PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2005-2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PASURUAN, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka kesinambungan pembangunan maka perencanaan pembangunan di daerah harus terintegrasi seiring, selaras dan tidak meninggalkan asas-asas demokrasi menuju pada arah yang sama, sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950); 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 14 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kabupaten Pasuruan 2003-2008.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN dan BUPATI PASURUAN MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2005-2025
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pasuruan 2005-2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan makro Kabupaten Pasuruan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025; 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Pasuruan periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJMD I Tahun 2008-2013, RPJMD II Tahun 2013-2018, RPJMD III Tahun 2018-2023 dan RPJMD IV Tahun 2023-2028.
BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN PASURUAN Pasal 2 (1) Program Pembangunan Kabupaten Pasuruan periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Kabupaten Pasuruan 2005-2025. (2) Rincian dari program dan pembangunan Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdapat pada Lampiran Peraturan Daerah.
2
Pasal 3 (1) Program Pembangunan Kabupaten Pasuruan periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Nasional dan RPJP Propinsi Jawa Timur dan komitmen para pemangku kepentingan (stakeholder) yang berorientasi pada karakteristik Kabupaten Pasuruan, sinergis, koordinatif dan sustainable dalam pelaksanaan serta terarah menuju masyarakat Kabupaten Pasuruan yang diidamkan 17 (tujuh belas) kedepan. (2) RPJPD memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen (Pemerintah, masyarakat, swasta) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama yang disusun dalam bentuk rumusan, visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Pasuruan.
Pasal 4 (1) RPJPD sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (2) RPJPD sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi pedoman untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah atau periode 5 (lima) tahun, yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 5 (1) Bupati melakukan pengandalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Kabupaten Pasuruan. (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 6 (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Kepala Daerah yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode pemerintahan berikutnya. (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah berikutnya. (3) Untuk masa Pemerintahan Kepala Daerah periode tahun terakhir dari tapan RPJP Kabupaten Pasuruan ini berkewajiban menyusun RPJP periode berikutnya.
3
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.
Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 10 April 2008 BUPATI PASURUAN, ttd. H. JUSBAKIR ALDJUFRI, SH, MM Diundangkan di Pasuruan pada tanggal 10 April 2008 SEKRETARIS DAERAH, ttd. Drs. H. MACHMUD RIEF Pembina Utama Muda NIP. 510 054 806 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2008 NOMOR 02
4
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2005 – 2025
I. UMUM Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang mengamanatkan daerah untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang RPJPD ini, Pemerintah Daerah berpedoman pada landasan idiil yaitu Pancasila dan landasan konstitusional Undang-undang Dasar 1945 serta landasan operasional yang meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan Kabupaten Pasuruan. RPJPD Kabupaten Pasuruan sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Pasuruan (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) dalam menyelengggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. RPJPD Kabupaten Pasuruan memiliki tujuan umum untuk menyusun perencanaan pembangunan yang berdasar pada karakteristik Kabupaten Pasuruan, sinergis, koordinatif dan sustainable dalam pelaksanaan serta terarah menuju Masyarakat Kabupaten Pasuruan yang diidamkan 20 tahun ke depan. Di dalam RPJPD Kabupaten Pasuruan memuat analisis kondisi umum daerah, tantangan, potensi, dan modal dasar pembangunan Kabupaten Pasuruan, sehingga berdasarkan analisis-analisis tersebut RPJPD Kabupaten Pasuruan memuat visi: ”Kabupaten Pasuruan yang berdaya saing, sejahtera, dan religius”, dengan harapan dapat mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Pasuruan dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 dan Pasal 2
: Cukup jelas
Pasal 3
: RPJMD ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. : Cukup jelas
Pasal 4
5
Pasal 5 Ayat (1)
: Kepala Daerah terpilih periode berikutnya tetap mempunyai kewenangan untuk menyempurnakan RKPD dan APBD tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme Perubahan APBD.
Ayat(2)
: Cukup jelas
Ayat(3)
: Penyusunan RPJPD tahun berikutnya, dimaksudkan untuk menghindari kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah setelah berakhirnya RPJPD Tahun 2005–2025.
Pasal 6
: Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 204
6
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR : 02 TAHUN 2008 TANGGAL : 10 APRIL1 2008
BAB I PENDAHULUAN
1.1.PENGANTAR Merujuk keinginan dari Pemerintah setelah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dengan tidak dibuatnya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang selama ini merupakan pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional. Kita sadar bahwa terdapat keterbatasan sumberdaya yang dimiliki, maka sangat diperlukan suatu perencanaan yang komprehensif dan mampu menggambarkan secara gamblang visi dan misi jangka panjang pembangunan. Oleh karena itu, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) menjadi penting untuk dibuat agar arah dan prioritas pembangunan secara bertahap dapat diwujudkan sesuai dengan amanat UUD 1945. Untuk
mewujudkan
tujuan
Nasional
tersebut,
maka
seluruh
perencanaan
pembangunan di daerah harus terintegrasi, seiring, selaras dan tanpa meninggalkan azas-azas demokrasi. RPJP Daerah dibuat untuk menuju pada arah yang sama dengan RPJP Nasional sebagaimana konsep sistem perencanaan pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun kepada seluruh Pemerintah Daerah baik Propinsi dan Kabupaten/Kota. Selanjutnya dokumen RPJP digunakan sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 5 (lima) tahunan.
1.2.PENGERTIAN RPJP adalah dokumen perencanaan pembangunan makro yang berisi visi, misi dan arah
pembangunan
jangka
waktu
20
tahun.
Dokumen
RPJP
merupakan
kesepakatan/komitmen kebijakan yang pasti namun fleksibel dalam tahapan pelaksanaannya. Tahapan RPJP seharusnya menjadi dasar bagi siapapun pelaku pembangunan termasuk para calon pemimpin dalam membuat visi dan misi yang 7
akan dibawakan dalam kampanye periodeisasi politik. Dengan demikian melalui dokumen RPJP pelaksanaan pembangunan akan dapat terintegrasi dan secara jelas akan menunjukkan arah pembangunan yang pasti. 1.3.MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1. Maksud RPJP Kabupaten Pasuruan 2005-2025 sebagai dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 20 Tahun dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen di Kabupaten Pasuruan ini (Pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan dunia industri) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama. Proses penyusunan harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan, sehingga upaya yang akan dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan dapat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak menuju cita-cita Kabupaten Pasuruan.
1.3.2. Tujuan UMUM : “Menyusun perencanaan pembangunan yang berdasar pada karakteristik Kabupaten Pasuruasn, sinergis, koordinatif dan sustainable dalam pelaksanaan serta terarah menuju Masyarakat Kabupaten Pasuruan yang diidamkan 20 tahun ke depan”
KHUSUS : 1. Menganalisa, kondisi umum Kabupaten Pasuruan 10 tahun terakhir; 2. Memprediksi kondisi Kabupaten Pasuruan 20 tahun kedepan; 3. Merumuskan visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Pasuruan 20 tahun kedepan; 4. Mendapatkan
komitmen
para
pemangku
kepentingan
pembangunan untuk perencanaan pembangunan 20 tahun kedepan;
1.4.LANDASAN HUKUM
8
Landasan hukum Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pasuruan 2005-2025, adalah: 1. Undang-Undang Nomor 32,Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah; 3. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional; 4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ/2005 tanggal 11 Agustus 2005 tentang Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah, “bahwa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah RPJP Propinsi Jawa Timur ditetapkan, maka RPJP Daerah juga harus ditetapkan”. Draft RPJP Nasional dan Draft RPJP Propinsi Jawa Timur pada tahun 2005 telah selesai dan, sekarang pada proses pembahasan di Legislatif (DPR);
1.5.TATA URUT Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 disusun dalam tata urut sebagai berikut: Bab I
: Pendahuluan
Bab II
: Kondisi Umum
Bab III
: Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025
Bab IV : Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 Bab V
: Penutup
BAB II KONDISI UMUM 9
2.1. KONDISI SAAT INI 2.1.1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama A. Berdasarkan kondisi morfologi, Kabupaten Pasuruan yang terdiri dari kawasan pantai (Kecamatan Nguling, Kecamatan Kraton, Kecamatan Lekok, Kecamatan Bangil), dataran rendah, perbukitan dan pegunungan. Masyarakat Kabupaten Pasuruan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok masyarakat, yaitu: Kelompok masyarakat dengan budaya Madura, Kelompok masyarakat dengan budaya Jawa Timur-an, dan Kelompok masyarakat Tengger. Perbedaan kesukuan tersebut diharapkan semakin memperkaya budaya dan memperkuat persatuan masyarakat. Sementara itu, kondisi sosial budaya masyarakat Tengger yang unik, merupakan aset budaya Kabupaten Pasuruan sekaligus sebagai daya tarik wisata budaya yang diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian Kabupaten Pasuruan. B. Jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan pada tahun 2005 mencapai
1.447.930 jiwa, di mana usia produktif sebesar 65,48% dan rata-rata pertumbuhan penduduk selama lima tahun terakhir (2001-2005) sebesar 3,16%, angka ini masih sangat tinggi dibandingkan dengan tingkat nasional yaitu sebesar 1,34% pada tahun yang sama. Pertambahan penduduk yang tinggi disebabkan banyak hal, disamping banyaknya pendatang yang datang ke Kabupaten Pasuruan, sosialisasi Keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera semakin rendah, yang disebabkan kurangnya regenerasi dari tenaga lapang. Tetapi disisi lain, jumlah penduduk yang besar (khususnya usia produktif) merupakan modal sumberdaya yang berharga untuk pelaksanaan pembangunan. Rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Pasuruan mencapai 982 jiwa penduduk per km2 dengan tingkat penyebaran yang tidak merata, di mana sebagian besar terkonsentrasi di ibukota kabupaten. Kondisi ini diakibatkan oleh ketersediaan sarana dan prasarana di wilayah perkotaan yang lebih memadai. C. Mayoritas penduduk Kabupaten Pasuruan sampai dengan tahun 2005
adalah beragama Islam dengan prosentase mencapai 98%. Dominasi ini semakin menguatkan citra Kabupaten Pasuruan sebagai kota santri dengan ulama (pemimpin agama) serta pesantren sebagai pusat budayanya. 10
Pemahaman struktur penduduk berdasarkan agama ini, dilihat dari sisi manajemen pemerintahan sangat diperlukan untuk menetapkan strategi yang paling efektif dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Dengan dilibatkan peran ulama dalam proses pembuatan kebijakan, diharapkan pelaksanaan program-program pembangunan ke tengah masyarakat akan lebih mudah diterima tanpa ada muncul gejolak penolakan. Selain itu, diharapkan pemahaman agama ini akan mendorong masyarakat mengimplementasikan nilai–nilai agama dalam segala aspek kehidupan. D. Berdasarkan tingkat pendidikannya, sampai dengan tahun 2004, penduduk
Kabupaten Pasuruan sebesar 37,6% belum tamat SD dan yang sudah tamat SD mencapai 36,2% serta yang tamat SLTP mencapai 16%. Hal ini menunjukkan kualitas pendidikan masih sangat rendah, proses wajib belajar belum berjalan dengan baik, dan rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan formal. Dari segi tenaga pendidikan, prosentase tenaga pendidik yang berkeahlian (bergelar minimal S1 dan S2) masih rendah, rata-rata hanya mencapai 30% di tiap sekolah SMP dan SMA. Hal ini disebabkan masih banyak sekolah yang belum merekrut guru yang berkualifikasi sesuai jenjang pendidikan. Disamping itu perlu perbaikan dalam manajeman sekolah dan perbaikan kurikulum, untuk daya saing lulusan. Sarana prasarana pendidikan yang layak masih rendah seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, di mana sampai dengan tahun 2004 ketersediaan gedung dan perabot yang layak untuk SD/MI mencapai 60%, SMP/MTS sebesar 30% dan SMA/MA baru mencapai 13%. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran pendidikan dan belum optimalnya peran pendidikan dan Komite Sekolah. Selain itu pada tahun 2004 IPM di Kabupaten Pasuruan sebesar 62,66, angka ini masih rendah jika dibandingkan dengan propinsi Jawa Timur yang IPM-nya mencapai 64,1 dan IPM nasional sebesar 68,7. IPM yang relatif rendah menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pendidikan yang relatif rendah juga. E. Dari tingkat kesehatan masyarakat, maka dapat diukur melalui beberapa
indikator. Tingkat harapan hidup penduduk di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2005 mencapai 65,83%, angka ini masih rendah dibandingkan dengan angka harapan hidup tingkat nasional (69,8) dan propinsi Jawa Timur (70,0). Hal ini menunjukan bahwa kualitas pelayanan kesehatan 11
yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan masih kurang baik. Dari tingkat rawan gizi, sebesar 54% kecamatan sudah bebas rawan gizi. Rendahnya kecamatan yang bebas rawan gizi ini disebabkan terjadi peningkatan jumlah keluarga miskin, kerusakan lahan pertanian dan peningkatan jumlah balita gizi buruk. Selain itu terjadi peningkatan angka morbiditas (kasus penyakit) seperti DBD, HIV, TB, Kusta, dan HIV. Khusus untuk kasus HIV kabupaten mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat maupun nasional. Peningkatan angka morbiditas ini tidak terlepas dari belum optimalnya pelayanan kesehatan masyarakat, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang kurang memadai, dan tingkat kesadaran masyarakat untuk hidup sehat masih rendah terutama di daerah pedesaan. F. Jumlah rumah tangga miskin (Pra-Sejahtera) Kabupaten Pasuruan tahun
2005 sebesar 26,20 % dari seluruh rumah tangga. Masih tingginya rumah tangga miskin menunjukkan masih banyaknya rumah tangga yang belum bisa menikmati hasil pembangunan. Selain itu hal ini menunjukkan bahwa proses pembangunan belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Konsentrasi keluarga miskin yang ada di Kabupaten Pasuruan sebagian besar berada di sektor pertanian, padahal 30% penduduk di Kabupaten Pasuruan bekerja di sektor pertanian. G. Pemberdayaan perempuan dan anak merupakan faktor penting didalam
proses pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan. Hal ini perlu dilakukan karena perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling rentan didalam proses pembangunan yang dilakukan selama ini. Saat ini kualitas perempuan, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan politik masih cukup rendah. Dengan meningkatnya kualitas perempuan, maka pemberdayaan anak juga akan semakin mudah dilakukan. H. Pembangunan bidang budaya ditujukan untuk melihat kemajuan yang
ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap keragaman budaya, pentingnya toleransi, dan pentingnya sosialisasi penyelesaian masalah tanpa kekerasan, serta berkembangnya interaksi antar budaya. Pemahaman terhadap keragaman budaya ini sangat penting mengingat dampak yang ditimbulkan dari pemahaman yang salah cukup besar. Saat ini, situasi di Kabupaten Pasuruan cukup baik, walaupun pemahaman akan perbedaan 12
masih perlu dibangun secara terus menerus. Selain itu, pembangunan budaya diharapkan menghasilkan penghargaan pada nilai budaya dan bahasa, nilai-nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, dan rasa cinta tanah air (kesatuan dan persatuan bangsa).
2.1.2. Ekonomi A. Dilihat dari kontribusi sektor PDRB menurut tahun 2005, perekonomian Kabupaten Pasuruan didukung oleh 3 sektor utama, yaitu Industri Pengolahan (31,96%), pertanian (26,21%), dan perdagangan dan jasa (20,63%). Selama lima tahun terakhir terjadi penurunan kontribusi sektor primer (pertanian), sedangkan sektor industri pengolahan, perdagangan dan jasa mengalami kenaikan meskipun lambat. Hal ini menunjukkan terjadinya pergeseran pola pembangunan, dari sektor agraris ke sektor industri, perdagangan dan jasa. Dibandingkan dengan kondisi ekonomi propinsi, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasuruan cenderung lamban. Pertumbuhan PDRB rata-rata mencapai 4% per tahun dan ini masih di bawah angka pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Timur maupun Nasional. B. Tingkat inflasi di Kabupaten Pasuruan menunjukkan kecenderungan menurun. Hal ini disebabkan oleh kenaikan jumlah produksi barang dan jasa yang didukung oleh tingkat harga yang relatif stabil (inflasi tahun 2005 sebesar 11,31%, sedangkan nasional mencapai 17,11%). Pendapatan perkapita menunjukkan trend peningkatan yang lebih besar dari tingkat inflasi. Tentunya ini akan berpengaruh pada peningkatan daya beli masyarakat. Pendapatan perkapita di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2005 atas dasar harga konstan sebesar 5,3 juta, angka ini masih rendah dibandingkan pendapatan perkapita nasional yang mencapai 7 juta. Walaupun demikian trend pendapatan per kapita terus naik, dan kenaikan ini ternyata tidak diimbangi oleh pemerataan pendapatan. Hal ini ditunjukkan oleh masih banyaknya masyarakat berpendapatan rendah. Hal ini juga menunjukkan pembangunan yang belum merata di wilayah Kabupaten Pasuruan. C. Dilihat dari APBD Kabupaten Pasuruan, sisi penerimaan pemerintah Kabupaten Pasuruan masih sangat tergantung pada pemberian pemerintah pusat, yaitu melalui dana perimbangan. Dana perimbangan ini sudah 13
mencapai rata-rata masih di atas 80% (dalam kurun waktu tahun 20032005) dari total penerimaan Kabupaten Pasuruan. Sedangkan PAD ratarata hanya menyumbang 11% dari total penerimaan meskipun dari tahun ke tahun terjadi peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pasuruan masih jauh dari kemandirian untuk pembiayaan pembangunan didaerahnya. Dari sisi belanja, belanja untuk aparatur daerah masih sangat tinggi, sedangkan untuk belanja publik masih relatif kecil. Hal ini belum menunjukkan
keberpihakan
anggaran
kepada
masyarakat
melalui
anggaran pembangunan, APBD sebagaian besar habis hanya untuk pengeluaran
rutin
atau
belanja
aparatur
pemerintah.
Anggaran
pembangunan yang relatif kecil tentunya akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lambat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pun juga akan stagnan. D. Angkatan kerja di Kabupaten Pasuruan masih tinggi, dengan rata-rata di atas
50% (dalam kurun waktu tahun 2001-2005) dari total jumlah
penduduk di Kabuten Pasuruan. Jumlah penduduk yang belum/tidak bekerja pada tahun 2005 mencapai 40,08% dari total penduduk. Tingginya angkatan kerja dan pengangguran disebabkan oleh terbatasnya lapangan kerja serta dipengaruhi oleh kondisi perekonomian secara keseluruhan, baik di tingkat propinsi maupun nasional. E. Kabupaten Pasuruan memiliki 7 (tujuh) jenis industri formal yang terbagi dalam skala kecil, menengah dan besar (Renstra Kabupaten Pasuruan Tahun 2005). Jenis industri formal tersebut tersebar di wilayah kecamatan sesuai dengan karakteristik peran dan fungsi wilayah yang sesuai dengan potensi pengembangan industri formal. Kabupaten Pasuruan juga memiliki sentra industri kecil (industri informal) yang terbagi dalam berbagai skala. Perkembangan sektor industri dapat dilihat dari peningkatan jumlah ijin usaha industri, jumlah investasi industri formal, dan peningkatan jumlah industri informal. Pertumbuhan investasi dan peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap dalam lapangan kerja menunjukkan kondisi perekonomian sudah mulai membaik dan iklim dunia usaha secara bertahap sudah mendukung pengembangan dunia usaha termasuk pengembangan industri informal. F. Ketimpangan wilayah di Kabupaten Pasuruan masih terjadi, terutama antara wilayah Barat dan Timur. Wilayah Barat telah berkembang cukup 14
baik dengan didukung oleh industri dan pertaniannya. Perkembangan di wilayah Barat juga terkait oleh kondisi infrastruktur yang cukup mendukung perkembangan wilayah tersebut. Sedangkan wilayah Timur, merupakan daerah yang kurang berkembang dikarenakan kurangnya sektor industri yang berkembang di wilayah tersebut. Hal disebabkan lemahnya kondisi infrastruktur di daerah tersebut. Sebagian besar masyarakat di wilayah Timur adalah nelayan dan petani, yang sangat memerlukan
dukungan
infrastruktur,
permodalan
serta
program
pemberdayaan yang lain. G. Pengembangan sektor industri melalui pengembangan kawasan industri yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan kawasan industri ini perlu dilakukan mengingat perkembangan industri perlu ditata dan dikelola dengan baik, mengingat dampak lingkungan (fisik dan sosial) yang ditimbulkan. Saat ini, kawasan industri di Kabupaten Pasuruan masih belum berkembang dengan baik. Untuk efisiensi penggunaan ruang dan biaya pembangunan infrastruktur maka pengelolaan pengembangan kawasan yang baik sangat diperlukan. Pada Tahun 2005 Komposisi industri di Kabupaten Pasuruan di dominasi oleh industri infomal, di mana prosentasnya mencapai 91%, sedangkan untuk industri kecil dan industri besar/sedang prosentase 5% dan 3,7%. Sektor industri besar/sedang memegang peranan penting dalam menyerap tenaga kerja, hal ini dapat dilihat dari pekerja yang ada di sektor industri, 72,3% tertampung di industri besar/sedang, meskipun pada kenyataannya industri besar/sedang hanya 3,7% dari total industri yang ada. Sektor informal berkaitan langsung dengan aktifitas masyarakat kalangan bawah, seperti PKL, usaha kecil dan menengah yang tidak terdaftar resmi oleh pemerintah daerah. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) di Kabupaten Pasuruan kurang mempunyai jaringan yang kuat untuk melakukan
pemasaran
terhadap
produk-produk
yang
dihasilkan,
disamping itu kurang adanya pengembangan dan inovasi terhadap produk yang dihasilkan sehingga KUKM sulit berkembang dan belum mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan. H. Meskipun sektor pertanian tingkat pertumbuhannya relatif lebih lambat dibanding sektor lainnya, tetapi sektor ini berperan penting dan
15
menentukan dalam mendongkrak volume PDRB setiap tahunnya. Lambatnya pertumbuhan di sektor pertanian disebabkan karena : - komitmen
pemberdayaan
pertanian
secara
umum
(peningkatan
ketahanan pangan, SDM penyuluh dan petani) masih perlu ditingkatkan, - Belum teraplikasinya hasil penelitian dari lembaga-lembaga litbang baik swasta maupun pemerintah dalam menunjang pembangunan sektor pertanian di wilayah - Sumberdaya alam yang berupa lahan sawah produktif semakin berkurang sebagai akibat pengembangan kawasan industri - Sarana dan prasarana penyuluhan pertanian belum memadai Produk sub sektor pertanian terbagi dalam dua komoditi utama yaitu pertanian tanaman pangan dan holtikultura. Produksi pertanian tanaman pangan yang meliputi komoditas padi dan palawija dari tahun ke tahun terjadi fluktuasi, karena selalu mendapatkan tantangan dari kondisi alam/iklim yang berpengaruh besar terhadap kondisi pertanaman. Pada realitanya, jumlah produksi padi terjadi kenaikan 3,32% dari tahun 2004 di mana jumlah produksi sebesar 451.828 ton menjadi sebesar 466.854 ton di tahun 2005 serta produktifitasnya mengalami kenaikan
dari 61,10
kwintal/ha di tahun 2004 menjadi 61,57 kwintal/ha di tahun 2005 atau mengalami peningkatan sebesar 0.77%. Sedangkan produksi tanaman jagung mengalami peningkatan dari 102.140 ton di tahun 2004 menjadi 127.636 ton di tahun 2005. Hal ini disebabkan adanya peningkatan produktifitas dari 34,40 kwintal/ha di tahun 2004 menjadi 37,74 ha di tahun 2005. Begitu pula peningkatan produksi tanaman kedelai dari 40.956 ton pada tahun 2004 menjadi sebesar 42.443 ton di tahun 2005. Serta dari sisi produktifitas terjadi peningkatan dari 15,09 kwintal/ha di tahun 2004 menjadi 15,13 kwintal/ha di tahun 2005. Adapun komoditi holtikultura yang termasuk komoditi unggulan daerah untuk tanaman sayuran meliputi kentang, kubis, wortel, dan paprika. Sedangkan untuk tanaman buah-buahan antara lain buah mangga, apel, durian, dan salak kersikan. Untuk tanaman hias meliputi bunga sedap malam, anggrek, dan krisan. I. Di sektor tanaman perkebunan mengalami peningkatan produksi sebesar 34.316 ton pada tahun 2004 menjadi sebesar 37.370 ton pada tahun 2005. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan produksi dari tanaman tahunan dan 16
tanaman musiman. Peningkatan produksi tanaman tahunan seperti kelapa, kopi, cengkeh, kapuk randu, jambu mete dan kenanga dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah tanaman yang produktif dan adanya pembinaan kelompok
tani
dengan
meningkatkan
kegiatan
intensifikasi
dan
pemeliharaan tanaman, sedang pada tanaman musiman (tebu, temu lawak, kunyit dan jahe) karena intensifnya pembinaan usaha perkebunan dan penggunaan varietas unggul baru. J. Produksi perikanan yang terdiri dari: produksi perikanan kolam, perikanan tambak, perikanan danau, perikanan laut, dan perikanan karamba jaring, mengalami penurunan produksi dari 15.589 ton pada tahun 2004 menjadi 15.327,54 ton pada tahun 2005. Sektor yang mengalami penurunan yaitu perikanan tambak yang mengalami penurunan dari 4.285,3 ton pada tahun 2004 menjadi 4.176,30 ton pada tahun 2005. Lalu perikanan danau yang mengalami penurunan dari 672,20 ton pada tahun 2004 menjadi 113,99 ton pada tahun 2005 yang disebabkan adanya penurunan luas areal produksi dari 36.600 ha pada tahun 2004 menjadi 198 ha pada tahun 2005. Penurunan juga terjadi pada perikanan laut di mana pada tahun 2004 produksi mencapai 10.403,40 ton menjadi 9.993,00 ton pada tahun 2005. Penurunan dari usaha penangkapan ikan di perairan umum yang disebabkan adanya kemarau yang lebih panjang sehingga sungai, danau, dan perairan umum lainnya mengalami kekeringan dan penangkapan ikan di laut lebih disebabkan overfishing (padat armada tangkap) di perairan selat Madura. Peningkatan produksi perikanan terjadi pada sektor usaha perikanan kolam dan karamba. Produksi perikanan kolam mengalami peningkatan dari 123,70 ton pada tahun 2004 menjadi 154,50 ton pada tahun 2005. Hal ini disebabkan adanya bertambahnya luas areal produksi dari perikanan kolam dari 31,40 ha pada tahun 2004 menjadi 32,10 ha pada tahun 2005. Peningkatan produksi perikanan karamba tergolong cukup tinggi yaitu sebesar 852,25% (lebih 8 kali lipat) dari tahun 2004 yang hanya sebesar 104,40 ton menjadi 889,75 ton pada tahun 2005. K. Perkembangan hasil produksi sektor peternakan yang berupa produksi daging, telur dan susu tahun 2004 dan 2005 nampak ada peningkatan produksi daging sebesar 2.243,69 ton pada tahun 2005 dibanding pada tahun sebelumnya. Begitu pula dengan produksi telur dan susu masingmasing meningkat sebesar 528 ton dan sebesar 4.579,26 ton dibanding 17
tahun 2004. Peningkatan produksi peternakan sebagaimana tersebut di atas, dipengaruhi oleh kenaikan jumlah populasi ternak dan didorong oleh meningkatnya jumlah konsumen produk peternakan, yang mendorong peternak untuk meningkatkan skala usahanya.
2.1.3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi A. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu kunci perubahan dalam proses pembangunan. Pengembangan dan penguasaan IPTEK sangat penting untuk kemajuan suatu daerah bahkan bangsa. Saat ini pemanfaatan ilmu dan teknologi dalam proses kebijakan pembangunan masih sangat kurang. Hasil–hasil penelitian masih belum bisa diterapkan didalam proses kebijakan pembangunan. Publikasi hasil penelitian dipastikan semakin penting untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan sumberdaya manusia di Kabupaten Pasuruan. B. Pengembangan IPTEK sangat terkait dengan budaya masyarakat. Oleh karena itu, bagaimana perlu terus dilakukan sosialisasi hasil–hasil penelitian kepada masyarakat sehingga pemahaman masyarakat akan IPTEK makin baik. Selain itu, dengan pemahaman yang baik, maka IPTEK akan menjadi bahan baku bagi proses produksi, proses politik dan kinerja kelembagaan yang ada di masyarakat.
2.1.4. Sarana dan Prasarana A. Secara umum jaringan angkutan umum belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan. Sistem jaringan angkutan umum terdiri atas rute trayek, terminal (4 buah) dengan berbagai tipe dan sub-terminal (23 buah). Wilayah Kabupaten Pasuruan dilalui jaringan jalan kereta api Surabaya-Jember-Banyuwangi, Surabaya-Malang-Blitar, dan Jaringan angkutan kereta api barang Banyuwangi-Surabaya-Jakarta-Cilegon. Didalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur sub bab rencana pengembangan sistem jaringan kereta api disebutkan perlunya pembangunan jaringan api komuter jalur Pasuruan-Surabaya untuk pengembangan SWP Gerbangkertasusila.
18
B. Dari segi kualitas jalan, sampai dengan tahun 2004 sebesar 69,78% jalan Kabupaten dalam kondisi baik (beraspal mantap), sedangkan jalan desa baru 47,35% dalam kondisi baik. Masih besarnya kondisi jalan yang belum beraspal baik jalan kabupaten maupun jalan desa akan berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi daerah, akses jalan yang tidak baik atau rusak akan menyebabkan investor enggan berinvestasi. Pada prinsipnya pembangunan transportasi baik jalan maupun jembatan adalah untuk meningkatkan akses dan aliran barang dan jasa. Jika jalan sudah dibangun, tetapi tidak mampu memperbaiki akses masyarakat/pelaku ekonomi serta aliran barang dan jasa maka pembangunan tersebut bisa dikatakan gagal. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya ruas jalan yang merupakan akses utama antar wilayah di Kabupaten Pasuruan dalam kondisi belum mantap (jalan batu/makadam). C. Sesuai dengan ketersediaan sumberdaya alam yang berupa lahan dan air, maka untuk kebutuhan irigasi dan persediaan air bersih dibangun bendungan dan fasilitas pendukungnya. Dalam hal irigasi belum semua lahan pertanian mendapat pengairan dari saluran irigasi, masih banyak yang mengandalkan hujan. Sedangkan untuk penyediaan air bersih sampai tahun 2004, baru menjangkau 40,94% KK. Padahal penyediaan air bersih ini sangat penting, mengingat kebutuhan industri dan pelayanan dasar bagi masyarakat. Ini disebabkan oleh belum dimanfaatkannya secara optimal sumber-sumber air yang ada serta keterbatasan dana untuk pembangunan infrastruktur yang terkait. D. Sampah merupakan salah satu faktor yang bisa menghambat keberhasilan pembangunan. Untuk itu pengelolaan sampah perlu diatur dengan hati– hati. Sampai dengan tahun 2003, pengelolaan sampah hanya dapat menjangkau wilayah perkotaan. Dari jumlah keseluruhan industri yang ada di Kabupaten Pasuruan hanya 0,07% saja yang memanfaatkan TPA untuk membuang limbah industrinya. Sedangkan untuk jasa hotel hanya 6,45% hotel yang tidak memanfaatkan TPA untuk membuang limbah industrinya. Selain itu masih adanya industri yang tidak dilengkapi dengan sistem pengolahan limbah. Mengingat dampak yang akan muncul jika kita gagal mengelolanya. Pengelolaan sampah selama ini masih sendirisendiri, di masa mendatang pengelolaan sampah harus melibatkan daerah–
19
daerah sekitar (integrated solidwaste management) sehingga dapat dikelola dengan prinsip–prinsip ekonomi (menghasilkan pendapatan). Sedangkan dalam hal sanitasi (sampai dengan tahun 2003), di Kabupaten Pasuruan baru 33,75% rumah tangga yang memilikinya, serta yang memiliki saluran pembuangan air limbah sebesar 33,86% dari jumlah rumah tangga. E. Saat ini sumber energi satu–satunya bersumber kepada PLN maupun Pertamina. Listrik dan BBM (Bahan Bakar Minyak) saat ini jumlahnya semakin terbatas. Kebutuhan akan listrik dan BBM terus meningkat sedangkan penyediaannya sangat terbatas. Pada tahun 2003, baru 53% rumah tangga yag menjadi pelanggan PLN. Sedangkan jangkauan luas layanan PLN di Kabupaten Pasuruan, tahun 2003 telah mencapai 98% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Pasuruan. Sampai saat ini, belum ditemukan alternatif energi yang mampu menggantikan dan menambah penyediaan energi bagi masyarakat dan industri. Sektor industri baik besar maupun kecil, jasa dan masyarakat sangat membutuhkan pasokan energi yang murah dan selalu ada.
2.1.5. Politik A. Perkembangan politik di Kabupaten Pasuruan sudah cukup kondusif, khususnya dilihat dari harmonisasi hubungan legislatif dan eksekutif serta masyarakat. Komposisi dewan yang didominasi partai tertentu diharapkan tidak mengurangi penyerapan aspirasi masyarakat untuk menghasilkan keputusan yang bisa dinikmati secara bersama tanpa melihat golongan dan partai. B. Demokratisasi sebagai gambaran dari dinamika politik diharapkan mampu menghasilkan peraturan–peraturan daerah yang menguntungkan dan mendorong kegiatan ekonomi baru. Diharapkan Perda yang dihasilkan tidak berdampak negatif terhadap kegiatan ekonomi yang sudah ada, untuk itu proses pembuatan perda diharapkan melibatkan pihak–pihak yang terkait dengan Perda yang dihasilkan. C. Kemajuan demokrasi terlihat pula dengan telah berkembang kesadarankesadaran terhadap hak-hak sah masyarakat dalam kehidupan politik, yang dalam jangka panjang diharapkan mampu menstimulasi masyarakat lebih jauh untuk makin aktif berpartisipasi dalam mengambil inisiatif bagi 20
pengelolaan urusan-urusan publik. Perkembangan ini tidak terlepas dari berkembangnya peran partai politik dan masyarakat sipil. Disamping itu, kebebasan pers dan media telah jauh berkembang yang antara lain ditandai dengan adanya peran aktif pers dan media dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaran pemerintahan.
2.1.6. Hukum dan Aparatur A. Pelaksanaan hukum yang dilandasi oleh pemahaman dan kesadaran akan hukum masih perlu ditingkatkan dimasa mendatang. Hukum masih belum mampu melandasi semua aktifitas masyarakat dan pemerintah. Masih ditemukannya kasus–kasus pelanggaran hukum baik berupa KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) maupun tindak kekerasan yang lain menunjukkan penegakkan hukum masih belum mampu membuat masyarakat sadar hukum. Untuk itu sosialisasi secara terus menerus dan terpadu dengan berbagai elemen masyarakat perlu dilakukan. B. Penegakan disiplin pada aparatur menjadi sangat penting didalam upaya pemberian layanan publik yang lebih baik. Dengan aparat yang disiplin, profesional, maka layanan publik akan lebih murah, cepat dan mudah. C. Jika dilihat dari golongan pegawai di lingkungan Pemda, maka dapat diketahui tingkat pendidikan dari para pegawai. Untuk golongan I prosentasenya hanya 1,9% dan Golongan II mencapai 20,1% dari total jumlah pegawai Kabupaten Pasuruan. Hal ini menunjukkan seperlima dari pegawai di lingkungan Pemda pendidikannya masih rendah. Dengan kualitas pendidikan yang rendah tentunya akan mempengaruhi kinerja maupun kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Pada tahun 2005, jumlah Tenaga Honorer/Pegawai Tidak Tetap di Kabupaten Pasuruan mencapai 27,5% dari total pegawai (PNS dan PTT) sehingga jumlah PTT yang besar akan sangat membebani APBD.
2.1.7. Wilayah dan Tata Ruang A. Kawasan
permukiman
Kabupaten
Pasuruan
mengikuti
kondisi
morfologinya tersebar secara merata pada daerah pantai, dataran rendah dan pegunungan. Dilihat dari subyek pembangunnya, permukiman terbagi
21
dalam dua kelompok besar, yaitu Permukiman yang dibangun oleh pengembang dan Permukiman yang dibangun oleh masyarakat sendiri. B. Penataan tata ruang sangat penting untuk pengelolaan dan pengendalian lingkungan dan ekonomi. Penyediaan lahan dan ruang untuk industri, pusat pedagangan serta pemukiman perlu diatur secara baik untuk menghindari ketidakseimbangan lingkungan. Karena hal ini pada akhirnya akan berakibat pada banjir dan munculnya kemacetan jalan serta biaya sosial lainnya. Wilayah yang kurang berkembang perlu diberikan perhatian
yang
lebih
menyangkut
penyediaan
infrastruktur
dan
pendukungnya. C. Banjir yang terjadi secara rutin setiap tahunnya menggambarkan bahwa sarana drainase sebagai suatu sistem jaringan saluran drainase belum memadai. Hal ini disebabkan karena banyaknya fasilitas drainase yang rusak akibat keterbatasan biaya pemeliharaan yang disediakan. Disamping itu sungai-sungai sebagai sub-sistem jaringan drainase seharusnya lebih rendah daripada daerah layanannya agar mampu menampung aliran air dari daerah layanannya. Dalam kondisi permukaan air sungai terlalu tinggi karena mengalirkan air dari hulu maka air dari daerah layanannya yang berada di hilir tidak dapat mengalir ke sungai tersebut sehingga menggenang. Bahkan air yang berasal dari hulu meluap ke daerah layanan mengakibatkan banjir.
2.1.8. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup A. Pertambangan dan Bahan Galian yang terdapat di Kabupaten Pasuruan cukup banyak dan beragam. Diantaranya berupa batu belah, batu padas, sirtu, tras, dan andesit. Lokasi penambangan saat ini tersebar di 12 kecamatan, diantaranya adalah Kecamatan Gempol, Prigen, Winongan, Pasrepan, Kejayan, Tutur, Nguling, Beji, Sukorejo, Bangil, Purwosari, dan Rembang. B. Kabupaten Pasuruan cukup banyak memiliki potensi obyek pariwisata baik wisata alam, wisata agro maupun wisata budaya yang apabila dikelola dengan manajemen yang baik akan turut mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan setiap tahunnya. Tidak semua obyek wisata yang dimilikinya berperan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Terhitung hanya 6 (enam) obyek wisata yang dapat 22
memberikan sumbangan kepada PAD, yaitu: Gunung Bromo, Taman Safari Indonesia II, Kebun Raya Purwodadi, Wana Wisata Kakek Bodo, pemandian Banyubiru dan Ranu Grati. Serta masih ada beberapa obyek wisata lain yang berpotensi memberikan kontribusi yang signifikan bagi PAD, seperti Tamandayu, Finna Golf. Untuk mendukung pengembangan potensi wisata tersebut, perlu peningkatan sarana dan prasarana transportasi. Sebab mudahnya tingkat aksesibilitas suatu kawasan akan menambah daya tarik wisata yang bersangkutan. C. Sebagai bagian dari siklus hidrologi, di Kabupaten Pasuruan terdapat sejumlah mata air, danau dan sungai. Pola aliran permukaan dapat dilihat dari pola aliran sungai yang ada di Kabupaten Pasuruan yang terdiri dari 8 Daerah Pengaliran Sungai (DPS) yaitu: DPS Kali Kambeng yang berada di perbatasan barat Kabupaten Pasuruan, DPS Kali Kedung Larangan, DPS Kali Raci, DPS Kali Welang, DPS Kali Gembong, DPS Kali Petung, DPS Kali Rejoso, DPS Kali Laweyan yang berada tepat di perbatasan timur Kabupaten Pasuruan. D. Ditinjau dari kondisi hidrologi, Kabupaten Pasuruan mempunyai potensi air cukup besar berupa air permukaan dan air tanah. Selain potensi sungai di atas, terdapat danau dan sejumlah mata air. Danau Ranugrati dengan volume efektif sebesar 5.013 m3 dan volume maksimum sebesar 5.217 m3 mampu mengeluarkan debit maksimum 980 liter/detik dan debit minimum 463 liter/detik. Selain itu terdapat 471 sumber mata air yang tersebar di 24 kecamatan dengan debit air antara 1 sampai dengan 5.650 liter/detik. Yang terbesar adalah Sumber Air Umbulan di Kecamatan Winongan dengan maksimumnya 5.650 liter/detik; lalu Sumber Air Banyu Biru yang juga terletak di Kecamatan Winongan dengan debit maksimumnya 225 liter/detik. Sedangkan pada lereng perbukitan banyak ditemui sumursumur bor tertekan (artesis) atau tak tertekan dengan debit sekitar 5-10 liter/detik. L. Menurut fungsinya, hutan terbagi dua, yaitu: hutan produksi dan proteksi. Termasuk dalam pengertian produksi adalah hutan produksi dan rekreasi. Sedangkan hutan proteksi mencakup hutan cagar alam dan hutan lindung. Sebagai daerah pertanian, fungsi hutan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Pasuruan adalah fungsi proteksi. Hal ini mudah dipahami karena hutan mampu
menyimpan
air hujan 23
yang
meresap ke dalam tanah,
menyimpannya selama beberapa bulan sebelum mengeluarkannya ke permukaan dalam bentuk mata air. Selama beberapa tahun terakhir telah terjadi pengurangan hutan seluas 20.806 ha atau rata-rata berkurang 1.600,46 ha setiap tahunnya. Di mana pada tahun 1990 luas hutan di Kabupaten Pasuruan sebesar 27.664 ha dan pada akhir tahun 2003 menjadi seluas 6.858 ha. Sebagian besar terjadi di kecamatan Tosari dan Lumbang seluas 8.651,75 ha. Pada umumnya disebabkan alih fungsi lahan yang dilakukan masyarakat menjadi lahan pertanian (kubis dan kentang), permukiman, ataupun semak belukar karena tidak direboisasi kembali. E. Kawasan Budidaya adalah bagian dari suatu wilayah yang mempunyai fungsi budidaya (dominasi fungsi permukiman dan kegiatan usaha) dan sudah dipertimbangkan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan budidaya yang direncanakan, tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Pasuruan, yaitu: Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Pertanian Tanaman Pangan,
Kawasan
Tanaman
Tahunan/Perkebunan,
dan
Kawasan
Perikanan.
2.1.9. Potensi Daerah A. Dari segi lokasi, Kabupaten Pasuruan merupakan wilayah yang sangat strategis. Di mana Kabupaten Pasuruan terletak di jalur utama pusat perekonomian Jawa Timur yakni Surabaya-Malang dan SurabayaBanyuwangi/Bali. Lokasi yang strategis ini memberikan peluang yang cukup besar bagi dunia usaha/swasta, masyarakat dan pemerintah untuk pengembangan investasi di daerah. Hal ini ditunjang dengan rencana pembangunan jalan tol Gempol-Pasuruan, di mana hal ini akan dapat mempercepat pembangunan daerah kabupaten Pasuruan. Didalam kegiatan investasi, salah satu yang menjadi syarat penting adalah kelancaran arus barang khususnya transportasi. Kabupaten Pasuruan kedepan merupakan salah satu tempat alternatif bongkar muat barang di propinsi Jawa Timur, oleh karena itu akan sangat tepat apabila dibarengi dengan jalur transportasi yang baik. Menjadi pintu masuk dan keluar barang di Jawa Timur bagian Timur (khususnya Jawa Timur dan Bali), akan semakin membuka banyak peluang-peluang investasi. B. Homogenitas Budaya dan Politik di Kabupaten Pasuruan. Budaya masyarakat Kabupaten Pasuruan relatif homogen dan ini berpengaruh 24
kepada pilihan politik yang sama. Hal ini terlihat dari komposisi anggota DPRD yang didominasi partai tertentu. Homogenitas ini memberikan kestabilan politik yang merupakan modal sosial yang mahal dan penting untuk keberlangsungan suatu kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Homogenitas ini mendorong masyarakat Kabupaten Pasuruan untuk mudah mencapai kata mufakat pada setiap pembuatan kebijakan pembangunan. Dalam konteks ini, peran dan fungsi alim ulama, di mana selain sebagai pembimbing moral masyarakat juga sebagai penghubung atau sosialisasi-sosialisasi kebijakan pemerintah Kabupaten Pasuruan, sangat penting. Dengan kestabilan serta homogenitas politik yang ada, akan sangat mempengaruhi iklim usaha di Kabupaten Pasuruan serta sangat membantu kelancaran proses investasi dan pembangunan. C. Penduduk yang jumlahnya cukup besar dengan dasar moral (santri) dan perilaku yang baik (good will) akan sangat membantu tercapainya pemerintahan yang bersih dan baik, serta merupakan modal sosial yang cukup besar untuk membangun Kabupaten Pasuruan. Dari sisi jumlah penduduk yang cukup besar ini, seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan kebijakan pembangunan yang langsung mengena pada masyarakat. Untuk itu, jumlah penduduk yang besar dan homogen, tentunya bagaimana pemerintah mampu meningkatkan kualitas penduduk tersebut agar dapat langsung terlibat aktif dalam pelaksanaan roda pembangunan. D. Kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang terdapat di darat, laut, dan udara dapat didayagunakan secara bertanggung jawab untuk kemakmuran masyarakat Kabupaten Pasuruan. Kekayaan alam dan keanekaragaman hayati di Kabupaten Pasuruan bisa lebih didayagunakan lagi, mengingat masih banyak potensinya yang belum tergali. Untuk menggali potensi sumberdaya alam ini dibutuhkan sumberdaya manusia yang baik. Dengan pengelolaan sumberdaya manusia yang bagus melalui peningkatan kualitas dan standar pendidikan yang tentunya pendidikan tersebut sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Karena dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka sumberdaya alam tersebut bisa lebih bermanfaat dan berguna bagi masyarakat.
2.2. TANTANGAN 25
2.2.1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama A. Dalam beberapa tahun mendatang, tantangan berupa pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk adalah menciptakan penduduk yang berkualitas dan seimbang. Diharapkan penduduk yang berusia produktif lebih banyak dari penduduk yang tidak produktif. Hal ini harus menjadi bahan pertimbangan dalam peningkatan kualitas SDM Kabupaten Pasuruan dalam meningkatkan daya saing. B. Jumlah anggota dalam satu keluarga menentukan beban (tanggungan) secara ekonomi dan sosial bagi kepala keluarga. Kemampuan kepala keluarga untuk memberi nafkah atas tanggungan anggota keluarga mempengaruhi tingkat kualitas hidup anggota rumah tangga. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah anggota keluarga yang tidak produktif, maka jumlah tanggungan kepala keluarga juga semakin berat. Jumlah rumah tangga di Kabupaten Pasuruan tahun 2005 sebanyak 388.614 KK dengan angka rata-rata jumlah anggota keluarga sebesar 4 jiwa. C. Pendidikan merupakan kunci pengembangan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia yang paling penting. Untuk itu perlu diciptakan pendidikan yang mampu mendorong keahlian dan memudahkan lulusan untuk “mudah” memasuki pasar kerja. Dengan kata lain, akses kepada pendidikan serta kurikulum yang sangat ramah kepada pasar kerja sangat diperlukan di masa mendatang. D. Kesehatan dan pendidikan merupakan salah satu tantangan di masa mendatang yang cukup mendesak, mengingat lemahnya kesehatan dan pendidikan merupakan salah satu sumber kemiskinan. Pada aspek kesehatan, sangat diperlukan usaha–usaha untuk memperbaiki akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang cepat, murah dan mudah dicapai oleh semua tingkatan/lapisan masyarakat. Oleh karena itu, puskesmas yang ada diharapkan bisa meningkat pelayanannya dengan memberikan layanan rawat inap yang memadai dan dokter yang setiap saat siap melayani. E. Perlibatan perempuan didalam proses pembangunan di masa mendatang sangatlah penting. Hal ini mengingat
pengaruh perempuan didalam
peningkatan ekonomi rumah tangga. Di bidang politik, peran perempuan tentunya perlu diperbesar termasuk di ekonomi. Jumlah buruh perempuan
26
semakin meningkat, tetapi perlindungan buruh perempuan masih jauh dari kondisi ideal. F. Aliran budaya luar sebagai dampak globalisasi semakin kencang dan deras. Untuk itu, bagaimana budaya luar/asing ini dapat disaring dan dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa. Jangan sampai masuknya budaya asing ini akan menghilangkan budaya asli masyarakat Kabupaten Pasuruan. G. Pembangunan manusia sebenarnya mengarah kepada pembangunan manusia seutuhnya. Dalam pengertian, tidak hanya fisik/materi yang dibangun tetapi juga non-materi/jiwa. Oleh karena itu, agama memegang peran yang sangat penting terkait dengan pembangunan manusia seutuhnya.
2.2.2. Ekonomi A. Pendapatan per kapita penduduk masih rendah, hanya sekitar Rp 5,3
juta/tahun (data tahun 2005). Pendapatan ini tergolong rendah untuk Propinsi Jawa Timur. Rendahnya pendapatan per kapita ini juga dapat dilihat dari besarnya tingkat keluarga miskin yang ada di Kabupaten Pasuruan (terdapat 26,20% rumah tangga miskin). Kedepan pendapatan masyarakat perlu terus ditingkatkan, mengingat pembangunan ekonomi juga membutuhkan daya beli masyarakat yang cukup besar. Rendahnya daya beli juga mempersempit industri untuk
memperluas peluang
usahanya, hal ini berarti akan mendorong angka pengangguran. B. Kesenjangan
pendapatan masyarakat yang masih lebar, di mana
pendapatan tinggi hanya ada pada segolongan kecil masyarakat. Kesenjangan ini juga bisa dilihat dari sisi geografi, di mana wilayah bagian barat cukup maju perekonomiannya dibandingkan dengan wilayah timur Kabupaten Pasuruan. C. Ketergantungan yang masih tinggi terhadap penerimaan dari pemerintah
pusat melalui dana perimbangan, baik Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyumbang 11,6% terhadap penerimaan daerah. Di luar itu, komposisi belanja aparatur daerah masih sangat tinggi sehingga secara relatif mengurangi belanja pembangunan.
27
D. Pertumbuhan investasi yang masih lamban sehingga menyebabkan
pertumbuhan ekonomi juga rendah. Persoalan investasi ini terkait dengan regulasi dan infrastruktur ekonomi yang tersedia. Regulasi harus dibuat ramah
terhadap
keinginan
investor,
tanpa
harus
mengorbankan
kepentingan masyarakat secara luas. E. Masih tingginya angkatan kerja sebagai konsekuensi dari pertumbuhan
penduduk, sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran jika tidak diimbangi dengan lapangan kerja baru. Penanganan pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja merupakan hulu dari sebagian besar pemecahan permasalahan ekonomi. F. Pertumbuhan sektoral yang tidak proporsional, di mana sektor pertanian
hanya tumbuh 1,9% pada tahun 2005 padahal sektor tersebut menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Kecenderungan ini akan membahayakan jika dalam jangka menengah/panjang tidak segera dicarikan pemecahan yang menyeluruh. G. Pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) sesuai dengan tingkat
ketrampilan masyarakat dan sumberdaya ekonomi yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan. Pengembangan ini harus terintegrasi dari mulai aspek pembiayaan, penyediaan input, proses produksi, jalur distribusi, metode pemasaran, dan sistem persaingan usaha. Tanpa ada integrasi tersebut pengembangan UKM akan selalu mengalami kegagalan. H. Kesenjangan pendapatan masyarakat
yang masih tinggi, di mana
pendapatan tinggi hanya ada pada segolongan kecil masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari masih besarnya tingkat keluarga miskin yang ada di Kabupaten Pasuruan. I. Ketergantungan yang masih tinggi terhadap penerimaan dari pemerintah
pusat melalui dana perimbangan. Belanja aparatur daerah yang masih sangat tinggi sehingga untuk belanja pembangunan relatif kecil. Perlu dicari sumber pembiayaan lain, diluar yang selama ini sudah diterima misalkan
dengan
pengelolaan
Public-Private-Partnership
(PPP),
pinjaman, privatisasi maupun investasi. J. Tingginya angkatan kerja akan menyebabkan peningkatan pengangguran
jika tidak diimbangi dengan lapangan kerja baru. K. Pada sektor pertanian tantangan yang dihadapi adalah peningkatan
produksi dan harga yang lebih stabil. Selain itu, adanya alih fungsi lahan 28
dari fungsi pertanian menjadi fungsi lain di luar pertanian. Selain juga hal ini dipengaruhi oleh tingkat ketergantungan yang tinggi atas pola tanam terhadap perubahan iklim. Sehingga perlu dipikirkan untuk memberikan mekanisme insentif dan dis-insentif didalam pengelolaan pertanian ini. L. Pada sektor tanaman perkebunan, masih adanya tingkat ketergantungan
yang tinggi terhadap perubahan iklim, pola tanam masyarakat dan alih fungsi lahan. Oleh karena itu, diperlukan upaya bagaimana memperluas lahan pengembangan dan bagaimana mengurangi lahan kritis akibat pola tanam yang berubah. Sehingga diperlukan penanganan ekstra dari dinas terkait untuk menanggulanginya dengan sistem bercocok tanam yang baik dengan fokus pada kelestarian lingkungan. M. Dalam sektor perikanan, masih banyak masyarakat nelayan yang
menggunakan armada dan peralatan tradisional. Bahkan penggunaan bahan dan alat tangkap terlarang juga masih digunakan oleh mereka. Hal ini dapat mengganggu potensi kelestarian sumberdaya kelautan di masa mendatang. Oleh karena itu, masyarakat perlu diberikan pemahaman dan pengertian terhadap batas wilayah perairan laut, sehingga tidak menyebabkan konflik/perselisihan antar nelayan baik antar nelayan wilayah Kabupaten Pasuruan sendiri maupun dengan wilayah kabupaten lain. N. Di sektor peternakan tingkat ketergantungan terhadap komponen impor
yang masih tinggi terutama pakan ternak, mengakibatkan lemahnya daya saing produk dan sulitnya mempertahankan harga produk yang terjangkau. Juga belum berdayanya koperasi ternak untuk memasarkan produksi susu perah mengharuskan pemerintah kabupaten untuk segera membantu pemasaran melalui media kerjasama antar daerah.
2.2.3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Persaingan yang makin tinggi di masa mendatang menuntut peningkatan kemampuan dalam penguasaan dan penerapan iptek dalam rangka menghadapi perkembangan global menuju ekonomi berbasis pengetahuan. Dalam rangka peningkatan kemampuan iptek, tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan kontribusi iptek pada sektor produksi, peningkatan efektivitas, 29
serta mengembangkan budaya iptek di kalangan masyarakat. Diharapkan peran iptek dalam mengatasi degradasi fungsi lingkungan, mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam, semakin dipahami dan disadari oleh pemerintah dan masyarakat. Kesadaran tersebut tentunya akan diikuti oleh ketersediaan dan kualitas sumber daya iptek, SDM, pembiayaan serta sarana dan prasarana.
2.2.4. Sarana dan Prasarana A. Sistem transportasi yang terpadu sangat diperlukan dimasa mendatang. Pada dasarnya jalan dan jembatan yang dibangun harus mampu mendorong kelancaran aliran barang dan jasa serta membuka akses bagi semua pelaku ekonomi (baik usaha besar maupun kecil) untuk memanfaatkannya. Hal ini juga berkaitan masalah antar SWP di Kabupaten Pasuruan, di mana terjadi kurangnya akses langsung antar SWP maupun di dalam SWP yang bersangkutan. Sehingga hal ini mengakibatkan terhambatnya pergerakan penduduk antar SWP, kalaupun bisa melakukan pergerakan antar SWP, pergerakan tersebut tidak efisien karena harus melalui rute yang lebih jauh. Selain itu juga, disebabkan tidak tersedianya sarana angkutan umum yang memadai yang menjangkau seluruh wilayah SWP. B. Pengelolaan
sampah
yang
terintegrasi
(integrated
solidwaste
management). Terintegrasi disini diartikan sebagai perlibatan banyak pelaku baik pemerintah daerah lain maupun swasta. Dengan adanya pengelolaan yang melibatkan lebih dari satu daerah, diharapkan pengelolaan sampah akan semakin efisien dan akan menghasilkan nilai ekonomi tertentu. C. Irigasi yang mampu memenuhi kebutuhan sektor pertanian serta pembangunan bendungan yang mampu menahan luapan air dan banjir. Dengan
bertambahnya
tingginya
intensitas
hujan
maka
pola
pengoperasian bendungan yang didasarkan pada pola pengoperasian irigasi sudah tidak sesuai lagi, berkurangnya kebutuhan air irigasi di musim hujan dan bertambahnya debit aliran air irigasi di musim hujan menyebabkan bertambahnya aliran yang harus dilimpahkan ke sungai hilir bendungan. Pengoperasian yang keliru akan menyebabkan banjir di daerah hilirnya dan dapat menyebabkan erosi di sungai, dalam hal ini 30
sumberdaya
manusia
yang
terlibat
harus
selalu
ditingkatkan
kemampuannya. D. Semakin besarnya perubahan tata guna lahan di mana lahan sawah telah berubah fungsi menjadi lahan peruntukan lain. Dari survey penggunaan lahan Kabupaten Pasuruan tahun 2005, dapat dilihat bahwa sebagian daerah yang tersebar tidak menurut pengaturan pengairan irigasi. Kondisi ini menyebabkan, pembagian air yang semula proporsional terhadap luas baku sawah dan pola tanam yang telah ditetapkan menjadi tidak sesuai lagi dengan penggunaannya. Masalah ini merupakan masalah serius dalam operasi dan pemeliharaan terutama dalam mengadapi meningkatnya aliran permukaan di musim hujan dan kekurangan air di musim kering. E. Pesatnya perkembangan daerah industri, wisata dan permukiman dapat memicu bertambahnya penggunaan air tanah dalam dengan menggunakan pompa-pompa. Penggunaan air tanah dalam yang berlebihan dapat menyebabkan intrusi air laut. F. Pasokan energi baik listrik maupun BBM yang terbatas. Selama ini pasokan listrik dan BBM sangat terbatas, dilain pihak sebagai daerah industri Kabupaten Pasuruan sangat memerlukan jaminan pasokan listrik dan BBM. Hal ini juga sangat terkait dengan aliran investasi ke daerah Kabupaten Pasuruan.
2.2.5. Politik A. Tantangan terberat didalam membangun aspek politik adalah menjaga keberlangsungan proses demokrasi yang ada dan terus meningkatkan kualitas demokrasi tersebut. Untuk menjaga proses demokratisasi tersebut sangat diperlukan pendidikan politik secara terus menerus kepada masyarakat serta peningkatan kualitas partisipasi masyarakat pada proses pembuatan kebijakan. B. Produk–produk peraturan daerah yang ternyata menghasilkan gangguan pembangunan ekonomi. Semangat yang berlebihan didalam menyikapi otonomi daerah ternyata telah berdampak negatif dengan dihasilkan peraturan–peraturan daerah yang distortif. Oleh karena itu, proses pembuatan
regulasi
yang
melibatkan
pihak–pihat
menghasilkan peraturan daerah yang baik dan kondusif.
31
terkait
akan
C. Lemahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya terlibat didalam proses pembuatan kebijakan. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa masyarakat sering kali di‘inferior’kan didalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini berdampak kepada rasa ‘apatis’ masyarakat terhadap setiap proses pembuatan kebijakan. Untuk itu, usaha–usaha mengajak dan melibatkan masyarakat perlu terus dilakukan dan direncanakan secara sistematis.
2.2.6. Hukum dan Aparatur A. Tantangan
untuk
menghilangkan
KKN
didalam
penyelenggaraan
pemerintahan merupakan tantangan yang cukup besar dimasa mendatang. Selain itu, isu HAM juga menjadi tantangan tersendiri didalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, penegakan hukum dan upaya–upaya peningkatan kesadaran hukum sangat penting untuk terus dilakukan. B. Organisasi publik yang cenderung besar dan tidak efisien. Hal ini dapat dilihat pelayanan publik yang belum optimal. Untuk itu, dimasa mendatang organisasi publik perlu disesuaikan dengan prinsip–prinsip efisiensi dan efektivitas (ramping dan kaya fungsi). Perwujudan egovernment dan e-procurement memang telah membuktikan adanya efisiensi, tetapi hal yang paling penting adalah kualitas SDM di lingkungan birokrasi.
2.2.7. Wilayah dan Tata Ruang A. Kualitas permukiman di Kabupaten Pasuruan masih cukup rendah karena adanya permukiman non permanen sebanyak 20,48%. Sedangkan pembangunan permukiman yang dilakukan oleh pengembang maupun pembangunan permukiman oleh masyarakat banyak merambah daerahdaerah dengan kelerangan >25% yang diperuntukkan bagi daerah pertanian tanaman keras, daerah penyangga maupun daerah lindung yang akan berpengaruh terhadap fungsi hidrologis kawasan seperti di Kecamatan Prigen. B. Adanya permukiman di kawasan pesisir yang cukup padat ditunjang oleh kebiasaan masyarakat yang kurang menjaga kebersihan, sehingga terkesan
32
kumuh. Demikian pula dengan berkembangnya permukiman disepanjang bantaran sungai, seperti Sungai Lawean, Rejoso maupun Sungai Welang. C. Tantangan dalam pengendalian fungsi drainase adalah bagaimana pengendalian perubahan tata guna lahan di daerah hulu, di mana hal ini akan mengurangi kemampuan penahahan atau peresapan air hujan yang berakibat bertambahnya limpasan (runoff) ke daerah hilir yang akan mengumpul di daerah yang paling rendah di dekat pantai menunggu surutnya air laut (hal ini menimbulkan genangan air). Selain itu, dalam menghadapi besarnya aliran permukaan sistem drainase yang ada belum memadai. Sistem drainase yang seharusnya terdiri dari jaringan saluran terbuka yang dimulai dari saluran kuarter yaitu saluran tepi jalan, saluran tersier sebagai pengumpul aliran dari saluran kuarter, saluran sekunder yang merupakan saluran pengumpul dari saluran tersier dan saluran primer yang merupakan saluran pengumpul dari saluran sekunder, serta fasilitas lain yang mendukungnya seperti pintu-pintu air dan pompa belum ada. Pada saat ini sungai-sungai yang bermuara di laut merupakan saluran pembuangan primer. Seharusnya permukaan ar di saluran primer drainase lebih rendah daripada elevasi permukaan air di saluran-saluran lain yang berada di daerah layanannya tetapi kondisinya selalu terbalik. Karena besarnya aliran dari hulu ditambah dengan pengaruh pasang air laut, maka permukaan air di saluran utama selalu sama atau lebih tinggi dari permukaan air di daerah layanannya sehingga air dari daerah layanannya tidak dapat mengalir ke saluran primer dan menyebabkan genangan.
2.2.8. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup A. Potensi volume air yang cukup melimpah berupa sungai, danau dan mata air, merupakan keunggulan dalam rangka peningkatan volume dan kualitas produk pertanian serta kualitas hidup masyarakat dalam bentuk penyediaan air bersih. Potensi tersebut juga merupakan peluang bagi terciptanya peningkatan pendapatan daerah sendiri melalui kerjasama investasi/pengelolaan sumber air dengan daerah lain. B. Keberadaan sungai-sungai perennial (sungai dengan aliran sepanjang tahun yang memiliki simpangan debit maksimal di musim hujan dengan debit minimal di musim kemarau sangat besar) selain bisa dimanfaatkan sepanjang tahun untuk irigasi pertanian dan kebutuhan air bersih juga 33
merupakan ancaman karena simpangan debitnya yang sangat besar. Di musim
hujan
debit
aliran
sungai-sungai
tersebut
sangat
besar
mengakibatkan elevasi permukaan air sungai sangat tinggi bahkan melampaui elevasi tanggulnya sehingga meluap dan menimbulkan banjir terutama di daerah hilir. C. Terdapat daerah resapan yang cukup luas terbentang pada kawasan Kecamatan Prigen dan Kecamatan Tosari di sekitar Gunung Bromo. Kawasan ini berperan penting bagi kelestarian ratusan sumber mata air di Kabupaten Pasuruan terutama Umbulan karena fungsi pokoknya yang menahan/menyimpan air hujan sebanyak-banyaknya untuk dimanfaatkan pada musim kemarau. Tingginya curah hujan tidak dapat dihindarkan tetapi luas lahan dan kemampuan meresapkan air sangat dipengaruhi aktifitas manusia. Perubahan peruntukan lahan seperti hutan untuk pertanian atau permukiman akan menyebabkan laju aliran permukaan menjadi besar dan volume air terserap semakin kecil. Hal ini terlihat dari kejadian banjir di musim hujan dan turunnya persediaan air di musim kemarau. D. Berkurangnya potensi sumber air selain disebabkan berkurangnya potensi sumber air. Hal ini disebabkan berkurangnya volume air terserap, dan penggunaan air yang berlebihan dan kurangnya pemeliharaan sumber air. E. Masalah utama yang timbul akibat pengurangan luas hutan adalah bencana banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau yang berpengaruh secara langsung pada produktifitas hasil pertanian yang merupakan pendukung utama struktur PDRB Kabupaten Pasuruan. F. Masalah yang perlu diperhatikan dalam kegiatan penambangan bahan galian C di wilayah Kabupaten Pasuruan adalah: 1. Lokasi penambangan belum diikuti pengembangan area penghijauan, sehingga di masa mendatang akan sangat mempengaruhi kondisi lingkungan maupun perubahan iklim di wilayah Kabupaten Pasuruan. 2. Perijinan dan pengawasan dari dinas terkait terhadap penambangan bahan galian C belum optimal, sehingga kecenderungan pelanggaran dalam pelaksanaan cukup besar terutama berkaitan dengan aspek pelestarian lingkungan dan pertambangan liar.
34
3. Semakin luasnya wilayah penambangan baik yang resmi maupun ilegal perlu dukungan regulasi untuk meminimalkan risiko rusaknya struktur tanah dan ekosistem di wilayah Kabupaten Pasuruan.
2.2.9. Potensi Daerah A. Dari segi lokasi, Kabupaten Pasuruan berpeluang menggantikan posisi Surabaya sebagai pintu masuk dan keluar barang di Jawa Timur-Bali. Hal ini terkait dengan kondisi bencana lumpur yang terjadi di PorongSidoarjo, yang mengakibatkan terganggunya proses penyaluran barang dari dan ke Jawa Timur-Bali. Akan tetapi hal ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan Kabupaten Pasuruan dan masyarakatnya, karena
dalam pengembangannya
tidak
hanya
dibutuhkan
modal
(keuangan) saja, melainkan dari segi infrastruktur pendukungnya seperti jalan dan sumberdaya manusianya. Dari segi jalan, sudah terdapat langkah konkrit yaitu dengan pembangunan jalan tol Gempol-Pasuruan yang telah berjalan. Namun dari segi penyediaan sumberdaya manusia, yang sekiranya masih perlu ditingkatkan lagi. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat juga bisa langsung memperoleh manfaat dari adanya pengembangan didaerahnya. B. Tantangan dengan sifat homogenitas budaya dan politik di Kabupaten Pasuruan ini, adalah bagaimana menggunakan sifat tersebut ke hal yang lebih baik. Bagaimanapun dengan sifat yang seragam, maka didapatkan juga keinginan yang sama dari masyarakat. Di mana diharapkan adanya keseimbangan pemerataan pembangunan. Hal ini masih kurang jika dilihat dari perkembangan politiknya di Pemerintahan Kabupaten yang bersifat homogen yang artinya memiliki visi dan misi pembangunan yang sama, tetapi dalam pelaksanaan di masyarakat ternyata masih belum terlaksana dengan baik. C. Dengan jumlah penduduk yang cukup besar, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan adalah bagaimana meningkatkan kualitas penduduknya.
Kualitas
penduduk
yang
tinggi
diperoleh
dengan
pengendalian kelahiran, penurunan tingkat kematian bayi dan anak, perpanjangan usia harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang terus ditingkatkan. Salah satu cara pengendalian kelahiran adalah dengan 35
pelaksanaan program KB yang baik. Hal ini terkait bagaimana peranan pemerintah dalam hal ini dinas/kantor pemerintahan terkait dalam menjalankan program (penyuluhan) KB ke masyarakat. Selain itu, dengan pelaksanaan program KB yang benar diharapkan dapat menurunkan tingkat kematian bayi dan anak. Selain itu juga diperlukan pengadaan fasilitas kesehatan yang memadai dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Dengan peningkatan fasilitas kesehatan tersebut juga diharapkan memperpanjang usia harapan hidup penduduk Kabupaten Pasuruan. D. Dengan banyaknya
kekayaan alam dan
keanekaragaman hayati,
Kabupaten Pasuruan hendaknya dapat mengelolanya dengan baik. Apa dan bagaimana pengelolaan tersebut tergantung dari pemerintah Kabupaten Pasuruan. Karena dengan sumberdaya alam tersebut, dibutuhkan sumberdaya manusia yang mampu mengelolanya dengan baik dan benar.
2.3. MODAL DASAR Modal dasar pembangunan Kabupaten Pasuruan adalah keseluruhan sumber kekuatan baik yang potensial maupun efektif serta yang bisa dihitung (tangible) maunpun tidak (intangible), yang dimiliki dan didayagunakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam perwujudan cita–cita pembangunan. 1. Dari segi lokasi, Kabupaten Pasuruan merupakan wilayah yang sangat strategis. Di mana Kabupaten Pasuruan terletak di jalur utama pusat perekonomian Jawa Timur yakni Surabaya-Malang dan Surabaya- Banyuwangi/Bali. Lokasi yang strategis ini memberikan peluang yang cukup besar bagi dunia usaha/swasta, masyarakat dan pemerintah untuk pengembangan investasi di daerah. 2. Homogenitas Budaya dan Politik. Budaya masyarakat Kabupaten Pasuruan relatif homogen dan ini berpengaruh kepada pilihan politik yang sama. Hal ini terlihat dari komposisi anggota DPRD yang mayoritas sama. Homogenitas ini memberikan kestabilan politik yang merupakan modal sosial yang penting untuk keberlangsungan suatu kebijakan pembangunan
yang berkelanjutan dan
partisipatif. 3. Penduduk yang jumlahnya cukup besar dengan dasar moral yang baik (santri) dan niat baik (good will) pemerintah untuk terus merealisasikan pemerintahan yang
36
bersih dan baik, merupakan modal sosial yang cukup besar unutk membangun Kabupaten Pasuruan. 4. Kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang terdapat di darat, laut, dan udara dapat didayagunakan secara bertanggung jawab untuk kemakmuran masyarakat Kabupaten Pasuruan.
BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN PASURUAN 2005-2025
2.4. VISI Visi adalah sebuah kehendak luhur atau suatu angan-angan luhur tentang arah dan tujuan dari suatu entitas. Apabila dikaitkan dengan suatu pemerintahan, maka visi 37
adalah angan-angan luhur dari entitas pemerintahan tentang arah dan tujuan dari kepemerintahan.
Berpijak
pada
kondisi
Kabupaten
Pasuruan
saat
ini,
memperhitungkan tantangan yang akan dihadapi dalam 20 tahun mendatang, mempertimbangkan potensi Kabupaten Pasuruan, serta memperhatikan Visi Pembangunan Nasional 2005-2025, maka Visi Pembangunan Kabupaten Pasuruan 2005-2025 adalah: “Kabupaten Pasuruan yang Agamis, Berdaya Saing, Mandiri, dan Sejahtera” Visi Pemerintah Kabupaten Pasuruan 2005-2025 dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Untuk mencapai tujuan pembangunan ini, Visi Pembangunan Kabupaten Pasuruan dijadikan pijakan sekaligus tolak ukur dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pasuruan. Kabupaten Pasuruan yang Agamis memiliki arti bahwa terwujudnya karakter warga Kabupaten Pasuruan yang tangguh, kompetitif, dan bermoral tinggi yang bercirikan dengan watak dan perilaku masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran, bergotong royong, dinamis, dan terbuka terhadap segala perubahan. Serta bertujuan memperkokoh budaya masyarakat yang tercermin pada peningkatan martabat, kepribadian, dan jati diri masyarakat Kabupaten Pasuruan. Kabupaten Pasuruan yang berdaya saing memiliki arti bahwa setiap kegiatan ekonomi dan pemerintahan dapat dilakukan secara efisien. Dengan demikian, setiap produk yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Pasuruan dapat bersaing, baik pada level lokal regional, nasional, bahkan internasional. Semua kegiatan yang dilakukan, baik pada tingkat
pemerintahan atau swasta, dilakukan atas dasar efisiensi dan efektivitas
sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi. Sedangkan setiap produk yang dihasilkan, baik berupa barang maupun jasa, mempunyai daya saing yang tinggi sehingga produk dari Kabupaten Pasuruan bisa bersaing di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional. Kabupaten Pasuruan yang mandiri memiliki arti bahwa kemampuan mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah lain yang mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Dalam membangun kemandirian ini mutlak harus dibangun kemampuan daya saing daerah. Kemandirian ini tercermin antara lain pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan maupun memenuhi tuntutan 38
kebutuhan dan kemajun pembangunan, kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak
hukum
dalam
menjalankan
tugasnya,
ketergantungan
pembiayaan
pembangunan yang bersumber dari sumber daya lokal yang semakin kuat sehingga mengurangi ketergantungan sumber daya dari daerah lain, serta kemampuan membangun jaringan kerjasama untuk mendukung peningkatan kemampuan daerah. Kabupaten Pasuruan yang sejahtera memiliki arti bahwa prinsip kesejahteraan harus menjadi landasan sekaligus tujuan utama dari pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Pasuruan. Hal ini bemakna, setiap kegiatan dan produk yang dihasilkan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pasuruan harus bisa menciptakan masyarakat Kabupaten Pasuruan yang sejahtera, yaitu suatu masyarakat yang secara materiil terpenuhi melalui pertumbuhan (ekonomi) yang terus meningkat yang diikuti oleh pemerataan (pendapatan) yang lebih baik. Masyarakat yang sejahtera juga harus didukung oleh pemerintahan yang baik (good) dan bersih (clean). Dengan kata lain, nilai–nilai agama sudah menjiwai dengan seluruh aktivitas pemerintah dan masyarakat.
2.5. MISI Berikut misi yang diemban oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan Propinsi Jawa Timur, yaitu: 1. Penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah memantapkan jati diri masyarakat, mengutamakan kejujuran, membangun solidaritas dan kesetiakawanan sosial, mempromosikan ketatan terhadap peraturan (hukum), memelihara nilai luhur bangsa, dan memperkuat semangat kegotongroyongan dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa. 2. Mewujudkan kepemerintahan yang baik dan bersih yang mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan profesionalisme aparatur, serta melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan partisipatif adalah mengupayakan terbentuknya pemerintahan yang demokratis, terwujudnya desentralisasi ekonomi, menjamin kebebasan media, memperkuat peran masyarakat sipil, dan mengarahkan setiap program pembangunan untuk kepentingan seluruh rakyat. 3. Mewujudkan daya saing dan kemandirian daerah adalah pembangunan berkelanjutan di segala bidang dengan mengoptimalkan pemanfaatan dan potensi daerah, pembangunan sumber daya manusia, kelestarian dan keseimbangan 39
lingkungan, pemerataan pembangunan dan kerjasama dengan pihak lain, memperkuat infrastruktur ekonomi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. 4. Meningkatkan
perekonomian
daerah
yang
berbasis
kerakyatan
adalah
mengembangkan potensi pertanian, memperkuat industri berbasis sektor perdagangan, mempromosikan perdagangan dan investasi, mengembangkan pariwisata, kemitraan antar-pelaku ekonomi, pemanfaatan sumber daya ekonomi lokal, melibatkan seluruh masyarakat (partisipasi) dalam rangka peningkatan penyerapan tenaga kerja dan pengurangan penduduk miskin. 5. Meningkatkan
kesejahteraan
dan
kualitas
hidup
masyarakat
adalah
mengembangkan layanan kesehatan, akses pendidikan, pembangunan perumahan, memperkuat sistem jaminan sosial, peningkatan upah tenaga kerja, dan menjamin keamanan masyarakat.
BAB IV ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005-2025
Tujuan Jangka Panjang tahun 2005-2025 Kabupaten Pasuruan adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, selaras dengan tujuan jangka panjang nasional. Sejahtera, adil dan makmur ini di dalamnya menggambarkan pemerataan pembangunan di seluruh Kabupaten Pasuruan, karena kondisi saat ini di Kabupaten 40
Pasuruan terdapat ketimpangan pembangunan antara Wilayah Barat dan Timur. Dari pernyataan tujuan dan dengan rumusan Visi dan Misi pada Bab III, maka arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 dapat diarahkan pada sasaran–sasaran sebagai berikut :
2.6. TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG BERMORAL, BERETIKA DAN BERBUDAYA 1. Terwujudnya karakter warga Kabupaten Pasuruan yang tangguh, kompetitif dan bermoral tinggi yang dicirikan dengan watak dan perilaku masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran, bergotong royong, dinamis dan terbuka kepada perubahan a. Banyaknya pondok pesantren di Kabupaten Pasuruan menjadikan masyarakat Kabupaten Pasuruan sebagai masyarakat santri. Didukung dengan para alim ulama dapat disampaikan ajaran-ajaran yang dapat meningkatkan perilaku masyarakat. Dengan demikian pembangunan diarahkan untuk memantapkan peran dan fungsi agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan. Selain itu, agama diharapkan tidak hanya membina akhlak mulia, tetapi juga mampu memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan. Kerukunan umat beragama diharapkan juga meningkatkan rasa saling percaya dan menghargai sehingga tercipta suasana kehidupan yang penuh toleransi, harmonis, dan tenggang rasa. b. Budaya inovatif yang berorientasi iptek perlu terus dikembangkan agar masyarakat kabupaten Pasuruan mampu bersaing di era persaingan global saat ini dan nanti. Pengembangan budaya iptek tersebut dilakukan dengan meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap iptek melalui pengembangan budaya membaca dan menulis, masyarakat pembelajar, masyarakat yang cerdas, kritis, dan kreatif dalam rangka pengembangan tradisi iptek, bersamaan dengan mengarahkan budaya konsumtif menuju budaya produktif. Bentukbentuk pengungkapan kreativitas, antara lain melalui kesenian, tetap didorong untuk mewujudkan keseimbangan aspek material, spiritual dan emosional. Pengembangan iptek serta kesenian diletakkan dalam kerangka peningkatan harkat, martabat, dan peradaban manusia. 2. Makin kokohnya budaya masyarakat yang tercermin pada peningkatan martabat, kepribadian, dan jati diri
41
Jati diri merupakan kombinasi antara nilai luhur seperti religiusitas, kebersamaan dan persatuan -dan nilai modern yang universal- seperti etos kerja serta prinsip tata kepemerintahan yang baik. Pembangunan jati diri bangsa tersebut dilakukan melalui transformasi, revitalisasi, dan reaktualisasi tata nilai budaya bangsa yang mempunyai potensi unggul dan menerapkan nilai modern yang membangun. Untuk memperkuat jati diri dan kebanggaan bangsa, pembangunan olahraga diarahkan pada peningkatan budaya dan prestasi olahraga.
2.7. TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN KABUPATEN PASURUAN YANG BAIK DAN BERSIH SERTA DEMOKRATIS BERLANDASKAN HUKUM Kabupaten Pasuruan yang demokratis merupakan landasan yang sangat penting di dalam perwujudan pembangunan yang lebih maju, berdaya saing, sejahtera, dan mandiri. Demokrasi akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan dan memaksimalkan potensi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah transparansi kebijakan. Hukum sendiri pada dasarnya akan memastikan munculnya aspek–aspek keadilan dan kebersamaan. Hukum yang ditaati dan diikuti akan menciptakan ketertiban dan terjaminnya ekspresi setiap anggota masyarakat secara menyeluruh. Hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut
adalah
memantapkan
pelembagaan
demokrasi
yang
lebih
kokoh;
memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah;
menjamin
pengembangan
media
dan
kebebasan
media
dalam
mengomunikasikan kepentingan masyarakat; melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil. a. Penyempurnaan struktur politik yang dititikberatkan pada proses pelembagaan demokrasi yang dilakukan dengan mempromosikan dan mensosialisasikan pentingnya keberadaan sebuah konstitusi yang lebih kuat dan memiliki kredibilitas tinggi sebagai pedoman dasar bagi sebuah proses demokratisasi berkelanjutan. Selain itu, di dalam proses demokratisasi tersebut perlu dioptimalkan kinerja lembaga-lembaga
penyelenggara
pemerintahan,
meningkatkan
kemampuan
mengelola daerah secara baik dan bersih sebagai perwujudan kebijakan otonomi daerah serta terus menerus melakukan konsolidasi dengan lembaga–lembaga di masyarakat. b. Penataan
peran
pemerintah
dan
masyarakat
yang
dititikberatkan
pada
pembentukan kemandirian dan kedewasaan masyarakat. Selain itu, demokratisasi 42
ekonomi juga perlu dilakukan dengan penguatan pelaku ekonomi (kecil dan menengah). c. Peningkatan kualitas proses politik yang berjalan dengan dititikberatkan pada proses pengalokasian/representasi kekuasaan yang diwujudkan dengan: (a) meningkatkan secara terus menerus kualitas proses dan mekanisme seleksi publik yang lebih terbuka bagi para pejabat politik dan publik; (b) mewujudkan komitmen politik yang tegas terhadap pentingnya kebebasan media massa, keleluasaan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat setiap warga negara berdasarkan aspirasi politiknya masing-masing. d. Peningkatan peranan komunikasi dan informasi yang ditekankan pada proses pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik yang dilakukan dengan: (a) mewujudkan kebebasan pers yang bertanggungjawab dan terlembaga serta menjamin hak masyarakat luas untuk berpendapat dan mengontrol jalannya penyelenggaraan negara secara cerdas dan demokratis; (b) mewujudkan pemerataan informasi yang lebih besar dengan mendorong munculnya mediamedia massa lokal yang independen; (c) menciptakan jaringan informasi yang lebih bersifat interaktif antara masyarakat dan kalangan pengambil keputusan politik untuk menciptakan kebijakan yang lebih mudah dipahami masyarakat luas; (d) menciptakan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu menghubungkan seluruh link informasi yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan untuk memudahkan proses sosialisasi dan trasparansi kebijakan; e. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan; pemberian sanksi yang seberat-beratnya kepada pelaku penyalahgunaan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; peningkatan instensitas dan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui
pengawasan
internal,
pengawasan
fungsional
dan
pengawasan
masyarakat; peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja serta pengetahuan dan pemahaman
para
penyelenggara
negara
terhadap
prinsip
prinsip
ketatapemerintahan yang baik. Dengan memiliki tata pemerintahan yang baik dan bersih, maka pelayanan publik akan semakin efisien dan pembiayaan pembangunan tidak lagi hanya dipikul oleh kemampuan keuangan pemerintah sendiri, tetapi juga oleh swasta dan masyarakat.
2.8. TERWUJUDNYA DAYA SAING MASYARAKAT UNTUK MENCAPAI KEMANDIRIAN DAN KESEJAHTERAAN 43
1. Kualitas SDM yang terus meningkat dengan ditandai oleh meningkatnya nilai IPM dan pertumbuhan penduduk yang seimbang. IPM atau Indeks Pembangunan Manusia adalah suatu indeks yang menjelaskan tentang keberhasilan pembangunan suatu daerah yang berkenaan dengan kualitas SDM. Semakin tinggi angka IPM suatu daerah menunjukkan kualitas kehidupan sosial ekonomi daerah yang bersangkutan tinggi. Lebih lanjut, bahwa IPM terdiri dari beberapa komponen antara lain: indeks pendidikan, indek kesehatan, dan indeks daya beli masyarakat yang diukur dalam bentuk Purchasing Power Parity (PPP). Untuk itu, dalam kurun waktu 20 tahun yang akan datang arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Pasuruan yang berkenaan dengan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan penduduk yang seimbang adalah: Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Dunia pendidikan menghadapi tiga tantangan besar: pertama, sebagai akibat dari krisis ekonomi, dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. Kedua, menghadapi era global dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar output-nya mampu bersaing dalam pasar kerja global. Ketiga, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, perlu dilakukan penyesuaian untuk mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan atau keadaan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat. Pembangunan pendidikan merupakan prioritas pembangunan nasional dengan demikian secara otomatis juga merupakan prioritas pembangunan di daerah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu bagi pemantapan kesiapan menyongsong tantangan kedepan yang semakin berat dan kompleks. Dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, setiap warga negara berhak mendapatkan layanan pendidikan. Sebagai konsekuensi dari komitmen tersebut, setiap warga negara tanpa mengenal latar belakang, baik yang normal maupun yang berkelainan, yang berkemampuan cerdas maupun yang rendah, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu setidaknya selama 9 tahun. Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Pasuruan masih dihadapkan pada
berbagai
permasalahan:
(a)
44
kurangnya
pemerataan
kesempatan
memperoleh pendidikan yang bermutu; (b) rendahnya kualitas pembelajaran; (c) kurangnya relevansi pendidikan (pengembangan kurikulum); Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat tersebut, arah pembangunan akan dilaksanakan sebagai berikut: 1. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif oleh seluruh komponen melalui: a. Peningkatan
kualitas
pendidikan
dengan
cara
peningkatan
profesionalisme yang bermuara pada peningkatan kualitas kelembagaan, SDM, sarana dan prasarana kualitas pembelajaran; b. Meningkatkan kompetensi pendidikan kejuruan dan pendidikan non formal untuk meningkatkan kualitas lulusan dalam rangka memasuki dunia kerja (market friendly); c. Meningkatkan layanan pendidikan keterampilan bagi Anak Luar Biasa agar dapat hidup mandiri. d. Mengintrodusir model sekolah unggulan di setiap kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan. 2. Kebijakan Pemerataan Pendidikan Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dengan : a. Penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun b. Peningkatan sarana prasarana c. Peningkatan pelayanan Pendidikan Luar Sekolah d. Peningkatan akses pendidikan formal, yang terjangkau Peningkatan kualitas nutrisi masyarakat sehingga usia harapan hidup (life expectancy) masyarakat meningkat Upaya mencapai keberhasilan pembangunan manusia seutuhnya adalah terciptanya masyarakat yang sehat baik fisik maupun mental. Selama ini apresiasi masyarakat terhadap kesehatan masih relatif rendah, utamanya bagi keluarga-keluarga miskin. Tingginya angka kematian yang disebabkan oleh penyakit menular ataupun faktor ketidaktahuan masyarakat dalam mensikapi 45
kesehatan, haruslah menjadi perhatian utama semua pihak khususnya pemerintah Kabupaten Pasuruan. Dalam bidang kesehatan, kondisi umum pembangunan kesehatan antara lain dapat dilihat dari status kesehatan dan gizi masyarakat serta pola penyakit. Status kesehatan masyarakat antara lain dapat dinilai melalui berbagai indikator kesehatan seperti usia harapan hidup, angka kematian bayi, angka kematian balita, angka kematian ibu melahirkan dan keadaan gizi masyarakat. Salah satu faktor yang memengaruhi peningkatan peluang hidup ini adalah perhatian masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dan ditunjang dengan kemudahan mengakses sarana dan prasarana kesehatan. Kondisi umum kesehatan seperti dijelaskan di atas antara lain dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Selanjutnya, pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan dan manajemen kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan dasar, yaitu Puskesmas yang diperkuat dengan Puskesmas Pembantu dan Puskesmas keliling, telah didirikan di seluruh kecamatan di Kabupaten Pasuruan. Meskipun fasilitas pelayanan kesehatan dasar seperti Puskesmas terdapat di semua kecamatan dan ditunjang oleh Puskesmas Pembantu, namun pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masih menjadi kendala. Fasilitas ini belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh masyarakat, terutama terkait dengan biaya dan jarak transportasi. Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya adalah rumah sakit. Persoalan pembangunan kesehatan yang masih dihadapi saat ini adalah: (a) belum meratanya jangkauan pelayanan kesehatan khususnya bagi keluarga miskin di pedesaan; (b) belum optimalnya upaya peningkatan kesehatan individu dan keluarga; (c) masih kurangnya mutu pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan dasar; (d) kecenderungan meningkatnya beberapa penyakit menular dan tidak menular; (e) adanya beberapa penyakit menular dan bencana yang berpotensi menjadi masalah luas pada kesehatan masyarakat. Dalam
upaya
terwujudnya
peningkatan
kesehatan
masyarakat,
pembangunan kesehatan antara lain fokus pada: 1. Peningkatan kualitas pelayanan pada setiap strata pelayanan; 46
arah
2. Pengembangan jaminan kesehatan bagi penduduk terutama keluarga miskin; 3. Peningkatan kualitas, kuantitas dan pendayagunaan tenaga kesehatan; 4. Peningkatan kualitas lingkungan sehat dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat serta mendorong pemberdayaan masyarakat; 5. Pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas atau sarana dan prasarana kesehatan. Mengendalikan tingkat pertumbuhan penduduk sehingga terjadi keseimbangan antara laju pertumbuhan penduduk dengan daya dukung ekonomi daerah Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas merupakan agenda penting dalam mengendalikan tingkat pertumbuhan penduduk sehingga terjadai keseimbangan antara laju pertumbuhan penduduk dengan daya dukung ekonomi daerah. Hal ini diselenggarakan melalui pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas insani dan sumber daya manusia. Karakteristik pembangunan antara lain dilaksanakan melalui pengendalian pertumbuhan penduduk, keluarga berencana, dan pengembangan kualitas penduduk, melalui perwujudan keluarga kecil yang berkualitas dan mobilitas penduduk. Pembangunan di bidang kependudukan, pemberdayaan keluarga, kesehatan reproduksi remaja dan keluarga berencana diarahkan untuk meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, memperkecil angka kematian, dan peningkatan kualitas program KB. Sehingga dengan pengendalian ini ke depan akan terjadi keseimbangan antara laju pertumbuhan penduduk dengan daya dukung ekonomi. Permasalahan pembangunan bidang kependudukan dan keluarga kecil berkualitas di Kabupaten Pasuruan masih menghadapi berbagai permasalahan, yaitu: (1) belum optimalnya koordinasi pelaksanaan kebijakan administrasi Kependudukan; (2) belum optimalnya database kependudukan dan belum tertibnya pencatatan serta pelaporan data kependudukan; (3) rendahnya kualitas dan cakupan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi; (4) rendahnya pemahaman dan pelayanan kesehatan reproduksi remaja; (5)
rendahnya
pelayanan kontrasepsi bagi keluarga miskin; (6) rendahnya keikutsertaan kaum pria dalam ber-KB.
47
Agar pengendalian pertumbuhan penduduk bisa terwujud serta peningkatan keluarga kecil yang berkualitas, maka arah pembangunan jangka panjang meliputi: a. Mengendalikan tingkat kelahiran penduduk melalui upaya memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan KB, terutama bagi keluarga miskin dan rentan serta daerah terpencil; peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi bagi pasangan usia subur tentang kesehatan reproduksi; melindungi peserta keluarga berencana dari dampak negatif penggunaan alat dan obat kontrasepsi; peningkatan kualitas penyediaan dan pemanfaatan alat dan obat kontrasepsi dan peningkatan pemakaian kontrasepsi yang lebih efektif serta efisien untuk jangka panjang. b. Meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga yang lebih baik, serta pendewasaan usia perkawinan melalui upaya peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi remaja; penguatan institusi masyarakat dan pemerintah yang memberikan layanan kesehatan reproduksi bagi remaja; serta pemberian konseling tentang permasalahan remaja; c. Memperkuat kelembagaan dan jejaring pelayanan KB bekerjasama dengan masyarakat luas, dalam upaya pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dan pembudayaan keluarga kecil berkualitas.
2. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, sehingga PDRB per kapita mencapai di atas US$ 7,500. Pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat bagi daerah untuk bisa memberikan pelayanan optimal dan upaya mensejahterakan bagi masyarakat dan untuk mencapai hal ini persoalan utama yang harus diselesaikan tidak lain adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, dan kondisi lingkungan. Dengan demikian kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.
48
Kompleksitas masalah kemiskinan tentu tidak bisa dijawab melalui program pembangunan yang bersifat parsial apalagi kontradiktif, tetapi diperlukan sebuah rumusan kebijakan yang bersifat holistik, ada keterkaitan satu sama lain meskipun tidak bisa menghindari pendekatan sektoral. Rumusan kebijakan pembangunan hendaknya disatukan oleh dua isu sentral dan mendasar, yaitu penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Program yang khusus ditujukan untuk mengatasi masalah kemiskinan diorientasikan pada upaya peningkatan pendapatan dan pengurangan beban masyarakat miskin melalui pendekatan pemberdayaan usaha, pemberdayaan manusia dan pemberdayaan lingkungan. Implementasi pendekatan program disesuaikan dengan kondisi potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat miskin setempat, dengan menghindari penyeragaman program. Variabel makro ekonomi mempunyai andil yang sangat besar. Tingginya laju inflasi, rendahnya investasi, disparitas pertumbuhan ekonomi antar daerah dan antara desa dan perkotaan serta aksesibilitas sumber-sumber ekonomi, secara langsung akan memengaruhi kerawanan tingkat kemiskinan. Sejalan dengan penjelasan di atas, arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Pasuruan yang berkenaan dengan tercapainya pendapatan per kapita masyarakat minimal US$ 7,500 = Rp 71.250.000,00 (asumsi US$ 1 = Rp 9.500,00) adalah sebagai berikut: a.
Mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha (Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Menengah) melalui kebijakan yang mampu mengentaskan kemiskinan;
b.
Peningkatan akses dan layanan permodalan dan pengembangan usaha bagi masyarakat miskin dengan memberikan skim khusus (bunga rendah) tetapi tetap memperhatikan mekanisme pasar yang ada;
c.
Pemeliharaan dan pengembangan kesempatan kerja yang didukung oleh tenaga kerja yang terampil dalam suasana hubungan kerja yang harmonis antar pelaku produksi, adanya perlindungan kesehatan dan keamanan kerja serta peningkatan upah buruh berdasarkan standar kebutuhan hidup minimal;
d.
Pengembangan potensi wilayah baik pada daerah pesisir, sekitar hutan, persawahan, pertambakan, dan daerah-daerah sekitar kawasan industri dengan mengembangkan produk unggulan yang spesifik dan kompetitif serta
49
mempunyai dampak langsung terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja; e.
Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar dan sarana ekonomi sesuai dengan karakteristik kebutuhan, sehingga mampu membuka akses dan meningkatkan peluang
bagi
kelompok
masyarakat
miskin
untuk
meningkatkan
produktivitas sesuai dengan basis mata pencahariannya; 3. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh dengan basis keunggulan kompetitif pada sektor–sektor ekonominya. Struktur perekonomian daerah lazim dibedakan menjadi 9 sektor ekonomi yang tertuang dalam PDRB masing-masing daerah, yakni mulai sektor pertanian sampai sektor jasa. Lebih lanjut, berkenaan dengan pembangunan ekonomi jangka panjang di Kabupaten Pasuruan sehingga terwujudnya struktur perekonomian yang kokoh, maka sektor pertanian diharapkan menjadi basis aktivitias kegiatan ekonomi yang dikelola secara efisien dan menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan industri. Sementara itu, pengembangan industri pengolahan dan manufaktur diarahkan sedemikian rupa hingga memiliki daya saing global. Untuk sektor jasa diharapkan dapat memberikan layanan publik yang bermutu dan berkualitas. Sejalan dengan pemikiran di atas, maka arah pembangunan jangka panjang bisa dirinci sebagaimana di uraian di bawah ini. •
Revitalisasi Pertanian Pembangunan pertanian mencakup sub-sektor tanaman bahan makanan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan. Dalam era otonomi daerah, pemerintah Kabupaten Pasuruan selalu berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai bidang pembangunan salah satunya melalui peningkatan ketahanan pangan daerah untuk menunjang ketahanan pangan nasional. Bidang Pertanian selama ini mempunyai peran yang cukup strategis dalam perekonomian dan mempunyai multiplier effect yang besar, karena di sektor ini sekitar 25,65% masyarakat Kabupaten Pasuruan menggantungkan hidupnya. Selain itu mata rantai yang timbul dari sektor pertanian sangat besar sehingga dampak yang ditimbulkan dari sektor pertanian sangat luas. Sebagai bagian dari pembangunan masyarakat, pembangunan pertanian diupayakan agar sinergis dengan pembangunan sektor lainnya, bahkan merupakan titik pusat, sebagai sumber penggerak 50
sektor lain dengan pengembangan sistem agribisnis termasuk agroindustri yang tahan terhadap guncangan ekonomi. Pada masa krisis, pertanian merupakan sektor yang paling tahan terhadap badai krisis, begitu pula sektor ini masih dapat menjadi penopang untuk tidak menjadikan krisis ekonomi berkelanjutan. Pembangunan di Bidang Pertanian ke depan menghadapi masalah antara lain semakin terbatas dan menurunnya daya dukung lahan dan kelangkaan sumber daya alam pertanian ditengah kondisi adanya kecenderungan peningkatan kuantitas dan kualitas kebutuhan pangan. Pada sisi lain kesempatan usaha pertanian sebagai upaya penanggulangan krisis ekonomi belum menunjukkan efektivitasnya dan belum mendorong terwujudnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan dan berkelanjutan. Pengembangan agribisnis terutama holtikultura mempunyai peluang/potensi pengembangan yang sangat besar serta berkemampuan dalam menciptakan lapangan kerja, tapi pelatihan dan penanganan proses produksi serta informasi pasar dan penerapan teknologi tepat guna belum optimal. Pola-pola kemitraan yang dilaksanakan diharapkan akan memberdayakan penciptaan lapangan kerja melalui program pembangunan fisik dan ekonomi produktif, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya beli masyarakat. Revitalisasi pertanian menjadi penting, mengingat permasalahan Ketahanan Pangan yang meliputi: (a) Nilai Tukar Petani (NTP) masih rendah berarti pendapatan dan kesejahteraan petani masih rendah sehingga menyebabkan rendahnya kemampuan ketahanan pangan keluarga; (b) masih rendahnya kualitas dan kuantitas konsumsi pangan yang bergizi, (c) belum optimalnya pengembangan sistem pengamanan pangan, (d) keterampilan petani masih rendah, (e) distribusi dan ketersediaan pangan yang tidak merata, serta distribusi (waktu dan lokasi) harga pangan yang tidak merata, serta keberadaan dan fungsi lumbung pangan masyarakat sebagai bagian dari penyangga pangan dan sudah dikenal di kalangan petani belum berjalan secara optimal, (f) prasarana dan sarana distribusi pangan untuk menjangkau seluruh wilayah konsumen belum memadai, sehingga arus lalu lintas pangan antar-wilayah dan antar-waktu kurang lancar, (g) kelembagaan petani yang belum sepenuhnya berfungsi secara optimal. Sehingga dalam kurun waktu 20 yang akan datang Kabupaten Pasuruan harus menuntaskan persoalan di atas melalui program-program dari SATKER terkait. 51
•
Peningkatan Investasi dan Perdagangan Kinerja
investasi
selama
lima
tahun
terakhir
belum
menunjukkan
perkembangan yang signifikan, hal ini menjadi salah satu faktor tingginya
angka
pengangguran.
Beberapa
sektor
dominan
masih terhadap
pertumbuhan ekonomi pada tahun 2005, adalah pertanian 25,65%, perdagangan 20,05%, industri 31,95% dan jasa-jasa 9,87% sedang sektor lainnya seperti; pertambangan, bangunan, keuangan, listrik dan air masih dalam tahap perkembangan. Sementara itu, permasalahan yang masih dihadapi adalah: (1) Pemanfatan jaringan promosi
belum optimal; (2)
Pendayagunaan informasi potensi dan peluang investasi yang belum efektif; (3) Pelayanan penanaman modal di daerah masih belum dapat dilaksanakan secara efisien, cepat dan murah; (4) sarana prasarana penunjang penanaman modal yang belum sepenuhnya dapat disediakan secara maksimal; (5) Relatif rendahnya realisasi penanaman modal. Sejalan dengan pemahaman di atas, dalam rangka mewujudkan peningkatan investasi dan perdagangan, maka pembangunan jangka panjang diarahkan pada upaya: 1. Menjamin kepastian usaha, menjaga hak kepemilikan terutama berkenaan dengan kepemilikan lahan dan pengaturan yang adil pada mekanisme penyelesaian konflik di bidang investasi; 2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota lainnya guna pengembangan investasi, promosi investasi, pelayanan investasi dan pengawasan pelaksanaan investasi yang berdaya saing ; 3. Penyederhanaan sistem dan prosedur; 4. Mendorong secara bertahap perluasan basis produk ekspor dengan tetap memperhatikan kriteria produk ekspor yang ramah lingkungan.
•
Peningkatan Daya Saing Pariwisata Pembangunan pariwisata mempunyai peranan penting karena di samping sebagai penggerak perekonomian, juga diharapkan meningkatkan kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam rangka memanfaatkan peluang pariwisata yang secara prospektif dapat menguntungkan maka 52
diperlukan juga iklim usaha yang kondusif agar dapat menjamin berlangsungnya kegiatan pariwisata, serta membuka peluang investasi guna meningkatkan aktivitas pariwisata. Selanjutnya melalui pengelolaan berbagai potensi secara optimal diharapkan akan dapat menarik dunia usaha untuk melakukan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Pasuruan, sehinga aktivitas ekonomi meningkat yang pada akhirnya mengangkat kesejahteraan masyarakat dan terdapat pula pada peningkatan pendapatan asli daerah. Kabupaten Pasuruan cukup banyak memiliki potensi obyek pariwisata baik wisata alam, wisata agro maupun wisata budaya yang apabila dikelola dengan manajemen yang baik akan turut mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan setiap tahunnya. Tidak semua obyek wisata yang dimilikinya berperan dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Terhitung hanya 6 (enam) obyek wisata yang dapat memberikan sumbangan kepada PAD, yaitu: Gunung Bromo, Taman Safari Indonesia II, Kebun Raya Purwodadi, Wana Wisata Kakek Bodo, Pemandian Banyubiru dan Ranu Grati. Di samping itu ada beberapa daerah wisata yang berpotensi menyumbangkan PAD, seperti Tamandayu dan Finna Golf. Untuk mendukung pengembangan potensi wisata tersebut, perlu peningkatan sarana dan prasarana transportasi. Sebab mudahnya tingkat aksesibilitas suatu kawasan akan menambah daya tarik wisata yang bersangkutan. Sementara itu, untuk “mengikatkan” antara pertumbuhan ekonomi dengan perkembangan obyek wisata dirasa perlu untuk menumbuh kembangkan produk-produk wisata yang terkait dengan UMKM yang ada di daerah-daerah wisata. Dengan kata lain, bahwa perkembangan obyek wisata ‘diikuti’ oleh pertumbuhan usaha kecil dan pertumbuhan ekonomi setempat yang pada gilirannya
secara
makro
akan
memengaruhi
pertumbuhan
ekonomi
Kabupaten Pasuruan. Eksploitasi secara maksimal dari berbagai potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Pasuruan masih belum maksimal terutama wisata alam pegunungan, wisata budaya sejarah maupun kerajinan rakyat. Sehingga untuk meningkatkan peran pariwisata dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan, maka arah pembangunan untuk mencapai kehendak tersebut dalam 20 tahun yang akan datang adalah: 53
1. Meningkatkan dan menumbuhkan kembali potensi pariwisata yang telah berkembang, bersumber pada potensi yang belum berkembang dan bersumber pada potensi alam dan budaya yang berwawasan lingkungan serta pelestarian budaya, sebagai aplikasi dari Konsep Ecotourism; 2. Meningkatkan kuantitas dan varietas potensi unggulan pariwisata dan diversifikasi produk pelayanan pariwisata yang standar, berdaya saing serta memenuhi rasa aman dan nyaman; 3. Memberdayakan pengembangan pemasaran pariwisata terpadu agar tepat sasaran dan efisien serta menggalang peran serta masyarakat dengan cara memposisikan masyarakat sebagai subyek pengembangan pariwisata, sehingga dapat mewujudkan iklim usaha pariwisata yang kooperatif dan dinamis; 4. Meningkatkan kualitas SDM pariwisata yang profesional dalam rangka mewujudkan kinerja pelayanan. 5. Meningkatkan sosialisasi dan promosi keberadaaan Pariwisata di Kabupaten Pasuruan. •
Peningkatan Daya Saing Industri Kontribusi sektoral PDRB Kabupaten Pasuruan pada tahun 2005 didukung oleh tiga sektor besar, yakni sektor industri (31,95%), sektor pertanian (25,65%), dan sektor perdagangan, hotel dan restoran (20,95%). Sebagai penyumbang terbesar, sektor industri diarahkan untuk menjadi sektor yang kompetitif dalam rangka penciptaan struktur ekonomi yang seimbang melalui pendayagunaan potensi produksi dalam negeri dan terwujudnya kerjasama maupun kemitraan antar sub-sektor industri. Kabupaten Pasuruan memiliki 7 (tujuh) jenis industri formal yang terbagi dalam skala kecil, menengah dan besar, yaitu: agro industri sejumlah 329 unit, industri hasil hutan sejumlah 153 unit, aneka industri sejumlah 82 unit, industri elektronika sejumlah 17 unit, industri logam dan perekayaan sejumlah 84 unit, industri tekstil sejumlah 151 unit, dan industri kimia sejumlah 203 unit. Jenis industri formal tersebut tersebar di wilayah Kecamatan sesuai dengan karakteristik peran dan fungsi wilayah yang sesuai dengan potensi pengembangan industri formal.
54
Kabupaten Pasuruan juga memiliki potensi sentra industri kecil (industri informal) yang terbagi dalam 16 (enam belas) jenis sentra industri kecil, yaitu: pengrajin tempe, bordir, batu bata, genting, anyaman bambu, kerupuk, tape, konveksi, tenun ATBM, tenun ikat, mainan anak, kerajinan kayu, mebel kayu, perhiasan, pande besi, dan kursi bambu. Perkembangan sektor industri untuk tahun 2000-2003 dapat digambarkan sebagai berikut: 1. Terdapat peningkatan jumlah ijin usaha industri (IUI) formal dari 455 unit tahun 2000 menjadi 1.364 unit tahun 2003. 2. Nilai investasi industri formal meningkat dari Rp.6.474.434.806.600,00 tahun 2000 menjadi Rp.6.928.508.089.250,00 tahun 2003. 3. Jumlah industri informal naik dari 14.617 unit pada tahun 2000 menjadi sebanyak 15.540 unit pada tahun 2003. kenaikan ini diikuti dengan kenaikan jumlah tenaga kerja terserap sebanyak 34.200 orang tahun 2000 menjadi 36.133 orang tahun 2003. Perkembangan sektor industri tersebut menggambarkan upaya keras Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk menarik investor baru melalui penyederhanaan proses perijinan, peningkatan pelayanan perijinan, adanya perencanaan tata ruang yang mendukung kegiatan industri dan penyediaan infrastruktur yang memadai. Pertumbuhan investasi dan jumlah tenaga kerja yang terserap selama kurun waktu 4 tahun terakhir menunjukkan kondisi perekonomian mulai membaik dan iklim dunia usaha secara bertahap sudah mendukung pengembangan dunia usaha termasuk pengembangan industri informal. Sementara itu, upaya peningkatan daya saing industri, masih menghadapi berbagai permasalahan meliputi: (a) panjangnya mata rantai distribusi dan terbatasnya jaringan informasi pasar dalam negeri maupun global; (b) belum optimalnya perlindungan HAKI, Standarisasi produk Industri Mikro Kecil dan Menengah (IMKM); (c) keterkaitan antar IMKM dengan besar/BUMN; (d) Belum optimalnya kualitas sumber daya dan lembaga pendukung pasar; (e) kelum optimalnya IMKM menggunakan bahan baku potensi unggulan daerah serta masih tingginya ketergantungan sebagian produk pada komponen bahan baku import; (f) belum optimalnya penggunaan teknologi tepat guna
55
dalam pengembangan industri; (g) masih terbatasnya sarana promosi industri kecil dan menengah. Dalam rangka perwujudan meningkatnya daya saing industri, maka arah pembangunan jangka panjang yang terkait dengan sektor Industri adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan nilai tambah dan produktivitas melalui pengembangan industri dalam rangka pengembangan rantai nilai untuk membentuk industri-industri yang kuat, meningkatkan nilai tambah dari setiap produk yang
dibuat
baik
pada
industri
ataupun
pada
rantai
nilainya,
memperpanjang rantai nilai baik dengan meningkatkan inovasi maupun penguasaan pasar, meningkatkan efisiensi rantai nilai untuk meningkatkan keseluruhan produktivitas. 2. Mengembangkan IMKM agar perannya setara dengan industri besar sehingga merupakan fondasi perekonomian yang kokoh dan mewujudkan IMKM yang mandiri dan atau mendukung industri besar dalam satu kerangka kerjasama yang sederajat dan saling menguntungkan. 3. Mendorong investasi baru yang diarahkan pada industri yang berorientasi ekspor. 4. Terwujudnya jaringan infrastruktur transportasi dan ekonomi yang handal dan terintegrasi Transportasi secara umum berfungsi sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah. Potensi pendukung sarana dan prasarana transportasi di Kabupaten Pasuruan tersedia panjang jalan terbentang hingga 1.906,444 km terdiri dari jalan Negara 90,92 km; jalan Provinsi 94,704 km dan jalan Kabupaten 1.720,82 km. Sedangkan jalan desa juga cukup tersedia, yang sebagian besar merupakan swadaya masyarakat. Untuk mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat, fungsi pelayanan umum transportasi dilakukan pula melalui penyediaan jasa transportasi guna mendorong pemerataan pembangunan dan melayani kebutuhan masyarakat luas, mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah
terpencil,
melancarkan mobilitas distribusi barang dan jasa serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi regional. Kabupaten Pasuruan juga akan mendukung transportasi antar wilayah yang akan membuka peluang terjadinya perdagangan 56
antar wilayah dan
mengurangi perbedaan harga antar
wilayah, serta
meningkatkan mobilitas tenaga kerja sehingga mengurangi konsentrasi keahlian dan keterampilan pada beberapa wilayah melalui pembangunan jalur bebas hambatan. Dengan adanya pemerataan keterampilan dan keahlian, maupun biaya antar-wilayah, maka akan mendorong terciptanya kesamaan kesempatan pembangunan wilayah. Lebih lanjut, perkembangan pembangunan transportasi ditujukan untuk mengantisipasi dampak Lumpur Sidoarjo Akibat Lapindo (Lusi-Alan) yang berfungsi menyambungkan kembali daerah-daerah yang selama ini tersambung dengan kabupaten Pasuruan. Transportasi darat merupakan modal transportasi utama yang berperan penting dalam mendukung pembangunan. Meningkatkan pelayanan transportasi darat akan merangsung pertumbuhan di bidang lainnya. Permasalahan yang dihadapi sampai saat ini adalah: (a) kemampuan pendanaan keuangan daerah yang sangat terbatas sehingga belum mampu membiayai seluruh kebutuhan penanganan jalan dan jembatan yang sedemikian besarnya; (b) masih relatif tingginya kerusakan jalan dan tingkat kecelakaan lalu lintas serta kualitas pelayanan lalulintas dan angkutan jalan masih belum memadai; (c) masih belum optimalnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap tertib pemanfatan jalan dan pengendalian kelebihan muatan, serta kurangnya fasilitas sarana prasarana pendukungnya;
(d)
kurang
terarah
dan
terpadunya
pembangunan
dan
pengembangan transportasi darat; Sejalan dengan gambaran di atas, maka arah pembanguan jangka panjang yang terkait dengan transportasi adalah : a. Penanganan
ruas jalan dengan mengutamakan pemeliharaan rutin dan
berkala. b. Meningkatkan daya dukung dan kapasitas jalan dan jembatan untuk mengantisipasi pertumbuhan lalu lintas. c. Mendukung sistem jaringan jalan lintas yang mendukung kebutuhan industri. d. Membangun sistem jaringan jalan yang mendukung Kawasan Strategis Potensial. e. Menumbuhkan sikap profesionalisme dan kemandirian institusi dan SDM bidang penyelenggaraan prasarana jalan. f. Mendorong peran serta aktif masyarakat dan swasta untuk pembiayaan pembangunan prasarana jalan. 57
5. Terwujudnya pasokan energi listrik dan air bersih baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Untuk menunjang pengembangan industri dan pertumbuhan investasi serta pemenuhan kebutuhan rumah tangga, maka diperlukan ketersediaan energi listrik yang cukup. Dengan terbatasnya sumber daya yang tersedia,
diperlukan
alternatif pilihan energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi listrik. Pembangunan di bidang sumber daya air pada dasarnya adalah upaya untuk memberikan akses secara adil kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan air agar mampu berperikehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Selain itu, pembangunan di bidang sumber daya air juga ditujukan untuk mengendalikan daya rusak air. Kabupaten Pasuruan mempunyai potensi air cukup besar berupa air permukaan dan air tanah. Selain potensi sungai, terdapat danau dan sejumlah mata air. Danau Ranugrati dengan volume efektif sebesar 5.013m3 dan volume maksimum sebesar 5.217m3 mampu mengeluarkan debit maksimum 980 liter/detik dan debit minimum 463 liter/detik. Selain itu terdapat 471 sumber mata air yang tersebar di 24 kecamatan dengan debit air antara 1 sampai dengan 5.650 liter/detik. Sejalan dengan kondisi di atas, sumber air yang terbesar adalah Sumber Air Umbulan di Kecamatan Winongan dengan maksimumnya 5.650 liter/detik; Sumber Air Banyu Biru yang juga terletak di Kecamatan Winongan dengan debit maksimumnya 225 liter/detik. Sedangkan pada lereng perbukitan banyak ditemui sumur-sumur bor tertekan (artesis) atau tak tertekan dengan debit sekitar 5-10 liter/detik. Potensi volume air yang cukup melimpah berupa sungai, danau dan mata air, merupakan keunggulan dalam rangka peningkatan volume dan kualitas produk pertanian serta kualitas hidup masyarakat dalam bentuk penyediaan air bersih. Potensi tersebut juga merupakan peluang bagi terciptanya peningkatan pendapatan daerah sendiri melalui kerjasama investasi/pengelolaan sumber air dengan daerah lain. Sementara itu, berkenaan dengan terwujudnya pasokan air yang cukup dan layak, Kabupaten Pasuruan masih menyimpan beberapa persoalan antara lain: (a) ancaman bencana banjir, di mana keberadaan sungai-sungai perennial (sungai dengan aliran sepanjang tahun yang memiliki simpangan debit maksimal di 58
musim hujan dengan debit minimal di musim kemarau sangat besar) selain bisa dimanfaatkan sepanjang tahun untuk irigasi pertanian dan kebutuhan air bersih juga merupakan ancaman karena simpangan debitnya yang sangat besar. Di musim hujan debit aliran sungai-sungai tersebut sangat besar mengakibatkan elevasi permukaan air sungai sangat tinggi bahkan melampaui elevasi tanggulnya sehingga meluap dan menimbulkan banjir terutama di daerah hilir. Selain curah hujan yang merupakan faktor uncontrollable terjadinya banjir, kegiatan masyarakat yang mengganggu aliran sungai dalam bentuk penyempitan sungai, perusakan tanggul, pendangkalan, polusi yang memacu pemanasan global dan timbulnya lahan oloran yang menambah panjang aliran sungai adalah faktor manusiawi yang memengaruhi intensitas banjir; (b) kekurangan pasokan air di musim kemarau, terdapat daerah resapan yang cukup luas terbentang pada kawasan Kecamatan Prigen dan Kecamatan Tosari di sekitar Gunung Bromo. Kawasan ini berperan penting bagi kelestarian ratusan sumber mata air di Kabupaten Pasuruan terutama Umbulan karena fungsi pokoknya yang menahan/menyimpan air hujan sebanyak-banyaknya untuk dimanfaatkan pada musim kemarau. Tingginya curah hujan tidak dapat dihindarkan tetapi luas lahan dan kemampuan meresapkan air sangat dipengaruhi aktivitas manusia. Perubahan peruntukan lahan seperti hutan untuk pertanian atau permukiman akan menyebabkan laju aliran permukaan menjadi besar dan volume air terserap semakin kecil. Hal ini terlihat dari kejadian banjir di musim hujan dan turunnya persediaan air di musim kemarau; (c) berkurangnya potensi sumber air, di mana hal ini selain disebabkan oleh berkurangnya volume air terserap, juga oleh penggunaan yang berlebihan dan kurangnya pemeliharaan sumber air. Untuk terwujudnya pasokan air yang cukup dan layak, maka arah pembangunan jangka panjang yang terkait dengan persoalan di atas adalah: a. Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, b. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi difokuskan pada upaya peningkatan fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun, rehabilitasi pada areal irigasi yang mengalami kerusakan, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan.
59
c. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah rawan defisit air, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis. d. Pemanfaatan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan air baku akan dikendalikan dan sejalan dengan itu akan dilakukan upaya peningkatan penyediaan air baku dari air permukaan. e. Pengendalian daya rusak air terutama dalam hal penanggulangan banjir melalui konservasi sumber daya air dan pengelolaan daerah aliran sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah.
6. Terwujudnya sistem informasi berbasis elektronik yang mampu mendorong produktivitas. a. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam menguasai, memanfaatkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan keunggulan kompetitif daerah; b. Meningkatkan peran media komunikasi dan informasi untuk memeratakan dan mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh informasi, dan menjalin hubungan timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah dalam berbagai aspek; c. Meningkatkan peran media massa dan cyber-media yang bebas dan bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi yang obyektif, akurat, edukatif, dan terkini sebagai alat kontrol sosial yang konstruktif; d. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam mengembangkan media telekomunikasi dan informasi sehingga dalam aspek pelayanan publik sudah tidak perlu lagi temu muka antara pelayan dan yang terlayani. e. Meningkatkan upaya-upaya pencegahan dampak negatif atas pemanfaatan teknologi informasi. 7. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah dalam kerangka good and clean governance yang mendukung akselerasi pembangunan daerah a. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; b. Meningkatkan kepatuhan aparatur pemerintah pada kebijakan dan peraturan yang ditetapkan agar penyelenggaraan pemerintahan lebih efisien dan efektif;
60
c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana kerja dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat; d. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah melalui pengawasan internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat; e. Meningkatkan kesejahteraan PNS melalui pola renumerasi berbasis sistem kinerja baik individual maupun instansi; f. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penentuan kebijakan publik, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah melalui mekanisme yang sah; g. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang semakin kuat, demokratis, dinamis dan bertanggung jawab; h. Mempertahankan netralitas birokrasi dalam kehidupan politik; i. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi termasuk pengembangan egovernment dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, pelayanan masyarakat, dan pengembangan potensi daerah; dan j. Penataan sistem administrasi kependudukan yang mengarah pada peningkatan pelayanan, kualitas data dan informasi kependudukan.
2.9. TERWUJUDNYA BERKEADILAN
PEMBANGUNAN
YANG
LEBIH
MERATA
DAN
Pembangunan yang merata di Kabupaten Pasuruan, perlu diwujudkan, mengingat terdapat ketimpangan pembangunan daerah antara Wilayah Barat dan Wilayah Timur. Kabupaten Pasuruan Wilayah Timur merupakan wilayah yang cenderung lebih banyak dihuni oleh kaum nelayan dengan
jumlah penduduk tinggi, tetapi
kesejahteraan rendah, sedangkan Kabupaten Pasuruan Wilayah Barat merupakan wilayah Industri, Pertanian dan Pariwisata, dengan kesejahteraan lebih baik dari Wilayah Timur, sehingga dapat dikatakan Pembangunan di Wilayah Barat Kabupaten Pasuruan lebih berkembang dibandingkan dengan Wilayah Timurnya. Terjadinya ketimpangan pembangunan tersebut juga didukung adanya data penyebaran penduduk yang tidak merata di Kabupaten Pasuruan. Kepadatan penduduk yang tinggi terdapat di Wilayah Barat Kabupaten Pasuruan, di mana kepadatan penduduknya mencapai 1.163 jiwa/km2 pada tahun 2005. Sedangkan
61
Wilayah Timur, pada tahun 2005, kepadatan penduduknya lebih rendah, yaitu sebesar 760 jiwa/km2. Untuk meningkatkan pertumbuhan secara lebih merata, maka sangatlah perlu melihat potensi wilayah, sehingga dengan mengetahui potensi wilayah, maka wilayah tersebut akan dikembangkan sesuai dengan potensinya. Untuk itu perlu dilakukan tindakan untuk terwujudnya pembangunan yang lebih merata di Kabupaten Pasuruan. 1. Tingkat pembangunan semakin merata diseluruh kecamatan dan desa dengan diikuti oleh peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan, termasuk di dalamnya berkurangnya kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Pasuruan. a. Mengoptimalkan
Satuan
Wilayah
Pengembangan
(SWP),
dengan
memberdayakan potensi dari setiap kecamatan yang terkait, yang tetap memfokuskan pada aktivitas yang difokuskan pada daerah SWP tersebut. b. Tidak meratanya sarana dan prasarana, menyebabkan penyebaran penduduk di Kabupaten Pasuruan tidak merata, di mana penduduk lebih terkonsentrasi pada pusat Kabupaten. Sehingga perlu dilakukan pembangunan sarana dan prasarana pada wilayah-wilayah di mana kepadatan penduduk rendah, sehingga wilayah tersebut nantinya dapat menyerap tenaga kerja, hal ini didukung dengan tingginya usia produktif penduduk di Kabupaten Pasuruan. c. Terdapat keluarga pra-sejahtera pada daerah pertanian, sehingga diperlukan pemberdayaan pada daerah pertanian agar petani dapat meningkatkan taraf hidupnya, karena beberapa tahun terakhir terjadi penurunan kontribusi dari bidang pertanian, mengingat 30% penduduk Kabupaten Pasuruan adalah petani. d. Peningkatan pembangunan suatu wilayah/daerah dimungkinkan, jika ada akses pada wilayah/daerah tersebut. Artinya, perlu adanya pemberdayaan pada Wilayah Timur Kabupaten Pasuruan. Bentuk pemberdayaan diharapkan dapat mudah diakses oleh masyarakat sehingga dapat menghasilkan sesuatu lebih konkrit. e. Pembangunan ekonomi wilayah akan lebih efisien dengan kerjasama antarwilayah/daerah, terutama wilayah/daerah yang saling berdekatan. Kerjasama tersebut mempertimbangkan keterkaitan mata rantai proses industri dan distribusi.
62
f. Pemerintah daerah lebih menekankan dan mempercepat pemberdayaan pada wilayah-wilayah yang belum berkembang. g. Mengoptimalkan wilayah-wilayah yang sudah berpotensi untuk lebih berdaya, yang nantinya dapat membantu wilayah lain yang kurang berpotensi.
2. Kemandirian pangan dapat diwujudkan, kualitas gizi terus meningkat serta tersedianya instrumen jaminan pangan bagi setiap rumah tangga. a. Mengoptimalkan dan mengembangkan lahan pertanian sebagai penghasil tanaman pangan. Dan melengkapinya dengan infrastruktur, misalnya saluran irigasi dan bendungan untuk meningkatkan hasil tanaman pangan. b. Mengoptimalkan dan mengembangkan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kabupaten Pasuruan mempunyai banyak sumber daya alam dan lingkungan hidup yang sebagian sudah menghasilkan dan berperan penting dalam meningkatkan PDRB, seperti misalnya sektor pertanian. Di samping itu, sektor tanaman perkebunan dan perikanan merupakan sumber daya alam yang potensial untuk dioptimalkan. Ketersediaan sumber air, seperti di Umbulan dan Ranu Grati merupakan sumber daya alam yang berpotensi untuk mengembangkan wilayah. c. Mengembangkan pengolahan hasil sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mempunyai kualitas gizi yang baik dan ramah lingkungan. Hasil dari sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti sektor tanaman perkebunan, sektor peternakan dan keersediaan sumber-sumber air yang meningkat dapat diberdayakan dengan melakukan pengolahan, sehingga menghasilkan produk yang lebih baik. d. Kegiatan-kegiatan sosialisasi informasi pada makanan bergizi, kesehatan masyarakat, dan penyuluhan pertanian dilakukan dengan melibatkan instansi/dinas terkait, misalkan, Dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan, untuk mendapatkan tanaman pangan yang memadai. 3. Terpenuhinya kebutuhan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya yang didukung oleh sistem pembiayaan yang berkelanjutan, efisien dan akuntabel. a. Dengan jumlah angkatan kerja yang tinggi, dapat dimanfaatkan untuk membuka lapangan kerja pada pembangunan perumahan pada daerah-daerah yang kepadatan penduduk rendah, menuju wilayah mandiri.
63
b. Bekerjasama dengan sektor swasta (misalnya: investor/para pengembang) agar dapat membiayai terlaksananya pembangunan perumahan yang memadai. c. Melakukan
perbaikan
pada
sarana
transportasi
untuk
menarik
investor/pengembang datang ke Kabupaten Pasuruan. d. Melakukan relokasi pada rumah-rumah yang berada di tepi sungai, pantai, pegunungan atau permukiman kumuh yang ada ditengah-tengah kota, dengan memberikan penyediaan sarana dan prasarana.
2.10. TERWUJUDNYA KABUPATEN PASURUAN YANG ASRI DAN LESTARI (BERKELANJUTAN) Di dalam kesepakatan PBB tentang pembangunan yang lestari (berkelanjutan) aspek lingkungan menempati posisi yang sangat strategis, khususnya di dalam menopang sistem kehidupan. Sumber daya alam yang lestari akan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan. Lingkungan hidup yang asri akan meningkatkan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Kabupaten Pasuruan yang berdaya saing, sejahtera dan mandiri, SDA dan lingkungan hidup harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan di seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan. a. Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan SDA dan pelestarian fungsi
lingkungan hidup melalui terjaganya fungsi dan daya dukung dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kulitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang dan lestari. Pendayagunaan SDA yang terbarukan seperti hutan, pertanian, perikanan, dan perairan, harus dikelola dan dimanfaatkan secara rasional, optimal, efisien, dan bertanggung jawab dengan mendayagunakan seluruh fungsi dan manfaat secara seimbang. Pengelolaan SDA terbarukan yang sudah berada dalam kondisi kritis diarahkan pada upaya untuk merehabilitasi dan memulihkan daya dukungnya, dan selanjutnya diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan sehingga tidak semakin merusak dan menghilangkan kemampuannya sebagai modal bagi pembangunan yang berkelanjutan. Hasil atau pendapatan yang berasal dari pemanfaatan SDA terbarukan diinvestasikan kembali guna menumbuhkembangkan upaya pemulihan, rehabilitasi, dan pencadangan untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang.
64
b. Dalam usaha meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik, sangat perlu
penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang. Pembangunan ekonomi diharapkan tidak hanya berorientasi ekonomi semata tetapi juga mengarah pada pemanfaatan jasa lingkungan sehingga tidak mempercepat terjadinya degradasi dan pencemaran lingkungan. Pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. c. Di dalam memelihara kekayaan dan keragaman SDA untuk mewujudkan nilai
tambah dan daya saing masyarakat sangat memerlukan kebijakan pengelolaan SDA yang didukung oleh peningkatan kelembagaan SDA dan lingkungan hidup; penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas; sistem politik yang kredibel dalam mengendalikan konflik; SDM yang berkualitas; perluasan penerapan etika lingkungan; serta asimilasi sosial budaya yang semakin mantap, sehinggga lingkungan dapat memberikan kenyamanan dan keindahan dalam kehidupan. Selanjutnya cara pandang terhadap lingkungan hidup yang berwawasan etika lingkungan perlu didorong melalui internalisasi ke dalam kegiatan produksi dan konsumsi, dan menanamkan nilai dan etika lingkungan dalam kehidupan seharihari termasuk proses pembelajaran sosial, serta pendidikan formal pada semua tingkatan. d. Menjaga dan melestarikan sumber daya air sangat penting untuk menunjang
kehidupan dan keberlanjutan pembangunan. Pengelolaan sumber daya air diarahkan untuk menjamin keberlanjutan daya dukungnya dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah; mewujudkan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan melalui mekanisme pasar (permintaan dan penawaran). Dengan demikian pengelolaan sumber daya air ini bertujuan untuk meningkatan kapasitas dan keandalan pasokan air; memperkokoh kelembagaan sumber daya air untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. e. Meningkatnya
kesadaran, seikap mental dan perilaku masyarakat akan
pengelolaan SDA dan pelestarian lingkungan hidup untuk meningkatkan dan menjaga kualitas kehidupan. Fokus kebijakan ini dapat diarahkan kepada generasi muda, sehingga tercipta SDM yang berkualitas yang peduli terhadap isu SDA dan lingkungan hidup. Dengan demikian ke depan mereka mampu berperan sebagai 65
penggerak bagi penerapan konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya untuk lebih fokusnya arah pembangunan jangka panjang ini maka dalam kurun waktu 20 tahun yang akan datang pembangunan di Kabupaten Pasuruan dilaksanakan secara periodik, dan periodesasi ini dimaksudkan untuk menetapkan penekanan-penekanan atau skala prioritas dalam pelaksanaannya. 2.11. PERIODESASI RPJP Penjelasan yang berkaitan dengan arah pembangunan jangka panjang sebagaimana uraian terdahulu memuat paling tidak beberapa pokok arah pembangunan antara lain: (1) Terwujudnya masyarakat yang bermoral, beretika, dan berbudaya; (2) Terwujudnya Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang baik dan bersih serta demokratis berlandaskan hukum; (3) Terwujudnya daya saing masyarakat untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan; (4) Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan; (5)Terwujudnya Kabupaten Pasuruan yang asri dan lestari. Lebih lanjut, untuk mewujudkan kehendak-kehendak luhur di atas dalam 20 tahun yang akan datang, mustahil bisa dicapai dalam waktu yang bersamaan dan secara simultan. Untuk itu, pada bagian ini akan dipaparkan uraian-uraian yang berkenaan dengan pentahapan-pentahapan implementasi dari arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Pasuruan. Pentahapan ini, dimaksudkan agar supaya pelaksanaan pembangunan jangka panjang ini ada semacam skala prioritas sehingga antara tahapan yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Dengan kata lain, setiap tahap merupakan landasan bagi pelaksanaan pembangunan tahap berikutnya dan oleh karena pembangunan jangka panjang ini meliputi kurun waktu 20 tahun maka setiap tahapan pelaksanaan dibuat 5 tahun sehingga terdapat 4 tahapan pembangunan guna merealisir visi dan misi dari Kabupaten Pasuruan. Sementara itu, pentahapan sebagaimana penjelasan di atas antara lain: 1. Lima tahun pertama (2005-2010): Terwujudnya masyarakat Kabupaten Pasuruan
yang bermoral, beretika dan berbudaya serta pemerintahan yang baik dan bersih serta demokratis; 2. Lima tahun kedua (2010-2015): Terwujudnya pembangunan yang merata dan
berkeadilan; 3. Lima tahun ketiga (2015-2020): Terwujudnya daya saing untuk mencapai
kemandiran dan kesejahteraan;
66
4. Lima tahun keempat (2020-2025): Terwujudnya Kabupaten Pasuruan yang asri
dan lestari.
1. Lima Tahun Pertama (2005-2010)
Arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Pasuruan pada lima tahun pertama ini mengarah kepada sasaran-sasaran demi terwujudnya Kabupaten Pasuruan yang bermoral, beretika dan berbudaya. Di tahap pertama ini diharapkan terpenuhinya hak-hak dasar dalam menjalankan ajaran agama sehingga tidak ada konflik antar maupun inter umat beragama, sehingga terwujud karakter penduduk Kabupaten Pasuruan yang tangguh, kompetitif, dan bermoral tinggi. Itu semua akan menyumbang terhadap makin kokohnya budaya masyarakat yang tercermin pada peningkatan martabat, kepribadian, dan jati diri. Dengan kehidupan yang beragama ini, diharapkan mampu menjadi katalisator pembangunan yang merupakan cita-cita untuk meningkatkan kepedulian sosial dalam masyarakat. Peningkatan pembangunan tersebut juga harus diimbangi dengan kehidupan berpolitik yang demokratis yang terimplementasi dalam kebebasan penyampaian aspirasi, tingkat partisipasi dalam pesta demokrasi, dan pemeliharaan situasi keamanan yang kondusif. Untuk menciptakan berbagai kondisi di atas, tetap dibutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni, sehingga dapat dijadikan sebagai landasan yang kuat dalam peningkatan pembangunan daerah dengan diiringi oleh pembangunan manusia yang beradab.
2. Lima Tahun Kedua (2010-2015)
Arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Pasuruan pada lima tahun kedua ini mengarah kepada sasaran-sasaran demi terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan. Tingkat pembangunan semakin merata di seluruh kecamatan dan desa sehingga kesenjangan antar wilayah di kabupaten Pasuruan menjadi berkurang, terutama yang berkenaan dengan isu wilayah Timur dan Barat. Dari sisi pemerataan pembangunan, yang menjadi topik utama adalah bagaimana pemenuhan kebutuhan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya. Hal ini terkait dengan pengadaan dengan jaringan infrastruktur transportasi serta ekonomi yang handal dan terintegrasi antara daerah satu dengan 67
yang lainnya. Dengan tersedianya infrastruktur yang merata, sejatinya akan tercipta lapangan pekerjaan yang memadai bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kesiapan sumber daya manusia, sehingga dibutuhkan peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan yang memadai. Sehingga penyerapan tenaga kerja di daerah Kabupaten Pasuruan lebih optimal, tidak mengandalkan impor tenaga kerja dari luar atau daerah lain.
3. Lima Tahun Ketiga (2015-2020)
Arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Pasuruan pada lima tahun ketiga ini adalah terwujudnya daya saing untuk mencapai kemandiran dan kesejahteraan. Dari sisi kemandirian dan kesejahteraan, tidak hanya bisa dilihat dari kemampuan menghidupi diri sendiri dan kemampuan batiniah dan lahiriah (ekonomi). Ini semua dikarenakan masuknya masa globalisasi yang bermakna persaingan sudah tidak lagi melibatkan sumber daya internal (lokal), tetapi sudah melibatkan sumber daya eksternal. Sehingga, untuk dapat bersaing dalam suasana sebagaimana digambarkan terakhir seyogyanya peningkatan daya saing di segala penjuru mutlak diperlukan. Artinya, kehidupan dalam era globalisasi, diperlukan kualitas sumber daya manusia yang handal dan memiliki intelektualitas yang tinggi. Sementara itu, penilaian yang berkenaan dengan kualitas sumber daya manusia suatu daerah lazim digunakan indikator yaitu indeks pembangunan manusia (IPM) dan komponen yang terkait dengan indeks ini, antara lain: indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks daya beli masyarakat. Sejalan dengan uraian di atas dan skor IPM kabupaten Pasuruan yang masih tergolong rendah, yakni 63,65 pada tahun 2005. Rendahnya indeks ini karena dipicu oleh rendahnya indek pendidikan (72,24), angka harapan hidup (65 tahun), dan indeks daya beli (52,87). Maka dalam kurun waktu 5 tahun yang akan datang arah pembangunan daerah adalah: (i) meningkatkan kualitas pendidikan, (ii) meningkatkan kualitas kesehatan, dan (iii) meningkatkan daya beli masyarakat. Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat tersebut, maka arah pembangunan akan dilaksanakan sebagai berikut: Pertama, meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif oleh seluruh komponen melalui: (a) peningkatan kualitas pendidikan dengan cara peningkatan profesionalisme yang bermuara pada peningkatan kualitas kelembagaan, SDM, sarana dan prasarana 68
kualitas pembelajaran; (b) meningkatkan kompetensi pendidikan kejuruan dan pendidikan non formal untuk meningkatkan kualitas lulusan dalam rangka memasuki dunia kerja (market friendly); (c) meningkatkan layanan pendidikan keterampilan bagi Anak Luar Biasa agar dapat hidup mandiri; (d) mengintrodusir model sekolah unggulan di setiap kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan. Kedua, kebijakan pendidikan yang mengarah kepada: (a) penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun; (b) peningkatan sarana prasarana; (c) peningkatan pelayanan Pendidikan Luar Sekolah. Lebih lanjut, dalam upaya terwujudnya peningkatan kesehatan masyarakat, arah pembangunan kesehatan antara lain fokus pada: (a) peningkatan kualitas pelayanan pada setiap strata pelayanan; (b) pengembangan jaminan kesehatan bagi penduduk terutama keluarga miskin; (c) peningkatan kualitas, kuantitas dan pendayagunaan tenaga kesehatan; (d) peningkatan kualitas lingkungan sehat dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat serta mendorong pemberdayaan masyarakat; (e) pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas atau sarana dan prasarana kesehatan. Sementara itu, untuk mewujudkan upaya peningkatan daya beli masyarakat arah pembangunan fokus kepada revitalisasi pertanian. Sektor pertanian diharapkan menjadi basis aktivitas kegiatan ekonomi yang dikelola secara efisien dan menghasilkan output sesuai dengan kebutuhan industri. Terwujudnya industri berbasis pertanian dan manufaktur yang memiliki daya saing global. Mengingat penduduk Kabupaten Pasuruan sebagian besar ada di sektor pertanian, sementara share sektor ini dalam pembentukan produk domestik bruto masih kalah oleh sektor manufaktur maka revitalisasi pertanian menjadi penting. Di samping itu, permasalahan ketahanan pangan yang meliputi: (a) Nilai Tukar Petani (NTP) masih rendah berarti pendapatan dan kesejahteraan petani masih rendah, menyebabkan rendahnya kemampuan ketahanan pangan keluarga; (b) masih rendahnya kualitas dan kuantitas konsumsi pangan yang bergizi, (c) belum optimalnya pengembangan sistem pengamanan pangan, (d) Keterampilan petan masih rendah, (e) distribusi dan ketersediaan pangan yang tidak merata, (f) keberadaan dan fungsi lumbung pangan masyarakat sebagai bagian dari penyangga pangan dan sudah dikenal di kalangan petani belum berjalan secara optimal, (g) prasarana dan sarana distribusi pangan untuk menjangkau seluruh wilayah konsumen belum memadai, sehingga arus lalu lintas pangan antar wilayah 69
dan antar waktu kurang lancar, (h) kelembagaan petani yang belum sepenuhnya berfungsi secara optimal. Sehingga dalam kurun waktu 20 yang akan datang Kabupaten Pasuruan harus menuntaskan persoalan di atas melalui programprogram dari satker terkait.
4. Lima Tahun Keempat (2020-2025)
Arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Pasuruan pada lima tahun keempat ini mengarah kepada sasaran-sasaran demi terwujudnya Kabupaten Pasuruan yang asri dan lestari. Hal ini dapat diwujudkan dengan membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui terjaganya fungsi dan daya dukung serta kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Serta meningkatnya kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat akan pengelolaan SDA dan pelestarian lingkungan hidup untuk meningkatkan dan menjaga kualitas kehidupan. Sehingga pemeliharaan kekayaan dan keragaman SDA sangat penting demi terciptanya nilai tambah pada sektor ekonomi dan daya saing industri.
BAB V PENUTUP
Pengertian secara umum Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) adalah suatu kerangka kebijakan dalam rangka mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan selama 20 tahun (2005-2025). Menurut skalanya, RPJP merupakan perencanaan tingkat makro daerah selama 20 tahun yang perlu dipahami sebagai dokumen bersama seluruh stakeholder dalam rangka melaksanakan pembangunan dalam jangka waktu 20 tahun. Mengingat begitu pentingnya RPJP sebagai dokumen vang memberikan arah harus 70
kemana pembangunan di Kabupaten Pasuruan dilakukan, maka RPJP seharusnya merupakan hasil pemikiran yang menampung partisipasi dari semua pihak (stakeholders) di Kabupaten Pasuruan ini. Selanjutnya, dokumen RPJP secara teknis menjadi pedoman dalam rangka menyusun pentahapan pelaksanaan pembangunan dalam skala waktu lima tahunan yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). RPJP Kabupaten Pasuruan tahun 2005-2025 merupakan pedoman bagi seluruh komponen masyarakat, dunia usaha dan pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Untuk itu, diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan, sebagai berikut: Seluruh komponen masyarakat dunia usaha dan pemerintah daerah berkewajiban untuk menjabarkan RPJP ke dalam kerangka program yang lebih rinci pada dokumen RPJM Kabupaten Pasuruan tahun 2008-2013, 2013-2018, 2018-2023, dan 2023-2028 dengan sebaik-baiknya; Apabila terjadi perubahan situasi dari keadaan normal pada saat RPJP ini ditetapkan, baik yang memperlambat ataupun mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran 20 tahun ke depan, maka perubahan situasi tersebut tidak untuk mengubah tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kecuali hanya dapat memperlambat atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran. Implikasinya salah memungkinkan adanya pergeseran target, tetapi masih dalam kerangka pencapaian tujuan.
BUPATI PASURUAN, ttd. H. JUSBAKIR ALDJUFRI, SH, MM
71
