LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR : TANGGAL : TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : TANGGAL : TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2005-2025 ________________________________________________

BAB I PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG 1. Kabupaten Bogor terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat. Sejak saat itu, pembangunan daerah Kabupaten Bogor mulai dilaksanakan oleh segenap pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha. Setelah dua puluh tahun pertama sejak pembentukannya, atau tepatnya dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka kabupaten/kotamadya di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Bogor mulai diberikan hak dan kewenangan sesuai dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Namun demikian, selama dua puluh tahun pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah undang-undang tersebut hingga tahun 1990, mulai muncul tuntutan dari daerah-daerah, agar diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, karena selama itu, pelaksanaan otonomi daerah lebih merupakan kewajiban dari pada hak daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Untuk merespon tuntutan tersebut, pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II. Uji coba pelaksanaan otonomi dengan titik berat otonomi daerah pada Daerah Tingkat II tersebut, dilaksanakan dengan menyerahkan sebagian besar urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Tingkat I, kepada Pemerintah Daerah Tingkat II secara bertahap dan berkelanjutan. Oleh karena itu, beberapa Daerah Tingkat II dilakukan uji-coba percontohan penyelenggaraan otonomi daerah, dengan mengutamakan penyerahan sebagian besar urusan pemerintahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005 - 2025

I-1

untuk diatur dan diselenggarakan sebagai urusan rumah tangganya. Hasil penelitian dan penilaian oleh para ahli terhadap hasil uji-coba dimaksud mengungkapkan bahwa daerah tingkat II sebagian besar mampu mengurus dan mengatur rumah tangganya sesuai dengan kewenangan yang telah diserahkan. 3. Seiring dengan bergulirnya era reformasi pada tahun 1998, yang merupakan dampak dari krisis ekonomi nasional yang berkembang menjadi

krisis

multidimensi,

tuntutan

untuk

menyelenggarakan

pemerintahan di daerah secara otonom semakin mengemuka. Satu tahun kemudian, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, di dalamnya daerah diberikan hak dan kewenangan sesuai dengan prinsip otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta berhak mengatur seluruh kewenangannya, baik berupa urusan wajib maupun urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku. 4. Sejalan dengan terbitnya undang-undang di atas, pemerintah telah menetapkan pula Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dan penyusunannya dilaksanakan secara berjangka, meliputi : (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disingkat dengan RPJP Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan/atau RPJP Provinsi; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disingkat dengan RPJM Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah, yang penyusunannya

berpedoman

kepada

RPJP

Daerah

dengan

memperhatikan RPJM Nasional dan/atau RPJM Provinsi; (3) Rencana Kerja Pembangunan Daerah disingkat menjadi RKPD, yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005 - 2025

I-2

daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat,

dengan mengacu kepada Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) dan/atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah Propinsi (RKPD). 5. Untuk itu, RPJP Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005 – 2025 disusun secara

sistematis,

terarah,

terpadu,

menyeluruh

dan

fleksibel

berlandaskan prinsip kebersamaan, berkeadilan, dan berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan kemajuan, kesatuan nasional dan berorientasi ke masa depan. I.2. PENGERTIAN Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Jawa Barat. I.3. MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, disusun dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bogor dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah adalah : 1. Memberikan arah/pedoman yang jelas bagi pembangunan di Kabupaten Bogor selama 20 tahun; 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar SKPD, antar pemerintahan, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan; 3. Mendorong terciptanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; 4. Mewujudkan rencana pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bogor.

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005 - 2025

I-3

I.4. LANDASAN HUKUM Landasan hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah adalah sebagai berikut : 1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat;

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

7.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;

8.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

9.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025;

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Rencana Pembangunan Nasional; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur; 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 20025; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005 - 2025

I-4

I.5. SISTEMATIKA Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005–2025 disusun dalam sistematika sebagai berikut : Bab I

Pendahuluan, memuat uraian tentang latar belakang, pengertian, maksud dan tujuan, landasan hukum, sistematika, kerangka pikir serta proses penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025;

Bab II

Gambaran Umum Kondisi Daerah, memuat penjelasan umum mengenai kondisi eksisting sampai dengan titik awal penyusunan RPJP Daerah dalam setiap sektor pembangunan;

Bab III

Analisis Isu-isu Strategis, memuat tentang isu-isu daerah yang pada dasarnya adalah masalah/persoalan/agenda yang perlu dan harus dikerjakan oleh Pemerintah Daerah selama 20 tahun ke depan;

Bab IV

Visi dan Misi Daerah, memuat visi pembangunan Kabupaten Bogor dan misi pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut;

Bab V

Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 , memuat upaya-upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Bogor;

Bab VI

Kaidah Pelaksanaan.

I.6. KERANGKA PIKIR RPJP DAERAH Kabupaten Bogor sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Provinsi Jawa Barat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan menghadapi hal yang sama di masa-masa yang akan datang, dengan melihat fakta dan kecenderungan yang ada, berbagai langkah harus ditempuh untuk tetap menjamin terlaksananya pembangunan pada masa yang akan datang dengan pencapaian tingkat kesejahteraan yang lebih baik, dan memiliki sinergi yang kuat dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat yang pada gilirannya akan mendukung pada pencapaian Arah dan Kebijakan

Pembangunan

Nasional

yang

dituangkan

dalam

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional serta untuk menjamin terlaksananya pembangunan Kabupaten Bogor yang berkelanjutan. Alur pikir penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dapat ditunjukkan melalui gambar diagram di bawah ini :


I-5

KONDISI SAAT INI

ISU-ISU STRATEGIS

MODAL DASAR DATA & INFORMASI SERTA RENCANA TATA RUANG

VISI 2005-2025 MISI 2005-2025

ARAH PEMBANGUNAN

Gambar 1.1. :

TAHAPAN DAN PRIORITAS

Alur Pikir Penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025

Dari Gambar 1.1. di atas dapat ditunjukkan bahwa : 1. RPJP Daerah disusun berangkat dari kondisi umum daerah saat ini, yang meliputi kondisi : sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, IPTEK, sarana dan prasarana, politik, ketentraman dan ketertiban masyarakat, hukum, aparatur, tata ruang dan pengembangan wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup; 2. Berdasarkan kondisi umum saat ini, diprediksi kondisi yang diharapkan pada tahun 2025, sekaligus menjadi tantangan untuk direalisasikan; 3. Modal Dasar adalah seluruh sumber kekuatan daerah, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dan didayagunakan dalam pembangunan daerah, meliputi sumber daya alam, jumlah penduduk, keanekaragaman budaya dan kemudahan akses dari ibu kota negara Jakarta, kesemuanya memenuhi prasyarat untuk mengoptimalkan pembangunan di Kabupaten Bogor; 4. Untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan tersebut ditetapkanlah visi dan misi rencana pembangunan jangka panjang daerah. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, sedangkan misi adalah rumusan umum mengenai upayaupaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi; 5. Dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, isu-isu strategis, modal dasar, visi dan misi, maka dirumuskan Arah Pembangunan Daerah, yaitu strategi untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerah, Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005 - 2025

I-6

meliputi : (i) Arahan Umum Pembangunan Jangka Panjang, utamanya memuat kaidah dan strategi pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan sosial dasar yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban Pemerintahan

Daerah,

dan

(ii)

fungsi

dan

peran

sub-wilayah

pembangunan di daerah yang mengacu pada data dan informasi serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); 6. Arahan pembangunan di atas, kemudian dituangkan ke dalam rencana pembangunan jangka panjang dan RTRW sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi antara kebijakan pembangunan dan kebijakan penataan ruang. Kebijakan pembangunan tersebut dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas pembangunan. I.7. PROSES PENYUSUNAN Proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut : 1. Penyiapan

Rancangan

RPJP

Daerah,

dilakukan

untuk

mendapat

gambaran awal dari visi, misi dan arah pembangunan daerah; 2. Konsultasi publik dan/atau penjaringan aspirasi masyarakat atas Rancangan RPJP Daerah melalui media cetak (surat kabar) dan media elektronik (radio, website Kabupaten Bogor), untuk mendapatkan saran, tanggapan

dan

rekomendasi

dari

para

pemangku

kepentingan

(stakeholder); 3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jangka Panjang Daerah,

merupakan

forum

konsultasi

dengan

para

pemangku

kepentingan pembangunan untuk membahas rancangan visi, misi dan arah pembangunan daerah serta untuk mendapatkan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terhadap penyempurnaan Rancangan RPJP Daerah; 4. Penyusunan Rancangan Akhir RPJP Daerah, dengan bahan masukan utama dari hasil kesepakatan dan komitmen hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah; 5. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah beserta lampirannya disampaikan kepada DPRD sebagai inisiatif Pemerintah Daerah untuk diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah; 6. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD, di bawah koordinasi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi hukum. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005 - 2025

I-7

Diagram proses penyusunan RPJP Daerah disajikan sebagaimana gambar berikut ini :

RANCANGAN VISI DAN MISI

SARAN,

RUMUSAN HASIL

TANGGAPAN,

KESEPAKATAN DAN KOMITMEN

REKOMENDASI STAKEHOLDERS

KONDISI UMUM DAERAH & PREDIKSI TANTANGAN • SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA • EKONOMI • IPTEK • SARANA DAN PRASARANA • POLITIK • KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT • HUKUM • APARATUR • TATARUANG DAN PENGEMBANGAN WILAYAH • SUMBER DAYA ALAM DAN LH

RANCANGAN AKHIR RPJPD

RANCANGAN RPJPD MERUMUSKAN

GAMBARAN AWAL • VISI • MISI

KONSULTASI PUBLIK, DAN JARING ASMARA

! VISI MUSRENBANG JANGKA PANJANG DAERAH

• ARAH PEMBANGUNAN

! MISI ! ARAH PEMBANGUNAN : - ARAHAN UMUM - ARAHAN MENURUT RTRW

PENETAPAN PERDA TENTANG RPJPD PERATURAN DAERAH TENTANG RPJPD

RANCANGAN ARAH PEMBANGUNAN RENCANA TATA RUANG

Gambar 1.2. :

Diagram Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)


I-8

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Pembangunan daerah yang telah dilaksanakan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), sarana dan prasarana, politik, ketentraman dan ketertiban masyarakat, hukum, aparatur, tata ruang dan pengembangan wilayah, serta sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup, yang selama ini telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor telah mencapai kemajuan. Meskipun demikian, masih banyak masalah/persoalan/ agenda yang perlu diselesaikan untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan dengan memperhatikan modal dasar yang dimiliki. II.1. KONDISI FISIK WILAYAH 1. Secara geografis Kabupaten Bogor terletak antara 6º18”0” – 6º47”10” Lintang Selatan dan 106º 23”45” - 107º 13”30’ Bujur Timur, yang berdekatan dengan Ibukota Negara sebagai pusat pemerintahan, jasa dan perdagangan dengan aktifitas pembangunan yang cukup tinggi, memiliki luas ± 298.838,304 Ha, dengan batasan wilayah sebagai berikut : - Sebelah Utara

:

Kabupaten Tangerang (Provinsi Banten), Kabupaten/Kota Bekasi dan Kota Depok;

- Sebelah Barat

:

Kabupaten Lebak (Provinsi Banten);

- Sebelah Timur

:

Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Purwakarta;

- Sebelah Selatan

:

Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur;

- BagianTengah

:

Kota Bogor.

2. Secara administratif, Kabupaten Bogor terdiri dari 411 desa dan 17 kelurahan (428 desa/kelurahan), 3.639 RW dan 14.403 RT yang tercakup dalam 40 kecamatan. Jumlah kecamatan sebanyak 40 tersebut merupakan jumlah kumulatif setelah adanya hasil pemekaran 5 (lima) Kecamatan di tahun 2005, yaitu Kecamatan Leuwisadeng (pemekaran dari Kecamatan Leuwiliang), Kecamatan Tanjungsari (pemekaran dari Kecamatan Cariu), Kecamatan Cigombong (pemekaran Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005 - 2025

I-9

dari Kecamatan Cijeruk), Kecamatan Tajurhalang (pemekaran dari Kecamatan Bojonggede) dan Kecamatan Tenjolaya (pemekaran dari Kecamatan Ciampea). Selain itu, pada akhir tahun 2006 telah dibentuk pula sebuah desa baru, yaitu Desa Wirajaya, sebagai hasil pemekaran dari Desa Curug Kecamatan Jasinga. 3. Kabupaten Bogor merupakan wilayah daratan dengan tipe morfologi wilayah yang bervariasi, dari dataran yang relatif rendah di bagian Utara hingga dataran tinggi di bagian Selatan, sehingga membentuk bentangan lereng yang menghadap ke utara, dengan klasifikasi keadaan morfologi wilayah serta prosentasenya sebagai berikut : a. Dataran rendah (15 -100 m dpl) sekitar 29,28 %, merupakan kategori ekologi hilir; b. Dataran bergelombang (100 - 500 m dpl) sekitar 42,62 %, merupakan kategori ekologi tengah; c. Pegunungan (500 – 1.000 m dpl) sekitar 19,53 %, merupakan kategori ekologi hulu; d. Pegunungan tinggi (1.000 – 2.000 m dpl) sekitar 8,43 %, merupakan kategori ekologi hulu; e. Puncak-puncak gunung (2.000 – 2.500 m dpl) sekitar 0,22 %, merupakan kategori ekologi hulu; 4. Iklim wilayah Kabupaten Bogor termasuk iklim tropis sangat basah di bagian selatan dan iklim tropis basah di bagian utara, dengan rata-rata curah hujan tahunan 2.500 – 5.000 mm/tahun, kecuali di wilayah bagian utara dan sebagian kecil wilayah timur curah hujan kurang dari 2.500 mm/tahun. Suhu rata-rata di wilayah Kabupaten Bogor adalah 20° - 30°C, dengan rata-rata tahunan sebesar 25°C. Kelembaban udara 70 %. Kecepatan angin cukup rendah, dengan rata – rata 1,2 m/detik dengan evaporasi di daerah terbuka rata – rata sebesar 146,2 mm/ bulan. 5. Secara umum wilayah Bogor terbentuk oleh batuan vulkanik yang

bersifat piroklastik, yang berasal dari endapan (batuan sedimen) dua gunung berapi, yaitu Gunung Pangrango (berupa batuan breksi tufaan/ kpbb) dan Gunung Salak (berupa aluvium/kal dan kipas aluvium/kpal). Endapan permukaan umumnya berupa aluvial yang tersusun oleh tanah, pasir, dan kerikil hasil dari pelapukan endapan. Bahan induk geologi tersebut menghasilkan tanah – tanah yang relatif subur. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005 - 2025

I - 10

6. Wilayah Kabupaten Bogor memiliki jenis tanah yang cukup subur untuk

kegiatan pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Jenis tanah di Kabupaten Bogor terdiri dari 22 jenis tanah, dengan prosentase terbesar adalah Asosiasi Latosol Merah, Latosol Coklat Kemerahan dan Laterit Air Tanah sebesar 20,20 % (60.439.627 Ha). Sedangkan jenis tanah lainnya adalah sebagai berikut : Andosol Coklat Kekuningan (1%); Asosiasi Aluvial Coklat Kelabu dan Aluvial Coklat Kekelabuan (4,71 %); Asosiasi Andosol Coklat dan Regosol Coklat (3,22 %); Asosiasi Latosol Coklat dan Latosol Kekuningan (3,83 %); Asosiasi Latosol Coklat dan Regosol Kelabu (5,89 %); Asosiasi Latosol Coklat Kemerahan dan Latosol Coklat (8,78 %); Asosiasi Podsolik Kuning dan Hidromorf Kelabu (0,34%); Asosiasi Podsolik Kuning dan Regosol (0,30 %); Kompleks Grumusol, Regosol dan Mediateran (5,81 %); Kompleks Latosol Merah Kekuningan, Latosol Coklat Kemerahan dan Litosol (6,71 %); Kompleks Latosol Merah Kekuningan, Latosol Coklat, Podsolik Merah Kekuningan (5,61 %); Kompleks Podsolik Merah Kekuningan, Podsolik Kuning dan Regosol (2,84%); Kompleks Regosol Kelabu dan Litosol (1,69 %); Kompleks Resina, Litosol Batu Kapur dan Brown Forest Soil (0,89 %); Latosol Coklat (7,62 %); Latosol Coklat Kekuningan (1,91 %); Latosol Coklat Kemerahan (0,001 %); Latosol Coklat Tua Kemerahan (6,32 %); Podsolik Kuning (1,57 %); Podsolik Merah (2,07 %) dan Podsolik Merah Kekuningan (7,54 %). 7. Di wilayah Kabupaten Bogor terdapat 6 (enam) Daerah Aliran Sungai (DAS)

yang

posisinya

membentang

dan

mengalir

dari

daerah

pegunungan di bagian Selatan ke arah Utara, yaitu : DAS Cidurian, DAS Cimanceuri, DAS Cisadane, DAS Ciliwung, DAS Kali Bekasi dan DAS Citarum

Hilir.

Sungai-sungai

pada

masing-masing

DAS

tersebut

mempunyai fungsi dan peranan yang sangat strategis yaitu sebagai sumber air untuk irigasi, rumah tangga dan industri serta berfungsi sebagai drainase utama wilayah. Di samping itu, di Kabupaten Bogor terdapat danau atau situ-situ sebanyak 93 buah dengan luas 496,28 Ha dan terdapat juga sejumlah mata air. Situ-situ dimaksud berfungsi sebagai reservoar atau tempat peresapan air dan beberapa diantaranya dimanfaatkan sebagai obyek wisata atau tempat rekreasi, budidaya perikanan dan irigasi untuk pertanian. Dengan kondisi ekologi dan morfologi tersebut di atas, sebagian besar wilayah Kabupaten Bogor berfungsi lindung (non budidaya dan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005 - 2025

I - 11

budidaya terbatas), sehingga wilayah yang dapat digunakan untuk kegiatan budidaya terbatas yakni hanya wilayah dataran rendah bagian utara. Selain itu, kondisi morfologi Kabupaten Bogor sebagian besar berupa dataran

tinggi,

perbukitan

dan

pegunungan

dengan

batuan

penyusunnya didominasi oleh hasil letusan gunung, yang terdiri dari andesit, tufa, dan basalt. Gabungan batu tersebut termasuk dalam sifat jenis batuan relatif lulus air dimana kemampuannya meresapkan air hujan tergolong besar. Jenis pelapukan batuan ini relatif rawan terhadap gerakan tanah bila mendapatkan siraman curah hujan yang tinggi. Selanjutnya, jenis tanah penutup didominasi oleh material vulkanik lepas agak peka dan sangat peka terhadap erosi, antara lain Latosol, Aluvial, Regosol, Podsolik dan Andosol. Dengan demikian, beberapa wilayah rawan terhadap tanah longsor.

II.2. SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA 1.

Jumlah penduduk Kabupaten Bogor pada tahun 2006 menurut hasil Sensus Daerah (SUSDA) sebanyak 4.215.585 jiwa dan pada tahun 2007 telah mencapai 4.237.962 jiwa (penyempurnaan hasil SUSDA melalui coklit, 2007) atau 10,32 % dari jumlah penduduk Propinsi Jawa Barat (40.737.594 jiwa). Berarti dalam lingkup Propinsi Jawa Barat, jumlah penduduk tersebut menempati urutan kedua setelah Kabupaten Bandung (4.399.128 jiwa). Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kabupaten Bogor tahun 2006-2007 adalah 0,53 %, lebih rendah dibandingkan dengan LPP tahun 2005-2006 yang mencapai 2,79 %. Sementara LPP selama periode 2000-2007, rata-rata mencapai 4 % atau masih berada diatas 2 % per tahun. Kondisi ini disebabkan oleh tingginya laju pertumbuhan alami dan migrasi masuk ke Kabupaten Bogor.

2.

Upaya

Pemerintah

Kabupaten

Bogor

untuk

mengendalikan

perkembangan jumlah penduduk tersebut, diantaranya dengan peningkatan pelayanan Keluarga Berencana (KB). Untuk program KB, selama tahun 2006 pelayanan Keluarga Berencana telah menjangkau peserta KB Aktif sebanyak 525.657 PUS atau 72,92 % dari jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Bogor yang mencapai 720.882 PUS. Dari proporsi 72,92 % tersebut, sebanyak 20,35 % Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005 - 2025

I - 12

(106.958 PUS) merupakan Keluarga Miskin, yang telah difasilitasi untuk mendapatkan alat kontrasepsi secara gratis. 3.

Jumlah penduduk sebanyak 4.237.962 jiwa di atas, terdiri dari penduduk

Laki-laki

sebanyak

2.178.831

jiwa

dan

penduduk

Perempuan sebanyak 2.059.131 jiwa atau rasio jenis kelamin (sex ratio) 105, artinya penduduk Laki-laki lebih banyak daripada penduduk Perempuan. Sementara itu, komposisi umur penduduk Kabupaten Bogor pada tahun 2007, yaitu usia 0-14 tahun sebanyak 1.209.386 jiwa, usia 15-64 tahun sebanyak 2.871.380 jiwa, dan usia 65 tahun ke atas sebanyak 157.196 jiwa. Dari komposisi umur tersebut, maka angka beban ketergantungan (dependency ratio) mencapai 47,59 yang berarti diantara 100 orang penduduk usia produktif menanggung sebanyak 48 orang penduduk usia non produktif. 4.

Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bogor rata-rata 1.417 jiwa/ km², sementara tingkat kepadatan terendah adalah 306 jiwa/km², terdapat di kecamatan Tanjungsari dan tingkat kepadatan tinggi yaitu 7.854

jiwa/km²,

terdapat

di

kecamatan

Ciomas.

Data

ini

menunjukkan bahwa pada wilayah perkotaan tingkat kepadatannya lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah pedesaan, terutama yang berbatasan langsung dengan Kota Depok dan Kota Bogor. 5.

Jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut serta diakui oleh negara, yaitu yang beragama Islam sebanyak 4.142.969 orang (97,76%), Kristen Katholik sebanyak 25.357 orang (0,60 %), Kristen Protestan sebanyak 45.957 orang (1,08 %), Hindu sebanyak 2.181 orang (0,05 %), Budha sebanyak 14.125 orang (0,33 %), Kong Hu Chu sebanyak 6.643 orang (0,16 %) dan Lainnya sebanyak 730 orang (0,02%).

6.

Kualitas kehidupan beragama di Kabupaten Bogor menunjukkan adanya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan ajaran agama masing-masing dalam kehidupan bermasyarakat. Kondisi tersebut menciptakan hubungan yang harmonis dan kondusif baik antara sesama pemeluk agama maupun antar umat beragama. Intensitas komunikasi antara sesama alim ulama, tokoh agama dan pemerintah baik intern, antar umat beragama, berjalan dengan harmonis melalui dialog-dialog baik yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun


I - 13

difasilitasi oleh pemerintah. Namun demikian, pada tahun terakhir ini mulai muncul aliran tertentu yang mengaku pembawa ajaran agama baru, tetapi sesungguhnya adalah aliran sesat yang bertentangan dengan keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Bogor dan Indonesia. 7.

Kualitas SDM menjadi semakin baik, yang antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kabupaten Bogor yang telah dicapai pada tahun 2007 yaitu 70,18 poin. Hal ini menunjukan adanya peningkatan sebesar 0,73 poin dari tahun 2006 yang mencapai 69,45 poin. Secara rinci nilai tersebut merupakan kontribusi dari komponen pembentuknya, terdiri dari Angka Harapan Hidup (67,58 tahun), Angka Melek Huruf (95,78 %), Rata-rata Lama Sekolah (7,11 tahun)

dan Kemampuan Daya Beli Masyarakat

(purchasing power parity) sebesar Rp.559.300,-/kapita/bulan. 8.

Indeks Pendidikan (IP) Kabupaten Bogor pada tahun 2007 sebesar 79,65 mengalami peningkatan sebesar 1,46 poin dibandingkan tahun 2006 yang mencapai angka 78,19 dan masih lebih rendah dari realisasi Indeks Pendidikan Jawa Barat tahun 2006 yang mencapai angka sebesar 80,61. Indeks Pendidikan dihitung berdasarkan Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). AMH di Kabupaten Bogor telah mencapai 95,78 % pada tahun 2007, atau terdapat kenaikan sebesar 1,50 % dibandingkan dengan AMH tahun 2006 (94,28 %). Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat 4,22 % penduduk Kabupaten Bogor yang berumur 15 tahun ke atas yang belum bebas dari tiga buta, yakni buta huruf, buta bahasa Indonesia dan buta pengetahuan dasar. Sementara RLS tahun 2007 sebesar 7,11 tahun, yang berarti penduduk Kabupaten Bogor secara rata-rata telah tamat SD, tetapi belum tamat SMP atau belum mencapai rata-rata wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Masih rendahnya RLS Kabupaten Bogor sangat dipengaruhi oleh angka partisipasi sekolah, baik Angka Partisipasi Kasar (APK) maupun Angka Partisipasi Murni (APM) terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pada tahun 2007 APK SD/MI sebesar 123,02 %, SMP/MTs sebesar 84,33 %, SMA/SMK/MA sebesar 37,66 %. Sedangkan untuk APM SD/MI telah mencapai 98,91 %, sedangkan APM SMP/MTs baru mencapai 72,72 % dan APM SMA/SMK/ MA sebesar 30,18 %.


I - 14

9.

Indeks

Kesehatan

(IK)

sebagai

salah

satu

komponen

dalam

perhitungan IPM, pada tahun 2007 mencapai 70,97 mengalami peningkatan sebesar 0,64 poin dibandingkan tahun 2006 yang mencapai 70,33. Dengan demikian secara umum kondisi kesehatan masyarakat dan pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Bogor terus mengalami peningkatan, ditandai dengan meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) dari 67,20 tahun pada tahun 2006 menjadi 67,58 tahun pada tahun 2007. Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran) menurun dari 42,42 pada tahun 2005 menjadi 41,82 pada tahun 2006, Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi 307 per 100 ribu kelahiran serta menurunnya angka gizi kurang pada balita dari 11,70% (50.499 balita) tahun 2006 menjadi 11,67 % (48.951 balita) tahun 2007 dan balita gizi buruk dari 5.934 balita menjadi 5.040 balita. Meskipun mengalami peningkatan, tetapi kondisi derajat kesehatan masyarakat belum memenuhi harapan. Oleh karena itu, dilakukan upaya-upaya pembangunan bidang kesehatan melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan. Upaya peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar dilakukan melalui : pembangunan

sarana

kesehatan

khususnya

di

tingkat

desa,

peningkatan status puskesmas menjadi puskesmas dengan tempat perawatan (DTP), penambahan puskesmas keliling dan ambulans, pengembangan puskesmas mampu PONED dan klinik gizi. Sedangkan peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan rujukan dilakukan melalui : peningkatan kualitas pelayanan di RS Pemda (RS Ciawi dan Cibinong)

yaitu

dengan

peningkatan

akreditasi

pelayanan,

memfasilitasi penyediaan sarana pelayanan kesehatan rujukan oleh RS Swasta, dimana jumlah RS Swasta mengalami peningkatan dari 5 menjadi 8 RS, meningkatkan kerjasama pelayanan kesehatan rujukan dengan RS Swasta khususnya untuk pelayanan bagi GAKIN. Sedangkan upaya kesehatan berbasis masyarakat antara lain melalui program desa siaga, poskesdes, poskestren, serta bentuk UKBM (upaya kesehatan

bersumberdaya

masyarakat)

lainnya.

Selain

itu,

pemerintah juga mengembangkan asuransi/jaminan sosial bagi masyarakat miskin dalam bentuk program Askeskin/Jamkesmas, sedangkan pembiayaan/jaminan kesehatan yang berbasis masyarakat


I - 15

dikembangkan Tabungan Ibu Bersalin (Tabulin), Dana Sosial Bersalin (Dasolin) maupun bentuk dana sehat lainnya. 10. Indeks Daya beli masyarakat Kabupaten Bogor pada tahun 2007 sebesar 59,92 poin dengan tingkat kemampuan daya beli sebesar Rp.559.300,- atau mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2006 yang mencapai 59,82 poin dengan tingkat kemampuan daya beli sebesar Rp. 558.870,11. Pemberdayaan terhadap perempuan dan anak memiliki peran strategis dalam upaya meningkatkan harkat, derajat dan martabat masyarakat secara keseluruhan. Walaupun terjadi peningkatan, namun dari sisi kuantitas dan kualitas peran perempuan di segala bidang masih belum optimal. Dalam kurun waktu sampai dengan tahun 2006 telah dilakukan beberapa usaha perlindungan terutama berkaitan dengan perlindungan atas hak-hak dasar kesetaraan antara kaum perempuan dan laki-laki, yang pada akhirnya mendorong kesadaran individual dan kolektif masyarakat untuk mencegah dan menghentikan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga serta trafficking dan eksploitasi kaum perempuan. Namun demikian, di Kabupaten

Bogor

upaya

pengarusutamaan

gender

ini

belum

sepenuhnya dapat diaktualisasikan. Hal ini terlihat dari implementasi dan hasil kegiatan yang belum optimal dan pemahaman gender yang belum merata baik di pemerintahan, legislatif, swasta, LSM, perguruan

tinggi

maupun

masyarakat.

Pemberdayaan

dan

perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja melainkan juga menjadi tanggung jawab instansi sosial, lembagalembaga swadaya masyarakat dan seluruh elemen masyarakat terutama orang tua. Anak sebagai generasi penerus memiliki hak asuh, kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan serta kelangsungan hidupnya. 12. Permasalahan

yang

berkenaan

dengan

kondisi

pemberdayaan

perempuan dan penanggulangan masalah sosial, yaitu : (1) masih kurangnya

pemahaman

di

semua

kalangan akan

konsep

dan

kesetaraan gender; (2) masih adanya tindak kekerasan terhadap perempuan, perdagangan dan eksploitasi perempuan; (3) belum optimalnya fasilitasi dan bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi perempuan lansia, perempuan penyandang cacat dan Wanita Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005 - 2025

I - 16

Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) lainnya; (4) masih tingginya jumlah fakir miskin yaitu 234.836 KK, WRSE 8.318 orang, penyandang cacat 3.702 orang, anak jalanan 207 orang, anak terlantar 4.814 orang dan lansia terlantar 3.757 orang; (5) masih tingginya jumlah gelandangan, pengemis, mantan narapidana, maupun WTS; (6) Belum optimalnya pembinaan dan fasilitasi oleh pekerja sosial masyarakat, saat ini berjumlah 1.312 orang, orsos/yayasan 244 buah, panti asuhan anak 35 buah, panti wredha 2 buah dan panti rehabilitasi 3 buah. 13. Masalah kepemudaan berkaitan dengan masih rendahnya kualitas, integritas dan karakter sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, pemuda sebagai tulang punggung serta penerus cita-cita bangsa, harus disiapkan dan dikembangkan kualitas kehidupannya, mulai dari tingkat pendidikan, kesejahteraan hidup dan tingkat kesehatannya. Berdasarkan data penyempurnaan hasil SUSDA melalui coklit tahun 2007, jumlah penduduk usia 15 – 34 tahun di Kabupaten Bogor adalah 1.668.048 jiwa atau 39,36 % dari jumlah penduduk. Minimnya ketersediaan fasilitas dan pusat-pusat aktifitas kepemudaan sehingga dinamika organisasi kepemudaan kurang berkembang. Kondisi ini berdampak terhadap peran pemuda dalam mengisi pembangunan belum optimal. 14. Di

bidang

olah

raga,

atlet-atlet

Kabupaten

Bogor

cukup

membanggakan karena telah berprestasi baik di tingkat daerah (provinsi),

nasional

maupun

internasional.

Meskipun demikian,

Kabupaten Bogor belum memiliki sarana olah raga terpadu yang memadai. 15. Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Bogor ditujukan untuk melestarikan

dan

mengembangkan

kebudayaan

daerah

serta

mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengahtengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global.

Pengembangan seni dan budaya di

diselenggarakan

secara

terintegrasi

Kabupaten

dengan

Bogor

pembangunan

kepariwisataan. Pada tahun 2007 telah dilakukan berbagai macam kegiatan untuk melestarikan dan mengaktualisasikan adat budaya daerah sebagai upaya mengelola kekayaan dan keragaman budaya serta mempromosikan, menjalin kemitraan dan mengembangkan destinasi pariwisata di Kabupaten Bogor. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005 - 2025

I - 17

II.3. EKONOMI 1.

PDRB Kabupaten Bogor berdasarkan harga berlaku pada tahun 2007 mencapai Rp. 51,83 triliun, lebih besar dari pada tahun 2006 yaitu sebesar Rp. 44,79 triliun. Demikian juga dengan nilai PDRB berdasarkan harga konstan, yaitu semula sebesar Rp. 26,54 triliun pada tahun 2006, kemudian naik menjadi Rp. 28,15 triliun pada tahun 2007. Sedangkan pendapatan per kapita menurut PDRB harga berlaku, pada tahun 2007 sebesar Rp. 12.230.072,-/kapita/tahun, sedangkan menurut PDRB harga konstan, sebesar Rp. 6.642.355,-/kapita/tahun.

2.

Selama lima tahun terakhir, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bogor menunjukkan peningkatan pada setiap tahun, yaitu semula LPE adalah 4,81 % pada tahun 2003, kemudian secara berurutan meningkat menjadi 5,56 % pada tahun 2004, dan 5,85 % pada tahun 2005 serta 5,95 % pada tahun 2006, dan terakhir mencapai 6,04 % pada tahun 2007. Kondisi ini mengungkapkan bahwa telah terjadi perkembangan ekonomi yang menggembirakan selama lima tahun terakhir di wilayah Kabupaten Bogor, dengan kontribusi terbesarnya berasal dari sektor sekunder. Kondisi struktur ekonomi Kabupaten Bogor dalam kurun waktu 2003-2007, bila dilihat berdasarkan nilai PDRB harga berlaku, maka kelompok sektor sekunder (industri manufaktur, listrik, gas dan air serta bangunan) memberikan kontribusi terbesar, yaitu rata-rata sebesar 70,01 %, kemudian

sektor

tersier

(perdagangan,

hotel

dan

restoran,

pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaaan dan jasa perusahaan, jasa-jasa lainnya) dengan rata-rata sebesar 23,40 % dan kontribusi terkecil adalah dari sektor primer

(pertanian dan

pertambangan), yaitu rata-rata hanya 6,04 % dari total PDRB Kabupaten Bogor dan kontribusi dari sektor primer ini menunjukan kecenderungan yang semakin menurun dari tahun ke tahun. 3.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor pasca krisis tahun 1997 menunjukkan kecenderungan meningkat, yang dikontribusikan oleh tiga sektor utama yaitu sektor primer, sekunder dan tersier. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi tersebut belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan masih tingginya jumlah pengangguran dan penduduk miskin.


I - 18

4.

Jumlah penduduk dalam usia kerja (10-64 tahun) pada tahun 2007 berjumlah 3.334.930 orang, terdiri dari penduduk usia kerja (10-14 tahun) sebanyak 463.550 orang dan penduduk usia kerja (15-64 tahun) sebanyak 2.871.380 orang.

Dari penduduk usia kerja 10-14 tahun,

terdapat sebanyak 6.489 orang atau 1,4 %, yang telah bekerja atau disebut sebagai pekerja anak. Sementara itu, pada penduduk usia kerja 15-64 tahun yang telah bekerja sebanyak 1.214.942 orang atau 42,31 %, yang tidak/belum bekerja, seperti mahasiswa/pelajar, ibu rumah tangga dan lainnya sebanyak 346.055 orang (12,05 %) dan yang sedang mencari kerja/pengangguran terbuka berjumlah sebanyak 459.167 orang (15,99 %). Sedang sisanya (29,65 %) merupakan pengangguran terselubung. 5.

Jumlah penduduk yang bekerja berdasarkan mata pencaharian/ profesi, terdiri dari PNS sebanyak 52.923 orang (4,36 %), TNI/Polri sebanyak 11.328 orang (0,93 %), karyawan/pegawai swasta sebanyak 327.350 orang (26,95 %), wiraswasta/pengusaha sebanyak 361.463 orang (29,75 %), petani sebanyak 71.010 orang (5,85 %), peternak sebanyak 1.211 orang (0,10 %), jasa sebanyak 56.354 orang (4,64 %), buruh sebanyak 325.718 orang (26,81 %) dan profesi lainnya sebanyak 7.489 orang (0,62 %). Sementara itu, jumlah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas menurut jenjang pendidikan yang telah ditamatkan, yaitu tamat SD/sederajat sebanyak 1.810.208 orang (47,28 %), SLTP/sederajat sebanyak 1.319.564 orang (34,47 %), SLTA/sederajat sebanyak 549.871 orang (14,36 %), orang (0,80 %),

Diploma I/II sebanyak 30.618

Diploma III/Sarjana Muda sebanyak 31.018 orang

(0,81 %), Diploma IV/Sarjana (S-1) sebanyak 62.241 orang (1,63 %), Pasca Sarjana/Magister (S-2) sebanyak 23.388 orang (0,61 %) dan Pasca Sarjana/Doktor (S-3) sebanyak 1.432 orang (0,04 %). 6.

Pada tahun 2006, jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Bogor masih relatif tinggi, yaitu mencapai 193.244 orang atau proporsinya sebesar 11,73 % dari total angkatan kerja sebanyak 1.646.811 orang (Suseda Jabar 2006). Jika dirinci berdasarkan jenis kelamin, maka tingkat pengangguran terbuka untuk laki-laki sebanyak 113.364 orang (6,88 %) dan perempuan sebanyak 79.880 orang (4,85 %). Bila dibandingkan dengan tahun 2005 (204.858 orang), angka tersebut sedikit mengalami penurunan. Sedangkan pada tahun 2007 mengalami kenaikan menjadi 459.167 orang atau 15,99 %. Tingginya jumlah


I - 19

pengangguran ini disebabkan oleh rendahnya peluang dan kesempatan kerja yang bisa dimasuki oleh tenaga kerja yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. 7.

Tingkat pengangguran terbuka di atas, bilamana dilihat berdasarkan latar belakang pendidikannya, maka komposisinya terdiri dari tamat SD/sederajat sebanyak 282.137 orang (9,82 %), tamat SLTP/sederajat sebanyak 12.209 orang (0.43 %), SLTA/sederajat sebanyak 14.431 orang (0,5 %), Diploma I/II sebanyak 26.130 orang (0,91 %), Diploma III/Sarjana Muda sebanyak 10.698 orang (0,37 %), Diploma IV/Sarjana (S-1) sebanyak 450 orang (0,02 %). Alasan-alasan yang dikemukakan berkenaan pengangguran terbuka tersebut diantaranya adalah sedang mencari kerja/melamar, sementara belum/tidak bekerja, merasa tidak akan memperoleh pekerjaan, merasa sudah cukup dan tidak ingin mencari kerja dan alasan lainnya.

8.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bogor pada tahun 2006 tercatat sebanyak 1.157.391 jiwa, atau 27,46 % dari jumlah total penduduk Kabupaten Bogor pada tahun 2006 yang berjumlah sebanyak 4.215.585 jiwa. Pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin turun menjadi 1.017.879 jiwa, atau mencapai proporsi sebesar 24,02 % dari jumlah penduduk pada tahun 2007 sebanyak 4.237.962 jiwa. Data ini diperoleh berdasarkan 14 indikator yang lazim digunakan oleh BPS untuk menentukan keluarga miskin yang akan menerima Bantuan Langsung Tunai/Subsidi Langsung Tunai (BLT/SLT) serta datanya telah dilakukan

“cross

check”

dengan

keluarga

miskin

yang

telah

memanfaatkan Askeskin maupun penerima Raskin di Kabupaten Bogor. Kondisi ini sejalan dengan situasi yang berlangsung di tingkat nasional, dimana jumlah penduduk miskin mengalami penurunan pada tahun 2007 ini, dibandingkan dengan tahun 2006 dan tahun sebelumnya. Jumlah penduduk miskin yang mencapai sekitar 24,02 % dari total penduduk tersebut di atas, berpotensi menimbulkan masalah PMKS, kesehatan, gangguan keamanan, prostitusi dan gizi buruk, sehingga membutuhkan penanganan secara terpadu dan berkesinambungan. 9.

Selama periode 2003-2007, Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan, baik dilihat dari sisi target maupun realisasi. Dari sisi target, kenaikan


I - 20

pendapatan daerah secara rata-rata mencapai 15,59 %, tetapi dari sisi realisasi rata-rata kenaikannya mencapai 17,85 %. Pada tahun 2007, Pendapatan Daerah telah mencapai sebesar Rp.1.624.534.357.430,-. Komponen Pendapatan Daerah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap realisasi Pendapatan Daerah tersebut, yaitu berasal dari Dana Perimbangan sebesar 73,57 %, kemudian dikontribusikan oleh Pendapatan Asli Daerah sebesar 17,22 % dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar 9,21 %. Kondisi ini mengungkapkan bahwa penerimaan Pendapatan Daerah untuk Kabupaten Bogor sangat dipengaruhi oleh penerimaan dari pemerintah pusat, sementara dari PAD belum mencapai rasio kecukupan penerimaan sebesar 20 % dari total pendapatan daerah. 10. Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor periode 2003-2007 setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, baik dilihat dari sisi rencana maupun realisasinya. Dari sisi rencana, kenaikan belanja daerah rata-rata mencapai 17,06 %, sedangkan dari sisi realisasi kenaikan rata-ratanya sebesar 16,80 %. Realisasi belanja daerah pada tahun 2007 mencapai Rp. 1.481.781.846.228,- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 753.676.571.799,- (50,86 %) dan belanja langsung mencapai Rp. 728.105.274.429,- (49,14 %). 11. Pertanian di Kabupaten Bogor terdiri dari pertanian pangan, sayuran dan hortikultura dan perkebunan. Tanaman pangan padi menyebar hampir di semua kecamatan, dengan variasi luasan yang berbeda. Umumnya padi sawah menyebar di wilayah tengah dan utara, dimana sudah tersedia irigasi, seperti di Rumpin, Cigudeg, Sukajaya, Pamijahan, Cibungbulang, Ciampea, Caringin, Jonggol, Sukamakmur dan Cariu dan lainnya (nilai LQ lebih dari 1). Tanaman padi gogo menyebar hanya di beberapa kecamatan dalam luasan terbatas. Produktivitas tanaman padi sawah adalah berkisar 4 - 5 ton per Ha, sedangkan produktivitas padi gogo 2 – 3 ton per Ha. Produktivitas ini sebenarnya masih dapat ditingkatkan dengan memperbaiki kondisi lingkungan, seperti menekan bahaya banjir, dan lain-lain dan perbaikan manajemen usaha tani seperti pemberian pupuk tepat dosis dan waktu, penyediaan modal, sarana dan prasarana seperti pembangunan pasar, gilingan padi, dan seterusnya.


I - 21

Kendala penting tanaman padi sawah lainnya adalah luasan padi sawah rata-rata adalah 2.500 m2 per keluarga. Dengan luasan kepemilikan yang rendah ini maka penciptaan usaha selain bertani sawah harus dilakukan terutama dari perikanan atau peternakan. Daerah pertanian hortikultur seperti sayuran dan buah juga menyebar pada hampir semua wilayah, tetapi konsentrasi komoditas tertentu hanya menyebar pada wilayah tertentu. Tanaman jagung menyebar di

kecamatan

Darmaga,

Cisarua,

Megamendung,

Cileungsi,

Klapanunggal, Rancabungur, Cibinong, Ciseeng, Gunung Sindur dan Rumpin. Sedangkan tanaman kedelai menyebar hanya di Tamansari, Kemang, Rancabungur dan Megamendung. Situasi yang sama juga terjadi pada sayuran dan buah. Daerah sayuran mendominasi terbatas pada beberapa kecamatan seperti Cisarua, Darmaga, Leuwisadeng, Cigombong, sedangkan buah berasal dari Tanjungsari, Mekarsari, Jasinga, Tajurhalang, dan lain-lain. Kendala utama dalam komoditas lahan kering (semusim dan tahunan) adalah masih rendahnya produktivitas yang terkait dengan manajemen usaha tani, dan pemasaran. Khususnya untuk tanaman buah, sebenarnya ada varietas lokal yang sudah dikenal tetapi produksi masih rendah. Upaya pengembangan komoditas bersifat lokal perlu dilakukan. Tanaman perkebunan relatif terbatas di Kabupaten Bogor, tetapi ada daerah utama perkebunan penyebaran untuk teh di Ciawi, karet di Tanjungsari,

dan

kelapa

sawit

di

Kecamatan

Leuwiliang,

Leuwisadeng, Pamijahan, dan Rumpin. Tanaman perkebunan ini secara keseluruhan terdapat pada lahan yang berkategori kelas 3 dengan kendala utama pada kelerengan, sehingga degradasi lahan melalui proses erosi dan penurunan kesuburan menjadi kendala utama. Dari sisi luasan kawasan yang dapat dikembangkan untuk tanaman perkebunan relatif terbatas (total sekitar 27.000 hektar), sehingga bentuk usaha skala besar tidak dianjurkan, tetapi ke bentuk usaha perkebunan skala kecil dan bekerjasama dengan usaha yang sudah besar. 12. Kabupaten Bogor memiliki potensi yang cukup baik di bidang peternakan. Perkembangan populasi ruminansia dan unggas pada umumnya meningkat setiap tahun, terutama berkembang di Bogor Barat dan Bogor Timur, yang didukung oleh sumber daya alamnya Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005 - 2025

I - 22

sebagai daerah pertanian yang sangat sesuai untuk berkembangnya kegiatan

usaha

peternakan,

terutama

dipandang

dari

segi

ketersediaan pakan, dimana kegiatan usaha tersebut merupakan kegiatan yang saling bersinergi. Perkembangan usaha peternakan di Kabupaten Bogor sangat ditunjang oleh lokasi yang strategis sebagai daerah yang berbatasan dengan ibu kota negara. Berkembangnya industri hulu dan hilir di bidang peternakan

serta

keberadaan

Perguruan

Tinggi

dan

Lembaga

Penelitian di Kabupaten Bogor sebagai sumber informasi dan teknologi berpengaruh besar pada perilaku usaha peternak. Hal tersebut di atas dapat merupakan suatu pendorong bagi calon investor untuk membuka usaha peternakan di Kabupaten Bogor. Kenyataan di atas didukung oleh data meningkatnya produksi peternakan berupa daging, telur dan susu. Pada kurun waktu 5 tahun (2000-2005) rata-rata peningkatan per tahun untuk daging 9,25 %, telur 1,01 % dan susu 5,90 %. Dibalik potensi yang mendukung usaha peternakan di Kabupaten Bogor, terdapat ancaman yang harus diwaspadai yaitu adanya penyakit hewan menular seperti penyakit anthrax dan AI yang dapat mempengaruhi peningkatan produksi. Di samping itu kewaspadaan terhadap upaya-upaya pemalsuan produk peternakan dan penggunaan Bahan Tambahan Makanan Berbahaya pada produk peternakan perlu ditingkatkan. 13. Usaha perikanan di Kabupaten Bogor cukup

potensial

untuk

dikembangkan, baik budidaya ikan hias, pembenihan maupun pembesaran ikan konsumsi. Untuk ikan konsumsi antara lain : mas, lele, nila, gurame dan patin, yang dapat dikembangkan hampir di setiap kecamatan di Kabupaten Bogor. Saat ini perkembangan usaha perikanan terutama di Bogor Barat dan sebagian wilayah Bogor Tengah. Produksi perikanan pada kurun waktu 5 tahun (2000-2005) rata-rata peningkatannya per tahun untuk ikan hias 7 %, ikan konsumsi 4 %, benih ikan 3 %. Produksi ikan konsumsi diperoleh dari cabang usaha Kolam Air Tenang 61,74 %, Kolam Air Deras 27,89 %, Perikanan Sawah 6,84 %, Jaring Apung 1,44 %, Karamba 0,62 % dan Perikanan Tangkap di Perairan Umum 1,34 %. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005 - 2025

I - 23

Gambaran umum potensi perikanan di atas dapat menjadi pendorong bagi calon investor untuk membuka usaha perikanan, baik komoditas ikan hias, usaha pembenihan

maupun pembesaran ikan konsumsi.

Untuk usaha budidaya pembesaran ikan konsumsi peluang besar terutama masih terdapat pada cabang usaha perikanan Kolam Air Tenang (KAT) dan cabang usaha Karamba Jaring Apung (KJA) di perairan umum (setu). 14. Kabupaten Bogor mempunyai daerah kawasan hutan yang terdiri dari hutan lindung atau produksi. Daerah hutan lindung umumnya terdapat di daerah dataran tinggi dan berfungsi sebagai daerah tangkapan air, sedangkan hutan produksi relatif terbatas dan menyebar terutama di daerah Cigudeg dan Klapanunggal. Luas kawasan hutan Kabupaten Bogor seluas 84.047,02 Ha atau sebesar 28,12 % dari luas seluruh wilayah Kabupaten Bogor. Berdasarkan fungsinya dari 84.047,02 Ha kawasan hutan tersebut sebesar 8,67 % atau sebesar 25.912,29 Ha merupakan Hutan Produksi dan sisanya sebesar 19,45 % atau sebesar 58.134,73 Ha merupakan Hutan Lindung. Dari sisi luasan kawasan lindung, maka target lokasi 45 % sebagai kawasan lindung di provinsi Jabar, maka kawasan lindung tidak cukup. Dalam hal ini upaya meningkatkan kawasan yang bersifat lindung akan berasal dari kawasan non hutan, yang berarti perlu ada usaha mengembangkan kawasan hutan kerakyatan. Daerah kawasan hutan tersebut saat ini cenderung berkurang tutupan hutannya. Dari data citra Landsat 1999, diketahui kawasan yang bervegetasi hutan adalah seluas 110,720,03 ha atau 37,05 %, sedangkan sisanya sebesar 62,95 % atau 188.118,27 Ha merupakan kawasan hutan yang tidak berhutan (non hutan yang merupakan sawah, pemukiman, tegalan, tanah terbuka), semak dan belukar. Jika dilihat kondisi citra landsat 2002 (Marisan, 2006), maka daerah kawasan lindung yang berhutan tinggal 60 %, sedangkan daerah berhutan di kawasan hutan produksi tinggal 20 %. 15.

Kabupaten Bogor mempunyai sumberdaya galian baik non-logam maupun logam. Untuk bahan non-logam terutama untuk galian C, berupa bahan piroklastik dan lava atau batuan terobosan dari gunung berapi, yang menghasilkan bahan seperti pasir gunung, tanah urug, zeolit, dan seterusnya. Sedangkan bahan galian logam yang utama


I - 24

adalah emas. Bahan galian non logam ini menyebar terutama di bagian Barat dan Timur kabupaten, dan sangat sedikit di bagian tengah. Sedangkan bahan galian logam seperti emas dan besi menyebar di daerah Bogor Barat di sekitar Nanggung dan Leuwiliang. Bahan-bahan tersebut saat ini sebagian sudah dieksploitasi dan sebagian belum. Di lokasi bahan yang sudah dieksploitasi dihasilkan kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Tetapi pengelolaan dampak negatif yang ditimbulkan belum dikelola sehingga menghasilkan kerusakan lingkungan dan pencemaran. Galian C yang paling banyak di kabupaten Bogor, pada lokasi tertentu sudah mengganggu air tanah dan menimbulkan bahaya tanah longsor, dan mungkin ekonomi masyarakat perencanaan aktivitas

pasca

tambang

perbaikan

ekonomi

juga

lingkungan

harus

sudah dan

dilakukan.

terganggu. penyediaan

Sedangkan

Sehingga alternatif

yang

belum

dieksploitasi selain karena belum ekonomis, mungkin juga karena belum diketahui kapasitas terukurnya. Untuk bahan tambang yang belum tereksploitasi ini maka upaya menekan kerusakan lingkungan harus dilakukan. 16. Sektor industri merupakan komponen utama pembangunan daerah yang mampu memberikan kontribusi ekonomi yang cukup besar, tingkat penyerapan tenaga kerja yang banyak, dan terjadinya transformasi kultural daerah menuju ke arah modernisasi kehidupan masyarakat. Kinerja sektor industri pada tahun 2007, dengan nilai investasi Rp. 2.158.725.511.039,- menyerap 80.280 orang tenaga kerja, dengan kontribusi sebesar 64,48 % terhadap PDRB tahun 2007 (merupakan sektor dengan kontribusi tertinggi). Kendala utama dalam pembangunan industri adalah dukungan infrastruktur masih belum memadai terutama jalan, dan terminal (dry port), rendahnya kemampuan dalam pengembangan teknologi, rendahnya kemampuan dan keterampilan sumber daya industri serta pencemaran limbah industri. 17. Pengembangan perdagangan di Kabupaten Bogor difokuskan pada pengembangan sistem distribusi barang dan peningkatan akses pasar baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Pengembangan sistem distribusi diarahkan untuk memperlancar arus barang, memperkecil disparitas antar daerah, mengurangi fluktuasi harga dan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005 - 2025

I - 25

menjamin ketersediaan barang kebutuhan yang cukup dan terjangkau oleh masyarakat. Adapun peningkatan akses pasar baik dalam negeri maupun luar negeri dilakukan melalui promosi/pameran produk. 18. Potensi pariwisata di Kabupaten Bogor cukup menjanjikan, namun belum dikelola secara optimal, proporsional dan profesional, serta belum ditempatkan sebagai kegiatan industri pariwisata. Potensi pariwisata yang saat ini dimiliki oleh Kabupaten Bogor antara lain : wisata alam, wisata budaya dan wisata belanja. Kawasan Puncak (di sepanjang koridor jalan) pada waktu-waktu tertentu menjadi daya tarik wisata. Hal ini terlihat dari kunjungan wisatawan domestik (sebagian besar berasal dari penduduk Kota Jakarta) yang jumlahnya cukup signifikan, terutama pada waktu akhir pekan atau libur nasional. Upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan para pelaku pariwisata belum memberikan dampak signifikan terhadap kemajuan industri pariwisata Kabupaten Bogor. Jumlah kunjungan wisatawan tahun 2007 sebanyak 2.120.019 orang, yang terdiri dari 98,86 % wisatawan nusantara dan 1,13 % wisatawan asing. 19. Dari hasil pengawasan dan pengendalian yang telah dilakukan, diketahui bahwa realisasi kegiatan penanaman modal yang telah mendapatkan persetujuan sampai dengan tahun 2007 adalah sebanyak

388

perusahaan

9.064.562.826.358,perusahaan

dengan

PMA

sedangkan nilai

dengan untuk

investasi

nilai

PMDN Rp.

investasi

US$

berjumlah

187

5.555.733.117.530,-.

Sementara apabila didasarkan pada jenis usahanya, terdapat 33 usaha primer PMA dengan nilai investasi Rp. 1.045.148.937.200,-; 300 usaha

sekunder

pada

PMA

dengan

nilai

investasi

sebesar

Rp.6.819.616.078.958,- dan US$ 1.179,568.157, sedangkan untuk jenis usaha tersier PMA sebanyak 55 perusahaan dengan nilai investasi sebesar Rp. 23.881.600.000,- dan US$ 1.811.400. Sedangkan untuk PMDN, terdapat 8 usaha primer dengan nilai investasi sebesar Rp.67.942.057.991,-, 162 usaha sekunder dengan nilai investasi sebesar Rp. 1.390.660.605.025,- dan 17 usaha tersier dengan nilai investasi sebesar Rp. 256.303.341.936,20. Jumlah usaha kecil menengah (UKM) yang dibina oleh Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor mengalami peningkatan sebesar 276 %


I - 26

selama tahun 2003 – 2007, yaitu dari 997 usaha pada tahun 2003 menjadi 3.751 pada tahun 2007. Sementara kualitas kelembagaan UKM yang ada di Kabupaten Bogor tersebut ditunjukkan dengan hasil klasifikasi yang telah dilakukan, terhadap UKM yang ada di Kabupaten Bogor. Sampai dengan tahun 2007, berdasarkan kriteria permodalan dan omzet, dari 203 UKM yang dievaluasi, 37 UKM terklasifikasi sebagai UKM Unggul, 104 UKM Mandiri, dan 62 UKM Tangguh. Berdasarkan hasil klasifikasi tersebut, ditentukan langkah pembinaan yang perlu difasilitasi oleh Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor kepada UKM-UKM tersebut. Bagi UKM Mandiri, yang permodalannya di bawah 100 juta dan omzetnya di bawah 500 juta, fasilitasi dilakukan pada aspek permodalan dan teknik

produksinya,

sementara

bagi

UKM

Tangguh,

yang

permodalannya di atas 200 juta dan omzetnya di atas 1 miliar, fasilitasi hanya dilakukan pada aspek pemasaran dan pengembangan kemitraan dengan UKM-UKM lainnya. Perkembangan Koperasi Selama kurun waktu 2003 – 2007 telah terjadi peningkatan jumlah koperasi sebanyak 165 %, yaitu dari sebanyak 932 koperasi pada tahun 2003 menjadi 1.535 pada tahun 2007. Dari jumlah tersebut, yang termasuk ke dalam koperasi aktif adalah sebanyak 1.183 unit pada tahun 2003, dan meningkat menjadi 1.115 pada tahun 2007. Sementara yang terdaftar sebagai anggota koperasi pada tahun 2003 adalah sebanyak 179.459 orang, dan meningkat 13 % pada tahun 2007, menjadi sebanyak 202.840 orang. Seiring dengan peningkatan jumlahnya, telah terjadi peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, yang ditunjukkan oleh pemenuhan klasifikasi dan kelas koperasi. Klasifikasi koperasi tersebut ditujukan untuk mengetahui kondisi keanggotaan (kualitas dan kuantitas), keuangan (permodalan dan sirkulasinya) serta penyelenggaraan RAT yang wajib untuk dilaksanakan setiap tahun sekali. Pada tahun 2003, jumlah koperasi yang sudah diklasifikasi adalah sebanyak 101 koperasi dengan hasil : Kelas A = 0, Kelas B = 39, Kelas C = 48, Kelas D = 4. Kemudian sampai akhir tahun 2007, total koperasi yang telah diklasifikasi adalah sebanyak 992 koperasi (Kelas A = 27, Kelas B = 597, Kelas C = 287, Kelas D = 81).


I - 27

Sebagai

upaya

pembinaan

dan

dalam

rangka

mengetahui

perkembangannya (aktif – tidak aktifnya), telah dilakukan advokasi kepada koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Bogor. Dengan demikian,

koperasi

diselesaikan

yang

bermasalah

permasalahannya,

dapat

misalnya

difasilitasi

melalui

untuk

pembubaran,

amalgamasi, atau pembenahan. Untuk itu, dalam kurun waktu 2003 – 2007, jumlah koperasi yang telah diadvokasi adalah sebanyak 735 koperasi. Dari hasil advokasi tersebut telah dilakukan pembubaran 171 koperasi dan pembenahan pada 564 koperasi.

II.4. ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi terjadi sejalan dengan perubahan peradaban dan budaya manusia, yang berdampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia, termasuk bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, telah banyak diaplikasikan hasil-hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi,

disertai

dengan

adanya

berbagai

penelitian

dan

pengembangan untuk mengatasi berbagai permasalahan strategis daerah secara terarah dan berkelanjutan. Walaupun demikian, kemampuan dalam penguasaan dan pemanfaatan iptek dinilai masih belum memadai untuk meningkatkan daya saing. Hal itu antara lain ditunjukan dengan masih rendahnya sumbangan iptek di sektor produksi, belum efektifnya mekanisme intermediasi, lemahnya sinergi kebijakan, belum berkembangnya budaya iptek di masyarakat, dan terbatasnya sumber daya iptek.

II.5. SARANA DAN PRASARANA 1.

Sarana

dan

prasarana

wilayah

yang

meliputi

infrastruktur

transportasi, sumber daya air dan irigasi, telekomunikasi, listrik dan energi serta sarana dan prasarana dasar permukiman merupakan aspek yang utama dalam pembangunan suatu daerah serta memiliki peran yang penting bagi peningkatan perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat. 2.

Prasarana transportasi merupakan tulang punggung pengembangan wilayah sehingga sangat penting untuk menunjang kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi. Pada saat ini prasarana transportasi


I - 28

belum

maksimal

dalam

memfasilitasi

tingginya

pergerakan

masyarakat yang ditunjukkan oleh masih terdapat jalan dalam kondisi rusak, dimensi jalan masih kecil, geometrik belum memenuhi standar teknis, dan panjang jalan masih terbatas. Panjang

ideal

jalan

dalam

melayani

pergerakan

masyarakat

berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah dan PDRB Kabupaten Bogor adalah 3.680,60 km. Sedangkan panjang jalan yang ada adalah 1.758,041 km atau 47,77 % dari kebutuhan ideal, yang terdiri dari Jalan Nasional sepanjang 121,497 km, Jalan Provinsi 129,989 km dan Jalan Kabupaten yang bernomor ruas 1.506,570 km. Selain itu, terdapat pula jalan-jalan yang tidak bernomor ruas dan jalan-jalan desa dengan jumlah yang terus bertambah pada setiap tahun, akibat pembukaan jalan baru atau peningkatan jalan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat ataupun pengusaha. Panjang jalan di Kabupaten Bogor sampai dengan bulan Desember 2007 dalam kondisi mantap (kondisi baik dan sedang) adalah sepanjang 1.032,60 km atau 68,54 %, sedangkan sisanya sepanjang 473,97 km atau sebesar 31,46 % dalam kondisi rusak. Belum maksimalnya infrastruktur transportasi dalam memfasilitasi pergerakan masyarakat disebabkan rendahnya jumlah jalan mantap dan pembangunan jalan-jalan baru, serta belum maksimalnya struktur konstruksi jalan. Kondisi tersebut diperburuk dengan tingginya frekuensi bencana alam dan beban lalu lintas yang sering melampaui kapasitas. 3.

Jumlah jembatan di Kabupaten Bogor pada tahun 2007 adalah sebanyak 682 buah, yang terdiri dari jembatan negara sebanyak 25 buah, jembatan provinsi sebanyak 98 buah, dan jembatan kabupaten pada jalan yang bernomor ruas sebanyak 559 buah dengan total panjang 5.784,4 m. Dari 559 jembatan pada jalan Kabupaten yang bernomor ruas, terdapat 443 buah (79,24 %) berada dalam kondisi baik, 83 buah (14,85 %) dalam kondisi sedang dan 33 buah (5,90 %) dalam kondisi rusak.

4.

Jaringan

irigasi

sangat

berperan

dalam

mendukung

produksi

pertanian, karena dengan keberlanjutan aliran air irigasi ke lahanlahan pertanian akan menentukan tingkat produksi yang dicapai. Dari 879 jaringan irigasi, terdapat 549 jaringan (62,46 %) dengan kondisi baik dan sedang, serta 330 jaringan (37,54 %) dalam kondisi rusak. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005 - 2025

I - 29

Sedangkan kondisi setu sebagai sumber air sebanyak 81 setu (87,10 %) dalam kondisi baik dan sedang, dan 12 setu (12,90 %) dalam kondisi rusak dari 93 setu yang ada. Di luar 93 situ tersebut, terdapat dua setu yang telah berubah fungsi yaitu Setu Cipambuan berubah menjadi jalan tol Jagorawi dan Setu Ciangsana berubah menjadi SMPN Ciangsana. 5.

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana permukiman seperti, perumahan dan

cakupan layanan air bersih sangat penting bagi

masyarakat. Jumlah rumah di Kabupaten Bogor pada tahun 2006 sebanyak 635.662 unit, dengan jumlah rumah terbanyak terdapat di Kecamatan Ciampea sebanyak 32.243 unit (rumah permanen 13.834 unit dan rumah tidak permanen 18.409 unit), dan jumlah rumah paling sedikit di Kecamatan Rancabungur sebanyak 8.324 unit. Permukiman kumuh tersebar di 187 lokasi pada luas lahan 240 Ha dengan jumlah bangunan sebanyak 7.797 unit dan dihuni oleh 11.220 keluarga (KK). Jumlah rumah yang berdiri di daerah limitasi sebanyak 11.622 rumah dan dihuni oleh 5.442 KK, yaitu terletak di bantaran sungai sebanyak 8.128 rumah dihuni 2.701 KK, serta terletak di bawah jaringan listrik tegangan tinggi sebanyak 3.494 rumah dihuni 2.741 KK. Dari jumlah bangunan rumah tinggal yang layak huni sebanyak 486.051 bangunan yang ada di Kabupaten Bogor, sampai saat ini yang memiliki IMB baru mencapai 52 % sedangkan bangunan lainnya sebanyak 1.807 bangunan antara lain bangunan industri, bangunan perdagangan dan bangunan peribadatan serta

perkantoran yang

memiliki IMB sebanyak ± 74,2 %. 6.

Ketersediaan air bersih merupakan salah satu prasyarat bagi terwujudnya permukiman yang sehat. Oleh karena itu akses masyarakat terhadap air bersih merupakan hal yang mutlak dipenuhi. Untuk cakupan pelayanan air bersih baru mencapai 25 kecamatan. Cakupan sanitasi air bersih di 80 desa/kelurahan di 19 kecamatan, yang memiliki kapasitas produksi sebesar 2.098,5 l/dt. Sementara cakupan pelayanan air bersih baru mencapai 56,86 %, terdiri dari PDAM 15 % dan sisanya pedesaan dari jumlah penduduk Kabupaten Bogor (peningkatan cakupan sarana air bersih yang dilakukan oleh unsur Pemerintah hanya 1% - 2% pertahun). Rendahnya cakupan pelayanan air bersih, diantaranya karena menurunnya ketersediaan


I - 30

sumber daya air baku dan daya dukung lingkungan, akibat tersumbatnya badan air/sungai oleh sedimentasi yang relatif tinggi. 7.

Sedangkan untuk jaringan listrik, maka rasio elektrivikasinya baru mencapai 50,96 %, berarti masih sekitar 49,14 % kepala keluarga di Kabupaten Bogor yang belum menikmati listrik, terutama pada kantong-kantong permukiman/kampung yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik yang telah ada di setiap desa. Hal ini disebabkan tingginya kebutuhan energi/listrik

akibat pertambahan penduduk,

tetapi pada sisi lain tidak diimbangi dengan peningkatan pengadaan listrik sebagaimana yang diharapkan. 8.

Kebutuhan sarana dan prasarana pengolahan sampah sangat besar sejalan dengan banyaknya jumlah penduduk dan diiringi aktivitas yang tinggi menyebabkan volume sampah rata-rata setiap hari mencapai 3.065 m3. Kondisi ini menuntut penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai, karena baru terlayani/ terangkut sebanyak 736 m3/hari atau 24,17 % dari timbunan sampah di wilayah perkotaan atau hanya 22 kecamatan dari 40 kecamatan di Kabupaten Bogor.

9.

Kebutuhan sarana dan prasarana pengolahan limbah cair sangat besar sejalan dengan banyaknya industri pengolahan, dan kegiatan usaha lainnya yang menghasilkan limbah cair. Rata-rata volume limbah cair per tahun selama kurun waktu tahun 2003 sampai dengan 2007, yang dihasilkan dari industri pengolahan dan kegiatan usaha lainnya sebanyak 314.178,92 m3/bln.

10. Penerangan jalan dan sarana jaringan utilitas di Kabupaten Bogor telah dibangun cukup memadai. Namun masih belum mencapai standar yang diinginkan dan belum dibentuk ke dalam suatu jaringan utilitas terpadu. Pengelolaan prasarana Penerangan Jalan Umum (PJU) tetap diprioritaskan pembangunannya pada daerah-daerah tertentu, dengan pertimbangan lokasi daerah-daerah rawan sosial yang sampai dengan saat ini mencapai 33,16 % atau 9.567 titik lampu dari rencana jumlah titik lampu 28.848 titik (berdasarkan setiap 50 m dari panjang jalan provinsi). Kegiatan ini akan secara terarah dilaksanakan pembangunannya termasuk pemeliharaannya. 11. Telekomunikasi di Kabupaten Bogor mengalami perkembangan yang pesat sebagai imbas dari perkembangan teknologi dan informasi. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005 - 2025

I - 31

Pemanfaatan ruang udara untuk telekomunikasi yang menunjang kegiatan ekonomi serta peningkatan akses masyarakat masih memerlukan perhatian dari Pemerintah Daerah.

II.6. POLITIK 1. Perkembangan politik di Kabupaten Bogor sudah cukup kondusif, khususnya dilihat dari harmonisasi hubungan legislatif dan eksekutif serta masyarakat. Komposisi dewan yang didominasi partai tertentu diharapkan tidak mengurangi penyerapan aspirasi masyarakat untuk menghasilkan keputusan yang bisa dinikmati secara bersama tanpa melihat golongan dan partai; 2. Kemajuan

demokrasi

kesadaran-kesadaran

terlihat terhadap

pula

dengan

hak-hak

sah

telah

berkembang

masyarakat

dalam

kehidupan politik, yang dalam jangka panjang diharapkan mampu menstimulasi masyarakat lebih jauh untuk makin aktif berpartisipasi dalam mengambil inisiatif bagi pengelolaan urusan-urusan publik. Perkembangan ini tidak terlepas dari berkembangnya peran partai politik dan masyarakat sipil. Disamping itu, kebebasan pers dan media telah jauh berkembang yang antara lain ditandai dengan adanya peran aktif pers dan media dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaran pemerintahan; 3. Kesadaran masyarakat dalam berpolitik telah diwujudkan dalam kegiatan pemilihan umum (pemilu) tahun 2004 yang diikuti oleh 2,7 juta orang pemilih (KPU, 2006). Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum lebih dari 70 % tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam momen politik sangat tinggi. Melalui pemilu tahun 2004, masyarakat Kabupaten Bogor telah memilih 45 orang wakil-wakilnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan rincian : 13 orang dari Golkar, 7 orang dari PKS, 8 orang dari PDIP, 3 orang dari PAN, 5 orang dari Partai Demokrat, 8 orang dari PPP, 1 orang dari PKPB.

II.7. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 1. Ketertiban masyarakat diperlukan untuk menciptakan stabilitas daerah dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005 - 2025

I - 32

Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Bogor secara umum relatif cukup baik, relatif tenang, tidak ada pertentangan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Kondisi ini tercipta karena adanya peran serta aktif aparat pemerintah dan masyarakat di bidang keamanan dan ketertiban; 2. Namun demikian masih terjadi peristiwa kriminalitas. Pada tahun 2007 di Kabupaten Bogor telah terjadi : 162 kejadian kecelakaan lalulintas, 3.165 kejadian kriminalitas dan 248 kasus lainnya (ketertiban umum) (data Kepolisian Resor Bogor). II.8. HUKUM 1. Pembangunan hukum di daerah selama ini lebih difokuskan pada penyusunan produk hukum daerah dalam upaya penguatan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintah daerah sejalan dengan berkembangnya dinamika penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik. Selama lima tahun terakhir (2002-2007) telah dihasilkan berbagai produk legislasi daerah (khususnya Perda) sebanyak 136 buah Perda yang berupa Perda baru maupun revisi atas Perda lama yang sudah tidak sesuai dengan kondisi dinamika penyelenggaraan pemerintahan. 2. Berbagai permasalahan selama ini yang terkait dengan aspek hukum adalah masih lemahnya kinerja penegakan hukum daerah terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi, masih perlu ditingkatkannya kualitas

dan

kuantitas

produk

hukum

daerah,

serta

belum

berkembangnya budaya/kesadaran hukum masyarakat. 3. Belum

berkembangnya

budaya/kesadaran

hukum

masyarakat

Kabupaten Bogor, ditunjukkan oleh masih adanya warga masyarakat yang tidak mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, seperti pelanggaran atas pemanfaatan tanah, rendahnya disiplin berlalulintas, penyalahgunaan ruangan publik untuk kepentingan individu, dan pembuangan sampah secara liar.

II.9. APARATUR Secara umum, penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) sampai saat ini belum dapat diwujudkan dengan memuaskan. Hal ini terlihat dari belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat Kabupaten Bogor, rendahnya kinerja sumber daya aparatur, belum Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005 - 2025

I - 33

memadainya sistem kelembagaan (organisasi perangkat daerah) dan kelembagaan (manajemen) pemerintah yang didukung dengan data yang akurat dan up to date sehingga pelayanan publik tidak memuaskan. Selain itu, rendahnya kesejahteraan PNS dan masih terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan prosedur pelayanan, serta masih adanya budaya permissive

(toleransi

terhadap

penyimpangan)

sehingga

”good

governance” dan ”clean government” semakin sulit diwujudkan. II.10. TATA RUANG DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

1. Pemanfaatan ruang di Kabupaten Bogor sepenuhnya mengacu pada RTRW Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) sampai dengan tahun 2010. Sebagai upaya pengendalian terhadap perizinan pemanfaatan ruang, telah dibuat Kriteria Lokasi dan Standar Teknis Pemanfaatan Ruang yang menetapkan secara rinci aturan-aturan teknis berdasarkan jenis kegiatan dan peruntukan ruang di lokasi yang akan dimanfaatkan.

2. Pola pemanfaatan ruang di Kabupaten Bogor mencakup pemanfaatan kawasan lindung dan budidaya. Sebagian besar wilayah di sebelah Selatan sepanjang perbatasan Kabupaten Bogor menjadi kawasan lindung karena memiliki hutan yang cukup lebat, topografi, elevasi dan curah hujan yang tinggi. Sedangkan kawasan budidaya tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Bogor.

3. Secara umum, tata ruang Kabupaten Bogor terbentuk dengan struktur ruang wilayah yang menggambarkan rencana sistem pusat pelayanan permukiman perdesaan dan perkotaan serta sistem perwilayahan pengembangan,

merupakan

bentuk/gambaran

sistem

pelayanan

berhirarki, yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan pelayanan serta mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan dan perkotaan di wilayah Kabupaten Bogor. a. Sistem perdesaan yang meliputi pola penggunaan lahan budidaya yang terdiri atas penggunaan hutan, perkebunan, kebun campuran, semak/belukar, tanah kosong, pemukiman, sawah irigasi, sawah tadah hujan dengan luasan untuk kegiatan kebun campuran 85.202,5 Ha (28,48 %), pemukiman 47.831,2 Ha (15,99 %), semak belukar 44.956,1 Ha (15,03 %), hutan vegetasi lebat dan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005 - 2025

I - 34

perkebunan/tanaman tahunan 57.827,3 Ha (19,33 %), sawah irigasi/tadah hujan 23,794 Ha (7,95 %), tanah kosong 36.351,9 Ha (12,15 %). Masalah yang dihadapi adalah meningkatnya konversi lahan dari pertanian ke non pertanian yaitu peningkatan luas permukiman sebesar 4.197 Ha dan menjadi tanah kosong seluas 16.703 Ha, kebun campuran seluas 28.973 Ha, sebagian besar menggunakan lahan semak/belukar seluas 1.015 Ha, sawah irigasi seluas 1.028 Ha, kebun campuran seluas 552,6 Ha, sawah tadah hujan seluas 676 Ha, perkebunan 712 Ha, hutan/vegetasi lebat 126 Ha dan badan air 242 Ha. Areal lahan yang mengalami penurunan yaitu pada lahan sawah irigasi seluas 12.367 Ha, sawah tadah hujan seluas 3.401 Ha, perkebunan seluas 2.071 Ha, hutan seluas 2.312 Ha dan badanbadan air seluas 707 Ha. b. Sistem perkotaan, tingginya konversi lahan dari pertanian untuk permukiman perkotaan dalam kurun waktu 5 tahun mencapai ± 7.503 Ha. Penggunaan lahan dari

kebun campuran 1.863 Ha

(17,6%), sawah tadah hujan 1.793 Ha (17 %), perkebunan 1.658 Ha (16 %) dan sawah irigasi 1.345 Ha (13 %), hutan/vegetasi lebat 720 Ha (6,8 %) dan badan air 124 Ha (1,2 %). c. Kondisi pelayanan transportasi darat antara lain: 1) Belum terealisasikannya rencana pembangunan terminal pada masing – masing wilayah pengembangan yang telah ditetapkan dalam RTRW, dan saat ini baru 1 (satu) terminal Cileungsi yang sudah operasional, sedangkan rencana yang lainnya masih terkendala dengan masalah pembebasan lahan; 2) Pengembangan jaringan jalan pada ruas-ruas yang berfungsi regional belum banyak perubahan yang berarti, khususnya pada ruas

jalan

yang

menghubungkan

wilayah

barat

dengan

Kabupaten Tangerang, juga di wilayah timur pada ruas jalan Babakan Madang – Tanjungsari. d. Pola penggunaan lahan di Kabupaten Bogor dikelompokkan menjadi hutan/vegetasi lebat, perkebunan, kebun campuran, semak/ belukar, tanah kosong, kawasan terbangun/pemukiman, sawah irigasi, sawah tadah hujan. Penggunaan tanah yang dominan adalah Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005 - 2025

I - 35

penggunaan tanah kebun campuran yaitu mencapai luasan 85.202,5 Ha

(28,48

%),

kawasan

terbangun/pemukiman

47.831,2

Ha

(15,99%), semak belukar 44.956,1 Ha (15,03 %), hutan vegetasi lebat/perkebunan 57.827,3 Ha (19,33 %), sawah irigasi/tadah hujan 23.794 Ha (7,95 %), tanah kosong 36.351,9 Ha (12,15 %). Komposisi pemanfaatan lahan di Kabupaten Bogor pada tahun 2006, yaitu untuk kawasan hutan lindung 42.175 Ha (13,30 %), kawasan lahan basah 56.888 Ha (17,94 %), kawasan lahan kering 47.756 Ha (15,06 %), kawasan tanaman tahunan 24.797 Ha (7,82 %), kawasan hutan produksi 51.529 Ha (16,25 %), kawasan pariwisata 1.681 Ha (0,53 %), kawasan permukiman perdesaan 20.326 Ha (6,41 %), kawasan permukiman perkotaan 52.036 Ha

(16,41 %), kawasan

pengembangan perkotaan 14.527 Ha (4,60 %), kawasan peruntukan industri 5.327 Ha (1,68 %).

4. Masalah aktual yang terjadi di bidang penataan ruang antara lain adalah : (1) masih terbatasnya rencana tata ruang skala detail dan teknis di Kabupaten Bogor; (2) belum tersedianya data base perizinan pemanfaatan ruang yang akurat dan lengkap, sehingga berpengaruh pada kemungkinan terjadinya tumpang tindih dalam pemberian perizinan pemanfaatan ruang/izin lokasi. Hal ini akan berdampak pada peluang investasi akibat tidak adanya jaminan pemanfaatan ruang.

II.11. SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 1. Luas kawasan hutan Kabupaten Bogor adalah 84.047,02 Ha atau 28,12% dari luas seluruh wilayah Kabupaten Bogor. Berdasarkan fungsinya, seluas 25.912,29 Ha atau 8,67 % merupakan Hutan Produksi dan sisanya seluas 58.134,73 Ha atau 19,45 % merupakan Hutan Lindung. 2. Berdasarkan penutupan vegetasinya, kawasan hutan yang berhutan (bervegetasi hutan) adalah seluas 110.720,03 Ha (37,05 %), sedangkan sisanya sebesar 62,95 % atau 188.118,27 Ha merupakan kawasan hutan yang tidak berhutan (non hutan yang merupakan sawah, pemukiman, tegalan, tanah terbuka), semak dan belukar. 3. Potensi

sumberdaya

air

suatu

daerah

merupakan

kemampuan

sumberdaya air wilayah tersebut baik sumberdaya air hujan, air permukaan maupun air tanah, guna memenuhi kebutuhan terhadap air


I - 36

baku yang dimanfaatkan untuk kepentingan domestik, industri maupun pertanian. 4. Sumberdaya air permukaan di Kabupaten Bogor terdiri dari air sungai, mata air dan air genangan/situ/danau, baik alam maupun buatan. Sungai-sungai yang ada, pada umumnya mempunyai hulu di bagian selatan, yaitu pada bagian tubuh pegunungan di sekitar Gunung Salak, Gunung Gede-Pangranggo dan Gunung Halimun, dengan karakteristik alirannya mengalir sepanjang tahun. Pada waktu musim hujan mempunyai debit yang besar dan mengakibatkan banjir setempat, sedangkan pada waktu musim kemarau, di beberapa alur sungai menunjukkan kecenderungan kondisi surut minimum. Kondisi fisik sungai-sungai di DAS dan Sub DAS di bagian selatan umumnya memiliki beda tinggi antara dasar sungai dengan lahan di sekitar berkisar antara 3,0 – 5,0 m, sehingga aliran sungai berpotensi untuk meluap di sekitarnya, baik akibat banjir maupun arus balik akibat

pembendungan.

Sedangkan

untuk

bagian

utara-barat

(Cimanceuri dan Cidurian Hilir) beda tinggi antara dasar sungai dan lahan bantaran di sekitarnya umumnya > 5 m, sehingga umumnya menyulitkan untuk pengambilan langsung, maupun pembendungan. Berdasarkan hasil studi “Preliminary Stydy on Ciliwung Cisadane Flood Control Project, 2001” di Kabupaten Bogor terdapat lokasi yang berpotensi untuk pembuatan waduk, yaitu Waduk Sodong dan Waduk Parung Badak. Waduk ini berfungsi sebagai pengendali banjir maupun irigasi. Rencana waduk Sodong berlokasi di Sungai Cikaniki Kecamatan Leuwiliang, anak sungai Cisadane dengan potensi genangan 3,069 km² dan volume 24,027 juta m³. Sedangkan Waduk Parung Badak berada di bagian Hulu Sungai Cisadane di Kecamatan Rancabungur, dengan potensi genangan 2,75 km² dan volume 40,069 juta m³. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air sungai tahun 2007 diketahui bahwa : -

Sungai Ciliwung, kadar rata-rata parameter BOD melampaui kelas mutu I dan II tetapi memenuhi untuk kelas mutu III dan IV;

-

Sungai Cileungsi, kadar rata-rata dari parameter BOD melampaui kelas mutu I – IV;

-

Sungai Cisadane, kadar rata-rata dari parameter BOD melampaui kelas mutu I dan II tetapi memenuhi kelas mutu II dan IV;


I - 37

-

Sungai Kalibaru, kadar rata-rata parameter BOD melampaui kelas mutu I, II dan III tetapi memenuhi untuk kelas mutu IV;

-

Sungai Cikeas, kadar rata-rata parameter BOD melampaui kelas mutu I, II dan III tetapi memenuhi untuk kelas mutu IV;

-

Sungai Cikaniki, kadar rata-rata parameter BOD melampaui kelas mutu I dan II tetapi memenuhi untuk kelas mutu III;

-

Sungai Cibeet, kadar rata-rata parameter BOD melampaui kelas mutu I, II dan III tetapi memenuhi untuk kelas mutu IV;

-

Sungai Cipamingkis, kadar rata-rata parameter BOD memenuhi untuk kelas mutu IV.

5. Di Kabupaten Bogor terdapat sejumlah mata air dan berdasarkan data dari Dinas Bina Marga dan Pengairan tahun 2006 terdapat danau atau situ sebanyak 95 buah dengan luas 496,28 Ha, 2 buah setu diantaranya telah berubah fungsi, yaitu : (1) Situ Cipambuan Udik berubah fungsi menjadi jalan tol Jagorawi; dan (2) Situ Ciangsana berubah fungsi menjadi SLTPN Ciangsana. Situ-situ dimaksud berfungsi sebagai reservoar atau tempat peresapan air dan beberapa diantaranya dimanfaatkan sebagai obyek wisata atau tempat rekreasi dan budidaya perikanan. Dari

segi

topografi wilayah

masih

ada beberapa lokasi yang

memungkinkan untuk dikembangkan situ-situ buatan yang dapat dimanfaatkan sebagai tampungan air baku, resapan air, maupun pengendali banjir (Retarding Basin). 6. Air tanah merupakan sumber alam yang potensinya (kuantitas dan kualitasnya) tergantung pada kondisi lingkungan tempat proses pengimbuhan (groundwater recharge), pengaliran (groundwater flow), dan pelepasan air bawah tanah (groundwater discharge) yang berlangsung pada suatu wadah yang disebut cekungan air bawah tanah, terdiri dari air tanah dangkal dan air tanah dalam. Volume air tanah yang digunakan untuk berbagai kegiatan usaha di Kabupaten Bogor sebanyak 338.727,2 m3/hari (data SoER Kabupaten Bogor, 2007) Secara umum kualitas air permukaan di Kabupaten Bogor masih cukup baik, dalam artian belum ada pencemaran oleh industri yang mengkhawatirkan.


I - 38

7. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum telah dilakukan terhadap pencemar dan perusak lingkungan, peningkatan kesadaran semua lapisan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan penyebarluasan informasi dan isu lingkungan hidup yang diharapkan akan

meningkatkan

kepedulian

banyak

pihak

terhadap

kondisi

lingkungan hidup Kabupaten Bogor. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan/pemantapan kader lingkungan hidup tingkat kecamatan dan desa, pembinaan dan pemantauan pengelolaan lingkungan hidup pada berbagai jenis kegiatan dan usaha masyarakat serta swasta/dunia usaha

terhadap

penerapan

ketentuan

AMDAL

dan

UKL/UPL,

penanganan kasus pencemaran lingkungan hidup, serta pemberlakuan izin pembuangan air limbah bagi setiap kegiatan yang berpotensi mengeluarkan limbah cair. Sejak tahun 2003 sampai tahun 2007 telah berhasil dilatih 650 orang kader lingkungan hidup yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat, dengan rincian sebagai berikut : Tahun 2003 : 150 orang kader lingkungan hidup. Tahun 2005 : 150 orang kader lingkungan hidup. Tahun 2006 : 160 orang kader lingkungan hidup. Tahun 2007 : 190 orang kader lingkunga hidup. Sedangkan pada tahun 2004 telah dilakukan pendidikan lingkungan hidup terhadap 75 orang guru sekolah dasar.


I - 39

BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

III.1

POLA PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah

dalam

Pasal

40

menyatakan

bahwa

dalam

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) antara lain mencakup analisis isu-isu strategis. Dalam upaya menganalisis isu-isu strategis tersebut maka digunakan metoda SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk

merumuskan

strategi,

berdasarkan

logika

yang

dapat

memaksimalkan kekuatan (Sthrengths) dan peluang (Opportunities), dan secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats). Jadi, analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal Peluang dan Ancaman dengan faktor internal Kekuatan dan Kelemahan. Matriks SWOT menampilkan delapan kotak, yaitu dua kotak sebelah kiri menampilkan faktor eksternal (peluang dan ancaman), dua kotak paling atas menampilkan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan empat kotak lainnya merupakan isu-isu strategis yang timbul sebagai hasil pertemuan antara faktor eksternal dan internal. Berdasarkan hasil analisis SWOT, terdapat empat bentuk interaksi yang merupakan alternatif strategi sebagai berikut : S-O : penggunaan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (growth oriented strategy). S-T :

penggunaan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah dengan cara strategi diversifikasi tindakan.

W-O: mengatasi

kelemahan

dengan

memanfaatkan

peluang,

atau

memanfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan. Fokus strategi pada situasi ini adalah stabilisasi atau rasionalisasi. W-T:

meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Strategi yang perlu dilakukan dalam kondisi ini adalah defensif atau survival.


I - 40

Isu-isu strategis daerah pada dasarnya adalah masalah/persoalan atau agenda yang perlu/harus atau dapat dilakukan atau dikerjakan oleh pemerintah daerah selang waktu 20 tahun. Strategis tidaknya suatu isu tentu harus dinilai dari kerangka urgensitas dan relevansi penanganannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Bogor.

III.2. ANALISIS SWOT / ANALISIS ALI DAN ALE Analisis lingkungan strategis dengan pendekatan SWOT dilakukan dalam upaya untuk mengidentifikasi semua faktor yang mendukung dan menghambat terhadap pencapaian tujuan, baik yang berkenaan dengan Analisis Lingkungan Internal (ALI) maupun Analisis Lingkungan Eksternal (ALE). Rincian ALI dan ALE Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut : A. KEKUATAN (STRENGTHS) 1. Secara geografis, Kabupaten Bogor berdekatan dengan Ibukota Negara sebagai pusat pemerintahan, jasa dan perdagangan dengan aktifitas pembangunan yang cukup tinggi. 2. Struktur tata ruang eksisting telah terbentuk secara hirarkis berdasarkan wilayah pengembangan. Wilayah Pengembangan (WP) mencakup WP Barat, Tengah, dan Timur. 3. Penggunaan lahan di Kabupaten Bogor didominasi oleh kebun campuran. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor memiliki potensi yang besar dalam bidang agraria yaitu hasil perkebunan. 4. Di samping potensi perkebunan, Kabupaten Bogor juga memiliki potensi di pertanian lahan basah (khususnya tanaman padi sawah) yang tersebar terutama di wilayah dataran. Begitu juga potensi di bidang peternakan (ternak besar, ternak kecil, dan ternak unggas) dan perikanan (perikanan darat). 5. Penyebaran fasilitas pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Bogor relatif merata di seluruh kecamatan. Artinya bahwa Kabupaten Bogor memiliki potensi pengembangan kualitas pendidikan dan kesehatan karena telah memiliki kuantitas infrastruktur yang memadai. 6. Pada tahun 2007, jalan yang ada di Kabupaten Bogor terdiri atas Jalan Nasional sepanjang 121,497 km (5 ruas), jalan provinsi 129,989 km (5 ruas), jalan Kabupaten yang bernomor ruas Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005 - 2025

I - 41

1,506,570 Km (383 ruas), jalan kabupaten yang belum bernomor ruas 47,285 Km (28 ruas). Kondisi jalan yang mantap (baik dan sedang) yang mencapai 68,54 % dari total panjang jalan menjadi potensi utama dalam mendukung aktifitas perekonomian di Kabupaten Bogor. 7. Kondisi bahwa

Kabupaten

Bogor

merupakan

daerah

agraris

didukung oleh jaringan irigasi yang memadai serta sumber daya air lainnya seperti Daerah Aliran Sungai (DAS) di beberapa sungai yang melewati Kabupaten Bogor dan keberadaan beberapa Danau/Situ. 8. Pariwisata di Kabupaten Bogor sangat beragam dan menyebar. Mulai dari obyek wisata alam, wisata budaya, maupun kegiatan wisata lainnya. Yang paling terkenal tentunya kawasan wisata Puncak. 9. Kawasan hutan lindung di Kabupaten Bogor masih sangat baik (kondisi vegetasi termasuk kawasan hutan lebat). Luas hutan lindung yang mencapai 19,45 % dari luas Kabupaten Bogor menjadi area penyangga untuk menjaga potensi sumber air bersih. 10. Terdapat potensi pertambangan khususnya sumber daya bahan galian non logam, yaitu Batu Belah dan Batu Gamping. 11. Industri merupakan penyumbang terbesar PDRB di Kabupaten Bogor. Potensi industri ini didominasi oleh industri skala kecil, dalam hal ini home industry. Selain itu terdapat juga beberapa industri menengah yang tersebar berdasarkan pola kluster yang terbentuk di koridor jalan utama di Kabupaten Bogor. Terdapat juga beberapa kawasan industri di wilayah Botabek yang cukup berkembang. B. KELEMAHAN (WEAKNESSES) 1.

Kabupaten Bogor merupakan wilayah daratan dengan tipe morfologi wilayah yang bervariasi, dari dataran yang relatif rendah di bagian utara hingga dataran tinggi di bagian selatan. Dengan kondisi ekologi dan morfologi yang ada tersebut, wilayah Kabupaten Bogor sebagian besar berfungsi lindung (non budidaya dan budidaya terbatas), sehingga wilayah yang dapat terbangun terbatas untuk kegiatan budidaya hanya wilayah dataran rendah bagian utara.


I - 42

2.

Terjadi peningkatan luasan lahan permukiman dapat berdampak pada kualitas lahan di Kabupaten Bogor. Seperti diketahui bahwa Kabupaten Bogor merupakan Kawasan Resapan Air. Pengalihan guna lahan untuk permukiman secara tidak terkendali dapat mengakibatkan penurunan kualitas sumber daya air.

3.

Masih rendahnya rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf dan masih terdapatnya tenaga guru yang terkategori tidak layak mengajar.

4.

Rendahnya usia harapan hidup sebagai akibat dari masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), tingginya angka gizi buruk, rendahnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, dan rendahnya angka aksesibilitas pelayanan kesehatan dan masih rendahnya cakupan sarana air bersih (SAB).

5.

Tidak optimalnya pengelolaan jaringan irigasi dan sumber daya air lainnya seperti danau/waduk.

6.

Masih rendahnya cakupan pelayanan prasarana dasar masyarakat, dimana tingkat kerusakan prasarana yang ada semakin tinggi, terbatasnya akses infrastruktur dalam menunjang pengembangan kawasan perdesaan sebagai kawasan pengembangan ekonomi (rural development), termasuk kurangnya akses transportasi sebagai sarana penghubung antar sentra kegiatan, seperti terminal, perparkiran, halte, dan pangkalan angkutan umum serta kurangnya

jumlah

trayek

dibandingkan

dengan

konsentrasi

kegiatan ekonomi atau permukiman. 7.

Pengembangan infrastruktur wilayah masih terkendala kepada pembebasan lahan.

8.

Pengembangan jaringan jalan pada ruas-ruas yang berfungsi regional belum banyak perubahan yang berarti.

9.

Keterbatasan sumber air baku di wilayah Kabupaten Bogor untuk pengembangan dan kuantitas air tanah pada musim kemarau cenderung berkurang.

10. Kekurangan lahan untuk TPA di daerah perkotaan yang kurang dapat diakomodasi oleh daerah di sekitarnya. Hal ini disebabkan belum

adanya

mekanisme

penyelenggaraan

penanganan

persampahan secara bersama antara kabupaten dan kota.


I - 43

11. Belum adanya prediksi yang rinci mengenai komposisi sampah, sehingga potensi bahan inorganik untuk pendaurulangan skala besar belum dapat dilaksanakan, sehingga dapat menurunkan volume sampah yang terkumpul. 12. Pemanfaatan lahan untuk tanaman padi sawah memiliki sedikit hambatan karena adanya kerikil/batuan pada permukaan tanah (stoniness). 13. Pemanfaatan lahan untuk persawahan di dataran banjir dan dataran aluvial seperti yang ada di Kecamatan Tenjo, Parung Panjang, Jasinga, Cigudeg, Leuwiliang, Jonggol dan Ciseeng memiliki hambatan adanya ancaman banjir akibat meluapnya air sungai. 14. Rendahnya produktivitas dan kualitas hasil pertanian, disebabkan belum meratanya penerapan teknologi, kualitas SDM serta kurangnya minat generasi muda untuk terjun dalam usaha tani, dukungan sarana dan prasarana pertanian yang belum memadai, disamping

kekurangan modal, dan tingginya biaya operasional

usaha pertanian. 15. Pengembangan wisata alam Puncak akan dihadapkan kepada isu terganggunya fungsi wilayah sebagai daerah konservasi. 16. Belum terbentuknya pola kawasan industri yang baik di Kabupaten Bogor. Hal ini mengakibatkan tidak terakomodasinya kegiatan industri di Kabupaten Bogor. 17. Masyarakat tidak tahu tentang arahan kebijakan tata guna tanah, air dan udara termasuk dalam batasan melakukan kegiatan.

C. PELUANG (OPPORTUNITIES) 1.

Kabupaten Bogor, sebagai salah satu hinterland di bagian Selatan Kota Jakarta merupakan kawasan yang banyak menarik minat investor untuk menanamkan modalnya berusaha di bidang-bidang perumahan, industri, peternakan, pertanian, dan lain-lain.

2.

Dalam arahan rencana pengembangan kawasan andalan di Jawa Barat, Kabupaten Bogor diklasifikasikan sebagai Kawasan Andalan Bogor Depok Bekasi (Bodebek) dengan kegiatan utama industri, pariwisata, jasa, dan sumberdaya manusia; dan Kawasan Andalan


I - 44

Bogor Puncak Cianjur (Bopunjur) dengan kegiatan utama agribisnis dan pariwisata. 3.

Arahan pemanfaatan ruang sebagai kawasan hutan lindung (Gunung Halimun-Salak, Gunung Gede-Pangrango dan sekitarnya) pada bagian Timur dan Barat wilayah Kabupaten Bogor dan sekitarnya.

4.

Pengembangan infrastruktur transportasi darat diarahkan melalui peningkatan jalur Bogor - Sukabumi – Cianjur.

5.

Fungsi Wilayah Jabodetabekjur sebagai satu kawasan Metropolitan yang merupakan satu kesatuan ekosistem dengan Kabupaten/Kota lain di Wilayah Jabodetabekjur, memerlukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang terpadu.

6.

Perlu adanya usaha peningkatan keterampilan usaha tani yang bukan saja mampu menghasilkan komoditas berkualitas dan bernilai tinggi, tetapi juga mampu menghasilkan produk olahan lanjutan yang memiliki nilai tambah.

7.

Perlu juga dikembangkan pasar lokal yang telah ada yang selama ini menjadi outlet hasil pertanian, menjadi pusat pengumpul hasil pertanian dan sarana transaksi antara produsen dengan pedagang yang terdekat dengan sentra produksi hasil pertanian tersebut.

8.

Pengembangan pariwisata di masa mendatang memiliki prospek berkembang, khususnya pada Kawasan Wisata GSE seiring semakin meningkatnya kunjungan dan memilki akses yang cukup baik apabila pelaksanaan pembangunan Bogor Outer Ring Road yang akan menghubungkan antara Kota Bogor dengan akses menuju Kawasan Wisata GSE.

9.

Melihat banyaknya usaha pertambangan saat ini, kaitannya dengan upaya peningkatan devisa bagi daerah, maka pengelolaan bahan tambang menjadi bahan setengah jadi melalui pembangunan pabrik pengolahan diharapkan dapat memberikan nilai tambah baik secara sosial dan ekonomi.

10. Adanya rencana pengembangan infrastruktur khususnya yang menghubungkan Tol Jagorawi dengan Parung (alternatif menuju Serang

Banten),

serta

rencana

pengembangan

jalan

yang

menghubungkan Sentul dengan Sukamakmur-Tanjungsari sebagai alternatif Puncak menuju Bandung, serta rencana pembangunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005 - 2025

I - 45

Sport Center (pengganti Senayan) memungkinkan Kabupaten Bogor untuk dapat lebih berkembang lagi. 11. Adanya wacana pemekaran sebagian wilayah Kabupaten Bogor menjadi Bogor Barat merupakan peluang dalam hal pengembangan wilayah. Diharapkan dengan terbentuknya Bogor Barat menjadi kabupaten, akan meningkatkan perekonomian di wilayah Bogor Barat

sehingga

berdampak

kepada

peningkatan

mobilitas,

aksesibilitas, serta distribusi orang dan barang. D. ANCAMAN (THREATS) i.

Pengalihan guna lahan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan peruntukannya dapat mengakibatkan terjadinya degradasi lahan. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan potensi bencana yang timbul seperti erosi, banjir, polusi, dan lain-lain.

ii.

Wacana pemekaran sebagian wilayah Kabupaten Bogor menjadi Bogor Barat berpengaruh terhadap keberadaan sumber daya alam. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap berkurangnya potensi pendapatan daerah Kabupaten Bogor.

iii.

Peningkatan pembangunan aksesibilitas jalan secara berlebihan akan mempengaruhi aktifitas pertanian di Kabupaten Bogor. Semakin banyak jaringan jalan yang ada, maka kegiatan pertanian akan semakin terdesak akibat berkurangnya lahan pertanian.

iv.

Pemanfaatan air bersih secara berlebihan dapat mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas sumber air khususnya air tanah.

v.

Kecenderungan menurunnya luasan kawasan lindung akibat pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bogor.

vi.

Pemanfaatan potensi pertambangan yang tidak terkendali dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat lahan galian yang ditinggalkan.

vii.

Pembangunan kawasan-kawasan industri dapat meningkatkan polusi baik polusi udara, air, maupun suara. Hal ini dapat mengurangi kualitas kesehatan masyarakat di sekitar kawasan industri.

viii.

Untuk peningkatan pelayanan birokrasi, perlu menerapkan sistem pengembangan karir PNS (pola dan jenjang karir) terutama dengan

mengintegrasikan

komponen


Diklat

(baik

Diklat I - 46

kepemimpinan, fungsional maupun teknis) sebagai salah satu persyaratan

dalam

melakukan

promosi,

rotasi

dan

mutasi

aparatur. Faktor-faktor internal yang dimiliki dan faktor-faktor eksternal yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bogor yang kemudian diformulasikan ke dalam Matriks SWOT, diperoleh 4 (empat) kelompok strategi yang secara lengkap tercantum dalam Lampiran.

III.3. ISU-ISU STRATEGIS A. SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA 1.

Jumlah penduduk Kabupaten Bogor diperkirakan akan meningkat mencapai sekitar 5.642.969 jiwa pada tahun 2025 (BPS Jawa Barat). Diperlukan pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk untuk menciptakan penduduk tumbuh seimbang dalam rangka mendukung terjadinya bonus demografi, yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas SDM yang mandiri untuk mencapai kesejahteraan. Untuk mewujudkan hal ini, Kabupaten Bogor harus bekerja sama dengan wilayahwilayah lain dalam lingkup Kawasan Jabodetabek, mengingat mobilitas orang antar wilayah Kabupaten/Kota di kawasan ini cukup intensif.

2.

Kualitas penduduk, dari sisi Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masih 7,11 tahun sehingga membuat

sebagian besar penduduk, lebih

dari 80 %, hanya berpendidikan paling tinggi SLTP/sederajat. Di dalam jumlah itu, jumlah penduduk yang hanya tamat SD lebih dari separuhnya. 3.

Menurunkan

AKI

dan

AKB secara signifikan,

baik

melalui

pendekatan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang dilaksanakan oleh pemerintah dan

swasta,

maupun

melalui

pendekatan

pemberdayaan

masyarakat dengan menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam menanggulangi masalah-masalah kesehatan. 4.

Kualitas hidup dan peran perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan masih rendah, yang ditandai oleh rendahnya angka indeks pembangunan gender (IPG) dan tingginya tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak, serta


I - 47

kurang memadainya kesejahteraan, partisipasi dan perlindungan anak. B. EKONOMI 1.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor selama 5 tahun terakhir yang terus mengalami peningkatan, dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor sekunder, menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Bogor banyak dipengaruhi oleh spill over effect dari pertumbuhan aktivitas ekonomi di Jakarta. Hal ini karena sektor sekunder

dan

tersier

yang

berkembang

sifatnya

lebih

terkait/berorientasi ke Jakarta dari pada terkait/berorientasi untuk pembangunan kapasitas sumber daya lokal. Dapat dilihat bagaimana

perkembangan

sektor

industri,

properti

dan

perdagangan semuanya berkembang karena adanya proses urban sprawl yang terjadi hingga meluas ke wilayah-wilayah penyangga Jakarta. Banyak penduduk yang bertempat tinggal di Bogor bekerja di Jakarta, dan banyak industri di Bogor yang berkantor pusat di Jakarta. Karena itu wajar apabila pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bogor tidak memberikan multiplier effect yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor; 2.

Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat juga diiringi dengan tingginya jumlah pengangguran dan penduduk miskin. Ini berarti masih banyak aktivitas ekonomi yang tidak memberikan multiplier effect

bagi

perluasan

kesempatan

kerja

dan

peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Apabila aktivitas ekonomi seperti ini terus didorong maka akan memicu terjadinya kesenjangan sosial yang makin meningkat; 3.

Jumlah penganggur adalah lebih dari seperempat penduduk usia kerja. Tingkat pengangguran cenderung bertambah dikarenakan ada kecenderungan penurunan investasi dan relokasi industri yang berdampak pada pengurangan tenaga kerja. Selain itu, di sektor pertanian dan kawasan perdesaan juga terjadi konversi lahan pertanian ke guna lahan lain yang menyebabkan pelepasan petani dari tanah dan kegiatan dasarnya;

4.

Pengembangan perdagangan di Kabupaten Bogor difokuskan kepada sistem distribusi barang dan peningkatan akses pasar, baik


I - 48

pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri, tetapi belum ada orientasi untuk mengembangkan sektor perdagangan yang mampu memberikan

insentif

bagi

tumbuhnya

komoditas-komoditas

unggulan lokal. Sehingga perkembangan sektor perdagangan tidak cukup hanya difokuskan pada distribusi barang dan perluasan akses pasar melalui pameran atau promosi saja, tetapi institusi pasar lokal harus dibangun agar sektor perdagangan dapat mendorong

pengembangan

komoditas

unggulan

lokal

dan

peningkatan kesejahteraan masyarakat; 5.

Meskipun pertumbuhan koperasi dan usaha kecil cukup signifikan, tetapi dalam pengembangannya masih mengahadapi sejumlah masalah, antara lain : •

Masih terbatasnya kemampuan, keterampilan, wawasan SDM koperasi sehingga mengakibatkan masih lemahnya kinerja organisasi, manajemen dan usaha.

•

Lemahnya struktur permodalan, pemupukan modal sendiri dan terbatasnya akses permodalan pada sumber modal dari luar.

•

Masih

terbatasnya

akses

pemasaran

terutama

dalam

menghadapi persaingan usaha. 6.

Kinerja sektor pertanian masih lemah karena hubungan yang belum sinergis antar berbagai sub sistem pertanian, dan kinerja masing-masing subsistem terutama budidaya (on farm) masih lemah. Aktivitas budidaya dihadapkan pada permasalahan luasan lahan petani yang makin sempit, teknologinya masih tradisional, mutu produk masih rendah, harga tidak mendukung dan struktur pasar juga cenderung merugikan petani. Apabila Kabupaten Bogor ingin mengoptimalkan keunggulan agroekosistem yang dimilikinya, maka prasyarat utama yang harus dilakukan adalah reforma agraria dan kebijakan penataan ruang yang mampu memberikan insentif bagi tumbuhnya sektor pertanian;

7.

Potensi pariwisata Kabupaten Bogor berupa alam, adat istiadat, seni dan budaya perlu dikembangkan sebagai modal dasar pembangunan kepariwisataan, dengan teap menjaga kelestarian lingkungan dan nilai-nilai setempat. Ekowisata dan desa wisata lebih ditekankan/menjadi prioritas sebagai bentuk pembangunan pariwisata berkelanjutan dan berbasis masyarakat.


I - 49

Disamping itu harus didukung sumber daya manusia, fasilitas pariwisata yang memadai, dan yang tidak kalah pentingnya adalah sarana wisata belanja

untuk menampung produk khas Bogor

termasuk industri kecil/kerajinan.

yang akan dikembangkan

adalah wisata alam, wisata budaya dan wisata belanja. Wisata alam dan wisata budaya menunjukkan keunggulan atau kekhasan Kabupaten

Bogor.

Sedangkan

untuk

wisata belanja dalam

perkembangannya harus diarahkan untuk memfasilitasi pemasaran produk-produk khas Kabupaten Bogor seperti tumbuhnya kerajinan tas dan sepatu. Sayangnya masih banyak pusat-pusat perbelanjaan yang justru tidak menjual produk-produk lokal tetapi sekedar menjadi outlet untuk menjual produk-produk dari luar Kabupaten Bogor; 8.

Jumlah warga yang miskin lebih dari seperempat jumlah penduduk. Angka ini ada kecenderungan terus meningkat terkait dengan kebijakan nasional berupa kenaikan harga bahan bakar minyak dan gas untuk kebutuhan konsumsi yang memicu meningkatnya biaya hidup secara keseluruhan.

C. ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Hasil-hasil riset yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga penelitian dan lembaga pendidikan tinggi yang tersebar di Kabupaten Bogor belum dapat didesiminasikan dan dimanfaatkan secara nyata dalam proses pelaksanaan pembangunan, karena IPTEK ini sangat diperlukan dalam pemberdayaan UKM, pertanian, peternakan dan perdagangan. D. SARANA DAN PRASARANA 1.

Perubahan

fungsi

lahan

untuk

kebutuhan

prasarana

kota

mengakibatkan luasan ruang terbuka hijau semakin kecil. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan pemerintah daerah untuk menjaga dan memelihara kualitas dan kuantitas lahan ruang terbuka hijau serta memulihkan ruang terbuka hijau yang menurun fungsinya; 2.

Pengelolaan persampahan di Kabupaten Bogor perlu ditingkatkan. Hal ini berkaitan dengan masih banyaknya permasalahan TPA-TPA di Kabupaten Bogor, baik dari sisi kondisi, sistem pengoperasian,


I - 50

pemilihan lokasi TPA yang baru, maupun alokasi anggaran pemerintah daerah; 3.

Prasarana dan sarana lingkungan perumahan di Kabupaten Bogor, khususnya

di

kawasan

pedesaan

memerlukan

perhatian

pemerintah dan mengingat keterbatasan kemampuan masyarakat desa; 4.

Penanggulangan bahaya kebakaran di Kabupaten Bogor perlu ditingkatkan

dengan

mencakup

upaya

penyuluhan

untuk

meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pencegahan bahaya kebakaran; 5.

Penataan reklame di kawasan perkotaan dan jaringan jalan perlu ditingkatkan dengan meningkatkan kesadaran pihak-pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat;

6.

Penerbitan IMB masih dirasakan berbelit, birokratis, lama dan mahal sehingga menyebabkan masyarakat enggan untuk mengurus IMB terutama untuk rumah tinggal di perdesaan dan di luar kawasan perumahan;

7.

Penyesuaian ruang milik jalan pada jalan bernomor ruas dengan mengikuti

peraturan

perundangan

yang

berlaku

dan

juga

penambahan penomoran ruas jalan dalam rangka kemudahan inventarisasi dan penanganan permasalahan; 8.

Penataan sistem jaringan jalan yang nyaman dan memadai menuju obyek wisata di Kabupaten Bogor;

9.

Pengelolaan dan sistem informasi penanganan situ yang belum optimal

terkait

dengan

status

kewenangannya

sedangkan

fungsinya secara lokal sangat penting. Upaya kerjasama dengan pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah Provinsi Jawa Barat perlu diupayakan dan terus ditingkatkan; 10. Permasalahan irigasi di Kabupaten Bogor memerlukan upaya penataan data inventarisasi irigasi yang terintegrasi dengan melibatkan dan memberdayakan P3A Mitra Cai; 11. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan daerah, pertambahan kendaraan bermotor, dan pergerakan penduduk, maka jumlah titik kemacetan juga bertambah. Penambahan sarana dan prasarana pengamanan lalu-lintas beserta aparatnya perlu memperoleh perhatian; Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005 - 2025

I - 51

12. Perlu menjaga fungsi terminal-terminal supaya tidak turun kualitasnya atau beralih fungsi ke penggunaan lain; 13. Sehubungan

dengan

pemekaran

Bogor

Barat,

maka

perlu

penyesuaian jaringan angkutan umum beserta jumlah armadanya disesuaikan dengan permintaannya; 14. Peningkatan dan pembangunan kapasitas maupun sarana di bidang pos dan telekomunikasi di Kabupaten Bogor beserta dengan sumberdaya manusianya; 15. Perlu

penataan

masyarakat

perparkiran

setempat

yang

sehingga

sesuai

retribusi

dengan yang

kondisi

diharapkan

terkumpul bisa terus meningkat. E. POLITIK Menjaga

proses

konsolidasi

demokrasi

ke

arah

terwujudnya

pengawasan dan penyeimbangan kekuasaan politik terutama kejelasan di lingkup penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bogor yang lebih mendorong kemandirian di daerah. Pada lingkup pemerintahan daerah, konsolidasi demokrasi perlu didukung dengan kebijakan daerah yang reformis dan birokrasi yang memenuhi syarat profesionalisme, efektivitas, dan mandiri serta baik dan bersih. F. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT Kedepan upaya meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat masih dihadapkan pada berbagai persoalan seperti banyaknya berbagai masalah sosial yang dapat menjadi faktor pencetus kriminal bagi timbulnya gangguan trantibmas, seperti menekan pengangguran, keadilan dan ketersediaan pelayanan publik, pengembangan motivasi hidup disiplin, serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. G. HUKUM 1.

Berbagai permasalahan selama ini yang terkait dengan aspek hukum adalah masih lemahnya kinerja penegakkan hukum daerah terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi, dan masih perlu ditingkatkannya kualitas dan kuantitas produk hukum daerah,


I - 52

serta

belum

berkembangnya

budaya/kesadaran

hukum

masyarakat; 2.

Perangkat hukum masih belum mampu melandasi semua aktifitas masyarakat dan pemerintah, karena masih ditemukannya kasuskasus pelanggaran hukum baik berupa KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)

maupun

tindak

kekerasan

yang

lain,

yang

menunjukkan penegakkan hukum masih belum mampu membuat masyarakat sadar hukum. H. APARATUR 1.

Penempatan aparatur pemerintah sebagai salah satu pilar dalam penyelenggaraan pemerintahan memiliki peran yang sangat strategis

dalam

mewujudkan

pelayanan

prima

aparatur

pemerintah kepada masyarakat. Penempatan posisi dan jabatan aparatur belum mengedepankan pola pengembangan karir yang berbasis pada profesionalitas dan kompetensi aparatur atau belum menggunakan pola “merit system”; 2.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance), dengan meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah Kabupaten berdasarkan standarisasi nasional dan peningkatan kualitas kinerja organisasi publik berdasarkan standar pelayanan

minimal

disertai

dengan

kesiapan

mental

dan

peningkatan kinerja aparatur pemerintah Kabupaten Bogor, agar mampu memberikan pelayanan publik yang dapat mememenuhi aspek transparansi dan akuntabilitas yang lebih sederhana, murah

dan

cepat

dengan

pemanfaatan

e-goverment,

e-

procurement dan pelayanan satu pintu; 3.

Perlunya peningkatan dan diversifikasi jaringan sistem informasi manajemen (bidang kepegawaian, kearsipan, keuangan, dsb) yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi sebagai perwujudan electronic government (e-gov) bagi optimalisasi kinerja dan layanan organisasi public dalam pembangunan.

I. TATA RUANG DAN PENGEMBANGAN WILAYAH 1.

Penyusunan dokumen rencana yang belum tersistematis, hal ini berkaitan dengan tingkat kedetailan produk peta. Di beberapa wilayah kecamatan masih ada yang belum memiliki dokumen


I - 53

rencana, sementara di wilayah kecamatan lain banyak yang memiliki

dokumen

rencana

bahkan

sampai

tingkat

detail

(perencanaan tapak); 2.

Perlunya ketersediaan rencana tata ruang

secara merata bagi

semua wilayah administrasi pemerintahan dengan kelengkapan tema yang diarahkan oleh peraturan perundangan berlaku; 3.

Perlu kajian yang komprehensif dalam menentukan struktur ruang yang baru setelah Kabupaten Bogor Barat terbentuk nantinya, sehingga dapat meningkatkan pola pemanfaatan ruang;

4.

Kawasan pertanian perlu terus dipertahankan, khususnya di kawasan yang sangat produktif. Hal ini terkait dengan kondisi bahwa

konversi

lahan

perumahan/komersial/industri produktif

sangat

dari cenderung

berkontribusi

terhadap

pertanian

ke

meningkat.

Sawah

perekonomian

di

Kabupaten Bogor; 5.

Pengendalian

Pemanfaatan

Ruang

perlu

terus

ditingkatkan

mengingat secara regional Kabupaten Bogor berperan dalam masalah banjir di Jakarta; 6.

Penataan kawasan perbatasan, dengan penentuan titik ordinat dan pemasangan patok, baik perbatasan Kabupaten Bogor dengan Kabupaten/Kota di sekitarnya, perbatasan antar kecamatan di Kabupaten Bogor, maupun perbatasan dengan Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Banten yang berada di Kabupaten Bogor;

7.

Penertiban kepemilikan tanah oleh Pemerintah Daerah untuk cadangan tanah pemakaman;

8.

Penyelesaian permasalahan, konflik/sengketa pertanahan tanah terhadap

ex

masyarakat

HGU maupun

di

beberapa

dengan

perusahaan,

pihak

yang

baik

menguasai

dengan tanah

dimaksud; 9.

Penyelesaian permasalahan konflik pertanahan di beberapa desa yang telah digarap oleh masyarakat.

J. SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.

Penilaian AMDAL menjadi isu yang strategis terkait dengan seberapa besar komitmen pemerintah dan masyarakat terhadap pembangunan

wilayah

berbasiskan


ramah

lingkungan. I - 54

Kenyataannya, kondisi sungai-sungai umumnya sudah tercemar limbah dari berbagai kegiatan produktif warga dan swasta; 2.

Terwujudnya ketersediaan sumber daya alam bagi sumber energi dan sebagai bagian penyeimbang iklim global;

3.

Meningkatnya pengembangan potensi wilayah baik pada daerah sekitar hutan, persawahan, dan daerah-daerah sekitar kawasan industri dengan mengembangkan produk unggulan yang spesifik dan kompetitif serta mempunyai dampak langsung terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja dengan mempertimbangkan kelestarian alam.

III.4

MODAL DASAR Modal dasar pembangunan daerah adalah seluruh sumber kekuatan daerah, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dan didayagunakan dalam pembangunan daerah. 1. Kabupaten Bogor mempunyai bentang alam pegunungan vulkanik yang memiliki keindahan panorama alam didukung kesejukan dengan suhu rata-rata 250C dengan rata-rata curah hujan tahunan 2,500 - 5,000 mm/tahun mempunyai jenis tanah yang subur, kelimpahan sumber air dan

keanekaragaman

hayati,

menjadi

sumber

potensial

bagi

kemakmuran masyarakat dan menjadi daya tarik wisatawan. 2. Sebagai salah satu hinterland di bagian selatan kota Jakarta, dengan akses yang mudah dicapai dan masih luasnya ketersediaan lahan, menjadikan Kabupaten Bogor sebagai wilayah yang banyak menarik minat investor untuk menanamkan modalnya berusaha di bidang perumahan, industri agro, resort dan lain-lain. 3. Jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang relatif besar dan homogenitas kesukuan merupakan sumber daya potensial dan produktif bagi pembangunan daerah. 4. Keramahtamahan

yang

merupakan

karakteristik

kebudayaan

masyarakat setempat memudahkan asimilasi sosial, merupakan modal sosial yang mempercepat masuknya investasi dari luar. 5. Infrastruktur yang relatif memadai terutama di sekitar wilayah perbatasan dengan Jakarta mengakibatkan kabupaten Bogor menjadi salah

satu

wilayah

di

hinterland

Jakarta

yang

sesuai

untuk

pengembangan permukiman, perdagangan dan industri.


I - 55

6. Kabupaten Bogor memiliki produk-produk pertanian unggulan seperti komoditas teh di kawasan Puncak, buah-buahan, peternakan dan perikanan darat di kawasan Bogor Barat dan sebagainya. 7. Kabupaten Bogor memiliki produk-produk UKM unggulan seperti kerajinan tas, sepatu dan sebagainya. 8. Kabupaten Bogor memiliki kawasan industri yang cukup berkembang terutama di daerah Cibinong, Cileungsi dan sekitarnya. 9. Kabupaten

Bogor

memiliki

individu-individu

SDM

yang

unggul

mengingat banyaknya institusi penelitian maupun pendidikan tinggi yang ada di wilayahnya.


I - 56

BAB IV VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2005–2025

IV.1. Visi Pembangunan Daerah Berdasarkan kondisi Kabupaten Bogor sampai saat ini, isu-isu strategis dan dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki, maka Visi Pembangunan Kabupaten Bogor tahun 2005–2025 adalah : “KABUPATEN BOGOR MAJU DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAKWA” Pernyataan Visi Kabupaten Bogor di atas, memiliki makna : -

Maju, berarti masyarakat telah mencapai atau berada pada tingkat kemajuan yang lebih tinggi atau masyarakat telah menuju ke arah yang lebih baik maupun berkembang ke arah yang lebih baik. Maju juga berarti bahwa Kabupaten Bogor sebagai wilayah terus melakukan pengembangan diri untuk terus menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di dalam maupun di luar. Tingkat kemajuan dapat diukur berdasarkan perubahan

kualitas lingkungan

SDM,

tingkat

alam

dan

kemakmuran, binaan

terkendalinya

melalui

kesadaran

pembangunan yang berkelanjutan, serta kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum. -

Sejahtera berarti masyarakat telah berada dalam kondisi aman dan sentosa (terlepas dari segala gangguan dan kesulitan), makmur (telah terpenuhinya seluruh kebutuhan dasarnya sesuai dengan standar hidup yang layak bagi kemanusiaan) dan tentram (gemah ripah, repeh, rapih).

Tingkat

sejahtera

masyarakat

Kabupaten

Bogor

diukur

berdasarkan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). -

Iman dan Takwa sebagai landasan dalam melaksanakan aktivitas guna pencapaian visi dan misi yang ditetapkan melalui pengamalan ajaran agama. Pengamalan ajaran agama secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat

akan

mewujudkan

situasi

yang

kondusif

untuk

melaksanakan pembangunan daerah.


I - 57

IV.2. Misi Pembangunan Daerah Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Bogor sebagai berikut : Misi Pertama

:

Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas adalah membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, kompetitif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai-nilai luhur budaya.

Misi Kedua

:

Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju adalah mengembangkan

dan

memperkuat

perekonomian

regional berorientasi pada keunggulan komparatif, kompetitif dan kooperatif dengan berbasis pada potensi lokal sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkesinambungan dengan mekanisme pasar

yang

Perkembangan

berlandaskan ekonomi

persaingan

regional

didukung

sehat. oleh

penyediaan infrastruktur yang memadai, tenaga kerja yang

berkualitas

dan

regulasi

yang

mendukung

penciptaan iklim investasi yang kondusif. Misi Ketiga

:

Mewujudkan Kabupaten Bogor yang TEGAR BERIMAN (Tertib, Segar, Bersih, Indah, Aman dan Nyaman) dan berkelanjutan adalah membentuk suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Bogor yang maju dan sejahtera yang ditandai dengan terjaminnya

ketertiban

dan

keamanan

serta

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan, serta keseimbangan pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Misi Keempat

:

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah

membangun

akuntabilitas


kepemerintahan I - 58

yang

bertanggung

jawab,

peningkatan

efisiensi

birokrasi, kemitraan yang serasi antara legislatif dengan eksekutif, penciptaan stabilitas politik dan konsistensi dalam penegakan hukum serta peningkatan pelibatan dan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan pembangunan daerah sehingga pelayanan umum terus dapat ditingkatkan.


I - 59

BAB V ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005–2025 V.1 SASARAN PEMBANGUNAN MENURUT MISI Tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Bogor tahun 2005–2025 adalah mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pembangunan daerah dalam dua puluh tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut : A. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, ditandai oleh hal-hal berikut : 1. Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah negara Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2. Meningkatnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat; 3. Terwujudnya

sumberdaya

manusia

yang

berdaya

saing

yang

ditunjukkan dengan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan. B. Terwujudnya perekonomian rakyat yang maju, ditandai oleh hal-hal berikut : 1. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di sektor industri dan perdagangan serta didukung oleh pertanian yang tangguh dan pariwisata yang berbasis masyarakat; 2. Meningkatnya daya tahan dan daya saing dunia usaha, serta tumbuhnya wirausaha baru terutama Usaha Kecil Menengah; 3. Terbangun dan terpeliharanya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi, serta terwujudnya kemudahan dan efisiensi bagi pergerakan orang, barang dan jasa; 4. Terbangun dan terpeliharanya jaringan irigasi untuk pemenuhan kebutuhan air bagi pertanian; 5. Terwujudnya pengendalian pemanfaatan sumber daya air secara berkelanjutan untuk kemajuan daerah; 6. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat;


I - 60

7. Terpenuhinya

jangkauan

pelayanan

jaringan

komunikasi

dan

teknologi informasi (telematika) ke seluruh wilayah; 8. Meningkatnya pemanfaatan sumber-sumber energi alternatif untuk pembangunan daerah; 9. Terjaminnya ketersediaan kebutuhan pangan; 10. Meningkatnya kemampuan daya beli dan pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Bogor. C. Terwujudnya Kabupaten Bogor yang TEGAR BERIMAN (Tertib, Segar, Bersih, Indah, Aman dan Nyaman) dan Berkelanjutan ditandai oleh hal-hal berikut : 1. Meningkatnya penegakan hukum demi terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat; 2. Meningkatnya kualitas lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat; 3. Tercapainya penataan ruang yang memperhatikan keseimbangan antara fungsi lindung dan fungsi budidaya; 4. Terciptanya

suasana

aman

dan

nyaman

dalam

lingkungan

permukiman, wilayah dan daerah; 5. Terwujudnya keselarasan antara keindahan tata ruang dan tata hijau; 6. Meningkatnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam serta pelestarian fungsi lingkungan hidup yang berkelanjutan; 7. Terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam setempat untuk mewujudkan nilai tambah sosial ekonomi dan menjadi modal pembangunan daerah. D. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, ditandai oleh halhal berikut : 1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang didukung oleh kondisi politik yang demokratis; 2. Meningkatnya profesionalisme aparatur, efisiensi birokrasi dan akuntabilitas

pemerintahan

daerah

yang

bermuara

kepada

peningkatan pelayanan publik, sehingga terwujud pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab; Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005 - 2025

I - 61

3. Meningkatnya penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia yang

menjamin

terwujudnya

ketentraman

dan

ketertiban

masyarakat; 4. Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah; 5. Meningkatnya

transparansi

dan

akses

masyarakat

terhadap

penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan publik. Untuk mencapai sasaran-sasaran pokok tersebut, arah pembangunan jangka panjang selama kurun waktu dua puluh tahun mendatang adalah sebagai berikut :

V.2

ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005–2025

V.2.1 ARAHAN UMUM PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN BOGOR A. MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS Pembangunan sumber daya manusia (SDM) memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Bogor yang maju dan sejahtera sehingga mampu berdaya saing dalam era globalisasi. Disamping itu, terciptanya kondisi masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, dan beretika sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Oleh karena itu, pembangunan SDM di Kabupaten Bogor diarahkan pada : Arah pembangunan keagamaan adalah : 1. Peningkatan pemahaman ajaran agama melalui pendidikan agama dan dakwah serta syiar-syiar keagamaan; 2. Penciptaan kerukunan hidup beragama, baik kerukunan intern umat beragama maupun antar umat bergama; 3. Peningkatan pelayanan keagamaan baik fisik maupun non fisik serta partisipasi umat beragama dalam pembangunan daerah; 4. Peningkatan pengamalan ajaran agama secara utuh sehingga terwujud kesalehan individu dan kesalehan sosial.

Arah pembangunan pendidikan adalah : 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan; Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005 - 2025

I - 62

2. Peningkatan akses pelayanan pendidikan yang berkualitas, terutama kelompok masyarakat miskin dan pedesaan; 3. Peningkatan

mutu

pendidikan

yang

didasarkan

pada

Standar

Pelayanan Minimal (SPM) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP); 4. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan, baik teknis maupun non teknis agar lebih mampu mengembangkan kompetensinya; 5. Peningkatan peran serta masyarakat, orang tua, dan swasta dalam pembangunan pendidikan; 6. Optimalisasi peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah guna peningkatan mutu lembaga pendidikan; 7. Peningkatan manajemen pendidikan yang berbasis sekolah melalui otonomi dalam menyelenggarakan pendidikan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Arah pembangunan kesehatan adalah : 1. Peningkatan kualitas

upaya kesehatan, baik upaya kesehatan

perorangan (UKP) maupun upaya kesehatan masyarakat (UKM); 2. Pemenuhan sarana dan perbekalan kesehatan sesuai stándar; 3. Pemenuhan

dan

peningkatan

kualitas

sumber

daya

manusia

kesehatan/tenaga kesehatan; 4. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam bidang kesehatan; 5. Pengembangan

pembiayaan

kesehatan

melalui

sistem

jaminan

pemeliharaan kesehatan; 6. Peningkatan manajemen pelayanan kesehatan termasuk regulasi dalam bidang kesehatan. Arah pembangunan kependudukan adalah : 1. Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; 2. Peningkatan kualitas dan tertib administrasi kependudukan sebagai kebutuhan dasar; 3. Peningkatan kinerja program keluarga berencana; Arah pembangunan ketenagakerjaan adalah : Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005 - 2025

I - 63

1. Peningkatan keterampilan pencari kerja; 2. Perluasan lapangan kerja, baik sektor formal maupun sektor informal; 3. Peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja; 4. Peningkatan hubungan industrial yang harmonis; 5. Peningkatan kerja sama dengan lembaga-lembaga ketenagakerjaan, perguruan tinggi serta dunia usaha; 6. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui transmigrasi. Arah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah : 1. Peningkatan

kualitas

hidup

dan

taraf

kesejahteraan,

serta

perlindungan terhadap perempuan dan anak; 2. Peningkatan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan. Arah pembangunan sosial adalah : 1. Peningkatan kualitas hidup lansia, korban bencana dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya; 2. Peningkatan dan penggalian potensi sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial; 3. Peningkatan kualitas dan peran pemuda dalam berbagai bidang pembangunan; 4. Peningkatan budaya olahraga dan prestasi olahraga di kalangan masyarakat.

B. MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN RAKYAT YANG MAJU Pembangunan ekonomi Kabupaten Bogor tahun 2005-2025 diarahkan kepada peningkatan nilai tambah segenap sumberdaya ekonomi melalui sektor/lapangan usaha industri pengolahan dan jasa dalam arti luas yang berbasis pada agribisnis serta revitalisasi pertanian dalam arti luas. Agribisnis di Kabupaten Bogor sudah ada dan tumbuh di masyarakat serta masih memiliki potensi yang besar dan variatif serta didukung pula oleh agro ekosistem yang cocok untuk pengembangan komoditas pertanian, sehingga komoditas pertanian memiliki daya saing baik di tingkat lokal dan regional. Kemampuan untuk berdaya saing merupakan salah satu kunci bagi tercapainya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk memperkuat daya saing tersebut, pembangunan ekonomi Kabupaten Bogor diarahkan pada :


I - 64

1. Penguatan struktur perekonomian dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas; 2. Peningkatan daya saing usaha kecil dan menengah (UKM) yang berbasis IPTEK, sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi dan memperkuat basis ekonomi lokal dan daerah; 3. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi, energi listrik dan telekomunikasi untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya; 4. Pembangunan

prasarana

sumber

daya

air

diarahkan

untuk

mewujudkan fungsi air sebagai sumber daya sosial (social goods) dan sumber daya ekonomi (economic goods) yang seimbang melalui pengelolaan yang berkelanjutan sehingga dapat menjamin kebutuhan pokok hidup dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 5. Menumbuhkembangkan industri agro yang tersebar di pedesaan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan menyerap tenaga kerja; 6. Pengembangan industri yang bersifat padat karya dan berbasis sumber daya

lokal

untuk

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat,

mengurangi kemiskinan, menurunkan pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Bogor; 7. Pengembangan

kerjasama

ekonomi

yang

sinergis

dan

saling

memperkuat antara wilayah Kabupaten Bogor dengan wilayah-wilayah lain dalam kawasan metropolitan Jabodetabek. Kerjasama ekonomi ini akan meningkatkan skala ekonomi sehingga proses pertumbuhan ekonomi akan mengalami akselerasi/percepatan baik dalam lingkup kawasan Jabodetabek maupun wilayah Kabupaten Bogor sendiri; 8. Pelaksanaan revitalisasi aktivitas pertanian dalam arti luas dengan meminimalisasi

konversi

lahan,

mengurangi

lahan-lahan

tidur,

perbaikan sarana prasaran irigasi, dan penguatan sistem agribisnis; 9. Pemeliharaan kualitas sumber daya alam dan lingkungan untuk meningkatkan aktivitas ekowisata yang mampu memberikan nilai tambah yang cukup tinggi; 10. Pengembangan aktivitas distribusi

barang

dan

perdagangan yang mampu mendorong jasa

serta

memberikan


insentif

bagi I - 65

pengembangan produk-produk unggulan lokal dan meningkatkan kesejahteraan pedagang/wirausahawan lokal; 11. Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat dan/atau kemampuan daya beli masyarakat; 12. Peningkatan kualitas pariwisata yang didukung dengan sarana dan prasarana memadai serta memiliki kearifan lokal dan daya saing yang tinggi.

C. MEWUJUDKAN KABUPATEN BOGOR YANG TEGAR BERIMAN (TERTIB, SEGAR, BERSIH, INDAH, AMAN DAN NYAMAN) DAN BERKELANJUTAN Sumber daya alam yang lestari dan lingkungan hidup yang asri akan meningkatkan kualitas hidup manusia serta menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan.

Untuk mewujudkan

Kabupaten Bogor yang maju dan sejahtera, sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan di seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan lingkungan diarahkan pada : 1. Pendayagunaan SDA yang terbarukan dan pengelolaan SDA yang tidak terbarukan secara seimbang; 2. Peningkatan kapasitas pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 3. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencintai Lingkungan Hidup; 4. Pengelolaan DAS terpadu dengan mengedepankan keseimbangan ekosistem DAS; 5. Pengelolaan kawasan perlindungan setempat (setu, mata air); 6. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; 7. Mitigasi bencana alam yang disesuaikan dengan kondisi geologinya; 8. Penggunaan Rencana Tata Ruang sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi dan berkelanjutan;


I - 66

9. Penyusunan Rencana Rinci (Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Teknis Tata Ruang) yang sinergis dan berfungsi sebagai arah pembangunan di masing-masing wilayah; 10. Pelaksanaan rehabilitasi kawasan-kawasan lindung yang telah rusak dan sekaligus melakukan upaya untuk meningkatkan luasan kawasan lindung guna mendorong pencapaian luasan kawasan lindung dalam RPJP Provinsi Jawa Barat 2005-2025.

D. MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK Untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik tersebut, perlu perubahan perilaku politik seluruh kekuatan politik masyarakat dalam menciptakan demokrasi berbasis etika dan nilai-nilai budaya daerah, sehingga mampu mewujudkan keadaan yang aman, tertib, dan tenteram dalam

melaksanakan

pembangunan.

Hal

tersebut

didukung

oleh

supremasi hukum dan penegakan hukum yang konsisten, produk hukum yang mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan diperkuat oleh perubahan perilaku aparatur pemerintah yang dilandasi peningkatan etos kerja, profesionalitas, taat pada peraturan, sistem dan prosedur, serta sistem karier yang lebih terarah dan mampu menjamin kesejahteraan pegawai sesuai dengan kinerjanya. Kapasitas dan

kapabilitas

aparatur

pemerintah

disertai

dengan

kemahiran

beradaptasi dan menggunakan perangkat teknologi berbasis informasi, terutama dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan profesionalitas aparatur ditunjang oleh struktur organisasi tata kerja yang lebih efisien dan efektif, diarahkan pada : 1. Perwujudan demokrasi yang diarahkan untuk memperkuat otonomi daerah

yang

menjamin

partisipasi

masyarakat

dalam

proses

pengambilan keputusan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat serta penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM); 2. Penegakkan hukum yang konsisten didukung aparat penegak hukum yang bersih dan kesadaran hukum masyarakat yang tinggi; 3. Pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di daerah; Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005 - 2025

I - 67

4. Penuntasan/optimalisasi

penanggulangan

penyalahgunaan

kewenangan aparatur dengan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dengan dukungan sistem administrasi (manajemen) pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, pemberian sanksi kepada pelaku sesuai dengan ketentuan yang

berlaku,

pembinaan

peningkatan

pengawasan

intensitas,

kinerja

aparatur

efektivitas, melalui

sinergitas, pengawasan

melekat/sistem pengendalian intern pemerintah, optimalisasi satuan pengawas internal, pengawasan fungsional, pengawasan legislatif dan pengawasan masyarakat; 5. Perbaikan mutu pelayanan publik yang pro investasi; 6. Penataan wilayah Kabupaten Bogor dalam rangka pemerataan pembangunan dan efektivitas rentang kendali pemerintahan; 7. Pengembangan kerja sama daerah dengan daerah lain di seluruh Indonesia dan dengan daerah lain di luar wilayah Indonesia. V.2.2 ARAHAN PEMBANGUNAN DAERAH MENURUT RTRW KABUPATEN BOGOR Arahan rencana dan pola pengembangan merupakan penjabaran dari tujuan, kebijakan dan struktur ruang menurut RTRW Kabupaten Bogor, terkait dalam arahan rencana pengembangan kawasan andalan di Jawa Barat, Kabupaten Bogor diklasifikasikan sebagai Kawasan Andalan Bogor Depok Bekasi (Bodebek) dengan kegiatan utama industri, pariwisata, jasa, dan sumberdaya manusia; dan

Kawasan Andalan Bogor Puncak

Cianjur (Bopunjur) dengan kegiatan utama agribisnis dan pariwisata, serta merupakan bagian dari Jabodetabek-punjur sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) metropolitan, dijabarkan dalam arahan pengelolaan dan pengembangan sumber daya. A. Arahan Pengelolaan Kawasan Lindung dan Budidaya 1. Arahan pengelolaan kawasan perlindungan setempat, antara lain: a. Perlindungan melalui tindakan pencegahan dan pemanfaatan kawasan; b. Perlindungan kualitas air melalui pencegahan penggunaan area di sekitar kawasan lindung; c. Penegakan tindakan tegas atas perilaku vandalisme terhadap fungsi lindung; Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005 - 2025

I - 68

d. Pengembangan program perbaikan kawasan lindung yang sudah rusak; e. Pengembangan usaha ekonomi di luar kawasan lindung sehingga masyarakat tidak masuk ke kawasan lindung. 2. Arahan pengelolaan kawasan suaka alam, dalam hal ini Taman Nasional Gede Pangrango dan Gunung Salak – Halimun, di daerah Bogor antara lain : a. Perlindungan dan pelestarian keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; b. Perlindungan keanekaragaman biota; c. Perlindungan

kekayaan

budaya

berupa

peninggalan-

peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional dan keragaman bentuk geologi; d. Pengembangan kegiatan konservasi dan rehabilitasi; e. Pengembangan usaha ekonomi di luar taman nasional. 3. Arahan pengelolaan kawasan pelestarian alam, antara lain : a. Perlindungan hutan raya atau taman raya yang mempunyai vegetasi tetap, yang memiliki tumbuhan dan satwa yang beragam; b. Perlindungan arsitektur bentang alam yang unik atau khas; c. Perlindungan dan pelestarian koleksi tumbuhan; d. Pelestarian alam di darat yang dapat dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam; e. Peningkatan kualitas lingkungan sekitar taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata. 4. Arahan pengelolaan kawasan rawan bencana alam, antara lain : a. Perlindungan manusia melalui upaya pencegahan pemanfaatan kawasan sekitar jalur aliran larva gunung berapi unuk kegiatan permukiman; b. Perlindungan kawasan yang berpontensi mengalami gempa bumi melalui upaya mitigasi; c. Pelarangan kegiatan pemanfaatan tanah yang mempunyai potensi longsor; d. Penegakan tindakan tegas atas perilaku vandalisme terhadap obyek wisata. 5. Arahan pengelolaan kawasan lindung lainnya, antara lain : Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005 - 2025

I - 69

a. Pengelolaan

kawasan

lingkungannya

bertujuan

untuk

membatasi kegiatan di luar fungsi kawasan serta mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan; b. Sasaran

pengelolaan

kawasan

lindung

yaitu

untuk

meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa, serta nilai sejarah budaya bangsa. 6. Arahan pengelolaan kawasan budidaya hutan produksi antara lain: a. Pengelolaan kegiatan hutan produksi; b. Pengelolaan hutan produksi dapat dikembangkan melalui kegiatan budidaya hutan; c. Kawasan hutan produksi yang mempunyai tingkat kerapatan tegakan rendah harus dilakukan percepatan reboisasi; d. Pengembangan program. 7. Arahan pengelolaan kawasan budidaya pertanian, antara lain : a. Lahan basah 1) Perbaikan berbagai jaringan irigasi; 2) Pengembangan sawah irigasi teknis; 3) Pengembangan sistem insentif dan disinsentif untuk pencegahan konversi lahan sawah; 4) Pengembangan program perbaikan pengelolaan lahan sawah dan komponen usaha tani lainnya. b. Lahan kering 1) Pengembangan

dan

peningkatan

dilakukan

melalui

intensifikasi, ekstensifikasi, dan/atau diversifikasi; 2) Pengembangan

agribisnis

yang

dapat

mendorong

terwujudnya kegiatan agroindustri; 3) Konversi lahan ke kegiatan non pertanian; 4) Upaya pengembangan komoditas spesifik Kabupaten Bogor seperti talas, durian, dan sebagainya. c. Tanaman tahunan atau perkebunan 1) Peningkatan

produktivitas

tanaman

perkebunan

yang

spesifik lokal; 2) Pengembangan kawasan perkebunan hanya di kawasan yang dinyatakan memenuhi syarat, dan diluar area rawan banjir serta longsor;


I - 70

3) Penetapan

komoditi

tanaman

tahunan

perlu

mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dan keindahan/ estetika; 4) Mengembangkan industri pengolahan hasil pada kawasan perkebunan untuk menyerap tenaga kerja di pedesaan. d. Peternakan 1) Meningkatkan produktivitas kebun HMT (Hijauan Makanan Ternak); 2) Kawasan peternakan diarahkan mendekati pusat distribusi sarana produksi; 3) Mempertahankan plasma nutfah ternak sebagai potensi daerah; 4) Pengembangan

kawasan

peternakan

diarahkan

untuk

hasil

ternak

komoditas unggulan; 5) Pembangunan

industri

pengolahan

dikembangkan untuk meningkatkan nilai ekonomi ternak; 6) Usaha budidaya dan pengolahan hasil peternakan harus mengacu pada Good Farming Practices (GFP) dan Good Manufacturing Practices (GMP). e. Perikanan 1) Mempertahankan plasma nuftah perikanan sebagai potensi daerah; 2) Optimalisasi

pemanfaatan

potensi

badan

air

untuk

penerapan teknologi budidaya ramah lingkungan; 3) Pengembangan

kawasan

perikanan

diarahkan

untuk

komoditas unggulan; 4) Usaha budidaya dan Pengolahan hasil perikanan harus mengacu pada Good Farming Practices (GFP) dan Good Manufacturing Practices (GMP). 8. Arahan pengelolaan kawasan pertambangan a. Pengelolaan pertambangan bahan galian strategis dan vital dapat

dikembangkan

di

kawasan/wilayah

selain

hutan

konservasi; b. Pengelolaan pertambangan bahan galian golongan C dapat dikembangkan pada hutan produksi, perkebunan/tanaman


I - 71

tahunan, lahan kering dan lahan basah yang tidak terletak pada sawah produktif/irigasi teknis; c. Pengelolaan kawasan tambang harus terpisah dari pemukiman penduduk dan dibatasi dengan jalur hijau (buffer zone); d. Pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan hidrogeologi; e. Pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direklamasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan; dan f. Pengembangan dan pembinaan usaha tambang skala kecil untuk penduduk setempat atau tidak resmi. 9. Arahan pengelolaan kawasan industri antara lain :

a. Pengembangan

kawasan

industri

dilakukan

dengan

mempertimbangkan aspek ekologis;

b. Pengembangan kawasan industri harus didukung oleh adanya jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan;

c. Pengembangan zona industri pada daerah aliran sungai harus didasari perhitungan kemampuan daya dukung sungai;

d. Pengembangan kegiatan industri harus didukung oleh sarana dan prasarana industri;

e. Pengelolaan kegiatan industri mempertimbangkan keterkaitan proses produksi mulai dari industri dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara. 10. Arahan pengelolaan kawasan pariwisata antara lain : a. Kegiatan pariwisata harus tetap melestarikan alam sekitar; b. Kegiatan

pariwisata

harus

menjaga

dan

melestarikan

peninggalan bersejarah; c. Meningkatkan

pencarian/penelusuran

terhadap

benda

bersejarah untuk menambah koleksi budaya; d. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi ke obyek-obyek wisata alam, budaya dan minat khusus; e. Merencanakan kawasan wisata sebagai bagian dari urban/ regional desain untuk keserasian lingkungan; f. Meningkatkan daya tarik wisata melalui penetapan jalur wisata, kalender wisata, informasi dan promosi wisata; g. Menjaga keserasian lingkungan alam dan buatan sehingga kualitas visual kawasan wisata tidak terganggu; Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005 - 2025

I - 72

h. Meningkatkan

peran

serta

masyarakat

dalam

menjaga

kelestarian obyek wisata, dan daya jual/saing. 11. Arahan pengelolaan kawasan permukiman antara lain : a. Pengembangan kawasan budidaya untuk permukiman harus aman dari bahaya bencana alam dan sehat; b. Pengembangan permukiman perdesaan dilakukan dengan menyediakan fasilitas dan infrastruktur secara berhirarki; c. Menjaga kelestarian permukiman perdesan khususnya kawasan pertanian; d. Pengembangan permukiman perkotaan dilakukan dengan tetap menjaga fungsi dan hirarki kawasan perkotaan; e. Membentuk cluster-cluster permukiman untuk menghindari penumpukan dan penyatuan antar kawasan permukiman, dan diantara cluster permukiman disediakan ruang terbuka hijau; f. Melakukan pengelolaan lingkungan melalui IPAL; g. Penerapan alokasi unit pengolahan sampah di kawasan pemukiman; h. Penerapan konservasi air dan hemat energi. 12. Arahan pengelolaan kawasan perdagangan antara lain : a. Pengembangan

kawasan

perdagangan

dilakukan

dengan

berhirarki sesuai skala ruang dan fungsi wilayah; b. Pengembangan kawasan perdagangan dan kegiatan komersial lain perlu memperhatikan kebijakan tata ruang; c. Pengembangan

kawasan

perdagangan

dilakukan

secara

bersinergi dengan perdagangan informal. B. Arahan Pengelolaan Kawasan Perdesaan (?) dan Kawasan Perkotaan 1. Arahan pengelolaan kawasan perdesaan , meliputi: a. Pengelolaan pedesaan ditujukan untuk : (1) Mendukung

kegiatan

sosial,

ekonomi,

dan

budaya

masyarakat; dan (2) Pengembangan lingkungan permukiman pedesaan. b. Meningkatkan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi masyarakat desa; c. Pengembangan kawasan agropolitan merupakan alternatif pembangunan perdesaan; Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005 - 2025

I - 73

d. Besaran

intensitas

pemanfaatan

lahan

diarahkan

untuk

menjamin kelangsungan budidaya pertanian dan pelestarian lingkungan, dengan pemberian

koefisien tutupan rendah

antara 10 – 20 %. 2. Arahan pengelolaan kawasan perkotaan, meliputi: a. Fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan ekonomi wilayah, pusat pengolahan dan distribusi hasil pertanian, perdagangan, jasa, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, serta transportasi, pergudangan dan sebagainya; b. Kota sebagai pusat pelayanan, pusat prasarana dan sarana sosial ekonomi; c. Menjaga pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. C. Arahan Pengelolaan Kawasan Strategis 1. Arahan pengelolaan kawasan strategis dari sudut hankam, adalah kawasan latihan militer; 2. Arahan pengelolaan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi : a. Kawasan tertinggal b. Kawasan perdagangan 3. Arahan pengelolaan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, meliputi : a. Kawasan adat tertentu; b. Kawasan konservasi warisan budaya. 4. Arahan pengelolaan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi, meliputi: a. Kawasan pertambangan minyak dan panas bumi; b. Kawasan pertambangan emas. 5. Arahan pengelolaan kawasan strategis dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah : Kawasan yang berfungsi perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. D. Arahan Pengelolaan Sistem Permukiman Perdesaan dan Perkotaan 1. Arahan pengembangan struktur ruang pedesaan dilakukan melalui pengembangan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP), meliputi: a. Desa Batok dan Desa Tapos Kecamatan Tenjo; Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005 - 2025

I - 74

b. Desa Sukamulih Kecamatan Sukajaya; c. Desa Banyuasih Kecamatan Cigudeg; d. Desa Pabangbon dan Desa Karacak Kecamatan Leuwiliang; e. Desa Ciasmara Kecamatan Pamijahan; f. Desa Ciampea Udik Kecamatan Ciampea; g. Desa Cidokom Kecamatan Rumpin; h. Desa Parigimekar Kecamatan Ciseeng; i. Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang; j. Desa Cisalada Kecamatan Cigombong; k. Desa Ciderum Kecamatan Caringin; l. Desa Cibeduk Kecamatan Ciawi; m. Desa Cipayung Girang Kecamatan Megamendung; n. Desa Gunung Geulis Kecamatan Sukaraja; o. Desa Sirnajaya Kecamatan Sukamakmur; p. Desa Sirnagalih Kecamatan Jonggol; q. Desa Selawangi, Desa Tanjungrasa, Desa Sirnarasa, dan Desa Pasirtanjung Kecamatan Tanjungsari; dan r. Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal. 2. Pengelolaan struktur ruang perdesaan merupakan upaya untuk mempercepat pertumbuhan di kawasan perdesaan; 3. Setiap

pusat

pelayanan

dikembangkan

melalui

penyediaan

berbagai fasilitas sosial-ekonomi; 4. Pengelolaan pusat permukiman perkotaan terkait dengan fungsi pusat kegiatan

meliputi pusat kegiatan wilayah dan lokal di

wilayah perkotaan.

E. Arahan Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana 1. Arahan Pengembangan Prasarana Transportasi Jalan a. Arahan pengembangan jalan tol, meliputi ruas : (1) Jalan Tol Bojong Gede – Antasari –.Depok. (2) Jalan Tol Ciawi – Sukabumi. (3) Jalan Tol Tenjo – Jasinga. (4) Bukaan Jalan Tol Lingkar Luar Bogor (Bogor Ring Road). (5) Bukaan Jalan Tol Bintaro/BSD – Rumpin - Cigudeg. (6) Jalan Tol Cibubur-Cileungsi-Cikarang-Bekasi. (7) Bukan jalan Tol Cibinong-Rumpin-Parung Panjang. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005 - 2025

I - 75

b. Arahan

pengembangan

jalan

tembus

antar

wilayah

kabupaten/kota, meliputi ruas : (1) Lingkar Luar Bogor (Bogor Ring Road). (2) Depok – Antasari – Bojong Gede. (3) Ciawi – Sukabumi. (4) Jalan Tegar Beriman – Bojonggede – Kemang – Rumpin. (5) Jalan Tembus GOR Pakansari dan Stadion Pakansari (6) Jalan Puncak II (7) Jalan Ciawi-Gunung Mas (Tugu Selatan) (8) Jalan Ciawi- Tugu Utara c. Arahan penataan dan pelebaran jaringan jalan : (1) Jalan yang menghubungkan kota/kabupaten sekitarnya (2) Jalan menuju obyek wisata (3) Jalan menuju sentra produksi pertanian d. Arahan

pengembangan

terminal

berupa

pengembangan

terminal penumpang : (1) Terminal angkutan penumpang, antara lain : - terminal tipe B Cibinong; - terminal tipe B Leuwiliang; - terminal tipe B Cileungsi; - terminal tipe B Ciawi; - terminal tipe B Parung; - terminal tipe B Parung Panjang; - terminal tipe B di Cigudeg; - terminal tipe C Jasinga; - terminal tipe C di Rumpin (Cicangkal); - terminal tipe C/Terpadu Bojonggede; - terminal tipe C Laladon; - terminal tipe C Jonggol; - terminal tipe C Cariu; dan - terminal tipe C Cigombong. (2) Terminal untuk tujuan wisata, antara lain meliputi : - terminal wisata di Pamijahan; - terminal wisata di Sukamantri; dan - terminal wisata di Kawasan Wisata di Ciawi. (3) Terminal barang/peti kemas, antara lain meliputi

:

Kecamatan Ciawi, Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005 - 2025

I - 76

Cibungbulang, Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Cariu, Kecamatan Tenjo, Kecamatan Jasinga, dan Kecamatan Babakan Madang. (4) Terminal Agribisnis : .............. 2. Arahan Pengembangan Prasarana Transportasi Perkeretaapian a. Arahan pengembangan prasarana transportasi perkeretaapian meliputi

arahan

pengembangan

pengembangan

prasarana

jalur

transportasi

perkeretaapian,

kereta

api

untuk

keperluan penyelenggaraan perkeretaapian komuter, dry port, terminal barang, serta konservasi rel mati. b. pemanfaatan jalur kereta api Cibinong – Citayam; c. pembangunan stasiun penumpang kereta api di Kecamatan Cibinong,

peningkatan stasiun penumpang di Kecamatan

Tenjo dan Parung Panjang; dan d. pengembangan jalur kereta api baru pada ruas tertentu. 3. Arahan Pengembangan Prasarana Transportasi Udara Pemanfaatan jaringan transportasi udara diarahkan melalui pengembangan pemanfaatan ruang secara terbatas pada areal lapangan udara antara lain : a. Lapangan udara Atang Senjaya di Kecamatan Kemang; dan b. Lapangan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) di Kecamatan Rumpin. 4. Arahan Pengembangan Sistem Prasarana Telematika a. Arahan

pengembangan

ditingkatkan

prasarana

perkembangannya

hingga

telematika, mencapai

terus pelosok

wilayah yang belum terjangkau; b. Untuk

meningkatkan

pemerintah

memberi

pelayanan dukungan

di

wilayah

dalam

terpencil,

pengembangan

kemudahan jaringan telematika; c. Pengembangan jaringan telekomunikasi diarahkan pada : (1) Pengembangan Stasiun Bumi/Stasiun Kendali Satelit Domestik (SKSD) Palapa di Kecamatan Cibinong; dan (2) Pengembangan jaringan yang dapat menjangkau seluruh wilayah daerah. F. Arahan Pengembangan Prasarana Sumberdaya Air Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005 - 2025

I - 77

1. Arahan pengelolaan sumberdaya air, meliputi : a. Pembangunan prasarana sumber daya air, terdiri dari : (1) saluran dan bangunan

irigasi untuk keperluan air

pertanian; (2) jaringan pipanisasi untuk keperluan air bersih rumah tangga dan industri; b. semua sumber air baku dari DAM, embung, waduk, telaga, bendungan serta sungai - sungai klasifikasi I – IV; c. zona pemanfaatan DAS dilakukan dengan membagi tipologi DAS; 2. Prasarana pengairan direncanakan sesuai dengan kebutuhan peningkatan sawah irigasi teknis dan non teknis; 3. Rencana pengembangan pengairan disusun berdasarkan DAS; 4. Pengembangan

waduk,

dam

dan

embung

terkait

dengan

pengelolaan sumber daya air, dengan mempertimbangkan : a. Daya dukung sumber daya air. b. kekhasan dan aspirasi daerah serta masyarakat setempat. c. Kemampuan pembiayaan. 5. Pengembangan waduk, dam dan embung serta pompanisasi ditetapkan meliputi : a. Waduk Cijurei di Kecamatan Sukamakmur b. Waduk Cidurian di Kecamatan Nanggung c. Waduk Ciawi di Kecamatan Ciawi d. Embung di Kecamatan Cisarua dan Megamendung 6. Area lahan beririgasi teknis harus dipertahankan.

G. Arahan Pengembangan Sistem Prasarana Lingkungan 1. Arahan pengembangan sistem prasarana

lingkungan yang

digunakan lintas wilayah secara administratif , adalah : a. Kerjasama

antar

wilayah

dalam

hal

pengelolaan

dan

penanggulangan masalah sampah; b. Pengalokasian pengolahan sampah (TPS)

terpadu sesuai

dengan persyaratan teknis; c. Pengolahan dilaksanakan dengan teknologi ramah lingkungan; d. Perubahan paradigma pengelolaan sampah dari “kumpul, angkut, buang” menjadi “prinsip 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Recovery)”; Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005 - 2025

I - 78

e. Pemilihan lokasi untuk prasarana lingkungan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan; dan f. Penyelesaian TPA Regional Nambo untuk melayani sampah dari Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok maupun DKI Jakarta. 2. Penerapan alokasi unit pengolahan sampah di tiap perumahan; 3. Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja; 4. Pengembangan tempat sampah skala regional dialokasikan pada 3 (tiga) wilayah, yaitu : a. Wilayah Barat di Kecamatan Parung Panjang, Rumpin, dan Cigudeg; b. Wilayah Tengah di Kecamatan Kemang; dan c. Wilayah Timur di Kecamatan Klapanunggal dan Jonggol. 5. Khusus untuk limbah industri yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), tempat pengelolaan sampah dialokasikan di Desa Nambo Kecamatan Klapanunggal. H. Arahan Pengelolaan Tata Guna Tanah, Tata Guna Air, Tata Guna Udara, dan Tata Guna Sumber Daya Alam Lainnya, yaitu : 1. Arahan tata guna tanah, meliputi : a. Pengaturan peruntukan dan penggunaan tanah; b. Penggunaan tanah yang mengacu pada fungsi (zona) yang telah ditetapkan untuk kawasan lindung; c. Penggunaan tanah yang tidak sesuai rencana tata ruang tidak dapat diperluas atau dikembangkan penggunaannya; d. Pola penyesuaian penggunaan/pemanfaatan tanah dilakukan melalui penataan kembali (konsolidasi tanah); e. Pengelolaan bangunan bawah tanah melalui : (1) pengembangan utilitas perkotaan (manhole) (2) pengembangan fasilitas parkir bawah tanah (basement) (3) pengembangan sistem transportasi dan jaringan lainnya bawah tanah. 2. Arahan pengelolaan tata guna air terdiri dari : a. Penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian; b. Pengendalian dan pengaturan banjir; c. Pengaturan dan penyediaan air minum, air perkotaan, dan air industri;


I - 79

d. Pemeliharaan ketersediaan kuantitas dan kualitas air yang berkelanjutan; dan e. Pemanfaatan ruang udara bangunan atas air, dilakukan melalui pengembangan atas sungai, anjungan, dan cottage. 3. Arahan pengelolaan tata guna udara meliputi : a. Pengaturan jalur SUTT dan SUTET; b. Pemanfaatan ruang udara untuk transmisi listrik; c. Pengaturan

jaringan

komunikasi

selular

melalui

Base

Transceiver Station (BTS) bersama; d. Pemanfaatan

ruang

udara

untuk

transportasi

melalui

pengembangan frekuensi radio, gelombang microwave, dan seluler; e. Pengaturan jalur penerbangan khusus (LANUD) membatasi adanya bangunan yang memiliki ketinggian pada jalur terbang (Runway); f. Pemanfaatan

ruang

udara

untuk

transportasi

melalui

pengembangan dan pengamanan jalur keselamatan operasi penerbangan sekitar lapangan udara; g. Pengembangan ruang udara bangunan atas tanah melalui pemanfaatan jalan layang, simpang susun, kereta layang, dan jembatan penyeberangan. 4. Arahan tata guna sumber daya alam lainnya diarahkan pada pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan fungsi kelestarian kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan secara berkelanjutan V.2.3 ARAHAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM HAL TERJADI PEMISAHAN WILAYAH BOGOR BARAT A. Arahan Pengelolaan Sistem Permukiman Perdesaan dan Perkotaan Arahan pengembangan struktur ruang pedesaan dilakukan melalui pengembangan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP), meliputi : 1. Desa Parigimekar Kecamatan Ciseeng; 2. Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang; 3. Desa Cisalada Kecamatan Cigombong; 4. Desa Ciderum Kecamatan Caringin; 5. Desa Cibeduk Kecamatan Ciawi; 6. Desa Cipayung Girang Kecamatan Megamendung; Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005 - 2025

I - 80

7. Desa Gunung Geulis Kecamatan Sukaraja; 8. Desa Sirnajaya Kecamatan Sukamakmur; 9. Desa Sirnagalih Kecamatan Jonggol; 10. Desa Selawangi, Desa Tanjungrasa, Desa Sirnarasa, dan Desa Pasirtanjung Kecamatan Tanjungsari; dan 11. Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal.

B. Arahan Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana 1. Arahan Pengembangan Prasarana Transportasi Jalan a. Arahan pengembangan jalan tol, meliputi ruas : (1) Jalan Tol Bojong Gede – Antasari – Depok. (2) Jalan Tol Ciawi – Sukabumi. (3) Bukaan Jalan Tol Lingkar Luar Bogor (Bogor Ring Road). b. Arahan

pengembangan

jalan

tembus

antar

wilayah

kabupaten/kota, meliputi ruas : (1) Lingkar Luar Bogor (Bogor Ring Road), (2) Depok – Antasari – Bojong Gede, dan (3) Ciawi – Sukabumi. c. Arahan pengembangan terminal jalan berupa pengembangan terminal penumpang : (1) terminal angkutan penumpang, antara lain : - terminal tipe B Cibinong; - terminal tipe B Cileungsi; - terminal tipe B Ciawi; - terminal tipe B Parung; - terminal tipe C/Terpadu Bojonggede; - terminal tipe C Laladon; - terminal tipe C Jonggol; dan - terminal tipe C Cariu. (2) terminal untuk tujuan wisata, antara lain meliputi : - terminal wisata di Sukamantri; dan - terminal wisata di Kawasan Wisata di Ciawi. (3) terminal barang/peti kemas, antara lain meliputi : Kecamatan Ciawi, Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Cariu, dan Kecamatan Babakan Madang. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005 - 2025

I - 81

2. Arahan Pengembangan Prasarana Transportasi Perkeretaapian a. Arahan pengembangan prasarana transportasi perkeretaapian meliputi

arahan

pengembangan

pengembangan

prasarana

jalur

transportasi

perkeretaapian,

kereta

api

untuk

keperluan penyelenggaraan perkeretaapian komuter, dry port, terminal barang, serta konservasi rel mati; b. pemanfaatan jalur kereta api Cibinong – Citayam; c. pembangunan stasiun penumpang kereta api di Kecamatan Cibinong; dan d. pengembangan jalur kereta api baru pada ruas tertentu, disesuaikan atau mengikuti rencana pengembangan jaringan Kereta Api (rail way master plan) Nasional. 3. Arahan Pengembangan Prasarana Transportasi Udara Pemanfaatan jaringan transportasi udara diarahkan melalui pengembangan pemanfaatan ruang secara terbatas pada areal lapangan

udara,

yaitu

Lapangan

udara

Atang

Senjaya

di

Kecamatan Kemang. 4. Arahan Pengembangan Sistem Prasarana Telematika a. Arahan

pengembangan

ditingkatkan

prasarana

perkembangannya

hingga

telematika, mencapai

terus pelosok

wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telematika mendorong

kualitas

perencanaan

dan

pelaksanaan

pembangunan; b. Untuk

meningkatkan

pemerintah

memberi

pelayanan dukungan

di

wilayah

dalam

terpencil,

pengembangan

kemudahan jaringan telematika; dan c. Pengembangan jaringan telekomunikasi diarahkan pada : (1) pengembangan

Stasiun

Bumi/Stasiun

Kendali

Satelit

Domestik (SKSD) Palapa di Kecamatan Cibinong; dan (2) pengembangan jaringan yang dapat menjangkau seluruh wilayah daerah. C. Arahan Pengembangan Prasarana Sumberdaya Air Pengembangan

waduk,

dam

dan

embung

serta

pompanisasi

ditetapkan meliputi: Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005 - 2025

I - 82

1. Waduk Cijurei di Kecamatan Sukamakmur; 2. Waduk Ciawi di Kecamatan Ciawi; 3. Embung di Kecamatan Cisarua dan Megamendung. D. Arahan Pengembangan Sistem Prasarana Lingkungan 1. Pengembangan

tempat

pembuangan

sampah

terpadu

skala

regional dialokasikan pada 2 (dua) wilayah, yaitu : a. Wilayah Tengah di Kecamatan Kemang; dan b. Wilayah Timur di Kecamatan Klapanunggal dan Jonggol; 2. Khusus untuk limbah industri yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), tempat pengelolaan sampah dialokasikan di Desa Nambo Kecamatan Klapanunggal. V.3. TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS Upaya perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten

Bogor

pembangunan

dilaksanakan

jangka

secara

menengah,

yang

bertahap diukur

dalam dengan

kerangka parameter

peningkatan kualitas manusia melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tahapan pembangunan jangka menengah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

V.3.1 RPJM Daerah Pertama (2005 – 2008) Tahapan pembangunan pada tahap pertama Kabupaten Bogor dilaksanakan melalui Renstra Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 20032008 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004. Dengan berlandaskan pada pencapaian hasil-hasil pembangunan periode sebelumnya, pembangunan daerah pada tahap ini untuk mendukung pencapaian visi : “Tercapainya Pelayanan Prima demi Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bogor yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Takwa”. Upaya pencapaian visi tersebut diiplementasikan ke dalam 6 misi pembangunan sebagai berikut : 1. Melakukan Reformasi Pelayanan Publik Menuju Tata Pemerintahan yang Baik (good governance); 2. Meningkatkan

Profesionalisme

Aparatur

dalam

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah; Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005 - 2025

I - 83

3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan; 4. Menumbuhkembangkan Potensi Industri, Pertanian dan Pariwisata secara Optimal dan Lestari; 5. Meningkatkan

Kualitas

dan

Menata

Sarana,

Prasarana

dan

Infrastruktur Wilayah; 6. Memajukan

Kehidupan

Keagamaan

dan

Kondisi

Sosial

Kemasyarakatan. Renstra Kabupaten Bogor dapat dikatakan sebagai dokumen RPJMD ke-1

dengan

sasaran

pokok,

yaitu

meningkatnya

kesejahteraan

masyarakat Kabupaten Bogor dengan indikator kinerja utama adalah : (1) meningkatnya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) beserta komponen pembentuknya, terdiri atas Angka Harapan Hidup (AHH), Ratarata Lama Sekolah (RLS), Angka Melek Huruf (AMH), Kemampuan Daya Beli Masyarakat (Purchasing Power Parity); (2) menurunnya jumlah penduduk miskin; (3) berkurangnya jumlah pengangguran terbuka; (4) terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; (5) bertambahnya nilai PDRB dan bergesernya struktur ekonomi ke arah sektor sekunder dan tersier;

(6)

meningkatnya

laju

pertumbuhan

ekonomi;

dan

(7)

meningkatnya pendapatan per kapita. Prioritas utama pada tahapan ini adalah peletakkan fondasi untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan; peningkatan kemampuan daya beli masyarakat; peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan peningkatan pelayanan dasar, terutama infrastruktur wilayah dan mitigasi bencana; serta penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. V.3.2 RPJMD ke-2 (2008 – 2013) Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-1, maka RPJMD ke-2 ditujukan untuk merealisasikan visi pembangunan daerah hingga tahun 2025 menurut dokumen RPJPD, yaitu “Kabupaten Bogor Maju dan Sejahtera Berlandaskan Iman dan Takwa”.

Pada

tahapan

ini

Indeks

Pembangunan

Manusia

(IPM)

diproyeksikan sebesar 74,03 pada tahun 2013. Prioritas pembangunan pada tahap ini dapat diuraikan sebagai berikut : Urusan Pendidikan. Pembangunan pendidikan diprioritaskan untuk peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH) Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005 - 2025

I - 84

melalui Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun. Upaya yang dilakukan untuk mendukung target tersebut melalui pembagian peran (Role Sharing) pendanaan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam rangka rehabilitasi dan penambahan ruang kelas baru SD/MI dan SMP/MTs, serta bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Selain

itu,

rintisan

munculnya

sekolah-sekolah

unggulan

di

Kabupaten Bogor menjadi prioritas pada priode ini. Demikian pula pemberantasan

buta

aksara,

melalui

pengembangan

pendidikan

keaksaraan dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terutama untuk daerah terpencil yang sulit mengakses pendidikan formal. Urusan Kesehatan. Pembangunan kesehatan pada periode ini diprioritaskan

untuk

meningkatkan

Angka

Harapan

Hidup

(AHH),

penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi, melalui peningkatan persalinan oleh tenaga kesehatan, peningkatan balita gizi baik dan yang diimunisasi lengkap, peningkatan cakupan sanitasi dasar, peningkatan pemanfaatan sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan angka kesembuhan penderita penyakit tertentu, penyusunan rancangan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan, dan peningkatan manajemen kesehatan yang akuntabel. Urusan

Pekerjaan

Umum.

Pada

periode

ini

pembangunan

diprioritaskan pada peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur wilayah, antara lain : pembangunan jaringan infrastruktur transportasi yang mantap dan handal serta terintegrasi, disertai dengan bukaan akses jalan baru ke wilayah Barat, ke wilayah Timur yang berbatasan dengan Cianjur, ke wilayah Selatan yang berbatasan dengan Sukabumi serta ke arah Utara yang berbatasan dengan Depok maupun Tangerang; terbukanya akses jalan ke sentra-sentra produksi, baik pertanian, obyek wisata, pertambangan dan daerah terisolir, serta peningkatan rasio aksesibilitas jalan terhadap luas daerah. Selain

sarana

transportasi,

dilakukan

upaya

:

perintisan

pembangunan waduk dan embung untuk pemenuhan kecukupan air bagi aktivitas ekonomi masyarakat, peningkatan rasio pelayanan jaringan irigasi terhadap luas areal irigasi, peningkatan cakupan layanan air bersih di perdesaan dan perkotaan, peningkatan cakupan layanan persampahan, terutama di wilayah perkotaan, peningkatan cakupan layanan penerangan jalan umum pada ruas jalan kabupaten di setiap wilayah kecamatan, Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005 - 2025

I - 85

peningkatan ketersediaan sarana tempat layanan pemakaman umum di setiap wilayah kecamatan, penambahan ruang terbuka hijau dan tamantaman kota di setiap wilayah kecamatan, serta peningkatan rasio dan cakupan rumah layak huni. Urusan

Penataan

Ruang.

Penyelenggaraan

penataan

ruang

diprioritaskan pada peningkatan kualitas perencanaan tata ruang wilayah, kota

dan

kawasan

serta

konsistensi pemanfaatan

ruang

dengan

mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan secara berjangka dan penegakan peraturan atau ketentuan teknis pemanfaatannya

dalam

rangka

pengendalian

pemanfaatan

ruang;

pelaksanaan rencana pengembangan kawasan budidaya dan kawasan nonbudidaya atau wilayah konservasi melalui kesepakatan kerjasama sesuai dengan

rencana

tata

ruang

yang

berlaku;

pencapaian

rencana

pemanfaatan ruang yang serasi dengan ekosistemnya serta mampu mewadahi

perkembangan

wilayah

dan

aktifitas

perekonomian

masyarakat; pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan kaidah pengelolaan ruang dan lingkungan hidup yang berkelanjutan; serta tersedianya rencana tata ruang secara detail di setiap kecamatan dan kawasan cepat tumbuh. Urusan Perencanaan Pembangunan. Pada tahap ini diprioritaskan pada terwujudnya perencanaan pembangunan daerah secara berjangka meliputi jangka panjang,

menengah dan tahunan serta rencana

pembangunan daerah menurut urusan pemerintahan bagi kemajuan daerah; serta peningkatan peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah dan pengawasan pembangunan daerah yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, perencanaan pembangunan diarahkan untuk peningkatan nilai tambah PDRB, Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan per Kapita, serta mulai bergesernya struktur ekonomi ke sektor tersier. Urusan Perhubungan. Pembangunan Perhubungan diprioritaskan pada

upaya

penambahan

jangkauan

wilayah

pelayanan

moda

Pembangunan

lingkungan

hidup

transportasi. Urusan

Lingkungan

Hidup.

diprioritaskan pada optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup melalui kelayakan AMDAL, UKL/UPL dan RKL/RPL yang bersersifikat dalam kegiatan usaha, tersedianya akses informasi terhadap lingkungan hidup, Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005 - 2025

I - 86

peningkatan jumlah kelompok masyarakat dan organisasi

masyarakat

yang peduli lingkungan hidup, tersedianya peraturan daerah tentang pengaturan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta bertambahnya revegetasi lahan kritis. Urusan

Kependudukan

dan

Catatan

Sipil.

Pembangunan

kependudukan dan catatan sipil pada tahap ini diprioritaskan pada pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, serta penurunan jumlah pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin.( KB cek kembali) Urusan

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan

Anak.

Pembangunan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan

untuk

peningkatan

indeks

pembangunan

gender,

pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender serta rasio perempuan pada pemerintahan daerah dan DPRD serta jabatan strategis lainnya. Urusan Sosial, diprioritaskan pada terpenuhinya pelayanan sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, fasilitasi untuk meningkatkan pelayanan sosial kemasyarakatan. Selain itu, termasuk juga bantuan dan syiar-syiar keagamaan serta aspek sosial lainnya, terciptanya kerukunan hidup antar dan inter umat beragama serta sikap kesalehan sosial umat beragama, serta terpenuhinya sarana dan prasarana ibadah yang merata di setiap wilayah sesuai dengan kebutuhan umat beragama. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Pembangunan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dilakukan melalui optimalisasi sumber daya produktif dengan peningkatan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang sejalan dengan perkembangan dunia usaha; serta bangkitnya sentra-sentra industri, koperasi dan UKM/IKM sesuai dengan keunggulan masing-masing wilayah. Urusan Penanaman Modal, diprioritaskan pada upaya-upaya yang mendorong tumbuhnya investasi di wilayah Kabupaten Bogor. Urusan Kebudayaan, diprioritaskan pada terpenuhinya jumlah sarana, kelembagaan kebudayaan dan lingkung seni, budaya lokal, kekhasan

Kabupaten

Bogor;

tercapainya

pelestarian

benda-benda

kepurbakalaan, situs-situs dan benda-benda kepurbakalaan; peningkatan keunggulan daya tarik wisata melalui pengembangan produk wisata yang unik dan tradisional; adanya penghargaan terhadap prestasi masyarakat atas pencapaiannya di bidang kesenian dan olah raga. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005 - 2025

I - 87

Urusan Kepemudaan dan Olah Raga. Pembangunan kepemudaan diupayakan melalui peningkatan kualitas pemuda sebagai individu dan dalam organisasi kepemudaan. Sedangkan pembangunan bidang olah raga diarahkan

pada

terpenuhinya

sarana

olah

raga

sehingga

dapat

meningkatkan prestasi olah raga. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, diprioritaskan pada terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa di Kabupaten Bogor, dengan upaya membangun kondisi politik lokal yang demokratis melalui penguatan kelembagaan politik yang ada. Sementara itu, upaya lainnya adalah peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kondisi keamanan wilayah yang kondusif

demi kelancaran pelaksanaan

pembangunan daerah, tersedianya teknologi dan alat deteksi dini terhadap bencana gempa, banjir dan tanah longsor, bertambahnya jumlah aparat, anggota masyarakat dan kelompok masyarakat yang terampil dalam menangani bahaya bencana alam, pencegahan bencana alam maupun mitigasi bencana serta meningkatnya perlindungan masyarakat dan penanggulangan/penanganan korban bencana alam maupun korban bencana sosial. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Pembangunan diprioritaskan pada : peningkatan kapasitas Pemerintah Kabupaten Bogor dan DPRD Kabupaten Bogor dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; peningkatan kualitas pelayanan dasar, perizinan dan pelayanan publik yang lebih baik (better), lebih cepat (faster) dengan biaya wajar menurut peraturan yang berlaku (cheaper) dalam lingkup

kewenangan

Kabupaten

Bogor

serta

memenuhi

kepuasan

pelanggan; peningkatan kapasitas keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan dana pembangunan disertai dengan pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan, akuntabel dan taat pada peraturan yang berlaku; peningkatan tertib pengelolaan aset dan barang daerah serta pendayagunaannya untuk kemajuan daerah; keterbukaan informasi dan komunikasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik melalui media cetak, elektronik dan media teknologi terkini lainnya sesuai dengan perkembangan IPTEK; terbangunnya hukum dan tata peraturan daerah sebagai landasan penyelenggaraan otonomi daerah dan penegakkan hukum di daerah; tercapainya peningkatan kapasitas pelayanan kecamatan dan kelurahan sesuai dengan kewenangan yang Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005 - 2025

I - 88

telah dilimpahkan; terlaksananya fasilitasi untuk peningkatan kepasitas pelayanan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, kelembagaan desa maupun usaha-usaha ekonomi pedesaan; tercapainya tata kelola pemerintahan umum dan bina wilayah serta fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan antara masyarakat dan pihak-pihak yang

bersengketa

sesuai

ketentuan

yang

berlaku;

peningkatan

pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah dari berbagai sumber dana pembangunan; terlaksananya fasilitasi untuk mendorong kemajuan ekonomi dan sektor-sektor unggulan Kabupaten Bogor; terwujudnya organisasi perangkat daerah yang ramping struktur tetapi kaya fungsi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; peningkatan profesionalisme aparatur, baik dalam kompetensi teknis dan substantif menurut tupoksinya maupun untuk pelayanan kepada masyarakat disertai dengan perbaikan kesejahteraan aparatur; peningkatan kuantitas dan kualitas

auditor/Pejabat

kesejahteraan

Pengawas

auditor/Pejabat

Pemerintah

Pengawas

(P3);

Pemerintah

peningkatan (P3)

(???);

mendorong peningkatan kinerja aparatur; mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; pengembangan SIMWASDA (Sistem

Informasi

Manajemen

Pengawasan

Daerah);

terwujudnya

pembentukan daerah otonom baru di wilayah Barat Kabupaten Bogor; terlaksananya reformasi birokrasi di daerah secara menyeluruh sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab. Urusan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Desa.

Pembangunan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diarahkan pada terwujudnya pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa dan potensi ekonomi desa, antara lain melaui peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap teknologi tepat guna, dan teknologi terkini lainnya, serta adanya penghargaan terhadap prestasi masyarakat atas pencapaiannya di bidang ilmu pengetahuan dan penelitian. Urusan Kearsipan, diprioritaskan pada tercapainya tata pengelolaan kearsipan daerah yang lebih maju di setiap SKPD hingga kecamatan, dan desa/kelurahan sesuai dengan perkembangan IPTEK; terbangunnya sarana dan prasarana layanan perpustakaan daerah untuk meningkatkan minat dan budaya baca pada masyarakat dan pelajar di Kabupaten Bogor; peningkatan kualitas dan kuantitas perpustakaan desa/kelurahan di Kabupaten Bogor. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005 - 2025

I - 89

Urusan

Komunikasi

dan

Informatika,

diprioritaskan

pada

peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap teknologi informasi melalui

peningkatan

jangkauan

layanan

telekomunikasi

di

setiap

kecamatan serta peningkatan rasio pemanfaatan sarana komunikasi maupun telematika. Selain itu, dilakukan upaya penguasaan dan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang dilandasi oleh nilai-nilai Iman dan Takwa (IMTAQ). Urusan Pertanian, diprioritaskan pada terjaminnya ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, terutama beras; munculnya sentra-sentra produk unggulan baru dari pertanian, perikanan, peternakan maupun perkebunan; bangkitnya sentra agrobisnis yang sesuai dengan keunggulan masing-masing wilayah. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, diprioritaskan pada peningkatan rasio pemanfaatan potensi

sumber daya air, energi dan

listrik. Prioritas

utama

pada

tahapan

ini

adalah

penguatan

dan

pemantapan pembangunan daerah untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera melalui peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan; peningkatan kemampuan daya beli masyarakat; pemenuhan pelayanan dasar, terutama infrastruktur wilayah untuk

percepatan

pemanfaatan

pembangunan

ruang

dan

di

setiap

pengelolaan

wilayah;

lingkungan

pengendalian hidup

secara

berkelanjutan serta mitigasi bencana di kabupaten Bogor; reformasi birokrasi sesuai dengan tata kelola

pemerintahan yang baik, bersih,

berwibawa dan bertanggungjawab. V.3.3 RPJMD ke-3 (2013 – 2018) Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-2, maka RPJMD ke-3 ditujukan untuk merealisasikan visi dan misi pembangunan daerah melalui pengembangan dan percepatan pembangunan daerah secara menyeluruh di berbagai bidang/urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan Kabupaten Bogor dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian daerah berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia

berkualitas

berlandaskan

pada

serta

kemampuan

nilai-nilai

agama,

ilmu

dan

teknologi

yang

moral

dan

kearifan

lokal,

pembangunan daerah secara berkelanjutan dengan pemantapan tata Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005 - 2025

I - 90

kelola

pemerintahan

yang

baik,

bersih,

berwibawa

dan

bertanggungjawab. Pada tahapan ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diproyeksikan sebesar 77,34 pada tahun 2018. Pada

RPJMD

ke-3

ini,

tahapan dan

prioritasnya

semakin

dikembangkan dan dipercepat pencapaiannya, sehingga prioritas pembangunan pada tahap ini dapat diuraikan sebagai berikut : Urusan Pendidikan. Pembangunan pendidikan diprioritaskan untuk peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH) melalui Perintisan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 (dua belas) Tahun. Upaya yang dilakukan untuk mendukung antara lain yaitu pengembangan pendidikan satu atap (sembilan tahun), peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menengah dan bantuan beasiswa bagi siswa dari keluarga tidak mampu. Urusan Kesehatan. Pembangunan kesehatan diprioritaskan untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH), penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi, melalui peningkatan persalinan oleh tenaga kesehatan, peningkatan balita gizi baik dan yang diimunisasi lengkap, peningkatan cakupan sanitasi dasar, peningkatan pemanfaatan sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan angka kesembuhan penderita penyakit tertentu, penyusunan rancangan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan, dan peningkatan manajemen kesehatan yang akuntabel, serta penuntasan jumlah penduduk miskin yang menjadi program jaminan pemeliharaan kesehatan. Urusan

Pekerjaan

Umum.

Pembangunan

diprioritaskan

pada

percepatan pembangunan infrastruktur wilayah, yang diindikasikan oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi, ketersediaan jaringan irigasi, meningkatnya ketersediaan air bersih dan sanitasi, penambahan ruang terbuka hijau dan taman-taman kota di setiap wilayah kecamatan. Urusan

Penataan

Ruang.

Pembangunan

Penataan

Ruang

diprioritaskan melalui upaya yang mendukung semakin terpenuhinya rencana tata ruang secara detail untuk kota dan kawasan serta daerah yang tumbuh dengan pesat; dan semakin terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai dengan kaidah pengelolaan ruang dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Urusan Perencanaan Pembangunan, diprioritaskan pada semakin mantapnya peran serta masyarakat

dan lembaga-lembaga masyarakat

dalam proses perencanaan pembangunan daerah dan pengawasan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005 - 2025

I - 91

pembangunan daerah yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, perencanaan pembangunan diarahkan pada upaya yang mendukung semakin tingginya nilai tambah PDRB dan mulai bergesernya struktur ekonomi

ke dalam sektor tersier dengan laju pertumbuhan

ekonomi yang berada di atas angka inflasi regional Jawa Barat; semakin tingginya pendapatan per kapita dan upah minimum kabupaten serta upah minimum regional Jawa Barat dan mulai memenuhi kebutuhan hidup minimum. Urusan Perhubungan. Pembangunan Perhubungan diprioritaskan pada

upaya

penambahan

jangkauan

wilayah

pelayanan

moda

transportasi. Urusan

Lingkungan

Hidup,

diprioritaskan

pada

pemantapan

pengelolaan lingkungan hidup melalui kelayakan AMDAL, UKL/UPL dan RKL/RPL yang bersertifikat dalam kegiatan usaha dan mulai terpenuhinya baku mutu lingkungan yang berlaku; serta cakupan revegetasi lahan kritis telah menjangkau separoh dari luas lahan kritis yang ada. Urusan

Kependudukan

dan

Catatan

Sipil.

Pembangunan

Kependudukan dan Catatan Sipil diprioritaskan pada upaya semakin mantapnya pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk di bawah laju Provinsi Jawa Barat. Urusan

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan

Anak.

Pembangunan bidang Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan untuk peningkatan upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan, peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, pengembangan partisipasi lembaga sosial masyarakat dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak dan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan. Urusan Sosial, diprioritaskan pada berkurangnya secara signifikan jumlah pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Pembangunan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dilakukan melalui optimalisasi sumber daya produktif dengan peningkatan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang sejalan dengan perkembangan dunia usaha;


I - 92

serta bangkitnya sentra-sentra industri, koperasi dan UKM/IKM sesuai dengan keunggulan masing-masing wilayah. Urusan Penanaman Modal. Pembangunan urusan Penanaman Modal diprioritaskan pada jumlah dan laju investasi di wilayah Kabupaten Bogor proporsional dengan wilayah BODEBEK lainnya; dan munculnya sentrasentra unggulan baru di setiap wilayah Kabupaten Bogor. Urusan Kebudayaan. Dalam Pembangunan bidang kebudayaan diprioritaskan pada pelestarian nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Bogor. Upaya yang dilakukan antara lain menanamkan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat terutama pada kalangan generasi muda dalam peran sertanya untuk pembangunan. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga. Pembangunan kepemudaan diupayakan melalui peningkatan kualitas pemuda sebagai individu dan dalam organisasi kepemudaan. Sedangkan pembangunan bidang olah raga diarahkan

pada

terpenuhinya

sarana

olah

raga

sehingga

dapat

meningkatkan prestasi olah raga. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, diprioritaskan pada semakin mantapnya persatuan dan kesatuan bangsa di Kabupaten Bogor berdasarkan agama; semakin mantapnya kondisi politik lokal yang demokratis melalui penguatan kelembagaan politik yang ada; semakin mantapnya teknologi dan alat deteksi dini terhadap bencana gempa, banjir dan tanah longsor; serta semakin mantapnya kemampuan aparat, anggota masyarakat dan kelompok masyarakat terampil dalam menangani bahaya bencana alam, pencegahan bencana alam maupun mitigasi bencana

serta

meningkatnya

perlindungan

masyarakat

dan

penanggulangan/penanganan korban bencana alam maupun korban bencana sosial. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, diprioritaskana pada pemantapan kapasitas Pemerintah Kabupaten Bogor dan DPRD Kabupaten Bogor dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; semakin mantapnya kualitas pelayanan dasar, perizinan dan pelayanan publik yang lebih baik (better), lebih cepat (faster) dengan biaya wajar menurut peraturan yang berlaku (cheaper) dalam lingkup kewenangan Kabupaten Bogor serta memenuhi kepuasan pelanggan; pemantapan reformasi birokrasi mulai berkembang ke arah pelayanan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005 - 2025

I - 93

publik dengan dukungan teknologi e-goverment dan teknologi informasi yang terkini, serta pemantapan kapasitas inspektorat Kabupaten Bogor; Urusan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Desa.

Pembangunan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diarahkan pada peningkatan pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa dan potensi ekonomi desa. Urusan Kearsipan. Pembangunan Kearsipan diprioritaskan pada tercapainya tata pengelolaan kearsipan daerah yang lebih maju hingga pemerintahan desa sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunkasi; penuntasan pembangunan sarana dan prasarana layanan perpustakaan daerah untuk meningkatkan minat dan budaya baca pada masyarakat

dan

pelajar

Kabupaten

Bogor;

dan

pengembangan

perpustakaan tingkat SKPD, kecamatan hinga kelurahan dan desa. Urusan Komunikasi dan Informatika. Pembangunan Komunikasi dan Informatika diprioritaskan pada peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap teknologi informasi melalui upaya perintisan jangkauan layanan telekomunikasi di setiap desa/kelurahan. Urusan Pertanian. Pembangunan Pertanian diprioritaskan pada terjaminnya ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, terutama beras dan mulai terpenuhinya kebutuhan komoditas pangan lainnya. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral. Pada tahap ini diprioritaskan pada penyediaan energi bagi masyarakat, meningkatnya upaya

konservasi

dan

penghematan

energi

serta

dimulainya

pengembangan energi alternatif. Prioritas utama pada tahapan ini adalah pengembangan dan percepatan pembangunan daerah untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera melalui peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dan peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu; peningkatan kemampuan daya beli masyarakat; pemenuhan pelayanan dasar yang bermutu, terutama infrastruktur wilayah untuk percepatan pembangunan

di

setiap

wilayah

dan

mengatasi

ketimpangan

pembangunan antar wilayah; pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan disertai dengan indikator pengelolaan lingkungan yang memenuhi baku mutu lingkungan yang berlaku serta peningkatan penangulangan mitigasi bencana; keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab.


I - 94

V.3.4 RPJMD ke-4 (2018 – 2023) Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD

ke-3,

maka

RPJMD

ke-4

ditujukan

untuk

optimalisasi

pembangunan daerah di seluruh bidang/urusan pemerintahan dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan tetap mempertimbangkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan reformasi birokrasi yang

telah sesuai

dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab

sebagaimana peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Pada

RPJMD

ke-4

ini,

tahapan

dan

prioritasnya

semakin

dioptimalkan pencapaiannya. Pada tahap ini, batas bawah status pembangunan manusia terkategorikan tinggi (IPM=80) diproyeksikan terwujud pada tahun 2022, dan di akhir tahapan akan terwujud IPM sebesar 80,81. Prioritas pembangunan pada tahap ini dapat diuraikan sebagai berikut : Urusan Pendidikan. Pembangunan pendidikan diprioritaskan untuk peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH) melalui Pemantapan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 (dua belas) Tahun, serta munculnya sekolah-sekolah unggulan di Kabupaten Bogor. Urusan Kesehatan. Pembangunan kesehatan diprioritaskan untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH), penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi, melalui peningkatan persalinan oleh tenaga kesehatan, peningkatan balita gizi baik dan yang diimunisasi lengkap, peningkatan cakupan sanitasi dasar, peningkatan pemanfaatan sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan angka kesembuhan penderita penyakit tertentu, penyusunan rancangan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan, dan peningkatan manajemen kesehatan yang akuntabel, serta perintisan jumlah penduduk miskin beserta anggota masyarakat lainnya untuk memasuki program jaminan pemeliharaan kesehatan. Urusan

Pekerjaan

Umum,

diprioritaskan

pada

mantapnya

penambahnya ruang terbuka hijau dan taman-taman kota di setiap wilayah kecamatan.


I - 95

Urusan

Penataan

Ruang.

Pembangunan

Penataan

Ruang

diprioritaskan pada terpenuhinya seluruh rencana tata ruang secara detail untuk kota dan kawasan serta daerah yang tumbuh dengan pesat; serta terkendalinya dengan optimal pemanfaatan ruang sesuai dengan kaidah pengelolaan ruang dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Urusan

Perencanaan

Pembangunan,

diprioritaskan

pada

optimalisasi peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah dan pengawasan pembangunan daerah yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, perencanaan pembangunan diarahkan pada upaya yang mendukung semakin mantapnya kenaikan nilai tambah PDRB dan struktur ekonomi

telah berada dalam sektor tersier dengan laju pertumbuhan

ekonomi yang berada di atas angka inflasi regional dan rata-rata pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Barat; serta pendapatan per kapita dan upah minimum kabupaten serta upah minimum regional mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum; Urusan Perhubungan. Pembangunan Perhubungan diprioritaskan pada

upaya

penambahan

jangkauan

wilayah

pelayanan

moda

transportasi. Urusan Lingkungan Hidup. Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup diprioritaskan pada optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup melalui kelayakan AMDAL, UKL/UPL dan RKL/RPL yang bersertifikat dalam kegiatan usaha dan mulai terpenuhinya baku mutu lingkungan yang berlaku; serta semakin optimalnya cakupan revegetasi lahan kritis dan telah menjangkau sebagian besar dari luas lahan kritis yang ada. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, diprioritaskan pada upaya semakin

mantapnya

pengendalian

jumlah

dan

laju

pertumbuhan

penduduk di bawah laju Provinsi Jawa Barat. Urusan

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan

Anak.

Pembangunan bidang Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan untuk peningkatan upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan, peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, pengembangan partisipasi lembaga sosial masyarakat dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak dan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005 - 2025

I - 96

Urusan Sosial, diprioritaskan pada berkurangnya secara signifikan jumlah pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin di bawah rata-rata Propinsi Jawa Barat; serta pendapatan per kapita dan upah minimum kabupaten serta upah minimum regional mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Pengembangan KUKM di berbagai sektor perekonomian melalui peningkatan kualitas serta kehandalan sehingga mempunyai daya tawar usaha dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam melakukan aktivitas bisnisnya. Urusan Penanaman Modal, diprioritaskan pada semakin mantapnya tambahan jumlah maupun laju investasi di wilayah Kabupaten Bogor diantara wilayah BODEBEK lainnya; dan terus berkembangnya sentrasentra unggulan yang baru tumbuh di setiap wilayah Kabupaten Bogor. Urusan Kebudayaan. Dalam Pembangunan urusan kebudayaan diprioritaskan pada pelestarian nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Bogor. Upaya yang dilakukan antara lain mengembangkan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat yang dapat dijadikan faktor penyeimbang terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Urusan

Kepemudaan

dan

Olah

Raga.

Pembangunan

urusan

kepemudaan diarahkan pada penyiapan kemandirian pemuda dalam mensejahterakan dirinya dan masyarakat di sekitarnya tanpa banyak tergantung pada pihak lain. Adapun pengembangan keolahragaan dilakukan melalui perwujudan Kabupaten Bogor sebagai kabupaten yang mampu mencetak atlet berprestasi pada event provinsi dan nasional. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, diprioritaskan untuk optimalisasi persatuan dan kesatuan bangsa di Kabupaten Bogor berdasarkan agama; optimalisasi kondisi politik lokal yang demokratis melalui penguatan kelembagaan politik yang ada ; optimalisasi teknologi dan alat deteksi dini terhadap bencana gempa, banjir dan tanah longsor; serta optimalisasi kemampuan aparat, anggota masyarakat dan kelompok masyarakat

terampil

dalam

menangani

bahaya

bencana

alam,

pencegahan bencana alam maupun mitigasi bencana serta meningkatnya perlindungan

masyarakat

dan

penanggulangan/penanganan

korban

bencana alam maupun korban bencana sosial.


I - 97

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, diprioritaskan pada optimalisasi kapasitas Pemerintah Kabupaten Bogor dan DPRD Kabupaten Bogor dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; optimalisasi kualitas pelayanan dasar, perizinan dan pelayanan publik yang lebih baik (better), lebih cepat (faster) dengan biaya wajar menurut peraturan yang berlaku (cheaper) dalam lingkup kewenangan Kabupaten Bogor serta memenuhi kepuasan pelanggan; optimalisasi reformasi birokrasi ke arah pelayanan publik dengan dukungan teknologi e-goverment dan teknologi informasi yang terkini untuk aspek pelayanan perizinan investasi dan perizinan lainnya. Urusan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Desa.

Pembangunan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diarahkan pada peningkatan pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa dan potensi ekonomi desa. Urusan Kearsipan. Pembangunan Kearsipan diprioritaskan pada terciptanya tata pengelolaan kearsipan yang terintegrasi (integrated system) antara manual dan elektronik pada tingkat SKPD dan kecamatan; serta perintisan pengembangan perpustakaan desa/ kelurahan yang berbasis teknologi informasi dan komunkasi. Urusan Komunikasi dan Informatika. Pembangunan Komunikasi dan Informatika diprioritaskan pada pemantaban aksesibilitas masyarakat terhadap teknologi informasi melalui upaya peningkatan jangkauan layanan telekomunikasi di setiap desa/kelurahan. Urusan Pertanian, diprioritaskan pada terjaminnya ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, terutama beras dan mulai terpenuhinya kebutuhan komoditas pangan lainnya. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral. Pada tahap ini, diharapkan semakin mantapnya pranata pengelolaan energi dalam upaya kemandirian energi regional. Prioritas

utama

pada

tahapan

ini

adalah

optimalisasi

pembangunan daerah untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera

melalui

peningkatan

kualitas

dan

relevansi

pelayanan

pendidikan di jenjang SMA/SMK dan peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau dengan program jaminan pemeliharaan kesehatan;

peningkatan

kemampuan

daya

beli

masyarakat

yang

memenuhi kebutuhan hidup minimum; pemenuhan pelayanan dasar yang bermutu, mantap dan merata di setiap wilayah, terutama infrastruktur Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005 - 2025

I - 98

wilayah untuk setiap wilayah dan teratasinya ketimpangan pembangunan antar wilayah; optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan disertai dengan indikator pengelolaan lingkungan yang memenuhi baku mutu lingkungan yang berlaku serta peningkatan kapasitas dalam mitigasi bencana di kabupaten Bogor; pemantapan pelaksanaan reformasi

birokrasi sesuai

dengan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab. V.3.5 RPJMD ke-5 (2023 – 2025) Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-4, maka RPJMD ke-5 ditujukan untuk menyempurnakan pembangunan daerah di seluruh bidang/urusan pemerintahan dengan tata ruang dan infrastruktur yang sudah melayani seluruh wilayah di Kabupaten Bogor. Struktur dan pola pemanfaatan ruang yang sudah sistematis akan memudahkan distribusi perekonomian yang merata dengan pembangunan berkelanjutan, sehingga kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bogor diharapkan semakin terwujud. Kondisi pendidikan masyarakat telah berada pada penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 12 (dua belas) tahun disertai dengan derajat kesehatan yang tinggi. Hal ini didukung sepenuhnya oleh optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara menyeluruh dengan menegakkan secara konsisten prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab. Pada

periode

ini

merupakan

puncak

atau

klimaks

dari

pembangunan menyeluruh di segala bidang di Kabupaten Bogor, sehingga diharapkan visi dan misi Kabupaten Bogor dapat tercapai secara optimal. Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada akhir kurun waktu RPJP Daerah 2005-2025 adalah sebesar 82,24. Untuk periode berikutnya, harus dilakukan terlebih dahulu evaluasi daerah secara menyeluruh sesuai dengan indikator Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD) sebagaimana ketentuan yang berlaku. Hasil dari EKPOD harus dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan kembali visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Bogor untuk 20 (dua puluh) tahun tahap kedua RPJPD Kabupaten Bogor.


I - 99

BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005–2025 yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bogor di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah 20 tahun ke depan.

RPJPD ini disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Barat, dan menjadi pedoman bagi setiap calon Bupati dan Wakil Bupati dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Keberhasilan pembangunan daerah dalam mewujudkan visi “Kabupaten Bogor Maju dan Sejahtera Berlandaskan Iman dan Takwa” perlu didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan daerah yang

kuat

dan

demokratis;

(2)

konsistensi

kebijakan

pemerintah;

(3)

keberpihakan kepada rakyat; dan (4) peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif.

PENJABAT BUPATI BOGOR, ttd SOEMIRAT


I - 100

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR : TANGGAL : TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN

Recommend Documents