT pada ibu hamil TT1 95,99%, TT2 96,05%. Demikian pula Universal Child Immunisation (UCI) telah mencapai 100% seluruh desa. PIN tahun 2008 juga telah dilaksanakan di seluruh Desa/Kelurahan. Pemberantasan penyakit menular telah berhasil menekan angka kesakitan dan kematian beberapa penyakit menular tertentu : -
Dalam penanggulangan beberapa penyakit yang bersumber binatang (P2B2) seperti Penyakit malaria pada tahun 2008 ditemukan 14 kasus, dengan angka kesakitan (API=annual parasite incidens) 0,004 permil mengalami peningkatan dibandingkan API tahun 2004 sebesar 0,012 permil penduduk, namun masih lebih kecil dari target SPM yaitu 0,1 permil, dan tidak ada yang meninggal karena malaria (CFR nol).
-
Penyakit demam berdarah tahun 2008 ditemukan 59 kasus mengalami penurunan 9 kasus dibandingkan tahun 2007.
6
-
Kegiatan penangulangan penyakit kusta tahun 2008 ditemukan sebanyak 20 kasus, angka ini merupakan angka terbesar selama 5 tahun terakhir. Dimana pada tahun 2004 ditemukan 16 kasus, tahun 2005 ditemukan 11 kasus,tahun 2006 ditemukan 14 kasus dan tahun 2007 ditemukan 10 kasus. sedangkan angka penderita kusta yang selesai berobat (RFT rate) mencapai 100% (telah memenuhi standar pelayanan minimal ; > 90%).
-
Kegiatan penanggulangan penyakit diare tahun 2008 ditemukan 6.817 kasus hal tersebut menunjukkan kondisi kesehatan masyarakat yang semakin munurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2004 ditemukan 3.810 kasus diare, pada tahun 2005 ditemukan 4.049 kasus diare, pada tahun 2006 ditemukan 2.764 kasus diare, pada tahun 2007 ditemukan 6.341 kasus diare dengan tingkat penyebaran di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Klungkung, dan kematian karena penyakit diare tidak ada.
-
Dalam pemberantasan penyakit TB Paru tahun 2008 melalui upaya penemuan dan pengobatan penderita sebanyak 102 BTA dari 1.621 suspek yang ditemukan, mengalami peningkatan dibanding tahun 2007 yang mencapai 82 BTA. Pada tahun 2008 ditemukan 6 kasus kematian yang di sebabkan oleh penyakit TB paru.
-
Cakupan pemakaian air bersih baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Secara umum rumah tangga di Kabupaten Klungkung telah menggunakan air bersih untuk keperluan sehari-hari, dimana sekitar 76,27% telah menggunakan air bersih/sehat atau air yang bersumber dari air kemasan (4,14%), air leding (56,54%), pompa (4,44%), sumur terlindung (7,57%) dan mata air terlindung (1,14%). Namun demikian masih terdapat 23,73% rumah tangga yang sumber airnya
minimum
tingkat
kebersihan
atau
kesehatannya
masih
perlu
dipertanyakan karena berpengaruh besar terhadap kesehatan penduduk. Sumber air yang tingkat kebersihan /kesehatannya dipertanyakan tersebut terdiri atas mata tidak terlindung (0,97%), air sungai (0,16%), air hujan (22,43%). Masih tingginya sumber air minum dari air hujan di Kabupaten Klungkung merupakan kontribusi dari Kecamatan Nusa Penida yang memang kondisi geografisnya masih sangat tergantung dari air hujan. 5. Taraf pendidikan masyarakat Klungkung mengalami perkembangan menjadi lebih baik yang diukur antara lain dari meningkatnya angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas, meningkatnya jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah dapat menamatkan jenjang pendidikan SMP/MTs ke atas, dan meningkatnya angka partisipasi sekolah untuk semua kelompok usia. Capaian APK adalah sebagai berikut: 7
APK: - SD/MI
2008
2007
108,41% 109,76%
2006
2005
2004
107,39%
107,74%
106,23%
- SMP/MTs
99,48%
94,01%
93,31%
93,09%
93,00%
- SMA/MA
77,22%
69,08%
67,25%
65.15%
65,00%
IPM Sebagai indikator pencapaian pembangunan Manusia di Kabupaten Klungkung merupakan titik sentral dari seluruh program pembangunan juga merupakan serangkaian usaha yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup yang layak dan sejahtera. Tujuan ini akan tercapai jika masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan, memperoleh pendapatan dan berusaha dalam bidang ekonomi, serta kesempatan dan akses terhadap seluruh sektor pembangunan Perkembangan IPM. Penambahan dan rehabilitasi sarana/prasarana yang rusak telah dilakukan secara bertahap. Hingga tahun 2008 jumlah gedung sekolah SD berjumlah 141 unit, gedung sekolah SMP berjumlah 23 unit, dan gedung sekolah SMA berjumlah 15 unit. Koleksi bahan pustaka berupa buku-buku paket sekolah maupun buku-buku pengetahuan umum lainnya terus mengalami penambahan setiap tahunnya. Disamping meningkatkan mutu dan jumlah sarana dan prasarana pendidikan di setiap jenjang, yang juga menjadi perhatian adalah peningkatan kualitas SDM melalui berbagai pelatihan, pemberian bea siswa maupun tugas belajar bagi para guru/ non guru. Hal tersebut sejalan dengan Keputusan Mendiknas Nomor 123/U/2001, yang menetapkan kualifikasi tertentu bagi para guru di setiap jenjang pendidikan. Jumlah guru yang memperoleh pelatihan kualifikasi pada tahun 2008 sebanyak 236 0rang. Persentase jumlah guru yang memperoleh pelatihan muatan lokal sebesar 3% dan jumlah guru yang memperoleh pelatihan informasi manajemen pendidikan sebanyak 240 orang.
Instrumen uji profesi guru masih
sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu sekali dalam dua tahun. 6. Pemberdayaan perempuan dan anak, telah menunjukkan peningkatan yang tercermin dari peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, tetapi belum di semua bidang pembangunan, ditandai antara lain dengan keterlibatan dalam banyak kegiatan P2WKSS, pemberdayaan perlindungan anak, pengawasan trafficking. Disamping itu, partisipasi pemuda dalam pembangunan juga makin membaik seiring dengan budaya olahraga yang meluas dikalangan masyarakat. Taraf kesejahteraan sosial masyarakat cukup memadai sejalan dengan berbagai upaya pemberdayaan, pembinaan, pelayanan, rehabilitasi, dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan termasuk bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan pecandu narkotik dan obat-obat terlarang. 8
7. Kebudayaan masyarakat Klungkung merupakan bagian dari kebudayaan Bali yang memiliki keunikan dengan jati diri yang khas. Jati diri tersebut merupakan rajutan fisik, kelembagaan dan gaya yang bersifat lokal, terpadu dengan sistem kepercayaan, sistem komunitas dan sistem filosofi. Konsep spiritual dengan nilainilai universal seperti keharmonisan religius, apresiasi estetika, solidaritas dan keseimbangan merupakan ciri utama kebudayaan Klungkung pada khususnya dan Bali pada umumnya yang didukung oleh sebagian besar penduduknya yang menganut Agama Hindu. Mengingat kebudayaan Bali seperti juga kebudayaan-kebudayaan daerah lainnya mengalami transformasi yang disebabkan oleh kemajuan teknologi, demografi, ekonomi dan ekologi maka masyarakat Bali yang semula bersifat homogen, dan mayoritas penduduk beragama Hindu kini mengalami perubahan, sehingga cenderung bersifat heterogen yang terdiri dari multi-etnik, multi-agama dan sistem kepercayaan, serta multi-kultur. Komitmen Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam mempertahankan kebudayaan tersebut dengan upaya penggalian, pembinaan, pengembangan, dan pelestarian budaya yang dilakukan melalui revitalisasi dan peningkatan kualitas budaya antara lain keikutsertaan dalam pelaksanaan kegiatan Pesta Kesenian Bali yang secara konsisten dilaksanakan sejak tahun 1979. Hal ini merupakan salah satu komitmen Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam rangka revitalisasi dan peningkatan budaya. Disamping itu wawasan budaya Bali sangat banyak dan beragam serta memiliki ciri khas yang unik sebagai warisan budaya etnik, nasional, dan dunia yang sangat perlu dilestarikan dalam menghadapi tantangan global. Keberadaan lembaga adat yang didasarkan pada budaya Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu antara lain Desa Pekraman sebanyak 106 Desa Pekraman, 395 Banjar Adat 42 Subak Sawah/Subak Abian. 8. Dibidang
kehidupan
beragama,
kesadaran
masyarakat
Klungkung
untuk
melaksanakan upacara keagamaan berkembang dengan baik. Demikian pula, telah tumbuh kesadaran yang kuat dikalangan pemeluk agama untuk membangun hubungan sosial yang harmonis antar umat beragama untuk menumbuhkan rasa aman, damai, dan saling menghargai. Meskipun demikian, peningkatan kesadaran masyarakat Hindu di Klungkung terhadap tatwa (filsafat) dan susila (etika) dan ritual (upakara) agama Hindu masih perlu ditingkatkan. 9. Ketersediaan lapangan pekerjaan telah menunjukkan peningkatan yang cukup baik meskipun belum dapat mengimbangi peningkatan jumlah penduduk pencari kerja. Data tahun 2008 pada Dinas Tenaga Kerja menunjukan rasio penduduk usia kerja 9
15 tahun ke atas yang bekerja terhadap angkatan kerja sebesar 80,89%. Berdasarkan lapangan pekerjaan dari 103.567 orang yang bekerja, 52,04% bekerja disektor pertanian, 18,39% bekerja disektor perdagangan, hotel dan rumah makan dan disektor lainnya yang masing-masing tidak lebih dari 10%. 10. Pada penanggulangan dan pengentasan kemiskinan telah dilakukan berbagai program dan kegiatan. Pada tahun 2007, di Kabupaten Klungkung persentase penduduk miskin adalah sebesar 18,36%, kemudian pada tahun 2008 persentase penduduk miskin telah dapat diturunkan menjadi 17,12%. Bila dilihat sebaran penduduk miskin per Kecamatan, Kecamatan Dawan merupakan Kecamatan dengan persentase penduduk miskin terkecil di Kabupaten Klungkung yaitu sebesar 11,38% kemudian diikuti oleh Kecamatan Banjarangkan dengan posisi penduduk miskin terkecil kedua yaitu 11,98%. Kecamatan Klungkung sebagai pusat ibukota Kabupaten Klungkung memiliki persentase penduduk miskin lebih banyak dibandingkan Kecamatan Dawan dan Banjarangkan yaitu sebesar 13,14%. Namun demikian, persentase penduduk miskin tertinggi adalah di Kecamatan Nusa Penida yaitu sebesar 31,98%, denagn kata lain diantara tiga penduduk di Kecamatan Nusa Penida terdapat satu penduduk miskin. Angka tersebut juga menunjukkan bahwa Kecamatan Nusa Penida merupakan penyumbang hampir sebagian penduduk miskin di Kabupaten Klungkung. Hal ini terkait dengan kondisi geografis Kecamatan Nusa Penida yang identik dengan keseragaman dan daerah tandus, wilayah dengan kelerengan tinggi, curam dan berbatu-batu, curah hujan yang rendah, keterbatasan tumbuhnya tanaman pangan termasuk tidak adanya produksi beras, dan keberadaan Nusa Penida yang dipisah oleh perairan/laut
yang
memberi dampak pada keterbatasan akses sibilitas dan
keterisolasian dibnding dengan Kecamatan-kecamatan lainnya. Semua hal tersebut mempunyai pengaruh terhadap aspek sosial ekonomi dan budaya penduduk seperti pendidikan, kesehatan ketahanan pangan dan sebagainya yang secara keseluruhan merupakan satu resultante dari faktor-faktor penyebab kemiskinan B. Ekonomi Perekonomian Kabupaten Klungkung dari sisi makro ekonomi pada lima tahun terakhir sampai dengan tahun 2008 mengalami pasang surut dari angka pertumbuhan 4,67% pada tahun 2004 dan pada tahun 2008 menjadi 5,07%. Pada sisi lain struktur perekonomian Kabupaten Klungkung masih rentan terhadap berbagai gejolak karena bertumpu pada sektor jasa yang memberi kontribusi sebesar 7,09% terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Klungkung, namun sektor tersebut sangat peka terhadap berbagai isu. Keterpurukan industri pariwisata Bali pada umumnya dan Kabupaten Klungkung pada khususnya akhir-akhir ini juga berdampak langsung pada aktifitas industri kecil dan 10
rumah tangga menurun karena permintaan akan produk ekspor ini menurun, demikian pula pada produk pertanian mengalami kelesuan dalam pemasaran produknya karena kualitas, kuantitas, dan kontinuitasnya belum memadai. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klungkung pada masa krisis ekonomi yang berlangsung pada tahun 1998 mengalami kontraksi pertumbuhan negative yakni minus 2,71%, hal ini masih lebih tinggi dibanding skala provinsi Bali yang mencapai minus 4,04%. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klungkung dalam lima tahun terakhir atas dasar harga konstan 2000 menurut lapangan usaha tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 berturut-turut berjumlah 4,67%; 5,41%; 5,03%; 5,54%; 5,07%, cenderung mengalami peningkatan dimana pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2007 yakni sebesar 5,54% dan terendah pada tahun 2004 sebesar 4,67. Kewenangan (wajib dan pilihan), hak dan kewajiban daerah kabupaten terkait dengan bidang ekonomi dan sumberdaya alam sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004, antara lain; kewenangan pilihan urusan bidang peternakan, perikanan dan kelautan, bidang pertanian dan perkebunan; kewenangan lain urusan pemerintahan bidang eksploitasi, eksplorasi, pengelolaan kekayaan laut; kewenangan wajib bidang perkoperasian dan UKM, bidang pelayanan administrasi penanaman modal dan kewajiban pengembangan sumberdaya produktif, kewenangan pilihan urusan bidang perindustrian dan perdagangan, bidang kepariwisataan, serta perusahaan daerah.
1. Bidang Peternakan dalam kurun waktu sampai dengan tahun 2008 pada umumnya mengalami perkembangan positif. Populasi ternak unggulan: sapi, babi, dan ayam buras. Populasi sapi semula 41.822 ekor tahun 2004 meningkat menjadi 44.372 ekor pada tahun 2008; Populasi babi lokal semula 23.613 ekor pada tahun 2004 turun menjadi 19.362 ekor pada tahun 2008; Populasi ayam kampung mencapai 193.124 ekor tahun 2004 menurun dibandingkan tahun 2008 sebanyak 197.870 ekor. Populasi itik lokal semula 75.637 ekor tahun 2004 menjadi 82.370 ekor pada tahun 2008. Penyediaan benih ikan air tawar dari produksi Balai Benih Ikan setiap tahunnya rata-rata mencapai 200.000 ekor. Peningkatan produktifitas usaha perikanan dan volume perdagangan hasil perikanan di PPI belum mencapai hasil yang maksimal disebabkan belum difungsikannya 6 unit PPI yang dimiliki. Perikanan tangkap meliputi budidaya laut dan budidaya ikan air tawar Petani Nelayan Kecil (PNK) 216 kelompok. Jumlah rumah tangga perikanan laut tahun 2004 sebanyak 3.397 RT, tahun 2005 sebanyak 3.795 RT, tahun 2006 sebanyak 3.803RT, tahun 2007 sebanyak 4.142 RTdan pada tahun 2008 sebanyak 4.125 RT. Produksi ikan laut tahun 2004 sebesar 2.455 ton, tahun 2005 sebesar 2.455 ton, tahun 2006
11
mencapai 2.137 ton, tahun 2007 mencapai 2.393,8 ton dan tahun 2008 mencapai 2.168,2 ton. 2. Kondisi Ketahanan Pangan di Kabupaten Klungkung tahun 2008 dalam 3 aspek pokok yaitu produksi, distribusi dan konsumsi cukup aman dan terkendali. Potensi sumber daya pertanian dan perkebunan di Kabupaten Klungkung tahun 2008 antara lain :
sawah seluas 3.932 ha (pengairan setengah teknis), pekarangan
1.306 ha, tegal kebun 7.313 ha.
Areal Luas Tanam tanaman pangan (padi dan palawija) yang dimiliki tahun 2008 seluas 15.992 ha terdiri dari: padi 5.655 ha, jagung 3.708 ha, kedelai 971 ha, kacang tanah 3.162 ha, ubi kayu 1.904 ha, ubi jalar 139 ha; Tingkat Produksi yang dihasilkan tahun 2008 sebanyak 97.767 ton dengan rincian: padi 36.295 ton, jagung 10.342 ton, kedelai 1.697 ton, kacang tanah 4.907 ton, ubi kayu 32.938 ton, dan ubi jalar 2.708 ton.
Angka tersebut pada
umumnya menunjukkan penurunan areal luas tanam dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2007 yang terdiri dari: padi 5.543 ha, jagung 3.664 ha, kedelai 1.021 ha, kacang tanah 3.757 ha, ubi kayu 2.103 ha dan ubi jalar 204 ha.
Demikian halnya dengan tingkat produksi pada umumnya mengalami
penurunan hasil dibandingkan tahun 2007 yang terinci sebagai berikut: padi 35.536 ton, jagung 11.364 ton, kedelai 1.774 ton, kacang tanah 5.786 ton, ubi kayu 36.225 ton, dan ubi jalar 3.936 ton.
Realisasi tanam komoditas yang dominan ditanam di Kecamatan Nusa Penida yaitu jagung 3.894 ha, kacang hijau 71 ha dan ubi kayu 1.737 ha. Luas tanam palawija seluruhnya mengalami penurunan disebabkan adanya perubahan iklim utamanya perubahan hari hujan dan curah hujan menyebabkan terjadi tunda tanam.
Produksi padi terealisasi 37.613 ton gabah kering giling. Realisasi produksi palawija masing-masing komoditas adalah jagung 11.197 ton pipilan kering, kedelai 1.464 ton biji kering, kacang tanah 5.211 ton biji kering, kacang hijau 104 ton biji kering, ubi kayu 37.883 ton umbi basah, dan ubi jalar 4.295 ton umbi basah. Tidak tercapainya rencana produksi jagung tidak terlepas dari kondisi tahun 2005 dimana seluas 953 ha tanaman jagung di Nusa Penida mengalami puso akibat distribusi hujan yang tidak merata.
Selain faktor cuaca dan iklim yang sangat besar mempengaruhi musim tanam dan panen, demikian juga pemenuhan kabutuhan ketersediaan saprodi (benih, pupuk dan obat-obatan) sesuai anjuran, dengan selalu melakukan pemantauan secara rutin terhadap ketersediaan dan kemungkinan beredarnya saprodi palsu di 18 unit KUD/kios yang ada serta pembinaan terhadap 42 12
kelompok tani/subak yang sudah terbentuk dalam penerapan teknologi anjuran, perbaikan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), Jalan Usaha Tani (JUT), penangkaran benih, bantuan subsidi benih dan kegiatan double subsidi pupuk phonska, serta dukungan sarana/prasarana yang cukup memadai.
Kondisi ketahanan pangan sangat dipengaruhi aspek ketersediaan yang didukung oleh produksi lokal dan moving bahan pangan antar wilayah, aspek
distribusi, dan aspek konsumsi. Realisasi produksi tanaman pangan tahun 2008 secara signifikan telah memberikan kontribusi terhadap penyediaan pangan karbohidrat yang bersumber dari padi, jagung dan umbi-umbian sebanyak 82.283 ton, hal tersebut menunjukan kondisi ketahan pangan di Kabupaten Klungkung cukup aman terkendali.
Produksi Sayuran Tahun 2008 mencapai 24.273 ton dengan rincian: cabe 7.259 ton, bawang merah 33 ton, sawi hijau 4.060 ton, tomat 3.888 ton, kacang-kacangan 5.216 ton, terong 681 ton, ketimun 2.456 ton dan kangkung 680 ton.
Kondisi tersebut diatas pada umumnya menunjukkan
peningkatan produksi sayuran dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Produksi buah-buahan pada tahun 2008 terdiri dari alpukat 77 ton, mangga 501 ton, rambutan 91 ton, duku 44 ton, jeruk besar 134 ton, jeruk keprok 28 ton, durian 408 ton, jambu biji 166 ton, jambu air 116 ton, sawo 1.049 ton, pepaya 613 ton, pisang 6.751 ton, nenas 106 ton, salak 46 ton, nangka 303 ton, belimbing 230 ton, manggis 38 ton, sirsak 28 ton, sukun 13 ton dan melinjo 20 ton
Luas Areal Tanaman Perkebunan tahun 2008 seluas 3.884 ha terdiri dari; kelapa 3.048 ha, cengkeh 312 ha, jambu mete 378 ha, kopi 83 ha, kakao 63 ha, dan Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2008 mencapai 3.107 ton dengan rincian: kelapa 2.904 ton, cengkeh 90 ton, jambu mete 27 ton, kopi 33 ton, dan kakao 53 ton,
Pada umumnya mengalami penurunan
dibandingkan tahun 2007 luas areal tanaman perkebunan masih seluas 3.952 ha dan produksi tanaman perkebunan sebesar 3.337 ton.
Kegiatan usaha tani masih terfokus pada aspek produksi (on farm), sementara kegiatan usaha diluar produksi (off farm) belum banyak berkembang dan tertangani. Hal ini antara lain karena kemampuan Sumber Daya Manusia (petani, aparatur, stake holders) rata-rata belum memadai, jika dibandingkan dengan perkembangan IPTEK yang sangat dinamis.
3. Memperkuat struktur industri yang berbasis pada produk-produk lokal serta meningkatkan daya saing produk menunjukkan keberhasilan yang
sangat 13
memadai, ditandai dengan peningkatan jumlah industri formal pada tahun 2004 berjumlah 341 unit usaha, pada tahun 2005 berjumlah 354 unit usaha, pada tahun 2006 berjumlah 363 unit usaha pada tahun 2007 berjumlah 381 unit usaha dan pada tahun 2008 berjumlah 398 unit usaha. Sedangkan jumlah industi informal pada tahun 2004 berjumlah 4.923 unit usaha, pada tahun 2005 berjumlah 4.959 unit usaha, pada tahun 2006 berjumlah 5.024 unit usaha, pada tahun 2007 berjumlah 5.172 unit usaha dan pada tahun 2008 berjumlah 5.201 unit usaha. Upaya pengendalian kualitas/mutu produk, dilakukan melalui pembinaan Gugus Kendali Mutu (GKM). GKM Sukma dari UD Kamasan Bali (uang kepeng) berhasil menjadi Juara II Lomba GKM tingkat nasional tahun 2006 yang diselenggarakan di Convention Centre Manado Sulawesi Utara. Jumlah pengusaha industri kecil 4.564 unit usaha, industri menengah/sedang 12 unit usaha, sedangkan industri besar di Kabupaten Klungkung sampai dengan saat ini belum ada. Promosi baru pada tingkat provinsi, regional, dan nasional. Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen belum memasyarakat bagi produsen dan konsumen. Perkembangan jumlah sentra perdagangan yang tersedia adalah pasar umum 4 lokasi, pasar desa 19 lokasi, pasar modern 6 lokasi, dan pasar grosir 1 lokasi. Di sektor formal terjadi peningkatan unit usaha dari tahun 2004 ke 2008 sebesar 42,31% dan peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 39,31%. Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan minyak telah dapat terjaga dan terpenuhi kestabilan harga maupun pasokannya, hal ini terlihat dari telah berhasilnya pemantauan terhadap seluruh pangkalan minyak tanah di wilayah Kabupaten Klungkung yang berjumlah 300 unit dan tidak adanya gejolak keresahan masyarakat akibat kekurangan dan keterlambatan pasokan minyak tanah. Pengawasan dan pengendalian kebutuhan komoditas pangan (termasuk sembako) kondusif. Pengendalian dan pengawasan distribusi semen, pupuk, dan pestisida cukup lancar. Pengawasan BBM (minyak tanah) belum mantap. Adanya beberapa jumlah MIKOL dan minuman penyegar badan yang beredar di pasar, dan pembuatan minuman tradisional (arak dan tuak) kandungan alkoholnya rendah dibawah 5%. Statistik pendapatan industri dan perdagangan belum kontiniu terlaksana (hanya pada tahun 2004). Tera ulang UTTP berjalan seara berkala, belum sepenuhnya pengusaha industri dan perdagangan mentaati peraturan-peraturan yang berlaku, saat ini terdaftar SIUI 363 buah, SIUP 1.361 buah, TDP 1.602 buah, dan ijin gudang 5 buah. 14
4. Profesionalisme kelembagaan koperasi dan kualitas sumberdaya manusianya melalui
pembinaan
dan
pengembangan
kewirausahaan
dan
peningkatan
kemampuan manajemen perkoperasian serta penciptaan iklim berusaha yang kondusif
guna
mewujudkan
koperasi
yang
mampu
menggerakkan
dan
memadukan serta mengembangkan potensi ekonomi masyarakat, pemberdayaan koperasi diarahkan pada terbentuknya koperasi yang tangguh, mandiri, dan profesional. Tangguh, mandiri, dan profesional dalam artian koperasi tersebut mampu menjalankan fungsinya serta berkembang atas kemampuan sendiri. Jumlah koperasi dengan klasifikasi A telah mencapai 97 unit usaha koperasi dan volume usaha koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam sebanyak 16 koperasi mencapai diatas Rp.1 milyar, 14 koperasi antara Rp.500 juta sampai dengan Rp.1 milyar, dan 56 koperasi dengan volume usaha dibawah Rp.500 juta. Jumlah koperasi termasuk KUD di Kabupaten Klungkung meningkat, tahun 2004 tercatat sebanyak 73 unit menjadi 80 unit ditahun 2005, dari jumlah tersebut 79 unit merupakan koperasi primer dengan 31.253 anggota, dan satu unit koperasi sekunder dengan 21 anggota. Tahun 2006 jumlah koperasi mencapai 97 unit dan mengalami penambahan di tahun 2007 sebanyak 5 unit menjadi 102 unit usaha koperasi dengan 33.263 anggota. Pada tahun 2008 jumlah koperasi mengalami penambahan sebanyak 5 unit menjadi 107 unit usah koperasi dengan 33.348 anggota. Dalam membangun kemandirian usaha perkoperasian dan kelompok-kelompok usaha perseorangan, kecil, dan menengah melalui pembinaan dan pengembangan kewirausahaan dan peningkatan kemampuan manajemen perkoperasian serta penciptaan iklim berusaha yang kondusif guna mewujudkan koperasi yang mampu memberikan kemudahan akses kepada informasi pasar, permodalan dan manajemen dalam menggerakkan dan memadukan serta mengembangkan potensi ekonomi masyarakat, pemberdayaan koperasi diarahkan pada terbentuknya koperasi yang tangguh, mandiri, dan profesional. Dalam hal pengembangan aksesibilitas usaha perkoperasian, usaha perseorangan, kecil, dan menengah kepada informasi pasar, teknologi produksi dan permodalan melalui
pembinaan
dan
pengembangan
kewirausahaan
dan
peningkatan
kemampuan manajemen perkoperasian serta penciptaan iklim berusaha yang kondusif, terus diupayakan guna mewujudkan koperasi yang mampu memberikan kemudahan akses kepada informasi pasar, permodalan dan manajemen dalam menggerakkan
dan
memadukan
serta
mengembangkan
potensi
ekonomi
masyarakat, pemberdayaan koperasi diarahkan pada terbentuknya koperasi yang 15
tangguh, mandiri, dan profesional.
Jumlah anggota koperasi telah mencapai
33.348 orang menunjukan makin berkembangnya minat masyarakat kabupaten Klungkung untuk bergabung dalam usaha perkoperasian. Berdirinya unit usaha koperasi baru pada tahun 2008 sebanyak 5 koperasi menandai keberhasilan menumbuh kembangkan minat masyarakat kabupaten klungkung dalam usaha perkoperasian. Koperasi bidang usaha simpan pinjam menunjukkan kenaikan jumlah nasabah dari tahun
2004;29.937,
2005;31.253,
2006;32.694,
2007;32.263,
2008;33.348
orang. Nilai kredit BBM yang disalurkan tahun 2004 Rp.2.341.403, tahun 2005 Rp.37.427.461, tahun 2006 Rp.70.342.357, tahun 2007 Rp.70.343.362, dan tahun 2008 mencapai Rp.88.094.390. 5. Mengembangkan potensi wisata daerah berbasis pada kelestarian alam, seni dan budaya serta peninggalan tempat-tempat bersejarah dengan memberdayakan masyarakat dalam pelestarian peninggalan-peninggalan sejarah dan nilai-nilai budaya serta meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak negatif masuknya budaya asing. Berdasarkan Keputusan Bupati
Klungkung Nomor 335 tahun 1998 tentang
Penetapan obyek-obyek pariwisata dan tempat-tempat obyek yang dikenakan retribusi terdapat 17 obyek wisata di Kabupaten Klungkung, 8 diantaranya ditetapkan sebagai obyek wisata yang dikenakan retribusi yaitu Kertha Gosa/Taman Gili, Museum Semarajaya, Monumen Puputan Klungkung, Goa Lawah, Kawasan Wisata Nusa Penida, Kawasan Wisata Tukad Melangit, Kawasan Wisata Tukad Unda, dan Desa Wisata Kamasan/Gelgel. Penetapan sebagai ODTW tersebut kemudian ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 233 tahun 2002. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan melalui pencarian obyek-obyek baru yang potensial dikembangkan menjadi tempat wisata baru.
Jumlah kunjungan
wisatawan di tahun 2008 mencapai 277.758 orang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya hal ini dikarenakan semakin membaiknya keadaan dan keamaan di Bali pasca terjadinya bom Bali II. 6. Bidang administrasi penanaman modal. Minat investasi dari sejak tahun 2004 sampai tahun 2008 masih lemah tercermin dari turunnya nilai persetujuan penanaman modal yang dikeluarkan BKPM tidak ditindaklanjuti dengan permohonan ijin lokasi di Kabupaten Klungkung. Kondisi daerah maupun nasional yang kurang kondusif serta faktor-faktor insentif, infrastruktur belum mendukung terciptanya iklim investasi yang menarik di 16
Kabupaten Klungkung bagi para calon investor yang menanamkan modalnya. Rendahnya kinerja investasi disebabkan masih adanya beberapa permasalahan dan tantangan pokok yakni: (1) Prosedur perizinan masih terlalu panjang. Di Indonesia membutuhkan
waktu rata-rata 151 hari dari 12 prosedur perizinan,
sedangkan di RRC, Korea Selatan, Malasia, Philipina, Singapura, Thailand dan Vietnam berturut-turut hanya membutuhkan waktu sekitar 40 hari, 20 hari, 30 hari, 50 hari, 8 hari, 33 hari, dan 56 hari.
Demikian halnya dengan masih
rendahnya kepastian hukum yang tercermin dari masih banyaknya perubahan peraturan pemerintah dan tumpang tindih kebijakan antara pusat dengan daerah dan antarsektor, serta kurangnya jaminan keamanan untuk melakukan kegiatan investasi/penanaman modal. 7. Jumlah LPD di Kabupaten Klungkung tahun 2008 telah mencapai 99 unit terinci di Kecamatan Nusa Penida 28 unit, Kecamatan Banjarangkan 29 unit, Kecamatan Klungkung 22 unit, dan Kecamatan Dawan 20 unit. 8. Perusahaan Daerah Kabupaten Klungkung yang memiliki 2 Perusahaan Daerah yakni PDAM dan PDNKK hingga kini belum menunjukkan kinerja yang optimal dan memadai. Kedua perusahaan daerah ini belum memberikan kontribusi pada PAD berupa
bagian
laba
dan
khusus
PDNKK
keberadaannya
dalam
ambang
kebangkrutan.
C. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kita menyadari bahwa di masa lalu sampai dengan hari ini, Bangsa Indonesia umumnya masih lemah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki, bahkan teknologi proses yang dibangun sebagian besar diperoleh dari lisensi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kita hanya sebagai operator, bahkan disain teknologi prosesnyapun seringkali mensyaratkan pengunaan bahan baku dari negara lain, sehingga kita harus impor mulai dari bahan baku sampai dengan proses akhirnya. Penguatan riset ilmu pengetahuan dasar merupakan kunci kemandirian dalam membangun teknologi bangsa. Belum terbangunnya budaya IPTEK pada masyarakat menyebabkan penguasaan, pengembangan serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi belum optimal dalam berbagai bidang dan aspek kehidupan sehingga belum mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang telah berlaku di negara-negara maju lainnya. Di Kabupaten Klungkung sendiri banyak potensi sumber daya alam yang belum tergarap secara maksimal sebagai akibat lemahnya penguasaan dan pemanfaatan IPTEK, hal tersebut ditandai antara lain oleh masih rendahnya 17
sumbangan IPTEK di berbagai sektor, belum efektifnya mekanisme intermediasi, lemahnya sinergi kebijakan dan terbatasnya sumber daya IPTEK. D. Sarana dan Prasarana Kondisi sarana dan prasarana di Kabupaten Klungkung saat ini masih menunjukkan kurangnya aksesibilitas, kualitas, ataupun cakupan pelayanan. Sehingga belum dapat mendukung kebutuhan bagi perkembangan sektor riil, pengembangan wilayah, dan mendorong pengembangan sektor produksi, dan peningkatan kebijakan ketahanan pangan. 1.
Pencegahan meluasnya abrasi pantai telah terealisasi sepanjang 1.331,50m’ atau mencapai 7,01% dari sepanjang 19 km kondisi pantai yang mengalami abrasi, melalui kegiatan pembangunan tanggul pengaman pantai.
2.
Target peningkatan keberadaan saluran irigasi yang permanen tahun 2008 sepanjang 7,33 Km.
3.
Kelancaran arus lalu lintas dan angkutan barang telah dapat ditunjang dengan terpeliharanya kondisi dan kemantapan jembatan kabupaten/desa. Target tahun 2008 melalui pembangunan jalan dan jembatan sepanjang 110 Km
4.
Pemeliharaan jalan yang sudah ada sehingga tidak sampai mengalami kerusakan yang parah dan tetap dapat berfungsi dengan baik serta dapat memperpendek waktu tempuh, sampai dengan tahun 2008 panjang jalan telah mencapai 796.950 Km. Dari panjang jalan yang ada, diketahui jalan yang dalam kondisi rusak sepanjang 127.759 Km untuk jalan kabupaten sedangkan jalan yang dalam kondisi rusak untuk jalur pedesaan sepanjang 226.970 Km.
5.
Pemeliharaan alat-alat berat yang dimiliki dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan yang dilaksanakan telah dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya sehingga dapat memenuhi ketersediaan alat-alat berat yang siap dipergunakan.
7.
Masyarakat yang dapat menikmati air bersih meningkat seiring peningkatan pemenuhan fasilitas air bersih. Pada tahun 2008 jumlah pelanggan air minum sebanyak 19.175 orang/usaha, hal ini menunjukan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2007 dimana jumlah pelanggan air minum sebanyak 18.816 orang/usaha.
8.
Pemenuhan sarana dan prasarana perumahan dan pemukiman.
Hingga
tahun 2008 sarana rumah tinggal yang terdapat di Kabupaten Klungkung sebanyak 35.764 unit yang tersebar di seluruh kecamatan dengan jumlah terbanyak di Kecamatan Kungkung sebesar 34,76% sedangkan terkecil di Kecamatan Nusa Penida sebesar 23,81%.
18
9.
Optimalisasi sarana dan prasarana dalam menunjang kemanan dan kenyamanan bagi pengguna fasilitas jalan umum (pedestrian, halte, zebra cross, rambu-rambu lantas), perparkiran, kualitas pelayanan dan pengembangan angkutan umum yang aman dan nyaman termasuk fasilitas penunjangnya, serta kemudahan pengujian kendaraan bermotor, berikut penyediaan sarana transportasi darat maupun laut antara Klungkung dengan Nusa Penida, sampai dengan saat ini terus mengalami keberhasilan cukup baik, ditandai dengan pemasangan ramburambu lalu lintas pada ruas-ruas jalan tertentu sebanyak 1.071 buah atau 71% dari ruas jalan yang wajib dipasangi rambu sebanyak 1.499 buah. Terwujudnya keberadaan terminal angkutan penumpang maupun barang yang layak di Kabupaten Klungkung merupakan dambaan semua pihak, karena terminal merupakan simpul jalan dan tempat naik turunnya penumpang serta sebagai pergantian antar moda transportasi. Terhadap unit terminal yang ada, sampai dengan tahun 2008 pemerintah terus mengupayakan pembenahan dan penambahan fasilitas-fasilitas yang tersedia dan diperlukan untuk menjadikan terminal angkutan penumpang dan barang yang layak guna bagi masyarakat, dan telah berhasil meningkatkan kondisi kelayakannya hingga mencapai 75%.
10. Lokasi areal perparkiran yang tersedia di kabupaten Klungkung adalah sebanyak 18 lokasi tersebar di 4 wilayah kecamatan, dan seluruhnya telah dapat dilakukan pengelolaan secara memadai.
Untuk dapat lebih mengoptimalkan pemberian
pelayanan kepada masyarakat, maka fasilitas parkir yang ada saat ini masih perlu terus ditingkatkan sehingga tercapai keseimbangan antara jasa yang diberikan dengan retribusi yang dibebankan. 11. Tiga unit kebutuhan pelabuhan penyeberangan yang layak untuk pelayanan penyeberangan penumpang maupun barang antara Klungkung Daratan dengan Kepulauan Nusa Penida, tahun 2006 telah dapat terealisasi 1 unit pelabuhan dengan telah diselesaikan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida dan beroperasinya kapal Ferry Ro-Ro Nusa Jaya Abadi bantuan Gubernur Bali yang melayani lintas Padang Bai – Nusa Penida.
Namun masih terdapat 10
(sepuluh) unit Pelabuhan Rakyat yang pengelolaannya belum memadai yang terdiri dari 3 unit bertempat di Klungkung Daratan dan 7 unit lainnya bertempat di Kepulauan Nusa Penida dan telah mendapat perhatian serius dari pemerintah melalui pemenuhan fasilitas yang dibutuhkan secara bertahap. 12. Pengelolaan asset daerah dan terjadinya tertib administrasi asset telah menunjukkan perkembangan positif melalui ketersediaan data asset milik daerah dan pengelolaan fasilitas umum agar tetap berfungsi dengan baik.
19
13. Ketersediaan sarana pengelolaan limbah yang memadai yang selayaknya dimiliki kabupaten Klungkung telah terpenuhi 3 unit pengelola limbah padat yang berlokasi di Desa Pikat/Sente Kecamatan Dawan (1 unit TPA), Desa Lembongan Kecamatan Nusa Penida (1 unit TPA), Desa Ped/Biaung Kecamatan Nusa Penida (1 unit TPA), dan 1 unit pengelola limbah cair yang berlokasi di Desa Lepang/Takmung Kecamatan Banjarangkan (1 unit IPLT). 14. Pelayanan langsung kebersihan desa/kelurahan dan jalan utama telah memenuhi 10 desa yang berada di Kota Semarapura dan di Kecamatan Nusa Penida.
E. Politik, Hukum dan Pemerintahan 1. Kesadaran politik masyarakat Klungkung telah mengalami peningkatan dari sebelumnya, namun pemahaman masyarakat tentang “berpolitik yang sehat dan benar” masih sangat kurang, karena belum optimalnya pendidikan politik kearah tersebut.
Wawasan gender dalam politik juga belum mendapat perhatian
sebagaimana mestinya, walaupun politik merupakan salah satu sector yang dijadikan sasaran pengutamaan gender (Inpres nomor 9 tahun 2000). Namun demikian masuknya berbagai kepentingan politik di daerah yang dapat menimbulkan kerawanan di Kabupaten Klungkung terhadap konflik, baik horizontal maupun vertical perlu diwaspadai oleh masyarakat dan semua pihak sehingga kondisi yang telah kondusif tetap dapat terjaga dan dipertahankan. 2. Pembangunan Hukum dan HAM diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat dan aparatur pemerintah serta adanya penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Kesadaran hukum yang makin meningkat yang dibarengi dengan adanya sistem hukum dan produk hukum yang saling mendukung diharapkan dapat meningkatkan kepastian dan ketertiban hukum. Produk hukum daerah yang diterbitkan, baik dalam bentuk Perda maupun
Keputusan Bupati,
diharapkan mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintah. Proses penetapan produk hukum tersebut dilakukan dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam bidang hukum, penegakan supremasi hukum dan HAM ternyata sampai saat ini belum dapat diwujudkan sebagaimana diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Klungkung dan bangsa Indonesia.
Gagalnya penegakan supremasi
hukum disebabkan oleh berbagai faktor substansial, kualitas SDM penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat serta sarana dan prasarana. Dilihat dari segi produk dan substansi hukum baik tertulis maupun tidak tertulis ternyata belum mapu mengantisipasi perkembangan pembangunan terutama 20
terkait dengan perkembangan teknologi dibidang informasi dan komunikasi yang begitu cepat diera globalisasi. Keadaan ini dapat dilihat dari masih banyaknya halhal penting dalam kehidupan masyarakat belum diatur oleh Peraturan Daerah, sehingga terjadi tindakan-tindakan tertentu.
Terkait dengan hal tersebut tidak
dapat diproses secara hukum, atau kurang mendapat perlindungan hukum. Sosialisasi berbagai produk hukum yang ada tampaknya belum menjangkau masyarakat luas sehingga banyak warga masyarakat belum memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lemahnya
penegakan
supremasi
hukum
erat
juga
kaitannya
dengan
profesionalisme dan tanggung jawab yang rendah dari sebagian aparat penegak hukum termasuk didalamnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Selama ini sorotan miring banyak ditujukan pada lemahnya kinerja para penegak hukum dalam mengayomi masyarakat. Budaya hukum masyarakat merupakan faktor penghambat lainnya dalam penegakan supremasi hukum. Hal tersebut dapat dilihat dari masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran hukum dari sebagian besar warga masyarakat yang tercermin dari masih banyaknya pelanggaran hukum dalam berbagai aspek dan bentuknya. Kurangnya pengetahuan sebagian besar warga masyarakat tentang hukum dan prosedur hukum serta masih adanya kebiasaan menyelesaikan suatu pelanggaran
yang
dilakukan
oleh
masyarakat
dengan
“Damai”
semakin
menyulitkan aparat dalam penegakan hukum. 3. Penyelenggaraan
publikasi
kegiatan
pembangunan
dan
penyelenggaraan
pemerintah kepada masyarakat dengan mengembangkan media promosi melalui radio daerah dan jenis promosi lainnya yang menjangkau area lokal maupun area provinsi
dan
peningkatan
fungsi
humas
dibidang
promosi
daerah
agar
terinformasikan program-program yang telah, sedang dan akan dilakukan pemerintah sehingga terbentuk image positif tentang lembaga pemerintahan. Pembangunan jaringan informasi dengan media wireless, kabel, dan tower/menara dilingkungan pemerintah daerah telah terealisasi sebanyak 19 unit, sedangkan untuk
tahap
pengembangannya
berupa
koneksitas
dengan
lingkungan
unit/instansi vertikal, swasta dan pemerintah provinsi sebanyak 19 instansi vertikal dan 6 institusi swasta belum dapat direalisasikan. Sampai dengan tahun 2008,, kabupaten Klungkung belum memiliki sarana penyebaran informasi kepada masyarakat berupa Radio Daerah. Publikasi kegiatan pemerintah daerah antara lain berupa penerbitan laporan berita kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, dan Pejabat lainnya dalam kapasitas mewakili Kepala Daerah, penerbitan berkala 2 bulanan kliping berita berkaitan daerah Klungkung, 21
penerbitan majalah bulanan Bhaskara, siaran keliling di seluruh wilayah kecamatan, dan updating informasi di website www.klungkung.go.id. 4. Dalam bidang pemerintahan, perubahan sistem pemerintahan sebelumnya menjadi sistem desentralisasi merupakan peristiwa penting bagi pemerintahan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sistem desentralisasi berdasarkan Undangundang nomor 22 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2004, otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota dalam pelaksanaannya ternyata telah terjadi pemahaman yang berbeda yang mengakibatkan lambatnya laju pembangunan Bali sebagai satu kesatuan wilayah yang dipengaruhi antara lain oleh tumbuhnya ego-sektoral, kurang mantapnya koordinasi (pembatasan intervensi) antar pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, maupun dengan Desa Adat/Pekraman yang mengklaim dirinya sebagai pemegang otonomi asli. Demokratisasi sebagai landasan reformasi dan sistem desentralisasi pemerintahan telah
berhasil
meningkatkan
kesadaran
masyarakat
atas
hak-hak
dan
tanggungjawabnya, namun terjadi inkonsistensi dalam penerapan demokratisasi yang kerap menimbulkan kesan ‘kebablasan’ dan tindakan anarkis dimasyarakat. Pemerintah yang bersih dan berwibawa (good governance) yang diharapkan masyarakat belum dapat diwujudkan sebagaimana mestinya, terlihat dari masih adanya tindakan-tindakanpenyalahgunaan kekuasaan dan wewenang oleh oknum birokrasi maupun oknum anggota legislatif. Sistem administrasi pemerintahan di daerah belum berjalan secara efektif dan efisien kurangnya/masih rendahnya disiplin etos kerja dan tanggungjawab serta profesionalisme sebagian aparat pemerintah. Hal tersebut merupakan hambatan dalam memberikan pelayanan publik, tetapi disisi lain dengan kemajuan teknologi informasi sebagai dampak globalisasi hal tersebut dapat membantu aparat dalam memberi pelayanan publik secara lebih cepat, baik, dan murah. Fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan di daerah belum sepenuhnya berjalan secara baik dan benar (obyektif dan efektif). Kinerja aparatur pemerintah yang lebih profesional, produktif dan inovatif, transparan, serta jelas akuntabilitasnya dengan mengedepankan profesionalisme aparatur pemerintahan yang bebas KKN, proaktif serta transparan dalam manajemen pemerintah daerah dan dalam mengelola potensi daerah terus menjadi prioritas perhatian dalam menjalankan aktifitas pemerintahan.
22
F. Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban 1. Optimalisasi dalam ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat umum dalam
kehidupan
sehari-hari
dengan
mengembangkan
sistem
keamanan
lingkungan dengan pelibatan partisipasi aktif masyarakat ditandai dengan mengikutsertakan kader Kansip Desa/Kelurahan dalam Suskalak A dan B sehingga menghasilkan kader Hansip Desa/Kelurahan yang berkualifikasi A sebanyak 36 orang dan berkualifikasi B sebanyak 325 orang dari Kader Hansip Desa/Kelurahan di Kabupaten Klungkung yang seluruhnya berjumlah 1.705 orang. 2. Penataan keorganisasian, tugas, fungsi, dan kewenangan pecalang melalui pembinaan peningkatan kualitas SDM, penataan busana, dan sesana pecalang telah mencapai 520 pecalang. 3. Penyelenggaraan mekanisme kerja aparat deteksi dini dan penanganan bencana belum dapat terpenuhi sesuai standar, pemerintah senantiasa terus menerus melakukan kegiatan pembenahan dan penambahan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
Monitoring daerah rawan bencana sebagai langkah preventif
kemungkinan terjadinya bencana telah mencakupi 16 desa di wilayah Kecamatan Nusa Penida. Ketersediaan personil Pemadam Kebakaran sebanyak 15 orang kurang dari standar yang diperlukan yaitu 45 personil, namun armada mobil pemadam kebakaran yang siap pakai sudah tersedia sebanyak 3 unit dari 3 unit yang dibutuhkan. 4. Penertiban pelanggaran Perda melalui operasi penegakan Perda yang dilaksanakan 2 kali setiap bulannya telah cukup efektif dalam mengurangi terjadinya pelanggaran Perda yang dilakukan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan rasa aman dan tertibnya masyarakat, pemerintah telah melakukan patroli rutin 3 kali dalam 1 hari dalam wilayah Kota Semarapura, luasan wilayah patroli memang masih dirasakan kurang karena belum mencakup seluruh wilayah kecamatan yang ada. 5. Suasana hidup tertib dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Klungkung beberapa tahun belakangan ini juga tampak berkurang. Hal ini dilihat dari adanya berbagai pelanggaran, tindakan criminal, konflik, dan tindakan-tindakan lainnya yang menimbulkan gangguan ketertiban. Kondisi ini perlu disikapi dan diantisipasi oleh aparat keamanan. G. Pengembangan Wilayah, Tata Ruang, dan Lingkungan Hidup 1. Kabupaten Klungkung memiliki wilayah administratif seluas 315 km2, terdiri atas 4 kecamatan yakni : Kecamatan Klungkung (6 Kelurahan + 12 Desa), Kecamatan Banjarangkan (13 Desa), Kecamatan Dawan
(12 Desa) dan Kecamatan Nusa 23
Penida (16 Desa). Yang disebut terakhir, merupakan Klungkung kepulauan dengan luas 20.284 Ha; sedangkan 11.216 Ha merupakan luas Klungkung daratan, yang terdiri atas 3 kecamatan yang disebut pertama. Selain Desa Dinas, Klungkung juga terbagi atas 92 Desa Pekraman dengan 395 banjarnya. Eksisting guna lahan di wilayah ini dipilah menjadi: lahan sawah 3.873 Ha, permukiman 1.297 Ha, tegalan 7.738 Ha, hutan Negara 202 Ha, perkebunan 10.060 Ha, hutan rakyat 657 Ha, lahan kering lain-lain 7.668 Ha, dan lahan lainnya 5 Ha. Panjang pantai di Klungkung daratan tercatat 20 km sedangkan di Klungkung kepulauan tercatat 70 km. Permukaan tanah sebagian besar bergelombang dan berbukit-bukit terjal yang kering dan tandus. Ketinggian tanah didominasi antara 100-500 m di atas permukaan laut, yakni sebesar 227,48 km2 atau 72,21 % dari total luas wilayah. Hanya sebagian kecil darinya yang merupakan dataran rendah. Kemiringan tanah didominasi pada 15-40
0
(miring), yakni seluas 144,27 km2.
Jenis tanah yang ada di Kabupaten Klungkung ada empat, yakni : (1). Regosol Coklat Kelabu, (2). Regosol Coklat Kekuningan (3). Regosol Coklat Kemerahan dan litosol, (4)
Tanah Mediteran Coklat. Yang disebut terakhir, terdiri atas bahan
induk batuan gamping dengan dominasi terluas yakni 20.284 Ha. Tekstur tanah didominasi oleh tekstrur “kategori sedang” seluas 29.568 Ha (93,87 %), sisanya dalam kategori “tekstur kasar”, sedangkan tekstur halus nihil. Kedalaman efektif tanah didominasi dengan kisaran 30-60 cm seluas 18.862 (59,88 %). Kabupaten Klungkung
yang terdiri atas Klungkung daratan dan Klungkung
kepulauan, menempati formasi batuan gunung api Gunung Agung (Qva) yang tersebar sepanjang Tukad Unda dan melebar di sebelah selatan Kota Semarapura sampai pantai.
Formasi Buyan, Beratan dan Batur (Qbb)
tersebar di sebelah
timur dan barat dari formasi Gunung Agung. Formasi Ulakan (Mu) menempati daerah bagian timur laut wilayah Klungkung daratan. Formasi selatan(Ms) tersebar di Klungkung Kepulauan. 2. Pengembangan wilayah Kabupaten Klungkung yang terdiri dari dua wilayah yaitu Klungkung yang berada di daratan Bali dengan kondisi dan potensi daerahnya disesuaikan dengan penggunaan dan pemanfaatan RTRW Kabupaten Klungkung (sesuai dengan revisi RTRW Kabupaten Klungkung tahun 2007 dan pembahasan Perda dilanjutkan tahun 2008), demikian pula Kepulauan Nusa Penida (Kabupaten Klungkung) Kepulauan. 3. Tata ruang Kabupaten Klungkung dewasa ini, ada kecenderungan terdapat adanya berbagai pelanggaran pemanfaatan ruang. Pembangunan yang dilakukan di beberapa wilayah atau kawasan banyak dilakukan tanpa mengikuti rencana tata 24
ruang yang telah ada yang sebelumnya ditetapkan dengan Perda Nomor 1 tahun 1993 tidak mempertimbangkan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan dan tidak memperhatikan kerentanan wilayah terhadap terjadinya bencana alam dalam jangka pendek untuk memperolah keuntungan ekonomi sesuai, sehingga dapat menurunkan kualitas dan kuantitas sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta memperbesar resiko timbulnya korban akibat bencana alam. Hal lain juga sering terjadi konflik pemanfaatan ruang antar sektor. Beberapa penyebab terjadinya permasalahan tersebut adalah belum tepatnya kompetensi sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan penataan ruang, rendahnya kualitas dari rencana tata ruang, belum diacunya perundangan penataan ruang sebagai payung kebijakan pemanfaatan ruang dan lemahnya penerapan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang. 4. Terkendalinya kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan terus meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pengendalian dampak lingkungan dan pencegahan pencemaran lingkungan. Standar kualitas komponen lingkungan hidup (mutu air dan mutu udara) sesuai standar baku mutu lingkungan (SK Gubernur no. 515). Pengendalian mutu air di enam titik pengujian di Sungai Unda dan Sungai Jinah serta pengendalian mutu udara di lima titik pengujian yaitu: pusat kota, seputar terminal Galiran, perempatan Desa Paksa Bali, depan SMU 1 Semarapura, dan sisi utara Desa Selat. Hasil pengukuran kualitas air terungkap adanya beberapa parameter yang melampaui standar baku mutu di Tukad Jinah dan Tukad Unda. Hal ini mengindikasikan terjadi pencemaran di sungai tersebut. 5. Perindangan estetika meliputi taman telajakan di 27 lokasi dengan luas 19.644,55m2 , taman umum di 20 lokasi seluas 7.325 m2 , dan taman lainnya di 11 lokasi seluas 20.257,75 m2.
Perindangan non estetika
meliputi perindangan
pohon-pohon pembatas sepanjang bahu jalan di wilayah kabupaten Klungkung telah tertanam di pembatas bahu jalan sepanjang 50 km, dan perindangan di hutan kota seluas 14,5 are atau 48,30% dari 3 ha luas hutan kota.
Perindangan
pesisir pantai yang diperlukan sepanjang 90 km, dan penanganan lahan kritis mengalami peningkatan menjadi seluas 2.439 ha dari 10.311 ha lahan kritis yang ada. 6. Kawasan eks. Galian C di Gunaksa dan Tangkas yang diperkirakan seluas 300-an ha, meragakan citra buruk atas bentang lahan dan topografinya, sebagai akibat tidak dilaksanakannya reklamasi selama proses penggalian.
Hingga kini
diperkirakan masih ditambang secara liar oleh oknum tertentu sebagai akibat 25
lemahnya sistem pengawasan. Penambangan liar batu kapur juga terjadi di Nusa Penida, yang jika tidak dikendalikan, dipastikan akan merusak
lingkungan/
bentang lahan. 7. Isu lingkungan lainnya yang perlu mendapat perhatian di Kabupaten Klungkung antara lain : (1) kelangkaan monyet ekor panjang di Pesinggahan, Besan, Tanglad, Sekartaji, Batumadeg dan Batukandik; (2) kerusakan terumbu karang di Nusa Penida; (3) Suaka margasatwa kakak tua jambul kuning di Dusun Karang dan Desa Sekartaji, kelelawar dan ular phyton di Goa Lawah Desa Pesinggahan, burung walet di Nusa Penida serta Penyu blimbing dan penyu lekang di pantai Tegal Besar Negari, pantai Lepang (Takmung), dan Pantai Pamalihan Desa Suana. 8. Sumber daya alam dan lingkungan hidup mempunyai peranan penting dalam kehidupan dan perekonomian Kabupaten Klungkung. Kondisi umum yang akan diuraikan meliputi kondisi eksisting sumber daya hutan, Daerah Aliran Sungai (DAS), air bawah tanah, ruang terbuka hijau, erosi dan longsor, sumber daya pesisir dan lautan, intrusi air laut, sumber daya tak terbarukan dan pencemaran air serta pencemaran lingkungan lainnya. 9. Sumber daya hutan, keberadaan kawasan hutan di kabupaten Klungkung mencapai luas 1.048,50 ha atau 3,32% dari luas kabupaten Klungkung (31.500ha) yang keberadaannya hanya di wilayah kepulauan Nusa Penida. Ini berarti prosentase luas kawasan hutan di Kabupaten Klungkung dibawah standar yang seharusnya 30%.
Krisis kerusakan hutan ini umumnya disebabkan oleh
kebakaran dan alih fungsi lahan hutan dan kerusakan hutan berkepanjangan juga mengakibatkan banjir/longsor, menurunnya flora-fauna hutan. 10. Kabupaten Klungkung dengan luas wilayahnya yang relatif kecil sekelas Kota Denpasar, namun memiliki beraneka ragam jenis flora dan fauna yang dijumpai dalam ekosistem hutan pada sebaran hutan lindung dan taman wisata laut dengan terumbu karang dan ragam ikan hias. Selain itu hutan mangrove (hutan bakau), dan hutan rakyat, serta kawasan bukit Abah memiliki keragaman tumbuhan langka seperti Juwet Putih, Wani, Manggis, Pohon Jeleme dan lain-lain. Kawasan Bukit Abah selanjutnya direncanakan akan dikembangkan sebagai bumi perkemahan, sedangkan di kawasan pantai Lembongan dan Jungut Batu yang terdapat bentangan tanaman bakau, saat ini kondisinya perlu mendapat perhatian lebih dalam upaya pelestariannya, demikian halnya terhadap pembentukan hutan lindung di kawasan Puncak Mundi Desa Sakti yang masih memerlukan komitmen bersama yang kuat untuk mewujudkannya.
26
11. Ruang terbuka hijau di Kabupaten Klungkung luasannya mengalami penurunan seiring dengan menurunnya luas lahan persawahan rata-rata 22,4 ha pertahun dalam lima tahun terakhir akibat meningkatnya kebutuhan lahan untuk permukiman. Dengan demikian perlu dilakukan upaya-upaya pengendalian dan penanggulangan melalui penataan ruang terbuka hijau dan konsistensi dalam implementasinya. 12. Dibidang pesisir dan kelautan, secara umum kondisi pantai di Kabupaten Klungkung berpasir hitam dan sebagian kecil lainnya berpasir putih. Sumber daya alam yang menonjol dari kawasan pantai di Kabupaten Klungkung adalah rumput laut dan mangrove (hutan bakau). Degradasi juga terjadi pada mangrove karena adanya kegiatan pariwisata seperti wisata air di Nusa Lembongan yang mengakibatkan terumbu karang kondisinya cukup tertekan.
Pantai Kabupaten
Klungkung di wilayah Klungkung Daratan dan Kepulauan Nusa Penida mengalami abrasi sepanjang 17,600 km dari total panjang pantai Kabupaten Klungkung sepanjang 58,500 Km. 13. Dibidang sumber daya alam yang tak terbarukan pada wilayah areal Galian Golongan C (Gunaksa, Jumpai, Tangkas) yang telah ditutup usaha penggaliannya selanjutnya akan dimanfaatkan untuk pembangunan Dermaga Sandingan untuk penyeberangan laut ke Mentigi (Nusa Penida), pembangunan Estuaridam (SERBAGITAKU), dan pembangunan GOR.
Pemanfaatan untuk kepentingan
lainnya masih memerlukan kajian lebih mendalam melalui penelitian agar kebijakan Pemetaan Pemanfaatan Tata Ruang pada wilayah eks Galian C tersebut senantiasa tepat berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Sedangkan diparuh lain di Kepulauan Nusa Penida yang perlu mendapat perhatian serius adalah terhadap aktifitas pengambilan batu kapur putih yang dibentuk menjadi batu cadas dan aktifitas pengambilan pasir laut. 14. Sumber daya alam yang berasal dari air permukaan di Kabupaten Klungkung diantaranya yang berasal dari Tukad Unda, Tukad Jinah, Tukad Melangit dan lainnya perlu mendapat perhatian karena berpotensi sebagai sumber irigasi air bersih terutama pada Tukad Unda untuk pembangunan Estuaridam.
Demikian
halnya dengan sumber daya air bawah tanah masih diperlukan optimalisasi pengawasan dan pengendalian agar tidak terjadi pengambilan yang berlebihan yang dapat berakibat intrusi air laut ke permukaan tanah. 15. Pencemaran air menjadi permasalahan yang semakin penting pada saat ini. Limpahan sampah dan limbah industri maupun rumah tangga acak menyumbat aliran air dalam got dan kerap meluap menggenangi jalanan umum dan bahkan 27
rumah-rumah penduduk yang berada posisi dibawah permukaan jalan.
Upaya
pencegahan dan penanganan rekondisi merupakan komitmen yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung.
2.2 TANTANGAN A. Sosial Dasar dan Sosial Budaya 1. Dalam 20 tahun mendatang jumlah penduduk Kabupaten Klungkung semakin besar. Kondisi saat ini dengan distribusi penduduk yang tidak merata antar kecamatan
merupakan
tantangan
tersendiri
terlebih
kecenderungan
perpindahan masyarakat dari Desa ke Kota untuk mengadu perbaikan nasib. Oleh karenanya pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk sangat penting untuk menciptakan pertumbuhan penduduk yang seimbang dalam rangka mendukung pembentukan jumlah penduduk usia produktif lebih besar darpada jumlah penduduk usia non produktif dan pemertaan sumber daya dan hasil pembangunan. 2. Permasalahan kependudukan yang akan muncul sebagaimana diprediksikan adalah kepadatan penduduk dan masalah migrasi, baik migrasi dari desa ke kota dan juga migrasi dari luar Bali ke Bali yang akhirnya akan merambah ke Kabupaten/Kota
di
Bali
termasuk
Kabupaten
Klungkung.
Semakin
meningkatnya proporsi penduduk berusia tua juga merupakan tantangan dimasa mendatang yang akan semakin meningkatkan kebutuhan layanan bagi orang tua seiring perubahan pola makan dan jenis penyakit yang diderita. Tantangan dalam hal kualitas penduduk adalah masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bahkan masih lebih rendah dari Negara tetangga di ASEAN. Hal tersebut disebabkan faktor kesehatan, pendidikan, dan tingkat pendapatan perkapita yang masih rendah. Selain itu tantangan lain dalam hal kependudukan adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melaporkan dan mencatatkan diri pada administrasi kependudukan kepada aparat desa setempat
untuk dilanjutkan ke dinas
teknis terkait (Kependudukan dan Catatan Sipil) mengakibatkan masih lemahnya database kependudukan dan implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara tertib, lancar, dan terintegrasi sehingga dapat berfungsi sebagai media fasilitasi setiap frekuensi data pada tempat perekaman data.
28
Tantangan lain dari segi SDM sebagai bentuk pelaksanaan darma agama (ajaran agama), ahlak dan moralitas masyarakat serta kerukunan hidup (Paras Paros Selulung Sebayantaka) mengalami degradasi sehingga menjadi kendala dalam pengembangan kualitas penduduk. 3. Angka pengangguran dan setengah pengangguran masih relatif tinggi, tenaga kerja yang memiliki ketrampilan/skill masih kurang dalam jumlah karena belum adanya balai pelatihan kerja di Kabupaten Klungkung. 4. Dalam pembangunan bidang kesehatan, beberapa tantangan yang akan dihadapi antara lain adalah rendahnya kualitas kesehatan penduduk yang terlihat dari masih tingginya angka kematian bayi per seribu kelahiran hidup dan angka kematian ibu melahirkan per seratus ribu kelahiran bayi serta masih tingginya angka balita yang mengalami gizi kurang; kesenjangan kualitas kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu antar wilayah Klungkung daratan dan Kepulauan Nusa Penida, Lembongan, Jungut Batu dan Ceningan. Belum optimalnya penanganan penyakit menular (DBD, Rabies, TB Paru, Malaria, Diare, Flu Burung dan penyakit menular lainnya).
Kualitas dan kuantitas Tenaga Kesehatan masih kurang.
Informasi Kesehatan belum memadai. RSUD Klungkung.
Sistem
Belum maksimalnya tingkat utilitas
Belum terpenuhinya nomenklatur kebutuhan Dokter
Spesialis dan tenaga paramedik serta belum memadainya bangunan gedung RSUD berikut peralatan kesehatan masih perlu dilengkapi sesuai dengan kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dan kesehatan.
Manajemen menuju enterpreneurship belum maksimal.
Masih
tingginya IMR dan MMR. Jumlah penduduk terus meningkat dan karenanya penduduk miskin (Pra KS dan KS1) juga meningkat.
Masih rendahnya
kepesertaan penduduk ber-KB terutama akseptor pria. Munculnya penyakitpenyakit infeksi baru seperti HIV/AIDS dan penyakit akibat perilaku akan terus meningkat
seperti
obesitas,
kecanduan
alkohol,
kecanduan
narkoba,
kecanduan rokok, dan lainnya. Kejadian penyakit-penyakit degeneratif seperti penyakit jantung koroner, stroke, kanker juga terus mengalami peningkatan. Masalah lain yang akan mengalami kondisi yang sama adalah kesakitan dan kematian akibat lemahnya penanganan korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Tantangan ini akan
semakin berat
dipengaruhi semakin melebarnya
kesenjangan antara peningkatan biaya kesehatan dengan peningkatan penghasilan penduduk, oleh karenanya penyakti menahun (kronis) akan
29
semakin dominan yang memerlukan masa perawatan lebih panjang dengan biaya pengobatan lebih tinggi membebani masyarakat. 5. Kualitas SDM berpengaruh terhadap daya saing di-era global ini.
Secara
umum kualitas dan daya saing tenaga kerja di Kabupaten Klungkung masih rendah. Hal ini tercermin dari masih rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki angkatan kerja.
Demikian halnya kualitas
pendidikan formal yang tercermin dari rendahnya APM/APK pada berbagai jenjang pendidikan khususnya jenjang SLTA, rendahnya angka melanjutkan siswa lulusan SMA ke perguruan tinggi, dan masih kurangnya jumlah sekolah kejuruan.
Tantangan lainnya adalah masih terbatasnya ketersediaan guru
yang memenuhi kualifikasi pendidikan sesuai standar yang berlaku, guru yang ada masih kurang termotivasi untuk mengajar sebagai akibat dari masih rendahnya pendapatan dan tingkat kesejahteraan.
Diparuh lain, angka
partisipasi masyarakat dalam pendidikan luar sekolah (PLS) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masih rendah serta kemampuan dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan masih kurang memadai. 6. Selain tingkat pendidikan, kurangnya daya saing penduduk Kabupaten Klungkung
disebabkan
(Enterpreneurship).
pula
karena
kurangnya
jiwa
kewirausahaan
Selanjutnya faktor tersebut menjadi salah satu faktor
yang mengakibatkan meningkatnya arus migrasi dan meningkatnya penjualan lahan-lahan pertanian kepada para pihak yang berasal dari luar Bali.
Bila
tidak segera didapatkan solusinya maka dalam 20 tahun kedepan tidak keliru dikatakan bahwa penduduk Klungkung dan Bali pada umumnya hanya menjadi penonton di rumahnya sendiri akan menjadi kenyataan. 7. Dalam 20 tahun kedepan tantangan yang cukup berat untuk mengurangi kesenjangan adalah adanya nilai-nilai budaya Bali yang belum sepenuhnya dapat menerima kesetaraan dan keadilan gender. Disamping itu adalah belum terbentuknya kesadaran gender pada setiap lapisan masyarakat dan karena secara kodrati bahwa manusia lahir antara laki-laki dan perempuan (selain sebagai wanita karier juga sebagai ibu rumah tangga) memiliki kemampuan fisik yang berbeda. 8. Intensitas pembinaan kesatuan bangsa, organisasi politik, profesi, keagamaan dan LSM, kepemudaan dan pemberdayaan masyarakat (termasuk gender) masih relatif rendah terutama dikaitkan dengan keterbatasan kemampuan daerah dalam memberikan bantuan keuangan untuk operasional kelembagaan
30
dan kuantitas jangkauan pelayanan sosial dan penanggulangan masalahmasalah sosial kemasyarakatan termasuk kemiskinan. 9. Dibidang sosial budaya dan kehidupan beragama, yang menjadi tantangan adalah semakin derasnya pengaruh budaya global dengan kemajuan teknologinya yang serba canggih terutama dibidang informasi dan komunikasi. Hal ini menjadi tantangan untuk mempertahankan jati diri orang Bali agar tetap eksis, sekaligus memanfaatkannya untuk pengembangan toleransi terhadap keragaman budaya luar dan peningkatan daya saing guna pencapaian nilai-nilai universal. 10. Dibidang
kehidupan
beragama,
timbulnya
banyak
aliran-aliran
keagamaan/kepercayaan yang dikhawatirkan dapat menimbulkan adanya disintegrasi dalam kehidupan beragama, sehingga tantangan yang dihadapi dalam pembangunan agama adalah mewujudkan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, dan mewujudkan kerukunan kehidupan antar dan intra umat beragama di Kabupaten Klungkung dan Bali pada umumnya, namunn upaya-upaya yang telah dilakukan selama ini belum optimal hasilnya di masyarakat. Dalam kehidupan darma agama tantangan yang sering muncul adalah fanatisme sempit, berprilaku amoral, dan kekerasan anarki di masyarakat. 11. Pelaksanaan Sistem Promosi Pariwisata baik secara kualitas dan kuantitasnya masih belum memadai. Hal tersebut tercermin dari relatif masih kurangnya cakupan luasan promosi pariwisata melalui Media Cetak,
Elektronika dan
Event-event Pariwisata, kurang optimalnya perolehan retribusi disektor pariwisata, masih banyaknya obyek pariwisata yang belum berkembang, masih adanya usaha Jasa Perjalanan dan Pramuwisata di Kabupaten Klungkung yang belum memilik ijin, masih banyaknya Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang belum memiliki ijin, belum optimalnya sarana prasarana untuk menjaga keamanan Museum Semarajaya (pemasangan alat kamera monitor, alarm untuk memberikan peringatan dini terhadap pencurian), belum optimalnya pemahaman prajuru/krama dalam menyikapi Awig-Awig yang tersurat, beragamnya Desa Pekraman sesuai dengan keadaan Desa Kala dan Patra, belum oftimalnya nilai-nilai ajaran agama Hindu untuk dipahami secara satu kesatuan yang utuh sesuai dengan sastra yang tersurat, beragamnya tingkat pemahaman umat akan ajaran Agama Hindu, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan kesenian Klasik, kurangnya even-even yang bersifat memotivasi, dan masih rendahnya perhatian/penghargaan terhadap para seniman. 31
B. Ekonomi 1. Struktur perkonomian Kabupaten Klungkung yang dibentuk oleh sektor primer, sekunder, dan tersier pada periode 2008-2027 kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Klungkung diperkirakan akan terjadi perubahan yang lamban namun tidak signifikan kecuali sektor primer dan sektor sekunder diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih tinggi seiring dengan upaya untuk lebih menyeimbangkan perkembangan pembangunan antar
sektor-sektor
unggulan daerah seperti antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian dan industri kecil. Struktur ekonomi Kabupaten Klungkung masih tetap didominasi oleh peranan sektor tersier yang pada tahun 2008 mencapai 44,4% dan sektor primer sebesar 37,2% dan sektor sekunder 18,37%. Sementara Pada periode 2008-2025 diharapkan capaian kontribusi sektor primer dan sekunder dalam pembentukan PDRB Kabupaten Klungkung atas harga konstan adalah masing-masing 20%, 25%, dan 55%. 2. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klungkung dalam periode 2008-2025 diharapkan
terus
mengalami
peningkatan
hingga
mencapai
angka
pertumbuhan yang optimal dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan
perkembangan
ekonomi
makro
Kabupaten
Klungkung sampai dengan keadaan terakhir 2008, dan dengan asumsi kondisi perekonomian
Kabupaten
Klungkung
periode
2008-2025
tidak
akan
mengalami gejolak yang signifikan baik terkait aspek politik, keamanan, kebijakan ekonomi nasional, isu tersebarnya wabah penyakit maka dalam periode tersebut pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klungkung diperkirakan mencapai di atas 7%. Laju pertumbuhan ekonomi ini, diharapkan didukung sebagian besar oleh pertumbuhan disektor pertanian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, pengangkutan dan komunikasi, perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor jasa-jasa. 3. Sumber daya lahan dan air dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Alih fungsi lahan justru terjadi pada lahanlahan sawah subur. Dalam kurun waktu 10 tahun, rerata mencapai 16,2 ha/tahun), mengecilnya debit air untuk irigasi, karena sumber air yang ada juga dimanfaatkan untuk kepentingan industri dan adanya gangguan sumber air di hulu. Beberapa subak pengairannya sangat tergantung pada subak lain di luar wilayah Kabupaten, anomali iklim dan gangguan organisme pengganggu tanaman (OPT). Dalam tahun-tahun terakhir ini, kondisi iklim 32
semakin sulit untuk diprediksi. Anomali iklim (berupa kekeringan/ kebanjiran) sulit diprakirakan dengan tepat, baik waktu maupun intensitasnya, kurangnya minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian dengan rerata Luas pemilikan lahan di Kabupaten Klungkung nisbi kecil ( + 0.30 ha), dengan sifat produksi tanaman pertanian yang bersifat musiman (ada masa panen raya dan ada masa peceklik) maka keadaan ini mempengaruhi fluktuasi harga di pasaran, penerapan teknologi di tingkat petani belum optimal meskipun teknologi yang dihasilkan oleh Litbang, pemerintah dan swasta telah tersedia, kelembagaan belum mantap termasuk
kuantitas dan kualitas petugas dan
petani yang bergerak di sector pertanian dan perkebunan belum optimal, dalam upaya penyediaan sarana produksi terutama: “benih/ bibit bermutu” belum memenuhi prinsip “5 tepat” (tepat jenis, tepat mutu, tepat jumlah, tepat tempat dan tepat harga). Demikian juga halnya masalah alat mesin Pertanian (Alsintan) masih terbatas, dan adanya kerusakan jaringan irigasi, kurangnya jalan usaha tani, terbatasnya embung/cubang di lahan kering serta masih kurangnya Balai pertemuan/Balai yang representative untuk mewadahi aktivitas petani di tingkat Subak. 4. Tantangan 20 tahun kedepan lainnya yang bekaitan dengan pertanian adalah pengembangan teknologi dan sistem usaha tani serta kebijakan pemerintah yang memungkinkan petani meningkatkan produktivitas disatu sisi dan meningkatkan menurunnya
pendapatan fungsi
serta
hidro-orologis,
kesejahteraannya dan
terjadinya
disisi
lain,
karena
persaingan
antara
penggunaan air untuk keperluan pertanian dan non pertanian. Demikian pula pengembangan teknologi dan sistem agribisnis perkebunan, pengembangan teknologi perikanan tangkap, perikanan budidaya, sistem pengolahan ikan hasil tangkapan untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan tantangan lainnya adalah pengembangan akses pasar ekspor. 5. Menurunnya populasi sapi akibat penjualan untuk keperluan sekolah anak, utamanya sapi-sapi yang masih produktif, terbatasnya ketersediaan pakan Hijauan Makanan Ternak (HMT), fluktuasi harga pakan tidak stabil mempengaruhi tehadap animo mayarakat untuk memelihara babi, adanya penyakit flu burung (AI), SDM peternakan yang masih perlu ditingkatkan, waktu melaut pendek karena sarana yang dimiliki oleh nelayan relatif sederhana, kurangnya animo masyarakat budidaya ikan darat,
dan
terbatasnya air untuk perikanan darat, karena alih fungsi lahan dengan debit tertentu. Beberapa faktor yang menjadi ancaman/hambatan terkait dengan
33
pengembangan peternakan, perikanan dan kelautan
di
Kabupaten
Klungkung antara lain : (1) Dijualnya ternak yang masih produktif oleh peternak, Karena keadaan ekonomi; (2) Keterbatasan tersedian HMT sepanjang tahun; (3) Khusus di Nusa Penida terjadi penurunan performance genetika sapi; (4). Harga pakan yang tidak stabil mempengaruhi biaya pemeliharaan sehingga populasi babi menjadi tidak stabil; (5) Berjangkitnya penyakit sonosis dan endemis; (6) Penangkapan ikan dilakukan secara overfishing, destructive fishing; (7) Fluktuasi harga yang sangat tajam; (8) Kerusaan ekosistem terumbu karang. 6. Masih rendahnya kemampuan manajerial dan ketrampilan dalam kegiatan usaha industri kecil kerajinan dan masih sederhanya pemanfaatan teknologi industri yang digunakan serta masih minimnya penguasan Iptek produksi maupun pemasaran oleh pengerajin. Bahan baku dan bahan penolong masih sebagian besar tergantung dari pihak luar, permodalan berikut sarana dan prasarana yang dimiliki relatif masih belum memadai, design dan mutu produk yang dihasilkan belum mampu bersaing ditandai dengan produk barang hasil local dan komoditas pangan termasuk Sembako masih rendah dalam kualitas dan kuantitasnya.
Intensitas promosi ditingkat daerah, regional, maupun
Internasional dirasakan masih kurang, demikian halnya kerja sama dengan BPEN, sosialisasi tentang perlindungan konsumen, tenaga teknis dibidang perlindungan konsumen, dan jangkauan pengujian Lababoratorium. Tingginya tingkat fluktuasi kondisi perekonomian dan ketatnya persaingan usaha. Kurangnya kesadaran pengusaha industri dan perdagangan mentaati perizinan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Proyeksi
ancaman bidang perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Klungkung ke depan antara lain : (1) Adanya pasokan bahan baku dari luar tidak lancar; (2) Adanya persaingan mutu dan harga (anti dumping) produk industri dari luar; (3) Diterapkannya ketentuan SKA (Rules of Origin) oleh Negara tujuan yang ketat; (4) Era perdagangan bebas (NAFTA, AFTA, WTO); (5) Terjadinya wujudnya persaingan inter antar usaha perdagangan sangat ketat; (6) Fluktuasinya situasi perekonomian regional, nasional dan daerah; (7) Terjadinya persaingan tidak sehat; (8) Adanya permainan harga oleh supplier; (9) Pasokan distribusi minyak tanah oleh agen ke pangkalan tidak lancar; (10) Adanya penyalahgunaan mokol
oleh sebagian kecil masyarakat pecandu
minuman; (11) Kesadaran pemilik/pengusaha dagang masih rendah terkait tera ulang UTTP; (12) Penerapan sangsi hukum, ketentuan peraturan perizinan Industri dan perdagangan belum efektif.
34
7. Lemahnya kualitas SDM yang tercermin dari kurang berkembangnya jiwa kewirausahaan, daya inovasi kreativitas dan profesionalisme di kalangan Koperasi dan UKM, dan terbatasnya sarana dan prasarana penunjang terutama yang berkaitan dengan
teknologi informasi serta keterbatasan
kemampuan pemupukan permodalan
Koperasi sebagai
akibat kurangnya
partisipasi anggota dan masih terbatasnya akses pada sumber-sumber permodalan, sehingga menjauhkan upaya kemandirian Koperasi dan UKM. Proyeksi ancaman pada bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah antara lain : (1) Rendahnya kualitas pelaku ekonomi; (2) Adanya krisis multidemensi yang berkpanjangan; (3) Terbatasnya alokasi dan pembangunan sector usaha kecil dan menengah oleh pemerintah; (4) Lemahnya konsistensi terhadap peraturan perundang-undangan.
Proyeksi permasalahan pada bidang
Koperasi PK dan M antara lain : (1) Rendahnya kualitas SDM; (2) Iklim usaha yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan Koperasi PK dan M, belum tegaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur persaingan yang sehat dan adil; (3); Terbatasnya akses Koperasi PK dan M terhadap bahan baku, sumber modal, teknologi informasi, pasar, lokasi usaha, serta jaringa kerja kemitraan dan rendahnya partisipasi anggota. 8. Rendahnya kinerja investasi penanaman modal di daerah disebabkan masih adanya
beberapa permasalahan dan tantangan pokok yakni: (1) Birokrasi
yang masih relatif panjang dalam prosedur perizinan. Di Indonesia membutuhkan waktu rerata 151 hari dari 12 prosedur perizinan, sedangkan di RRC, Korea Selatan, Malaysia, Philipina, Singapura, Thailand dan Vietnam berturut-turut hanya membutuhkan waktu sekitar 40 hari, 20 hari, 30 hari, 50 hari, 8 hari, 33 hari, dan 56 hari. Demikian juga dengan kepastian hukum yang belum dapat memberikan rasa aman dan nyaman dalam berinvestasi yang tercermin dari masih banyaknya tumpang tindih kebijakan antara pusat daerah dan antarsektor.
Beberapa hambatan terkait
dengan penanaman
modal di Kabupaten Klungkung antara lain: (1) Citra Indonesia umumnya dan Bali khususnya sebagai Negara/daerah tujuan wisata, kurang memberikan rasa aman bagi wisatawan manca Negara, sehingga ada kesulitan bagi para calon investor untuk memproyeksikan pangsa pasar luar negeri; (2) Belum tertatanya dan atau tersedianya sarana dan prasarana sebagai akses menuju dan dari kawasan pariwisata dan Objek Wisata merupakan kendala disisi lain dalam upaya menarik investor; (3) Sistem birokrasi dalam kontek penyediaan factor-faktor insentif berupa pelayanan perijinan maupun factor insentif
35
lainnya yang belum memadai merupakan hambatan paruh lain dari upaya penanaman modal di Kabupaten Klungkung. 9. Manajemen Perusahaan Daerah Nusa Kertha Kosala (PDNKK) dan PDAM masih berorientasi manajemen birokrasi nirlaba dan tingkat pelayanan publik PDAM belum mencapai kepuasan pelanggan.
Proyeksi ancaman bagi PDNKK
antara lain (1) Lemahnya kemampuan manajemen sebagai suatu organisasi yang berorientasi laba (2) SDM PDNKK
sebagian besar kurang memiliki
interpreneurship (3) PDNKK memiliki perusahaan pesaing yang semakin banyak. Proyeksi ancaman bagi PDAM antara lain: (1) Citra pelayanan publik yang kurang memuaskan akan tetap berlanjut terutama dalam system kelancaran catu air ke sambungan rumah tangga apabila PDAM tidak mampu membenahi sistem yang terpasang saat ini; (2) Kebijakan tarif yang nisbi rendah di satu paruh, disertai kenaikan harga BBM untuk operasi PDAM system pompa di paruh lain merupakan ancaman bagi PDAM dalam rangka meraih laba secara proporsional. C. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 1. Persaingan perkembangan teknologi dalam era global akan semakin ketat yang menuntut peningkatan kemampuan dalam penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan iptek dalam mendukung berbagai bidang kehidupan menuju ekonomi berbasis pengetahuan, sehingga 20 tahun kedepan diharapkan kontribusi iptek dalam berbagai bidang kehidupan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan dan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. 2.
Temuan-temuan baru dari hasil penelitian yang dihasilkan baik oleh lembaga pendidikan maupun penelitian lainnya di Kabupaten Klungkung masih sangat terbatas.
Paket teknologi dan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) yang
dihasilkan dan diterapkan baik pada bidang industri maupun pertanian juga masih
sangat
terbatas,
selain
itu
komitmen
berbagai
pihak
dalam
pengembangan iptek terutama dukungan pendanaan yang diperuntukkan guna pengembangan iptek masih sangat kurang memadai. D. Sarana dan Prasarana 1. Upaya pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur irigasi yang terkait langsung peningkatan produksi hasil pertanian (lahan sawah basah) masih belum optimal, terlebih lagi irigasi yang terletak di perbatasan kabupaten seperti antara Kabupaten Klungkung dengan Kabupaten Bangli masih banyak 36
dijumpai jaringan irigasi yang rusak sebagai akibat kurang mampunya pemerintah
daerah
Kabupaten
Klungkung
memelihara
jaringan
yang
ditetapkan. Kabupaten Klungkung dengan luas areal sawah basah (Klungkung darat/Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Klungkung, Kecamatan Dawan). Luasnya 3.873 ha mempunyai jaringan irigasi dengan panjang 120.441 km, dengan tingkat jaringan yang berbeda;
3 (tiga) jaringan teknis sepanjang 895 km.
14 (empat belas) jaringan semi teknis 83.971,5 km
7 (tujuh) jaringan non teknis 2.874,4 km
Sumber air yang digunakan untuk bertani masih mengandalkan mata air yang ada di permukaan bumi dengan sungai yaitu sungai Melangit, sungai Jinah, sungai Bubuh, Sungai Tukad Unda. Jumlah subak di Kabupaten Klungkung adalah 42 subak sawah, infrastruktur irigasi secara rutin setiap tahun perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung, Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Pusat dalam upaya pemeliharaan dan perbaikan.
Alokasi anggaran untuk irigasi yang
bersumber dari DAK maupun sumber lainnya perlu ditingkatkan sesuai dengan kondisi saluran tersebut sehingga dapat senantiasa berfungsi baik dan mantap.
Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2006
tentang irigasi, untuk mewujudkan ketertiban pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun pemerintah perlu dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi meliputi instansi pemerintah yang membidangi irigasi, petani pemakai air dan komisi irigasi (di Bali pada umumnya dan Kabupaten Klungkung pada khususnya yang meletakan subak sebagai lembaga sosial petani pemakai air peninggalan nenek moyang sejak turunnya Rsi Markandya dari Gunung Rawung ke Bali/Pura Luhur Besakih yang lebih dikenal dengan nama Subak Agung). Peraturan Pemerintah ini juga lebih menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak dan tanggungjawab dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier.
Tantangan 20 tahun kedepan adalah terjadinya
penurunan bahkan sampai pada semakin terbatasnya ketersediaan sumber air baku untuk berbagai kebutuhan hidup masyarakat termasuk air permukaan dan air tanah termasuk kebutuhan non pertanian disamping terganggunya beberapa komponen siklus hidrologi seperti penebangan hutan dan alih fungsi lahan serta penanganan melalui konservasi. 2. Transportasi darat,
fisik jalan yang ada di Kabupaten Klungkung sesuai
Keputusan Gubernur nomor 199 tahun 2000 adalah sepanjang 342.460 km terbagi di wilayah Klungkung Daratan sepanjang 197.260 km dan di wilayah 37
Nusa Penida sepanjang 145.200 km.
Kondisi fisik jalan di wilayah Nusa
Penida (data Bina Marga tahun 2006) terbagi sebagai berikut: kondisi baik 29.590 km; kondisi sedang 21.910 km; dan kondisi rusak 93.700 km. Kondisi fisik jalan di wilayah Klungkung Daratan: kondisi baik 130.550 km; kondisi sedang 43.270 km; dan kondisi rusak 23.440 km. Sebagai ilustrasi kondisi tersebut diatas adalah jalan lokal di wilayah Nusa Penida masih kurang memadai terutama di pusat kecamatan dan jalan-jalan yang
menghubungkan
antar
dusun
dengan
dusun
pada
dua
desa
berdekatan/berbatasan pada umumnya belum diaspal (badan jalan dibangun dengan swadaya masyarakat) atau kondisi aspalnya sudah rusak berat, di wilayah Klungkung Daratan kondisi jalan pada umunya sudah baik dan memadai. Dengan demikian tantangan 20 tahun kedepan adalah optimalisasi pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan jalan baru dan jembatan sesuai kebutuhan dengan dukungan dana yang memadai (DAK, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten) setiap tahun anggaran. Angkutan penumpang umum baik antar provinsi, antar kota/kabupaten dalam provinsi, maupun antar desa dalam kabupaten masih kurang tertib termasuk dalam pemanfaatan Terminal Semarapura. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor belum optimal dan prima. lengkap dan memadai.
Sarana dan prasarana parkir belum
Awak armada/sopir masih terus memerlukan
pembinaan dalam berdisiplin, beretika, dan berbudaya sopan santun berlalulintas. 3. Pengadaan dan pemeliharaan sarana lampu penerangan jalan umum masih perlu ditingkatkan dalam rangka pencegahan dan menekan terjadinya tindak kriminal disamping juga sebagai media memperindah kota/desa.
Demikian
halnya dengan pembangunan, penataan, dan pemeliharaan gedung dengan prasarananya sebagai tempat kerja untuk pelayanan publik/masyarakat luas berikut bangunan-bangunan tempat tinggal (rumah jabatan, rumah dinas), sarana mobilitas (kendaraan roda 4 dan roda 2), dan pengelolaan sarana sandi dan telekomunikasi dilingkungan sekretariat daerah dan sekretariat dewan serta sertfikasi atas aset tanah milik pemerintah daerah masih memerlukan perhatian dan peningkatan lebih baik lagi. 4. Tantangan 20 tahun kedepan dalam hal transportasi laut adalah perwujudan pembangunan dermaga sandingan kawasan klungkung daratan eks galian Gol C Gunaksa yang berkelanjutan. Penataan pelabuhan rakyat (Tribuana, Banjar Bias, Kampung Kusamba, Mentigi, Batununggul, Toyapakeh, Kutampi Kaler dan Suana), didukung dengan peningkatan fasilitas pelabuhan. Sedangkan 38
dalam hal transportasi udara adalah pengembangan/pembangunan sebuah lapangan terbang sejenis Helipad untuk mengantisipasi perkembangan wilayah kepulauan Nusa Penida sebagai tujuan kunjungan wisatawan. 5. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) oleh PDAM maupun non PDAM yang akan dihadapi dalam kurun waktu 20 tahun kedepan adalah pelayanan kebutuhan masyarakat sebagai konsumen belum seluruhnya dapat dijangkau, terlebih di wilayah Nusa Penida, Lembongan, Jungutbatu, dan Ceningan. Terhadap pembangunan sistem penyediaan air minum di wilayah Klungkung Daratan yang bersumber dari mata air Telaga Waga, air tanah, mata air Lumbes, dan di wilayah Nusa Penida yang bersumber dari mata air Guyangan, Penida (Sakti) dan lainnya termasuk pembangunan Estuaridam di Tukad Kaliunda (SARBAGITAKU) memerlukan anggaran yang tidak sangat besar. Kerjasama yang perlu dirintis antara Pemerintah Daerah dengan pihak swasta dalam bentuk Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) berdasarkan sistem pengelolaan
yang
disepakati
merupakan
salah
satu
alternatif
dalam
mewujudkan pemerataan sebaran kebutuhan air bersih/air minum. 6. Penanganan sanitasi yang akan dihadapi 20 tahun mandatang adalah konsistensi implementasi sistem penanganan limbah rumah tangga yang pada umumnya masih memanfaatkan got-got/saluran pada jalan-jalan umum dapat diwujudkan secara terpusat pada kawasan tertentu dengan jumlah penduduk padat serta kegiatan ekonomi tinggi melalui sistem perpipaan akan sangat memerlukan penyediaan anggaran dana yang sangat besar. Kendala lain adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap betapa pentingnya penanganan limbah secara terkonsentrasi untuk terwujudnya lingkungan sehat. 7. Pengelolaan persampahan dalam kurun waktu 20 tahun mendatang dimana volume sampah yang semakin hari semakin meningkat pesat seiring peningkatan jumlah penduduk masih terkendala dengan keterbatasan dan kesulitan penyediaan lahan peruntukan lokasi TPA yang representatif yang tidak berdampak lain terhadap pencemaran lingkungan. 8. Dalam hal tantangan penyediaan sarana telekomunikasi sebagai media penyediaan informasi melalui sistem digital untuk kurun waktu 20 tahun kedepan
masih
perwujudannya.
perlu
mendapat
perhatian
serius
dalam
pemenuhan
Sistem satu tower dengan beberapa operator pengguna
merupakan alternatif penataan dan pengintegrasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menghilangkan kesan ‘Kabupaten Klungkung dengan seribu tower’ (sudah berdiri 42 tower selular). 39
9. Dibidang Energi, tingkat pertumbuhan beban aliran listrik melalui sistem jaringan inter koneksi Jawa-Bali, Sanggaran, Pemaron dan Gilimanuk diprediksikan kebutuhan pemakaian listrik beban puncak berdasarkan informasi PT PLN menyatakan wilayah Bali pada umumnya akan mengalami kecenderungan krisis kelistrikan.
PT PLN memandang perlu mewujudkan
pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat melalui tenaga energi baru seperti pembangunan PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) yang dalam hal ini telah sampai pada taraf penelitian AMDAL. Alternatif lain adalah pengembangan teknologi pembangkit listrik tenaga angin dan tenaga surya.
Kesemuanya
tetap dalam tataran ramah lingkungan sebagai substitusi pengurangan pemakaian bahan bakar minyak.
Di wilayah Nusa Penida khususnya Desa
Sakti/Puncak Mundi telah dikembangkan sebagai desa wisata energi yang merupakan locus peninjauan dari para peserta KTT Global Warming baru-baru ini dan perlu mendapat perhatian berkelanjutan. Tantangan lain yang diprediksikan adalah semakin pesatnya pertumbuhan industri pariwisata, masih rendahnya kemampuan daya beli masyarakat, masih sangat terbatasnya potensi cadangan energi primer, dan masih lebih tingginya kenaikan konsumsi pemakaian listrik dibandingkan pasokan yang disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam penghematan pemakaian listrik.
E. Politik, Hukum dan Pemerintahan 1. Belum mantapnya pemahaman masyarakat dan khusunya elit politik terhadap etika berpolitik yang santun sehingga perlu diupayakan terus pembelajaran dan peningkatan kapasitas melalui pembinaan etika politik dalam kerangka demokratisasi
yang
terus
bergulir.
Hal
tersebut
diharapkan
dapat
menghindarkan terjadinya persaingan tidak sehat, tidak menjunjung tinggi sportifitas,
atau
lebih
mementingkan
kepentingan
dibandingkan kepentingan masyarakat luas.
pribadi/golongan
Yang perlu mendapatkan
perhatian serius adalah pembinaan dalam rangka pemantapan pendidikan pra, saat, dan pasca Pemilu legislatif, Pilpres Pilgub, Pilbup bagi para elit politik maupun masyarakat. 2. Masih banyaknya kasus-kasus pelanggaran hukum yang terjadi akibat masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi dan mentaati peraturan perundangan yang berlaku, disamping masih lemahnya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, dan masih adanya kekosongan hukum yang 40
mengatur
kepentingan
masyarakat
sebagai
akibat
kurang
selarasnya
perkembangan produk hukum dengan perkembangan jaman, hal tersebut merupakan
tantangan
yang
memerlukan
perhatian
besar
dalam
penanganannya. Upaya yang perlu dilakukan adalah dengan mengarahkan pembangunan hukum di daerah melalui pembinaan yang berkelanjutan pada masyarakat tentang pemahaman terhadap kesadaran tata tertib hukum dan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum (termasuk PPNS), sosialisasi produk hukum yang ada dan akurat yang telah diterbitkan dalam Lembaran Daerah/Lembaran Negara termasuk penyesuaian perda-perda lama yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan perkembangan jaman. 3. Dibidang pemerintahan, bergulirnya reformasi dengan diantara tuntutannya adalah pelaksanaan desentralisasi (otonomi daerah), maka pada tahun 1999 digulirkan Undang-undang nomor 22 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam proses perjalanannya telah banyak mengalami perubahan-perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah terkait seperti: UU nomor 22 dan nomor 25 tahun 1999 telah dinyatakan tidak berlaku dengan diganti oleh UU nomor 32 dan nomor 33 tahun 2004, demikian pula PP nomor 8 tahun 2000 telah diganti dengan PP nomor 41 tahun 2007, dan lainnya sehingga menimbulkan kecenderungan sebagian aparat belum dapat memahami dan menghayati secara baik arti otonomi daerah yang sebenarnya. Sebagai bukti nyata adalah setiap kali pelaksanaan Pilkada, Pileg, Pilpres
masih kerap
terjadi tindakan anarkis dan bentrokan antar pendukung. Demikian pula dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan cenderung mendapati kesulitan dalam koordinasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dan Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Hal-hal tersebut dapat dicegah antara lain
dengan penyempurnaan peraturan perundangan yang diharapkan dapat menjaga keutuhan kesatuan daerah maupun nasional. Lebih lanjut dengan terbitnya PP nomor 41 tahun 2007 sebagai pengganti PP nomor 8 tahun 2001, dan PP nomor 38 tahun 2007 sebagai pengganti Perda nomor 1 tahun 2001 terkait dengan kewenangan wajib dan kewenangan pilihan maka dalam penyusunan dan penetapan struktur kelembagaan pemerintah daerah Kabupaten Klungkung diharapkan dapat memenuhi kesesuaian kebutuhan riil dan pelayanan prima pada masyarakat dengan tetap mengacu pada Hemat Struktur dan Kaya Fungsi. 4. Pemberdayaan sistem informasi dari dan untuk masyarakat melalui media cetak maupun elektronik perlu ditingkatkan pada tataran koordinasi dan keterpaduan peran kehumasan. Hal tersebut merupakan pematangan dalam 41
pemberdayaan dan pembelajaran politik bagi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Klungkung sehingga melahirkan berita yang berimbang sesuai perkembangan situasi dan kondisi.
F. Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban 1. Belum disiplinnya masyarakat dalam mematuhi hukum/peraturan perundangundangan serta dengan adanya dampak negatif arus globalisasi yang tidak terbendung menimbulkan adanya gangguan keamanan dan ketertiban serta pelanggaran dan tindakan kekerasan dalam masyarakat. Kemudian lebih lanjut tantangan kedepan yang dihadapi bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban adalah meningkatnya gangguan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, serta tindakan kriminal, kekerasan secara kualitas maupun kuantitas maupun tak terlepas pula munculnya berbagai isu dan teror yang dapat meresahkan masyarakat sebagai akibat kemajuan teknologi yang disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 2. Meningkatnya heterogenitas masyarakat karena derasnya arus mobilisasi penduduk yang masuk ke Bali pada umumnya dan Kabupaten Klungkung khususnya sering menimbulkan rasa saling curiga satu dengan lainnya sehingga dapat memicu terjadinya ketegangan dan konflik. G. Pengembangan Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Pengembangan wilayah dalam 20 tahun kedepan diarahkan pada pengembangan untuk mengakomodasikan sektor-sektor unggulan Kabupaten Klungkung dengan mempertimbangkan keberadaan dan tingkat kepentingan antar sektor terhadap wilayah dalam hal potensi dengan permasalahan-permasalahan terkait dengan ketersediaan sarana-prasarana untuk mendukung pengembangan wilayah. 1. Sesuai hasil studi Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Klungkung Tahun
2005
yang
dilaksanakan
oleh
PPLH
Unud,
ada
beberapa
issues/permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi Kabupaten Klungkung adalah terjadinya pencemaran udara oleh debu dan terjadinya kebisingan di kawasan
Perkotaan,
berkurangnya ruang terbuka hijau sebagai akibat
adanya alih fungsi lahan, menurunnya kualitas dan kurangnya kuantitas sumber air bersih, meluasnya abrasi pantai, meningkatnya volume /produksi sampah dan limbah, adanya pencemaran udara di beberapa tempat, bertambah luasnya lahan kritis, adanya kerusakan terumbu karang, rusaknya 42
lahan pasca tambang Galian C, luas kawasan Hutan kurang dari 30%, beberapa jenis satwa nyaris punah dan atau keberadaannya langka. 2. Tutupan vegetasi yang jarang dan budidaya pertanian tanaman pangan yang intensif pada kawasan konservasi dapat mempercepat kerusakan lahan dan meningkatkan sidementasi.
Tantangan yang dihadapi adalah terjadinya
pemanfaatan lahan dengan komoditas yang memiliki nilai ekonomi lebih fungsi tetapi kurang ramah lingkungan, disamping diperlukan penegakan peraturan pemanfaatan ruang secara tegas. 3. Penyusunan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan sesuai amanat pasal 152 Undang-undang No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada dasarnya harus dikelola dalam sistem informasi daerah yang terintegrasi secara nasional belum dapat direalisasikan dan keterkaitan serta konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan belum memenuhi
harapan.
Proyeksi
hambatan
dibidang perencanaan
dan
pengendalian pembangunan antara lain: (1) Keterbatasan SDM yang memiliki kemampuan profesi di bidang planologi; (2) Ketersediaan data base untuk perencanaan pembangunan yang terintegrasi; (3) Ketidaktaatasasan antara produk rencana dengan penganggaran program/kegiatan. Proyeksi masalah yang mungkin dihadapi di masa mendatang antara lain: (1) kompleksitas kebutuhan dan kepentingan masyarakat akar rumput yang perlu diakomodasi dalam perencanaan pada kondisi anggaran pemerintah yang terbatas; (2) Adanya disparietas antara wilayah Klungkung daratan dengan kepulauan yang membutuhkan waktu sangat panjang untuk mencapai equality dan equity. 4. Prediksi kondisi sumber daya alam dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan tidak jauh berbeda dengan kondisi saat ini apabila tidak ada upaya konservasi dalam pengelolaan sumber daya alam yang tepat. Dalam setiap proses pembangunan yang dilaksanakan harus diarahkan untuk tidak menimbulkan adanya kerusakan terhadap lingkungan, bahkan sebaliknya agar terwujudnya suatu proses pengelolaan secara berkelanjutan dan sumber daya alam yang dikelola agar dapat menunjang pengembangan perekonomian masyarakat daerah, memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi ditingkat konsumen dan pasar lokal, regional, nasional maupun internasional. 5. Pengelolaan sumber daya alam harus dapat dilakukan secara optimal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan dari generasi kegenerasi secara berkelanjutan seperti: hutan, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan perairan dapat dikembangkan sesuai perkembangan teknologi dan 43
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku,
dipertahankan dan tetap mampu memberikan manfaat
kondisinya
dapat
yang tinggi bagi
pemenuhan hidup masyarakat Kabupaten Klungkung. Terhadap pemanfaatan sumber daya alam antara daratan dan lautan agar terjadi keseimbangan dan pemanfaatan sumber daya alam laut agar secara intensif dan berkelanjutan. Disamping itu sumber daya hayati dan air yang dimiliki selalu dapat terlindungi dari upaya pengerusakan dan pencemaran serta dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan daya dukung lingkungannya. 7. Tantangan 20 tahun kedepan dalam pengelolaan hutan adalah dengan merubah paradigma berfikir masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas perambahan, alih fungsi lahan dan yang lebih penting adalah melakukan langkah-langkah
konservasi
bersama
masyarakat,
dikaitkan
dengan
pengembangan iptek sesuai perkembangan jaman. 8. Untuk menjamin ketersediaan sumber air secara berkesinambungan dalam 20 tahun kedepan diperlukan upaya-upaya pengelolaan sumber daya air yang handal melalui pendekatan ekosistem yang mencakup pentingnya konservasi tanah, reboisasi perlindungan dan pemanfaatan hutan, sumber daya air yang mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap daerah aliran sungai (DAS) secara utuh dari hulu sampai hilir. Kebijakan pengendalian banjir dan pengendalian sedimen dengan melakukan tindakan pencegahan fisik dan non fisik, serta menetapkan wilayah target. Dengan demikian diharapkan kelangsungan sumber daya air di Kabupaten Klungkung tetap terjaga kelestariannya. 9. Persoalan pencemaran (air, tanah dan udara) menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya ketidakseimbangan sistem lingkungan secara keseluruhan dalam menyangga kehidupan manusia dan keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang. Tantangan 20 tahun kedepan adalah rendahnya kesadaran masyarakat, Lemahnya pengawasan serta penegakan hukum lingkungan terhadap si pelaku pencemaran (air, tanah dan udara), serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan pola penanganan sampah dan limbah yang tepat dan terpadu. 10. Sampai dengan saat sekarang belum ada kegiatan Penanaman modal di wilayah Kabupaten Klungkung. Tantangan 20 (dua puluh) tahun kedepan perlu mendapat perhatian yang serius. Dengan penyiapan dan penyediaan perangkat lemah berupa Perda Penanaman Modal, dan perangkat keras dalam 44
bentuk kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang handal dan berkualitas berikut sarana dan prasarana termasuk promosi dan dukungan dana pemerintah.
2.3. MODAL DASAR A. Sosial dasar dan Sosial Budaya Adanya kesepakan bersama
Gubernur Bali dengan Bupati/Walikota se-Bali
Nomor 153 tahun 2003 tentang pelaksanaan Tertib Administrasi kependudukan, memberikan
peluang
dilaksanakannya
tertib
administrasi
dan
pelayanan
kependudukan di masa datang. 1. Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) menuju kepada tertib administrasi
di wilayah Kabupaten
Klungkung diperkirakan
akan membantu keberhasilan penertiban, pelayanan kependudukan, catatan sipil dan ketenagakerjaan. 2. Selain itu penciptaan lapangan kerja
baru dan ketenangan kerja serta
perlindungan tenaga kerja, bagi para calon transmigran untuk
perbaikan
tingkat kesejahteraan, merupakan proyeksi keberhasilan di masa datang yang mungkin dicapai. 3. Dengan bergulirnya kebijakan otonomi daerah, maka tiap-tiap Kabupaten akan berusaha memajukan daerahnya dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah pembangunan
dan
kesejahteraan masyarakatnya. Adanya pusat-pusat
(pariwisata atau bisnis lainnya) maka jumlah penduduk
mendatang akan meningkat dan dengan meningkatnya pengetahuan dan pendapatan bruto, ini merupakan peluang untuk program kesehatan. Secara demografi akan terjadi transisi epidemologi, dimana penduduk lansia akan semakin meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun. Letak Rumah Sakit yang merupakan persimpangan pariwisata
maupun jalur Bali-Lombok
akan
dimungkinkan terjadinya peningkatan kecelakaan lalu lintas. Adanya transisi epidemologi dan peningkatan kecelakaan merupakan peluang bagi Rumah Sakit untuk mengembangkan upaya traumatic centre dan geriatric centre sebagai sentra unggulan. Dengan makin meningkatnya tingkat kemampuan pelayanan rumah sakit maka dimungkinkan kasus-kasus yang masuk ke RSUP Sanglah tidak akan mencukupi syarat dari segi jumlah untuk pendidikan, oleh karena itu rumah sakit daerah mempunyai peluang sebagai
sentra
pendidikan yang sekaligus meningkatkan kemampuannya.
45
4. Partisipasi dan tingkat kesadaran mendapatkan
pelayanan
KB
dan
masyarakat cukup tinggi kesehatan
dan
besarnya
stakeholder terhadap laju pertumbuhan penduduk
untuk perhatian
dan meningkatnya
kemiskinan dan pengentasannya menuju (Millenium Development Goals) MDGs 2015. 5. Penerapan Wajar (Wajib Belajar Pendidikan 9 tahun), alokasi dana pendidikan minimal 20% dari total APBN/APBD, rencana Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun, semakin ketatnya seleksi atas lulusan peserta didik dan wajib belajar, dan ketatnya kontrol sosial.
Selain dari pada itu makin terbukanya jaringan
informasi dan komunikasi dan adanya BOS/BKM dan tetap berlangsungnya GN-OTA
semakin
membuka
lebar
kesempatan
peningkatan
kualitas
pendidikan. 6. Masih tersedianya potensi obyek-obyek wisata yang sangat menarik dan layak dijual kepada Wisatawan dan semakin berkembangnya Sanggar/Group Kesenian yang mendukung geliat pariwisata serta besarnya dukungan dari Lembaga Legislatif terhadap pentingnya promosi pariwisata dan sarana prasarana penunjang. 7. Dukungan regulasi kewenangan kepada pemerintah kabupaten dalam hal Perijinan dan Keputusan, Perda No. 3 tahun 2004 tentang Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan umum. 8. Semakin banyaknya penduduk pendatang yang masuk ke wilayah Kab. Klungkung tanpa dilengkapi dengan dokumen kependudukan, merupakan proyeknim permasalahan yang akan muncul di masa datang.
Selain itu
adanya Penduduk usia kerja bertambah yang menyebabkan jumlah angkatan kerja bertambah pula; serta adanya berbedaan harapan para transmigran dengan kenyataan
setelah berada di daerah penempatan, juga merupakan
permasalahan di masa datang dalam program transmigrasi. B. Ekonomi 1. Besarnya peluang permintaan bibit sapi Bali dari daerah-daerah lain, tingginya kebutuhan rumah makan dan upacara adat agama, kontinyuitas kebutuhan ayam buras untuk upacara di Bali, dan masih adanya keinginan dari SDM peternakan untuk berlatih guna menambah wawasannya. keberhasilan di masa datang antara lain : (1) kualitas dan kuantitas; (2)
Perkiraan
Ketersediaan bibit sapi secara
Ketersediaan sarana dan prasarana produksi
secara stabil; (3) Dengan lebih memperhatikan kesehatan ternak diharapkan 46
keberadaan populasi bisa dipertahankan (4) Keterampilan peternak semakin meningkat (5) Dengan adanya kapal penangkap ikan yang dimiliki oleh kelompok nelayan saat ini diharapkan waktu melaut dan daya jangkau lebih panjang,
sehingga mempengaruhi jumlah penangkapan;
meningkat
dengan tetap
menjaga
kelestarian
(6) Produksi
Sumberdaya
ikan;
(7)
Meningkatkan potensi ikan air tawar. 2. Besarnya pemintaan komoditas perikanan dari daerah lain, tingginya kebutuhan pemindangan, dan perubahan pola makan masyarakat dari daging ke ikan, serta memasyarakatkan
masyarakat mengkonsumsi ikan guna
memenuhi standar nasional. 3. Kebijakan makro pemerintah dibidang Ekonomi berpihak kepada petani cukup besar dengan meningkatkan partisipasi masyarakat petani dalam hal antara lain: Revitalisasi pertanian yang dicanangkan 2005 oleh Presiden RI, kebijakan impor hasil-hasil pertanian, kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) terhadap gabah/beras, dan subsidi pupuk dan penyedian kredit program. Potensi lain seperti kebutuhan hasil pertanian dan perkebunan cendung terus meningkat untuk memenuhi pangan masyarakat dan bahan baku industri dan sumber daya lahan kering masih cukup luas dan belum tergarap secara optimal untuk pengembangan tanaman pangan dan perkebunan serta masih cukup tersedianya teknologi pra dan pascapanen dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan kualitas hasil-hasil pertanian dan perkebunan. Proyeksi keberhasilan di masa datang di bidang pertanian dan perkebunan didasarkan atas pertimbangan bahwa sumber daya agribisnis yang dimiliki Kabupaten Klungkung cukup memadai, luas dan beragam seperti sumber daya alam (air, lahan, keanekaragaman hayati-biodiversity), sumber daya manusia (tenaga, waktu, keahlian) dan sumber daya teknologi di bidang pertanian. Penangan dan pemanfaatan sumber daya tersebut secara bijaksana akan mampu meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan, pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. 4. Terbukanya pasar global, nasional, regional dan daerah dan telah berjalannya kejasama antara PT. Ubersari dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung terkait dengan pengembangan pengerajin industri kecil, serta diupayajkan terwujudnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK) di daerah.
Terwujudnya penguasaan dan penerapan teknologi menunjang usaha perdagangan berikut dukungan masyarakat Klungkung yang penggunaan
sadar
akan
produk local dan semakin banyaknya keberadaan distributor
barang produk komoditas pangan dan agroindustri.
Proyeksi Keberhasilan 47
bidang perindustrian dan perdagangan di masa datang antara lain : (1) Meningkatnya keterampilan dan manajemen serta mampu mengakses teknologi dan informasi pasar; (2) Terwujudnya mutu produk industri kerajinan sesuai permintaan dan perkembangan pasar lokal, regional, nasional dan internasional; (3) Terwujudnya pasokan bahan baku dan bahan penolong yang lancar; (4) Terwujudnya peningkatan pemasaran produk industri kerajinan (5) Promosi secara berkala baik even daerah, regional, Nasional dan Internasional; (6) Terwujudnya tertib usaha bagi pedagang dan produsen; (7) Meningkatnya pengetahuan pada usaha perdagangan; (8) Meningkatnya pengetahuan dan penerapan teknologi para pedagang dan pengusaha perdagangan (8) Terwujudnya kelancaran penyaluran distribusi kebutuhan komoditas pangan (termasuk sembako, agroindustri);
(9)
Terwujudnya
produk barang pertanian dan
penyerdahaan
birokrasi
industri
dan
perdagangan. 5. Tingginya pertumbuhan minat masyarakat dalam kepesertan koperasi dan stabilnya pertumbuhan dunia usaha khususnya disektor industri kecil. Proyeksi keberhasilan pada bidang Koperasi PK dan M antara lain : (1) Kualitas tenaga kerja meningkat dan adanya diversifikasi
usaha; (2)
Kemampuan SDM yang ada di Koperasi PK dan M juga meningkat, dan (3) Menekan pengangguran dan berkembangnya kerjasama usaha. 6. Tersedianya kawasan pariwisata di wilayah Nusa Penida, ODTW di Klungkung daratan, serta adanya potensi produk unggulan di bidang pertanian dalam arti luas semakin menarik minat para calon investor dalam negeri maupun luar negeri
merupakan peluang upaya menarik investasi swasta di Kabupaten
Klungkung. Adanya akses jalan Arteri
Tohpati-Kusamba juga memberikan
peluang bagi Kabupaten Klungkung sebagai daya tarik industri.
Beberapa
factor keberhasilan yang mungkin dapat diraih di masa datang sehubungan dengan upaya menarik penanam modal di Kabupaten Klungkung antara lain: (1) Terwujudnya pengembangan kawasan pariwisata antara lain desa Sakti, Bunga Mekar, Suana dan desa Pejukutan; (2) Terwujudnya penanaman modal di sektor nonpariwisata antara lain bidang penyediaan sumber air baku Bali Selatan, sarana rekreasi/ODTW dalam rangka alih fungsi eks galian C Gunaksa-Tangkas. 7. Proyeksi peluang dimasa depan bagi PDNKK antara lain: dapat berkolaborasi dengan kegiatan Pemda untuk meraih laba usaha, masih dimungkinkan PDNKK diversifikasi bidang usaha. ditingkatkan
dan
apabila
Dan proyeksi peluang bagi PDAM lebih
SARBAGITAKU
telah
terwujud
adanya 48
kolaborasi/kerjasama yang saling menguntungkan antara badan pengelola SARBAGITAKU dan PDNKK serta PDAM Klungkung dapat memberikan kontribusi bagi PAD Kabupaten Klungkung di masa datang karena PDAM merupakan perusahaan milik Pemerintah daerah yang besifat monopoli karena pelayanan air bersih menyangkut hajat hidup orang banyak, serta masyarakat Semarapura tidak dimungkinkan menggunakan sumber air bawah tanah kecuali air PDAM.
Proyeksi keberhasilan kedua Perusahaan Daerah di
masa depan yakni bahwa apabila kedua perusahaan daerah ini direvitalisasi dalam semua aspek aktivitas bisnis, maka perusahaan daerah akan mampu berunjuk kerja sebagai perusahaan yang professional dengan sikap mental interprenourship dan mampu bersaing dengan perusahaan lainnya di Kabupaten Klungkung. C. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Dalam
melaksanakan
pembangunan,
Pemerintah
Kabupaten
Klungkung
seharusnya mampu memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang besar sebagai modal dasar yang diandalkan, seperti adanya aliran sungai Unda yang memiliki debit air cukup besar, adanya kawasan wisata di Nusa Penida, wilayah pantai dan laut yang luas, lahan pertanian yang masih subur, kawasan bekas galian C di Gunaksa, Tangkas, Jumpai, Sampalan Klod dan Gelgel yang bisa dimanfaatkan dengan sentuhan IPTEK. Lemahnya modal dan teknologi yang dimiliki merupakan salah satu penyebab dari rendahnya nilai tambah dari setiap sumber daya yang kita miliki, sehingga berakibat pada rentannya perekonomian. Sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung
dalam
rangka
pengembangan
IPTEK
sebagai
modal
dasar
peningkatan perekonomian daerah, secara jujur kita mengakui bahwa masih rendah dan bisa dikatakan hampir tidak ada. Hal ini juga sebagai akibat dari proses pendidikan mulai dari tingkat dasar, menengah sampai dengan tingkat perguruan tinggi masih belum menekankan pada upaya penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita hanya terorientasi pada upaya untuk memperoleh lapangan pekerjaan yang sudah ada. Banyak perguruan tinggi di Bali dan Indonesia umumnya yang menghasilkan kaum intelektual, tetapi keberadaan orang-orang tersebut belum mampu menggairahkan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam arti mereka hanya bisa memanfaatkan yang sudah ada atau hanya sebagai user (pemakai). Kedepan diharapkan dengan adanya potensi sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki akan mampu dan mau mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 49
ada sebagai upaya penciptaan karya baru dalam meningkatkan perekonomian daerah. Sarana dan prasarana yang ada sebagai penunjang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Kabupaten Klungkung pada dasarnya tidak berbeda jauh dari daerah lain yang ada di Bali dan Indonesia umumnya. Jaringan internet sebagai sarana penunjang dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dirasa belum cukup signifikan dalam menunjang peningkatan IPTEK. Fakta
telah
menunjukkan
bahwa
kekayaan
sumber
daya
alam
belum
memberikan nilai tambah yang wajar bagi daerah. Nilai tambah yang besar itu selama ini hanya dinikmati oleh perusahaan-perusahaan pengelola sumber daya alam dari daerah/negara yang memiliki keunggulan teknologi, manusia, dan menguasai pasar. Bagi Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk mencapai hal tersebut perlu langkah-langkah terobosan yang bervisi jauh kedepan, yang terukur dan menyeluruh berorientasi pada tujuan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. D. Sarana dan Prasarana 1. Di kota Semarapura baru tersedia satu buah terminal yang terletak di Galiran dan di Kecamatan Nusa Penida belum tersedia terminal sehingga masih ada peluang untuk dikembangkan. Tempat-tempat parkir yang telah ditetapkan: 21 tempat dengan jumlah luas areal : 318.462 m2, Jasa titipan: 2 unit usaha, Wartel: 19 unit usaha, Orari : 153 anggota, Rapi: 41 anggota, dan Kelompok Filateli sebanyak 7 kelompok.
Tersedianya 11 titik penyebrangan sarana
angkutan penyebrangan laut tradisional, Kapal boat trayek Nusa PenidaPadang bay, Dermaga 1 unit, dan Restoran apung
2 unit serta jembatan
gantung 1 unit. 2. Proyeksi
peluang
pada
Pembangunan/pengembangan
bidang
Bina
marga
antara
lain
prasarana dan sarana transportasi untuk
mempermudah akses ke seluruh kawasan pariwisata serta ke obyek daya tarik wisata, antar daerah produk dan pemasaran, dan pusat-pusat pertumbuhan yang padat lalu lintas. Pada bidang Cipta karya antara lain optimasi dan pengendalian pemanfaatan ruang
serta pengamanan zone penyangga
disekitar kota, serta meningkatkan peran dan fungsi penyangga kota agar dapat mandiri, dan revitalisasi kawasan kota meliputi pengembalian fungsi kawasan melalui pembangunan kembali kawasan, peningkatan kualitas lingkungan
fisik serta
penataan kembali pelayanan fasilitas publik.
Pada
bidang Pengairan antara lain sistem prasarana pengairan diarahkan kepada 50
upaya penyempurnaan peningkatan jaringan darah irigasi (subak) yang telah ada dan pengembangan daerah irigasi baru pada daerah kritis air dengan melakukan transfer air dari daerah surplus air, pencegahan dan membatasi alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis untuk budidaya lainnya, dan masih banyaknya daerah irigasi dengan kondisi semi teknis dan non teknis, maka rencana pengembangan
prasarana pengairan
secara umum adalah
penyempurnaan dan peningkatan
daerah irigasi yang ada.
penyediaan
direncanakan
air
irigasi
dengan
Memantapkan
pembangunan
beberapa
dam/waduk guna mengantisipasi peningkatan kebutuhan dengan pmbukaan lahan sawah baru. Di wilayah Nusa Penida dikembangkan system jaringan irigasi perpipaan dengan memanfaatkan mata air dan sumber bor dan sistem irigasi hanya diperuntukan bagi tanaman lahan kering dengan penyiraman tanpa penggenangan. E. Politik, Hukum dan Pemerintahan 1. DPRD sebagai lembaga politik memegang peranan penting di masa datang dalam rangka menegakkan sistem kehidupan demokrasi dan adanya kontruksi bahwa antara pemerintah daerah dan DPRD berkedudukan setara dan bersifat kemitraan memberikan peluang bagi DPRD untuk membuat kebijakan daerah yang sifatnya saling dukung dan bukan merupakan lawan karena masingmasing telah memiliki fungsi tersendiri. Proyeksi keberhasilan terkait dengan adanya partai politik yang majemuk serta perangkat peraturan perundangundangan yang mengatur tentang mengedepankan
fungsi
dan
keberadaan lembaga DPRD yang lebih
peran
parpol
dan
atau
DPRD
dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah, akan memberikan jaminan adanya suatu control terhadap jalannya pemerintahan di daerah. 2. Tertibnya pelaksanaan
peraturan desa pakraman, sehingga memudahkan
pelaksanaan pembinaan dan adanya pemberian hak bagi daerah kabupaten dalam penegakan hukum kelautan, sehingga masalah-masalah pelanggaran pelestarian, pemanfatan dan eklplorasi potensi kelautan padat tertangani segera oleh Kabupaten. 3. Berlakunya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 memungkinkan bagi upaya revitalisasi kelembagaan di tingkat kecamatan termasuk
peluang adanya
pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten kepada camat, kondisi Geografis Kabupaten Klungkung yang mempunyai wilayah kepulauan berpeluang dilakukannya
pemekaran kecamatan untuk lebih memudahkan
pemberian pelayanan public, serta adanya potensi dan daya tarik industri 51
(Agroindustri dan industri pariwisata) serta lsju pertumbuhan pembangunan fisik oleh masyarakat Klungkung, memberikan peluang bagi intensnya pelayanan perijinan sistem satu atap/satu pintu. 4. Meningkatnya animo masyarakat untuk berkomunikasi, berkonsultasi kepada Kepala Daerah dan pimpinan daerah seiring diterapkannya paradigma baru penyelenggaraan prinsip good governance yakni transparansi, akuntabilitas dan partisipasi
sejalan dengan konsep menyatunya pemimpin-pemimpin
daerah dengan rakyatnya (Manunggaling Kaula lan Gusti). hakekatnya
penyelenggaraan
otonomi
daerah
adalah
Pada
memberikan
kewenangan luas nyata dan betanggung jawab kepada daerah secara proporsional diwujudkan melalui pengaturan dan pemanfaatan sumber daya. Muara
dari
pelaksanaan
otonomi
daerah
adalah
terselenggaranya
pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance) sehingga diperoleh birokrasi yang handal
dan professional, efesien
produktif serta
memberikan pelayanan prima kepada masyaakat. Sehubungan dengan daerah akan menjadi pusat pembangunan dan ekonomi, maka fungsi dan peranan pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya akan semangkin komplek dan meningkat seiring dengan derasnya arus informasi diberbagai bidang kegiatan
pembangunan.
pembangunan
yang
Agar
lebih
tercipanya
partisipatif
keterpaduan
maka
teknologi
dan
sinergi
informasi
dan
telekomunikasi disetiap instani pemerintah mempunyai peran strategis yang sangat diperlukan untuk dapat mengakses keterhubungan informasi anatar pemerintah pusat dengan daerah, antar daerah, dunia usaha dan sectorsektor lainnya
Untuk mewujudkan goor governance
serta mempercepat
penyelenggaraan
otonomi daerah, pemanfaatan teknologi informasi
komunkasi pada
setiap kegiatan penyelnggaraan pemerintah tidak dapat
dihindari
algi. Oleh karena itu penerapan teknologo informasi
dan dan
komunikasi disetiap instansi pemerintah merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam rangka mendukung pertukaran data dan informasi serta penyaluran berita secara cepat, akurat dan aman. Apalagi dikaitkan dengan kondisi kepulauan
Kabupaten Klungkung yang terdapat daerah
yang luasnya 2/3 dari daerah Klungkung daratan, maka
keberadaan teknologi informasi dan komunikasi menjadi strategi dan sangat penting.
52
F. Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Proyeksi peluang kedepan terkait dengan Lintibmas antara lain, adanya peluang Reorganisasi dan Revitalisasi antara Kantor Lintibmas dengan kantor Kesbang & PM serta Sat.Pol PP maka akan diperoleh kejelasan Tupoksi masing-masing untuk menangani masalah ketentraman, ketertiban umum, keikutsertaan menjaga keamanan wilayah, keikutsertaan menjaga kesatuan dan persatuan, kerukunan serta keutuhan bangsa. Adanya kebutuhan akan rasa ketentraman dikalangan masyarakat
merupakan peluang bagi kemudahan dalam rangka pembinaan
ketentraman di masa datang melalui upaya pengendalian diri masing-masing individu. G. Pengembangan Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 1. Terbitnya Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah
khususnya
Bab
VII
yang
memuat
substansi
perencanaan Pembangunan Daerah, merupakan peluang bagi daerah untuk memantapkan produk-produk rencana baik rencana tata ruang maupun program/kegiatan termasuk pengendaliannya. Proyeksi Keberhasilan dimasa datang di bidang Perencanaan, pengendalian pembangunan dan tata ruang bahwa jumlah dan mutu dokumen perencanaan akan semakin baik dengan efektifitas/sasaran perencanaan semakin tepat, apabila dibarengi dengan upaya peningkatan
SDM perencana terutama di bidang Planologi dengan
penunjukan jabatan fungsional perencana yang indipenden. 2. Pada akhir periode rencana, diperkirakan adanya ancaman pencemaran kimia udara semakin tinggi dengan terbangunnya
jalur jalan arteri Tohpati –
Kusamba. Ancaman pencemaran debu akan berkurang apabila kawasan Galian C telah dialihfungsikan pada akhir masa rencana. Dengan demikian alihfungsi lahan Kawasan Galian C memberikan peluang bagi pengendalian ancaman debu pada akhir masa perencanaan. Permasalahan yang mungkin timbul sebagai akibat adanya ancaman popusi udara antara lain diperkirakan meningkatnya penderita saluran pernafasan terutama pada lingkungan masyarakat sepanjang corridor arteri Tohpati-Kusamba. Adanya teknologi bidang pemantauan pencemaran lingkungan, dapat memberikan keberhasilan dalam upaya pengendalian dampak pencemaran lingkungan. 3. Semakin bertambahnya daerah terbangun merupakan ancaman terhadap alih fungsi lahan sawah. Bila pengendalian dan pengawasan memanfaatan ruang 53
lebih intens dilakukan, maka akan memberikan peluang bagi terkendalinya laju pertumbuhan alih fungsi lahan sawah di masa mendatang.
Hal yang
sama juga berlaku bagi penggalian bahan golongan C di Gunaksa/Tangkas dan di Nusa Penida. Permasalahan penambangan liar di Klungkung daratan dan kepulauan diperkirakan tetap muncul di masa datang penasihatan dan kesadaran masyarakat. Penelitian kelayakan,
tanpa disertai pengaturan
dan pengawasan usaha penambangan dapat memberikan keberhasilan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan alam abiotik. Hal yang sama juga berlaku untuk persoalan hutan, lahan kritis, ketersediaan air dalam mutu dan jumlah, abrasi pantai, persampahan maupun persoalan suaka marga satwa yang keberadaannya langka.
54
BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH 3.1. VISI DAERAH Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan Daerah kabupaten Klungkung yang diinginkan pada akhir periode perencanaan ini Untuk mewujudkan satu sasaran yang mungkin dicapai dalam kurun waktu 20 tahun mendatang. Mengacu pada kondisi umum daerah Kabupaten Klungkung tersebut dalam Bab II maka visi pembangunan daerah dalam konteks RPJP dirumuskan sebagai berikut: “Terwujudnya berkeadilan
Masyarakat
Klungkung
yang
sejahtera,
berbudaya,
dan
dalam wilayah Klungkung yang Tertib, Ramah, Indah, Damai,
Aman, Tentram dan Unik berlandaskan Tri Hita Karana”. 3.2. MISI DAERAH Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Pernyataan misi secara eksplisit mengungkapkan sesuatu yang harus dicapai oleh Pemerintah Kabupaten bersama masyarakat Klungkung dan kegiatan spesifik yang harus dilaksanakan dalam pencapaian hal tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Klungkung dirumuskan sebagai berikut: Untuk mencapai visi terwujudnya masyarakat sejahtera, misi yang dilaksanakan adalah:
3.2.1.
Mewujudkan pertumbuhan “ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan”, melalui
upaya
pengembangan
usaha
pertanian,
perkebunan
-termasuk
penyediaan infrastruktur irigasi-, perikanan, peternakan, kelautan, industri, perdagangan/pasar,
koperasi,
gender/pengentasan
kemiskinan,
pariwisata, investasi
pemberdayaan
masyarakat/
swasta/penanaman
modal,
ketenagakerjaan/kependudukan, pelayanan umum aparatur, baik teknis maupun administratif. 3.2.2.
Mewujudkan
derajat
kesehatan
masyarakat
dan
mewujudkan
Norma
Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS), melalui pembinaan dan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat serta peningkatan sarana dan prasarana kesehatan. 3.2.3.
Mewujudkan keluaran (output) mutu pendidikan terutama “menyukseskan wajib belajar 12 tahun -pendidikan dasar dan pendidikan menengah-“; termasuk 55
mengembangkan kreativitas generasi muda dan aktivitas olahraga; melalui peningkatan SDM pendidik, pelatih, tutor dan sarana/prasarana kependidikan, kegenerasimudaan dan keolahragaan. 3.2.4.
Mewujudkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna di berbagai lini (informasi, materi, energi), dan penelitian, agar mampu berdaya saing dalam menghadapi pasar global.
Untuk
mencapai
visi
terwujudnya
masyarakat
yang
berbudaya,
misi
yang
dilaksanakan adalah: 3.2.5.
Mewujudkan pelestarian, penggalian dan pengembangan kreativitas seni dan budaya asli Klungkung, termasuk “Semarapura Cultural Heritage” dalam kapasitas Semarapura sebagai pusat kerajaan Klungkung pada zamannya, berlandaskan
agama
Hindu;
penanaman
nilai-nilai
budi
pekerti,
moral/etika, disiplin kerja, transparansi, demokrasi dan ethos kerja, pada tataran aparatur pemerintah, dunia usaha/swasta dan masyarakat.
Untuk mencapai visi terwujudnya masyarakat yang berkeadilan, misi yang dilaksanakan adalah: 3.2.6.
Mewujudkan penegakan dan penjunjungan tinggi supremasi Hukum dan HAM diatas kekuasaan, penciptaan ketentraman, ketertiban umum dan ikut membantu kewenangan Pemerintah Pusat di bidang keamanan tertentu, penciptaan iklim demokrasi, pemberian kebebasan pers yang tidak bertentangan dengan kode etik, menciptakan iklim politik yang dinamis dan kondusif; serta pemberian suluhan, bantuan dan konsultasi hukum bagi pranata maupun individu yang membutuhkan.
Untuk mencapai visi “…..dalam Wilayah Klungkung yang Tertib, Ramah, Indah, Damai, Aman, Tentram dan Unik berlandaskan Tri Hita Karana”, misi yang dilaksanakan adalah: 3.2.7.
Mewujudkan penataan ruang Wilayah/kawasan/lingkungan –Induk, Detail, Tapak-,
untuk mencapai keserasian pemanfaatan ruang berdasarkan struktur
dan fungsi ruang berdasarkan konsep Tri Angga, Tri Mandala dan Sanga Mandala. 3.2.8.
Mewujudkan
kebersihan,
keindahan
dan
ketertataan
lingkungan
pemukiman dan lingkungan fisik lainnya, termasuk aksesibilitas
56
wilayah, melalui penyediaan sarana/prasarana kebersihan,
pertamanan,
sarana/prasana umum, sarana/prasarana perhubungan dan sarana/prasarana aparatur; penciptaan suasana lingkungan nir-fisik, berupa jaminan
keamanan wilayah 3.2.9.
Mewujudkan keserasian hubungan umat manusia dengan lingkungannya melalui upaya ritualisasi umat beragama, pelestarian daya dukung lingkungan
dan hidup biotic dan abiotic, melalui rehabilitasi, konservasi/suaka. 3.2.10. Mewujudkan aktualisasi keserasian hubungan antar umat manusia /umat beragama, melalui upaya penanaman rasa kesatuan dan persatuan,
wawasan kebangsaan sebagai implementasi spirit kebinekatunggalikaan, berlandaskan konsep Etika/Susila. 3.2.11. Mewujudkan aktualisasi dan pendalaman rasa batiniah hubungan antara umat beragama dengan Tuhan, melalui berbagai kegiatan keagamaan baik Tatwa maupun Ritual.
57
BAB IV ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 4.1. ARAH PEMBANGUNAN DAERAH Agar pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Klungklung 20 tahun ke depan tidak bias dari 1 (satu) Visi dan (11) Misi yang telah dirumuskan di muka, maka pembangunan daerah yang pada dasarnya bertujuan untuk
pencapaian misi sebagai tujuan antara dan
pencapaian Visi sebagai tujuan akhir, diarahkan sebagai berikut : 4.1.1.
Mewujudkan pertumbuhan “ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan”, melalui
upaya
pengembangan
usaha
pertanian,
perkebunan
-termasuk
penyediaan infrastruktur irigasi-, perikanan, peternakan, kelautan, industri, perdagangan/pasar,
koperasi,
masyarakat/gender/pengentasan
pariwisata,
kemiskinan,
pemberdayaan
investasi
swasta/penanaman
modal, ketenagakerjaan/kependudukan, pelayanan umum aparatur, baik teknis maupun administratif. a. Arah pembangunan Urusan Peternakan, Perikanan dan Kelautan 1. Melestarikan plasma Nuftah sapi Bali Nusa Penida sebagai sumber bibit; 2. Meningkatkan populasi ternak; 3. Meningkatkan SDM peternakan yang handal; 4. Meningkatkan keterampilan petani nelayan dan memberikan bantuan sarana/prasarana; 5. Mengembangkan
sumber
daya
perikanan
yang
berwawasan
lingkungan dan berkelanjutan; 6. Mengupayakan peternak dan nelayan sebagai penyedia pangan asal hewani dan ikan; 7. Mengembangkan bidang usaha ternak dan ikan yang berorientasi agribisnis. b. Arah pembangunan Urusan Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 1. Mengembangkan sistem dan usaha agribisnis; 2. Mengembangan teknologi pertanian, penyuluhan, pengembangan SDM petani; 3. Mengembangkan kelembagaan ekonomi petani; Mengembangkan /memantapkan ketahanan pangan;
58
4. Memantapkan sarana dan prasarana pertanian, perkebunan dan kehutanan; 5. Mengembangan komotitas unggulan dan andalan yang berdaya saing tinggi; c. Arah pembangunan Urusan Industri dan Perdagangan 1.
Melaksanakan
usaha industri kerajinan yang maju, tangguh
mandiri dan mampu bersaing; 2.
Melaksanakan promosi yang menjadi agenda tetap bagi perajin dan pemerintahan daerah;
3.
Menciptakan usaha perdagangan yang kondusif;
4.
Menciptakan para pengusaha yang professional tangguh dan mandiri;
5.
Meningkatkan akses pasar ekspor guna mendorong tumbuh kembangnya industri kerajinan yang berdaya saing;
6.
Memperkokoh sistem distribusi nasional yang efisien dan efektif untuk mewujudkan (a) berkembangnya lembaga perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat, (b) terintegrasinya aktivitas perekonomian nasional dan terbangunnya kesadaran penggunaan produksi dalam
negeri,
(c)
meningkatnya
perdagangan
antar
wilayah/daerah, dan (d) terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dengan harga yang terjangkau. 7.
Melaksanakan pemantauan arus ke luar masuknya komoditas pangan dan agro industri;
8.
Menciptakan sistem pemasaran dan penyaluran komoditas yang lancar dan mantap;
9.
Melakukan tertib perizinan;
10. Memantau penyaluran minuman beralkohol dan minuman tradisional; 11. Melaksanakan pengawasan, pengendalian alat-alat UTTP yang standard; 12. Melaksanakan
secara mantap pendataan bidang industri dan
perdagangan. d. Arah pembangunan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
59
1.
Memberikan
kesempatan usaha
yang
seluas-luasnya
kepada Koperasi dan UKM; 2.
Meningkatkan dan memantapkan kemampuan
Koperasi dan
UKM, agar menjadi Koperasi yang sehat, tangguh dan mandiri; 3.
Mengupayakan
tata
hubungan
usaha
yang
saling
menguntungkan antara Koperasi dan UKM dengan badan usaha lainnya; 4.
Mendiseminasi Koperasi dan UKM;
5.
Membimbing dan memberikan kemudahan kepada Koperasi dan UKM;
6.
Mengembangkan dan memfasilitasi
pelaksanaan pendidikan,
pelatihan, penyuluhan dan penelitian perkoperasian; 7.
Memperkuat permodalan dan mengembangkan
jaringan serta
lembaga usaha Koperasi dan UKM: 8.
Memberikan
perlindungan
bidang
usaha
ekonomi
yang
diusahakan oleh Koperasi dan UKM. e. Arah kebijakan pembangunan Urusan Penanaman Modal Daerah
bagi
penciptaan iklim investasi yang sehat 1.
Investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang menarik
2.
Menyiapkan prosedur pemberian izin penanaman modal baik PMA maupun PMDN mengacu pada standar pelayanan publik;
3.
Memberikan jaminan kepastian usaha konflik
kebijakan antara
dengan menyelesaikan
pusat dan daerah
serta konflik
kebijakan antar sektor;
f.
4.
Menyusun produk hukum daerah dibidang Penanaman modal;
5.
Memberikan insentif penanaman modal yang lebih menarik
6.
Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi.
Arah kebijakan pembangunan Perusahaan Daerah 1. Pembangunan dan penyediaan air minum diarahkan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan
sektor-sektor
terkait
lainnya,
seperti
industri,
perdagangan, transportasi, pariwisata, dan jasa sebagai upaya
60
mendorong
pertumbuhan
ekonomi.
Pemenuhan
kebutuhan
tersebut dilakukan melalui pendekatan tanggap kebutuhan
(demand responsive approach) dan pendekatan terpadu dengan sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya air, serta kesehatan; 2. Meningkatkan Jaringan transmisi dan distribusi serta sambungan rumah PDAM dalam rangka peningkatan
pelayanan air bersih
menjadi 95 % (sembilan puluh lima perseratus) di perkotaan dan 60 % (enam puluh perseratus) di perdesaan; 3. Mengeksploaitasi mata air dan membangun distribusinya
di
Kecamatan Nusa Penida, guna memenuhi kebutuhan domestik dan nir-domestik. 4. Revitalisasi Manajemen dan Bussines plan
Perusahaan Daerah
Nusa Kertha Kosala; 5. Mengupayakan kemampuan Perusahaan Daerah untuk mampu memberikan kontribusi PAD berupa “Bagian Laba Perusda”. g. Arah pembangunan Urusan Demografi 1.
Pembangunan kesejahteraan sosial dalam rangka memberikan perlindungan pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung disempurnakan melalui penguatan lembaga jaminan sosial yang didukung oleh peraturan perundang-undangan, pendanaan, serta sistem nomor induk kependudukan (NIK). Pemberian jaminan sosial dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya dan kelembagaan yang sudah berakar di masyarakat;
2.
Melaksanakan pembinaan dan pendayagunaan tenaga kerja;
3.
Menciptakan lapangan kerja baru dan atau magang;
4.
Melaksanakan tertib administrasi kependudukan;
5.
Melaksanakan kontrak kerja
hubungan industrial
yang
harmonis. h. Arah kebijakan dalam Urusan Pemberdayaan Masyarakat 1.
Meningkatkan
indeks
pembangunan
manusia
(IPM)
serta
terkendalinya pertumbuhan penduduk; 2.
Memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa;
3.
Melaksanakan pengarusutamaan gender untuk mengurangi kesenjangan;
61
4.
Membentuk
Kelompok
Masyarakat
(POKMAS)
dalam
terintegrasi
dengan
pemberdayaan ekonomi perdesaan;
i.
5.
Mendorong perkembangan pasar desa;
6.
Membentuk lumbung desa.
Arah Pembangunan Urusan Pariwisata 1.
Peningkatan
promosi
pariwisata
yang
kabupaten/kota lainnya di Propinsi Bali sebagai bagian dari sistem kepariwisataan Bali; 2.
Pengembangan jenis dan peningkatan kualitas obyek wisata, terutama pengembangan atraksi wisata yang potensinya sangat besar mengingat Kabupaten Klungkung memiliki sendi-sendi yang kokoh dalam aktivitas seni dan budaya;
3.
Meningkatkan minat kunjungan Wisatawan
4.
Mengaktualisasikan perwujudan
kawasan wisata
dan Objek
Wisata; 5.
Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan pariwisata;
j.
6.
Membina dan memberikan izin usaha kepariwisataan;
7.
Melaksanakan Pendataan, dan evaluasi usaha kepariwisataan.
Arah kebijakan dalam Urusan Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Persandian dan Kepegawaian 1.
Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan;
2.
Penuntasan
penanggulangan
penyalahgunaan
kewenangan
aparatur negara; 3.
Meningkatkan
pelayanan pertanahan yang lebih lancar dalam
satu atap/satu pintu; 4.
Meningkatkan pelayanan administrasi umum, dan administrasi wilayah kelautan;
5.
Melaksanakan pendelegasian kewenangan Kabupaten kepada camat dan desa
serta merumuskan tugas-tugas pembantuan
yang relevan yang dilimpahkan kepada desa di Kabupaten Klungkung;
62
6.
Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa (termasuk Badan Permusyawaratan Desa);
7.
Melakukan penjajagan batas wilayah laut, Kecamatan, kota, dan kemungkinan pemekarannya.
8.
Meningkatkan peranan sandi di kabupaten klungkung.
9.
Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel.
k. Arah pembangunan Urusan Informasi dan Komunikasi daerah 1. Mengembangan e-government di pemerintah daerah serta perluasan dan peningkatan jaringan
informasi dan komunikasi
keseluruh
kecamatan dan desa; 2. Membakukan sistem manajemen dokumen elektronik, standarisasi dan sistem pengamanan informasi; 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang professional di bidang teknologi informasi dan komunikasi
pada setiap unit kerja;
4. Meningkatkan pemanfaatan peran komunikasi media massa modern dan media tradisional untuk membentuk kepribadian masyarakat. 4.1.2.
Mewujudkan
derajat
kesehatan
masyarakat
dan
mewujudkan
Norma
Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS). a. Arah Pembangunan Urusan Kesehatan 1.
Meningkatkan derajat kesehatan melalui;
2.
Mewujudkan perilaku hidup sehat dan lingkungan sehat;
3.
Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan medik;
4.
Meningkatkan keterampilan, kualitas
dan kompetensi sumber daya
manusia; 5.
Menetapkan standar pelaksanaan dan prosedur kerja pelayanan publik;
6.
Perlidungan kesehatan masyarakat khususnya penduduk miskin dan daerah miskin
7.
Pengembangan lingkungan sehat, prilaku sehat dan pemberdayaan masyarakat
b. Arah peningkatan Urusan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS)
63
1.
Meningkatkan Keluarga Berencana (KB), melalui pemberian kontribusi peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan KB/KR terutama bagi keluarga miskin rentan dan terpencil;
2.
Mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui penguatan pilar-pilar program KB dan kependudukan;
3.
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pengentasan kemiskinan secara terpadu;
4.
Meningkatkan kesadaran dan kepedulian pengaurusutamaan gender dalam program KB.
4.1.3.
Mewujudkan keluaran (output) mutu pendidikan terutama “menyukseskan wajib belajar 12 tahun -pendidikan dasar dan pendidikan menengah-“; termasuk mengembangkan kreativitas generasi muda dan aktivitas olahraga; melalui peningkatan SDM pendidik, pelatih, tutor dan sarana/prasarana kependidikan, kegenerasimudaan dan keolahragaan. Arah Pembangunan Urusan Pendidikan: 1.
Menuntas-kan wajib Belajar 12 tahun melalui pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;
2.
Mewujudkan
mutu
dan
relevansi
pendidikan
melalui
upaya
meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan tenaga pendidikan dan pamong belajar; 3.
Mengembangkan
kreasi
generasi
muda
dan
olahraga,
melalui
penyediaan sarana dan prasarana yang representative. 4.
Mewujudkan kegiatan yang berkaitan dengan pemerataan dan perluasan pelayanan pendididkan.
5.
Mewujudkan kegiatan yang berkaitan dengan manajemen pendididkan
6.
Mewujudkan pengembangan materi muatan lokal pendidikan budi pekerti, dan ketrampilan sesuai potensi sekolah dan daerah.
4.1.4.
Mewujudkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna di
berbagai lini (informasi, materi, energi), dan penelitian, agar mampu berdaya saing dalam menghadapi pasar global. Arah kebijakan Urusan Pengembangan IPTEK : 1.
Memfasilitasi
dunia
pendidikan/masyarakat
untuk
berkreasi
menciptakan teknologi tepat guna 2.
Meningkatkan akurasi, validasi data statistik tentang data penelitian terapan.
64
3.
Pembangunan teknologi telematika diarahkan untuk mendorong terciptanya masyarakat berbasis informasi (knowledge-based society) melalui
penciptaan
landasan
kompetisi
jangka
panjang
penyelenggaraan teknologi telematika dalam lingkungan multioperator; 4.
Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap potensi
pemanfaatan
telematika
serta
pemanfaatan
dan
pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi; 4.1.5.
Mewujudkan pelestarian, penggalian dan pengembangan kreativitas seni dan budaya asli Klungkung, termasuk “Semarapura Cultural Heritage” dalam kapasitas Semarapura sebagai pusat kerajaan Klungkung pada zamannya, berlandaskan
agama
Hindu;
penanaman
nilai-nilai
budi
pekerti,
moral/etika, disiplin kerja, transparansi, demokrasi dan ethos kerja, pada tataran Aparatur pemerintah, Dunia usaha/swasta dan Masyarakat Arah Pembangunan Urusan Kebudayaan: 1.
Meningkatkan minat
masyarakat mencintai peninggalan warisan
Budaya yang mempunyai Nilai sejarah 2.
Meningkatkan
pemahanan
masyarakat
tentang
pengetahuan
Sejarah/arkeologi; 3.
Meningkatkan
kesatuan pemahaman Sastra Agama Hindu dan
penyebarluasan akan nilai-nilai sastra; 4.
Menciptakan rasa menyamabraya yang damai (Shanti) di antara sesama umat beragama;
5.
Meningkatkan kreativitas seni kontemporer, klasik, sakral dan propan;
6.
Memberikan penghargaan terhadap seniman yang berprestasi;
7.
Melaksanakan pembinan umat beragama dan memberikan bantuan sarana dan prasarana pura dan tempat ibadah lainnya.
4.1.6.
Mewujudkan penegakan dan penjunjungan tinggi supremasi Hukum dan HAM diatas kekuasaan, penciptaan ketentraman, ketertiban umum dan ikut membantu kewenangan Pemerintah Pusat di bidang keamanan tertentu, penciptaan iklim demokrasi, pemberian kebebasan pers yang tidak bertentangan dengan kode etik, menciptakan iklim politik yang dinamis dan kondusif; serta pemberian suluhan, bantuan dan konsultasi hukum bagi pranata maupun individu yang membutuhkan. a. Arah kebijakan dalam Urusan Hukum, HAM dan Organisasi antara lain :
65
1.
Merevitalisasi struktur dan tata kerja Pemerintah Daerah sebagai suatu penyesuaian dengan UU Nomor Nomor 32 Tahun 2004;
2.
Menanamkan kesadaran hukum masyarakat, supremasi hukum, dan keadilan serta pemerataan termasuk kepastian hukum;
3.
Melaksanakan konsultasi dan bantuan hukum serta penyuluhan hukum dan HAM;
4.
Mengimprovisasi maupun merumuskan produk-produk hukum daerah, termasuk memberikan layanan di bidang administrasi hukum terhadap semua unit kerja;
5.
Mendorong upaya penegakan dan kepastian hukum yang konsisten terhadap HAM, perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif, konsekuen dan memihak kepada rakyat tak berdaya;
6.
Meningkatkan Forum Komunikasi Aparatur Negara (FORKOMPANDA), dengan program strategis antara lain : pengawasan melekat, penerapan
analisis
jabatan,
penyusunan
peningkatan mutu kepemimpinan,
jabatan
fungsional,
penyederhanaan tata laksana
pelayanan umum. 7.
Meningkatkan kerjasama yang harmonis antara kelompok atau golongan dalam masyarakat, agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing - masing
8. b.
Memperkuat dan melakukan konsolidasi demokrasi
Arah pembangunan Urusan Politik : 1.
Melaksanakan
kehidupan
demokrasi
dalam
rangka
pemenuhan
kewajiban daerah mengembangkan kehidupan demokrasi; 2.
Melaksanakan pembinaan partai politik untuk mencapai kondisi yang kondusif dan kontrol penyelenggaraan pemerintahan di
Kabupaten
Klungkung; 3.
Menyediakan wahana penampung aspirasi masyarakat dalam wadah lembaga legeslatif untuk kemudian dikomunikasikan dengan badan eksekutif;
4.
Mewujudkan kehidupan politik yang mantap, untuk berperan dan berfungsinya supra struktur dan infra struktur politik;
5.
meningkatkan kemadirian partai politik
dalam memperjuangkan
aspirasi masyarakat;
66
6.
Meningkatkan pendidikan politik untuk mengembangkan budaya politik yang
demokratis
serta
menghormati
keberagaman
aspirasi
masyarakat. c.
Arah pembangunan Urusan Ketentraman, Ketertiban umum, Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan kesertaan bidang keamanan : 1.
Melaksanakan pembinaan, pengerahan dan pengendalian terhadap anggota Linmas terutama dalam fungsi perlindungan masyarakat;
2.
Mengoordinasikan
dengan
instansi
terkait
yang
menangani
pembinaan, pengerahan dan pengendalian dalam fungsi Linmas sebagai unsur pengamanan swakarsa; 3.
Mengadakan inventarisasai terhadap potensi kekuatan masyarakat dalam sistem pengamanan swakarsa.
4.
Meningkatkan
kesiapsiagaaan
dan
kemampuan
personil
serta
perlengkapan
armada pemadam kebakaran dan penanggulangan
bencana sosial; 5.
Memantapkan kinerja satuan pelaksana penanggulangan bencana alam dan pengungsi serta melakukan pemetaan daerah rawan bencana;
6.
Mengadaan pembinaan dan penyebaran informasi kepada masyarakat tentang kebencanaan sebagai langkah preventif;
7.
Memberdayakan tugas-tugas PPNS dalam melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
8.
Mengupayakan terciptanya ketertiban dan perlindungan masyarakat melalui langkah-langkah cegah dini dan deteksi dini secara koordinatif;
9.
Membantu aparat keamanan dalam ikut serta menjaga keamanan wilayah darat maupun laut;
10. Menertibkan
kegiatan-kegiatan
illegal
terkait
dengan
ekploitasi
sumberdaya alam; 11. Mengoperasionalkan Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah secara preventif dan refresif. 4.1.7.
Mewujudkan penataan ruang Wilayah/kawasan/lingkungan –Induk, Detail, Tapak-,
untuk mencapai keserasian pemanfaatan ruang berdasarkan struktur
dan fungsi ruang berdasarkan konsep Tri Angga, Tri Mandala dan Sanga
Mandala.
67
a.
Arah kebijakan Urusan Tata Ruang : 1.
Meningkatkan
penataan
(perencanaan,
pemanfaatan
dan
pengendalian/ pengawasan) tata ruang wilayah/kawasan.
2.
Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan kelembagaan di bidang penataan ruang
3.
Meningkatkan kualitas rencana tata ruang
4. Meningkatkan efektivitas penerapan dan penegakan hukum dalam perencanaan, pemanfaatan, maupun pengendalian pemanfaatan ruang b.
Arah kebijakan Urusan Sarana dan Prasarana Insfrastruktur : 1.
Membangun dan meningkatkan
sarana/prasarana
jalan dan
jembatan untuk menunjang kelancaran arus barang/jasa antardesa, antarkota,
antara
desa-kota,
antarwilayah,
intrawilayah
dan
antarkabupaten; 2.
Meningkatkan pembangunan daerah utilitas daerah
perbatasan,
pesisir dan kepulauan Nusa Penida; 3.
Mengendalikan pertumbuhan kegiatan fisik yang terpusat dan tidak terencana serta
tata bangunan dan tata lingkungan serta bidang
keciptakaryaan lainnya; 4.
Membangun ruang terbuka hijau kota;
5.
Membangun dan merehabilitasi jaringan infrastruktur irigasi;
6.
Menjaga kelaikan prasarana dan sarana sesuai dengan standar;
7.
Meningkatkan jaringan air bersih perkotaan dan perdesaan;
8.
Melanjutkan
peluang kerjasama antardaerah di bidang air bersih
SARBAGITAKU; 9.
Meningkatkan pengaturan arus lalu lintas di Kabupaten Klungkung yang aman, nyaman, lancar dan terkendali;
10. Menjaga ketertiban dan kelancaran terhadap kendaraan penumpang umum yang wajib masuk terminal dan pelayanan yang aman dan nyaman bagi pengusaha jasa angkutan; 11. Mengembangkan sarana penunjang jaringan transportasi
pada
daerah-daerah yang belum terlayani; 12. Melaksanakan pengujian kendaraan bermotor dengan alat mekanik; 13. Memantapkan
sistem perparkiran
melalui pembinaan
penertiban untuk mewujudkan keselamatan
dan
kelancaran
dan arus
lalu lintas; 14. Membangunan sarana/prasarana perhubungan penyeberangan antar pulau (laut) antara lain mengembangkan pelabuhan rakyat yang sudah 68
ada, Membangun dermaga di Klungkung Daratan, dan menambah kapal ferry untuk penyebrangan Nusa Penida - Klungkung daratan; 15. Pemasarangan lampu penerangan jalan umum sampai ke desa-desa baik di lingkungan daratan maupun di kepulauan; 4.1.8.
Mewujudkan
kebersihan,
keindahan
dan
ketertaatan
lingkungan
pemukiman dan lingkungan fisik lainnya, termasuk aksesibilitas wilayah, melalui penyediaan sarana/prasarana kebersihan,
pertamanan,
sarana/prasana umum, sarana/prasarana perhubungan dan sarana/prasarana aparatur; penciptaan suasana lingkungan nir-fisik, berupa jaminan
keamanan wilayah Arah pembangunan Urusan Geomorfologi dan Lingkungan Hidup meliputi : 1.
Mengendalikan pencemaran lingkungan Hidup;
2.
Mempertahankan kondisi geomorfologi agar tidak berubah ke arah yang ekploitatif destruktif, kecuali bencana alam di luar kemampuan manusia;
3.
Melaksanakan
penanggulangan abrasi dan erosi melalui sipil teknik
maupun vegetatif; 4.
Melestarikan daya dukung sumberdaya alam dan sumberdaya buatan;
5.
Melaksanakan Rehabilitasi, Reklamasi lahan dan Konservasi tanah;
6.
Melakukan Suaka Marga Satwa
7.
Melaksanakan
Kebersihan,
perindangan/
taman/hutan
kota
dan
keindahan kota/desa. 4.1.9.
Mewujudkan keserasian hubungan umat manusia dengan lingkungannya melalui upaya ritualisasi umat beragama, pelestarian daya dukung lingkungan
dan hidup biotic dan abiotic, melalui rehabilitasi, konservasi/suaka. Arah kebijakan hubungan umat manusia dengan lingkungannya melalui upaya
ritualisasi umat beragama, pelestarian daya dukung lingkungan dan hidup biotic dan abiotic, melalui rehabilitasi, konservasi/suaka : 1. Meningkatkan pemahaman dan pemaknaan terhadap ritual keagamaan yang
berhubungan
dengan
pelestarian
lingkungan
terhadap
berkembang
kaitannya
masyarakat. 2. Melestraikan
simbul-simbul
dogma yang
dengan pelestarian lingkungan.
69
4.1.10. Mewujudkan aktualisasi keserasian hubungan antar umat manusia /umat beragama, melalui upaya penanaman rasa kesatuan dan persatuan,
wawasan kebangsaan sebagai implementasi spirit kebinekatunggalikaan, berlandaskan konsep Etika/Susila. Arah kebijakan Urusan kesatuan dan persatuan, wawasan kebangsaan : 1. Meningkatkan kesadaran dan toleransi antar umat beragama 2. Mengembangkan forum-forum di kalangan anak muda lintas agama untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 4.1.11. Mewujudkan aktualisasi dan pendalaman rasa batiniah hubungan antara umat beragama dengan Tuhan, melalui berbagai kegiatan keagamaan baik Tatwa maupun Ritual. Arah kebijakan dalam aktualisasi dan pendalaman rasa batiniah hubungan antara umat beragama dengan Tuhan, melalui berbagai kegiatan keagamaan baik Tatwa maupun Ritual : 1. Memfasilitasi pemahaman agama melalui pencerahan pada setiap kegiatan upacara keagamaan di masyarakat; 2. Mengembangkan forum pesraman di kalangan anak muda
4. 2.
TAHAPAN DAN PRIORITAS
Untuk mencapai sasaran pokok sebagaimana tersebut diatas, pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam perencanaan pembangunan jangka menengah.
Tahapan dan skala prioritas yang
ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan yang lainnya.
Oleh karena itu, penekanan skala prioritas
dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok dalam 11 (sebelas) misi pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan prioritasnya dalam masingmasing tahapan. Prioritas masing-masing misi dapat dikelompokkan kembali menjadi prioritas utama.
Prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi
permasalahan, seperti diuraikan dibawah ini. 4.2.1.
RPJMD I (2008 – 2013)
Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya, RPJMD I diarahkan untuk memantapkan layanan sosial dasar dan pengentasan kemiskinan serta menurunkan
tingkat
pengangguran
melalui
pemantapan
pertumbuhan
ekonomi. 70
Termasuk dalam layanan sosial dasar adalah meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, serta mewujudkan ketahanan pangan.
Dengan prioritas
pembangunan bidang ini, kualitas sumber daya manusia Klungkung diharapkan akan meningkat termasuk dalam penguasaan Iptek.
Bersamaan dengan hal tersebut akan
dilaksanakan pelestarian kebudayaan daerah serta ditingkatkan kualitas lingkungan dan mitigasi bencana alam. Adapun rincian pioritas RPJMD I adalah sebagai berikut : 1.
Pertumbuhan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan
2.
Peningkatan pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat
3.
Peningkatan pendidikan dan keterampilan masyarakat
4.
Pelestarian dan pengembangan seni dan budaya daerah
5.
Bakti yoga dan jnana marga serta dana punia dalam kehidupan keagamaan
6.
Peningkatan usaha pertanian, industri/kerajinan, kepariwisataan, usaha kecil dan menengah, koperasi serta kemampuan kewirausahaan masyarakat
7.
Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup
8.
Reformasi birokrasi dan pelayanan publik
9.
Peningkatan stabilitas, ketentraman, ketertiban dan penegakan hukum
10. Kebersihan, keindahan dan penataan lingkungan pemukiman 4.2.2.
RPJMD II ( 2013-2018)
Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai kelanjutan RPJMD I, RPJMD II ditujukan untuk lebih memantapkan layanan sosial dasar dan pengentasan kemiskinan serta menurunkan tingkat pengangguran.
Selain itu, dalam periode ini akan
diprioritaskan pula penguatan daya saing perekonomian daerah Klungkung dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan, dan akuntabel yang ditandai dengan terpenuhinya standar pelayanan minimum di semua tingkatan pemerintah,
selanjutnya akan diprioritaskan pula pengembangan sarana
prasarana infrastruktur.
4.2.3.
RPJMD III (2018-2023)
Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJMD II, RPJMD III ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing perekonomian berlandaskan
keunggulan
sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.
71
4.2.4.
RPJMD IV (2023-2025)
Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJMD III, RPJMD IV ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.
Pada
periode ini diharapkan akan terwujud masyarakat Klungkung yang sejahtera, adil, demokratis, dan unggul (SADU).
72
BAB V PENUTUP RPJP Daerah Kabupaten Klungkung 2005-2025 ini, berperan dalam hal: (1) Menjadi
pedoman
bagi
seluruh
pemangku-kepentingan
pembangunan,
dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah; (2) Sebagai koridor dalam penyusunan visi, misi dan program calon Kepala Daerah Kabupaten Klungkung Masa Bakti 2014-2018 dan periode seterusnya; (3) Sebagai pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah, yang ditetapkan 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah Kabupaten Klungkung dilantik. Keberhasilan pembangunan daerah dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah, perlu didukung oleh (1) Komitmen dari aparatur dan kepemimpinan daerah yang jujur, kuat, demokratis dan komunikatif; (2) Konsistensi kebijakan pemerintahan daerah; (3) Keberpihakan kepada rakyat; (4) Peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif.
BUPATI KLUNGKUNG,
I WAYAN CANDRA
73
