PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU
NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN BURU TAHUN 2005 - 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BURU, Menimbang
:
a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta pasal 75 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu diatur Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 Dalam Peraturan Daerah; b. bahwa dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dimana RTRW Kabupaten Buru diwajibkan untuk dilakukan review; c. bahwa dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buru sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini sehingga perlu diadakan penyesuaian; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 tentang
1
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tatacara dan Tahapan Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
2
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 17);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU dan BUPATI BURU, MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a.
Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru;
b. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah; c.
Bupati adalah Bupati Buru;
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru; e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kabupaten Buru; f.
Sistem
Perencanaan
Pembangunan
adalah
kesatuan
tata
cara
perencanaan
pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka
3
panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah; g. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. h. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buru Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Buru adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (Dua Puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, RPJP Daerah memuat visi, misi, arah pembangunan daerah yang mengacu pada RTRW Kabupaten Buru, RPJP Provinsi Maluku dan RPJP Nasional; i.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. RPJM Daerah memuat kebijakan keuangan daerah, strategi dan arah kebijakan, serta Program Kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam 5 tahun kedepan;
j.
Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun.
RKPD memuat kebijakan keuangan daerah, program pembangunan daerah
dijabarkan melalui rencana kerja SKPD yang bersifat indikatif; k. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Buru adalah rencana struktur tata cara Kabupaten yang mengatur struktur dan pola tata ruang Kabupaten Buru; l.
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
m. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi; n. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan; o. Arah kebijakan adalah pedoman dan gambaran dari pelaksanaan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan bidang, urusan pemerintahan daerah yang dapat terukur; p. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan; q. Indikator pencapaian adalah alat ukur berupa statistik yang dapat menunjukan perbandingan, kecenderungan atau perkembangan.
4
BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 2 (1)
Kebijakan Pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten Buru periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan arahan RPJP Daerah Kabupaten Buru Tahun 2005-2025;
(2)
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dilaksanakan melalui pelaksanaan Tahapan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 3 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan
daerah
sebagai
pedoman
bagi
Pemerintah
Daerah
dalam
melaksanakan pembangunan 20 tahun ke depan, yaitu sejak tahun 2005 sampai tahun 2025 dalam bentuk visi, misi dan arah kebijakan pembangunan.
Pasal 4 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buru mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Maluku. Pasal 5 Sistimatika RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 terdiri dari : BAB I : Pendahuluan BAB II
:
Gambaran Umum Kabupaten Buru
BAB III
:
Analisis Isu Strategis Pengembangan Wilayah Kabupaten Buru
BAB IV
:
Perumusan Visi dan Misi Kabupaten Buru Tahun 2005 – 2025
BAB V
:
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Buru Tahun 2005 – 2025.
BAB VI
:
Kaidah Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buru
5
Pasal 6 (1)
Dokumen RPJP Daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian penting dari Peraturan Daerah ini.
(2)
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi, dan program Bupati.
(3)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
(4)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 7 (1)
Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
(2)
Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.
(3)
Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Buru Tahun 2005-2025 dinyatakan tidak berlaku lagi.
6
Pasal 9 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru.
Disahkan di Namlea pada tanggal, 21 April 20122012 BUPATI BURU,
RAMLY I. UMASUGI Diundangkan di Namlea pada tanggal, 21 April 20122 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU,
ABDUL ADJID SOULISA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2012 NOMOR : 02
7
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2005-2025
I.
UMUM Untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan daerah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif dalam perencanaan pembangunan daerah, maka diperlukan adanya dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai instrument untuk dapat melakukan berbagai kebijakan serta program pembangunan selam 20 tahun ke depan. Penerapan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perencanaan daerah merupakan alat untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan serta pelayanan kepada mayarakat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan
yang lebih besar dari
pemangku kepentingan melalui perencanaan pembangunan daerah agar demokratisasi, transparansi, akuntabilitas dapat terwujud. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buru adalah dokumen perencanaan pembangunan berjangka waktu 20 tahun, yang merumuskan visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mencerminkan tujuan (cita-cita) pembangunan yang hendak dicapai oleh Kabupaten Buru dan strategi untuk mencapainya, RPJP Daerah Kabupaten Buru disusun dengan mengacu kepada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Maluku. Dalam
pelaksanaannya,
RPJP
2005-2025
dibagi
menjadi
4
tahapan
pembangunan, tiap tahapannya dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Pentahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam masing-masing periode RPJM Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Bupati yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJM Daerah memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Bupati serta kerangka ekonomi yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh.
RPJM Daerah dijabarkan ke dalam
rencana tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro, serta program Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
8
Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, maka jangka waktu RPJP Daerah tidak dapat mengikuti periodisasi RPJM Nasional. Hal tersebut karena pemilihan Kepala Daerah (Presiden dan Bupati) tidak dilaksanakan secara bersamaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Secara garis besar, Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Kabupaten Buru 2005-2025 terdiri dari 4 Bab dan 9 Pasal. II.
PASAL DEMI PASAL
PASAL 1 : Cukup jelas PASAL 2 : Cukup jelas PASAL 3 : Cukup jelas PASAL 4 : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buru mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Maluku agar tercipta keterkaitan antara
setiap
rencana
pembangunan
di
tingkat
daerah
berdasarkan
kewenangan otonomi untuk mencapai sasaran pembangunan jangka panjang nasional. PASAL 5 : Cukup jelas PASAL 6 : Cukup jelas PASAL 7 : Pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah lingkup Kabupaten Buru dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Bappeda Kabupaten Buru mengumpulkan dan menganalisis hasil pemantauan dan Evaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Buru, Bappeda menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) periode berikutnya. PASAL 8 : Cukup jelas PASAL 9 : Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU NOMOR 02
9
